Baca PDF (OCR): nasihat-nasihat-c-snouck-hurgronje-jilid-9

NASIHAT-NASfflAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA

Seri Khusus INIS surah Fatir (35)141, "Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak tergelincir, jatuh. Dan demi jika keduanya tergelincir, tak ada seorang pun yang dapat menahannya selain Dia . Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun."

Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)

NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1889 —1936

188a~1039

NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA

OLEH

E. GOBÉE

D A N

C. ADRIAANSE

Seri Khusus INIS IX Jakarta 1994

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

GOBÉE, E.

Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936/ oleh E. Gobée dan C. Adriaanse. - Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1994.

XIV, 273 hlm., 24,5 cm. - (Seri khusus INIS).

ISBN 979-8116-05-4

I. Aceh - Sejarah - Pemerintah Hindia Belanda, 1889 -1936. I. Judul. II. Hurgronje, C. Snouck. III. Adriaanse, C. IV. Seri

958-811

Judul asli : Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889

Pengarang : E. Gobée dan C. Adriaanse

Judul terjemahan : Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936

Penerjemah : Sukarsi

Redaksi Ilmiah : Murni Djamal Jacob Vredenbregt E. van Donzel

Redaksi

Jakarta : Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring Ahmad Seadie Ruslan

Leiden : Dick van der Meij Fediya Pechler-Johansyah

Redaktur yang bertanggung jawab untuk buku ini: W.A.L. Stokhof

SERI INIS

Buku ini diterbitkan dalam rangkaian Kerja Sama Studi Islam Indonesia-Belanda (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies —INIS—) yang telah disesuaikan dan diperbarui antara Departemen Agama/Institut Agama Islam Negeri Indonesia, dengan Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Asia Tenggara dan Oseania, Universitas Leiden, Belanda. Rangkaian terbitan ini diarahkan kepada distribusi publikasi penting dalam bidang studi Islam di Indonesia.

D-221 1838 7KD1) Snouck Hz Adriasmse, C. 1V. Serl -958-811 leaen van C. Soouck Hurgroaje. 1089 Jeo ntah bakbu lai: W.A.L. Seakd

e (a aisanobal ib madal ibua gnebid malab gnitneq lanzllduq laudhdaib Balanda, 1a89 -1936. 1. Judul

Daftar Isi

halaman

Prakata XXXIV. Orang Arab dan Orang Turki (1) . Sayid Usman 1623 (2) . Orang Arab, Penduduk Hindia Belanda 1637 (3) . Orang Arab Yang Menetap di Tempat Lain 1719 (4) . Tindakan Pan-Islam 1737 (5) . Konsulat Turki di Betawi 1849 XXXV. Kedutaan Belanda di Konstantinopel 1885 nsmelad bhuT gnnO aab denA gamOVIXXX mamaU blya2(1) rear abnala8 sibniH Slububno9 ,deA gtnO(8) nial iaqmsT ib qabansM gas? dinA grunO () madel-me? palabnit, () Iwaisd ib bborT malmanoX(@) 2881 Joqoitaatsao A ib abaisl maalubaX ,

PRAKATA

Buku ini merupakan buku IX dari rangkaian seri khusus INIS yang berjudul Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, dengan Kata Pengantar oleh P. Sj. van Koningsveld yang berjudul "Nasihat-nasihat Snouck Sebagai Sumber Sejarah Zaman Penjajahan".

Seri Khusus I memuat Kata Pengantar dari P. Sj. van Koningsveld dari halaman XI - LXXIII, Catatan Penerjemah dari halaman LXXI V - LXXV , dan isi buku yang dimaksud yang terdiri atas:

Halaman Prakata i Pengantar iü Daftar Para Menteri Daerah Jajahan dan Para Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam Kurun Waktu 1889-1936 vxii I. Beberapa Tugas Belajar dan Jabatan 1 lil Kegiatan dan Penerbitan 23 III. Aceh dan Tanah Gayo-Alas 53 (1) Laporan Aceh dan lain-lain 53 (2) Jaksa Kepala - Penghulu Ketua di Kutaraja 139 Seri Khusus II terdiri atas : III. (3) Masa Perang, Sistem Konsentrasi 153 (4) Gubernur Van Heutsz dan Dr. Snouck Hurgronje 253 Seri Khusus III terdiri atas : III. (5) Nasihat-nasihat tentang Politik Aceh yang Harus Dianut Sesudah tahun 1903 379 (6) Tugu dan Makam Suci 423 (7) Tanah Gayo dan Alas 433

Seri Khusus IV terdiri atas : IV. Pemerintah 469 (1) Pendidikan dan Kedudukan Para Pejabat Pemerintah Bangsa Eropa dan Pribumi di Hindia 469 (2) Kecakapan dan Watak Pemerintah Pribumi 545 (3) Pemerintahan Pribumi yang Mandiri 575 (4) Pembaharuan Pemerintahan 601 (5) Laporan Mengenai Para Bupati 619 (6) Pemerintahan Daerah, Serba-Serbi 669 Seri Khusus V terdiri atas : V. Sultan Sepuh 683 VI. Gelar Bangsawan 685 VII. Perubahan-perubahan dalam Peraturan Pemerintah Pusat 701 VIII. Hukum Adat di samping Hukum Islam 741 IX. Desa Perdikan 771 X . Hukum Pidana 785 X I. Para Bupati dan Agama 793 XII. Penghulu dan Personalia Mesjid 815 XIII. Kas Mesjid 853 XIV. Perselisihan Mengenai Mesjid 879 X V . Waqfatsa Wakaf 903 Seri Khusus VI terdiri atas : XVI. Pengaturan Akad Nikah 915 XVII. Peradilan Agama 977 (1) Pokok-pokok Umum 977 (2) Perceraian Karena Murtad dari Agama 1027 (3) Perceraian Karena Perselisihan dalam Perkawinan 1034 (4) Penilaian Terhadap Keputusan Hukum Majelis Uiama 1041 (5) Perkara Hukum Waris dan Pemisahan Harta Milik 1056 XVIII. Pokok-pokok Sosial 1087 (1) Penghormatan dan Adat 1087 (2) Para Dokter Jawa 1111 (3) Para Pegawai Pribumi, Pengelolaan Pendapatan Mereka 1117 (4) Santunan Pemerintah Pusat untuk

Narapidana Muda 1128 (5) Keluarga Pribumi 1131 (6) Hubungan Sosial, Serbaneka 1138 Seri Khusus VII terdiri atas : XIX. Perkumpulan Gereja 1145 X X . Zending Kristen 1149 XXI. Dakwah Mohammadan 1183 XXII. Pengajaran Selain Pengajaran Mohammadan 1187 XXIII. Pengajaran untuk Putra Para Kepala 1197 XXIV . Pengajaran Agama Mohammadan 1225 XXV . Mistik, Sihir, Tarekat 1263 XXV I Jimat 1305 XXVII. Hari Kiamat 1321 XXVIII. Zakat dan Fitrah 1323 Seri Khusus VIII terdiri atas : XXIX . Puasa 1381 XXX . Hari Raya Islam 1391 XXXI . Penyembelihan Hewan Secara Islam 1395 XXXII. Perjalanan Haji dan Jemaah Haji 1397 (1) Ketidakamanan Perjalanan 1397 (2) Nasihat-nasihat Agar Jangan Mempersulit Perjalanan Haji 1411 (3) Nasihat-nasihat Menentang Larangan Perjalanan Haji 1427 (4) Larangan Naik Haji 1447 (5) Jemaah Haji dan Pemandu Mereka 1469 (6) Peraturan Pengangkutan Jemaah Haji 1505 (7) Kontrak Kerja Bagi Jemaah Haji 1547 (8) Dinas Saniter di Laut Merah 1553 (9) Perjalanan Haji, Serba-Serbi 1575 XXXIII. Konsulat di Jedah 1577

XXXIV ORANG ARAB DAN ORANG TURKI (1) SAYID USMAN

Betawi, 20 Juni 1889

Kepada Direktur Pengajaran Ibadah dan Kerajinan

Dengan berdasarkan pembicaraan dalam konferensi dengan Yang Mulia Gubernur Jenderal, dibicarakan mengenai perlunya digunakan jasa ulama Arab Sayid Usman bin Aqil bin Yahya, dengan hormat saya menganjurkan agar Paduka Tuan mempertimbangkan hal-hal berikut.

Sayid dimaksud bukan saja sangat mengetahui tentang literatur hukum tauhid Islam, melainkan juga sangat mengetahui tentang hal-hal yang terjadi di dalam lingkungannya di bidang Mohammadan. Untuk selalu mengetahui semua itu banyak para murid dan pengagumnya memberikan sarana berlimpah ruah kepadanya. Meskipun ia seorang Mohammadan yang berhaluan sangat cermat, namun pada beberapa kesempatan, dengan senang hati ia telah menunjukkan bantuan di bidangnya kepada pemerintah; sebagian dengan mengajarkan Islam kepada para murid dan pembaca karangannya, sebagian dengan memberikan keterangan-keterangan yang diminta, kepada orang yang berhubungan dengan pemerintahan dan yang menimbulkan kepercayaan kepada sayid tersebut.

Agaknya tidak perlu diulas, bahwa pertolongan dan bantuan orang seperti itu dapat menyumbangkan banyak sekali bagi suburnya penelitian saya. Karena Sayid Usman tidak mempunyai harta milik dan mencari nafkah dengan bekerja sendiri, maka lambat laun mutlak diperlukan imbalan keuangan untuk menjamin bantuan tersebut. Jika imbalan ini diberikan, maka ia akan sekaligus didorong untuk mengatur agar kegiatan pendidikan dan sastranya sebanyak mungkin mandiri sesuai kepentingan Pemerintah Pusat. Hal ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan, misalnya terhadap perkumpulanperkumpulan mistik.

Sementara itu, terutama pada keadaan sekarang, kewibawaan yang telah diberikan oleh orang-orang seiman kepada sayid itu, akan terpengaruh kurang baik, jika ia secara terbuka dikenal sebagai abdi pemerintah. Maka sebaiknya tunjangan yang mungkin akan diterimanya diberikan dengan perantaraan saya, sebagai imbalan atas bantuannya yang akan diberikan kepada saya untuk penelitian ilmiah saya.

Pembicaraan dengan sayid tersebut sudah memberikan kepastian kepada saya bahwa ia akan puas dengan pengaturan seperti itu. Maka tunjangan seratus gulden sebulan akan cukup untuk mengharuskan dia mengabdikan sebagian besar waktunya pada kegiatan dimaksud.

Dengan mempertimbangkan hal itu saya memberanikan diri, memohon kepada Paduka Tuan agar melakukan tindakan-tindakan yang perlu, yang akan membuat saya mampu memanfaatkan jasa-jasa ulama tersebut.

2

Weltevreden, 5 April 1891

Kepada Direktur Pengajaran, Ibadah dan Kerajinan

Karangan-karangan Sayid Usman memang sangat berharga bagi Pemerintah Pusat, apalagi karena bagi penduduk beragama Mohammadan karangan tersebut mempunyai pengaruh kuat berkat keulamaannya yang langka di daerah ini. Di samping itu, ia juga mempunyai kewibawaan atas perbuatan dan asal usulnya yang baik.

Ia berasal dari suatu keluarga yang dihormati dan ia lama belajar di Hadramaut dan di Mekah. Malahan dia pernah berlagak sebagai ketua pada sidang-sidang mufti Syafi'i, yang di negeri ini pun terkenal sebagai pakar yang tertinggi mengenai hal Islam. Oleh karena itu ia juga tetap berhubungan dengan ilmuwan-ilmuwan di Mekah sehingga sampai sekarang ia dapat meminta pendapat mereka yang berkuasa tentang pelbagai hal-hal dan tak jarang ia malahan dapat mempengaruhi nada jawaban mereka.

Meskipun sebagai seorang Mohammadan yang berhaluan cermat, namun ia sangat menenggang orang yang beragama lain, dan ia juga sangat paham tentang kesesatan gerakan-gerakan Mohammadan fanatik. Menurut keyakinannya gerakan itu memang dapat mempersulit negara Eropa, tetapi tidak dapat membawa kesejahteraan umat Mohammadan.

Kalau ia melihat adanya kekurangan dalam perundang-undangan atau praktek Hindia Belanda terhadap orang Mohammadan, meskipun secara terus terang dan rendah hati, ia biasa memberikan pendapatnya. Dan secara lisan dan tulisan di mana-mana ia selalu mengkhotbahkan kepada pribumi dan orang asing Mohammadan yang bermukim di sini tentang ketaatan kepada pemerintah. Sedangkan kalau ia melihat agama Mohammadan disalahgunakan untuk mencari keuntungan atau untuk memupuk semangat ketidakpuasan atau memberontak, maka dengan giat ia selalu bertindak untuk melawannya. Selain itu ia sering memberikan nasihat-nasihatnya yang berguna kepada orang-orang yang diberi kekuasaan dan yang kira-kira dapat menimbulkan kepercayaannya.

Seberapa jauh kesediaannya untuk menyingkirkan kesalahpahaman, baru-baru ini terbukti kepada saya, ketika kami merundingkan dengannya tentang persoalan yang sangat baik dibahas dalam karya kecil Hunter The Indian Musulmans (Kaum Muslimin India), yaitu mengenai masalah, apakah kaum Mohammadan di India-Inggris (juga di Hindia Belanda) dapat diwajibkan oleh syariat untuk setia terhadap pemerintah bangsa Eropa. Seperti saya, ia juga menganggap bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh para pembesar di Mekah agak sedikit menghindar atas pertanyaan yang ketika itu diajukan kepada mereka oleh kaum Mohammadan India. Dan dalam pembahasan selanjutnya ia menegaskan tentang keadaan-keadaan yang menurut penglihatannya harus berlaku sebagai sebab-musabab sikap hati-hati ini. Menurut pandangan saya, ia juga dengan tepat sekali mengemukakan sebabsebab yang berikut:

1. Susunan dan penamatan kitab-kitab Undang-undang Mohammadan dalam zaman, ketika belum diduga bahwa orang harus memperhitungkan hubungan-hubungan seperti yang sekarang ada di sini atau di India-Inggris. Dengan demikian hanya satu penjelasan yang agak mandiri yang dapat membantu kemampuan para sarjana masa kini untuk mengisi kekosongan itu.

2. Kedudukan resmi para mufti di Mekah yang membuat mereka segan kepada Pemerintah Turki dan bukan tidak takut. Sementara itu, sebuah fatwa yang dengan tegas mewajibkan orang patuh kepada pemerintahan yang bukan Mohammadan, dalam keadaan tertentu dapat digunakan oleh musuhmusuh Pemerintah Turki terhadap pihaknya.

3. Kekurangan pengetahuan tentang dunia pada kebanyakan orang Mekah yang tidak pernah meninggalkan kotanya, dan menganggap Mekah sebagai pusat dunia yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh mereka, para mufti yang tampaknya berbicara menguntungkan pemerintah-pemerintah bukan-Mohammadan, akan dianggap dan diperlakukan sebagai kafir.

Sementara itu, karena Sayid Usman tidak ragu-ragu terhadap pendirian mufti yang tenang dan matang, maka ia —setelah bermusyawarah dan telah mengemukakan pertanyaannya dengan saya sedemikian rupa— menulis sepucuk surat kepada mufti tersebut sehingga keadaan yang dijelaskan tersebut di atas sebanyak mungkin dapat diperhitungkan. Begitu pun apakah maksud kita akan berhasil, dari cara penanganan urusan itu oleh Sayid Usman pastilah terbukti bahwa tidak ada usaha yang terlalu besar baginya, jika yang menjadi persoalan ialah membantu menciptakan keadaan yang bersih terhadap masalah ini yang secara teori agak rumit.

Tentang tujuan tulisannya yang bermanfaat sudah sangat sering saya meminta perhatian, sehingga boleh dikatakan berlebihan jika saya merincinya lagi.

Meskipun Sayid Usman tidak mungkin selalu mendapat pengakuan yang pantas atas usahanya itu, namun tanpa mengenai lelah ia selalu menekuninya. Dapat dikatakan, bahwa yang selalu menjadi tujuan pekerjaannya selama hidupnya yang sekarang sudah mencapai 61 tahun, adalah menjadi orang Mohammadan yang saleh dan sekaligus kawula Pemerintah

Belanda yang baik. Ia ingin membina orang-orang yang seiman untuk mencapai tujuan itu.

Mengingat banyak sekali hasil karyanya, maka pengakuan dengan memberi salah satu tanda penghargaan dari pemerintah, menurut penglihatan saya, Sayid Usman justru berhak atas hal itu. Bentuk tanda penghargaan itu, yang memang pantas bagi kedudukan dan lingkup pekerjaannya, rupanya adalah suatu gelar kehormatan. Sebab menurut pengertian yang lazim, sebuah medali tidak pantas bagi para wakil ulama Mohammadan. Sama seperti sebilah pedang kehormatan, yang menurut pikiran kita, tidak pantas menjadi tanda penghargaan bagi seorang romo atau pendeta.

Pengangkatan seorang Arab menjadi kepala tetuler hampir sama tidak pantasnya dengan sebuah medali. Sebab para pemangku jabatan demikian tidak akan merasa terpandang karena jabatan mereka tersebut, dan hanya ditakuti oleh kerena dalam tindakan-tindakan tertentu, kalau perlu mereka dibantu oleh polisi.

Sebaliknya, saya berpendapat, bahwa maksud pemberian tanda penghargaan kepada Sayid Usman yang sesuai dengan kebangsaan, keturunan, kedudukan dan lingkup kerjanya, akan tercapai sebaik-baiknya kalau ia diangkat menjadi penasihat kehormatan untuk urusan bangsa Arab.

Gelar ini sekaligus mempunyai keuntungan, karena dengan gelar tersebut terhapuslah kesan semu, seolah-olah Pemerintah Pusat memberikan cap keagamaan atas karya pengarang tersebut (yang akan disangka demikian oleh beberapa orang, sekiranya dikatakan "urusan Mohammadan"). Tetapi dengan jelas terbukti, bahwa maksud politik dan kemasyarakatan yang bermanfaat dalam tulisan yang diterbitkan selama bertahun-tahun itu, oleh pemerintah dinyatakan pantas dihargai.

Barangkali saya perlu memberanikan diri untuk memberi pertimbangan kepada Paduka Tuan, sudilah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengangkat Sayid Usman bin Abdallah bin Aqil bin Yahya Alawi sebagai penasihat kehormatan untuk urusan bangsa Arab.

Buitenzorg, 5 Juli 1890

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan ini, atas nama pengarang, Sayid Usman bin Abdallah alAlawi di Betawi, saya mendapat kehormatan menyerahkan kepada Yang Mulia, satu eksemplar karya kecilnya yang baru saja dicetak dan ditulisnya dalam bahasa Melayu Betawi: Manhaj al-Istiqamah fi 'd-dfn bis-salamah yaitu "Jalan yang benar guna menjalankan agama dengan damai". Atas permintaan pengarang, saya melampirkan penjelasan pada tulisan itu.

Sayid termasyhur karena banyaknya karya kecil yang bermanfaat itu, dalam Manhaj ini terutama menguraikan bagaimana orang pribumi seharusnya menjalankan agamanya di negeri ini, terutama pengamalan lima rukun Islam (ibadah murni) dan undang-undang mengenai hukum perkawinan keluarga. Di samping wejangan yang positif, terdapat pula yang negatif, yaitu agar mereka meninggalkan hal-hal yang secara salah biasa mereka anggap sebagai bagian dari Islam atau sekurang-kurangnya mereka anggap sunah, jika dipandang dari segi Islam.

Termasuk dalam golongan adat, kebiasaan dan praktek yang dikutuk oleh sayid dengan bantuan naskah-naskah yang berwibawa, pertama-tama adalah bermacam-macam kenakalan; selanjutnya tak terhitung banyaknya bentuk-bentuk ketakhayulan, di antaranya disebut pula penggunaan jimat untuk bermacam-macam tujuan, bahkan untuk mempermudah pencurian dan pembunuhan. Lalu tentang tarekat-tarekat yang sebelumnya sudah sering dilawan oleh Sayid Usman. Menurutnya hal ini tidak pantas bagi kaum Muslimin zaman sekarang, dan hanya menimbulkan foya-foya di kedua pihak, para guru dan para murid. Akhirnya —dan ini pasti boleh dianggap sebagai sangat penting— usaha mengadakan apa yang dinamakan "perang sabil" atau perang suci, yang menurut ulasan sayid tidak ada syaratnya yang mutlak di negeri ini.

Ulasan tersebut terakhir ini bertambah lagi arti pentingnya karena dengan tegas sayid menggambarkan dan mengutuk gerakan di Cilegon dan di Bekasi sebagai gerakan keagamaan palsu. Katanya para peserta pemberontakan seperti itu hanya menyediakan bencana di dunia dan di akhirat. Di samping itu, sayid mengutip bagaimana hukuman keras yang bahkan diterapkan atas nama Sultan Turki kepada pemakar pembunuhan orang Kristen di Jedah pada tahun 1858. Pemakar itu kebanyakan adalah orang-orang Mohammadan terkemuka yang juga salah dalam memakai arti perang sabil, dan menerapkannya menurut pengertian mereka yang salah itu. Karena semua alasan yang diajukan, katanya, belum pernah ada orang Arab yang berkelakuan baik di Hindia Belanda yang menyebut-nyebut perang sabil sebagai melawan pemerintah yang berakar di sini.

Lebih-lebih karena baru-baru ini terbukti kembali betapa besar pengaruh karangan Sayid Usman terutama juga di Banten. Di sana karangan itu telah sangat membantu mengurangi jumlah penganut tarekat-tarekat. Maka terbitnya karya seperti yang disebutkan di sini sangat menggembirakan. Di seluruh Jawa orang Mohammadan yakin, bahwa Sayid Usman tidak menulis sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Tidak ada pakar hukum lainnya yang dapat mengimbanginya.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Jasa-jasa Sayid Usman sebagai seorang ulama Mohammadan yang beraliran tegar dan keras, dan yang menerima akibat-akibat kekuasaan negara Eropa atas negeri-negeri Mohammadan secara teori dan praktek, dan yang pengajarannya terutama bertujuan untuk menggugah orang Arab dan pribumi agar menata kehidupan mereka yang selaras dengan itu, tidak dapat dihargai lebih tinggi oleh siapa pun kecuali saya.

Terutama pada waktu akhir-akhir ini ketika yang menjadi persoalan ialah, bagaimana mempertahankan pendirian tersebut terhadap intrik-intrik Konsul Turki dan orang-orang Arab yang dengan demikian diisi pemikiran dan harapan Pan-Islam. Di situ terbukti tanpa ragu-ragu betapa sungguhsungguh sikap setia Sayid Usman terhadap pemerintah.

Pada intinya, semua karangan Sayid Usman yang banyak jumlahnya, bertujuan untuk menunjukkan jalan bagi orang Mohammadan yang beriman, meskipun yang di bawah pemerintahan yang bukan-Mohammadan agar memenuhi kewajiban ibadah mereka sesetia mungkin, tanpa melawan kekuasaan yang ada baik dengan kata maupun tindakan.

Sebagaimana adanya, menurut pemahaman saya, kegiatan Sayid Usman dapat juga menjadi alasan mengapa ia diusulkan mendapat anugerah tanda penghargaan kerajaan. Memang ada keberatan terhadap hal itu. Yaitu bahwa banyak penjabat pribumi yang berjasa akan merasa tersinggung dan merasa dikalahkan oleh bentuk pengakuan jasa-jasa terhadap seorang Timur Asing. Sebab di kalangan mereka sendiri sangat jarang yang dianugerahi tanda penghargaan semacam itu.

Sehubungan dengan itu saya cenderung menyampaikan nasihat, agar Sayid Usman dianugerahkan bintang emas besar, yaitu tanda penghargaan yang juga pernah diberikan kepada orang sesukunya, pengatur upacara pribumi di sini beberapa waktu yang lalu. Padahal orang itu sangat kurang layak memperolehnya.

Dalam keadaan biasa, saya yakin, Sayid Usman akan sangat senang dengan dekorasi tersebut. Sayang sekali Dr. Hoogenstraaten1 bukan menulis surat kepada Prof. De Goeje2 bahwa Sayid Usman berhak sepenuhnya atas pengangkatan menjadi kesatria berbintang Nederlanschen Leeuw, melainkan telah menyampaikan hal ini kepada Sayid Usman sendiri sebegai bukti bagaimana ia, Dr. Hoogenstraaten, mengurus pengakuan Sayid Usman menurut penilaiannya, padahal orang lain justru melalaikan hal ini. Dokter tersebut berbicara juga dengan orang-orang lain dengan jiwa yang sama. Maka pemberitahuannya dimuat dalam surat-surat kabar berbahasa Melayu, bahwa Sayid Usman telah diusulkan untuk menerima tanda penghargaan kerajaan tersebut. Berbagai orang Eropa, termasuk para pejabat, dengan canggung mengucapkan selamat kepada Sayid Usman, sehingga ia —ini dapat kita mengerti— cukup lama sebelum menjadi yakin bahwa pengangkatannya menjadi kesatria segera sampai kepadanya.

Karena ini saja, sekarang panganugerahan bintang emas besar, meski pun hal ini dinilainya sebagai bukti penghargaan atas usahanya dari pihak pemerintah, bagi Sayid Usman hal ini sedikit-banyak akan merupakan kekecewaan. Maka saya mengalami kesulitan untuk menyampaikan nasihat yang tegas.

Andaikan terhadap apa yang saya uraikan di atas Yang Mulia menemukan alasan untuk mengusulkan agar Sayid Usman diangkat menjadi kesatria Nederlandschen Leeuw dengan mengesampingkan kesan yang akan didapat oleh sebagian masyarakat pribumi, maka bintang tersebut pasti akan menghias dada seseorang yang pantas memakainya. Sebaliknya, jika dianggap perlu memperhitungkan keberatan yang dapat dipahami dari pihak para pejabat pribumi, tatapi tidak perlu diperhitungkan akibat pergunjingan dan kecanggungan, maka saya rasa penganugerahan bintang emas besar dapat direkomendasikan. Hanya saja dalam hal ini saya, dan orang lain yang banyak berhubungan dengan Sayid Usman, akan mencoba melalui berbagai cara untuk menghilangkan kesan kekecewaan itu.

5 (al-Fawa 'id al-jdmi 'ah) antara lain menegaskan, bahwa kalau orang memdi sana. Menyelenggarakan sejumlah besar karya geografi dan sejarah bangsa Arab

Betawi, 30 Maret 1900

Kepada Residen Betawi

Surat kabar berbahasa Arab yang diterbitkan di Beirut, Samardt alFunün, no. 1269 (tahun 1900), memuat karangan wartawan surat kabar ini dari Betawi, terutama ditujukan kepada Sayid Usman. Sayid Usman, katanya, dalam surat selebaran yang baru-baru ini ditulis dan diterbitkannya sendiri punyai keinginan hendaknya jangan mengetuk pintu yang salah, dan jangan menggunakan kunci yang salah untuk membuka pintunya. Hal ini dimaksudkan agar orang di negeri ini mengadukan kekesalan hatinya kepada pembesar-pembesar yang berwenang, dan bukan mempublikasikannya dalam bentuk tulisan di surat kabar yang sifatnya manghasut. Wartawan yang berniat buruk dari sini telah membaca, bahwa Sayid Usman menganggap dirinya sebagai pintu yang sebenarnya dan hendak menunjukkan kunci yang sebenarnya. Wartawan tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun akan menganggapnya sebagai orang seperti itu, karena ia berpihak pada Pemerintah Belanda dan selalu berusaha untuk merugikan orang sebangsanya.

Oleh redaksi, nomor ini yang disertai surat pengantar, dikirimkan kepada Umar Mangusy. Dalam surat itu, redaksi mengundang Umar Mangusy untuk berlangganan surat kabarnya yang sudah lebih dari seperempat abad melayani kepentingan agama dan Pemerintah Turki ini. Dengan demikian ia akan membantu perjuangan orang yang saleh dan takwa. Katanya, redaksi percaya, bahwa Mangusy akan menuruti permintaan ini, karena pihaknya sudah banyak mendengar tentang kegiatan agamanya.

Andaikan Mangusy tersebut dalam pernyataannya sungguh-sungguh membenci terhadap fïtnah yang mengarah kepada Sayid Usman dalam surat kabar Pan-Islam berbahasa Arab, dan yang disebarkan secara sistematis oleh beberapa musuhnya di kota ini dan di Singapura, maka ini adalah kesempatan baik untuk menunjukkan kebencian itu. Ia lalu dapat menjawab surat itu dengan bantahan singkat terhadap apa yang dalam surat-menyurat dari Betawi terdapat dalam nomor percobaan yang dikirimkan kepadanya. Sekaligus ia dapat menegaskan, bahwa dahulu pun sudah terbukti Samarat al-Funün dari sini membiarkan dirinya diberi penerangan yang salah sama sekali oleh orang-orang yang tidak bermoral. Mereka hanya mengejar maksud pribadinya dengan menimbulkan kesan semu seolah-olah melayani kepentingan umum.

Barangkali, sebaiknya Paduka Tuan menganjurkan kepadanya agar membicarakan persoalannya dengan Sayid Usman sendiri. Lebih-lebih karena beberapa hari yang lalu Sayid Usman juga menunjukkan kepada saya sepucuk surat dari redaksi Samarat al-funün yang ditujukan kepadanya. Surat itu meminta keterangan atas tuduhan yang banyak dilontarkan terhadapnya oleh para wartawan di Betawi.

Saya rasa, redaksi tersebut ingin mengetahui keadaan, dengan jalan mana ia akan memperoleh pelanggan paling banyak: apakah dengan membiarkan musuh-musuh Sayid Usman berbicara, atau dengan jalan membantah mereka.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Sayid Usman tidak pernah kekurangan para pencemburu yang mencoba merampas kehormatan dan sanjungan yang telah diperolehnya di kalangan luas. Terkadang, mereka mencoba menimbulkan kecurigaan kepada para pejabat Pemerintah Daerah terhadap ulama tersebut, seolah-olah ia fanatik dan tidak dapat dipercaya. Terkadang lagi, mereka menggambarkannya kepada pribumi Mohammadan seolah-olah ia seorang teman kaum kafir bangsa Eropa yang katanya sangat diragukan kecermatan agamanya.

Para pencemburu itu terutama terdapat di antara orang sebangsa Sayid Usman sendiri, yaitu orang Arab. Tetapi sesekali mereka berhasil juga membujuk satudua orang pribumi yang terkemuka untuk ikut mengadakan intrik terhadap sasaran kecemburuannya. Sampai sebelum tiga tahun yang lalu, meskipun tidak berbahaya, hambatan itu bagi Sayid Usman benar-benar sangat tidak menyenangkan. Keterpandangannya tetap cukup besar untuk menghalangi orang-orang Arab terkemuka bertindak secara terbuka terhadapnya.

Keadaan ini berubah akibat kegiatan Konsul Jenderal Turki Kiamal Bey di Betawi. Sebab, segera sesudah melihat tidak mendapat bantuan Sayid Usman dalam intrik Pan-Islamnya, ia tidak mengabaikan tindakan apa pun untuk mendiskreditkan orang ini di mata orang yang sebangsa dan seagama dengannya. Dalam karangan-karangan yang menghasut kepada kekuasaan Belanda, yang terutama sejak waktu itu secara teratur terbit di berbagai surat kabar berbahasa Arab di Turki, Mesir dan Siria, caci maki terhadap Sayid Usman sebagai sekutu kaum kafir sangat sering terjadi. Hal ini dapat terbukti dari banyaknya terjemahan atau ikhtisar yang saya sampaikan kepada Pemerintah Pusat. Banyak orang Arab terpandang yang dahulu bersahabat dengan Sayid Usman, lalu bertolak belakang dengannya dan berpihak pada partai Pan-Islam yang sekarang mereka anggap paling kuat. Mereka percaya kepada janji Kiamil Bey, bahwa Pemerintah Turki akan memaksa Pemerintah Belanda untuk menyamakan derajat orang Arab dengan orang Eropa, dan akan menggantikan sejumlah besar ketetapan hukum dengan ketetapan lainnya. Bahkan Pemerintah Turki pada suatu waktu akan membuat orang Mohammadan di Hindia mampu menanggalkan beban penindasan Belanda.

Disebabkan oleh jalannya keadaan yang tidak menguntungkan itu, justru pada masa ini Sayid Usman sedang menyusun doa yang akan diucapkannya pada pengukuhan pemerintahan oleh Sri Baginda Ratu. Ia juga pernah menerima bintang Nederlandschen Leeuw. Maka kedua hal tersebut

secara giat dimanfaatkan oleh lawan-lawan "teman kaum kafir" itu. Lawan1631 lawan yang sebagian bermukim di Jawa dan sebagian di Singapura itu, terusmenerus menulis secara kotor dalam surat kabar berbahasa Arab. Mereka terus merusak nama baik Sayid Usman dengan surat selebaran khusus yang dicetak di Singapura. Misalnya baru-baru ini, ada lagi disebarkan beratusratus helai surat selebaran berbahasa Arab dari Singapura. Di dalamnya diuraikan secara panjang lebar tentang perayaan meriah ulang tahun ke-25 pemerintahan Sultan Abdul Hamid oleh orang Mohammadan di Singapura. Ini bertentangan dengan lewatnya hari itu tanpa diketahui di Jawa, sebab Sayid Usman lebih suka menyimpan prakarsanya untuk hal-hal lain.

Dari sepucuk surat, yang diterima oleh Sayid Usman dari seorang kerabatnya yang terpandang di Konstantinopel, terbukti bahwa di sana pun gugatan Pan-Islam tidak luput hasilnya. Sebab penulis surat yang muda itu mengajari orang tua tersebut dengan sungguh-sungguh, berdasarkan segala apa yang diceritakan tentang hubungannya dengan orang Belanda yang lalim.

Padahal penulis itu tahu benar bahwa kecermatan agama Sayid Usman di atas semua kecurigaan. Bahkan dalam kegiatannya melawan adat-istiadat yang bertentangan dengan Islam pun ia terlalu jauh bagi pandangan banyak orang. Secara jujur ia memandang kekuasaan orang bukan-Mohammadan sebagai keburukan yang tiada terelakkan. Tetapi ia menolak setiap bentuk yang menentangnya, dan dalam hal itu ia pun tidak pernah akan dapat dibujuk untuk memberikan konsesi-konsesi yang berlawanan dengan Islam.

Benar kiranya bahwa dalam keadaan sekarang, satu tanda penghargaan yang dianugerahkan oleh Sultan Turki, akan merupakan satu-satunya sarana untuk membungkam musuh-musuhnya. Dan karena musuh-musuh itu sekaligus merupakan penghasut terhadap kekuasaan Belanda, maka agaknya akan menjadi urusan pemerintah kita untuk membujuk diberikannya pengakuan semacam itu bagi jasa-jasa Sayid Usman.

Kini, sepertinya orang hanya akan mendapatkan sedikit bantuan dalam usaha-usaha yang berjiwa demikian daripada yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun sudah cukup ditunjukkan sejumlah besar karya kecil yang ditulis dan diterbitkan oleh Sayid Usman untuk membantu kehidupan keagamaan dan kesusilaan orang Mohammadan di Hindia Belanda. Dalam karya itu ia melawan dengan kuat dan sungguh-sungguh berbagai penyalahgunaan dan praktek-praktek asusila, terutama yang dilakukan oleh orangorang sebangsanya yang bermukim di Kepulauan Nusantara. Namun, sekarang perlu diatasi hembatan dari teman sepahamnya, yaitu Kiamil Bey dan hambatan dari pendapat merugikan, yang mereka bangkitkan secara sistematis tentang Syekh Usman sebagai abdi setia Pemerintah Belanda yang lalim. Jadi, dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu rekomendasi dari Duta Sri Baginda di Konstantinopel justru akan mempunyai akibat yang salah.

Meskipun begitu saya pun berpendapat, bahwa jalan itu akan lebih dahulu sampai ke tujuan daripada jalan-jalan lain, seperti meminta bantuan Duta Turki di s'Gravenhage.

Tahun yang lalu, selama saya bermukim di Aceh, Sayid Usman mengirimkan beberapa surat kepada Prof. De Goeje dengan permintaan untuk dimohonkan perhatian kepada tokoh-tokoh Pemerintah Turki. Dengan demikian, De Goeje diminta membantu membantah karangan-karangan yang bersifat fïtnah yang ditujukan kepada Sayid Usman. Bahwa Dr. Hoogenstraaten telah menulis surat kepada Duta Belanda di Konstantinopel tentang hal ini, ketika itu tidak saya ketahui.

Sementara itu saya merasa perlu menganjurkan, agar dipancing satu tugas kepada Duta Sri Baginda di Konstantinopel untuk mengambil tindakan guna mendapatkan tanda penghargaan Turki bagi Sayid Usman. Sementara itu, guna memperbesar peluang keberhasilannya hendaknya diperhitungkan uraian tersebut di atas. Terhadap Pemerintah Turki hendaknya ditegaskan benar-benar tentang sifat-sifat keagamaan dan kesusilaan khotbah-khotbah Sayid Usman. Sementara itu apabila perlu dapat dijelaskan pula, bahwa pengingkaran dan fïtnah yang menimpa Sayid Usman akhir-akhir ini melalui sebagian pers Mohammadan, terutama harus dipersalahkan kepada rasa kesal pada sementara orang Arab yang praktek-praktek mereka (riba, pura-pura bangkrut, kehidupan tuna susila dan sebagainya) dicela oleh tulisantulisannya.

Kutaraja, 17 Oktober 1900

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Sambil menyerahkan kembali surat kementerian yang disampaikan kepada saya dengan surat kiriman Sekretaris Umum tertanggal 29 September 1900, La H, sangat rahasia, dengan hormat, saya melengkapi surat saya yang sangat rahasia tertanggal 7 Oktober 1900 no. 64, dengan catatan bahwa surat kiriman yang diterima Prof. De Goeje dari Duta Turki di s'Gravenhage, tentu saja hanya sedikit atau sama sekali tidak akan berpengaruh atas usaha menghentikan agitasi yang ditujukan kepada Sayid Usman sebagai sekutu Pemerintah Belanda yang anti-Mohammadan. Tetapi ucapan resmi Syekh alIslam akan merupakan titik pertemuan yang diinginkan bagi keinginan yang akan diucapkan oleh Duta Sri Baginda di Konstantinopel pada Pemerintah Turki. Keinginan ini mengenai tanda penghargaan yang hendaknya dianugerahkan kepada sayid tersebut.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Usul yang diajukan oleh Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dapat saya setujui sepenuhnya. Tulisan-tulisan Sayid Usman sangat berpengaruh bagi penduduk pribumi. Dan dalam hal karya kecil popuier seperti yang dimaksud di sini, sayid itu diilhami oleh pengamatannya terhadap kerusuhan yang merajalela di kampung-kampung Betawi, berkaitan dengan kehidupan gelandangan yang tidak tertib di kalangan banyak anak muda. Karena itu karya ini tidak akan kehilangan daya pengaruhnya yang baik. Tambahan pula Sayid Usman, yang menjauhi praktek-praktek kurang terpuji yang menyebabkan banyak orang sebangsanya mendapatkan sedikit harta milik itu, selalu dalam keadaan keuangan yang serba kurang. Karena itu, dan karena ia pun tanpa lelah giat bekerja untuk menjalin hubungan baik antara orang Arab dan orang Mohammadan lainnya terhadap pemerintah, maka ia pastilah berhak sepenuhnya atas sekadar ganti rugi materiel.

Agar jangan ada pendapat di kalangan masyarakat pribumi, bahwa seolah-olah Sayid Usman menulis surat-surat selebarannya atas hasutan Pemerintah Pusat, maka tentu saja penting direkomendasikan agar pemberian ganti kerugian pencetakan surat selebaran dilakukan secara rahasia.

Betawi, 10 Maret 1904

Kepada Gubernur Sumatra Barat

Pengiriman Sayid Usman ke Sumatra Barat untuk memberantas isi wasiat, menurut pemahaman saya hendaknya jangan direkomendasikan. Pribadi sayid tersebut di banyak kalangan di sana jelas tidak popuier, baik karena polemiknya yang dahulu melawan Syekh Tarekat Minangkabau, Ismail, maupun karena perselisihannya yang kemudian dengan ulama Minangkabau yang bermukim di Mekah, Ahmad Khatib1 , tentang sebuah mesjid Jumat yang baru di Palembang. Ini memang benar tidak mengurangi kekuatan dalil-dalilnya terhadap wasiat, tetapi ini menyebabkan penampilannya secara pribadi tidak akan banyak menambah kekuatan itu. Lagi pula perjalanan semacam itu akan terlalu banyak menarik perhatian, sehingga Sayid Usman yang umurnya sudah mendekati delapan puluh tahun itu, tidak akan dapat melakukannya tanpa kesulitan.

Penyebaran sejumlah eksemplar pemberantasan wasiat itu1 , sebaliknya dapat juga mempunyai hasil yang bermanfaat. Pada tahun 1892 pengarang (sekaligus penerbit dan pencetaknya) disubsidi oleh Pemerintah Pusat, dan karena itu ia menjadi mampu menjual penerbitan brosurnya di bawah harga pasar dan sebagian malah tanpa biaya. Jadi, Pemerintah Pusat tidak pernah memiliki persediaan eksemplar-eksemplar penerbitan tersebut, sedangkan persediaan Sayid Usman sendiri hampir habis. Bersama surat ini, saya kirimkan sepuluh eksemplar terakhir kepada Paduka Tuan.

Sementara itu, saya telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar mensubsidi tiras yang baru dalam salah satu bentuk. Apakah dengan jalan memberikan sejumlah uang tertentu sebagai bantuan kepada pengarangpenerbit seperti dahulu, ataukah dengan jalan membeli eksemplar-eksemplar tersebut secara langsung darinya. Dalam hal pertama, untuk daerah Anda akan dibeli sejumlah eksemplar dengan harga murah; dan dalam hal kedua sebagian besar jumlah peredaran akan dapat dikirimkan kepada Paduka Tuan.

Edisi baru sekaligus mempunyai keuntungan, bahwa wasiat-wasiat yang telah diedarkan sejak penerbitan yang pertama, terutama yang paling baru dapat dibicarakan di dalamnya.

Penyebaran secara langsung dari pihak Pemerintah Daerah tidak baik direkomendasikan, karena dengan cara begitu kepercayaan penduduk akan isi tulisan tersebut mudah dirugikan. Barangkali, dengan perantaraan para kepala, penyebaran tersebut hendaknya diserahkan kepada pribadi-pribadi, yang menurut keterangan para kepala tersebut cocok untuk itu. Kalau perlu sejumlah uang yang kecil, misalnya sepuluh sen per eksemplar, dapat diberikan kepada para penyebar itu sebagai harga jual.

Segera sesudah Pemerintah Pusat mengambil keputusan atas usul saya, akan saya beri tahukan kepada Paduka Tuan dan jika saya akan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk segera menerbitkan tiras yang baru.

Kepada Residen Palembang

Beberapa hari yang lalu, Penasihat Kehormatan untuk urusan bangsa Arab, Sayid Usman bin Abdullah, mengantarkan dua pucuk surat yang diterimanya dari Palembang kepada saya, dengan permintaan agar saya menangani sebagaimana layaknya. Dengan hormat, saya menyampaikan kedua surat tersebut kepada Paduka Tuan, dan yang selanjutnya saya berikan catatan tentang isinya sebagai berikut.

I. Surat pertama dari Haji Zubeir, memberitahukan bahwa ia telah menulis rekes kepada Gubernur Jenderal, dengan maksud agar ia diangkat sebagai mufti. Sementara itu, ia minta perantaraan Sayid Usman dan menyatakan nazar, jika keinginannya dipenuhi ia akan memberikan F 100,- kepada sayid tersebut.

II. Surat kedua dari penghulu Ilyas Muhammad Saleh, dusun Gunungbatu (Muara Dua). Ia menceritakan bahwa orang bernama Haji Arsyad dari dusun Talangbalae menyerahkan hikmat (jimat) kepada seseorang. Jika jimat itu dibungkus kain kafan, maka jimat tersebut akan banyak manfaatnya. Hikmat-hikmat ini katanya dicetak oleh Sayid Usman. Penulis surat tersebut mangajarkan diri kepada Sayid Usman agar bisa menjadi agen untuk hikmat yang bermanfaat seperti itu. Ia membayangkan bahwa akan ada banyak sekali pelanggan. Ia bertanya kepada Sayid Usman, berapa besar hadiah (kata pemanis untuk "harga") yang dimintanya, dengan janji akan lekas dikirimkan kepadanya. Begitu pula ia bertanya, ia sebagai penjual kedua, berapa besar hadiah yang diterima untuk dirinya sendiri. Ia menganjurkan agar ditambah sebuah surat edaran (sirkuler) untuk memujikan barangnya, dan untuk mempermaklumkan bahwa Ilyas Muhammad Saleh ditugaskan menjualnya.

Padahal Sayid Usman tidak pernah mencetak atau mengedarkan hikmat-hikmat semacam itu.

Ada gunanya jika Pemerintah Daerah mengetahui keinginan Haji Zubeir untuk memperoleh sesuatu pangkat dengan jalan menyuap, dan. dengan memanfaatkan takhayul penduduk, yang rupanya dilakukan oleh Haji Arsyad dan yang ingin diikuti oleh Penghulu Gunungbatu.

(2) ORANG ARAB, PENDUDUK HINDIA BELANDA

Betawi, 12 Juli 1893

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Nota

Tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian dan pengelolaan atas warisan orang Arab

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang baru-baru ini saya peroleh dalam lingkup kerja saya, catatan-catatan berikut saya anggap wajib dimohonkan perhatian kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal.

Dengan Keputusan Mahkamah Tinggi Hindia Belanda yang diucapkan pada sidang pengadilan tertanggal 27 April 1893, saya bersama Mr. Ch.W. Margadant1 dan Sayid Usman bin Abdullah Alawi diangkat menjadi pakar untuk memberi keterangan kepada mahkamah tentang masalah: "Jika wali yang diangkat dengan wasiat ayah tersebut (orang Arab) telah meninggal dan wasiatnya sudah diperkuat juga oleh meninggalnya ayah yang bersangkutan, maka apakah anak sulung sah ayah tersebut, berdasarkan syariat Mohammadan dan dari pikah pengadilan, dapat bertindak sebagai wali atas adik-adiknya yang di bawah umur, tidak peduli apakah adik-adik itu lahir dari ibu yang sama dengan saudara yang akil balig? Dan juga jika ibu adikadik yang di bawah umur itu masih hidup?"

Jawaban atas pertanyaan ini dimaksudkan untuk membantu memutuskan, apakah orang Arab, Sayid Abdullah bin Muhammad bin Syihab, yang diakui oleh Lembaga Yatim Piatu sebagai wali atas adik-adiknya yang di bawah umur, dalam proses pembagian harta pusaka mendiang ayahnya, dapat bertindak sebagai wali adik-adiknya yang di bawah umur, padahal sifat kewaliannya itu jelas disangkal oleh pihak lawannya.

Jawaban itu memang mudah sekali. Bukankah menurut hukum Mohammadan, mazhab Syafi'i, sebagaimana yang diikuti di sini maupun di negeri Arab, tidak pernah terjadi bahwa anak bertindak sebagai wali atas adik-adiknya yang di bawah umur. Wali yang sah hanyalah saudara laki-laki pihak ayah. Sedangkan kalau ini pun tidak ada, maka dapat bertindak sebagai wali ialah orang yang diangkat dengan wasiat oleh orang di antara saudarasaudara ayah itu yang hidup paling lama. Dan kalau tidak ada wali menurut wasiat, atau kalau wali yang diangkat itu meninggal, maka perwalian pindah kepada pemerintah. Pihaknya akan dapat menugaskan seseorang yang terpercaya, sedapat mungkin ibunya, untuk mengelola harta yang harus dilakukan.

Barang siapa pun yang sedikit mengetahui tentang dasar-dasar hukum Mohammadan mengerti hal ini. Maka para pakar yang diangkat oleh mahkamah tentu heran, bahwa pihak Lembaga Yatim Piatu yang dalam hal seperti itu memang telah diberi penerangan oleh seorang anggota bangsa Arab mengakui seseorang sebagai wali yang sah, padahal menurut hukum Mohammadan ia tidak pernah mungkin menjadi wali.

Sekarang bukti dari surat keputusan Lembaga Yatim Piatu tertanggal 18 Juni 1891 no. 2536/B yang dilampirkan pada salinan kepada dokumendokumen proses yang disampaikan kepada para pakar bahwa badan tersebut "telah memutuskan mencatat bahwa berdasarkan Quran orang Arab bernama Sayid Ali bin Ahmad bin Syahab menjadi wali atas adik-adiknya yang masih di bawah umur dan sebagainya". Ini pun terjadi setelah disampaikan sebuah "laporan dari anggotanya berbangsa Arab, Mohammad bin Hassan Ba Bêhir tertanggal 12 Juni 1891, No. 132. Sementara itu, badan tersebut memberitahukan ... bahwa kini menurut Quran anak sulung yang akil balig dari mendiang ayah yang baru disebut itu ... terpanggil untuk mengisi lowongan wali tersebut."

Para pakar yang diangkat oleh mahkamah itu, dalam berita acaranya telah mengungkapkan keheranannya tentang nasihat palsu ini, terutama karena "untuk hal ini bahkan tidak ada satu dalil semu pun yang dapat diajukan". Bagaimanapun bagi warga bangsa Arab dalam Lembaga Yatim Piatu itu juga tidak akan bersusah payah untuk mencarinya. Sebab secara umum mereka mendasarkan diri kepada "Quran", padahal kitab suci ini sama sekali tidak menyebut apa-apa tentang persoalan itu.

Jadi, orang dapat memilih satu dari dua kemungkinan: Apakah anggota bangsa Arab itu sama sekali tidak tahu tentang masalah-masalah paling sederhana yang harus diterangkannya kepada Lembaga Yatim Piatu, sehingga ia memberikan nasihatnya yang diambil dari khayalan sendiri, dan kemudian ditempeli etiket "menurut Quran", ataukah anggota tersebut dengan sengaja memberikan nasihat-nasihat yang tidak benar, atau yang cukup banyak dapat merugikan hak-hak para ahli waris, terutama yang di bawah umur, atau ia hendak mengatur, agar hak-hak tersebut hanya dapat dipertahankan dengan melalui proses-proses yang sangat mahal. Dalam hal ini ia memperdayakan pihak Lembaga Yatim Piatu, karena bertolak dari dugaan bahwa tidak ada di antara anggota-anggota lembaga itu yang menguji kebenaran ucapan-ucapan gaibnya tersebut.

Dalam kedua hal tersebut, tetapi terutama dalam hal terakhir, maka penggantian penasihat yang sama sekali tidak mengetahui urusan, atau sama sekali tidak dapat dipercaya oleh orang yang ahli dan jujur, menjadi kepentingan yang mendesak.

Sementara itu, saya tidak boleh berdiam diri bahwa dugaan yang kedua adalah layak sekali. Di antara orang Arab di kota ini jelas sudah diketahui secara umum, bahwa mendiang orang Arab yang harta peninggalannya sedang ditangani oleh proses tersebut, dengan sengaja mengangkat seorang wali menurut wasiat (yang kemudian sudah meninggal pula) atas anak-anaknya yang di bawah umur. Ini dilakukannya dengan melampaui anaknya yang sulung, sebab ia menganggap tidak dapat mengamanatkan kepentingan orang lain dengan baik kepada anaknya itu. Selanjutnya anak sulung itu, segera sesudah merasa menjadi wali karena pengakuan pihak Lembaga Yatim Piatu, telah membeli tanah dengan harga cukup mahal yang jauh melampaui kemampuannya sendiri. Maka dapat diduga kemungkinan cara bagaimana ia akan memanfaatkan pengelolaan uang yang diamanatkan kepadanya itu.

Pada beberapa kesempatan lain ada desas-desus, bahwa Mohamad bin Hasan Ba Bëhir yang pandai bergaul dengan orang Eropa, telah memberikan nasihat-nasihatnya yang ganjil kepada pihak Lembaga Yatim Piatu. Soalnya, untuk itu ia telah diberi imbalan besar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sekurang-kurangnya bahwa terbukti pada kesempatan itu ia berdusta bukan tanpa kesengajaan yang jahat dapat disimpulkan, karena sebelum keputusan Lembaga Yatim Piatu turun, ia telah memberitahukan kepada orang-orang Arab lainnya, bahwa pendapat Lembaga Yatim Piatu rupanya berlainan dengan pendapat syariat Mohammadan. Dengan demikian, ia menanggalkan noda ketidakadilan dari dirinya sendiri dan di lemparkannya kepada sesama anggota berbangsa Eropa. Maka banyak orang yang menyebut tentang jumlah uang yang katanya dibayarkan kepadanya oleh wali semu yang bersangkutan, dan imbalan itu sebagian dijanjikan setelah pengambilan keputusan. Tetapi desas-desus itu tidak seberapa menjadi soal di sini.

Yang pasti ialah bahwa Ba Bëhir, setelah mengetahui tentang pengangkatan para pakar dalam persoalan ini, dengan perantaraan pengacara pihak yang berkepentingan mencoba mempengaruhi salah seorang pakar demi keuntungan pihak tersebut.

Dengan menggunakan kelicikan dan pengetahuannya tentang bangsanya, Ba Bëhir berhasil mendapat nama sebagai orang Arab yang cakap dan terpercaya di berbagai kalangan orang Eropa. Ia berhasil memperoleh pangkat kepala bagi bangsa Arab di Betawi dan anggota bangsa Arab di Lembaga Yatim Piatu di kota ini pula. Dalam kedua kedudukannya itu ketidaksetiaannya beberapa kali terbukti dengan jelas kepada saya.

Karena itu pula akan sangat pantas direkomendasikan agar ia diberhentikan sebagai kepala penduduk Arab, andaikan tidak begitu sulit, dan dalam kualitasnya tersebut digantikan dengan orang yang benar-benar lebih baik. Sebab musabab gejala tersebut terakhir ini bukan terletak pada tidak adanya orang yang cakap, melainkan pada kurang bersedianya orang untuk menerima tugas itu.

Pada tahun-tahun yang lalu jelaslah bahwa jabatan kepala bagi penduduk Arab sangat dicari oleh kalangan orang yang terkemuka dan kaya dari bangsa ini. Mereka bukan menganggapnya sebagai sumber pencarian, melainkan sebagai kerugian keuangan. Tetapi sementara itu mereka menginginkan kedudukan terpandang yang dinikmati oleh "kapten" atau "mayor" pada Pemerintah Pusat. Belum lama berselang ini Mayor Sayid Aidid, yang oleh Pemerintah Pusat dianugerahi gelar Pangeran, dan telah membelanjakan pendapatan dari jabatannya yang kecil itu untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dari jabatannya, banyak bersama di antara orang sebangsanya dan pada umumnya. Di antara mereka dan orang Eropa ia dihormati sekali. Pada akhir hayatnya orang sudah berpendapat bahwa kepala penduduk Arab terlalu banyak mulai dianggap oleh Pemerintah Daerah sebagai seorang "opas polisi". Ia harus selalu siap tampil di kantor untuk keperluan yang paling remeh. Dan di situ ia tidak selalu diperlakukan dengan hormat, sehingga hasrat akan pangkat tersebut berkurang. Sekarang hasrat itu sudah merosot sampai minimum, dan hanya ditemukan oknum-oknum seperti Ba Bëhir yang dalam tindakan jabatannya selalu mengincar kepentingan materielnya sendiri. Bantuannya untuk memberikan atau menandatangani surat jalan, pemberitahuan jabatannya tentang watak atau kekayaan orangorang sebangsanya, dalam satu kata, kesukaannya atau ketidaksukaannya yang mendapat nilai karena kepercayaan yang dinikmatinya dapat dibeli. Yang menderita adalah mereka yang menjadi saingannya dalam perdagangan, atau mereka yang tidak memenuhi hasratnya dengan sepantasnya. Saya hanya menunggu kesempatan sampai ada fakta konkret dan tidak dapat dibantah yang untuk membuktikan ketidakandalan orang tersebut, dan untuk mohon perhatian Pemerintah Pusat tentang hal ini. Pertama-tama dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi oleh pihak Lembaga Yatim Piatu.

Ada catatan lain yang menjadi bahan bagi tulisan saya yaitu, karena adanya pemberitahuan dari beberapa orang Arab mengenai cara pengaturan pembagian dan pengelolaan harta peninggalan mereka. Ini terjadi jika harta tersebut atau orang-orang yang bersangkutan sebagian berada di sini dan sebagian lagi di Hadramaut. Dalam hal-hal seperti itu pihak Lembaga Yatim Piatu tentu saja sering memerlukan keterangan langsung tentang hal-hal yang hanya dapat diamati di Hadramaut. Memang, di negeri ini penguasa resmi yang harus mengamati dan memberi pernyataan tentang urusan seperti itu, adalah kadi setempat. Jika diminta oleh pihak yang berkepentingan, tokoh ini selalu bersedia memberikan informasi seperti itu, yang disahkan oleh meterai jabatannya.

Sebenarnya, menurut syariat Mohammadan yang murni, pernyataan tertulis seperti itu baru memperoleh bukti yang kuat, misalnya dalam hal kebenarannya ditentang dan diragukan, asal ada dua saksi yang dapat memperkuatnya. Tetapi untuk sementara penentangan dan pernyataan keraguan demikian termasuk langka. Dan sebagai berita resmi syariat Mohammadan pun menganggap pemberitahuan tertulis cukup. Kedua, orang Mohammadan menganggap sebagai wajar dan sah, jika pengadilan atau badan lain (seperti Lembaga Yatim Piatu) yang bukan-Mohammadan meyakinkan diri dengan cara khas tentang keandalan satu berita.

Menurut pemberita-pemberita saya, beberapa kali terjadi bahwa pihak Lembaga Yatim Piatu di Betawi memberikan pengesahan atas dokumendokumen kadi Hadramaut seperti itu berdasar kepada legalisasi dan tanda tangan atau meterai jabatan dari Konsul Jenderal Turki di Betawi.

Menurut pemahaman saya, dalam hal apa pun pendapat tersebut tidak dapat dipertahankan. Sultan Turki boleh saja dianggap oleh beberapa orang Hadramaut sebagai yang berdaulat di negerinya menurut namanya saja. Namun kekuasaan ada di sana; bahwa tidak ada seorang pun petugas Turki yang ditemukan di negeri itu; dan bahwa di negeri ini dan di mana pun orang Hadramaut tidak pernah tidak diperlakukan sebagai orang Turki.

Malahan pernah saya kira, Konsul Jenderal Turki yang pertama di Betawi, Galib Bey, diingatkan bahwa campur tangan resmi dengan kepentingan orang Hadramaut sama sekali dianggap bukan urusannya.

Maka Konsul Jenderal Turki tidak mempunyai satu sarana pun untuk menilai keaslian meterai atau tanda tangan tersebut, yang oleh pihak Lembaga Yatim Piatu tidak dapat digunakannya sendiri. Jelasnya, lembaga itu minta tolong kepada seseorang atau beberapa orang Arab kepercayaannya untuk mendapatkan informasi.

Sebaliknya yang paling mengganggu bagi orang Arab yang bersangkutan ialah, bahwa konsul itu, yang bantuannya sudah telanjur dianggap mutlak oleh Lembaga Yatim Piatu itu, menuntut imbalan yang sangat tinggi untuk hal tersebut. Juga bahwa dengan demikian, misalnya hanya seharga beberapa ratus gulden, 40-50 gulden ongkos legalisasi harus dikorbankan.

Akhirnya, masih mereka tambahkan pula, bahwa legalisasi dokumendokumen yang dituntut oleh Lembaga Yatim Piatu di Betawi termaksud, tidak dianggap sah oleh Lembaga Yatim Piatu di Surabaya.

Barangkali dari pihak Pemerintah Pusat akan dapat ditetapkan satu garis kebijakan bagi semua Lembaga Yatim Piatu yang dalam hal ini harus dianut. Dan hendaknya garis kebijakan itu dapat diatur sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar harta peninggalan penduduk Arab tanpa ongkos yang melebihi batas dapat dibagikan di antara yang berhak.

Mudah saja untuk memperoleh kepastian yang diinginkan mengenai keaslian dokumen-dokumen yang dibubuhi tanda tangan atau meterai pejabatpejabat kehakiman di Hadramaut. Asal terjadi di tempat permukiman sejumlah orang Arab. Namun karena saya tidak tahu, apakah mungkin ada ketetapan hukum yang mewajibkan bentuk bukti kepastian itu secara perintah, maka saya tidak memberikan nasihat yang lebih terinci. Saya membatasi diri dengan mohon perhatian Pemerintah Pusat atas persoalan ini.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Berdasarkan surat kiriman rahasia dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 1 Desember 1893, no. 3090, dengan hormat saya merasa wajib sekali lagi mohon perhatian Yang Mulia, terhadap kekesalan-kekesalan terpenting yang saya ajukan dalam surat kiriman rahasia tertanggal 12 Juli yang lalu tentang kapten penduduk Arab di Betawi, Syekh Muhammad bin Hasan Ba Bëhir, sebagai anggota sementara Lembaga Yatim Piatu di sana.

Memang dapat dipahami dan dijelaskan, bahwa dari penelitian yang sengaja diadakan, baik oleh Pemerintah Daerah di Betawi maupun oleh sesama anggotanya di Lembaga Yatim Piatu, tidak ditemukan adanya penyelewengan-penyelewengan perbuatan orang Arab dimaksud sebagai kapten bangsanya dan sebagai anggota Lembaga Yatim Piatu. Akan tetapi kekesalan pokok saya, yang menurut pendapat saya yang rendah hati menjadikan orang tersebut benar-benar tidak cakap untuk pangkatnya sebagai anggota Lembaga Yatim Piatu, ada di luar lingkup penyelidikan serupa itu, dan terbukti dari dokumen-dokumen tersebut.

Menurut surat keputusan Lembaga Yatim Piatu yang saya kutip dalam surat kiriman rahasia saya, jelas Ba Bëhir dalam laporannya kepada badan tersebut tertanggal 12 Juni 1891, No. 132, telah menyatakan bahwa menurut Quran, putra sulung yang telah akil balig dari orang yang meninggal terpanggil untuk memenuhi perwalian yang kosong.

Sebenarnya karena: 1) masalah tersebut sama sekali tidak terdapat dalam Quran; 2) dalam kitab-kitab hukum yang sahih di antara orang Mohammadan diajarkan dengan tegas, bahwa anak orang yang sudah meninggal tidak pernah qua talis (sebagaimana adanya) harus bertindak sebagai wali. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang baru mulai mempelajari hukum Mohammadan sekali pun. Maka, dari laporan yang disampaikan oleh Ba Bëhir, terbukti bahwa ia:

Karena tidak cakap, mengenai dasar-dasar urusan yang harus ia terangkan kepada Lembaga Yatim Piatu, untuk menjadi anggota Badan tersebut;

Atau karena tidak setia, dengan merugikan pihak-pihak yang berhak dengan sengaja memberikan nasihat-nasihat yang palsu, maka ia sama sekali tidak pantas untuk pangkat tersebut;

Dua kemungkinan itu tidak dapat dihilangkan dalam penelitian, sedangkan pelestarian pangkat orang seperti itu, dapat menimbulkan berbagai akibat buruk, yang seolah-olah wajar di kalangan-kalangan penduduk Arab yang pribumi terhadap maksud dan tujuan Pemerintah Pusat. Maka sekali lagi saya rasa saya harus menyampaikan nasihat agar Ba Bëhir sekurang-kurangnya dibebaskan dari pangkatnya sebagai anggota sementara Lembaga Yatim Piatu.

13

Betawi, 21 Januari 1895

Kepada Sekretariat Umum

Pada umumnya saya rasa tidak perlu menambah jumlah sumpah yang sudah terlalu banyak yang harus diucapkan oleh orang pribumi dan orang Timur Asing. Dan dalam hal yang khusus ini, saya tidak mengharapkan, bahwa dengan pemaksaan sumpah jabatan bagi para penduduk Arab dan orang Timur Asing lainnya akan berakibat menguntungkan bagi pelaksanaan jabatan secara benar.

Agama Islam menganggap pengangkatan jabatan sebagai kontrak antara kepala negara atau wakilnya yang mengangkatnya dan petugas yang diangkat untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Agama Islam juga tidak mengenai penguatan kontrak tersebut dengan ucapan sumpah. Kalau seorang pejabat kurang memenuhi tugas-tugas wajib yang dibebankan kepadanya, maka ia akan dihukum atau dipecat. Penerimaan pengangkatan itu adalah satu-satunya bentuk yang digunakan untuk menerima kewajiban tersebut.

Memang, ada kemerosotan nilai sumpah yang, tak dapat dipungkiri, karena akibat berlipatgandanya kesempatan untuk mengangkat sumpah itu. Namun terlepas dari itu, di sini harus diingat, bahwa karena sebab-musabab sejarah yang sangat dapat dipahami, dalam hal ini agama Islam telah membuka banyak jalan bagi para penganutnya untuk mengucapkan sumpah, yaitu dengan reserve mental yang membuat mereka bangga akan diri sendiri, atau membuat mereka melanggar sumpah itu tanpa ada akibat buruk yang ditakuti.

Kepala penduduk Arab, yang dengan Lembaran Negara 1892 no. 81 diwajibkan atau dimungkinkan mengucapkan sumpah semacam itu, agaknya akan bersumpah dalam alinea kedua formulir tersebut bahwa ia akan meninggalkan sesuatu. Padahal oleh hampir semua kepala penduduk Arab hal semacam itu dilakukan setiap hari, bahkan merupakan suatu daya tarik paling penting bagi orang yang tidak terlalu berada, dalam rangka jabatannya. Seorang Arab yang memerlukan perantaraan kepalanya mengenai sesuatu hal, tahu benar bahwa, demi kepentingannya, diperlukan hadiah atau sekurangkurangnya janji untuk menggerakkan pena atau kakinya. Dan andaikan dia tidak tahu, maka tentang itu akan segera diajarkan kepadanya. Karena tanpa adanya "kunci perak" dia akan menunggu dengan sia-sia untuk terpenuhinya itu. Andaikan kebiasaan ini —yang sesekali memang dikecualikan bagi satu dua orang Arab yang kaya— tidak diketahui secara umum, maka sangat pantaslah hal itu dibuat agar diketahui.

Setiap kunjungan resmi kepada para kepala tersebut akan menimbulkan ongkos "antri", sekaligus mereka tahu bahwa barang siapa yang menghargai pemungutan pajak yang ringan, sebaiknya hidup bersikap bersahabat dengan kepalanya. Persahabatan ini paling baik dipelihara dengan hadiahhadiah kecil.

Andaikan para kepala yang baru diangkat disumpah bahwa mereka akan meninggalkan segala praktek semacam itu, sedangkan mereka tidak diberi imbalan tetap untuk mengganti semua kemudahan itu, maka akan timbul kesan bahwa si pengamoil sumpah mereka sangat pandir atau tidak menghargai sumpah tersebut. Asalkan sumpah itu diucapkan sebagai formalitas.

Sementara itu, harus diakui bahwa tidak selayaknya jika kepada beberapa kepala penduduk Timur Asing sumpah jabatan diwajibkan, sedangkan beberapa kepala lain dibebaskan dari itu. Bila sekali sudah dianggap bahwa sumpah seperti itu perlu untuk opsir-opsir Cina, karena bagi mereka praktek pemenuhan jabatan tidak merupakan pertentangan yang setajam itu dengan alinea kedua dalam sumpah jabatan, seperti terjadi pada rekan-rekan mereka bangsa Arab, maka para kepala penduduk Arab dan orang Timur Asing lainnya seharusnya dituntut juga untuk mengucapkan satu sumpah jabatan. Karena alinea-alinea lainnya dalam formulir yang telah ditetapkan dalam Lembaran Negara 1892 no. 81 dengan beberapa perubahan, sama cocoknya baik untuk orang Arab maupun untuk orang Timur Asing lainnya, dan juga untuk orang Cina, maka sulitlah bagi orang Arab dan yang lainnya untuk menghilangkan alinea kedua. Sebab, dengan demikian orang akan mengerti seolah-olah para kepala orang Arab dan sebagainya boleh disuap seenaknya.

Dalam dugaan seperti disebutkan di atas, tidak ada jalan lain kecuali menerapkan juga formulir tersebut kepada mereka, meskipun ada keberatankeberatan yang sangat gawat yang ditimbulkan oleh alinea kedua terhadapnya. Dan dengan syarat seperti itu, saya dapat menyampaikan nasihat agar menerima usul Direktur Pemerintahan Dalam Negeri.

Betawi, 18 Juni 1895

Kepada Sekretaris Umum

Di Hadramaut, negeri Arab bagian selatan yang merupakan kampung halaman bagi kebanyakan orang Arab yang bermukim di sini, semua pelaksanaan kekuasaan umum sangat terbatas dan cacat. Malahan ada beberapa suku yang sama sekali mandiri. Namun, ada dua keluarga penguasa yang masing-masing telah memasukkan sebagian yang penting dari Hadramaut di bawah pengaruh mereka. Dan dalam persaingan yang terus-menerus antara satu dan yang lain mereka mencoba saling memperluas pengaruh. Sementara itu, anggota keluarga yang satu selalu hidup dalam perselisihan dan permusuhan, bahkan sering dalam peperangan dengan keluarga yang lain. Yang satu adalah keluarga al-Katfrï yang membanggakan diri sebagai penguasa tertua. Dari kekuasaan itu, mereka menimbulkan semacam keabsahan dalam pandangan banyak orang. Mereka paling banyak memberi kehormatan bagi keluarga sayid (keturunan Nabi) sehingga keluarga al-Katfrï jauh lebih disukai daripada saingannya. Anggota atau para anggota keluarga yang diberi kekuasaan ini disebut Sultan atau Daulah, yaitu pemerintah. Yang kedua adalah keluarga al-Qa'atï (dalam surat kiriman Residen Tegal nama ini ditulis al-Gaeti). Keluarga ini mula-mula adalah keluarga yang paling terpandang di dalam sukunya, yaitu suku Jafi', yang hanya menjalankan kekuasaan di beberapa tempat di luar daerah suku tersebut, seperti al-Qatan. Kelompok ini memperoleh kekayaan yang besar melalui perdagangan, terutama melalui riba di kerajaan India-Inggris Haidarabad. Raja Haidarabad ini memelihara tentara kecil yang terdiri atas serdadu dari Hadramaut. Beberapa kepala keluarga al-Qa'atï mengepalai angkatan tentara atau polisi tersebut dengan gelar Jama'dar, yang secara bebas diterjemahkan dengan Kolonel.

Bagaimanapun, di Haidarabad pangkat semacam itu dijalankan juga oleh para anggota terpandang dari keluarga al-Katfrï. Maka tampak pertunjukan yang ganjil, yaitu bahwa para kepala dari dua keluarga yang di Hadramaut terpisah karena perselisihan darah yang tidak dapat didamaikan, di wilayah India malah hidup bersama secara bersahabat.

Harta yang diperoleh oleh warga al-Qa'atï di Haidarabad sebagian dibelanjakan untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di tanah air mereka. Mereka membeli budak yang berguna bagi mereka sebagai serdadu dan kakitangan. Mereka menggaji prajurit-prajurit yang dikerahkan dari orang-orang sebangsa mereka lebih tinggi daripada warga al-Katfrï, dan dengan bantuan kekuasaan tersebut, mereka berhasil memaksa beberapa suku yang mandiri untuk mengakui kekuasaan mereka. Suku-suku lainnya mereka perintahkan membelot dari keluarga al-Katfrï.

Tidak sedikit kekuasaan politik diperkuat setelah mereka dapat merebut pelabuhan-pelabuhan terpenting, yaitu Syihr dan Makalla, dari keluarga Barak yang sudah sejak zaman purba berkuasa di sana. Sementara itu, mereka menggunakan perselisihan yang lebih kurang tiga puluh tahun yang lalu berkecamuk di tanah air mereka.

Kepala mereka biasanya secara singkat disebut al-Qa'atï, dan juga alJama'dar. Para pengikutnya yang dapat dipisahkan berasal dari suku Jafi' yang disebut juga al-'Askar, yaitu tentara. Suku al-Jafi' berlaku di Hadramaut sebagai yang paling kurang beragama dan paling tuna susila. Di saming suku ini dan sekutu-sekutu wajarnya, kekuasaan keluarga al-Qa'atï dalam kesimpulan terakhir berdasarkan uang yang diperoleh di India. Orang

Hadramaut, bagaimanapun, banyak mencela suku al-Jafï', menyebut suku al1645

Qa'atï tidak beragama, dan mempersalahkan bahwa lebih dari setahun yang lalu membuka sebagian negeri Hadramaut untuk rombongan musafir berbangsa Inggris. Padahal suku al-Katfrï melarang rombongan tersebut bepergian di wilayahnya.

Meskipun keluarga al-Qa'atï telah berhasil mengaktifkan kekuasaan politik dan keuangan di Hadramaut yang diperolehnya dalam setengah abad terakhir, namun pada pokoknya bukan keuntungan-keuntungan itulah yang membuat keluarga ini memperluas kekuasaannya. Karena telah menjadi kaya di India, di tanah air sendiri mereka tidak mau kalah dengan siapa pun.

Kepala keluarga yang sekarang ialah orang yang disebut dalam surat kiriman Residen Tegal, Awadh bin Umar al-Qa'atï itu. Orang ini biasanya bermukim di Haidarabad. Di pelabuhan-pelabuhan, dan di tempat-tempat terpenting di pedalaman Hadramaut yang diperkuat dan takluk kepada kekuasaannya ia mempunyai kuasa usaha yang memerintah atas namanya. Biasanya kerabat-kerabat terdekatnya memangku jabatan-jabatan tersebut. Seluruh kepentingan keuangannya ada di Haidarabad; kekuasaan politiknya, yang bersifat keduniaan semata-mata itu, terbatas pada tanah airnya belaka. Tidak ada persoalan mengenai pengaruh warga al-Qa'atï di Jawa, bahkan tidak ada di antara orang Arab yang bermukim di sini. Dan karena orang-orang semacam itu biasanya tidak bepergian untuk mencari kesenangannya, maka berita seolah-olah ia akan pergi ke Singapura atau kemari, tidak masuk akal. Namun, andaikan ia mempunyai rencana ganjil yang demikian, maka hal ini akan bebas dari segala arti politik.

Syekh Salah (bukan Saleh) bin Umbarak al-Qa'atï adalah kerabat kepala keluarga yang dahulu berkuasa di tempat al-Haurah yang tidak begitu penting artinya, tetapi menimbulkan ketidakpuasan petugasnya sehingga ia dipecat. Karena pemecatan ini, ia tidak berpenghasilan lagi, maka ia, seperti banyak orang sebangsanya, merantau ke Jawa dan sudah cukup lama bermukim di Betawi. Di situ ia, seperti kebanyakan penduduk Pekojan, menjalankan perdagangan. Ia tidak pernah mempunyai kedudukan yang penting. Di negeri ini, di antara orang Arab dan orang pribumi, ia adalah pribadi yang sangat tak diketahui.

Syekh Abdul Hamfd bin Saleh bin Ali Jabir, orang Arab ketiga yang dicatat oleh Residen Tegal, tidak mempunyai hubungan dengan keluarga alQa'atï kecuali bahwa ia termasuk suku mereka, yaitu suku Jafi'. Dahulu ia berdagang di Betawi, tetapi sudah sejak lama dengan membawa uang tabungannya pulang kembali ke tanah airnya. Andaikan warga al-Qa'atï yang terkemuka menugaskan sesuatu kepadanya, maka tugas seperti itu tidak ada sangkut-pautnya dengan Pulau Jawa. Tetapi orang tersebut belum pernah menjadi kaki tangan kepala itu.

Dengan demikian, seluruh berita yang disampaikan kepada Residen Tegal merupakan penggelapan kotor yang maksudnya sulit ditelusuri.

Kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal

Guna menjelaskan maksud karangan Saifuddïh al-Yamani" (dari Yaman) saya lampirkan terjemahan selengkapnya karangan tersebut. Pandangan-pandangan Duta Sri Baginda di Konstantinopel mengenai karangan itu memerlukan pembetulan berganda, yaitu bahwa karangan itu bukan "diberi tanggal di Yaman" seperti juga kiriman Duta bukan berasal dari Piershil 1 . Lagi pula andaikan karangan tersebut tertanda dari Yaman, hal ini sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan bahwa pengarang adalah syekh haji. Sebab para syekh haji tidak tinggal di Yaman melainkan di Hijaz.

Saifuddfn dari Yaman membutuhkan tanggal karangnnya dari Singapura dan seorang Arab sering menyebut dirinya menurut negeri kelahiran nenek moyangnya. Sebaliknya nama Saifuddïn al-Yamanï merupakan nama samaran. Di belakang nama itu biasanya bersembunyi orang Arab (menurut informasi saya, ia seorang sayid dari Hadramaut yang kini bermukim di Singapura). Di Hindia Belanda ia mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan, dan karena itu ia membalas dendam dengan berkalikali meminta perhatian orang-orang seimannya tentang apa yang disebutnya sebagai kecemaran orang Belanda di Jawa dan sekitarnya.

Di bawah judul tersebut terakhir dan dengan nama samaran yang sama ia menulis dalam harian al-Mu 'ayyad nomor-nomor 25 dan 26 Maret serta 20 Mei 1896 yang terbit di Kairo. Karangan-karangan itu menggambarkan pemerintahan di Hindia Belanda sebagai berdasarkan pemerasan terhadap penduduk yang tidak ada batasnya, panghancuran Islam, pengayaan negara dan para pejabatnya. Ia terlebih-lebih minta perhatian tentang gangguan-gangguan yang dikatakannya menimpa orang Timur Asing, terutama orang Arab.

Dalam harian itu juga (nomor 28, 29 dan 30 April 1896) ia menulis karangan tentang "keadaan orang Mohammadan di Sumatra". Di dalamnya ia antara lain secara panjang lebar memperbincangkan tentang Perang Aceh, hubungan lama antara kerajaan Aceh dan kerajaan Turki, ketidakadilan orang Belanda di Aceh, dan betapa mudahnya orang Aceh mencapai tujuannya adalah karena mereka mendapat sedikit bantuan, dan sebagainya. Perjalanan yang bertanda tangan di bawah ini ke Aceh pun dibicarakan di dalam karangan-karangan tersebut dan dikatakan bahwa sebagai akibatnya orang Aceh dijadikan sasaran berbagai macam penindasan baru.

Namun saya rasa dalam dua macam hal, kiranya keberatan-keberatan mereka itu dapat dibantu.

Baik di negeri ini maupun di Malaya dan Singapura , harian alMu'ayyad dan Samarat al-Funün cukup banyak dibaca oleh kalangan orang Arab. Ada di antara mereka yang menyangka, bahwa karena karangankarangan seperti yang dimaksud tadi Pemerintah Turki akhirnya akan dibangunkan, dan akan menuntut perlakuan bagi warga negaranya yang lebih kurang sederajat dengan orang Eropa.

Memang, dalam karangan-karangan tersebut, sering dimintakan perhatian terhadap kurangnya kegiatan para Konsul Turki di Betawi demi kepentingan orang-orang seiman mereka, termasuk orang Arab.

Dalam harian al-Mu'ayyad tertanggal 12 Februari 1896, oleh seseorang yang bernama samaran "Arab", Sayid Usman yang terkenal itu dicela. Sebabnya ialah karena dalam sebuah brosur yang ditujukan kepada beberapa orang Arab yang pura-pura bangkrut ia berbicara dengan keras. Di samping itu, ia pun kadang-kadang memberi penilaian baik kepada pemerintah Hindia Belanda.

Lebih keras lagi Sayid Usman dikecam dalam karangan yang berjudul "dari wartawan kita di Betawi". Ini dimuat dalam harian yang terbit secara setengah resmi di Konstantinopel, Al-Ma'lümat, tertanggal 9 Maret 1898. Dikatakannya, Konsul Turki yang baru, Kiamil Bey, hendak bergiat untuk kepentingan orang Mohammadan di negeri ini, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum ulama. Tetapi, katanya, Sayid Usman cepatcepat memberitahukan Gubernur Jenderal tantang hal itu, dan dengan cara demikian menggagalkan rencana tersebut.

Pengarang kedua karangan tersebut terakhir, atau sekurang-kurangnya orang yang mengilhaminya, rupanya ulama Arab, Sayid Husain al-Attas, yang tidak dapat dipercaya dan tinggal di sini itu.

Pada umumnya dapat dikatakan, behwa orang Arab di negeri ini selalu mengeluh tentang penerapan ketetapan-ketetapan mengenai pemasukan dan perjalanan orang Timur Asing di Hindia Belanda. Mereka menganggap hal itu sebagai pembatasan atas kebebasan mereka; bahkan jika diterapkan dengan lebih lunak pun dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak adil.

Hal ini tentu saja tidak menghilangkan kenyataan, selama Pemerintah Pusat bertolak dari asas bahwa penduduk pribumi harus dilindungi oleh tindakan-tindakan represif terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin merugikan, suatu bentuk pembatasan kebebasan terhadap lalu lintas orang Arab di sini akan tetap diperlukan.

Tidak ada keberatan sama sekali untuk membatasi pemasukan orangorang Arab yang hendak tinggal beberapa lama atau menetap di Hindia Belanda jauh lebih daripada yang berlaku sekarang. Lebih-lebih karena sebagian dari orang-orang Arab yang merantau kemari adalah orang-orang dari Hadramaut yang miskin, dan dibesarkan dalam lingkungan di mana kesengsaraan dan kebodohan serta takhayul dan fanatisme merajalela. Mereka

hanya sedikit atau sama sekali tidak menyumbang bagi suburnya per1648 dagangan dan kerajinan. Sedangkan pengaruh akhlak mereka kepada penduduk pribumi, pada umumnya merugikan, meskipun ada kekecualian yang sangat baik yang bisa dikemukakan.

Namun, karena berdasar alsan sejarah dan politik tidak pantas menolak mereka sama sekali, kiranya dapat dianjurkan agar mereka, yang telah atau sedang diizinkan bermukim, diberikan lebih banyak kebebasan bergerak daripada yang berlaku sekarang. Misalnya dapat disebut beberapa di antara banyak contoh. Seorang Arab dari Betawi, yang untuk kepentingan dagang harus pergi ke Buitenzorg terkadang harus menunggu dua puluh empat jam untuk mendapat surat jalan yang dibutuhkannya untuk pindah tempat, yang dalam perjalanan kereta api berjarak sejauh satu jam. Sementara itu surat jalan ke kota-kota pelabuhan lain, pada tiap awal tahun hanya diberikan kalau yang bersangkutan sudah membayar pajak untuk selama setahun penuh. Juga kampung-kampung yang disediakan bagi orang Arab di Betawi sebagai tempat tinggal, termasuk bagian yang paling tidak sehat dalam kota, dan hanya satu dua orang di antara mereka berhasil mendapat izin untuk bermukim di luar kawasan itu.

Ketetapan-ketetapan seperti itu, justru karena kekerasannya yang berlebih-lebihan, menimbulkan banyak usaha untuk mengelak atau pura-pura tidak mengenai. Tetapi cara-cara pelunakannya yang tidak sah sebaliknya tentu tidak menentu dayagunanya dan hanya menguntungkan beberapa orang. Hal-hal tersebut semakin membuat lebih kesal lagi bagi orang-orang yang kurang beruntung oleh karena ketidakadilannya itu.

Selanjutnya dalam penerapan, ketetapan yang demikian itu pun terlalu banyak bergantung kepada kesewenang-wenangan pejabat pemerintah dan polisi setempat. Di antara para residen dan asisten residen, karena sangat antipati terhadap ras Arab, ada yang menyalahgunakan peraturan-peraturan itu, di mana mungkin untuk mempersulit kehidupan mereka di negeri ini. Sebaliknya, ada pejabat lain tidak banyak memberikan perhatian kepada mereka, malah di dalam batas-batas hukum memberikan kebebasan sebesarbesarnya kepada mereka. Dengan banyaknya pergantian para kepala Pemerintahan Daerah, yang semua itu menimbulkan ketidaktentuan, kadangkadang mengakibatkan kekesalan yang dapat dipahami.

Ada pula kebiasaan-kebiasaan aneh yang tidak dapat saya temukan dasar hukumnya. Misalnya, Pemerintah Daerah di Betawi yang tidak memberikan surat jalan kepada orang Arab untuk pergi ke Priangan, kecuali kalau Residen Priangan tersebut minta agar surat itu diberikan. Kiranya hal ini sangat irasional. Sebab jelas sulit bagi Residen Priangan menilai orang-orang Arab yang bersangkutan, daripada kepala pemerintahan di mana mereka bermukim. Orang-orang Arab yang tinggal di Bandung, walaupun dilengkapi dengan surat jalan, hanya boleh mengunjungi ibu kota distrik dan bukannya desa, meskipun kepentingan mereka sangat memerlukan hal itu.

Jika dipandang bahwa bagi orang Arab yang ingin pindah tempat, seperti dari Betawi ke Buitenzorg, atau bahkan ke Meester Cornelis pun perlu diberi surat jalan, dan bila ia pun memerlukan tanda tangan untuk surat itu, untuk tinggal dua puluh jam di tempat tujuan, haruslah diberi kesempatan sehari penuh baginya untuk memungkinkan mendapat tanda tangan itu. Dan hal ini seharusnya dilaksanakan dengan cepat. Namun, hal ini justru tidak demikian. Tanda tangan hanya diberikan dalam jam kerja, itu pun sering terjadi dengan sangat bertele-tele dan sangat lambat, sehingga akibatnya banyak menghilangkan waktu yang tidak perlu.

Pemeriksaan surat-surat jalan orang Arab yang datang dilakukan oleh petugas-petugas polisi rendahan, yang sering menunjukkan sedikit sekali keluwesan. Mereka justru menimbulkan kesan kepada orang Arab itu seolaholah ingin memberikan sebanyak-banyaknya hambatan belaka.

Orang Arab yang hendak berangkat, tidak diperbolehkan naik kapal sebelum surat jalan diperiksa. Sering mereka terpaksa berdiri sejam atau lebih menunggu dengan barang-barang, berjemur dibawah sinar matahari terik di Tanjung Priuk, sebelum petugas polisi yang bersangkutan mempunyai waktu untuk melakukan pemeriksaan. Baru sesudah itu, terkadang pada saat-saat terakhir sebelum berangkat, mereka mendapat kesempatan untuk memilih tempat yang cocok di kapal.

Dengan demikian hambatan-hambatan yang dianggap perlu, biasanya bukannya diperlunak, tetapi malah ditambah sampai melebihi keperluan.

Dengan mengikhtisarkan hal itu semua, saya rasa pembatasan terhadap orang-orang baru dari Arab dapat disertai dengan pelunakan dan pengurangan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai surat jalan. Orang Arab yang bermukim di sini harus melengkapi diri dengan surat jalan, baik untuk keperluan perjalanan dekat maupun jauh. Selanjutnya berdasar peraturan yang ada, sudah dapat dilakukan penyederhanaan yang diinginkan, dengan jalan secara tegas mewajibkan para pejabat pemerintah dan polisi agar berbuat apa pun yang dimungkinkan oleh kekuasaan mereka untuk menghilangkan sifatsifat paling buruk dari peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal ini. Maka, untuk mereka yang bersangkutan hendaknya dapat dikurangi pemborosan waktu yang timbul dari peraturan itu, sampai kepada hal-hal yang memang tidak dapat dihindari berlakunya. Terutama hendaknya disediakan waktu seluas mungkin untuk penyerahan atau penandatanganan surat-surat jalan.

Akhirnya, perlu diberitahukan, bahwa ulama Sayid al-Alawi alMasyhur, yang menurut karangn Saifuddïn, sesudah melalui berbagai pengalaman, berada di bawah pengawasan polisi di Gresik itu, menurut informasi saya ia, berkat bantuan kepala penduduk Arab di Gresik, telah mendapat izin untuk pergi ke Sumbawa dan barangkali juga ke pulau-pulau lain yang berdekatan. Dan katanya, ia memang sudah menggunakan izin itu.

Sayid tersebut saya kenal secara pribadi, dan saya menganggap bahwa dia orang yang pengaruhnya atas penduduk pribumi lebih menurut selera Saifuddïn daripada selera Pemerintah Pusat. Dengan demikian, saya menganggap kurang baik jika ia tampil di daerah-daerah yang sangat jauh itu. Di sana pengaruh kita masih terasa sangat tidak langsung saja.

Terjemahan sebuah karangan dari Samarat al-Funün tertanggal 10 Syakban 1315

Singapura, 21 Rajab 1315

[Setelah memberi beberapa catatan tentang kerusuhan yang timbul sebagai akibat diperketatnya ketetapan-ketetapan terhadap orang Cina di Singapura, penulis selanjutnya berkata:]

"Pemerintah Belanda telah memikirkan ketidakadilan baru yang belum terpikirkan oleh seorang pun, yaitu guna mencegah orang-orang Arab yang datang dari tanah airnya, dan negeri-negeri barat di sekitarnya, untuk masuk ke Jawa dan jajahan Belanda sekitarnya, kecuali jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Mereka yang hendak pergi ke sana harus mengajukan permohonan kepada Konsul Belanda di Singapura, yang lalu memerintahkan agar ia menulis surat kepada seseorang yang memahami keadaan di daerah yang hendak dituju, supaya orang tersebut terakhir itu memberikan modal dagang secukupnya kepada orang yang baru datang itu. Syarat ini dimaksud supaya orang yang baru datang itu membayar pajak kepada Pemerintah Pusat sebanyak tidak kurang dari satu pon setahun, dan sedapat mungkin jauh melebihi jumlah tersebut. Jika kepastian sudah diperoleh, maka musafir itu boleh berjalan terus, asal Kalau ia tidak dapat memuaskan semua petugas konsul, atau kalau ia tidak mendapat jaminan kepastian, maka ia pun sama sekali tidak mendapat jalan masuk ke daerah jajahan tersebut".

"Barang siapa yang bepergian ke sana tanpa izin lengkap, akan dipenjarakan dan kemudian dikembalikan seperti yang sudah terjadi pada banyak orang".

"Harga resmi surat izin seperti itu tidak kurang dari 1/2 pon, belum lagi ..}. Bila pemegang surat izin tiba di pelabuhan yang dituju, maka ia ditahan oleh polisi dan seolah-olah seorang penjahat dibawa kepada kepala penduduk Arab yang diangkat oleh pemerintah. Kepala ini menerimanya seolah-olah seperti darah dari orang-orang yang serba miskin, yang dengar berbagai-bagai jalan dapat diisapnya. Pemerintah Pusat menutup mata terhadap hal ini. Kecuali kalau orang tersebut tokoh yang sengaja berkorban untuk kepentingan orang sebangsanya, yang mau mengabdi kepada Pemerintiah Pusat secara gratis dan bahkan dengan mengeluarkan uang sendiri".

"Kepala ini lalu mengirim pendatang yang bersangkutan bersama salah seorang kepala tersebut kepada juru potret resmi, yang akan dipotret, dan potretnya lalu dikirim ke polisi." Setelah pemeriksaan seperlunya dan mencatat jaminan kepastian, ia mengajukan permohonan di atas kertas bermeterai untuk diizinkan tinggal di suatu tempat enam bulan lamanya dengan jaminan kepastian tersebut. Ini pun disertai dengan hal-hal lain lagi untuk memperkuat kejujurannya. Kalau keadaan menguntungkan baginya, sehingga izin diperoleh, maka ia harus membayar pajak. Kemudian ia mengajukan permohonan baru bermeterai dengan membayar ongkos seperti yang telah dinyatakan di atas. Ini mengandung arti tentang ditaatinya semua ketetapan yang telah dibuat oleh Pemerintah Belanda. Jawaban terhadap semuanya ini baru didapat sesudah sekurang-kurangnya setengah tahun, dan untuk itu sekali lagi menyangkut keperluan biaya dan pengeluaran. Sebelum jawaban yang dalam bahasa Belanda bernama rekest itu diterimanya, yang bersangkutan hanya boleh bepergian ke ibu kota-ibu kota keresidenan. Kemudian ia boleh mengunjungi berbagai tempat. Tetapi di kebanyakan daerah pegunungan dan desa umumnya, orang Arab sama sekali tidak boleh datang. Beberapa di antaranya hanya boleh dilalui saja, atau boleh beristirahat di sana selama enam jam".

"Pembatasan kebebasan ini telah diberlakukan atas permintaan seorang rohaniwan kepada pemerintah. Sebab, kata rohaniwan itu, satu-satunya hambatan terhadap pengkristenan orang Jawa timbul karena kehadiran orang Arab. Maka pengkristenan akan terwujud jika Pemerintah Pusat secara mutlak menolak orang Arab, sehingga jaminan kemauan baik dari orang pribumi akan dapat diperoleh".

"Lalu hendaknya diingat, bahwa kehadiran orang-orang Arab di kawasan ini sudah sangat lama terjadinya. Hal itu dapat disaksikan melalui nama-nama mereka yang bersama ayat Quran terpahat pada batu marmer di kuburan mereka, di kebanyakan daerah yang pernah saya datangi. Beberapa kuburan itu lebih kurang sudah 700 tahun tuanya, dan orang-orang Arab itu adalah syarif-syarif bani Husain dari keturunan bani Idris dari Maroko. Memang benar dalam karya geogarafi Maqrizï yang bernama al-Khitat terdapat bagian yang menyebut tentang beberapa orang syarif yang pergi ke pulau-pulau di samudra pada zaman tersebut. Jadi, barangkali mereka itulah orang-orang yang dikubur di sana.

"Syarif-syarif ini adalah ulama, dan mereka mengantarkan penduduk kawasan ini kepada agama Mohammadan yang mulia. Sementara itu, agama ini sudah mantap, kecuali di kalangan beberapa suku kecil di Pulau Bali dan beberapa daerah pegunungan di Sumatra dan Borneo, yang sampai sekarang tetap menyembah berhala".

"Andaikan orang-orang Arab itu tidak merantau ke sana, maka penduduk akan tetap masih dalam keadaan kebiadaban yang kasar".

"Keturunan orang Arab itu menjadi raja-raja di Jawa, sampai kelak Pemerintah Belanda beransur-angsur merampas kemerdekaan dan semua hak mereka".

"Orang-orang Arab yang kini ada di sana dan dilanda oleh kecemasan seperti telah diuraikan, termasuk penghuni Hadramaut, Yaman dan Hijaz. Adapun perjalanan mereka yang pertama ke kawasan ini terjadi sesudah tahun 1100 Hijriah. Dasar-dasar yang telah diletakkan di sini oleh para pendahulunya, yang sebagian sudah lapuk, mereka perbarui. Mereka memperoleh kekuasaan atas daerah dan pulau, yang sekarang diwarisi oleh keturunan mereka yang hidup dalam peningkatan yang pesat. Mereka semua adalah warga negara pemerintah [Turki] yang Agung; semoga Allah memperkuat dam melestarikannya. Jumlah mereka sekarang besar sekali, dan terdiri dari orang-orang yang berada, memiliki banyak tanah, dan menjalankan perniagaan yang penting. Kenyataan bahwa Yaman dan Hijaz termasuk daerah Pemerintah Agung tidak perlu diterangkan lagi. Tentang ini, serta bagaimana Hadramaut termasuk kawasan dan pemerintahan Pemerintah Agung, insya Allah, akan saya tulis dalam bahasan tersendiri, dan akan saya kirimkan kepada Anda. Di situ akan saya bahas tentang geografi Hadramaut, dan sedikit tentang sejarah negeri itu, dan sebagainya. Sebab banyak hal-hal yang pantas diketahui tentang negeri itu, tetapi justru tetap tidak diketahui dan tidak diperhatikan".

"Pemerintah Belanda bertindak menurut nasihat rohaniwan tersebut di atas, mengusir semua orang Arab dari daerah pegunungan dan desa-desa itu, serta melarang sama sekali mereka masuk ke sana. Hanya dikecualikan bagi beberapa orang yang singgah di sana dalam perjalanan. Ini berlaku, meskipun adanya orang Arab di sana tidak pernah menimbulkan kerusuhan atau ketidakadilan baik bagi pemerintah maupun bagi penduduk. Tetapi kebencian agama sudah telanjur menyebabkan orang-orang Arab itu mencari mati dalam perjuangan untuk membela tanah air mereka.

Sekarang Pemerintah Belanda mulai lagi dengan sesuatu yang baru, yaitu mencegah masuknya semua orang yang agak ternama dalam ilmu, yaitu ilmu tauhid Mohammadan ke kawasannya.

Misalnya, datangnya seorang Hadramaut yang termasyhur di bidang ilmu hukum, bernama Sayid al-Alawi bin Abdurahman al-Masyhur dalam bulan Safar 1315 (Juni 1897) ke Singapura, dan tinggal di sana beberapa waktu. Terkadang ia mengajar dan memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Memang, dahulu ia pernah tinggal di daerah jajahan Belanda, dengan memenuhi semua syarat yang telah ditentukan untuk bermukim di sana. Lalu timbul keinginan padanya untuk pergi ke ibu kota Jawa, Betawi, dan minta surat perjalanan kepada Konsul Belanda di Singapura. Permintaan itu dikabulkan.

Sayid tersebut, guna memenuhi kepentingannya, masih tinggal di sana beberapa hari. Tetapi Pemerintah Belanda segera menulis surat kepada konsul, dan menegurnya, karena ia telah memberikan surat jalan kepada orang yang terkenal sebagai ulama, dan memerintahkannya agar mencabut surat itu. Konsul lalu memanggilnya sambil mengatakan: "Dalam surat jalan yang saya berikan kepada Anda, terdapat kesalahan. Karena itu harap dikembalikan kepada saya supaya kesalahan itu bisa diperbaiki". Surat jalan itu dikembalikannya, lalu dikoyak-koyak oleh konsul dengan minta maaf dan mengatakan bahwa hal itu diperintahkan oleh atasan kepadanya.

Ketika itu, sayid mengabarkan seluruh kejadian tersebut dengan surat kepada kenalannya di Betawi, antara lain kepala penduduk Arab. Sebab kepala tersebut termasuk orang yang senang berkorban demi kemanusiaan. Ia memberi perantaraan menurut kekuasaannya, menawarkan jaminan kepastian, dan memberi tahu pemerintah bahwa sayid tersebut adalah seorang pendukung ketertiban dan bukan kerusuhan. Tetapi usaha itu tidak berhasil. Namun akhirnya dengan bantuan seseorang yang mempunyai sangkut-paut dengan urusan politik sayid itu diperkenankan datang ke Betawi tanpa surat jalan. Kepala penduduk Arab menjemputnya dari kapal, dan memberikan jaminan yang lebih diperkuat lagi baginya, serta menempatkannya di bawah pengawasan khusus. Banyak orang pribumi dan Arab mendesak kepada pemerintah, agar memberi kebebasan kepada sayid tersebut melakukan perjalanan ke desa-desa, untuk mengunjungi teman-temannya, dan mengajar di mesjid-mesjid. Tetapi pemerintah sama sekali tidak membolehkan, dan sampai hari ini pun sayid tersebut berada di bawah pengawasan khusus di Gresik, dekat Surabaya. Padahal ia tidak mempunyai dosa lain, kecuali bahwa ia seorang ulama Islam".

"Ada lagu baru lagi yang dikarang oleh Pemerintah Belanda terhadap kita, yaitu ketetapan yang diperketat mengenai kepindahan orang-orang Arab yang tinggal di Surabaya. Jika ada di antara mereka yang ingin pergi ke dermaga kapal untuk menjemput atau menghaturkan teman atau sanak mereka, maka kecuali dengan membayar sejumlah uang tertentu ia pun harus melengkapi dirinya dengan sebuah bilyet dengan foto sendiri dan hal-hal lain semacam itu".

