B a s e l i n e S t u d y
MEMETAKANKONDISI PERBURUHAN DIPERKEBUNANSAWIT TANAHPAPUA
ELSAM
Yason Ngelia Musa Yulyanus Mambrasar Maria Baru
Baseline Study
MEMETAKANKONDISI PERBURUHAN DIPERKEBUNANSAWIT TANAHPAPUA
Penulis: Yason Ngelia Musa Yulyanus Mambrasar Maria Baru
Editor: Rizal Assalam Yurino Juwanda
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2020
Baseline Study Memetakan Kondisi Perburuhan di Perkebunan Sawit Tanah Papua
Penulis: Yason Ngelia Musa Yulyanus Mambrasar Maria Baru
Editor: Rizal Assalam Yurino Juwanda
Cover & Layout: Dwi ‘Pengkik’
Cetakan Pertama, Oktober 2020
ISBN: 978-979-8981-97-5
Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564, Fax. +6221-79192519 E-mail : [email protected] Web page: www.elsam.or.id Facebook: www.facebook.com/elsamjkt Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
PENGANTAR PENERBIT
ndonesia hingga saat ini masih diakui sebagai salah satu I produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Lebih dari setengah kebutuhan minyak dunia dipenuhi oleh produksi kelapa sawit Indonesia. Tentu saja hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Namun di sisi lain, besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh perkebunan kelapa sawit Indonesia ini juga memiliki kritik. Ada banyak laporan tentang bagaimana perkebunan sawit menghancurkan hutan, merusak lahan gambut, menggusur lahan masyarakat adat hingga mengabaikan hak-hak buruh. Berbagai masalah yang menjadi objek kritik tersebut tidak pernah selesai hingga saat ini karena permintaan global akan sawit semakin meningkat. Pembukaan perkebunan sawit juga semakin meluas di banyak tempat, termasuk ke tanah Papua.
Hutan-hutan rimbun dengan cepat beralih fungsi menjadi perkebunan sawit di tanah Papua. Bagi masyarakat adat di dalam dan sekitar hutan yang berdiam di tanah yang diincar perusahaan perkebunan sawit seharusnya penting bagi mereka untuk menerima informasi lengkap dan memadai tentang perusahaan dan rencana perusahaan pada tahap sedini mungkin. Karena mereka adalah pemilik hutan berdasarkan hutan adat dan hidup mereka bergantung pada hutan. Mereka memiliki hak untuk membuat keputusan yang bebas atas penggunaan tanahtanah mereka.
Namun seringkali yang terjadi adalah mereka baru mendengar untuk pertama kalinya tentang rencana perusahaan ketika perusahaan mendekati mereka. Pemerintah daerah juga tidak pernah mendampingi atau mensosialisasikan apa kepentingan perusahaan di dalam hutan atau tanah mereka. Perusahaan kadang sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah sehingga keberpihakan pemerintah daerah berada di perusahaan dibandingkan ke masyarakat adat. Idealnya, komunitaskomunitas masyarakat adat dapat diberikan dan memperoleh informasi sebelum situasi menjadi rumit. Hal ini akan membuat masyarakat adat memiliki posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan mengenai pemanfaatan hutan mereka.
Selain masalah lahan, yang juga paling penting untuk diberikan perhatian adalah mengenai kondisi perburuhan di wilayah perkebunan di tanah Papua. Hal ini kurang mendapatkan perhatian karena banyak lembaga atau organisasi lebih fokus kepada masalah lahan yang hilang dan berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan. Namun ketika perkebunan sawit sudah terbanngun, ada banyak sekali permasalahan yang muncul dalam aspek ketenagakerjaan di wilayah perkebunan sawit.
Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah mengenai beban kerja yang terlampau tinggi dan target yang tidak manusiawi hingga munculnya pekerja anak. Selain itu, praktik upah murah dan status kerja rentan juga selalu muncul dalam hubungan ketenagakerjaan di wilayah perkebunan sawit di tanah Papua. Berbagai permasalahan inilah yang menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian ini.
Proyek penelitian ini berupaya memotret kondisi perburuhan di perkebunan sawit di tanah Papua. Dari seluruh wilayah perkebunan sawit di tanah Papua, maka Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama tim peneliti lokal menentukan 3 (tiga) wilayah sebagai objek penelitian, yakni Kabupaten Keerom, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong.
Penelitian atau riset mengenai kondisi perburuhan perkebunan sawit di tanah Papua ini sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu. Namun ada banyak kendala dalam merampungkan proyek penelitian ini, dimulai dengan situasi politik di tanah Papua yang memanas pada Agustus 2019, akses untuk menuju wilayah perkebunan, hingga situasi pandemi Covid 19. Situasi-situasi tersebut memaksa para peneliti lokal untuk menghentikan sementara kegiatannya dan mengatur ulang strategi untuk menggali informasi dan data dari wilayah perkebunan di tanah Papua.
Semoga berbagai hambatan dan kendala tersebut tidak mengurangi kualitas dari hasil penelitian ini. Dengan terbitnya hasil penelitian ini, kami mengucapakan terima kasih dan penghargaan kepada tim peneliti lokal, tim ELSAM dan berbagai pihak atas kerja kerasnya serta kontribusinya dalam proses penyusunan laporan penelitian ini. Kami menyadari laporan penelitian ini masih banyak kekurangan, dengan senang hati kami terbuka terhadap kritik, masukan dan saran untuk perbaikan laporan penelitian ini.
Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka perwujudan hak asasi manusia.
Jakarta, Oktober 2020 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Wahyu Wagiman Direktur Eksekutif
PENGANTAR EDITOR
Dalam satu dekade terakhir ini, sejumlah laporan mengangkat persoalan yang terjadi di tanah Papua menyangkut ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sejak sekitar pertengahan dekade 2000an, industri perkebunan kelapa sawit mulai menjangkau wilayah Timur Indonesia, terutama Sulawesi, Kepulauan Maluku hingga Papua Barat. Salah satu faktor utama yang mendorong ekspansi perkebunan sawit ini adalah semakin sempitnya lahan untuk pembukaan lahan sawit di Sumatera dan Kalimantan.
Dari sejumlah kisah yang terungkap, kebanyakan berkisar pada kisah-kisah peminggiran masyarakat adat/komunitas lokal seturut dengan penjarahan sumber daya dan perusakan alam. Ekspansi perkebunan sawit bukan hanya menyangkut soal deforestasi atau sekedar menyoal status lahan,1 melainkan tentang cara bertahan masyarakat beserta kebudayaannya.2 Tatanan sosial suku Yeinan di Merauke, misalnya, hancur dengan ekonomi uang yang didatangkan oleh korporasi perkebunan.3
Pengelolaan ruang oleh korporasi perkebunan di Sulawesi, Maluku dan Papua sama persis dengan lansekap perkebunan di Sumatera dan Kalimantan—yang bahkan telah ada sejak masa kolonialisme. Wilayah hutan—dan gambut—berubah wujud menjadi petak-petak area tanam, sementara para buruhnya tinggal dalam fasilitas perumahan barak yang dibangun berjejer memanjang.
Corak hidup masyarakat berubah total akibat ruang hidup yang berubah menjadi jejeran pohon kelapa sawit. Jika sebelumnya masyarakat mengolah bahan makanan dari hasil olahan sagu, kini mereka menyantap mie instan. Jika sebelumnya masyarakat memancing di sungai, kini mereka menikmati ikan sarden kalengan. Baru lebih dari satu dekade masyarakat dipaksa beralih ke ekonomi pertukaran uang—beserta dengan utang.
Di antara kisah-kisah mengenai dampak perkebunan kelapa sawit, beserta perubahan yang ditimbulkannya, belum banyak penelitian yang membahas tentang kondisi kerja buruh dan keluarganya di wilayah baru ekspansi perkebunan sawit. Padahal, sebagian di antara buruh yang dipekerjakan perusahaan merupakan masyarakat lokal yang menghidupi dan memakmurkan tanah sebelum berganti rupa.
Kekosongan ini yang hendak sebagian diisi oleh Yason, Maria dan Serry. Ketiganya adalah peneliti muda yang bukan hanya berasal dari Papua, melainkan generasi baru yang menyaksikan sendiri perubahan tanah kelahirannya. Yason, Maria dan Serry melakukan penelitian di tiga wilayah yang berbeda, yaitu Keerom, Sorong Selatan dan Manokwari. Ketiga peneliti muda tersebut mengamati secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat lokal dan buruh kebun dengan dibekali oleh kedekatan emosional dan historis. Kedua faktor ini tidak dimiliki oleh peneliti-peneliti dari luar Papua.
Bagi pembaca yang telah banyak mengikuti isu perburuhan di perkebunan sawit, kisah-kisah yang ditulis oleh ketiga peneliti barangkali ‘tidak mengagetkan’. Cerita tentang buruh dengan status harian lepas, buruh anak, beban kerja, atau kesehatan dan keselamatan kerja pada laporan ini menyerupai dengan yang ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Kemiripan ini didukung oleh fakta keberadaan pemain utama industri sawit di Papua yang telah ‘sukses’ menjarah alam dan merampas ruang hidup di Sumatera dan Kalimantan.
Kemiripan kondisi kerja dari perkebunan sawit di Medan hingga Manokwari inilah yang menjadi kontribusi penting Yason, Maria dan Serry. Ketiganya berhasil mendokumentasikan sebagian potret kehidupan buruh dan keluarganya, mulai dari tempat kerja hingga di rumah. Kemiripan praktek ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit tidak pernah betul-betul menghargai hak asasi manusia dan beroperasi secara berkelanjutan.
Kekhasan penelitian Yason, Maria dan Serry adalah potret peralihan corak hidup masyarakat yang kini bergantung pada relasi kerja-upahan. Ketiganya memberikan gambaran bagaimana ketergantungan pada upah—sebagai satu-satunya sarana pemenuhan kehidupan—telah menjebak masyarakat pada lingkaran pemiskinan secara turun menurun. Paling tidak sudah ada dua generasi yang menjalani hidup sebagai buruh kebun—di mana anak dari orang tuanya yang menjadi buruh, tumbuh sebagai buruh menggantikan orang tuanya yang mulai menua.
Penelitian yang dilakukan oleh Yason, Maria dan Serry ini merupakan satu langkah awalan untuk mengungkap lebih banyak lagi kondisi kerja buruh di perkebunan kelapa sawit di Papua. Beberapa cerita yang patut diperdalam, dengan beranjak pada temuan-temuan pada laporan penelitian ini, di antara menyangkut soal praktek perekrutan masyarakat lokal pada pekerjaan yang kasual, kondisi kesehatan dan keselamatan kerja, terutama bagi perempuan di bagian perawatan dan potret yang lebih luas dari kisah perubahan kebiasaan hidup masyarakat.
Mereka yang berkepentingan atas ekspansi kelapa sawit sering berbual dengan janji-janji kesejahteraan. Yason, Maria dan Serry dalam hal ini menampilkan fakta bahwa ekspansi industri kelapa sawit justru tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat lokal.
Jakarta, 30 November 2020
Rizal Assalam
1 Pusaka, Lain Ditulis, Lain Diucapkan, Lain Pelaksanannya: Hutan Rusak dan Masyarakat
Adat Tersingkir. Pusaka, Jakarta: 2014.
2 Pusaka, dkk, “Laporan Konferensi Masyarakat Adat Papua Korban Investasi Kehutanan dan Lahan,” Laporan Konferensi yang diselenggarakan oleh Pusaka, Jerat Papua, Jasoil, Perkumpulan Belantara Papua, Wongkei Institute, Greenpeace Indonesia, Yayasan Paradisea, SKPKC Fransiskan, SKP Keuskupan Agung Merauka, 2-4 Desember 2016 di Kota Sorong.
3 Lihat Eko Cahyono, dkk, “Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural dan Penghancuran
Ruang Hidup di Tanah Papua,” Greenpeace, Laporan Penelitian, 11 Agustus 2020
DAFTAR ISI
PENGANTAR PENERBIT.................................................... v PENGANTAR EDITOR ....................................................... ix DAFTAR ISI......................................................................... xiii PELANGGARAN HAM TERHADAP BURUH SAWIT PT. TANDAN SAWITA PAPUA DI ARSO TIMUR PAPUA .................................................... 1 1. Pendahuluan.............................................................. 1 2. Kondisi Kerja Buruh PT Tandan Sawita Papua.......... 7 3. Analisa Hukum Pelanggaran HAM terhadap buruh oleh PT.Tandan Sawita Papua ........................ 26 4. Kesimpulan dan Rekomendasi................................... 30 POTRET BURUH PT. CAPITOL GROUP DAN TANAH ADAT MASYARAKAT PEMILIK HAK ULAYAT ... YANG DIKUASAI OLEH PERUSAHAN DI DISTRIK SIDEY KABUPATEN MANOKWARI – PROVINSI PAPUA BARAT................................................... 35 1. Latar Belakang .......................................................... 35 2. Operasi PT Medcopapua Hijau Selaras di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari.................... 37 3. Masalah yang Muncul dalam Operasi PT Medco Papua Hijau Selaras ................................. 41 4. Kesimpulan dan Rekomendasi................................... 57
BURUH DAN MASYARAKAT ADAT DI PERKEBUNAN SAWIT PT. PERMATA PUTERA MANDIRI DI DISTRIK METEMANI DAN KAIS DI KABUPATEN SORONG SELATAN: POTRET KONDISI KERJA DAN SOSIAL DI BAWAH KUASA PERKEBUNAN SAWIT............ 59 1. Pendahuluan ............................................................. 59 2. Sejarah Sawit di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan........................................................... 62 3. Kondisi Kerja dan Isu Gender di Perkebunan PT. PPM............................................. 71 4. Refleksi Temuan Lapangan........................................ 95 PROFIL PENULIS DAN EDITOR ......................................... 99 PROFIL ELSAM .................................................................. 101
PELANGGARAN HAM TERHADAP BURUH SAWIT PT.TANDAN SAWITA PAPUA DI ARSO TIMUR PAPUA
Yason Ngelia1
1. Pendahuluan
Tanaman sawit bukanlah tanaman endemik di Nusantara melainkan tanaman yang berasal dari Benua Afrika. Penduduk di Afrika bahkan telah turun temurun selama ribuan tahun mengelolanya menjadi minyak untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Karena manfaatnya tersebut, sawit telah dibawa ke berbagai benua sejak abad ke 14-17. Di Indonesia sendiri sawit diperkirakan pertama kali ditanam pada 1848 di pulau Jawa2 .
Sejak saat itu hingga sekarang luas lahan sawit di Indonesia terus bertambah. Saat ini menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan yang dikutip oleh Lokadata menunjukkan luas areal untuk perkebunan sawit mencapai 14,68 juta hektare yang diolah oleh swasta maupun negara dan berada hampir di seluruh pulau di Indonesia3 . Wilayah yang menjadi primadona tentu saja adalah pulau-pulau terbesar di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Papua. Perkembangan ini termasuk cepat hingga menjadi negara dengan penghasil sawit terbesar di dunia hari ini. Hal itu didukung lagi dengan pemanfaatan sawit yang tidak hanya sebagai minyak untuk dikonsumsi melainkan juga sebagai sumber energi alternatif di masa depan, karena sumber energi selama ini yang berasal dari fosil semakin berkurang4
Namun di sisi lain, perkembangan yang pesat tersebut juga menimbulkan dampak buruk akibat massifnya pertumbuhan perkebunan sawit baru dan besar. Sayangnya, Pemerintah bahkan tidak menghiraukan berbagai persoalan yang ditimbulkan di daerah dengan hadirnya perkebunan-perkebunan raksasa tersebut. Berbagai persoalan tersebut seperti perubahan fungsi hutan sacara cepat yang berdampak pada kehilangan lahan bagi masyarakat adat, kerusakan ekologis yang mengancaman fauna dan flora, hingga dugaan-dugaan pelangaran hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat adat dan para buruh di perkebunan sawit yang sering digaungkan NGO Lokal dan Internasional.
Selain membutuhkan lahan yang cukup luas, industri perkebunan sawit juga membutuhkan atau menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Hingga 2018, tercatat industri perkebunan sawit mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja dengan rincian 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung5 . Artinya industri perkebunan sawit ini telah menyumbang hampir setengah dari jumlah seluruh tenaga kerja Indonesia di pertanian, yang pada tahun 2018 mencapai 35,7 juta orang6 .
Walaupun perkebunan sawit menyerap begitu besar tenaga kerja, namun di sisi lain juga banyak permasalahan yang dialami oleh para buruh yang bekerja di perkebunan sawit. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit atau Koalisi Buruh Sawit mencatat beberapa permasalahanpermasalahan utama yang dihadapi buruh perkebunan sawit.
Permasalahan tersebut antara lain7 : 1) beban kerja yang terlampau tinggi hingga munculnya pekerja anak; 2) praktek upah murah; 3) status hubungan kerja rentan (prekariat); 4) minimnya pengawasan ketenagakerjaan; 5) pemberangusan serikat buruh/pekerja; dan 6) ketiadaan peraturan khusus pekerja/ buruh perkebunan sawit. Selain permasalahan-permasalahan buruh sawit yang dipaparkan oleh Koalisi Buruh Sawit, ada juga permasalahan yang secara spesifik dialami oleh buruh sawit perempuan. Dalam industri perkebunan sawit, mereka kerap dianggap sebagai buruh kelas dua, sehingga banyak pelanggaran yang dialami oleh buruh sawit perempuan terhadap hak-hak mereka, baik hak normatif maupun hak-hak eksklusif seperti hak reproduksi.
Karena berbagai masalah di perkebunan sawit di Indonesia, Uni Eropa kemudian memboikot hasil produksi sawit Indonesia yang masuk ke negara-negara mereka8 . Harapannya pemerintah Indonesia mengevaluasi pelaksanaaan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di dalam negeri serta memasoknya kembali ke negara-negara Uni Eropa, dengan sebelumnya menindak tegas perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang terbukti melanggar hak asasi manusia dalam operasinya.
Namun ternyata sikap pemerintah sangat berbeda dari yang diharapkan. Indonesia lebih memilih untuk berdalih membenarkan kebijakan nasionalnya atas perluasan perkebunan sawit di seluruh Indonesia. Salah satu alasan klasik yang sering dipakai adalah investasi sawit membantu mengurangi pengangguran, menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan . Walaupun alasan tersebut belum benar-benar warga negara9 mampu dibuktikan pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adat sebagai pemilik tanah dan tentu saja adalah para buruh yang mengadu nasib di berbagai perkebunan sawit tersebut.
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dampak boikot hasil produksi sawit ke Eropa adalah dengan cara melobi negara di luar Uni Eropa agar membeli produksi sawit dari Indonesia. Bukan sebaliknya menjawab tantangan untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai perusahaan perkebunan sawit secara nasional. Hal itu menunjukkan persoalan hak asasi manusia tidak menjadi prioritas pemerintah.
Di periode kedua pemerintahan Jokowi ini bahkan berupaya memudahkan berbagai proses perizinan investasi yang dinilai mempersulit percepatan investasi di era kepemimpinnya. Upaya tersebut berupa perizinan online yang disebut Online Single Submission (OSS)10, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)11, hingga konsep Omnibus Law12 yang saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat, khususnya para buruh. Omnibus Law saat ini telah diserahkan ke DPR RI untuk dibahas dan disahkan. Kebijakan politik Jokowi ini sangat berbahaya karena dapat mengugurkan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang melindungi eksistensi masyarakat adat dan buruh selama ini.
Proses kemudahan pemberian izin bagi perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia disinyalir akan semakin memperluas deforestasi dan kerusakan lingkungan yang hingga saat ini masih terjadi di Indonesia. Industri pertambangan dan perkebunan, khususnya perkebunan sawit akan semakin bertambah dan membutuhkan lahan yang tidak sedikit.
Provinsi Papua sebagai salah satu wilayah utama perkebunan sawit nasional ternyata telah ada sejak beroperasinya PTPN II tahun 1980-an di Manokwari (kini Papua Barat). Hingga kini perkebunan sawit sudah merata di hampir seluruh kab/kota Provinsi Papua. Menjamur berbagai perusahaan, terutama Sawit menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah dengan tujuan utama para pencari kerja.
Menurut data dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) hingga saat ini luas lahan sawit di Provinsi Papua mencapai 2.757.769,95 hektar, terdiri dari 2.704.889,28 hektar yang dikelola oleh 78 perusahaan dan 52.880,67 hektar dikelola 5 Kopermas. Walaupun sebaran lahan sawit di provinsi Papua cukup merata di berbagai kabupaten, namun ada 4 (empat) kabupaten yang lahan sawitnya cukup luas dibanding wilayah kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Merauke (608.512,55 hektar), Kabupaten Boven Digoel (404.174,31 hektar), Kabupaten Mappi (287.295,24 hektar) dan Kabupaten Jayapura (179.259,29 hektar) 13.
Masuknya perkebunan sawit di Papua biasanya memberikan janji kepada masyarakat adat setempat sebagai pekerja utama, hal itu dilakukan untuk meminimalisir konflik dan memudahkan izin dari masayrakat adat. Selanjutnya barulah perusahan merekrut tenaga kerja dari berbagai suku yang ada di Papua dan penduduk non Papua di wilayah tersebut. Khusus terkait penduduk non Papua, perusahaan akan merekrut warga yang telah lama berada di Papua melalui program transmigrasi maupun mereka yang datang ke Papua untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai perusahaan yang ada. Walaupun demikian tidak ada keistimewaan bagi buruh asli Papua maupun buruh dari warga pendatang. Baik buruh asli Papua maupun buruh non Papua di area perusahaan perkebunan memiliki persoalan yang sama.
Untuk memotret persoalan-persoalan riil bagi buruh perkebunan sawit di provinsi Papua, maka dilakukan riset lapangan ke suatu wilayah perkebunan sawit di kabupaten Keerom yang dimiliki PT Tandan Sawita Papua. Pemilihan lokasi ini sendiri berdasarkan tindak lanjut hasil riset yang pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa organisasi masyarakat sipil di Papua serta jarak yang cukup terjangkau.
Beberapa orang yang terkait dengan industri perkebunan sawit di PT Tandan Sawita Papua kami lakukan wawancara. Beberapa orang tersebut antara lain:
Daftar nama buruh PT.TSP yang diwawancarai
| NO NAMA/ INISIAL | JENIS | USIA | BAGIAN | KELAMIN USIA BAGIAN WAKTU | STATUS | KERJA STATUS ORGANISASI | |
| 1 | IF | L | 44 | Sekurity | 1 IF L 44 Sekurity 2010-2019 BHL | non aktif - | |
| 2 | KW | P | 55 | Berondola | 2 KW P 55 Berondolan 2009-2020 BHL - | BHL | - |
| 3 | YW | P | 50 | Berondola | 2009-2020 | BHL | - |
| 4 | AH | P | 28 | 4 AH P 28 IRI/Guru Paud | - Istri Buruh/ Buruh Tetap | - | |
| 5 | MA | L | 30 | Panen | 2018-2020 | BHL | |
| 6 | SK | L | 55 | Panen | 2010-2020 | BHL | - |
| 7 | YY | L | 47 | 7 YY L 47 Kontraktor Alat berat | 2012-2020 BHL - | BHL | |
| 8 | RS | L | 34 | anen | 2011-2020 | BHL | Ketua SPSI Kebun di PTTSP |
| 9 | PW | 9 PW L 41 Panen | 41 | Panen | 2009-2018 BHL | Non aktif | Wakil II SPSI Kabupaten Keerom |
Ada beberapa temuan yang menarik dari hasil riset ini dan akan dipaparkan dalam pembahasan selanjutnya.
1 Penelitian ini dilakukan bersama tim peneliti yang terdiri dari Yason Ngelia, Harun Rumbarar,
dan Desy Manggaprauw, dan dituliskan oleh Yason Ngelia.
2 Selengkapnya dalam Bab I laporan KEHATI berjudul: Sawit Rakyat, Pemetaraan kerangka Kebijakan, kondisi nyata dan aksi lapangan, 2018.
3 Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Porvinsi, 2019, Lokadata, diakses dari https://lokadata.id/
data/luas-areal-kelapa-sawit-menurut-provinsi-2019-1581067607 pada 10 Maret 2020
4 Fakta Menarik Sawit, Sumber BBN Utama Andalan Indonesia, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservaasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, 9 Maret 2020, diakses dari http://ebtke.esdm.go.id/post/2020/03/09/2502/fakta.menarik.sawit.sumber.bbn.
utama.andalan.indonesia pada 10 Maret 2020 5 Kartika Anggraeni, Bappenas: Industri Sawit Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja, tempo.co, 2 November 2018 diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1142496/bappenas-industrikelapa-sawit-serap-162-juta-tenaga-kerja pada 10 Maret 2020 6 Badan Pusat Statistik, “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018” dalam Berita
Resmi Statistik, No.92/11/Th.XXI, 5 November 2018 (Jakarta: BPS, 2018), hal. 10
7 Lembar Fakta Perlindungan Buruh Sawit Indonesia, Koalisi Buruh Sawit, 2018, hal. 4-8 8 5 Alasan Uni Eropa Tolak Biodiesel Sawit, kbr.id, 21 Maret 2019, diakses dari https://kbr. id/nasional/03-2019/5_alasan_uni_eropa_tolak_biodiesel_sawit/98992.html pada 10 Maret
2020 9 Kontribusi Sektor Sawit Bagi Perekonomian Nasional, tempo.co, 23 Agustus 2018, diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1119732/kontribusi-sektor-sawit-bagi-perekonomian-nasional/ full&view=ok pada 10 Maret 2020
10 Perusahaan Berusaha Melalui OSS, Indonesia.og.id, 12 Februari 2019, diakses melalui https://
indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss pada 10 Maret 2020 11 Lewat Aturan Baru Kemudaha di KEK, Pemerintah Harap Persingkat Perizinan, kontan. co.id, 10 Maret 2020, diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/lewat-aturan-barukemudahan-di-kek-pemerintah-harap-persingkat-perizinan?page=all pada 10 Maret 2020 12 Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ubah Konsep Perizinan, hukumonline, diakses melalui
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e295d24c3498/omnibus-law-cipta-lapangankerja-ubah-konsep-perizinan/ pada 10 Maret 2020
13 Delapan Alasan Moratorium Sawit di Provinsi Papua: Carut Marut Tata Kelola Perijinan Sawit di Provinsi Papua, Policy Brief Koalisi masyarakat Sipil untuk Tata ruang wilayah Papua (KMSTRP), Februari 2019
2. Kondisi Kerja Buruh PT Tandan Sawita Papua
2.1 PT. Tandan Sawita Papua di Arso Timur
Tugu memasuki Area PT.TSP, Arso Timur Kab. Keerom
Perusahaan sawit PT.Tandan Sawita Papua (PT.TSP) adalah anak perusahan dari PT Rajawali Group yang telah beroperasi di Arso Timur Kabupaten Keerom14 sejak 2008. PT.TSP awalnya dimilliki Green Eagle Group (Usaha patungan milik Rajawali Group dan perusahaan Perancis Lois Dreyfus Commodities, namun sekarang dibawah naungan BW Platations dengan Rajawali sebagai pemegang saham utama)15.
PT.TSP adalah perusahaan perkebunan Sawit raksasa kedua di Keerom setelah 28 Tahun PTPN II beroperasi di sana, yaitu sejak 1982. Sebelumnya di awal 1980an PTPN II telah beroperasi di Manokwari Papua Barat kemudian membuka cabangnya di Keerom. Namun sejak 2017 PTPN II tidak lagi beroperasi, karena krisis dan persoalan ganti rugi tanah yang tidak kunjung selesai dengan masyarakat pemilik hak ulayat setempat. Hal itu menjadikan PT.TSP sebagai satu-satunya perusahan perkebunan sawit yang beroperasi di kabupaten Keerom saat ini.
Untuk sampai di area perkebunan PT.TSP dari Kota Jayapura harus menempuh tiga sampai empat jam perjalanan. Hal itu dikarenakan PT.TSP tidak persis di Arso Kota Ibu Kota Kabupaten Keerom, yang biasanya ditempuh dari Kota Jayapura satu setengah jam saja. Wilayah perkebunan PT.TSP berada di Arso Timur
yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG). Perjalanannya pun harus menempuh kondisi jalan yang rusak. Untuk mencapai area perkebunan, ada beberapa kampung yang dilewati, ada Kampung Wambes, Kampung Suskun, Kampung Para-Para, Ujung Karang, Kampung Pitewi dan Kampung Amyu.
Kampung-kampung ini dilintasi dengan kondisi jalan aspal yang buruk karena berlubang-lubang. Terlihat jelas belum ada upaya pihak pemerintah maupun PT.TSP untuk memperbaikinya. Padahal, hal ini sangat penting karena menghubungkan kampungkampung yang dihuni masyarakat Asli Keerom maupun warga Papua dan Non Papua. Berdasarkan penuturan Tinus yang merupakan pemuda dari kampung Wambes, sebenarnya jarak dari Arso Kota ke Perkebunan PT.TSP hanya satu jam namun karena kondisi jalan yang buruk, akhirnya harus ditempuh hingga dua jam lamanya.
Memasuki area perkebunan kondisi jalan cukup buruk. Jalan tersebut berupa tanah tertutup pasir dan kerikil. Jika cuaca panas maka jalan tersebut sangat berdebu, dan jika hujan jalan tersebut akan berlumpur dan menjadi berlubang-lubang. Dengan kondisi seperti ini dapat dibayangkan sulitnya jalur transportasi bagi masyarakat kampung dan buruh sawit saat harus ke Arso Ibu Kota Kabupaten Keerom. Diperparah lagi dengan tidak adanya angkutan umum, seperti bis atau angkot.
Selama 12 tahun kehadiran PT.TSP sendiri telah menimbulkan banyak persoalan bagi masyarakat asli setempat. Menurut Direktris SKPKC Fransiskan Papua, Yuliana Languwuyo, kehadiran PT. TSP di Kabupaten Keerom, yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat asli Keerom, ternyata juga berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Yuliana menyatakan hutan tempat masyarakat adat mencari makanan, obat-obatan dan kehidupan hidup mereka sehari-hari menjadi hilang karena dikonversi menjadi perkebunan sawit. Selain itu, binatang buruan yang biasanya diburu oleh masyarakat untuk memenuhi gizi keluarga juga berkurang. Hilangnya tempat-tempat sakral yang mempunyai nilai budaya bagi orang asli Keerom sampai dengan terkikisnya nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong juga menjadi masalah karena saat ini semua hal diukur dengan uang16.
Karena hilangnya hutan yang menjadi tempat tumpuan hidup masyarakat, maka ketergantungan terhadap perusahaan menjadi sangat tinggi. Masyarakat kampung, baik laki-laki maupun perempuan, harus bekerja sebagai buruh di perusahaan agar bisa memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, kesehatan dan lain-lain.
Dengan berdasarkan data observasi dan informasi yang diperoleh dari lapangan, perusahaan perkebunan sawit milik PT. Tandan Sawita ini memiliki 5 area perkebunan aktif dengan luasan 18.337,90 hektare sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Area perkebunan ini, dikenal di kalangan buruh sebagai lokasi perkebunan I, II, III, IV dan V. Akibat dari hadirnya perusahaan bukan hanya dirasakan oleh masyarakat adat setempat, tetapi juga oleh buruh-buruh perkebunan sawit itu sendiri. Protesprotes sering dilakukan oleh buruh perkebunan di setiap tahunnya seperti melakukan demonstrasi, mogok kerja, hanya untuk memperjuangkan hak-hak mereka; bahkan yang naas adalah penembakan oleh anggota TNI kepada Marsel Doga 24 Tahun, pada 20 Desember 2015 hanya karena menuntut hak THR nya17.
14 Dimana Kabupaten Keerom adalah bagian dari provinsi Papua yang letaknya berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG). Kabupaten Keerom dimekarkan dari kabupaten Jayapura berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 dan menjadi kabupaten definitif pada 12 April 2003, dan Keerom terdiri dari 7 distrik, yaitu distrik Arso, Skanto, Arso Timur, Waris, Web, Senggi, dan Towe. Lima dari 7 distrik itu, yaitu Arso Timur, Waris, Senggi, Web, dan Towe.
15 Y.L Franky dan Selwyn Morgan (eds.), Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal (Jakarta, Pusaka, 2015), h. 30
16 Yuliana Langowuyo, Sawit dan Perempuan di Wilayah Investasi, dalam bulletin DTE 99- 100, Oktober 2014 diakses dari https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/sawit-danperempuan-di-wilayah-investasi pada 9 Maret 2020
2.2. Kondisi Tempat Tinggal Buruh Tandan Sawita di Arso Timur
Lama perjalanan dari Kota Jayapura menuju Lokasi perkebunan PT.TSP yang berada di Arso timur, ditempuh dengan maksimal empat Jam perjalanan. Hal tersebut bukan sematamata karena jarak yang jauh, tetapi juga kondisi jalan yang berlubang-lubang, sehingga menyulitkan pengendara untuk mencapai lokasi Area perusahaan yang terletak di Arso timur tersebut. Lokasi area perusahaan di Arso Timur, Kabupaten Keerom ini, berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG).
Sebagai gambaran, dari Arso Kota Kabuptaen Keerom, menuju area PT.TSP. kita akan melewati beberapa Pos Militer dan beberapa kampung. Kampung-kampung tersebut adalah kampung-kampung asli masyarakat dan ada juga yang dibentuk oleh pemerintah. Beberapa kampung yang dilintasi terlihat ramai dan biasanya penduduknya itu bercampur antara penduduk asli maupun penduduk transmigran, seperti di kampung Wambes. Sedangkan kampung-kampung asli seperti kampung Suskun, kampung Para-para, kampung Pitewi yang letaknya di pinggiran jalan menuju PT.TSP terlihat lebih sedikit aktifitas. Sebagian buruh dari perkebunan Sawit Milik PT.TSP juga bertempat tinggal di kampung-kampung sekitar yang telah disebutkan di atas. Sementara, buruh lainnya tinggal di barak-barak (rumah sementara) yang disediakan perusahaaan bagi pekerja perkebunan.
Perumahan-perumahan tersebut terdiri dari dua bentuk, yang biasa disebut oleh pekerja sebagai barak bagi para pekerja lajang dan barak bagi keluarga. Untuk buruh lajang biasanya seluruh barak terbuat dari papan. Bangunan untuk buruh lajang tersebut terdiri dari sepuluh pintu barak. Satu pintu barak itu memiliki satu kamar tidur serta ruang tamu dan dapur seadanya, Sedangkan WC bagi barak bujangan berada di luar dengan memiliki 4 pintu WC. Untuk beberapa barak di perkebunan II didapati WC nya sama sekali sudah tidak dapat digunakan.
Sedangkan bagi yang keluarga setiap rumahnya berbentuk bangunan rumah permanen, setiap bangunannya hanya dua pintu dan saling berhadapan. Ada sekitar 20 rumah permanen serupa yang masing-masing memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi sekaligus WC berukuran 1x1, hingga dapur seadainya.
Barak tempat tinggal para buruh sawit PT.TSP di kebun III
Rumah permanen bagi buruh
Kamar mandi & Wc yang sudah tidak befungsi
Kamar mandi & Wc barak permanen
Sebagian pekerja mengetahui bahwa ada pembagian tempat tinggal bagi buruh tersebut, yaitu rumah permanen bagi buruh yang sudah berkeluarga dan barak yang terbuat dari papan diperuntukkan bagi buruh yang masih lajang. Tetapi dalam keseharinnya aturan pembagian tempat tinggal tersebut tidak berlaku. Barak-barak tersebut dapat ditempati tergantung dari siapa yang terlebih dahulu memesan maka dapat menempatinya. Hal ini kadang membuat para pekerja yang telah memiliki istri dan anak merasa rugi dengan ketiadaan sistem dalam penempatan tempat tinggal seperti yang terjadi selama ini.
Jika terpaksa satu rumah permanen dengan dua kamar itu harus dihuni oleh dua keluarga. Ini sangat menyulitkan mereka karena satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Namun hal tersebut terpaksa mereka alami hingga salah satu keluarga mendapatkan tempat tinggalnya sendiri. Menurut para buruh kondisi ini disebabkan karena ada beberapa penghuni yang sudah tidak bekerja tetapi masih menempati barak. Pemeriksaan jarang dilakukan oleh pihak perusahaan dan apabila pemeriksaan dilakukan para penghuni kadang menolak keluar karena tidak ada ganti rugi perawatan bangunan oleh perusahaan selama mereka tinggal disana.
Menurut para buruh yang tinggal di lokasi perkebunan II dan III area PT.TSP, bahwa ketersedian air bersih di lokasi perumahan sangatlah kurang. Kasus nyata soal air ini adalah di area lokasi perkebunan III. Selama ini untuk akses air bersih buruh yang tinggal di lokasi perkebunan III mengandalkan air sumur yang disediakan oleh perusahan, dan juga waduk yang terletak ditengah perkebunan sawit dengan pemberlakuan sistem irigasi buka tutup guna mengaliri air dari sungai sekitar, selanjutnya ditarik dengan pompa air ke perumahan buruh di perkebun III.
Meski demikian para buruh megakui bahwa jika musim kering air menjadi persoalan utama karena baik sumur dan sistem irigasi tidak akan berkerja sama sekali akibat kemarau. Untuk itu hal ini menjadi persoalan serius yang dikeluhkan buruh saat ditemui, sebab air merupakan kebutuhan dasar di dalam rumah tangga.
Sebaliknya kebutuhan dasar yang mendesak ini tidak direspon perusahaan dengan sesegera mungkin mengatasi kelangkaan air saat kemarau. Apa yang terjadi selama ini adalah kebalikannya, buruh yang bekerja untuk memaksimalkan produksi dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan masih harus mengajukan permintaan atau mengajukan keberatan bahkan protes barulah persoalan ini ditangani. Padahal persoalan air ini selalu ada setiap tahun apalagi saat kemarau. Sehingga air menjadi salah satu persoalan yang menahun yang dihadapi oleh Buruh Sawit PT. TSP Keerom ini.
Waduk untuk mengaliri perumahan buruh di kebun III
Kondisi Air waduk yang disalurkan hingga ke kamar mandi, barak permanen di kebun III
Sementara itu untuk mengatasi kelangkaan air, para buruh perkebunan III mengandalkan waduk sebagaimana dijelaskan di atas, yang letaknya cukup jauh namun masih dalam lokasi perkebunan III PT. TSP. Air waduk ini digunakan untuk mandi cuci kakus (MCK), setelah ditinjau airnya sangat keruh dan dipenuhi dedaunan kering dan jentik nyamuk. Air hanya ditarik dengan pipa air biasa tanpa ada filter dan digunakan mesin penarik air untuk menambah tekanan air agar dapat mengalir ke rumah-rumah dan barak buruh atau buruh (lihat gambar di atas). Oleh karena airnya yang tidak bersih dan tidak menjamin kesehatan buruh dan keluarga mereka maka air waduk ini tentu tidak dapat konsumsi sebagai air minum, melainkan hanya untuk MCK.
Lalu bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk minum dan memasak? Sumur menjadi sumber air minum satu-satunya, karena dianggap aman untuk digunakan, air sumur biasanya ditampung pada bak penampungan dan di sana buruh maupun keluarga buruh dapat mengantri untuk mengambil air bersih, dan masih harus berjalan kaki untuk membawa air bersih itu sampai ke rumah atau barak mereka dengan jarak seratus sampai dua ratus meter.
Sedangkan situasi di area perkebunan II, berdasarkan pengakuan para buruh saat diwawancarai bahwa untuk kebutuhan mandi dan mencuci mereka tidak dapat mengandalkan air sumur saja, karena terbatas pada jam-jam tertentu, sedangkan waduk seperti di Perkebunana III, untuk perkebunan II tidak berfungsi karena tidak memiliki sistem irigasi buka tutup sebagaimana dijelaskan di atas. Sehingga airnya menjadi sangat kotor dan bauh. Untuk MCK dan mencuci buruh biasanya mengandalkan air dari sungai yang berjarak sekitar 500 meter dari perumahan II.
Waduk kebun II yang tidak lagi difungsikan karena tidak memilki sistem irigasi, namun menjadi wahana bermain anak-anak buruh
Anak-anak buruh yang bermain dan sambil bekerja membantu orang tua di waktu jam sekolah, Senin 17 Februari 2020, lokasi kebun II
17 Buruh Sawit Ditembak, Perusahaan Harus Bertanggungjawab, pusaka, 12 Desember 2015, diakses dari https://pusaka.or.id/2016/01/buruh-sawit-ditembak-perusahaan-harusbertanggungjawab/ pada 10 maret 2020
2.3. Kondisi Kerja di Lahan Perkebunan Sawit
Berapa lamakah jam kerja buruh PT.TSP di Kabupaten Keerom ? Kemudian bagaimana sistem kerja dan kondisi serta upah mereka?
Beberapa buruh saat ditemui untuk kebutuhan wawancara mengungkapkan jam kerja di area perkebunan sawit berlangsung selama 10 jam. Jam kerja dimulai pukul 07.00 pagi hingga jam 12.00, kemudian istirahat satu jam lalu dilanjutkan bekerja dari pukul 13.00 hingga pukul 17.00. Berhubung lokasi kerja mereka jauh dari rumah maka para pekerja perkebunan harus bangun lebih pagi dan berjalan kaki kurang lebih 45 menit hingga 1 jam ke lokasi area kerja. Sesampai di lokasi kerja mereka kemudian absen lalu mulai bekerja.
Perusahaan tidak menyediakan makan dan minum bagi para buruh. Untuk itu, para buruh perkebunan PT.TSP harus menyiapkan bekal mereka sendiri, baik untuk kebutuhan minum dan makan siang mereka selama bekerja. Bekal tersebut harus disiapkan oleh para buruh pada malam hari atau pada waktu subuh. Setelah 10 jam bekerja mereka akan kembali pulang dengan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, sama seperti ketika mereka berangkat kerja. Tidak ada kendaraan jemputan seperti bis ataupun truk bagi mereka.
Sementara untuk masalah standar operasional keselamatan kerja, setiap perusahaan memiliki standar operasional tersebut bagi buruh PT. TSP. Para buruh diharuskan menggunakan alat keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, seperti sarung tangan, sepatu, masker, bahkan gerobak dorong. Namun sayangnya seluruh alat keselamatan kerja tersebut tidak disiapkan pihak perusahaan. Para buruh harus membelinya sendiri dengan gaji mereka yang sebulan berkisar Rp.3.300.000,-. Mereka tidak diberitahu apakah ini kewajiban perusahaan atau tidak untuk menyediakannya. Namun jika mereka merasa membutuhkannya maka mereka akan membelinya untuk keamanan mereka sendiri selama bekerja.
Khusus terkait gerobak dorong, para buruh bisa mendapatkannya dari manajemen perusahaan. Namun untuk mendapatkannya, manajemen perusahaan akan memotong gaji buruh sebesar Rp 500.000,-. Biaya pemotongan ini lebih besar dibandingkan jika buruh membelinya sendiri di luar manajemen perusahaan. Buruh yang telah mengetahui hal tersebut akan memilih membelinya sendiri, namun kebanyakan buruh lain akan membelinya dari manajemen perusahaan karena tidak mengetahui informasi tersebut.
Kondisi kerja lainnya yang patut untuk disorot adalah terkait status kerja. Ada banyak pekerja yang telah bekerja bertahun-tahun namun masih berstatus sebagai Buruh Harian Lepas (BHL). Hingga saat ini mereka masih mengharapkan untuk diangkat menjadi buruh tetap (buruh tetap). Normalnya setelah melewati masa percobaan kerja selama tiga bulan atau enam bulan pertama mereka, mereka berhak diangkat menjadi buruh tetap. Hal inilah yang menjadi pengetahuan kolektif mereka sebagai buruh. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-undang Ketenagakerjaan.