"Semua ini terjadi di bawah mata dan telinga para konsul negaranegara yang menjadi penyangga-penyangga kebebasan. Ah! Hendaknya salah seorang di antara mereka ada yang mau juga melihat salah satu di antara halhal tersebut dengan pandangan yang tak menyukainnya, ini agar menjadi bukti bagi semua aduan kita yang panjang lebar itu. Padahal, kita lihat benua Eropa menjadi gusar sekali, seketika salah seorang rohaniwannya di salah satu daerah dihina. Penghinaan itu dianggap sebagai alasan untuk merusak negeri yang bersangkutan, seperti yang sudah dilihat. Sebaliknya mungkin ini adalah penerapan ungkapan: "Apa yang dibolehkan bagi kami para kadi, belum diperkenankan bagi orang lain (quod licet Jovi non licet bovi)".

"Ada hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Belanda yang lebih ganjil lagi selain yang tersebut di atas. Seorang saudagar Mohammadan datang dari Cina ke Surabaya. Ketika barang-barang jualannya habis, kepala penduduk Cina memberitahukan kepada pemerintah bahwa ia dan orangorang Cina sebangsanya di Surabaya malu, karena orang-orang Cina Mohammadan itu pergi ke mesjid-mesjid untuk beribadah bersama dengan kaum muslimin lainnya. Segera pemerintah bergegas mengusir orang yang malang itu dari Surabaya, dan menetapkan bahwa ia tidak boleh lagi mengunjungi Jawa dan sekitarnya. Ia berangkat dengan ketakutan, kehilangan hartanya dan kekecewaan dalam harapannya. Padahal, satu-satunya dosanya hanyalah bahwa dia seorang muslim . Terheran-heranlah, wahai manusia yang berakal sehat!

Supaya hal seperti itu tidak berdiri sendiri, pemerintah menyusulkan tindakan lain lagi: Seorang Cina lain telah masuk agama Mohammadan yang mulia itu dan mencukur kepalanya. Segera Pemerintah Belanda menyuruh memenjarakannya, dengan menyatakan bahwa tidak diperkenankan mencukur kucir yang di kepalanya. Sebab kucir itu membawa pajaknya sendiri, sehingga orang yang menghilangkannya berarti menipu pemerintah dan pantas dihukum, dan sebagainya.

Aduhai, semoga benua Eropa memperlihatkan sekadar keadilan dan kemanusiaannya kepada kita, dengan bersedia campur tangan terhadap keadaan-keadaan yang tak bertara ini. Semoga benua Eropa dengan perbuatan-perbuatan nyata mau mengingkari terhadap orang-orang yang berseru, agar benua Eropa membalas dendam dan bertindak hendak menindas orang-orang yang menganut agama lain. Seolah-olah saya mendengar kutipan syair ini:

"Engkau didengarkan, jika engkau memanggil orang yang hidup, tetapi orang yang engkau panggil tidak hidup".

Jadi benar orang Mohammadan tidak bisa dicela, jika hati mereka bersatu dalam kecintaan dan membela akan tuannya yang tertinggi, Khalif Akbar, Sultan Bani Usman. Sebab keberadaan rohani dan jasmani orang Mohammadan bergantung kepada keteguhan kerajaannya. Dan tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan kekuasaan itu mempertahankan apa yang mungkin masih tersisa dari hak-haknya. Maka hendaknya semua orang Mohammadan berketetapan diri dengan tindakan tuannya. Sebab bercermin kepada keadaan itu adalah pelajaran yang agung, yang harus diikuti dengan segenap akal.

[Berikut beberapa catatan tentang kesulitan orang Inggirs di India.] Sayid Saifuddïh dari Yaman.

Betawi, 22 April 1899

Ke hadapan yang Mulia Gubernur Jenderal

Duta Sri Baginda di Konstantinopel ternyata masih tetap menyangka, bahwa remaja-remaja dalam rombongan empat orang dan tujuh yang berangkat dari sini ke Konstantinopel untuk menamatkan pendidikan mereka itu adalah orang-orang Jawa. Hanya saja Paduka Tuan tersebut sekarng secara diam-diam mencabut pemberitahuan yang dahulu disampaikan atas wewenang Menteri Luar Negeri Turki. Isinya mengenai umur remaja tersebut, yang terlalu tinggi, dan sifat-sifat lain yang akan membuat mereka tidak cakap untuk belajar.

Sebagaimana dahulu sudah saya beritahukan, remaja-remaja tersebut semuanya berbangsa Arab dan malahan tidak lahir di Hindia Belanda. Agaknya lebih baik jika duta tersebut secara pribadi meyakinkan diri lebih dahulu, dan secara resmi mendiamkan persoalan itu sama sekali.

Dalam laporan yang disampaikan kepada beliau mengenai pertanyaanpertanyaan yang diajukan dalam Majelis Rendah, Sultan Turki mendapat alasan untuk menyampaikan beberapa kalimat yang ramah kepada Duta Sri Baginda.

Maka untuk duta tersebut telah diratakan jalan guna memulai lebih banyak pembicaraan yang padat. Namun jika orang mengharapkan hasil lebih dari basa-basi ramah tamah semacam itu, berarti mengingkari kemahiran dari pihak para pejabat tinggi Turki dalam menutupi maksud-maksud mereka yang sesungguhnya dengan basa-basi murahan itu.

Tetapi Duta Sri Baginda menganggap, bahwa kesempatan itu harus dimanfaatkannya untuk mendesak, agar beberapa orang yang matang diangkat untuk kedudukan Konsul Jenderal Turki di Betawi. Tentang ini saya tidak mengharapkan manfaatnya sedikit pun. Sudah jelas bahwa Pemerintah Turki tentu saja selalu senang berjanji akan mengangkat pejabat-pejabat konsuier yang matang. Tetapi setiap kali, jika ternyata pihak Pemerintah Turki keliru memilih pejabat, orang akan mengalami kesulitan yang sama seperti terhadap tokoh-tokoh yang mengadakan intrik itu, sebagaimana kesulitan yang sekarang dialami dengan Kiamil Bey.

Berdasarkan ucapan Sri Sultan Turki, kiranya akan jauh lebih penting untuk menegaskan kepada Menteri Luar Negeri terhadap karangan-karangan yang menyinggung pemerintah Hindia Belanda dan melukai hati, dalam beberapa harian berbahasa Arab yang akhir-akhir ini terbit di Turki. Karangan-karangan itu menjadi wahana terpenting untuk "kebohongankebohongan" yang menurut pernyataan sultan itu sangat dibencinya. Sehubungan dengan pengawasan sangat ketat yang dikenakan terhadap surat kabar harian di Turki, hendaknya disertai permintaan yang mendesak agar penyebaran karangan-karangan yang membangkitkan kebencian dan harapan kosong pada orang Arab di negeri yang semacam itu, selanjutnya dilarang.

Karena sekarang pun surat kabar harian dan mingguan di Turki masih terus selalu membuat karangan-karangan seperti itu, tetap diinginkan agar dilakukan segala apa yang mungkin untuk mengakhiri hal itu. Permohonan demikian, yang disusun dengan menunjukkan sejumlah nomor surat kabar yang memuat karangan-karangan seperti itu, sudah sangat selayaknya apabila berhasil. Sekurang-kurangnya jika orang tidak membiarkan dirinya diusir secara halus dengan sembarang pernyataan, bahwa Pemerintah Turki tidak tahu-menahu dan tidak berdaya tentang soal tersebut. Karangan yang dimuat antara lain menyatakan, bahwa Duta Sri Baginda dikabarkan telah berkata, bahwa di antara orang-orang pribumi di Sumatra dan pulau-pulau di sekitarnya terdapat kecenderungan besar untuk menjadi warga negara Turki, dan bahwa Pemerintah Pusat Hindia Belanda di sini sudah memerintahkan pejabat-pejabatnya agar jangan menghalang-halanginya lagi.

Kutaraja, 20 November 1899

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Nomor-nomor dari surat kabar Ma'lümat dan Mu'ayyad, memuat karangan-karangan yang menghasut terhadap pemerintah Hindia Belanda. Banyak sekali karangan semacam itu akhir-akhir ini terbit dalam surat kabar berbahasa Arab di Konstantinopel, Beirut, Kairo dan sebagainya. Seperti terbukti kembali dari terjemahan-terjemahan yang disampaikan bersama ini, kegiatan Pan-Islam yang terdapat pada redaksi surat-surat kabar, dalam hal ini dikendalikan melalui surat-menyurat orang Arab di negeri ini dan suratmenyurat kaki tangan mereka yang bekemauan buruk di Malaya dan Singapura. Wartawan-wartawan yang melihat betapa bersemangat orang membuat berita-berita tentang mereka, dan menganggap berita-berita itu benar tanpa penyelidikan atau kritik, terus memberikan gambaran tentang Pemerintah Daerah Jajahan dengan cara yang sangat menimbulkan rasa kebencian. Berita ini sebagian didapat dari fakta-fakta khayalan, dan sebagian dari keadaan yang digambarkan secara palsu. Karangan-karangan itu lalu berpengaruh pula pada banyak orang Arab di negeri yang membacanya ini, serta kepada orang pribumi yang mereka beri tahu tentang isinya.

Dasar ketidakpuasan yang nyata, yang kini terungkap dengan luapan kemarahan di kalangan orang Arab yan bermukim atau untuk sementara tinggal di sini, bersifat tiga macam.

1. Pembatasan izin menetap atau tinggal sementara bagi orang Arab pada beberapa tempat, khususnya terbatas pada kampung-kampung tertentu. Tempat tinggal terakhir yang diizinkan tersebut, ini biasanya tidak ditentukan di kampung-kampung yang secara higienis paling baik. Bagi rakyat kecil kebanyakan yang datang dari Hadramaut mungkin pembatasan demikian itu kurang dirasakan. Namun terdapat juga di antara mereka orang-orang yang sedikit berada, mempunyai hubungan yang sering jauh di luar kampung tersebut, dan pendapatan mereka pun memungkinkan untuk mendiami rumah yang lebih enak dan lebih baik letaknya daripada di perkampungan Arab tersebut. Bagi mereka ini pembatasan itu mungkin terasa sangat berat.

2. Kewajiban melengkapi diri dengan surat jalan untuk setiap perjalanan, dan minta tanda tangan untuk surat itu pada setiap tempat yang diinginkan atau dituju. Bagi orang yang harus banyak bepergian, pelaksanaan ketetapan itu merupakan hambatan besar. Sebab di samping memerlukan banyak ongkos, juga mengakibatkan kehilangan waktu yang besar. Dan mengingatkan bahwa jam-jam kantor yang waktunya tertentu, maka perjalanan yang harus cepat dilakukan sering kali terpaksa tertunda 24 jam. Sebab orang-orang bersangkutan yang berkemauan baik-baik sekali pun tidak mungkin memperoleh surat jalan pada waktunya. Tambahan lagi pemberian, pemeriksaan, dan penandatanganan surat-surat jalan tersebut sering dilakukan dengan kurang bijaksana. Oleh karena itu bagi orang Arab yang melakukan perjalanan, banyak waktu terbuang sia-sia pada waktu mereka hendak naik dan turun kapal, dan sebagainya. Sedang perlakuan oleh petugas-petugas bawahan terhadap mereka sering kali tidak melihat kenyataan, bahwa di antara orang-orang Arab itu bukan hanya terdapat banyak pencoleng, melainkan juga orang-orang yang sangat beradab dan sangat terpelajar.

3. Kenyataan bahwa sebagai orang Timur Asing orang Arab tunduk kepada pengadilan polisi, yang sering tidak dapat dikatakan bebas dari kesewenang-wenangan.

Tiga kekesalan terhadap isi dan praktek perundang-undangan kita, dan beberapa kekesalan terhadap mereka lagi yang kurang penting, sudah sejak lama menimbulkan rasa benei di kalangan orang Arab di Kepulauan Nusantara. Dan dengan demikian pantaslah dipertimbangkan dengan matang apa yang dapat dilakukan, tanpa merugikan ketertiban jalannya keadaan untuk melunakkan sebanyak mungkin ketetapan tersebut atau pelaksanaannya.

Sejak datangnya Konsul Turki di Betawi, di kalangan orang Arab segera timbul harapan besar terhadap kegiatan pejabat seperti itu, demi kebebasan bergerak yang lebih besar bagi mereka yang menyatakan diri sebagai warga negara Sri Sultan Turki. Beberapa konsul dengan tegas menyatakan, bahwa harapan-harapan demikian itu tidak beralasan. Terhadap konsul-konsul yang seperti itu, kebanyakan orang Arab bersikap acuh tak acuh, atau menganggap mereka telah disuap oleh Pemerintah Belanda. Dan dengan mereka itulah sekali-sekali diadakan polemik oleh wartawan surat kabar berbahasa Arab. Konsul-konsul yang lain lagi menempuh jalan tengah. Mereka mengakui kekesalan yang diajukan sebagai penting sekali, dan mengatakan bahwa Pemerintah Turki pada waktunya akan berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Tetapi urusan itu selalu mereka tunda, sampai mereka pun dipndahkan ke tempat lain. Hanya Kiamil Bey sampai menjanjikan dengan tegas, bahwa ia tidak akan beristirahat sebelum orang Arab di negeri ini secara hukum disamakan sama sekali dengan orang Eropa. Dengan menggunakan kekuasaannya ia berbuat untuk makin merangsang kekesalan orang Arab, menghasut mereka agar mengadakan perlawanan pasif, sedangkan orang-orang moderat disuruhnya agar diusir dari kalangan saudara-saudara mereka. Begitu pula ia memperbanyak hubungan antara orang-orang yang tidak puas dan pihak surat kabar harian berbahasa Arab di Turki, dan dengan caranya sendiri ia memberi keterangan kepada redaksi surat-surat kabar itu tentang keadaan "tanah Jawa".

Waktu ia berangkat dari Jakarta, kepada semua orang yang mau mendengarkan dijaminnya bahwa tidak lama lagi akan turun firman-firman yang sehubungan dengan "penyamaan hak". Begitu pula dibangkitkannya harapan, bahwa orang pribumi Nusantara pun selanjutnya, atas permintaan mereka sendiri, akan menjadi warga negara Turki, dan dengan demikian akan bebas dari semua peraturan polisi. Kemudian selama tinggal di Singapura, ia selalu berbicara dengan nada yang sama. Sebagian besar hal ini dapat ditelusuri sebabnya pada pengaruh Kiamil Bey, yaitu bahwa akhir-akhir ini tulisantulisan dari Betawi dan Singapura yang bersifat bermusuhan dalam suratsurat kabar Arab telah bertambah banyak dan bertambah panas. Sedangkan para redaksi pun telah ikut serta berperang melawan "pemerintahan orang Belanda".

Memang, dahulu masih agak banyak orang Arab yang tidak banyak melihat keuntungan pendirian semacam itu. Namun sekarang sebagian besar mereka telah yakin, bahwa perbaikan bagi bangsa Arab di Hindia Belanda harus datang dari Turki; juga bahwa agitasi yang harus dilanjutkan dengan giat menjadi sarana untuk mempercepat tujuan itu. Golongan kecil yang dikepalai oleh Sayid Usman yang menyadari tentang kekosongan gerakangerakan seperti itu, dan yang hendak membatasi diri pada usul-usul kepada para pejabat kita tentang kepentingan mereka semakin merosot. Tidak hanya Sayid Usman sendiri yang menjadi sasaran penghinaan dan fïtnah dari para wartawan surat kabar berbahasa Arab. Baru-baru ini malahan ada temanteman ulama itu yang sudah terbukti secara terang-terangan meniggalkannya. Dan sekarang bagi kebanyakan orang Arab ia dipandang sebagai teman dari para penindas yang kafir itu. Ia dituduh mencari kesejahteraan sendiri dengan mengorbankan orang sebangsa dan seiman. Sementara itu karangan-karangan yang memusuhi pemerintah kita dibaca di kalangan yang semakin luas, dan menimbulkan berbagai harapan dan pembahasan.

Konsul Turki yang sekarang, Amin Bey, bagi sementara orang di antara mereka dianggap sebagai sudah disuap dan pengkhianatan terhadap tujuan baik. Sementara itu orang lain menyangka, bahwa dengan' kebijaksanaan politik yang halus, ia sedang menunggu saat baik untuk bertindak secara tegas. Sementara orang yang tersebut pertama di atas dengan telegram dan surat-surat sudah mengadu kepada Pemerintah Turki tentang sikap Amin Bey yang hanya berpangku tangan; sedangkan melalui karangan-karangan di surat kabar, mereka menyatakan kekesalan mereka terhadap kelalaian konsul tersebut.

Bagaimanapun, sangat mudah dipahami jika kebanyakan orang Arab tidak mau atau tidak dapat percaya, bahwa orang yang berkedudukan tinggi seperti Kiamil Bey, atas nama pemerintah, akan mengucapkan dengan tegas beberapa janji sangat penting, padahal kosong belaka. Banyak hal yang harus diperbuat untuk mengguncangkan kepercayaan itu. Apalagi karena dahulu dengan berani bersumpah kepada teman-temannya di Betawi, memberi jaminan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mencoba menyuap dia, namun sia-sia, dengan emas satu ton. Untuk sementara ia tetap dianggap sebagai Konsul Turki yang terbaik, yang dengan tugas suci telah membantu tujuan yang baik. Namun usahanya sekali-sekali mengalami hambatan dari intrik-intrik Pemerintah Belanda dan dari pejabat Turki yang dapat disuap.

Di negeri ini pengaruh karangan yang terdapat dalam Ma'lümat, di mana antara lain dikatakan bahwa, kebebasan para warga negara Hindia Belanda untuk dapat dinaturalisasi sebagai bangsa Turki sebentar lagi akan diberlakukan, tetap tidak berkurang. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Pemerintah Turki yang memerintahkan agar berita gila seperti itu dibantah dalam sebuah surat kabar berbahasa Turki, yang tidak akan dibaca oleh siapa pun, dan bukan dalam surat kabar Ma'lümat yang berbahasa Arab, yang banyak pelanggannya dan lebih banyak lagi pembacanya di sini. Maka saya tidak dapat menyetujui pendapat Menteri Luar Negeri, seolah-olah 5 bulan sesudah karangan tersebut terbit dalam surat kabar Ma 'lümat sudah terlambat untuk terus mendesak agar dilakukan ralat. Bahkan sekarang pun saya menganggap hal itu masih belum terlambat. Dan untuk memperkuat keyakinan ini saya tambahkan, baik dalam aslinya maupun dalam terjemahan bahasa Belandanya, sebuah tulisan selebaran berbahasa Arab yang pada bulan September tahun ini dicetak dengan litografi di Singapura. Dan disebarkan di Pulau Jawa dalam jumlah banyak. Dari selebaran ini antara lain dapat dilihat, bahwa di kalangan orang Arab dan di kalangan yang akrab dengan mereka masih terdapat harapan terpenuhinya janji surat kabar Ma'lümat, yang kadangkala dianggap sebagai suara Pemerintah Turki.

Demi daerah jajahan ini saya menganggap pantas disesalkan, bahwa Menteri Luar Negeri tidak dapat menemukan alasan, sesuai dengan usul Duta Belanda di Konstantinopel untuk, dengan mencontoh rekannya duta-duta Perancis dan Rusia, memberi kuasa kepadanya mengimbangi pihak sensor Pemerintah Turki. Memang di negeri kita dalam hal-hal semacam itu tidak dapat dilakukan tindakan timbal-balik. Namun hal ini diimbangi oleh kenyataan bahwa bagi wakil Pemerintah Turki di negeri kita, selalu terbuka banyak jalan untuk mengajukan protes terhadap gambaran-gambaran tidak baik yang mungkin terdapat dalam surat-surat tentang keadaan negara Turki. Apalagi untuk menetralisasi karangan-karangan yang menghasut Pemerintah Turki dan yang diperkuat dengan dusta. Sebaliknya dapat dipastikan, bahwa surat-surat kabar berbahasa Arab yang terbit di Turki tidak akan memuat bantahan terhadap tulisan-tulisan bersifat fïtnah yang dengan senang hati telah dimuat tanpa paksaan. Sebab surat kabar itu akan kehilangan kredit dan debit dari para pembacanya.

Namun, andaikan orang akan tetap memberlakukan keberatankeberatan Menteri Luar Negeri untuk mengizinkan sensor Turki, maka bantahan secara resmi yang setegas-tegasnya terhadap bayangan-bayangan seolah-olah setengah resmi, palsu dan menghasut, yang berpengaruh sangat buruk kepada sikap orang Arab di negeri ini, tetap merupakan tuntutan yang sangat lunak belaka. Bantahan itu dapat di kemukakan di surat kabar yang sama dan dalam bahasa yang sama seperti halnya penerbitan janji-janji tersebut. Tuntutan demikian pastilah akan dipenuhi.

Bahwa tuntutan itu tidak diajukan sehingga karenanya tidak dipenuhi, pastilah merupakan penyebab penting mengapa timbul kegelisahan di kalangan bangsa-bangsa Arab di ibu kota Pulau Jawa, Malaya dan Singapura terus berlanjut. Harapan kosong yang tetap dihidup-hidupkan dari Singapura dan Penang pada kepala para kelompok pemberontakan di Aceh dengan dalih-dalih resmi seperti itu, dengan akibat-akibatnya yang merugikan pada kesempatan-kesempatan lain telah saya uraikan. Perlu didesak dengan sungguh-sungguh agar kesalahan ini dapat diperbaiki, dan hendaknya cara yang sama setiap kali selalu digunakan dengan tegas. Dengan demikian kiranya dapat dicegah, agar kepercayaan terhadap kekuasaan kita jangan sampai dirongrong oleh pers Pan-Islam, dalam bentuk yang menganggap Pemerintah Turki seolah-olah menjadi pemimpin perjuangan tersebut.

Tindakan-tindakan seperti itu lebih-lebih harus dipandang perlu, sebab akan sangat sulit untuk memperoleh bukti atau petunjuk-petunjuk tegas tentang sumber karangan-karangan yang berisi fïtnah yang menghasut itu. Kalau karangan itu dapat menjadi alasan untuk pelarangan para pengarangnya, karena dipandang berbahaya untuk ketenteraman di daerah jajahan, pastilah akan menimbulkan kesan yang sangat diinginkan.

Saya menyesal bahwa harus melakukan beberapa pembetulan seperlunya terhadap berita-berita dari duta Belanda di Konstantinopel. Ini terbukti dari surat duta kepada Menteri Luar Negeri tertanggal 24 April 1899. Surat tersebut bukannya timbul dari hasrat untuk mengadakan penyelidikan yang lebih teliti, melainkan hanya dari kepekaan pribadi pada Jhr. Van der Staal.1 Suatu kepekaan yang menggoda Paduka Tuan tersebut untuk menulis kekeliruan-kekeliruan yang baru dan "penjelasan" yang sangat ganj.il.

Dengan sangat tegas pastilah saya harus membantah pernyataan beliau. Juga atas dasar pengalaman pribadi, bahwa seolah-olah orang Arab yang lahir atau beberapa lama tinggal di Hindia Belanda juga disebut dengan istilah Jawa di Turki. Hal ini memang terjadi pada semua pribumi dari Kepulauan Nusantara, seperti sudah dikemukakan dalam bab terakhir karya saya Mekka. Tetapi orang Arab (seperti juga halnya orang Cina) tidak pernah termasuk dalam sebutan itu. Karena itu pemberitahuan duta yang selalu menyebut-nyebut tentang empat orang Jawa yang tiba di Konstantinopel merupakan gambaran yang keliru. Lebih-lebih karena kenyataannya ialah empat pemuda Arab yang di antaranya malah tidak lahir di Hindia Belanda, melainkan disekolahkan oleh orang tuanya di Turki. Surat-surat kabar yang terbit di Turki, yang sebetulnya harus lebih diperhatikan oleh duta, bahkan juga membantah terhadap kekeliruan yang ganjil tentang kebiasaan menggunakan sebutan seperti itu di Turki. Namun, andaikan kebiasaan demikian membesarkan apa yang dimaksud Jhr. Van der Staal, hal ini pun tidak dapat membenarkan bahwa orang Arab disebut sebagai orang Jawa dalam suratmenyurat resmi Belanda. Umpama saja duta harus memberitakan tentang adanya beberapa orang Aceh yang tiba di Konstantinopel untuk menjalin hubungan politik rahasia dengan Pemerintah Turki. Maka saya tidak dapat membenarkan jika Jhr. Van der Staal, demi menghormati kebiasaan orang Turki, akan menyebutkan tentang adanya "orang Jawa di dalam beritanya itu". Walaupun dalam hal tersebut ia berhak menggunakan kebiasaan peristilahan itu, tetapi jelas istilah itu tidak berlaku untuk orang Arab.

Tidak ada seorang pribumi pun di kawasan ini yang dikirim ke Konstantinopel untuk memperoleh pendidikan di sana. Maka alasan untuk melakukan campur tangan dari pihak kita pun tidak ada.

Dapat dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya tidak ada bukti apa pun di Konstantinopel tentang kekayaan orangtua sementara pemuda Arab yang dikirim dari Betawi ke sana. Di Betawi kekayaan itu terbukti dengan mudah: misalnya, setiap orang mengenai ayah pemuda bernama Abdul Muttalib bin Syahab adalah tuan tanah di Menteng, pemilik banyak rumah sewa dan sebagainya.

Tiga puluh pemuda dari Hindia Belanda yang menurut Tuan Van der Staal "ditolak" oleh Menteri Luar Negeri Turki, hanya terdapat dalam program Kiamil Bey. Andaikan dibuka kredit oleh konsul tersebut untuk biaya perjalanan untuk sekian banyak pemuda itu, ia berjanji kepada pemerintahnya akan menyerahkan jumlah biaya untuknya. Tetapi sangat diragukan, apabila kredit itu diberikan, apakah ia tidak akan menggunakannya secara lain. Sebab, ia selalu sia-sia menunggu gajinya dan juga banyak sekali utangnya.

Demi kepentingan tugas yang harus ditangani di Konstantinopel, selayaknya diharapkan agar Wakil Sri Baginda di kota itu selalu menunjukan kematangannya lebih daripada yang diperlihatkannya ketika membahas catatan-catatan saya yang sangat sederhana.

Lampiran pertama

Terjemahan sebuah karangan dalam surat kabar Ma'lümat 30 Agustus 1899.

Betawi

(Dari orang yang sangat baik dan Mulia di sana, yang kata-katanya dapat dipercaya oleh surat kabar Ma'lümat).

5 Namuz 1315.

Saya melihat dalam surat kabar Ma 'lümdt banyak karangan mengenai keadaan orang Mohammadan di Jawa [Kepulauan Nusantara] dan berbagai macam kebusukan dan ketidakjujuran yang mereka alami, sampai kehabisan akal bagi setiap orang yang berjiwa mulia dan adil. Demi Allah yang Benar! Saya tidak tahu, apa kepentingan Pemerintah Belanda untuk menimpakan kesengsaraan terus-menerus kepada orang-orang itu, dan apakah pemerintah boleh semau-maunya memperlakukan mereka demikian hanya karena beragama Mohammadan? Sebab, apakah dosa atau kejahatan mereka selain itu? Tidak ada kekuatan atau kekuasaan kecuali pada Allah!

Para pembaca yang mulia harus tahu, bahwa penduduk Jawa pada umumnya adalah orang Mohammadan mazhab Syafi'i. Dengan ikhlas mereka taat kepada khalifah tertinggi, Amirul Mukminin dan pembela agama, Sri Sultan yang telah berjihad, Abdul Hamid Khan (mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah!), sebagaimana orang Mohammadan di seluruh dunia taat kepada takhta Yang Mulia. Sebab mereka tahu, bahwa kehidupan Islam bergantung dan berpegang kepada pengganti Nabi. Karena itu kaum muslimin merupakan suatu bangunan kukuh, yang bagian-bagiannya saling mendukung. Ini tidak berarti mengingkari kenyataan, bahwa mereka takluk kepada negara lain, karena arti ketaklukan berbeda dari ketaatan pada agama. Maka orang Mohammadan tidak dapat dipersalahkan jika mereka taat kepada Amirul Mukminin. Tetapi justru salah kalau tidak taat kepada mereka.

Karena Pemerintah Belanda memang tidak berusaha untuk mensejahterakan warga negaranya yang beragama Mohammadan, maka mereka telah dibiarkan dalam ketidaktahuan yang amat parah dan tidak diberikan dasar-dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu [agama]. Apa yang telah dan sedang diperbuat terhadap mereka justru malahan mengepung dengan segala cara. Salah satu kebusukan yang dilakukannya terhadap mereka ialah dengan tindakan-tindakan yang paling kasar untuk mempersulit hubungan di antara sesama orang Mohammadan satu dengan lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Belanda telah melakukan tindakan sekecil-kecilnya, yang mirip dengan pranata-pranata Qaraqusy, tiran yang tersohor jahat itu.

Selanjutnya salah satu di antara undang-undang yang lalim, dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap bermusuhan dari pihak Pemerintah Daerah di Jawa, ialah larangan untuk mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi orang Mohammadan. Bahkan, karena tidak puas dengan pelarangan itu dan seolah-olah karena bernafsu hendak meningkatkan kelalimannya karena ingin melihat sampai ke mana, maka dilarang pula pembacaan Quran al-Karim dan pengajaran agama pada perguruan-perguruan yang sudah sejak dahulu ada, dengan beberapa kekecualian yang tertulis dalam bahasa Melayu, bahasa negeri. Dan semua ini supaya penduduk tetap tidak tahu agamanya. Itulah tujuan terakhir pemerintah.

Selanjutnya ada ketimpangan dalam hak-hak tertentu. Yaitu karena orang Eropa mempunyai pengadilannya sendiri, sedangkan orang pribumi, selain orang Mohammadan yang datang dari Asia dan Afrika, mempunyai

pengadilan lain. Kepada kedua golongan tersebut terakhir, tidak di1663 perkenankan duduk di bangku-bangku pengadilan itu, kecuali kalau sujud (seperti jika sembahyang) ... Nota bene!

Selanjutnya, permukiman orang Arab da Cina hanya dibolehkan di kampung-kampung kotor tertentu (seperti yang sudah panjang lebar kami uraikan dalam surat kabar Ma'lümat), dan mereka tidak boleh mendiami rumah orang Eropa atau malahan juga di dalam kampung orang pribumi. Di atas kedua bangsa tersebut diangkat kepala-kepala yang bertanggung jawab untuk mereka dan mengurus mereka. Maka lumpur kelaliman itu menjadi lebih kotor lagi oleh kelaliman kepala-kapala ini, kejahatan mereka dan penipuan terhadap bangsa sendiri. Sebab Pemerintah Belanda tidak mengangkat seorang kepala sebelum mengenai wataknya dengan tepat, dan sebelum tahu apakah ia tidak akan mengabdi kepada kesejahteraan bangsanya, melainkan akan memerasnya demi keuntungan Belanda dan dirinya sendiri. Seperti Syekh Usman yang sudah berkali-kali disebut dalam surat kabar Ma 'lümdt, ialah orang yang mencapuri bermacam-macam urusan untuk merugikan orang sebangsanya. Ia telah menulis karangan-karangan panjang mengenai larangan diadakannya lebih dari satu salat Jumat di satu tempat, hanya untuk meciptakan perpecahan di kalangan jemaah. Ia, seperti diulas oleh Syekh Husamaddin dalam karangan-karangannya, menetapkan harta wakaf di bawah pengelolaannya demi kepentingannya sendiri.

Selain itu Pemerintah Belanda melarang mereka bepergian untuk urusan pribadi atau perdagangan, kecuali dengan izin khusus, bahkan juga bepergian dari satu kampung ke kampung lain (tentang ini pun sebelumnya telah kami bicarakan lebih terinci; pembaca yang berminat hendaknya membaca nomor-nomor sebelumnnya).

Seterusnya, pemerintah memungut pajak sebesar lima persen dari harta peninggalan orang Mohammadan dan orang Cina, serta dua puluh lima permil atas nama dana yatim piatu. Padahal orang-orang Eropa tidak membayar lebih banyak daripada harga surat-surat jabatan yang diberikan kepada mereka.

Demi Allah! Saya tidak tahu, apakah konsul baru Amin Bey tidak tahu mengenai semua ini, atau berdiam diri padahal ia mengetahui. Tetapi saya kira, ia tidak akan dengan sengaja mendiamkan soal-soal seperti itu. Sebab apa yang diketahui tentang kegiatan dan ambisinya [demi keuntungan orang seiman] ketika ia di negeri Yunani, menyebabkan saya mempunyai pandangan yang sangat baik tentang dia, sehingga saya minta perhatian terhadap soal-soal yang dibicarakan di sini. Saya harap ia tidak akan mempermalukan pandangan saya yang baik tentangnya itu.

Sekarang saya akan menunjukkan satu contoh lagi mengenai kelaliman; Anda akan heran jika mendengarnya. Sayid Husain al-Attas, salah seorang ulama termasyhur di kawasan ini, dipaksa untuk menghentikan pelajarannya pada pertama kali di sebuah mesjid di Betawi. Pemerintah melarangnya tinggal di kampung pribumi pada suatu malam hari, padahal istrinya tinggal di situ. Selanjutnya pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap para khatib yang berkhotbah di mesjid besar dan musala, serta melarang para ulama yang tanpa izin khusus memberikan ceramah. Izin khusus itu omong kosong belaka. Sebab, tidak ada contoh menunjukkan, bahwa seseorang pernah mendapat izin memberikan ceramah atau untuk menyebarkan ilmu pengetahuan seperti itu. Sebaliknya, hal itu semata-mata hanyalah penutup untuk melakukan tindakan kelalimannya.

Hal lain yang akan saya ceritakan lebih dari segala yang telah disebutkan di atas. Yaitu, bahwa dalam bulan Hazfran (Juni) yang lalu pemerintah telah melarang pengajian Quran al-Karim bagi anak-anak, walaupun itu terjadi di rumah kerabatnya. Hal ini terjadi di Famarang [Semarang]. Sesudah itu enam orang dari Semarang dan dari tempat yang berdekatan, yaitu Griti, Ramiun dan Lajami dituduh melanggar larangan tersebut. Lalu mereka dihukum dengan kerja paksa selama tiga minggu. Apakah ada kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan, kelaliman, kerendahan budi dan penipuan yang dapat dibayangkan lebih parah daripada perbuatan yang memalukan dan peraturan yang menyakitkan hati itu?

Di sini termasuk juga apa yang telah terjadi di kota-kota Mojokerto dan Sudamaju. Orang-orang Arab di sana mengumpulkan uang, dan membuat langgar kecil dari uang itu. Ketika para penyiar agama Protestan mendengar hal itu, mereka mengajukan pengaduan kepada penguasa Belanda, dan menyatakan bahwa pendirian mesjid itu menghalangi mereka dan pekerjaan mereka, yaitu pengkristenan orang-orang Mohammadan. Karena itu penguasa setempat membuang para pengurus mesjid tersebut ke Surabaya. Dan andaikan tidak ada orang Eropa yang mengenai mereka yang menengahi urusan tersebut, maka akan dilakukan kelaliman yang lebih parah lagi terhadap mereka. Berkat perantaraan itulah mereka sekarang dapat pergi ke Mojokerto dan Sudamaju pada siang hari, tetapi mereka harus bermalam di Surabaya.

Contoh yang jelas lagi. Abdus-Syekh bin Mubarak at-Tamimi, saudagar yang tinggal di Bintan Seirama [yang dimaksud Serang di Banten]; diperintahkan untuk meninggalkan tempat kediamannya, dan tinggal di Betawi bersama dua anaknya, tanpa alasan apa pun. Orang lain, Abdullah [nama selanjutnya tiada terbaca] dipaksa meninggalkan kampung pribumi tempat ia lahir dan tinggal, dihukum penjara delapan hari, karena sebelumnya itu ia tinggal bersama orang pribumi.

Akhirnya ada lagi kejadian menyedihkan, yang akan dianggap tidak mungkin terjadi di zaman kita, yang secara palsu dikatakan sebagai zaman kemanusiaan. Abdurrahman Gaifan telah mendapat surat jalan untuk pergi dari Ciribon [Cirebon] di Jawa ke Surabaya lewat Sumara [Semarang]. Tetapi kapal api yang ditumpanginya tidak singgah di Semarang, maka ia terpaksa langsung pergi ke Surabaya. Ketika pihak pemerintah mendengar hal ini ia ditangkap, tanpa diperhatikan sebab musabab yang memaksanya tidak singgah di tempat tersebut. Sebaliknya ia dibebani denda lima puluh gulden, namun karena ia miskin, maka denda itu diganti dengan kerja paksa enam belas hari. Padahal orang yang malang ini tidak mampu melakukan pekerjaan seberat itu, dan Allah tidak membebani seorang pun kecuali menurut kemampunannya. Penjaga-penjaga penjara yang melihatnya tidak berdaya, justru memukul dan melukainya.

Semua ini ibarat hanyalah setetes air dalam samudra. Orang yang berakal hendaknya mempertimbangkan hal ini. Sebab sungguh-sungguh menjadi pelajaran bagi mereka yang mau belajar!

Catatan Redaksi:

Ini diberitakan kepada kami oleh seorang yang berbudi mulia dan utama dari Betawi, segala apa yang ia beritakan telah diperkuat dengan bukti resmi, yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Meskipun demikian, orang akan meragukan kebenarannya? Sebab apa yang hingga sekarang diberitakan kepada kami oleh wartawan-wartawan kami yang terhormat dari negeri tersebut, seluruhnya sesuai dengan fakta-fakta yang menyedihkan itu dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Hal paling parah di antaranya ialah, bahwa pemerintah sendiri tidak menyangkal perbuatanperbuatan yang tercela itu, melainkan mengakuinya terang-terangan dan membelanya dengan nalar yang lebih kosong dari benang sarang labah-labah. Hal seperti ini sudah berkali-kali kami dapati dalam surat kabar Bintang Betawi. Jelas, harian ini tidak malu-malu menyatakan, penduduk Pulau Jawa bukannya tidak tahu bahwa mereka dikatakan hanya bisa diperintah dengan kelaliman dan penipuan! Banyak lagi kerendahan budi semacam itu yang pantas disingkirkan oleh setiap orang yang bekerja untuk kepentingan umum.

Memang benar, barangkali sebagian besar penduduk tersebut tidak berpengetahuan. Tetapi apakah kebodohan itu sesuatu yang lain daripada akibat kelaliman untuk menghapuskan kebodohan dan pencerahan kecerdasan penduduk itu?

Apakah kesalahan orang Mohammadan itu, sehingga tidak memperoleh sesuatu yang lain dari pemerintahannya, kecuali hal-hal yang membutakan kecerdasan dan menumpulkan otak, dan karenanya juga ulamanya tetap tidak berpengetahuan mengenai agama dan kepentingan mereka sendiri? Dan apa yang dapat diharapkan dari seseorang yang badan dan kakinya sengaja dibelenggu, oleh mereka yang memerintahnya dengan belenggu kelaliman dan pemaksaan kekerasan? Dapatkah ia dituntut agar menciptakan dunia baru untuk memaksa orang Belanda mengubah hukumhukumnya yang lalim, dan aturan-aturannya yang tidak jujur, seperti Anda [penulis] dalam surat kabar Bintang Betawi nyatakan? Tidak, sekali lagi tidak!

Karena itu, kami minta kepada semua rekan yang terhormat di Mesir, Siria dan India agar bekerja sama berjuang melawan kelaliman yang menyedihkan dan mengerikan, karena kerja sama dapat memancarkan pengaruh yang tidak dimiliki oleh satu dua orang. Dan kami berharap, agar konsul pemerintah kita memperhatikan apa yang kami tulis, tentang keadaan pemerintahan dimaksud hingga sekarang, dan akan berikhtiar untuk menghilangkan kejahatan serta memulihkan hambatan dalam setiap usahanya ke arah itu.

Akhirnya, kami kemukakan, bahwa tindakan sewenang-wenang pemerintah-pemerintah Eropa, seperti juga Pemerintah Belanda, memberikan bukti tentang kebiadaban yang sebesar-besarnya. Sementara itu mereka justru dengan berdusta menyatakan bahwa mereka memiliki peradaban, dan dengan secara palsu dan munafik mereka menamakan orang lain sebagai biadab. Bukankah pemerintah Usmaniyah (semoga diberi kekuatan oleh Allah) membolehkan semua pemerintahan di dalam wilayahnya mendirikan sekolah, seperti misi-misi Yesuit dan penyebar agama Protestan? Dan semua badanbadan ini menerima pertolongan dan penyantunan pemerintah Usmaniyah. Padahal santunan ini justru diberikan oleh orang yang dikatakan biadab dan lalim oleh mereka yang menamakan diri wakil-wakil peradaban. Dari perbandingan ini terlihat, keadilan seperti apa yang menjiwai aturan-aturan Agama yang Murni, dan bagaimana pula Agama-agama yang lain ditandai oleh kelaliman dan ketidakjujuran.

Untuk terjemahannya:

Penasihat Untuk Urusan Pribumi dan Arab

Lampiran ke-2.

Terjemahan sebuah karangan dalam surat kabar Mu'ayyad tertanggal 5 September 1899.

Pemerintahan sewenang-wenang di Jawa [=Kepulauan Nusantara].

Tidak ada sesuatu yang tepat yang menyerupai zaman-zaman kebiadaban dan kekasaran barbar yang sewenang-wenang terhadap ras yang patut dikasihani, seperti perlakuan para penguasa Belanda terhadap orangorang Mohammadan dan orang-orang asing di Pulau Jawa.

Pada tahun 1896 dan 1897, kami memuat sejumlah karangan dari para wartawan yang terhormat, antara lain dari musafir terkenal Syaifuddïn alYamani, yang menguraikan tentang betapa tidak adil dan betapa kasar perlakuan para penguasa di Jawa terhadap para kawula negara yang sengsara itu.

Sekarang surat kabar terkemuka Ma'lümat mulai menerbitkan sejumlah karangan yang mengungkapkan keadaan orang Mohammadan di Betawi dan di beberapa tempat lain. Begitulah, pemerintah di sana melarang didirikannya sekolah-sekolah Mohammadan, terutama untuk pengajian Quran. Surat kabar itu menyatakan dengan terang, bahwa alasannya ialah melarang pengajian Quran oleh orang Mohammadan. Dikecualikan dalam hal ini hanya sekolah-sekolah yang pengajarannya diberikan dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Begitu pula orang Mohammadan dan orang Cina dilarang tinggal di kampung-kampung tempat tinggal orang Eropa. Kepada mereka ditunjuk tempat-tempat khusus, dan di luar tempat itu mereka tidak boleh bermukim. Begitu pula selalu diangkat sebagai kepala orang Mohammadan adalah orang yang paling buruk kelakuannya dan paling rendah kedudukannya, untuk digunakan sebagai alat tercapainya maksud-maksud yang jahat dari penguasa. Begitu pula pemerintah melarang setiap orang Mohammadan bepergian dengan tujuan khusus atau tujuan perdagangan, dan tanpa surat izin pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sementara itu musafïr tersebut tetap terikat dengan ketat pada izin mengenai setiap tempat yang disinggahinya. Seakan-akan, ia menjadi orang yang, karena kejahatan berat ditetapkan selalu di bawah pengawasan polisi. Tambahan pula izin demikian tidak dapat diperoleh, tanpa banyak mengeluarkan uang jaminan yang cukup dan dengan berbagai upaya.

Diberitakan pula oleh surat kabar tersebut, bahwa pemerintah, setelah mengeluarkan larangan mengajar pengajian Quran kepada anak-anak orang Mohammadan, bahkan yang diselenggarakan dalam rumah mereka sendiri pun, menuduh sejumlah penduduk Ramiun dan Lajami telah melanggar larangan ini. Dua belas orang tua anak-anak itu dihukum kerja paksa sampai 3 minggu lamanya. Dan hal-hal lain yang memalukan, serta melebihi dari tindakan keji oleh orang kafir dahulu, yang bila dibandingkan dengan perbuatan membongkar kuburan orang untuk membalas dendam terhadap tulang-tulang yang sudah lapuk pun belum apa-apa.

Tambahan pula salah seorang wartawan terhormat kita dari Konstantinopel mengemukakan, bahwa sebabnya warga negara Turki di Pulau Jawa dan jajahan Belanda sekitarnya mengalami hal ini semua, adalah karena kelemahan perjanjian politik antara Turki dan negeri Belanda.

Dalam pasal ke-2 perjanjian tersebut terbaca: "Pemerintah Turki akan mempunyai wakil, yang dinamakan wakil para saudagar. Campur tangan wakil ini akan terbatas pada perlindungan perdagangan di laut terhadap Usmaniyah".

Dalam Pasal 8 perjanjian ini dikatakan: "Surat-surat jalan yang akan diberikan, atau dicap oleh konsul, tidak akan membebaskan pemegangnya dari kewajiban melengkapi diri dengan surat jalan atau izin bermukim di pedalaman, sesuai dengan undang-undang setempat. Hanya pemerintahlah yang berwenang memberikan izin untuk bermukim di dalam negeri kepada pemegang surat jalan (Turki), atau untuk menolak izin tersebut".

Menurut kedua pasal di atas penguasa Belanda dapat menolak setiap kawula negara Turki dari wilayahnya, tanpa mempertanggungjawabkan mengenai sebab-musabab atau kewajiban untuk menjelaskannya.

Dari uraian di atas pembaca melihat, bahwa Pemerintah Agung yang bertanggung jawab atas perlindungannya ke mana pun mereka pergi, dalam mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Belanda ternyata tidak cukup memperhatikan kepentingannya yang ada di daerah jajahan Belanda. Jadi merupakan tuntutan yang mendesak agar Pemerintah Agung memperbaiki kelalaian besar ini, demi hikmah yang luhur dan kemasyhuran Sri Baginda Sultan Tertinggi.

Akan tetapi, lalu siapa yang akan meminta belas kasihan bagi orang pribumi Mohammadan di pulau-pulau jajahan Belanda, atau agar orang-orang

Belanda meninggalkan ketidakadilan dan kelaliman, yang dijalankan oleh para penguasa Belanda terhadap orang pribumi? Padahal, keluh kesah mereka itu sudah terdengar di mana-mana, dan kebusukan mereka pun sudah memenuhi tujuh penjuru?

Inilah yang kami mintakan, perhatian kepada negara-negara Eropa, yang berpegang kepada semboyan peradaban dan membawa panji cinta-kasih dan kemanusiaan itu. Semoga di antara mereka ada orang yang mempunyai rasa belas kasihan, dan memaksa orang Belanda agar menempuh jalan yang benar!

Untuk terjemahan:

Penasihat untuk urusan pribumi dan Arab.

Lampiran ke-3

Terjemahan surat selebaran yang dicetak litografi di Singapura, diterima pada bulan November 1899, dan terbukti sudah dicetak lebih dahulu pada bulan September.

Adakah orang yang bersedia untuk menyelamatkan keadaan dari kebusukan, yang dilakukan terhadap semua makhluk oleh orang Belanda di depan mata dan telinga para konsul negara-negara beradab, sedangkan hanya dua ras saja, yaitu ras Eropa dan Jepang, yang bebas dari itu?

Saya dan semua orang Mohammadan gembira sekali dengan berita yang dimuat surat kabar Ma'lümat no. 131 tertanggal 23 Rabulakhir 1317, berdasarkan karangan yang dikirimkan dari Jawa, Betawi kepadanya. Surat kabar Ma 'lümat telah menemukan hal yang tepat dalam beritanya, dan semua orang Mohammadan percaya dan menantikan janji yang terbaca dalam nomor 94 penerbitannya, tentang kedudukan Turki (yaitu yang dapat diperoleh semua orang pribumi atas permintaannya). Juga tentang keputusan yang telah ditetapkan antara Pemerintah Turki dan Pemerintah Belanda. Bahkan wanita, anak-anak, dan apalagi pria, menunggu hal itu; tidak ada orang yang menyibukkan pikirannya kecuali berharap akan terpenuhinya janji itu. Sementara itu orang Belanda makin bertambah-tambah dalam kebusukan dan kesesatannya, dan mereka melontarkan khayalannya, bahwa apa yang dipermaklumkan oleh surat kabar Ma'lümat nomor 94 adalah kata-kata kosong tanpa dasar yang nyata. Sementara itu Konsul Pemerintah Agung Amin Bey berdiam diri tentang semua itu. Dalam bulan terakhir surat kabar Bintang Betawi nomor 188, 18 Agustus 1899 menerbitkan berita yang mengurangi kehormatan Sri Baginda Maharaja [Sri Sultan Turki], dan yang mengesalkan hati seluruh dunia Mohammadan di kawasan ini. Lalu mereka itu [orang-orang Mohammadan] menyampaikan surat permohonan kepada Konsul Amin Bey, dengan melampirkan eksemplar surat kabar Bintang Betawi, agar konsul memberi perhatian kepada hal itu. Kami berterima kasih kepada surat kabar

al-Manar untuk catatan yang ditambahkannya pada karangan yang dikirim1669 kan dari Betawi, Pulau Jawa. Karangan tersebut terdapat dalam no. 25 dan 26 Rabï'ussanï 1317. Di dalamnya disebutkan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Agung [Turki] (semoga dijunjung oleh Allah sampai akhir zaman, amin!) dalam usaha penyelamatan orang Mohammadan dari kebusukan orang Belanda. Surat kabar al-Manar menyebut sebagai alasan kesulitannya itu, bahwa Pemerintah Agung kita tidak mampu berbuat lebih banyak daripada mempertahankan wilayahnya sendiri; selanjutnya bangsa Belanda pun berada jauh dari batas-batas wilayah Pemerintah Agung. Pemerintah Agung akan membinasakan, seandainya mereka dekat, seperti halnya telah dibinasakan orang Yunani. Maka kita orang Mohammadan di Jawa ingin mengemukakan kepada surat kabar al-Mandr, dan kepada semua yang bekerja demi kepentingan orang Mohammadan: Umpama bahwa Pemerintah Agung hendak membebaskan kita dari tindakan kotor orang Belanda, dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang Belanda hingga membuat terperanjat seluruh dunia, di depan mata dan telinga Wakil pemerintah Agung, Amin Bey, Pemerintah Agung dapat memerangi orang Belanda dengan cara dan alasan rohani. Di samping itu Bab el Mandeb tidak jauh dari Pemerintah Agung kita, padahal hidup mati orang Belanda terikat sangat erat pada tempat itu. Ketiga, Pemerintah Agung dapat memperlakukan Belanda yang bermukim di wilayahnya yang diberkahi itu, dan meiepaskan mereka dari kekuasaan Konsul-konsul Belanda. Dengan demikian, Konsul Belanda hanya perlu mempertahankan bendera pemerintahnya, seperti Konsul Pemerintah Agung di Betawi. Bukankah konsul ini sedikit pun tidak mampu membela kepentingan kawula Pemerintah Agung di muka orang Belanda? Kita tidak tahu, mengapa kita harus hidup di bawah kekuasaan kotor orang Belanda dan dalam timbangan serta takaran yang rendah yang dipakainya terhadap kita. Dan kita tidak mengerti, mengapa orang Jepang ditempatkan di atas kita dalam timbangan tersebut, yaitu dalam hal hukum dan fasilitas. Kita percaya bahwa Pemerintah Agung lebih kuat dalam segala hal daripada pemerintah Jepang. Memang orang Jepang sejak baru-baru ini saja mendapat fasilitas dari orang Belanda, padahal dahulu mereka diperlakukan setaraf dengan kita. Ketika mereka mengadukan hal ini kepada raja mereka, Mikado, Raja tanpa menunda waktu segera menolong mereka, dan menyatakan kepada Belanda jika mereka tidak menyamakan derajatnya dengan bangsa Eropa, soal ini akan menjadi sebab terjadinya perang. Ketika peringatan sampai kepada penguasa di Betawi, lalu diputuskan bahwa di semua daerah jajahan Belanda orang Jepang akan diperlakukan sederajat dengan bangsa Eropa dalam semua fasilitas. Ketika Yang Mulia Kiamil Bey di Betawi menjanjikan kepada Turki, bahwa mereka akan mendapat persamaan hak dalam fasilitas, pihak Belanda pun menjanjikan hal ini. Maka dipermaklumkanlah dalam beberapa harian, bahwa peranan politik untuk penduduk Arab, Cina, pribumi dan lain-lain di semua daerah jajahan Belanda, akan dihapuskan seperti bagi orang Eropa dan Jepang. Tetapi ternyata mereka berbohong. Permakluman itu hanya untuk menenteramkan gerakan dan kerusuhan. Mereka menjanjikan, bahwa peranan itu akan dihapuskan dalam bulan Juli 1899. Tetapi bulan Juli berlalu, dan kelaliman, kesewenang-wenangan dan kebusukan lama tetap berlangsung. Sekarang kami mohon perhatian Pemerintah Agung terhadap hal itu, dan berharap agar pemerintah akan menyelamatkan kami dari kelaliman yang kami alami dari bangsa Belanda, dan semoga pemerintah Agung mengirimkan sekadar sebuah kapal perang ke perairan kami, seperti juga yang diperbuat oleh negara-negara lain. Agar karenanya perasaan orang Mohammadan dipuaskan dan hatinya menjadi tenteram, dengan melihat bendera Bulan Sabit dan pasukan-pasukan Kemaharajaan. Untuk ini kiranya tidak sulit. Bukankah Pemerintah Agung memikul tanggung jawab pada Allah Taala sesuai dengan kekuatannya di zaman sekarang? Sedangkan semua orang Mohammadan di seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, berpegang erat pada pintu gerbang kerajaan? Kami juga mohon perhatian kepada Ratu India, Victoria, dan para penasihatnya, karena kami selalu mengalami dan mendengar bahwa Ratu dan para penasihatnya mencintai kemanusiaan dan keadilan. Pemerintah Belanda yang lalim itu dekat letaknya dengan Ratu, dan tidak ada yang menghalangi Sri Ratu dan para penasihatnya, kalau beliau berkenan untuk membebaskan kami dari kekuasaan kotor orang Belanda. Selanjutnya, kami minta kepada para redaktur surat kabar berbahasa Turki, Arab, Parsi dan India, dan siapa-siapa yang giat berusaha untuk kepentingan orang Mohammadan, agar mereka menyerukan dan menguraikan serta mengungkapkan tentang betapa ketidakadilan dan kelaliman yang kami alami dari bangsa Belanda itu. Sampai kelak Allah akan membangkitkan seseorang yang membela kami, adapun anugerah bagi semua orang [yang membantunya] ada pada Allah.

Pencinta pemerintah [Turki] dan Jemaah [Mohammadan]: Nashiruddin [nama samaran ini berarti: pembela agama]

Untuk terjemahannya: Penasihat Urusan Pribumi dan Arab

Betawi, 7 Juni 1901

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pertama-tama perlu diperhatikan, bahwa pangkat kepala penduduk Arab makin kurang disukai. Orang Arab yang terpandang dalam segala hal dan pantas direkomendasikan, tidak dapat ditemukan untuk pangkat tersebut. Keberatan-keberatan terpenting yang pada kesempatan lain juga telah saya beri tahukan kepada Pemerintah Pusat ialah: bahwa noda sebagai pengumpul pajak melekat pada pangkat tersebut, sedangkan kepada kepala penduduk Arab ditugaskan untuk mengumpulkan pajak perusahaan. Padahal soal pajak merupakan kesibukan yang tercela dari segi pandangan agama Mohammadan. Juga bahwa banyak ketetapan untuk bangsa Arab (misalnya mengenai tempat tinggal di kampung-kampung yang ditunjuk untuk itu tetapi kebanyakan tidak sehat keadaannya; sistem surat jalan yang menghambat hubungan), semuanya itu harus diterapkan; sehingga seorang kepala harus membantu memerintah orang Arab yang dikatakan, dengan tidak adil. Ia harus membuka kantor dan mempunyai seorang juru tulis; sering kali datang di kantor berbagai macam pembesar, sehingga seorang kepala membutuhkan juga kuda dan kereta. Sedangkan untuk pengeluaran hal-hal tersebut imbalan dari pengumpulan pajak sama sekali tidak cukup. Dengan demikian martabat yang terikat pada pangkat kepala tidak seimbang dengan pengeluaran tersebut, karena martabat itu di mata orang Eropa tidak besar, dan terlebih lagi di mata orang Arab.

Beberapa orang Arab terpandang yang tidak terbiasa bergaul dengan orang Eropa, dan karena itu justru hampir terlalu terbuka dalam mengungkapkan pendapatnya, ketika membicarakan jabatan tersebut mengatakan kepada saya: "Seperti Anda ketahui, orang yang takut pada Allah, tidak akan menerimanya."

Ketika diketahui bahwa kepala penduduk Arab yang sekarang akan dipecat, maka kebanyakan pandangan orang Arab tertambat kepada Sayid Abdullah bin Husain al-Aidarus. Ia seorang saudagar yang kaya, terkenal karena kedermawanan dan perilakunya yang baik, terpandang secara merata. Orang menyangka, bahwa banyaknya hubungan dengan orang Eropa barangkali akan membuatnya bersedia untuk memikul beban jabatan itu, demi hubungan yang lebih erat yang akan dicapainya dengan pihak pemerintah bangsa Eropa. Desakan permintaan yang berulang-ulang dari orang-orang sebangsanya agar menerima pengangkatan yang mungkin terjadi padanya, tidak dapat mengubah pendiriannya yang tegas-tegas menolak. Begitu pula halnya sikap para warga dalam permukiman bangsa Arab yang terpandang oleh sebagian masyarakat.

Satu-satunya orang yang ingin mendapat pangkat tersebut ialah Salim Baluwel [lebih baik Balwi'1], yang sebetulnya Bilfehïthah. Orang ini menyuruh memanggil semua orang yang dikenalnya untuk menandatangani surat permohonan yang merekomendasikan pengangkatan baginya. Lalu seperti yang biasa terjadi dalam hal-hal seperti itu, banyak orang menurutinya. Dalam keadaan semacam itu, selama oranga Arab tidak tahu pasti, bahwa yang bersangkutan tidak akan diangkat, maka hanya segolongan kecil saja yang berani menolak menandatangani surat permohonan demikian. Umumnya orang takut, kalau-kalau suatu ketika tidak memberikan bukti dukungan mereka kepadanya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Syekh Hasan Ba Behèr dan Sayid Ahmad bin Syahab bersaing dengan sengit untuk menjadi kepala penduduk Arab, permohonan rekomendasi kedua orang itu ditandatangani oleh orang-orang Arab yang sama. Beberapa penanda tangan surat permohonan untuk kepentingan Baluwel menegaskan kepada saya, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak enggan melihat orang ini menjadi kepala bangsa mereka. Selain itu sebagian besar penandatangan surat-surat permohonan tersebut terdiri dari orang-orang Arab yang, sebagai orang Badui dan Kabili, secara moral terkenal rendah sekali di tanah air mereka.

Baluwel sendiri juga seorang Kabili. Di antara sifat-sifatnya yang membuat namanya menjadi lebih jelek di kalangan orang Arab selain orang Eropa, termasuk kebiasaan meminum minuman terlarang, dan menari tayuban pada perayaan pribumi. Singkatnya, meremehkan adat yang dijunjung tinggi di kalangan orang Arab yang sopan. Di samping itu ada juga yang mengeluh tentang perbuatan Baluwel yang penipu, dan membuat mereka jadi korban. Pada umumnya orang tahu, bahwa ia telah menolong beberapa orang Arab untuk menghindari kreditor-kreditor mereka, dan bahwa ia menipu para kreditor dan ahli waris salah seorang debitor yang munafïk, sampai menyangkut sejumlah uang yang cukup besar.

Sebaliknya ia sangat pandai bergaul dengan orang-orang dari ras lain. Ia berhasil membuka usaha tanpa modal, dan memang berhasil mendapatkan beberapa banyak pengikut.

Ditambah lagi kenyataan bahwa ia bukan saja ingin menjadi kepala orang Arab, juga di kejarnya jabatan ini dengan segala jalan. Padahal bagi orang yang menjalankannya dengan jujur, pangkat ini justru menjadi beban dalam arti keuangan dan dalam hal lain. Mengingat semua hal itu, calon ini tidak pantas direkomendasikan, karena ia tidak memenuhi syarat untuk berkorban demi bangsanya.

Karena itu beberapa orang Arab lalu mencari pertolongan kepada Syekh Umar Mangusy, dan bertanya tentang kesediaannya agar berusaha mendapatkan pangkat itu. Mangusy menolak. Tetapi ia juga menyatakan bersedia, jika tidak ada orang lain. Dalam hal ini ia akan menerima pengangkatan untuk pangkat tersebut.

Menurut asalnya, Mangusy bukan termasuk orang yang terkemuka. Tetapi menurut asal usulnya ia lebih terhormat daripada Baluwel (keluarganya selalu menjadi guru sekolah di tanah airnya). Semangatnya dalam berusaha berangsur-angsur mengangkatnya dari pedagang kecil, sehingga menjadi seorang saudagar yang kaya dan pemilik banyak harta tak bergerak. Harta ini telah menghasilkan baginya pendapatan lebih kurang F 3000,- sebulan. Dalam kalangan perdagangan bangsa Eropa ia mendapat kepercayaan besar. Terutama pada tahun-tahun terakhir ini, ia menjalankankan semua usahanya justru dengan bangsa Eropa, dan tidak banyak dengan orang Arab atau orang pribumi.

Surat ketidaksetujuan anonim terhadap Mangusy ternyata secara tidak langsung berasal dari Baluwel. Karena suatu perkara yang timbul di antara mereka berdua, ia bermusuhan dengan Mangusy. Dua surat itu, menurut bentuk dan isinya, jelas dikarang oleh orang yang sama. Sumber-sumber yang tepercaya telah menegaskan kepada saya, bahwa fakta-fakta yang tersebut di dalam surat itu sama sekali diputarbalikkan. Satu-satunya inti kebenaran yang ada di dalamnya ialah, bahwa Mangusy, terutama dahulu ketika belum menjadi pemilik banyak harta tak bergerak, beberapa kali meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Tetapi kesalahan demikian ada pada hampir semua orang Arab yang berdagang di negeri ini. Selebihnya tidak ada seorang Arab yang mencela perilaku Mangusy. Ia kadang-kadang mempunyai tingkah laku orang kaya baru, yang tidak takut pada siapa pun dan tidak mau kalah jika ia terlibat dalam perselisihan, kecuali kalau terpaksa. Karena itu ia tidak banyak mempunyai teman di antara orang Arab, meskipun ia membuat banyak orang berutang budi kepadanya karena kedermawanannya. Pada satu pihak ini merupakan sebuah kerugian, tetapi kemandirian terhadap orang-orang sebangsanya adalah faktor yang menguntungkan, andaikan ia tidak bertindak sebagai kepala mereka.

Jika orang bertanya kepada orang-orang Arab di kota ini apakah tidak ada orang di antara mereka yang pada umumnya berkecenderungan baik, sekaligus akan sudi bertindak sebagai kepala penduduk, maka banyak di antara mereka menyebut orang yang sekarang berfungsi sebagai bek (kepala kampung, bahasa Belanda, wijkmeester), Sayid Muhsin Aidid, karena ia berasal dari keluarga baik dan hampir tidak mempunyai musuh. Orang lain lagi mengimbanginya dengan keberatan yang tepat bahwa sayid tersebut, sebagai orang yang lahir di sini, tidak dapat bertindak dengan tegas terhadap orang Arab yang datang dari Hadramaut, lebih-lebih karena ia miskin. Jika ia diangkat menjadi kepala, maka dengan demikian ia akan terpaksa menggunakan sarana-sarana yang sama seperti yang dahulu dipakai kapten Syekh Hassan Ba Behër yang sudah menimbulkan sangat banyak keluh kesah. Keberatannya pada pokoknya ialah bahwa kepala bangsa itu minta bayaran untuk setiap jasa yang benar atau yang didalihkan yang dilakukannya kepada orang sebangsa. Bahkan terkadang ia menyuruh orang membayar, jika ia diminta agar jangan menghalangi kepentingan orang tersebut.

Sekarang pun orang Arab sudah terkena banyak pungutan semacam itu dari kepala kampung mereka. Mereka itu mempunyai cara perwakilan dalam melakukan penjagaan wajib dan mereka berhasil menarik keuntungan yang cukup banyak dengan berbagai penyelewengan. Untuk setiap surat jalan, di samping bea meterai yang diwajibkan, sebanyak F 0,10,- mereka masih juga memungut sekurang-kurangnya F 0,50,- katanya, untuk jerih payahnya minta tanda tangan surat perjalanan itu di kantor polisi setempat. Kalau orang hendak bersusah payah sendiri, maka pegawai yang bertugas menandatangani surat-surat itu akan membiarkannya menunggu berjam-jam lamanya. Dengan demikian kepala kampung orang Arab dibuatnya berutang budi kepadanya. Karena orang Arab yang membutuhkan surat perjalanan, sesudah satu uji coba semacam itu tentu saja selalu meminta perantaraan kepala kampung. Sistem surat perjalanan yang sebagaimana adanya sangat banyak menimbulkan kehilangan waktu dan banyak membatasi lalu lintas resmi yang diizinkan bagi orang Arab, dengan demikian menjadi beban keuangan yang berat baginya. Para pedagang kecil yang terkadang harus pindah tempat, sering kali membayar beberapa kali lipat dari jumlah untuk membayar pajak perusahaan mereka setiap tahun.

Segala kekesalan ini dan yang semacamnya dinaikkan sampai setinggi-tingginya, jika orang Arab itu miskin, meskipun ia selebihnya terhormat sebagai kepala bangsanya. Padahal orang seperti Mangusy dari awal menganggap jabatan tersebut sebagai sesuatu yang akan menuntut pengeluaran yang lebih besar daripadanya.

Karena alasan-alasan tersebut tadi saya kira, dalam keadaan sekarang, tidak mudah menemukan orang yang lebih cocok untuk jabatan tersebut daripada Mangusy dan bersedia menerima jabatan itu. Kalau di luar dugaan ternyata kelak bahwa beberapa sifat Mangusy tersebut akhirnya akan membuatnya tidak cocok menjadi kepala bangsanya, maka orang akan lebih mudah menemukan seseorang yang mau memikul beban yang berhubungan dengan fungsi tersebut guna membebaskan orang-orang sebangsanya dari seorang kepala pendududk yang tidak diinginkan.

Betawi, 20 Mei 1902

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Sambil menyerahkan kembali dokumen-dokumen yang dikirimkan pada saya agar diketahui, dengan kiriman rahasia dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 16 Mei 1902, No. 547, berdasarkan hal itu saya berkehormatan meminta perhatian Yang Mulia atas catatan-catatan berikut.

Kontrolir Van Raadshoven1 telah mengatakan bahwa "pengaduan" dari penduduk Arab di Betawi "tidak lain daripada akibat kekecewaan yang dialaminya mengenai penawaran yang diajukan" untuk pembebasan tanahtanah tertentu yang menjadi milik kepala tersebut.

Penilaian yang diucapkan dengan pasti ini sama juga gegabah dan tidak benarnya. Lama sebelum ada soal pembebasan tanah tersebut, kapten penduduk Arab berkali-kali menceritakan kepada saya bahwa kontrolir itu biasa memperlakukannya dengan kurang pantas. Sedangkan orang Arab terhormat lainnya yang bukan sahabat kapten tersebut, menyampaikan kepada saya bahwa kontrolir tadi sering juga mengatakan antipatinya terhadap Syekh Mangusy. Juga perlakuan dalam hal pembebasan tanah berkesan tidak menyenangkan kepada Mangusy. Tetapi hal itu bukan mengenai soal penawaran yang diajukan kepadanya, melainkan soal cara kontrolir bertindak terhadapnya dan soal tekanan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah terhadap kepala penduduk Arab. Hal ini dilakukannya agar kepala penduduk Arab itu puas dengan jumlah uang yang ditawarkan kepadanya. Tetapi karena berita-berita tersebut datang jauh sebelum waktu itu dan juga datang dari pihak lain selain Mangusy, maka penegasan yang pasti dari pihak kontrolir adalah tidak benar.

Selain itu, Mangusy baik dahulu dan sampai sekarang belum pernah mengajukan pengaduan, bahkan ia tidak tahu bahwa urusan itu telah saya bicarakan dengan beberapa orang. Dengan demikian, gugurlah semua alasan atas kekesalan hati Residen Betawi yang menyatakan bahwa pengaduan mengenai pejabat-pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat di Betawi disampaikan orang kepada pihak lain selain residen tersebut. Agaknya tidak perlu diulas bahwa banyak orang Arab lebih akrab hubungannya dengan saya daripada dengan residen. Sedangkan pengalaman pribadi mereka, termasuk yang melukai hati, mereka bicarakan dengan saya jauh sebelum mereka berpikir akan mengajukan pengaduan resmi tentang hal tersebut.

Dalam kasus yang khusus ini masih ada lagi tambahannya. Dahulu, saya pernah menghilangkan banyak keberatan yang dinyatakannya terhadap pemangkuan jabatan kepala penduduk Arab pada diri Mangusy. Memang jabatan itu tidak pernah dimintanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya juga mencoba menenangkan hatinya yang takut akan mengalami perlakuan yang merendahkan derajat dari pihak Pemerintah Daerah berbangsa Eropa. Maka sangat tidak mengherankan bila ia kemudian justru menyampaikan kepada saya bahwa perlakuan yang merendahkan derajat itu, memang tidak kurang dilakukan kepadanya.

Pada beberapa kesempatan saya sudah menegaskan betapa sulitnya dan semakin sulitnya untuk menemukan pribadi-pribadi yang agak cocok dan mau menjadi kepala penduduk Arab. Saya juga sudah menegaskan bahwa alasan terpenting untuk kesulitan itu ialah perlakuan yang kurang luwes terhadap para kepala tersebut, yang disebabkan oleh tindakan beberapa pejabat Pemerintah Daerah dan kepolisian berbangsa Eropa. Semua kepala penduduk Arab yang saya kenal sekarang dan dahulu, menyampaikan kekesalan itu kepada saya beberapa kali, dengan beberapa contoh. Orang sering lupa bahwa jika jabatannya secara jujur dijalankan, jabatan tersebut hanya menjadi beban daripada menguntungkan. Sedangkan jabatan itu tidak menaikkan derajat orang yang menyandang gelar itu di antara orang sebangsanya yang terpandang. Jadi, Pemerintah Daerah berbangsa Eropa seharusnya berbuat segala upaya yang masih di dalam kekuasaannya untuk memberi sedikit penjelasan mengenai jabatan tersebut. Misalnya dengan tidak perlu memanggil kepala penduduk untuk datang ke kantor untuk masalah yang sepele; teguran-teguran yang harus disampaikan kepadanya, hendaknya diberi bentuk yang agak halus. Biasanya hal ini tidak dihiraukan, akibatnya hampir tidak ada orang Arab yang dengan senang hati dilihat orang sebagai pejabat dan menerima fungsi itu.

Waktu timbul lowongan terakhir di Betawi, satu persatu orang yang paling terhormat dan terpandang di antara bangsa tersebut menyatakan kepada saya bahwa mereka lebih suka meninggalkan Pulau Jawa daripada menerima jabatan sebagai kapten. Satu-satunya pelamar untuk jabatan itu adalah orang yang terkenal sebagai kurang baik. Dengan alasan kuat yang dapat diduga, bahwa kalau perlu, dia akan menggunakan jabatan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.

Dengan mempertimbangkan itu semua, seharusnya orang gembira bahwa Mangusy, orang Arab yang banyak rezekinya, pasti tidak akan menyalahgunakan jabatan tersebut untuk maksud-maksud yang serakah, dan bersedia menjadi kapten. Sebagai orang yang asal usulnya kurang tinggi, dia akan berharap agar kedudukan itu sedikit banyak akan menaikkan derajatnya yang sama dengan teman dagangnya bangsa Eropa dan Cina. Dan sebagai orang yang beruang, dia tidak akan segan-segan untuk mengorbankan uang untuk bisa meninggikan derajatnya.

Memang, saya ingat bahwa residen yang mendengar dari pihak saya, bahwa Mangusy menjalankan jabatannya dengan kurang gembira disebabkan oleh sikap kontrolir yang tidak ramah. Karena sikap itu, dia merasa dirinya dilanggar sebagai penguasa kepala Pemerintah Daerah, yang seharusnya bisa menganjurkan Kontrolir untuk bersikap luwes dalam pergaulan. Saya sama sekali tidak menduga bahwa penanganan teguran menjadikan permusuhan, yang disangka merupakan pengaduan yang disampaikan ke kantor yang tidak benar.

Sekarang masih harus saya tambahkan di sini bahwa Mangusy tidak ada pikiran untuk melampirkan pengaduan. Walaupun dia akan mengajukan pengaduan, dia juga masih mempunyai alasan untuk tidak disampaikan kepada residen. Bukankah beberapa waktu yang lalu dia menunjukkan kepada saya sepucuk surat yang telah ditulis kepada alamatnya, atas perintah residen? Hal ini disampaikannya sekali lagi tidak sebagai pengaduan, namun sebagai bukti bahwa sebelum pengangkatannya telah saya tenteramkan hatinya akan perlakuan dari pihak Pemerintah Daerah. Dalam surat itu ia dikatakan kurang ajar, —dalam pendengaran pribumi merupakan satu kata makian yang kasar sekali. Menurutnya ini disebabkan karena ia memberikan bantuan untuk menyampaikan surat permohonan kepada seorang Arab, agar diperkenankan masuk ke Hindia Belanda, langsung ke hadapan Yang Mulia tanpa perantaraan residen. Terbukti bahwa Mangusy dalam kasus ini sama sekali tidak bersalah atau melampaui kekuasaan sipil tertinggi di daerah tersebut. Ia tidak tahu-menahu tentang surat permohonan yang telah dikirimkan oleh letnan penduduk Arab, Ba Hasuan. Sementara itu, setiap orang mengerti, bahwa untuk menegur seseorang dengan cara-cara yang "ramah" seperti itu, juga tentang ketidak ramahan para pejabat Pemerintah Daerah lainnya, tidak akan memberi semangat kepada siapa pun untuk mengadu kepada residen.

Akan tetapi sebagaimana pernah dikatakan, tidak ada soal tentang pengaduan resmi, bukan dari Mangusy, bukan dari banyak orang Arab dan pribumi, yang selama Kontrolir van Raadshoven berada di Betawi telah berkali-kali mempermaklumkan kekesalan hati mereka tentang cara-caranya yang sering kasar serta tuntutan yang berlebih-lebihan agar menunjukkan kehormatan. Namun semua orang itu tidak melanggar kehormatan kontrolir, seperti yang disangkanya dilakukan oleh pihak "seorang kepala bawahan daripada satu bangsa asing ". Ungkapan ini sekali lagi khas. Sebab Mangusy tidak lebih merupakan kepala bawahan dari kepala penduduk Arab lainnya. Sebaliknya ia telah menjadi kepala tertinggi dari bangsa tersebut di daerah itu.

Pastilah, dalam suasana hati Pemeritah Daerah berbangsa Eropa, seperti yang dinyatakan kembali dalam surat-surat residen dan kontrolir, orang harus turun ke lingkungan-lingkungan yang semakin rendah untuk menemukan calon-calon kepala penduduk Arab. Dan hanya oknum-oknum yang paling bersemangat rendah, dan yang paling tidak terpercayalah yang bersedia menjabat pangkat tersebut. Untuk mencegah hal ini, sesuai dengan kemampuan saya, maka saya minta perhatian atas hal-hal yang saya dengar dari berbagai sumber mengenai cara-cara pergaulan Kontrolir Betawi. Dan saya ingin menyampaikan pertimbangan dengan mendesak kepada Yang Mulia, agar memberi perhatian kepada residen bahwa pendapatnya dan penanganannya terhadap perkara ini tidaklah benar. Seorang yang berdasarkan sifat kajiannya dan berdasarkan sifat lingkup kerjanya lebih banyak berhubungan dengan bangsa Arab daripada dengan Pemerintah Daerah berbangsa Eropa, tidak mendengar apa-apa tentang urusan yang penanganannya oleh pihak Pemerintah Daerah rupanya perlu dilakukan. Maka penyampaian urusan-urusan tersebut harus digunakan dengan luwes. Dalam hal itu tidak boleh dilihat adanya pengaduan atau penyangkalan terhadap kekuasaan sipil.

Berdasarkan pasal terakhir, saya perlu menambahkan catatan umum lagi yang, jika Yang Mulia dapat menyetujuinya, hendaknya disampaikan kepada residen tersebut, karena hal itu penting berkenaan dengan asal Pemerintah Daerah.

Dalam kepekaan yang tidak bermotif itu, luput dari pandangan residen, bahwa di sini tidak ada soal pemasukan pengaduan. Ia menegaskan kesulitannya untuk memelihara kekuasaan sipil, jika "kepala-kepala penduduk Timur Asing, nantinya juga para kepala penduduk pribumi" boleh menyampaikan kekesalan hati mereka langsung kepada para pembesar yang lebih tinggi daripada residen. Pendapat semacam itu berkali-kali saya jumpai di lingkungan kalangan Pemerintah Daerah. Kontrolir memarahi orang-orang ini jika mereka mengajukan kekesalahan hati mereka kepada asisten residen; asisten residen merasa dilampaui jika orang secara langsung berhubungan dengan residen; akhirnya residen itu sendiri yang menganggap dirinya sebagai satu-satunya pintu ke pihak Pemerintah Pusat; semua kejadian itu tidaklah langka. Saya anggap pendapat itu salah sama sekali. Dan saya tahu benar bahwa penerapannya, jauh sekali daripada membantu merasa hormat kepada "kekuasaan sipil tertinggi", malah menanam keyakinan di kalangan pribumi, bahwa kekuasaan sipil tertinggi itu mencoba menutupi kesalahannya sendiri dengan menindas semua pengaduan. Sementara itu hanya beberapa orang yang cerdik atau kurang ajar yang akan berhasil memperdengarkan kekesalan hatinya di luar lingkaran setan pemerintahan setempat atau Pemerintahan Daerah.

Tahun 1891, ketika saya, atas permintaan Pemerintah Pusat, memulai penyelidikan di Aceh, dicamkan kepada banyak orang pribumi oleh pihak Pemerintah Daerah, agar jangan mendatangi saya untuk menyampaikan kekesalan atau keberatan terhadap keadaan yang berlaku. Karena hal ini akan dianggap sebagai suatu tindakan melampaui Pemerintah Daerah!

Untunglah dapat saya tambahkan, bahwa saya kenal juga beberapa pejabat Pemerintah Daerah yang justru demi menjunjung tinggi kehormatan terhadap jabatan mereka, mengumumkan dengan lantang bahwa setiap orang boleh saja menyampaikan kekesalan hati atau pengaduan dengan bebas kepada para pembesar yang lebih tinggi jabatannya. Dan hal ini tidak akan ada tuntutan kepadanya. Begitulah seharusnya, dan di mana hal itu tidak terjadi, di situ bukannya timbul rasa hormat kepada kekuasaan, sebaliknya terjadi kecurigaan besar atas keadilan pihaknya.

Residen Betawi dan orang-orang yang sehaluan dalam soal ini mengacaukan dua kategori yang sama sekali berbeda tentang segala hal ihwal: tindakan jabatan dan kepentingan pribadi. Mengenai yang pertama, tentu saja setiap abdi negeri seharusnya menaati perintah-perintah atasannya langsung. Baru setelah tidak dapat memperoleh pengertian dari atasannya, ia seharusnya naik satu jenjang ke atas. Tetapi kepentingan pribadi, kekesalan hati atau pengaduan harus dapat diajukan oleh setiap penduduk, apakah ia pegawai negeri atau tidak, ke tempat yang menurut pendapatnya ia akan didengar. Hal ini merupakan syarat pokok bagi perasaan ketenteraman dan kepercayaan dalam pranata-pranata umum secara merata. Seseorang tidak boleh memarahi orang lain jika orang tersebut, demi kepentingan pribadinya, langsung berhubungan dengan Pemerintah Pusat. Sama juga dengan hubungan jabatannya. Kalau pengaduan ditangani oleh pihak Pemerintah Pusat di luar pengetahuan atau bantuan kepala daerah yang bersangkutan, maka barulah kepala Pemerintah Daerah itu dapat berbicara tentang kesulitan memelihara kekuasaan sipil. Tetapi hal ini tidak boleh disebabkan oleh tempat yang tinggi di mana pengaduan itu disampaikan.

Bagaimanapun, menurut pendapat Residen Betawi, kepada siapa misalnya Mangusy akan harus meminta tolong? Seandainya ia hendak berkeluh kesah —saya ulangi lagi bahwa ia tidak berpikir untuk berbuat begitu— bahwa dalam surat kecil dari pihak residen, dan tanpa alasan apa pun dari pihaknya, dilontarkan kata makian yang kasar kepadanya?

Beberapa bulan berselang Wakil Jaksa Buitenzorg yang baru diangkat dan yang telah menamatkan sekolah menengah dengan pelajaran lima tahun melaporkan diri kepada Residen Betawi. Untuk kunjungan tersebut ia menginap di tempat saya. Setelah kembali dari kantor residen, ia menyampaikan kepada saya bahwa pejabat tersebut, meskipun mengetahui pendidikan Wakil Jaksa itu, telah menyapanya dalam bahasa Melayu kasar, sebagaimana yang akan digunakannya terhadap seorang juru kandang kuda yang baru. Andaikan wakil jaksa, yang merasa kesal akan hal itu, harus mengadu kepada

"kekuasaan sipil tertinggi", yaitu residen sendiri dengan pengaduannya, atau andaikan hal ini tidak dilakukannya, ia malah tidak boleh menyampaikan kekesalan hatinya kepada orang-orang yang terjamin persahabatannya dan perhatiannya? Dan ketika ia memberitahukan kekecewaannya kepada saya, apakah saya harus dengan kesal hati menyuruhnya untuk berhubungan dengan kekuasaan sipil tertinggi. Memang begitu, menurut Residen Betawi. Tidak begitu, kata orang yang menghargai kepentingan negeri lebih tinggi daripada kesombongan pribadi. Seorang residen yang memaki kepala penduduk asing dengan kata kurang ajar, yang bertentangan dengan surat peringatan yang berulang-ulang dari pihak Pemerintah Pusat, menyapa orang pribumi yang seluruhnya dididik secara Eropa dengan bahasa Melayu urakan, sama sekali tidak berhak mengeluh bahwa kekuasaannya tidak cukup dihormati oleh pihak lain.

Menurut pandangan saya akan ada gunanya jika Pemerintah Pusat menyuruh menegur residen yang bukan saja berpendapat salah mengenai apa yang disampaikannya tentang sikap kontrolir terhadap Mangusy, melainkan juga menyuruh memberi perhatian yang berwajib terhadap tata tingkat jabatan, dalam mengajukan keluh kesah kekesalan hati pribadi.

Kutaraja, 17 Oktober 1902

Kepada Residen Betawi

Buku-buku dan tulisan-tulisan yang didapati dari orang yang menyebut dirinya Sayid Muhamad bin Ali, alias Habib Langsar, beserta dokumen-dokumen tentang penyelidikan sementara dalam kasusnya sendiri sudah saya periksa. Mengenai buku-buku itu dan sebagainya, sebagian merupakan karya-karya bahasa Arab dan Melayu yang terkenal mengenai agama. Sebagian berupa pedoman-pedoman berbahasa Melayu untuk pengetahuan mengenai pengusiran hantu, obat-obatan, jimat dan hal-hal semacam itu. Sebagian lagi mengenai seluk-beluk hubungan seks dengan wanita. Keseluruhan itu merupakan perpustakaan kecil, seperti yang banyak terdapat pada orang-orang yang setengah terpelajar yang memanfaatkan takhayul orang yang kurang terpelajar atau buta huruf sama sekali.

Batas antara penipuan terhadap orang lain dan penipuan diri sendiri sulit ditentukan terhadap oknum-oknum semacam Habib Langsar. Maka timbul keberatan untuk menetapkan sampai di mana mereka sendiri percaya pada praktek-praktek takhayul yang diterapkan atau dianjurkan oleh mereka. Dalam hal khusus ini sebaliknya banyak sekali, menurut pandangan saya, kalau tidak semuanya, membenarkan dugaan akan adanya penipuan yang sadar dan disengaja.

Menurut beberapa orang ia bukan berasal dari Aceh, melainkan dari Palembang. Menurut orang lain lagi, ia berasal dari daerah lain, yaitu daerah Melayu, dan sebelum ia mengadu untung di Pantai Timur Aceh ia cukup lama tinggal di Pinang. Bahkan di tempat yang selebihnya banyak penipu yang juga bekerja dengan sarana seperti sarananya yang dengan mudah dapat memperoleh hasil, ia tidak dapat memperoleh kepercayaan. Pernyataan haknya atas gelar sayid pada umumnya diragukan dan disangkal dengan tegas oleh para sayid lainnya. Selanjutnya jalan hidupnya, dengan pretensi berupa ilmu yang katanya berkaitan dengan agama, banyak menyinggung perasaan orang. Seperti halnya banyak saksi yang sekarang didengar di Meester Cornelis, ketika itu orang dapat juga menyatakan tentang dirinya bahwa ia biasa bercandu dan berjudi, dan bahwa ia dalam pergaulan dengan wanita jauh melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat Mohammadan.

Hanya orang yang ketika itu menjadi kepala daerah Langsar dan setengah gila yang dapat dipengaruhinya. Orang ini dipergunakannya untuk memperkuat Hulubalang dalam khayalannya mengenai hubungan istimewa dengan Sultan Turki yang membebaskannya dari kepatuhan terhadap pemerintah. Penyelidikan yang diadakan pada tahun 1848, membenarkan keyakinan bahwa baik yang mendukung, yang dinamakan Sayid T. Ci' Langsar dalam kesombongannya yang kegila-gilaan, maupun ia sendiri, terlalu cerdik untuk percaya pada kebenaran-kebenaran khayalan itu. Sebaliknya, ia hanya pura-pura berbuat begitu, semata-mata untuk dapat hidup dari biaya orang yang ditipunya. Kesan umum yang ditimbulkan oleh tingkah laku Habib Langsar di negeri ini, yaitu kesan tentang tindakannya di Meester Cornelis, saya kira, tidak lain hanyalah lanjutan dari usahanya yang dahulu, yang diubah menurut keadaan. Di kediamannya yang baru, ia telah menyesuaikan diri dengan takhayul setempat untuk menarik keuntungan dari situ.

Barang siapa hendak mencapai kekebalan, baik untuk mempersenjatai diri terhadap perampok-perampok di Keresidenan Betawi, atau untuk dapat menjalankan tugas polisinya dengan lebih pasti atau mungkin juga untuk tujuan lain, dapat meminta tolong kepada sayid palsu itu dengan membayar uang. Barang siapa hendak membebaskan diri dari siksaan kubur atau neraka, dibantu olehnya dengan uang beberapa ringgit. Orang tahu, betapa mudahnya penduduk pribumi di Betawi dapat diperdaya dengan hal-hal seperti itu. Terutama oleh seseorang yang dianggap sebagai keturunan Nabij adi seorang Habib.

Kenyataan bahwa murid-muridnya yang bukan saja disuruhnya membawakan beberapa rumus, melainkan juga berikrar bahwa mereka akan mematuhi beberapa kewajiban agama dan kesusilaan dengan setia, itu pun menjadi sarana yang membantu agar praktek-praktek si tukang sulap itu berhasil. Bukankah karena hal itu tindakannya berkesan sesuai dengan agama terutama di depan khayalak yang bodoh? Bukankah ia dan teman-temannya mendapat senjata untuk membela diri terhadap serangan-serangan para guru yang benar haluannya; dan bukankah di atas segala-galanya semua kegagalan itu dapat dijelaskan dengan wajar, sebab nyaris hanya seorang murid saja yang bertahan selama setahun untuk menjalankan segala hal yang disuruh ikrarkan oleh sayid palsu tersebut? Syarat-syarat seperti itulah yang kebanyakan digunakan oleh penipu-penipu kepada para pengikut mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk melemparkan kesalahan kepada orang yang terkena musibah, andaikan orang yang dikebalkan itu terluka juga, atau kalau orang yang dij amin kemakmuran atau kesehatannya terkena oleh musibah atau penyakit.

Kalau diingat pula, bahwa Habib Langsar sendiri biasanya selalu melanggar perintah-perintah itu, maka maksudnya untuk menipu nyaris tidak mungkin diragukan.

Dokumen-dokumen yang dalam bentuk asli menyertai surat kiriman Anda, bersama ini dikirimkan kembali dalam dua paket.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pertanyaan apakah Sayid Alwi bin Umar Khirid (begitu bunyi namanya) dilahirkan di Bandung, dijawab dengan sangkalan oleh Pemerintah Daerah Priangan atas dasar pemberitahuan dua orang yang kesaksiannya dicela oleh Alwi karena permusuhan orang-orang tersebut terhadapnya. Yang seorang adalah ibu tiri Alwi yang mungkin menaruh perasaan yang sedikit tidak baik terhadap madunya yang lebih tua. Yang seorang lagi ialah seorang Arab yang dalam urusan dagang merupakan saingan mendiang ayah Alwi. Sebaliknya ia menyerahkan pernyataan dari tiga orang Arab yang berbunyi bahwa dahulu mereka telah menghadiri hajat penamaan yang diadakan di Bandung tujuh hari sesudah kelahiran Alwi. Jadi mereka tahu bahwa Alwi memang dilahirkan di sana. Apakah pernyataan ini, sesuai dengan pendapat Pemerintah Daerah di Bandung, begitu saja harus dianggap bohong, tidak dapat saya nilai. Bagaimanapun, untuk hal itu diperlukan lebih banyak dalil daripada yang dapat diajukan hingga sekarang.

Memang pantas dianjurkan agar perkara ini diselidiki dengan sungguh-sungguh. Andaikan pendapat yang negatif dari pihak Pemerintah Daerah di Bandung itu benar, maka Alwi jelas dapat menyatakan dengan hati nurani yang bersih, bahwa hanya dari kabar orang lain ia tahu di mana ia dilahirkan. Dapat dipahami sekali bahwa ia, dengan bantuan pernyataan yang dapat menolong tujuannya, berusaha mendapat izin untuk menetap di Bandung. Justru karena akhir-akhir ini lebih dari seorang Arab, berdasarkan pernyataan yang kepalsuannya diketahui secara umum, lalu mendapat kondisi yang lebih menguntungkan daripada orang sebangsanya yang lebih cinta kebenaran, maka dapat dimaafkan bahwa ada orang lain yang memperkuat pernyataannya mengenai kelahirannya dengan bukti yang diragukan. Tidak pernah akan dapat dibuktikan bahwa dia sendirilah yang membuatnya. Tetapi ketiga penanda tangan tersebut agaknya akan dapat dituntut karena tujuannya hendak menipu Pemerintah Daerah. Dan selanjutnya tidak ada alasan yang dapat diterima untuk membiarkan urusan itu.

Terlepas dari pertanyaan di mana Alwi lahir, ada pertanyaan lain yang minta ditangani, atau ada alasan keadilan yang membenarkan permohonannya dikabulkan.

Seperti Yang Mulia ketahui, bahwa menurut pandangan saya pembatasan atau bahkan penghapusan berangsur-angsur dari izin-izin kepada orang Arab untuk bermukim di Hindia Belanda seluruhnya harus dianggap perlu. Namun orang sekarang gampang sekali mengizinkan orang Arab masuk, tetapi gerak-gerik orang yang sudah diizinkan masuk itu dihalangi dengan cara yang sama sekali tidak menyenangkan dan menimbulkan kekesalan hati yang wajar. Mereka sering sekali mengalami pemeriksaan surat jalan yang membuang waktu dan sering dalam praktek yang juga mahal. Sedangkan hasil-hasilnya hampir tidak berguna. Namun pelaksanaannya, yang dengan sendirinya diserahkan kepada pegawai dan petugas polisi rendahan, menimbulkan kejengkelan yang luar biasa dan usikan yang sia-sia. Acap kali saya mendengar keluh kesah yang penuh kebencian baik dari orang Arab maupun orang Cina, tentang perlakuan yang kasar dan merendahkan derajat, yang ditujukan kepada mereka oleh petugas polisi, pengawas polisi dan para pesuruh, sedangkan bagi mereka keharusan untuk melakukan perjalanan adalah sebuah musibah. Keluh kesah ini umum. Setiap orang Arab yang baik budi yang mendengar cerita mengenai hal itu, akan membenarkannya. Ia akan menambahkan bahwa di dunia mana pun, tempat orangorang sebangsanya diizinkan masuk, tidak ada penerapan ketetapan-ketetapan yang menghambat segala macam lalu lintas, seperti di negeri ini.

Ada beberapa pejabat Pemerintah Daerah berbangsa Eropa yang sadar akan hal ini, dan di dalam lingkungan kekuasaan, mereka mencoba menjaga agar ketetapan tersebut diterapkan dengan agak luwes dan bahkan dengan kelunakan yang dimaafkan saja. Tetapi kekecualian yang baik itu tak banyak dapat dimaafkan oleh orang Arab, karena personalia Pemerintah Daerah tiap kali berganti. Sedangkan pengganti tersebut menolak untuk memperkenankan apa yang telah diperbolehkan oleh pendahulunya.

Belum lama berselang seorang Asisten Residen di Meester Cornelis mewajibkan semua orang Arab yang mempunyai keperluan di sana dan yang datang dari Betawi dengan trem atau dengan berjalan kaki, agar pada waktu kedatangan dan 'keberangkatan mereka minta surat jalan mereka ditandatangani. Banyak pejabat Pemerintah Daerah yang seperti orang yang dimaksud tadi, yang terkenal sebagai pemakan orang Arab, sering mengaku dengan terus terang bahwa penerapan ketetapan seperti itu terjadi dengan tujuan tak lain daripada menolak orang Arab dari wilayah mereka. Dengan dimikian orang-orang Arab itu mempunyai izin bermukim di Hindia Belanda, dan boleh berpindah tempat di wilayah tersebut di dalam batas-batas yang sangat sempit. Namun perpindahan itu sebanyak mungkin sengaja dipersulit oleh para pembesar.

Nada nota-nota Asistan Residen dan Bupati Bandung, berdasarkan permohonan yang terdahulu dari Sayid Alwi, menunjukkan kecenderungan seperti yang telah dilukiskan tadi. Pertama-tama, dijumpai di lingkungan Pemerintah Daerah berbangsa Eropa di sana, dan selanjutnya seperti sering sekali terjadi, juga dijumpai pada Pemerintah Daerah berbangsa pribumi, seolah-olah sebagai gaungnya. Menurut asisten residen, ketika itu permintaan putra Sayid Umar yang diperbolehkan bermukim di Bandung seharusnya ditolak. Sebab ayahnya, katanya, bersifat kurang ajar dan mempunyai nama buruk —tidak diberitahukan sebabnya— di kalangan Pemerintah Daerah dan polisi, dan menurut desas-desus, beberapa tahun yang lalu ia dihukum di Betawi.

Bupati tersebut memberikan pandangan yang kurang logis. Orang Sunda katanya, berwatak lemah dan karena itu terlalu gampang diperas oleh orang asing. Di antara orang Cina yang menetap di Bandung, kira-kira hanya 20% yang kadang-kadang berperkara dengan orang pribumi, sebaliknya 80% di antara orang Arab yang bermukim di sana dan yang jumlahnya kecil, mempunyai masalah dengan orang pribumi. Meskipun ditambahkan oleh Bupati, tidak menjadi soal apakah orang Arab yang berperkara itu benar atau tidak benar, namun atas dasar itu ia menganggap sebaiknya Sayid Alwi dilarang bermukim di sana, di tempat di mana ayahnya tinggal, dan di tempat ia dahulu tinggal beberapa tahun bersama ayahnya.

Terasa bahwa di sini seorang pejabat pribumi berbicara, yang mencari dalil-dalil untuk memperkuat pendapat, yang menurut atasannya, yang berbangsa Eropa, sebagai satu-satunya yang benar. Penalaran itu mengingatkan saya kepada apa yang lebih kurang 12 tahun saya dengar dari Bupati Kendal yang ketika itu sudah lanjut usianya, lewat percakapan yang agak tulus. Keadaan di dalam kabupatennya dibandingkannya dengan keadaan yang dialaminya waktu muda. Sementara itu, ia mengeluh tentang makin bertambahnya pemukiman orang Eropa di wilayah itu, yang telah merepotkan polisi, disebabkan oleh percekcokan antara mereka, dan membesar-besarkan kesalahan-kesalahan kecil para pelayan mereka. Mereka dengan lantang mengungkapkan kejengkelan bila mereka tidak dilayani segera, seperti apa yang mereka inginkan. Andaikan Bupati Bandung setulus mendiang rekannya yang berusia lanjut itu, maka ia akan berpendapat sama mengenai orang Eropa di pedalaman. Sekarang ia membatasi diri dan hanya membuat catatan tentang orang Arab. Sementara itu catatan tersebut, karena tidak ada hal yang lebih baik, dipakainya sebagai sumber alasan untuk menentang izin masuk seorang Arab.

Di sini, tampak bukti yang jelas tentang praktek tuna asas yang berlaku di Hindia Belanda dalam perizinan masuk dan lalu lintas orang-orang

Arab. Seorang Arab yang telah beberapa tahun bersama dengan beberapa orang sebangsanya, pada tahun 1882 memperoleh izin dari Pemerintah Daerah untuk tinggal di ibu kota daerah tersebut, kemudian dicabut lagi. Pemerintah Daerah menamakan orang-orang tersebut oknum brengsek dan kurang ajar —satu predikat yang terkadang diberikan kepada orang Arab— hanya karena mereka dengan tegas dan gigih membela kepentingannya. Pemerintah Daerah sebaliknya tidak mempunyai alasan untuk mencabut izin yang sudah pernah diberikan kepadanya. Seorang putra yang bertahun-tahun tinggal di rumah ayahnya tanpa diketahui, kemudian beberapa tahun ia tinggal di negeri Arab, lalu menemukan kota Bandung tertutup baginya sewaktu ia pulang ke sana. Dan sesudah ayahnya yang berdagang di Bandung meninggal, ia tidak diberikan izin untuk bermukim di sana, mustahil baginya untuk mengurus warisan ayahnya sebagaimana mestinya, dan tanpa kehilangan cukup banyak uang. Itu disebabkan karena ayahnya kurang disenangi oleh Pemerintah Daerah dan karena orang Arab pada umumnya jauh lebih banyak memberikan pekerjaan kepada polisi daripada orang Cina! Berdasarkan alasan yang remeh dan dicari-cari itu orang menolak untuk menerima dengan baik surat izin yang sudah diberikan kepada Sayid Umar Khirrid. Sebenarnya orang menolak segala permukiman orang Arab.

Sekali lagi, saya menganjurkan dengan sangat, agar segera diadakan ketetapan yang membatasi pemasukan orang-orang Arab ke Hindia Belanda. Sekaligus saya anggap perlu, bahwa sambil menunggu ketetapan itu, jangan diikuti dengan politik merugikan terhadap orang-orang yang sudah dizinkan masuk, seperti satu contoh lagi di sini.

Jadi, meskipun keputusan atas permintaan orang yang beralamat itu menjadi hak kepala Pemerintah Daerah, saya rasa semua syarat cukup untuk meminta perhatian dari residen dan Pemerintah Pusat sebelum permintaan itu dikabulkan. Ini sehubungan dengan izin yang sudah diberikan kepada seorang Bapak yang sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Kecuali bila ada alasan yang lebih mendesak, yang mungkin bertentangan dengan hal itu.

Betawi, 8 November 1903

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Kenyataan bahwa para bupati dan terutama kepala di strik sering tidak memiliki kemandirian yang disyaratkan oleh hakim terhadap orang-orang Arab yang diadili, tidak dapat disangkal. Hubungan yang kurang diinginkan itu didasarkan agama dan takhayul. Sebab, para ulama Arab serta keturunan Nabi (para sayid) mempunyai kewibawaan yang cukup besar bagi banyak pejabat pribumi. Bahkan di antara orang-orang tersebut yang kurang terpelajar tidak jarang menganggap beberapa orang Arab agak keramat. Lalu sebagian dari para pegawai pribumi berada dalam posisi debitor (orang yang berutang), yang menjadikan mereka tergantung kepada para saudagar dan periba Arab. Mereka itu tidak mampu menunaikan kewajiban mereka. Hubungan yang merugikan ini bagi Pemerintah Daerah dan dewan Peradilan, tentu saja tidak terbatas kepada orang Arab, melainkan berlaku pula dalam hubungan dengan orang Cina.

Meskipun begitu, saya tidak percaya bahwa keadaan ini merupakan keberatan yang utama terhadap perkara pengadilan mengenai pelanggaranpelanggaran kecil di pihak Timur Asing, kepada pengadilan kabupaten. Ini pun jika pengadilan tersebut diketahui oleh kepala distrik.

Pertama-tama, sudah dapat dilihat sekarang bahwa pendidikan pegawai pribumi yang semakin baik, semakin memperbanyak jumlah orang yang sadar atas kewajiban jabatannya, dalam mengatasi hubungan-hubungan yang disinggung tadi. Dengan demikian ada alasan untuk berharap bahwa penyelewengan-penyelewengan yang timbul makin lama akan semakin langka. Jikalau diberikan isyarat-isyarat yang pantas dari pihak pejabat Pemerintah Daerah berbangsa Eropa, terutama dengan menjalankan tindakantindakan keras terhadap kebiasaan yang keliru di antara para pegawai pribumi untuk menaikkan pengeluaran mereka melebihi pendapatannya, akan lebih efektif. Kekurangan itu biasanya ditutupi dengan meminjam uang kepada para kreditor Timur Asing (yang memberi utang) yang selalu bersedia memberikannya.

Selanjuya harus diingat, bahwa pengaruh buruk yang ditakutkan itu, karena terlihat nyata di dalam pemeriksaan peradilan terhadap pelanggaranpelanggaran tersebut, yang dalam kebanyakan hal ditujukan pula kepada para pegawai pribumi, atas siapa yang ditugaskan melakukannya. Akan lebih mudah bagi seorang Arab yang melanggar ketetapan-ketetapan yang berlaku mengenai perjalanan orang Timur Asing, untuk membujuk seorang pegawai polisi pribumi memaafkan pelanggaran itu. Ini lebih mudah daripada mengharuskan seorang hakim pribumi supaya jangan mengadili atau secara palsu mengadili pelanggaran semacam itu.

Jadi, jika pengawasan dalam segala keadaan dijalankan dengan cermat, maka menurut pemahaman saya, perluasan kewenangan mengenai peradilan kabupaten yang dibicarakan tadi, tidak perlu ditakutkan kalau-kalau ada akibat yang merugikan.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pelengkapan pengaturan surat jalan yang diusulkan oleh Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, memberikan dua macam keuntungan: orang Timur Asing yang dalam perjalanan, tidak akan banyak kehilangan waktu dan banyak gangguan dibandingkan dengan sekarang. Lagipula penundaan ketetapan-ketetapan yang terpaksa diberlakukan oleh Pemerintah Daerah disebabkan karena keadaan darurat, secara pasif dan aktif, akan berkurang karena tidak perlu lagi.

Yang merupakan satu keberatan ialah, perbedaan paham yang besar antara para kepala Pemerintah Daerah mengenai lalu lintas orang Timur Asing. Beberapa orang di antara mereka tidak menghiraukan hal itu sama sekali, tetapi ada orang lain yang ingin melarangnya sama sekali, tak terhitung beberapa kekecualian yang langka. Surat-surat izin semacam, diberikan oleh kepala-kepala Pemerintah Daerah di daerah tempat tinggal orang yang bersangkutan dan berlaku bagi daerah-daerah lain, sering dapat ditangguhkan secara sepihak. Sedangkan motif-motif mengapa surat izin itu diberikan, ditolak, atau dicabut, berganti-ganti bergantung kepada petugasnya. Adapun keputusan Gubernur Jenderal mengenai perlunya pencabutan surat izin, tidak dapat mencegah bahwa para musafir yang sedang menunggu surat izin tersebut, mengalami kesulitan dan terkadang kerugian materiel. Selain itu keadilan yang diinginkan dalam penerapan ketetapan-ketetapan semacam itu, menuntut Gubernur Jenderal memutuskan juga tentang perlu-tidaknya pemberian atau penolakan surat-surat izin tersebut.

Pertimbangan perlu diserahkan kepada para kepala Pemerintah Daerah yang sering berpendapat sangat picik, yang selalu di mana-mana mengalami pergantian jabatan, di mana penerapan setiap sistem surat jalan selalu akan menjadi usikan bagi orang yang terkena olehnya. Ini tanpa membuahkan hasil yang beanr-benar bermanfaat bagi kepentingan umum.

Meskipun begitu, perlengkapan yang diusulkan tadi, berguna untuk menyingkirkan beberapa keberatan, yang menurut paham saya, pantas dianjurkan.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pertama-tama di sini diuraikan lagi alasan-alasan yang sudah sering saya berikan, sehubungan dengan Nota Sekretariat yang membela penutupan Kepulauan Nusantara bagi bangsa Arab.

Ketetapan-ketepapan yang berlaku di negeri ini mengenai tinggalnya, menetapnya dan berlalu lintasnya orang Timur Asing maupun cara penerapannya, merupakan sumber masalah yang mendalam bagi mereka. Kewajiban untuk tinggal di kampung-kampung tertentu, yang sering merupakan bagian-bagian yang paling kurang sehat di kota pusat-pusat perdagangan yang terpenting; pembatasan kebebasan bergerak yang menyebabkan banyak kemudahan dan keuntungan yang penting tidak dapat mereka capai, padahal penduduk bangsa lain menikmatinya dengan bebas; hambatan atas lalu lintas bebas oleh pemeriksaan surat jalan yang menyita waktu dan sering mahal harganya; tunduknya kepada peradilan polisi yang secara umum dibenci —ini cukup menyebut beberapa pasal yang penting saja— semua itu merupakan pokok-pokok pembicaraan sehari-hari di kampung Arab dan Cina.

Mereka menegaskan, bahwa "orang Eropa" berdasarkan keturunan atau undang-undang sangat diuntungkan atas mereka, tanpa dapat diajukan satu motif yang mendukung. Sebab manusia yang sangat beraneka asal dan kulitnya, yang digolongkan di bawah kelompok tersebut, sama juga bersalah menjalankan kejahatan (riba, intimidasi, penipuan, dan sebagainya) dalam memeras orang pribumi yang biasanya dipersalahkan kepada orang Cina dan Arab. Terutama setelah jumlah "orang Eropa" bertambah banyak, padahal mereka mengannggu dan mengusik penduduk pribumi, maka orang yang berkeluh kesah itu tidak kekurangan contoh-contoh yang memperkuat alasan mereka.

Selanjutnya pengalaman bertahun-tahun telah menunjukkan kepada mereka, bahwa ketetapan dan pembatasan tempat, dalam praktek jauh lebih mengesalkan daripada yang tampak di atas kertas. Memang tidak bisa lain: penerapannya sebagian besar terpaksa dipercayakan kepada pegawai-pegawai rendahan —kornis, juru tulis, "mata-mata", petugas polisi pribumi. Orangorang tersebut biasanya memang kasar dan sewenang-wenang dalam tindakan serta menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk memperoleh uang. Pejabat-pejabat berbangsa Eropa pun sering percaya terhadap prasangka yang bersifat Cina atau Arab, dan karena itu membuat peraturanperaturan yang merepotkan. Terutama orang Timur Asing sangat segan menghadapi perlakuan yang membatasi mereka sebagai musafir di negeri ini, sampai-sampai mereka membatalkan perjalanan kemari, kecuali kalau sebelumnya mereka sudah mengadakan pengamanan khusus.

Mereka bertanya dalam hati mengapa mereka di Malaya dan Singapura yang dekat letaknya, dan di India-Inggris, dapat berjalan bebas seperti orang lain, sedangkan di sini diperlakukan dengan tidak manusiawi.

Orang Timur Asing menemukan alasan untuk mengadu karena orang Jepang digabungkan dengan kelompok orang Eropa. Bukannya mereka mencela fakta itu sendiri, tetapi sejak itu mereka bertanya dengan lebih tegas lagi, kebaikan-kebaikan apakah yang tiba-tiba ditemukan pada bangsa Timur yang satu ini, yang katanya tidak ada pada bangsa Timur lainnya? Kebaikan apakah yang menghalalkan pemberian hak istimewa kepada orang Jepang? Jawabannya ada pada kekuasaan politik Jepang, yang menjamin kedudukan tersebut kepada para warga negara Mikado. Jadi kesimpulan, bahwa bangsa Timur Asing lainnya dapat juga memperoleh kedudukan tersebut, asal ada negara berwibawa yang dapat membela kepentingan mereka.

Untuk bangsa Cina, hal itu tidak mempunyai akibat langsung, kecuali bahwa orang yang paling terpelajar di antara mereka —yaitu golongan kecil yang bercita-cita mendapat persamaan derajat secara perseorangan dengan bangsa Eropa— mendambakan zaman yang dapat mengikuti contoh Jepang dan akan dapat menuntut agar warga negaranya diperlakukan sederajat dengan orang Eropa.

Sebaliknya orang Arab menumpukkan harapannya pada negara Islam, yang harus diperhitungkan oleh negara-negara Eropa, yaitu Turki. Karena itu agitasi Pan-Islam yang sejak bertahun-tahun telah tampak di mana-mana, mendapat rangsangan yang luar biasa kuatnya di negeri ini.

Pastilah Pan-Islamisme yang digambarkan kurang tepat hakikatnya dan pengungkapannya di negeri ini oleh penyusun nota tersebut, tanpa segala persoalan itu pun mereka tidak akan sayang kepada Kepulauan Nusantara ini. Sebab di mana persoalan seperti itu tidak ada seperti: di Malaya dan Singapura, di India-Inggris, di Afrika Selatan hal itu terasa pula. Pemerintah Turki menempatkan konsulat-konsulat di mana tidak ada alasan kepentingan dagang untuk kepentingan lainnya dari Kerajaan Turki, semata-mata untuk memberikan kesan kepada kaum Mohammadan di bawah kekuasaan Eropa, bahwa mereka masih mempunyai pelindung lain bagi kepentingan mereka daripada penguasanya. Pihaknya membantu dan mengimbali setiap tanda yamg mengungkapkan kehidupan agama Mohammadan di negeri-negeri seperti itu dan yang menunjukkan corak Pan-Islam. Agen-agennya membagikan fatwa-fatwa kepada raja-raja pribumi, Swapraja dan kepala pribumi, yang menentang penyesuaian dengan kekuasaan Eropa. Mereka mendesak adanya bukti-bukti materiel mengenai kesetiaan kepada Tuannnya yang tertinggi dalam bentuk sumbangan bagi para j anda dan yatim piatu dari prajurit Turki yang gugur dalam perang; untuk jalan kereta api di Hijaz dan sebagainya. Kepada orang-orang terkemuka, mereka anjurkan agar menyuruh mendidik anaknya di Turki dan mereka berhasil mendapat subsidi untuk keperluan itu. Mereka senang bertindak sebagai pembela setiap kepentingan

Mohammadan di mana pun kesempatan terbuka untuk itu, dan dengan senang hati memberikan sarana-sarana untuk mengelakkan undang-undang negeri yang kurang menyenangkan. Mereka membantu penyebaran hasil-hasil pers dan menjaga hubungan pers Pan-Islam dengan kaum Mohammadan di berbagai negeri.

Agitasi"tidak bertujuan langsung mendirikan kesatuan negara muslim, tetapi sebaliknya meneguhkan kesatuan politik yang dikenal sebagai dogma dalam Islam. Meskipun terdapat segala macam perpecahan, kesatuan Islam harus tetap lestari. Di Hadramaut, bertentangan dengan anarki yang menguasai negeri itu, orang membuka telinga lebar-lebar terhadap gagasan Pan-Islam yang baru, meskipun di sana belum pernah ada pejabat Turki yang mewakili kekuasaan sultan, dan pemberlakuan suatu rezim Turki di sana akan banyak mendapat tantangan. Berkali-kali datang utusan dari Hadramaut, yang meminta kepada sultan untuk mengadakan pemerintahan yang formal, dan mengangkat seorang sayid dari Hadramaut sebagai kepala, yang mendukung gagasan sultan, dan ditunjang oleh pasukan-pasukan sultan. Lebih kurang 25 tahun yang lalu orang pernah mencoba mangadakan langkah yang sungguhsungguh ke arah itu dari Konstantinopel. Tetapi, hambatan dari pihak Inggris menyebabkan hal itu tidak pernah terlaksana. Jauh dari sifat yang dingin terhadap khilafah Turki, orang Hadramaut paling suka dianggap sebagai warga negara Usman di berbagai negeri tempat mereka beremigrasi. Dengan cara itu mereka menciptakan kedudukan yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri.

Orang yang menyatakan, bahwa Pan-Islamisme baru timbul di negeri ini 5 atau 6 tahun yang lalu, dan bahwa sekarang jarang atau sama sekali tidak terdengar apa-apa, sebenarnya sama sekali tidak mengetahui soal tersebut. Sudah sekurang-kurangnya lebih dari 20 tahun yang lalu —pengalaman saya tidak lebih tua dari itu— agitasi yang dimaksud di antara orang Hadramaut yang bermukim di sini semakin kuat. Tidak ada di antara bangsa Arab yang menentang Pan-Islamisme, meskipun sebagian di antara mereka tidak banyak melihat untungnya. Para penganjur yang kuat dari PanIslamisme —bukan orang Arab yang tidak jelas asal usulnya atau para pengerah haji dari Mekah, melainkan— beberapa orang terpandang di dalam paguyuban Hadramaut di Betawi seperti Sayid Ali Bin Syahab tuan tanah di Menteng, Sayid Abdul Kadir Aidarus, Sayid Sahl bin Sahl, tuan tanah Sayid Abdullah bin Alwi al-Attas, Sayid Muhammad bin Abdurrahman Salaibiyyah, dan banyak lagi orang lain. Terutama sejak di kota ini didirikan Konsulat Turki, orang-orang dan pengikutnya yang berjumlah besar menganggap Konsul Jenderal Turki sebagai wakil kekuasaan yang disegani para pembesar negeri ini, yang mampu membantu mereka agar terpenuhi keinginannya. Beberapa di antara mereka berpandangan cukup naif dengan menyangka, bahwa hanya bergantung pada sultan akan segera menjamin semua keuntungan kebangsaan Eropa tanpa banyak mengalami kerugian. Tidak terlaksananya hubungan yang diharapkan, tidak jarang mereka persalahkan kepada beberapa konsul, atau kesalahan penerangan kepada sultan oleh pejabat-pejabat dalam lingkungannya. Beberapa orang lagi mengemukakan tuntutan yang lebih lunak, yang semuanya mengharapkan campur tangan konsul, agar menimbulkan perbaikan yang penting dalam kedudukan mereka. Mereka berusaha dengan seluruh kemampuan agar perbaikan keadaan tersebut dipercepat.

Segera setelah tampil seorang konsul baru, wakil-wakil tersebut dan wakil lainnya dari paguyuban Arab bertemu dengannya dan mengulang satu persatu segala ketidaksenangan mereka terhadap Pemerintah Belanda yang dibenci itu. Mereka menyatakan bersedia memberikan sumbangan keuangan untuk membiayai pengiriman beberapa utusan kepada sultan atau apa pun yang dianjurkan oleh konsul untuk mencapai tujuan itu. Mereka senang mengabdi pada konsul dengan nasihat dan tindakan, dan menganggapnya sebagai wakil tertinggi dari raja mereka.

Di antara 7 sampai 8 Konsul Turki yang hingga sekarang sudah berfungsi di Betawi, belum ada satu pun yang mengabulkan harapan orang Arab dengan menguraikan secara jujur tentang kedudukannya. Bagaimanapun, siapa yang mengenai kebiasaan politik dan administratif Turki, dengan sendirinya akan mengerti hal itu. Semua orang Turki yang kira-kira mempunyai kedudukan resmi, selalu memberikan gambaran yang berlebihlebihan, yang dapat menimbulkan tawa, tentang kekuasaan sultan dan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Gambaran ini sudah ada dalam dunia Mohammadan. Dalam hal ini Sadiq Belig Bey tidak berbeda dengan rekan-rekannya, meskipun ia mempunyai cara sendiri tentang selukbeluk keterangannya. Di kalangan teman-temannya yang berbangsa Eropa, ia mungkin berpura-pura menjadi orang yang berpikiran bebas yang tidak senang dengan "perundang-undangan zaman pertengahan" yang mengatur lalu lintas bangsa Timur Asing di sini. Di antara orang Arab, ia berbicara seolaholah menjadi orang Mohammadan yang sangat cermat dan berangsur-angsur berjanji akan menghilangkan kejengkelan-kejengkelan mereka bilamana mereka dahului dengan sumbangan-sumbangan yang cukup banyak bagi rahmat sultan dan bagi jalan kereta api di Hijaz.

Para penganjur Pan-Islamisme di sini, sebaliknya, tidak mendengar kabar lebih lanjut tentang sumbangan-sumbangan mereka yang diberikan kepada Belig, kemudian mereka berpendapat bahwa ia lembek dan mengadukan persoalan itu kepada para redaktur surat-surat kabar Pan-Islam dan kepada Pemerintah Turki dalam surat dan bahkan dalam telegram. Pengaduan itu berkenaan dengan kurangnya perhatian yang diberikan kepada kepentingan Islam dan mengenai cara hidup yang seenaknya bagi seorang muslim. Hal ini pun termasuk Kiamil Bey, namun ia tidak pernah diadukan karena secara politik ia sangat cermat.

Sadiq Belig Bey bagaimanapun oleh pernyataan mengenai Salih Faqih semata-mata "mempedulikan kepentingan orang sebangsa" dan tidak bersalah melakukan perbuatan yang tercela, merupakan pendapat yang sangat ganjil. Pendapat itu tidak didukung oleh Salih Faqih maupun salah seorang kenalannya. Hanya saja mereka menilai dusta yang tercela dalam pandangan

Belanda, sebagai sangat terpuji. Pernyataan bahwa Salih Faqih "est d'origine Albanaise" (berasal Albania) sama sekali tidak tepat. Bahkan tidak ada sedikit pun bukti mengenai hal itu. Semua orang Mekah tahu bahwa ayah Salih dan kakeknya adalah orang Mekah, nenek moyang lainnya adalah orang Mesir, dan silsilahnya tidak dikenal dalam generasi yang lebih tinggi. Konsul Belig sendiri meminta kebaikan agar Salih diperkenankan bepergian dengan bebas di priangan sebagai orang Arab biasa. Baru setelah hal itu gagal, ia memperkenalkan orang ini sebagai orang Eropa. Dan ketika imbalan untuk bantuan itu tidak kunjung datang, maka Sadiq Belig menolak memberi bantuan seperti itu kepada saudara kandung Salih! Saya tidak dapat menerima begitu saja bahwa "mempedulikan kepentingan orang sebangsa" semacam itu sekiranya harus dianggap biasa menurut pendapat Menteri Cremer.

Kemudian Sadiq Belig berusaha untuk memperkenalkan orang lain, Abdurrahman bin Abdulmajid sebagai orang Eropa 1 . Padahal ia seorang Mekah keturunan Mesir yang sangat terkenal, bahkan ia seorang Hadramaut tulen. Dan andaikan atas ulasan saya tidak diambil tindakan yang menghentikan praktek-praktek ini, maka kita akan menghadapi berlusin-lusin banyaknya orang Asia dan Afrika yang bepergian ke Kepulauan Nusantara ini sebagai orang Eropa. Itu akan menyebabkan peraturan yang ada menjadi sekadar ilusi, melainkan juga: 1. unsur-unsur terjahat dalam permukiman orang Arab yang tidak malu melakukan tipu dan dusta, menikmati hak istimewa yang diinginkan oleh semua orang, 2. kesal hati yang wajar di antara warga bangsa Arab yang baik budi akan bertambah besar. Sebab, mereka tidak ingin bersalah melakukan penipuan seperti itu.

Sadiq Belig selanjutnya, telah berusaha sia-sia untuk membuat kepala penduduk Arab yang diangkat oleh Pemerintah Pusat menjadi alat yang mudah menurut untuk mencapai maksudnya. Setelah itu ia berbuat apa saja untuk memperkecil kewibawaan kepala penduduk Arab di mata orang sebangsanya. Karena Pemerintah Daerah Betawi kurang paham mengenai soal ini, maka ia beberapa waktu berhasil juga. Sebab orang menuruti usul Belig untuk mencegah agar orang Arab yang mempunyai surat jalan Kerajaan Turki jangan sampai berada dalam kekuasaan kepala penduduk Arab.

Aneh juga bahwa penyusun Nota dalam membicarakan sikap Sadiq Belig berbuat seolah-olah kasus Salih Faqihlah yang menimbulkan keberatan. Sedangkan sikap konsul yang seperti itu dapat dibela.

Jadi, meskipun Sadiq Belig bukan tidak bersedia menolong orang Arab dalam menggalakkan ketetapan-ketetapan, namun mereka tidak puas dengan dia, seperti juga mereka tidak puas dengan Konsul Amin yang terlalu santai. Amin itu pun diadukan kepada sultan dalam surat dan telegram. Satu bukti lagi bagaimana usaha Pan-Islam hidup dalam permukiman orang Arab. Mereka tidak berhenti sebelum mereka mempunyai Konsul Turki baru yang hendak memimpin usaha tersebut. Ini pun satu bukti, bahwa arti penting agitasi salah dipahami, jika disangka bahwa kesantaian konsul tersebut menyebabkan agitasi tersebut berhenti. Memang benar didirikannya Konsul Turki telah sangat membantu perasaan Pan-Islam. Tetapi Pan-Islamisme itu hidup secara mandiri dan hanya mengalami pengaruh yang kurang berarti dari watak atau kebiasaan perseorangan dari para Konsul Turki. Pemerintah Turki menganggap pemeliharaan dan penanaman tersebut termasuk tugas para konsulnya, dalam batas-batas kewaspadaan yang diharuskan. Maka pihaknya menuruti pengaduan-pangaduan yang berulang-ulang tentang kelemahan pejabat seperti itu. Begitu pula dengan digantikannya Sadiq Belig oleh Haji Rasim.

Orang terakhir ini segera memperkenalkan diri sebagai ulama yang saleh kepada orang Arab yang berhubungan dengan dia. Ia tidak suka adat orang Eropa dan hanya menyesuaikan diri dengan adat itu jika terpaksa oleh keadaan jabatannya. Sifat berhati-hati khas Turki tidak dimilikinya. Sebab pada hari-hari pertama ia tinggal di sini, ia telah membuka diri kepada kepala penduduk Arab yang menyewakan rumah kepadanya. Pendahulunya dinyatakan sebagai penjahat yang tidak akan luput dari hukuman setimpal di Turki. Tugas untuk menjunjung tinggi kepentingan Islam, menurutnya dilalaikan oleh Belig. Dan kalau Belig juga membantu beberapa orang, ia menggunakan pemalsuan yang aneh. Dia sendiri, Rasim, selalu akan membela kepentingan orang Arab pribumi dalam urusan agama. Kalau ia tidak berhasil dalam campur tangannya, maka ia akan memberi keterangan panjang lebar kepada pemerintahnya, agar pemerintahnya mampu merumuskan tuntutannya mengenai perjanjian yang baru. Ini akan dilakukannya pada kesempatan pertama pada saat penentuan kedudukan yang seperti bagi bangsa Jepang, bagi warga negara bangsa Asia di Turki. Kepentingan perdagangan dari banyak orang Belanda di Turki akan mempermudah tekanan kepada Pemerintah Belanda untuk mencapai tujuan itu.

Beberapa hari kemudian, setelah diberi tahu beberapa orang Arab, konsul datang lagi ke tempat Mangusy, dan bertanya kepadanya, apakah ia telah menyampaikan isi percakapannya kepada para pembesar. Mangusy dilarangnya untuk berbuat begitu dan ia menyatakan: bahwa sebenarnya tidak sekuat itu maksudnya. Selanjutnya ia memberitahukan kepada Mangusy, bahwa ia tidak akan lama tinggal di rumah sewaan itu, karena ada beberapa orang Arab terpandang yang memberitahukan kepadanya bahwa mereka tidak senang ia tinggal dalam rumah kepala penduduk Arab dan dekat dengan rumah kepala itu. Kata Rasim hal itu terpaksa dituruti, sebab kalau tidak akan dikirimkan pengaduan ke Konstantinopel tentang persahabatannya dengan penindas orang Arab, yaitu sahabat pemerintah Hindia Belanda.

Orang-orang terpandang yang sejak didirikannya Konsulat Turki biasa mengunjungi para konsul, juga menemui Rasim setiap hari.

Tampaklah bahwa gerakan Pan-Islam yang mulai terasa di negeri ini sekurang-kurangnya 20 tahun yang lalu, benar-benar masih terdengar sama jelasnya. Hal ini berlaku juga untuk pers. Hendaknya jangan disangka, bahwa "surat penghinaan" dan sebagainya hanya terbit dalam surat kabar Ma 'lümat dan Sérvet. Semua surat kabar Pan-Islam di Turki, Siria dan Mesir yang dibaca di seluruh dunia muslim (di sini hanya saya sebut Samarat al-Funün, Tarabulus, Misbak, Mu'ayyad, Liwd'; dari surat kabar itu semua, berkali-kali telah saya minta perhatian Pemerintah Pusat atas karangan-karangan tertentu), di samping pamflet-pamflet yang dengan sengaja disebarkan dan dicetak di Singapura, berlimpah ruah dengan surat-surat itu. Memang kampanye tersebut menjadi lunak setelah dalam surat kabar Ma'lümat berkali-kali diadakan ulasan. Lagipula redaktur surat kabar yang setengah resmi itu telah ditangkap karena mengadakan penyelewengan-penyelewengan. Selanjutnya dalam pers Pan-Islam terkadang masalah ini atau masalah lain lebih menonjol. Maka setelah beberapa tahun yang lalu mengenai Hindia Belanda, ada pasang, sekarang ada surut. Namun setiap kali masih ada juga wartawanwartawan yang melukai hati dan berasal dari Betawi, Surabaya, dan sebagainya. Dan tidak pernah redaksi lupa menambahkan komentar-komentar dan minta diplomasi Turki atas persoalan itu.

Baru-baru ini dalam surat kabar Mesir Liwa' (Panji) tertanggal 11 Mei 1904, dimuat karangan penghinaan terhadap Sayid Usman dan Syekh Mangusy, sekaligus terhadap yang bertanda tangan di bawah ini sebagai musuh-musuh kaum Mohammadan. Oleh redaksi ditambahkan, bahwa Hindia Belanda mengulangi sejarah negeri Spanyol abad pertengahan, ketika agama Kristen mencoba menumpas agama Islam. Terbitan 2 Juni 1904, memuat sebuah karangan Pan-Islam yang sangat menghasut Pemerintah Belanda. Penemuan dan pengumpulan semua karangan itu akan mudah dilakukan oleh Kedutaan Belanda dan berbagai konsulat di tempat surat-surat kabar itu terbit. Tetapi meskipun berkali-kali diajukan, orang tidak mengindahkannya', Maka untuk saya lambat laun menjadi lebih sulit dan terlalu banyak menghabiskan waktu dan juga tidak banyak gunanya, karena sekarang urusan itu sudah banyak diketahui, dan tidak perlu setiap kali memohon perhatian Pemerintah Pusat Hindia atas ungkapan-ungkapan yang berbunyi sama. Namun orang hendaknya jangan menyimpulkan bahwa "gerakan itu sekarang tidak aktif atau sama sekali tidak terdengar apa-apa". Dahulu pun orang tidak mendengar apa-apa tentang surat Kiamil Bey kepada calon Sultan Aceh, andaikan saya tidak memberi tahu tentang hal itu. Sebelum dan sesudah waktu itu, gerakan itu saya ikuti dengan saksama, atas dasar tinjauan saya dalam kiriman surat tertanggal 25 Desember 1902, No. 982 , amat rahasia, dan tertanggal 19 April 1904, No. 38,3 saya telah mengajukan asal usul. Sekarang pun tidak ada alasan untuk membawa seluk-beluk baru terusmenerus.

Lihat bab ini, no. 75. Lihat bab VIII, buku Seri Khusus INIS VIII, surat No. 11. 3 1694

Sekali lagi, hendaknya diingat bahwa, pada tahun-tahun yang silam orang Arab di negeri ini kebanyakan berusaha untuk mendapatkan kebebasan bergerak yang tidak terbatas, baik untuk perseorangan maupun keseluruhan bangsanya di Kepulauan Nusantara. Hal ini terjadi sejak gerakan Pan-Islam timbul di sini dan menemukan pusat yang diinginkan dalam bentuk Konsulat Turki. Sejak itu cita-cita mereka mendapat warna politik-keagamaan. Sekarang kebebasan bergerak itu, dengan bantuan sultan, hendak dipaksakan agar diberlakukan oleh Pemerintah Pusat yang enggan. Ini hendaknya digunakan untukk memberikan hormat kepada Amirul Mukminin dan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka terhadap pemerintah yang lalim dan kafir. Begitulah bunyi musyawarah dan pengungkapannya yang dilahirkan di sini. Sekali-sekali hal itu ditemukan dalam pers Pan-Islam, dan tidak berasal dari seorang Arab atau pengerah haji, melainkan ditulis oleh para panitia orang-orang terkemuka yang saya sebut beberapa namanya tadi.

Dalam uraian tadi, meskipun tidak banyak isinya yang belum dimintakan perhatian kepada Pemerintah Pusat, saya harap sudah berhasil meyakinkan bahwa Pan-Islamisme telah berakar kuat dalam pemukiman orang Arab di sini, bahwa Konsulat Turki terpaksa menjalankan pimpinan gerakan tersebut. Dengan demikian pihaknya bertindak sesuai dengan yang diinginkan para penugasnya. Itu akan merupakan politik yang tercela sekali, jika dalam karangan di luar dunia Arab dan dunia pribumi, untuk berpura-pura menganggap sementara bahwa gerakan itu tidak aktif dan tidak ada.

Saya tambahkan sekali lagi, bahwa jika saya tinggalkan Hindia Belanda untuk sementara, "saya akan mendengar sedikit saja atau sama sekali tidak mendengar apa-apa", selam orang tidak dikejutkan oleh fakta yang mencolok. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah kita tidak dapat menandingi keluwesan diplomatik yang halus di pihak para Konsul Turki. Mereka tidak mempunyai kontak dengan kalangan-kalngan tempat para konsul mengungkapkan diri tanpa basa-basi. Kontak itu diperlukan untuk mengetahui apa yang terjadi di kalangan orang Arab.

Lalu sarana-sarana apakah yang digunakan untuk menghalangi kekuasaan yang merugikan dari gerakan Pan-Islam, dan apakah sarananya untuk mencegah akibat-akibat yang gawat yang perlu ditakutkan?

Sarana yang penting agaknya adalah penghapusan Konsulat Turki di sini tidak satu pun mempunyai alasan hidup yang wajar, kecuali alasan untuk menghidupkan suatu khayalan politik yang merusak hubungan kaum pribumi Mohammadan dengan Pemerintah Pusat. Kalau Konsulat Turki di Singapura juga hilang, maka sarana-sarana tersebut akan terbentur kepada keberatankeberatan politik dan juga tidak akan berdaya sepenuhnya. Konsulat Turki di sini selalu menyalahgunakan setiap kekurangwaspadaan di pihak kita guna mencampuri urusan-urusan yang tidak ada sangkut-pautnya.

Isyarat yang dahulu sudah saya berikan pun telah ditaksirkan sedemikian rupa dalam Nota, seolah-olah hanya Sadiq Beliglah yang dituju. Andaikan hal itu benar, maka harus diakui bahwa Nota itu ditulis satu setengah tahun sesudahnya, dan karena konsul jenderal sudah diganti, tidak ada lagi alasan bagi tindakan tersebut. Namun dalam penanganan segenap urusan itu, saya telah menempatkan diri pada pendirian yang lebih luas, maka Sadiq Belig dan Salih Faqih hanya saya bicarakan sebagai contoh-contoh yang paling baru dari apa yang ditunjukkan oleh pengalaman bertahun-tahun sebagai daya tiga faktor: Pan-Islamisme, Konsulat Turki, dan permukiman bangsa Arab.

Andaikan pandangan-pandangan mengenai itudikaitkan dengan orangorang tersebut, maka kita akan bertindak keliru seperti orang Arab yang menyambut setiap konsul yang baru dengan sorak-sorai. Lalu, setelah terbukti bahwa ia tidak berusaha keras untuk kepentingan mereka, ia disoraki: saliblah dia! Dengan seruan itu, mereka akan melanjutkan pengaduan mereka kepada sultan.

Jadi, kita harus selalu waspada bahwa Konsulat Turki akan menggambarkan orang Asia atau Afrika sebagai orang Eropa, dan meminta permintaan-permintaan yang tidak masuk akal untuk orang Arab. Lalu hal itu disampaikan kepada pemerintahnya sebagai tuntutan-tuntutan yang sudah dituruti, dan terhadap dunia pribumi, pihaknya bersikap seolah-olah menjadi pelindung kepentingan Islam. Kewibawaan kepala penduduk Arab dirongrongnya, atau digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Mereka membuat kepala penduduk Arab tidak setia kepada kewajiban jabatannya. Setiap sikap mengalah terhadap mereka, adalah tidak pada tempatnya. Sedangkan sikap hormat dalam tata cara hendaknya menjadi dasar yang tepat, yang dalam menangani berbagai urusan diberlakukan dengan seketat mungkin. Saya rasa perlu juga dianjurkan agar diberi peringatan kepada H. Rasim Bey tentang ketetapan-ketetapan yang ada, seperti yang digambarkan dalam nota.

Selama perbedaan yang tidak logis dan lambat laun secara praktis tidak dapat dipertahankan antara warga negara Eropa dan warga negara bukan-Eropa di Kerajaan Turki, mutlak diperlukan suatu kriteria. Andaikan tidak adanya definisi dalam undang-undang sudah mengakibatkan kesulitan, maka kesulitan itu menurut saya sebanyak mungkin harus dipecahkan oleh Pemerintah Pusat. Pihaknya sebagai instansi terakhir, wajib memutuskan perkara-perkara pihak berkepentingan yang tidak puas dengan keputusan para pembesar. Adapun pembesar yang membagikan kareis masuk, tidak berani memutuskan perkara itu sendiri. Maka dalam hal itu pemerintah tidak boleh membiarkan pembesar-pembesar tersebut tidak tahu sama sekali tentang ciriciri kebenaran yang mereka tuntut. Sebaliknya, pihaknya harus memberitahukan kepada pejabat-pejabat yang harus menerapkan ketetapan itu, peraturan umum mana yang dikehendaki oleh pihaknya agar dipatuhi. Jelaslah peraturan tersebut sama dengan keputusan yang hendak diterapkan.

Karena satu ungkapan yang terdapat dalam konsep surat edaran (orang Eropa yang bersungguh-sungguh....adalah mereka yang benar-benar termasuk penduduk Turki bagian Eropa), maka Pemerintah Pusat dengan memberi keterangan semu, akan memberikan teka-teki yang tidak dapat dipecahkan kepada para pembesarnya. Padahal teka-teki tersebut, lebih rumit dari keterangan yang sebenarnya. Sebab keluarga Abdulazis yang sudah dinyatakan berbangsa Eropa, menurut kebiasaan bahasa, sama sekali tidak termasuk penduduk yang dimaksud. Malahan sangat diragukan apakah salah seorang datuknya dalam jangka waktu pendek dan panjang termasuk penduduk tersebut. Salih Faqih telah dimasukkan ke dalam golongan bangsa Eropa atas keterangan (yang mungkin sekali palsu) bahwa moyangnya seorang Albania. Padahal, ia sendiri sebenarnya orang Asia tulen. Para kepala Pemerintah Daerah yang tahu akan keputusan-keputusan seperti itu, dengan sendirinya bertanya, leluhur derajat ke berapa dari seorang Timur yang menjadikannya "termasuk penduduk Turki bagian Eropa".

Selain itu, orang lupa bahwa banyak sekali pribadi Turki yang tanpa ragu-ragu akan dianggap sebagai Turki Eropa, mempunyai kakek atau moyang seorang Asia. Maka bagaimana mungkin seorang Mekah yang lahir dari bapak Mekah, yang diterima sebagai orang Eropa, hanya perlu menyerahkan keterangan yang pantas dipercaya bahwa kakek atau moyangnya seorang Albania? Hanya supaya ia diperlakukan sederajat dengan orang Eropa?

Dalam Nota, yang dianggap paling penting untuk menghalau bahayabahaya yang diancam oleh permukiman-permukiman Arab terhadap negeri ini —yang tidak dinilai dengan tepat— dipersalahkan kepada penerapan ketetapan-ketetapan yang ketat, tentang pembatasan yang berlaku bagi mereka. Pembatasan ini berkenaan dengan permukiman dan gerak, tetapi sifatnya yang menimbulkan kebencian sebanyak mungkin harus dihilangkan. Menurut saya, Pemerintah Pusat, kalau menempatkan diri pada pendirian itu, akan mengikuti politik yang tidak memperhitungkan akibatnya kelak.

Ketetapan tersebut bagi orang yang tidak berprasangka dan yang mengenalnya berlaku sangat ganjil. Tidak mungkin meninggalkan sifat yang dalam penerapannya menimbulkan kebencian. Sebab penerapan harus selalu diserahkan kepada petugas bawahan. Di kalangan para pegawai yang agak tinggi pun sering terasa antipati yang kuat terhadap orang Arab. Tetapi andaikan hal ini dapat dilaksanakan juga, ketetapan itu sangat dibenci, meskipun dalam penerapannya orang bertindak semanusiawi mungkin.

Negeri ini seolah-olah dibuka untuk orang Arab, dengan tujuan yang menurut pengakuan untuk memberi kesempatan berdagang kepada mereka. Tetapi setelah diizinkan masuk, mereka seolah-olah disekap dalam kampungkampung pusat perdagangan yang tidak sehat. Bahkan gerak-gerik mereka dalam lingkungan yang terdekat pun —andaikan ketetapan itu dijalankan dengan ketat— dibatasi sehingga tak terpikul beban mereka. Beberapa kepala Pemerintah Daerah yang menyadari kejanggalan hal tersebut, melunakkan kekerasan mereka dengan memberikan surat izin selama setahun untuk melakukan perjalanan tertentu. Tetapi para pengganti mereka sering menghapus kebebasan tersebut, seperti Asisten Residen Couperus di Meester

Cornelis. Ia menuntut agar setiap orang Arab membawa surat jalan bagi setiap "perjalanan" dari Betawi ke Meester Cornelis.

Ada penguasa yang menerapkan ketetapan mengenai kampungkampung itu secara luas, tanpa secara tegas memperkenankan mereka tinggal di luar kampung yang ditunjuk itu. Penguasa tidak mengejar-ngejar orang Arab, yang demi kepentingan kesehatan atau perdagangan, tinggal dengan tenteram di luar kampung bangsa mereka. Tetapi tidak ada peraturan yang melindungi orang seperti itu dari kepala pemerintahan yang baru. Orang seperti itu, seperti Residen Von Schimdt auf Altenstadt dahulu, melakukan pembersihan di Betawi antara penghuni kampung-kampung yang lain dan menghukum orang-orang yang tidak menyangka ada bahaya dengan denda F 100,- atau mempekerjakan mereka selama sebulan. Mereka dipaksa pindah dalam waktu sebulan dari kampung-kampung tersebut, padahal mereka telah mempunyai beberapa kepentingan yang mengikat di situ.

Terlepas dari keberatan-keberatan ini, perdagangan yang penting di dalam negeri, secara praktis mustahil bagi orang-orang yang hanya boleh tinggal di beberapa kota di pedalaman, tempat adanya kampung-kampung tertentu bagi bangsa mereka. Padahal untuk semua gerak-gerik selanjutnya, mereka bergantung kepada tempat tersebut dan kepada pandangan Pemerintah Daerah setempat, yang setiap kali berganti-ganti. Sedangkan pemerintah tersebut, pada umumnya, sebanyak mungkin menghalangi lalu lintas itu. Bagaimana mereka dapat mengadakan hubungan yang normal dengan para pembeli atau pemasok mereka di pedalaman dan ikut mengulak (membeli untuk menjual barang itu lagi) hasil bumi? Bahkan untuk pengawasan milik yang sudah berada di tangan, mereka harus mengangkat orang lain dan terkadang sama sekali tidak dapat memperoleh izin untuk mengadakan pengawasan secara pribadi, atau terkadang, secara langka mereka mendapat izin semacam itu.

Apabila sarana-sarana komunikasi diperbanyak dan diperbaiki, kekesalan hati tadi semakin terasa menyakitkan. Sementara itu, sehubungan dengan hilangnya batas-batas dan jarak-j arak, makin sulit membenarkan satu sistem yang membenarkan sebagian orang yang diterima atau dilahirkan sebagai penduduk negeri ini, terpencil dari semua lalu lintas bebas. Di satu pihak, semua orang Timur Asing kesal melihat orang yang diakui sebagai "orang Eropa", atau yang dipersamakan dengan orang Eropa, bergerak dengan bebas meskipun mereka melakukan berbagai penyelewengan. Padahal, orang Timur Asing sendiri dengan susah payah mendapat izin untuk menjalankan beberapa langkah. Orang Arab pun masih merasakan ganjalan bahwa bangsa Timur Asing lainnya, terutama orang India-Inggris dan orang Cina, menikmati jauh lebih banyak fasilitas daripada mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sehari dilewati tanpa membicarakan keadaan ini dengan benei dalam kampung Arab. Orang Arab di negeri ini mempunyai perasaan seperti orang yang katanya terbuka jalan masuk ke salah satu rumah, tetapi tidak boleh masuk lebih jauh daripada ke emper yang sempit dan apak. Jadi mereka hanya bersentuhan dengan orang-orang serumah lainnya, jika mereka pindah dari satu ruang ke ruang lain. Selama keadaan ini berlanjut, antipati orang Arab terhadap kekuasaan Belanda semakin bertambah dan terasa kepada lingkungan mereka, maka usaha mereka tetap ditujukan kepada penyingkiran hambatan-hambatan itu, yaitu dengan campur tangan Kerajaan Turki, pers dan dengan segala sarana yang mereka rasakan akan mencapai tujuan. Maka banyak orang berusaha, sambil menunggu sampai usaha itu berhasil, sedapat-dapatnya mengelakkan ketetapan yang ada. Pengelakan itu paling banyak dan paling berhasil diterapkan, lewat unsurunsur yang kurang bermoral. Karena itu, golongan-golongan yang baik budinya semakin benei. Lambat laun Pemerintah Daerah terpaksa juga menerima akibat beberapa bentuk pengelakan itu. Misalnya, pihaknya terpaksa menerima hak orang Arab yang akan tinggal di kampung-kampung atau tempat-tempat tertentu, karena hak itu sudah sekian lama dilaksanakan, meskipun belum pernah ada izin untuk itu. Dengan demikian, lewat cara yang paling tidak enak, akan diperoleh sesuatu sedikit demi sedikit. Padahal di tempat lain, persoalan itu diizinkan bagi semua penduduk yang sederajat, seperti hal yang wajar saja.

Logika keadaan tersebut menyebabkan orang tidak dapat mempertahankan pendirian ini. Cepat atau lambat orang harus menuntaskan menutup atau memberi izin masuk. Campuran dari kedua hal itu —yang pertama yang paling terasa— tidak lagi sesuai dengan zaman kita.

Pilihan antara penutupan dan pemberian izin masuk —sedemikian rupa hingga tidak ada lalu lintas yang dibutuhkan oleh pedagang atau pengrajin, tetap terlarang— harus ditetapkan menurut pertimbangan ekonomi dan politik. Jika orang mempunyai alasan baik yang memperlihatkan bahwa akibat pemberian izin masuk bangsa manapun merugikan bagi penduduk pribumi, maka dengan sendirinya penutupan tersebut pantas dilakukan. Namun, hal itu dapat dilakukan didasari dua syarat: 1. bahwa Pemerintah pusat mampu dan untuk sementara tetap mampu mempertahankan penutupan yang diinginkan itu, dan tidak akan terpaksa untuk melepaskannya karena hubungan politik. 2. bahwa penutupan bangsa tertentu harus menghalangi kerugian ekonomi atau politik yang ditakutkan, sehingga penutupan tersebut tidak akan mudah memindahkan kejahatan atau asal usulnya.

Memang akibat buruk dari pengizinan masuk orang Arab, untuk ikut serta dalam lalu lintas di Kepulauan Nusantara, menurut pendapat saya, pasti dapat diduga. Seperti akibat pemberian izin masuk yang dapat dicatat, meskipun sangat terbatas. Hendaknya pemerintah jangan mencabut dengan tangan kiri, apa yang sudah diberikan dengan tangan kanan.

Akibat ekonomi, saya kira, tidak boleh dinilai terlalu tinggi. Pasti ada orang Arab yang mengadakan riba dengan sangat menjengkelkan. Tetapi praktek ini maupun praktek yang lain yang kurang terpuji di bidang perdagangan bukan semata-mata menjadi ciri mereka. Orang Cina, orang pribumi yang terpelajar, serta orang Eropa, yang berasal dari kalangan yang tidak memberi alasan untuk menduga hal itu, saling tidak mau mengalah. Jarang sekali seorang pribumi yang ingin meminjam uang dengan bunga, yang menurut ukuran Barat sangat tinggi, akan sia-sia mencari kesempatan untuk meminjam uang dalam lingkungannya yang terdekat. Jauh lebih mudah lagi bagi tukang kredit Arab, untuk memperbungakan uang sampai ke pelosok-pelosok pedalaman, tanpa menginjak daerah itu sendiri, dibandingkan dengan para saudagar Arab yang ingin bersaing dengan orang lain dalam perdagangan yang jujur. Sebab, bagi bangsa lain seluruh negeri terbuka, tetapi bagi orang Arab sebagian besar dari negeri ini tetap tertutup. Hanya prasangka yang kuat di kalangan bangsa Eropa terhadap orang Timur Asing pada umumnya dan orang Arab pada khususnya, mampu mempertahankan pernyataan bahwa penutupan izin masuk bagi orang Arab di lalu lintas pedalaman, dapat menahan bencana ekonomi bagi penduduk.

Sebaliknya ada banyak kerugian-kerugian politik atas pengizinan orang Arab untuk ikut serta dalam lalu lintas bebas di Nusantara ini. Kebanyakan orang Arab datang dari tanah airnya yang miskin ke negeri ini tanpa modal atau pengetahuan sedikit pun. Hal ini dengan sendirinya menyebabkan mereka terhimpit di bawah kekuasaan rezim yang berkuasa, biasanya mereka mencoba menghindari pertikaian dengan para pembesar. Meskipun mereka tidak segan merusak kekuasaan di mana hal itu dapat dijalankan —Habib Abdurrahman dan orang Arab lainnya di Aceh misalnya, adalah orang yang terlalu bijaksana untuk ikut serta dalam pemberontakanpemberontakan yang tidak masuk akal, seperti yang terkadang terjadi di Pulau Jawa. Sebaliknya, penyusun Nota ini akan menyebut mereka warga negara yang setia dan yang terlalu berani.

Sebagaimana saudagar-saudagar yang memikirkan untung sendiri, telah memasukkan Islam ke negeri ini, begitulah mereka mempropagandakan pikiran-pikiran mereka secara lebih mudah dan lebih wajar lagi, di antara penduduk Muslim. Propaganda mereka pada tahun-tahun terakhir ini, semakin diarahkan kepada Pan-Islamisme yang melawan kekuasaan kita. Justru karena itulah saya menganggap sangat tidak pantas dianjurkan sama sekali agar Kepulauan Nusantara dibuka bagi lalu lintas mereka.

Hendaknya jangan dikira bahwa pembatasan pusat perdagangan dan beberapa kota dengan kampung yang khusus dapat menghalangi segala keburukan. Justru di tempat-tempat itulah ditemukan orang pribumi biasa yang lebih terpelajar, berasal dari segala daerah. Dan dari situlah pengaruh Arab lebih berbisa pada kalangan luas daripada keadaan lain. Biarpun pembatasan kebebasan bergerak itu secara teori tidak susah dipertahankan dan secara praktis tidak dibenci, namun lambat laun harus ditinggalkan juga karena tidak berguna.

Andaikan belum ada orang Arab yang bermukim di Nusantara ini, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk menolak mereka. Setelah mereka mendirikan permukiman di sini, meskipun secara relatif tidak terlalu luas dan

masih baru, namun dengan sendirinya hak dan kepentingan yang mereka per1700 oleh harus diperhitungkan. Tetapi, kita harus menghapuskan satu sistem yang membujuk orang Arab menciptakan kepentingan di sini, dan mencegah mereka untuk melayani kepentingan itu dengan tuntas. Hendaknya orang Arab yang bermukim di sini berangsur-angsur diberi lebih banyak kebebasan bergerak, yang pada akhirnya menjadi sempurna. Tetapi hendaknya pintu ditutup bagi imigran-imigran baru bangsa itu.

Peng^alalan maupun kemungkinan untuk melaksanakan tindakan itu secara politis sudah diuraikan dalam surat kiriman yang saya kutip tadi, sehubungan dengan kecenderungan yang lebih besar dalam propaganda PanIslam. Hal ini sehubungan dengan keadaan di negeri asal orang Arab tersebut, serta kemustahilan untuk mengadakan hubungan yang teratur dengan para pembesar yang berakar di negeri itu, dan berkaitan dengan ketidakamanan lalu lintas yang mutlak bagi orang Eropa di negeri itu. Kekesalan mengenai penutupan yang mutlak segera berhenti. Sedangkan kekesalan mengenai pengizinan masuk ke negeri ini dengan cara seperti sekarang tidak akan berakhir. Sebaliknya, rasa benei akan semakin bertambah. Sementara pengizinan masuk sudah bertahun-tahun lamanya menjadi pokok ungkapan yang melukai hati yang tidak ada habis-habisnya dalam kata dan tulisan, namun hanya secara langka atau malah sama sekali tidak terdengar penilaian-penilaian semacam itu mengenai penutupan mutlak bagi orang Arab yang berlaku di Australia serta di beberapa jajahan Inggris lainnya. Sebaliknya hanya terdengar ucapan penghargaan terhadap kebebasan lalu lintas yang tak terhalang yang berlaku bagi mereka misalnya di Malaya dan Singapura.

Dalil melawan penutupan masuknya orang Arab yang oleh Nota hendak diambil dari asas yang mendasari ordonansi di Lembaran Negara tahun 1872, No. 40, saya rasa tidak ada artinya. Jelaslah bahwa asas tersebut menurut pengalaman atau karena keadaan yang telah berubah, memerlukan peninjauan kembali. Atau hal itu mungkin dianggap tepat untuk masa mendatang. Tetapi keadaan politik yang penting sifatnya mungkin dapat membuat satu perkecualian itu perlu atau dibutuhkan. Hal yang disebut terakhir ini tidak dapat diragukan kebenarannya sehubungan dengan apa yang telah diajukan tadi.

Begitupun tidak dapat dirasakan suasana tenteram dalam kenyataan, karena pada tahun-tahun terakhir ini orang Arab tidak bertambah mengalir ke sini. Pertama-tama keadaan yang tidak berubah dalam imigrasi sebagian besar disebabkan oleh pengaturan mengenai pengizinan masuk bagi orang Arab dan penerapannya. Mengenai hal tersebut mereka tidak henti-hentinya mengeluh, seolah-olah hal ini merupakan ketidakadilan yang celaka. Ketidakadilan itu mereka usahakan dengan segala jalan agar diubah, yang akhirnya tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya pengaruh yang dijalankan oleh permukiman bangsa Arab di negeri ini serta hasil baik yang dicapainya dengan propaganda Pan-Islam, tidak banyak tergantung pada jumlah mereka.

Jadi saya terpaksa mendesak agar diadakan penutupan mutlak terhadap bangsa Arab, hingga tidak dapat bermukim dan menetap di Nusantara ini. Terkecuali orang-orang yang misalnya karena persoalan warisan telah mendapat kepentingan di sini yang benar-benar harus dilayani dengan bermukim sementara atau dengan menetap di negeri ini. Kepada mereka yang sudah telanjur diizinkan masuk, secara berangsur-angsur harus diberi lebih banyak kebebasan bergerak. Dengan demikian segala sarana untuk mencari nafkah yang dimiliki oleh penduduk lain Hindia Belanda, terjangkau pula bagi mereka.

Hal terakhir ini lama-kelamaan harus berlaku pula bagi kepentingan bangsa Timur Asing lainnya, yang tidak ada syaratnya untuk ditolak. Tetapi, bagi mereka syarat-syarat untuk masuk agaknya harus lebih diperketat. Namun, andaikan pengaturan bagi bangsa Arab harus menunggu penetapan tentang peninjauan kembali secara umum terhadap ketetapan-ketetapan mengenai pengizinan masuk orang Timur Asing, maka hal itu akan kita sebut sebagai pergeseran yang akan tidak pernah terjadi. Saya rasa, karena sudah pasti bahwa sebagian pengaturan itu perlu, tidak boleh ditangguhkan sampai satu keadaan umum pada masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan lambatnya kegiatan perundang-undangan di negeri ini.

Purwokerto, 10 Maret 1905

Kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri

Pada beberapa kesempatan, saya mempunyai alasan untuk membicarakan soal bangsa Arab dalam nasihat-nasihat yang saya sampaikan kepada Pemerintah Pusat. Yang terakhir terjadi secara agak panjang lebar, dalam surat kiriman saya yang sangat rahasia kepada Gubernur Jenderal, tertanggal 28 Juli 1904, No. 80', guna memenuhi kiriman surat yang sangat rahasia dari Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal 5 Juli 1904, No. 300. Untuk menghindari ulangan maka saya memberi pertimbangan kepada Paduka Tuan sudilah minta kiriman nasihat tersebut terakhir ini untuk dikaji.

Saya akan mengikhtisarkan surat pokok dengan mempertimbangkan surat permohonan beberapa orang Arab di Bogor. Untuk keperluan itu, hendaknya dicatat bahwa di negeri ini ketetapan-ketetapan yang berlaku untuk lalu lintas orang Arab serta penerapannya dalam praktek sangat dibenci sekali. Ada beberapa orang yang telah mendapat izin untuk menetap di Hindia Belanda, dengan demikian, telah terbuka jalan bagi mereka untuk menciptakan hubungan dan kepentingan di berbagai tempat. Kepada mereka tidak diberikan kemungkinan untuk melayani kepentingan itu secara pribadi dengan semestinya. Orang-orang Arab dengan ciri-ciri tertentu yang tidak baik, tidak berbeda dengan bangsa lain —padahal ciri yang tidak baik itu pun terdapat pada bangsa Eropa, Cina, atau pribumi. Maka pengumpulan mereka pada kampung-kampung tertentu yang juga umumnya tidak sehat, dalam beberapa ibu kota, menimbulkan kebencian yang terasa semakin mendalam di antara bangsa tersebut. Ini pun sehubungan dengan semakin bertambahnya sarana lalu lintas yang semakin cepat. Kebencian itu pada tahun-tahun terakhir ini telah diungkapkan dengan lantang lewat pers Pan-Islam. Perasaan itu menyebabkan banyak orang Arab untuk mengajukan sakit hatinya setiap kali kepada Pemerintah Turki melalui Konsulat Turki.

Tambahan pula terkadang beberapa orang Arab yang cerdik dan kurang baik hati nuraninya dengan salah satu cara berhasil lolos dari lubanglubang jaring yang dipakai untuk menahan mereka. Sementara itu, kebanyakan warga bangsa tersebut, yang jujur dan tidak mau mengelakkan undangundang negeri tempat mereka bermukim, paling berat dikenai oleh ketetapan tersebut.

Lama-kelamaan penerapan ketetapan yang picik yang timbul dari pandangan yang dangkal, makin sulit dipertahankan. Banyak pejabat pemerintah merasakan hal ini, dan memaafkan banyak hal, yang kalau ditafsirkan secara ketat, sebetulnya harus dicatat sebagai pelanggaran. Sebaliknya, orang lain bertindak sebagai "pemakan orang Arab" dan membuat orang Arab selalu merasa bahwa Pemerintah Daerah dapat menghalang-halangi setiap langkah yang ingin mereka jalankan.

Pemerintah Daerah Priangan biasanya termasuk dalam kategori terakhir, sebagaimana terdapat dalam ikhtisar surat kiriman Residen yang sekarang. Beberapa kekecualian tidak berdaya terhadap golongan terbesar itu. Segala macam alasan semu perlu diajukan untuk membenarkan pendirian Abad Pertengahan ini. Residen yang dahulu menolak putra seorang Arab yang menetap di Bandung dengan izin dan meninggal di sana, untuk tinggal selama waktu yang singkat di ibu kota guna menyelesaikan urusan ayahnya. Residen yang sekarang menolak permintaan izin Mufti Sultan Pontianak yang pergi ke Jawa untuk tinggal di Sukabumi selama sebulan guna memulihkan kesehatannya, dan sebagainya, dan sebagainya'

Saya kira bukan urusan Pemerintah Pusat untuk membenarkan dan melestarikan cara bertindak seperti itu. Memperkenankan satu bangsa untuk ikut serta dalam lalu lintas di negeri ini, dan sekaligus memotong jalur-jalur terpenting dalam lalu lintas tersebut, padahal jalur-jalur itu terbuka untuk orang Timur Asing lainnya, adalah politik yang mendua hati dan tidak tulus. Tidak ada tujuan bermanfaat apa pun yang tercapai dengan itu. Lamakelamaan orang-orang yang diperlakukan seperti itu mencapai apa-apa yang tidak diperkenankan kepada mereka melalui jalan baik, dengan berbagai jalan lain. Sedangkan kebencian terhadap bangsa yang mencoba menaklukkan mereka melalui pembatasan seperti itu, masih tetap ada.

Bilamana permukiman warga suatu bangsa tertentu di negeri ini dianggap merugikan karena alasan ekonomi atau politik, maka Pemerintah Pusat seharusnya, jika pihaknya berkuasa menjalankan, secara mudah melarang permukiman itu, serta melarang jalan masuk ke Hindia Belanda bagi bangsa itu. Ini juga diperbuat oleh bangsa Inggris terhadap semua bangsa Timur, tidak terkecuali warga bangsa Inggris di Australia.

Dalam nasihat saya yang telah dikutip tadi, telah saya ulas bahwa larangan masuk ke Hindia Belanda bagi bangsa Arab yang belum menetap di sini, pantas diberlakukan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat mempunyai hak dan kekuasaan sepenuhnya.

Meskipun tidak tepat menyebut orang Arab secara khusus sebagai periba di negeri ini —"orang Eropa" dan orang Cina tidak kurang melakukan riba dari mereka dan banyak orang pribumi yang melebihi mereka dalam hal itu— secara ekonomis, permukiman mereka di negeri ini tidak bermanfaat.

Mereka tidak membawa modal kemari dan tidak membawa keterampilan teknis. Sebaliknya, banyak dari laba yang mereka peroleh mereka ambil dari pendapatan negeri tempat mereka bermukim sementara.

Tambahan pula karena pada tahun-tahun terakhir ini, karena berbagai keadaan, gerakan Pan-Islam yang bermusuhan dengan bangsa Eropa semakin mendapat pegangan pada mereka. Dan banyak di antara mereka yang dengan senang hati berkerumun di sekeliling Konsulat Turki untuk sebanyak mungkin menantang kekuasaan yang ada di sini, dan untuk menyebarkan gagasan Pan-Islam di kalangan pribumi. Aliran ini tidak selalu dan tidak di mana-mana terasa sama kuatnya. Tetapi alïran itu tepat ada dan semakin bartambah luas, tidak banyak, atau sama sekali tidak mengalami oposisi yang bersungguh-sungguh.

Negeri asal orang Arab di luar lalu lintas internasional yang beradab, tidak memperkenankan orang asing yang lain di tanahnya, dan tidak mempunyai pemerintahan yang teratur. Maka tidak seorang pun dapat meragukan hak orang yang enggan menerima tamu dari negeri tersebut, dan melarang mereka masuk.

Mereka yang telah mendapat hak-hak tertentu, dengan sendirinya menjadi tak berdaya. Sebaliknya, pintu hendaknya dibuka sama sekali bagi mereka, sekurang-kurangnya seperti yang diterima orang Cina, Keling, dan Timur Asing lainnya.

Masih berapa lamakah Pemerintah Pusat akan memutuskan melakukan tindakan sederhana yang menurut pemahaman saya diharuskan oleh keadaan? Tentu saja hal ini tidak dapat saya terka. Tetapi saya tidak dapat menganggap halal pelestarian pembatasan secara picik dan menghina, khususnya bagi orang Arab yang telah diizinkan bermukim di negeri ini. Saya hanya dapat merekomendasikan agar mereka diperlakukan sama derajat dengan orang

Timur Asing lainnya yang mempunyai izin untuk menetap. Ini termasuk di Priangan, karena di sana tidak ada hal langka yang memaksa dilakukannya penyimpangan dari tindakan umum.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Adapun Abdurrahman yang dimaksud dalam surat-surat Duta 3elanda di Konstantinopel sudah beberapa minggu kembali ke tempat ayahnya. Sedangkan hingga sekarang pakaian Turkinya tidak menimbulkan alasan untuk pengalaman yang tidak menyenangkan.

Telah datang dua putra Sayid Ba Junaid, penduduk Bogor, tahun yang lalu di sini, dan lagi dua remaja yang tidak disebut oleh duta, yang termasuk keluarga Arab Bin Sunkar. Konsul Jenderal Turki pada waktu itu berhasil mengikhtiarkan agar Kontrolir Polisi Betawi, bersama dia, menjaga di Priuk supaya remaja itu tanpa halangan dapat pergi dari kapal ke keluarganya masing-masing. Cara bertindak itu telah menimbulkan komentar-komentar yang kurang diinginkan bagi pemerintah kita di permukiman Arab. Sedangkan keributan selanjutnya mengenai dikenakannya pakaian Turki oleh para remaja tersebut, semuanya diketahui oleh Pemerintah Pusat.

Penanganan soal pakaian tersebut hanya saya ketahui sebagian saja dan secara tidak langsung. Sebab, saya tidak ada urusan dengan itu, kecuali melalui pembicaraan pribadi dengan Asisten Residen di Betawi pada waktu itu. Ketidakbenaran cerita tersebut yang berkesan baik oleh Abdurrahman muda kepada Tuan Van Uije Pieterse', tidak perlu saya buktikan lebih lanjut.

Pada kesempatan ini terungkap sekali lagi keperluan diterapkannya secara konsekuen akan peraturan berkenaan dengan pakaian, dalam ketetapan Pidana Polisi untuk orang pribumi (Pasal 2, ayat 6). Saya hanya membatasi diri pada beberapa fakta yang menonjol: hendaknya diingat bahwa saya pernah memberi nasihat berdasarkan surat permintaan seorang dokter Jawa . Di dalam nasihat itu untuk diperkenankan mengenakan pakaian Eropa2 diulang kembali apa yang telah saya ulas pada beberapa kesempatan mengenai hal itu. Nasihat saya itu menyebabkan keluarnya surat edaran

Sekretaris Pertama pemerintah tertanggal 2 Juni 1903, NO. 1844. Adapun maksud catatan-catatan saya, yang telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat, pada pokoknya sebagai berikut. Dalam penafsiran peraturan-peraturan tersebut hendaknya orang bertindak dengan lunak. Sedapat-dapatnya jangan sampai menuntut seorang pun karena mengenakan salah satu macam pakaian, kecuali untuk menyamar.

Beberapa waktu kemudian dicatat oleh orang Arab tertentu di Betawi bahwa kecenderungan di antara bangsa mereka untuk berpakaian secara Turki telah bertambah dan perhatian asisten residen ketika itu, Tuan Einthoven,1 dimintai atas hal itu. Pejabat ini menginginkan kepastian mengenai pemahaman Pemerintah Pusat mengenai penegakan peraturan berpakaian dan memancing keputusan dengan jalan menghukum beberapa orang di kantor polisi karena memperlihatkan diri dalam pakaian selain kesukuannya. Berdasarkan hal itu mereka disuruh membuat permohonan kepada Pemerintah Pusat. Kalau benar keterangan yang saya dapat, maka hukuman-hukuman itu ditegakkan, setelah disimpulkan bahwa penggunaan pakaian Turki-Eropa oleh orang Arab dapat dihukum.

Ketika pada tahun 1904 anak-anak Ba Junaid dan Bin Sunkar dari Konstantinopel kemari, tidak hanya semata-mata mengenakan pakaian TurkiEropa, tetapi juga membanggakan diri atas kebangsaan Turkinya kepada semua orang Arab, berlaku sangat tidak sopan dalam percakapan dengan asisten residen serta menolak menanggalkan pakaian mereka yang sebenarnya asing bagi mereka, maka dengan sendirinya, sesuai dengan keputusan yang baru dikutip tadi, mereka atau orang tua mereka didenda karena melanggar peraturan tersebut. Meskipun hal ini tidak seluruhnya sesuai dengan pikiranpikiran yang dianjurkan oleh surat edaran pemerintah tertanggal 2 Juni 1903, No. 1844.

Memang benar Abdurrahman bin Abdulkadir Aidarus yang baru tiba di sini, berada dalam keadaan yang sama dengan keadaan mereka yang samasama belajar dengannya dan yang datang kemari pada tahun yang lalu. Ketika itu, mereka didenda karena pelanggaran tersebut. Saya telah mendengar dari sumber yang rahasia bahwa ayahnya telah menyatakan tidak akan memaksanya menggantikan pakaian stambulnya dengan pakaian Arab. Andaikan timbul kesulitan, dia akan minta tolong kepada Konsul Jenderal Turki. Pejabat itu berjanji akan melindunginya andaikan ia dituntut. Ini atas dasar ketidakadilan karena orang Cina dan pribumi tanpa dihukum memberanikan diri melakukan penyimpangan-penyimpangan yang besar dari peraturan ketat tentang pakaian. Sedangkan para remaja yang belajar di Konstantinopel diganggu soal itu.

Bertentangan dengan pendapat tentang peraturan pakaian yang pada tahun lalu di Betawi dianut di bawah sanksi Pemerintah Pusat, ialah keputusan yang baru-baru ini dijatuhkan kepada orang Arab Palembang. Denda yang dikenakan oleh pihak polisi karena mengenakan pakaian setengah Turki, dikembalikan kepada mereka sebagai tanda ampunan. Begitulah yang saya dengar dari kepala penduduk Arab di Palembang. Dengan demikian telah disangsikan beberapa penyimpangan yang beberapa tahun yang lalu dicap sebagai pelanggaran dengan hukuman sanksi oleh hakim polisi di Betawi.

Pada waktu yang sama ketika Pemerintah Pusat menganut pendapat yang sangat bebas tentang "pakaian kesukuan", saya mendengar dari orang Padang di Aceh bahwa salah seorang daripada mereka dicambuk oleh Gubernur Van Daalen di Kutaraja karena ia berjalan-jalan di Peunayong dengan memakai celana Eropa yang separoh tidak ditutupi dengan kain pribumi, kain yang semakin lama semakin tinggi dipakainya. Dalam nasihat saya yang menyertai surat edaran Pemerintah Pusat tertanggal 2 Juni 1903, kain ini dicap sebagai bagian dari pakaian pribumi yang rupanya akan berangsur-angsur hilang. Dapat dikatakan terutama pihak Mohammadan fanatik mendesak agar kain pinggang tersebut dilestarikan sebagai tanda yang mebedakan orang mukmin dari orang kafir. Sementara itu, orang pribumi yang lebih liberal cenderung untuk mendekati adat dan kebiasaan internasional dengan semakin mengkhayalkan penutupan pantalon dengan kain itu, dan terkadang malah sama sekali menghilangkannya. Jika pemberitahuan yang disampaikan kepada saya tentang orang Padang di Kutaraja itu benar, maka Gubernur Aceh —terlepas dari kurang pantasnya cara ia bertindak— agaknya menganut pendapat yang sama sekali bertentangan dengan pendapat Pemerintah Pusat. Ia malah memihak kepada orang Muslim yang fanatik.

Jadi, sudah waktunya untuk penerapan kesatuan dan konsekuensi dari Pasal 2, No. 6 dari Peraturan Pidana Polisi untuk orang pribumi. Memang benar harus diakui bahwa penentuan batas yang tepat antara perubahan pakaian dan penyamaran sering sulit sekali, terutama karena dalam pusatpusat lalu lintas di Hindia Belanda, orang timur dari berbagai asal usul hidup bersama satu sama lain dan semakin menunjukkan jejak-jejak tentang pergaulan itu dalam pandangan hidup, cara hidup, adat istiadat, dan lain sebagainya. Namun, saya tetap menjadi penganjur ketetapan yang paling sedikit mengganggu kebebasan perseorangan. Menurut saya adalah tidak pantas bahwa pemerintah yang beradab memaksa orang Arab yang hidup di bawah kekuasaannya memakai serban, orang Cina mengenakan kucir, orang pribumi memakai kain pinggang di atas celananya, jika mereka sendiri sudah benei kepada hal itu. Ciri penentu apakah itu adalah penyamaran, merupakan suatu hal yang hendaknya ditampilkan dan diusahakan, dan bukan selera atau hernat yang berganti-ganti pada para penguasa bangsa Eropa.

Makin cepatnya komunikasi antara berbagai bangsa di negeri ini makin dirasakan di bidang persamaan dalam pakaian secara berangsurangsur. Persamaan ini mungkin tidak disukai bagi pencinta pakaian yang indah atau bagi orang yang gila kekuasaan yang membenci segala yang dapat menyamakan orang pribumi dengan orang Eropa. Namun peraturan persamaaan ini merupakan tuntutan zaman yang tidak dapat dielakkan. Maka tidak ada gunanya menghalangi terjadinya hal itu dengan sarana-sarana yang tidak manusiawi, biarpun beberapa saat saja.

Saya rasa Pemerintah Pusat perlu menyatakan keinginan pihaknya kepada semua Pemerintah Daerah, agar peraturan mengenai pakaian orang pribumi dan Timur Asing jangan diterapkan dengan jiwa kerdil. Kenyataan bahwa di antara golongan penduduk tersebut terdapat perbedaan selera dan busana haruslah diperhatikan. Sedangkan lalu lintas yang ramai dalam beberapa dasawarsa terakhir ini dengan sendirinya harus bermaksud menghapuskan perbedaan pakaian yang dahulu terdapat di antara bermacammacam ras dan bangsa. Jadi, orang Arab harus mempunyai kebebasan untuk menggantikan serbannya dengan tutup kepala yang lebih ringan, orang Cina boleh mencukur kucirnya, orang pribumi boleh menggunakan pantalon yang dianggap pantas bagi orang Eropa tanpa kain pinggang. Dan hanya nyatanyata untuk penyamaran, boleh diadakan tuntutan berdasarkan Pasal 2, No. 6 dari Peraturan Pidana Polisi.

Selebihnya dokumen-dokumen tersebut hanya memberi alasan kepada saya, bahwa para remaja yang belajar di Konstantinopel dan yang dibicarakan dalam surat Duta Belanda, bukanlah warga negara Turki asli, tetapi orang Timur Asing penduduk Hindia Belanda, yang berangkat ke Konstantinopel demi kepentingan pendidikannya. Sekarang mereka pulang dengan surat jalan Turki, yang telah diketahui oleh Konsul Belanda di Konstantinopel. Sampai di mana hal ini dapat diterima dari segi pandangan hukum internasional, harus diputuskan oleh pihak yang berwenang.

Kesan baik yang diterima oleh Tuan Van Uije Pieterse terhadap remaja Abdurrahman, tentu saja sama sekali tidak berarti. Para remaja tersebut berasal dari kalangan yang paling bercorak Pan-Islam di negeri ini. Mereka dididik dalam semangat bermusuhan dengan pemerintah kita. Mereka berusaha mengabaikan dan menantang pemerintah kita dan mengembangkan apa yang telah mereka pelajari di bidang politik di Istambul. Mereka juga belajar keterampilan bangsa Turki untuk menggunakan ketidaktahuan wakilwakil negeri Belanda di Turki akan hal ihwal di Hindia, dengan menyajikan cerita-cerita bohong mengenai perlakuan yang mereka alami di sini dan diberi imbalan berupa rekomendasi khusus kepada Konsul-konsul Belanda di negeri lain.

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Sebagaimana dapat dilihat dari dokumen-dokumen, masalah pakaian remaja Ahmad dan Said Ba Junaid pada tahun 1904 telah menajam. Para remaja bermaksud menyatakan terus terang kepada pemerintah setempat di Betawi bahwa mereka secara umum, menganggap diri mereka warga negara Sultan Turki dan berada di atas undang-undang negeri ini.

Pantas juga disesalkan bahwa ungkapan perlawanan yang pada dasarnya tidak dapat diterima, justru dikaitkan dengan penerapan yang agak ketat dari Peraturan Polisi mengenai pakaian. Pada beberapa kesempatan, ketika saya dimintai pendapat tentang penerapan Pasal 2, No. 6 dari Peraturan Pidana Polisi untuk orang pribumi, saya telah menganjurkan penerapan tafsiran bebas tentang ketetapan itu. Sebab, setiap suku dan bagsa yang diwakili di Hindia Belanda, sudah terbiasa berpakaian secara lain daripada di negeri asalnya. Kebiasaan berbusana dapat berubah cukup banyak tergantung dari busana, selera dan lain sebagainya. Dan juga karena tidak ada soal penyamaran dalam arti sebenarnya, tidak ada kepentingan umum dalam penegakan secara ketat terhadap batas-batas sewenang-wenang yang sewajarnya.

Terutama di kalangan penduduk yamg beragama Mohammadan, orang malah boleh bergembira tentang hasrat untuk menyesuaikan diri dengan berpakaian adat Eropa. Sebab, pendapat ketat yang cenderung kepada fanatisme, dapat mempertajam sengketai-sengketa di bidang ini.

Pemerintah Pusat biasanya setuju dengan nasihat-nasihat saya. Terutama setelah persoalan yang terjadi dengan para remaja Arab di tahun 1904, berkali-kali, tanpa meminta nasihat saya lagi, dianut pendapat yang luas tentang ketetapan pidana yang dikutip tadi.

Agaknya hal ini juga akan terjadi atau mungkin sudah terjadi berdasarkan pulangnya dua remaja Arab dari Konstantinopel ke Betawi. Dengan membandingkan kasus yang terdahulu, ketika mereka bersengketa dengan penerapan yang lebih ketat mengenai ketetapan berpakaian, mereka mengira telah menang dalam perjuangan menunudukkan undang-undang negeri ini. Hal ini terjadi karena salah paham tentang motif-motifnya. Lalu keyakinan ini mereka sampaikan kepada orang lain di lingkungannya.

Berkaitan dengan hal ini, rupanya tidak berlebih-lebihan untuk menarik perhatian Pemerintah Pusat atas perlunya penegakan yang ketat terhadap ketetapan-ketetapan yang berlaku bagi orang Arab pada para remaja lain, yang telah belajar di Turki beberapa lamanya. Penegakan ini tidak perlu dilakukan terhadap penerapan yang kurang bebas tentang Pasal 2, No. 6 dari

Peraturan Pidana Polisi Pribumi. Sebaliknya, hal ini akan berakibat bahwa remaja Arab tidak terlalu bebas dari pengawasan kepala bangsa mereka, serta bepergian dengan bebas tanpa surat jalan dan sebagainya. Ada keberatan saya jika mereka diberi kemudahan mengenai hal ini, padahal kemudahan ini tidak berlaku untuk orang Arab lainnya.

Betawi, 23 Novembr 1905

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Kiriman Sekretaris Pemerintah tertanggal 2 November 1905, No. 28566, saya terima tanggal 18 bulan yang sama dari Asisten Residen Betawi setelah ditandatangani oleh pejabat itu sebagai diketahui. Karena tidak ada nasihat residen yang menyertai surat permohonan Sayid Abubakar, saya sendiri, untuk nasihat saya, tidak mempunyai data Pemerintah Daerah mengenai sejarah terbaru sengketa Luar Batang.

Pada tahun-tahun yang silam, pengelolaan atas kuburan keramat tersebut —artinya: hak istimewa untuk menerima sumbangan-sumbangan yang di bawa ke sana dan membagikannya— menjadi rebutan antara para kerabat penghuni kuburan pada satu pihak dan beberapa pejabat pribumi di lain pihak (kepala distrik Penjaringan, penghulu ketua dan dewan ulama di Betawi). Namun setelah berada di bawah penguasaan Arab, dewan ulama memutuskan bahwa penguasaan atas pendapatan tersebut menjadi hak para kerabat. Maka sejak itu pihak terakhir ini tidak kunjung berhenti memperebutkan keuntungan-keuntungan itu di antara mereka sendiri.

Ada dua sebab utama yang menjadikan sengketa ini tidak dapat diduga akhirnya.

Pertama-tama, jika yang diambil sebagai ukuran adalah adat Arab Selatan mengenai kuburan keramat seperti itu, setiap kali warga tertua di antara para kerabat "orang keramat" ditugaskan dengan pengelolaannya, dengan syarat bahwa ia cakap untuk tugas itu. Namun, karena di sini tidak ada ahli yang dapat memutuskan suatu penilaian yang tetap mengenai kemampuan itu, selalu ada dua atau lebih banyak calon yang memperebutkannya. Sementara itu, untuk sementara, karena keadaan tertentu, pemilik yang nyata atas bangunan kuburan tersebut, menang dalam sengketa.

Kedua, pihak-pihak yang bersengketa dahulu dan sekarang selalu siasia mencari penyelesaian yang tuntas dan menentukan tentang sengketasengketa pada para hakim kita atau para penguasa kita. Sebab, semuanya, dengan menunjuk salah satu pasal dalam undang-undang, menyatakan dirinya tidak berwenang atau dengan cara lain tidak mengurus soal itu lebih lanjut.

Mungkin ini menjadi sebab utama mengapa pokok perselisihan ini kurang mempunyai pegangan, untuk pengertian hukum kita.

Sumbangan-sumbangan yang oleh para peziarah yang beriman diberikan ke Luar Batang, menurut gambaran naif dari sebagian besar penyumbang, diperutukkan bagi "orang keramat" yang telah meninggal. Dengan demikian mereka menjamin permintaan hati dan syafaatnya. (perantaraannya). Siapa yang menerima sumbangan itu demi kepentingan tersebut terakhir itu, tidak mereka pedulikan. Mereka mengerti bahwa hal ini tergantung kepada ketetapan dan kebiasaan yang berada di luar lingkungan penilaian mereka. Kalau mereka bersengketa dan menemukan dua pihak yang saling membantah korban sajiannya maka mereka enggan campur tangan dengan itu. Lalu mereka berikan bagian mereka kepada orang yang pada saat itu memiliki tempat yang diperebutkan.

Namun karena setiap orang yang berziarah ke Luar Batang, sewajarnya bebas untuk menyumbang kepada siapa yang dikehendakinya, maka tidak ada seorang pembesar pun yang dalam hal ini dapat memberikan hak semata-mata kepada salah seorang "benalu kuburan".

Meskipun begitu, itulah satu-satunya tujuan dari surat permohonan Sayid Abubakar. Mereka seolah-olah minta ditugaskan untuk memelihara kuburan keramat tersebut. Padahal mereka tidak mempunyai maksud untuk menikmati hak istimewa, dengan mengecualikan pihak yang lain, untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan para peziarah. Pendapatan itu, mereka berikan kepada kerabat dan sanak saudaranya sebanyak atau sesedikit yang mereka kehendaki.

Menurut pemahaman saya, sewajarnyalah surat permohonan seperti itu hanya pantas diberi keputusan: ditolak.

Satu pertanyaan lain apakah lama-kelamaan keputusan-keputusan yang semata-mata negatif itu dapat dibiarkan saja. Dan apakah sebaliknya tidak harus dicoba cara untuk mengakhiri sengketa itu.

Menurut pemahaman saya, pertanyaan ini dapat dijawab dengan positif. Karena tidak sepantasnya semua wakil kekuasaan secara gampang menyatakan dirinya tidak berdaya untuk mengakhiri suatu sengketa mengenai hak istimewa, karena sebab sengketa ini sendiri berangsur-angsur menajam. Dalam hal itu pihak-pihak yang bersengketa tidak segan-segan untuk menggunakan cara yang kasar dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Bukan saja karena para pesengketa di bawah pimpinan pengacara dan jaksa, terkadang mengincar kekurangwaspadaan para pemilik untuk menempatkan diri dalam kedudukannya. Selain itu mereka malah mempekerjakan orang pribumi dan orang Eropa yang dicurigai sifat-sifatnya, untuk memaksa pengunjung menyampaikan sumbangannya kepada alamat yang dikehendaki. Kalau perlu pihak yang bermusuhan dilawan dengan kekerasan.

Seandainya Luar Batang merupakan tempat yang diabdikan untuk ibadah, maka keadaan seperti yang bertahun-tahun lamanya sudah terdapat di situ, akan sepenuhnya mengesahkan tindakan polisi. Apalagi hal ini akan berlaku jika kita berurusan besar-besaran dengan takhayul orang pribumi, Cina, dan Indo-Eropa oleh satu warga keturunan Arab. Warga-warga tersebut baru ingat kepada kerabatnya yang meninggal ± 100 tahun yang lalu, ketika kuburan mereka menjadi sasaran kaul dan sumbangan.

Orang Arab tidak mengantarkan saji-sajian ke keburan ini. Baik agama maupun adat mereka tidak memperbolehkan hal ini. Jika ada seorang penghuni kuburan keramat di antara mereka, maka mereka akan berdoa di kuburan itu untuk keselamatannya, guna mendapat pertolongan dan perantaraannya. Sementara itu mereka terkadang mengadakan selamatan yang banyak berciri agama. Sebaliknya orang pribumi bertakhayul bahwa kuburan keramat itu merupakan kuil suatu kanna yang dapat diminta pertolongan dan kesembuhan, diminta kenaikan pangkat, dan berkah dalam perkawinan. Kauna tersebut dapat memenuhi semua keinginan orang yang dikaruniai, asal mereka itu menyatakan kesungguhannya dengan sumbangan-sumbangan.

Meskipun orang Arab semestinya mencela anggapan seperti itu, dan tidak memperkenankan orang Cina, orang Indo-Eropa, dan sebagainya mencemarkan tempat tersebut dengan berziarah setiap hari, tetapi mereka sebaliknya malah mendorong kebiasaan ini guna menambah penghasilan tempat keramat.

Hanya ada satu cara yang menurut pemahaman saya dapat raenyelesaikan persoalan ini: penutupan kuburan keramat itu terhadap semua peziarah. Sampai dibuktikan oleh para kerabat, demi kepuasan Pemerintah Daerah, bahwa musyawarah antarkerabat mereka telah menemukan pengaturan yang tidak memungkinkan terulangnya sengketa yang bertahuntahun lamanya itu.

Tindakan ini tidak menghambat seorang pun dalam menjalankan kewajiban ibadahnya atau memenuhi kebutuhan keagamaannya. Mungkin orang masih mau menggolongkan kebiasaan yang berdasarkan takhayul, untuk memberikan sumbangan kepada tempat keramat yang tidak diwajibkan oleh siapa pun. Andaikan "toko ketakhayulan" ini ditutup, akan terbukalah toko-toko lainnya tempat orang dapat dilayani tanpa terlibat sengketa apa pun.

Satu-satunya keberatan yang dapat saya ajukan, ialah dipungutnya nazar-nazar yang menurut pengertian banyak orang bersifat wajib. Nazarnazar itu pernah diucapkan demi memenuhi keinginnan utama di tempat ini, yang tidak pernah tuntas. Segera setelah orang tahu akan penutupan tempat keramat tadi, maka akan berhentilah pengucapan nazar-nazar istimewa itu. Dan apa yang sebelum waktu itu diucapkan tidak berlaku lagi, dan tidak seorang pun akan kena noda keagamaan jika ia menunda pemenuhan nazar atau mengabaikannya karena sebab-sebab yang berada di luar kemampuannya.

Selain tindakan larangan yang bersifat sementara dan bersyarat terhadap segala ziarah pada kuburan keramat —larangan itu tentu saja harus ditegakkan dengan ketat— saya berpendapat perlu juga diperketat pengawasan polisi atas kebiasaan mengemis atau memeras uang. Peziarah-peziarah Luar

Batang menjadi sasaran kebiasaan mengesalkan tersebut dalam perjalanan ke sana.

Orang Eropa biasanya tidak mengerti penyalahgunaan itu dalam ukuran yang seluas-luasnya, karena benalu-benalu kuburan mengundurkan diri atau bertindak kurang berani jika ada orang Eropa dekat di situ. Sebaliknya banyak peziarah datang dari Pasundan dan Keresidenan Betawi, dikepung oleh sejumlah besar orang yang terdiri atas pengemis biasa, dan pemuda-pemuda yang mengaku diri mereka keramat. Orang-orang yang menolak memberikan uang perak kepada mereka diancam dengan kemarahan Allah.

Guna sebanyak mungkin memenuhi maksud kiriman tersebut, nasihat ini disampaikan dengan perantaraan Residen Betawi.

Leiden, 25 Juni 1921

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Setelah nasihat saya tertanggal 24 bulan ini, no. 26', agaknya sudah sampai kepada Yang Mulia, hari ini secara berturut-turut saya menerima lampiran-lampiran yang termasuk dalam surat kiriman kabinet tertanggal 22 bulan ini, huruf E 7, beserta kiriman itu sendiri. Sambil menyerahkan kembali lampiran-lampiran tersebut, dengan hormat, berdasarkan hal itu, saya mencatat hal-hal yang berikut.

Kenaifan Konsul Jenderal Inggris benar-benar hampir tidak dapat dipercaya. Ada minat Pemerintah Inggris terhadap kesejahteraan penduduk Hadramaut— tentang keadaan internnya, pihaknya hanya dapat membandingkan hal ini dengan berita-berita yang dibumbui, tanpa dapat mempengaruhi keadaan tersebut secara langsung— maka minat itu akan berakhir dengan pernyataan persetujuan atas usaha untuk menyelesaikan sengketa sosialkeagamaan antara orang arab yang menetap di Jawa. Penyelesaian itu diusahakan oleh sebuah panitia orang Hadramaut dari Pinang. Mereka sudah pasti tidak tahu akan asas-asas hidup masyarakat Hadramaut, jika mengharapkan sesuatu dari kegiatan panitia semacam itu. Agaknya ongkosongkos perjalanan dan sebagainya bagi panitia perdamaian itu diganti oleh pemerintah Malaya dan Singapura, maka perjalanan tersebut hanya akan menguntungkan bagi mereka yang melakukannya.

Bagaimanapun, bagi pemerintah Hindia Belanda tentu saja tidak ada alasan apa pun untuk menghalangi perjalanan seperti itu. Tetapi perlu menghindari kesan sekecil-kecilnya seolah-olah pemerintah Hindia Belanda juga terlibat dalam kegiatan panitia tersebut atau seolah-olah pihaknya sangat berminat atas hal itu.

Masalah perlindungan tersebut berdasarkan surat konsul jenderal, secara prinsip, tidak perlu dibicarakan. Sebaliknya perlu direkomendasikan, dengan sepintas selalu seperti juga perlindungan itu disinggung dalam surat tersebut, agedikemukakan bahwa orang Hadramaut yang lahir di Hindia Belanda adalah warga Belanda.

Dengan demikian hendaknya diberitahukan kepada tuan Crosby, bahwa Pemerintah Belanda pun akan gembira karena penyelesaian yang damai atas sengketa antara para sayid dan para syekh. Lebih-lebih karena sebagian besar warga negara Belanda yang terlibat dalam sengketa tersebut, jelas adalah orang Hadramaut yang lahir di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda tidak dapat setuju dengan harapan-harapan baik dari konsul jenderal tentang hasil campur tangan sebuah panitia Arab dari Pinang. Tetapi panitia seperti itu, andaikan datang ke Jawa, tidak akan mengalami hambatan dalam kebebasan bergeraknya.

Leiden, 1 Oktober 1931

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Para anggota perkumpulan Sayid ar-Rabitah al-'Aluwiyyah (disebut menurut Aluwi yang oleh para sayid dari Hadramaut dipandang sebagai datuknya yang istimewa) saya rasa berpendapat bahwa gelar bangsawannya tidak dilindungi oleh pasal 507 dari kitab hukum pidana untuk Hindia Belanda. Sebab kalau tidak demikian, mereka akan mengadukan hal ini kepada pembesar yang berwenang. Perlindungan yang akan dimohonkan kepada Pemerintah Pusat akan berintikan permohonan untuk melengkapi pasal tersebut dengan pengertian bahwa orang yang tanpa hak menggunakan gelar bangsawan Arab, dapat dihukum.

Barangkali —saya tidak menganggap diri saya berwenang untuk memberikan keputusan yang tegas— pendapat yang diduga di pihak Rabitah tidak benar. Maka dalam tafsiran pasal 507 dapatlah diterapkan peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang tertanggal 31 Desember 1906 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1920 (Lembaran Negara Hindia No. 205), pasal 2 butir 2. Dalam hal ini sebagai pertimbangan akan ditawarkan kepada perkumpulan tersebut agar memancing keputusan dari hakim. Sehubungan dengan ini dapat dicatat, bahwa gelar sayid dipakai pula oleh golongan-golongan penting keturunan Arab yang menjadi orang pribumi

(misalnya di Siak, Palembang, dan Pontianak). Sekurang-kurangnya dalam beberapa hal termasuk dalam pasal 507 sebagai gelar bangsawan pribumi. Sementara itu, gelar sayid dari orang Arab, selama agama Islam ada penganutnya di Hindia Timur, diakui oleh orang Islam di Hindia Timur.

Memang benar di Kepulauan Nusantara, seperti di kebanyakan negara Mohammadan, bahasa sudah berabad-abad lamanya membatasi gelar-gelar sayid dan syarif —meskipun kata-kata itu pada asalnya berarti berturut-turut "tuan" dan "bangsawan"— pada orang-orang yang dianggap termasuk dalam keluarga yang disucikan [keluarga Nabi].

Terlepas dari kecemerlangan yang menurut tafsiran Mohammadan bersinar dari datuknya kepada keturunan tersebut dan terlepas dari kehormatan yang ditunjukkan kepada keturunan tersebut di kebanyakan negeri Mohammadan, mungkin juga ada hal-hal hukum yang berkaitan dengan pemilikan gelar yang sah. Misalnya jika seseorang mewariskan sebagian dari hartanya atau kalau sebagian dari harta tersebut diwakafkan untuk keperluan para sayid di tempat tertentu. Pengakuan atas seseorang sebagai sayid ialah dengan memberikan haknya atas beberapa keuntungan tertentu. Apabila orang ingin menikah dengan putri seorang sayid, menurut mazhab Syafi'i, yang sampai beberapa waktu adalah satu-satunya mazhab yang sah di Hindia Timur, ada beberapa ketetapan pembatasan yang perlu diperhatikan. Jadi, gelar tersebut sama sekali bukan merupakan hiasan belaka dengan hak atas penghormatan dari masyarakat, melainkan juga mempunyai nilai hukum.

Di berbagai negeri Muslim, memang sejak zaman dahulu diadakan tindakan-tindakan untuk melindungi gelar sayid atau syarif terhadap pemalsuan. Misalnya, dengan membuat daftar-daftar kepala-kepala bangsawan (Syekh as-Sadah, Naqïb al-Asyraf, dan sebagainya) yang ditunjuk Pemerintah Pusat. Berkali-kali dalam hal itu disebut-sebut adanya penyalahgunaan, seperti pendaftaran oknum-oknum yang asal usulnya diragukan, karena mereka telah menyuap para kepala bangsawan tersebut. Tetapi pendaftaran itu akan lebih terjamin bila terjadi di Hadramaut. Sebab di sini di samping gelar itu menemukan perlindungan yang wajar, karena, kecilnya daerah tersebut dan karena langkanya imigrasi orang asing, pengakuan hak yang palsu secara praktis tidak akan terjadi. Dengan demikian, dapat dijelaskan, bahwa para sayid Hadramaut selalu menganggap kebangsawanannya terpelihara secara murni, dan lebih tinggi nilainya daripada gelar para sayid di negeri lain. Nilai yang lebih tinggi itu biasanya diakui di tempat lain, seperti di Hijaz. Seorang sayid dari Hadramaut biasanya tidak akan menganggap seorang sayid dari Mesir atas Siria cukup pantas untuk menjadi suami salah seorang kerabat wanitanya.

Tentu saja dapat diajukan keraguan akan kemurnian asal usul para bangsawan Hadramaut. Keabsahan gelar sayid dari datuk keturunan Hadramaut yang sudah lebih dari seribu tahun datang menetap di Hadramaut, tidak dapat dibuktikan lagi secara meyakinkan. Sampai baru-baru ini beberapa orang di Hadramaut meragukan keabsahan keturunan Nabi dari

Aluwi, cucu Ahmad bin Isa. Orang-orang yang ragu itu dianggap ganjil, sedangkan hak istimewa dan kekeramatan darah keluarga-keluarga sayid di Hadramaut diakui tanpa syarat oleh seluruh rakyat. Baru sejak lebih dari 25 tahun yang lalu, di bawah pengaruh Wahabiyah dan pengaruh lainnya yang modernistis timbul perubahan. Maka terbentuklah parati baru dengan nama partai Irsyad, membantah tuntutan hak para bangsawan sayid sebagai tidak sah, sombong, dan tak tertahankan. Keangkuhan para sayid yang sering mengesalkan serta kebiasaan suku mereka untuk bercekcok yang menurut orang Arab sendiri menjadi ciri paguyubannya, telah banyak membantu untuk mempertajam sengketa antara golongan Irsyad dan Rabitah, antara para syekh dan sayid. Kedua belah pihak menyatakan, bahwa mereka mencita-citakan persatuan dan perdamaian, tetapi menolak segala jalan yang dapat menuju ke situ. Pemerintah Pusat akan sulit untuk mengambil sikap yang lain terhadap sengketa tersebut kecuali menjadi penonton yang berminat tetapi tidak memihak. Kecuali kalau salah satu golongan itu menggunakan alat-alat perjuangan yang merusak ketertiban hukum. Karena keputusan yang diambil dalam kongres partai Irsyad yang terakhir, dan karena sudah mulai dijalankannya keputusan tersebut, menurut Rabitah partai ini bersalah karena menerapkan cara perjuangan yang tidak dapat diperkenankan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat dikatakan tidak beralasan.

Dengan tepat pihak Rabitah menegaskan, bahwa sebelum kongres terakhir yang dimaksud, para anggota partai Irsyad mengakui dan menganut kebiasaan tentang gelar sayid yang sejak dari zaman purba berlaku. Dalam peraturan mereka sendiri, mereka mengecualikan para sayid dari hak untuk menjalankan fungsi-fungsi pengurus tertentu di dalam partai Irsyad. Tindakan ini membuktikan, bahwa mereka sendiri mengerti tentang istilah sayid yang sejak ingatan manusia di mana pun dipahami di bawah nama ini, yaitu: seorang keturunan Nabi. Atau dalam arti lebih sempit, sejauh mengenai Hadramaut, orang yang dianggap keturunan Aluwi. Sekarang sekonyongkonyong mereka mempertimbangkan, bahwa mereka sendiri sama haknya dengan gelar sayid (jelasnya sama dengan "tuan" dan sebagainya) seperti golongan Aluwiyah. Mereka berjanji akan menyebut diri dan saling menyebut dengan sayid dalam kata dan tulisan, dalam percakapan, dalam kontrak, dan dalam dokumen-dokumen yang lain. Dengan demikian hilang segala kehormatan yang hingga sekarang terkait dengan gelar tersebut.

Secara hukum semu mereka dapat bersandar atas perubahanperubahan yang sedang terjadi di Siria dan dalam beberapa kalangan di Mesir. Di sana dalam beberapa kalangan sastra tertentu, sudah menjadi kebiasaan untuk menggunakan kata sayid sebagai padanan kata monsieur dalam bahasa Perancis. Saya sendiri sebagai anggota kehormatan Akademi Arab di Damaskus menerima beberapa surat dari ketua Akademi tersebut dengan alamat: "Kepada Profesor Sayid Sn. H" . Sedangkan dalam sidangsidang akademi tersebut semua anggota, sebagai orang kedua dan ketiga, disebut sayid. Kebiasaan itu belum menjadi umum, dan tidak jarang juga suara-suara yang mencela kebiasaan tersebut. Tetapi ini tidak berarti bahwa para penganjur gelar tersebut bermaksud mengutak-atik hak istimewa kebangsawanan dari keturunan Nabi. Para sayid di negeri-negeri tersebut sama sekali tidak merupakan golongan tertutup, berupa bangsawanbangsawan yang berhak istimewa seperti di Hadramaut. Jadi, kasus-kasus tersebut sepenuhnya berbeda-beda.

Atas dasar hal tersebut di atas, saya rasa, andaikan tidak dapat diadakan keputusan hakim, maka dari segi keadilan sepantasnya dianjurkan satu pelengkap atas pasal 507 Hukum Pidana Hindia Belanda'. Dengan demikian, terjamin pulalah perlindungan hukum terhadap gelar-gelar Arab yang lazim di Hindia Timur.

(3) ORANG ARAB YANG MENETAP DI TEMPAT LAIN

Demak, 22 November 1890

Kepada Sekretaris Pertama Pemerintah

Saya tidak mengenai seseorang bernama Abdus-Salam, dan ia pasti bukan seseorang yang memangku jabatan Mu'iddin ketika saya di negeri Arab. Berdasarkan gelar tersebut (Rais atau Syekh al-Mu'iddinin) perlu dicatat, bahwa seperti jilid II karya saya, Mekka, telah diuraikan dengan panjang lebar, setiap profesi dan setiap badan hukum di Mekah, besar atau kecil mempunyai kepala (syekh). Begitu pula kepala para muazin diberi gelar khusus rais (kepala). Nama jabatan itu sama sekali tidak mempunyai bunyi yang muluk, meskipun jabatannya sedikit lebih terpandang daripada pelayan mesjid lainnya, karena pemangkunya mempunyai sedikit banyak pengetahuan tentang ilmu perbintangan popuier guna penetapan yang tepat jarak-jarak waktu yang ditentukan oleh syariat bagi ibadah sehari-hari.

Seperti semua jabatan itu di Mekah, jabatan rais oleh para pembesar setempat dibagi-bagikan kepada orang dari suku mereka. Karena itu, hal ini amat banyak perubahannya. Saya kenal banyak pribadi yang memangku jabatan ini pada waktu yang agak singkat atau agak lama yang sesudah pemecatan mereka termasuk golongan-golongan masyarakat rendahan di Mekah. Dalam salah satu keluarga yang langka, nama jabatan, lama sesudah orang yang menyandang gelar itu dipilih dari keluarga lain, menjadi tenar sebagai nama keluarga. Seperti juga keluarga yang karena sebab semacam itu menamakan diri mufti\ tabib = dokter dsb. dsb. sedangkan nama-nama keluarga Eropa pun banyak memberikan contoh-contoh seperti itu. Dalam keluarga ini, seperti juga yang sudah dicatat dalam karya saya yang telah dikutip tadi, tetap tenar juga, bersama nama rais, kebiasaan yang berasal dari Rais Datuk. Ini digunakan untuk melengkapi para haji Hindia Belanda kita dengan nama baru. Dari nama-nama itu mereka diberi dokumen-dokumen tertulis dengan imbalan uang. Keluarga rais bersaing di bidang ini dengan keluarga Imam dan Mufti mazhab Syafi'i.