Penetapan status kerja di perusahaan ini tidak terlalu jelas dasarnya. Ada banyak buruh tidak pernah diangkat menjadi buruh tetap, walaupun telah bekerja bertahun-bertahun. Padahal mereka telah bekerja sejak masa-masa awal perkebunan ini hadir, yakni sekitar tahun 2008 hingga masa aktif perusahaan pada tahun 2009-2010. Artinya mereka telah bekerja kurang lebih 10 tahun di perusahaan tersebut. Walaupun tidak ada mekanisme yang terlalu jelas, pada awalnya upaya para BHL untuk menjadi buruh tetap di perkebunan PT.TSP terus mereka lakukan.
Mereka selalu mempersiapkan berbagai persyaratan dan mengajukannya ke manajemen perusahaan setiap kali ada kesempatan. Namun karena sering kali tidak ada tanggapan dari manajemen perusahaan maka akhirnya beberapa buruh memilih untuk berhenti melakukannya. Walaupun tidak ada kejelasan terkait penetapan status kerja, sebagian besar BHL tetap bekerja di perusahaan tersebut karena membutuhkan pekerjaan sebagai sumber penghasilan utama ekonomi keluarga mereka.
Namun di sisi lain, ada juga beberapa Buruh Harian Lepas (BHL) yang langsung diangkat menjadi buruh tetap walaupun baru bekerja setahun atau dua tahun. Mereka mengaku ditawari menjadi buruh tetap oleh pihak perusahaan tanpa harus bersusah payah. Beberapa menerima namun menariknya ada sebagian lainnya tetap memilih menjadi BHL secara suka rela.
Seperti Mathias seorang BHL asal NTT yang menolak menjadi buruh tetap dengan alasan tidak mau terikat dengan pihak perusahan. Menurutnya keterikatan dengan perusahaan akan mempersulit dirinya untuk memperoleh izin, baik izin sakit maupun izin liburan. Dia mengungkapkan pihak perusahan hanya akan memberikan izin paling lama dua minggu bagi buruhnya. Jika lebih dari dua minggu maka akan di PHK. Masalahnya jika dia akan berlibur ke kampung halaman maka dia membutuhkan waktu seminggu di atas kapal, begitu juga sebaliknya dari sana. Hal ini belum menghitung waktu selama dia berada di kampung halaman. Sedangkan menurut dia, keuntungan sebagai BHL adalah dapat pergi dengan waktu yang jauh lebih lama dan dapat kembali bekerja kapan saja sebagai BHL karena tenaga BHL selalu dibutuhkan perusahaan.
Sementara bagi sebagian besar BHL yang sangat mengharapkan menjadi buruh tetap memiliki beragam alasan dan motif. Sebagian dari mereka menuturkan bahwa mereka akan memiliki hak-hak tertentu seperti jaminan kesehatan, barak keluarga, gaji mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua, dan berpotensi mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan di perusahaan jika mereka memiliki status sebagai buruh tetap. Pada kenyataannya tidak semua hak sebagai buruh tetap ini dapat mereka nikmati dan dapatkan dengan status mereka sebagai buruh tetap.
Tidak ada jaminan yang pasti bahwa semuanya dapat langsung terpenuhi jika mereka memiliki status sebagai buruh tetap. Misalnya saja terkait jaminan kesehatan melalui BPJS. Setiap bulannya seluruh buruh teteap akan dipotong gajinya untuk membayar iuran BPJS. Namun sering ditemui ternyata nama buruh tersebut tidak terdaftar sebagai anggota BPJS sehingga tidak bisa mendapatkan layanan BPJS saat berobat di rumah sakit di Kabupaten Keerom. Persoalan lainnya terkait tempat tinggal yang ternyata tidak memiliki sistem penempatan yang jelas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini menyebabkan adanya kekacauan dalam penempatan tempat tinggal bagi buruh.
Terlepas dari permasalahannya masing-masing antara Buruh Harian Lepas dan buruh tetap, faktanya baik BHL maupun buruh tetap tidak memiliki perbedaan apa-apa soal gaji. Setiap hari para buruh bekerja sesuai dengan target yang diberikan pihak perusahaan dengan upah maksimal perhari Rp.129.000,. Jika mereka tidak bekerja sehari dengan izin maupun tanpa izin, dengan alasan yang jelas maupun tidak jelas, akan tetap dianggap bolos bekerja sehingga mereka tidak akan menerima upah sesuai Berat Janjang Rata-rata (BJR)18.
Para buruh bekerja sesuai target BJR yang ditetapkan perusahaan. Untuk berondolan ditarget 37 ember. Untuk panen ditargetkan 70 tandan. Sedangkan untuk perawatan semprot sehari 10 jalur dengan sekali jalan membawa 15 liter obat. Apabila tidak sesuai target maka perusahaan tidak akan memberikan standar upah harian sebesar Rp.129.000. Hal ini sangat memberatkan bagi buruh karena untuk mencapai berbagai target tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu kerja sehari atau 10 jam kerja. Untuk itu mereka terpaksa harus belum bekerja lebih dari jam kerja ditentukan agar dapat mencapai target ongkos perhari.
Masalah usia lanjut dan isu kesehatan juga menjadi momok bagi mereka para buruh BHL di area perkebunan PT.TSP. Beberapa narasumber yang diwawancarai mengakui bahwa di usia kerja yang telah lama di perkebunan ini pada akhirnya mereka mulai merasakan sakit di dada mereka dan tidak mengetahui penyebabnya. Ada yang memilih membiarkan atau mengabaikan sakit tersebut karena hanya terasa sesekali di waktu tertentu saja.
Sedangkan beberapa yang terganggu dengan sakitnya, mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) di Arso Kota. Mereka terpaksa menempuh puluhan kilometer dan memakan waktu 3 jam perjalanan ke Arso Kota karena biasanya klinik perusahaan tidak menyediakan obat-obatan yang memadai. Mereka yang pergi ke RSUD selalu diarahkan ke pemeriksaan dahak untuk TBC seperti dahak batuk. Namun karena tidak disertai batuk, mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga saat ini. Untuk biaya RS tentu saja ditanggung sendiri oleh para buruh. Biaya pengobatan biasanya tidak diganti perusahaan walaupun telah diserahkan dengan bukti-bukti.
Kehadiran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sejak 2012 di PT.TSP juga tidak bisa berbuat banyak untuk menangani berbagai persoalan buruh yang dihadapi. Bahkan beberapa kali aksi demonstrasi yang dilakukan buruh di area perkebunan tidak diinisasi oleh SPSI. Artinya para buruh melakukan aksi demonstrasi tersebut secara mandiri tanpa melibatkan SPSI. Sikap itu muncul karena adanya ketidakpercayaan buruh kepada kepengurusan SPSI sejak 2012 yang dinilai sarat akan kepentingan pribadi dan dikontrol oleh manajemen perusahaan.
Pandangan ini kemudian berubah pada tahun 2019 ketika SPSI mulai melakukan restrukturisasi kepengurusannya di Papua. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPSI Provinsi Papua secara langsung membentuk kepengurusan SPSI di setiap area perkebunan di PT.TSP. Ketua terpilih SPSI perkebunan II Rafael, menjelaskan sejak 2019 dalam menjalankan kerja-kerja SPSI di perkebunan I-V tidak lagi berkoordinasi dengan ketua Umum SPSI Region PT. TSP karena ketidakpercayaan mereka selama ini.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SPSI Kab. Keerom pun baru terbentuk pada akhir 2019. Beberapa pengurus inti DPW SPSI ini merupakan para pekerja dari PT.TSP. Perjuangan mereka untuk diakui sebagai organisasi serikat pekerja di tingkat kabupaten juga tidak mudah khususnya dalam pengakuan oleh Kesbangpol Kab. Keerom. Baru pada Januari 2020 mereka terpilih dan dilantik sebagai DPW Kab. Keerom. Wakil Ketua II
DPW SPSI Kab Keerom Piter mengatakan di masa kepengurusan mereka sebagai DPW SPSI Kab Keerom, aspirasi dan perjuangan buruh PT.TSP untuk mendapatkan hak-hak dan keadilan, akan terus diperjuangan.
Seorang buruh panen sedang berupaya menurunkan tandan Sawit di lokasi PT.TSP
Buruh menaruh tandan di gerobak dorong
Kendaraan muat yang tergelincir di area perkebunan
Kumpulan tandan sawit milik buruh yang disiapkan dinggir jalan
18 Berat Janjang Rata-rata (BJR) adalah rata-rata berat dari satu janjang kelapa sawit yang ditimbang per periode tertentu. Janjang adalah istilah untuk tandan buah.
2.4. Buruh Perempuan
Buruh perempuan di PT. TSP juga diperlakukan sama seperti halnya buruh laki-laki. Tidak ada keistimewaan perlakuan terhadap para buruh perempuan di PT.TSP khususnya bagi mereka yang BHL dan buruh tetap.
Tidak ada hak-hak normatif khusus bagi buruh perempuan, seperti cuti haid dan cuti melahirkan di PT. Tandan Sawita
Papua. Apabila buruh perempuan meminta izin karena sedang haid atau melahirkan maka tetap dihitung tidak bekerja, yang konsekuensinya tidak dibayar di hari tersebut. Di PT.TSP, tidak ada perbedaan antara BHL laki-laki dan perempuan. Semuanya akan mendapatkan perlakuan dan beban kerja yang sama.
Para buruh perempuan ini kebanyakan adalah para isteri dari buruh laki-laki yang bekerja dengan tujuan mencari nafkah tambahan. Para buruh perempuan ini memiliki beban ganda. Mereka tetap melakukan tugas yang melekat pada perempuan untuk mengurusi anak bagi yang telah memiliki anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya, sementara di sisi lain juga harus bekerja mencari nafkah tambahan.
Beban kerja ganda yang mereka emban menjadi berlapis ketika mereka mengalami ketidakadilan di lingkungan kerja mereka sebagai buruh. Selain permasalahan cuti haid dan cuti melahirkan, ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi oleh buruh perempuan. Upah buruh perempuan biasanya lebih rendah dibandingkan upah yang diterima oleh rekan kerja mereka yang laki-laki. Mathias buruh BHL asal NTT mengeluhkan nasib istrinya yang tidak mendapatkan THR yang sama dengan dirinya. Sebagai BHL laki-laki, Mathias mendapatkan THR hampir Rp.3.300.000,-, sementara istrinya hanya mendapatkan Rp.1.900.000,- saja. Artinya ada perbedaan penerimaan hak THR sebesar Rp.1.400.000,-. Padahal mereka berdua memiliki jam kerja dan hasil harian yang sama.
Direktris SKPKC Fransiskan Papua Yuliana Languwuyo19 menjelaskan perempuan tidak terlalu diuntungkan dalam segi ekonomis karena umumya perempuan tidak mengetahui proses jual beli tanah di wilayahnya. Dampaknya mereka kehilangan hutan tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan saat ini terpaksa harus bergantung pada perusahaan sebagai buruh.
Menurut Yuliana, para perempuan bekerja sebagai BHL dan tanpa kontrak yang jelas. Hal ini berbeda dengan beberapa lelaki yang memiliki kedudukan dalam adat sehingga mereka memiliki kontrak tertulis dan mendapatkan jabatan tertentu di perusahaan.
Yuliana juga mengungkapkan banyak buruh perempuan membawa anak-anak mereka ke area perkebunan perusahan. Sesampainya di perkebunan, anak-anak yang lebih besar kemudian mengasuh anak-anak yang masih balita. Tidak ada jaminan kesehatan kepada anak-anak apabila tercemar berbagai polusi di tempat kerja. Selain itu, juga tidak ada jaminan pendidikan yang layak dan baik bagi anak-anak ini karena kondisi kehidupan keluarga mereka yang kurang terjamin.
Ketika tim kami turun ke lapangan di area perekebunan II PT.TSP pada Senin, 17 Februari 2020, kami menemukan anakanak buruh yang berusia Sekolah Dasar (SD) tidak bersekolah karena tidak ada bis jemputan pada hari itu. Anak-anak buruh kemudian menghabiskan hari itu dengan bermain di sekitar perumahan (barak) dan hutan sekitar. Menurut pengakuan beberapa buruh, kendaraan yang seharusnya menjadi bis antar jemput para siswa-siswi ini, biasanya digunakan oleh oknumoknum manajemen perusahaan tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan tidak ada transparansi dan manajemen pengelolaan yang baik dalam menggunakan fasilitas perusahaan sehingga membuat anak-anak mereka menjadi korban.
Buruh perempuan yang sedang mengumpulkan berondolan di perkebunan PT.TSP, Arso Kab. Keerom Papua
Buruh Perempuan saat diwawancarai
19 Yuliana Langowuyo, Sawit dan Perempuan di Wilayah Investasi, dalam bulletin DTE 99- 100, Oktober 2014 diakses dari https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/sawit-danperempuan-di-wilayah-investasi pada 9 Maret 2020
3. Analisa Hukum Pelanggaran HAM terhadap buruh oleh PT.Tandan Sawita Papua
Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah meratifikasi hampir semua Instrumen Pokok Internasional tentang Hak Asasi Manusia, baik tentang hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta yang lainnya. Indonesia juga telah berupaya menjalankan berbagai konvensi dari Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization sebagai salah satu landasan bagi para pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya.
Berbagai konvensi ini, selanjutnya telah diadopsi dan direalisasikan menjadi berbagai undang-undang nasional, baik melaui UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hingga UU yang secara spesifik menyasar hak-hak warga negara secara spesifik seperti hak anak, pendidikan nasional, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan lainnya.
Namun sayangnya banyak perusahaan sebagai pelaku bisnis seolah-olah terlepas dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini karena tanggung jawab dalam hak asasi manusia selalu dibebankan kepada negara sebagai mandatori perwujudan hak asasi manusia. Sementara dalam konteks saat ini, banyak perusahaan yang juga melakukan pelanggaran HAM namun tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya ketika terjadi pelanggaran HAM.
Isu bisnis dan hak asasi manusia secara permanen masuk ke dalam agenda kebijakan global pada tahun 1990-an, yang mencerminkan ekspansi mendunia dari sektor swasta bersamaan dengan peningkatan aktivitas ekonomi transnasional. Perkembangan ini meningkatkan kesadaran sosial akan dampak dari kegiatan bisnis pada hak asasi manusia dan juga menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui berbagai inisiatif akhirnya PBB, melalui penelitian yang dilakukan oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB John Ruggie, mengeluarkan Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM pada tahun 201120.
Memasukkan perusahaan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hak asasi manusia merupakan sesuatu yang penting saat ini. Perusahaan atau korporasi pada saat ini memiliki kekuasaan yang melewati batas-batas negara atau biasa dikenal sebagai Multi National Corporation (MNC) dan Trans National corporations (TNC). Kekuasaan korporasi tersebut bahkan tidak hanya terbatas pada satu wilayah negara saja.
Berdasarkan hasil observasi yang telah diuraikan dalam poin-poin sebelumnya dan hasil wawancara buruh di lingkungan PT.TSP, Arso Timur Kab. Keerom, tim riset menemukan beberapa praktik pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT TSP. Pelanggaran ini sebagian besar dilakukan terkait dengan pengabaian hak-hak buruh yang dijamin secara hukum.
Berbagai temuan tersebut dapat terlihat jelas dalam uraian kondisi para buruh yang telah dipaparkan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini jelas melanggar Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pelanggaran yang berhasil diidentifikasi antara lain status tenaga kerja, upah tenaga kerja, jam kerja, fasilitas perumahan dan air bersih yang layak bagi buruh, penanganan kesehatan, hingga keselamatan kerja.
Tabel pelanggaran oleh PT.TSP kepada Buruh di Keerom, Papua
| No | PELANGGARAN TERHADAP BURUH PERKEBUNAN PT.TSP | ATAS JAMINAN UUNDANGUNDANG NASIONAL KTERHADAP | PELANGGARAN ATAS KONVENAN INTERNASIONAL HAM DAN KONVENSI ILO |
| 1 | |||
| perjanjian kerja bagi | UU No 13/2003 pasal 50-66 | ICESCR Pasal 7 K-ILO 29 Pasal 4 | |
| Lepas (BHL) secara | pasal 151 ayat 1, pasal 155 ayat 1, pasal, 161 ayat 1, | K-ILO 158 Pasal 4, 5, 7 |
| meyiapkan alat pengaman diri (APD) sebagai standar kerja para buruh | 2003 Pasal 9,12, dan UU Keselamatan Kerja No 1/1970 | ICESCR Pasal 7 (b) | |
| 4 | Perusahaan tidak menyiapkan makan dan minum kepada buruh perkebunan selama jam | UU NO 13/2003 Pasal 35 ayat (3) ICESCR Pasal 7 | ESCR Pasal 7 |
| 5 | Fasilitas tempat tinggal para buruh bersama keluarga yang tidak terawat | UU NO 13/2003 Pasal 35 ayat (3) ICESCR Pasal 7 | ESCR Pasal 7 |
| 6 | Fasilitas air bersih yang tidak memadai, buruh masih sering mengunakan air hujan dan air sungai secara langsung | UU NO 13/2003 Pasal 35 ayat (3) ICESCR Pasal 7 (b). | ESCR Pasal 7 (b |
| 7 | Tidak ada jaminan kesehatan yang jelas bagi para Buruh Harian Lepas (BHL) | UU NO 13/2003 Pasal 35 ayat (3). UU No 13/2003 Pasal 99 ayat (1). Pasal 160 | ICESCR Pasal 7 (b). Pasal 9 |
| 8 | Pembayaran gaji yang tidak tepat waktu kepada para buruh | Pasal 88,89,90, 93. Permen No 1/1993 Pasal 1 (1). PP No 8/1981 Peraturan Pemerintah soal pengupahan Nomor | ICESCR Pasal 7 |
| 9 | 9 Pembayaran THR tidak sesuai kinerja Buruh | Pasal 1. Pasa 93 ayat (1). Peraturan Mentri Ketenagakerjaan No 6/2006 | ICESCR Pasal 7 |
| 10 | Pembayaran THR kepada Buruh perempuan di bawah pekerja lelaki (suami) | Ketenagakerjaan No 6/2006 PEREMEN no 4/1994 | CEDAW Pasal 1 (a)-(d) |
| 11 | Pengangkatan BHL menjadi buruh tetap secara diskriminatif | UU No 13 Tahun 2003 pasal 5 dan 6 ICESCR Pasal 7 | CESCR Pasal 7 |
| 12 | Tidak ada cuti haid dan melahirkan kepada para buruh perempuan | UU No 13 Tahun 2003 Pasal 61, 82 | ICESCR Pasal 7 (a) poin 1. Pasal 9. Pasal 10 (2) CEDAW Pasal 4 |
| 13 | membatasi kerja Serikat Buruh di lingkungan PT.TSP oleh pihak Perusahaan maupun Pemerintah | UU No 21 Tahun 2000 Pasal 5, 6, 7 | ICESCR Pasal 8 (a)-(d) |
| 14 | Bis sekolah sering sekali tidak menjemput anakanak buruh tanpa alasan | UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 UU No 13/2003 Pasal 99 ayat (1) | ICESCR Pasal Pasal 13 (2). Pasal 14. |
20 Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”, ELSAM, Jakarta, 2012, hal 1-11
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Hasil observasi kondisi para buruh Sawit PT. TSP secara langsung serta wawancara dengan para buruh semakin memperkuat hasil penelitian serta laporan-laporan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian dan laporan sebelumnya menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM atas hak-hak buruh di PT Tandan Sawita Papua di Kabupaten Keerom, Papua.
Berbagai bentuk pelanggaran serta rendahnya kesadaran perusahaan dan pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan buruh masih merupakan masalah yang besar. Hal ini juga menunjukkan masih adanya jurang yang lebar antara pemenuhan hak-hak dasar buruh dengan kepentingan investasi dan ekonomi. Negara melalui pemerintah daerah (Pemda) setempat bahkan tidak mampu menjamin pemberian upah yang layak sesuai dengan Upah Minimun Provinsi (UMP) Papua bagi buruh. Padahal di sisi lain, pengaduan kepada Pemda terkait masalah upah dan kondisi kerja ini kerap kali dilayangkan oleh buruh kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
Selain itu juga terlihat belum ada jaminan dari perusahaan untuk memberikan perumahan yang layak huni. Hal ini dikarenakan manajemen yang buruk serta minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk sehingga menimbulkan masalah kesehatan bagi buruh dan keluarganya. Bahkan pemotongan upah untuk BPJS yang dilakukan oleh perusahaan ternyata berbanding terbalik dalam kehidupan nyatanya. Layanan kesehatan melalui BPJS tersebut ternyata tidak dapat dinikmati oleh para buruh.
Temuan lainnya adalah standar keselamatan kerja yang tidak dipenuhi sepenuhnya oleh perusahaan mengakibatkan kerugian bagi buruh karena buruh harus membeli sendiri alat keselamatan tersebut. Selain itu, buruh perempuan di perkebunan sawit pun mengalami kondisi yang tidak kalah memprihatinkan, dimana diskriminasi terhadap perempuan masih dipraktekkan oleh perusahaan dalam pemberian upah pekerja. Para buruh perempuan ini bahkan tidak mendapatkan hak mereka untuk cuti menstruasi dan cuti melahirkan.
Berdasarkan hasil temuan assesment ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan terhadap hak asasi manusia bagi para buruh telah diabaikan, baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah daerah setempat. Berbagai peraturan dan perundang-undangan nasional Republik Indonesia (RI) juga telah dilanggar seperti pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia, Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga Peraturan Pemerintah (PP) No 1/1993 Pasal 1 (1), PP No 8/1981 dan PP soal pengupahan Nomor 78/2015 Pasal 20. Berbagai pelanggaran atas hak-hak buruh ini tidak dapat diabaikan begitu saja.