Memang sama sekali tidak terpikirkan, bahwa seorang rais yang berfungsi sekarang, akan bepergian ke kawasan ini, dan secara pasti dapat dianggap bahwa pribadi tersebut telah memangku jabatan ini atau termasuk keluarga yang hanya membawa nama jabatan tersebut. Ia bukan orang yang sama dengan orang yang selama saya bermukim di negeri Arab telah membantu mengubah nama "orang Jawa". Sebab saya tahu bahwa orang tersebut sudah meninggal, jadi itu semestinya adalah penggantinya atau warga yang lain dalam keluarga tersebut ataupun kerabat yang jauh dari orang yang menyandang gelar sekarang. Sebab orang-orang itu pun dijuluki rais. Bagaimanapun, di Mekah pribadi itu tidak seberapa terpandang. Dan sehubungan dengan perasaan yang saya ketahui di pihak rais yang sesungguhnya dan yang bernama begitu, saya berani berkata bahwa pengumpulan uanglah yang menjadi tujuan utama perjalanan Abdus Salam ke Aceh. Hal ini serupa dengan rombongan musafir dari Mekah, yang dahulu pernah saya uraikan, ke negeri Aceh dalam abad ketujuh belas. Sama halnya dengan banyak syekh dari kota suci tersebut yang mengunjungi negeri Aceh untuk mengumpulkan dana bagi wakaf-wakaf Aceh yan agak besar jumlahnya di Mekah.

Betawi, 6 Agustus 1894

Kepada Residen Betawi

Sebagai jawaban atas surat kiriman Anda tertanggal 3 Agustus 1894, no. 6020, yang telah saya terima pada tanggal 5 Agustus, dengan hormat, saya memberi tahu bahwa Sayid Abdullah Zawawi, yang dibicarakan dalam karya saya, Mekka, jilid II, halaman 253, saya kenal dekat sebagai seorang guru agama yang saleh. Ia tidak usah ditakuti kalau ia mengganggu ketertiban atau ketenteraman.

Hingga sekarang ia belum melapor kepada saya secara tertulis atau secara pribadi. Apakah ia lari dari Mekah karena takut kepda Syarif Akbar yang tiran? Kalau begitu, ia mengalami nasib yang sama dengan kebanyakan orang lain yang meninggalkan kota suci tersebut dengan alasan-alasan semacam.

Surat Mohamad bin Zaid memberikan gambaran yang sama sekali tidak tepat tentang hal ihwal tersebut. Karena Sayid Abdullah Zawawi tidak akan mampu mempengaruhi jalannya hal ihwal politik di Mekah, biarpun ia menghendakinya. Maka, ia selalu menghindari persengketaan antarpartai.

Kepada Sekretaris Umum

Nilai berita-berita yang diterima Asisten Residen Kutai mengenai kyai Jamidin dari Pulau Laut, tidak dapat saya pertimbangkan. Sebaliknya, apa yang diceritakan kepadanya mengenai guru Mekah Sayid Abdullah Zawawi tanpa diragukan berasal dari sumber yang tidak murni.

Sayid dimaksud yang disebut dalam karya saya, Mekka, jilid II hlm. 253, bukanlah baru saya kenal selama perjalanan ke Jawa, melainkan sudah saya kenal dari dekat sekali selama saya bermukim di tanah Arab, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu perkenalan itu secara teratur saya pelihara. Dan dua bulan yang lalu, saya bergaul setiap hari dengannya selama ia tinggal di Betawi.

Ayahnya, yang meninggal beberapa tahun yang lalu, sayid Muhammad Saleh Zawawi, adalah orang yang dihormati karena kesarjanaan dan kehidupannya yang saleh. Pada masa mudanya ia unggul dalam ilmu hukum dan dalam beberapa bidang yang kini sangat jarang dipelajari di Mekah (seperti ilmu perbintangan dan ilmu matematika). Di hari tuanya, ia mempelajari mistik menurut ajaran Naksyabandiah. Namun, ia bukan termasuk bagian dari tarekat yang hanya mengutamakan banyaknya pengikut, melainkan hanya menyampaikan metode mistiknya kepada orang-orang yang menelaah dogmatik dan ilmu syariat yang telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Karena itu murid-muridnya hanya sedikit sekali.

Seluruh Mekah hidup dengan salah satu usaha haji, para haji serta apa yang bersangkutan dengan itu. Seorang Sufi (mistikus) yang terhormat, semacam Muhammad Saleh Zawawi, tidak menginginkan banyak murid yang bodoh, biasa menerima hadiah dari penyanjungnya yang terkemuka. Mereka sebenarnya menganggap diri mereka terlalu lemah untuk menjadi murid sejati orang seperti itu. Tetapi mereka memperhitungkan juga imbalan dari surga, karena kehormatan yang mereka perlihatkan kepadanya. Begitu juga Mohammad Saleh, ada orang-orang yang menyukainya, terutama para raja dari Pontianak dan Riau, di samping beberapa pembesar di Hindia. Orang tua tersebut bahkan melewatkan bagian akhir kehidupannya yang cukup penting di Riau.

Putranya, Sayid Abdullah, dididik dalam telaah ilmu hukum dan dogmatik. Kedua orang itu sekaligus melakukan perdagangan impor yang cukup besar. Pada umur yang muda, Sayid Abdullah adalah guru yang disegani banyak orang, sehingga ia dicemburui oleh banyak rekannya. Sejauh ada waktu yang luang dari usaha perdagangannya, ia secara teratur memberikan kuliah di Mesjid Agung di Mekah. Setelah dewasa ayahnya memberikan pengetahuan tarekat kepadanya.

Sayid Abdullah selalu berada dalam hubungan yang agak tegang dengan Syarif Akbar di Mekah yang sudah memerintah lebih dari 12 tahun. Pejabat ini, karena pemerasan dan kelalimannya yang tak berhati nurani, secara umum dibenci, dan kelestariannya adalah berkat teman-temannya yang berpengaruh dan pembela-pembela yang disuapnya di Konstantinopel. Mereka menggelapkan pengaduan-pengaduan yang setiap tahun diajukan tentang dia. Berlawanan dengan banyak ulama lain, Sayid Abdullah tidak terbujuk dan takut akan janji-janji yang membenarkan kekerasankekerasannya. Setiap kali kalau ada seorang Pasya yang baru berniat akan memerangi penyalahgunaan yang ada dengan tegas, Sayid Abdullah memihak kepadanya (kedudukan para gubernur ini terhadap Syarif Akbar dapat dibandingkan dengan kedudukan residen bangsa Eropa kepada seorang raja pribumi). Dengan demikian, Sayid Abdullah sangat terpandang di kalangan para pembesar Turki, sejauh mereka tidak disuap oleh Syarif Akbar. Berkat itulah ia diangkat menjadi anggota kehormatan Majelis At-tamyïz, sebuah mahkamah yang mebenarkan kesalahan. Menurut hukum adat dan peraturan Turki, mahkamah tersebut mengadili pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Namun, lama-kelamaan kemurahan hati para pembesar Turki di Mekah yang setiap kali berganti-ganti dan tidak semuanya menonjol karena kejujuran, tidak cukup untuk melindungi orang yang begitu tegas wataknya seperti Sayid Abdullah atas Syarif Akbar yang memerintah sekarang. Hal ini juga dialami oleh berbagai orang terpandang di Mekah, di antaranya bahkan mufti mazhab Hanafi yang di sana kedudukannya yang paling mandiri. Lebih dari dua tahun yang lalu mereka terpaksa melarikan diri dari pemenjaraan yang kejam, tanpa harapan akan dapat kembali ke Mekah, selama Syarif Akbar belum diganti oleh orang lain.

Jadi, pada usia lebih dari empat puluh tahun, Sayid Abdullah terpaksa oleh keadaan darurat untuk pertama kali meninggalkan kota asalnya. Orang Mekah itu, bagaimanapun baik pendidikan dan kesarjanaannya, tidak memenuhi segala syarat untuk mencari nafkah di luar negeri asalnya. Namun mereka, karena tata caranya yang halus, bahasa Arabnya yang bagus, dan pengetahuannya tentang kitab-kitab, disambut baik sebagai tamu di berbagai dunia Mohammadan. Dalam keadaan sekarang, Sayid Abdullah pertama-tama mengunjungi sahabat-sahabat dan pelindungnya yang lama di rantau orang, yang akan dengan senang hati menerima mereka dan tidak akan membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong. Maka, ia pertama-tama pergi ke temantemannya yang kaya di India, kemudian ke Singapura, tempat ia menjadi tamu jutawan Sayid Mohammad as-Saggaf yang terkenal, dan akhirnya ke beberapa bagian Hindia Belanda, tempat ia mengharapkan sambutan yang menyenangkan. Di Pontianak dan di Riau sambutan semacam ini terjamin baginya karena pertalian yang lama antara keluarganya dan keturunanketurunan raja yang memerintah di sana. Ia pergi ke Kutai atas undangan

Sultan Kutai atau salah seorang pembesar kerajaannya. Dalam perjalanan ke sana ia singgah beberapa pekan di Betawi dan beberapa hari di Surabaya.

Lama sebelum kedatangannya di Betawi, hal tersebut telah diberitahukan kepada Residen Betawi. Pemberitahuan itu dilampiri dengan surat berbahasa Melayu dengan nama samaran, ditandatangani oleh Sayid Muhammad bin Zain. Dalam surat tersebut Residen Riau diperingatkan bahwa Sayid Abdullah sebagai seorang yang berbahaya. Katanya ia hampir saja mengadukan seluruh tanah Arab bagian barat, dan karena itu ia diusir dari sana. Surat dengan nama samaran itu, tanpa diragukan berasal dari seorang musuh atau pencemburu Sayid Abdullah yang ingin menghambatnya dan untuk tujuan itu berspekulasi atas ketakutan pejabat pemerintah kita akan orang Arab serta atas ketidaktahuannya akan keadaan politik di tanah Arab. Sebab, kalau tidak begitu, penulis surat itu tidak akan berani menulis surat yang tidak masuk akal, seperti seolah-olah seorang ulama di Hijaz ingin mengadakan huru-hara. Sebab kedudukan, lingkungan, dan pengaruh Sayid Abdullah tidak memungkinkan baginya mengadakan gerakan politik mana pun. Bagaimanapun, fïtnah yang licik semacam itu terhadap pihak orang Arab atau pribumi yang hendak mengadakan perjalanan oleh musuhnya, saingannya, atau orang yang berutang kepada mereka, ada setiap kali. Residen Riau, setelah menerima beberapa informasi itu, menjadi yakin bahwa surat tersebut tidak ada harganya, dan kemudian dikirimnya kepada Residen Betawi.

Residen tersebut meminta keterangan kepada saya melalui kiriman surat tertanggal 3 Agustus 1894, no. 6020, dan telah saya beri tahu maksud Sayid Abdullah baik secara tertulis maupun lisan.

Mengenai perjalanannya, Sayid Abdullah, yang biasa berbicara dengan saya secara akrab dan tanpa sembunyi-sembunyi, menyampaikan hal yang berikut kepada saya selama ia singgah di Betawi.

Di India-Inggris, di Malaya, serta di Singapura, ia dapat mengunjungi teman-temannya tanpa terganggu, karena para pembesar di sana membiarkan ia sepenuhnya bebas dari gangguan dan menganggap dia sebagai manusia biasa. Selanjutnya ia berbicara tentang mata-mata Konsul Jenderal Belanda di Singapura. Sudah bertahun-tahun saya mengetahui bahwa mata-mata tersebut mengarah kepada orang Arab dan haji yang kaya, yang ingin bepergian kemari. Orang-orang ini dipaksa memberikan pinjaman uang atau hadiah kepadanya. Orang yang tidak mau berbuat begitu, ia laporkan kepada konsul jenderal sebagai orang yang pantas dicurigai. Praktek ini diterapkan selama permukiman saya di tanah Arab oleh seorang mata-mata yang berdomisili di Mekah dari Konsulat Belanda di Jedah, dengan hasil keuangan yang baik. Dalam laporan Kontrolir Surabaya pada waktu itu, Engelenberg,1 mengenai keadaan ekonomi bangsa Timur Asing dan sebagainya, tertanggal 29 Maret 1894, hal yang sama ditemukan pada halaman 5-6 dan di tempat lain. Sayid Abdullah juga menceritakan hal itu kepada saya. Tetapi sebagai tamu orang Arab yang sangat terpandang, Sayid Muhammad as-Saggaf, ia dapat terhindar dari pemerasan mata-mata tersebut. Namun teman-temannya di Singapura telah menasihatkan kepadanya agar jangan bepergian ke Hindia Belanda, karena orang Arab yang licik, yang tidak merasa dinodai oleh berbagai penghinaan, malah dapat bepergian ke sini. Sebaliknya, orang Arab yang baik budi di sini malah diperlakukan sebagai paria, dan masih juga dianggap sebagai orang yang luar biasa pengaruhnya. Orang tersebut harus selalu diawasi sebagai orang yang berbahaya bagi negara.

Sahabatnya yang terbaik di kawasan ini, Sultan Pontianak, memberitahukan kepadanya bahwa ia sangat gembira akan kunjungannya. Tetapi para pembesar Belanda terutama takut terhadap orang Arab yang berbudi baik. Maka untuk menghindari berbagai hal yang tidak menyenangkan, mungkin akan lebih baik sayid berpura-pura tidak datang mengunjungi sultan, untuk menghindari berbagai pertanyaan dan penyelidikan yang tidak ada akhirnya. Sayid menjawab bahwa ia baru mau datang jika ia tidak mengganggu tuan rumahnya dan dalam keadaan lain, ia membatalkan kunjungannya.

Karena didesak kembali oleh sultan tersebut, Sayid Abdullah pergi juga ke Pontianak, dan tinggal cukup lama di sana tanpa diusir, seperti yang dikabarkan kepada Asisten Residen Kutai. Sebaliknya, ia menceritakan kepada saya, bahwa kecuali di Riau, di mana-mana tampak jelas baginya bahwa para pejabat Eropa memandangnya dengan perhatian penuh curiga. Di mata mereka, ia bukan hanya seorang buangan sementara yang celaka, tetapi seseorang yang berbahaya dan penting. Ia memandang wajar, bahwa di mana kecurigaan telah dibangkitkan dengan fïtnah, orang perlu berhati-hati. Dan ia senang tunduk kepada pengawasan yang diinginkan, namun sehubungan dengan kedudukannya, wataknya, dan sebagainya, dapat dipilih cara-cara yang sedikit lebih sopan.

Setibanya di Betawi, ia telah melapor kepada kapten penduduk Arab yang menasihatinya —seperti yang terbukti bahwa nasihat itu salah— agar secara mudah minta surat jalan untuk perjalanan selanjutnya dan tidak usah minta kartu izin tinggal. Karena ia menuruti keterangan yang tidak tepat itu, maka ia dikenai hukuman denda uang, andaikan hal itu tidak dicegah oleh perantaraan saya. Hal-hal ini saya ceritakan secara panjang lebar untuk menonjolkan kesulitan manakah yang dialami seorang Arab yang biasa dan sopan, dalam perjalanannya melalui kawasan ini. Ini suatu keadaan yang dalam Laporan Kontrolir Engelenberg yang dikutip tadi, telah diungkapkan dengan jelas mengenai bangsa Timur Asing. Orang-orang tersebut, maupun para pejabat pribumi yang harus menjadi perantara dalam semua penyelidikan semacam itu, pengadaan pengawasan, dan lain-lain sebagainya, memberikan kesan bahwa Pemerintah Daerah selalu berada dalam keadaan ketakutan. Hal tersebut membuka jalan bagi oknum-oknum jahat untuk merugikan musuhnya, saingannya, atau orang-orang yang tidak memuaskan nafsunya yang tamak dengan jalan mengalamatkan surat tak bernama atau pemberitahuan yang tidak benar kepada Pemerintah Daerah.

Sayid Abdullah diketahui sebagai orang yang berwatak teguh. Ia tidak menyangkal bahwa ia seorang Mohammadan yang cermat. Tetapi sekaligus, bertentangan dengan pendidikannya di lingkungan Mekah yang terbatas, ia cukup mempunyai wawasan politik untuk menilai dengan tepat cita-cita yang ganjil dari para raja atau kepala Mohammadan di kawasan ini. Dengan perlakuan yang baik dan pergaulan yang luwes, para raja dan kepala tersebut malah dapat memberi jasa yang baik sekali kepada berbagai Pemerintah Daerah kita. Ia menceritakan kepada saya, antara lain, bagaimana ia di Singapura di tempat tuan rumahnya, Sayid Muhammad as-Saggaf, telah menyaksikan kunjungan beberapa orang Aceh yang meminta perantaraan asSaggaf untuk kesekian kalinya agar menghaturkan surat permohonan kepada Sultan Turki. Walaupun as-Saggaf biasa menyampaikan berita tentang kunjungan-kunjungan semacam itu kepada konsul jenderal kita, ia telah minta pertolongan Sayid Abdullah untuk menjelaskan kepada orang-orang itu, bahwa usaha mereka tidak berhasil. Menurut dia, di Riau mantan pangeran Mahkota Siak telah minta fatwa (nasihat hukum) kepadanya tentang pembagian harta ayahnya secara adil. Katanya, raja Siak yang sekarang sangat tidak adil dalam hal ini. Saudaranya itu telah memberitahukan tentang ajaran syariat Mohammadan mengenai hal itu, tetapi sekaligus menambahkan bahwa keterangan tersebut tidak berkenaan dengan pendapatan negara. Sebab, pendapatan negara tidak boleh dimasukkan ke dalam penghasilan pribadi orang yang telah meninggal.

Asisten Residen Kutai menyebutkan bahwa Sayid Abdullah tiba di sana dengan niat untuk tinggal selama 4 bulan di Tenggaron, namun keberangkatannya dipercepat 3 bulan, sehingga menimbulkan kesan yang aneh. Tetapi saya dapat menyatakan dengan pasti, bahwa Sayid Abdullah telah mengatakan kepada saya, dan kepada semua teman Arabnya di Betawi, bahwa atas desakan Sultan Kutai yang selebihnya tidak dikenalnya, ia harus pergi ke sana paling lama satu bulan. Sesudah itu hendaknya ia kembali lewat Pontianak atau langsung ke Singapura. Bahwa teman-temannya di sana, untuk menjaga segala kemungkinan, telah meminta surat jalan yang lebih lama baginya, sama sekali tidak bertentangan dengan hal itu. Ia dengan puas telah menjalankan niatnya, dan beberapa kali telah ia katakan, bahwa lingkungan raja-raja Melayu begitu asing dan kurang simpatik, sehingga ia tidak ingin tinggal di daerah-daerah seperti itu lebih lama daripada yang diperlukan. Dapat diduga, bahwa di sana ia akan disodori kesulitan-kesulitan keagamaan agar dipecahkan: orang ingin mendapat berkah dari pengajian Quran oleh Sayid Abdullah, dan dari penjelasannya tentang salah satu karya Islam yang singkat. Kemudian ia akan diminta berangkat setelah ditawari sekadar uang perjalanan.

Tanggapan atas apa yang disampaikan kepada Asisten Residen Kutai oleh mata-matanya, menimbulkan pertanyaan kepada saya, apakah orang tersebut menjadi alat dari oknum-oknum yang berkepentingan menampakkan

Sultan Kutai secara tidak menguntungkan pada Pemerintah Daerah. Mereka mungkin melihat kedatangan Sayid Abdullah sebagai kesempatan yang menguntungkan guna menimbulkan curiga. Ataukah mata-mata tersebut mengabdi kepada pencemburu Sayid Abdullah? Barangkali orang yang sama menjadi sumber surat tanpa nama yang tak masuk akal kepada Residen Riau? Bagaimanapun —dan saya tidak dapat memutuskan hal itu, karena tidak kenal dengan Sultan Kutai— sudah pasti bahwa Sayid Abdullah tidak akan pernah membantu usaha-usaha Sultan Kutai untuk menghindari kekuasaan Pemerintah Belanda. Atau ia tidak akan memberikan kesan mengenai itu, padahal ia tahu bahwa satu permohonan untuk mendapat perlindungan dari Sultan Turki sama sekali akan sia-sia belaka. Berita mata-mata residen mengenai hal itu berani saya katakan tidak benar.

Tentang surat tertutup, yang dicap dengan meterai jabatan saya, yang dialamatkan kepada Sayid Abdullah di Kutai, dan yang disebutkan oleh Asisten Residen Kutai memang benar berasal dari saya, dan memuat jawaban singkat atas berita telah tibanya sayid tersebut dengan selamat. Saya cap surat itu, karena saya telah berpengalaman, bahwa beberapa kepala pemerintahan daerah di luar Jawa terkadang dengan jalan yang kurang sah, menghalangi surat yang dialamatkan kepada orang Timur Asing atau orang pribumi. Hal ini dilakukan oleh Residen Sumatra Timur ketika pada tahun 1891 menulis surat atas permintaan saya kepada mantan putra mahkota Siak untuk memberi tahu kepada beliau, bahwa saya untuk sementara waktu tidak sempat membalas suratnya. Dan karena nama saya dalam surat tersebut terdapat dalam huruf Arab, hal ini menjadi alasan bagi residen untuk memperingatkan mantan Gubernur Aceh tentang seorang berkebangsaan Eropa yang bersembunyi di Aceh dan yang mencurigakan bernama Senoekl

Penyelidikan yang diinginkan oleh Asisten Residen Kutai seharusnya dilakukan di negeri sana. Sebab, kalau saya tidak khilaf, maka bagi konsul jenderal kita di Singapura tidak sulit untuk mengikhtisarkan hal itu bagi Pemerintah Daerah kita di sana, daripada melakukannya di wilayah sendiri. Namun orang pasti mudah mengerti akan hal yang berikut. Seandainya ada seorang Arab yang cerdas, yang sudah berkali-kali melihat, bahwa barang bawaannya diselidiki dengan teliti sekali di wilayah kita, mau bertindak sebagai perantara sebuah surat kiriman yang berbahaya untuk negara. Barang ini akan dibawa orang ketiga yang tidak mencolok ke tujuan yang aman. Dan dia tidak akan membawa barang bukti itu sendiri!

Kepada Sekretaris Umum

Sebagai kelanjutan dan pengukuhan atas surat kiriman saya, tertanggal 19 Januari 1895, dengan hormat, saya permaklumkan bahwa pada tanggal 4 bulan ini saya menerima dua pucuk surat dari Kutai, kedua-duanya dialamatkan kepada saya oleh Sayid Abdullah Zawawi. Yang pertama tanggal 28 Desember, dan yang kedua tanggal 26 Januari, sedangkan menurut janji kami, ia akan menyampaikan sesuatu tentang permukimannya di sana.

Ia menceritakan, bahwa ia bersama dengan saudara dari Bendahara Kutai (seorang sayid dalam keluarga as-Saggaf), bepergian ke sana dan diterima dengan kehormatan besar serta kemauan yang baik. Rajanya, meskipun sangat cenderung kepada lawan jenisnya, adalah orang yang taat kepada agama.

Kepribadian Sayid Abdullah tentu saja yang pertama dibicarakan. Selebihnya, rasa keagamaan atau pernyataan lahiriahnya, selama sayid ada di situ agak diperkuat. Ini merupakan gejala yang sangat lumrah dalam kunjungan orang yang termasyhur berkat kesarjanaannya dalam ilmu tauhid.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa sultan, sejauh hal itu diketahuinya, dibandingkan dengan beberapa raja Melayu lainnya di sini "suka bertahan terhadap para pejabat Pemerintah Daerah berbangsa Eropa, jika mereka ingin berbuat sesuatu yang bertentangan dengan janji dan ketetapan yang telah dibuat terlebih dahulu". Juga karena hal tersebut baru-baru ini sering terjadi, hubungannya dengan para pejabat Eropa kurang akrab dari yang diinginkan.

Sultan, katanya lebih lanjut, adalah orang yang suka uang dan kikir. Beliau menunjukkan keramahan kepada saya yang tanpa cela, tetapi menurut apa yang saya dengar biaya keramahan kepada semua tamunya ini dipikul oleh para kawulanya.

Mengenai kerabat sultan, katanya, hubungan yang paling buruk banyak disebabkan oleh putranya, Raden Haji Mustafa, alias Gundawa, yang gusar kepada ayahnya, karena katanya, diperlakukan serba kurang. Terhadap Pemerintah Daerah berbangsa Eropa, ia berbuat seolah-olah ia dikejar-kejar oleh ayahanda dan kerabat-kerabatnya, dan menceritakan berbagai kebohongan mengenai mereka. Padahal ia sendiri telah berkali-kali mengancam akan membunuh kerabatnya.

Sayid Abdullah menceritakan dengan senang hati, bahwa sultan telah berjanji kepadanya akan lebih memperhatikan batas-batas syariat dalam pergaulannya dengan kaum wanita. Selama ia tinggal di sana, permainan judi dan minuman yang terlarang telah berkurang di antara penduduk pribumi. Mengenai permainan judi, katanya, peringatan-peringatan kepada para sahabat untuk mengekang nafsu main judi di lingkungan mereka, bertepatan dengan pengaturan baru, mengenai pajak atas permainan judi. Hal ini secara tidak langsung menguntungkan maksud sayid tersebut.

Selama tinggal di Kutai, sayid pernah menerima surat dari Tuan Holle', dan satu surat lagi dari saya, sebagai jawaban atas berita tentang kedatangannya di sana dengan selamat. Tetapi, ia tidak menerima surat dari lima sahabat bangsa Arab di Betawi, yang telah pasti menulis kepadanya. Berita ini membuat saya takut kalau-kalau surat tersebut yang memang benar dikirimkan dan yang isinya sudah saya ketahui sama sekali tidak berbahaya, sekali lagi dengan jalan salah ditahan. Karena itu berita-berita mengenai barang-barang dan urusan dagang tidak disampaikan kepada sayid (salah seorang penulis surat tersebut memberitahukan tentang pengiriman teh, dan seorang penulis lainnya adalah penyimpan barang-barang titipan Sayid Abdullah di sini). Sementara itu, keyakinan atas cara kerja pos semakin berkurang, karena seringnya praktek-praktek tersebut.

Akhirnya Sayid Abdullah mengira, bahwa akan ada pengaruh baik atas keadaan yang berlaku sekarang, andaikan saya dapat bermukim di Kutai cukup lama. Lagipula, ia mengatakan, bahwa lima hari setelah pengiriman suratnya yang terakhir ia berharap akan berangkat ke Singapura, dan sekiranya pulangnya ke Mekah tidak mungkin dalam waktu yang dekat, ia dengan senang hati akan mengunjungi saya sekali lagi.

Tanpa merubah pandangan-pandangan sayid tersebut, saya kira perlu disalin di sini bukti yang baru tentang pendapatnya mengenai hal-hal yang disangkal oleh berita dari mata-mata yang ingin menyuruh dia pergi ke Konstantinopel dengan membawa surat permohonan perlindungan.

Betawi, 14 Juli 1904

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan ini, saya berkehormatan memohon perhatian Yang Mulia atas kasus khusus mengenai penerapan peraturan surat jalan bagi orang yang dipersamakan dengan orang pribumi.

Jika seorang Arab yang menetap di Betawi atau sedang berada di sini, ingin pergi ke salah satu tempat di Priangan, maka permintaannya mengenai hal itu oleh Pemerintah Daerah Betawi disampaikan kepada Pemerintah Daerah di Priangan, dengan disertai keterangan-keterangan yang perlu mengenai pribadi peminta surat. Ia baru diberi surat jalan setelah diterima kabar dari Priangan, bahwa di sana tidak berkeberatan menerima kedatangannya.

Permintaan tersebut tidak terlalu banyak, karena sudah umum diketahui, bahwa untuk perjalanan semacam itu jarang diberikan. Jika diketahui, bahwa waktu diberikan izin dan waktu izin itu ditolak timbul kasus-kasus, maka timbullah kesan seolah-olah lebih penting arti kebetulan dan bukan asas yang tetap. Padahal dalam keputusan salah seorang kepala Pemerintah Daerah, sering kali terdapat kecenderungan tertentu atau sebaliknya kekerasan yang luar biasa mengenai orang Timur Asing pada umumnya atau orang Arab pada khususnya.

Pejabat yang menjadi Residen Priangan sekarang, terkena! sebagai orang yang melawan lalu lintas bangsa Timur Asing di daerahnya. Tetapi hal ini tidak menghalangi kenyataan, bahwa dalam pemerintahannya terkadang ada orang Arab di Betawi dan Bogor diberi izin untuk bepergian ke salah satu tempat di Priangan dan beberapa lama tinggal di situ. Misalnya —cukup menyebut beberapa kasus yang secara kebetulan sampai kepada saya— pada bulan Mei 1903 diberikan izin kepada empat orang Arab, bulan Oktober 1903 kepada lima orang Arab, bulan Juni 1904 kepada delapan orang Arab untuk bepergian ke Cianjur dan beberapa hari tinggal di situ. Sementara itu, seorang Arab dari Bogor belum lama berselang mendapat izin untuk sesekali berada di Sukabumi. Pribadi-pribadi termaksud tidak terkenal jahat, sebaliknya di antara orang-orang sebangsa, mereka tidak sangat terpandang, sampai pantas dibenarkan mendapat karunia yang khusus.

Kebetulan dalam bulan Juni tahun ini orang Arab, Sayid Abdullah Zawawi, datang dari Pontianak ke Betawi. Tujuannya ialah, sebagaimana sudah dilakukannya dua tiga kali dengan hasil baik, memulihkan kesehatannya di Sukabumi atau Bandung dengan tinggal dalam iklim yang menguntungkan.

Sayid Zawawi sudah saya kenal dari dekat selama 20 tahun lamanya. Di Mekah, tempat kelahirannya, ia mendapat kedudukan baik yang penting karena asal usulnya yang terkemuka, bakatnya, dan kesarjanaannya yang tinggi. Hal ini berlaku sampai ± 8 tahun yang lalu, karena perselisihan genting dengan Syarif Akbar, memaksanya untuk meninggalkan kotanya. Ia merantau ke India, Inggris, Malaya dan Singapura serta ke Hindia Belanda. Di sana, keluarganya sejak dahulu mempunyai sahabat dan orang-orang lain yang berkenan. Di negeri ini, ia mempunyai hubungan yang erat dengan Sultan Pontianak. Setelah cukup lama tinggal di Pontianak, dan berkenalan baik dengan Pemerintah Daerah berbangsa Eropa, sultan mengangkatnya atas persetujuan residen sebagai muftinya. Jabatan ini sudah dipangkunya selama 3 tahun, dan ia berpikir akan tetap memangku jabatan itu sampai keadaan di Mekah menguntungkan baginya.

Selama itu ia beberapa kali tinggal di Betawi dan selanjutnya melalui surat-menyurat, saya sibuk berhubungan dengan Sayid Zawawi, yang banyak membantu saya dengan keterangan-keterangannya. Karena alasan-alasan ini dan karena ia orang yang terpelajar, tidak bersangkutan dengan riba yang sangat ditakuti orang Arab, maupun propaganda agama di antara penduduk pribumi, maka saya dengan senang hati berkata kepada Residen Priangan, agar merekomendasikan permintaannya untuk diizinkan tinggal di daerah tersebut secara baik. Izin itu sampai dua atau tiga kali diberikan kepadanya untuk satu atau beberapa bulan, tanpa pembatasan kebebasan geraknya di Priangan. Hal itu digunakannya untuk memperbaiki kesehatannya yang sering kurang menguntungkan, biasanya di Sukabumi, terkadang di Bandung dan Cianjur.

Sekarang, setelah kira-kira 6 tahun sayid tersebut ingin sekali lagi melewatkan cuti kira-kira sebulan yang telah diberikan oleh Sultan Pontianak, dengan tinggal di Bandung atau di Sukabumi. Dengan cara yang biasa, lewat perantaraan kepala penduduk Arab di Betawi, ia menyampaikan permintaannya, tetapi ia meminta kepada saya untuk menambahkan satu kata rekomendasi. Karena residen tidak tahu akan antesedennya. Saya berbuat begitu, tetapi mendengar, bahwa lebih dari seminggu setelah permintaan tersebut disampaikan, telah ditolak.

Sayid tersebut lalu pergi ke sumber yang mengandung belerang di Cibiuk Banten, tetapi tidak dapat lama tinggal di sana, karena pesanggrahan itu jauh sekali, dan banyak hal kurang menyenangkan yang berkaitan dengan itu.

Sementara itu, tanpa memberitahukan hal ini kepada Sayid Zawawi secara pribadi, saya menulis surat kepada Residen Priangan tentang soal ini. Sebab, saya menyangka bahwa pejabat tersebut kiranya salah diberi tahu tentang sayid atau maksud perjalanannya. Ternyata bukan begitu halnya. Residen itu menjawab sebagai berikut:

"Oleh para pendahulu saya pun, jarang diberikan surat jalan demi kepentingan kesehatan. Sejak saya tahu bahwa hal itu sangat diselewengkan dan orang-orang yang dengan alasan demikian datang di sini, biasanya tidak sakit apa-apa, maka hal itu selamanya saya tiadakan!".

Berdasarkan hal ini saya bisa mencatat bahwa di bawah residenresiden yang terdahulu termasuk di antara motif yang menghalalkan kekecualian seperti yang dimaksud dalam alinea pertama; rekomendasi penasihat urusan Arab, sehingga dalam hal ini orang tidak usah takut akan penyalahgunaan. Selama lebih dari lima belas tahun saya tinggal di Hindia, saya tidak pernah minta izin kepada residen terdahulu untuk orang Arab yang lain terkecuali Sayid Zawawi. Ini suatu bukti bahwa saya sadar benar, sekurang-kurangnya campur tangan saya dengan surat-surat izin termasuk hal yang sangat langka.

Bagaimana terbukti ada "penyelewengan-penyelewengan yang mengerikan" terjadi dalam izin-izin yang sangat langka, sehingga hal itu harus menjadi alasan untuk tidak mengabulkan permintaan apa pun dengan alasan sakit, menjadi teka-teki bagi saya. Begitupun dengan alasan, mengapa diberikan izin untuk tinggal di Cianjur karena pesta perkawinan dan sebagainya kepada orang Arab. Seolah-olah hal itu tidak dapat menjadi alasan saja!

Khusus mengenai Sayid Zawawi, perlu juga dicatat, bahwa ia secara resmi termasuk personalia pegawai tinggi dari orang Arab di istana Sultan Pontianak, mempunyai hak pula untuk tidak sepenuhnya dianggap sebagai orang Timur Asing. Andaikan tidak berhalangan dengan sesuatu hal, ia akan melakukan perjalanan tersebut dengan Pangeran Bendahara, yang juga orang Arab yang lebih kurang menjadi patih di Pontianak. Apakah bendahara tersebut di tolak izinnya untuk tinggal sebulan di Priangan? Atau ia sendiri diberi izin, padahal teman seperjalannya, mufti tersebut, ditolak?

Di Betawi, Sayid Zawawi mula-mula diberi nasihat untuk bepergian ke Priangan sebagai Mufti Pontianak tanpa surat jalan, karena baru saja jaksa ketua di Pontianak yang juga orang Arab berbuat hal yang sama. Meskipun ia dapat berbuat hal seperti itu tanpa dihukum, nasihat tersebut diabaikannya. Karena ia menyangka, bahwa izin yang dahulu telah diberikan kepadanya berkali-kali tanpa keberatan, dan yang digunakannya seperlunya, sekarang pun tidak akan ditolak.

Cara permintaan itu ditangani sekarang, memperkuat perasaan kesal di antara orang-orang Arab terbaik yang tinggal di Nusantara ini. Selain itu, hal tersebut merugikan hubungan saya dengan golongan pribadi-pribadi itu. Andaikan daerah Priangan telah ditutup, atau akan ditutup untuk semua orang Arab, maka saya sendiri, sama sekali terlepas dari benar atau tidaknya asas tersebut, akan merasa berdamai dengan keputusan Residen dalam hal ini. Tetapi justru tidak begitu halnya. Ada juga orang Arab yang diberi izin tinggal di Priangan. Maka saya merasa berhak untuk menyimpulkan, bahwa hal-hal yang jarang sekali di mana seorang Arab saya rekomendasikan untuk keperluan tersebut akan dimasukkan di antara kekecualian itu. Kecuali kalau residen khusus berkeberatan terhadap orang yang diberi rekomendasi.

Andaikan Pemerintah Pusat juga begitu kehendaknya, saya ingin melihat agar residen Priangan diberi instruksi dengan arti demikian.

N.B. Sesudah surat ini ditutup, terbukti kepada saya, bahwa dengan kiriman surat Asisten Residen Cianjur tertanggal 11-7-04, sebagai jawaban permintaan tertanggal 23-6-04, jadi 18 hari setelah pengirimannya, diberikan izin kepada kapten penduduk Arab di Betawi, bahwa Sayid Zawawi dapat tinggal di Sukabumi, asalkan ia dapat menyerahkan surat keterangan sakit. Jadi, ini satu asas lain dari residen, 14/7/04 CSnH.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Para wakil negara asing tidak ada hubungan langsung dengan Syarif Akbar di Mekah. Mengenai daerah Hijaz, mereka berhubungan langsung dengan Wali (Gubernur) yang berkedudukan di Mekah. Jadi, akan aneh kesannya, jika Syarif Akbar diberi tanda penghargaan Belanda dengan melampaui wakil kekuasaan tertinggi di Turki. Hal ini lebih aneh lagi daripada misalnya di Kepualauan Nusantara kita, karena keramahan seorang pembesar Turki, ada seorang raja pribumi dan bukan kepala Pemerintah Daerahlah yang diberi bintang Turki.

Lagi pula tanda penghargaan asing ada harganya bagi seorang pejabat Turki, tetapi tidak bagi Syarif Akbar. Sebab, Syarif Akbar melewatkan seluruh kehidupannya dalam lingkungan Mekah yang meremehkan orang asing. Di sana tidak ada seorang pun yang menghargai penghargaan ini, dan para pejabat pribumi yang diberi tanda penghargaan dari negeri-negeri yang di bawah pemerintahan bangsa Eropa, dengan cermat menyembunyikan hiasan-hiasan itu sebab tidak pantas dalam lingkungan tersebut.

Akhirnya, Syarif Akbar yang sekarang di seluruh dunia Mohammadan terkenal jahat karena caranya memeras jemaah haji dengan berbagai pungutan yang tidak sah. Jemaah haji Nusantara ini, paling banyak menderita oleh pemerasan-pemerasan tersebut. Gubernur Hijaz yang sekarang, Ratib Pasya, dengan rajin mendampingi Syarif Akbar dalam menyalahgunakan kekuasaan itu. Belum pernah pemerasan itu dinaikkan ukurannya secara lebih tinggi daripada tahun terakhir sejak para penguasa dalam berbagai propinsi kerajaan Turki diimbau agar mengadakan pengumpulan uang bagi jalan kereta api yang dibuat dari Siria ke Mekah. Karena mereka sangat berhasrat untuk memenuhi keinginan Sri Sultan, maka Syarif Akbar dan Wali telah menangani pengumpulan uang dalam jumlah yang sangat besar. Mereka mengumpulkan uang tersebut, sebagian dengan jalan meminta atau menuntut iuran "sukarela" dari jemaah haji, sebagian dengan memungut pajak untuk semua sarana perjalanannya (pengangkutan dengan unta dari Jedah ke Mekah, dari Mekah ke Medinah, dan sebagainya). Katanya, sebagian besar dari uang-uang yang dikumpulkan secara demikian, dibelanjakan untuk kepentingan pribadi oleh kedua pengumpul uang yang tinggi kedudukannya itu.

Jika diberikan tanda-tanda penghargaan kepada pribadi-pribadi tersebut, akan lebih mudah timbul kesan seolah-olah Pemerintah Pusat Belanda sangat senang dengan gangguan-gangguan yang semakin hebat terhadap para jemaah haji.

Bukti-bukti kecil bahwa pihak Kaimmakam di Jedah suka membantu dengan mudah dapat diperbandingkan dengan tanda-tanda hormat balasan dari konsul, seperti yang selalu terjadi sebelumnya. Ukuran kerja sama yang diterima dari pihak itu tidak banyak, tergantung pada soal tersebut, tetapi lebih banyak bergantung pada instruksi yang diterima oleh pegawai pemerintah bawahan dari Mekah dan dari Konstantinopel. Tindakan itu hendaknya didasarkan atas pengetahuan yang cermat tentang keadaan —sedemikian rupa sehingga Kementerian Luar Negeri tidak dapat sekadar menghindari persoalan itu dengan penyangkalan atau dengan gambaran yang diputar balik. Juga pengetahuan cermat tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh paling kuat terhadap persoalan di 'Tanah Suci'.

Untuk memberikan tanda-tanda penghargaan (bintang) kepada Syarif Akbar, [Wali] atau Kaimmakam, saya rasa, tidak dapat diajukan alasan yang dapat diterima dengan baik.

Leiden, 22 Juni 1926

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Pidato Bin Sa'ud, yang diikhtisarkan oleh Tuan Van der Plas secara singkat, padat dan dengan aksen pribadi, menyampaikan hal yang sama seperti yang telah diuraikan di berbagai karangan dalam surat kabar setengah resmi Ummul Qura. Bagaimana raja tersebut berhasil menciptakan keamanan pribadi, dan sesuatu yang sejak seribu tahun tidak dikenal, yang lamakelamaan dianggap mustahil di tanah Arab bagian barat, pantas disambut dengan rasa kagum yang sebesar-besarnya. Kenyataan bahwa ia tidak berhasil mengakhiri korupsi jabatan yang telah berabad-abad umurnya di kota-kota di tanah Arab, hanya membuktikan bahwa orang Arab jenius ini tidak mempunyai kesaktian. Suksesnya yang mengagumkan tentu saja pertama-tama berkat sifat-sifat pribadinya yang istimewa. Sementara itu orang yang bukan tidak tahu tentang sejarah tanah Arab, segera akan bertanya dalam hati apakah yang akan terjadi dengan ciptaan kenegaraan ini, jika Bin Saud tidak lagi mampu menemukan pemecahan bagi setiap kesulitan baru dan melaksanakan pemecahan itu. Selama orang kuat ini hidup dan apabila ia mematuhi peraturan-peraturan agama Islam dalam bentuknya yang tertua dan ketat, mengurus semuanya menurut kehendaknya sendiri, maka potensi-potensi lain di sekelilingnya tidak sempat berkembang. Orang harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan, bahwa setelah wafatnya, bangunan yang telah didirikannya itu akan hancur berkeping-keping dan runtuh.

Pertama-tama, sukses Bin Saud berkat Tkhwan' atau para saudara yang merupakan inti tentaranya. Tkhwan' ini terbentuk dari sejumlah pemukim suku Badui yang dipaksa untuk menetap, serta unsur-unsur nomad lainnya yang dibuat fanatik secara sistematis, dan bersedia mengorbankan jiwa mereka dalam perjuangan melawan siapa pun yang mereka anggap sebagai musuh agama. Jika Bin Saud secara pribadi cenderung agak Iunak terhadap orang-orang seiman yang merasa terlalu berat untuk menjalankan peraturan-peraturan yang ketat dari pihak kaum ultra-Hanbaliah di negeri Arab bagian tengah, beliau mendapat perlawanan dari kaum yang bersemangat ini. Tindakan kasar mereka terhadap orang yang berpikiran lain itu, didasarkan pada asas muslim, bahwa setiap mukmin harus menjalankan kewajiban untuk meluruskan jalan bagi anggota lain dalam jemaah. Hal ini sangat memberatkan tugas bin Saud sebagai raja Hijaz, karena ia sangat berkepentingan akan adanya perasaan baik di pihak kaum muslimin dari berbagai bangsa, dengan tradisi dan kebiasaan mereka yang berbeda-beda. Bahkan terlepas dari fanatisme Ikhwan, akan sulit baginya untuk memberi kepuasan kepada para peziarah tanah Suci. Sebab, beliau sendiri dan para warga penduduk negeri Arab bagian tengah, yang sedikit lebih menenggang, tidak mungkin setuju terhadap ziarah ke makam-makam para sufi, minta doa kepada para Nabi dan orang suci, dengan terang-terangan mengisap tembakau dan banyak kebiasaan buruk lainnya. Apakah, seperti diharapkan oleh Tuan Prawira1 , sikap Bin Saud terhadap hal-hal tersebut akan mengurangi hasrat orang Indonesia untuk melakukan haji ke negeri Arab, sangat saya ragukan. Saya menganggap layak untuk ditemukannya modus vivendi (jalan tengah). Hasrat untuk melakukan haji dan ikut serta dalam jemaah haji terlalu besar di Hindia Timur. Dan terlalu banyak kepentingan materiel orang Mekah tersangkut di sini. Maka lama-kelamaan tidak mungkin 'orang Jawa' akan mampu menahan diri dari haji, hanya karena adanya larangan terhadap beberapa hal yang tidak bersangkutan dengan haji. Sebab, hendaknya jangan dilupakan, bahwa dalam pemerintahan Bin Saud pun semua upacara yang termasuk haji, benar-benar dapat dilakukan seperti masa-masa sebelumnya.

Jadi, pada satu pihak, tidak dapat diperkirakan bahwa sangat berkurangnya jumlah jemaah haji dari Hindia Belanda itu mungkin sebagai akibat rezim Wahabi. Di pihak lain, timbul pertanyaan, apakah terhadap kekerasan yang dipaksakan kepada para peziarah kota-kota suci itu, penduduk dan pemerintah negeri-negeri Mohammadan yang lain tidak akan mendapat alasan untuk membantu gerakan-gerakan yang melawan kekuasaan kaum Wahabi.

Kesulitan ketiga yang menghambat Bin Saud dalam memupuk hubungan-hubungan yang diinginkannya dengan orang Mohammadan lain, disebabkan oleh ketergantungannya kepada negeri Inggris yang sulit ditutupi.

Orang-orang yang dahulu acuh tak acuh terhadap Raja Husain, sebab raja tersebut dikatakan telah menjual diri kepada orang Inggris, dan karena itu mereka menjadi pendukung Bin Saud, makin lama makin banyak yang menyimpulkan bahwa raja Hijaz ini pun di mana perlu telah terpaksa tunduk kepada Tuan Laut. Untuk mengimbangi hal ini Bin Saud tidak dapat banyak berbuat lain, kecuali menciptakan kesan semu bahwa seolah-olah di bidang urusan dalam negeri Arab dan urusan haji, pemerintah Inggris tidak berkuasa apa-apa.

Untuk masa mendatang yang paling dekat, kekuasaan Bin Saud atas kota-kota suci di negeri Arab rupanya mantap juga. Sementara itu karena ia sangat berkepentingan terhadap banyaknya jemaah dari Hindia Belanda, maka bagi konsul, asal ia bisa menunjukkan kebijaksanaan seperlunya dan menghindari kesan berpihak dalam persengketaan antara Bin Saud dan lawan-lawannya, tidak akan sulit untuk memellihara hubungan baik yang telah terjalin sekarang. Tepat sekali bahwa konsul dengan tegas mendesak agar tugasnya jangan dipersulit, yaitu dengan mengumumkan pemberitahuan yang disampaikannya kepada Pemerintah Pusat mengenai keadaan politik atau ekonomi negeri tersebut, rencana-rencana yang disusun sehubungan dengan lalu lintas haji, dan sebagainya.

(4) TINDAKAN PAN-ISLAM

Betawi, 21 November 1897

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Saya tidak mendengar apa-apa tentang kedatangan para imam Turki di negeri ini dengan maksud mengumpulkan uang untuk kepentingan tentara Turki. Lagi pula saya menganggap mustahil, bahwa fakta yang sangat istimewa dan mencolok semacam itu terjadi tanpa diberitahukan kepada saya.

Lagi pula pengiriman orang-orang demikian ke negeri seperti ini tidak layak. Anggaplah, bahwa di Konstantinopel ada orang-orang berpengaruh yang tidak mengetahui sama sekali keadaan di Nusantara, sehingga mereka tidak dapat mengharapkan hasil-hasil yang menguntungkan dari pengiriman seperti itu. Namun demikian, meskipun para pengirim sendiri sebelumnya belum pernah memperoleh informasi seperlunya melalui perantaraan Konsulat Turki, orang-orang yang ditunjuk untuk tugas itu pasti akan segera mengadakan hubungan dengan orang-orang Arab atau Mohammadan lain yang sama sekali tidak sebagai orang asing di Hindia Belanda.

Mereka ini dengan segera pasti akan menasihati, agar jangan melaksanakan niat itu. Mereka akan menegaskan, bahwa penduduk pribumi di sini tidak cukup mampu untuk memberikan pengorbanan mereka yang agak berarti bagi tentara Turki, sekalipun keadaan ini akan menguntungkan mereka. Sedangkan para pemukim Arab yang sedikit jumlahnya itu pun tidak mempunyai warga yang mampu dan suka berkorban dalam jumlah yang cukup berarti. Jadi, perjalanan para pengumpul uang yang berjarak jauh itu pun tidak dapat dibenarkan. Memang benar, dugaan bahwa para musafir Turki yang nyaris tidak akan dapat membayar ongkos perjalanan pulang pergi dengan menggunakan uang yang dikumpulkan itu, tidak terlalu berani.

Namun, dapat dibayangkan jika orang-orang dari Konstantinopel atau Mekah yang bersemangat itu, misalnya, yang mempunyai sahabat atau teman surat-menyurat di negeri ini, telah menjelaskan kepada mereka tentang peristiwa politik yang paling baru, dan tentang kemenangan-kemenangan Islam, maka mungkin juga mereka telah memberitahukan tentang alamatalamat simpatisan yang telah dikirim dari Hindia-Inggris dan tempat-tempat lain kepada Suitan Turki. Mereka mungkin juga menunjuk kepada jawaban sultan, yang mengimbau atas bantuan moral dan materiel dari semua orang

Mohammadan. Berdasarkan hal itu satu dua orang Islam yang bersemangat berusaha untuk mengumpulkan sumbangan sukarela demi perang suci atau untuk kas perang Turki, misalnya dengan perantaraan Konsul Turki di sini, lalu sumbangan itu diserahkan kepada alamat tersebut. Konsul Turki di sini dengan senang hati pasti akan melakukan tugas itu.

Menurut keyakinan saya, bagaimana pun juga, pengumpulanpengumpulan dana itu pada pokoknya akan terbatas pada kalangan bangsa Arab, dan barangkali juga beberapa orang pribumi yang bergaul dengan kalangan tersebut. Di antara mereka ini pun kebanyakan menghendaki agar negara mencampuri urusan semacam itu, karena rasa takut bahwa kegiatan mereka akan dicurigai oleh Pemerintah Daerah dan akan mendapat kesulitan daripadanya. Dan bagi banyak orang masih segar ingatan, terhadap apa yang sering terjadi dengan uang yang dikumpulkan di Mekah setelah perang Rusia-Turki yang terakhir, di kalangan para haji atau orang-orang 'Jawa' yang menetap di sana. Sejumlah uang yang cukup besar hilang tanpa jejak setelah melewati tangan petugas-petugas Turki.

Sampai sekarang tidak jelas bagi saya, bahwa di negeri ini memang diadakan pengumpulan uang untuk kerajaan Turki dari kalangan-kalangan tersebut di atas. Saya belum pernah secara sengaja menyelidiki hal itu. Sebagian alasannya karena berita tanpa penyelidikan tersebut akan sampai juga kepada saya, dan sebagian lagi karena saya tahu, semua penyelidikan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, akan menimbulkan tanggapan yang mencemooh atau meremehkan. Orang tidak mungkin mengerti bagaimana Pemerintah Pusat sangat mempedulikan benar hal-hal yang begitu remeh. Juga orang tidak mengerti, apakah kepentingan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan agama oleh satu dua orang Arab yang telah mengharuskan orang pribumi mengorbankan beberapa ribu gulden untuk perbendaharaan kerajaan Turki.

Tetapi saya mendengar juga, bahwa kemenangan-kemenangan Sultan Turki, tanpa menimbulkan agitasi, telah disambut gembira di kalangan bangsa Arab di sini. Dan bahwa suasana hati terhadap negeri Inggris jauh tidak bersahabat di antara orang-orang yang bersorak-sorai kemenangan itu. Selanjutnya, kira-kira sebulan yang lalu, seorang Arab memberitahukan saya, bahwa ada beberapa orang sebangsanya yang telah membicarakan masalah, apakah sekarang bukan waktunya yang tepat untuk mengadakan imbauan baru terhadap sultan. Yaitu memohon perkenaan sultan untuk mengusahakan agar bangsa Arab di negeri ini, sebagai warga negara Turki, dipersamakan hak mereka dengan orang Eropa. Dengan demikian mereka akan dapat bepergian ke mana pun, dan bermukim di mana pun tanpa diganggu. Juga dipersoalkan apakah tidak pantas untuk menyertai permohonan tersebut dengan sumbangan uang, mengingat kemenangan Turki atas Yunani.

Ketika saya bertanya, berapa banyak sumbangan itu, maka dijawab, hal itu tergantung sepenuhnya kepada kemungkinan hasil baik dari permohonan tersebut. Meskipun kepercayaan akan kemungkinan tercapainya persamaan hak orang Arab dengan orang Eropa atas perintah sultan itu sangat luas tersebar di kalangan orang Arab di sini, dan telah bertambah kuat pula karena iming-iming dari Konsul Jenderal Turki yang pertama di sini, Galib Bey, namun saya mendapat kesan, bahwa perundingan-perundingan yang diberitahukan oleh orang Arab informan saya itu, hanya terbatas pada pergunjingan dan tidak menuju kepada suatu rencana tertentu.

Jadi, yang tinggal hanyalah kemungkinan, bahwa ada satu dua orang Arab kaya dm bersemangat dalam agama, yang secara perseorangan atau bersama-sama telah menawarkan sumbangan sebagai ucapan selamat kepada Sri Sultan. Perbuatan seperti itu dapat dianggap sebagai urusan yang tidak ada pengaruhnya dari segi politik.

Selain berita tersebut di atas, saya juga mendengar, bahwa Konsul Turki yang baru bertanya kepada orang Arab yang menghadap kepadanya, apakah kiranya kaum Mohammadan di negeri ini mempunyai keluh kesah mengenai sesuatu hal. Dan apakah Sultan Turki tidak perlu mendirikan sebuah sekolah Mohammadan di sini, untuk membantu memenuhi kebutuhan ibadah mereka. Desas-desus seperti itu telah terlalu banyak mereka dengar dari para Konsul Turki, hingga tidak mendapat banyak kesan lebih daripada itu.

Betawi, 8 Desember 1897

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Sebagaimana pada akhir surat kiriman rahasia saya yang telah dialamatkan kepada Yang Mulia, tertanggal 21 November 1897 No. 68 —guna membalas surat kiriman rahasia dari sekretaris pertama pemerintah, tertanggal 19 Nopember 1897 No. 241— saya telah mencatat, bahwa beberapa Konsul Turki di Betawi telah menimbulkan kesan senang dipuji oleh orang pribumi dan orang Arab yang mengunjungi mereka. Seolah-olah atas nama tuan tertinggi Sultan Turki, mereka harus melindungi Islam dan para pemeluknya di negeri ini. Maka saya menegaskan bahwa juga Konsul Jenderal Turki yang baru, menurut apa yang saya simpulkan dari beberapa cerita, adalah seorang muda yang tidak seberapa luwes dan luar biasa senang memainkan peranan seperti tersebut.

Begitulah maka tidak sulit dijelaskan, mengapa ia ingin memanfaatkan kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Datuk Hamparanperak, untuk dapat berhubungan dengan seorang raja pribumi. Agaknya percakapanpercakapan datuk itu sendiri juga menimbulkan banyak alasan ke arah itu.

Konsul Jenderal Turki yang pertama di sini, Galib Bey, biasa berlagak seperti seorang komisaris pemerintah. Kepada para haji yang kembali selalu ditanyai olehnya mengenai perjalanan mereka, perlakuan oleh Konsul Belanda di Jedah, perlakuan di atas kapal dan sebagainya. Dari para priayi Banten didengarnya mengenai sebab musabab pemberöntakan di Cilegon. Dengan begitu di dunia pribumi terbentuk tradisi mengenai arti penting Konsulat Turki. Sedangkan para pengganti Galib Bey, semuanya kira-kira telah membantu memelihara tradisi tersebut. Saya kira, kebanyakan di antara mereka, dan juga pemangku jabatan yang sekarang pun berbuat begitu. Hal ini bukan dengan maksud yang tamak, melainkan untuk membantu perjuangan pan-Islam yang dalam beberapa puluh tahun terakhir ini sangat ditekankan bagi semua pejabat Turki.

Para Konsul Turki yang terdahulu pun biasa membagi-bagikan kitab Quran atas nama sultan. Kemurahan hati ini sepenuhnya sesuai dengan sikap yang terwujud dalam kegiatan pencetakan karya-karya teologi Mohammadan dalam bahasa Melayu di Konstantinopel. Di antaranya terdapat tafsir Quran yang di halaman judulnya menyebut Sultan Turki Raja semua orang Mohammadan. Semua hal seperti itu digunakan untuk tetap menghidupkan khayalan rakyat, yang menggambarkan Sultan Turki sebagai bertakhta di atas raja-raja Eropa, dan dengan berkahnya sultan itu menyerahkan pemerintahan atas negerinya sendiri dan daerah jajahannya kepada mereka.

Celakanya, khayalan ini dilindungi juga oleh kesesatan yang mejerumuskan beberapa diplomat bangsa Eropa; yaitu anggapan, bahwa kedudukannya sebagai 'khalifah', sebagai kepala 'gereja' Mohammadan. Para negarawan Turki senang atas sebutan itu, dan meneruskan penalarannya pula berdasarkan hal itu. Tetapi dalam lingkungan sendiri, mereka menjelaskannya dengan cara yang sepenuhnya ganjil.

Adapun Islam hanya mengenai kepala pemerintahan, dan tidak memperkenankan adanya kekuasaan raja di bidang iman atau syariat. Kekuasaan rohani tidak dapat diberikan kepada Sultan Turki. Jadi barang siapa yang, sebagai wakil sesuatu pemerintah Eropa, mengakui kekuasaan raja tersebut atas orang Mohammadan yang ditaklukkan oleh pemerintah Eropa itu, maka dalam pandangan orang Mohammadan ia telah menyatakan bahwa pemerintahnya tunduk kepada kekuasaan Turki. Kekacauan pengertian yang terdapat dalam hal ini selalu dimanfaatkan dengan terampil oleh orangorang Turki.

Sudah sewajarnya jika pandangan-pandangan seperti itu, ke mana pun pandangan itu meluas, berdaya pengaruh yang tidak baik atas hubungan antara penduduk pribumi dan kekuasaan Eropa. Dan pandangan-pandangan demikian menemukan tanah subur di negeri ini, karena sepenuhnya sejalan dengan cerita legenda yang dikenal di kalangan luas mengenai kekuasaan politik 'Sultan atau Raja Rum'

Pendapat bahwa konon para Konsul Turki di sini harus menjaga kepentingan kaum Mohammadan, antara lain juga dicanangkan dalam serangkaian karangan tentang 'penyelewengan-penyelewengan orang Belanda di Nusantara'. Pada tahun yang lalu karangan itu terbit dalam surat kabar berbahasa Arab, Al-Mu 'ayyad, yang dicetak di Kairo dan yang mempunyai para pelanggannya di negeri ini.

Dengan bahasa yang berapi-api dan fanatik, dalam karangan tersebut ditiupkan, agar orang pribumi mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan kita, dan juga terhadap perundang-undadngan mengenai orang Timur Asing. Sementara itu perhatian juga diminta atas kenyataan, bahwa dengan pengangkatan para Konsul Turki di sini, hingga kini' masih juga ditunggu hasil-hasilnya yang membawa berkah.

Karena itu agaknya pantas dianjurkan, agar apabila perlu, tanpa ributribut tetapi dengan tegas, kesombongan para Konsul Turki itu dilawan. Dalam hal yang khusus ini, kiranya, menurut pendapat saya, jalan yang terbaik ialah agar Sultan Deli diminta menulis jawaban yang hormat. Dalam jawaban itu hendaknya dikemukakan, bahwa beliau dengan agak heran pempersoalkan pengiriman hadiah oleh sementara orang yang sama sekali tidak diketahuinya. Tetapi hendaknya beliau juga mengucapkan terima kasih atas hal itu, sambil menawarkan hadiah balasan yang nilainya lebih kurang sama. Agaknya dapat juga ditambahkan dengan harapan, agar konsul jenderal jangan menarik kesimpulan dari salah satu pemberitahuan Datuk Hamparanperak, bahwa seolah-olah sultan untuk satu dan lain hal mengimbau bantuan konsul jenderal. Sebab sebagai pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan para warga negara Turki, sultan tidak akan tahu bantuan itu harus berupa apa.

Apabila jawaban tersebut dikirimkan kepada konsul jenderal dengan perantaraan pemerintah Eropa, maka akibatnya masih dapat ditambah lagi.

Betawi, 20 Februari 1899

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dalam dokumen-dokumen Duta Sri Baginda di Konstantinopel mengenai para pemuda, yang oleh bantuan Kiamil Bey dikirim ke sana dari Betawi, selalu dibicarakan tentang adanya pemuda Jawa. Juga dalam percakapan tentang soal itu antara Duta tersebut dan Menteri Luar Negeri Turki, dikatakan, hal itu terbukti pernah terjadi. Tetapi memang benar, keempat pemuda' itu semuanya orang Arab. Salah seorang di antara mereka, yang saya kenal secara pribadi, bahkan dilahirkan di tanah Arab dan hanya tinggal sebentar di Betawi. Di sini anak tersebut telah mengunjungi lembaga Francken dan Gorten, dan menunjukkan banyak bakat untuk belajar.

Apa yang oleh Menteri Luar Negeri Turki disampaikan kepada Duta Sri Baginda tentang pemuda ini, memang hampir seluruhnya di luar kebenaran. Ditimbulkan kesan, seakan-akan Menteri tersebut -dan bukan tanpa hasiltelah ingin memperdayakan duta itu.

Salah seorang di antara mereka berempat, mungkin juga telah melebihi umur untuk memulai belajar. Tetapi kebanyakan mereka bukan begitu halnya. Dugaan bahwa mereka hanya mengenai bahasa Melayu, tidak benar pula. Anak yang saya maksud dalam waktu yang singkat telah mengenai bahasa ibu mereka yaitu bahasa Arab. Cerita tentang penampilan mereka yang compang-camping pun hanya omong kosong belaka. Beberapa di antara mereka mempunyai orangtua yang sangat kaya dan tidak akan berkeberatan untuk membayar ongkos pemondokan. Pernyataan Menteri bahwa sultan agaknya disangka akan melakukan penghormatan kepada pemerintahan Belanda, dengan jalan mengirim para pemuda itu atas biayanya ke Turki, terlalu gila dan tidak perlu diulang lagi.

Semua pemuda yang dikirim ke Konstantinopel, termasuk juga tujuh orang pemuda yang berangkat akhir-akhir ini, tergolong bangsa Arab. Karena itu Pemerintah Daerah tidak mempunyai alasan untuk mencampuri segala hal itu, kecuali bertindak sebagai penonton yang berminat. Yang saya anggap sangat keliru ialah usaha-usaha yang dilakukan di Betawi, untuk menghalangi maksud para orangtua dan wali para pemuda yang akan berangkat bersama dengan Kiamil Bey. Di samping usaha-usaha itu tidak akan ada hasilnya sama sekali -dan hal ini dapat diduga dengan mudahjuga timbullah kesan bahwa usaha pencegahan keberangkatan tersebut merupakan urusan politik yang paling penting bagi Pemerintah Pusat dan niat Pemerintah Pusat hanya dapat dihalangi dengan sukses oleh beberapa orang Arab yang diberi keterangan oleh Konsul Jenderal Turki.

Kesan yang lebih buruk lagi yang akan timbul dari usaha-usaha tersebut ialah, bahwa tidak lama sesudah itu, Sayid Usman atas anjuran Pemerintah Daerah mengadakan rapat di antara orang-orang Arab. Dalam rapat ini ia menyampaikan usul yang tak dipikirkannya dengan baik, yaitu agar atas biaya bersama didirikan satu atau lebih banyak sekolah bagi anakanak muda bangsa Arab di Betawi. Lihat, begitulah nalar kebanyakan orang Arab pada waktu itu, tuduhan-tuduhan al-Babul Ali yang terpaksa didengar oleh Pemerintah Belanda telah membuatnya takut. Pertama pemerintah itu berbuat sesuatu yang mungkin diperbuatnya untuk mencegah orangtua dan wali yang hendak mengirim anak dan murid mereka untuk belajar di Konstantinopel. Sekarang, pemerintah itu justru ingin memamerkan rasa prihatin yang palsu terhadap kepentingan warga negara Kerajaan Usmaniyah yang menetap di sini. Apa yang belum pernah terjadi, terjadi sekarang. Banyak orang Arab yang dalam hal-hal lain merasa takut untuk melawan Sayid Usman secara terbuka, kini dengan terus terang dan agak marah menyatakan bahwa mereka tidak sudi sedikit pun mempertimbangkan usul tersebut.

Memang, saya menganggap sangat patut disesalkan, bahwa di Betawi kita telah bertindak dengan sangat kurang luwes, padahal yang kita perlukan adalah sekadar untuk melakukan pengawasan saja. Dahulu pun beberapa anak muda Arab dari Betawi sudah disekolahkan ke Konstantinopel, dan sekarang mereka masih belajar di sana. Karena oleh agitasi Kiamil Bey tiba-tiba, menambah banyak pemuda yang berminat belajar ke sana, tentu hal ini pantas sekali diperhatikan. Tetapi hal itu merupakan kejadian yang kecil dan kurang ada artinya, di tengah-tengah banyak kejadian besar yang menjadi bukti pengaruh Kiamil Bey yang merugikan.

Yang lebih penting diperhatikan ialah, karangan-karangan dalam surat kabar berbahasa Arab yang, terutama di Konstantinopel dan terkadang juga di Mesir, ditujukan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Sebagian karangankarangan itu dari para wartawan yang berasal dari Betawi atau Singapura, sebagian lainnya merupakan karangan dari redaksi sendiri, yang bernafaskan semangat bermusuhan terhadap pemerintah. Surat-surat kabar Al-Mu'ayyad (Kairo), Samarat al-Funün (Beirut), dan Salam (Iskandariyah) semuanya terkadang memuat karangan-karangan yang bernada demikian. Tetapi di atas segala-galanya, surat kabar Al-Ma 'lümdt yang terbit di Konstantinopel, boleh dikatakan telah menyediakan rubrik tetap, yang berisi pemberitaan dan ulasan yang bercorak anti-Hindia Belanda.

Memang orang Arab yang lebih terpelajar di negeri ini tahu benar, bahwa di Turki hal ihwal seperti itu tidak mungkin terbit tanpa kemauan pemerintah. Dan oleh karena surat-surat kabar tersebut bermaksud meneruskan kegiatan mereka tanpa terganggu, maka mereka mengira bahwa Pemerintah Pusat Belanda selalu membiarkan dirinya dituduh dan dihina oleh Pemerintah Turki.

Ikhtisar dari Al-Ma'lümdt (yang saya tambah dengan terjemahan yang saya tulis dengan pensil) yang oleh konsul jenderal kita di Singapura dilampirkan pada kiriman suratnya tertanggal 7 Januari 1899 [keliru diberi tahun 1898], No. 4G, Rahasia, berkesan pula di Betawi. Dan berdasarkan hal itu, dari apa yang saya baca dalam harian-harian, kiranya dapat saya simpulkan, bahwa pencabutan yang tidak jelas dan tidak tegas terhadap gambaran palsu tentang hal ihwal tersebut, hanya dimuat dalam surat kabar berbahasa Perancis, bukan berbahasa Arab, yang terbit di Konstantinopel.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Turki mengenai pers surat kabar harian, Duta Belanda sebenarnya harus minta agar pemberitaan tersebut dinyatakan sebagai palsu dengan cara yang tegas, dalam bahasa Arab, dan lebih tepat lagi di surat kabar Al-Ma lümdt itu sendiri. Pernyataan ini hendaknya disertai juga dengan permintaan maaf, karena telah dilakukannya tindakan kurang hormat dari pihak mereka secara internasional.

Meskipun waktu yang tepat untuk pembetulan itu sudah lampau, hal ini saya anggap sangat tidak berlebih-lebihan. Jelas, bahwa beberapa orang Arab di Betawi akan membawa karangan tersebut ke mana-mana dan atas dasar jaminan Kiamil Bey menyimpulkan, bahwa kepada mereka semua segera akan diberikan hak-hak orang Eropa. Di samping itu mereka menyatakan bahwa sehubungan dengan perubahan yang didambakan itu, Pemerintah Daerah bahkan sudah mulai mengubah diri. Hal ini, kata mereka, terlihat dari anjuran pemerintah itu untuk mendirikan sekolah-sekolah anak-anak lelaki bangsa Arab.

Surat kabar Al-Ma 'lümdt masih terus saja menempuh jalan yang sudah dimasukinya. Nomor terakhir yang sudah tiba di sini, yang belum saya baca, katanya sekali lagi memuat karangan yang sangat menimbulkan rasa kebencian. Setiap kali, jika surat-surat kabar itu tiba di sini, beberapa orang Arab berkumpul untuk membicarakan isinya. Mereka baru-baru ini juga memutuskan, untuk mengirim sebuah pernyataan terima kasih dalam bahasa Turki atau Perancis kepada Sultan Turki, atas kabar gembira yang baru-baru ini disampaikan oleh surat kabar Al-Ma'lümdt. Yang dimaksud ialah berita kecil seperti yang dikirimkan oleh konsul jenderal kita di Singapura dalam bentuk salinan.

Mengenai surat permohonan yang dikemukakan oleh konsul jenderal dalam kiriman suratnya tertanggal 28 Januari 1899, No. 18 G, Rahasia, nama-nama para pemrakarsa pernyataan tersebut tidak diberitakan dengan tepat dalam kiriman surat itu. Bunyinya semestinya: Sayid Husain bin Muhsin al-Attas, dan Sayid Abdulqadir al-Aidarus.

Rupanya sangat diinginkan, agar hendaknya Duta Belanda bertindak lebih tegas daripada yang sudah-sudah dalam melawan berita-berita dan ulasan-ulasan yang menimbulkan kebencian dalam surat-surat kabar berbahasa Arab, yang terbit di Konstantinopel itu. Dengan pengertian agar pemberitaan yang palsu dan menghina dicabut kembali dalam surat-surat kabar itu juga, dengan cara yang sama sekali tidak mendua arti.

Betawi, 13 Januari 1900

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan ini saya berkehormatan, menyambung kepada kiriman surat saya tanggal 20 November 1899, No. 66, Rahasia, menyampaikan laporan kepada Yang Mulia, tentang isi beberapa karangan yang terbit dalam beberapa surat kabar berbahasa Arab dalam bulan-bulan terakhir mengenai keadaan kaum Mohammadan di Kepulauan Nusantara. Karangan-karangan tersebut pantas diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Saya bedakan catatancatatan saya itu dengan ikhtisar tersebut, dengan jalan menempatkannya di antara tanda [ ].

Samarat al-Funün (terbit di Beirut), tahun 1899, No. 1255. Seorang wartawan dari 'Jawa' menyampaikan sebuah cerita aneh tentang seorang Lampung yang telah dikubur dengan mati semu, dan menjadi saksi terhadap hukuman yang dijatuhkan atas para periba (yaitu pemungut bunga) yang sudah mati. Setelah kembali hidup, orang yang mati semu itu menjerakan orang-orang mukmin lain agar jangan melakukan riba. Selanjutnya ia memberitahukan, bahwa salah seorang temannya bangsa pribumi yang tidak pandai membaca bahasa Arab, telah mendengar banyak berita-berita yang termuat dalam surat kabar berbahasa Arab. Orang itu minta kepadanya, agar minta perhatian para redaktur bangsa Arab, bahwa mereka akan dapat memperoleh banyak pelanggan dan sambutan yang luas, asal mereka mencetak surat-surat kabar semacam itu dalam bahasa Melayu. Surat kabar yang ada sekarang terbit dalam tulisan Eropa, dan sama sekali tidak memuat halhal yang tidak enak bagi telinga para pembesar setempat. Orang pribumi itu menunjukkan, bahwa di Konstantinopel, Kairo dan Mekah terdapat kitabkitab berbahasa Melayu, dan sama sekali tidak susah untuk menemukan penerjemah-penerjemah yang baik di sana untuk menerjemahkan dokumendokumen berbahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.

Wartawan itu berharap, mudah-mudahan pikiran tersebut akan mendapat sambutan, karena dengan demikian orang-orang pribumi akan dapat diminta dukungan mereka terhadap ide pan-Islam. Sehingga mereka pun akan terlepas dari perbudakan yang dipaksakan oleh orang Belanda terhadap mereka. Paksaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang yang tidak meyaksikannya. Memang untuk itulah, maka bagi bangsa pribumi hubungan dengan orang Arab dipersulit, dan hal ini diawasi pula oleh matamata.

Dalam hal ini, Usman bin Aqil [sayid yang terkenal itu], membantu Pemerintah Belanda. Ia hanya memikirkan diri sendiri, dan tidak memikirkan kaum Mohammadan. Dalam sebuah pidato yang diucapkannya pada suatu hari Jumat dalam bulan Rabiulakhir [Agustus - September 1899] di salah satu mesjid di Betawi, dengan secara kasar ia mendamprat orang-orang sebangsanya. Ia mengatakan bahwa cita-cita mereka itu sebagai impian kosong, dan bahwa harapan yang mereka letakkan pada Konsul Turki terdahulu telah sangat dikecewakan. Bukan persamaan hak dengan orang Eropa yang mereka peroleh, sebaliknya mereka mengalami berbagai kesulitan akibat perbuatan konsul itu, dan bahkan ia sendiri telah terpaksa meninggalkan Betawi. Sementara itu penggantinya juga tidak membantu mereka sama sekali. Semuanya ini dikatakan Usman yang kelahiran Betawi, dan yang setiap tahun dan bahkan setiap hari menjadi saksi atas kejahatan-kejahatan yang dialami oleh orang-orang Arab dan kaum Mohammadan lainnya di sini. Tetapi dalam hal ini ia tidak pernah menggunakan pengaruhnya untuk mengadakan perubahan yang menguntungkan.

Pada tanggal 31 Agustus 1899, Sri Ratu Belanda menganugerahkan bintang Ridder van de Nederlandschen Leeuw kepadanya.

[Memang benar Sayid Usman telah menyatakan tegurannya kepada bangsa Arab. Tetapi di dalam tegurannya itu Konsul Turki tidak disebut. Sementara itu ia telah menasihatkan kepada mereka agar menjauhi hal ihwal yang bertentangan dengan agama, seperti riba, penipuan, dan sebagainya.

Dan daripada memanasi diri sendiri dan saling memanasi dengan imingiming yang kosong, mereka hendaknya menyampaikan keluh kesah dan keinginan mereka itu kepada mereka yang benar-benar dapat diharapkan, bahwa apa yang mereka ajukan akan dipertimbangkan].

Samarat al-Funün, tahun 1899, No. 1256. Seorang wartawan dari 'Jawa' mengeluh tentang kurang adanya kerja sama antara sesama orang Arab. Dalam hal ini keadaan di Singapura jauh lebih baik, sedangkan orang Arab di sini meringkuk di bawah kelaliman dan ketidakadilan. Ia mempersalahkan hal ini kepada egoisme kepala-kepala (bangsa Arab) yang telah diangkat oleh Pemerintah Pusat, dan yang tidak membantu orang sebangsanya, sebaliknya melaporkan mereka dan menyebabkan mereka dihukum, seperti yang terjadi pada Bob Said di Surabaya.

Sementara itu tidak ada seorang Arab pun yang bersalah karena menjalankan pembunuhan, perampokan atau penipuan; banyak di antara mereka yang dihukum berat karena pelanggaran-pelanggaran kecil terhadap surat-surat jalan. Padahal kesalahan itu terletak pada juru tulis yang memberikan surat-surat tersebut. Tanah Priangan yang sama sekali terbuka untuk orang India dan Cina, tertutup untuk orang Arab. Namun, Sayid Usman, yang pasti mampu mengadakan perubahan yang menguntungkan atas semuanya itu, tidak berbuat apa-apa. Ia bahkan membantu menambah penderitaan para kaum sebangsanya, seperti sudah diuraikan dalam banyak surat kabar.

Orang pribumi meringkuk sebagai budak di bawah kelaliman orang Belanda. Para kepala dan kadi (penghulu) diangkat di atas mereka, dan para pejabat itu membantu untuk menindas mereka. Para penghulu itu, misalnya, membiarkan harta warisan seorang pribumi dinyatakan oleh anak-anak sulung orang bersangkutan dengan cara yang merugikan bagi adik-adik lelaki dan perempuan yang masih di bawah umur. Atau, anak dari seorang istri menguasai harta tersebut dengan merugikan anak dari istri yang lain.

Dalam segala hal, Sayid Usman berdiam diri. Padahal ia, sekurangkurangnya, dapat menarik perhatian Konsul Turki atas hal tersebut. Dan selanjutnya pastilah konsul akan mengajukan gugatan-gugatan mengenai urusan yang bersifat agama murni.

Penghulu Bandung, seperti sudah pernah ditulis seorang wartawan, biasa memungut zakat dari jumlah uang yang dibawa oleh jemaah haji untuk perbekalan mereka. Berdasarkan gugatan seorang haji, perkara itu diselidiki, dan terbukti kepada pejabat Belanda, bahwa gugatan itu benar. Penghulu tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Tetapi penghulu itu tidak dipecat, melainkan hanya diwajibkan mengembalikan jumlah uang yang telah dipungut. Sekali lagi, Sayid Usman berdiam diri tentang ini.

Samarat al-Funün, tahun 1899, No. 1259. Redaksi menerima sebuah tulisan dari Konsul Jenderal Turki di Liverpool [dahulu di Betawi] Kiamil Bey, yang antara lain memuat:

"Dalam nomor 1255 surat kabar Anda telah saya baca surat dari Jawa, yang memberitakan tentang apa yang dikatakan oleh Usman bin Aqil di depan saudara-saudara seimannya orang pribumi [ini dikatakan dengan maksud mencemooh, seperti juga dalam surat-surat lain ia disebut sebagai Usman atau Syekh Usman, dan bukan Sayid Usman], sesudah salat Jumat, yaitu bahwa Konsul Turki yang dahulu telah terpaksa meninggalkan Betawi. Karena sayalah konsul tersebut yang telah pergi, dan karena pemberitaan tersebut hanya karangan belaka, maka saya sampaikan surat ini kepada Anda. Dengan permintaan sudilah memuatnya dalam surat kabar Anda, agar pemberitaan itu dimusnahkan, dusta itu digagalkan, dan agar Pemerintah Pusat Yang Mulia hendaknya ditaati, serta pendiriannya yang luhur dijunjung. Sebab berjuta-juta penduduk Jawa dan negeri-negeri sekitarnya sangat percaya terhadapnya."

Al-Ma'lümdt (Konstantinopel), tahun 1899, No. 144. Sepucuk surat dari 'Jawa' tertanggal 9 Oktober 1899. Seorang Cina yang telah masuk Islam, meninggal lebih kurang 40 tahun sesudah pengislamannya di Tegal. Ia meninggalkan warisan lebih kurang F 60.000,- dengan sebuah wasiat, serta mewariskan masing-masing F 100,- kepada ibunya dan saudara lelakinya, dan sisanya kepada istrinya yang berbangsa pribumi. Para kerabatnya yang berbangsa Cina minta agar wasiat tersebut dimusnahkan, dan diadakan pembagian warisan tersebut menurut syariat Mohammadan [sic]. Sesudah diadakan berbagai perundingan, residen memutuskan bahwa harta peninggalan tersebut akan dibagikan menurut adat Cina. Dengan demikian Pemerintah Daerah Belanda, atas nama kebebasan beragama, mencegah pelaksanaan syariat Mohammadan dalam hal hukum waris kaum Mohammadan.

Surat kabar Pemberita Betawi mengatakan bahwa Gubernur Jenderal yang baru akan memeriksa benteng pertahanan terhadap musuh asing di Surabaya. Akhir-akhir ini benteng-benteng di Betawi, Anyer dan Cilacap pun telah diperiksa. Gubernur Jenderal baru dan yang baru meninggalkan jabatannya, menyimpang dari kebiasaan, telah berkumpul di Buitenzorg genap sepekan lamanya untuk memusyawarahkan urusan politik yang penting sehubungan dengan penguatan daerah jajahan. Saya menerima berita, bahwa mereka juga sudah membicarakan soal kewarganegaraan Turki. Adapun Gubernur Jenderal yang baru katanya telah mengatakan kepada mantan Gubernur Jenderal: 'Apakah Anda tidak tahu tentang apa yang telah disetujui antara Pemerintah Turki dan Pemerintah Belanda mengenai kewarganegaraan Turki, dan tentang kesulitan kaum Mohammadan akibat penindasan dan kelaliman? Sebab surat-surat kabar selalu menyebut-nyebut tentang penyelewengan-penyelewengan pemerintah, dan tidak adanya persamaan hak?' Mantan Gubernur Jenderal yang sangat cenderung melawan orang Mohammadan, menjawab: 'Kalau kita mempersamakan mereka dalam hukum [dengan Eropa] dan memberi mereka kebebasan, kita akan dilanda musibah besar, yaitu pemberontakan dalam semua daerah jajahan Belanda. Maka tidak ada sesuatu tindakan, kecuali paksaan dan perendahan derajat sajalah yang akan dapat menghalangi orang Mohammadan itu berbuat demikian.' Lalu kata Gubernur Jenderal yang baru: 'Saya bertanya kepada Anda, apakah di semua daerah jajahan, pemberontakan warga negara itu sebagai akibat dari penindasan dan kelaliman terhadap mereka, atau sebaliknya?' Dan mantan Gubernur Jenderal itu tidak menjawab lagi. Kalau pemberitaan ini benar, maka kita boleh menganggap beruntung oleh adanya pergantian jabatan ini. Dan kita berharap agar Gubernur Jenderal baru akan memperlakukan orang Mohammadan sebagai manusia biasa, dan akan meninggalkan jalan ketidakadilan dan kelaliman.

Sayid Usman berlagak beragama di hadapan orang-orang seiman, misalnya, dengan menolak menghadiri pesta perkawinan di mana terjadi halhal yang dilarang oleh syariat muslim, seperti musik dan sebagainya. Tetapi, ia mengiringi Gubernur Jenderal Van der Wijk ke Tanjung Priuk, padahal ia tahu bahwa di sana akan ada baik musik maupun hal-hal lain yang terlarang. Sementara itu pernah saya melaporkan kepada Anda, bagaimana ia bangkit dan meninggalkan pertemuan kaum sayid, di mana diperdengarkan musik. Padahal musik itu pun telah dihentikan demi kemauan dia. Begitu pula dalam pesta perkawinan anak Umar Aidid [kepala penduduk Arab] di Betawi ia menyuruh agar dibacakan riwayat Maulid Nabi sebelum potret Ratu Wilhelmina dipindah dari ruang pesta itu. Tetapi satu tahun sebelumnya, ia menyuruh agar dicetak sebuah doa untuk Sang Ratu, yang dibacakan di mesjid-mesjid pada tanggal 2 September 1897. Dan sekarang ia pun akan segera menyematkan bintang yang diterimanya dari Sri Ratu (!). Lalu apakah yang masih tersisa dari kesalehannya?

Al-Ma'lümat, tahun 1899, No. 146. Surat dari 'Jawa', tertanggal 10 Jumadilakhir 1317 [16 Oktober 1899].

Sayid Usman, pada suatu hari Jumat di mesjid, seolah-olah berdasarkan kesalehannya telah mengucapkan fatwa. Tetapi dalam fatwa ini, ia menggunakan ungkapan-ungkapan kemarahan yang tidak pantas. Selanjutnya ia menyuruh agar dicetak surat selebaran kecil, yang di dalamnya dipertentangkan delapan perintah Allah dengan delapan larangan-Nya. Tetapi tentang hal yang disebut terakhir ini, wartawan kita ingin mengajukan edisi yang telah disempurnakannya, di bawah semboyan: 'Fakta lebih gamblang daripada kata.' Wartawan tersebut memberikan catatan pada naskah Sayid Usman, dengan maksud menuduh, bahwa ia mempunyai pamrih keduniaan, kemarahan, kepuasan diri, keras kepala, acuh tak acuh terhadap kepentingan kaum Mohammadan dan membantu orang lalim, dan sebagainya. Dengan singkat ingin memperingatkan tentang kejahatannya yang jauh lebih banyak dan lebih parah daripada apa yang harus diperingatkannya terhadap orangorang seiman.

Selanjutnya surat tersebut memuat berita tentang musibah yang melanda Pulau Seram.

Al-Ma'lümdt, tahun 1899, No. 150. Surat dari Betawi, dari seorang 'yang kata-katanya dipercaya oleh surat kabar Al-Ma'lümdf, tertanggal 26 Jumadilakhir 1317 [1 November 1899]. Wartawan itu mumuji usaha surat kabar ini dalam membantu para warganegara Turki dan kaum Mohammadan di 'Jawa'. Ia menegaskan, bahwa surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad banyak memperhatikan apa yang terdapat dalam surat kabar Al-Ma'lümdt No. 131. Tetapi surat kabar Belanda itu ternyata tidak mampu membantahnya. Dan memang benar, hal itu hanya merupakan setetes dalam laut ketidakadilan yang dilihat di sini. Pemerintah Pusat menyuruh Syekh Usman menerjemahkan dokumen ini, lalu Syekh Usman menggunakan berita ini dengan semaumaunya.

Karena tidak mampu membantah hal-hal tersebut, orang menggunakan Syekh Usman sebagai alat. Syekh tersebut memanggil beberapa sayid dan meminta kepada mereka agar menandatangani sebuah dokumen. Dalam dokumen ini dinyatakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Ma'lümdt tentangnya adalah tidak benar; dan bahwa ia seorang pengarang yang saleh. Tetapi mereka menolak mendukung hal ini. [Memang benar Sayid Usman telah minta kepada beberapa orang sayid —seorang di antaranya disangkanya sebagai salah seorang wartawan yang memfitnahnya, agar menandatangani bantahan terhadap beberapa di antara pembicaraan yang diterbitkan mengenai dirinya. Tetapi permintaan ini dihindari oleh mereka, sekaligus mereka juga menolak bersumpah, bahwa mereka tidak mengirimkan berita-berita fïtnah tersebut.] Sayid Usman selanjutnya mengucapkan ancaman yang pantas ditertawakan, yaitu bahwa dengan perantaraan para pembesar ia akan menyelidiki nama-nama para pengirim surat itu di tempat redaksi Al-Ma'lümdt.

Pemerintah di Betawi telah meminta kepada orang-orang Arab terkemuka untuk menyokong para korban musibah di Seram. [Memang agaknya lebih baik jika pada kesempatan semacam ini tidak digunakan surat edaran melalui kepala penduduk Timur Asing. Sebab penduduk akan menganggap cara demikian sebagai perintah tersamar untuk menjamin agar banyak uang masuk]. Mereka menjanjikan sokongan itu. Tetapi memanfaatkan kesempatan demikian untuk menuntut agar orang-orang Arab yang hendak menjemput atau mengantar teman-teman atau kerabat mereka dari/ke perjalanan laut, tidak akan dipersulit. [Memang, seperti yang beberapa kali sudah saya kemukakan, terhadap lalu lintas orang pribumi dan Timur Asing di Tanjung Priuk, sering dilakukan tindakan-tindakan yang kasar dan mempersulit, yang sebenarnya tidak perlu. Sehingga seolah-olah mereka, meskipun sudah membawa surat jalan, kareis penumpang dan sebagainya, harus merasa sebagai karunia istimewa bahwa mereka telah diperkenankan menjadi penumpang]. Kata pegawai yang bersangkutan hal itu urusan pembesar atasan.

Sayid Abdullah Syatta bepergian dari Surabaya ke Pasuruan, dan karena demam terpaksa bermalam di Pasuruan. Untuk itu ia didenda F 50,-. Sedangkan permintaannya agar boleh pergi ke Kediri dan Bangil untuk urusan dagang ditolak; selama tiga bulan ia sia-sia menunggu jawaban.

Pemerintah yang pada satu pihak memperkenankan semua kejahatan dan bentuk ketunasusilaan, pada lain pihak melarang imigrasi pelacur orang Eropa dan menentang pengerjaan pembantu rumah tangga bangsa Eropa, demi menjunjung tinggi martabat orang Eropa. Ini benar-benar suatu politik yang menimbulkan tertawa!

Dengan sebuah nasihat Syekh Usman dapat mencegah agar mesjid baru yang dibangun di Palembang tidak digunakan untuk salat Jumat. Nasihat-nasihat seperti itu hanya diberikan untuk memecah-belah kaum Mohammadan.

Di sini redaksi menambahkan bahwa mengingat segala pemberitaan mengenai Syekh Usman dalam berbagai surat kabar, ia lalu menganggap hal ini tidak mengherankan lagi. Meskipun redaksi membenci kritik yang bersifat pribadi, namun dalam hal ini dari segi keagamaan merasa wajib mengadakan kekecualian, supaya orang yang munafik itu dicegah kejahatannya.

Dalam nomor penerbitan yang berikut, sebuah karangan dari seorang wartawan lain memperkuat semuanya itu.

Al-Ma'lümdt, tahun 1899, No. 151. Surat dari 'Jawa' tentang 'surat kabar Islam dan Pemerintah Belanda'. Surat-surat kabar Arab dan terutama Al-Ma 'lümdt, dengan sangat baik melawan terhadap kejahatan-kejahatan yang harus diderita oleh orang-orang Mohammadan dan terutama orang-orang Arab di sini. Tetapi belum ada perubahan yang timbul oleh hal ini, karena kejahatan-kejahatan itulah dasar daripada seluruh pemerintahan yang berjalan di sini.

Sebagaimana semua orang yang berdosa merasa dirinya risau jika diingatkan kepada dosa mereka, di sini kita lihat sikap pemerintah, yang setiap kali jika surat kabar seperti itu tiba di sini, seolah-olah memandangnya sebagai membawa armada yang bersenjatakan meriam-meriam Krupp. Maka Syekh Usman, sahabat para penguasa, telah menerjemahkan surat kabar AlMa 'lümat Nomor 131, seluruhnya bagi mereka, dan berkali-kali ia melontarkan ancaman bagi wartawannya. Demikian juga surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad menganjurkan agar melacak dan menghukum para penulis itu. Padahal surat kabar tersebut hanya menegur pemerintah, agar mengubah kebiasaan Qaraqusynya [Q, seorang lalim yang terkenal jahat] dengan keadilan dan hukum. Konsul Turki telah berusaha sebaik-baiknya, terkadang melalui protes dan terkadang pula melalui bujukan yang halus. Dan berkat campur tangannyalah beberapa orang yang dibenci pemerintah tetap bebas dari gangguan. Tetapi ia akan mengalami banyak kesulitan yang mungkin timbul dari apa yang baru-baru ini diberitakan dalam surat kabar AlMu'ayyad , mengenai persetujuan yang sudah tercapai [karangan tersebut diterjemahkan dalam surat Rahasia kiriman saya tertanggal 20 November 1899, No. 66]'. Perbaikan terhadap penyelewengan ini diharapkan dari

Sultun Abdul-Hamid yang tersohor namanya karena kegiatannya untuk perjuangan pan-Islamisme di Timur dan di Barat.

Al-Ma'lümdt Tahun 1899, no. 152. Dalam berita sisipan sekali lagi didesak, agar diadakan perubahan perjanjian antara Pemerintah Turki dengan Pemerintah Belanda, yang akan selesai dalam waktu lima tahun lagi, supaya diakhirilah penindasan warga negara Turki di Hindia Belanda.

Selanjutnya, surat kabar tersebut memuat surat-menyurat dari Betawi tertanggal 8 November 1899, yaitu sebuah kutipan tentang apa yang oleh surat kabar Bintang Betawi tertanggal 30 Oktober 1899, dimuat tentang tindakan kasar Asisten Residen Garut. Ketika pejabat itu datang ke stasiun untuk bepergian ke Bandung, ia mendapati sejumlah besar penumpang bangsa pribumi yang akan naik haji dan beberapa orang lain yang akan mengantarkan mereka. Karena orang-orang tersebut tidak cepat-cepat berjongkok, mereka atas perintah pejabat tersebut didera dan dihimpitkan pada tanah. Berita ini bertambah penting karena terdapat dalam surat kabar Bintang Betawi sebuah harian yang biasanya tidak memuat apa-apa yang kurang enak bagi Pemerintah Pusat. Perbuatan-perbuatan seperti itu dijalankan oleh orang-orang yang menamakan dirinya beradab [Berita ini memang bukan tidak layak. Ketika Asisten Residen M . ditempatkan di Cilegon, maka dalam beberapa minggu saja namanya buruk dan ia dibenci karena ia berlaku kasar, suka memukul, dan ia bertindak sombong terhadap para kepala. Tentang hal itu, diberikan bukti-bukti dari berbagai pihak kepada saya. Seorang pejabat pribumi yang terpandang menulis kepada saya secara rahasia, bahwa dalam keadaan seperti itu ia khawatir akan bahaya dan gangguan tata tertib. Gubernur Jenderal, yang saya beri tahu mengenai hal ini, telah mengajak bicara asisten residen tersebut dalam perjalanannya ke Garut, tempat kerjanya yang baru. Tetapi tidak lama kemudian saya mendengar dari berbagai pejabat pribumi, bahwa di sana tindakan Tuan M . menimbulkan kesan yang sama seperti di Banten. Tetapi sifat penduduk Priangan yang lebih sabar, menyebabkan akibat-akibat perbuatan seperti itu kurang lekas terasa.]

Selanjutnya ada berita tentang rasa simpati bagi orang Transvaal (Afrika Selatan) yang terungkap di daerah jajahan ini. Karena kurang tempat, redaksi tidak memuat 'cacian' yang baru terhadap "Syekh Usman". Yang bagaimanapun juga hanya merupakan ulangan daripada yang dahulu dikatakan tentang dia, dan rupanya bersangkutan dengan soal mesjid di Palembang.1

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Menyambung surat kiriman saya yang Rahasia tertanggal 13 Januari 1900, No. 3, dengan hormat saya menyampaikan kepada Yang Mulia bentuk asli dari eksemplar sebuah surat selebaran baru, yang dicetak di Singapura. Banyak eksemplar surat tersebut disebarkan di antara orang Arab yang menetap di sini dan sebagainya. Terjemahan dokumen yang disusun dengan ceroboh dan menjadi jelek karena banyak salah cetak tersebut, saya lampirkan di bawah ini:'

Teguran dan nasihat kepada kaum Mohammadan

yang hidup di bawah Pemerintah Belanda di Jawa.

Sekarang saya memberikan kepada Anda sekalian sebuah peraturan, sebuah nasihat yang dapat dipakai untuk mendapatkan secara D. V. akan memperoleh tanda jasa yang Anda inginkan [yaitu: persamaan hak dengan orang Eropa dan sebagainya.] Ini pun sekurang-kurangnya kalau Anda berani dan menunjukkan kegiatan, dan setiap orang menurut kemampuannya mengumpulkan sekadar uang. Sebab uang adalah lidah dan pedang yang digunakan untuk menyelesaikan segala macam perang. Selanjutnya, Anda perlu mendapat seorang kuasa, dalam bahasa Belanda disebut procureur, yang membela kepentingan Anda. Akhirnya Anda perlu menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur Jenderal di Jawa, agar diperlakukan secara sederajat dengan orang-orang Eropa dan Jepang. Beliau hendaknya diberi penjelasan dengan jelas tentang tuntutan Anda, sehingga beliau mengetahui bahwa kita orang Arab, sejak kedatangan kita yang pertama di Jawa, belum pernah bersalah mengganggu ketertiban. Bilamana ada sesuatu yang diadukan terhadap salah seorang di antara kita, maka jelaskanlah kepada Gubernur Jenderal bahwa hal itu harus dipersalahkan pada kelaliman dan ketidakadilan para pejabatnya. Pejabat itu menjadi kepala kita yang tidak dapat dipercaya.

Bilamana Anda mendapat jawaban yang baik dari Gubernur Jenderal, syukurlah! Kalau tidak, Anda harus mengirimkan sepucuk surat permohonan dengan isi yang sama kepada Ratu Belanda. Syukurlah, jika kalian lalu mendapat jawaban yang baik. Jika tidak, Anda harus segera menyampaikan surat permohonan kepada Konser Eropa, dengan melampirkan surat-surat permohonan yang telah dikirimkan kepada Gubernur Jenderal dan Ratu, serta jawaban-jawaban yang diterima atas surat itu. Lalu urusan tersebut sampai kepada tahap baru, karena pemerintah [Turki] kita yang Luhur termasuk yang pertama dalam Konser Eropa.

Ini adalah nasihat pertama yang dapat Anda ikuti, jika sebagian besar setuju atas hal itu. Jika mereka tidak dapat menyetujui nasihat ini, maka hendaknya dikirimkan panitia yang terdiri atas 5 anggota yang bijaksana ke Konstantinopel dengan membawa surat yang diperuntukkan bagi Sri Baginda Sultan, ditandatangani oleh sejumlah besar kaum Mohammadan. Demikian dengan perantaraan Sri Baginda Pemerintah Belanda dapat diperoleh apa yang Anda kehendaki. Ongkos perjalanan, pondokan, dan lain-lain yang harus dibayar oleh panitia bagi kepentingan semua, harus menjadi tanggungan seluruh kaum Mohammadan. Pembicaraan dalam pertemuan dan tulisan dalam surat-surat kabar tidak ada gunanya. Kita sudah jenuh dengan keributan yang sia-sia itu.

Bagaimana Pemerintah Luhur [Pemerintah Turki] akan tahu tentang ketidakadilan dan kelaliman yang Anda alami, dan pembicaraan apa yang Anda lakukan? Tanda kasih sayang apa yang telah Anda berikan kepada pemerintah, pertolongan apa yang telah dibuktikan kepada kaum miskin, kaum papa dan yatim piatu di wilayahnya sehingga pihaknya akan kenal Anda, dan akan mengetahui penindasan yang ditimpakan kepada Anda? Sebaliknya, Anda malah beberapa kali membantu Pemerintah Belanda, dalam hal apa yang diminta oleh Pemerintah Belanda kepada Anda. [Misalnya sumbangan untuk pesta penobatan Ratu atau untuk bencana di Serang.] Pemerintah Belanda malah membalas kebaikan Anda itu dengan kejahatan.

Bukankah Anda tahu bahwa tidak ada pemerintahan dan tidak ada undang-undang, yang melarang Anda memberikan sedekah kepada fakir miskin manapun yang Anda sukai? [Dengan kata lain tidak ada seorang pun yang akan mencela Anda, jika misalnya Anda memberikan sumbangan dana bagi orang Turki yang menjadi miskin karena perang terakhir dengan negeri Yunani.]

Bahkan kepala-kepala mereka [kepala pemerintah Daerah Belanda atau kepala penduduk Arab, ini tidak terbukti dengan jelas] itulah yang menyimpang. Merekalah yang menipu dan akan bertanggung jawab pada "hari di mana uang dan anak keturunan tidak akan dapat menolong seseorang. Sedangkan mereka yang melakukan ketidakadilan akan mengalami bagaimana nasibnya" [kutipan ayat Quran].

Jadi, kita tidak ada sangkut-paut dengan para kepala kita.

Assalamu 'alaikum.

Sahabat pemerintah dan sahabat agama. Nasiruddfn [nama ini berarti: pembela agama]

Barangkali Konsul Belanda di Singapura dapat minta keterangan mengenai pribadi-pribadi yang menyebarkan pamflet ini dan pamflet semacam ini. Keterangan ini mungkin akan membantu memperoleh petunjukpetunjuk, mengenai para penulis karangan penghasut yang menetap di sini dan menulis dalam surat kabar berbahasa Arab.

43

Betawi, 29 Januari 1900

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Guna menyambung ikhtisar-ikhtisar surat kabar berbahasa Arab, dan pamflet-pamflet yang disampaikan akhir-akhir ini dalam kiriman surat saya tertanggal 16 Januari 1900, No. 4, Rahasia, saya berkehormatan melampirkan beberapa ikhtisar lain di bawah ini yang sejak waktu itu sampai kepada saya.

Al-Ma'lümat, Tahun 1899, No. 154. Sepucuk surat dari Betawi tertanggal 10 Rajab 1317 [14 November 1899], yang pertama-tama membicarakan kejahatan "Syekh Usman" [sebutan yang meremehkan bagi Sayid Usman]. Ia merasa sangat tersinggung oleh apa yang termuat dalam No. 131 dalam Al-Ma'lümat. Tetapi, ia sia-sia mencoba mendorong beberapa orang Arab terpandang untuk menandatangani satu bantahan atas kabar tersebut. Sekarang, dengan bantuan seorang pegawai Belanda, ia telah memperoleh beberapa tanda tangan lain dengan tekanan dan akan mencoba melawan AlMa 'lümat dengan hal-hal yang gila seperti itu.

"Syekh Usman" pun sejak saat itu, pada setiap hari Jumat sesudah salat, mengadakan pidato yang seakan-akan saleh. Tetapi karena setiap orang mengerti maksudnya, ia seolah-olah berbicara pada angin. Ia sangat sedih dan marah sekali, karena ada dua bahasan yang dicetak di Mekah, dan oleh para Mufti diperkuat. Dalam karangan itu fatwanya mengenai ketidakabsahan salat Jumat dalam mesjid baru di Palembang dibantah.

Pemerintah Daerah di sini mengangkat orang-orang di mana-mana, guna meresmikan pernikahan dan mengurus perawatan jenazah dan sebagainya. Pribadi-pribadi ini hanya ditemukan di kota-kota besar, sehingga bagi para penghuni desa-desa yang jauh keharusan untuk menggunakan jasa mereka menimbulkan keberatan besar. Para penghuni desa ini melakukannya juga, tetapi sering tanpa nikah yang sah. Layaknya tindakan ini pun harus dipakai untuk membiarkan penduduk berada dalam penaklukan dan perbudakan.

Suatu perbuatan lalim yang baru di pihak Pemerintah Daerah adalah pemecatan dan pembuangan terhadap sayid ke Pati yang tadinya menjadi raja

"Panembahan Si Sagu". Kerabatnya, Sayid Ali bin Sahl dan Sayid Abdullah, telah menyusulnya ke sana. Hartanya telah disita, dan telah dijanjikan uang F 75.- sebulan kepadanya sebagai nafkah. Meskipun surat keterangan dokter menunjukkan bahwa kesehatannya sangat mundur, karena iklim di Pati, ia disuruh tetap tinggal di sana.

Lebih kurang 700 haji berangkat langsung dari Betawi ke Tanah Suci. Namun kebanyakan menempuh jalan lewat Singapura.

Syekh Sa'id Bagazi bepergian dengan trem dari Betawi ke Meester Cornelis. Tetapi di sana, tanpa turun dari trem, dipaksa kembali ke Betawi. Ia disuruh membayar F 25.- karena ia tidak mempunyai surat jalan untuk perjalanan yang lamanya setengah jam!

Samarat al-Funün, tahun 1899, No. 1260. Surat dari "Jawa", tertanggal 24 Rajab 1317 [21 November 1899].

Orang-orang Arab terpandang di Betawi dipanggil oleh pejabat yang memerintah di sana dan dipersilakan memberikan sumbangan-sumbangan untuk meringankan kesengsaraan yang timbul oleh gempa bumi yang pada tanggal 29 September melanda pulau-pulau di Timur. Mereka menjawab dengan senang hati akan membantu. Tetapi mereka minta agar sesudah ini, jika mereka mengantar kerabat atau sahabat yang berangkat ke tempat lain melalui laut, jangan lagi dicegah dengan kata-kata kasar dan deraan agar tidak mengantarkan kerabat dan sahabatnya ke atas kapal. Pejabat itu menjawab, bahwa petugas polisi di Tanjung Priuk, demi kepentingan ketertiban dan pengawasan atas surat-surat jalan, harus melakukan tindakan seperti itu. Tetapi ia akan menganjurkan agar mereka bertindak lebih lunak.

Satu kegilaan besar, jika menggunakan kesempatan itu untuk mengajukan permohonan yang seremeh itu. Padahal, orang-orang senegerinya dilanda banyak gangguan yang mengesalkan hati. Misalnya, larangan yang hanya berlaku bagi orang Arab agar jangan berada di Priangan, tindakantindakan mengenai surat jalan dan lain sebagainya. Alangkah lebih baik lagi, jika terdapat perasaan persaudaraan, kesatuan dan perjuangan untuk kepentingan bersama!

Usman bin Aqil berusaha sekuat-kuatnya untuk membebaskan Pemerintah Belanda dari semua tuduhan yang dilimpahkan terhadap pihaknya. Barangkali ia mengharapkan sebuah bintang baru. Orang-orang Arab terpandang menolak ikut serta dalam perlawanan terhadap Al-Ma'lümdt. Setiap orang yang mengenai kesayangannya [dengan titik-titik ini rupanya yang dimaksud kaum kafir], berhati-hatilah terhadapnya.

Ketidakadilan orang Belanda menyatakan diri paling kuat dalam "Pengadilan Polisi" yang mengadili orang bukan Eropa. Dari badan ini orang tidak dapat naik banding. Misalnya pada tahun yang lalu ketika pesta penobatan Ratu, ada tiga orang Arab yang tanpa alasan dihukum oleh hakim tersebut di Betawi. Pejabat tersebut "memberikan keadilan" sewenangwenang. Secara bebas, ia menghukum orang yang sedikit saja menghalanginya ketika ia lewat di jalan atau dalam perjalanan kereta api. Atau di beberapa daerah orang dihukum, kalau ia tidak cukup cepat berjongkok di mukanya.

Gubernur Jenderal yang baru membicarakan hal ini secara halus kepada pendahulunya: "Saya mendengar, bahwa Anda menghina dan menindas warga negara, apakah sebabnya?" Pendahulunya itu menjawab: "Apabila pemerintah memberikan kebebasan kepada mereka dan memperlakukan mereka sederajat dengan orang Eropa, maka akibatnya tidak akan dapat diperkirakan." Gubernur Jenderal yang baruberkata lagi: "Itulah akibat penindasan. Andaikan orang membiarkan mereka menikmati ketenteraman, hukum dan keadilan, Anda tidak usah takut sedikit pun kepada mereka. Semoga kata-kata ini yang disampaikan kepada saya dari sumber yang terpercaya, terbukti subur. Dan semoga Wali negeri yang baru akan menebus apa yang dirusak oleh pendahulunya dengan sikap berat sebelahnya terhadap kaum Mohammadan, termasuk orang Arab.

Selanjutnya nomor itu juga, di antara beritanya dari Konstantinopel, memuat yang berikut:

Kaum Mohammadan di Kepulauan Nusantara

Al-Ma'lümat memberitahukan sebagai berikut: "Katanya ada 35.000 penduduk Mohammadan di Kepulauan Nusantara yang memohon kepada Pemerintah Yang Mulia, sudilah memperbolehkan mereka beremigrasi ke wilayahnya, agar mereka dapat dianggap sebagai warga negaranya".

Berita terakhir ini, menurut pemahaman saya, akan merupakan alasan yang cocok guna minta kepada Pemerintah Turki, sudilah membantah berita ini, dan isapan jempol mengenai naturalisasi orang-orang pribumi di Hindia Belanda yang dahulu terbit dalam Al-Ma'lümat. Karena merupakan hal yang cocok untuk menimbulkan berbagai gambaran yang tidak tepat, dan membantahnya dalam surat kabar yang sama.

Betawi, 28 Februari 1900

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Menyambung kepada hal yang dipermaklumkan dalam surat kiriman saya tertanggal 29 Januari 1900, No. 10, Rahasia, sekarang saya berkehormatan sekali lagi memohon perhatian Yang Mulia atas beberapa karangan yang terbit di surat-surat kabar berbahasa Arab. Di bawah ini menyusul ikhtisar isinya yang lugas.

Al-Ma'lümat, No. 159, 8 Januari 1900. Memuat surat dari Betawi tertanggal 29 Rajab 1317 [3 Desember 1899]. Baru saja penyekapan orangorang Arab Buitenzorg yang dahulu diberitakan itu, di dalam batas-batas kota tersebut telah terhenti berkat campur tangan seorang teman kepala daerah di sana, maka kepala daerah Meester Cornelis melarang orang-orang Arab dari Betawi datang di wilayahnya tanpa surat jalan. Padahal Meester Cornelis adalah bagian dari Betawi. Ia menghukum pelanggaran-pelanggaran dengan denda F 25.- atau delapan hari kurungan.

Kepala daerah di Bandung (Priangan) pada tanggal 15 November 1899 menyekap 10 orang Arab dalam rumahnya, menghukum mereka melalui pengadilan polisi untuk membayar denda F 50.- atau 15 hari kurungan, setelah mencaci maki mereka dengan cara yang paling keji dan kemudian mengusir mereka dari tempat tersebut. Beberapa orang India Mohammadan yang sekaligus disekapnya, mempunyai surat jalan, dan mengatakan bahwa mereka adalah warga negara Inggris. Kemudian kepala daerah tersebut menjawab, bahwa ia tidak suka kepada orang-orang seperti itu. Mereka tidak dihukum, melainkan mendapat tangguhan seminggu untuk meninggalkan tempat tersebut.

Di Semarang, tiga bulan yang lalu Pemerintah Daerah memberikan izin kepada orang-orang Cina untuk mendirikan kuil berhala di perkampungan orang Arab. Suatu hal yang dahulu tidak pernah terjadi. Dengan perantaraan seorang pengacara Belanda, orang-orang Arab mengemukakan keberatannya. Sesudah itu perkara tersebut untuk sementara terkatung-katung. Kalau perkara itu sudah diputuskan, akan diberitahukan kepada Anda. 1

Dalam No. 139 dari, Al-Ma'lümdt, semua orang seiman, di Mesir, India, Aljazair, Tunis, Fez, dan "Jawa" diimbau agar memberi bantuan kepada orang-orang dalam wilayah Aidin yang terkena gempa bumi. Tetapi kami yang di "Jawa", dengan berbagai alasan terpaksa minta maaf karena tidak dapat ikut serta. Pemerintah memperhatikan semua tindak-tanduk kami di sini; dan pengumpulan uang seperti yang dimaksud akan memerlukan seorang pemuka. Tetapi seorang seperti Sayid Usman yang secara tulus-setia kepada orang Belanda itu, akan takut kehilangan kedudukannya di pemerintah, kalau ia berbuat begitu. Lebih-lebih hal itu tidak dapat diharapkan dari Sayid Umar Aidid, kepala penduduk Arab. Sebab bagi pemerintah, ia harus memperhatikan segala hal dan kemudian, seperti para kepala penduduk Arab lainnya, ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Jadi harus ada prakarsa dari pihak Konsul Turki di Betawi. Tetapi pejabat tersebut terhalang dari tindakan itu karena alasan-alasan yang tidak diketahui.

Surat kabar Bintang Betawi dalam nomornya 269 menyebut, tentang beberapa perkelahian yang pada tanggal 13 dan 14 November 1899 terjadi, antara orang Belanda dan orang Aceh. Sementara itu, lebih kurang 9 orang meninggal dan luka-luka dari pihak yang disebut pertama. Sedangkan terbukti, bahwa orang Aceh mempunyai senapan-senapan gaya baru. Surat kabar itu juga menyebut tentang oposisi yang hebat di Majelis Rendah (Parlemen Belanda) melawan reorganisasi pemerintah di Jawa.

Misbak asy-Syarq (Kairo, no. 39, 28 Januari 1900). Sebuah karangan berjudul: "permohonan pertolongan kepada khalifah". Meskipun negeri-negeri muslim berjauhan tetapi bersatu. Sedangkan mata semua penduduknya, terutama jika mereka ditindas oleh kekuasaan asing, tertuju kepada takhta khalifah. Hal ini berlaku juga bagi kaum Mohammadan di "Jawa", seperti terbukti dari sepucuk surat yang dikirimkan kepada surat kabar ini dari salah seorang Mohammadan di Palembang. Karena negara-negara Eropa menaklukkan negeri demi negeri di Timur, katanya, guna membela orang sesuku dan seimannya, maka seorang pun di antara mereka tidak akan berkeberatan untuk campur tangan dari pihak khalifah Islam, untuk mengakhiri kejahatankejahatan.

Isi surat dari Palembang itu, pada pokoknya sebagai berikut: Dari seorang teman di Betawi, penulis menerima nomor 66-68 dari surat kabar Misbak, yang hingga saat itu tidak diketahuinya. Ia terkesan oleh kebenaran yang terdapat di dalamnya. Bukankah memang tidak benar, apa yang sering kali didongengkan orang tentang peradaban Barat? Tentang itu, kejahatankejahatan yang mengerikan dari pihak pemerintahan Belanda di kawasan ini setiap hari, memberikan bukti.

Misalnya kami sama sekali tidak boleh pergi ke beberapa kampung di tempat kediaman kami. Kami boleh pergi ke kampung-kampung lain, setelah mendapat surat izin yang setiap kali harus diminta dan dibayar. Misalnya secara mendadak lebih kurang 10 orang Arab yang, sesudah masing-masing didenda F 50.-, diusir dari Bandung karena mereka tidak memberikan penghormatan yang sangat besar kepada seorang kepala (daerah) yang lewat di depan mereka, seperti menjadi kebiasaan orang pribumi. Sementara itu, kepentingan mereka tidak diperhatikan; juga banyaknya utang yang masih harus mereka terima pembayarannya. Sebab, di sini semua perdagangan berjalan secara kredit. Padahal, mereka sama sekali tidak kenal kepada kepala daerah termaksud. Peradaban dan keadilan macam apa itu! Kami orang Arab tetap menderita segala penghinaan itu sampai mudahmudahan Allah menyebabkan akan terjadi apa-apa yang membawa penyelamatan. Keadaan darurat sudah setinggi-tingginya. Dan dengan sia-sia kami menunggu seorang penyelamat yang memberi petunjuk kepada kami, bagaimana kami harus mendapat pembebasan dari pihak khalifah.

Sangat mengesalkan ialah pertolongan Usman bin Aqil yang diberikan kepada pemerintah, yaitu cara ia melaporkan saudara-saudaranya. Bagaimana ia di mana-mana berkhotbah, bahwa Pemerintah Luhur [Pemerintah Turki] tidak campur tangan lagi dengan kaum mukminin di kawasan sini. Ia meramalkan hal yang buruk kepada orang yang banyak pergi ke tempat Konsul Turki di Betawi. Usman bin Aqil digunakan oleh orang Belanda demi kepentingan mereka dan guna merugikan kaum Mohammadan.

Majalah al-Mandr as-Sdti' halaman 717-719. Surat dari seorang yang mulia di Betawi. Pemerintah Belanda berusaha sekuat-kuatnya untuk menyelidiki siapa orang yang menulis dalam surat kabar Al-Ma'lümdt, Samarat alFunün dan dalam majalah ini tentang kejahatan pemerintah tersebut. Padahal, semua yang ditulis itu adalah kebenaran murni. Kiranya enam lajur dapat diisi dengan berita-berita lain yang sama sifatnya dalam setiap surat kabar itu. Seperti tetesan dari laut, berikut ini ada beberapa bukti lagi: Seorang Arab bernama BilwiT (Baluwel) dipukuli oleh dua orang Belanda. Dilaporkannya hal itu. Tetapi tanpa sidang pengadilan ketiga orang itu dipanggil, dan mereka berjanji kepada Bilwi'1, bahwa mereka tidak akan berbuat begitu lagi. Hal yang sama terjadi dengan Abdullah Hasan, sesudah ia dicaci maki oleh seorang petugas telegrap. Begitu pula pemerintah tidak mau memberi keadilan kepada Syekh Mohammad bin Ali Makarim, yang dihormati di mana-mana, ketika pribadi ini dibanting oleh seorang Belanda sedemikian rupa, sehingga beliau pingsan. Karena sia-sia mencari balasan keadilan atas hal ini, beliau meninggalkan negeri ini.

Usman bin Aqil, yang sekurang-kurangnya sebenarnya dapat diharapkan menjauhi yang baik maupun yang jahat terhadap kita, sekali lagi berusaha untuk lebih memperburuk keadaan itu lagi. Syekh Ahmad dari Minangkabau [ulama Minangkabau yang menetap di Mekah dan, setelah dibayar oleh orang Palembang untuk hal tersebut, berpolemik dengan Sayid Usman dengan hebat tentang soal mesjid baru di Palembang] telah membela Usman. Usman mampu melakukan semua kejahatan, karena ia secara terangterangan berani menyatakan bahwa Khalifah yang Luhur, Sri Sultan tidak memakmurkan orang dan tidak menjaga mereka terhadap kelaparan!

Hal ini disusul oleh surat yang ditandatangani oleh "Ahmad Sadiq" [yang berkata benar] dari Singapura, tertanggal 12 Desember 1899. Ia memuji ketepatan berita yang dahulu pernah diterbitkan dalam majalah ini, tentang kejahatan orang Belanda di "Jawa". Majalah itu katanya menjadi saksi yang lantang melawan pernyataan-pernyataan tentang kemanusiaan dan peradaban Barat. Pada hari-hari ini pemerintahan mereka lebih banyak lagi melakukan kejahatan terhadap orang Arab daripada dahulu. Terutama kepada mereka yang mengadakan surat-menyurat dengan surat kabar berbahasa Arab. Mereka diancam dengan berbagai hal oleh Syekh Usman, meskipun ia tidak dapat membuktikan bahwa apa yang mereka tulis tidak benar.

Misalnya, ia mengumpulkan sejumlah orang Arab dan ingin agar di bawah Quran mereka bersumpah bahwa mereka tidak tahu siapa yang menulis karangan-karangan tersebut, serta agar mereka akan memperkuat pernyataan dengan tanda tangan mereka, yaitu pernyataan yang membebaskan Syekh Usman dari kejahatan tertentu. Tetapi mereka menolak. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah usaha itu diprakarsai oleh dia sendiri, atau oleh teman-temannya [orang Belanda] yang telah dinasihatkan kepadanya.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pamflet yang diterima oleh berbagai orang Arab dan pribumi di Malang dari Singapura, sama dengan pamflet yang ada terjemahannya, dilampirkan pada surat saya tertanggal 16 Januari 1900, No. 4, Rahasia1 . Dalam terjemahan yang disampaikan oleh Kapten penduduk Arab di Surabaya tersebut, terdapat beberapa kesalahan. Tetapi pokok-pokoknya dalam dokumen tersebut juga diungkapkan dengan tepat.

Tanda tangan Nasiruddin yang dibicarakan oleh Residen Surabaya, ternyata sebuah nama samaran dan artinya "pembela agama".

Pamflet tersebut pastilah dicetak di Singapura, tempat terdapatnya percetakan yang memiliki tipe huruf yang digunakan di sini. Dalam dokumen tersebut terdapat salah cetak yang tidak terbayangkan andaikan dicetak di Konstantinopel. Dan beberapa kali malah keliru, bukan huruf Arab f yang digunakan melainkan huruf p yang hanya dipakai dalam cetakan bahasa Melayu.

Nyatanya pamflet tersebut berasal dari kalangan-kalangan Arab, terutama yang berpangkal di Betawi dan Singapura dan di beberapa tempat lain pula di Kepulauan Nusantara ini, seperti diketahui, semakin banyak mengumumkan kepada dunia kekesalan-kekesalan mereka terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di Hindia Belanda terhadap mereka dan juga terhadap cara menerapkan ketentuan itu. Hal ini diumumkan oleh pers Pan-Islam.

Kekesalan-kekesalan itu yang tidak semuanya bersifat khayalan, sudah sejak lama terasa di kalangan orang Arab di negeri ini. Tetapi sebagian besar orang Arab, yang biasa menerima susunan pemerintahan sebuah negara sebagai suatu hal yang sudah tetap, berserah pada hal itu, meskipun dengan mengumpat. Sekali-sekali ada diungkapkan keluh kesah dalam surat kabar berbahasa Arab. Tetapi hal ini biasanya dilakukan oleh orang Arab yang hanya sebentar saja berada di sini, dan yang sangat khusus mengalami pengaruh yang merugikan dari tindakan-tindakan pemerintah atas kepentingan mereka.

Gerakan yang sekarang, yang semakin jauh menyebar, berasal dari, dan dipersalahkan kepada, kegiatan mantan Konsul Turki, Kiamil Bey. Selain kekurangan-kekurangan yang biasa terdapat pada pejabat Turki, seperti kekurangan uang terus-menerus dan tidak adanya kesungkanan dalam berusaha untuk mengisi kekurangan itu, Kiamil Bey juga sama sekali tidak mempunyai cara rutin dalam jabatan yang ditugaskan kepadanya. Ia sama sekali tidak tahu batas-batas kewenangan serta kewajibannya. Ia penuh dengan ilusi Pan-Islam yang dengan cara sistematis dicoba dipupuk oleh pers tersebut. Orang-orang Arab yang paling tidak puas, dengan senang hati mendengarkan nasihat-nasihat Kiamil Bey yang menghasut. Karena mereka kurang mengetahui dunia daripadanya, secara wajar dan dengan sangat tulus mereka menyangka boleh percaya akan jaminan-jaminan seorang pejabat tinggi Turki itu. Sayid Usman menunjukkan rasa tidak percaya kepada cara bertindak seperti itu, dengan sikap yang lebih banyak menahan diri dan beberapa sanggahan yang berhati-hati daripada melawan konsul jenderal tersebut. Tetapi karena sikap itu, ia lekas dicurigai oleh konsul itu. Sedangkan banyak orang Arab yang sebelum itu sudah kurang senang kepada Sayid Usman, karena ia sekali-sekali mengritik perbuatan mereka, berusaha sebaiknya untuk memperkuat kecurigaan itu.

Memang, Kiamil Bey selalu menunjuk kepada arti penting yang besar dari agitasi dalam pers, sambil menunggu tindakan-tindakan politik yang pasti akan dilakukan oleh Pemerintah Turki, untuk memberikan kedudukan yang lebih baik kepada para warga negaranya, sekaligus untuk mempercepat kegiatan pemerintah tersebut. Tak dapat diragukan, bahwa ia menjadi perantara dalam menjalin hubungan yang ada sekarang antara berbagai orang Arab yang menetap di sini dan di Singapura, dengan surat-surat kabar PanIslam di Konstantinopel, Beirut, Kairo dan sebagainya. Tak diragukan pula, bahwa ia telah menjamin sambutan baik bagi karangan-karangan mereka itu, dan telah membujuk redaksi-redaksinya untuk memperkuat segala apa yang diberitakan kepadanya tentang "kejahatan orang Belanda di Jawa". Perang sengit, yang ditujukan terhadap Sayid Usman, adalah juga karena usaha Kiamil Bey. Di bawah pengaruh orang-orang Arab yang cemburu terhadap kewibawaan Sayid Usman, ia melihat sayid tersebut sebagai musuh pribadi; hal itu sama sekali salah.

Gerakan tersebut makin bertambah menjalankan pengaruh yang semakin merugikan dalam kalangan Arab di negeri ini dan terkadang malah mengancang untuk berpaling lebih langsung kepada masyarakat pribumi, dengan menggunakan bahasa-bahasa pribumi untuk karangan dan pamfletnya.

Sebagaimana sudah berkali-kali saya ulas, di negeri ini tidak banyak tindakan tuntas yang dapat dilakukan terhadap hal itu. Tetapi agitasi tersebut pastilah akan dapat diberantas dengan hasil baik di Konstantinopel, sekiranya Kedutaan Belanda di sana menangani hal ini dengan keahlian, ketekunan dan keluwesan. Sampai sekarang para petugas di sana tidak sadar akan kepentingan urusan tersebut. Sedangkan ketika itu Duta Belanda melalaikan kesempatan yang paling bagus, dan yang seolah-olah menawarkan diri, yaitu untuk mencapai tujuan dengan perantaraan pribadi Sultan Turki. Kita hanya dapat berharap, semoga desakan-desakan yang berkali-kali terhadap campur tangan yang sederhana tetapi sama juga penting akhirnya, akan mempunyai hasil yang diinginkan.

Dalam ulasan kepada Pemerintah Turki kiranya dapat ditegaskan, bagaimana akhir-akhir ini terus-menerus terdapat karangan-karangan yang menimbulkan benei dan menghasut, dalam surat kabar berbahasa Arab. Karangan tersebut berisi dusta yang menonjol baik tentang keadaan di negeri ini maupun tentang tindakan-tindakan yang katanya dilakukan oleh Pemerintah Turki terhadap kaum Mohammadan yang di bawah Pemerintah Belanda. Diberitakan, bahwa gerakan ini dipimpin oleh beberapa orang Arab yang tidak puas. Oleh Kiamil Bey mereka dihasut, dengan menulis karangankarangan mereka dengan cara yang paling tercela untuk berbuat begitu, sehingga bagi orang yang tidak tahu timbullah kesan, seolah-olah mereka memenuhi keinginan Pemerintah Turki. Dalam ulasan tersebut hendaknya dikatakan, bahwa untuk menolak kejahatan tersebut, lama-kelamaan terpaksa akan diambil tindakan yang menyenangkan bagi warga negara Pemerintah Turki yang bersangkutan. Maka hendaknya diimbau dengan tegas kepada Pemerintah Turki, agar dengan sarana tuntas yang ada pihaknya mengakhiri agitasi tersebut.

Betawi, 19 Maret 1900

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Sambil menyerahkan kembali surat kiriman Konsul Jenderal Kerajaan Belanda di Singapura yang dikirimkan kepada saya melalui Sekretaris Pemerintah tertanggal 3 Maret 1900, No. 153, Rahasia, agar saya ketahui, maka dengan hormat saya mempermaklumkan, bahwa pemberitahuan yang dimuat di dalamnya dapat diberi penilaian yang sangat relatif.

Ketiga orang Arab yang disebut itu sudah berkali-kali dicatat sebagai orang yang layaknya ikut menangani berbagai bentuk surat-menyurat yang bersifat memusuhi pemerintah Hindia Belanda dalam surat-surat kabar berbahasa Arab. Sedangkan mengenai dua orang Arab yang pertama, saya telah mendengar hal itu lebih dari setahun yang lalu dari saksi-saksi mata yang tak dicurigai. Syekh Ali bin Haidrah, seorang yang buta huruf, rupanya hanya secara kira-kira saja dianggap terlibat dalam urusan itu. Sebabnya ialah karena ia terkenal sebagai orang yang bersahabat dan sama jalan pikirannya dengan orang itu.

Namun, selain ketiga orang tadi, masih ada juga pribadi-pribadi lain di Malaya dan Singapura serta di Betawi yang ikut giat dalam polemik melawan pemerintah Hindia Belanda. Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk menganggap, bahwa ketiga orang itu atau salah seorang di antara mereka sebagai penulis pamflet termaksud tadi. Apalagi justru karena dalam tulisan ini karangan-karangan surat kabar yang terkenal dicirikan sebagai omong kosong dan tak bertujuan. Selain itu bahasa dan gaya pamflet tersebut terlalu kurang mutunya untuk menyangka bahwa ini berasal dari Sayid Mohammad bin Aqil. Sebab orang tersebut terakhir ini cukup terampil menggunakan pena.

Maksud tujuan mereka yang memberi keterangan kepada konsul jenderal, tak diragukan, secara umum lebih banyak menyebut nama-nama musuh pemerintah daripada menjawab pertanyaan, siapa yang secara khusus menulis dan menyebarkan pamflet tersebut.

Akhir-akhir ini, dalam karya berbahasa Arab yang terbit tahun yang lalu di Tarabulus (Tripoli di Siria) untuk edisi yang kedua, sekali lagi terbukti bagi saya bagaimana serangan-serangan yang berkelanjutan kepada pemerintah berangsur-angsur dapat mempengaruhi pendapat umum di dunia Mohammadan. Penulisnya seorang pejabat Turki, Mohammad Amin Sufï asSukkari, judulnya Samïr al-Laydlï. Di dalam berkas tersebut, yang dicetak atas izin para pembesar, terdapat buku pedoman kecil tentang ilmu bumi umum yang banyak kekurangannya. Tujuannya untuk memenuhi sikap ingin tahu masyarakat yang membaca bahasa Arab, serta memberikan kesan yang megah tentang arti penting Kerajaan Turki serta negeri-negeri Mohammadan pada umumnya. Satu halaman dalam buku pedoman kecil itu, membahas tentang negeri Belanda, dan daerah-daerah jajahan Belanda di Timur yang ditunjukkan dengan nama Jawa. Bahwa negeri ini (Jawa) pada abad kesembilan Hijriah telah diislamkan oleh para Syarif Arab, dan kekuasaan Belanda di situ berdasarkan kontrak yang setiap kali diadakan untuk jangka 100 tahun, dengan raja Jawa yang setiap bulan menerima F 50.000.- untuk hal itu. Selanjutnya, katanya, secara harfiah begini: "Pemerintah Belanda memperlakukan para Jawi yang mudah diperintah dan sederhana rasa hatinya itu, dengan penindasan dan kelaliman. Pemerintah tersebut mencampuri bermacam-macam urusan agama para penduduknya dengan cara yang sangat bertentangan dengan peradaban yang didalihkan. Kiranya diinginkan, agar penggiring peradaban ini, sekali-sekali menggertak pemerintah tersebut dan menggiringnya ke padang rumput pemerintah yang Luhur [Pemerintah Turki]. Dengan begitu, Pemerintah Belanda dapat memandang kesegaran keadilan dan persamaan derajat, serta melihat bagaimana kemakmuran, kenikmatan kebebasan beragama dan hak-hak peradaban menjadi milik orang bukan-Mohammadan di sana, yaitu agar Pemerintah Belanda mengetahui pranata-pranata agama Mohammadan."

Siria, untuk bagian yang cukup penting, memenuhi kebutuhan orang Mohammadan pembaca bahasa Arab akan bacaan popuier ilmiah. Maka buku kecil seperti ini menemukan kalangan pembaca yang luas, seperti bagaimanapun juga sudah terbukti dari dua edisi yang terbit berturut-turut dalam waktu singkat.

Kesempatan ini saya gunakan untuk memohon perhatian atas surat dari "Jawa", tertanggal 19 Syakban 1317 [24 Desember 1899], yang terdapat dalam surat kabar Al-Ma'lümat tahun 1900, nomor 168. Pemberitaan oleh wartawannya, berintikan berita bahwa enam tahun yang lalu seorang bernama Sayid Ahmad al-Aidarus dengan kapal perang dibawa dari Aceh ke Betawi. Selama 15 tahun ia dibuang ke Pontianak, dan sejak itu ia jatuh sakit dan dirawat di Buitenzorg. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 1899, Residen Betawi tanpa upacara apa pun telah menyampaikan bintang Nederlandschen Leeuw kepada Sayid Usman. Akhirnya, bahwa kepala daerah di Bandung telah menghukum seorang Arab bernama Ja'far bin Sanad (atau Sind), karena ia telah melanggar peraturan surat jalan, dengan didera 20 kali dan dihukum kurungan 8 hari. Tetapi menurut pernyataan penjaga penjara, ia tidak cukup giat bekerja. Akibat penderaan itu ia pingsan, dan sampai sekarang masih dirawat. Kepala daerah tersebut juga menyuruh mengumumkan bahwa semua orang Arab, bila ia melewati mereka dalam kendaraannya, mereka harus memberi hormat kepadanya dengan sembah dan sujud. Kalau tidak, mereka akan dihukum kerja sekurang-kurangnya delapan hari. Barang kali saja orang-orang Belanda itu, karena kejahatan mereka terus-menerus diumumkan, akhirnya harus mengurangi kelaliman dan penindasan mereka sedikit-sedikit.

Betawi, 26 Maret 1900

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Karangan berjudul "Turki dan Belanda" dalam nomor pertama surat kabar Pinang Bintang Timur memuat pemberitahuan, bahwa Kiamil Bey, yang untuk sementara waktu dikirim ke Betawi oleh Sultan Turki yang Luhur, telah mendaftarkan semua orang Mohammadan di Jawa sebagai warga negara di Turki. Begitu pula para raja di Jawa, dikatakan, hidup dalam persahabatan yang akrab dengan konsul tersebut, sehingga beliau-beliau mempercayakan pendidikan putra-putri mereka kepadanya untuk dikirim bersama anak-anak lain dari Jawa ke Konstantinopel.

Semua ini menimbulkan kemarahan besar Pemerintah Pusat Belanda, dan menugaskan Dutanya di Konstantinopel untuk dengan rendah hati memohon kepada Sultan yang Luhur agar sudilah menggantikan konsulnya dengan yang lain. Permohonan pertama yang bersifat begitu tidak dijawab, tetapi setelah didesak sekali lagi, dengan ungkapan bahwa pihak Pemerintah Belanda takut kalau-kalau kesetiaan para raja terhadap pihaknya akan digoyahkan oleh Kiamil Bey, maka Kiamil Bey di Betawi diganti oleh seorang Konsul Turki lain.

Sebaliknya semua orang Arab dan orang Mohammadan lain yang didaftarkan ketika itu adalah warga negara Turki, dan tetap menjadi warga negara Turki. Mereka mengajukan tuntutan atau keluh kesah mereka, dan tidak lagi seperti dahulu kepada pembesar Belanda, melainkan kepada Konsul Turki.

Karangan ini pastilah salah satu akibat yang paling gila dari berita yang pernah terbit dalam Al-Ma'lümat, dan belum pernah dibantah dalam salah satu surat kabar berbahasa Arab, bahwa Pemerintah Belanda dipaksa oleh Pemerintah Turki agar mengizinkan kepada para Konsul Turki, untuk mendaftar semua orang Mohammadan di Jawa dan pulau-pulau sekitarnya yang ingin menjadi warga negara Turki.

Betawi, 4 April 1900

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Menyambung apa yang telah saya sampaikan baru-baru ini dalam kiriman surat saya tertanggal 28 Februari 1900 No. 15, Rahasia, dengan hormat saya menyampaikan lagi sebuah ikhtisar kepada Yang Mulia isi beberapa karangan dalam surat kabar Al-Ma'lümat yang terbit di Konstantinopel.

Nomor 172 (22 Februari 1900). Sebuah karangan berjudul: "Islam di daerah jajahan Belanda dan Hindia." Wartawan Nieuwe Rotterdammer mengatakan, bahwa telah tersiar desas-desus tentang permohonan 35.000 orang pribumi Mohammadan di bawah kekuasaan Belanda agar diterima sebagai warga negara Turki. Tetapi mereka rupanya tidak tahu, bahwa Pemerintah Belanda sudah mengambil tindakan seperlunya terhadap para propagandis Pan-Islamisme. Dunia Mohammadan tentu saja tercengang mendengar tentang isapan jempol wartawan Belanda tersebut. Ia tidak tahu, bahwa orang Muslim tidak memerlukan "zendeling". Sebab agama Islam itu sendiri adalah pendakwah yang mengajak orang masuk ke dalamnya dan bahwa semua orang mukmin tanpa paksaan bersujud kepada Tuan mereka, yaitu raja Abdulhamfd II yang adil. Tidak dapat diragukan, bahwa Pemerintah Belanda demi kepentingannya sendiri, sebaiknya meninggalkan kejahatannya daripada mendengarkan bisikan-bisikan yang penuh pamrih. Sebab zaman, ketika sekelompok orang Eropa yang dengan mudah dapat menguasai 30 juta orang Mohammadan, telah berlalu dan tidak akan kembali.

Termasuk kejahatan orang Belanda adalah larangan terhadap pengajaran agama Mohammadan, atas nama undang-undang, bagi pribumi dan bangsa-bangsa yang disamakan derajatnya dengan mereka. Mereka juga dilarang tinggal di tempat lain daripada tempat kelahiran mereka. Secara tidak terus terang mereka juga dihalangi merayakan hari-hari penting, seperti hari penobatan Sultan Turki dan hari ulang tahunnya. Penduduk pulau-pulau di sekitar Sulawesi dilarang masuk Islam dan dipaksa menjadi orang Kristen. Orang Mohammadan di Betawi dicegah agar jangan tinggal di Weltevreden, yang dibangun oleh Marsekal Daendels untuk menghindari ketidaksehatan kota Betawi. Masih ada lagi kejahatan-kejahatan lain yang mengerikan, dan yang rupanya hanya dimungkinkan oleh peradaban Eropa.

Semua kejahatan diperbuat oleh Pemerintah Belanda. Padahal mereka melihat, bahwa orang Inggris, tetangga Belanda, menghormati agama Islam dan para pemeluknya. Dan pemerintah ini pun membiarkan mereka untuk melakukan apa saja. Diceritakan sebagai contoh, bahwa Lord Curzon naik kereta bersama-sama para kepala kaum Mohammadan, dan menyapa mereka sebagai teman dan sahabat.

Tentu saja bukan maksudnya untuk memuji orang Inggris. Tetapi kami hanya ingin menunjukkan berapa jauh keunggulan politik mereka terhadap politik Belanda.

Tambahan pula, para kepala pribumi, termasuk yang paling tinggi pun, digolongkan sederajat dengan para pegawai bangsa Eropa yang paling rendah. Sementara itu dianggap sebagai karunia terbesar, jika pada peristiwaperistiwa resmi mereka, selama beberapa menit saja berkesempatan bersama Gubernur Jenderal. Apabila mereka hidup dalam ketakutan dan kerendahan diri, bagaimana mungkin penduduk Hindia Timur akan puas dengan kehidupan mereka yang sengsara seperti itu?

Daripada menulis isapan jempol, lebih baik jika para wartawan Belanda itu, menganjurkan kepada pemerintah mereka agar membuat undangundang yang mempersamakan derajat kaum Mohammadan dengan golongan lain. Sehingga mereka akan mendapat pujian dunia yang beradab. Maka beruntunglah orang yang mau memeriksa kembali kehendaknya tepat pada waktunya.

No. 173 (26 Februari 1900), memuat sepucuk surat dari Jawa. Di surat ini secara tidak langsung terbukti, bahwa karangan yang dikemukakan secara singkat di atas berasal dari wartawan surat kabar itu sendiri. Ia mengingatkan, bahwa ia pernah menulis karangan di dalam Nieuwe Rotterdammer mengenai surat-menyurat. Surat-menyurat tersebut, katanya, telah disalin oleh surat-surat kabar berbahasa Belanda di Jawa tanpa komentar sedikit pun. Hanya surat kabar berbahasa Melayu Bintang Betawi mengulas, bahwa pemerintah harus mengadakan tindakan yang lebih keras dan kalau perlu mengadakan penyelidikan dengan sarana paksaan, bahwa siapa saja yang menyebarkan berita-berita itu, agar mereka itu dibuang ke Nieuw Guinea.

Jadi, surat kabar tersebut memperkuat apa yang telah kami nyatakan mengenai kejahatan orang Belanda terhadap kaum Mohammadan di daerah jajahannya. Maka saya ingin tahu, apa yang akan dikatakan oleh Pemerintah Belanda terhadap kesaksian salah seorang bangsanya sendiri.

Selebihnya surat-menyurat itu memuat pemberitahuan tentang gempa bumi di daerah Palembang dan di Sukabumi.

Di bawah "Berita Luar Negeri" surat kabar ini memuat beberapa pemberitahuan tentang perjalanan Prof. Koch, tentang pengislaman seorang pendeta Cina di Betawi dan keberangkatannya ke Mekah. Selanjutnya surat kabar tersebut juga memberitakan tentang kesedihan yang luas, yang timbul akibat berita tentang meninggalnya Polem, yang telah berjuang melawan Belanda di Sumatra dengan hasil yang gemilang. Diungkapkan pula tentang ketidakpuasan terhadap peraturan-peraturan baru mengenai pengangkutan kaum haji di Malaya dan Singapura.

No. 174 (1 Maret 1900) berisi sepucuk surat lagi dari Betawi. Orangorang Arab di sana mengadakan musyawarah tentang penyampaian surat permohonan kepada Gubernur Jenderal, untuk mendapatkan persamaan hak dengan bangsa Eropa dan kebebasan bepergian ke mana pun juga, termasuk ke Priangan. Seseorang yang bersahabat dengan para pembesar [yang dimaksud adalah Sayid Usman, tetapi ini tidak benar, karena ia tidak menulis dalam surat-surat kabar berbahasa Melayu] kemudian menulis karangan dalam surat kabar Bintang Betawi dan menegaskan, bahwa kalau mempunyai keinginan-keinginan kita harus benar-benar mengetuk pintu, dan jangan hanya membuat kesal penjaga pintu dengan karangan-karangan penghinaan di dalam surat-surat kabar, seperti Al-Ma'lümat. Sebab dengan cara itu, kita tidak akan mencapai tujuan sedikit pun. Orang itu sendiri berperan sebagai penjaga pintu pemerintah, tetapi ia seorang penjaga yang tak berguna. Sebab belum pernah ia mengusahakan sesuatu yang baik bagi orang-orang sebangsanya, sebaliknya ia justru banyak berbuat kejahatan terhadap mereka.

Selain itu, orang tertentu itu justru memasang pengumuman di rumah kediamannya, bahwa ia tidak mau diajak bicara lagi tentang urusan pemerintahan.

Kejahatan-kejahatan orang Belanda terhadap orang Mohammadan, termasuk kepada orang Arab, diketahui lebih dari cukup. Tetapi, orang tersebut telah mencoba untuk lebih membangkitkan kebencian dan membantah pemberitahuan tentang ketidakadilan tersebut. Cukup dilihat dengan membaca pembahasan al-Fawa 'id al-Jami 'ah. Di dalamnya, orang ini memperingatkan agar jangan menulis di surat-surat kabar, karena takut akan kesulitankesulitan yang lebih besar. Dengan demikian ia justru mengancam orang sebangsanya.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Karangan berbahasa Arab yang ternyata dicetak di Singapura adalah satu eksemplar dari pamflet yang sama, yang dikirim kepada saya melalui Sekretaris Pemerintah tertanggal 18 Juni 1900, No. 13802, agar saya ketahui. Seperti juga beberapa pamflet yang dahulu terbit, dan yang termasuk semacamnya, pamflet ini pun ditandatangani dengan nama samaran Nasir addïn (Pembela Agama). Dan, seperti karangan lainnya, penuh dengan salah ejaan dan salah cetak. Dimuatnya "penjelasan tentang kebenaran mengenai kejahatan dan penghinaan yang diderita oleh orang Islam di Pulau Jawa, karena kekuasaan para pembesar Belanda dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan keadilan, kemanusiaan dan peradaban yang mereka dalihkan".

Penulis tersebut pertama-tama mengeluh tentang pengadilan polisi sebagai pengadilan yang sangat tidak adil. Orang pribumi dan orang Timur Asing diserahkan kepada kesewenang-wenangan para pejabat yang dapat menjatuhkan tiga bulan kurungan kepada mereka, tanpa mendengar keterangan yang bersangkutan atau para saksi. Tambahan pula para pegawai pengadilan tersebut, yang sering berasal dari golongan rendahan, dengan kesombongan dan kekasaran, mencoba mengisi kekurangan mereka dalam peradaban. Terhadap pranata-pranata seperti itu hanya kewaspadaan dan pedang yang dapat menolong, seperti sudah diajarkan dalam contoh oleh bangsa Jepang, sehingga sejak bangsa ini mengembangkan kekuatannya, orang Belanda sekonyong-konyong mengubahnya dari orang Timur menjadi orang Barat. Jika orang Belanda tidak lekas-lekas menggunakan tata cara yang beradab, dan memperlakukan semua orang asing dengan sederajat, maka nasib mereka akan sama dengan bangsa Spanyol di Manila.

Termasuk kejahatan orang Belanda ialah pengangkatan orang-orang yang paling culas di kalangan setiap bangsa yang bersangkutan sebagai kepala-kepala mereka. Misalnya, Bu Besët, kepala penduduk Arab di Surabaya, adalah seorang keturunan India kafir. Mereka pertama-tama bermukim di Syihr, lalu di Hindia, dan kemudian di Hadramaut, selanjutnya mereka masuk Islam, dan termasuk warganegara yang paling rendah golongannya di negeri itu. Karena semuanya kembali kepada asalnya, maka para warga Bu Besët menjadi teman baik orang Belanda, dan menindas orang sebangsanya demi kepentingan penguasa.

Yang tidak tertahankan pula ialah kesombongan dari orang-orang yang disebut petugas polisi. Mereka yang kebanyakan semula termasuk golongan penyapu jalan di Eropa sekarang berbuat seolah-olah kekuasaan dunia berada di tangan mereka.

Penulis tersebut menutup suratnya dengan doa, agar Victoria, Kaisarina India yang terkenal sebagai ratu yang menjalankan pemerintahan yang adil, akan campur tangan guna mengakhiri kealiman orang Belanda. Doa keselamatan kaum Muslimin dipanjatkan bagi tiap orang yang menolong mereka keluar dari penindasan.

Jadi, pada pokoknya tulisan tersebut merupakan ulangan dari keluh kesah yang sudah berkali-kali diumumkan kepada yang terdapat dalam karangan surat dan pamflet surat-surat kabar berbahasa Arab.

Betawi, 24 Desember 1900

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pengumpulan uang guna keperluan pembuatan jalan kereta dari Siria ke Mekah, hanya layak ditinjau dengan mempertimbangkan kepentingan yang diperlihatkan oleh Sultan Turki dalam hal itu. Dipandang sebagaimana adanya, usaha Pemerintah Turki tersebut agak mengandung keberatan. Sementara itu dapat sedikit diipastikan bahwa, dari uang yang terkumpul itu, dengan berbagai cara, akan banyak yang hilang, sebelum rencana besar tersebut sampai pada permulaan pelaksanaannya yang sebenarnya. Dengan demikian, sulit untuk menganjurkan usaha penarikan sumbangan itu sebagai dana amal yang berguna. Hanya demi kehormatan terhadap Sri Sultan pantas dipertimbangkan untuk sekadar mengarahkan gerakan itu, sebagaimana ditegaskan juga oleh Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan.

Gerakan termaksud, bilamana dilaksanakan di negeri ini nyaris akan diprakarsai oleh bangsa Timur Asing belaka. Dan kalau dalam pelaksanaannya tidak digunakan sarana-sarana khusus, maka keikutsertaan penduduk pribumi hanya akan terbatas pada kalangan kecil saja.

Dengan melarang pengumpulan dana oleh pihak Pemerintah Daerah, seperti yang dilakukan oleh Asisten Residen Buitenzorg —bukan sekali ini saja pejabat Pemerintah Daerah bertindak tidak bijaksana terhadap bangsa Arab, pasti perhatian orang ditujukan secara khusus kepada urusan ini. Di dalam surat-surat kabar berbahasa Arab yang terbit di Konstantinopel (misalnya Al-Ma'lümat, surat kabar yang setengah resmi, tertanggal 25 Oktober 1900, No. 239), memang telah dikemukakan tentang perlawanan yang akan terjadi terhadap pengumpulan dana itu di Hindia Belanda. Sementara itu dikemukakan keyakinannya, bahwa kaum yang beriman akan menjadi terangsang oleh rencana itu untuk lebih melipatgandakan kegiatan mereka.

Dengan sekadar memberikan pengarahan kepada pengumpulan dana itu, mau tidak mau sama dengan mengatur bagaimana pengarahan dilakukan, maka pengumpulan dana itu pun akan mendapat sifat resmi dalam pandangan penduduk. Sayid Usman, atau siapa pun, yang mau ditugaskan mengawasi pengumpulan uang ini selanjutnya, akan sangat memperhatikan tugas tersebut. Karena mereka akan senang mendapat kesempatan untuk membuat diri mereka disenangi oleh golongan Mohammadan-Turki tanpa sengketa, bahkan atas undangan pembesar kita. Banyak yang akan disumbangkan, baik oleh pihak yang bermusuhan dengan kekuasaan kita, maupun oleh para kepala pribumi, dan oleh orang-orang yang disebut rohaniwan. Yang dimaksud pertama, mereka ingin menonjolkan bahwa akhirnya berkat campur tangan beberapa Konsul Turki tercapai sukses yang besar. Akan disebarkan gambaran juga, bahwa seolah-olah pemerintah Hindia Belanda merasa terpaksa berusaha untuk tujuan kaum Mohammadan Turki. Dan sesudah pengumpulan uang ini selesai, setiap kali beberapa kalangan orang Arab akan mendesak kepada pihak yang bertugas mengawasi, . agar melakukan pengumpulan uang yang baru lagi, untuk tujuan umum lainnya yang bersifat Islam.

Maksud-maksud politik religius dalam hal ini tidak kurang mereka pertimbangkan, jika dibandingkan dengan pengumpulan uang yang dahulu. Surat-surat kabar Pan-Islam menggambarkan pembuatan jalan kereta api sebagai amal agama Mohammadan, yang pelaksanaannya pantas dilakukan oleh semua orang beriman dengan berkumpul di sekitar rajanya yang satu. Bahkan dahulu, tetapi terutama sejak Perang Turki-Yunani, timbul cita-cita dari golongan Pan-Islam Turki untuk selalu memperlihatkan persatuan religius politik di antara semua orang Mohammadan, serta memperkuat persatuan itu dengan membangkitkan semangat semua orang beriman. Hal seperti ini pernah terungkap dalam surat Sultan Turki kepada umat Mohammadan India-Inggris dahulu. Ketika itu dianjurkan, agar mereka memberikan dukungan moral dan materiel untuk mencapai satu tujuan yang telah ditunjukkan oleh khalifah.

Jadi, pengumpulan dana ini tidak sepenuhnya tanpa bahaya. Kegiatan ini adalah pernyataan pretensi Sultan Turki yang timbul dalam bentuk yang lebih muda terhadap jabatan khalifah. Menurut ajaran Mohammadan, khalifah sebagai kepala jemaah tidak seberapa penting dalam arti agama, tetapi penting dalam arti politik. Dogma dan hukum Islam sudah lama mendapat bentuknya yang tetap. Jika terjadi perbedaan pendapat atau ketidakpastian dalam rinciannya, bukanlah khalifah yang memutuskan. Dalam hal ini kata terakhir dipegang oleh para ulama yang diberi kekuasaan oleh pendapat umum. Adapun khalifah bertugas memerintah negara Mohammadan sesuai dengan ajaran yang sudah tetap itu, dan membela jemaahnya dengan pedang terhadap serangan dari luar, serta memperluas jemaahnya itu.

Begitulah memang, para Sultan Turki telah menafsirkan tugasnya dahulu. Dan bagaimanapun juga karena hampir semua syarat yang memberikan hak atas gelar khalifah tidak ada, maka kekuatan pedang merekalah yang menjadi dasar teori dan praktek untuk hak menyandang gelar tersebut.

Dalam zaman-zaman yang lebih modern, tidak sepantasnya Pemerintah Turki dengan terang-terangan menjalankan program untuk menjadi pelindung bagi kepentingan warga negara Mohammadan di negeri lain atau memperluas kekuasaan politik Islam ke kawasan lain. Maka di Turki orang dengan senang hati mengemukakan pendapat tidak benar, yang oleh karena ketidaktahuan beberapa negara Eropa terkadang diterima , yaitu bahwa khalifah seolah-olah semacam raja gereja, yang kekuasaannya atas semua orang Mohammadan terlepas dari ikatan negara, di mana orang Mohammadan bersangkutan menjadi warganya. Dengan menerima dogma ini dalam urusan diplomatik, maka bagaimana pun juga Sultan Turki memperoleh pengakuan untuk kekuasaannya atas semua orang beriman. Golongan beriman tentu saja menafsirkan dogma itu sebagai kekuasaan negara, yang karena keadaan khusus tertentu, tidak dapat dijalankan dengan leluasa di mana-mana. Tetapi terlaksananya program itu seluas-luasnya harus selalu menjadi idam-idaman bagi semua orang beriman.

Maka demikianlah dalam karya-karya berbahasa Melayu yang dicetak di Konstantinopel atau di Mekah, Sultan Turki dipandang sebagai "raja semua kaum Mohammadan". Sedangkan para Konsul Turki biasanya jarang, atau tidak pernah, menolak permintaan-permintaan menjadi perantara dalam urusan-urusan yang sama sekali di luar campur tangan mereka. Sebaliknya bahkan menimbulkan kesan semu, bahwa seolah-olah mereka memang berperanan sebagai perantara. Ataupun mereka minta maaf karena terhalang oleh hal-hal yang kebetulan dan sementara terjadi.

Sehubungan dengan ini pantas menjadi perhatian Pemerintah Pusat tentang pengaruh buruk yang masih terus berlanjut dengan kuat, yang terutama dijalankan oleh Konsul Jenderal, Turki, Kiamil Bey atas bangsabangsa Arab atau yang berkerabat dengannya, yaitu keinginan orang Arab untuk dipersamakan hak-hak mereka dengan orang Eropa. Dalam hal ini pada pokoknya yang dimaksud ialah, agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih tempat bermukim dan kebebasan untuk bergerak di kawasan Nusantara; dan juga agar dibebaskan dari pengadilan polisi yang mereka benei itu, telah dibangkitkan sebesar-besarnya oleh janji-janji Kiamil Bey. Dikatakannya bahwa usahanya untuk memenuhi keinginan itu akan bertentangan dengan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang hendak menghalangi campur tangannya dengan jalan menyuapnya. Pada saat keberangkatannya pun ia masih berjanji kepada orang-orang yang berkepentingan, bahwa sesudah kepindahannya, tidak akan berkurang usahanya demi tujuan itu. Penggantinya, Amin Bey, lebih berhati-hati, dan rupanya malah sama sekali tidak cenderung untuk mengikuti jejak Kiamil Bey. Tetapi sahabat-sahabat tertentu Kiamil Bey dengan setia masih tetap datang mengunjungi penggantinya itu. Salah seorang di antara mereka telah berangkat ke Liverpool dengan kapal yang sama yang dipakai oleh Amin Bey. (Liverpool adalah tempat kediaman Kiamil Bey sekarang). Dari sana orang itu terus ke Konstantinopel, di mana ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk membenarkan pendapat-pendapat yang tidak baik tentang pemerintahan Hindia Belanda, di kalangan orang-orang yang berpengaruh di Konstantinopel. Kehadiran orang tersebut di Konstantinopel pantas dianjurkan agar diketahui oleh Duta Belanda di sana. Orang itu bernama Sayid Taha al-Haddad. Dialah yang terutama melawan Sayid Usman, karena ia telah membacakan doa pada kesempatan penobatan Sri Baginda Ratu, dan pada setiap kesempatan yang ada Sayid Taha menyatakan perasaan PanIslamnya. Banyak di antara orang Arab di sini mengharapkan hasil yang baik dari usaha-usahanya demi keperluan persamaan hak dengan orang Eropa. Maka mereka memang telah memberikan sumbangan uang untuk membayar ongkos perjalanan Sayid Taha tersebut.

Seperti telah dikemukakan di atas, karena seruan kepada kaum Mohammadan agar memberi sumbangan uang bagi pembuatan jalan kereta api dari Siria ke kota-kota suci di negeri Arab, tak dapat diragukan akibat politik Pan-Islam, maka saya rasa bagi Pemerintah Pusat Hindia Belanda adalah tepat jika sesedikit mungkin hal itu dipedulikan, dan pemerintah hendaknya menjauhi baik larangan maupun anjuran tentang itu. Andaikan ada orang Arab yang melakukan tekanan moral demi mendapat sumbangan uang dari orang pribumi, maka hal ini harus dilarang. Andaikan ada beberapa kepala bangsa pribumi yang berdasarkan undangan Konsul Turki minta nasihat, maka sebaiknya jika kepada mereka dijelaskan, bahwa di sini tidak ada kepentingan umum yang perlu dibantu dengan sumbangan uang. Tetapi ini adalah soal pengeluaran uang, yang rupanya terlalu berat bagi negara Turki, sehingga perlu dibayar dengan sumbangan-sumbangan sukarela.

Tidak selayaknya jika Konsul Turki yang baru langsung menghubungi aparat Pemerintah Pusat untuk minta bantuan dalam urusan ini. Andaikan ia berbuat begitu, hendaknya dijawab, bahwa tidak akan ada keberatan sedikit pun. Tetapi kita ingin menjauhi anjuran secara langsung. Sebab kiranya banyaklah orang yang akan memberikan sumbangan yang sama sekali tidak secara sukarela. Begitu pula sikap pendahulunya, Kiamil Bey, yang sama sekali tidak pantas —terasa masih ada juga akibatnya di negeri ini— mengharuskan Pemerintah Pusat untuk waspada terhadap timbulnya kesankesan yang kelim. Sebab, mungkin orang akan menafsirkan, bahwa anjuran pemerintah untuk memberi sumbangan bagi anggaran pembayaran Pemerintah Turki, secara tidak langsung memperkuat pernyataan Kiamil Bey, yang dahulu pernah ia nyatakan, bahwa orang Mohammadan di Hindia Belanda adalah warga negara Sultan Turki.

Akhirnya, bilamana tidak keberatan, saya dengan senang hati minta diberi tahu tentang kebenaran berita Menteri Daerah Jajahan, seperti ditegaskan dalam surat Kabinet Rahasia dari Yang Mulia, mengenai akan menjabatnya Konsul Jenderal Turki di Betawi yang baru saja diangkat. Begitu pula saya ingin diberi tahu mengenai langkah-langkah Mr. Von Weckherlin1 untuk menghentikan serangan-serangan pers Turki terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Betawi, 9 Januari 1901

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan ini saya berkehormatan menyampaikan kepada Yang Mulia dua karangan yang terbit dalam nomor-nomor 26 November dan 3 Desember 1900. Karangan itu, sebagian adalah terjemahan dan sebagian lagi adalah reproduksi yang dipersingkat, dari surat kabar berbahasa Arab Samarat alFunün yang terbit di Beirut. Dari situ dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Duta Belanda di Konstantinopel belum mencapai hasil yang diinginkan. Dan terbukti pula bahwa Pemerintah Turki sekarang rupanya memperhitungkan bahwa orang tidak mencari keterangan selengkapnya.

Bagaimanapun, sama saja apakah karangan penghinaan terhadap Pemerintah Pusat Hindia dimuat di Al-Ma'lümdt atau di surat kabar berbahasa Arab lain, yang diterbitkan di wilayah Turki dan dibaca di sini. Dan pastilah bahwa sepatah kata dari pembesar sudah cukup untuk membendung arus tersebut. Warga negara Turki yang menetap di Hindia Belanda dan yang tidak asing tentang dunia resmi Konstantinopel, memang yakin bahwa pemuatan karangan-karangan tersebut dalam surat-surat kabar selain AlMa'lümdt terjadi karena adanya persetujuan, setidaknya menurut instruksi Menteri Dalam Negeri Turki.

Saya rasa Kedutaan Belanda tidak cukup memberi perhatian kepada pers Arab di Turki. Padahal justru pers inilah yang penting. Hal itu antara lain saya simpulkan dari bukti yang berasal dari sana, yaitu berita yang dahulu sering dibicarakan mengenai permintaan beribu-ribu orang pribumi agar dinaturalisasi sebagai warga negara Turki "dibantah oleh semua surat kabar di Turki" [Tetapi Duta tidak menyebut satu nomor pun dari surat-surat kabar yang dimaksud penting di sini.]. Padahal setahu saya, tidak ada surat kabar berbahasa Arab, yang beredar di sini dan dicetak di Turki, memuat bantahan seperti itu.

Terutama bantahan terhadap karangan-karangan yang bersemangat Pan-Islam yang sengaja dan terang-terangan dikemukakan oleh orang-orang yang sebagian dianggap sebagai aparat pemerintah kita, justru malah akan merangsang kegiatan para penulis karangan-karangan tersebut, oleh karena merasa senang atas perhatian yang diberikan kepada mereka. Bantahan itu malah menyebabkan mereka melontarkan ancaman-ancaman, seperti dalam salah satu karangan terlampir di sini: "Apabila Anda tidak memberikan kepada kami apa yang kami minta, kami akan terus menghina Anda dalam surat-surat kami."

Saya agak heran akan pemberitahuan Duta tersebut, bahwa edisi bahasa Arab surat kabar Al-Ma'lümat terbit di Beirut. Saya terpaksa menganggap bahwa berita tersebut tanpa dasar. Tetapi eksemplar-eksemplar yang tiba di sini adalah surat kabar Al-Ma'lümat berbahasa Arab yang dikirimkan kepada para pelanggan dari Konstantinopel, dan pada tajuknya setiap nomor menyebut nama Konstantinopel sebagai tempat penerbitan, tanpa ada sedikit pun sebutan tentang Beirut.

Terutama karena Pemerintah Turki sudah telanjur mengeluarkan pemberitahuan, yang mungkin menimbulkan keberatan bagi Kedutaan, saya berharap agar Duta Belanda setempat akan tetap minta diberi tahu tentang isi sebenarnya surat-surat kabar berbahasa Arab.

Wakil Sri Baginda mempunyai pejabat untuk urusan seperti itu. Sedangkan saya terpaksa melakukan penelusuran dan penerjemahannya sendiri. Dan pekerjaan yang menyita waktu ini hanya berguna untuk memberi keterangan seperlunya kepada pemerintah Agung, dan akhirnya oleh Kedutaan, menjadi jauh lebih lambat daripada yang diinginkan. Begitu pula karena saya akan dapat menyaksikan apa-apa yang pantas diketahui dari surat-surat kabar berbahasa Arab itu.

Tentang gerakan permohonan oleh Bupati Lebak hanya saya ketahui dari apa yang telah dimuat oleh harian-harian tentang hal itu. Protes-protes seperti itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Sehingga bagi Kedutaan Belanda di Konstantinopel tidak berguna sebagai senjata untuk melawan pers Pan-Islam. Gerakan itu dengan mudah memancing bantahan semacam yang terdapat dalam Samarat al-Funün, seperti halnya doa untuk keselamatan Sri Ratu yang dibuat oleh Sayid Usman atas hasutan Pemerintah Daerah. Tentang hal itu dahulu saya sudah sia-sia memberikan peringatan. Doa tersebut telah mengakibatkan arus pernyataan-pernyataan yang menghina terhadap Pemerintah Belanda.

Pastilah mudah bagi Duta Belanda, bilamana dianggap perlu, untuk membantah gambaran palsu yang disajikan oleh wartawan Samarat tentang hal ihwal perundangan-undangan kita, yang mencoba membuktikan bahwa di negeri kita tidak ada kebebasan beragama. Tetapi bagaimana pun juga, agar berdasarkan karangan-karangan penghinaan yang baru itu, atas nama pemerintah kita, Pemerintah Turki perlu diperingatkan tentang jaminan yang diberikan oleh pihaknya.

Samarat al-Funün (Beirut), 4 Sya'ban 1318 = 26 November 1900.

I. Di bawah judul perusakan terhadap agama Islam surat kabar tersebut memuat karangan seseorang yang menawarkannya kepada wartawan Samarat di "Jawa" (Kepulauan Nusantara). Bunyinya sebagai berikut:

"Saya telah membaca apa yang oleh surat kabar Al-Ma'lümdt dimuat dalam nomor 218 dan oleh Liwd (satu surat kabar yang terbit di Iskandariah) dalam nomor 225. Isinya pada pokoknya sebuah berita telegram dari Betawi, bahwa kaum Mohammadan dari Jawa sedang sibuk mengumpulkan dana bagi jalan kereta api Hijaz yang direncanakan, dan sebagainya. Keheranan saya tak ada batasnya!

"Satu-satunya yang terjadi ialah, bahwa salah seorang penduduk terpandang di Buitenzorg telah memasukkan surat kepada kepala kota itu, dan memberitahukan keinginannya mengumpulkan uang untuk pekerjaan yang telah direncanakan itu. Lalu kepala tersebut memaki-makinya dan mengata-ngatainya dengan hinaan dan cacian, sehingga seluruh desa mengawasi orang itu. —Wahai pemerintah aneh, yang sikapnya terhadap kami dengan sia-sia kami akan mencoba memahaminya—. Kita melihat pemerintah memperlakukan kita sebagai manusia hanya jika ada soal pemungutan bermacam-macam pajak. Tetapi kalau yang terjadi adalah perihal kemanusiaan dan agama, seperti rencana jalan kereta api Hijaz, maka pemerintah berpaling dari kita dan cenderung memandang kita seperti ternak. Sekarang saya tumpahkan semua yang sudah lama memenuhi sanubari saya. Begini persoalannya: Pemerintah Belanda memperlakukan kita, yaitu semua orang Mohammadan di Jawa pada umumnya dan orang Arab pada khususnya, sedemikian rupa, oleh karena pemerintah memang benar-benar mengetahui perpecahan yang ada di antara kita. Demikianlah kenyataannya biar pun ada orang yang hendak mencoba menyangkalnya! Perpecahan itu adalah tujuan tertinggi Pemerintah Pusat, yang dengan segala tipu daya hendak dipertahankan. Terkadang ada beberapa orang di antara kita yang digaji untuk mempermalukan kita di depan pemerintah. Sedangkan kita sendiri tidak peduli atau sekurang-kurangnya bersikap seolah-olah tidak merasa.

"Itulah penyakit terbesar dan sebab martabat kita turun!"

"Para mukminin di Pulau Jawa umumnya dan bangsa Arab khususnya, kalian berlaku tidak adil terhadap diri sendiri, dan ketidakadilan yang diperbuat terhadap diri sendiri adalah ketidakadilan yang paling jahat. Apakah hal itu diperintahkan oleh Tuhan atau Nabi kalian, atau apakah nenek moyang kalian menerima hal itu begitu saja? Apakah arti kemanusiaan, iman dan tawakal kepada Allah? Orang asing mencemoohkan kalian dan memandang kalian sebagai sampah, padahal kalian memiliki kebenaran dan Quran, dan Allah pun berfirman di dalamnya: "Akan kami perkuat tanganmu dengan saudaramu". Sedangkan sabda Nabi: " Satu orang menjadi banyak orang berkat saudaranya"; "jemaahku adalah seperti gedung".

"Kegunaan jalan kereta api yang direncanakan itu lebih jelas daripada siang hari"; dan

"Tidak ada satu pun yang benar dengan semangat kami".

"Jika siang hari masih membutuhkan ulasan".

Andaikan orang Mohammadan terkemuka telah memprakarsai karya demikian, maka ketika itu pun dukungan terhadapnya dapat dipandang sebagai kewajiban. Apalagi setelah junjungan kita Sri Sultan yang termasyhur sebagai Prajurit Suci melakukan karya itu! Apakah kalian tidak mendengar, bahwa di mana-mana telah diadakan perlombaan mulia untuk menunjang usaha terpuji itu?

Terutama kita orang Arab di Surabaya, Semarang, Betawi, Palembang, Timur, Banjar dan sebagainya, harus maju bersama demi karya ini, dan semua hendaknya bersatu hati untuk melakukan pengumpulan uang dengan segiat-giatnya. Orang pribumi dengan sendirinya akan ikut, bahkan damba menjalankannya, seperti yang saya dengar dari beberapa orang terkemuka.

Kami tidak mengajurkan kepada saudara-saudara untuk terangterangan melawan Pemerintah Belanda, melainkan kami katakan: "masuklah ke rumah-rumah melalui pintu." Biarlah beberapa orang terhormat dan terkemuka kita menghadap kepala pemerintahan daerah di tempat kediaman masing-masing, dan memberitahukan kepadanya bahwa seorang Mohammadan pun tidak boleh menghindari amal baik ini, dan bahwa setiap perlawanan pemerintah terhadap hal ini, tak dapat diragukan, pasti akan mengakibatkan semakin banyak tulisan dalam surat kabar yang tidak menyenangkan. Maka akan paling bijaksana, jika pemerintah mengabulkan permintaan kami, dan sebagainya.

Menyusul beberapa anjuran lagi, untuk tidak mendengarkan orang yang mengatakan agar jangan segiat itu. Tetapi sebaliknya, mulailah bekerja.

Selanjutnya redaktur surat kabar itu juga menjanjikan karangan baru dalam nomor yang berikut. Karangan ini memang kita temukan dalam nomor:

II. 11 Syakban 1318 = 3 Desember 1900 di bawah judul: "Kaum Mohammadan di Jawa dan Pemerintahan Belanda."

Penulis menegaskan, bahwa dalam nomor 233 surat kabar Pemberita Betawi terdapat pujian terhadap seorang kepala pribumi yang setia kepada Pemerintah Belanda, sementara itu ia memang berhak atas pengakuan jasanya. Jelasnya pejabat ini telah menulis karangan, dan yang disuruhnya ditandatangai pula oleh beberapa kepala dan ulama. Dalam karangan itu dinyatakan protes mereka terhadap karangan-karangan dalam surat kabar AlMa 'lümdt tentang kelaliman Belanda. Bahkan apa pun yang dikatakannya fïtnah, dan bahwa orang pribumi di bawah Pemerintah Belanda menikmati kebebasan beragama sepenuhnya, dan sebagainya. Menurut Pemberita, setelah karangan tersebut di Bandung dan Sukabumi juga ditandatangani oleh beberapa kepala, akan dikirimkan kepada Duta Belanda di Konstantinopel untuk membantah fïtnah mengenai Pemerintah Belanda yang disebarkan oleh

Al-Ma 'lümdt dan seorang terkemuka (yang dimaksud Pemberita ialah Kiamil Bey). Konsul penggantinya yang baru meninggalkan Betawi, Amin Bey, kata Pemberita, membenarkan isi karangan dengan mengatakan, bahwa di mana pun tidak ada kebebasan agama yang lebih besar daripada di sini.

Surat kabar Pemberita, begitu kata penulis selanjutnya, di sini mencoba mengelabui mata orang dan menutupi kebenaran, tetapi penulis akan membuka dusta-dusta itu.

Karangan tersebut katanya berasal dari Bupati Lebak yang dididik di sekolah Belanda, seperti juga saudara-saudaranya. Orang-orang itu tidak tahu apa-apa tentang Arab, hanya namanya saja beragama Mohammadan. Mereka membanggakan diri di tengah-tengah orang sebangsanya dengan kehormatan yang mereka nikmati dari orang Belanda, dan merendahkan derajat orangorang sebangsanya di mana pun mereka berkuasa.

Tanda tangan dari kepala-kepala di Sukabumi dan Bandung tidak ada artinya. Karena di bawah tekanan Pemerintah Belanda mereka terpaksa berbuat hal-hal, yang tidak lain kecuali dengan secara bodoh menandatangani karangan itu. Andaikan hal itu tidak mereka lakukan, maka kelak mereka akan dipersulit dengan berbagai alasan.

Sebagai contoh tentang apa yang dinamakan kebebasan beragama dikemukakan penulis fakta, bahwa orang yang menikah secara Mohammadan, dengan demikian diikat dengan ketentuan yang bertentangan dengan syariat; bahwa di dalam beberapa mesjid tidak boleh diadakan salat Jumat; bahwa ke mana-mana dikirim zendeling Kristen, sebaliknya kebebasan para ulama Mohammadan sangat dibatasi; bahwa perkawinan seorang wanita Mohammadan dengan seorang pria bukan Mohammadan, bertentangan dengan kemauan wali wanita tersebut, diperbolehkan oleh undang-undang Belanda; bahwa setiap orang yang masuk Kristen dipersamakan haknya dengan orang Eropa.

Adapun sebab, mengapa orang Arab sangat dihalangi dalam kebebasan gerak mereka, menurut penulis, adalah karena pemerintah juga tahu bahwa mereka akan memperingatkan kaum sebangsa mereka terhadap tipu muslihat para padri dan zendeling. Tampaknya suatu tindakan politik, namun sebenarnya adalah tindakan agama. Selanjutnya hendaknya diingat hambatan terhadap pengumpulan uang untuk jalan kereta api Hijaz. Maka sementara orang menjadi merasa jenuh mendengar tentang kebebasan beragama yang dipuji-puji oleh pemerintah Betawi.

Penulis dengan sepenuh hati berharap agar ada orang Turki yang akan bermukim di Hindia. Cukup banyak barang dagangan Turki yang laku di sini, dan barang dagangan Hindia Timur yang laku di Turki. Apabila diadakan hubungan perdagangan; maka hal ini akan menghasilkan berbagai keuntungan. Tetapi terutama yang akan menguntungkan ialah perkenalan antara orang pribumi Nusantara dengan orang Turki, dan dengan Khalifah yang Luhur. Kegiatan mereka akan bangkit, andaikan mereka melihat bendera Turki berkibar di perairan mereka, sedangkan derajat orang pribumi yang rendah di bawah Pemerintah Belanda akan lebih terkenal lagi di Turki.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pada umumnya, saya tidak banyak mengharapkan keuntungan dari tindakan melawan pemasukan dan penyebaran pers Pan-Islam. Yang menjadi persoalan terutama surat-surat kabar berbahasa Arab yang terbit sekali atau beberapa kali seminggu, dan pamflet-pamflet berbahasa Arab atau Melayu tak bernama atau bernama samaran, yang dikirimkan ke berbagai alamat dari Malaya dan Singapura pada waktu-waktu yang tak tertentu. Adapun isinya baru diketahui setelah penyebaran itu terjadi. Jadi, tindakan larangan tidak mungkin atau tidak banyak artinya.

Sering terjadi, beberapa orang bersama-sama berlangganan sebuah surat kabar itu. Andaikan dengan pengiriman biasa dipersulit, mereka pasti akan memperoleh surat kabar tersebut melalui jalan lain, misalnya dengan pengiriman dalam amplop tertutup dan berperangko, ditujukan kepada alamat yang tidak mencurigakan, atau melalui Singapura dengan perantaraan orang yang bepergian. Surat-surat kabar tersebut hanya akan menjadi lebih lambat sampai ke alamat dan jarang saja atau tidak pernah akan ketahuan.

Selanjutnya, bagi saya akan jauh lebih sulit daripada sekarang, untuk selalu bisa mengetahui isi surat-surat kabar tersebut. Hal ini bukannya tidak penting, jika mengingat tentang sedikitnya perhatian para wakil diplomatik Belanda di Turki dan Mesir yang ditujukan kepada pers berbahasa Arab. Sekarang pun, untuk saya ketahui, saya terima surat-surat kabar seperti itu kebanyakan dari orang-orang yang tidak menjadi pelanggan sendiri, dan dengan berjanji kepada mereka untuk merahasiakan nama masing-masing.

Bilamana janji Pemerintah Turki dipenuhi, sehingga seranganserangan kepada pemerintah Hindia Belanda dalam majalah-majalah yang terbit di kawasannya berhenti, dan sebagai akibatnya tulisan yang bersifat bermusuhan akan terbatas pada satu atau dua surat kabar Mesir, maka hanya ketika itulah, menurut pemahaman saya, akan bisa diadakan percobaan pelaksanaan larangan yang dimaksud. Bilamana hal-ihwal tersebut berkembang ke arah itu, saya tidak akan lupa memberitahukannya kepada Yang Mulia. Meskipun pada saat itu menurut keyakinan saya, larangan atas pemasukan dan penyebaran bacaan tersebut akan berguna, tetapi masih akan ada banyak masalah juga.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Memang benar terbukti kepada saya, bahwa prakarsa, baik untuk mengadakan doa di mesjid-mesjid pada penobatan Sri Baginda Ratu, maupun tindakan menyuruh menandatangani sebuah permohonan oleh Bupati Lebak dan beberapa kerabat serta bawahannya, telah diprakarsai oleh Dr. Hoogenstraaten. Mengenai hal yang disebut pertama, beliau berhasil mendapat bantuan Residen Betawi, sehingga pejabat ini menyampaikan permintaan untuk menyusun doa seperti itu kepada Sayid Usman. Inilah kenyataan yang menjadi sandaran bagi Sayid Usman, kelak ia harus membela diri dari orang-orang yang secara terbuka mencela perbuatannya. Katanya, kalau ia menolak memenuhi permintaan dari kepala daerah, akan menimbulkan kesan kelim padanya. Maka mengingat hal itu, sebaiknya permintaan membuat doa itu dipenuhi. Di dalam doa itu semata-mata akan dimohonkan berkah rahmat keduniaan bagi Sri Ratu, sehingga dapat menjadi jalan bagi kesejahteraan warganya yang beragama Mohammadan.

Atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya, lewat telegram atas nama Gubernur Jenderal, mengenai perlu atau tidaknya mengadakan doa-doa demikian, saya menjawab "tidak". Kemudian saya menambah penjelasan saya dengan pemberitahuan bahwa hal seperti itu dengan mudah akan menimbulkan tanggapan-tanggapan yang kurang diinginkan di kalangan Mohammadan. Tetapi rupanya ketika itu gerakan sudah terlambat untuk dibendung. Akibatakibat yang saya duga memang timbul juga, namun tanggapan-tanggapan itu masih lebih bernada benei daripada apa yang saya takutkan.

Dr. Hoogenstaarten biasa mencampuri urusan semacam itu, dan sering kali dengan cara yang sangat kasar. Sayid Usman, meskipun ia sangat tidak senang dengan campur tangan itu, sering dapat dibujuk oleh Dokter tersebut untuk melakukan bermacam-macam tindakan, karena Dokter agak membual tentang pengaruh pribadinya, dan menjanjikan bahwa berbagai keinginan Sayid Usman akan bisa dipenuhi dengan melalui perantaraannya. Tanda jasa kerajaan, yang telah diberikan kepada Sayid Usman, digambarkan oleh Dr. Hoogenstraaten seolah-olah merupakan hasil pengaruhnya. Sementara itu kata-katanya tersebut disertai juga dengan janji akan memberikan sebuah bintang Kerajaan Turki kepadanya.

Tetapi Sayid Usman tidak lagi terbujuk oleh bisikan-bisikan Dr. Hoogenstraaten. Sebab saya telah memberi isyarat, yang -saya tetap yakinakan diperhatikannya.

Berdasarkan bagian pertama surat rahasia kiriman dari Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan tertanggal 1 Maret 1901 Lr, N4, no. 23, barangkali tidak sepenuhnya berlebih-lebihan, jika saya kemukakan bahwa edisi suratsurat kabar bahasa Turki yang juga terbit dalam bahasa Aceh, sering sangat menyimpang dari edisi bahasa Arab yang dibaca orang di negeri ini. Maka untuk melakukan pengawasan seperti yang diinginkan, hendaknya orang mengetahui seluruh isi surat kabar yang terbit dalam bahasa Arab itu.

Betawi, 29 Desember 1901

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Selama tidak diketahui dengan lebih terperinci tentang apa yang dimuat oleh surat-surat kabar, yang disebut dalam telegram sebagai melawan kerajaan kita, maka akan sulit bagi kita membentuk pendapat tentang tindakan-tindakan yang harus diambil terhadap berita tersebut. Baik melihat tanggal telegram maupun kenyataan, bahwa banyak surat kabar memuat karangan-karangan semacam itu, maka timbul dugaan tentang adanya desasdesus palsu yamg baru-baru ini disebarkan oleh telegram-telegram Reuter. Bilamana dugaan ini benar, maka saya rasa hal ini tidak serius. Maka kita dapat membatasi diri dengan mendesak agar diberikan bantahan tegas secepatnya. Sementara itu apabila satu atau lebih banyak surat kabar menambah dengan tanggapan yang kurang beriktikad baik pada berita-berita yang dikutip dari sumber lain, hendaknya Pemerintah Turki diminta perhatiannya dengan tegas, dengan mengingatkan kepada janji yang dahulu telah diberikan.

Saya tidak mengharapkan hasil dari penerapan Keputusan Raja dalam Lembaran Negara 1900, no. 317 seperti yang diinginkan, karena alasanalasan yang sudah beberapa kali saya sebut pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Akan tetapi, meskipun orang akan berpendapat lain, namun dalam hal ini dilihat perlunya penerapan keputusan tersebut baru dapat terbukti setelah mengetahui isi karangan-karangan yang telah dikemukakan di atas. Saya akan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin surat kabar itu, tetapi tidak semuanya saya ketahui tentang pelanggannya.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan menyambung surat rahasia kiriman tertanggal 29 Desember 1901, No. 79, dengan hormat, saya mohon perhatian Yang Mulia bahwa eksemplar surat kabar Samarat al-Funün telah sampai di tangan saya.

Baik bentuk maupun isi pemberitaan ini 1 yang agaknya juga telah dimuat di surat-surat kabar lain yang telah dikemukakan, menimbulkan alasan untuk mengingatkan Pemerintah Turki kepada janji-janji yang pernah diberikan dahulu. Sensor di Turki sangat ketat dan tidak ada surat kabar di negeri ini yang akan bisa menyatakan diri, seperti yang di sini menyangkut seorang tokoh kerajaan, padahal orang tahu bahwa Pemerintah Turki menyeganinya.

Betawi, 29 Januari 1902

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Guna menjawab surat rahasia kiriman dari Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal 26 Januari 1902, No. 44, dengan hormat, sambil menyerahkan kembali lampiran-lampirannya, saya mempermaklumkan sebagai berikut.

Berdasarkan apa yang diumukan dalam surat-surat kabar di Beirut, tentang keturunan kerajaan kita, ternyata para pembesar Pemerintah Turki segera mengerti, bahwa mereka harus berbuat sesuatu. Namun dalam hal ini, dan dalam hal yang semacam ini, tidak akan berlebih-lebihan jika Kedutaan Belanda memeriksa, apakah teguran yang katanya akan diberikan itu, benarbenar telah dilaksanakan. Sebab kalau tidak, mungkin sekali hal itu tidak akan dilakukan. Ini seperti halnya dahulu dengan berita-berita palsu tentang Hindia Belanda. Meskipun bantahan diberitakan oleh para pembesar Turki kepada Kedutaan Belanda , dan kita memang menerimanya dan telah melaporkannya, tetapi bantahan itu sama sekali tidak dimuat dalam surat kabar berbahasa Arab yang bersalah tersebut.

Akan pantas juga jika dikemukakan pemberangusan dan alasannya dalam surat kabar bersangkutan, di dalam nomor yang akan terbit berikutnya, hal ini menghindarkan kesan-kesan yang keliru kepada pembaca. Jika kedutaan kita mendesak agar diambil tindakan-tindakan semacam itu tepat pada waktunya, pasti desakan itu akan berhasil. Bilamana saat yang tepat bagi perkara yang sedang ditangani ini telah lewat, maka baik juga jika selanjutnya kepada Duta tersebut diminta perhatian tentang perlunya tindakan-tindakan seperti itu.

Mengenai Mesir, undang-undang yang berlaku untuk surat kabar harian di sana, di luar pengetahuan saya. Hanya dari isi surat kabar berbahasa Arab yang terbit di sana, tampak bahwa sensor jauh kurang ketat daripada di Turki. Meskipun begitu, bantuan yang diharapkan untuk mengecam gambaran-gambaran palsu atau berita-berita menghina, sering kali berhasil dengan baik. Karena itu, sebaiknya Agen Politik dan konsul jenderal di Kairo ditugaskan agar secara teratur mengadakan pengawasan atas apa yang oleh pers pribumi di Mesir dimuat tentang negeri Belanda dan daerah jajahannya. Dan hendaknya dikabarkan tentang apa yang dari segi itu pantas diperhatikan dalam surat-surat kabar tersebut. Dan jika surat kabar dimaksud memuat berita mengenai keadaan di Hindia Belanda yang menghina atau menghasut, hendaknya segera diambil langkah-langkah agar para pembesar setempat melarang dan membantah berita tersebut, tindakan yang dibolehkan oleh perundang-undangan setempat.

Betawi, 16 Februari 1902

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan menyambung surat rahasia tertanggal 11 Januari 1902, No. 3, dengan hormat saya mohon perhatian Yang Mulia, bahwa saya telah melihat nomor 1360 dan 1361 mingguan, yang terbit di Beirut, yaitu Samarat al-Funün. Nomor 1359, yang langsung menyambung kepada nomor yang telah diminta itu, di sini rupanya tidak diterima. Dari tanggal-tanggal penerbitan kedua nomor (Senin 12 dan Senin 19 Ramadan, yaitu tanggal 23 dan 30 Desember 1901), saya agaknya bisa menyimpulkan, sehubungan dengan tanggal telegram yang ketika itu dikirimkan oleh Konsul Belanda di Iskandariah kepada Yang Mulia (17 Desember; tanggal penerbitan nomor yang diminta itu lalai saya catat), bahwa hukuman yang diberikan oleh Konsul di Konstantinopel tidak dilaksanakan.

Selanjutnya dalam nomor 1361 di bawah rubrik tanda-tanda penghargaan yang dianugerahkan, pantas diperhatikan berita bahwa kepada

Mohammad Kiamil Bey, Konsul Jenderal di Liverpool (mantan Konsul Jenderal Turki di sini yang buruk namanya), telah dianugerahi bintang Majidi kelas tiga. Suatu bukti baru tentang betapa kecil arti janji-janji berkemauan baik dari Pemerintah Turki.

Ke hadapan yang Mulia Gubernur Jenderal

Rasanya menyedihkan jika di negeri kita yang bidang studi Ketimuran mempunyai nama baik, yang hingga sekarang belum luntur, orang telah mendengar dari sumber terpercaya bahwa tidak seorangpun dari kalangan pejabat diplomatik atau konsuier kita mampu mengamati dan menilai dengan tepat gerakan Mohammadan di salah satu atau lebih pusat-pusatnya. Betapa bedanya dengan negeri Jerman dalam menafsirkan tugasnya. Salah seorang orientalis termasyhur di sana ialah Dr. J.G. Wetzstein yang berumur lebih dari 80 tahun, mantan Konsul Prusia di Damaskus, yang kemudian diganti oleh Profesor Dr. M . Hartmann, kini guru besar dalam bahasa Arab di Berlin. Yang sekarang menjadi Konsul Jenderal Jerman di Beirut ialah oerientalis Dr. P. Schröder, Konsul Jerman di Saloniki ialah orientalis Dr. J.H. Mordtmann. Di samping tenaga-tenaga ilmiah lainnya, Kerajaan Jerman di Konstantinopel juga memiliki tenaga Dr. H. Gies seorang ahli yang baik tentang bahasa dan bangsa Turki serta Arab. Ia bertindak sebagai penerjemah. Maka kita perlu minta tolong kepadanya untuk melakukan pekerjaan kita. Di Konsulat Jenderal di Kairo, gerakan Mohammadan antara lain juga diamati oleh Dr. M . Freiherr von Oppenheim yang juga sudah diminta oleh Konsulat Jenderal kita untuk membantu kita. Waktu saya menulis surat rahasia kiriman tertanggal 19 Desember 1901, no 72 ', saya sudah takut bahwa hal itu akan terjadi.

Di sini saya hanya menyebut nama berdasarkan ingatan. Tetapi dalam penelitian secara sistematis tentang bagaimana Jerman mengangkat perwakilannya di negeri-negeri Timur, kita akan melihat bahwa di sana dipandang, sebagai syarat pertama seorang pejabat diplomatik atau konsuier, bahwa studi pendahuluan mereka harus mampu mengetahui secara menyeluruh kehidupan rohani maupun meteri di negeri tempat mereka bekerja. Atau, jika oleh keadaan khusus, hal ini menjadi sulit, maka mereka didampingi oleh para ahli. Memang benar suatu perwakilan diplomatik atau konsuier yang tidak bekerja ke arah demikian akan merupakan tidak lebih daripada sebuah sandiwara yang tidak berguna. Sesungguhnya hal ini sudah berlaku secara umum, teristimewa pada zaman kita sekarang soal ini dapat dikatakan benar mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan Turki.

Kerajaan Turki sedikit banyak berusaha mengimbangi kekurangan materinya dengan pretensi-pretensi rohani. Terutama pada tahun-tahun terakhir ini, di pusat-pusat Mohammadan (Konstantinopel, Mekah dan sebagainya) segala ikhtiar dikerahkan untuk benar-benar membangkitkan keyakinan di kalangan orang Mohammadan di negeri-negeri bukan Turki, bahwa Sultan Turki adalah Khalifah Islam. Maka oleh karenanya, Sri Sultan Turki adalah Tuan dari semua orang yang beriman. Sudah berkali-kali (lihat misalnya surat saya dalam Questions Diplomatiques et Coloniales tahun kelima, No. 106)' saya ulas tentang kekosongan pretensi tersebut serta kemustahilannya sama sekali bagi negara-negara yang penduduknya beragama Mohammadan. Tentu saja hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa di Turki pretensi tersebut dipertahankan dengan tegas dan juga deterima dengan gembira oleh banyak kaum Mohammadan yang takluk kepada negara-negara Kristen.

Karena itu, gerakan Pan-Islam di Turki pantas diperhatikan oleh negara-negara di Eropa lebih dari hal-hal yang lain, khususnya bagi negara Eropa yang mempunyai warga beragama Mohammadan. Negeri Jerman yang dalam hal ini jauh kurang berkepentingan secara langsung daripada kita, sadar akan hal ini. Jauh daripada memandang bahwa pengamatan terhadap gerakan ini ada di luar lingkup kerja Departemen Luar Negeri, di pusat-pusat seperti Konstantinopel dan Kairo serta di berbagai tempat lain, Jerman mengangakat para pakar pengamat sebagai konsul jenderal, konsul, penerjemah kedutaan atau atase. Maka apakah negeri kita yang kepentingannya dalam soal ini jauh lebih besar, dengan mudah dapat menerima kenyataan bahwa di antara para pejabat diplomatik atau konsuier tidak ada orang yang mampu memenuhi tugas ini? Apakah kita harus selalu merendahkan derajat kita dengan minta bantuan asing, dan berpegang teguh pada dalil yang tidak tepat, seolah-olah kerja seperti itu tidak boleh dilakukan oleh Departemen Luar Negeri? Kalau begitu menurut pendapat saya pantas dianjurkan agar perwakilan diplomatik kita di Turki, makin cepat makin baik, dibubarkan karena merupakan pemborosan uang yang sia-sia.

Dengan sendirinya cara terbaik untuk mengisi kekurangan yang ada, ialah dengan menganjurkan syarat bagi salah seorang atau lebih di kalangan wakil diplomatik atau konsuier kita di Turki, agar mempersiapkan tugas mereka dengan jalan studi ketimuran. Hal ini tidak hanya membuat pejabatpejabat yang bersangkutan selalu memasok kepada Pemerintah Pusat dengan bahan tentang gerakan Mohammadan. Melainkan juga dalam hal-hal lain, mereka akan memenuhi tugasnya dengan memberikan penilaian yang tepat serta dapat mewakili negerinya dalam martabat yang sama tinggi dengan banyak diplomat atau Konsul Inggris dan Jerman yang sekaligus merupakan orientalis, seperti juga kebanyakan orang Belanda pada zaman dahulu.

Memang benar, dapat saja terjadi bahwa pada saat tertentu sia-sia kita mencari seseorang yang segera akan bisa mempersatukan dua jenis keahlian seperti yang dibicarakan di atas. Tetapi keadaan ini jangan dipakai sebagai alasan untuk membiarkan persoalan tidak diselesaikan. Sebab, tidak adanya untuk sementara calon-calon demikian, tidak lain hanya merupakan akibat wajar dari suatu tradisi yang korup. Yaitu tradisi pendapat yang berlaku di kalangan luas, bahwa di negeri kita seolah-olah keahlian-keahlian khusus mengenai negeri dan bangsa asing tidak akan menaikkan hak bagi orang yang bersangkutan untuk diangkat menjadi wakil diplomatik atau konsuier. Sesekali orang tahu, bahwa sistem yang usang itu sudah diakhiri dan bahwa Departemen Luar negeri kita pun sangat menghargai, jika di Turki kita diwakili oleh para pejabat yang telah mempelajari agama dan sejarah bangsa Turki, maka tidak kalah daripada negeri Jerman, akan timbul banyak penawaran terhadap tenaga pakar, yang sesuai dengan permintaan yang cukup banyak pula akan tenaga pakar itu.

Apabila dikatakan tentang adanya kesulitan teknis yang menghalangi diberlakukan syarat tersebut bagi para wakil diplomatik, maka kesulitan itu pasti tidak berlaku bagi para pejabat konsuier atau instansi di bawahnya. Lagi pula, sama sekali tidak dapat dibayangkan, bahwa negeri Belanda tidak dapat mempekerjakan seorang penerjemah, baik untuk kedutaan maupun konsulat jenderalnya di Konstantinopel, yang benar-benar mengetahui tugasnya, dan sekurang-kurangnya sama cakapnya dengan Dr. Gies untuk mengamati dan menilai secara tepat gerakan Mohammadan. Sama sekali tidak dapat dibayangkan, bahwa negeri Belanda tidak dapat melakukannya dengan secara baik seperti negeri Jerman.

Untuk memilih pejabat-pejabat yang cakap dalam tugasnya, dan yang mengetahui tentang studi Ketimuran, hendaknya diminta nasihat kepada fakultas sastra Universitas Leiden, khususnya kepada guru besar bahasa Arab.

Andaikan supaya tujuan yang dimaksud lebih disukai, hendaknya diciptakan jabatan khusus di luar jabatan-jabatan yang ada, yang tidak hanya terbatas sebagai jabatan penasihat untuk urusan pers Mohammadan saja. Tetapi, bagi pejabat yang baru akan diangkat itu, harus ditetapkan berbagai sarana penelitian secara terus-menerus tentang kehidupan dan cita-cita Islam pada zaman kita dalam ukuran sepenuhnya, sebagaimana antara lain yang terungkap juga dalam pers Pan-Islam. Maka saya kira, agaknya tidak seorang pun akan beranggapan bahwa lingkup kerja seperti itu ada di luar urusan Departemen Luar Negeri. Setelah bekerja di Konstantinopel, pejabat itu pastilah akan dapat menarik pusat-pusat kehidupan politik Mohammadan lainnya dalam lingkungan pengamatannya.

Menurut pemahaman saya, pantaslah dianjurkan benar-benar agar satu atau lebih jabatan yang dimaksud di atas, dipangku oleh pejabat-pejabat yang memenuhi syarat dalam studi bahasa, nusa dan bangsa. Keuntungannya ialah, karena pejabat tersebut dengan demikian akan menjadi lebih cakap memenuhi jabatannya, dan juga karena kedudukan dan lingkup kerjanya yang praktis dengan sendirinya akan memberikan kesempatan lebih banyak untuk pengamatan, dibanding dengan apa yang akan ditemukan dengan mudah oleh orang lain.

Sebaliknya, jika persoalan ini memang akan hendak dibebankan kepada anggaran belanja kolonial, maka sulitlah dilakukan dengan cara lain kecuali dengan jalan mengangkat seorang penasihat urusan Mohammadan pada Kedutaan Belanda di Konstantinopel. Dalam hal ini, pejabat bersangkutan harus diberi jabatan yang lebih umum sifatnya, misalnya jabatan penasihat atau penasihat untuk urusan kolonial. Ini untuk mencegah jangan sampai pemangku jabatan itu akan dicurigai oleh Pemerintah Turki. Sebab jika demikian yang terjadi, pasti akan sangat mempersulit pengamatan terhadapnya kalau tidak boleh dikatakan menggagalkan.

Betawi, 23 Desember 1902

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Setelah surat-surat kabar bahasa Arab yang beredar di negeri ini, berhenti sementara dengan karangan yang menghasut anti pemerintah Hindia Belanda, maka dalam mingguan Kairo Misbak asy-Syarq tertanggal 29 November 1902, No. 232, telah dibuka kampanye baru.

Karangan panjang dari "salah seorang Mohammadan terkemuka di negeri Jawa" terutama memuat berita bahwa Pemerintah Pusat negeri ini, yang dengan berbagai cara selalu menindas kaum Mohammadan, telah kehabisan segala cara baik kekerasan maupun bujukan untuk mendorong mereka agar meninggalkan agama Mohammadan dan memeluk agama Kristen. Karena semua ushanya terbentur pada ikatan yang mendalam antara kaum Muslimin dengan agama mereka, maka Pemerintah Pusat di Jawa lalu menggunakan berbagi tipu muslihat. Salah satu muslihat itu menyatakan, bahwa Haji Hasan Mustafa penghulu di Bandung, atas hasutan dan perlindungan penandatangan surat ini, secara terang-terangan menyebarkan berbagai ajaran yang bertentangan dengan Islam yang sebenarnya, dan yang disebarkan atas perintahnya di desa-desa di Priangan. Demikian, secara licik ia telah mempersiapkan pekerjaan bagi para zendeling Kristen, atau telah menunaikan pekerjaan itu untuk mereka. Keluh kesah kaum Mohammadan mengenai kejahatan penghulu itu bukannya diselidiki melainkan ditindas. Sebagai pengantar pemberitaan-pemberitaan ini, redaksi mengemukakan tentang sangat perlu adanya campur tangan yang tegas dari Sultan Turki sebagai pelindung terkemuka agama Mohammadan. Jalan untuk itu sudah dirintis, yaitu dengan adanya Duta Belanda yang secara resmi telah diterima oleh Albabul Ali. Maka sekarang harus ada juga Duta Turki untuk negeri Belanda yang akan mencampuri urusan tersebut.

Bandung, 7 September 1903

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Syekh Hasan Tahsin Efendi rupanya juga merupakan salah satu tokoh yang berperangai ganda yang mencoba menggabungkan kepentingan terhadap Pan-Islam, dengan kehidupan pribadi atas biaya masyarakat.

Di istana Sultan Riau-Lingga ia telah diperkenalkan oleh Konsul Jenderal Turki di Singapura melalui suratnya, lebih kurang dalam pribadi yang sebenarnya. Konsul tersebut pasti akan memberikan rekomendasi lain, apabila dia tahu bahwa suratnya akan dibaca oleh para pembesar Belanda, atau bilamana ia lebih mengetahui keadaan negeri ini secara umum.

Surat itu dimaksud untuk memberikan sifat semu resmi kepada perjalanan keliling Hasan Tahsin dan memberikan tempat kepadanya di tengah-tengah para Raja Mohammadan sebagai seorang penilik agama Islam yang ingin meninjau keadaan keagamaan di daerah-daerah dalam kawasan Tuan Besar yang jauh letaknya.

Di Betawi, di mana ia tiba kemudian, di kalangan-kalangan tertentu yang dipandang perlu, ia memang berbicara seperti pengawas yang datang menanyakan keadaan rumah ibadah, pengajaran agama dan sebagainya. Dengan jalan demikian ia berharap agar menemukan cara-cara untuk meningkatkan keadaan rumah ibadah dan sebagainya. Bahkan terhadap Sayid Usman bin Abdullah, penasihat honorer untuk urusan Arab itu, ia memperkenalkan dirinya demikian, meskipun selanjutnya ia menunjukkan sikap yang penuh curiga terhadap ulama yang semakin terkenal karena ketaatannya pada ajaran Mohammadan, dan sekaligus juga benei akan intrik-intrik Pan-Islam yang diperbuatnya.