Hal ini menjadi tanggung jawab negara, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB juga turut menandatangani Konvenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (HESB). Secara spesifik pada pasal 6 dan 7 dari
Konvenan HESB telah mengamanatkan kepada Negara terkait Hak atas Pekerjaan, Hak atas akses terhadap pekerjaan melalui program bimbingan dan pelatihan teknis maupun kejuruan, hingga upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai anatara laki-laki dan perempuan, kehidupan yang layak, jaminan keselamatan kerja, istirahat dan pembatasan kerja, liburan berkala dengan upah, termasuk imbalan hari raya.
Berdasarkan temuan di lapangan mengenai kondisi pekerja yang dilihat dalam kerangka dan dinamika Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Papua secara khusus, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut
1. Pemerintah sesegera mungkin meninjau dan mengavaluasi dugaan pelanggaran HAM, selama izin operasi PT.TSP selama 12 Tahun. Upaya ini amatlah penting dilakukan untuk memberikan jaminan kehidupan buruh PT.TSP lebih baik di masa depan, sesuai dengan berbagai perundang-undangan yang menjaminnya.
2. Pemerintah daerah dan perusahaan harus menjamin kebebasan berserikat bagi para buruh yang ingin membentuk atau bergabung dalam serikat buruh/ pekerja, sesuai amanat UU No 13 Tahun 2003.
3. Pemerintah Kabupaten Keerom dan PT.TSP dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap buruh perempuan sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan.
4. Pentingnya solidaritas dari berbagai organisasi sipil dan kemanusian untuk memperjuangakan hak-hak buruh sawit di PT.TSP, baik dilakukan melalui pendampingan hukum, sosialisasi/pendidikan, dan advokasi non litigasi.
5. Apabila PT.TSP terbukti secara nyata melakukan pelanggaran HAM terhadap buruh dan masyarakat adat, maka sudah menjadi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten Keerom untuk mencabut izin beroperasi PT.TSP serta mencari solusi bagi pemenuhan hak ekonomi buruh dan masyarakat adat yang terdampak oleh operasi perusahaan.
Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan keadaan kerja buruh perkebunan sawit khususnya buruh yang bekerja di perkebunan PT.TSP. Hal ini dikarenakan PT TPS secara geografis lebih mudah untuk diakses. Semoga pertimbangan tersebut dapat dipahami semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, masyarakat, pemerhati kemanusiaan, hingga berbagai organisasi sipil untuk kemanusian di Papua. Melalui laporan ini kami berharap semua pihak dapat berperan dalam upaya penegakan HAM bagi para buruh sawit yang selama ini dilupakan dari kasus-kasus prioritas di Papua.
POTRET BURUH PT. CAPITOL GROUP DAN TANAH ADAT MASYARAKAT PEMILIK HAK ULAYAT YANG DIKUASAI OLEH PERUSAHAN DI DISTRIK SIDEY KABUPATEN MANOKWARI – PROVINSI PAPUA BARAT
Musa Yulyanus Mambrasar
1. Latar Belakang
ndonesia saat ini telah menjadi salah satu produsen kelapa I sawit terbesar di dunia. Lebih dari setengah kebutuhan minyak sawit dunia dipenuhi oleh produksi kelapa sawit Indonesia. Namun di sisi lain, kerusakan akibat meluasnya perkebunan sawit di Indonesia juga tidak dapat dipungkiri. Penghancuran hutan, rusaknya lahan gambut hingga masalah-masalah hak buruh perkebunan dan hak masyarakat adat kerap muncul ke permukaan.
Fenomena kerusakan tersebut tidak terkecuali juga dapat dijumpai di tanah Papua. Tanah Papua yang saat ini juga menjadi incaran perusahaan-perusahaan besar untuk memperluas ekspansinya. Data pemerintah Papua yang didokumentasikan oleh Sawit Watch menyebutkan luas perkebunan sawit di Papua saat ini telah mencapai 958.094,2 ha (belum termasuk Papua Barat).1
Sementara di Papua Barat, ada 9 (sembilan) grup perusahaan yang menguasai bisnis perkebunan sawit di Papua Barat, yakni Grup Indogunta, Capitol, ANJ, Genting, Ciptana, Rajawali, Mega Masindo, Indonusa, dan Kayu Lapis Indonesia. Total luas
Izin Usaha Perkebunan di Papua Barat yaitu 490.191 hektar. Grup Indogunta merupakan kelompok perusahaan pemegang izin perkebunan sawit terluas di provinsi Papua Barat, disusul oleh grup ANJ di posisi kedua dan diikuti oleh Grup Capitol di posisi ketiga.2
Selain permasalahan lahan, dari perkebunan sawit juga muncul permasalahan-permasalahan terkait aspek ketenagakerjaan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit atau Koalisi Buruh Sawit dalam penelitiannya telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul terkait aspek ketenagakerjaan.
Beberapa permasalahan yang muncul antara lain: beban kerja yang terlampau tinggi, target tidak manusiawi, munculnya pekerja anak, praktik upah murah, status hubungan kerja yang rentan, pemberangusan serikat buruh indenpenden, hingga pengawasan ketengakerjaan yang tumpul dan ketiadaan peraturan khusus pekerja/buruh perkebunan sawit.3
Di Kabupaten Manokwari, di mana penulis berdomisili, ada 2 (dua) perusahaan besar perkebunan sawit yang beroperasi, yakni PT Yong Jing Investment (YJI) yang merupakan perusahaan asal Cina, dan PT Medcopapua Hijau Selaras (MPHS) yang berada di bawah Capitol Group.
Untuk menelusuri berbagai permasalahan terkait aspek ketenagakerjaan di wilayah provinsi Papua Barat, maka penulis memilih untuk memfokuskan penelitiannya pada PT Medcopapua Hijau Selaras. Perusahaan ini terletak di distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pemilihan lokasi ini lebih didasarkan pada masalah akses dan jarak.
1 Sawit Watch, Catatan Kritis: Ancaman Ekspansi Kelapa Sawit di Papua Terhadap Keberadaan Masyarakat Adat, sawitwatch.or.id, diakses dari http://sawitwatch.or.id/2018/01/10/catatankritis-ancaman-ekspansi-kelapa-sawit-di-papua-terhadap-keberadaan-masyarakat-adat/ pada 5 November 2020
2 Grup Indogunta, Pemegang Izin Kelapa Sawit Terluas di Papua Barat, panahpapua.or.id, 3 Maret 2020, diakses dari https://panahpapua.or.id/berita/grup-indogunta-pemegang-izinkelapa-sawit-terluas-di-papua-barat pada 5 November 2020 3 Koalisi Buruh Sawit, Lembar Fakta Perlindungan Buruh Sawit Indonesia, 2018, diakses dari
https://elsam.or.id/lembar-fakta-perlindungan-buruh-sawit-indonesia-2018/ pada 5 November 2020
2. Operasi PT Medcopapua Hijau Selaras di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari
Kabupaten Manokwari umumnya merupakan daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan curam, namun di kaki pegunungan sisi Barat kota, terbentang tanah datar memanjang sejauh 100 km.4 Persis di dataran rendah inilah tepat pada Distrik Sidey, terdapat perkebunan kelapa sawit PT. Medcopapua Hijau Selaras.
Perusahaan yang mulai membuka kebun sejak tahun 2008 ini awalnya masuk dalam Medco Agro. Perusahaan ini mendapatkan izin lokasi 15.000 ha.5 Namun sekarang berada dalam The Capitol Group. Sebelum berada dalam The Capitol Group, awalnya perusahaan tersebut dikuasai oleh Medco Agro. Namun pada tahun 2016, terjadi peralihan penguasaan perusahaan dari Medco Agro ke The Capitol Group.
Gambar papan nama Perkebunan Kelapa Sawit PT. Capitol Group. Dokumentasi Penulis
Mayoritas perusahaan dimiliki oleh PT Yabes Perkebunan Sawit yang dimiliki sepenuhnya oleh Jimmy Widjaja dan Raisa Widjaja, putra dan cucu dari Eka Tjipta Widjaja (almarhum), pendiri Sinar Mas Group. PT Medcopapua Hijau Selaras bersama The Capitol Group menjual hasil produksinya kepada AAK, ADM, Bunge, Fuji Oil, Olam, Sime Darby dan Wilmar.
Selain itu, beberapa perusahaan merk terkenal juga menggunakan hasil produksi PT Medcopapua Hijau Selaras, seperti Avon, Colgate-Palmolive, FrieslandCampesina, General Mills, Hershey, Johnson&Johnson, Kellog, Mars, Mondelez, Nestle, PepsiCo, PZ Cussons dan RB6 .
Perkebunan PT. Medcopapua Hijau Selaras ini terletak tak jauh dari perkebunan kelapa sawit milik PTPN II di Distrik Sidey dan Masni. Perkebunan kelapa sawit Medco berdiri di atas lahan berstatus ‘area penggunaan lain’, termasuk juga di atas lahan yang dahulu dicanangkan untuk dikelola oleh PTPN II.
Pada tahun 2012, Kementerian Kehutanan melepaskan lagi kawasan hutan seluas 6.791 hektar untuk dikuasai oleh perusahaan ini. Menurut laporan warga, ditengarai PT Medcopapua Hijau Selaras masih terus berproses untuk semakin memperluas area perkebunan mereka.7
…”Waktu Perusahaan Medco tanam Kelapa Sawit di Sidey, kita yang punya tanah tidak tau”..., (Kata, Bpk Moktis, salah seorang pemilik tanah ulayat yang diambil oleh PT. Medco Papua Hijau Selaras. (Minggu, 16 Agustus 2020).
Bapak Moktis bersama Ibu Kafiar (Istri Bapak Moktis). Moktis adalah salah satu masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat yang diambil oleh PT. Medco Papua Hijau Selaras awal pembongkaran lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2006. Dokumentasi penulis
Kepada para kepala suku pemegang hak ulayat, PT Medcopapua Hijau Selaras menawarkan harga rata-rata Rp. 450.000 per hektar untuk masa kontrak selama 30 tahun. Meski angka ini bisa jadi harga ganti rugi termahal yang pernah ditawarkan oleh perusahaan perkebunan kepada masyarakat Papua, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa jumlah ini tidak ada arti apa-apa jika dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang bisa diperoleh oleh masyarakat Papua atas hutan selama 30 tahun.8
Pada November 2012, media melaporkan bahwa masyarakat adat menduduki kantor Medco hingga menyebabkan perusahaan lumpuh dan tidak bisa beroperasi. Aksi ini dilancarkan karena kekecewaan mereka atas janji-janji perusahaan untuk memberikan lahan plasma dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal Papua yang tidak pernah ditepati.9
Awal masuknya PT. Medcopapua Hijau Selaras menjadi pertanyaan sebagian pemilik hak tanah ulayat. Pasalnya tidak pernah ada musyarawah antara perusahaan dengan pemilik hak tanah ulayat. Perusahaan langsung melakukan kegiatan penebangan hutan-hutan adat milik mereka.
Lahan-lahan yang telah dijadikan wilayah perkebunan sawit adalah hak ulayat tanah adat yang dimiliki oleh beberapa marga secara bersama-sama. Dalam satu marga terdapat tiga sampai lima orang bahkan lebih. Mereka secara bersama-sama memiliki hak pada sebagian tanah yang diambil oleh perusahaan tersebut.
PT. Medcopapua Hijau Selaras berhasil menguasai tanahtanah adat di sepanjang jalan trans wilayah Distrik Sedey, Kabupaten Manokwari dengan cara mengambil sebagian lahan dari setiap marga pemilik hak tanah ulayat yang telah dijadikan perkebunan sawit.
Hal ini tentu saja bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi:
“Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya”
Bunyi ayat di atas sebagai dasar hukum bagi setiap perusahaan perkebunan agar dapat melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemilik hak tanah ulayat yang akan dilakukan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.
Dengan begitu proses penguasaan lahan masyarakat pemilik hak tanah ulayat yang dilakukan oleh PT. Medco Papua Hijau Selaras untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit di Distrik Sidey, tidak dapat dibenarkan. Karena sejak awal tidak dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak (PT. Medco Papua Hijau Selaras dengan beberapa marga-marga pemilik hak tanah ulayat).
4 Y.L. Franky dan Selwyn Moran, 2015, ATLAS SAWIT PAPUA: Dibawah Kendali Penguasa
Modal, Ed I, Pusaka, Maret 2015, Hlm. 22.
5 Lihat https://medcoagro.co.id/tentang-kami/aktivasi-kami/perkebunan/ diakses pada 5 November 2020
6 Mighty Earth, Rapid Response Palm Oil Report, Report 29, July 2020, hlm 6-7, https://www. mightyearth.org/wp-content/uploads/RR-Report-29_2020_final_vers_a.pdf diakses pada 5 November 2020
7 Y.L. Franky dan Selwyn Moran, Op.Cit., Hlm. 23.
8 Ibid 9 Perusahaan Sawit Arifin Panigoro Diduduki Warga, jpnn.com, 12 November 2012, https://www. jpnn.com/news/perusahaan-sawit-arifin-panigoro-diduduki-warga diakses pada 5 November 2020
3. Masalah yang Muncul dalam Operasi PT Medco Papua Hijau Selaras
3.1. Janji Kompensasi yang Dilupakan
Awalnya PT. Medcopapua Hijau Selaras menjanjikan beberapa kompensasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat, seperti 1) perusahaan akan membangun perumahan kepada masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat; 2) pengaspalan jalan di desa-desa masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat; (3) membangun sekolah dan Puskesmas; (4) memberi upah kepada kepala-kepala suku sebesar Rp. 5.000.000 per bulan tanpa harus bekerja menjadi pekerja/buruh di perusahaan, serta memberikan beasiswa kepada anak-anak yang hak ulayat tanah adatnya dikuasai oleh perusahaan.
Namun hingga saat ini—hingga adanya peralihan kepemilikan dari Medco Agro ke The Capitol Group—sebagian besar kompensasi yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan. Hanya beberapa poin saja yang sempat direalisasikan, seperti pemberian upah setiap bulan kepada kepala-kepala suku yang hak ulayatnya masuk dalam areal perkebunan. Namun pemberian upah ini hanya berjalan selama 3 tahun pertama saja, kemudian tahun berikutnya besaran yang diterima menurun dari Rp 5.000.000 menjadi Rp 3.000.000 per bulan.
Ketika adanya peralihan kepemilikan dari Medco Group ke The Capitol Group, setiap kepala suku yang hak tanah ulayatnya diambil perusahaan hanya menerima Rp 200.000 hingga Rp 300.000,- saja. Hal ini tergantung dari besaran luas tanah ulayat yang diambil.
3.2. Pembalakan Liar
Ketika awal kegiatan pembukaan perkebunan sawit, PT Medcopapua Hijau Selaras, melakukan penebangan di areal hutan yang akan menjadi wilayah operasinya. Hutan lebat yang menyimpan banyak sumber penghidupan dan banyak ditumbuhi pepohonan besar hilang dalam hitungan hari.
Berbagai jenis kayu seperti Matoa, Kayu Besi dan berbagai jenis kayu keras lainnya yang diameternya besar diambil oleh PT Medcopapua Hijau Selaras saat aktifitas penebangan hutan. Masyarakat pemilik hak ulayat (hutan adat) juga tidak mengetahui kemana kayu-kayu tersebut dikirim. Hal yang sama juga terkait dengan kompensasi terhadap pohon-pohon yang telah ditebang tersebut.
Olof Moktis, salah satu pemuda yang merupakan pemilik hak ulayat yang hutan adatnya ditebang, mengungkapkan;
…Dulu kita punya hutan itu lebat (padat), didalamnya banyak pohon-pohon kayu besi, kayu matoa begitu juga dengan tali rotan (maksudnya, “rotan”). Tetapi perusahaan tebang hutan besar itu, kita yang punya hutan tidak tau kayu-kayu yang ditebang itu di kirim kemana. Perusahan juga tidak membayar kayu-kayu yang ditebang didalam kita punya lahan. lanjut Olof, kita juga suda sampaikan ke Pemerintah, DPR, tetapi sampai saat yang ini tidak ada respon untuk menyelesaikan masalah ini…, Unkap Olof, dengan mukanya yang terlihat sangat marah tetapi juga kesal, (13 September 2020 (13;15).
3.3. Status Kerja dan Upah Buruh/Pekerja
Upah pokok yang diterima oleh pekerja/buruh PT MedcoPapua Hijau Selaras sebesar Rp 3.500.000. Upah tersebut dibayarkan kepada pekerja/buruh yang memiliki status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Pekerja atau buruh yang bekerja dengan status PKWT biasanya bisa dijumpai di bagian produksi. Namun tidak menutup kemungkinan juga mandor di setiap divisi memiliki status kerja PKWT.
Sementara pekerja yang status kerjanya Buruh Harian Lepas (BHL), upahnya bervariasi (tidak sama). Pekerja/buruh yang statusnya BHL dipekerjakan pada bagian perawatan (pembersihan dan memberi pupuk pohon kelapa sawit) upahnya dibayar berdasarkan satuan hari kerja dengan upah per hari kerja Rp. 25.000
Perbedaan upah per satuan kerja juga berlaku pada pekerja/ buruh BHL yang bertugas sebagai tukang panen buah kelapa sawit. Perbedaan tersebut terletak pada tinggi-rendahnya pohon kelapa sawit. Buah sawit yang berasal dari pohon yang tinggi, harga per buah Rp. 5.000.00 (Lima Ribu Rupiah). Sementara buah kelapa sawit yang dipanen dari pohon kelapa sawit yang rendah, harga per buah Rp. 2.500.
Pak Idris, salah satu Buruh Harian Lepas (BHL) yang seharihari bertugas memanen kelapa sawit di perkebunan di daerah Distrik Warmare, yang sekarang sahamnya telah menjadi milik PT. Permata Sawit Mas, mengatakan;
…”Harga buah sawit per tandan tidak sama. Buah sawit yang di panen dari pohon sawit yang tinggi, harganya Rp.5.000.00 (Lima Ribu Rupiah) per tandan, sementara buah sawit yang di panen dari pohon sawit yang rendah harganya Rp. 2.500.00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
Kalau mengikuti upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Papua (Pemda Kabupaten Manokwari), upah per hari Rp. 117.000.00 (Seratus Tuju Belas Ribu Rupiah). Tetapi kita tidak di upahkan berdasarkan peraturan pemerintah, kita di upahkan berdasarkan peraturan perusahaan karena perusahaan beralasan pohon sawit jarang berbuah”, kata Pak Idris, (Tanggal, 10 Agustus 2020, (10;15).
Pak. Idris, salah satu pekerja/buruh harian lepas (BHL) yang sehari-hari bekerja sebagai tukang panen buah kelapa sawit. Hasil panen Pak Idris diangkut ke Pabrik milik The Capitol Group di Distrik Sidey.
Fenomena perbedaan harga per tandan kelapa sawit antara pohon sawit tinggi dan pohon sawit rendah ini yang diberlakukan oleh perusahaan kepada BHL, merupakan strategi perusahaan untuk memotong biaya pembayaran upah pekerja/buruh yang memiliki status kerja BHL.
Praktik kerja lepas di perkebunan ini juga menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dan hingga kini masih menjadi primadona bagi perkebunan kelapa sawit. Di banyak kasus, untuk menyiasati peraturan perundangundangan tentang sistem kerja kontrak atau PKWT, perusahaan menerapkan sistem kerja kontrak, namun melakukan pemutihan sehingga kontrak tersebut dapat diperpanjang berkali-kali.10
Masifnya praktik kerja BHL ini terjadi di berbagai perkebunan kelapa sawit. Minimnya pengawasan ketenagakerjaan, membuat banyak perusahaan tetap melajutkan praktik kerja BHL. Bahkan demi menyiasati pelanggaran hukum tersebut, perusahaan menggunakan berbagai cara, mulai dari memberlakukan system kerja 11 magang, dan mempekerjakan BHL dengan sistem outsourcing.
Dengan mempekerjakan BHL yang direkrut dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing), perusahaan merasa dan menganggap tidak perlu bertanggung jawab atas hakhak normative buruh perkebunan. Sistem outsourcing ini pun ditemukan di pabrik-pabrik garmen atau industri padat karya. Namun pada konteks kerentanan BHL, keragaman latar belakang, unsur migrasi, aspek gender, dan faktor geografis, praktik outsourcing ini justru melanggengkan sistem kerja lepas di perkebunan kelapa sawit.12
10 Andi Misbahul Pratiwi, Buruh Harian Lepas Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan: Eksklusi Sosial, Feminisasi Kemiskinan, dan Absennya Perlindungan Sosial, Cet I, Trade Union Rights Centre, Jakarta, Maret 2020. Hlm. 24. https://www.turc.or.id/wp-content/
3.4. Kondisi Buruh/Pekerja Perempuan
Bagi sebagian banyak orang, sekilas industri minyak sawit mungkin tampak seperti sektor kerja yang didominasi oleh lakilaki—menggunakan alat mekanik besar dan memanen banyak buah. Namun, bila kita melihat lebih dekat bagaimana kontribusi laki-laki dan perempuan di sektor industri minyak kelapa sawit, persepsi umum tentang pekerjaan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat berubah.
Menurut laporan yang dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian/FAO, 61% perempuan di pedesaan Indonesia bekerja di angkatan kerja pertanian (Grantmyre, 2015). Dalam banyak kasus di Asia (Malaysia, Indonesia, Filipina, Sri Lanka) terdapat lebih banyak pekerja perkebunan perempuan daripada laki-laki (Heyzer dalam Saptari & Holzner, 2016).13
Sebelum Industri kelapa sawit menggantikan perkebunan multikultur di Indonesia, telah lama perempuan yang bekerja di perkebunan mengalami diskriminasi dan marginalisasi berbasis gender.14 Sejak industri perkebunan kelapa sawit masuk dan dikembangkan di Indonesia, segregasi kerja berbasis gender juga tidak jauh berbeda dengan model perkebunan teh—meski dalam konteks perkebunan kelapa sawit mandiri pola relasi gender dan pembagian kerja di perkebunan berbeda.
Di perkebunan kelapa sawit milik Negara dan perkebunan kelapa sawit swasta segregasi gender relatif sama dalam hal rekruitmen, status kerja, dan upah buruh perempuan. Hasil penelitian Tania Murray Li (2015) di salah satu perkebunan kelapa sawit miliki negara di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa buruh perempuan yang bekerja di perkebunan kerap kali merupakan istri-istri buruh tetap.
Perempuan dipekerjakan dalam tugas-tugas pemeliharaan atau perawatan dan pekerjaan brondolan dengan status pekerja lepas dengan upah dihitung secara satuan. Sejak awal, pekerja pemeliharaan perkebunan hampir semuanya adalah perempuan yang tak memiliki tanah—yang direkrut dari kantong-kantong tenaga kerja murah baik penduduk lokal maupun pendudukan yang datang dan/atau didatangkan dari daerah-daerah lain. Hal ini bersamaan dengan meningkatnya migrasi angkatan kerja ke daerah dengan komoditas kelapa sawit.15
Gambar Ibu-ibu buruh pada The Capitol Group. Mereka sedang menunggu Truk jemputan yang akan mengantarkan mereka ke lokasi perkebunan yang akan untuk menabur pupuk. Status hubungan kerja mereka yaitu Buruh Harian Lepas (BHL). Dokumentasi penulis
Selama melakukan observasi lapangan, pekerja/buruh perempuan dipekerjakan pada pekerjaan pemupukan lahan perkebunan kelapa sawit. Beberapa pekerja/buruh perempuan yang ditemui di Desa Waramui, mereka harus bangun sebelum jam tujuh pagi agar dapat melakukan pekerjaan rumah (seperti; mencuci piring, memasak air panas, dan pekerjaan lainnya).
Setelah itu barulah mereka siap menunggu jemputan jam 8 atau 9 yang datang menjemput mereka di sepanjang jalan di depan rumah-rumah mereka untuk berangkat menuju areal perkebunan kelapa sawit.
Ibu-ibu pekerja/buruh Perusahaan Kelapa Sawit The Capitol Group, sedang naik ke Truk untuk segera pergi ke lokasi perkebunan yang akan di beri Pupuk. Terlihat dalam bak Truk, diisi dengan karung-karung pupuk. Dokumentasi penulis.
Vina Awopi, salah satu dari 7 (tujuh) pekerja/buruh perempuan di Desa Waramui, yang bekerja memupuk kelapa sawit di devisi 4 (empat), mengatakan;
. . .”Torang (kami) mama-mama yang tukang pupuk kebun sawit, torang bangun itu jam 5 (lima) subuh, karna (karena) torang harus kerja di rumah sebelum pergi pupuk. Torang harus cuci piring, masak air panas, masak makan kasi tinggal (menyiapkan makanan untuk orang ruah), semua sudah siap baru, torang tunggu trek (mobil truk) ambil pupuk trus (terus) datang jemput torang langsung bawa (antar) torang ke kebun sawit (lokasi perkebunan yang akan diberi pupuk).
Nanti torang pupuk sampai pupuk habis itu bisa jam 12, bisa juga jam 1 siang, baru trek (mobil truk) datang jemput torang lagi bawa (antar) torang pulang kembali ke rumah (desa)”, ungkap Vina Awopi, saat di wawancarai pada malam hari di rumahnya, (Tanggal 28 September 2020).
Gambar Vina Awopi sedang memangku anaknya dan didampingi oleh suaminya. Vina Awopi adalah salah satu pekerja/buruh perempuan, yang bekerja sebagai pekerja penabur pupuk pada perkebunan kelapa sawit The Capitol Group
Pekerja/buruh perempuan pada perkebunan kelapa sawit The Capitol Group bekerja dengan status hubungan kerja BHL (buruh harian lepas). Mereka yang memiliki status BHL, akan dipekerjakan disaat perusahaan membutuhkan mereka untuk memupuk kebun.
Biasanya agar bisa mendapatkan pekerjaan pemupukan dari perusahaan, mereka mengusulkan pekerjaan pemupukan kepada pihak perusahaan lewat mandor yang mengawasi pekerjaan pemupukan, ketika mandor melanjutkan usulan mereka ke pihak perusahaan. Apabila usulan mereka diterima, maka mereka akan melakukan pekerjaan pemupukan. Akan tetapi ketika usulan mereka tidak dijawab oleh pihak perusahaan, maka mereka akan melakukan aktifitas lain sambil menunggu pekerjaan pemupukan dari pihak perusahaan.
Perusahaan memberikan upah sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per karung atau setara 50 kg pupuk. Mereka masing-masing bisa menghabiskan 38 karung yang dimulai dari jam 8 atau 9 pagi hingga jam 12 atau jam 1 siang bahkan kadang juga bisa sampai jam 2 siang. Sepanjang 12 jam atau lebih, pekerja/buruh perempuan tersebut dapat melakukan pemupukan pada 35 lorong kelapa sawit.
Sebenarnya upah mereka juga tidak menentu dalam sebulan karena mereka akan diupah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per karung hanya ketka bekerja saja. Sementara juga ada banyak hari yang mereka tidak bekerja karena tenaga mereka tidak dibutuhkan oleh perusahaan.
Kadang dalam sebulan, mereka bisa menerima upah Rp.1.000.000.000 (satu juta). Kadang mereka juga bisa mendapatkan upah yang lebih, namun lebihnya hanya sekitar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
Kekerasan verbal melalui suara kasar kadang dilontarkan dari mandor yang bertugas mengawasi mereka bekerja memberikan pupuk. Mandor yang mengawasi mereka akan memarahi mereka ketika ada diantara mereka yang memberikan pupuk tidak tepat sasaran (memberikan pupuk bukan pada tempat yang seharusnya).
Ibu Vina Awopi mengungkapkan:
Gambar Bururh perempuan sedang memindahkan pupuk dari karung ke ember (ember cat). Terlihat seorang anak perempuan berbaju biru berumur 13 tahun sedang membantu ibunya menimba pupuk dari karung untuk di pindahkan ke ember
Hampir semua pekerja/buruh perempuan yang ditemui di Desa Waramui, memiliki beban kerja yang begitu berat. Selama melakukan observasi, peneliti melihat bahwa seusai melakukan pemupukan di perkebunan kelapa sawit, mereka pulang ke rumah pada jam 12 atau jam 1 siang. Mereka kemudian akan melanjutkan perkerjaan lagi ke kebun.
Beberapa ibu yang ditemui mengatakan bahwa mereka pergi ke kebun untuk membersihkan kebun rica (cabe), ada juga yang pergi ke kebun membersihkan kebun kacang tanah. Mereka akan berada di kebun untuk bersihkan tanaman di kebun mereka sampai sore jam 4 atau jam 5. Kemudian barulah mereka pulang ke rumah di desa masing-masing
Gambar seorang buruh perempuan berbaju kaos putih, sedang menggendong anaknya sambil menuangkan pupuk dari karung ke ember kaleng cat
Mama (ibu) Dominggas Waramui, saat di wawancarai di rumah ibu Vina Awopi mengatakan;
”Kitorang tidak bisa mengharapkan uang yang perusahaan bayar (upah), tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Makanya torang harus tanam rica, kacang, (tanaman di kebun) untuk jual untuk tambahtambah (menanam tanaman perkebunan untuk dijual ke pasar menambah penghasilan) rumah tangga.
Ditambah oleh ibu Vina, uang (upah) yang peruahaan bayar, kalau pakai belanja kebutuhan di rumah, satu minggu saja uang sudah habis tidak sampe satu bulan. Barang-barang di sini (Desa Waramui) mahal, Beras 1 kg, Rp.15.000.00, 5 kg Rp.70.000.00, Gula Pasir 1 kg Rp.28.000.00, belum lagi ditambah dengan kebutuhan lain”, ungkap ibu, Dominggas Waramui dan ibu Vina Awopi, (Tanggal, 28 September 2020)
Gambar); pekerja/buruh perempuan sedang menggendong ember cat di dalamnya terisi pupuk, yang akan di hamburkan dibawah pohon kelapa sawit. Terlihat juga seorang anak perempuan kecil berumur 9 tahun yang sedang menggendon ember cat kecil yang didalamnya juga terisi pupuk
uploads/2020/04/Buruh-Harian-Lepas-di-Kalimantan-Selatan-Eksklusi-Sosial-FeminisasiKemiskinan-dan-Absennya-Perlindungan-Sosial-1.pdf, diakses pada 3 September 2020 11 Ibid 12 Ibid, hlm 25 13 Ibid hlm 67
14 Ibid 15 Ibid hlm 68
”Mama (Ibu) Agustina Waramui, yang atur torang (kami) yang bekerja hambur pupuk di kebun kelapa sawit (di devisi IV). Mama (ibu) Agustina selalu bilang, “kalau angkat pupuk, angkat baik-baik jangan sampai karung rusak” nanti kalau karung rusak, pupuk tumpah di luar, mandor nanti marah”, kata, Vina Awopi, saat diwawancarai di rumahnya, (Tanggal 28 September 2020)
3.5. Kesulitan Buruh/Pekerja dalam Menghidupi Keluarga
Secara umum, kondisi buruh/pekerja di PT Medcopapua Hijau Selaras atau The Capitol Group memprihatinkan. Bagi buruh yang memiliki status kerja PKWT, upah Rp 3.500.000 saja masih dianggap sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan keluarga dalam sebulan. Beberapa buruh berstatus PKWT merasa upah tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya.
Apalagi jika dibandingkan dengan pekerja yang berstatus BHL. Sudah pasti upah yang diterima tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Untuk menambah penghasilan keluarga, maka beberapa istri pekerja/buruh yang berstatus BHL harus berdagang dengan membuka kios di samping rumahnya atau berladang di kebun dengan menanam cabe atau kacang tanah.
Pak Indris, pekerja BHL mengungkapkan;
“Untuk menambah penghasilan, istri saya berjualan di pinggir rumah (membuka kios). Selain membuka kios, istri juga menjual nasi bungkus (nasi kuning). Kalau mengharapkan upah dari hasil panen buah sawit, tidak cukup, mana mau beli makan, mau kirim uang sekolah anak, pokonya tidak cukuplah makanya harus ada usaha sampingan”, ungkap pak Indris saat di wawancarai, saat beristirahat di bawah pohon kelapa sawit. (Tanggal, 13 Agustus 2020).
Selain itu, kadang kala buruh dengan status BHL juga harus memiliki pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Roni Arwam, salah satu pekerja BHL, mengatakan;
“Untuk menambah penghasilan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga selama satu bulan, ia biasanya mencari pekerjaan bangunan untuk kerja. jadi kalau ada pekerjaan bangunan rumah, nanti setelah jam istirahat dari panen buah sawit, saya lanjut lagi kerja di bangunan. Kalau mengharapkan upah harian yang di bayar di akhir bulan, itu lama, sudah lama baru tidak cukup lagi, tambah lagi pembayaran tidak tepat waktu. Maka itu harus mencari pekerjaan tambahan di luar”, kata Roni Arwam, saat di wawancarai di rumahnya, (Tanggal, 27 September 2020)
Kadang kala istri dari buruh yang berstatus BHL juga harus membantu suaminya dalam pekerjaan tambahan, termasuk jika pekerjaan itu adalah pekerjaan kontruksi bangunan. Hal ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Bunga, istri dari Roni Arwam dan pekerja BHL yang bekerja hari-hari memanen buah sawit, mengungkapkan demikian;
“Biasanya kalau papitua kerja bangun rumah, saya ikut untuk bantu papitua. Bantu campur semen, atau bantu angkat campuran semen kasi ke papitua. Kalau tidak ikut papitua kerja bagunan, biasa saya cari sayur pakis di pinggir-pinggir kali (maksudnya, sungai) untuk jual atau kalau ada pesaanan dari orang”, katanya saat diwawancarai bersama suaminya di rumah mereka, Tanggal, 27 September 2020).
3.6. Fasilitas Layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Perumahan
PT Medcopapua Hijau Selaras yang dimiliki The Capitol Group memiliki 1 (unit) bangunan klinik yang dilengkapi dengan petugas kesehatan atau dokter. Fasilitasi ini juga dapat diakses oleh masyarakat sekitar areal perkebunan.
Namun sayangnya perusahaan belum menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik. Pekerja/buruh yag bekerja di bidang perawatan kebun, seperti pemupukan pohon sawit akan diberikan alat keselamatan kerja seperti masker, mantel dan sepatu bot. Namun pekerja/buruh yang bekerja di bidang lain tidak diberikan alat keselamatan kerja yang sama.
Bpk. Messias Moktis, Buruh yang bekerja pada bagian mekanik di The Capitol Group, mengatakan;
”Kami tidak diberikan alat keselamatan kerja seperti Mantel, Helm. Kalau Sepatu kerja, pernah diberikan satu kali waktu PT. Medco Papua Hijau Selaras, satu kali itu saja sampai sekarang sudah ganti Perusahaan ke PT. Capitol Graoup, kami tidak dikasi sepatu. Lanjut Bpk Messias Moktis, perusahaan baru bagikan kami Masker, karena muncul virus corona”…, ungkap Bpk Messias, saat di wawancarai (siang) di rumahnya, (Tanggal, 10 Agustus 2020).
Gambar masker kain milik Bpk Messias Moktis, salah satu pekerja/buruh di bidang mekanik (mesin) pada Perusahaan Kelapa Sawit PT. Capitol Group. Dokumentasi Penulis
Sementara fasilitas perumahan juga masih banyak sekali yang rusak sehingga butuh diperbaiki atau renovasi. Kebutuhan akan sanitasi air dan air bersih juga bermasalah di fasilitas perumahan yang disediakan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan para pekerja/buruh jarang memanfaatkan fasilitas kamar mandi dan WC yang disediakan oleh perusahaan.
Air bersih tentunya menjadi kebutuhan dasar yang penting bagi pekerja/buruh. Ketiadaan air bersih ke barak-barak para buruh/pekerja memaksa mereka untuk berpikir mendapatkan air bersih untuk keperluan masak atau mandi. Biasanya mereka menampung air hujan atau pergi ke sungai. Matias Meiman, salah seorang pekerja/buruh yang status kerjanya mandor pada divisi 5 (lima), mengatakan;
”pekerja/buruh yang tinggal di barak kalau mandi, dorang (dorang maksudnya, “mereka”) pergi mandi di kali (mandi di “sungai”). Kalau ada hujan, dorang tada air hujan ke dalam profil-profil untuk pakai masak, sementara kalau dorang mau mandi, dorang pergi mandi di kali”, ungkap Matias Meiman saat di wawancarai (siang) di rumahnya, (Tanggal, 11 Agustus 2020).
3.7. Kebebasan Berserikat dan Serikat Buruh
Serikat buruh di perusahaan ini telah muncul sejak masih dimiliki oleh Medco Agro. Serikat buruh tersebut dibentuk oleh perusahaan dan semua pekerja menjadi anggota serikat buruh tersebut. Beberapa pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat buruh tersebut mengatakan sejak masih dimiliki Medco Agro, organisasi serikat telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan untuk menyampaikan tuntutantuntutan buruh yang terpenuhi.
Namun sayangnya organisasi serikat buruh ini tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya aktifitas pendidikan yang dilakukan kepada para anggotanya. Hal ini yang menyebabkan mandeknya organisasi serikat buruh di perusahaan tersebut.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Hasil penelitian atau observasi di PT Medcopapua Hijau Selaras yang dimiliki oleh The Capitol Group semakin menunjukkan daftar panjang laporan-laporan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di tanah Papua. Dalam laporan riset Atlas Sawit Papua: Di bawah Kendali Penguasa, PT Medcopapua Hijau Selaras juga disebut sebagai salah satu perusahaan yang melakukan pelanggaran.
Sayangnya pelanggaran yang kasat mata dan telah terjadi sejak pembukaan lahan tersebut tidak pernah ada diketahui ada tindakan apapun dari pemerintah daerah. Pengawasan dari pemerintah daerah terhadap operasi perusahaan ini menjadi sangat penting, karena bukan hanya berdampak pada masyarakat adat sekitar namun juga masih terjadi kepada para buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut.
Perusahaan juga dengan sengaja memanipulasi status kerja para buruh/pekerja hingga pemberian upah yang sangat murah. Upaya untuk mendiskusikan ini pun sudah kerap kali dilayangkan oleh buruh/pekerja namun tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh perusahaan.
Dari berbagai temuan ini, juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti hak untuk penghidupan yang layak, hak atas lingkungan yang bersih, perlindungan terhadap pekerja/buruh hingga hak atas air bersih. Berbagai macam hal ini jelas juga menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan adanya pemenuhan hak-hak warga negara hingga melindungi hak warga negara.
Untuk itu penulis merekomendasikan:
1. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah harus turun tangan dalam memberikan pengawasan terhadap operasi perusahaan PT MedcoPapua Hijau Selaras yang dimiliki The Capitol Group
2. Pemerintah daerah bersama pihak kepolisian harus menelusuri adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama operasi PT Medcopapua Hijau Selaras yang saat ini dimiliki The Capitol Group
3. Pemerintah daerah harus melindungi kelompok rentan seperti para buruh perempuan dan anak-anak yang terpaksa menjadi buruh di perkebunan perusahaan tersebut
4. Penting untuk membangun solidaritas antara gerakan rakyat di Papua mengingat korban dari perusahaan ini bukan hanya dari pihak buruh saja, namun juga ada dari masyarakat adat dan perempuan
BURUH DAN MASYARAKAT ADAT DI PERKEBUNAN SAWIT PT. PERMATA PUTERA MANDIRI DI DISTRIK METEMANI DAN KAIS DI KABUPATEN SORONG SELATAN: POTRET KONDISI KERJA DAN SOSIAL DI BAWAH KUASA PERKEBUNAN SAWIT
Maria Baru
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia Timur yang masih mempunyai hutan yang luas. Kondisi alam di Papua dilihat oleh para investor industri kayu dan perkebunan kelapa sawit sebagai wilayah bisnis yang menjanjikan. Namun, peluang bisnis itu sendiri merusak hutan Papua dengan segala kehidupan flora, fauna dan manusia beserta tatanan sosialnya. Seiring dengan rusaknya ekosistem alam, maka tatanan sosial masyarakat pemilik hak ulayat (tanah adat) ikut hancur akibat ekspansi industri yang menjarah hutan Papua.
Gambaran mengenai kisah ini dapat ditemui di distrik Metemani dan Kais di Kabupaten Sorong Selatan. Wilayah adat suku Iwaro, yang terdiri dari tujuh marga berubah menjadi area perkebunan sawit. Warga menemukan bahwa perubahan lansekap—dan juga kehidupan dan tatanan sosial masyarakat— terjadi tanpa mereka sadari, tanpa betul-betul bisa dipahami apa yang sedang terjadi. Perusahaan PT. Permata Putera Mandiri (PPM) datang ke wilayah adat, lalu membabat habis hutanhutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Sejak itu, kehidupan masyarakat adat berubah total. Ketika sebelumnya masyarakat mengolah sagu, berburu, berkebun dan memanfaatkan hasil hutan, mereka kini menggantungkan hidupnya dengan uang yang didapat lewat bayaran upah sebagai buruh. Upah yang dibayarkan perusahaan pun tidak seberapa dan bahkan menciptakan ketergantungan lewat beban utang bahan makanan pokok.
Kehidupan masyarakat tidak semakin baik—malah semakin miskin. Tingkat pendidikan anak-anak suku Iwaro—dan Orang Asli Papua di sekitar area perkebunan yang direkrut sebagai buruh—tidak meningkat. Angka putus sekolah tidak berubah— dengan indikasi terjadinya peningkatan angka putus sekolah. Anak-anak buruh yang putus sekolah kemudian terpaksa memilih bekerja di kebun—yang di kemudian hari menggantikan orang tuanya yang semakin menua dan tidak lagi bisa bekerja sebagai buruh.
Penelitian ini bermaksud untuk memotret kondisi kerja buruh perkebunan PT. Permata Putra Mandiri, anak perusahaan PT. Austindo Nusantara Jaya Grup (ANJ Grup) di distrik Metemani dan Kais. Selain kondisi kerja, penelitian ini juga mengamati kondisi kesehatan dan keselamatan kerja buruh, termasuk kondisi sosial keluarga buruh.
1.2. Fokus dan Metode Penelitian
Penelitian ini berkonsentrasi pada situs kebun sawit milik PT. Permata Putra Mandiri (PPM) di distrik Metemani dan Kais di Kabupaten Sorong Selatan, Papua. Area operasi kebun sawit PT. PPM ini meliputi wilayah yang ditempati oleh tujuh marga, yaitu Gue, Atoare, Mengge, Bumere, Kawaine, Oropae 1, dan Oropae 2. Riset ini ditujukan untuk memetakan kondisi kerja di perkebunan sawit di Papua sebagai rujukan untuk penelitian pendalaman.
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara selama bulan Juli-Agustus 2020.
Penulis melakukan observasi untuk mengamati kondisi atau masalah yang dihadapi para buruh di dalam perkebunan kelapa sawit. Kondisi yang diamati di antaranya kondisi sosial di lingkungan perumahan pekerja (barak) milik perusahaan PT. PPM dan di kampung-kampung di mana para buruh tinggal.
Penulis menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data-data primer. Melalui wawancara dengan buruh, peneliti mendapatkan informasi seputar masalah hak dasar atau pun masalah sosial lain yang pernah dan sering dihadapi para buruh selama bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. PPM di Kabupaten Sorong Selatan.
Penulis mewawancarai 12 remaja terdiri dari putri 5 orang dan putra 7 orang sedangkan orang dewasa, para mama 20 orang dan para bapak 15 orang. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data sekunder yang berasal dari internet dan buku sebagai sumber pendukung untuk menulis dan menganalisis temuan lapangan.
Penelitian ini terutama terkendala oleh akses transportasi dan keterbatasan waktu. Keterbatasan ini berdampak pada tingkat kedalaman data yang terkumpul
1.3. Tujuan Riset
Tujuan dan manfaat riset ini bagi kepentingan publik adalah
1. Untuk mengetahui kondisi sosial para buruh di lingkungan para buruh tinggal dan juga dalam lingkungan perusahaan.
2. Untuk mengetahui masalah pemenuhan hak dasar hidup yang sedang dihadapi para buruh selama bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. PPM di Sorong Selatan.