Mungkin sekali, bahwa salah satu penasihat di Riau-Linggau sudah memeberi tahu kepada musafir ini, bahwa akan lebih bijaksana jika kepada para pembesar Eropa di sini ia mengaku sebagai saudagar daripada berperanan seperti yang disebut dalam surat rekomendasi untuk Sultan RiauLingga itu. Karena itu maka ia telah mengaku demikian kepada Pemerintah Daerah di Tanjung Pinang. Dan juga di Betawi, ia pun menyuruh beberapa temannya agar bercerita kepada dunia luar, bahwa ia datang dengan modal lebih kurang F 60.000.- untuk mencari tempat usaha yang baik di Pulau Jawa.

Teman-teman istimewanya di Betawi, di samping Konsul Jenderal Turki, adalah orang-orang yang sama, yang dahulu biasa berhubungan dengan Konsul Jenderal Kiamil Bey, yang suka berbuat intrik-intrik. Adapun pejabat yang sekarang, Sadiq Belig Bey, seperti diketahui, bertindak lebih hati-hati. Meskipun demikian kadang-kadang ia menyatakan perasaan hatinya yang sama. Rekannya di Singapura sekali-sekali menyatakan kekesalan hatinya tentang kelembekan Sadiq Belig itu, yang dinyatakannya juga kepada seorang Belanda.

Kepada orang-orang seperti Hasan Tahsin selalu sulit untuk ditetapkan, mana dari kedua faktor berikut ini yang penting; apakah ia mencari keuntungan pribadi, atau bernafsu untuk melakukan propaganda secara fanatik. Tetapi bagaimanapun juga, melakukan propaganda Pan-IslamTurki merupakan salah satu cara yang terpenting, kalaupun bukan satusatunya, yang dicobanya untuk mencapai tujuan yang tersebut pertama, maka kedatangan orang seperti ini tetap merupakan tamu yang sangat tidak disukai. Apalagi perjalanan keliling yang telah dilakukannya telah membangkitkan atau memperkuat harapan-harapan kosong pada banyak orang yang, terutama selama Kiamil Bey menjabat sebagai konsul, terasa semakin meluas.

Di Jawa pada umumnya tidak terlalu sulit untuk membuat musafir seperti itu agar tetap tidak berbahaya. Dan jika seandainya perjalanannya ke pulau ini dibatasi, perlu dipertimbangkan agar kita dapat mengendalikan ketidaksenangan itu, artinya membiarkan orang itu tetapi dengan pengawasan yang seperlunya. Akan lain halnya jika oknum seperti ini bermaksud mengunjungi beberapa kepala swapraja pribumi, lebih-lebih mengingat bahwa bagaimanapun sebagian di antara mereka mempunyai perasaan hati yang kurang diinginkan. Begitu juga mengingat gambaran-gambaran yang sangat ganjil tentang hubungan antara Sultan di Istambul dan pemerintah-pemerintah Eropa. Jika gambaran legendaris ini dengan satu dan lain cara dibenarkan oleh orang seperti Tahsin, padahal ia dapat bersandar pada rekomendasi dari seorang pejabat tinggi Turki, dan yang oleh pera pembesar bangsa Eropa diperlakukan dengan hormat, maka perjalanan keliling orang itu sama sekali bukannya tidak berbahaya. Karena itu pantas dianjurkan, agar kunjungannya kepada para kepala swapraja pribumi dicegah atau dibatasi.

Dalam hal ini sarana untuk itu saya rasa, adalah surat rekomendasi dari Konsul Turki di Singapura. Surat ini rupanya telah disampaikan tanpa berpikir panjang. Bagi dia tidak semestinya, dengan melangkahi para pembesar Belanda, menyerahkan surat rekomendasi kepada para kepala swapraja pribumi yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Andaikan ini hanya suatu kesalahan tata cara sedangkan kemauan baik selanjutnya tidak dapat diragukan, maka masalah ini dapat diabaikan saja atau paling-paling dicegah agar tidak terulang, yaitu dengan menyampaikan teguran kepada pembesar Turki yang berwenang.

Tetapi kini soalnya sama sekali berlainan. Lebih dari lima tahun yang lalu, Kiamil Bey, setibanya di Betawi, sebelum menerima fungsi sebagai konsul jenderal, menulis sepucuk surat dengan cap dan meterai jabatan, kepada Sultan Dili, untuk mengimbau persahabatan dan menawarkan bantuannya kalau-kalau ada kesulitan. Sementara surat ini dalam bentuk aslinya dengan jalan berputar sampai ke tangan Pemerintah Pusat, terdengar berita tentang sebuah surat yang isinya jauh lebih banyak mengandung kecaman, yang oleh Kiamil Bey dikirim kepada calon Sultan Aceh. Beberapa kecaman kepada Pemerintah Turki mengakibatkan Kiamil Bey dipindahkan. Dan sejak waktu itu di Betawi diangkatlah Konsul-konsul Turki yang, meskipun berkali-kali memberikan alasan kuat untuk dicurigai, tidak membiarkan diri mereka terbuka oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak tepat.

Sementara itu di Singapura, diangkat seorang Konsul Jenderal Turki yang segera dikenal sebagai pribadi yang ganjil oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu dalam soal surat jalan bagi para calon haji. Menurut beritaberita terpercaya, pejabat ini menunjukkan pretensi yang lebih kurang sama dengan Kiamil Bey. Di Kepulauan Nusantara ia sudah sedemikian rupa mendapat nama sebagai tokoh Pan-Islam, sehingga Sultan Taha dari Jambi mengirim utusan kepadanya, untuk minta bantuan demi kepentingannya. Dengan mempértimbangkan semua kejadian ini, maka dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kepada Pemerintah Turki pun, jika kebebasan Hasan Tahsin dibatasi. Ini lebih-lebih terasa perlu, sebab kalau tidak ia menjadi contoh yang akan semakin banyak diikuti.

Tidak akan banyak gunanya, jika melalui perantaraan Duta Belanda di Konstantinopel, Pemerintah Turki diberi tahu tentang surat Konsul Jenderal Turki di Singapura kepada kepala swapraja Riau-Lingga yang tidak pantas itu. Lebih-lebih sesudah kejadian yang pernah dialami oleh Kiamil Bey dalam hal ini. Kita boleh yakin, bahwa sesudah berlama-lama mengulurulur urusan ini, para pembesar Turki akan sekadar menyelesaikannya dengan rundingan kecil tanpa menegur Konsul di Singapura. Karena itu jika Hasan Tahsin berniat menghubungi lebih banyak raja atau kepala pribumi —sebaiknya hal itu ditegaskan kepada Konsul Jenderal Turki di Betawi— bahwa orang yang melaporkan diri dengan rekomendasi dari pihak tersebut, tidak dapat diperkenankan untuk mengadakan kunjungan lebih lanjut kepada para raja Melayu. Ini berkaitan dengan pengalaman yang dahulu sudah pernah terjadi, lebih-lebih dengan surat pengantar yang tidak menurut aturan seperti itu pada para kepala swapraja, akan timbul gambaran-gambaran yang sama sekali tidak benar tentang kedudukan musafir Hasan Tahsin ini.

Para Kepala Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat ditugasi menjaga agar kunjungan-kunjungan Hasan Tahsin semacam ini jangan sampai terjadi lagi.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dalam surat kiriman saya yang sangat Rahasia, tertanggal 28 Juli 1904, No. 80yan g pada pokoknya sekali lagi membahas soal bangsa Arab serta Pan-Islamisme di Hindia Belanda, saya terpaksa antara lain memperbaiki kesalahan yang timbul, sebagaimana terbukti pada sebuah nota Sekretariat, bahwa orang Hadramaut sebenarnya berada di luar gerakan PanIslam. Juga bahwa dalam enam tahun terakhir, Pan-Islamisme tidak banyak tampak lagi di negeri ini.

Memang benar pengalaman beberapa tahun ini membuat saya takut, bahwa pengaturan secara rasional mengenai soal bangsa Arab di Hindia Belanda tidak akan terwujud sebelum adanya fakta-fakta mencolok yang akan memaksanya. Namun saya berpendapat, bahwa saya harus memohon agar Pemerintah Pusat sekali-kali menaruh perhatian terhadap pers atau sarana agitasi lain yang bersifat Pan-Islam yang bekerja di negeri ini. Meskipun ini hanya untuk mencegah keragu-raguan, kalau-kalau persoalan ini akan timbul lagi di masa datang.

Surat kabar Liwa ("Panji") yang terbit di Kairo, yang saya kutip juga dalam surat kiriman tersebut di atas, menyajikan tajuk rencana dalam penerbitannya tertanggal 16 Agustus 1904 di bawah rubrik "surat-menyurat tentang Islam" dengan judul "Fanatisme bangsa Eropa terhadap kaum Muslimin". Ini ditulis oleh "wartawati kita dari Jawa" tertanggal 21 Juli. Secara singkat inti karangan yang panjang ini sebagai berikut:

Hukuman setimpal yang dilaksanakan kepada orang-orang Armenia di Sassun, telah menimbulkan fïtnah di Eropa terhadap Pemerintah Turki.

Hendaklah dibandingkan apa yang telah diperbuat oleh Pemerintah Belanda pada akhir bulan Mei 1904 di Sidoarjo. Penduduk yang diperlakukan dengan kurang adil oleh beberapa tuan perkebunan, bermusyawarah, tentang bagaimana cara dan ke mana mereka akan mengadu. Seorang pejabat pribumi yang munafik pergi menemui mereka, dan menganiaya beberapa orang di antara mereka. Dalam waktu itulah ia mendapat pukulan maut. Setelah itu melalui telegram diminta didatangkan pasukan dari Surabaya yang segera datang dan membunuh lebih dari 20 orang Muslimin. Orang-orang lainnya yang hanya bersenjata tongkat, melarikan diri ke dalam rumah, tetapi oleh pasukan-pasukan itu mereka ditembak mati sampai orang yang terakhir. Lalu mayat-mayat mereka di seret dengan tali yang diikatkan pada kaki.

Kata beberapa orang, sejumlah di antara kaum Muslimin ini telah dengan keras melawan usaha-usaha yang makin meningkat dari pihak zendeling untuk memasukkan mereka ke agama Kristen. Sementara itu pihak ini juga mencemoohkan Islam dengan menyatakan, bahwa pemerintah menganggap perlawanan Muslimin ini sebagai fanatisme, dan ini dipakai sebagai alasan untuk menyingkirkan lawan mereka.

Seorang Muslim dari Sulawesi —beberapa kepala penduduk di sana tidak takluk kepada Belanda— menggembirakan saya dengan berita, bahwa salah seorang kepala di sana dengan keluarganya dan lebih kurang 1200 rakyatnya telah diislamkan olehnya. Sebelum diislamkan raja itu bernama Lambiri, tetapi sekarang bernama Abdulhalim; istrinya dahulu bernama Yamunah dan sekarang Aminah. Kini ia telah mendirikan mesjid di Dapurang, ibukotanya. Nama pemberita tidak boleh saya sebut. Sebab Pemerintah Belanda yang melakukan zending Kristen di sana akan mengejar dia. Namun penduduknya cenderung kepada Islam, menolak zending dan tidak mau tahu apa-apa tentang Kristen.

Penerbitan 4 September 1904, sekali lagi di bawah rubrik "suratmenyurat tentang Islam", memuat surat dari Jawa. Isi yang dipersingkat menyusul di bawah ini:

Dahulu telah saya beritahukan kepada Anda beberapa hal tentang kekejaman di Sidoarjo.

Selain itu, Dr. Snouck berusaha mempengaruhi beberapa orang munafik agar mengubah agama mereka. Misalnya, ia telah memasukkan penghulu Bandung ke dalam semacam paham materialisme. Paham ini telah disebarkan dengan hasil baik di antara orang Sunda, sehingga ada seorang ulama yang menerbitkan uraian untuk melawan hal itu, agar mereka takut terhadap bidah tersebut.

Kemudian banyak orang kembali ke jalan yang benar. Tetapi penghulu tersebut tidak, sebab ia terus melakukan propaganda secara rahasia bagi bidah-bidahnya. Dengan demikian ketika Dr. Snouck melihat usahanya gagal, ia menulis dalam surat kabar bahwa Pemerintah Pusat akan mengusir orang Arab dari tanah Jawa dan akan merampas harta bendanya1 .

Memang ganjil: negeri Perancis, Inggris, Jerman dan Amerika Serikat pernah mengirimkan utusan mereka ke Jawa, untuk melihat bagaimana Belanda yang lemah itu bisa memerintah berjuta-juta orang Muslim! Lihatlah fanatisme mereka yang anti-Mohammadan, yang dengan semboyan-semboyan kemanusiaan dalam segala hal selalu menguntungkan bangsanya sendiri di atas bangsa pribumi.

Mengenai urusan di Sidoarjo, patih Mangkunegoro di Solo menjadi gusar, dan telah menulis surat kepada Gubernur Jenderal untuk mengingatkannya kepada surat-surat perjanjian yang menetapkan bahwa huru-hara harus dipadamkan dengan perantaraan raja di Solo. Kepada Residen Surabaya, Raja Mangkunegoro telah minta agar kepadanya dikirim hadiah daging dari pembantaian itu. Pemerintah Pusat dengan segala cara mencoba menenteramkan patih, tetapi ia tidak mau menerimanya.

Adapun Raja Mangkunegoro yang sangat cakap ini sudah lama berdiam diri melihat kekejaman-kekejaman yang dilakukan Pemerintah Pusat. Tetapi sekarang kegiatan agamanya menjadi terlalu kuat baginya.

Bangsa Jepang telah memberikan contoh yang baik tentang kemampuan orang Timur. Mudah-mudahan bangsa Jawa akan belajar tentang hal ini juga dari mereka! Bangsa Eropa ingin menguasai semua negeri, dan ingin merendahkan derajat penduduknya. Mudah-mudahan nasib orang Eropa seperti orang yang menyekap seekor kucing, dan mendekati untuk membunuhnya. Kucing itu menerkamnya dan mencekiknya.

Benteng-benteng yang dibangun oleh Belanda untuk melawan musuh asing, nyatanya ditujukan untuk melawan pribumi. Setiap orang tahu, bahwa bilamana Belanda diserang oleh sesuatu negara Eropa atau Jepang, mereka tidak akan mampu memberikan pengalaman sedikit pun.

Konsul Jenderal Turki di Betawi yang sekarang adalah seorang penganjur perjuangan Pan-Islam yang berhati-hati, tetapi gigih. Dalam percakapan-percakapan pribadi, sikapnya itu terungkap dengan berbagai cara. Terutama hingga sekarang, ia berusaha mengumpulkan dana untuk membuat jalan kereta api di Hijaz.

Guna menampakkan dengan jelas persatuan politik antarsesama kaum Mohammadan, yaitu dengan menghindari persengketaan, tidak dapat dipikirkan rencana yang lebih baik daripada rencana yang sekarang dilaksanakan oleh Sultan Abdulhamid. Percobaan pertama pengumpulan uang secara umum untuk kepentingan Mohammadan, telah dilakukan selama Perang Turki-Yunani. Dengan dalih menyokong orang-orang Turki yang terluka dan para ahli waris mereka yang gugur, maka orang Mohammadan dari semua negeri memberikan sumbangan untuk dana perang Islam itu. Pajak yang dikaitkan dengan pembuatan jalan kereta api ke tanah suci, digambarkan sebagai amal agama. Maka oleh karena itu dituntut kerja sama kaum yang beriman sebagaimana mestinya.

Di propinsi-propinsi Turki para gubernur memungut "sumbangan sukarela" secara teratur bagi pembuatan jalan kereta api tersebut. Di mana ada kemungkinan, seperti di Hijaz, karena di sana berkumpul para calon haji yang mampu, maka orang-orang Mohammadan asing pun dikenai pungutan itu. Di daerah pers Pan-Islam bukan Turki, para Konsul Turki dan orangorang penggerak lainnya, bekerja dengan sukses yang besar. Berjuta-juta uang dapat dikumpulkan. Dan meskipun sejumlah besar uang yang dikumpulkan tetap tinggal di tangan orang yang mengumpulkan dan tidak dikirimkan, namun jumlah yang cukup besar telah sampai ke kas pusat. Jika dipandang perlu, pengeluaran-pengeluaran lain di luar kepentingan jalan kereta api itu pun dapat dibayar dari kas tersebut.

Konsul Jenderal Rasim, dengan jalan memasang iklan pada surat-surat kabar berbahasa Melayu, mengimbau kaum beriman di Hindia Belanda agar membayar sumbangan mereka dengan perantaraan dirinya. Sementara itu, ia menyuruh mencetak pamflet berbahasa Arab secara litografi. Di dalamnya dengan mengutip berbagai ayat suci, ia menggambarkan pemberian sumbangan untuk jalan kereta api yang oleh. Khalifah Islam ditujukan demi kepentingan agama, sebagai kewajiban agama bagi kaum beriman pada umumnya, dan bagi orang Arab pada khususnya.

Dengan sangat jelas dikatakan tentang para konsul yang telah menggelapkan uang yang telah mereka pungut. Karena itu ia menjanjikan jaminan-jaminan yang sangat meyakinkan, agar penggelapan semacam tersebut tidak terulang lagi.

Konsul jenderal itu menyatakan bahwa seorang Arab di Buitenzorg sudah menyumbang sepuluh ribu gulden. Di selamatan-selamatan yang dihadiri oleh tuan Rasim, selalu dicarinya kesempatan yang baik untuk mengeluarkan kuitansi-kuitansi pembayaran sumbangan yang dengan nada menekan disodorkan kepada para tamu. Beberapa orang Arab merasa wajib secara moral untuk menandatangani sumbangan yang berkisar antara 25 gulden sampai 500 gulden.

Jika ia sudah meluaskan tekanannya untuk ikut menjalankan "amal saleh" itu kepada orang pribumi, maka akan ada baiknya diadakan tindakan untuk memberantas akibat-akibatnya.

Betawi, 11 Desember 1904

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pemberitaan Konsul Jenderal Turki di Betawi yang saya beritakan dalam surat rahasia saya, tertanggal 12 November 1904, No. 134, ke hadapan Yang Mulia, sepanjang yang saya ketahui, hingga sekarang hanya disebarkan dalam bahasa Arab. Sedangkan terjemahan bahasa Melayu yang telah diserahkan oleh Residen Betawi itu, tidak terbukti dalam kiriman surat itu. Namun agaknya terjemahan itu dibuat atas perintah Pemerintah Daerah. Adapun imbauan dalam bahasa Melayu, untuk memberikan sumbangan bagi pembuatan jalan kereta api Hijaz, hanya terdapat dalam surat kabar pribumi.

Secara panjang lebar saya lampirkan di sini terjemahan yang teliti dari aslinya yang berbahasa Arab, walaupun masih sedikit kurang panjang lebar daripada naskah Rasim Bey yang sangat tidak bagus.

Sayid Usman diundang oleh konsul jenderal untuk mencetak sejumlah eksemplar dari imbauan yang telah disusun oleh Rasim Bey. Sebelum memenuhi permintaan ini, penasihat honorer tersebut telah membicarakan masalahnya dengan saya. Maka saya memberitahukan, secara pribadi, tidak ada keberatan untuk memenuhi permintaan Rasim. Apabila Sayid Usman menolak, maka imbauan tersebut justru akan dicetak di tempat lain. Sehingga penyebarannya tidak akan berkurang karena penolakannya itu. Selain itu sikap berhati-hati dengan terkadang cenderung bersikap menolak seperti yang telah diperlihatkan oleh Sayid Usman terhadap beberapa Konsul Turki sebelumnya, hal ini akan memberi kesempatan kepada musuh-musuhnya, yang kebanyakan orang fanatik Pan-Islam itu, untuk menggambarkan Sayid Usman sebagai penasihat orang kafir, musuh Sultan Turki. Dengan demikian pengaruhnya terhadap orang-orang Arab dan Mohammadan pribumi dilawan dengan hasil baik. Karena itu saya justru menganggap perlu, agar pesanan itu diterima.

Memang benar Rasim Bey sendiri menulis di bawah imbauan, bahwa dokumen tersebut dicetak oleh Sayid Usman, agaknya bermaksud menggunakan nama ini untuk memperbesar sumbangan. Tetapi tujuannya yang demikian itu pasti tidak akan tercapai. Sebab dalam karangan para penyanjungnya, Sayid Usman sudah cukup dikenal sebagai tidak (terlalu) suka kepada urusan jalan kereta api Hijaz.

Tak dapat diragukan bahwa Rasim Bey pasti akan sangat senang jika di luar karangan bangsa Arab pun, sumbangan-sumbangan untuk jalan kereta api tersebut akan mengalir kepadanya dengan deras. Dalam imbauan itu dikatakan bahwa Pemerintah Turki menganggap semua sumbangan sukarela sebagai tetesan air di lautan dari biaya amal yang besar itu. Tetapi "untuk menggembirakan hati kaum Muslimin, dan untuk bersama mereka merasakan pahala surgawi, maka Tuan kita Sri Sultan, telah menitahkan agar sumbangan-sumbangan tersebut diterima, dan semua orang diimbau untuk memberinya. Adapun semua orang Muslimin dari segala pelosok bumi telah menuruti imbauan itu, karena menuruti imbauan Amirul Mukminin merupakan kewajiban suci bagi mereka. Maka tidak ada kota atau desa di mana kaum Muslimin tinggal, yang tidak mengusahakan pengumpulan sumbangan-sumbangan tersebut, masing-masing menurut kemampuannya. Hanya Pulau Jawa dan Kepulauan Nusantara hingga kini "tetap ketinggalan", meskipun banyak kaum Muslimin di sana, dan sebagainya. Begitu pula konsul jenderal, dengan jalan melakukan salat tarawih selama bulan Ramadan yang lalu, baru terkadang di mesjid ini dan terkadang di mesjid itu di Betawi, tampak ingin menarik perhatian semua orang. Dan saya mendengar pula, bahwa bukan hanya semua orang Arab yang berada, melainkan juga sejumlah orang pribumi yang saleh telah ikut memberikan sumbangan mereka. Sementara itu Rasim Bey, sambil mendesak kepada orang-orang yang agak kaya agar memberikan sumbangan yang cukup besar, selalu mengimbau bahwa sumbangan-sumbangan yang lebih kurang satu gulden banyaknya pun akan disambut baik. Dengan demikian terhadap semua orang akan dibantah kalau mereka menjawab dengan minta maaf karena tidak mampu.

Namun karena dalam imbauan ini orang Arablah yang diajak bicara ("wahai bangsa Arab, yang di antara kaum Muslimin terpuji karena kebangsawanan Anda, yang merupakan keturunan dari para pembela agama", dan sebagainya), Rasim nyaris tidak mengerti bahasa Melayu dan tidak banyak bergaul langsung dengan orang pribumi, maka pengumpulan sumbangan dari penduduk pribumi tidak akan dapat terwujud dalam jumlah besar. Kecuali kalau ada bantuan kuat para perantara dengan penduduk pribumi, atau orang Arab yang sangat akrab dengan pribumi itu.

Sama sekali tidak mustahil jika Rasim Bey pada suatu saat akan bertindak ke arah itu. Kalau begitu, garis kebijakan yang ditentukan dalam alinea keempat surat edaran yang sangat Rahasia dari Sekretaris Umum tertanggal 29 Desember 1900 Huruf L, sekali lagi dapat dianjurkan. Sebab, surat edaran tersebut agaknya di kebanyakan daerah sudah dilupakan. Sekarang pun peringatan seperti itu dapat ditujukan kepada kepala Pemerintah Daerah yang mana di daerah mereka banyak bermukim orang Arab. Sebab, surat-surat edaran kiranya bukan hanya dikirimkan ke Surabaya, melainkan juga ke ibu-ibu kota lain di mana terdapat kampung Arab.

Untuk sementara, saya kira tidak ada gunanya bertukar pikiran tentang soal ini dengan Rasim Bey pribadi. Kalau timbul alasan tentang hal ini lebih lanjut, mudah-mudahan saya tidak akan lalai memohon perhatian Yang Mulia atas soal tersebut.

Lampiran

Terjemahan Surat Edaran Rasim Bey Mengenai Jalan Kereta Api Hijaz

Maklumat bagi orang yang berkemauan baik dari kalangan bangsa Arab yang mulia dan bermurah hati.

Setiap orang tahu bahwa di kedua kota suci telah terjadi turunnya ayat-ayat, bahwa Kabah Suci kiblat kaum beriman berada di sana; bahwa Asyraf al-Mursalfn dilahirkan di sana, melakukan hijrah dan dimakamkan di sana. Semua Muslimin dari semua negeri pergi ke sana untuk mendapat penyelamatan abadi. Barang siapa tidak tahu akan hal ini semua, tidak mengenai Tuhannya maupun agamanya. Begitu pula setiap orang tahu bahwa Tuan dan pemimpin kita Sri Sultan yang Luhur, abdi kota-kota suci itu (semoga Allah melestarikan kemuliaan, kemajuan dan dalam lindungan agama yang benar!) telah membuat rencana yang mulia. Padahal tidak ada di antara para khalifah terdahulu yang telah dibimbing oleh Allah ke arah itu, yaitu menghubungkan kota-kota suci dengan negeri-negeri muslim lainnya dengan membuat jalan kereta api dari Siria ke Hijaz. Dari sini terus ke Yaman dan ke pantai-pantai Hadramaut, sampai ke batas-batas negeri Muskat dengan cabang dari Medinah ke Bagdad dan Basrah.

Tidak perlu diulas bahwa maksudnya akan mempermudah kaum Muslimin dalam melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke Medinah, menjamin keamanannya, membebaskan mereka dari gangguan karantina dan dari serangan-serangan kaum Badui antara kota-kota suci, dan sebagainya. Dengan demikian setiap manusia yang berakal sehat sadar akan manfaat yang tak ternilai dari maksud mulia ini.

Sekarang alhamdulillahl Dari amal saleh ini lebih kurang sepertiga jalan dari Damaskus ke Medinah telah selesai, yaitu sepanjang 480 km. Bagian ini telah dibuka untuk lalu lintas dan antara Tabuk (sampai sejauh jalurnya yang sudah selesai) dan Ma'an orang sedang sibuk memasang relnya. Sebentar lagi, insya Allah, bagian ini pun akan dibuka. Cabangnya dari Haifah ke pantai dekat Mazairib, sudah hampir siap. Setiap orang yang pandai berhitung, mengerti bahwa untuk itu dibutuhkan ongkos-ongkos yang sangat besar. Sebab setiap kilometer menghabiskan uang yang tiada terbilang banyaknya.

Pemerintah tinggi, dengan ketekunan Sri Sultan yang Luhur, telah memutuskan akan menyelesaikan amal saleh yang mulia ini. Berapa pun biayanya.

Saudara-saudara kita yang membaca surat kabar pasti tahu bahwa sumbangan-sumbangan penting telah dikirim untuk itu. Tetapi sehubungan dengan pengeluarannya, sumbangan itu seolah-olah hanya tetesan air hujan dalam lautan yang tidak bertambah atau berkurang airnya. Namun, guna menggembirakan hati kaum Muslimin dan agar dapat memberikan bagian pahala surgawi kepada mereka, maka Tuan kita Sri Sultan telah memerintahkan untuk menerima sumbangan-sumbangan tersebut. Lagipula diimbaukan kepada semua orang. Semua Muslimin dari segala pelosok dunia menuruti hal itu, karena menuruti imbauan Amirul Mukminin merupakan kewajiban suci bagi mereka. Dan tidak ada kota atau desa berpenduduk muslim yang tidak melakukan pengumpulan sumbangan-sumbangan, masing-masing menurut kemampuannya.

Hanya Pulau Jawa dan Kepulauan Nusantara inilah yang hingga sekarang ketinggalan, meskipun jumlah kaum muslimin yang bermukim di sini besar. Barangkali dapat dikatakan beruntung bahwa hingga sekarang mereka menahan diri untuk memberikan sumbangan'.

Sekarang mereka kami imbau, demi kebangsawanan nenek-moyang dan demi kemuliaan keturunan mereka, kami katakan:

Wahai bangsa Arab! yang dipuji di antara kaum muslimin karena kebangsawanannya, yang berasal dari para pembela agama, yang mempunyai leluhur termasyhur karena mereka taat beragama, dan karena mereka melindungi Islam. Padahal Anda sekalian tahu bahwa Allah bersungguhsungguh dan mencintai kegiatan beragama! Singa berjuang untuk sarangnya dan orang yang mulia berjuang untuk agamanya. Jalan kereta api Hijaz yang kami mintakan sumbangannya pada Anda demi selesainya, adalah amal agama yang murni. Sedangkan memberikan sumbangan kepada amal ini termasuk "bantuan untuk kesalehan dan ketakwaan yang telah diperintah Allah kepada kita dalam kitab-Nya yang Mulia".

Selanjutnya, berkat jalan kereta api yang penuh berkah ini, kemakmuran negeri Anda akan bertambah, perdagangan akan meluas, keamanan akan mantap. Singkatnya pemberian bantuan ini, yang bagi orang lain termasuk amal saleh, bagi Anda merupakan perintah dan kewajiban, karena manfaat utamanya akan menguntungkan Anda sekalian dan negeri Anda.

Sekarang akan terbukti kepada pemerintah tentang kegiatan dan kecintaan Anda kepada agama, dan juga kepada tanah air. Sebab, pemerintah mengharapkan (bantuan itu) dari Anda dan seperti dikatakan dalam hadis: Cinta pada tanah air termasuk cinta agama. Begitu pula akan terbukti kepada pemerintah tentang cinta, simpati serta bakti Anda terhadap Pemimpin Anda yang Anda ikuti (Sri Sultan). Kita katakan dan kita tahu, seperti kita semua yang hatinya sudah disinari oleh Allah, kecintaan pada Allah dan Rasulnya terletak pada sumbangan Anda untuk jalan kereta api Hijaz. Sedangkan kesaksian kita untuk itu adalah ayat dalam Quran: 'Allah telah membeli nyawa serta harta milik kaum beriman dan menukarnya dengan surga'. Dan ayat lainnya: 'Mereka yang beriman adalah paling kuat kecintaannya kepada Allah'. Sedangkan Hadis suci mengatakan: 'Seseorang di antara Anda baru dapat dinamakan beriman, jika Allah dan Rasul-Nya lebih dihargai daripada keluarganya sendiri, harta miliknya dan nyawanya yang berada di antara lambungnya'. Memang Alhamdulillah). Sekali ini kiat tidak usah meminta korban nyawa dari seorangpun. Dan juga tidak usah minta semua yang dimilikinya, melainkan hanya sedikit dari yang telah dirahmatkan Allah kepadanya. Jadi biarlah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta keduniaan, memberikan sesuatu demi Allah dan Rasulnya. Kecintaan itu tidak terungkap kecuali dengan menghadiahkan sesuatu yang disayangi sekali, kepada seseorang yang lebih dicintai, dari harta yang kurang dicintainya.

Sekarang kami permaklumkan kepada semua orang, bahwa dalam surat-surat kabar di Betawi pun sudah kami iklankan, bahwa kami bersedia menerima sumbangan-sumbangan. Kementerian Luar Negeri telah memberikan tanda-tanda terima yang dicetak untuk itu kepada kami, yang telah dibuat atas titah Sri Baginda. Maka sekarang, dari semua yang ingin diberikan tidak akan ada satu sen pun yang hilang. Apa yang sudah pernah terjadi, hendaknya dianggap telah berlalu. Jangan sampai dibandingkan apa yang telah terjadi dahulu dengan keadaan sekarang'. Sebab kami telah membayar uang jaminan bagi sumbangan-sumbangan yang akan diterima itu dari dana kami sendiri. Uang jaminan tersebut setelah ditutup dengan meterai akan sampai kepada panitia resmi yang telah diangkat oleh Tuan kita Sri Sultan.

Maka, kami menganjurkan kepada semuanya agar seolah-olah berebut untuk menyumbang sebesar-besarnya, karena sekarang tidak ada sesuatu pun yang mungkin dapat mengendurkan kegiatan tersebut. Barang siapa yang kini ketinggalan atau menahan diri, hanya dapat dipersalahkan karena sifat kikirnya. Adapun kekikiran itu adalah ciri watak yang paling jahat. "Barang siapa yang kikir, hal ini akan merugikan diri sendiri; sebab Allah tidak membutuhkan seorang pun, tetapi kalianlah yang mempunyai kebutuhan terhadap-Nya. Jika Anda berpaling, Allah akan menggantikan bangsa lain di tempat Anda yang tidak sama dengan Anda sekalian". Kami menutup surat ini dengan Wassaldmu'alaikum, dan akhirul kalam: Alhamdulillahi Rabbil 'Alamïn.

Syahbandar2 , Konsul Jenderal Turki Sayid Ibrahim Rasim bin Waliadin.

Dicetak di Betawi dalam percetakan Sayid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya.

Betawi, 19 Juni 1905

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Maksud-maksud politik-keagamaan menurut surat kiriman saya yang amat sangat rahasia tertanggal 24 Desember 1900, No. 753 , menjadi dasar bagi pengumpulan uang di antara kaum Mohammadan di seluruh dunia bagi kepentingan jalan kereta api Hijaz. Maksud tersebut berinti —seperti juga dapat terbukti dari surat kiriman tersebut— pembangkitan atau penguatan kesadaran Pan-Islam, yaitu dalam bentuk imbauan kepada semua kaum Mohammadan, agar menuruti perintah-perintah Amirul Mukminin, jika beliau meminta korban harta atau darah mereka untuk perjuangannya. Jika perlu, dapat ditemukan contohnya dengan jelas dalam imbauan konsul jenderal sekarang, Rasim Bey, yang pada umumnya lebih berhati-hati. Dalam imbauan itu, seperti pernah saya ungkapkan, kaum beriman diingatkan bahwa sebenarnya Sri Sultan berhak menjalankan kekuasaannya atas pribadi-pribadi kaum beriman. Tetapi sekarang beliau dengan rendah hati cukup puas dengan mengimbau sudilah mereka memberikan sumbangan.

Jadi, di sini kita berurusan dengan salah satu bentuk yang digunakan oleh Pemerintah Turki untuk mencoba menegaskan kekuasaannya yang tertinggi atas semua orang Islam, yang tidak dapat dibela dari segi dogmatik Mohammadan. Meskipun begitu, diterima baik oleh banyak orang Mohammadan karena menurut persangkaan mereka demi kepentingan mereka sendiri. Tetapi bagi setiap pemerintah Eropa yang berwarga orang Mohammadan, hal itu tidak dapat diterima, seperti ajaran agama Islam tentang perang suci, atau ajaran tentang hubungan orang Mohammadan terhadap orang yang beragama lain.

Usaha ini sama sekali tidak berkaitan langsung dengan haji. Meskipun pastilah ada sisi keagamaan, namun fakta yang timbul pada semua pernyataan kehidupan orang Mohammadan ini sama sekali tidak dapat memaksa suatu pemerintah untuk bersikap pasif. Sebab, sasarannya adalah tujuan politik yang bersifat merusak bagi kekuasaan Eropa atas penduduk yang beragama Mohammadan.

Para pembesar setempat di Hijaz, seperti semua penguasa Turki, atas nama Sri Sultan sudah biasa menerima surat perintah untuk mengurus daftar nama penyumbang-penyumbang jalan kereta api Hijaz yang mengalir secara deras. Mereka menemukan kesempatan yang menguntungkan dalam berkumpulnya manusia waktu haji tahunan. Itulah kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan banyak uang guna tujuan tersebut, tanpa terlalu mengganggu warga negaranya sendiri. Namun semangat berkorban para calon jemaah haji biasanya lebih sering tertuju ke arah lain daripada pembuatan jalan kereta api. Karenanya mereka tidak akan bisa berhasil tanpa tekanan. Jadi para haji itu dipaksa, dan di antara mereka yang mau dipaksa termasuk pertama-tama orang yang berasal dari Hindia Belanda, untuk menunjukkan "bukti bantuan" (i'anah, adalah istilah teknis untuk bantuan ini). Setiap musim haji ditetapkan jumlah uang sumbangan untuk setiap orang.

Memang sewajarnyalah perlindungan terhadap kaum haji yang berasal dari wilayah Belanda dari pungutan-pungutan tidak sah oleh para calon haji oleh bangsa-bangsa yang lebih energik, yang dapat dihindari, tidak dapat dianggap sebagai campur tangan dalam soal agama. Sebaliknya tidak ada campur tangan itu ditafsirkan sebagai bukti kelemahan menghadapi para pembesar Turki, yang berguna untuk memperkuat perasaan Pan-Islam, dan menjadi alasan bagi seluruh gambaran resmi tentang pembuatan jalan kereta api Hijaz sebagai amal kaum yang beriman dengan pimpinan Khalifah.

Jadi, tetap merupakan urusan Pemerintah Pusat kita, sedapat mungkin bersama negara lain yang warganya menjadi sasaran gangguan Pan-Islam, untuk membujuk dengan larangan keras terhadap Pemerintah Turki atas semua paksaan dalam hal ini. Sedangkan oleh Konsulat di Jedah harus dijaga agar larangan itu dipatuhi.

Antara pemungutan atau pengumpulan sumbangan-sumbangan di tanah Arab bagi jalan kereta api Hijaz dan pengumpulan atau pemungutan di Hindia Belanda tidak ada hubungan lain kecuali sebagai berikut. Bahwa uang yang masuk, sejauh dipertanggungjawabkan sscara jujur, dikirimkan kepada panitia yang sama di Konstantinopel. Berhentinya pungutan paksaan di Hijaz terhadap jemaah haji dari Hindia Belanda, tidak mungkin berpengaruh atas hasil-hasil kegiatan Konsul Jenderal Turki di Betawi ke arah itu. Konsul ini pun tidak dapat menggunakan sarana paksaan apa pun. Sebaliknya bagi pemerintah di sini tidak sulit untuk menggagalkan sumbangan-sumbangan dari sebagian besar kalangan penduduk pribumi sendiri. Tanpa kerja sama dengan para penguasa, pengumpulan ini tidak dapat dilakukan secara besarbesaran.

Konsul Jenderal Turki tahu benar akan hal ini, dan membatasi diri mengirimkan seruan yang mendesak itu kepada orang-orang Arab dan pribumi yang berada. Mereka biasanya dihubungi secara pribadi dengan perantaraan orang Arab. Dalam kalangan yang lebih luas, orang-orang Arab pun tidak mau atau tidak berani bertindak sebagai perantara pengumpulan uang, karena mereka tahu juga pikiran pemerintah kita tentang hal ini. Pokoknya; di negeri ini sukses pada penduduk pribumi hanya dapat diraih jika bersikap sama sekali pasif. Sikap ini, seperti setiap orang dapat memahami akan sangat tercela, jika propaganda demikian dilakukan di luar kalangan orang Arab.

Ketakutan Menteri Luar Negeri, kalau-kalau usaha-usaha pihak Turki untuk mengumpulkan uang di Jawa akan meningkat seandainya di Hijaz kita berhasil menghentikan pungutan paksa atas para calon haji, dengan demikian, pasti dapat saya namakan tidak beralasan.

Lagi pula saya berani menambahkan, bahwa usaha yang sungguhsungguh untuk menghentikan pungutan paksa yang melanda para jemaah haji kita di Hijaz, pasti akan berhasil. Sebab, Pemerintah Turki pun tidak dapat membela praktek tersebut berdasarkan pendiriannya saja.

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Sebagaimana dengan tepat dicatat oleh Tuan van Limburg Stirum1 tidak akan menimbulkan keheranan, bahwa seseorang yang baru sebentar saja ditugasi memangku jabatan Duta Besar Perancis, tidak menganggap dirinya berwenang mengambil langkah-langkah terhadap pungutan-pungutan bagi jalan kerata api Hijaz. Hal ini menyimpang daripada apa yang hingga sekarang rupa-rupanya menjadi pandangan Duta Besar tersebut.

Kita tidak dapat mengharapkan pula, bahwa dalam keadaannya sekarang, Duta Besar itu akan mengubah pandangannya. Sebab, ia sudah telanjur mendapat pandangan yang kurang tepat mengenai pungutan tersebut. Selain itu, layak sekali jika dalam urusan ini para pembesar Turki di Hijaz memperlakukan para warga negara Perancis lebih berhati-hati daripada orang Melayu dan Jawa. Banyak di antara mereka tetap bebas dari pembayaran i 'dnah yang dikenakan tiga kali kepada calon haji Hindia Belanda.

Sementara itu, pastilah bukan pertama kali terjadi jika wakil urusan Belanda di Konstantinopel —dan juga di tempat lain— mengalami, bahwa hasilnya tidak akan mungkin didapat setelah urusan pertama. Jika Kedutaan Belanda terus bekerja ke arah yang telah dirintis olen Van Limburg Stirum, yaitu dengan tetap memperhatikan urusannya dan tidak melalaikan kesempatan yang menguntungkan, guna menginsyafkan duta-duta lain yang bersangkutan tentang arti sebenarnya, maka tidak diragukan pemahaman yang tepat akan segera datang. Pemahaman tepat ini akan menimbulkan langkahlangkah yang perlu, yang harus dianggap penting oleh semua negara Eropa yang berwarga negara Mohammadan.

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Ada alasan-alasan yang diajukan oleh Duta Belanda di Konstantinopel, agar mendiamkan saja hal pemungutan pajak kereta api yang baru bagi calon jemaah haji Hindia Belanda yang tiba di Jedah. Menurut pamahaman saya, sebagian dari alasan itu tidak tepat dalam keadaan apa pun, dan sebagian telah kehilangan artinya sekarang.

Dikatakan, bahwa dibandingkan dengan banyak pemerasan lain yang telah melanda para calon jemaah haji, pemerasan ini hanyan merupakan jumlah kecil. Saya kira hal itu tidak dapat membenarkan kenyataan, bahwa wakil Pemerintah Belanda menyerah saja dalam hal itu, apalagi hal ini menyangkut warganya, baik secara tersurat ataupun tersirat. Sering juga terdengar penalaran seperti itu dari pihak orang-orang yang satu dan lain cara memeras para jemaah haji. Tetapi seorang Konsul Belanda yang paham akan tugasnya, tidak akan berbuat begitu.

Lepas dari pertanyaan, bahwa dahulu harus dianggap perlu menghormati pikiran kesayangan Sri Sultan, sekarang penghormatan seperti itu tidak dapat diterima dengan suatu alasan pun. Sebab, pengaruh pribadi Sri Sulatan dan kliek istananya atas urusan pemerintah sekarang sudah hilang. Sedangkan Pemerintah Turki, meskipun kekuatan pembarunya masih harus menyatakan diri, pasti lebih dari pemerintah lalim yang dahulu, akan mau mendengarkan secara wajar dan dengan kemauan baik terhadap segala ulasan atau permintaan yang berdasarkan keadilan.

Tuduhan bahwa negara-negara yang berkepentingan tidak terlalu cenderung untuk mengambil langkah-langkah bersama guna melawan pungutan yang tidak sah di Hijaz, menurut pemahaman saya, belum cukup terbukti.

Saya selalu mendapat kesan, bahwa justru dalam persoalan seperti sekarang ini, para wakil kepentingan Belanda berkat pengetahuan yang lebih baik tentang sifat urusan yang sebenarnya, mempunyai kesempatan yang bagus untuk menjalankan pengaruh mereka. Pengaruh itu tidak dapat diberikan melalui kekuasaan materi negeri kita. Agaknya merupakan sifat kecil hati yang tercela, jika ada anggapan apriori bahwa seolah-olah, karena sementara ini para wakil negara besar bersikap acuh tak acuh, dan angkuh terhadap apa yang terjadi di Jedah, maka lama-kelamaan mustahil bagi kita untuk membujuk mereka yang tidak tahu itu agar melakukan tindakan yang bijaksana. Sikap negara-negara besar itu berlawanan dengan kepentingankepentingan bersama.

Barang siapa mengenai keadaan di Jedah akan tahu, bahwa segala kesukaran gawat sejak bertahun-tahun yang dialami oleh konsulat-konsulat negeri Eropa di sana dengan mudah dapat dihilangkan. Tetapi untuk itu perlu diambil tindakan yang lebih bersungguh-sungguh oleh pihak kedutaan.

Salah satu kesukaran itu ialah bahwa warga dari negara-negara Eropa dikenai pungutan-pungutan, yang sama sekali terlepas dari jumlah kemampuan para haji, ini bukanlah pajak asing, melainkan pungutan dari Amirul Mukminin terhadap warganya untuk pembangunan jalan kereta api yang akan dibangun di wilayahnya. Dahulu pungutan semacam ini pernah terjadi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran akibat perang Turki-Yunani.

Memang dapat dijelaskan, mengapa Duta Besar Inggris atau Perancis di Konstantinopel, yang hidup di luar segala persentuhan dengan lingkungan pribumi dan juga hampir tidak punya pengertian tentang urusan haji, sepintas lalu cenderung meremehkan hal-hal yang terjadi di tempat yang jauh. Tetapi bagi seorang duta yang benar-benar tahu akan masalahnya dengan baik, dan menangkap setiap kesempatan untuk menyadarkan mereka tentang arti sebenarnya dari pungutan itu, maka dapat diharapkan bahwa akhirnya pemahaman rasional akan menang juga.

Orang akan ingat bahwa langkah-langkah yang diambil ketika itu oleh Tuan Van Bylandt 1 ke arah ini dengan segan, dan dengan keyakinan sebelumnya bahwa campur tangan yang ditugaskan kepadanya tidak akan berbuah, tidak dapat dinamakan sesuai dengan tujuannya. Menurut laporannya sendiri, ia telah cukup banyak berbuat, untuk dapat mengatakan bahwa ia telah melakukan sesuatu, dan selanjutnya lebih baik agar didiamkan saja.

Karena alasan-alasan yang dahulu sudah berkali-kali saya ajukan, maka saya tetap yakin bahwa ada suatu sikap lain yang sesuai dengan pendirian pemerintah kita. Lagi pula prakarsa apa pun di bidang yang kita kenal lebih baik daripada pihak lain, tidak dapat dihitung sebagai hal yang dapat diperkenankan hanya karena kekurangan kita secara materiel.

Jadi, menurut pendapat saya, baik kepada Duta Belanda di Konstantinopel maupun Konsul Belanda di Jedah, hendaknya diberikan instruksi agar memanfaatkan segala kesempatan untuk mengingatkan wakilwakil negara lain yang ada di situ, bahwa toleransi mengenai pungutanpungutan seperti itu tidak diinginkan. Dengan demikian, jalan dapat dirintis bagi ulasan-ulasan bersama terhadap Pemerintah Turki, untuk melawan pajak terhadap warga negara asing semacam itu.

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Menurut keterangan Kedutaan di Konstantinopel dalam Tarjuman Hakikat diberitakan mengenai pembangunan kembali sebuah mesjid di Betawi, penuh dengan kekeliruan. Namun, memang akhir-akhir ini telah dilakukan perbaikan dan perluasan mesjid Arab yang cukup besar di kampung Pekojan, yang pada pokoknya atas biaya saudagar Arab yang kaya, Sayid Abdullah bin Husain al-Aidarus. Sebagai orang Arab yang lahir di Hadramaut, dan sejak bertahun-tahun bermukim di Hindia Belanda, saudagar itu sedikit pun tidak dapat berlaku sebagai "sujet Ottoman" (warga negara Turki). Kecuali kalau orang mau berbuat gila, dengan menganggap semua orang dari Hadramaut sebagai warga negara Turki.

Apakah akhirnya rumah ibadah yang telah diperbaiki itu dibubuhi tanda Tugrd', yaitu tanda meterai Sultan Turki, tidak saya ketahui. Hal ini saya anggap tidak mustahil, dan seandainya memang begitu, pastilah hal itu berartikan, bahwa di sini tersangkut pengertian tentang perlindungan khusus Sri Sultan sebagai Amirul Mukminin.

Seandainya yang dipersoalkan di sini adalah mesjid pribumi, dan tanda Tugrd' dibubuhkan di situ, pasti saya akan menasihatkan supaya diperintahkan agar lambang yang tidak pantas itu ditanggalkan.

Tetapi karena ini mengenai mesjid Arab, jika memang sudah telanjur terjadi, lebih baik soal ini didiamkan saja. Tetapi untuk kemudian hari pantas dianjurkan, agar para kepala daerah mencegah terjadinya hal-hal semacam itu. Jika terjadi perbaikan atau pembangunan mesjid-mesjid, termasuk juga mesjid untuk orang-orang Arab yang menetap di Hindia Belanda, hendaknya dijaga agar di sebelah dalam maupun di luar rumah-rumah ibadah itu jangan dibubuhi tanda Tugrd' atau lambang-lambang lain yang berkaitan dengan kekhalifahan Sultan Turki.

Dengan secara berlebih-lebihan hendaknya sekali lagi perlu diingat bahwa lambang-lambang seperti itu menanamkan keyakinan di kalangan kaum Islam, bahwa kekhalifahan sultan diakui oleh pemerintah. Padahal untuk kaum Muslimin kekhalifahan bukanlah merupakan harkat rohani, melainkan berarti kekuasaan tertinggi.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Isi yang lugas dalam laporan Mr. Van Oordt1 , kecil artinya. Sekalipun yang terpenting ialah, bahwa oleh pers harian Mesir diterbitkan sebuah karangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari sebuah majalah Eropa, dengan berbagai catatan kecil, yang disajikan kepada para pembaca bangsa Mesir. Karangan tersebut sama sekali tidak mempunyai arti untuk penggambaran gerakan Pan-Islam dan juga dari setiap seginya yang lain. Dan juga tentang "gerakan di kalangan orang Mohammadan di Jawa" yang dikemukakan di situ, yaitu gerakan yang "mandiri dari Sri Sultan di Konstantinopel" tidak ada yang benar-benar keluar dari otak seorang penulis Eropa yang menulis dalam majalah Revue Internationale d'Economie.

Hubungan rohani antara Hindia Belanda dan Mesir tidak mendapati titik temu, pertama-tama pada apa yang oleh Mr. Van Oordt disebut "beberapa murid Jawa (lebih baik pribumi, sebab murid-murid dari Jawa pastilah tidak merupakan mayoritas) di Al-Azhar". Titik temu juga tidak terdapat pada apa yang disebutnya murid-murid yang berasal dari Kepulauan Nusantara, yang belajar pada perguruan-perguruan sekuler di Mesir. Sebaliknya titik temu itu ada pada para wartawan, pada beberapa orang Arab di Hindia Belanda yang menjadikan diri sebagai juru bicara bagi kekesalankekesalan dan keberatan-keberatan mereka terhadap pemerintah kita, baik dalam pers berbahasa Arab maupun yang berbahasa Turki.

Mr. Van Oordt untuk sementara tidak banyak mendapat hasil dalam penelitiannya di Mesir. Lagi pula ada beberapa karangan yang berfaedah dalam majalah-majalah Mesir yang luput dari perhatiannya. Maka sekarang hasil bisa lebih banyak diharapkan jika ia memilih Mekah dan Arab Selatan sebagai sasaran penelitiannya.

Di negeri-negeri tersebut tidak ada pers surat kabar harian ataupun sesuatu yang mirip dengan itu. Di Mekah hanya ada buku-buku pelajaran dan semacamnya dicetak. Memang, tidak ada keberatan terhadap perluasan penelitian yang ditugaskan kepada Mr. Van Oordt, di luar batas-batas yang telah ditetapkan —yaitu pers pribumi—, terutama jika dengan demikian tidak akan didapat hasil-hasil yang lebih baik. Tetapi hasil baik itu pasti tidak dicapai di sini. Maka saya harus memberi peringatan terhadap penyimpangan yang telah direncanakan itu. Sebab penyimpangan itu tidak lain hanya menghasilkan pembuangan waktu dan kekecewaan.

Desakan itu sia-sia. Orang dengan mudah mengatakan tidak mampu melakukan pengamatan seperti itu, dan dengan demikian menamakan dirinya tidak cakap. Ketika saya tegaskan bahwa negeri Jerman, meskipun sangat kecil kepentingannya di dunia Mohammadan, namun melalui wakil-wakilnya mampu juga memperhatikan segala gejala demikian. Maka terdengarlah berita dari Konstantinopel dan Iskandariah, bahwa kalau perlu kita akan minta bantuan Jerman.

Bukankah Mekah dan Arab Selatan bagi gerakan Mohammadan di Hindia Belanda memang secara langsung jauh lebih penting daripada Mesir, Siria atau Turki? Pada satu pihak di Hindia saja pun orang tidak banyak mengetahui apa saja yang terjadi di sana tanpa banyak kesulitan, lagi pula keterangan tersebut dilengkapi oleh Konsulat di Jedah. Sebaliknya di lain pihak, orang di Mesir hanya dengan berbagai jerih payah, akan dapat memperoleh sedikit data yang dapat dipercaya dan hanya berkeping-keping. Dengan demikian orang yang tidak seberapa tahu keadaan di Hindia, tidak akan dapat berbuat apa-apa.

Tidak pernah terjadi kekurangan data yang sepenuhnya terpercaya dan tepat mengenai apa yang terjadi di Mekah, pusat kehidupan rohani orangorang Mohammadan kita, dan di Hadramaut, tanah air orang-orang Arab kita. Dalam 20-30 tahun terakhir, sebaliknya gerakan rohani orang Mohammadan di Hindia Belanda, sejauh gerakan itu menjurus ke Pan-Islamisme, telah mencapai pernyataannya dalam pers surat kabar harian berbahasa Arab dan telah pula menemukannya. Karena negeri Arab Barat dan Selatan tidak mengirim harian atau majalah ke dunia luar, terpaksalah orang minta tolong kepada para redaktur berbahasa Arab di negeri-negeri lain: di Mesir, Siria dan Turki. Karena itulah perhatian kita, di samping ditujukan kepada sepak terjang orang Hadramaut dan mengenai aliran rohani di Mekah, juga harus diarahkan kepada pers Pan-Islam di negeri-negeri tersebut.

Memang, saya selalu berusaha untuk memberi tahu Pemerintah Pusat tentang segala hal penting yang dimuat dalam pers Pan-Islam. Tetapi sewajarnya hal itu harus dapat dilakukan dengan sedikit susah payah, namun dengan lebih banyak hasil, oleh seseorang yang bekerja di Mesir, Siria atau Turki. Karena itu, saya selalu mendesak agar diberikan bantuan oleh pihak wakil diplomatik kita di sana.

Sekarang pandangan itu rupanya dilepaskan juga. Sebab, Mr. Van Oordt tahu permohonannya untuk mendapat bantuan dari kedutaan kita di Konstantinopel ditolak secara tegas dan tanpa syarat. Padahal tanpa menguasai bahasa Turki dan bahasa Arab, dengan bantuan petugas bawahan pun, sebagian dari tugasnya itu akan dapat ditunaikan. Tentu saja akan lebih baik jika para pembesar —seperti kelaziman dengan para konsul dan diplomat Jerman— tahu serba sedikit tentang bahasa dan bangsanya.

Kekurangcakapan para wakil Belanda di negeri-negeri Mohammadan terpenting, menjadi beban bagi seorang pakar seperti Mr. Van Oordt untuk melakukan segala pengawasan seperlunya terhadap pers Pan-Islam berbahasa Arab maupun Turki. Karena pengawasan baru dimulai serba sedikit, maka berkaitan dengan hal-hal tersebut mudah dipahami, mengapa tidak seyogianya peneliti ini disuruh berkelana di kawasan yang tidak ada persnya. Bagi kita pengamatan atas wilayah itu tidak akan pernah menimbulkan keberatan.

Perlawanan oleh pakar Mohammadan terhadap pandangan-pandangan Pan-Islam tentang keadaan di Hindia Belanda selalu akan saya nasihatkan agar jangan dilakukan. Orang seperti itu, jika diketahui namanya, di manamana akan dicap sebagai orang yang telah terjual kepada pemerintah. Dan biarlah ia tetap tanpa nama, karena bantahannya itu tidak akan mencapai hasil baik. Sebaliknya sukses sudah terjamin untuk lawannya yang dalam oposisi mereka terhadap pemerintah anonim. Ini bukan dugaan teori! Pengalaman-pengalaman yang didapat melalui tindakan Sayid Usman dan orang-orang lain di Betawi, telah menghilangkan keragu-raguan dalam hal ini.

Bantahan atas fïtnah, yang diilhami oleh ketidaktahuan atau kemauan jahat terhadap pemerintah kolonial kita dalam majalah-majalah Eropa, pasti dapat berguna. Tetapi hanya sedikit berguna bagi pemberantasan kampanye Pan-Islam. Hingga sekarang yang paling berkesan, bukanlah karangankarangan yang diterjemahkan dari bahasa-bahasa Eropa. Sebaliknya adalah surat-surat dari orang Arab yang menetap di sini, dengan komentar oleh para redaktur Pan-Islam yang dikaitkan dengan karangan tersebut. Ini dapat dilihat dari semua pemberitahuan dalam tahun-tahun terakhir ini yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat mengenai karangan-karangan yang bagi kalangan PanIslam di sini dibicarakan dengan penuh minat.

Larangan sementara atas pemasukan beberapa surat kabar berbahasa Arab —sudah berkali-kali saya ulas dalam nasihat-nasihat sebelum ini— tidak ada hasilnya. Surat-surat kabar tersebut akan sampai kepada pencintanya juga dengan makan sedikit waktu. Jadi larangan tersebut malah berfungsi sebagai iklan.

Leiden, 1 Februari 1909

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Titik yang kini dicapai oleh masalah bangsa Arab bagi Hindia Timur dengan sangat jelas dan dengan nada peringatan, telah menimbulkan kerugian oleh sikap yang ragu-ragu, tidak tegas dan tidak berani setiap kali harus diambil keputusan. Sikap demikian menjadi ciri yang merusak politik kolonial kita terhadap berbagai bangsa Timur, yang bermukim atau menetap, hidup dan mati sejak lama di Hindia Timur.

Begitulah tentang mengalahnya kepada keluhan-keluhan bangsa Cina yang menetap di Hindia Timur. Sementara alat-alat pemerintah mendalami pertukaran pemikiran yang tidak pernah berhasil karena tidak ada kesadaran tentang urgensinya tindakan, maka keadaan di Timur jauh berkembang di luar diskusi-diskusi itu. Ketika akhirnya orang sadar tentang keharusan mengambil tindakan, maka masyarakat, termasuk orang Cina itu sendiri, mempersalahkan tindakan-tindakan tersebut yang boleh dikatakan sematamata oleh Pemerintah Cina atas tekanan yang dilakukan pemerintah kita.

Begitulah halnya dengan emansipasi masyarakat pribumi, pertamatama masyarakat pegawai pribumi. Sementara masalah ini bagi orang yang mau sedikit melihat ke depan, sejak bertahun-tahun minta diurus secara tuntas. Pemerintah Pusat tiap kali tanpa persiapan harus memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan prinsipal. Seorang Bupati yang meminta keterangan tentang kemungkinan penempatan seorang pribumi (khususnya saudaranya sendiri) pada jabatan kehakiman di Hindia, walaupun orang tersebut memenuhi semua syarat hukum, harus menunggu selama dua tahun untuk menerima jawaban yang setengah-setengah. Calon pegawai pribumi, yang telah menggunakan segala sarana yang dapat mereka jangkau agar dapat maju dengan sebaik-baiknya, malah membingungkan para pembesar Hindia karena kejadian demikian di luar perhitungan mereka, padahal sebenarnya tidak terjadi sekonyong-konyong. Dan semua pengalaman yang tidak enak itu belum mencapai akhir, dalam arti soal ini belum dituntaskan secara sempurna. Sebaliknya, orang yang hanya membatasi diri dengan melakukan hal-hal yang tidak konsekuen dan tidak patut, yaitu dengan menasihati para pemuda pribumi agar jangan menempuh pendidkan yang lebih tinggi, atau merencanakan berbagai muslihat kecil yang diharapkan dapat membelokkan hasrat emansipasi.

Begitu pula halnya dengan soal orang Timur Asing dan khususnya orang Arab. Bertahun-tahun yang lalu pada beberapa kesempatan, terlepas dari keputusan-keputusan prinsipal yang sudah didahului dengan suratmenyurat bertahun-tahun, saya telah menunjukkan cara yang paling sederhana. Baik untuk menghilangkan kekesalan orang Arab yang menetap di Hindia Timur, maupun untuk menjawab keberatan-keberatan yang beralasan terhadap bertambahnya pemukiman tersebut. Dahulu pemecahan tersebut tidak menemui hambatan apa pun yang tidak dapat diatasi. Pers PanIslam mungkin kadang-kadang akan memaki-maki terhadap penutupan selanjutnya kawasan Hindia Belanda bagi para imigran bangsa Arab. Caci maki memang sudah dilakukan secara sangat luas, namun dalam hal ini mereka tidak mendapat dukungan dari orang-orang Arab Hindia Timur. Agaknya Pemerintah Turki kadangkala akan memperlihatkan rasa tidak senang, tetapi sekurang-kurangnya terhadap orang-orang Hadramaut pemerintah ini sedikit pun tidak akan dapat mengajukan hak ikut berbicara. Mengenai orang Arab bukan Hadramaut, pihak kita sedikitnya dapat menunjukkan imigrasi mereka ke Hindia atau dalam hal yang paling buruk —bilamana Pemerintah Turki mempersulit— kita dapat memberikan pengecualian bagi orang Arab yang paling kecil artinya.

Kesempatan yang menguntungkan ini telah dibiarkan berlalu. Cara yang sering ditempuh dahulu, sayang sekali membebaskan diri dari kesulitankesulitan pada saat ini: penangguhan penyelesaian suatu urusan sampai adanya penyelesaian pada masa mendatang selanjutnya bagi urusan lain yang lebih luas. Dalam hal ini hanyalah digunakan untuk mengulur-ulur persoalan, dan bertentangan dengan pendapat saya pada akhir nasihat saya tertanggal 28 Juli 19041 . Dan seperti juga negeri-negeri Jepang dan Cina, Turki pun tidak menunggu penyelesaian pertukaran pikiran kita, malah mengambil pendirian yang sama sekali lain daripada yang telah terasa biasa sejak bertahun-tahun.

Tentu saja sejak permulaan gejolak bulan Juli di Konstantinopel, saya pun sudah mengerti bahwa lompatan politik tersebut sangat mempersulit pemecahan masalah bangsa Arab kita, sejauh ada warga negara Turki yang tersangkut di situ. Ini jauh lebih sulit daripada pengurusan bangsa Arab selama rezim yang lalim dahulu. Dan kerana sebagian besar orang Arab yang tersangkut dalam imigrasi ke Hindia Timur tidak termasuk kategori tersebut, maka saya menganggap sewajarnya jika orang yakin tentang perlunya penutupan imigrasi baik bagi yang mayoritas maupun bagi yang minoritas kecil. Tetapi dalam hal minoritas ini, kita terbentur pada kesulitan yang tidak ditemukan dalam hal mayoritas, maka kalau perlu penutupan ini dibatasi pada orang Hadramaut saja. Bahwa tindakan ini sebagaimana adanya sudah cukup, belum pernah saya nyatakan. Bagaimana pendapat saya tentang hal ini, yang tidak dinyatakan dengan benar dalam hal tersebut terakhir —sampai terdengar oleh Menteri Luar Negeri— tidak saya ketahui.

Bagi kita duduk perkaranya tidak bertambah mudah, karena cara Duta Belanda di Konstantinopel dalam melaksanakan tugas Menteri Luar Negeri untuk "secara berhati-hati mencari kepastian tentang pengaruh yang timbul pada mereka (yaitu tokoh-tokoh yang dikenal baik oleh Duta) dari kemungkinan diberlakukannya larangan tersebut". Bahwa pengaruh pada mantan Wazir Akbar Farid Pasya dan pada Ketua Dewan Ahmad Riza jelas tidak menguntungkan, sudah dapat diketahui sebelumnya tanpa mempertanyakannya. Jadi dapat diketahui, bahwa memang perlu menarik perhatian mereka terhadap niat pemerintah kita dengan setepat-tepatnya. Tokoh-tokoh resmi atau setengah resmi seperti itu bukanlah orang-orang yang kepadanya kita "secara berhati-hati" dapat mencari kepastian diri pribadi. Terutama seorang duta bukanlah termasuk orang yang dapat berbuat begitu. Selain itu, tidak menjadi soal, apakah tindakannya akan disambut gembira oleh kalangan Turki, atau malahan sekadar tidak ditolak. Sebaliknya yang menjadi soal, apakah tindakan itu akan dapat dilaksanakan, meskipun disambut dengan celaan yang bagaimanapun, dapat diketahui sebelumnya dengan pasti.

Guna mencari kepastian tentang hal ini, sebaliknya dalam percakapan pertama-tama Duta harus mengemukakan dengan tegas suatu batas, yang sayangnya sudah luput dari pandangannya, seperti terbukti dari surat kirimannya tertanggal 10 dan 18 Januari 1909, No. 8 dan No. 22. Dalam surat kiriman tersebut, pertama bangsa Arab yang dikenai peraturan tersebut selalu disebut sebagai warga negara Turki, yang termasuk "sebagian terpenting dalam Kerajaan Turki", termasuk "sebagian kaum Usmaniyah". Tetapi dalam surat kiriman kedua dikatakannya selalu orang Hadramautlah yang dimaksud dalam surat yang pertama, dan sebagai golongan No. 2 mereka ini disebut "warga negara yang keras kepala".

Kesalahan prinsip ini telah merusak seluruh pertukaran pikiran. Terhadap setiap orang, tetapi terutama terhadap orang yang sepenuhnya resmi atau setengah resmi, sebetulnya harus dianggap sebagai kepastian, bahwa orang Hadramaut belum pernah menjadi warga negara Turki. Begitu pula oleh siapa pun mereka tidak dianggap —terutama oleh negeri Inggris yang melakukan hubungan dengan kepala-kepala bandar Hadramaut secara mandiri—. Jadi, secara hipotetis kita dapat berbicara dengan Pemerintah Turki mengenai tindakan-tindakan mendatang pemerintah kita terhadap orang Hadramaut sebagai suatu perkara yang sama sekali diluar lingkup kepentingan Turki. Maka penjajakan yang berhati-hati itu dapat dibatasi pada masalah memperluas tindakan yang sama meliputi bangsa Arab yang memang warga negara Turki, seperti penduduk Hijaz. Dengan demikian kita akan mendengar pendapat lawan bicara mengenai dua hal. Tetapi tanpa menimbulkan kesan, bahwa kita perlu memperhitungkan mereka terhadap hal pertama sebagai hal yang paling penting.

Jadi, kalau dalam perundingan itu penilaian tidak baik oleh Pemerintah Turki mengenai hal penutupan kawasan Hindia Timur bagi orang Hadramaut sampai menjadi pokok pembicaraan, hal yang baik sekali akan terjadi, maka kita akan selalu dapat menunjukkan fakta tentang daerah Hadramaut, bahwa Hadramaut terdiri dari banyak kesatuan politik dengan kepalanya sendiri-sendiri, yang jumlahnya melebihi jumlah desa atau pemukiman lainnya. Karenanya tidak memberikan kesempatan kepada satu negara pun untuk melakukan hubungan politik secara teratur, menurut aturan perjanjian atau melalui pejabat diplomatik atau konsuler. Di sinilah kita selalu dapat berpegang pada pendirian yang tidak dapat dibantah, bahwa mereka berada di luar wilayah Turki. Sementara itu semua kepala kesatuan politik yang saling bermusuhan itu hanya sepakat kepada satu hal yang negatif, yaitu bahwa negeri mereka tetap tertutup tanpa syarat bagi bangsa Eropa.

Baru jika Duta Belanda telah membicarakan hal tersebut dengan pengertian demikian, atau menyuruh membicarakannya dengan orang-orang Turki, dan sebaiknya yang bersifat kurang resmi daripada mantan Wazir Akbar dan pejabat Ketua Dewan, maka pembicaraaan-pembicaraan tersebut akan memberikan penjelasan yang agak baru. Adapun sekarang pembicaraan tersebut tidak memberikan sesuatu apa pun yang belum diketahui, sebaliknya hanya mempersulit dan bisa mengurangi keberhasilan penjajakan yang lebih bersungguh-sungguh.

Masalah yang dikemukakan atas dasar pembicaraan Jhr. de Willebois', apakah justru bukan gejolak di Turki itu yang menyebabkan lenyapnya Pan-Islamisme dan, karenanya juga, arti penting mengenai bangsa Arab bagi Hindia Timur dahulu, sebenarnya sudah saya jawab pada halaman (25 dst) dalam karangan saya dalam majalah De Gids, Januari 1909. Karangan ini telah disebut oleh Duta dalam suratnya tertanggal 15 Januari.

Suatu jawaban yang membenarkan, dan karenanya menyenangkan, hanya dapat diberikan oleh orang yang, seperti Tuan Fitzmaurice2 sambil sama sekali meremehkan arti Pan-Islamisme sebenarnya, hanya melihatnya sebagai jaringan intrik-intrik klik istana yang sejak 24 Juli 1908 tidak ada lagi. Sementara orang mengenai Pan-Islamisme pada hakikatnya sebagai keyakinan yang terbesar di seluruh dunia Mohammadan, yang terkadang tertidur di sini, tetapi memberikan tanda gairah hidup di sana dan selalu berkaitan dengan amal Islam. Berdasarkan sifatnya, Pan-Islam mencari suatu pusat politik untuk dijadikan pangkalan janji-janji pemenuhan keinginankeinginannya. Mereka yang berpendapat seperti itu akan mengerti pula bahwa klik istana di Konstantinopel dapat juga merebut untuk sementara kedudukan pusat itu. Tetapi dengan hilangnya kedudukan pusat, klik istana tersebut mengubah keyakinan Pan-Islam yang telah berakar dalam hakikat sejarah Islam, dengan pikiran-pikiran yang dianggap perlu dalam hubungan antara kaum Mohammadan dan suatu pemerintah yang bukan Mohammadan.

Andaikan Turki Muda akan benar-benar meiepaskan diri dan meiepaskan Kesultanan Turki dari gagasan Pan-Islam, maka Pan-Islamisme tanpa ragu-ragu akan memilih atau menciptakan pusat yang lain. Tetapi kita tidak usah mengira-ngira lebih lanjut tentang dugaan ini. Sebab sebagaimana sudah saya tunjukkan dalam karangan tersebut di atas, Turki Muda sekarang boleh mencita-citakan terutama tujuan politik yang lain, yaitu memperoleh kedudukan sederajat seperti negara Eropa bagi Turki, dengan demikian citacita Pan-Islamisme akan surut ke belakang. Mereka pun tidak seberapa atau sama sekali tidak suka akan harapan-harapan tidak sopan Pan-Islam. Namun mereka tidak menolak adanya suatu perwakilan bagi cita-cita Pan-Islam dalam bentuk yang sedikit berubah (dan tentu saja Turki sebagai pelindung bagi para penganut Agama Negara Turki). Apa yang diberitahukan oleh Jhr. De Willebois mengenai ucapan Farid Pasya dan Ahmad Riza, sekarang pun sudah menunjukkan bahwa kelak pada waktunya mereka ingin menjalankan peranan tersebut.

Dengan berbuat lain, mereka akan kehilangan simpati orang Mohammadan di seluruh dunia, dan juga simpati warga negara Turki. Sebab pada massa penganut Islam itulah perasaan Pan-Islam hidup, tanpa menghiraukan "hukuman mati" dari Tuan Fitzmaurice dkk., tanpa sedikit pun mengurangi dan dapat menduga, bilamana perubahan akan terjadi. Dan sekali lagi perlu diulang, di negeri-negeri yang diperintah secara Islam perasaan Pan-Islam menimbulkan rasa persatuan terhadap kekuasaan bukan Muslim. Maka bagi orang Mohammadan yang di bawah pemerintah bukan Mohammadan perasaan Pan-Islam itu mencegah pembauran antara pihak yang diperintah dan pihak yang memerintah. Bagi orang yang tidak terpelajar hal itu menimbulkan alasan untuk mengejar impian-impian yang melawan orde yang ada, sedang bagi yang terpelajar memberi alasan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan yang pemenuhannya semakin sulit bagi kekuasaan yang memerintah. Di negeri-negeri seperti Hindia Timur, Pan-Islamisme tetap merupakan sumber kekacauan, musuh pemerintah kita yang setiap kali menipu para penguasa.

Tidak dapat diharapkan, bahwa perasaan orang Arab, termasuk orang Hadramaut, akan mengalami perubahan yang menguntungkan karena kebebasan bergerak yang akhirnya diberikan kepada mereka. Sehingga orang tidak usah takut lagi akan bertambahnya jumlah imigran. Bagi siapa pun yang agaknya mengetahui keadaan, hal demikian itu tidak dapat diharapkan. Andaikan orang Arab, terutama orang Hadramaut, kini tanpa pembatasan boleh datang ke Hindia Belanda dan bergerak di sana, maka mereka pastilah akan banyak menggunakan kebebasan itu. Jika mereka menetap di negerinegeri yang seluruhnya atau sebagian kafir, nafsu mencari untung pada mereka biasanya sejalan dengan propaganda yang bersahaja bagi agama Islam, dan yang biasanya berhasil baik pada suku-suku yang biadab. Dengan demikian pengislaman bagian-bagian Kepulauan Nusantara yang masih kafir akan sangat terbantu.

Di negeri-negeri yang sudah diislamkan, pemukiman Arab mengakibatkan praktek Islam yang semakin keras bagi kalangan masyarakat pribumi yang semakin luas, sedangkan perasaan yang kurang baik terhadap orang yang beragama lain menjadi makin tajam. Beberapa pemimpin rohani yang selalu didapati di permukiman-permukiman seperti itu, melalui pengajaran dan pergaulan dengan lapisan-lapisan atas masyarakat pribumi, masih mempropagandakan ajaran yang berakar dalam di dunia Islam, meskipun terdapat segala segi modernisme di golongan Turki Muda. Ajaran yang berakar dalam itu biasa kita sebut dengan kata fanatisme. Mereka menumbuhkan kesadaran, atau selalu menghidup-hidupkan, bahwa penjajahan oleh bangsa yang beragama lain merupakan musibah sementara, yang harus ditanggung selama belum dapat diatasi. Mereka melawan semua kecenderungan orang-orang seiman —untuk tunduk kepada pengaruh Barat— dalam hal adat, kebiasaan dan cara berpikir. Juga mereka melawan kecenderungan orang-orang seiman dengan tidak menyerahkan anak-anak mereka kepada pendidikan dan pengajaran Barat.

Hal ihwal yang berjalan wajar ini tidak berubah karena pemerintah sekonyong-konyong menghadiahkan kepada bangsa Arab sesuatu yang bertahun-tahun tidak diberikan, sementara itu tetap tidak mengalah dan tanpa sedikit pun memperhatikan keluh kesah mereka. Andaikan kemurahan hati pemerintah itu timbul beberapa tahun sebelumnya, setiap orang Arab akan tetap berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh tekanan Kerajaan Turki dan organ-organ gerakan Pan-Islam yang pada akhirnya mematahkan perlawanan pemerintah. Sekarang, setelah contoh-contoh negeri Jepang dan Cina, pendapat demikian menjadi lebih wajar lagi. Dan karena kelahiran kembali negeri Turki secara politik di bawah semboyan "kebebasan, persamaan, keadilan" baru saja terjadi, dengan sendirinya terdapat keyakinan umum bahwa akhirnya pemerintah, bertentangan dengan kehendak sendiri, terpaksa menuruti tuntutan bangsa Arab yang bahkan dahulu dianggap mustahil oleh orang Arab sendiri. Lebih-lebih mengingat, seperti terbukti kepada saya dari berita-berita yang baru datang dari Hindia, kepala-kepala Pemerintah Daerah dengan cara yang sering picik masih selalu menggunakan wewenang yang diberikan kepada mereka untuk membatasi lalu lintas orang Timur Asing.

Kiranya akan kecewa, jika kita mengharapkan rasa terima kasih dari segolongan manusia, karena kita telah berhenti mengganggu mereka. Tetapi jika akhir kesusahan itu dikatakan sebagai akibat pengaruh dari luar, dan ini rupanya lebih benar daripada sekadar khayalan, maka mustahil rasa terimakasih itu timbul.

Pertimbangan ini tentu saja jangan sampai menghalangi pemerintah untuk berbuat apa yang dianggapnya benar. Tetapi pemerintah hendaknya menjaga agar jangan menetralisasi atau malah melunakkan ilusi terhadap pengaruh-pengaruh merugikan yang tak dapat disalahtafsirkan. Pengaruh yang pantas ditakuti ialah, jika terjadi imigrasi bangsa Arab yang tidak dapat dibatasi.

Ada dua hal yang pasti:

1. Ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan gerak orang Timur Asing yang menetap di Hindia Belanda, termasuk orang Arab, sebagian besar berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak beralasan serta asas-asas yang tidak tepat. Ketentuan itu picik wataknya, sedangkan dalam penerapannya mau tidak mau menimbulkan kejengkelan. Berkaitan dengan keadaan politik di berbagai negeri Timur yang telah berubah, ketentuan itu makin lama makin tidak dapat dipertahankan. Penghapusannya mendesak bagi kaum Mohammadan di Hindia Timur. Bagi para pejabat ilmiah pada umumnya, kemungkinan ditugaskan di Turki atau di Mesir akan banyak mempunyai segi yang menarik.

Dengan maksud apa pun masalah administratif ini hendaknya dipecahkan, sama saja selalu memerlukan adanya kerja sama erat antara dua departemen untuk membantu jabatan-jabatan tersebut dalam mencapai tujuan mereka, tetapi untuk mencegah jangan sampai misalnya riwayat Mr. Van

Ophuysen yang menyedihkan itu terulang. Juga jika jabatan-jabatan itu dimasukkan di bawah Departemen Luar Negeri, jika tidak ada alasan dimintakan kepada pejabat yang akan ditempatkan di Konstantinopel agar mereka memiliki gelar doktor ilmu hukum. Maka yang dapat diangkat seharusnya para doktor ilmu bahasa dan sastra Nusantara atau sastra Semit. Atau dalam hal-hal khusus, juga barang siapa demi kepuasan kepala departemen yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia cakap untuk jabatan tersebut. Meskipun dengan itu tidak mungkin lagi memberikan perbaikan sifat perundang-undangan yang spontan.

2. Pengaruh merugikan dari imigrasi bebas orang Arab di Hindia Belanda terhadap perkembangan rohani penduduk pribumi dan terhadap hubungannya dengan pemerintah, menimbulkan kewajiban yang tidak dapat ditolak untuk menerapkan semua tindakan yang mungkin guna menghentikan atau membataskan imigrasi tersebut.

Dari keberatan-keberatan yang dipermaklumkan pihak Kementerian Luar Negeri kiranya memang harus disimpulkan, bahwa tidak ada satu pun tindakan seperti itu yang harus dianggap dapat dilaksanakan. Sebab setiap pengecualian akan dianggap sangat buruk oleh Pemerintah Turki dan perwakilan rakyatnya, sehingga kepentingan perdagangan Belanda yang besar di Turki akan menderita kerugian yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Sebagaimana di atas diingatkan, bahwa orang-orang Hardramaut sebagai bagian terpenting dari para imigran, pendapat itu berdasrkan dalil yang tidak tepat bahwa mereka merupakan warga negara Turki. Pendapat yang demikian bahkan tidak pernah terdengar dari para Konsul Turki di Betawi yang paling berintrik pun.

Jadi, mengenai hal ini pemerintah dan perwakilan rakyat Turki tidak mungkin mengajukan keberatan. Kecuali kalau mereka itu sekarang secara tiba-tiba menyatakan, bahwa Hadramaut adalah wilayah Turki, meskipun belum pernah diinjak oleh seorang pejabat Turki. Atau mungkin mereka memandang persoalan ini dari segi Pan-Islam, dan dengan demikian tanpa alasan mengaku sebagai pembela hak-hak penduduk Mohammadan, dan pembela terhadap suatu negara Eropa, yang hak kewarganegaraannya telah disangkal penduduk dalam wilayahnya sendiri.

Saya tidak memandang mustahil sikap yang mungkin timbul di pihak pembesar Turki demikian itu, baik yang pertama maupun yang kedua. Apalagi karena cara soal itu secara tidak resmi dibicarakan seperti yang telah dimulai oleh Duta Belanda, sebetulnya bertolak dari pengakuan terhadap protektorat yang dirampasnya itu. Tetapi apakah pemerintah kita lalu akan puas dengan alasan-alasan yang dicari-cari demi tujuan yang merugikan kepentingan kita?

Saya kira tidak. Bahkan bilamana Hadramaut merupakan wilayah Turki pun, maka dibolehkannya imigrasi bebas bagi penduduk daerah tersebut ke Hindia Belanda perlu diimbangi dengan tuntutan, agar sebaliknya para warga Belanda di Hadramaut hidup bebas dan mendapat perlindungan dari para penguasa setempat. Juga tuntutan agar negeri Belanda boleh mengangkat pejabat konsuier di sana. Tuntutan ini tidak akan dapat dipenuhi oleh pembesar Turki mana pun.

Adapun mengenai orang-orang Arab yang benar-benar warga negara Turki, oleh perundang-undangan Turki yang baru, persoalan itu memang menjadi kurang sederhana daripada sebelumnya. Mengenai mereka ini, Turki pasti menghendaki perlakuan yang sama bagi semua, tanpa mempersoalkan kelahiran atau asalnya Asia atau Eropa.

Ini rupanya bukanlah alasan untuk menyerah begitu saja. Pengaruh orang Arab dari Hijaz atau daerah lain terhadap penduduk pribumi, meskipun tabiat mereka banyak berbeda dari orang Hadramaut tidak kurang menimbulkan keberatan daripada orang Hadramaut. Bukanlah pemerintah negeri induk Inggris, melainkan pemerintah jajahan yang otonom seperti Australia yang secara teori dan Afrika Selatan secara praktis telah menutup pintu bagi orang Arab. Kasus-kasus itu tidak berkurang artinya sebagai preseden, yang dapat kita tunjukkan kepada Pemerintah Turki, karena dalam hal ini mereka tidak bereaksi apa pun.

Masih lebih banyak lagi. Memang benar kepincangan-kepincangan di Turki tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah mana pun, tetapi dapat diajukan untuk menangkis tuduhan atau kecaman terhadapnya. Jika pejabat Pemerintah Turki menunjukkan pada duta negara Eropa tentang pembatasan kebebasan lalu lintas yang tidak adil bagi orang Arab, maka menjadi urusan duta itu untuk mengimbanginya dengan mengingatkan bahwa negeri Arab yang penduduknya sangat dibela oleh orang Turki itu, hampir tertutup sama sekali bagi orang Eropa. Bahkan para Konsul Eropa di Jedah pun nyaris tidak dapat keluar dari pintu gerbang kota tanpa mempertaruhkan jiwanya. Dengan demikian sulit dibenarkan untuk segera mempersoalkan ketidakadilan, jika para musafir yang berasal dari negeri itu menemui pintu-pintu tertutup di negeri lain.

Ataukah orang harus membatasi diri dengan sekadar mendengarkan alasan-alasan yang masuk akal atau tidak masuk akal dari pihak Turki? Kemudian mengambil-alih alasan tersebut, dan karena takut akan tindakan boikot mereka lalu tidak melawan? Sementara itu tuntutan untuk perlakuan sama derajat dengan bangsa-bangsa yang paling beradab diajukan bagi segolongan warga negara Turki, padahal mereka justru tidak mau memperlakukan demikian terhadap orang-orang yang bukan Mohammadan baik secara teoretis maupun praktis.

Saya tidak berwenang menilai, apakah memang benar penutupan wilayah Hindia Belanda bagi para imigrasi selanjutnya, juga bagi orang Arab "Usmaniyah", merugikan kepentingan Belanda, ataukah kerugian tersebut akan dapat dihindari jika soalnya ditangani dengan baik. Saya juga tidak dapat menilai, apakah kepentingan dagang harus dianggap lebih penting daripada keberatan-keberatan yang sangat penting dirasakan dalam hal imigrasi bebas orang Arab ke Hindia Timur.

Namun menurut pendapat saya, sama sekali tidak dapat diragukan, bahwa pemerintah dalam hal orang Hadramaut tidak boleh diikat oleh Pemerintah Turki. Lagi pula pembicaraan secara lugas tentang persoalaa ini dengan para pejabat Turki yang bersangkutan harus berhasil meyakinkan mereka. Kalau tidak kita harus menerima asas, lebih baik menuruti kemauan Turki yang sangat tidak beralasan dan sangat mengandung resiko bagi kepentingan kolonial kita. Seolah-olah itu lebih baik daripada menyebabkan Pemerintah Turki tidak senang.

Sekarang persoalan ini berada di jalur yang salah sama sekali karena bertolak dari dalil yang tidak tepat. Maka menurut pendapat saya Duta Belanda di Konstantinopel lebih dahulu harus menghilangkan kesan bahwa Pemerintah Belanda seolah-olah menganggap perlu diadakannnya perundingan dengan Pemerintah Turki mengenai masalah orang Hadramaut. Duta Belanda itu perlu juga menanamkan keyakinan, bahwa untuk persoalan orang Arab ini segala kritik dari Pemerintah Turki harus dianggap sebagai tidak pada tempatnya.

Sisi lain dari persoalan ini sekurang-kurangnya pantas dipertimbangkan sekali lagi. Sementara itu tidak boleh terbelok perhatiannya dari tuntutan politik kekuasaan Belanda di Hindia Timur, hanya karena kepentingan dagang.

65a

Leiden, 25 Januari 1915

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Guna menjawab surat kiriman Yang Mulia tertanggal 18 Januari 1915, bagian Al, No. 32, dengan hormat saya memepermaklumkan kepada Yang Mulia, bahwa menurut perasaan saya, keadaan yang timbul karena ikut sertanya Kerajaan Turki dalam perang, benar-benar memerlukan agar dengan segala cara yang ada pada pemerintah, orang Mohammmadan Hindia Belanda dilarang ikut serta dalam haji yang pertama ke Mekah berikut ini.

Pada berbagi alasan yang sangat penting yang oleh Konsul di Jedah diajukan tentang hal ini, masih dapat ditambahkan bahwa kiranya akan sangat berbahaya untuk membiarkan para calon haji menjadi sasaran agitasi, yang kini dilakukan oleh para pembesar Turki guna mempersatukan semua orang Mohammadan di dunia di bawah panji Sultan-Khalifah Turki. Suatu agitasi yang dengan sendirinya akan berdaya pengaruh lebih jauh daripada yang dimaksud oleh teman-teman Jerman mereka. Dari sumber yang terpercaya, saya dengar antara lain, bahwa pada bulan November 1914 di Konstantinopel ada surat selebaran Pan-Islam yang dikeluarkan oleh percetakan surat kabar

Komite, bernama de Tanien. Antara lain disebut di situ tentang orang-orang Mohammadan yang harus dibebaskan dari penindasan orang kafir, yaitu 30 a 40 juta orang Jawa yang diperintah oleh orang-orang Belanda yang setengah beradab. Orang-orang Komite pastilah berusaha agar di Mekah tidak akan kekurangan propaganda yang perlu dengan semangat semacam itu. Maka usaha itu bukannya tidak membawa akibat.

Kesulitan-kesulitan besar yang menghadang warga Hindia Belanda yang akan naik haji di tanah Arab, serta kemustahilan memberi bantuan seperlunya kepada mereka melalui konsulat, sudah lebih dari cukup untuk menghalalkan tindakan perkecualian ini. Dengan demikian kesan semu tentang adanya hambatan atas kebebasan beragama akan hilang juga karenanya. Tetapi lepas dari hal itu saya berpendapat agar selanjutnya pemerintah Hindia Belanda tidak mencabut larangan itu, sebelum mendapat kepastian bahwa para calon haji di Hijaz tidak akan lagi menjadi sasaran usaha-usaha, yang dengan berbagai cara hendak melibatkan mereka dalam perjuangan dunia yang bersifat politik, dan juga merangsang mereka untuk melawan pemerintah.

65b

Leiden, 28 Maret 1915

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Guna menjawab surat kiriman Sekretaris Jenderal tertanggal 25 Maret 1915, bagian A 1 , No. 61, dengan hormat saya sampaikan hal yang berikut.

Gubernur Jenderal, menurut pendapat saya, dalam telegram tertanggal 24 bulan ini, terlalu banyak menekankan kepada sikap pemerintah Malaya dan Singapura sebagai ukuran bagi penetapan pemerintah Hindia Belanda terhadap peraturan naik haji ke Mekah. Sebenarnya kasus-kasus itu berbeda jauh sekali.

Pertama-tama kita tidak tahu, sampai sejauh mana nasihat larangan naik haji ke Mekah oleh pemerintah Malaya dan Singapura dalam kenyataannya akan menjadi hambatan. Sementara itu hanyalah bentuk larangan yang dihindari. Meskipun pemerintah negeri tersebut memiliki sangat banyak sarana untuk merintangi pelayaran ke Jedah, sehingga untuk itu tidak harus digunakan larangan dengan sanksi hukuman.

Selanjutnya pemerintah Inggris, jauh melebihi pemerintah kita, menjadi sasaran salah tafsir yang sangat disengaja terhadap maksudmaksudnya. Musuh-musuhnya tidak lupa mencoba dengan segala cara untuk mengggambarkannya sebagai penindas Islam. Maka dapat diduga, bahwa adanya larangan naik haji yang diprakarsai olehnya akan menjadi alasan yang disambut gembira oleh musuh-musuhnya. Meskipun kini bukannya tidak dapat diperhitungkan, bahwa terhadap kita pun pendapat umum akan dicoba dipengaruhi, tetapi mereka tidak akan banyak memperoleh sukses. Usaha demikian akan dilakukan oleh berbagi pihak, terutama yang berkepentingan dengan urusan haji.

Karena pemerintah Hindia Belanda tidak pernah menghambat keberangkatan jemaah haji ke Mekah, dan setiap orang pun tahu bahwa keadaan sekarang sangat luar biasa, khususnya juga di Arab, maka tidak akan sulit meyakinkan penduduk serta lurah mereka tentang perlunya suatu tindakan darurat.

Peringatan-peringatan dari pihak pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan haji, belum pernah membuahkan hasil apa pun, sebagaimana sudah berkali-kali saya buktikan. Lebih-lebih tidak menimbulkan hasil, jika peringatan ini bertentangan dengan para syekh dan pencari jemaah haji. Sebaliknya nasihat-nasihat para pencari jemaah haji itu lebih dahulu didengarkan tanpa syarat oleh para calon haji. Jika kita tidak berani memberlakukan larangan —hal yang saya rasa tidak beralasan— maka kehormatan pemerintah pun menuntut untuk tidak memberikan peringatan-peringatan.

Selanjutnya perlu pula diingat, bahwa pada tahun-tahun terakhir ini jumlah calon jemaah haji Hindia Belanda berlipat ganda, melebihi jumlah calon jemaah haji dari Malaya dan Singapura serta India-Inggris. Maka kesulitan-kesulitan yang akan dialami kalau terjadi paceklik bahan makanan, ketidakamanan di jalan, kekurangan alat pengangkut, dan lain sebagainya, akan terasa berlipat ganda oleh para calon haji kita. Sementara itu persentase orang yang dalam keadaan serba canggung di antara calon jemaah haji di Hindia Belanda, jauh lebih besar daripada di antara orang India-Inggris atau bahkan di antara orang Melayu dari Malaya dan Singapura.

Akhirnya dalam telegram Gubernur Jenderal dengan sangat mudah diabaikan kemungkinan adanya bahaya di antara para haji kita yang sekarang di Hijaz akan menjadi sasaran pengaruh Pan-Islam yang paling gawat dan dengan cara yang dahulu tidak pernah terjadi. Bahaya ini tidak dapat dibandingakan sama sekali dengan penyebaran pamflet-pamflet di Kepulauan Nusantara. Di kota-kota suci para propagandis kini bekerja tidak hanya secara langsung dan pribadi, tetapi juga dengan kebebasan yang jauh lebih banyak daripada dahulu, bahkan didorong pula oleh pemerintah. Sekarang pun di Turki, dan dari Turki telah disebarkan surat selebaran yang menyebut pembebasan "orang Jawa" dari para penguasa kafir. Ini termasuk soal yang penting di dalam rencana kebijakan khalifah Mekah. Kota ini ditunjuk sebagai tempat yang baik bagi propaganda tersebut. Harap diingat: jemaah haji yang tahun ini tiba di Mekah tahu, bahwa Amirul Mukminin telah menyatakan jihad kepada semua negara di dunia, kecuali terhadap beberapa negara yang telah membantu tentara mereka kepadanya. Mereka percaya, bahwa hingga kini ekspedisi-ekspedisi perang yang dilakukan oleh SultanKhalifah telah menghasilkan serangkaian kemenangan yang tak terputusputus. Mereka melihat, bahwa kehormatan Konsul Belanda di 'Jedah tidak berarti lagi, dibandingkan dengan yang tampak sebebelum perang. Mereka dibangunkan, bukan oleh pamflet, melainkan secara lisan, oleh orang-orang yang berbicara dengan bahasa mereka sendiri, untuk mengorbankan harta dan jiwanya bagi perjuangan suci. Kemudian bila mereka sudah kembali ke negeri masing-masing, hendaklah mereka meyakinkan orang lain agar membantu, masing-masing menurut kemampuannya, demi kemenangan Islam dan hancurnya kaum kafir.

Menurut keyakinan saya, keberatan-keberatan yang diajukan dalam telegram Gubernur Jenderal terhadap larangan sementara menunaikan haji tidak berarti. Sebaliknya, saya tidak ingin memikul tanggung jawab terhadap ikut sertanya orang Mohammadan Hindia Belanda dalam haji seperti biasa, selama keadaan sekarang yang berbahaya bagi hubungan antara kaum Muslimin kita dan pemerintah masih berlanjut. Hal yang sekurang-kurangnya menurut pendapat saya harus dilakukan ialah adanya pengumuman, bahwa sampai ada berita lebih lanjut, yaitu sampai keadaan kembali normal di Hijaz, tidak akan dikeluarkan surat jalan ke Mekah. Dengan demikian ikut sertanya seseorang dalam haji tanpa surat jalan akan dapat dihukum.

Leiden, 23 Juli 1915

Kepada Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Dengan ini, saya berkehormatan menyampaikan kembali kepada Yang Mulia lampiran-lampiran surat kiriman tertanggal 12 Juni 1915, bagian A 1 , No. 4084; dan 8 Juli 1915, bagian A 1 , No. 2, dilengkapi dengan surat kiriman tertanggal 16 Juli 1915, bagian Sekretariat Umum dan Ekspedisi, No. 5044. Catatan-catatan yang saya susulkan di sini berdasarkan pengetahuan saya terhadap dokumen-dokumen tersebut, sekaligus berkenaan dengan suratsurat kabar yang telah dikirimkan kepada saya, dengan surat kiriman tertanggal 16 Juli 1915, bagian A', No. 24.

Hal-hal yang terdapat dalam surat-surat dengan lampiran-lampirannya, dari Duta di Konstantinopel tentang Association de Bienfaisance Musulmane (Perkumpulan Amal Saleh Muslim), dan berkaitan dengan itu tentang gerakan Pan-Islam, tidak ada artinya sedikit pun. Laporan-laporan juru bahasa pertama pun menarik, karena sama sekali tidak bermakna. Tetapi pendapat yang lain, meskipun diberi pengantar yang seolah-olah berasal dari tokoh-tokoh terpercaya dan sangat penting dengan hubungan-hubungannya yang menarik perhatian, terlepas dari ketidakbenarannya yang terlihat nyata, memuat tidak lebih dari hal-hal yang membosankan yang dapat diketahui oleh setiap pembaca harian dan majalah.

Pada suatu pihak, dokumen-dokumen ini sekali lagi menunjukkan pengaturan yang sangat kurang sempurna pada Kedutaan Belanda di Turki. Karena itu kedutaan ini sama sekali tidaka layak untuk mengumpulkan, apalagi mengolah data tentang gerakan-gerakan di bidang Islam yang sangat penting bagi negeri kita. Di pihak lain terlihat dengan nyata keadaan jauh lebih parah, cacat yang sudah seperempat abad selalu saya peringatkan. Cacat itu sehubungan dengan pamflet Pan-Islam, yang rupanya baru didengar sedikit-sedikit oleh Duta lebih kurang pada tanggal 19 Mei. Guna memberi penjelasan sebaik-baiknya tentang soal ini saya terpaksa mengingatkan beberapa pokok.

Departemen Luar Negeri Perancis mendapat laporan tertanggal 23 November 1914 dari Konstantinopel, yang memberikan fakta, bahwa dari ibu kota tersebut disebarkan pamflet yang sangat fanatik. Pamflet ini menghasut semua warga Mohammadan di negar-negara bukan Mohammadan agar memberontak kepada para penjajah. Dikatakan juga di dalamnya, bahwa khususnya empat puluh juta orang "Jawa" dihasut agar mèmbunuh atau mengusir penindas-penindas mereka yang setengah beradab, yaitu orang Belanda. Seorang rekan yang bersahabat dengan saya, dan dipekerjakan pada departemen tersebut memberitahukan hal-hal yang perlu dari laporan itu kepada saya melalui suratnya tertanggal 17 Desember. Tetapi surat itu sampai kepada saya jauh lebih kemudian. Saya mohon perhatian Yang Mulia atas apa yang diberitakan kepada saya, pertama-tama dalam surat yang tertanggal 25 Januari 1915, No. I 1 . Kemudian sekali lagi dengan surat saya yang tertanggal 262 Maret 1915, No. 93 . Selanjutnya, tentang hal itu saya tulis pada halaman 136 dalam terbitan kedua buku saya Nederland en de Islam yang terbit dalam bulan Januari. Fakta itu juga saya bicarakan dalam surat menyurat dengan teman-teman saya bangsa Jerman, yang telah menerbitkan tulisan mereka mengenai politik Islam baru. Tak diragukan, sebagai akibat pertukaran pikiran tersebut, beberapa hari kemudian dalam surat kabar Turki setengah resmi Tanien menyusullah sangkalan terhadap pamflet tersebut. Pihak Jerman menamakan pamfet itu sebagai kesalahan "yang pantas disesalkan", dan dibandingkan dengan gangguan yang dialami kapal-kapal Belanda oleh pihak Inggris.

Tanien menanggapi berita tentang pengaduan Belanda, sebagai akibat penyebaran pamflet tersebut sedemikian rupa, seolah-olah surat-surat kabar harian di negeri kita telah mengulasnya, sehingga Tanien ingin menenteramkan hati para wartawan Belanda. Padahal sebenarnya semua surat-surat kabar

Sebenarnya 28 Maret. 3 Kiriman Kementerian tertanggal 29 Maret sesudah itu, bagian A' , No. 27/718.

kita tidak mengetahui tentang surat selebaran dan penyebarannya, seperti halnya juga Kedutaan Belanda di Konstantinopel.

Perbandingan antara naskah berbahasa Arab dan terjemahannya yang berbahasa Inggris, yang secara kebetulan diketahui oleh Kedutaan kita sesudah pertengahan Mei, —dengan pemberitahuan teman saya seorang Perancis dalam bulan Desember— tidak memungkinkan timbulnya keraguan. Yaitu bahwa dalam dua kasus ini kita menghadapi pamflet yang sama. Dengan kata lain, naskah yang telah beredar dari Konstantinopel pada tanggal 23 November 1914 itu telah dikonstatir oleh Kedutaan Perancis. Pamflet tersebut tanpa diganggu dapat terus berjalan sampai bulan April yang baru, lalu membuat resah Konsul Amerika di Aleppo. Paling-paling tulisan ini mungkin merupakan redaksi yang berasal dari pabrik yang sama.

Hendaknya jangan disangka, bahwa bagi orang yang berusaha memelihara hubungan dengan dunia Mohammadan di Konstantinopel, tidak akan mengalami kesulitan sama sekali dalam memperoleh beberapa eksemplar dari pamflet-pamflet yang telah disebarkan dalam jumlah ribuan itu. Meskipun sewajarnya jika pamflet tersebut tidak dibagikan di antara orang-orang Kristen, atau diantarkan ke rumah-rumah personalia kedutaankedutaan. Duta kita menjadi terkejut, ketika terbukti bahwa desas-desus tentang penyebaran pamflet tersebut sampai kepadanya, dan bahwa ia berhasil pula mendapat satu eksemplar meskipun "bukan tanpa susah payah". Maka izinkanlah saya mengingatkan sekali lagi, bahwa dari Betawi dari tahun-tahun yang lalu setiap kali saya mohon perhatian Pemerintah Pusat, terhadap tulisan-tulisan yang dicetak di Konstantinopel dan yang ditujukan kepada pemerintahan kolonial kita. Saya mohon perhatian pula, bagaimana saya pernah bersusah payah meyakinkan kedutaan, bahwa sebuah surat kabar yang sangat ditunjang oleh Sultan Abdul Hamid, dan yang setiap kali memuat karangan-karangan dengan tujuan tersebut, memang diterbitkan di Konstantinopel1 . Ketika bantahan lebih lanjut ternyata memang mustahil, Duta tersebut memperlihatkan kejengkelannya. Namun sejak itu belum pernah ada perbaikan sikapnya.

Dokumen yang telah saya sinyalir pada bulan Januari, dan yang telah didapati oleh Duta pada bulan Mei, terlepas dari sinyalemen tersebut, telah benar-benar menimbulkan keresahan Konsul Amerika di Aleppo. Memang jelas ada tangan yang berusaha membetulkan tulisan itu, yang dimaksud untuk membuka jalan bagi tafsiran yang agak lunak —dengan beberapa tambahan yang sama sekali bertentangan dengan dalil pokok pamflet tersebut. Namun, dalam tubuh karangan surat selebaran itu, penjajahan oleh negara-negara bukan Mohammadan atas kaum Mohammadan, dengan tegas sekali dan tanpa reserve digambarkan sebagai suatu anomali yang tidak dapat diperkenankan. Sedangakan kepada orang Mohammmadan yang berada dalam keadaan demikian ditekankan sungguh-sungguh agar mereka membuang beban penjajahan itu sekarang juga. Dengan mengambil contoh-contoh dari sejarah agama Islam, selanjutnya dijelaskan bahwa jihad yang ditujukan ke arah itu bukan hanya harus dilakukan oleh tentara kaum mukminin. Tetapi amal suci ini juga dilakukan dengan membentuk kawanan perampok atau percobaan pembunuhan secara perseorangan atas orang kafir. Dipandang dari segi agama, semuanya itu termasuk juga di antara amal-amal yang paling berpahala.

Bahwa penyebaran tulisan oleh Komite setengah resmi Turki seperti itu tidak menimbulkan pembunuhan dan perampokan besar-besaran, sekali lagi membuktikan bahwa dalam dunia Mohammadan pun, fanatisme religius abad tengah, yang menjadi buah spekulasi, untung sudah banyak hilang kekuatannya yang lama. Namun terlalu gegabah jika orang meremehkan kemungkinan ekses-ekses lokal dari massa rakyat tak terpelajar. Mereka disesatkan oleh kebohongan-kebohongan yang sekarang rupanya diperkuat oleh penguasa tertinggi.

Kemungkinan tersebut sama sekali tidak menjadi berkurang, karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah Turki sekarang, berdasarkan alasanalasan yang diberikan oleh Duta Belanda. Bukankah perbaikan "kekeliruan" atau "ketidaksengajaan" sama sekali bukan petunjuk kesungguhan?

Memang benar dalam kalangan resmi di Konstantinopel, seperti terbukti dari bantahan Tanien dahulu, orang diminta perhatiannya terhadap anjuran yang tidak sepantasnya dan telah disebarluaskan, yaitu agar orang "Jawa" memberontak terhadap kekuasaan Belanda. Meskipun begitu, ditimbulkan kesan pada kita mengenai Kedutaan kita yang tidak tahu-menahu urusan ini, seolah-olah orang lain pun sama terlambatnya seperti Duta tersebut dalam mengetahui hal ini. Lalu barulah mereka segera giat mencegah peredaran tulisan tersebut yang notabene sudah lebih dari setahun beredar. Permintaan maaf itu memang sama sekali tidak menyinggung tentang ketidakpantasan bagi kaum Mohammmadan untuk taat kepada kekuasaan bukan Mohammadan. Hanya pernyataan khusus mengenai pernyataan orang Belanda sebagai sasaran perang, rampok dan pembunuhan saja yang dicabut. Ini pun dengan cara yang sangat ganjil.

Dalam naskah berbahasa Perancis pun, beberapa kali telah dibicarakan masalah "khilafah", yang oleh redaksi Turki telah diungkapkan dengan teliti. Itu adalah istilah lama yang artinya sama dengan Pemerintahan Kekaisaran atau Pemerintah Turki —satu-satunya kekuasaan tertinggi yang dengannya kita berurusan. Dengan demikian dianggap bahwa Pemerintah Belanda telah berhubungan dengan khilafah Islam, dan duta kita menyerah kepada anggapan tersebut. Lagi pula Pemerintah Belanda pun mengakui Sultan Turki sebagai kepala bagi semua orang Mohammadan. Pengakuan Pemerintah Belanda mengenai ketaatan kaum Mohammadan kepada kekuasaannya, menjadi dasar-dasar dari penjelasan saya berkali-kali yang mutlak tidak dapat diterima. Lagi pula tuntutan Duta Belanda agar "kekeliruan" anjuran mereka pada warga Belanda untuk memberontak, merampok dan membunuh yang dilancarkan melalui badan setengah resmi, benar-benar cukup kuat untuk minta agar dipilih bentuk yang pantas bagi "pembetulan kekeliruan" itu. Maka dalam hal ini telah terjadi kelalaian yang sangat penting. Dan kelalaian itu tidak akan luput dari perhatian siapa pun, juga bagi yang dangkal pengenalannya tentang gambaran politik yang menyelimuti negeri-negeri Mohammadan.

Terutama susunan kata-kata dalam naskah berbahasa Arab itu penting di sini. Sementara itu, hendaknya diingat, bahwa inilah satu-satunya naskah yang akan dibaca oleh kaum Mohammdan di Hindia Belanda, atau di kalangan yang hendak mencoba mempengaruhi mereka. Dalam susunan teks ini, pernyataan bahwa orang Belanda digolongkan sebagai salah satu sasaran perampokan dan pembunuhan yang sah adalah tindakan yang salah. Perlu dijelaskan, bahwa Pemerintah Belanda telah bersikap tepat terhadap khilafah Islam. Dengan demikian setiap orang Mohammadan yang kuno —dan hanya buat orang Mohammadan yang seperti itulah pernyataan Jihad mempunyai arti— akan menafsirkan Pemerintah Belanda termasuk pengecualian yang menguntungkan ini berkat pengakuan dan kepatuhannya terhadap khilafah. Maka justru pernyataan ini sendiri terutama dalam redaksi bahasa Arabnya, yang telah diterima baik pada waktu yang salah, lalu menjadi sarana baru untuk memberikan pembenaran resmi bagi pemikiran Pan-Islam yang diterima di kalangan negara-negara Eropa beragama Mohammadan yang kurang terpelajar.

Orang yang menyatakan kepada Duta bahwa terjemahan berbahasa Arab telah mengungkapkan dengan baik asli berbahasa Perancis, sama dengan orang yang menyatakan —setelah naskah asli berbahasa Arab dari pamflet tersebut diperoleh— bahwa terjemahan yang dibuat di Robert's College dalam keseluruhannya tepat. Ia juga menyatakan, bahwa Baron Von Oppenheim memang menguasai bahasa Arab. Terjemahan Robert's College kiranya dengan tepat dalam semangat dan hakikatnya. Tetapi di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan besar yang dapat ditemui oleh setiap orang Arab, bahkan tanpa membandingkan dengan aslinya. Baron Von Oppenheim, yang telah enam belas tahun lamanya surat-menyurat dengan saya hanya sedikit sekali mengetahui bahasa Arab. Dalam perjalanannya ke mana-mana ia selalu didampingi para penerjemah dan juru tulis. Mereka disuruhnya mencatat semua kata-kata bahasa Arab yang dianggapnya perlu dicatat di dalam buku-buku hariannya untuk kisah perjalanannya.

Ada kejanggalan dalam dua dugaan yang diajukan oleh Duta berkaitan dengan penerbitan pamflet tersebut, yang masih perlu saya mintakan perhatian.

Pertama-tama Duta berbicara tentang kemungkinan, bahwa para agitator Turki, karena disesatkan oleh seseorang bernama Felemenk telah mengacaukan hubungan antara negeri Belanda dan Belgia. Jadi, mereka benar-benar kelim menggolongkan negeri Belanda ke dalam musuh-musuh "khilafah". Tetapi sebaliknya, hendaknya dicatat bahwa dalam pergaulan saya dengan orang Turki, termasuk juga selama dua bulan saya tinggal di Konstantinopel tahun 1908, dapat dikatakan bahwa orang Turki yang agak terpelajar selalu pandai membedakan antara Felemenk = Hollanda = negeri Belanda, dan Beltsjka = Belgia. Walaupun umumnya mereka tidak tahu tentang asal usul kata-kata tersebut, atau hubungan antara kata Felemenk dan Vlaanderen. Bagaimanapun pers Pan-Islam, yang biasa saya amati di Betawi dari tahun 1889 sampai tahun 1906, juga yang mengenai Konstantinopel, selalu menunjukkan pengetahuan yang baik sekali tentang siapa orang Belanda dan bagaimana mereka sampai menguasai Hindia Timur. Anggaplah bahwa kekhilafan yang tak masuk akal itu memang telah terjadi. Namun pendapatpendapat dari pihak Jerman yang pada awal tahun ini telah menimbulkan pembetulan di dalam surat kabar Tanien, orang akan memperhatikan hal itu. Selain itu, kekhilafan tersebut akan dipegang sebagai permintaan maaf yang enak atas kenyataan yang bagaimanapun juga sulit untuk dijelaskan sebagai "erreur" (kekeliruan). Kenyataan itu ialah, bahwa badan setengah resmi menyuruh mencetak dan menyebarkan tulisan di mana warga negara "sahabat" dihasut untuk melawan pemerintah mereka.

Kejanggalan kedua ialah, bahwa dokuman tersebut sebenarnya hanya terbit atas nama Komite Pertahanan Nasional, tetapi konon disusun oleh orang-orang lain, dan barangkali di Eropa. Seluruh pamflet, baik dalam isi maupun bentuknya, membuktikan sebaliknya. Dalam segala hal dokumen ini menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan karangan-karangan surat kabar dan pamflet-pamflet yang selama pemerintahan Sultan Abdul Hamid diprakarsai oleh percetakan "Ma'lümat" itu dahulu, dengan susah payah, harus saya yakinkan kepada Kedutaan Belanda di Konstantinopel. Jadi akhirnya anjuran itu oleh negeri Jerman, kalau tidak hendak digunakan kata yang lebih keras, antara lain telah mengakibatka rangsangan fanatisma Mohammadan di wilayah bukan Turki. Juga antara lain berakibat, bahwa sebuah komite yang bekerja di bawah naungan Pemerintah Turki telah menyuruh mencetak tulisan-tulisan dan selama lebih dari setengah tahun menyuruh menyebarkannya. Dalam tulisannya itu, semua kaum Mohammadan yang hidup di bawah penguasa bukan Mohammadan, dihasut untuk memberontak kepada penjajah mereka. Kalau mungkin dengan menggunakan tentara, kalau tidak dengan kawanan perampok atau dengan pembunuhan diam-diam tetapi resmi. Orang "Jawa" di dalam jajahan Belanda, dengan sengaja disebut sebagai orangorang yang sekarang atau kelak tidak pernah lagi dibangunkan oleh lonceng pembebasan diri. Sepintas lalu hendaknya dicatat di sini, bahwa bagi Jerman penerapan asas tersebut dihindari dengan ketidakbenaran yang antara lain disiarkan dalam nomor yang sama dari surat kabar Arab al- 'Adl. Di dalamnya dibuat "komunike", bahwa Jerman belum pernah berperang dengan daerah Mohammadan mana pun dan tidak pernah menaklukkan orang Mohammadan di bawah kekuasaannya. Selanjutnya, kita mencatat bahwa fakta yang oleh Kedutaan Belanda diketahui setengah tahun terlambat tersebut di atas dan yang di pihak lain telah dimintakan perhatiannya kepada para pembesar Turki dalam bulan Januari, kini pura-pura dikatakan baru ditemukan lagi olehnya untuk pertama kali. Maka melalui pemberitahuan yang praktis sama sekali tidak berguna dalam beberapa surat kabar, diberikan kepuasan semu dengan menyebut masalah "kekhilafan" yang terjadi disebabkan keteledoran. Adapun redaksi bahasa Arabnya, dituangkan secara cerdik dalam bentuk Pan-Islam.

Tidak perlu diulas lebih lanjut, bahwa kedutaan yang agak pantas perlengkapannnya itu seharusnya tidak terperdaya dengan kata-kata yang tidak berguna. Waktu untuk minta tindakan yang lebih efektif dari Pemerintah Turki mengenai persoalan ini, kini tentu saja sudah lampau.

Sebaliknya yang belum lewat bagi pemerintah kita ialah waktu untuk sangat mewaspadai terhadap gejala ini dan yang semacamnya. Bahayanya bukan saja terletak pada merembesnya eksemplar-eksemplar pamflet tersebut ke Hindia Belanda, tetapi yang jauh lebih pantas diperhatikan ialah kenyataan bahwa tulisan-tulisan demikian dan propaganda lisan yang berkaitan dengannya, terutama berpengaruh di satu pusat Mekah. Dan tak dapat diragukan, bahwa di sana orang Mohammadan asing yang negerinya sekarang diperintah oleh bangsa Eropa, penduduknya terkena pengaruh fanatisme dalam derajat dan kekuatan seperti belum pernah terjadi. Akan terbukti bahwa sama sekali tidak ada kesungguhan, jika pemerintah membiarkan warga pribuminya terbuka bagi pengaruh yang hanya terjadi sebagai kebetulan. Juga jika pemerintah tidak berbuat apa pun dengan kemampuannya yang ada untuk menghentikan lalu lintas penduduk Kepulauan Nusantara kita dengan Mekah, sampai dapat dipastikan bahwa keadaan yang abnormal itu telah berakhir. Artinya sampai tidak ada soal propaganda resmi atau setengah resmi tentang jihad lagi, dengan atau tanpa kekhilafan di kota-kota suci tanah Arab. Dengan begitu Konsul Belanda di Jedah dapat dengan lancar memberikan wibawa perlindungan Belanda kepada calon jemaah haji kita.

Memang, tahun ini agaknya nyaris tidak ada calon jemaah haji dari kawasan Belanda yang akan bepergian ke Mekah. Namun hal ini adalah berkat keadaan, yang bagi Pemerintah Belanda harus dianggap sebagai kebetulan, dan tidak karena kebijaksanaannya dari sudut mana pun. Bukan tanpa rasa kesal jika di sini saya harus memperingatkan tentang sikap meremehkan yang ditunjukkan ketika nasihat saya mengenai haji dipetieskan. Seolah-olah nasihat saya itu berasal dari seorang pegawai biro yang tidak tahu menahu persoalan.

Pada tahun 1908 saya telah menemukan alasan yang cukup serius untuk mempermaklumkan kepada Menteri Daerah Jajahan saat itu, tentang pengaruh yang merugikan bagi kepentingan Negeri, yang timbul dari perbuatan birokrasi yang salah mengurus nasihat para ahli tentang jalannya urusan. Dengan dokumen-dokumen tersebut saya membuktikan ketika itu bahwa baru sesudah ada enam kasus, nasihat-nasihat saya tentang masalah yang sangat penting diperhatikan, yaitu ketika akibat yang merugikan dari kelalaiannya telah mulai tampak. Ini terjadi tiga sampai enam tahun sesudah nasihat itu diberikan. Nasihat-nasihat tersebut sebagian besar mengenai persoalan kebijaksanaan yang harus ditempuh di Aceh. Mengenai Mekah dan haji, biasanya bahkan sampai pegawai-pegawai biro pun memperhatikan kewenangan saya yang luar biasa dan yang timbul dari keadaan yang luar biasa pula. Hingga pada tahun 1915, ketika alasan saya yang sangat serius mengenai hal ini pun diperlakukan sebagai "hal yang pantas diabaikan".Secara pribadi saya tidak kehilangan apa-apa yang menjadi kepentingan pribadi saya, tetapi demi kepentingan negara saya tetap berharap agar peringatan saya yang serius tentang akibat-akibat tak terkira, yang akan terseret-seret oleh politik haji yang gegabah itu, jangan sampai hanya menjadi satu kepuasan saja bagi saya. Yaitu kepuasan, bahwa terhadap enam kasus yang disebutkan di atas, orang-orang pemerintah akan memberi kesaksian mereka beberapa tahun lagi. Seperti dahulu terbukti, sayang!, nasihat Yang Mulia pun tidak mendapat perhatian yang perlu.

Lampiran 1

's Gravenhage, 8 Juli 1915

Kepada Penasihat Urusan Hindia dan Arab

Menyambung surat saya yang tertanggal 12 Juni yang baru lalu, bagian A 1 , No. 15, dengan hormat saya menyampaikan kepada Tuan Yang Sangat Terpelajar beberapa keputusan Menteri Luar Negeri mengenai pamflet berbahasa Arab dimaksud yang bertujuan Pan-Islam, yang diterbitkan oleh Komite Pertahanan Nasional di Konstantinopel. Harap dokumen-dokumen tersebut diketahui dan dikirimkan kembali kepada saya.

Menteri Daerah Jajahan

Th. B. Pleyte

Lampiran 2

KOMUNIK E

Telah menjadi pengetahuan Pemerintah Kesultanan, bahwa ke dalam brosur yang berjudul "Seruan Umum Kepada Semua Bangsa Islam", yang diterbitkan oleh Komite Pertahanan Nasional yang berkedudukan di kekhalifahan, telah terselip kalimat-kalimat tertentu yang salah, yang menyerukan kaum Muslimin di Jawa untuk memberontak melawan negara Belanda. Karena perang suci itu dipermaklumkan semata-mata terhadap negara-negara yang dalam keadaan berperang dengan Kekhalifahan Pemerintah Sri Baginda Sultan, maka Sri Sultan mencela sekali seruan terhadap negeri Belanda, yang merupakan negeri bersahabat dengan Turki.

Dilarang untuk mengedarkan brosur ini selama bagian-bagian mengenai negeri Belanda tidak dihapus daripadanya, dan terhadap mereka yang membantu pengedarannya akan dikenai tanggung jawab.

KOMUNIK E

Komite Pertahanan Nasional telah membenarkan, bahwa disebabkan oleh kekeliruan maka terseliplah dalam brosur berjudul "Seruan Umum kepada Semua Bangsa Islam", yang diterbitkan oleh kantor pusat, dicetak di Matbaat-el-Hayriet, beberapa bagian yang menyerukan kaum Muslimin di Jawa untuk memberontak melawan bangsa Belanda. Komite sangat menyesal atas kekhilafan ini, karena tahu bahwa negeri Belanda adalah negeri yang bersahabat dengan Turki, dan karena, seperti dikatakan dalam brosur ini, seruan itu mutlak bertentangan dengan undang-undang untuk tidak menjalankan perbuatan bermusuhan terhadap bangsa-bangsa beragama lain, yang tidak melakukan permusuhan terhadap kedudukan Khilafah.

Leiden, 6 Juli 1919

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Nasihat saya tertanggal 1 Februari 1909, No 6', mengenai pengaturan imigrasi bagi orang Arab dari Hadramaut ke Hindia Belanda, telah mengalami nasib seperti beberapa nasihat yang selama lebih dari tiga puluh tahun saya sampaikan kepada pemerintah Hindia atau kepada pemerintah Agung. Pada zaman nasihat itu dimaksud, orang malah memperlakukan secara gegabah. Sekarang, setelah keadaan yang diperhitungkan dahulu berubah seluruhnya, orang malah mengarah pada tindakan perlawanan apa yang mau tidak mau harus dilakukan karena adanya perubahan zaman tersebut.

Selama saya bekerja di Hindia, saya sering diminta pendapat tentang perundang-undangan kita mengenai orang Arab di Hindia, secara lisan atau tertulis, dan sering juga saya harus melampaui hambatan yang menyakiti hati. Hambatan itu ditimbulkan oleh perundang-undangan maupun penerapannya yang biasanya sewenang-wenang dan tidak merata terhadap lalu lintas bangsa Arab, padahal mereka sudah diizinkan untuk bermukim atau menetap di sini. Perlakuan yang harus dialami oleh orang Hadramaut di wilayah Hindia Belanda itu, antara lain saya bandingkan dengan perlakuan seorang bapak rumah tangga, yang menyatakan bahwa dengan syarat-syarat tertentu rumahnya disediakan untuk golongan orang yang berkepentingan tertentu. Tetapi orang yang telah memenuhi syarat dan sekarang hendak menggunakan keterbukaan itu, diam-diam disekap sampai mereka menyatakan akan meninggalkan kembali rumah yang telah disediakan bagi mereka. Perlakuan ini menyebabkan nama negeri Belanda sebagai negara kolonial banyak dirugikan di negeri-negeri Mohammadan, di Timur Jauh, dan bahkan juga dalam kalangan luas di Eropa dan Amerika. Hal ini pun sekali lagi sudah bertahuntahun saya tunjukkan pada banyak kesempatan.

Pengaruh ekonomi yang merugikan, yang dikatakan terutama akan dijalankan oleh orang Arab terhadap masyarakat pribumi, bilamana diadakan penyelidikan komparatif serius tidak dapat dipertahankan sebagai dalih perlunya tindakan-tindakan pembatasan imigrasi mereka. Sebab dasarnya semata-mata prasangka yang tidak baik. Alasan-alasan, mengapa perluasan unsur-unsur Arab harus dianggap sebagai tidak diinginkan, menurut pemahaman saya, juga lebih banyak bersifat politik keagamaan. Orang Arab di mana-mana lama-kelamaan, di mana pun mereka berada dalam jumlah besar, akan memperkuat wawasan tentang Islam di kalangan penduduk pribumi, yang tidak memajukan hubungan baik dengan Pemerintah Pusat. Hal ini sudah sangat sering saya ulas secara panjang lebar, maka di sini tidak usah diulang lagi. Yang menjadi masalah sekarang, atau lebih tepat yang menjadi masalah dari dahulu sampai akhir-akhir ini: apakah Pemerintah Pusat mempunyai cara-cara yang dapat digunakan secara adil untuk membendung arus imigrasi yang tidak diinginkan itu?

Tindakan-tindakan merepotkan yang dahulu diterapkan bagi orang Arab yang sudah telanjur diberi izin bermukim atau menetap, tidak adil dan tidak dapat dipakai. Malahan bagi penonton yang tidak memihak pun tindakan ini menimbulkan kesal hati dan rasa tidak senang. Sebaliknya menutup secara prinsipal wilayah Hindia Belanda bagi imigran selanjutnya dari Hadramaut, antara lain atas dasar nasihat saya yang dikutip di atas, dalam segala hal dapat dibenarkan. Lagi pula, dahulu tidak ada keberatan politik yang sungguh-sungguh bagi mereka yang cukup berusaha untuk memperhitungkan kedudukan kenegaraan Hadramaut terhadap pelaksanaan tindakan seperti itu . Tetapi hal tersebut terakhir ini telah diabaikan. Dan sifat suka gampang mengakibatkan orang menerima begitu saja dalil-dalil semu yang diajukan oleh Kedutaan Belanda di Konstantinopel, di mana persoalan ini ditangani dengan kedangkalan yang patut dicela. Andaikan ketika itu, atau lebih awal lagi, orang mau memperhatikan seperlunya ulasan-ulasan saya, dan kepada orang Arab yang sudah telanjur diizinkan masuk diberi kebebasan bergerak sepenuhnya, maka dengan demikian, akan berakhirlah kekesalan hati mereka yang beralasan itu. Tentu saja selain itu orang harus memperhitungkan benar-benar hak dan pengakuan historis. Sebagai tindakan peralihan hendaknya anggota-anggota keluarga Arab atau lainnya yang tinggal di Hindia, yang di sini telah mendapat kepentingan yang nyata, harus diizinkan masuk. Pemukiman-pemukiman Arab ketika itu akan menganggap adil dan menyambut gembira tindakan yang seperti .itu. Dan pada umumnya jika pada waktu tindakan itu dilaksanakan, pemerintah dapat mengharapkan bantuan kepala penduduk Arab serta orang-orang terpandang dari kalangan mereka. Selama sepuluh tahun terakhir, sejak dan sejauh pembicaraan tentang persoalan ini, yang dapat saya ikuti, evolusi masyarakat Hindia, terutama dalam hal orang pribumi dan orang Timur Asing, telah maju dengan lompatan raksasa. Sedemikian rupa kemajuan itu sehingga masalah-masalah yang telah melewatkan saat-saat baik guna pemecahannya, sekarang menunjukkan segi yang lain sama sekali. Saya setuju dengan penilaian Dr. Hazeu, bahwa dipertahankannya ketetapan-ketetapan khusus mengenai imigran orang Hadramaut, sekarang mutlak harus ditolak, terlepas dari alasan palsu mengenai pengaruh ekonomi yang merugikan, terutama dari golongan imigran.

Saya kira tidak mungkin terjadi bahwa pada saat ini orang Arab umumnya masih akan merasa terdorong untuk berterima kasih kepada pemerintah, bilamana politik yang berpandangan picik itu ditinggalkan. Namun hal ini tidak boleh menimbulkan alasan untuk mencabut atau bahkan menunda pencabutan ketetapan-ketetapan istimewa yang membatasi itu. Di dalam kerangka ketetapan tentang izin masuk secara umum yang dibicarakan dalam telegram Gubernur Jenderal, pembatasan apa pun terhadap imigran dari Hadramaut saya rasa tidak pantas dianjurkan. Karena pembatasan itu akan memberikan alasan yang sah kepada orang-orang Arab untuk mengadukan tentang perlakuan yang kurang baik dibandingkan dengan perlakuan terhadap golongan imigran yang lain. Satu-satunya motif pembatasan yang dapat diberlakukan khusus terhadap orang Hadramaut, ialah karena mustahilnya memelihara hubungan yang teratur antara pemerintahan Belanda dan orang-orang yang memegang kekuasaan di tanah air para imigran itu. Demi kejujuran haruslah dalih ekonomi yang diajukan tidak pada saatnya itu, dilepaskan untuk selama-lamanya. Dikemukakannya keberatan yang bukan khayal tentang bertambah kuatnya perasaan Pan-Islam sebagai akibat bertambahnya imigran Arab itu, mau tak mau menimbulkan diskusi-diskusi yang menarik, di mana suara-suara pribumi akan ikut serta dengan gigih membela orang Arab. Alasan hubungan internasional yang dapat diajukan sebagai syarat untuk memenuhi setiap tuntutan imigrasi bebas, memang tidak dapat diganggu gugat, selama kedudukan politik Hadramaut belum mengalami perubahan yang mendasar. Atas dasar ini ketetapan izin masuk, dalam arti pembatasan terhadap imigrasi orang Hadramaut, dapat diterapkan tanpa menimbulkan keresahan yang beralasan. Asal saja di mana kepentingankepentingan yang sudah telanjur ada, yang menjadi terbengkalai akibat penolakan izin masuk itu, bagaimanapun akan kita kerjakan dengan cukup bermurah hati. Dalam keadaan itu pastilah pencabutan yang dianggap perlu oleh Gubernur Jenderal terhadap ketetapan istimewa yang membatasi itu, merupakan petunjuk dimulainya garis kebijakan yang baru.

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Saya menyampaikan kembali dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada saya dengan surat kiriman Sekretaris Jenderal tertanggal 10 Februari 1921, Kabinet, Huruf X 1 , dan selanjutnya dengan surat pengantar tertanggal 26 Februari 1921, Kabinet, Huruf O2 , dan yang tertanggal 9 Juni 1921, maka dengan hormat, berdasarkan surat kiriman yang dimaksud, saya terutama memohon perhatian Yang Mulia atas hal yang berikut.

1. Masalah izin masuk orang Arab Hadramaut ke Hindia Belanda bukan lagi pokok pembicaraan yang bermanfaat. Sebab dengan dihilangkannya penghalang-penghalang yang dulu dibangunkan dengan cara yang kurang cakap dan kurang tulus terhadap para imigran yang umumnya tidak didinginkan itu, terbukti telah ditemukan suatu pemecahan. Dan pemecahan ini sulit untuk diubah lagi.

Imigrasi orang Hadramaut termasuk pokok persoalan yang tidak sedikit jumlahnya, yang telah dimintakan nasihat saya selama 32 tahun terakhir ini. Tetapi nasihat-nasihat saya itu tidak pernah diikuti sepenuhnya. Orang baru benar-benar mau mendengarkan nasihat saya dengan baik, ketika keadaan tidak berubah sama sekali. Yaitu ketika keadaan tidak membolehkan lagi hal-hal yang 20 tahun lalu dapat terjadi tanpa keberatan.

Keadaan yang telah berubah itu memaksa saya sendiri menganjurkan garis kebijaksanaan yang lain, yaitu bahwa nasihat-nasihat saya, yang dahulu membenarkan suatu ketetapan istimewa, yang menjadi sandaran Direktur Kehakiman baru-baru ini, terpaksa saya nyatakan kedaluwarsa.

Guna menghindari segala salah paham, saya harus tambahkan di sini, bahwa saya tidak mempertimbangkan dua hal, yang dalam beberapa dokumen bersangkutan (antara lain dalam surat Gubernur Jenderal, 24 Mei 1920, No 40/4x, rahasia), mendapat pertimbangan khusus, yaitu:

a. Bahwa protektorat dari Inggris Raya atas Hadramaut sama sekali tidak mengurangi larangan wilayah Hadramaut bagi warga Belanda (seperti juga bagi semua orang Eropa). Larangan itu, boleh saja diajukan sebagai motif yang sangat penting untuk membatasi imigran dari negeri tersebut ke

Wilayah Hindia Belanda, mengingat bahwa imigrasi tersebut dari sudut lain harus disebut sebagai "tidak diinginkan".

b. Bahkan terlepas dari motif tersebut, sekarang pun penolakan atas bangsa tertentu, sementara itu memberi izin masuk bagi orang Timur Asing lainnya, dari segi pandangan hubungan internasional umumnya tidak dapat disebut sebagai tidak dapat dipertahankan. Perhatikanlah tindakan-tindakan yang dilakukan bukan saja di Amerika, melainkan juga di kawasan-kawasan Kerajaan Inggris, seperti Australia dan Afrika Selatan. Tindakan itu tetap dilakukan terhadap imigran beberapa bangsa, bahkan bangsa-bangsa yang hidup di bawah protektorat Inggris.

Namun di Hindia Belanda pada 15 sampai 25 tahun yang lalu orang lalai mengikuti nasihat saya untuk melakukan pembatasan itu. Maka dengan terjadinya evolusi yang hebat sekali di Timur pada tahun-tahun terakhir ini, mustahil sekarang untuk menyusulkan peraturan-peraturan yang dahulu pantas diajukan. Hal ini juga karena mengingat jumlah penduduk Arab yang tinggal di Kepulauan Nusantara yang sudah banyak itu.

2. Alasan mengapa orang Hadramaut berimigrasi ke Hindia Belanda, yang pada umumnya harus dilihat sebagai tidak diinginkan, ialah sebagai berikut. Di mana-mana apabila orang-orang Arab yang telah berkembang menjadi besar menetap dalam lingkungan Mohammadan yang picik-kolot, agama Islam yang dianut penduduk pribumi lalu berkembang ke arah yang kaku, dan tidak menguntungkan bagi pemerintahan yang bukan Mohammadan. Ini merupakan kerugian bagi negeri dan penduduknya yang tidak diimbangi oleh keuntungan apa pun yang timbul dari imigrasi itu.

Pengaruh merugikan yang tidak terpisahkan dari imigrasi orang Hadramaut itu menjalar secara berangsur-angsur, dalam kadar dan kecepatan yang berbeda-beda dari tempat ke tempat. Tetapi pengaruh ini bukan berasal dari suatu organisasi apa pun, atau dipersiapkan langsung dari Hadramaut sendiri. Pengaruh ini tidak juga berpusat pada pribadi-pribadi tertentu, yang sudah dapat diketahui sebelumnya, ketika mereka berangkat dari Arab Selatan, sehingga dapat ditolak sebagai perkecualian. Tentu saja daya pengaruh atas Islam di Indonesia sangat digalakkan oleh seorang ulama yang saleh, dibandingkan dengan seorang kabili yang papa, atau seorang awam kecil yang meninggalkan Hadramaut untuk mencari kaya di Hindia. Tetapi akan menimbulkan kesan yang menusuk hati jika orang-orang yang termasuk golongan pertama, yang pada umumnya sangat dihormati itu ditolak. Hal ini tidak akan mungkin dilakukan tanpa dalih-dalih yang oleh perantau-perantau Arab sangat dipahami maksudnya, dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Dari hal ini sekaligus tersimpul, bahwa dinas penerangan, yang didirikan karena mengingat propaganda Pan-Islam yang dipersiapkan dari Hadramaut —padahal yang tidak pernah ada itu— sama sekali akan tidak mencapai tujuannya. Dalam hal ini kiranya kerja sama dengan para pembesar Inggris bagaimanapun juga tidak pantas dianjurkan. Dan apabila kerja sama itu harus terjadi dengan perantaraan Konsulat Inggris di Betawi, maka perlunya hanya untuk memberi alat kepada agen-agen Inggris yang sangat giat dalam menjalankan perwalian untuk hubungan kita dengan orang Arab di Hindia Belanda, seperti yang dicita-citakan oleh Tuan Dunn' dan Tuan Crosby2 .

Melalui Biro Penasihat Urusan Pribumi dan Arab, pemerintah Hindia memiliki keterangan mengenai Hadramaut dan penduduknya, dan mengenai para imigran yang datang dari sana ke Hindia. Dalam hal keandalan dan mutu keterangan tersebut jauh terpercaya dari keterangan yang diperoleh para agen Inggris. Sedangkan dalam hal ini kepentingan pemerintah Inggris dan Pemerintah Belanda terlalu sedikit persamaannya, hingga kerja sama tidak dirasa perlu atau malah tidak diinginkan.

3. Terutama dengan mempertimbangkan usaha-usaha para konsul di Betawi, yang telah dijelaskan di bawah No. 2, untuk menempatkan garis kebijaksanaan kita mengenai orang Hadramaut di bawah pengawasan dan perwalian mereka, menurut pemahaman saya merupakan bukti kelemahan yang tercela, jika Pemerintah Belanda merasa wajib memberi tahu kepada pemerintah Inggris tentang perubahan-perubahan ketetapan mengenai imigrasi yang dimaksud untuk direncanakan. Seandainya perlu membicarakan sekali lagi persoalan ini dengan seorang wakil pemerintah Kerajaan Inggris, satusatunya pendirian yang terpuji bagi Pemerintah Belanda adalah, bahwa dengan senang hati kita akan segera memberi tahu para pembesar Inggris tentang setiap perubahan yang terjadi.

4. Juga berkaitan dengan mengurangi hasrat nafsu para Konsul Inggris untuk mengontrol tindakan pemerintah kita, maka penting sekali dipertanyakan, sikap manakah yang akan diambil Pemerintah Belanda mengenai protektorat Inggris Raya atas Hadramaut yang nyata sedang berkembang itu.

Protektorat ini tidak lain merupakan perkembangan dari yang sudah ada sebelum perang, dan yang karena akibat perang diuntungkan dan dipercepat. Sejak bertahun-tahun yang lalu tidak ada negara lain kecuali Inggris yang berpengaruh di Hadramaut. Pengaruh ini terbatas pada daerah pantai, dan agaknya pada masa depan yang dapat diduga akan tetap terbatas pada daerah pantai. Inggris tidak akan berpikir anarkis mencampuri urusan yang rumit dengan menghabiskan banyak uang dan barangkali juga banyak darah, tanpa ada kemungkinan yang beralasan tentang keuntungan ekonomi. Di masa depan, seperti yang terjadi hingga sekarang, Inggris akan puas dengan menolak pengaruh negeri-negeri yang lain, atas negeri yang miskin itu.

Tetapi sehubungan dengan kepentingan Inggris yang telah menjadi makin intensif di bagian-bagian lain dari semenanjung ini, maka pemerintahnya beranggapan bahwa waktu sudah datang untuk menyatakan dengan terus terang tentang kedudukannya di tanah Arab bagian selatan, dan menonjolkannya secara lebih tegas. Untuk sementara Inggris sudah memilih cara sebagai berikut. Sementara ini negeri dan penduduknya dibiarkan berbuat sekehendaknya, tetapi segera setelah penduduk itu meninggalkan negeri mereka, negeri itu lalu dinyatakan menjadi lindungan dan tunduk kepada pengawasan Inggris. Kekuasaan Inggris di laut membuatnya mampu untuk menjalankan perlindungan dan pengawasan secara nyata seperti itu. Sedangkan orang Hadramaut yang pada dasarnya sama sekali tidak suka kepada Inggris, sadar akan sia-sianya segala perlawanan. Mereka untuk sementara malah bersedia untuk meninggalkan bentrokan politik, sejauh bentrokan itu akan merugikan bagi hubungan mereka dengan Inggris. (Dahulu kepala-kepala pantai memang menurut kepada perintah Inggris, sedangkan para kepala di pedalaman yang lebih berkuasa dan bermusuhan dengan mereka, bersikap anti-Inggris). Protes-protes kita terhadap hubungan protektorat Inggris, yang telah diterima oleh kedua belah pihak atas orang Hadramaut yang sedang berada di luar tanah air mereka tentu saja sia-sia, dan karenanya tidak pada tempatnya. Yang menjadi soal ialah, bagaimana membuat metamorfosis politik terhadap orang Hadramaut yang berimigrasi ke Hindia Belanda itu, menjadi sesedikit mungkin merugikan bagi hubungannya dengan pemerintah kita.

Guna mencapai tujuan ini tidak boleh ditempuh jalan, yang seakanakan ditunjukkan oleh surat Menteri Luar Negeri, bagian Urusan Hukum dan Diplomatik, tertanggal 2 Desember 1920, No. 4798. Bukankah jika surat itu dipakai sebagai titik tolak, maka terhadap Pemerintah Turki Pemerintah Sri Baginda selalu berpendirian, bahwa orang Arab dari Hadramaut, yang dahulu merupakan daerah kekuasaan Turki itu, segera setelah mereka menetap di Hindia Belanda, hanya dapat diakui sebagai orang "Timur Asing". Sebaliknya oleh pihak kita selalu dengan tepat sekali disangkal bahwa Hadramaut bukan wilayah Turki. Sebab di Hadramaut belum pernah ada orang Turki yang menginjakkan kakinya, dan di sana tidak dapat dilihatnya suatu tanda pun mengenai pengakuan kekuasaan mereka terhadap Turki. Di Hadramaut sejumlah kepala yang sebagian menghias diri dengan gelar sultan, saling berebut kekuasaan. Sedangkan sangkalan kita ini biasanya diterima baik oleh para wakil Turki yang mempunyai urusan dengan kita. Para pejabat ini selalu mencoba membuktikan, bahwa minat mereka hanya ditujukan kepada pribadi-pribadi berketurunan Hadramaut yang lahir di wilayah Turki. Sementara itu minat aktif mereka terhadap orang-orang yang lahir di Hadramaut semata-mata bertolak dari perhatian kebapakan dari para khalifah terhadap semua orang yang beriman, yang tidak lain sama saja dengan campur tangan pemerintah yang terkadang mendalam terhadap kepentingan "agama" di antara kaum Mohammadan di Hindia Belanda.

Kini cara memperlakukan orang Hadramaut yang diizinkan bermukim atau menetap di Hindia oleh pemerintah kita, pada dasarnya telah diganti dengan cara yang lebih baik. Cara yang lama memang pantas sekali mendapat kritik. Maka jarang saja kita harus mengalami kesulitan tentang para imigran itu dengan pihak Konsulat Inggris, juga oleh karena hubungan proteksi mereka kita terima. Selebihnya dengan penerimaan itu tidak perlu kita tergesa-gesa, kita dapat dengan tenang menunggu perkembangan keadaan, yang kini masih bersifat setengah-setengah dan sementara itu, sampai menjadi lebih stabil dan normal.

Bagaimanapun sekarang, seperti dahulu, orang-orang Hadramaut yang datang ke Hindia Belanda dapat tetap dimasukkan dalam golongan yang sama dengan orang-orang dari penduduk pribumi India-Inggris, Singapura, negeri-negeri Melayu federasi dan sebagainya, yang memang meliputi berbagai macam bangsa dari "warga negara proteksi Inggris".

5. Tindakan Konsulat Inggris di Betawi terhadap sengketa antara orang Arab di Jawa tentang hak istimewa para sayid, modernisasi pengajaran dan soal-soal lain, dalam banyak hal berpandangan sempit dan tidak pantas. Di sana-sini tindakan tersebut menjurus ke arah kurangnya rasa hormat, padahal wakil Inggris di Hindia pun harus menghormati Pemerintah Belanda. Terutama kalau diingat bahwa di Jedah, di mana perwakilan Inggris telah melakukan kejanggalan yang bertimbun-timbun banyaknya, sehingga kedudukannya menjadi sangat timpang, dan konsulat kita karena tergantung kepada negeri Inggris, menjadi tidak berdaya, dengan akibat yang sangat merugikan warga Belanda. Seorang Inggris yang sangat ahli dan bekerja pada Kantor Urusan India mengakui hal ini dengan terus terang kepada saya, dan mengeluh tentang ketidakmampuan kebanyakan wakil-wakil Inggris di negeri-negeri Timur. Maka akan terasa, jika kita lebih banyak mengalah lagi kepada usaha-usaha para agen Inggris untuk mencampuri urusan kita, hal ini akan terlalu merugikan kehormatan Pemerintah Belanda.

Mengenai asal usul dan sifat sengketa, yang pada tahun-tahun terakhir ini memecah belah orang Arab di Jawa menjadi dua kubu, dokumendokumen dan terutama surat-surat dari Biro Penasihat Urusan Pribumi dan Arab telah memberikan segala keterangan yang diperlukan. Sengketa itu, baik dahulu maupun sekarang, masih di luar bidang politik. Sedikit pun tidak ada sangkut-paut simpatinya terhadap salah satu pihak yang saling berhadapan dalam perang dunia. Baik dari sisi ini maupun dari sisi yang lain dari pihakpihak yang saling bermusuhan, simpati, politik orang Arab sebagian besar ada di pihak Turki dan para sekutu Sultan Turki. Sesudah perang berakhir, dengan akibat bahwa untuk sementara Sultan Turki tidak dapat diharapkan apa-apa, maka banyak orang Hadramaut yang menetap di Hindia Belanda segera mengerti, bahwa demi kepentingan mereka sekarang adalah tepat waktunya untuk berpaling ke pihak Inggris. Gerakan "balik kanan" ini paling cepat dan tanpa ragu sedikit pun dilakukan oleh para pemimpin apa yang disebut golongan sayid. Mereka dengan senang hati menggunakan sikap ragu-ragu —dalam hal ini beberapa pemimpin partai Irsyad— sebagai alat perjuangan untuk melawan golongan Syekh. Barang siapa pernah mengenai dari dekat kehidupan masyarakat Arab, dengan segera akan melihat intrik seperti itu. Jika di antara dua pihak, ada satu yang melihat peluang emas untuk menghitamkan pihak yang lain melalui tokoh-tokoh yang berpengaruh dan dengan demikian dapat merugikan lawannya, maka pihak tersebut tidak akan membiarkan mubazir sarana apa pun untuk itu. Asal mereka percaya, bahwa terhadap orang-orang yang berpengaruh itu sarana tersebut akan ada hasilnya. Dengan demikian golongan sayid telah berhasil memperdayakan Konsul Inggris, bahwa lawan-lawannya sekaligus juga menjadi musuh Inggris. Dari hal ini pun terbuktilah bagaimana rendahnya para sayid menilai wawasan konsul tersebut. Tentang hal ini mungkin terasa lebih jelas lagi dari spekulasi mereka tentang ketakutan terhadap Bolshevisme yang mereka lihat pada orang Inggris. Sebab tuduhan mereka mengenai Bolshevisme, sehubungan dengan tuduhan mereka terhadap Hadramaut, benar-benar menimbulkan tawa bagi setiap orang yang paham mengenai hal ini.

Kepercayaan mereka tentang mudah percayanya wakil-wakil Inggris, yang tidak mengenai baik keadaan negeri Timur itu, tidak dikecewakan. Akibat tindakannya ini ialah, bahwa kepada segolongan penduduk di Hindia Belanda sama sekali tidak dimungkinkan bepergian ke tanah air mereka oleh Konsul Jenderal Inggris, kecuali kalau bersedia mencabut keanggotaan mereka dari suatu perkumpulan, yang kegiatannya sama sekali bergerak di luar kepentingan Inggris. Cara tindakan Tuan Dunn dan Crosby seperti ini membuktikan bahwa mereka tidak banyak menaruh hormat kepada Pemerintah Belanda. Juga membuktikan bahwa mereka tidak tahu —dan ini pantas dicela— tentang hal ihwal yang sebenarnya. Lebih daripada itu mereka melakukan tindakan yang aneh dengan membungkam setiap pernyataan simpati terhadap perjuangan Turki di sebuah jajahan asing. Sedangkan sementara itu simpati yang sama dinyatakan dengan lantang dan tak terhalangi di India-Inggris.

Dari tulisan tambahan tertanggal 4 Januari 1921, pada surat tertanggal 9 Desember 1920, B/260, dari Penasihat Pribumi dan Arab dapat disimpulkan, bahwa Konsul Jenderal Inggris akhirnya telah meiepaskan tuntutan yang bodoh dan sekaligus tidak pantas terhadap para anggota sebuah perkumpulan Arab yang sama sekali berada di luar bidang politik. Maka untuk sementara masalah tersebut telah hilang segi-segi kehangatannya. Meskipun begitu, masalah ini pantas juga diperhatikan sepenuhnya oleh Pemerintah Belanda, dan akan berguna jika pada waktu tertentu dimintakan perhatian pemerintah Inggris. Berdasarkan pengalaman pribadi saya dapat bersaksi, bahwa di Inggris tidak kurang orang-orang yang berpengaruh, yang secara mutlak menolak kebijaksanaan seperti yang ditunjukkan oleh Tuan Dunn dan Tuan Crosby, dan merasa malu atas kebodohan dan kurang luwesnya para pejabat Inggris itu. Sekarang yang penting ialah, agar masalah ini diuraikan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan-kekeliruan seperti yang telah ditegaskan di bawah No. 4. Kekeliruan itu dengan mudah dapat menimbulkan kecurigaan terhadap argumentasi seluruhnya.

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Minat pada masalah-masalah seperti tentang kapitulasi di Turki masih merupakan hal baru di Hindia Belanda dan terbatas lingkupnya. Minat itu terutama muncul di kalangan orang-orang Arab yang menetap di Hindia, dan beberapa di kalangan cendekiawan pribumi yang mempunyai hubungan dengan orang Arab. Konsulat Jenderal Turki juga telah membantu membangkitkan minat tersebut, dan telah berusaha keras agar orang dapat melihat kapitulasi itu sebagai ketidakadilan yang memalukan, yang dilakukan oleh negara-negara bukan Mohammadan terhadap Turki, dan dengan demikian juga terhadap Islam.

Meskipun pandangan Pan-Islam tentang hal ini pasti telah terbentuk pada banyak cendekiawan Mohammadan di Hindia, namun tak dapat dikatakan bahwa kalangan tersebut sampai sekarang masih bergairah tentang hal ini. Dapat dikatakan pasti, bahwa di antara mereka yang mengetahui sifat dan jalannya kapitulasi tersebut, akan menyambut gembira penghapusan ketidaksamaan hukum yang menurut mereka berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan itu, dan akan menganggap bahwa kemungkinan terjadinya penghapusan tidak disebabkan oleh pengaruh pemerintah kita.

Mungkin mereka melihatnya sebagai hal yang tidak berbeda daripada hasil keteguhan perjuangan bangsa Turki untuk kemerdekaan. Maka pemulihan hak yang akhirnya terjadi, setelah berabad-abad lamanya dituntut dengan sia-sia, oleh mereka tidak akan diterima sebagai jasa dari pemerintahpemerintah sekutu. Pers Arab sudah terlalu sering dan terlalu jelas menyoroti oportunisme politik sekutu terhadap Turki yang egoistis selama tahun-tahun terakhir ini.

Bahwa sikap negeri Belanda yang dalam masalah-masalah ini tidak berdasarkan penentuan kehendak yang mandiri, dikemukakan dengan jelas oleh organ-organ tersebut. Sementara itu perasaan terima kasih orang-orang Mohammadan di Hindia terhadap pemerintah kita, dan bantuan pasif terhadap penghapusan kapitulasi tersebut, saya yakin benar tidak akan pernah disebutsebut.

Kepada Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Andaikan aksi yang diinginkan oleh Tuantuan Boon1 dan Nypels bertujuan untuk mendorong orang Eropa yang menetap di Hindia, dan yang bersedia menyisihkan milik mereka sedikit untuk memberikan bantuan material sekadarnya kepada para pengungsi Turki, maka dari pandangan kemanusiaan usaha tersebut pastilah disambut gembira. Bantuan yang sama sekali bebas dari paham agama Mohammadan orang-orang yang mengalami musibah itu.

Tetapi, segera setelah kita memusatkan segala perhatian pada Turki dan sifat Kerajaan Mohammadan ini, maka yang timbul hanyalah kenangan yang tidak enak. Lalu kita teringat kepada pretensi khilafah yang dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan, dan hanya pantas untuk menghasut kekacauan, yang pada berbagai kesempatan dengan cara yang sangat menimbulkan keberatan ditujukan terhadap negeri Belanda. Khususnya serangan kepada hubungan yang diharapkan antara warga Belanda yang beragama Mohammadan dan pemerintah. Lalu kita ingat, beberapa tahun yang lalu di bawah naungan Pemerintah Turki —meskipun bekas hasutan agen-agen Jerman— semua kaum Muslimin yang ada di bawah pemerintahan bukan Muslim dan terutama orang Indonesia, disadarkan benar-benar terhadap suatu kewajiban agama, yaitu menghancurkan penjajah mereka dengan segala daya. Termasuk dengan pembunuhan secara diam-diam. Kita teringat bahwa pada saat sebelum perang pun, para pengarang Turki sudah beusaha sekuat-kuatnya untuk mencemarkan nama negeri Belanda di dunia Mohammadan.

Semua contoh itu, yang dengan mudah dapat ditambah lagi, bukan saya kutip untuk menganjurkan agar jangan mengadakan penyantunan filantropi atas orang Turki yang diusir dari kampung halamannya, namun agar penyantunan seperti itu dihindarkan dari segala apa yang berbau politik.

Penduduk pribumi Hindia Belanda seperti yang telah diketahui, ada dalam keadaan ekonomi yang menjauhkan setiap pikiran untuk memberi bantuan kepada orang-orang sengsara yang tinggal jauh dari tempat mereka sendiri. Karena itu juga pemerintah akan berbuat kelim jika ikut mengajak mereka agar suka berkorban dalam pengertian yang demikian.

Mengenai Turki, tambahan lagi, di beberapa kalangan pribumi akan disimpulkan sesuatu yang tidak tepat tentang hubungan negeri Belanda dengan Turki, serta penghargaan negeri Belanda terhadap pretensi khilafah itu. Perbuatan bermain-main dengan pretensi khilafah, seperti yang dilakukan oleh Inggris, yang sebentar ke sini lalu sebentar ke sana, hanya mungkin dilakukan oleh sebuah negara besar, dan untuk itu pun bukannya tanpa hukuman. Bagi kita sikap tenang berpegang teguh pada kenyataan adalah preferensi tanpa syarat.

Tambahan pula di berbagai kalangan di negeri kita, orang biasa cenderung menyalahkan pemerintah kolonial kita terhadap apa yang sering disebut: bermain mata dengan Islam. Tuduhan yang tidak patut itu sudah berkali-kali saya buktikan. Jauh daripada bermain mata dengan 'Islam, sudah terlalu sering pemerintah kolonial kita, karena sikapnya terhadap Islam dan para pemeluknya yang saleh itu, menimbulkan kecurigaan dan kejengkelan. Maka campur tangan setengah resmi dalam pengumpulan uang untuk para pengungsi Turki itu, akan memberi hak hidup tertentu bagi tuduhan tersebut.

Bahkan pelibatan masyarakat pribumi dalam aksi yang diinginkan oleh Tuan-tuan Boon dan Nypels saya rasa mengandung resiko. Bilamana penduduk pribumi, sebagai orang Mohammadan, menunjukkan semangat berkorban yang luar biasa terhadap Turki, hal ini harus terjadi secara spontan dan bukan dibangkitkan oleh bangsa Eropa. Tetapi tidak terletak dalam batasbatas kewenangan pemerintah mengenai aksi tersebut, baik yang hanya mencakup penduduk Eropa, maupun juga penduduk pribumi, dengan pasti saya menganggap tidak pantas dianjurkan.

Leiden, 2 Februari 1926

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Guna membalas surat Yang Mulia tertanggal 28 Januari 1926, bagian ke-4 No. 41, saya berkehormatan untuk mempermaklumkan hal yang berikut.

Surat Duta Belanda di Konstantinopel tertanggal 4 Januari mengingatkan saya dengan jelas akan isi sepucuk surat rahasia, yang oleh Duta Inggris di sana ditujukan kepada pemerintahnya tidak lama sesudah pecahnya perang revolusi 23 Juli 1908. Ia bergembira karena dapat menjamin PanIslamisme —yang sering sekali mengguncangkan pikiran para negarawan dan diplomat dalam beberapa dasawarsa terakhir— sekarang sudah lenyap untuk selama-lamanya. Saya perlu segera menambahkan di sini, bahwa surat Baron

Rengers,1 berbeda dengan berita gembira palsu itu, karena sikapnya yang hati-hati dan obyektif. Di dalam suratnya itu ia hanya mencantumkan ucapan seorang negarawan Turki yang berwenang, tanpa memberikan penyimpulanpenyimpulan yang sejauh itu.

Pan-Islamisme yang dimaksud oleh Duta Inggris, memang organisasi yang benar atau disangka ada; bersumber dari usaha-usaha sejumlah penjilat Sultan Abdul Hamid yang berambisi, untuk menjiwai kaum Muslimin dari berbagai negeri agar menaruh hormat kepada Raja Turki, dalam kedudukannya sebagai kepala yang sah atas semua pemeluk agama Islam. Mereka juga ingin membangkitkan para Muslimin agar berkerumun di bawah panjipanjinya, sejauh kemerdekaan politik yang mereka peroleh memungkinkan hal itu. Ketika revolusi tahun 1908 telah mengakhiri pemerintahan Abdul Hamid yang lalim, tidak perlu terlalu pandai untuk menyadari, bahwa klik istana yang memegang pimpinan gerakan Pan-Islam selama bertahun-tahun sekarang telah kehilangan artinya. Tentang ciri anak-anak emas sultan, saya kiranya dapat menunjuk kepada karangan saya dalam Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap tahun 1897 (Jilid XXXIX) 2 . Tetapi, dibuktikan dengan ini ketidaktahuannya sama sekali tentang aliran-aliran rohani dalam Islam, jika intrik-intrik klik tersebut hendak ditumbuhkan dengan PanIslamisme. Sebagaimana yang telah saya mintakan perhatian kepada pemerintah ketika itu dan pada berpuluh-puluh kesempatan lain, maka sebaliknya yang harus lebih diperhatikan ialah rasa persatuan yang pada semua pemeluk agama Islam, kadang-kadang hidup atau dengan mudah dihidupkan dari keadaan yang laten. Harus menjadi perhatian pula tentang kesadaran mereka sebagai bagian dari kesatuan yang perkasa yang harus membela setiap bagiannya atau harus memandangnya menjadi kewajiban mempertahankannya jika kepentingan politik, sosial atau ekonomi mereka terancam. Dasar persatuan itu adalah agama. Dan tentu saja watak prinsipal ini akan segera menjadi sangat kuat, manakala agama Islam terancam oleh suatu bahaya. Tetapi hal ini tidak menjadi persoalan lagi dalam abad-abad terakhir. Karena sementara itu kemandirian politik kebanyakan bangsa-bangsa Muslim telah diganti dengan penjajahan oleh bangsa-bangsa lain. Dan biasanya keadaan ekonomi di negeri-negeri jajahan itu dikuasai oleh faktorfaktor asing. Maka rasa pernyataan persatuan itu pun menjadi kuat, jika mereka menyadari adanya rangsangan dari segi politik atau ekonomi.

Tentu saja penting sekali untuk mengetahui sikap para penguasa Mohammadan mengenai motif-motif internasional tersebut. Bukankah mereka

dengan sangat mudah dapat meneriakkan semboyan yang diambil dari motif1 motif tersebut, demi menghimpun sebagian besar dunia Muslim di bawah pimpinannya? Inilah yang dilakukan Abdul Hamid sejak lebih dari seperempat abad yang lalu dan bukannya tanpa sukses. Namun jangan sekalikali dilupakan, bahwa raja-raja para penguasa Muslim tidak menentukan jalannya Pan-Islamisme. Kalaupun bisa, oleh karena kecakapan tertentu, hanya sekadar demi keuntungan mereka sendiri saja. Sikap bangsa-bangsa Mohammadan terhadap hal ini hanya dipengaruhi oleh para raja mereka, sejauh raja-raja ini melihat mereka wakil pendapat mereka sendiri tentang Islam yang sejujurnya. Sebaliknya pendapat ini sebagian besar terbentuk di bawah pengaruh para ulama, dan sebagian lagi dalam masyarakat Muslim yang telah menjadi modern, oleh pengaruh cita-cita tokoh sosial dan politik dari berbagai kalangan Mohammadan, yang telah menjadi matang dalam zaman mutakhir. Adapun mengenai kaum Muslimin yang dijajah oleh bangsa bukan Muslim, cita-cita itu selalu mengambil bentuk yang mengandung usaha pembebasan dari kekuasaan asing sebagai pasal pertama dari program mereka.

Bahwa Pan-Islamisme ternyata tidak mati ketika kekuasaan Sultan Abdul Hamid diakhiri, dapat diamati tidak lama sesudah tahun 1908 di dalam maupun di luar Turki. Barangkali saja Pan-Islamisme tidak pernah memberi tanda-tanda kehidupan yang lebih jelas daripada dalam masa yang justru sudah berlalu. Secara agak merata, di dunia Muslim orang memegang teguh keyakinan, yang sejak abad ke-16 didesakkan oleh fakta-fakta, bahwa pimpinan politik harus tetap di tangan Turki. Sebab Turki merupakan satusatunya negara Muslim yang pernyataan eksistensinya diperhatikan oleh negara-negara besar di dunia dengan agak sungguh-sungguh. Sultan Turki dalam legenda popuier tetap tersebar luas sebagai raja dunia, yang kalau perlu akan mencabut pedangnya untuk membalas penghinaan-penghinaan terhadap Islam. Akan tetapi dalam pandangan orang Muslim yang lebih berpengetahuan, ia merupakan satu-satunya juru bicara jamaah Muslimin, yang dapat menyuarakan diri dengan memberi harapan akan keberhasilannya.

Bagi banyak kaum Mukmin memang merupakan kekecewaan yang menyakitkan hati, ketika pemerintahan di Angkara semakin tegas mengesampingkan Pan-Islamisme, sebagai senjata yang tidak berguna bagi terwujudnya Pan-Turanisme di Turki di masa akhir-akhir ini. Apa yang diberitahukan oleh Taufiq Rusydi Bey kepada Duta Belanda mengenai hal ini, jelas mengungkapkan maksud-maksud Pemerintah Turki yang sekarang. Bahkan sebelum mengusir para khalifah dan khilafah, pemerintah telah mendapat malu dalam pandangan pemeluk Islam yang saleh di berbagai negeri, karena telah setiap kali meremehkan ajaran-ajaran dan tradisi Islam yang sudah berabad-abad umurnya itu. Kecuali itu, mereka pun pada suatu pihak bermain mata dengan tradisi Turki musyrik, dan di pihak lain dengan kebudayaan kafir Eropa-Barat. Selama perang, Raja Hussein dari Mekah mempertahankan pemisahannya dengan Turki, dan menunjuk sebagai alasan ajaran-ajaran dan praktek-praktek musyrik dari golongan Pan-Turanisme, dan bahkan di kalangan luas orang Turki pun tindakan-tindakan mereka mendapat tantangan. Kita boleh yakin, bahwa sebagian besar penduduk Turki sangat mencela haluan yang sekarang ditempuh oleh pemerintah mereka. Bahkan ada alasan yang kuat untuk merasa heran, mengapa kejengkelan terhadap diinjak-injaknya tradisi Mohammadan oleh pemerintah Angkara yang merajalela itu belum menimbulkan perlawanan yang nyata dan kuat. Tentang kesewenang-wenangan pemerintah tersebut baru-baru ini terungkap lagi dengan diberlakukannya peraturan yang modern-picik, yaitu penggunaan tutup kepala bagi orang-orang yang bukan Muslim dan tarikh Kristen.

Guna menjelaskan hal tersebut terakhir di atas, sepintas lalu saya melihat, bahwa apa yang tercantum hampir pada alinea terakhir surat Duta Belanda tentang permulaan tarikh Mohammadan itu tidak tepat (yang tepat pada tahun 622 M). Begitu pula penjelasan tentang istilah "hijrah" (yang benar pemotongan semua hubungan yang mengikat Nabi dengan sukunya), dan permulaan hari Mohammadan (yang benar bukan dengan terlihatnya bulan, tetapi dengan terbenamnya matahari).

Seorang politikus Amerika yang banyak menyibukkan diri dengan masalah Timur Dekat, baru-baru ini berbicara dengan sedikit berkelakar kepada saya tentang tiga macam Bolshevisme. Yaitu Bolshevisme Rusia, Bolshevisme Mussolini dengan fasis-fasisnya, dan Bolshevisme Angkara. Adapun kesamaan antara tiga gejala itu ditemukannya dalam penguasaan atas mayoritas besar oleh minoritas yang relatif kecil. Ia sependapat dengan saya, bahwa jika Kemal dan mungkin beberapa pemimpin lainnya akan jatuh dari pemerintahan, maka rezim baru akan mengalami ujian yang berat. Bahkan jika ada bahaya besar mereka akan terjungkir sama sekali. Bilamana hal seperti itu terjadi, maka akan berkuasalah satu partai yang berusaha mencari kekuatan pada banyak tradisi yang dicintai oleh bangsa Turki, maka tidak mustahil Turki akan mendapat lagi kepemimpinannya atas Pan-Islamisme di sebagian besar dunia Muslim. Sebab tradisi politik yang selama empat abad telah menghibur kaum Muslimin dari kemerosotan negara mereka itu tidak mudah patah. Tetapi sementara itu tokoh-tokoh pemimpin dari berbagai negeri Mohammadan telah menjadi akrab dengan pikiran, bahwa ada seorang raja Muslim atau pemerintah Muslim yang lain, ataupun dewan Muslim internasional yang dengan sengaja perlu dibentuk dan yang selanjutnya harus memperhatikan kepentingan umat Muslim serta harus memberi pimpinan politik bagi kaum Muslimin di berbagai penjuru bumi. Untuk sementara pemerintah Angkara masih beruntung mendapat popularitas yang diperolehnya berkat sukses peperangan dan politik internasionalnya. Itu sebabnya bahwa di antara semua negara besar, Turki menjadi satu-satunya pihak yang menang dan yang penting dalam perang dunia. Sama sekali tidak mustahil kemegahan itu menjadi luntur bilamana Angkara terus menempuh jalan kenegaraan yang materialistis murni. Maka kaum Muslimin yang mencari pusat pimpinan politik mereka, selanjutnya akan secara definitif meiepaskan harapan mereka untuk menemukannya di dalam negara Turki yang telah diperbaiki itu.

motif tersebut, demi menghimpun sebagian besar dunia Muslim di bawah pimpinannya? Inilah yang dilakukan Abdul Hamid sejak lebih dari seperempat abad yang lalu dan bukannya tanpa sukses. Namun jangan sekalikali dilupakan, bahwa raja-raja para penguasa Muslim tidak menentukan jalannya Pan-Islamisme. Kalaupun bisa, oleh karena kecakapan tertentu, hanya sekadar demi keuntungan mereka sendiri saja. Sikap bangsa-bangsa Mohammadan terhadap hal ini hanya dipengaruhi oleh para raja mereka, sejauh raja-raja ini melihat mereka wakil pendapat mereka sendiri tentang Islam yang sejujurnya. Sebaliknya pendapat ini sebagian besar terbentuk di bawah pengaruh para ulama, dan sebagian lagi dalam masyarakat Muslim yang telah menjadi modern, oleh pengaruh cita-cita tokoh sosial dan politik dari berbagai kalangan Mohammadan, yang telah menjadi matang dalam zaman mutakhir. Adapun mengenai kaum Muslimin yang dijajah oleh bangsa bukan Muslim, cita-cita itu selalu mengambil bentuk yang mengandung usaha pembebasan dari kekuasaan asing sebagai pasal pertama dari program mereka.

Bahwa Pan-Islamisme ternyata tidak mati ketika kekuasaan Sultan Abdul Hamid diakhiri, dapat diamati tidak lama sesudah tahun 1908 di dalam maupun di luar Turki. Barangkali saja Pan-Islamisme tidak pernah memberi tanda-tanda kehidupan yang lebih jelas daripada dalam masa yang justru sudah berlalu. Secara agak merata, di dunia Muslim orang memegang teguh keyakinan, yang sejak abad ke-16 didesakkan oleh fakta-fakta, bahwa pimpinan politik harus tetap di tangan Turki. Sebab Turki merupakan satusatunya negara Muslim yang pernyataan eksistensinya diperhatikan oleh negara-negara besar di dunia dengan agak sungguh-sungguh. Sultan Turki dalam legenda popuier tetap tersebar luas sebagai raja dunia, yang kalau perlu akan mencabut pedangnya untuk membalas penghinaan-penghinaan terhadap Islam. Akan tetapi dalam pandangan orang Muslim yang lebih berpengetahuan, ia merupakan satu-satunya juru bicara jamaah Muslimin, yang dapat menyuarakan diri dengan memberi harapan akan keberhasilannya.

Bagi banyak kaum Mukmin memang merupakan kekecewaan yang menyakitkan hati, ketika pemerintahan di Angkara semakin tegas mengesampingkan Pan-Islamisme, sebagai senjata yang tidak berguna bagi terwujudnya Pan-Turanisme di Turki di masa akhir-akhir ini. Apa yang diberitahukan oleh Taufiq Rusydi Bey kepada Duta Belanda mengenai hal ini, jelas mengungkapkan maksud-maksud Pemerintah Turki yang sekarang. Bahkan sebelum mengusir para khalifah dan khilafah, pemerintah telah mendapat malu dalam pandangan pemeluk Islam yang saleh di berbagai negeri, karena telah setiap kali meremehkan ajaran-ajaran dan tradisi Islam yang sudah berabad-abad umurnya itu. Kecuali itu, mereka pun pada suatu pihak bermain mata dengan tradisi Turki musyrik, dan di pihak lain dengan kebudayaan kafir Eropa-Barat. Selama perang, Raja Hussein dari Mekah mempertahankan pemisahannya dengan Turki, dan menunjuk sebagai alasan ajaran-ajaran dan praktek-praktek musyrik dari golongan Pan-Turanisme, dan bahkan di kalangan luas orang Turki pun tindakan-tindakan mereka mendapat tantangan. Kita boleh yakin, bahwa sebagian besar penduduk Turki sangat mencela haluan yang sekarang ditempuh oleh pemerintah mereka. Bahkan ada alasan yang kuat untuk merasa heran, mengapa kejengkelan terhadap diinjak-injaknya tradisi Mohammadan oleh pemerintah Angkara yang merajalela itu belum menimbulkan perlawanan yang nyata dan kuat. Tentang kesewenang-wenangan pemerintah tersebut baru-baru ini terungkap lagi dengan diberlakukannya peraturan yang modern-picik, yaitu penggunaan tutup kepala bagi orang-orang yang bukan Muslim dan tarikh Kristen.

Guna menjelaskan hal tersebut terakhir di atas, sepintas lalu saya melihat, bahwa apa yang tercantum hampir pada alinea terakhir surat Duta Belanda tentang permulaan tarikh Mohammadan itu tidak tepat (yang tepat pada tahun 622 M). Begitu pula penjelasan tentang istilah "hijrah" (yang benar pemotongan semua hubungan yang mengikat Nabi dengan sukunya), dan permulaan hari Mohammadan (yang benar bukan dengan terlihatnya bulan, tetapi dengan terbenamnya matahari).

Seorang politikus Amerika yang banyak menyibukkan diri dengan masalah Timur Dekat, baru-baru ini berbicara dengan sedikit berkelakar kepada saya tentang tiga macam Bolshevisme. Yaitu Bolshevisme Rusia, Bolshevisme Mussolini dengan fasis-fasisnya, dan Bolshevisme Angkara. Adapun kesamaan antara tiga gejala itu ditemukannya dalam penguasaan atas mayoritas besar oleh minoritas yang relatif kecil. Ia sependapat dengan saya, bahwa jika Kemal dan mungkin beberapa pemimpin lainnya akan jatuh dari pemerintahan, maka rezim baru akan mengalami ujian yang berat. Bahkan jika ada bahaya besar mereka akan terjungkir sama sekali. Bilamana hal seperti itu terjadi, maka akan berkuasalah satu partai yang berusaha mencari kekuatan pada banyak tradisi yang dicintai oleh bangsa Turki, maka tidak mustahil Turki akan mendapat lagi kepemimpinannya atas Pan-Islamisme di sebagian besar dunia Muslim. Sebab tradisi politik yang selama empat abad telah menghibur kaum Muslimin dari kemerosotan negara mereka itu tidak mudah patah. Tetapi sementara itu tokoh-tokoh pemimpin dari berbagai negeri Mohammadan telah menjadi akrab dengan pikiran, bahwa ada seorang raja Muslim atau pemerintah Muslim yang lain, ataupun dewan Muslim internasional yang dengan sengaja perlu dibentuk dan yang selanjutnya harus memperhatikan kepentingan umat Muslim serta harus memberi pimpinan politik bagi kaum Muslimin di berbagai penjuru bumi. Untuk sementara pemerintah Angkara masih beruntung mendapat popularitas yang diperolehnya berkat sukses peperangan dan politik internasionalnya. Itu sebabnya bahwa di antara semua negara besar, Turki menjadi satu-satunya pihak yang menang dan yang penting dalam perang dunia. Sama sekali tidak mustahil kemegahan itu menjadi luntur bilamana Angkara terus menempuh jalan kenegaraan yang materialistis murni. Maka kaum Muslimin yang mencari pusat pimpinan politik mereka, selanjutnya akan secara definitif meiepaskan harapan mereka untuk menemukannya di dalam negara Turki yang telah diperbaiki itu.

Usaha yang dilakukan oleh mantan Raja Husain, sesudah dilepaskannya gagasan kekhalifahan oleh pihak Angkara, untuk menampilkan diri sebagai pimpinan internasioanl bagi jemaat Muslimin, sedikit pun tidak dianggap sungguh-sungguh oleh para pakar Islam yang serius. Dan sekarang, sesudah usahanya itu termasuk masa lampau, maka tidak berharga lagi untuk disebut-sebut. Demikian halnya, seandainya seluruh sejarah "kerajaan Hijaz" tidak menjelaskan secara khusus politik Islam dari Kerajaan Inggris yang bimbang dan tidak cakap. Segera setelah membelotnya Syarif Husain dari Kerajaan Turki, pada bulan Juli 1916, saya menulis beberapa karangan untuk surat kabar1 mengenai kesyarifan. Beberap bulan kemudian karangan tersebut terbit di New York dalam bentuk brosur berbahasa Inggris, tanpa kerja sama saya dan bukannya tanpa kesalahan penerjemahan. Maka datanglah beberapa teman saya orang Inggris yang tidak setuju terhadap pandangan saya yang meremehkan gerakan ini, dan dengan pendirian saya bahwa kerajaan baru ini tidak akan hidup lebih lama daripada umur bantuan uang dan bantuan material lainnya dari Inggris. Ada kekeliruan-kekeliruan umum mengenai arti kesyarifan, dan kemungkinan adanya gerakan Pan-Arab di bawah pimpinan keluarga raja itu; mengenai hubungan antara pemerintah kota-kota suci dengan khilafah dan sebagainya. Kekeliruan ini cukup berpengaruh pada pandangan beberapa negarawan yang memimpin Inggris sehingga menimbulkan ilusi yang menggelikan tentang mereka, pada penyatuan orang Asia Mohammadan yang berbahasa Arab di bawah panji seorang raja yang sepenuhnya bergantung kepada negeri Inggris, yaitu sultan atau barangkali juga Khalifah Husain. Pada tahun 1922 sekali lagi saya menegaskan dalam karangan berjudul Qataddh Policy of Splendid Isolation of the Hijaz2 , bahwa datuk para syarif pada tahun 1200 dengan pandangannya yang tepat telah menganjurkan para keturunannya agar melakukan pembatasan diri dalam bidang politik. Karena waktu telah lewat enam tahun sejak terbitnya karangan-karangan saya yang tersebut pertama, sementara itu teman-teman Inggris saya tanpa pengecualian berubah pendirian. Dengan bantuan beberapa gerakan yang aneh dan bukannya tanpa ingkar terhadap ikrar-ikrarnya, Inggris seolah-olah ingin meiepaskan diri dengan susah payah dari rawa, di mana kesalahan menilai sejarah Islam dan sejarah Arab menyebabkan politik Timur Dekat negeri tersebut mundur.

Pada umumnya boleh dikatakan, bahwa politik Islam negeri Inggris pada tahun-tahun terakhir ini, selalu berciri apa yang kita namakan dengan istilah awam "sempoyongan". Negeri ini menyelamatkan dirinya dari kesulitan dengan jalan keluar sementara, yang sengaja atau tidak disampaikan

2 oleh seorang penasihat semacam Philby1 atau Lawrence . Para penasihat ini menonjol karena berbagai sifat-sifat istimewa yang dapat dihargai, tetapi sekaligus juga karena sama sekali tidak berkecakapan menilai masalahmasalah politik, yang disodorkan Arabia dan Islam kepada negara-negara yang bersangkutan. Rasa tanggung jawab mereka tidak dapat menghalangi untuk menganjurkan tindakan-tindakan, yang bagi pakar sejati tidak akan diambil. Tentang hal ini dapat dijelaskan dengan sebaik-baiknya mengingat keyakinan bahwa keselamatan negeri Inggris tidak bergantung kepada berhasilnya usaha-usaha mereka yang gila itu; bahwa negeri mereka setelah terperosok ke dalam sebuah "rawa" di Timur, selalu dapat menggunakan sarana-sarana kekuasaannya untuk keluar dari sana. Mereka tidak peduli, kesan apa yang ditimbulkan oleh semua keadaan yang berganti-ganti itu terhadap perasaan sekutu-sekutu mereka yang kecewa, yang telah terbujuk untuk mengabdi kepada kepentingan Inggris.

Dari "rumah kardus Pan-Arabia" yang sejak tahun 1916 didirikan oleh arsitek-arsitek tak cakap seperti itu sekarang masih tersisa: Husain raja Hijaz dari Arabia, khalifah semua kaum Mohammadan, yang diturunkan dari takhta dengan kapal perang Inggris, dan dipaksa ditempatkan di Siprus sebagai tamu; Raja Abdullah, anak Husain yang "memerintah" Trans-Yordania dengan mandat Inggris; anak yang seorang lagi, Faisal, di atas takhta Bagdad (Irak) yang goyang dan dipertahankan keseimbangannya oleh kapal-kapal terbang Inggris; dan Ali, saudaranya, yang baru-baru ini oleh sebuah kapal perang Inggris dipindahkan dari Jedah ke Aden dan dari sana sebagai tamu ke Irak; lebih dari setahun lamanya Ali bertahan dalam perang yang sia-sia melawan kaum Wahabi yang lebih kuat, dengan harapan hampa apakah bantuan dana dari kaum Mohammadan di negeri-negeri lain, ataukah Inggris yang jaya itu yang akan membebaskan dirinya dari musuhnya. Semua ini tidak akan terjadi di dunia tanpa asumsi-asumsi gila yang dipakai sebagai dasar bagi politik Islam negeri Inggris pada tahun 1916 dalam membangun rencana masa depannya.

Sejak bulan Desember 1925 Bin Sa'ud, seperti dapat diduga lama sebelummya, telah menjadi orang besar di Arabia. Ia adalah Sultan Nejd yang kini menguasai wilayah yang jauh lebih luas daripada 15 tahun yang lalu; penguasa daerah Hijaz serta kota-kota suci Islam; penguasa suku-suku Badui yang dahulu mengacau jalan-jalan raya di Arabia bagian barat. Tetapi sekarang karena takut terhadap tangan keras Sultan Wahabi yang menghukum, suku-suku tersebut menjadi tenang. Tetapi Bin Sa'ud bukan raja suatu negara kesatuan Arab. Sebab seorang pun tidak dapat meramalkan, bagaimana hubungannya akan berkembang dengan kekuasaan Arab Selatan (Yaman) yang tidak boleh diremehkan itu. Di sana berbagai kekuatan melawan ditegakkannya suatu kekuasaan Wahabi, dan selanjutnya Inggris telah menempatkan berbagai negara pantai Arabia di bawah perlindungannya. Dengan demikian negara-negara pantai itu sepenuhnya menjadi aman dari Bin Sa'ud. Terlepas dari ini pula Bin Sa'ud tidak bisa ikut serta dalam lalu lintas laut tanpa persetujuan Inggris. Sedangkan Inggris menjaga hubungannya dengan dunia luar melalui darat, agar dapat menguasai dengan penetapan batas-batas ke Irak dan Trans-Yordania.

Bin Sa'ud kini ingin menyelenggarakan kongres internasional di Mekah. Di mana akan ditentukan di bawah pimpinannya pengaturan yang memuaskan bagi semua orang Mohammadan yang beribadah haji. Di antara orang Mohammadan India-Inggris pastilah ada yang menganggap Bin Sa'ud sebagai calon khalifah serius. Namun pendapat yang baik itu kiranya berdasarkan gambaran yang tidak tepat mengenai kebebasan Bin Sa'ud dari pengaruh Inggris. Baik karena ketergantungannya pada Inggris yang ternyata tidak dapat disangkal, maupun karena betapa sangat baik sifat-sifatnya yang memperlengkapi dirinya sebagai penguasa bangsa Arab, namun ia sudah telanjur tidak mampu memberikan bimbingannya bagi kehidupan politik atau kerohanian Islam masa kini. Maka andaikan benar-benar akan terjadi kongres di Mekah, di mana sebagian besar bangsa-bangsa Muslim diwakili, maka mereka semua akan menawarkan jabatan khalifah kepada Bin Sa'ud, namun kemungkinan menguasai bangsa Arab harus dianggap sangat kecil. Bagaimanapun, di Mesir Bin Sa'ud sendiri telah memerintahkan untuk mengumumkan, bahwa kongresnya sama sekali tidak berniat menyaingi kongres kekhalifahan di Kairo, yang sudah lama direncanakan tetapi setiap kali tertunda. Sebab kongres Bin Sa'ud nanti akan membatasi diri pada urusanurusan yang bersangkutan dengan Hijaz.

Sesekali terdengar orang menyatakan, bahwa raja Mesir, Ahmad Fuad, dengan senang hati akan menerima gelar khalifah yang belum terisi itu.

Kepribadiannya yang bahkan di negerinya sendiri pun tidak popuier, tidak akan menguntungkan bagi pemuasan ambisinya yang seperti itu. Di samping itu di dalam dan di luar Mesir, ia dianggap sebagai alat yang terlalu gampang menurut terhadap Inggris sehingga tidak dapat diterima sebagai calon khalifah yang serius.

Sebab hal berikut ini sudah mantap; tidak ada calon khalifah yang akan dapat mempersatukan suara-suara para wakil yang memimpin dunia Islam. Kecuali kalau orang yakin bahwa calon itu sepenuhnya tidak bergantung kepada pengaruh negara Eropa, dan di atas segala-galanya, iapun akan membantu mendekati keinginan bangsa-bangsa Mohammadan yang dijajah ke arah pembebasan dan kemerdekaan. Ada ilusi politik Inggris untuk memperoleh pimpinan Pan-Islamisme dengan menempuh salah satu cara. Dahulu cara ini ditempuhnya dengan mecoba orang-orang Mohammadan India-Inggris, sambil menggunakan persahabatannya yang khusus dengan khalifah Konstantinopel. Kemudian ilusi ini diimpikannya sebagai Kerajaan Pan-Arabia di bawah perlindungan Inggris. Tetapi sekarang ilusi itu boleh dikatakan sudah hilang untuk selamanya. Seorang khalifah Islam haruslah anti Inggris, dan selanjutnya juga ditujukan untuk melawan semua penjajah atas orang Mohammadan, atau tidak akan ada khalifah sama sekali.

Sementara ini, tidak akan mudah menemukan seorang raja Islam yang dapat mempersatukan dukungan suara dari mayoritas umat Mohammadan. Orang akan mencari keselamatan dengan mendirikan organisasi-organisasi setempat dan mengadakan berbagai kongres internasional. Dan dari sini diharapkan akhirnya akan sampai kepada pendirian suatu dewan tetap internasional, suatu liga bangsa-bangsa Muslim yang mengimbangi liga bangsa-bangsa Eropa. Sebab dari liga Eropa itu kaum Muslimin tidak lain hanya bisa mengharap yang jahat saja bagi diri mereka.

Adapun Perancis tidak pernah menyerah kepada impian-impian tentang Islam yang megah, seperti "Imperium India" sampai perang dunia itu. Kaum Muslimin Afrika Utara dan Barat, yang sejak tahun 1830 berangsurangsur dikuasai oleh Perancis, sudah sejak berabad-abad merupakan suatu golongan tersendiri dalam dunia Mohammadan di bawah nama Magribi, "Orang Barat", yang bersama-sama mereka memiliki tradisi masa lampau yang megah. Tetapi dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, mereka makin memisahkan diri dari dunia Mohammadan. Mereka mempunyai ortodoksi sendiri; yang dibandingkan dengan ortodoksi-ortodoksi Mesir, Siria, Mesopotamia, dan Turki atau India-Inggris, dapatlah disebut terbelakang. Mereka mempunyai modernisme sendiri, yang diwakili oleh minoritas yang terdidik secara Perancis, dan tidak mempunyai hubungan dengan kehidupan rohani golongan-golongan intelektual di negeri-negeri tersebut. Sejak kesulitan-kesulitan besar di Aljazair berhasil diatasi, Perancis selalu giat untuk menunjukkan hormat dan simpatinya yang besar bagi Islam, dan menghormati semua prasangka yang terkait dengan agama tersebut. Marsekal

Lyautey,1 seorang Katolik yang beriman, telah berbuat sedemikian rupa, sehingga oleh banyak orang dianggap sebagai kripte Mohammadan. Perancis telah mengkodifikasi hubungan Mohammadan dan menerapkannya di daerahdaerah, yang dahulu dipraktekkan hukum rakyat kuno tua, meskipun sementara itu mereka mengaku beragama Islam. Selanjutnya Perancis pada berbagai kesempatan giat mempertahankan isolasi rohaninya terhadap warga yang beragama Islam. Tentang aliran-aliran politik yang menjamah dunia Islam, di mana pun tidak tampak sesedikit di Afrika Utara. Komunisme Perancis mendapat sejumlah pengikut di Tunisia, tetapi tidak ada pers surat kabar harian berbahasa Arab yang dapat dibandingkan dengan yang terdapat di negeri-negeri berbahasa Arab lainnya.

Berkali-kali terbukti oleh saya, bahwa para pembesar Perancis meninabobokan diri dengan kelestarian "Islam Perancis" yang khas itu. Mereka tidak sadar, bahwa kekhasan itu adalah akibat dari hambatanhambatan geografis dan historis yang sedang menghilang. Orang-orang yang dapat tergolong sebagai pemimpin politik Islam di Perancis, lebih dari setahun yang lalu menegaskan kepada saya, bahwa mereka telah menemukan rahasia persaudaraan yang mantap dengan kaum Muslimin di Afrika, dalam wajib militer yang diberlakukan di Afrika Utara. Dalam menjalankan mandatnya atas Siria, Perancis telah mendapat pengalaman-pengalaman lain. Justru akhir-akhir ini Pastor Lammens,2 seorang pakar Islam dan Siria yang terkemuka menulis kepada saya. "Dan di sini, berkat sekretarisme tolol dan ketidakcakapan seorang gila, seperti Sarrail,3 kini kami berhadapan dengan ledakan fanatisme Muslim yang nyata". Segera setelah pagar tipis yang kini masih memisahkan kehidupan "Islam Perancis" dari negeri-negeri Mohammadan di Timur itu dihilangkan, dan mandat atas Siria pun membantu mempercepat penghapusannya, maka di Afrika-Perancis orang akan mengalami pengejawantahan dari apa yang di India-Inggris dan di tempat lain sejak lama dikenal dengan nama "keresahan". Sebab di Afrika Utara pun terdapat semua unsur untuk timbulnya semua keresahan itu. Suku Riff lebih banyak mempunyai orang-orang sehaluan di kalangan penduduk Maroko, Aljazair dan Tunisia yang untuk sementara mungkin tampak tenang.

Perang besar telah menyebabkan laju kebangkitan bangsa-bangsa Timur yang merasa dijajah oleh bangsa Barat dipercepat dengan hebat. Apa yang dahulu pernah membara, dan yang bagi penonton sepintas lalu seolaholah telah padam, sekarang menyala-nyala di mana-mana yang bagi banyak orang mengejutkan. Di mana agama Islam dianut, kebangkitan itu mengambil bentuk Pan-Islam, dan mencari pimpinan internasionalnya pada seorang khalifah, atau sesuatu yang tampaknya bisa dipakai sebagai pengganti perwujudan kejayaan politik masa lampau bagi umat Muslim.

Kutaraja, 11 Oktober 1902

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Apakah mungkin ada petunjuk undang-undang, yang menentukan bahwa seorang Timur Asing yang nenek moyangnya berasal dari Albania harus dicatat sebagai orang Eropa, saya tidak dapat menentukan. Jika demikian halnya, pastilah banyak orang Arab yang akan dapat menunjukkan keterangan demikian seperti yang sekarang telah dikemukakan oleh Pejabat Gubernur Hijaz mengenai Syekh Saleh Faqih Samkari1 . Di Kerajaan Turki memang tidak ditemukan sesuatu yang mirip dengan daftar catatan sipil, dan dengan membayar sejumlah uang mudah didapat kesaksian atau pernyataan palsu mengenai asal usul seseorang. Ini dilakukan kalau kesaksian atau pernyataan itu ada gunanya di negeri lain. Kriteria orang Timur Asing dengan demikian akan menjadi goyah sekali, dan perlu disediakan premi untuk penipuan.

Tambahan pula, dalam kasus istimewa ini pernyataan tersebut memuat keterangan, bahwa asal usul kakek Syekh Saleh (tanpa dikatakan sampai sejauh mana asal usul itu) dikatakan dari Aranpur, suatu tempat yang tidak saya ketahui. Tetapi yang pasti sama sekali tidak bisa disamakan begitu saja dengan Albania. Kalau menilik bunyinya, pertama-tama tempat itu harus dicari di India-Inggris.

Selain itu Syekh Saleh datang ke Hindia Belanda sebagai orang Arab biasa, dan telah mencoba sebagaimana mestinya untuk meminta izin bepergian di daerah Priangan. Dan baru setelah tidak berhasil, ia mengaku berasal dari Eropa. Bahwa berkat bantuan Konsul Jenderal Turki dan Tuan Keuchenius, muslihat ini telah berhasil, maka timbul kejengkelan besar di antara banyak orang Arab yang lebih sopan dan jujur. Dengan sepenuh hati mereka menginginkan agar diberi kebebasan bergerak yang sama, tetapi tidak mendapatkannya karena mereka tidak memberikan pernyataan palsu.

Saya rasa pantas dianjurkan agar izin menetap yang diberikan kepada Syekh Saleh dicabut, dengan alasan bahwa asal usulnya ternyata Mekah. Pencabutan itu hendaknya juga diberitahukan kepada Konsul Jenderal Turki, dengan menyatakan harapan agar pejabat tersebut, sebelum dengan kuasanya mendukung permintaan seorang warga negara Turki, mengadakan penyelidikan yang lebih teliti tentang kuat-tidaknya alasan pengakuan hak yang dinyatakannya itu.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Adalah di luar kewenangan saya untuk menilai, apakah Konsul Jenderal Turki di Singapura melampaui kewenangannya dengan tuntutannya kepada para calon jemaah haji agar melengkapi diri dengan surat jalan, yang akan ditandatanganinya dan untuk itu mereka harus membayar pungutan tertentu. Pastilah mereka tidak dapat dipaksa untuk minta tandatangannya; maka akan jelaslah kesulitan apa yang akan dialami oleh para calon jemaah haji setelah mereka tiba di Jedah, yang menempuh perjalanan lewat Singapura dan tidak minta tandatangan Konsul Turki bagi surat jalan mereka itu. Agaknya hal seperti itu pernah terjadi. Maka hendaknya segera dicari keterangan tentang hal itu dari Konsul Belanda di Jedah.

Seandainya benar, misalnya para pembesar Turki di Jedah dengan menggunakan denda atau sekurang-kurangnya memungut pajak yang tidak dilunasi di Sinagpura, yang berarti mendukung tuntutan Konsul Turki di Singapura, maka di Konstantinopel dapat diambil langkah untuk dicabutnya peraturan itu.

Hal tersebut di atas saya rasa perlu sekali, sehubungan dengan kemungkinan terjadinya pemungutan bea visa oleh konsul tersebut bagi para calon haji kita. Memang tidak terasa, dan tidak dianggap sebagai kesulitan yang dipakai oleh penguasa Turki sebagai penghalang bagi jamaah haji. Bilamana hal ini benar, maka pemungutan itu tentu tidak akan terjadi. Tetapi peraturan itu merupakan suatu pernyataan kekuasaan, yang dijalankan oleh Pemerintah Turki atas negeri-negeri ini. Untuk sementara waktu hal ini mugkin tidak dipedulikan oleh para pembesar Inggris di Malaya dan Singapura, yang pada pokoknya berurusan dengan orang-orang Cina dan menganggap masalah pribumi di sana sebagai kurang penting. Tetapi bagi pemerintah kita bukan begitu halnya. Lebih-lebih setelah gambaran tentang persoalannya menjadi agak popuier karena agitasi Kiamil Bey di negeri kita. Akan timbul kesan yang merugikan, jika perlawanan terhadap hal baru ini ternyata sia-sia belaka. Lagi pula saya merasa, bahwa tidak akan sulit mendapat kesediaan pencabutan peraturan tersebut dari Pemerintah Turki, andaikan peraturan itu sudah diberlakukan terhadap para calon haji yang menuju Mekah. Dengan mudah dapat dibuktikan, bahwa penandatanganan surat demikian sama sekali sia-sia. Sementara itu Pemerintah Turki tidak pernah akan bersedia untuk memberikan sanksi resmi terhadap pemerasan para jemaah haji di Mekah.

Sebaliknya, saya tidak akan heran, jika para calon haji dari Hindia Belanda, akan diterima dalam keadaan seperti dahulu di Jedah. Meskipun mereka pergi dari Singapura dan tanpa menyerahkan surat jalan kepada Konsul Turki untuk ditandatangani. Dalam hal ini menjadi tugas Konsul Jenderal Belanda di Singapura agar dengan segala cara yang bisa dilakukannya, mengawasi penyerahan surat jalan itu.

Konsul Jenderal Turki di Singapura adalah anak seorang Turki, yang beberapa tahun yang lalu oleh Pemerintah Turki dikirim ke Tanjung Harapan untuk memantapkan pengaruh "Amirul Mukminin" di kalangan orang Mohammadan di Afrika Selatan. Si ayah ini disebut sebagai kadi oleh penduduk Mohammadan di sana. Anaknya Ataullah, belajar di sekolah Inggris, di samping dididik dalam semangat Pan-Islam. Ia bekerja dengan haluan yang sama seperti dahulu Kiamil Bey di Betawi, tetapi lebih berhatihati dan lebih berpengalaman sehinnga tidak akan cepat diketahui. Dapat dianjurkan agar kita melakukan apa saja yang mungkin untuk menggagalkan tindakannya, apabila ada warga Hindia Belanda yang tersangkut di dalamnya.

Kutaraja, 8 November 1902

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Sambil menyampaikan kembali dokumen-dokumen yang dikirim kepada saya melalui Sekretaris Pemerintah tertanggal 30 Oktober 1902 No. 32311, maka dengan hormat tidak perlu lagi saya kemukakan bahwa setelah surat itu saya baca, perlu adanya perubahan dalam nasihat yang telah saya sampaikan dalam surat Rahasia tertanggal 2 November No. 84.

Dari Surat Departemen Luar Negeri juga terbukti, bahwa orang departemen ini tidak mengetahui benar-benar praktek pengaturan surat jalan di Turki. Saya tidak tahu pasti, apakah pada tahun-tahun ini telah terjadi perubahan mengenai hal itu. Tetapi selama saya tinggal di Arabia (1884- 1885), sejauh yang saya ketahui tidak ada tuntutan bagi calon haji mana pun yang tidak berasal dari Turki, dan bahwa surat jalan yang dibawanya dari rumah, di sana atau selama dalam perjalanan, harus diketahui oleh Pejabat Konsulat Turki. Mengenai surat jalan para calon jemaah haji itu, sama sekali tidak ada pengawasan apa pun dari pihak Turki. Maka saya heran jika hal ini sekarang sudah berubah. Seluruh lembaga adminstrasi Turki boleh dikata tidak memungkinkan pengawasan semacam itu. Sedangkan para pembesar setempat di Jedah dan Mekah, yang menyambut gembira semua jemaah haji tidak pernah cenderung mengganggu mereka, dengan pengawasan macam apa pun yang tidak akan menghasilkan keuntungan nyata bagi mereka sendiri

Sehubungan dengan itu, permintaan keterangan yang akan ditujukan kepada Konsul Belanda di Jedah itu rupanya perlu juga diperluas. Yaitu agar konsul memberikan ikhtisar ketetapan-ketetapan tentang pengawasan atau penandatanganan surat-surat jalan yang berlaku bagi jemaah haji yang bukan Turki dan para pembesar Turki Arabia. Sekaligus juga mengenai cara-cara bagaimana pengaturan itu hingga sekarang diterapkan secara praktis di Jedah. Apabila pengumpulan mengenai keterangan-keterangan itu diperlukan, dianjurkan agar dilakukan sedemikian rupa, sehingga perhatian para pejabat di Jedah tidak tertuju kepada penyelidikan tersebut.

Betawi, 25 Desember 1902

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Penipuan Saleh Faqih (Samkari) yang berhasil dilakukan di sini berkat bantuan Konsul Jenderal Turki (antara lain telah dibahas dalam surat kiriman saya tertanggal 11 Oktober 1902, No. 63, Amat Rahasia, dengan tulisan tangan saya sendiri'), menyebabkan orang-orang Mekah yang dahulu berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tertanggal 13 Februari 1898 No. 24, diizinkan masuk ke sini sebagai orang Timur Asing, dinyatakan juga sebagai orang Eropa. Lebih dari orang Arab lainnya, ia menikmati hak istimewa dapat bergerak ke mana-mana tanpa surat jalan dan sebagainya. Sementara itu ia agaknya dapat menghindari diterapkannya ketetapan-ketetapan yang kurang menyenangkan baginya namun berlaku bagi orang Eropa. Seperti yang sudah saya duga, ia menimbulkan pikiran kepada orang-orang lain pula, untuk mendapat bantuan dari Konsulat Turki guna keinginan-keinginan palsu mereka. Disahkannya tuntutan itu akan membuka pintu bagi mereka untuk bepergian di pedalaman, di mana orang-orang Arab sementara itu tidak diizinkan masuk.

Konsul Jenderal Turki yang sekarang, karena terpengaruh oleh segala yang terjadi sehubungan dengan perilaku pendahulunya yang kedua, Kiamil Bey, pada mulanya bertindak sangat hati-hati. Semua perangsang bagi harapan-harapan, yang oleh tukang intrik itu dibangkit-bangkitkan di kalangan orang Arab, dihindarinya dengan cermat. Sementara itu ia pun telah menjelajahi medannya dengan teliti dan arif. Dan sebagaimana pada waktu ini semakin nyata, ia telah membentuk plan de campagne yang diperhitungkan, untuk diberikan kepada orang Arab, yang meminta bantuannya akan hak-hak istimewa, yang melampaui orang-orang yang tidak mau dan tidak mampu berbuat begitu. Hal ini hendak dicapainya dengan menghilangkan kekuatan dari ketetapan-ketetapan yang berlaku bagi orang Timur Asing, demi kepentingan mereka sendiri.

Tindakan paling tepat dan efisien dalam masalah Saleh Faqih Samkari, tentu saja dengan memberikan surat keterangan asal usul orang yang bersangkutan dari Turki bagian Eropa. Karena di Turki tidak dikenal buku catatan sipil atau apa pun semacamnya, maka hanya penyelidikan di tempatlah yang dapat menghasilkan data tentang asal usul seseorang yang layak. Tentu saja pembuktian tentang ketidakbenaran keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai asal usulnya sendiri, akan jauh menjadi lebih sulit daripada mencoba menerima tuntutan palsu. Harap diingat, bahwa Konsul Turki biasanya tanpa penyelidikan lebih lanjut akan memperkuat keterangan seperti itu, selama itu berguna bagi warga negaranya. Asal untuk itu ia menerima sekadar imbalan, dan alasan yang cukup kuat untuk tidak takut bahwa kepalsuan itu akan diketahui. Penyamaan nilai antara dokumendokumen asal usul yang dikeluarkan oleh orang Eropa dalam bentuk akta kelahiran atau akta permandian, dengan keterangan yang diberikan oleh para Konsul Turki, memang dianggap tidak masuk akal. Terutama jika orang justru puas dengan keterangan yang tidak keruan, artinya mengenai asal usul nenek-moyang seseorang, seperti dalam kasus Saleh Faqih Samkari, sehingga atas dasar itu ia dianggap sebagai orang Eropa. Menurut desas-desus sudah ada beberapa orang yang mengambil langkah-langkah untuk "mengeropakan" diri dengan cara semacam itu. Bagaimanapun juga saya tetap berkeyakinan, bahwa dalam waktu singkat usaha seperti itu tidak akan berkurang. Seperti yang pernah saya kemukakan, dengan dibenarkannya tingkah-tingkah seperti itu maka penipuan akan menjadi pilihan. Saudagar Arab yang jujur dan yang sudah bertahun-tahun menetap di negeri ini serta dikenal namanya, tetap diwajibkan tinggal di kampung Arab, memperlengkapi diri untuk setiap perjalanannya dengan surat jalan, membatasi perjalanannya itu sampai ke pelabuhan-pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan umum dan sebagainya. Sementara itu orang sebangsanya yang licik, dengan mengenakan tarbus, pakaian yang agak bergaya Eropa, dan dengan biaya beberapa gulden melengkapi diri dengan surat keterangan bahwa leluhurnya dilahirkan di desa tak dikenal di Albania. Ia bisa tinggal di mana saja dan bepergian ke mana saja menurut kemauannya. Lebih dari itu, ia pun dapat mereka-reka segala hal sedemikian rupa, sehingga terhindar dari ketetapan-ketetapan yang berlaku bagi orang Eropa, tetapi yang baginya kurang menyenangkan. Di antaranya, misalnya wajib militer, hak waris, hanyalah beberapa hal yang bagi orang Arab tidak dapat diterima.