3. Mendorong adanya serikat buruh di perkebunan kelapa sawit PT. PPM.
2. Sejarah Sawit di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan
2.1. Perkebunan Sawit dan Masyarakat Lokal di Kab Sorong, Sorong Selatan dan Maybrat
Kabupaten Sorong Selatan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Sorong sejak tahun 2002.1 Hutan di Kabupaten Sorong Selatan juga tidak beda jauh dengan Kabupaten Sorong di mana hutannya dieksploitasi besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit dengan skala besar.
Perkebunan kelapa sawit, secara khusus di daerah Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan secara umum mulai beroperasi pada sekitar tahun 2006. Tabel di bawah ini berupaya untuk memetakan daftar perusahaan yang diketahui beroperasi di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Maybrat. Masyarakat lokal yang berada di area kebun milik perusahaan-perusahaan di bawah ini juga diketahui memiliki banyak keluhan terkait operasi perkebunan yang membabat habis hutan wilayah adat.
Tabel 1 Identifikasi Perusahaan Kebun Sawit di Sorong, Sorong Selatan dan Maybrat
| No | Tahun Operas | No Tahun Operasi Nama Perusahaan Luas Area (ha) Wilayah | uas Area (ha) | Vilayah |
| 1 | 200 | 1 2006 PT. Hendrison Inti Persada 32.546 Kab. Sorong | 32.546 | Kab. Sorong |
| 2 | 2006 | 2 2006 PT. Sorong Agro SawitIndo 18.070 Kab. Sorong | 8.070 | Kab. Sorong |
| E | 2006 | 3 2006 PT. Inti Kebun Sejahtera 23.205 Kab. Sorong | 23.205 | Kab. Sorong |
| 4 | Belum beropera | 4 Belum beroperasi PT. Papua Lestari 15.631 Kab. Sorong | 5.631 | Kab. Sorong |
| 5 | Belum beroperas | 5 Belum beroperasi PT. Kebun Sawit 13.351 Kab. Sorong | 3.351 | Kab. Sorong |
| 6 | Belum beroperas | 6 Belum beroperasi PT. Inti Kebun Lestari 14.337 Kab. Sorong | 4.337 | Kab. Sorong |
| 7 | Belum beropera | 7 Belum beroperasi PT. Semesta Bintang Sentosa n/a Kab. Sorong | /a | Kab. Sorong |
| 8 | Belum beroperasi | 8 Belum beroperasi PT. Cipta Papua Plantation 15.971 Kab. Sorong | 5.971 | Kab. Sorong |
| 9 | Belum beropera | 9 Belum beroperasi PT. Inti Kebun Makmur 23.000 Kab. Sorong | 23.000 | Kab. Sorong |
| 10 | 10 Izin operasi dicabut pada 2020 | PT. Mega Mustika Plantation 9.835 Kab. Sorong | 9.835 | Kab. Sorong |
1 Y.L Franky dan Selwyn Morgan, Atlas Sawit Papua: Di Bawah Kendali Pengusaha Modal, Pusaka, Jakarta: 2015, halaman 12.
| Selatan dan Maybrat | ||||
| 2014 | 12 2014 PT. Putera Manunggal Perkasa n/a Kab. Sorong | Selatan dan Maybrat | ||
| Belum beroperast | 13 Belum beroperasi PT. Pusaka Agro Makmur 23.000 Kab. Sorong | 0.000 | Selatan dan Maybrat | |
| Belum beroperas | 14 Belum beroperasi PT. Varia Mitra Andalan 20.325 Kab. Sorong | 325 | Selatan dan Maybrat | |
| 2 | Belum beroperas | 15 Belum beroperasi PT. Dinamika Lestari 35.000 Kab. Sorong | 5.000 | Selatan dan Maybrat |
| 1 | Belum beroperas | 16 Belum beroperasi PT. Persada Utama Agromulia 25.000 Kab. Sorong | .000 | Selatan dan Maybrat |
| 17 | Belum beroperas | 17 Belum beroperasi PT. Anugrah Sakti Indonusa 37.000 Kab. Sorong | 7.000 | Selatan dan Maybrat |
| 18 | Belum beroperasi | 18 Belum beroperasi PT. Julong Agro Plantation n/a Kab. Sorong | Selatan dan Maybrat | |
| 19 | Selum beroperasi | 19 Belum beroperasi PT. Internusa Jaya Sejahtera 40.000 Kab. Sorong | 0.000 | Selatan dan Maybrat |
Sumber: Franky dan Morgan (2015)
Sebagai contoh, lahan perkebunan sawit milik PT. Megas Mustika Plantation dibuka di atas lahan milik masyarakat adat Moi. Pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan menghilangkan hutan adat sumber kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, pembukaan lahan kebun sawit juga memusnahkan satwa liar dan lainnya.
Masyarakat adat Moi mulai menyadari bahwa ekspansi kelapa sawit bagi masyarakat tidak memberi dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat adat bersikap keras menolak terhadap operasi perkebunan sawit dengan luas lahan 9.835 hektar.
Penolakan masyarakat ini mendapat respons baik oleh Bupati Kabupaten Sorong. Akhirnya, perizinan lokasi, lingkungan, dan perkebunan dicabut pada 14 Agustus 2020. Bupati Kab Sorong mencabut izin lokasi, lingkungan, dan perkebunan perusahaan.
Gambar 1 Bupati Kabupaten Sorong, Jhon Kamuru, menyerahkan surat keputusan pencabutan perizinan operasi perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation di distrik Klasow dan Moraid.
Masalah pembukaan lahan perkebunan sawit yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat juga terjadi di daerah lain. Di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Hendrison Inti Persada, mama-mama masyarakat adat Moi Klamono dipaksa untuk menempuh perjalanan yang jauh untuk sekedar mendapat akses air bersih. Hal ini lantaran sumber air di area perkebunan telah tercemar oleh limbah dari pengoperasian perkebunan yang menggunakan bahan-bahan kimia beracun.
2.2. Profil Perusahaan dan Perkebunan ANJ
PT. Austindo Nusantara Jaya Grup (ANJ Grup) merupakan induk perusahaan yang memiliki PT. Permata Putra Mandiri (PPM). ANJ telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan telah menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).2
Sebelum beroperasi sebagai perusahaan kelapa sawit di Sorong Selatan, ANJ Agri beroperasi di industri pengolahan tepung sagu di bawah PT. ANJ Agri Papua (ANJAP). ANJ Agri saat ini bergerak di bidang produksi dan penjualan minyak kelapa sawit, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan.
PT. ANJ Agri merupakan perusahaan milik keluarga Tahija, yaitu keluarga George Tahija. George Tahija itu sendiri adalah anak dari Julius Tahija. Ayahnya adalah orang penting di tahun 1960an yang berperan sebagai perantara masuknya pertama kali investasi PT. Freeport Indonesia di tanah Papua.3
PT ANJ memiliki lebih dari 50% saham secara langsung dan tidak langsung di lima belas anak perusahaan kunci. Perusahaan juga mempunyai 20% saham kepemilikan secara langsung dan tidak langsung di empat perusahaan asosiasi. Anak perusahaan kunci dan perusahaan asosiasi tersebut terbagi dalam bidang bisnis perkebunan kelapa sawit, pemanenan dan pengolahan sagu, budidaya kacang kedelai edamame, dan energi terbarukan.
PT. ANJ memiliki dua lahan perkebunan kelapa sawit di Bangka Balitung dan Kalimantan Barat. Di Bangka Belitung, PT. Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) mengelola kebun sawit, seluas 17.395 hektar. Sementara di Kalimantan Barat, PT. Kayung Agro Lestari mengelola kebun sawit seluas 13.878 hektar di Ketapang.
PT. ANJ juga memiliki lahan cadangan di Sumatera Selatan dan Papua Barat. Meski berstatus sebagai cadangan, kedua lahan cadangan faktanya telah ditanami kelapa sawit dan telah mulai menjalankan operasi perawatan dan pemanenan buah kelapa sawit. Di Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan, ANJ melalui PT. Galemba Sejahtera Bersama (GSB) telah mempunyai lahan seluas 12.800 hektar.
Sementara untuk di Papua Barat, terutama di Kabupaten Sorong Selatan dan Maybra luas lahan cadangan 91.2009 hektar dioperasikan oleh PT. PPM di Sorong Selatan dan PT. PMP di Maybrat.
Induk perusahaan ANJ Agri membeli PT. PPM dari PT. Pusaka Agro Sejahtera (PAS) pada tahun 2013. Saat proses transaksi masih berlangsung, PT. PPM telah memegang semua izin penting yang dibutuhkan dan sudah berhasil membebaskan hutan yang sebelumnya merupakan wilayah hutan milik negara.
Selain PT. PPM, ANJ Agri juga mengakuisisi PT. Putera Manunggal Perkasa (PMP) pada 2014. PT. PPM menjalankan bisnis perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong Selatan, sementara PT PMP beroperasi di Kabupaten Maybrat.
Pada akhir tahun 2013 dan awal 2014, PT. PPM telah membuka lahan perkebunan sawit tahap pertama di wilayah adat suku Iwaro dengan luas lahan 34.147 ha. Tahap kedua pembukaan lahan dilakukan pada tahun 2018 dengan luas lahan 26.571 ha. Ketika melakukan pembukaan lahan perkebunan, PT. ANJ menjanjikan kepada masyarakat pengembangan empat bidang pokok yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
ANJ telah menempuh proses dan memenuhi syarat berbagai sertifikasi yang diuraikan di bawah ini. Sistem manajemen lingkungan telah disertifikasi oleh berbagai lembaga sertifikasi nasional dan internasional.
a. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
ANJ telah memiliki tiga perkebunan yang memiliki sertifikasi RSPO, yaitu PT. Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) di Belitung, PT. Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJA) Binanga di Sumatera Utara, PT. Kayung Agro Lestari (KAL) di Kalimantan Barat. Sedangkan perusahaan yang beroperasi di Papua Barat, termasuk PT. PPM masih dalam tahap proses untuk memenuhi syarat sertifikat RSPO.
b. ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
ANJ telah memenuhi syarat pengelolaan lingkungan yang diwajibkan oleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Empat anak perusahaan ANJ Agri telah mendapatkan sertifikat
ISPO, yaitu PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS), PT. Sahabat Mewah dan Makmur, PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Binanga, dan PT. Kayung Agro Lestari (KAL) sedangkan PT. PPM sendiri belum memiliki ISPO.
c. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)
Sertifikat ini mencakup jenis bahan baku berbasis hayati dan terbarukan dan didasarkan pada pemenuhan serangkaian standar yang meliputi seluruh rantai pasokan. Kriteria yang diatur terdiri dari standar emisi gas rumah kaca, pelestarian keanekaragaman hayati, praktik-praktik perkebunan dan pemenuhan hak-hak pekerja dan kepemilikan tanah. Untuk sertifikasi ini, hanya PT. SMM yang telah memenuhi standar sertifikasi ISCC.
d. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Menurut keterangan resmi, PT ANJ Grup menyatakan komitmennya untuk menegakkan standar manajemen K3 baik secara nasional dan internasional. Untuk sertifikasi SMK3 hanya PT. SMM, PT. ANJA Siais, PT. ANJA Binanga, dan PT. KAL telah memiliki sertifikat OHSAS 1800814 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Tenaga Kerja.
e. ISO 140001
Sertifikat ini berfokus pada manajemen lingkungan merupakan standar kualitas yang diakui secara global untuk sistem pengelolaan lingkungan. Perusahaan yang telah memilik sertifikasi ISO adalah PT. ANJA, PT. KAL, PT. SMM, dan PT. ANJAS. ANJ Agri sedang berupaya untuk memperoleh ISO 45001 di tahun 2020.
Dari lima macam sertifikasi di atas, dapat dilihat bahwa PT. PPM di Kabupaten Sorong Selatan dan PT. PMP belum memiliki sertifikasi.
2 https://rspo.org/members/150/PT.-Austindo-Nusantara-Jaya-Agri
3 Franky dan Selwyn Morgan, op. cit., halaman 12.
4 OHSAS 18001 adalah standar Inggris yang diakui secara internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat dipergunakan oleh industri apa pun sebagai kerangka kerja untuk membangun dan menjaga kinerja kesehatan dan keselamatan kerja yang baik.
2.3. Kondisi Masyarakat dan Riwayat Perkebunan Sawit PT. PPM di Sorong Selatan
Pada 2011-2012 PT. PPM pertama kali tiba di wilayah Sorong Selatan untuk melakukan survei lahan. Setahun setelahnya, PT PPM melakukan observasi untuk perencanaan pengembangan area operasi perkebunan. Baru di akhir tahun 2013 hingga awal tahun 2014, PT. PPM mulai membuka hutan di distrik Metemani dan Kais. Selang setahun kemudian, perusahaan telah mulai melakukan pembibitan dan penanaman di Blok C dalam area kebun.
Masyarakat yang tinggal dan menghidupi tanah yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit adalah suku Iwaro sebagai pemilik hak ulayat. Suku Iwaro ini terdiri dari tujuh marga, yaitu marga Gue, Atoare, Mengge, Bumere, Kawaine, Oropae 1, dan Oropae 2. Selain pemilik hak ulayat, pekerja PT. PPM juga berasal dari suku Papua dari wilayah lain, Inanwatan, yaitu Moi, Aifat, Teminabuan, Ayamaru, dan lainnya.
Selain Orang Asli Papua, perusahaan juga merekrut sejumlah pendatang/ migran domestik yang berasal dari Jawa, Sumba, Kupang, Flores, Maluku, Makassar, Tanimbar, dan Batak.
Keragaman latar belakang sosial ini membuat sesama buruh menjadi terkotak-kotak dan minim hubungan kekerabatan. Buruh sesama Papua dalam hal ini cenderung berbaur dengan sesama Papua, sedangkan buruh pendatang berbaur dengan sesama pendatang.
Menurut warga suku Iwaro, PT. PPM sebenarnya tidak diberikan izin oleh masyarakat untuk mengoperasikan usaha perkebunan kelapa sawit. Masyarakat setempat hanya memberikan izin akses jalan sehingga menuju lokasi perkebunan kelapa sawit. Namun yang terjadi adalah PT. PPM menipu masyarakat dengan melakukan penanaman pohon kelapa sawit.
Masyarakat baru menyadarinya ketika hutan di wilayah adat dibabat habis untuk pembukaan lahan. Flora dan fauna musnah dan rusak akibat pembukaan lahan. Pohon besar habis. Satwa liar hilang bersama penebangan dan pembongkaran lahan perkebunan sawit.
Untuk mengantisipasi kemarahan dan penolakan masyarakat, PT. PPM menjanjikan pembangunan infrastruktur dan SDM setelah hasil panen awal. Masyarakat meminta PT. PPM untuk membangun gereja, rumah, dan kesehatan. Perusahaan juga diminta untuk membiayai pendidikan anakanak dari pemilik hak ulayat dan masyarakat sekitarnya.
Namun, janji-janji perusahaan tersebut tidak pernah ditepati. Masyarakat membangun gereja dan membiayai pendidikan anak-anak dari hasil keringat bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit milik PT. PPM.
“Kami punya hutan adat bukan tempat untuk ditanam kelapa sawit. Kami hanya kasih izin perusahaan untuk membuka lahan untuk akses jalan sehingga bisa tembus di lahan yang direncanakan tanam kelapa sawit. Kami kaget setelah hutan dibabat habis-habisan oleh pihak perusahaan,” ungkap Nataniel Oropai kepala kampung Puragi
“Kami minta perusahaan ganti rugi. Perusahaan berjanji kepada tujuh marga pemilik hak ulayat untuk memperhatikan pembangunan rumah, gereja, dan pendidikan setelah panen, tapi yang terjadi perusahaan sudah panen perdana di tahun 2019 sampai sekarang masalah pendidikan, rumah, gedung gereja, dan lainnya kami yang tanggung sendiri. “Perusahaan ini telah melakukan penipuan. Perusahaan sudah panen minyak banyak, tapi tujuh marga tidak menikmati hasilnya.”
Rencana awal operasi perkebunan sawit sebetulnya di daerah Sumano-Benawa—bukan di wilayah adat Iwaro. Namun, karena di daerah tersebut aliran sungainya kecil dan akses transportasi untuk membawa alat-alat besar terlalu sulit, pihak perusahaan bertemu dengan masyarakat di dua kampung yaitu kampung Puragi dan Tawanggire.
Mereka melakukan pertemuan dengan masyarakat dan meminta untuk masyarakat menandatangani surat izin akses jalan. Akhirnya 24 marga masyarakat yang berada di dua kampung tersebut bersedia membukakan akses jalan dari pelabuhan Giamarema menuju Sumano-Benawa. Kampung Giamarema dijadikan sentral pelabuhan besar. Dari Gimarema, semua alat berat didatangkan dan dibawa ke dalam area perusahaan dan ke tempat produksi.
Sementara itu, dilansir dari situs Pusaka, PT ANJ menyatakan telah membayar ganti rugi pelepasan tanah masyarakat adat Iwaro dan pihak perusahaan mempunyai perjanjian pelepasan lahan bersama masyarakat adat Iwaro sebagai pemilik hak ulayat pada 2014. Namun menurut keterangan warga yang diwawancarai, urusan pelepasan lahan adat tersebut belum betul-betul terselesaikan.
Kehidupan masyarakat setelah datangnya perkebunan kelapa sawit tidak mengalami perbaikan. Janji peningkatan pendidikan tidak ditepati. Rata-rata anak-anak masyarakat setempat tidak bersekolah hingga jenjang sarjana. Banyak anak yang putus sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Tingkat perkawinan usia dini tidak berkurang dengan adanya perkebunan kelapa sawit.
Realitas sosial masyarakat ini menunjukkan bagaimana visi, misi, dan nilai yang diklaim oleh PT. ANJ tidak betul-betul dijalankan.
Masyarakat di pesisir hutan Manggrove Metemani baru mengenal beras sejak perkebunan kelapa sawit datang. Hutan adat sepanjang aliran sungai Katamo yang ditinggali oleh masyarakat setempat merupakan hutan Mangrove. Masyarakat adat awalnya menjadikan sagu sebagai makanan utama setiap hari. Sementara di wilayah lain, masyarakat adat tidak hanya konsumsi sagu, namun juga Petatas, Kasbi, Keladi, dan bahan pangan lainnya.
Ketika hutan masyarakat adat Iwaro dijarah oleh perusahaan, sumber alamiah makanan bagi masyarakat juga turut menghilang, terutama pohon sagu. Akibatnya, masyarakat mulai mengalami ketergantungan terhadap uang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup dan mulai meninggalkan makanan pokok tradisionalnya—sagu—dan beralih ke beras. Masyarakat tidak lagi bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup.
Kehidupan masyarakat adat di sepanjang pesisir Metemani dikelilingi oleh dua perusahaan besar milik ANJ Grup yaitu PT. PPM dan PT. ANJAP. PT. PPM fokus pada agrobisnis sawit sedang ANJAP beroperasi pada produksi tepung sagu. Jika masyarakat dan pemerintah setempat tidak serius melihat ancaman ini. Sagu dipastikan musnah di beberapa tahun yang akan datang.
3. Kondisi Kerja dan Isu Gender di Perkebunan PT. PPM
Letak perkebunan kelapa sawit PT. PPM berada jauh dari Ibu Kota Kabupaten Sorong Selatan. Perkebunan kelapa sawit berada di distrik Metemani dan Kais. Untuk menjangkau area perkebunan, waktu tempuh dari pelabuhan ibu kota Sorong Selatan, Teminabuan menuju Pelabuhan Giamarema dapat menghabiskan 5-6 jam perjalanan dengan menggunakan Longboat—tergantung pasang surut ombak, angin dan arus laut.
Ketinting, perahu kecil yang dipasangkan oleh sebuah mesin. Masyarakat sepanjang pesisir laut di Sorong Selatan menyebutnya Ketinting.
Dari pelabuhan Giamarema, masyarakat yang bekerja sebagai buruh kebun harus menunggu moda transportasi yang disediakan oleh perusahaan berupa Truk dan Gonder untuk masuk ke dalam area perkebunan kelapa sawit. Para buruh menghabiskan waktu 2,5 jam perjalanan menuju Blok B area kebun dengan menggunakan Gonder.
Salah satu moda transportasi yang disediakan oleh pihak perusahaan untuk mengangkut para buruh di pelabuhan/ kampung Giamarema.
Bagi buruh yang tinggal di kampung Tawanggire dan Puragi, mereka biasanya berjalan kaki atau pun menggunakan Ketinting. Perjalanan dari kedua kampung ke kampung Giamarema membutuhkan waktu 1,5 jam dengan berjalan kaki. Di pelabuhan atau kampung Gimarema, Para buruh menunggu kendaraan jemputan dari perusahaan.
3.1. Kondisi Kerja Buruh
Perusahaan merekrut pekerja dengan tiga jenis status dan hubungan kerja, yaitu buruh tetap, buruh kontrak, dan buruh borongan atau harian lepas. Buruh kontrak yang direkrut dari warga Papua setempat disebut ‘Akal’, sementara buruh pendatang disebut ‘AKAD’ (Antar Kota Antar Daerah).
Latar belakang buruh kontrak dan borongan merentang dari tamatan SMA, SMP, dan SD. Selain itu, banyak buruh juga yang tidak sekolah atau putus sekolah. Mereka melamar kerja hanya dengan ijazah seadanya.
Dalam hal pembagian gender, buruh laki-laki cenderung dipekerjakan dengan status tetap dengan gaji sesuai ketentuan upah minimum. Sementara itu, buruh perempuan cenderung bekerja di bagian perawatan dengan sistem upah satuan hasil kerja.
Pada level mandor, laki-laki banyak direkrut sebagai ‘Mandor Lapangan’, sementara perempuan sebagai ‘Mandor Kru’. Kedua posisi mandor tersebut berbeda dalam hal gaji. Jika Mandor Lapangan mendapat gaji dengan jumlah tetap—antara Rp. 4-5 juta, Mandor Kru diupah berdasarkan banyaknya pekerjaan yang diselesaikan oleh satu grup yang diawasinya.
Perekrutan buruh kontrak diperantai oleh agen/ broker tenaga kerja. Sementara itu, warga Papua yang bekerja di kebun biasanya direkrut melalui saudaranya yang telah bekerja untuk PT. PPM. Sebagian di antara buruh Papua yang bekerja merupakan pemilik hak tanah adat. Untuk diterima bekerja, mereka cukup membawa berkas sederhana. Namun, para pemilik hak ulayat ini cenderung dipekerjakan dengan status borongan atau harian lepas, seperti bagian perawatan, pemupukan, dan kerja harian lainnya.
Tabel 1 Profiling Buruh yang direkrut oleh PT. PPM berdasarkan Jenis Kelamin, Asal wilayah, dan Bidang Kerja (data sementara)
| No | No Status Kerja Laki-Laki Perempuan | Laki-Laki | erempuan |
| 1 | 1 Harian lepas/ borongan 5 10 | 5 | 10 |
| 2 | 2 Kontrak 35 n/a | 35 | n/a |
| 3 | 3 Permanen 5 n/a | 5 | h/a |
| Jumlah 45 10 | 45 | 10 | |
| No | Status Kerja | No Status Kerja Orang Asli Papua Pendatang | endatang |
| 1 | 1 Harian lepas/ borongan 200 n/a | 200 | n/a |
| 2 | 2 Kontrak 10 35 | 10 | 35 |
| 3 | 3 Permanen 5 n/a | 5 | n/a |
| Jumlah 215 10 | 215 | 10 | |
| No | No Status Kerja Laki-Laki Perempuan | aki-Laki | erempuat |
| 1 | Pema | 35 | 5 |
| 2 | 2 Perawatan 35 50 | 35 | 50 |
| 3 | 3 Pemupukan n/a 13 | n/a | 13 |
| 4 | 4 Buruh Pelabuhan 50 n/a | 50 | n/a |
| 5 | 5 Buruh Remaja 15 5 | 15 | 5 |
| 6 | 6 Keamanan 15 n/a | 15 | n/a |
| 7 | 7 Supir Truk/ Gonder 5 n/a | 5 | n |
| Jumlah 155 73 | 155 | 73 | |
Akses transportasi merupakan salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh para buruh di tiga kampung yaitu, Tawanggire, Puragi, dan Gimarema. Para buruh mengeluh karena pihak perusahaan sering lalai menjemput para buruh tepat waktu. Misalnya, kendaraan jemputan harusnya telah tiba pukul 7 atau 8 pagi. Namun, kendaraan baru tiba pada pukul 10 WIT.
Sedangkan para buruh yang tinggal di kampung Benawa distrik Kais, mereka membutuhkan waktu perjalanan 45 menit dari kampung ke perkebunan. Namun waktu tempuh tersebut tergantung jarak lokasi kebun tempat mereka bekerja. Buruh rata-rata berjalan kaki dari kampung Benawa menuju kebun di mana lahan digarap.
Masalah akses transportasi ini ikut mempengaruhi jam kerja buruh—dan nantinya berpengaruh pada jumlah upah yang diterima berdasarkan satuan hasil kerja. Jam kerja mandor buruh harian lepas dengan para buruh itu sendiri berbeda. Mandor biasanya mulai kerja dari jam 8 hingga setelah jam makan siang.
Sementara buruh harian yang tinggal di area perumahan yang disediakan perusahaan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di sisi lain, buruh yang tinggal di perkampungan hanya bekerja dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Hal ini tergantung dari akses transportasi yang datang menjemput. Apabila jemput pagi maka buruh harian bisa bekerja lebih awal.
Menurut para buruh, keterlambatan penjemputan tersebut menambah beban kerja. Hal ini lantaran buruh harus bekerja lebih cepat dan keras untuk mendapatkan upah harian minimum berdasarkan capaian satuan hasil yang ditargetkan.
Beban kerja yang diakibatkan oleh sistem upah satuan hasil ini menguras waktu pekerja. Pada saat wawancara, buruh yang ditemui kebanyakan mengeluh tentang tidak adanya cuti libur yang diberikan perusahaan. Buruh biasanya bekerja setiap hari Senin hingga Jumat. Sementara waktu istirahat hanya hari Sabtu dan Minggu kembali ke Barak. Hari Senin buruh harus kembali bekerja.
Buruh produksi (pemanenan dan perawatan) diupah berdasarkan satuan hasil kerja. Menurut Shopia Klagilit (33 tahun), seorang mandor lapangan, satu grup pekerja di bawah pengawasannya dapat menggarap 5-6 blok area kebun sawit dengan seluruh pekerjaan pemanenan dan perawatan dengan upah total Rp. 20 juta. Total upah yang didapatkan oleh satu grup itu kemudian dibagi kepada 13 pekerja anggota kelompok.
Ketiga belas pekerja tersebut belum mendapat upah bersih dari total nominal tersebut, melainkan mendapat potongan bayaran utang sembako dari koperasi milik perusahaan yang dibelanjakan oleh mandor atau ketua grup. Dari potongan tersebut, upah total menjadi sebesar antara Rp. 12-15 juta yang kemudian dibagi. Setiap pekerja mendapat antara Rp. 1,2-1,5 juta upah. Jika seorang pekerja masih mempunyai utang lainnya, maka upahnya akan dipotong. Pada akhirnya, upah bersih yang diterima oleh pekerja berkisar antara Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta.
“Kami punya upah tergantung banyak pekerjaan yang dikerjakan. Dalam sebulan bisa habiskan 6-7 pekerjaan bisa dapat 23 sampai 25 juta per bulan. Uang tersebut akan dibagi kepada anggota. Anggota saya ada tiga belas. Tapi biasanya, kami tidak terima uang utuh karena harus dipotong lagi di Kas Bon jadi biasa terima 10-12 juta per bulan,” ujar Klagilit.
“Kami tidak bisa bekerja efektif sepanjang jam kerja. Waktu kami habis untuk menunggu kendaraan yang baru tiba pukul 10.00 WIT. Susah bagi kami kerja mengejar target. Dijemput jam 10 berarti sampai di tempat kerja jam 11 atau 12. Waktu sisa untuk bekerja efektif hanya 203 jam saja. Jadi mau dapat hasil kerja pun menjadi susah. Contohnya, mulai kerja jam 12.00 WIT berarti jam 15.00 WIT sudah berhenti bekerja.”
“Jadi masalah kendaraan yang perusahaan gunakan untuk jemput kadang membuat kami marah karena jemput lambat. Jadinya, kami terpaksa harus berjalan kaki. Waktu habis hanya untuk perjalanan saja. Sampai di kebun cuma kerja sebentar saja lalu stop,” pungkas Klagilit.
Pembayaran upah berdasarkan satuan hasil juga berlaku untuk buruh di pelabuhan. Upah buruh dihitung berdasarkan jumlah satuan ton pupuk yang diangkat. Satu ton pupuk terdiri dari 20 karung yang dihargai Rp. 125.000. Artinya, tarif upah untuk satu ton karung pupuk adalah sebesar Rp 2,5 juta. Besar upah yang diterima tergantung berapa ton pupuk yang diangkat oleh buruh.
Untuk proses kerjanya, pupuk diangkat dari kapal ke truk pengangkut. Pupuk kemudian akan dipindahkan ke gudang penyimpanan. Pupuk yang dipikul para buruh di pelabuhan ini nantinya akan dipergunakan untuk perawatan pohon sawit di perkebunan.
Sadrak Bumere seorang mandor mengatakan bahwa rata-rata upah per ton tahun 2015-2019 sebesar Rp 100.000. Perusahaan menyediakan makan untuk buruh namun dengan potongan gaji sebesar Rp. 15.000 untuk setiap satu kali makan.
Sadrak dan pekerja yang menjadi anggota kelompoknya sempat menuntut dinaikkan tarif upah satuan hasil dan tunjangan makan tanpa potongan gaji. Pihak perusahaan hanya memberi paket bahan makanan (dikenal dengan istilah Bama), namun hanya sebulan dua kali.
“Untuk buruh di pelabuhan diupah dengan borongan per ton. Jumlah ton pupuk yang tiba di pelabuhan bisa mencapai antara 2 ribu-5 ribu ton Upah kami dibayar tergantung berapa banyak ton pupuk yang tiba di pelabuhan dan berapa ton pupuk yang kami angkat ke gudang,” kata Sadrak. “Semua karung pupuk yang kami angkat, dibayar sejumlah Rp. 125 ribu/ ton.”
Seperti halnya pembayaran upah untuk satu orang buruh panen, upah seorang buruh pelabuhan didapatkan dari hasil pembagian total upah yang diterima dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 20 buruh anggota. Upah total yang didapatkan satu kelompok buruh itu juga masih harus dipotong untuk diberikan kepada tujuh marga pemilik hak ulayat.
“Harusnya perusahaan yang membayar. Tapi kenapa kami?. Ini sangat aneh sekali. Biasa kami berikan untuk setiap marga masing-masing Rp. 500 ribu. Itu pun tergantung pendapatan yang kami dapat,” sambung Sadrak.
Sadrak dan rekan-rekan buruh lainnya pernah melaporkan masalah pengupahan ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong Selatan. Pekerja mengeluhkan sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil ton pupuk yang diangkat. “Sampai saat ini belum respons,” kata Sadrak.
Masalah upah menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi para buruh, baik di perkebunan maupun di pelabuhan, baik mereka yang berstatus sebagai buruh tetap, kontrak maupun harian lepas. Setiap bulan para buruh tidak menerima gaji utuh karena harus membayar potongan utang di koperasi milik perusahaan.
Rata-rata buruh kebun yang ditemui mempunyai utang sembako kepada koperasi milik perusahaan. Contohnya seperti yang dialami oleh mama Leni Kadae. Ia telah bekerja selama 1,5 tahun sebagai buruh harian lepas dan mengurus pekerjaan perawatan. Mama Leni Kadae mendapat upah bersih sebesar Rp. 1 juta setelah dipotong utang sembako (di antaranya beras, minyak goreng, gula, kopi, teh, rokok dan mie instan) sebesar Rp. 600 ribu.
Akibat rusaknya hutan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, terutama semakin langkanya pohon sagu, cara bertahan hidup yang tersisa adalah dengan mengandalkan uang dan pasokan bahan pangan yang dijual oleh perusahaan melalui ‘koperasi’. Sebagai makanan pokok keluarga pengganti sagu, setiap bulan buruh harus berutang untuk membeli beras.
Kebanyakan buruh tidak lagi mempunyai sumber pangan alternatif atau lahan untuk ditanami bahan pangan. Akibatnya, kebutuhan dasar pangan hanya bisa dicukupi dengan membeli barang dengan uang, seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan makanan lainnya. Dengan upah yang kecil dan tanpa sumber pangan alternatif, akibatnya buruh terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhannya dan anggota keluarganya.
Namun masalahnya bukan hanya beban utang. Nutrisi yang diasup oleh buruh untuk bekerja pun amat kurang dan tidak layak. Nasi yang disediakan oleh perusahaan—dengan potongan upah—untuk makan siang kondisinya kering. Sementara itu, asupan protein, mineral dan vitamin hanya berasal dari dua sendok sayur dan sepotong ikan atau ayam goreng. Sarapan dan makan malam ditanggung sendiri oleh buruh. Buruh kebun biasanya sarapan hanya dengan nasi goreng atau pun mie instan.
Setiap bulan, bahan pokok yang dikonsumsi buruh dan keluarganya berupa mie instan, ikan asin, atau ikan kaleng. Tidak ada susu dan buah-buahan yang dikonsumsi sehari-hari. Buruh kebun bekerja dengan beban fisik yang besar, namun asupan nutrisi atau gizi tidak seimbang.
Gambar menu makan siang yang dikonsumsi oleh para buruh tetap maupun kontrak. Nasi yang dimakan kering, ditambah dengan ayam goreng, dan satu sendok sayur nangka.
Simon Soren berbagi pengalamannya di tahun 2012. Saat itu, Ia mengikuti pamannya ke kebun dan ikut membantu bekerja. “Saya bertanya kenapa paman saya terlalu sering makan mie instan, kornet, dan nasi. Meski kadang mie instan yang dimakan sudah bau, tapi paman saya tetap mengkonsumsi,” kata Simon.
Menurutnya, tubuh pamannya yang Ia kenal sebelumnya sehat, kini berubah menjadi kurus karena asupan gizi atau makanan yang tidak seimbang. Simon pernah menegur pamannya untuk tidak lagi makan makanan seperti itu. Ia menyarankan pamannya untuk kembali mengolah sagu dan berburu.
Terbatasnya sarana pemenuhan kebutuhan dasar ini menciptakan ketergantungan masyarakat setempat dan buruh terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hampir seluruh waktu dihabiskan untuk bekerja di kebun, menghilangkan waktu untuk beraktivitas berkebun, berburu maupun mengolah serat sagu menjadi tepung (dikenal dengan istilah ‘Togok Sagu’) untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan.
Terlebih lagi, perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan bahan pangan para buruh. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bukan hanya sumber alam kebutuhan pokok hilang dengan rusaknya alam, buruh juga dibuat ketergantungan terhadap perusahaan. Tidak hanya upah yang diterima amat kecil, upah buruh pun dipotong untuk membayar utang bahan sembako di koperasi milik PT. PPM.
Uang hasil keringat buruh berputar hanya di sekitar lingkungan perusahaan. Upah yang rendah membuat kecil sekali kemungkinan buruh untuk mengirimkan uang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya atau ke anggota keluarganya. Buruh bertahan hidup hanya untuk menghasilkan uang yang berputar dan masuk ke kantung perusahaan dan bekerja hanya untuk sekedar dapat kembali bekerja lagi keesokan harinya.
3.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Setiap buruh yang diwawancarai mengeluh terkait kondisi kesehatan dan keselamatan kerjanya. Semua buruh bekerja tanpa dilengkapi dengan alat pelindung diri. Buruh pelabuhan misalnya, mereka bekerja mengangkat pupuk hanya menggunakan sepatu.
Perusahaan tidak menyediakan masker pernapasan. Perusahaan juga tidak menyediakan pelindung kepala maupun pakaian untuk melindungi buruh dari paparan debu atau partikel pupuk.
Tabel 2 Kelengkapan Alat Pelindung Diri Buruh Pemanen dan Perawatan
| Diri | ersednat | |||
| 1 | 1 Sepatu keamanan | Ada, meski tidak semua buruh | Tidak semua mendapat | Jarang tersedia |
| 2 | Helm pelindun | Tidak ada | Tidak ada | 2 Helm pelindung Tidak ada Tidak ada Tidak tersedia |
| 3 | 3 Masker pernapasan | Tidak ada Tidak ada Jarang | Tidak ada | tersedia |
| 4 | 4 Sarung tangan Tidak ada Tidak ada Jarang | idak ada | idak ada | tersedia |
| 5 | 5 Apron/ celemek Tidak ada Tidak ada Tidak tersedia | idak ada | Tidak ada | idak tersedia |
| 6 Kacamata (kaca/ plastik) | Tidak ada | idak ada | Tidak ada Tidak ada Tidak tersedia | |
| 7 | 7 Baju khusus Tidak ada Tidak ada Tidak tersedia | Tidak ada | idak ada | Tidak tersedia |
| 8 | P3K | Tidak ada | Tidak ada | 8 P3K Tidak ada Tidak ada Tidak tersedia |
Beberapa jenis pupuk yang diketahui adalah NPK Compouna Compaction DGW. Pupuk ini berwarna coklat merah dengan berat 50 kg per karung. Ada juga pupuk Mahkota Fertilizer yang berbentuk butiran dan berwarna coklat dengan berat 50 kg. pupuk cap daun, Muriate of potash K2O=60%, 50 kg, aturan paikai ditabur di permukaan tanah sekitar tanaman sesuai dengan kebutuhan, pupuk majemuk NPK 50 kg, aturan pakai sesuai dosis masing-masing tanaman.
“Kami angkat pupuk, tapi alat pelindung dan keselamatan kerja tidak disediakan perusahaan. Kami pernah meminta baju khusus pelindung untuk buruh pelabuhan. Tapi kami diharuskan membayar Rp. 6.000.000,” tutur Sadrak.
“Kami buruh pelabuhan terbagi dalam dua grup. Setiap grup ada 20 orang. Setiap grup sumbang Rp. 3.000.000 untuk baju khusus. Kami ini bekerja untuk perusahaan, tapi perlakukan perusahaan terhadap kami kurang adil. Jadi masker kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Kami sudah minta, tapi kurang direspon oleh perusahaan,” tambahnya.
Gambar Jhon Kadae seorang buruh pemanen sedang bekerja tanpa dilengkapi alat perlindungan kerja.
Hanya buruh tetap yang didaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Jhon Kadae misalnya, Ia mulai bekerja langsung sebagai buruh tetap. Ia dan tiga anaknya masuk terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Di area perkebunan, perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik perobatan. Namun, fasilitas tersebut hanya berfungsi untuk melakukan tindakan pengobatan sakit ringan. Meski perusahaan menyediakan fasilitas klinik, namun tidak ada layanan kesehatan khusus untuk perempuan, anak, dan ibu hamil.
Untuk keluhan atau masalah kesehatan berat para buruh akan dirujuk ke rumah di Teminabuan, Ibu Kota Kabupaten Sorong Selatan. Waktu tempuh dari perkampungan warga atau perkebunan kelapa sawit ke Teminabuan membutuhkan 5-8 jam perjalanan. Semua biaya transportasi dan perawatan rumah sakit ditanggung oleh perusahaan.
3.3. Kondisi Sosial dan Kesehatan Buruh Perempuan dan Anak
Pada saat observasi lapangan dilakukan, penulis menemukan adanya tiga orang mama yang sedang sakit. Mama-mama tersebut bekerja sebagai penabur pupuk. Mereka sakit paruparu dan rata-rata umurnya 45 tahun ke atas. Lantaran sakit dan dalam masa perobatan, saat ini para mama-mama tersebut sedang tidak bekerja, namun tetap tinggal bersama suaminya di dalam barak perusahaan. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan. Penulis belum berhasil menemukan penyebab penyakit paru-paru tersebut.
Kebanyakan buruh perempuan yang mengalami keluhan kesehatan adalah mereka yang bekerja di bagian pemupukan. Keluhan kesehatan yang sering dialami di antaranya kekurangan darah, batuk-batuk, dan gangguan paru-paru, terutama mereka yang berusia 45 tahun ke atas. Menurut buruh yang diwawancarai, perusahaan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Pada kebanyakan kasus, buruh harus sampai jatuh sakit parah untuk baru direspon perusahaan dengan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.
Pada tahun 2018, ada seorang anak umur 3 tahun meninggal karena keracunan. Mamanya, Yustina Dorione kerja di bagian perawatan yang bertugas untuk menabur pupuk. Setelah Mama Yustina pulang kerja, ia tidak lupa mencuci tangannya dan langsung menyuapi makan anaknya. Anaknya sempat diare selama tiga hari, lalu kemudian meninggal. Kasus tersebut pun tidak dituntut kepada pihak perusahaan.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perubahan lansekap wilayah adat yang sekarang menjadi perkebunan sawit juga mempengaruhi kecukupan gizi ibu hamil, anak dan balita. Ibu dan anak berada pada posisi yang lebih rentan akibat asupan nutrisi yang minim. Saat ini, kebanyakan para mama-mama tidak lagi punya lahan untuk menanam sayur dan buah.
Bahan pangan yang dikonsumsi adalah ikan dan daging. Itu pun tidak setiap hari, melainkan kebanyakan mie instan atau nasi dengan lauk pauk seadanya. Tambahan nutrisi bergantung pada hasil memancing atau berburu—yang semakin susah waktunya akibat tersita bekerja di kebun.
Gambar kondisi kecukupan nutrisi anak balita buruh kebun PT. PPM.
Rata-rata anak-anak buruh kebun memiliki ciri tubuh yang mengindikasikan masalah kecukupan nutrisi. Anak balita buruh, seperti gambar di atas memiliki ukuran kaki dan tangan yang kecil dengan perut besar. Anak balita tersebut memiliki penyakit kulit berupa bintik-bintik kecil di seluruh tubuhnya.
Perusahaan memang menetapkan peraturan larangan buruh untuk tidak membawa anak ke area kerja. Namun, ratarata para buruh, terutama Orang Asli Papua, membawa anakanaknya ke dalam perusahaan. Tekanan yang berasal dari sistem pengupahan satuan hasil kerja ini ikut berdampak pada waktu orang tua untuk mengasuh anaknya. Kebanyakan buruh membawa anaknya ke area kerja agar bisa sambil mengasuh.
Semenjak Covid-19, aktivitas sekolah diliburkan sejak dari Maret 2020 sampai saat observasi lapangan pada bulan Juli dilakukan. "Kenapa ibu bawa anak-anak ke sini? Kenapa mereka tidak sekolah?" tanya penulis kepada seorang mama Ariance Mengge. "Sekolah masih libur semenjak pandemi Covid-19. Saya bawa anak-anak ikut suami," ungkapnya sambil tersenyum ramah.
Seperti gambar di bawah ini, tampak seorang buruh lakilaki yang bekerja sambil membawa anak balitanya yang duduk di samping pohon sawit. Di saat yang sama, istrinya sedang membersihkan buah kelapa yang telah dipanen dari tanah dan menumpuknya di pinggir jalan untuk dimuat oleh truk pengangkut buah kelapa.
Gambar di atas juga menunjukan bagaimana pekerja lakilaki dan perempuan bekerja tanpa dilengkapi alat pelindung seperti sepatu, helm, sarung tangan, pakaian khusus, dan masker. Rata-rata para ibu bagian buruh kasar seperti bersih-bersih jarang diberikan alat pelindung kaki seperti sepatu.
Beban perawatan keluarga lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Setelah mama-mama pulang bekerja, mereka masih harus mengurus anak dan suaminya. Beban kerja ganda ini mempengaruhi tingkat stres para buruh perempuan ini.
Tidak semua anak buruh yang bersekolah. Banyak di antara anak-anak muda yang putus sekolah. Rata-rata anak buruh yang telah beranjak besar berusia usia 10-30 tahun. Tidak jarang anak buruh mengikuti orang tuanya menjadi buruh kelapa sawit. Ketika menjelang dewasa, banyak juga anak-anak buruh yang kawin pada usia dini.
Gambar di atas adalah contoh anak-anak buruh yang putus sekolah lalu masuk bekerja. Seorang anak buruh yang kini berusia 25 tahun (ujung kanan pada foto) hanya menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA. Ia tidak punya biaya pendidikan untuk lanjut kuliah dan memilih bekerja di kebun kelapa sawit. Anak yang di tengah (18 tahun) putus sekolah di tingkat SMP sedangkan yang baju hitam putus sekolah di tingkat SD (13 tahun).
Gambar di atas adalah salah satu contoh anak buruh yang putus sekolah sejak SD—yang kini telah beranjak dewasa. Ketika memasuki usia 16 tahun, anak perempuan tersebut kawin dini. Bayi yang digendong merupakan anaknya yang keempat. Umur anak buruh tersebut sekarang telah beranjak 20 tahun. Adanya perkebunan kelapa sawit tidak membuat angka putus sekolah berkurang—namun terindikasi justru meningkat.
Penulis banyak menemukan remaja bolos sekolah untuk bekerja di kebun. Mereka terpaksa bekerja untuk mencari biaya pendidikan. Mereka biasanya bolos sekolah satu-dua minggu untuk bekerja. Setelah mendapatkan upah, anak-anak buruh itu kembali bersekolah.
Pada saat melakukan observasi di tiga perkampungan (Giamarema, Puragi dan Tawanggire), penulis juga mengamati kondisi kehidupan keluarga buruh kebun saat mereka di rumah. Buruh di ketiga perkampungan tersebut sama-sama tinggal di rumah dengan kondisi rumah yang tidak layak.
Rumah buruh kebanyakan dibuat dari papan kayu dengan atap terpal, atau sebagian seng dan sebagian lainnya dari tangkai pohon sagu. Kondisi rumah cenderung kumuh, kotor dan banyak tumpukan sampah plastik di bawah kolong rumah. Luas rumah sempit dan dihuni oleh satu hingga tiga kepala keluarga.
Di sisi lain, staf dan manajemen perusahaan tinggal di area perumahan yang berbeda. Berbanding terbalik dengan tempat tinggal buruh, lingkungan tempat tinggal para staf dan manajemen jauh lebih baik, bersih, indah dan tidak kumuh.
Di area lingkungan tempat tinggal buruh, tidak ada fasilitas beribadah yang disediakan perusahaan. Masjid terdekat berada di area kantor perusahaan. Sementara itu, umat Nasrani yang di dalam perusahaan tidak bisa beribadah karena tidak adanya gereja terdekat. Para buruh harus pulang ke kampungnya hanya untuk bisa beribadah. Itu pun hanya tiga kampung mempunyai gereja, yaitu Kampung Puragi, Tawanggire, dan Benawa. Sementara masyarakat di kampung Giamarema belum mempunyai gereja.
Untuk kebutuhan minum sehari-hari, perusahaan menyediakan air minum dalam pusat perusahaan. Air yang mengalir di area perumahan pekerja relatif bersih dan lancar. Air yang mengalir tersebut digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK).
Situasi yang kontras terlihat pada buruh yang tinggal di kampung Giamarema dan Puragi. Para mama-mama di kedua kampung tersebut kesulitan mengakses air bersih. Di kampung Giamarema, para perempuan hanya menggunakan air ala kadarnya atau menggunakan air yang tertampung dari lubang galian.
Gambar di atas adalah sumber air yang digunakan oleh para buruh yang tinggal di kampung Giamarema. Air tersebut digunakan untuk keperluan kakus, dan sekaligus untuk mencuci pakaian. Kadang sumber air tersebut dipakai untuk mandi.
Selain sumber air dari tampungan, para buruh mengandalkan tampungan air hujan. Air hujan digunakan untuk masak. Sementara untuk mendapatkan air layak minum, para buruh harus mengambilnya di dalam area kantor perusahaan dengan menempuh jarak 5 km. Biasanya, para buruh menumpang kendaraan yang lewat atau menggunakan kendaraan pribadi ke dalam perusahaan hanya untuk mendapatkan air minum.
Kondisi air di sungai Puragi yang digunakan untuk konsumsi harian.
Buruh yang tinggal di kampung Purgai mengandalkan air sungai Puragi yang berwarna sangat coklat. Masyarakat hidup di sepanjang kali. Dari hulu ke hilir, warga kampung mengonsumsi air mulai dari keperluan mandi, mencuci pakian, piring, mencuci bahan pangan seperti sayur, ikan, dan daging hingga untuk keperluan kakus. Air di aliran hulu bekas pakai warga itu kemudian akan mengalir dan digunakan oleh warga yang tinggal di area hilir. Meski begitu, masyarakat tetap menggunakannya untuk keperluan sehari-hari.
Gambar di atas adalah salah satu kakus di muara antara sungai Puragi dan sungai Katomo. Di tempat ini, warga buang air dan mengganti pakaian. Menurut Mama Yakomina, perusahaan telah menyediakan saluran air bersih, tapi kemudian rusak dan belum diperbaiki lagi. Saluran air bersih awalnya bersumber dari galian bor sumur. Air dari saluran sumur tersebut tidak mengalir lancar.
3.4. Kebebasan Berserikat dan Dugaan Kekerasan Militer
Buruh PT. PPM belum terorganisir dan berserikat. Akibatnya, tidak ada perjanjian kerja bersama yang disepakati bersama antara buruh dengan perusahaan. Selama ini, buruh cenderung mengurus persoalannya—termasuk keluhan-keluhan terkait pekerjaan—secara masing-masing. Meski demikian, para buruh berharap adanya serikat buruh yang bisa melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak buruh dan keluarganya.
Organisasi sosial yang ada di lingkungan perkebunan hanyalah Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (IPPM) Iwaro. Anak-anak muda inilah yang banyak melakukan pendampingan, terutama masyarakat adat Iwaro. Pihak perusahaan belum mengakui keberadaan kelompok pemuda tersebut, namun pengurus-pengurusnya merupakan figur anak muda yang disegani dan dihormati oleh masyarakat adat Iwaro.
Penulis menemukan adanya dugaan kuat intervensi aparat keamanan negara (militer dan kepolisian) dalam ‘mendisiplinkan’ buruh. Perusahaan diduga melibatkan militer dan kepolisian untuk pengamanan perusahaan. Pada 31 Juli 2020 misalnya, seorang Brimob memukul Ridolof Oropae (57 tahun) dengan menggunakan pantat senjata. Ridolof mengalami luka memar, bengkak, dan demam.
Gambar memar bekas pemukulan yang dialami oleh Ridolof
Ketika itu, Ridolof sedang membeli rokok di koperasi milik perusahaan. Setiba di sana, perempuan pelayan koperasi
(pendatang) melayani Ridolof dengan cara tidak sopan melempar rokok pesanannya ke bawah. Ridolof memberikan uang untuk membayar, namun uangnya tidak diambil oleh penjual. Lima belas menit kemudian, sebuah mobil Brimob datang. Aparat Brimob tiba dan langsung memukul Ridolof menggunakan pantat senjata. Menurut Ridolof itu sendiri, ia tidak melakukan kekerasan terhadap penjual atau pun lontaran kata yang kasar.
Satu minggu setelah kejadian pemukulan, tidak ada penyelesaian yang baik antar pihak Kepolisian dan Ridolof. Akibat perlakuan yang kasar tersebut, masyarakat sempat memblokade kapal yang membawa pupuk masuk ke pelabuhan. Masyarakat memblokade operasi bongkar muat pupuk untuk menuntut penyelesaian kasus.
Perwakilan perusahaan sempat pergi menjemput Ridolof di rumahnya di kampung Puragi. Karena saat itu Ridolof sedang tidak berada di rumah, pihak perusahaan dan aparat datang kembali di keesokan harinya untuk menemui Ridolof. Aparat Brimob yang melakukan pemukulan mengakui salah dan meminta maaf kepada Ridolof. Pihak perusahaan memberi uang dan bahan bakar minyak untuk Ridolof pergi melakukan pemeriksaan di rumah sakit di Kota Teminabuan.
Kemudian, untuk mengantisipasi kemarahan masyarakat setempat, perusahaan membayar kompensasi sebesar Rp. 5 juta dan biaya pengobatan. Pihak perusahaan selalu menggunakan ‘uang’ sebagai cara untuk meredam kemarahan masyarakat agar tidak mempersoalkannya ke ranah hukum.
Menurut masyarakat kampung Puragi, PT. PPM sering didampingi oleh aparat kepolisian, Brimob, dan TNI pada banyak masalah perselisihan. “Masyarakat mau tuntut hak atau mengutarakan suatu masalah. Namun perusahaan langsung libatkan militer bukan melalui pendekatan kekeluargaan. Harusnya, jika ada masalah ya datang temui kami yang memahami perkampungan ini. Kita coba selesaikan secara musyawarah, tapi yang selama ini terjadi pihak perusahaan langsung gunakan militer untuk hadapi masyarakat,” jelas kepala kampung Puragi.
Selain kasus pemukulan oleh aparat Brimob, pernah juga terjadi kasus penembakan peluru tajam. Kasus ini dialami oleh Hendrik Keime yang menuntut perusahaan membayar ganti rugi lahannya sebagai pemilik hak ulayat di Dusun Kawenggo Benawa yang dibabat tanpa izin dan persetujuan sadar pemilik tanah ulayat. Tuntutan tersebut bukan tanpa dasar, lantaran perusahaan sebelumnya telah berjanji untuk membayar ganti rugi.
“Saya menuntut hak sebagai pemilik hak ulayat tanah adat saya di dusun Kawenggo kampung Benawa distrik Kais. Mereka sudah janji ganti rugi, tapi saat ditagih justru saya dipertemukan dengan aparat keamanan,” tutur Hendrik.
Akibat gestur perusahaan yang intimidatif dengan kehadiran Brimob mendampingi pihak perusahaan, Hendrik merasa tersinggung dan marah. “Karena terlalu marah, saya melempar sepotong papan yang kemudian memecahkan kaca.” Pada saat kejadian itu, tidak terjadi kekerasan oleh aparat. Namun ketika Hendrik hendak pulang menggunakan Longboat di pelabuhan Giamarema, tiba-tiba aparat Brimob melepaskan lima kali tembakan peluru tajam.
Dua butir peluru tajam yang berhasil disimpan oleh Hendrik
Hendrik beruntung karena tembakan tersebut luput mengenainya. “Saya berusaha menghindar dari tembakan itu. Aparat sempat mengikuti saya. Melihat hal itu, adik perempuan saya memberikan saya sebuah parang. Saya gunakan parang itu untuk berjaga-jaga. Saya lihat sejumlah aparat menunggu di sekitar area perkebunan,” kata Hendrik.
Buntut dari peristiwa tersebut, tidak lama aparat kepolisian mendatangi rumah Hendrik untuk melakukan penangkapan. “Saya tanya mana surat penangkapan? Peluru dan senjata itu digunakan untuk menembak musuh, bukan ditodongkan ke masyarakat adat. Saya punya hak untuk menuntut hak pemilik tanah adat karena perusahaan sudah mencurinya dari saya, dan memusnahkan flora dan fauna.”
Mengenai kekerasan oleh aparat negara ini juga pernah didokumentasikan oleh Pusaka. Pada tahun 2017, Pusaka merilis laporan tindakan pengerahan Brimob oleh perusahaan PT. PPM untuk menghadapi tujuh marga suku Iwaro. Pada tahun itu, masyarakat adat Iwaro tengah menuntut ganti rugi lahannya yang dirampas.
Pengerahan aparat itu diduga untuk mengintimidasi, mengancam, dan menakut-nakuti masyarakat. Hingga hari ini, tidak ada kejelasan soal ganti rugi, namun yang tersisa hanyalah ketegangan yang dialami masyarakat beserta dengan gestur pengancaman dan intimidasi—persis seperti yang dialami oleh Ridolof.
4. Refleksi Temuan Lapangan
Tanah Papua beberapa tahun terakhir ini menjadi incaran terakhir para investor yang datang dan menjarah lahan masyarakat adat. Para investor selalu berusaha membujuk dan meyakinkan masyarakat dengan janji-janji pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit.
Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah berhasil menjarah lahan masyarakat adat dan mengeksploitasi hutan, masyarakat justru menjalani kehidupan sebagai buruh upahan dengan upah dan kehidupan yang tidak layak. Janji-janji, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan maupun gereja tidak pernah ditepati perusahaan.
Setiap jengkal bentang alam yang berubah akibat perkebunan kelapa sawit menghilangkan sumber kehidupan masyarakat. Tatanan sosial masyarakat adat ikut berubah seiring dengan hilangnya kebiasaan dan tradisi lokal, seperti berburu dan mengolah sagu.
PT. PPM tampak menerapkan sistem upah murah kepada buruh yang dipekerjakannya. Sistem upah murah ini tidak lain merupakan cara pemodal menghisap tenaga kerja buruh. Hubungan sosial yang berubah menjadi hubungan berbasis kerja upahan ini membuat buruh hidup dalam ketergantungan pemodal. Sementara hasil kerja buruh dirampas, perusahaan meraup keuntungan besar. Sementara buruh dipaksa berutang, perusahaan menikmati utang tersebut lewat kondisi ketergantungan pasokan bahan pangan.
Sistem pengupahan berbasis penghisapan menciptakan kubangan kemiskinan bagi masyarakat adat yang menjadi buruh. Pengusaha mendapat keuntungan besar dari hasil produksi yang dihasilkan buruh. Buruh diposisikan tidak lebih dari komoditas semata bagi kelanjutan produktivitas industri dengan kepentingan penciptaan keuntungan.
Upah yang diterima buruh tidak setara dengan curahan kerja dan hasil kerja. Kondisi sosial yang buruk membuat buruh dan keluarganya dibuat dakan kondisi miskin dan ketergantungan. Upah yang amat rendah ini kemudian melahirkan kemiskinan bergenerasi di mana anak-anak buruh meneruskan jejak orang tuanya sebagai buruh perkebunan. Akhirnya, dari generasi ke generasi hanya hidup dan tumbuh di wilayah terisolasi dalam perkebunan kelapa sawit.
PT. ANJ Agri bervisi sebagai perusahaan pangan berbasis agribisnis berkelas dunia yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam. PT. ANJ Agri, sebagai induk PT. PPM juga mengklaim berorientasi pada manusia dan alam, gigih mengupayakan keunggulan berstandar internasional, pertumbuhan berkelanjutan demi kesejahteraan, dan integritas. PT. ANJ Agri mendasari bisnisnya pada tiga nilai, yaitu 1) integritas, 2) menghargai sesama manusia dan lingkungan, dan 3) peningkatan kemampuan secara berkesinambungan.
Namun, visi, misi, dan nilai yang menjadi kebanggaan PT. ANJ bergerak tidak sesuai dengan realita yang dialami masyarakat adat pemilik hak ulayat dan buruh serta tenaga kontrak diperkerjakan dalam perusahaan kebun terbesar terbesar di wilayah Sorong Raya. Keberadaan perusahaan tidak banyak membawa perubahan yang berarti—melainkan justru pemiskinan. Kesehatan dan pendidikan anak-anak buruh di tiga kampung Tawanggire, Puragi, dan Giamarema tidak betul-betul menjadi menjadi perhatian serius perusahaan.
Dalam undang-undang 1945 pasal 28 H ayat (1) dikatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hiudp yang baik dan sehat. Pihak perusahaan PT. ANJ dan PT. PPM sendiri mengabaikan undang-undang tersebut. Masyarakat punya hak yang harusnya dipenuhi oleh pihak perusahaan. Perusahaan tidak bisa hanya hanya datang untuk menjarah sumber daya alam namun, sambil mengabaikan kondisi ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang menjadi hak hidup masyarakat adat dan buruh.
Dalam melakukan riset ini masih banyak hal yang kurang, terutama kedalaman data yang terkumpul. Untuk itu, penelitian ini bertujuan sebagai awalan untuk riset lanjutan yang lebih mendalami terutama masalah perekrutan, status kerja, serta kronik penjarahan hutan adat tanpa persetujuan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan indikasi kuat adanya masalah-masalah kesehatan dan penyakit yang diakibatkan oleh, terutama, aktivitas perawatan menggunakan pupuk dan bahan kimia seperti herbisida.
PROFIL PENULIS DAN EDITOR
Yason Ngelia
Yason Ngelia lahir 6 Oktober 1990 di Getentiri, Boven Digoel, Papua. Yason menyelesaikan pendidikan dasar di Boven Digoel, SMP dan SMA di Merauke. Sejak 2008, Yason pindah ke Kota Jayapura untuk melanjutkan pendidikan kuliah S1 di Ilmu Pemerintah, FISIP Universitas Cenderawasih, Jayapura. Sejak mahasiswa Yason aktif di berbagai organisasi gerakan yang terkait dengan isu-isu Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Di luar kegiatannya sebagai aktivis gerakan, Yason adalah seorang penulis. Tahun 2018, ia menerbitkan buku berjudul “Gerakan Mahasiswa Papua”. Satu tulisan panjangnya juga dimuat dalam bunga rampai Pembela HAM Menulis yang diterbitkan oleh ELSAM-PBI pada 2016.
Musa Yulyanus Mambrasar
Musa Yulyanus Mambrasar atau akrab dipanggil Serry lahir pada 3 Juli 1988 di Werur. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari ini telah aktif berorganisasi sejak masa kuliah. Serry pernah aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Papua Barat (YLBH PB) serta kegiatan-kegiatan advokasi isuisu Hak Asasi Manusia di wilayah Papua. Saat ini, Serry terlibat dalam Gerakan Hak Asasi Manusia (GerHAM) Bersatu di kota Manokwari.
Maria Baru
Maria Baru, lahir di ibu kota kabupaten Tambrauw, Fef pada 6 November 1990. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SDN
24 Rufei Sorong pada tahun 2002. Pada pertengahan Desember 2002, pindah dari SMPN 2 Sorong ke SMP Pangudi Luhur Boro, Kulon Progo Yogyakarta. Kemudian, melanjutkan sekolah di SMK Wiyasa Magelang, Jawa Tengah pada tahun 2006. Pada 2009, lanjut kuliah di STBA LIA (Sekolah Tinggi Bahasa Lia) Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan serjana sastra Inggris-nya pada tahun 2016. Kemudian kembali ke Sorong dan gabung di LSM Gereja katolik yaitu SKPKC-OSA pada tahun 2017- Januari 2019. Sejak Januari 2020 hingga saat ini menjadi jurnalis di suarapapua.com untuk wilayah Sorong Raya. Suka menulis artikel. Ada empat artikel di terbit di locita co dan dua lainnya di Sastra Papua serta di Suarapapua. Menang lomba Sayembara menulis buku cerita anak berkonteks Papua dengan judul "Buah Matoa Dari Papua", yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Propinsi Papua pada tahun 2019.
Rizal Assalam
Rizal Assalam adalah peneliti asosiasi di Inkrispena (Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif). Fokus penelitiannya adalah perburuhan, gerakan sosial, dan perlindungan sosial. Selain melakukan penelitian, Rizal juga aktif di serikat pekerja dan gerakan buruh sebagai juru kampanye dan pendidik.
Yurino Juwanda
Yurino Juwanda yang juga akrab dipanggil Ari ini aktif bekerja di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sejak tahun 2011. Saat ini Ari bertanggung jawab sebagai staf advokasi HAM, khususnya terkait pendidikan dan pelatihan bagi jaringanjaringan organisasi ELSAM. Sebelumnya Ari bertanggung jawab sebagai koordinator unit informasi dan dokumentasi di ELSAM. Saat ini Ari juga terlibat aktif dalam serikat buruh dan organisasi gerakan multi sektor di Indonesia.
PROFIL ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi kebijakan berbentuk perkumpulan, yang terdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan, dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi mannusia pada umumnya— sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak ASasi manusia Perserikatan BangsaBangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indoensia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).
VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indoensia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.
MISI: Sebagai sebuah organisasi non-pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.
KEGIATAN UTAMA: (1) Studi kebijakan dan ukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia;
PROGRAM KERJA: (1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; (2) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan (3) Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia.
Alamat:
Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan INDONESIA-12510
Tlep: (+62 21) 797 2662; 7919 2564, Fax: (+62 21) 7919 2519
Surel: [email protected], Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt
Indonesia hingga saat ini masih diakui sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunía. Lebih dari setengah kebutuhan minyak dunia dipenuhi oleh produksi kelapa sawit dari Indonesia. Tentu saja hal ini berkontribusi besar pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini yang membuat ekspansi lahan perkebunan sawit di Indonesia cukup massif hingga ke wilayah Indonesia Timur, khususnya tanah Papua.
Namun di sisi lain, besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh perkebunan sawit Indonesia ini juga memiliki banyak kritik. Perampasan lahan, pencemaran lingkungan, perusakan hutan menjadi berbagai persoalan yang selalu muncul di wilayah perkebunan sawit. Di luar itu, masalah ketenagakerjaan atau perburuhan juga kerap muncul di wilayah-wilayah perkebunan sawit. Sayangnya, persoalan ketenagakerjaan atau perburuhan di wilayah perkebunan sawit, khususnya di tanah Papua ini kurang banyak mendapatkan perhatian. Hal ini yang mendasari penelitian untuk Memetakan Kondisi Perburuhan di Perkebunan Sawit Tanah Papua ini dilakukan.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan para peneliti muda dari tanah Papua untuk melakukan penelitian dan menyusun laporan ini. Melalui laporan penelitian untuk Memetakan Kondisi Perburuhan di Perkebunan Sawit Tanah Papua ini diharapkan akan menjadi langkah awal untuk membuka tabir kondisi perburuhan di perkebunan sawit di wilayah-wilayah lainnya di tanah Papua.