Konsul Jenderal Turki yang sekarang cukup cerdik, sehingga tahu bahwa bagaimanapun juga "pengeropaan" harus terbatas pada beberapa tokoh yang akan diberi hak istimewa, agar peraturan tersebut tidak menjadi tak masuk akal. Namun, guna memenuhi keinginan banyak orang Arab, yaitu dihapuskannya segala ketetapan mengenai orang Timur asing yang kurang menyenangkan itu, Sadiq Belig Bey telah memikirkan hal yang berikut. Kepala penduduk Arab yang diangkat oleh Pemerintah Pusat, seperti kebanyakan orang Arab yang menetap, berasal dari Hadramaut. Untuk sementara masih sulit memberikan surat keterangan bersifat apa pun kepada orang-orang yang negerinya belum pernah dihuni oleh seorang pejabat Turki, yang dengan surat itu terhindar dari pengawasan kepala tersebut. Maka, konsul berdasar kepada kenyataan bahwa mengenai izin masuk mereka ke negeri ini, apakah surat jalan itu diberikan atau tidak, diputuskan setelah berunding dengan Kapten bangsa mereka tanpa campur tangannya, meskipun secara teori Hadramaut termasuk Kerajaan Turki. Lain halnya jika yang dipersoalkan ialah orang-orang yang berasal dari bagian-bagian negeri Arab, atau negeri-negeri yang berbatasan, di mana Pemerintah Turki mempunyai wakilnya. Bagi mereka dapat diterima pendapat, bahwa Konsul Turki memiliki keterangan lebih baik daripada Kapten bangsa Arab, terutama jika kedatangan mereka di sini diperlengkapi paspor Turki. Atas dasar asumsi itu Sadiq Belig Bey sekarang berusaha untuk membebaskan musafïr-musafïr seperti itu dari pengawasan dan pengaruh Kapten penduduk Arab. Dan bersamaan dengan campurtangannya sendiri itu kondisi mereka menjadi lebih baik daripada orang Hadramaut yang tidak diperlengkapi surat jalan Turki.

Mula-mula ia berhasil dalam hal ini. Baru-baru ini pemerintah Eropa di Betawi telah memberi instruksi kepada Kapten penduduk Arab agar semua orang yang datang kepadanya dengan surat jalan Turki dikirim kepada Konsul Turki. Beberapa orang di antara mereka yang di luar campur tangan atau pengetahuan kapten itu, telah mendapat kartu izin masuk dan surat izin perjalanan, yang biasanya tidak diberikan kepada orang Arab. Semuanya itu menyimpang dari apa yang dulu biasa terjadi, dan sangat cocok untuk membenarkan gambaran-gambaran yang berlebih-lebihan oleh kebanyakan orang Arab mengenai pengaruh dan kekuasaan Konsul Turki, dan untuk mengurangi kehormatan kepala penduduk Arab yang diangkat oleh pemerintah bagi pandangan orang sebangsanya.

Konsul telah memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan, bahwa setelah dengan keras ditegur olehnya, pemerintah di sini sekarang telah menyadari kewajibannya terhadap warga negara Turki. Lagi pula setiap orang yang ingin memanfaatkan haluan baru ini, cukup mengusahakan dokumen yang sah tentang kewarganegaraan Turkinya. Di kampung Arab, sejak waktu itu terasa adanya kegelisahan semacam, yang terasa semasa intrik-intrik Kiamil Bey. Tetapi sekarang hal itu lebih terbuka, karena orang dapat bersandar kepada kenyataan-kenyataan yang membenarkan pernyataan konsul, sedangkan Kiamil Bey hanya memberikan janji saja. Dan sekarang dinyatakan dengan terus terang, kegembiraan yang keterlaluan terhadap apa yang dianggapnya sebagai kekalahan wakil bangsa Arab pejabat pemerintah kita. Bagi beberapa orang Arab yang "bersenjatakan" surat jalan Turki memang menolak —hal yang dahulu tidak pernah terjadi— menuruti panggilan Kapten Arab untuk datang ke kantornya, dengan alasan, bahwa mereka hanya akan berurusan dengan konsul dan bukan dengan dia. Dan ketika Kapten menanyakan nama seorang Arab yang tinggal di kampung Arab tanpa sepengetahuannya, salah seorang Arab yang mengaku orang Turki dan bernama Ahamad Afif melemparkan cemoohnya. Dari orang lain ia kemudian mendengar kabar, bahwa orang yang baru datang tersebut sebetulnya bernama Sayid Hasan bin Abdullah Bafagih —seorang yang tidak diragukan berasal dari Hadramaut. Tetapi dengan berpegang kepada paspor Turkinya, ia tidak suka campur tangan kepala penduduk Arab. Orang yang mengaku sebagai orang Turki, Afif, yang kata-katanya menghina itu dibalas setimpal oleh Kapten yang marah, cepat-cepat ia pergi ke konsul, yang segera membawanya ke kantor Asisten Residen. Di sana ia menceritakan kisah yang tidak benar yaitu mengenai ancaman jiwa Afif oleh Kapten Arab dan ia menuntut keadilan. Jadi pada suatu pihak, atas dasar keterangan yang sangat meragukan dan sama sekali tidak dapat dipercaya, mengenai asal usul leluhur seseorang, dengan mengaku sebagai orang Eropa; pada pihak yang lain, orang tidak dapat diragukan berasal Hadramaut itu mengelakkan diri dari campur tangan Kapten Arab yang berasal dari Hadramaut pula.

Jadi, apa yang akhirnya masih tersisa bagi kepala penduduk Arab itu mudah disimak. Jika diingat bahwa Konsul Turki di Singapura (mengenai tokoh ini lihat surat kiriman saya yang rahasia tertanggal 2 November 1902, No. 84', memberikan kepada semua orang Arab paspor-paspor Turki termasuk kepada orang Hadramaut yang menginginkannya. Dalam paspor itu, dicatat mengenai asal usul seperti yang mereka sendiri inginkan. Misalnya baru-baru ini datang dari Singapura kemari seorang Hadramaut bernama Sayid bin Salim Bafaana', yang sudah sejak tahun 1893 dengan cara biasa memiliki izin menetap di Hindia Belanda. Orang ini berasal dari daerah Tar'fa di Hadramaut, dan termasuk keturunan keluarga yang mengabdi kepada keluarga Sayid al-Aidarus. Memang, di sini pun bertahun-tahun lamanya ia mengabdi kepada salah seorang anggota keluarga tersebut. Sekarang ia datang, dengan memakai tarbus (kopiah) dan pakaian yang cocok dan paspor Konsul Turki di Singapura. Di dalam dokumen ini ia disahkan sebagai warga negara Hodaida (Laut Merah), dan menolak melaporkan diri kepada kepala penduduk Arab.

Seorang anggota keluarga al-Aidarus yang tersebut di atas, Sayid Muhammad bin Ahmad al-Aidarus, lahir di Padang, baru-baru ini menunjukkan sebuah paspor Turki tua milik ayahnya, yang telah meninggal karena sakit ingatan, yang diberikan kepadanya oleh Konsul Turki di India-Inggris. Dengan demikian ia juga termasuk di bawah lindungan istimewa Sadiq Belig Bey. Selanjutnya beberapa waktu yang lalu datang di sini Sayid Ahmad

Abdullah Faqih dan anaknya, yang sekali lagi tidak dapat disangkal berasal dari Hadramaut. Mereka membawa surat jalan Turki, menolak mengakui Kapten Arab sebagai kepalanya dan tinggal di luar kampung Arab. Dengan demikian semua orang Hadramaut yang tinggal di sini, pertama-tama orang yang tidak dapat dipercaya, hanya dengan perantaraan Konsul Turki yang sama sekali tidak bisa dipercaya itu, lambat laun akan mencari hubungan dengan pemerintah kita. Lalu sejauh hal ini mengenai bangsa Arab, tatanan pemerintah atas orang Timur Asing yang berjalan melalui perantaraan kepala mereka sendiri menjadi terputus, tanpa digantikan dengan sesuatu yang berguna bagi mata rantai yang telah dibuang itu.

Orang-orang bukan Hadramaut yang kebanyakan dari Mekah atau Medinah, dan terkadang dari Mesir atau negeri-negeri lain, merupakan minoritas kecil di sini. Mereka tidak mempunyai alasan sama sekali untuk mengaku berhak diperlakukan lain daripada orang-orang Hadramaut. Mereka itu tetap orang Timur Asing, dengan atau tanpa surat jalan Turki. Seperti terbukti pada kami, bagi orang Hadramaut pun terbukalah jalan untuk memperoleh dokumen-dokumen itu. Maka hubungan-hubungan dengan mereka pun haruslah melalui perantaraan-perantaraan kepala-kepala yang telah diangkat, seperti yang sudah selalu terjadi. Tidak boleh ada kesan, seolah-olah pemerintah kita tidak percaya kepada kepala penduduk Arab sendiri, serta menyisihkan mereka demi rekomendasi-rekomendasi yang tak berharga dari pihak Konsul Turki. Seandainya hal ini sesekali terjadi anggaplah sebagai kekecualian, demi sopan santun internasional. Atas perantaraan konsul, kita hendak memberi izin bagi seseorang yang sangat disenangi konsul tersebut, maka seharusnya hal itu jangan sampai terjadi sebelum kepala penduduk Arab didengar pendapatnya. Sebaliknya keistimewaan-keistimewaan demikian harus tetap merupakan kekecualian. Apalagi karena kita telah diajar oleh pengalaman bertahun-tahun lamanya, bahwa kegiatan Konsulat Turki di sini harus diamati dengan penuh kecurigaan yang tinggi. Juga kita tahu, bahwa setiap izin dari pemerintah kita terhadap permintaan pihak konsulat, akan digambarkan oleh konsul kepada orang-orang yang bersangkutan, bahwa suatu keinginan dari pihak wakil sultan, yang diucapkan dalam bentuk yang tepat, seolah-olah juga merupakan perintah.

Orang-orang Arab yang tidak berasal dari Hadramaut —demi kepentingan mereka Konsul Turki telah menyalahgunakan pengaruh yang dipercayakan kepadanya pada saat yang salah— tidak lebih baik daripada orang Hadramaut. Dengan bantuan paspor-paspor itu, mereka telah mengelak untuk sementara waktu kekuasaan kapten mereka yang sah, Si Tukang Kaleng Syekh Saleh Samkari, bekas anggota firma yang termasuk buruk, Herklots en Co\ atas pembelaan Sadiq Belig Bey telah "dieropakan". Penipu Abu Syahin yang saya sinyalir dalam surat kiriman saya tertanggal 14 Desember 1902 No. 95, yang tentang dirinya sebenarnya dapat diperoleh keterangan dari kepala penduduk Arab —tanpa musyawarah dengan kepala ini telah mendapat izin untuk tinggal di luar kampung Arab dan bepergian ke tempat-tempat lain. Seorang berasal Mekah lainnya, Abdurrahman bin Abdulmadjid, yang sejak tahun 1896 diberi izin tinggal di sini sebagai orang Timur Asing, sekarang dengan surat jalan Turki berhasil pula membebaskan dirinya dari kepala penduduk Arab.

Di sini ada lagi contoh kecerdikan yang teruji dari para diplomat Turki, yang dalam kebanyakan hal sekonyong-konyong berhasil menghadapkan pejabat Eropa pada konsekuensi-konsekuensi tak terduga, sebagai akibat dari kepercayaan mereka yang tidak pada tempatnya. Sejak konsulat Turki ada di sini, banyak orang Arab menganggap Sultan Turki sebagai raja dunia. Mereka berpegang teguh pada hal ini, dengan maksud membebaskan diri dari semua yang menghambat kebebasan bergerak mereka sebagai orang Timur Asing. Kebanyakan konsul tidak berani membantah penggambaran palsu tentang hal tersebut. Tetapi sebagian mereka menggunakan hasrat emansipasi itu untuk kepentingan sendiri, dan sebagian lainnya untuk mengangkat nama kerajaan Turki. Konsul Turki yang pertama pun telah memberikan surat bukti perlindungannya kepada orang Arab dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Dengan dokumen ini maka para pemiliknya telah berbaur dalam hakhaknya dengan orang Eropa (tetapi tentang kewajibannya tidak mereka pikirkan). Ketika terbukti bahwa ini tidak benar, lalu diiming-imingkan kepada mereka bahwa, hak istimewa itu seolah-olah akan diusahakan bagi mereka berangsur-angsur. Sejak kira-kira 15 tahun yang lalu orang-orang di kampung Arab hampir terus-menerus hidup dalam ketegangan, bilamanakah "firman sultan" mengenai pengeropaan bangsa Arab akan berlaku? Beberapa Konsul Turki berjanji akan berusaha ke arah itu, dan memberikan karuniakarunia bagi beberapa orang Arab yang dipeoleh karena pembelaan mereka, sebagai langkah pertama pengaturan-pengaturan yang baru. Sadiq Belig Bey, yang belajar hukum di Swis dan telah beberapa lama menjalankan praktek pengacara, setelah hampir dua tahun menunggu, menafsirakan masalahnya secara lain. Dengan cerdik ia telah menggunakan pergantian sementara pejabat (asisten residen baru, kontrolir baru, residen yang belum lama berfungsi) untuk memperbesar peluang suksesnya. Ia memilih pendiriannya berdasarkan asumsi, bahwa ketetapan mengenai bangsa Timur Asing, dalam hal ini bagi warga negara Turki, telah dihapuskan oleh perjanjian yang diadakan antara Pemerintah Belanda dan Turki'. Juga, bahwa dengan demikian warga negara Turki dapat mengaku berhak atas kartu izin masuk, segera setelah paspor mereka dinyatakan beres oleh konsul. Begitu pula, bahwa kepala bangsa Arab tidak mempunyai sangkut-paut dengan urusan mereka. Bahwa sampai sekarang, meskipun sudah bertahun-tahun lamanya Konsulat Turki menetap di sini, masih ada juga orang-orang dari Mekah, Madinah, dan sebagainya yang minta tolong kepada kepala penduduk Arab, menurut Sadiq Belig Bey dapat dipersalahkan baik kepada ketidaktahuan mereka, maupun ketidaktahuan para pejabat Belanda akan makna perjanjian tersebut.

Pertanyaan apakah kesimpulan ini dapat dipertanyakan secara hukum dari isi perjanjian Belanda-Turki, di luar kewenangan saya. Tetapi pastilah akan mengandung risiko besar, jika isinya harus dianggap benar. Sebab dengan sekonyong-konyong Kepulauan Nusantara lalu akan terbuka bagi sebagian orang Timur Asing, yang tidak berbeda dalam hal kedudukan mereka, dari orang-orang Timur Asing lainnya yang ditolak dari daerah pedalaman. Pada perubahan mendalam terhadap batas-batas, di mana perundangundangan mengenai orang Timur Asing diterapkan itu, perhatian pemerintah Hindia pastilah sengaja harus ditujukan sesudah berakhirnya perjanjian tersebut. Karena dengan demikian pemerintah Hindia akan dapat mengubah ketetapan-ketetapan yang sudah ada sesuai dengan keperluan. Untuk sementara saya menganggap bahwa Konsul Turki sama sekali salah dan bahwa orang-orang asing Mohammadan, biar mereka warga negara Turki sekalipun, ada di bawah ketetapan-ketetapan yang berlaku bagi bangsa Timur Asing. Maka mutlak perlu adanya pengawasan semestinya bagi semua orang, jika mereka itu termasuk bangsa Arab. Apakah mereka tiba di Kepulauan Nusantara dengan atau tanpa surat jalan Turki, semua di bawah pengawasan kepala penduduk Arab.

Tidak dapat dikemukakan alasan tentang perlunya pengawasan yang dalam teori dan praktek yang selalu diakui tersebut, bahwa kepala penduduk Arab yang hampir selalu berasal dari Hadramaut itu, hanya mendapat informasi yang sepantasnya tentang orang-orang Hadramaut saja. Pertamatama alasan ini pasti berlaku terhadap campur tangannya pada semua penghuni tanah Hadramaut yang luas itu, yang tidak semuanya berasal dari daerah yang sama dengan daerahnya sendiri. Tetapi selanjutnya mudahlah bagi seorang anggota terkemuka jemaah Arab di sini untuk mendapat keterangan-keterangan yang terpercaya mengenai orang Arab dari Mekah, Medinah dan sebagainya. Dan perasaan tanggung jawabnya terhadap pemerintah kita pun biasanya akan mengharuskannya berbuat demikian. Sementara itu Konsul Turki biasanya tidak mempunyai keterangan mengenai orang-orang itu, dan tidak merasa perlu memberikan keterangan yang lebih tepat kepada kita daripada yang dianggapnya perlu bagi kepentingan nama baiknya sebagai orang pencinta kebenaran. Apa yang telah dihasilkan oleh penyandang gelar konsul yang sekarang, orang yang dalam hal ini paling terpelajar dan paling tahu tentang pandangan Eropa mengenai kewajiban pejabat, memperlihatkan kepada kita apa yang kita duga akan timbul daripadanya. Kepercayaan resmi diminta atas gelar konsulnya itu, meskipun fakta-fakta menunjukkan dengan jelas gelar tersebut telah digunakan untuk mengelabui pemerintah kita.

Mudah dipahami jika kini perubahan sikap lunak pemerintah yang sangat gegabah terhadap konsul itu akan menimbulkan kesulitan, yaitu dalam bentuk protes-protes keras yang dilancarkannya. Padahal tidak usah sekeras itu, seandainya kita mulai dengan tetap menempatkan diri pada pendirian praktek yang sudah diikuti sejak bertahun-tahun, juga selama adanya Konsulat Turki di tempat ini. Saya tidak dapat terlalu banyak memperingatkan tentang akibat-akibat paling gawat yang perlu kita khawatirkan jika hubungan buruk yang ada sekarang tidak dapat dihapuskan dengan setuntastuntasnya.

Pertama-tama jumlah orang yang disebut Turki Eropa palsu berangsur-angsur akan bertambah banyak, yaitu jika orang merasa berkewajiban mengakui orang-orang yang demikian itu, atas alasan-alasan seperti yang berlaku bagi Saleh Faqih Samkari.

Kedua, terutama dari kota-kota suci di Arab, akan banyak orang yang dengan bersenjatakan surat jalan Turki akan membanjiri Kepulauan Nusantara, yang dari segi politik dan ekonomi akan berpengaruh sangat merugikan terhadap penduduk pribumi Mohammadan. Sebab hingga sekarang tidak kurang orang-orang di sana yang menyukai perjalanan menguntungkan seperti itu, tetapi sebagian besar terhalangi oleh pembatasan bergerak mereka di negeri ini.

Ketiga, lambat laun semua orang Hadramaut akan berusaha melengkapi diri dengan surat-surat semacam itu, apakah di Singapura, Mekah, atau di tempat lain. Sementara itu hendaklah kita ingat, bahwa demi kepentingannya sendiri Konsul Turki yang sekarang boleh saja menyatakan sementara ini tidak memandang adanya Hadramaut. Maka di segala tempat, di mana ada pembesar Turki, juga misalnya di Mekah dan Jedah, semua orang Hadramaut diperlakukan dan dianggap sebagai warga negara Turki, dan sesuai dengan itu mereka selalu dapat memperoleh paspor Turki.

Keempat, dalam waktu singkat tidak akan ada lagi orang yang mau memangku jabatan kepala penduduk Arab, yang memang dalam tahun-tahun terakhir ini makin kurang menarik dengan alasan-alasan yang sudah berkalikali saya jelaskan. Sekarang pun hanya dengan susah payah saya dapat menghalangi Kapten penduduk Arab agar jangan mengajukan permohonan berhenti. Andaikata ia meiepaskan jabatannya, saya ragu-ragu apakah di antara para warga pemukiman Arab yang agak terpandang —karena yang paling terpandang sudah lama tidak bersedia— masih ada orang yang mau dibebani jabatan ini. Kecuali kalau kita cukup puas dengan menerima seorang calon, yang mengerjakan segala urusan jabatannya setelah bermusyawarah dengan Konsul Turki.

Kelima, kesan yang timbul pada penduduk pribumi adalah tentang kekalahan pemerintah kita terhadap Konsulat Turki. Sejak lama dengan minat yang semakin membesar penduduk pribumi mengamati perjuangan para Konsul Turki, dan tidak kurang orang-orang Arab yang masih menyatakan kepada penduduk tentang kemenangan akhir yang pasti, segera sesudah penguasa Turki di dunia diberi penerangan yang benar, dan para Konsul Turki pun tidak kebal terhadap suap pemerintah kita. Hendaknya diingat, bahwa Kiamil Bey telah menegaskan dengan bersumpah kepada khalayak ramai, bahwa pemerintah kita dengan sia-sia pernah menawarkan satu ton emas kepadanya, asal ia mau mengurangi kegiatannya untuk Islam. Dan ketika berangkat dari sini, ia pun bersumpah dengan sama khidmatnya, bahwa ia pergi hanya untuk bekerja di tempat lain dengan semakin giat lagi, demi tujuan yang telah dimulai di sini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut tindakan-tindakan berikut saya rasa benar-benar mendesak:

I. Perlu ada penetapan yang tuntas tentang ukuran yang harus dipakai dalam menilai pernyataan seseorang, bahwa ia termasuk orang Turki-Eropa. Dalam penetapan ini, dalam bentuk yang bagaimana pun, haruslah diingat hal-hal yang berikut. Bahwa penerimaan pretensi-pretensi atas dasar keturunan dalam derajat kesekian, mengingat data yang bisa diharapkan dari pihak Turki sama sekali tidak bisa diandalkan, akan membuka pintu bagi penyalahgunaan yang sangat menjengkelkan. Tentang itu memang telah kita "cicipi" beberapa contohnya sebagai pendahuluan. Juga harus diingat, bahwa tak lama lagi banyak orang Asia yang tidak dicurigai dengan bersenjatakan kopiah, celana panjang dan surat-surat palsu, sambil melecehkan kekuasaan kita, bergerak melewati daerah-daerah Muslim di Kepulauan Nusantara.

II. Dipertahankan dengan tegas perlakuan terhadap orang Asia (dan orang Afrika) Mohammadan sebagai orang Timur Asing yang telah berjalan sejak lama. Orang-orang ini biasa tinggal di kampung-kampung yang ditunjuk bagi mereka, dan harus tunduk kepada kepala bangsa mereka masingmasing. Maka izin untuk bermukim atau menetap, izin bepergian dan lain sebagainya harus dimusyawarahkan dengan kepala tersebut, demikian juga apakah mereka memerlukan surat jalan Turki atau tidak. Sama halnya dengan orang pribumi India-Inggris. Meskipun mereka membawa paspor warga negara Inggris, namun diperlakukan dengan cara demikian pula. Perantaraan Konsul Turki, demi kepentingan orang Timur Asing yang memegang surat jalan Turki, dapat diterima dalam hal-hal luar biasa dan dengan alasan khusus. Tetapi biasanya paspor mereka hanya diperlukan untuk mengatur hubungan mereka dengan konsul itu atau dengan para pembesar Turki lainnya, bukan untuk mengubah hubungan dengan pemerintah kita.

III. Penetapan sikap yang lebih tegas dan lebih kuat terhadap permintaan-permintaan dan pengaduan Konsul Turki, dengan tidak perlu melanggar sopan santun internasional sama sekali. Semua negara Eropa, meskipun tetap memelihara hubungan yang sangat bersahabat dengan negeri yang setengah biadab itu, menolak pencabutan kapitulasi dan ditundukkannya warga negara mereka yang menetap di Turki kepada pemerintah dan peradilan Turki. Begitu pula dinas pos asing di Turki tetap diadakan. Dengan demikian secara terang-terangan kita nyatakan kepercayaan yang dalam segala hal bisa dibenarakan terhadap pranata-pranata umum negeri itu. Kita juga menuntut adanya perubahan-perubahan yang sangat radikal, sebelum mendengar ajakan hubungan timbal balik secara sama derajat.

Hal yang sama seluruhnya berlaku bagi pengakuan dokumen-dokumen resmi untuk kepentingan jati diri seseorang. Sebab kita tahu, bahwa di Turki sarana-sarana untuk penetapan jati diri secara pasti, maupun kesadaran tentang kewajiban para pejabat yang mutlak diperlukan demi penetapan yang andal, sudah sama sekali tidak ada. Sekarang pun Konsul Turki itu dapat diberi tahu tentang "kekeliruan-kekeliruan" dari pihaknya yang sangat mencolok, berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan kepadanya. Maka ada alasan lebih banyak lagi untuk mempermaklumkan kepadanya tanpa ragu-ragu, bahwa pemerintah kita tidak terlalu menganggap penting atau malah sama sekali tidak menganggap penting data yang sangat tidak terpercaya, dalam penerapan pengaturan-pengaturan yang sangat penting sehubungan dengan imigrasi orng Timur Asing itu.

Hanya dengan sikap yang benar-benar sangat lugas terhadap Konsulat Turki, biar pun dalam bentuk yang sangat hormat, pemerintah kita dapat terhindar dari intrik-intrik yang selalu diprakarsai oleh Konsulat Turki, dan dari akibatnya yang tidak boleh diremehkan.

Terlepas dari tindakan-tindakan yang dianjurkan dengan sangat dan mendesak sebagai hal yang mendesak di atas, masih ada yang ingin saya mohonkan perhatian pemerintah sehubungan dengan hal yang dibicarakan di sini. Seandainya di luar dugaan, maksud perjanjian Belanda-Turki sudah bertahun-tahun diabaikan dan disalahartikan, dan karena alasan-alasan yang berdasar hukum internasional Konsul Turki tidak boleh ditolak tuntutannya, maka saya pun tetap akan menganggap perlu agar diadakan pembatasan seketat mungkin terhadap pemasukan orang Arab ke negeri ini. Bentuk pembatasan itu ialah berupa penolakan masuknya bangsa tersebut dengan kekecualian-kekecualian, yaitu bagi orang yang sudah pernah mendapat hak dan kepentingan yang berkaitan dengan itu. Penolakan ini merupakan sarana mutlak untuk menyelamatkan Kepulauan Nusantara dari pengaruh-pengaruh Pan-Islam. Menurut teorinya tidak ada seseorang pun yang bisa menyangkal hak suatu pemerintah di dalam daerah jajahannya untuk mengadakan tindakan seperti itu. Bahwa dalam hal yang dibicarakan terdapat segala alasan untuk bertindak demikian, dan tidak ada sanggahan yang sungguh-sungguh yang dapat diajukan kepadanya, terbukti dari hal yang berikut.

Terlepas dari beberapa pengecualian, yang untuk sementara kurang penting, orang-orang Arab yang menetap di, datang ke , dan pergi dari, negeri ini dapat dibedakan menjadi: 1. orang Hadramaut, 2. orang-orang yang berasal dari kota-kota suci di Arabia Barat termasuk orang-orang Arab yang berasal dari tempat lain (Mesir dan sebagainya). Mereka yang tersebut terakhir ini biasanya datang ke Nusantara lewat Mekah, atau melalui hubungan mereka dengan orang-orang Mekah.

1. Hadramaut adalah negeri yang secara rohani maupun duniawi miskin sekali, di mana merajalela fanatisme yang paling buruk, dan bahkan

kebiasaan orang-orang asing Mohammadan yang agak berlainan pun se1861 benarnya tidak diizinkan, sedangkan orang Eropa atau orang bukan Mohammadan lainnya secara prinsip ditolak. Kekuasaannya, kalau mau disebut begitu, terbagi antara banyak kepala yang selalu berperang. Jalanjalan lalu lintas dikuasai oleh orang Badui; untuk menghadapi perampokan mereka para musafir terpaksa harus menyelamatkan diri dengan membayar pungutan tertentu. Banyak penghuni negeri ini sejak dahulu kala dipaksa oleh kemiskinan untuk mencari nafkah mereka di rantau. Mereka yang tinggal di rumah menikmati hidup dari pendapatan yang diperoleh di rantau, tetapi sebaliknya mereka menganggap yang merantau seperti domba-domba setengah hilang. Karena mereka sudah meninggalkan daerah yang dikeramatkan oleh banyak orang suci, untuk mencari rezeki duniawi di dalam kawasan yang najis.

Kepulauan Nusantara, terutama Jawa, termasuk tujuan yang paling mereka sukai. Untuk nafkah mereka itu di tempat lain sering terpaksa mulai sebagai kuli atau dengan kerja lain yang melelahkan. Di Kepulauan Nusantara ini, ketidakterampilan penduduk pribumi dan keseganan mereka terhadap orang Arab, memudahkan mereka untuk segera memperoleh uang dengan semacam usaha perdagangan kecil atau perdagangan komisi. Sementara itu mereka pun dengan mudah dan murah dapat memperoleh istri. Mereka sama sekali tidak menyumbang apa pun untuk kemakmuran negeri, yang mereka kunjungi untuk waktu singkat atau lama, dan yang sering tidak pernah mereka tinggalkan lagi. Mereka tidak membawa modal atau pengetahuan pertukangan tertentu, atau salah satu jenis kerajinan atau perdagangan kemari. Perdagangan mereka biasanya berupa riba secara tersamar atau terang-terangan. Baru setelah mereka mendapat kekayaan secara demikian, ada kalanya mereka menjadi pemilik rumah, tuan tanah, dan sebagainya. Kewibawaan mereka atas segala hal atas massa pribumi mereka salah gunakan demi keuntungan sendiri.

Selanjutnya banyak sekali di antara mereka berangsur-angsur mendapat kredit besar pada firma-firma bangsa Eropa. Akhirnya dengan dalih pura-pura bangkrut, atau melarikan diri kembali ke tanah air, mereka dapat mengelakkan utang piutang mereka. Dengan kekayaan besar dan sering merupakan hasil curian itu mereka di sana disambut dengan baik, dan sama sekali tidak ada daya upaya untuk mengejar mereka. Sebab di Hadramaut tidak ada pembesar yang dapat diajak mengadakan perjanjian internasional atau hubungan-hubungan yang agak sedikit teratur.

Di mana telah terbentuk permukiman orang Hadramaut, maka di kalangan mereka timbullah suatu pandangan mengenai Islam yang kurang menenggang dan lebih keras daripada yang telah menjadi kebiasaan mereka. Meskipun bersamaan itu, banyak juga orang Hadramaut yang karena kebebasan, menjadi kendur dalam memenuhi ibadah mereka. Terutama masalah-masalah mengenai hubungan dengan orang kafir dan dengan pemerintah yang bukan Mohammadan, di sana dibicarakan lebih banyak. Ada beberapa sayid atau habib (keturunan Nabi) yang berpura-pura menjadi orang suci dan waskita. Melalui sistem mencari pengikut yang cerdik, sambil berpura-pura selalu tanpa pamrih, mereka mampu menarik arus pengunjung pribumi yang mengimbali berkah yang mereka minta dengan hadiah-hadiah yang melimpah. Selanjutnya orang yang dikeramatkan itu menjadi istimewa karena hasrat mereka untuk mengawini gadis-gadis muda berganti-ganti. Ini memang disediakan oleh umat pribumi yang pura-pura saleh.

Lebih tinggi dari para sayid ini, terutama dalam pandangan orang Hadramaut, ialah orang-orang yang tetap tinggal di tanah air mereka sebagai ulama. Tetapi mereka sekali-sekali mengadakan kunjungan singkat kemari, untuk memberi wejangan di mesjid-mesjid umat sebangsa mereka; serta tidak mau tinggal di negeri yang penuh najis dan kufur lebih lama dari seperlunya. Demi mendengar khotbah-khotbah pertobatan seperti itu, semua orang lalu membuka dompet mereka dan menganjurkan teman-teman pribumi mereka agar mengunjungi tamu suci dengan hadiah uang yang cukup besar.

Mereka tidak kekurangan cita-cita politik, jika cita-cita tersebut menjanjikan sesuatu. Mereka dengan senang hati merasuk ke dalam keluargakeluarga raja pribumi, untuk menyingkirkannya pada saat yang tepat, atau dengan cara-cara lain dapatlah mereka memperoleh kekuasaan atas suatu negara pribumi. Dalam hal ini diingat saja tentang terjadinya kerajaankerajaan Siak dan Pontianak; tentang kegiatan Habib Abdurrahman di Aceh; tentang banyak sekali habib yang sampai sekarang masih memimpin pemberontakan di Aceh terhadap pemerintah kita. Di Jawa, sudah sejak lama mereka menjadi lebih pasti bahwa jalan politik untuk petualangan sudah tertutup bagi mereka. Maka mereka lalu memeras penduduk, selama ada kemungkinan, semata-mata dengan melalui perdagangan (riba) dan martabat mereka yang berdasar keagamaan.

Selama di sini, setelah gerak-gerik mereka dibatasi dengan ketat, mereka tinggal di kampung-kampung sendiri di beberapa tempat di pantai, serta diurus oleh kepala mereka sendiri tanpa campur tangan dari luar, maka kejahatan yang mereka lakukan pun dalam batas-batas tertentu terkekang. Namun mereka sadar benar, betapa besar keuntungan yang akan disajikan oleh pembukaan daerah pedalaman, terutama di Jawa, bagi operasi-operasi mereka. Maka mereka tidak melalaikan satu kesempatan pun untuk mendapatkannya. Konsulat Turki rupanya menjanjikan terpenuhinya keinginan itu kepada mereka. Sejak konsulat berdiri, mereka memandang terpenuhinya cita-cita itu semata-mata soal waktu saja.

Setelah mereka mula-mula kecewa, maka atas nasihat beberapa konsul, mereka menyatakan kejengkelannya dalam karangan-karangan yang menghina pemerintah Hindia Belanda. Dalam karangan mereka ini, pemerintah difitnah sebagai penindas kaum Mohammadan dengan berbagai cara. Apa yang dahulu oleh sementara mereka diminta sebagai karunia, sekarang dituntut oleh setiap mereka sebagai hak. Fanatisme yang di Jawa dahulu tidak terlalu berguna, sebagian malah dibuat non-aktif, secara terangterangan terungkap di dalam karangan-karangan tersebut. Sedangkan kepada sultan bahkan dijanjikan penggalakan besar-besaran terhadap keimanan serta pengakuan atas khalifahnya, asal beliau mampu mengusahakan jalan yang mereka inginkan. Maka orang-orang Jawa yang oleh Belanda ditutup matanya, akan mengerti siapa sebenarnya penguasa tertinggi mereka. Tidak perlu di sini ikhtisar karangan-karangan tersebut dikemukakan sekali lagi. Di kampung Arab tulisan-tulisan tersebut dibaca dengan hasrat besar dan membangkitkan semangat lain dibandingkan dengan yang terasa sekitar 15 tahun yang lalu.

Hubungan antara Hadramaut dan Turki sulit dilukiskan dengan satu kata. Di sana, berbeda dengan di bagian lain di tanah Arab, belum pernah Turki mencoba untuk memberlakukan kekuasaannya dengan pendudukan militer maupun penempatan pejabat. Karena hal itu hanya mendatangkan banyak kesulitan, dan tanpa memperoleh hasil sepadan dengan kesulitannya itu. Dalam kancah berbagai kelompok ini gubernur Turki tidak akan dapat mempertahankan diri kecuali dengan terus-menerus menunjukkan kekuatannya, dan terhadap rezim Turki pun orang akan memberontak tak ada henti-hentinya.

Namun orang Hadramaut, sejauh mereka memikirkan masalahmasalah yang tidak langsung mengenai kepentingan praktis, cenderung untuk mengakui Sultan Turki, seperti halnya kebanyakan orang Mohammadan, sebagai Pelindung Tertinggi Agama. Jangan dilupakan gelar ini tidak diartikan sebagai harkat rohani, melainkan harkat politik. Orang mengharapkan dari khalifah seperti itu agar beliau akan membela dengan senjata kepentingan para mukminin di mana-mana. Menurut kemampuannya, beliau akan berusaha untuk mengislamkan orang kafir dengan kekerasan atau mengakui kekuasaannya Yang Tertinggi dengan kekerasan. Pengakuan, hanya dalam arti ini, terhadap Sultan Turki sebagai Khalifah hanya berdasarkan ketentuan bahwa orang menganggapnya sebagai raja Mohammadan yang paling kuasa pada zaman kita. Dalam popuier ia menjadi raja dunia dan semua raja yang lainnya adalah bawahannya.

Beberapa di antara golongan-golongan di Hadramaut itu terutama golongan sayid, dengan bantuan moril sultan dan senjata-senjata yang dihadiahkannya pernah mencoba untuk menanamkan kekuasaannya di negeri mereka. Misalnya Sayid Fadhl yang meninggal di Konstantinopel beberapa tahun yang lalu. Namun percobaannya gagal dengan sangat menyedihkan dan ia melewatkan sisa umurnya sebagai penasihat agama yang sangat terhormat bagi sultan, dengan pangkat Pasya di Konstantinopel. Kepada Sayid Usman, penasihat honorer urusan Arab di Betawi, beberapa tahun yang lalu ia menulis surat yang sangat mencerca hubungannya yang baik dengan kaum kafir yang menindas Hindia Belanda.

Para pejabat Turki membenarkan atau menyangkal adanya kekuasaan tertinggi Turki atas Hadramaut, tergantung dari kepentingannya bagi mereka. Orang Hadramaut, pada setiap kawasan Turki di mana mereka menginjakkan kaki, segera dipandang sebagai warga negara Turki.. Mereka juga merasa demikian di negeri-negeri asing yang lain, selama terbawa serta pola kepentingan mereka, seperti yang terjadi di India-Inggris, Malaya dan Singapura, serta Hindia Belanda. Di situ dengan pengakuan tersebut, mereka dapat memperoleh hak untuk menyandarkan diri pada pejabat konsuier setempat. Betapa mudahnya bagi mereka semua untuk melalui dokumendokumen resmi mengubah diri, menjadi "sujets Ottomans" (warga negara kerajaan Usmaniyah), di atas sudah disinggung.

Kehadiran orang Hadramaut di Hindia Belanda, yang belum pernah bertujuan untuk manfaat apa pun bagi negeri dan bangsa, dan jika dipandang dari segi politik kita selalu membawa segi yang rawan, akan timbul bahaya seketika jika batas-batas yang hingga sekarang berlaku bagi permukiman serta gerak-gerik mereka berangsur-angsur dihapuskan. Andaikan sebagian besar Pulau Jawa terbuka bagi mereka, maka jumlah pemukiman Arab yang ribuan itu tak lama lagi akan bertambah menjadi puluhan ribu. Sedangkan pengawasan atas sepak terjang mereka menjadi —boleh dikatakan— mustahil. Pada tahun-tahun terakhir ini mereka berusaha dengan segala jalan untuk penghapusan batas-batas tersebut, dan dalam hal ini, mereka mendapat dukungan dari Konsulat Turki. Dalam perjuangan untuk pembebasan tersebut melalui pers Pan-Islam banyak di antara mereka sudah telanjur berkata, bahwa kebebasan yang diinginkan akan mereka peroleh melalui pengaruh Turki terhadap kita akan mereka gunakan untuk memberi keterangan yang lebih baik kepada penduduk pribumi mengenai maksud-maksud kita.

Memang benar hanya beberapa orang saja yang menulis seperti itu. Namun mereka mewakili banyak orang , yang sejak masalah ini diumumkan tidak lain hanya bermimpi mengenai bepergian tanpa surat jalan atau pengawasan polisi, baik di Jawa maupun di pulau lainnya.

Alhasil, kita mengerti bahwa pembatasan seketat mungkin terhadap gerak-gerik dan pemukiman bagi kalangan penduduk negeri ini memang diinginkan. Sementara itu, tidak ada satu orang pun yang tahu tentang sikap orang Hadramaut terhadap orang asing, apakah dalam hal ini akan berbicara tentang hak atau tuntutan internasional yang bertentangan dengan pembatasan seperti itu.

2. Orang-orang dari kota-kota suci di Arab, yang sebagian cukup besar berasal campuran, secara langsung atau tidak langsung semuanya hidup dari ibadah haji. Tujuan kedatangan mereka kemari juga untuk mencari calon jemaah haji bagi musim haji yang berikut. Calon jemaah haji ini mempercayakan diri kepada mereka atau majikan mereka seperti menitipkan diri kepada penunjuk jalan. Mereka juga memungut sejumlah uang bagi calon jemaah haji yang menjalankan ibadah, pengganti bagi calon lain yang meninggal. Juga mereka datang untuk menagih utang haji-haji yang sudah pulang, untuk membiayai perjalanan pulang mereka itu, ataupun untuk memperdagangkan barang-barang mereka dari Mekah, dan sebagainya. Beberapa orang di antara mereka hidup dari kesucian dan keulamaan mereka belaka. Pada umumnya mereka lebih sopan dari orang Hadramaut. Walaupun pandangan hidup yang mendidik mereka, tidak kurang fanatik daripada pandangan orang Hadramaut, namun karena sejak muda sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan orang asing, maka mereka lebih tahu kapan menurut keadaan harus membuka atau menyembunyikan fanatismenya.

Orang Hadramaut yang baru datang itu berusaha mengislamkan orang pribumi, karena kesal melihat adat kebiasaan yang lain daripada adat satusatunya yang dikenalnya sejak muda. Tetapi mereka yang berasal dari negeri tersebut tetapi sudah lama bermukim di sini, dan menjurus menetap bekerja, karena melihat dengan demikian pengaruh mereka akan bertambah. Dipihak lain, orang-orang Mekah pada umumnya lebih mengusahakan unsur imam dan takhayul, yang lebih mendatangkan keuntungan langsung. Sedikit pun mereka tidak memberi keuntungan kepada negara dan bangsa, dan cita-cita mereka ialah untuk mengeruk sebanyak mungkin uang dari negeri ini. Karena di banyak negeri yang mereka kunjungi sudah biasa menyesuaikan diri dengan undang-undang serta kebiasaan yang sangat beraneka warna, maka dahulu mereka jarang menyatakan protes terhadap pembatasan gerak-gerik mereka. Memang dapat dikatakan, oleh karena adanya tindakan pembatasan itu sangat banyak juga orang-orang yang terhalang untuk merantau kemari. Saya berani menjamin, bahwa jika keinginan dan tuntutan yang sekarang diajukan oleh Konsulat Turki dipenuhi, maka negeri ini akan lekas dibanjiri oleh pendatang dari Mekah. Sebab, seperti orang Hadramaut pula, mereka berpendapat bahwa di antara semua bangsa Mohammadan, orang "Jawa" (para penghuni Nusantara ini) paling gampang diperas.

Sejak para Konsul Turki bertindak, mereka pun ikut serta dalam perbincangan politik, sehingga menyibukkan para penghuni kampung Arab dengan kegairahan yang silih-berganti. Jika harapan-harapan Konsulat Turki di sini dipenuhi, maka orang-orang Mekah dan sebagainya pun akan datang kemari dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada dulu. Semuanya dengan menggunakan surat jalan Turki, banyak pula yang dengan penguatan asal usul mereka dari Turki bagian Eropa yang hingga sekarang tidak diketahui.

Sebagaimana telah dikemukakan, surat-surat jalan itu juga dapat diperoleh semua orang Hadramaut di Mekah, Jedah dan tempat-tempat lain. Hal yang sama berlaku bagi semua orang Mohammadan yang bermukim di sana, yang secara tidak tegas dikenal sebagai warga negara dari suatu negara asing. Maka orang tersebut terakhir ini, tanpa banyak susah payah akan "dinaturalisasikan" di Mekah, asal mereka memintanya. Naturalisasi ini bahkan dituntut terhadap mereka yang ingin memperoleh salah satu di antara hak milik atas barang yang tidak bergerak (biasanya rumah) di tempat itu. Karena itu banyak orang pribumi dari Kepulauan Nusantara yang dinaturalisasikan sebagai warga negara Turki. Persangkaan saya, hal itu terjadi dengan sepengetahuan Konsulat Belanda di Jedah, yang rupanya telah mendapat instruksi agar jangan mengajukan keberatan. Jadi semua orang tersebut mungkin tiba di sini dengan surat jalan Turki.

Pengaruh rohani dan materiel dari kedua macam orang Arab terpenting yang datang di negeri ini, biasanya merugikan negara dan bangsa. Sejak para Konsul Turki di kota ini bertindak, perasaan umum orang Arab makin bermusuhan dengan pemerintah kita. Dengan demikian meluasnya pengaruh itu, jelasnya seirama dengan yang dicoba dilakukan oleh konsulat, sama sekali tidak boleh dibiarkan.

Namun apabila pretensi Konsul Turki dapat ditolak, saya pun tetap menganggap perlu adanya pembatasan tegas terhadap imigrasi orang Arab ke daerah jajahan ini. Hal ini sehubungan dengan keikutsertaan mereka yang semakin jelas dalam agitasi Pan-Islam. Pembatasan itu tidak dapat berjalan dengan lebih baik, selain dengan cara menutup Pulau Jawa bagi orang Arab sebagai peraturan. Namun ini juga memungkinkan adanya pengecualian, seperti yang diharuskan oleh keadilan.

Misalnya, sudah sewajarnyalah jika izin-izin yang sudah telanjur diberikan tetap dilestarikan, selama pemiliknya masih pantas memilikinya. Jika kerabat orang-orang tersebut mempunyai kepentingan di sini, dan untuk mengurusi kepentingan itu mereka perlu tinggal di sini, maka menurut keadaan dapat diakui berhak atas izin bermukim atau menetap di sini. Dan dalam berbagi kasus lain yang masing-masing dapat dipertimbangkan secara tersendiri, dapat pula menyimpang dari peraturan yang negatif itu.

Sehingga orang lalu berkuasa menerapkan peraturan tersebut dengan lebih atau kurang ketat, tergantung bagaimana masyarakat Arab menunjukkan sikap cenderung atau lebih kurang melawan ketetapan yang berlaku bagi mereka, dan menyebarkan pengaruh yang merugikan pemerintah kita atau tidak. Dengan demikian peraturan itu akan bersifat represif, bahkan jika diterapkan dengan cara yang paling longgar.

Hendaknya, langkah yang sepenuhnya dibenarkan oleh keadaan jangan terhenti hanya karena takut akan kesulitan internasional. Dalam hal cara-cara pembesar dan pejabat Turki yang ulet, licik, serta tidak mundur dari kecurangan atau kebohongan kebanyakan rekan-rekan Eropa mereka bisa menandingL Para pembesar dan pejabat Turki hanya mundur terhadap tindakan yang tegas dan keras. Sedangkan kepentingan yang menjadi taruhan di sini, benar-benar menuntut pengembangan semua kekuatan yang ada pada kita.

Betawi, 26 Desember 1902

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Jika keputusan mengenai permintaan izin menetap orang Arab selamanya di kawasan ini terutama hendak didasarkan kepada besarnya pendapatan mereka, maka saya rasa jumlah minimum F 15.- sebulan dapat diterima. Meskipun saya perlu mengatakan, bahwa keterangan tentang penghasilan minimum yang diperoleh sesorang tersebut, biasanya sama sekali tidak dapat dipercaya. Hampir setiap orang Arab mempunyai beberapa teman yang berani menjamin, bahwa ia akan sanggup memenuhi kewajiban yang terbawa oleh penghasilannya. Bagaimanapun juga keterangan-keterangan fiktif seperti itu tidak banyak keburukannya, karena tidak dimaksud untuk memasukkan gelandangan ke negeri ini.

Sebaliknya dalam surat kiriman saya tertanggal 25 Desember 19021 sangat Rahasia, dengan tulisan tangan saya sendiri telah dijelaskan motifmotif, mengapa izin masuk orang Arab untuk bermukim atau menetap di Kepulauan Nusantara ini, semata-mata dengan syarat, apabila mereka memiliki penghasilan minimum tertentu, pada umunya saya rasa tidak perlu dianjurkan. Malahan untuk kasus tertentu syarat itu sangat mengandung keberatan. Perkenankanlah saya mengacu kepada ulasan yang telah saya ajukan dalam surat itu, dengan mengulangi kesimpulan, bahwa menurut pemahaman saya penolakan para imigran bangsa Arab seharusnya menjadi peraturan. Kekecualian-kekecualian hanya boleh ada, sebanyak yang diharuskan menurut keadilan, sehubungan dengan keadaan yang berkembang secara historis.

Bandung, 27 September 1903

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Rasanya tidak perlu ada ulasan, bahwa masalah pencabutan atau kelangsungan berlakunya surat izin masuk yang diberikan kepada Syekh Abdurrahman bin Abdulmajid sebagai orang Eropa, sehubungan dengan cara bertindak Konsul Jenderal Turki di Singapura dan Betawi yang terkenal itu, pada hakikatnya berinti pertanyaan berikut. Apakah pemerintah menganggap perlu memandang keterangan dari para pejabat konsuier mengenai data lahir warga negara Usmaniyah di Turki bagian Eropa itu, mengandung nilai yang sangat meyakinkan?

Jawaban atas pertanyaan ini, menurut pemahaman saya, harus tegastegas berbunyi: tidak. Sebab di Kerajaan Turki sama sekali tidak ada kontrol tentang data lahir seseorang. Mengenai teori dan praktek buku catatan kelahiran di Turki, dapat diminta keterangan lebih lanjut dari Kedutaan Belanda di Konstantinopel. Di samping itu beberapa contoh telah menunjukkan, bahwa para pejabat tersebut lebih senang memberikan keterangan seperti itu; juga andaikan mereka tahu bahwa keterangan itu bertentangan dengan kebenaran; ini semata-mata untuk menjamin kebebasan bergerak mereka di pemukiman-pemukiman seperti yang diinginkan.

Saya rasa, hendaklah kepada Konsul Jenderal Turki di Betawi diberi tahu sebagai jawaban atas suratnya tertanggal 11 September 1903.

1. Bahwa pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat, harus berhak untuk meneliti data yang diberikan kepadanya mengenai tempat kelahiran orangorang yang minta surat izin masuk atau izin menetap. Meskipun beberapa di antara data tersebut telah dij amin kebenarannya oleh pejabat konsuier.

2. Bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak ragu-ragu akan keikhlasan yang ditunjukkan oleh para pejabat Konsuier Turki, dalam berusaha menjalankan instruksi-instruksi mengenai penyelidikan tentang jati diri para warga negara Turki. Namun di pihak lain, pemerintah juga berkeyakinan, bahwa terutama di tempat-tempat seperti di Singapura dan Betawi yang sangat jauh letaknya dari Turki, para pejabat konsuier dapat menjadi sasaran penipuan pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa memiliki cara-cara untuk menolaknya. Sehubungan dengan itu, dapat disebut beberapa contoh, seperti kasus seseorang Mekah bernama Saleh Samkari al-Faqih' yang kini tinggal di Ci Sondari (Bandung). Ia berhasil menipu Konsul Jenderal Turki di Betawi dengan mengaku berasal dari Albania.

Apabila kita tidak lebih suka bicara tentang detail di dalam jawaban kepada konsul jenderal itu, fakta penipuan yang betul-betul terjadi dapat dikemukakan secara umum. Sedangkan detailnya dapat disimpan, untuk penjelasan secara lisan yang mungkin diminta oleh Sadiq Belig.

3. Bahwa khususnya untuk kasus orang Mekah, Syekh Abdurrahman bin Abdulmajid, dari laporan-laporan kepegawaian telah terbukti kepada pemerintah, bahwa pertama-tama ia berpura-pura sebagai anak seorang pribumi negeri ini. Setelah usaha ini gagal, ia mencoba dua kali untuk meminta izin untuk menetap di Hindia Belanda, dan mendapat izin tinggal sebagai orang Timur Asing yang lahir di Mesir. Sesudah itu, tanpa menyebut apa pun yang pernah terjadi, ia minta surat izin masuk sebagai orang Eropa yang lahir di Konstantinopel. Dengan demikian ada segala alasan untuk meragukan keterangan tersebut terakhir di atas, dan berdasarkan itu tidak ada alasan sedikit pun untuk mengganti izin-izin yang terdahulu dengan izin baru yang lain sifatnya.

4. Bahwa dengan demikian permintaan tersebut harus ditolak. Sementara itu akan dipertimbangkan lebih lanjut, apakah izin-izin yang dahulu telah diberikan akan dicabut berdasarkan penipuan yang telah terbukti itu.

Data lebih lanjut mengenai asal usul Syekh Abdurrahman yang benar (yaitu bukan Turki-Eropa), memang pernah saya dengar. Tetapi untuk mendokumentasikannya dengan saksama saya harus minta keterangan sekali lagi ke Betawi, dan sehubungan dengan itu terpaksa menunda jawaban surat kiriman Sekretaris Pertama Pemerintah. Tetapi ini rupanyan tidak perlu. Sebab data saya dapat juga dianggap sebagai terpercaya sepenuhnya, tetapi tidak ada sedikit pun sifat resmi di dalamnya. Sementara itu, saya berhak memberikan keterangan lebih lanjut kepada pemerintah mengenai hal itu. Dan saya mohon dipertimbangkan, agar Konsul Belanda di Jedah juga diminta memberikan data seperti itu, tetapi data tersebut hendaknya jangan dicari melalui jalan resmi, melainkan melalui sumber-sumber pribadi yang sepenuhnya dapat diandalkan.

Dengan tegas saya berani menganjurkan, agar terhadap keterangan yang tidak jujur ini, yang disamarkan dalam baju yang anggun dan dapat disangsikan ini, kita bertindak lugas dengan setegas dan seteguh mungkin. Meskipun dengan segala kehati-hatian, dan dalam bentuk seperti diinginkan bagi seorang pejabat konsuler. Inilah satu-satunya cara untuk membuat segala kebohongan Pemerintah Turki yang tak tahu malu itu menjadi tidak berdaya.

Betawi, 26 April 1904

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pada tahun 1898, karena campur tangan berbahaya Konsul Jenderal Turki Kiamil Bey yang berintrik terhadap kekuasaan Belanda, ada beberapa orang tua Arab yang terbujuk mengirim anak-anak mereka ke Konstantinopel untuk tujuan belajar. Setelah para pembesar di Konstantinopel berhasil mengusulkan anak-anak tersebut agar mendapat beasiswa dari sultan, maka Residen Betawi berbuat segala-galanya, sehingga melebihi yang semestinya, yaitu agar orang tua tersebut mengurungkan rencana mereka. Kiranya pastilah lebih baik jika tidak menunjukkan terlalu banyak perhatian terhadap urusan yang sudah selesai itu. Namun dapat juga diterangkan sebabnya, mengapa para pejabat kita yang sama sekali tidak tahu menahu tentang tata cara Turki, gagal dalam tindakan mereka. Pastilah perlu diperhatikan pengiriman beberapa anak-anak muda Arab yang bagi pengamat sepintas lalu tampak sama sekali tidak berbahaya.

Keinginan orang Arab untuk dipersamakan dengan orang Eropa —terutama dengan pengertian agar mendapat kebebasan menetap di mana saja di Kepulauan Nusantara ini, dan dapat bergerak ke mana pun mereka kehendaki— oleh Kiamil Bey sebagai suatu hal yang dalam masa dekat dapat tercapai berkat pengaruh Pemerintah Turki. Olehnya dan orang Arab temantemannya di sini dilancarkan agitasi dan ditanam perasaan permusuhan terhadap pembesar swapraja dan lain-lainnya, menurut kemampuan mereka.

Dalam pers Pan-Islam berbahasa Arab, diterbitkan karangan-karangan yang menghasut, di mana pemerintah Hindia Belanda digambarkan sebagai penindas Islam dan para pemeluknya. Dan dikemukakan juga harapan tentang masa depan yang lebih baik, ketika Sultan Turki akan dapat menjalankan kekuasaannya dengan lebih mantap. Dan disertai dengan jaminan kebebasan bergerak yang lebih banyak bagi orang Arab. Sementara itu orang Arab akan diberi kesempatan melakukan lebih banyak propaganda demi perjuangan Islam dan Amirul Mukminin di kalangan penduduk pribumi. Salah satu cara untuk mencapainya, menurut Kiamil Bey, ialah dengan mendidik anak-anak muda yang lahir di negeri ini di sekeliling sultan. Dengan demikian kelak mereka akan dapat bertindak sebagai penyebar kemasyhuran dan kehormatan keluarga sultan.

Keberatan-keberatan terhadap pengiriman para pemuda, yang pada waktu itu dikemukakan oleh Residen Betawi, disampaikan oleh orangtua mereka kepada Kiamil Bey untuk diketahui. Pejabat ini menafsirkan keberatan tersebut sebagai tanda rasa ketakutan pemerintah kita terhadap tersingkapnya selubung kebenaran Turki. Maka atas dasar itu, ia justru mendukung niat orang-orang Arab tersebut, dan niat itu pun dilaksanakan.

Tidak jelas bagi saya, apa sebabnya Konsulat Belanda di Konstantinopel sulit menolak memberi visa paspor-paspor Turki yang diserahkan kepadanya setelah para pemuda tersebut tinggal selama enam tahun di Konstantinopel, dan hendak berlibur di tanah air. Para remaja tersebut adalah anak-anak Arab yang berasal Hadramaut, dan lahir di Hindia Belanda, yang seperti juga ayah atau leluhur mereka, tidak pernah berada di bawah Pemerintah Turki. Pastilah paspor-paspor tersebut dianggap merupakan surat keterangan tentang asal usul sebagai bangsa Eropa, sehingga di negeri ini mereka dapat menuntut perlakuan sebagai orang Eropa. Pemberian visa atas paspor-paspor mereka oleh Konsul Belanda di Konstantinopel itu bagi pandangan mereka membuktikan, bahwa pemerintah kita tidak berkuasa apaapa menghadapi kesombongan itu.

Sebelum anak-anak itu tiba di sini, orang tua mereka telah meminta kepada Konsul Jenderal Turki di Betawi, agar dengan perantaraannya semua campur tangan para pembesar yang tidak diinginkan terhadap anak-anak mereka dapat dicegah. Sadiq Belig yang agaknya menyadari bahwa ia sebenarnya tidak mempunyai sangkut-paut dengan kembalinya orang-orang Arab kelahiran Hindia Belanda dari perjalanan luar negeri itu, berhasil dengan kecerdikannya yang khas, membujuk Residen Betawi untuk menuruti kehendaknya. Ia hanya akan minta agar pemuda tersebut diantar kemari oleh seorang pejabat tinggi Turki, yang menurut pemberitahuannya ternyata tidak benar, pada hari kedatangan mereka akan segera dibolehkan mengikuti orang tua mereka yang datang menjemput, tanpa melalui pemeriksaan polisi terlebih dahulu. Sebagai alasan permintaannya ini diajukan antara lain, bahwa barubaru ini ada orang Arab yang dihukum polisi karena memakai pakaian Turki. Karenanya ia takut terjadi "skandal", jika para pemuda Arab yang pasti akan tiba dalam pakaian Turki ini, akan diamat-amati oleh polisi. Ia menjamin beberapa hari setelah mereka datang, bahwa mereka akan sepenuhnya berkelakuan menurut peraturan pemerintah.

Residen mengabulkan permintaan konsul dengan menyertakan rekomendasi tertulis kepadanya. Selain itu, untuk mencegah kemungkinan sengketa, kontrolir polisi ditugasi agar hadir di Tanjung Priuk dan melakukan pengawasan sekadarnya.

Sementara itu, di mana-mana di kampung-kampung Arab dibicarakan tentang kedatangan para pemuda Arab yang telah menjadi orang Turki. Diceritakan bahwa Konsul Turki sudah memarahi Residen, dan orang ingin tahu kelanjutannya. Ada pun hasil itu, menurut banyak saksi mata orangorang Arab yang kembali dari Tanjung Priuk, sangat memuaskan. Sementara pembesar-pembesar polisi lainnya menonton dalam jarak yang menunjukkan hormat, para pemuda tersebut diterima oleh Konsul Turki serta kontrolir, dan diantar melalui gedung reserse tanpa barang-barang mereka diperiksa, kemudian tanpa diganggu boleh pulang bersama orang tua mereka dengan berpakaian Turki.

Dengan cepat kejadian ini menjadi buah bibir di kalangan orang-orang Arab dan pribumi yang akrab dengan mereka. Para pemuda (yang sebagian sudah dewasa itu) membenarkan kesan yang telah diketahui orang mengenai beberapa hal itu. Kini mereka memang benar-benar telah menjadi warga negara Yang Dipertuan Agung. Begitulah yang mereka ceritakan. Maka di negeri ini pun mereka hanya tunduk kepada perintah-perintahnya, dan ada di atas segala ketetapan undang-undang negeri yang berlaku bagi bangsa Arab. Dua di antara mereka memang, pergi ke Buitenzorg tanpa surat jalan dan mereka berdua tidak melaporkan diri kepada pemerintah.

Ketika mereka bersama orang tua mereka dipanggil ke kantor Asisten residen di Betawi, dan olehnya diingatkan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pakaian, mereka berkelakuan sangat tidak sopan terhadap pejabat pemerintah ini. Mereka menyatakan tidak mengakui raja lain kecuali raja di Istambul, dan akan tetap memakai pakaian yang mereka terima dari raja. Memang orang tua mereka berjanji akan menenangkan mereka. Tetapi sesudah peringatan ini pun mereka tidak menanggalkan pakaian Turki tersebut, hanya saja tidak terlalu sering memperlihatkan diri mereka di luar kampung. Dikatakan tentang ayah pemuda Buitenzorg, Sayid Ba Junaid, bahwa ia akan mengadu lewat telegram kepada sultan. Panggilan yang kemudian dilakukan agar datang ke kantor kepala penduduk Arab, tidak mereka hiraukan. Sebab, mereka mengatakan karena tidak mempunyai pakaian lain kecuali pakaian Turki itu, maka sekarang tidak dapat bepergian.

Kali ini tampak, seperti juga beberapa kali sebelumnya, bagaimana Konsul Jenderal Sadiq Belig Bey, yang pada permulaan jabatannya memang sudah menyatakan mencela keras tindakan Kiamil Bey itu lebih berhati-hati dalam tindakannya. Tetapi pada hakikatnya ia tidak berbuat lain dari Kiamil Bey. Karena itu sebenarnya lebih baik jangan menyerah kepada campur tangannya terhadap para pemuda yang baru datang dari Konstantinopel, yang

tidak sesuai dengan kewenangannya itu. Sebaliknya konsul tersebut hendak1872 nya diberi tahu, bahwa orangtua yang bersangkutan boleh berhubungan dengan Residen atas permintaan mereka.

Secara khusus, konsul ini berbuat semampunya untuk memperkecil kewibawaan kepala penduduk Arab dalam pandangan orang-orang sebangsanya di sini. Konsul membenci pejabat tersebut, karena ia melakukan kewajibannya demi pemerintah kita, meskipun karenanya ia bentrok dengan keinginan Sadiq Belig. Baru-baru ini pejabat tersebut, menurut apa yang disampaikan kepada saya, malah sampai menyebut Kapten penduduk Arab sebagai "anjing Arab". Kepada Asisiten Residen ia pun mengatakan, "anjing" itu berani menyapa dirinya, ia akan dipukul dengan tongkatnya. Dari sini dapat dinilai, bagaimana ucapannya akan berbunyi di kalangan yang lebih akrab. Karena itu pemerintah kita, pada hernat saya, tidak boleh menyerah sejengkal pun kepada usaha-usaha konsul untuk merebut orang-orang lindungannya dari kekuasaan Kapten itu. Tentang ini pada kesempatan yang tepat tanpa kesukaran, dapat dengan tegas disampaikan kepadanya, lebihlebih mengingat ucapan-ucapannya yang keras seperti tersebut di atas. Jika kita berdiam diri mendengar kata-kata yang tidak pada tempatnya itu, akan timbul kesan bahwa kita setengah setuju. Saya rasa Pemerintah Daerah di Betawi telah berkali-kali bertindak terlalu lemah menghadapi konsul ini.

Baru-baru ini saya mendengar dari beberapa orang Arab, bahwa Kiamil Bey telah tiba di Singapura, untuk menggantikan Konsul Jenderal Turki di sana yang telah meninggal, karena peristiwa kecelakaan. Marilah kita ingat tentang alasan-alasan yang menimbulkan pemindahan Kiamil Bey dari Betawi; dan ingat pula bahwa karena hubungan yang ramai antara beberapa kepala daerah swapraja yang ada di bawah kekuasaan Belanda (Siak dan beberapa negara kecil di Sumatra Timur, Riau, Pontianak, dan sebagainya) dengan Singapura maka kota ini memberi segala kesempatan untuknya melakukan intrik. Maka menurut perkiraan saya, jika desas-desus itu memang benar, kepindahan tukang intrik ulung ke Singapura ini tidak boleh dibiarkan tanpa protes dari pihak pemerintah kita. Maksud bermusuhan terhadap pemerintah kita yang terkandung di dalam tindakan pemindahan tersebut tidak dapat diragukan, dan di kalangan Arab di sini memang hal ini tidak diragukan. Kalau perpindahan tersebut tidak dapat dicegah atau dibatalkan, maka kita boleh bersiap-siap menghadapi bertambah kuatnya perasaan anti-pemerintah di kalangan banyak Swapraja pribumi dan semua pemukiman Arab. Begitu pula bertambah giatnya hasutan-hasutan yang tidak kenal perasaan terhadap harapan-harapan yang tidak mungkin diwujudkan, namun membangkitkan keresahan pada beberapa kalangan penduduk pribumi.

Menurut kabar dari kalangan orang Arab, memang benar Konsul Jenderal Turki di Singapura yang dahulu pun memberikan nasihat anti Inggris kepada para penguasa pribumi di Malaya dan Singapura. Nasihat seperti ini lebih-lebih dapat diharapkan dari Kiamil Bey. Namun mungkin pemerintah Malaya dan Singapura tidak akan terlalu peduli terhadap hal ini,

sebab mereka sudah biasa memandang unsur pribumi di koloni-koloni ter1873 sebut sebagai jumlah yang pantas diabaikan, dan perhatian hanya ditujukan kepada orang Cina. Meskipun begitu saya rasa, andaikan tidak dapat diusahakan dengan jalan lain, pantas dianjurkan agar pemerintah Malaya dan Singapura diimbau untuk membantu supaya Kiamil Bey dijauhkan. Untuk itu hendaknya secara rahasia diberitahukan kepada pemerintah tersebut tentang intrik-intrik politik Kiamil Bey yang pernah dilakukan di Hindia Belanda.

Betawi, 9 Oktober 1904

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Surat Konsul Jenderal Turki tentang Abdullah Yusuf, menurut keyakinan saya, tidak lain hanyalah untuk melindungi orang tersebut sejauh mungkin dari akibat-akibat perbuatannya yang tidak menyenangkan di Jambi.

Rasim (dalam transkripsi Perancis: Racime) Bey sejak permulaan mengemukakan di tengah kalangan dekatnya, bahwa Abdullah Yusuf, sebagai orang seiman, bagaimanapun juga harus dibantu dan didukung. Mengenai masa lampau Yusuf, menurut pernyataannya itu, ia tidak tahu apa-apa. Dan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan administrasi Turki, tidak masuk akal jika Rasim kini sudah diberi keterangan oleh pemerintah tentang diri Abdullah Yusuf. Sekarang ia menyatakan kepada Sekretariat, bahwa kolonel atau doktor pun di Turki melakukan penipuan-penipuan. Tetapi pernyataan ini tampaknya hanya digunakan untuk memperbesar peluang mendapat ekstradisi semu bagi Abdullah Yusuf yang diinginkan oleh konsul jenderal.

Maksud seluruh permintaan ini menjadi lebih jelas lagi, jika mengingat bahwa dengan mengirimnya ke Jedah pun sama sekali tidak akan menyebabkan Abdullah Yusuf menjadi jinak. Sebagaimana telah saya buktikan berkali-kali, sama sekali tidak terdapat saling keterkaitan atau saling kerja sama antara para pembesar Turki yang berfungsi berjauhan satu sama lain dan fungsi mereka pun sangat berbeda, seperti antara Konsul Betawi dan pejabat-pejabat setempat di Jedah. Ini misalnya terbukti dengan adanya pajak visum oleh Konsul Jenderal Turki terakhir di Singapura terhadap jemaah haji, padahal di Jedah tidak ada seorang pun yang mengawasi pelaksanaannya. Hal ini lebih jelas lagi lewat keterangan yang didapat dari Kedutaan Belanda di Konstantinopel. Menurut keterangan ini, bahkan seorang pejabat tinggi Turki pun menyatakan, bahwa Konstantinopel tidak dapat melakukan pengawasan atas pungutan yang dilakukan oleh para pembesar setempat di Hijaz dan sebagainya.

Jika Abdullah Yusuf dikirim kembali ke Jedah, di sana ia akan bebas sepenuhnya pergi ke mana saja. Tetapi besar kemungkinannya bahwa ia tidak akan segera bisa kembali ke kawasan kita.

Dengan uraian itu, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Konsulat Turki dengan sengaja menyetujui gerak-gerik seperti yang dilakukan oleh Abdullah Yusuf. Sekurang-kurangnya dalam hal ini pastilah tidak terjadi.

Namun gerak-gerik Pan-Islam seperti yang sudah berkali-kali saya kemukakan adalah khas bagi Konsulat Turki di sini. Hal ini paling jelas tampak lagi dalam surat kiriman kabinet, dari Menteri Daerah Jajahan tertanggal 30 Agustus 1904, L a S1 8 , No. 91, yang membenarkan informasi saya beberapa bulan yang lalu mengenai niat Pemerintah Turki untuk menempatkan tukang intrik Kiamil Bey sebagai Konsul Jenderal Turki di Singapura. Untunglah bahwa pemerintah Inggris, yang dalam hal Malaya dan Singapura, biasanya tidak banyak memperhatikan gerak-gerik agama Mohammadan, karena adanya sebagian besar unsur Cina di sana, telah menggagalkan niat tersebut. Tetapi dilihat dari peristiwa itu, bagaimana Pemerintah Turki yang intrik-intriknya paling menjengkelkan telah memindahkan Kiamil Bey dari sini, sebenarnya lebih senang jika penghasut tersebut berada di sana, karena dari sana ia dapat berbuat lebih merugikan pemerintah kita tanpa mendapat pengawasan kita secara langsung.

Rasim Bey dalam percakapan-percakapan akrab dengan orang-orang Arab memperlihatkan kecenderungan yang sepenuhnya sama dengan para pendahulunya. Tetapi iamenjaga diri untuk tidak bertindak berlebihan seperti Kiamil Bey, yang sama sekali tidak berpengalaman dalam hubungan internasional. Bahkan ia berhasil memberikan kesan kepada para pejabat Eropa, yang biasanya tidak mengerti sedikit pun tentang orang Turki, seolah-olah mereka berada di luar lingkungan intrik-intrik Pan-Islam.

Bahwa para petualang, dengan dalih membela kepentingan politik agama penduduk pribumi Mohammadan, seperti akhir-akhir ini Hasan Tahsin dan Abdullah Yusuf, setiap kali mencoba mendapat pengaruh di kalangan para kepala atau raja pribumi, sangat jelas harus dipandang sebagai akibat tidak langsung dari kegiatan Konsulat Turki di sini dan di Singapura. Orangorang Arab dan pribumi datang ke konsulat dengan permintaan-permintaan yang tidak masuk akal; mereka bukannya ditolak, tetapi juga tidak diberi keterangan yang benar tentang batas-batas kewenangan konsul. Karena itu cerita tentang keunggulan negara Turki atas negeri-negeri lain sangat dipercaya. Dan jika setiap kali terbukti sangat besar korban yang direlakan oleh masyarakat Mohammadan, sebagai imbalan janji-janji yang digunakan untuk membujuk mereka, maka tidak mengherankan jika sifat lekas percaya itu telah dimanfaatkan oleh orang-orang Turki atau Turki gadungan yang memang bukan aparat konsul.

Dari segi pandangan politik sangat disesalkan jika tidak ditemukan syarat-syarat untuk menuntut Abdullah Yusuf menurut hukum pidana. Sekalipun ia sudah dilarang tinggal di Hindia Belanda —hal yang memang seharusnya terjadi— namun akan timbul kesan pada masyarakat pribumi dan

Arab, bahwa asal berkopiah tarbus Turki, orang dapat mengkhotbahkan huruhara di negeri ini tanpa dihukum. Selain itu, tetap ada kemungkinan besar bahwa Abdullah Yusuf kelak akan mengadu untung di bagian lain Kepulauan Nusantara —misalnya di Boni, di mana dikabarkan ada empat instruktur "Turki" berfungsi di dalam "tentara".

Kepada Konsul Jenderal Turki, menurut pendapat saya, hendaknya dijawab:

1. bahwa pemeriksaan hukum terhadap Abdullah Yusuf masih belum selesai, dan bahwa kelak akan diberitahukan tentang hasil pemeriksaan tersebut kepada konsul;

2. bahwa bila terjadi pembebasan dari tuntutan hukum menurut undang-undang yang berlaku di negeri ini, tidak ada syarat untuk menahan tersangka.

3. bahwa apabila Abdullah Yusuf pada suatu waktu dilarang tetap tinggal di daerah jajahan ini, tidak akan diajukan keberatan untuk menyuruhnya pergi ke Jedah, asal yang bersangkutan menginginkannya dan Konsulat Turki bersedia memberikan izin perjalanan ke sana baginya.

Penyerahan surat Abdullah Yusuf kepada Asisten Residen di Betawi saya tunda, karena menunggu keterangan lebih rinci mengenai beberapa pribadi yang tersebut di dalamnya. Sementara itu jika mengingat yang telah terjadi di Jambi orang mengerti dengan sendirinya, bahwa surat tersebut harus dianggap sebagai usaha untuk mengaburkan kejadian tersebut. Bahkan sebelum perjalanan sekali lagi ke Jambi, Abdullah Yusuf ingin mengelabui perhatian pemerintah dengan jalan berpura-pura menjadi mata-mata pemerintah Hindia Belanda. Dengan itu ia mungkin sekaligus ingin memiliki dokumen, yang dapat dipakai sebagai sandaran apabila usahanya gagal, untuk membuktikan maksudnya yang baik.

Keterangan-keterangan yang diberikan memang tidak bernilai sedikit pun. Sayid Alwi bin Jufri dari Surabaya, yang disebut sebagai "kepala konspirasi", setahu saya bukan menantu Sultan Taha, tetapi menantu Pangeran Wiro Kusumo, seorang blasteran Arab terkenal yang sudah lebih dari 40 tahun menangani urusan di Jambi untuk Pemerintah Daerah kita. Untuk menantunya ini Pangeran Wiro Kusumo membuka sebuah penggergajian kayu dengan tenaga uap di Jambi dan menggunakan orang tersebut sebagai agen dagangnya. Jelas bahwa sayid ini tidak berpikir tentang konspirasi.

Beberapa orang Arab dari keluarga Ba Fana Hadramaut pernah menetap di Singapura dan Betawi. salah seorang di antaranya termasuk mereka yang dengan bersenjatakan keterangan palsu dari Konsul Jenderal Turki, yang sudah meninggal di Singapura saat itu, melaporkan diri di sini sebagai orang Eropa. Karena sebagai orang Hadramaut tulen, Ba Fana ini di kota Betawi sangat terkenal, dan dahulu tinggal di sini sebagai orang Arab, maka usaha-usahanya untuk bergerak ke mana-mana dengan berpakaian pantalon dan bersepatu, banyak ditertawakan dikalangan orang-orang Arab.

Namun Pemerintah Daerah di Betawi nyaris diperdayakan lagi oleh Konsulat Turki, dan nyaris memberikan surat izin masuk sebagai orang Eropa kepada Ba Fana.

Mengenai tokoh-tokoh lain yang disebut di dalam surat Abdullah Yusuf, belum saya ketahui seluk-beluk mereka yang pantas dilaporkan. Tetapi pastilah seluk-beluk tersebut tidak mempunyai arti yang aktual.

80

Betawi, 13 April 1905

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Instruksi yang diberikan kepada Konsul Belanda di Jedah mengenai naturalisasi crang pribumi Hindia Belanda menjadi warga Turki, memang tidak berarti bahwa terhadap permintaan-permintaan naturalisasi seperti itu tidak boleh diajukan keberatan. Namun sifat yang diperintahkan kepada konsul dalam pelaksanaannya memang kira-kira demikian.

Bukankah dalam kenyataannya ia tidak harus membantu, tetapi juga tidak boleh menghalangi naturalisasi tersebut? Maka orang yang dinaturalisasi itu sesungguhnya harus tetap diperlakukan sebagai orang Turki, sekurang-kurangnya tidak sebagai warga negara Belanda; kecuali jika yang bersangkutan datang dengan minta surat jalan ke tanah mereka, sebab dalam hal ini konsul dapat memberikannya tanpa menanyakan sesuatu apa pun. Penerapan petunjuk-petunjuk ini tidak dapat tidak menimbulkan kesan bahwa, seolah-olah Pemerintah Belanda menerima naturalisasi yang aneh ini. Di samping itu juga menerima akibatnya, tetapi jika kemudian ada kesempatan baik untuk mengabaikan fakta di bidangnya sendiri yang diakui itu, tanpa takut akan diminta pertanggungjawaban oleh Pemerintah Turki, maka kesempatan tersebut segera digunakan.

Adapun faedah mengikuti garis kebijakan seperti itu ialah untuk mencegah sengketa, sebagaimana yang telah ditulis oleh Duta Belanda di Konstantinopel dalam surat kirimannya tertanggal 24 Februari 1891 kepada Konsul di Jedah. Tujuan lain yang dicapai dengan cara itu telah ditulis dengan kurang tepat oleh Duta dalam kata-kata: "tanpa mengorbankan kewenangan untuk menjalankan yurisdiksi kita bagi orang-orang semacam itu". Bukankah mereka akan tetap tunduk kepada yurisdiksi kita di Hindia Belanda, kalau pun di sana dianggap sebagai orang Asia warga negara Sultan Turki? Bahkan dalam hal ini kebebasan bergerak mereka akan jauh lebih dibatasi daripada jika sekembali mereka dianggap memperoleh lagi sifat pribumi mereka yang telah hilang untuk sementara. Sebaliknya di kawasan Turki, yurisdiksi kita tidak dianggap berlaku lagi. Sehingga konsul, terhadap naturalisasi seorang pribumi yang pengirimannya ke Hindia dianggap perlu oleh Pemerintah Belanda itu, malah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan terhadapnya.

Demikian pula, sejauh yang saya ketahui, konsul tidak diberi instruksi bagaimana harus bertindak, jika orang yang dinaturalisasikan itu melapor ke kantornya untuk minta visum dengan membawa surat jalan Turki guna perjalanannya ke Hindia Belanda. Andai kata ia menolak, ada alasan untuk timbulnya sengketa-sengketa yang semula hendak dihindari. Maka konsul yang terdahulu seharusnya jangan melindungi pemilik surat jalan yang karena naturalisasi menjadi bertentangan dengan diri sendiri. Sebaliknya, dengan penandatanganan atas surat jalan tersebut oleh konsul, pengaduan atas naturalisasi itu sudah sempurna.

Memang sementara ini permintaan tanda tangan pengakuan untuk surat jalan Turki jarang terjadi, selama karena alasan-alasan tersebut di atas jauh lebih menguntungkan datang ke Hindia Belanda dengan surat jalan sebagai orang pribumi. Tetapi hal ini akan segera berubah, dan lambat laun pasti terjadi, setelah orang Timur Asing yang diizinkan masuk untuk bermukim dan menetap di daerah jajahan ini, diizinkan bergerak bebas dengan sepantasnya. Lain daripada itu sekarang, meskipun sebagai kekecualian, bagi seorang pribumi mungkin lebih menguntungkan kembali ke Kepulauan Nusantara sebagai warga negara suatu negara asing.

Jadi, mengenai naturalisasi tersebut menurut pendapat saya Konsul di Jedah perlu diberi instruksi yang lebih lengkap dan lebih bersifat prinsip.

Sementara itu perlu diingat, bahwa memang benar banyak di antara permintaan-permintaan naturalisasi tersebut timbul dari harapan orang yang bersangkutan untuk mendapatkan hak atas harta tidak bergerak di Mekah. Namun juga perlu diingat, bahwa para pembesar setempat pun mengemukakan syarat untuk kewarganegaraan Turki, misalnya demi kelangsungan usahausaha tertentu seperti usaha Syekh Haji, yaitu dengan maksud agar urusan jemaah haji sebanyak mungkin dibebaskan dari pengawasan konsul. Begitu pula ada orang-orang pribumi yang hanya keyakinan Pan-Islam meiepaskan diri dari konsulat dengan jalan naturalisasi.

Terutama sehubungan dengan usaha Pan-Islam, Konsulat-konsulat Turki di bawah pemerintahan bangsa Eropa di semua negeri tempat orang Mohammadan hidup, tidak boleh meremehkan kesulitan-kesulitan yang kelak dapat timbul di masa depan, dari perampasan banyak warga negara Hindia Belanda oleh pihak Turki. Padahal sikap meremehkan ini hanya karena orang ingin menghindari sengketa-sengketa untuk sesaat saja.

Masalah bagaimana harus disusun sebuah instruksi yang tuntas bagi Konsul Kerajaan di Jedah atau lebih tepat garis kebijakan manakah yang tepat bagi Pemerintah Belanda mengenai naturalisasi pribumi menjadi warga negara Turki, hanya dapat dijawab dengan lengkap oleh orang yang lebih tahu liku-liku hukum internasional daripada si penanda tangan surat ini. Adapun tujuannya haruslah berlaku hukum dalam pengaturan persoalan ini, bahwa naturalisasi yang demikian harus sebanyak mungkin dipersulit.

Naturalisasi bagi warga negara sultan, terutama warga negara yang Mohammadan, nyaris mustahil menurut teori dan praktek negara Turki. Maka kita menduga bahwa cara pemecahan masalah yang kita persoalkan ini tidak mungkin akan menimbulkan keberatan-keberatan yang tidak dapat diatasi.

Lagi pula saya tidak akan heran, jika kejadian di Hijaz yang menyangkut orang-orang Mohammadan dari wilayah yang bukan Turki, menurut peraturan internasional naturalisasi tidak dapat diberlakukan. Sejauh yang saya ketahui, para peminta naturalisasi tidak dikenai syarat-syarat, dan aneksasi itu terjadi tanpa bantuan sedikit pun dari Pemerintah Pusat, melainkan dari para pembesar Pemerintah Daerah di Hijaz. Bukankah orang bertolak dari teori, bahwa semua orang Mohammadan secara hukum adalah warga negara sultan, dan bahwa dengan demikian naturalisasi itu hanya merupakan pengukuhan secara tegas atas pengakuan yang absah. Penyelidikan lebih lanjut oleh Konsul di Jedah akan dapat menunjukkan hal ini. Dan agaknya dalam bentuk, atau lebih tepat cara yang informal aneksasi terhadap orang-orang Mohammadan asing oleh Pemerintah Turki itu dapat juga ditemukan alasan, untuk menganggap naturalisasi tersebut tidak sah. Kalau begitu Konsul di Jedah pun, karena tidak hendak campur tangan atau melindungi orang yang dinaturalisasi, seharusnya jangan menimbulkan kesan seolah-olah Pemerintah Belanda mengakui fakta naturalisasi itu.

Dari uraian di atas saya rasa sudah cukup banyak yang saya katakan. Sebagian untuk menunjukkan tentang perlunya aturan yang lebih sungguhsungguh atas garis kebijakan yang harus ditempuh, dan sebagian lagi, sejauh hal itu menjadi urusan saya, memberi pengarahan agar dapat menemukan pemecahan masalah.

Kepada Asisten Residen di Betawi

Syekh Abdurrahman, menurut orang-orang di Mekah yang mengenalnya dari dekat, tidak lahir di Turki bagian Eropa, dan tidak berbeda dari orang-orang Mekah lainnya. Di negeri ini (Palembang dan Betawi) ia mulamula berusaha mempermudah gerak-geriknya dengan pura-pura menjadi pribumi. Setelah usaha ini gagal, ia mendapat izin untuk bermukim di Palembang sebagai orang Arab yang lahir di Mesir. Selain itu, di Betawi ia masih mendapat izin sebagai orang Arab, dan akhirnya dengan mencontoh Saleh Faqih Samkari, yang atas dasar keterangan palsu, diterima sebagai orang Eropa, ia pun minta tolong kepada mantan Konsul Jenderal Turki di Betawi, agar dapat juga diberi kedudukan seperti itu. Mula-mula ia berhasil.

Tetapi seperti yang Anda ketahui, surat izin masuk yang telah diberikan kepadanya dicabut lagi.

Hendaknya diingat, di Kerajaan Turki tidak ada catatan semacam buku daftar catatan sipil yang diurus terus-menerus. Paspor-paspor di sini diberikan dengan secara ketidakacuhan terhadap kebenaran isinya, sementara itu banyak juga pejabat Turki yang tidak segan menuliskan keterangan yang nyata-nyata tidak benar. Asal untuk itu mereka dibayar, terutama jika masalahnya tidak merugikan kepentingan Turki. Terbuktilah pada paspor Abdurrahman kota Konstantinopel ditulis sebagai domisili, padahal menurut keterangan Konsul Belanda di Konstantinopel, Mekahlah yang dinyatakan sebagai domisili itu. Bahwa umurnya disebut sebagai 34 tahun, padahal menurut orang-orang yang telah mengenalnya bertahun-tahun, bertentangan dengan kebenaran. Menurut catatan dari Konsul Belanda tentang Konstantinopel pada paspor itu, tidak mungkin dimaksud lain kecuali penjelasan tentang maksud asal dokumen tersebut dikeluarkan, bukan asal dari pemegangnya. Pemerintah Pusat dahulu pada suatu kesempatan, telah dengan tegas memberi tahu Konsul Jenderal Turki ketika itu, bahwa penetapan tentang kebenaran keterangan asal usul para warga negara Turki, memang harus dipertahankan tanpa syarat, jika orang-orang tersebut dilengkapi dengan paspor, yang berisi catatan-catatan yang dapat memperkuat keterangan mereka. Maka menurut pendapat saya, dalam hal ini janganlah mempersoalkan izin masuk bagi Abdurrahman Abdulmajid sebagai bangsa Eropa.

Betawi, 5 Agustus 1905

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Muhamad Nur Akuwan adalah saudara "Kapten bangsa Moor" di Semarang, Ali Akuwan. Ia berbeda dengan Ali (yang berserban dan berpakaian bergaya seperti orang Arab), biasanya berpakaian gaya Eropa dan bertutup kepala dengan tarbus Turki. Ia memperkenalkan diri dengan kartu nama berukuran besar, dan di bawah namanya tertera: Purnawirawan Pertahanan Rakyat Semarang, Direktur N. V. Bouw Mij Gebr. Akuwan, chef de [sic] Firma M. Akuwan en Co. Semarang-Solo. Pengetahuannya tentang bahasa Belanda, yang disebut-sebut oleh Konsul Jenderal Turki, masih sangat terbatas. Ia hanya mengerti sedikit dan tidak dapat berbicara. Selebihnya, dalam segala tindak-tanduknya, ia orang Timur Asing, yang hanya karena kekayaan dan hubungan dagangnya, lebih cepat merasa sesuai di tengah kalangan Eropa dibandingkan dengan kebanyakan orang sebangsanya.

Akuwan bersaudara memiliki toko —yang dahulu makmur— dengan menjual barang kelontong dan batu permata, kemudian lebih mementingkan pembangunan rumah. Mereka selalu bercita-cita memperoleh kedudukan dalam masyarakat yang setaraf dengan kekayaan mereka. Dalam kalangan orang Timur Asing dan pribumi kedudukan tersebut antara lain mereka peroleh dengan perbuatan kedermawanan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Sementara itu mereka juga dengan senang hati mencari hubungan dengan orang-orang Eropa yang terpandang. Kesalehan mereka dipuji oleh orang Mohammadan, baik yang mengenai kehidupan pribadi maupun kemurahan hati mereka dalam hal agama.

Sejak para Konsul Turki yang diakui dan dikuasakan penuh di Betawi sekali-sekali mengumpulkan dana untuk apa yang oleh Pan-Islam disebut sebagai amal saleh, Akuwan bersaudara disebut sebagai para penyumbang yang paling ikhlas. Amal itu misalnya untuk janda dan yatim piatu dari orang-orang Turki yang gugur dalam perang Turki-Yunani; untuk pembangunan mesjid-mesjid di Jepang, sumbangan untuk jalan kereta api di Hijaz. Di samping hasrat untuk menjalankan apa yang digambarkan kepada mereka sebagai amal saleh Muslim, kemurahan hati itu juga didorong untuk mendapat tanda-tanda penghargaan yang diberikan kepada mereka oleh atau atas nama Sultan Turki.

Beberapa waktu yang lalu dua bersaudara Akuwan, dalam jarak waktu beberapa pekan, telah dua kali datang ke Betawi untuk menjadi saksi pada Pengadilan Negeri di sini pada kasus pencurian. Si tersangka pencuri, seorang yang berasal dari India-Inggris mengemukakan alibi dan menyatakan, bahwa ketika peristiwa pencurian itu terjadi ia berada di Semarang dan telah melaporkan diri kepada kepala bangsanya, Akuwan. Akuwan bersaudara dalam soal ini tidak perlu sedikit pun memberikan kesaksian kecuali mengatakan, bahwa tersangka tersebut sama sekali tidak mereka kenal, dan tidak pernah datang ke tempat mereka.

Guna memberikan kesaksian ini, Akuwan bersaudara harus datang dari Semarang ke Betawi. Permintaan mereka agar kesaksian mereka didengar di muka pejabat di Semarang di bawah sumpah, ternyata tidak dapat dikabulkan. Hal ini saja sudah sulit dan tidak menyenangkan bagi mereka. Lebih mengesalkan lagi, karena telah menunggu dengan cukup lama, dan akhirnya dipanggil masuk ke gedung Pengadilan Negeri Betawi, dari katakata pejabat ketua yang masih muda, mereka mendengar bahwa perkara tersebut ditunda karena seorang saksi Eropa yang sakit. Maka lebih dari tiga minggu kemudian mereka disuruh menghadap sekali lagi. Sementara itu, pejabat ketua yang masih muda tersebut tanpa rasa hormat rupanya telah menyapa mereka dengan agak tidak jelas dan tidak sopan. Sekurangkurangnya pada hari persidangan itu juga Akuwan bersaudara mengadu kepada saya tentang perlakuan tersebut, dan tentang kerugian besar waktu dan uang yang telah ditimpakan kepada mereka dan kepada negara dengan pemeriksaan yang bertele-tele terhadap perkara yang sederhana saja. Mereka minta kepada saya, kiranya saya dapat menolong mereka. Saya terpaksa membatasi diri dan membiarkan mereka pergi tanpa dihibur dengan kemudian memberitahukan hal tersebut secara lisan kepada Direktur Kehakiman.

Menurut apa yang saya dengar, Akuwan bersaudara kemudian berkalikali mengunjungi Konsul Jenderal Turki. Mungkin sekali dengan harapan bahwa pejabat ini, yang mau melayani kepentingan mereka setelah diberi hadiah atau sumbangan, bisa mengusahakan agar mereka diperlakukan dengan lebih sopan oleh para pembesar. Sudah sangat sering saya terpaksa menunjukkan, bahwa dalam memperlakukan bangsa Timur Asing dan kepalakepala mereka pejabat kita kerap kali menunjukkan sikap kurang bijaksana dan kurang halus. Karena itu orang-orang Timur Asing dan kepala mereka terpaksa minta tolong kepada pihak lain. Sehingga makin sulit untuk mengisi lowongan para kepala bangsa-bangsa tersebut dengan orang yang sepantasnya. Sebab mereka yang benar-benar terpandang menolak menerima jabatan yang dinamakan kehormatan, sedangkan pemerintah kita mengajukan tuntutan-tuntutan yang makin tinggi bagi pemangku jabatan tersebut. Sementara itu mereka semakin tidak memperoleh kehormatan, yang justru harus merupakan imbalan bagi jerih-payah mereka.

Konsul Turki mungkin mengatakan kepada mereka, bahwa untuk kasus yang bersangkutan ia tidak dapat bertindak langsung demi kepentingan Akuwan bersaudara. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu ia mau berusaha, yaitu dengan membujuk agar salah seorang dari Akuwan bersaudara diangkat menjadi Wakil Konsul Turki. Sehingga selanjutnya dengan sendirinya para pembesar terpaksa memperlakukannya dengan lebih hormat daripada yang terjadi hingga sekarang. Hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh Akuwan bersaudara demi tujuan yang telah disebut oleh Konsulat Turki, dan yang kemudian terlaksana di masa yang akan datang, agaknya merupakan alasan utama bagi kesediaan konsul untuk menolong.

Barangkali Rasim Bey dalam hal ini sekaligus menemukan kesempatan untuk memperoleh pembantu-pembantu bagi suatu tujuan yang menyibukkannya belakangan ini dan yang perlu disebut di sini.

Setelah dari beberapa orang Arab saya mendengar serba sedikit tentang rencana Rasim, maka ia sendiri lebih kurang 2 bulan yang lalu datang kepada saya memberitahukan kehendaknya untuk mendirikan sebuah perseroan dagang. Perseroan tersebut kiranya akan mendapat laba yang baik, karena cepatnya omset barang-barang yang akan dipasok dengan harga murah. Sekaligus rencana itu dapat diabdikan kepada tujuan filantropis yaitu dengan jalan menurunkan harga semua keperluan hidup.

Banyak barang-barang Turki —secara khusus disebutkan minyak zaitun, cuka, sabun, buah ara, kurma, kismis, kacang-kacangan— dapat dijual di sini separuh harga atau kurang dari harga-harga yang berlaku sekarang, asal barang-barang dipasok langsung dari Turki dan kita puas dengan laba bersih 5%. Tetapi persentase ini akan dilipatgandakan karena peredaran yang cepat. Namun dalam usahanya perseroan tersebut tidak akan membatasi diri pada barang-barang Turki saja, melainkan berangsur-angsur akan mencakup semua barang kelontong Eropa. Maka akan didapat dividen-dividen yang besar yang membuktikan kemampuan hidup usaha itu yang akan membuat kehidupan di negeri ini separuh lebih murah daripada yang berlaku sekarang.

Tujuan Rasim Bey dikatakannya, adalah cinta kasih semata-mata. Karena orang Arab yang tinggal di sini tidak mengerti berdagang yang benar, maka didirikanlah perseroan tersebut. Dengan modal sumbangan mereka, yang akan menjadi berkah bagi bangsa Arab dalam arti moral dan materiel. Rasim sendiri akan menanamkan sebagian modalnya sendiri, semata-mata guna membangkitkan kepercayaan dan mulai menggerakkan usaha tersebut.

Pemberitahuan-pemberitahuan yang dalam banyak hal aneh dan saling bertentangan yang disampaikan oleh Rasim mengenai rencananya, diakhiri dengan pertanyaan, apakah mungkin pemerintah tidak senang jika usaha seperti itu berdiri? Maksud pertanyaan ini dijelaskan dengan mengatakan selanjutnya, bahwa ia sama sekali tidak melihat kepada keberatan-keberatan hukum, melainkan hanya menghendaki penilaian yang tepat atas maksud tujuannya.

Sebelumnya saya telah mendengar dari beberapa orang Arab mengenai tekanan dari konsul, agar mereka ikut serta dalam usaha ini. Hal itu memaksa saya menjawab, bahwa saya tidak dapat mengusulkan pemerintah untuk menyesali berdirinya secara wajar perseroan dagang mana pun. Tetapi pemaksaan saham-saham kepada orang-orang yang tidak menyukainya, pastilah tidak akan membangkitkan kepercayaan terhadap sifat usaha tersebut. Rasim menjawab, bahwa karena ketidaktahuan mereka, orang Arab buta akan kepentingan mereka yang sebenarnya. Maka diperlukan kepandaian yang meyakinkan untuk membangunkan mereka dari kelambanan rohaninya.

Kemudian saya mendenagr, bahwa Rasim telah berhasil membujuk beberapa orang Arab yang mampu untuk mebayar sementara F 5.000.-, F 3.000.-, dan kurang dari jumlah itu. Kelak akan diedarkan saham-saham seharga F 100.- secara besar-besaran.

Beberapa orang Arab kaya yang ternyata tidak mau membayar, oleh Rasim akan dikucilkan sebagai umat palsu.

Jadi, kalau saya pahami benar masalah ini, maka tujuan Rasim mendirikan perseroan ini ada dua macam:

1. menjamin penguasaan atas dana-dana dengan jalan lain daripada yang ditempuh oleh para pendahulunya (pinjaman, menggunakan sumbangansumbangan amal saleh bagi keperluan sendiri, pemerasan langsung, pemberian atau pengesahan keterangan-keterangan palsu mengenai asal usul, dan sebagainya).

2. menciptakan alasan untuk membantah pernyataan yang sering diucapkan, bahwa Konsul Jenderal Turki di sini sebenarnya tidak ada kerja dan tidak ada alasan untuk berada di sini, jika ia membatasi diri dalam batasbatas urusan konsulat.

Sekarang dapat dipastikan, bahwa Rasim Bey merasa senang, jika ia dapat memastikan adanya kerja sama dari saudagar-saudagar Muslim yang baik dan maju. Dan ia pasti membayangkan, dengan mengangkat salah seorang dari dua saudagar Akuwan bersaudara menjadi wakil Konsul Turki, akan bertambah pengaruhnya baik atas para saudagar, maupun orang-orang Timur Asing lainnya serta pribumi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa saya dengan tegas harus menganjurkan agar jangan mengakui pengangkatan Mohamad Nur Akuwan menjadi Wakil Konsul Turki

Dengan memberikan pengakuan, agaknya berarti mengambil langkah pertama di jalan yang berbahaya. Bukan saja di Semarang, tetapi juga pada banyak tempat-tempat lain, terdapat orang-orang Timur Asing atau pribumi Mohammadan yang berada, yang dengan senang hati melihat fungsi Wakil Konsul Turki sebagai tugas yang menarik meskipun tanpa imbalan sedikit pun, bahkan sebaliknya mereka memberi hadiah-hadiah yang cukup besar. Apa yang diperbolehkan untuk Akuwan, tidak akan dapat ditolak untuk orang lain atas dasar yang wajar. Dengan cepat Konsulat Turki di sini, yang selalu cenderung kepada intrik-intrik Pan-Islam itu, akan menguasai sejumlah agen yang patuh dan tersebar di Kepulauan Nusantara. Demi tujuan Turki, pengumpulan uang akan berhasil lebih baik daripada yang sudah-sudah, begitu pula akan lebih berhasil dalam mengkhotbahkan tentang kebesaran dan kekuasaan tertinggi sultan atas semua kaum beriman. Sedangkan bagi orangorang pribumi yang tidak puas atau cenderung akan melakukan perlawanan, agen-agen itu akan menjadi penasehat yang berpengaruh

Bilamana Pemerintah Turki akan membicarakan soal pengangkatan tersebut, kita dapat menunjukkan kepadanya tentang tidak adanya alasan yang sungguh-sungguh untuk memperbanyak jabatan Konsulat Turki di Hindia Belanda. Sehubungan dengan ini perlu diingat bagaimana Konsulat Jenderal yang sudah ada di Betawi pun, karena kekurangan pekerjaan konsuier, berkali-kali tergoda untuk melakukan campur tangan yang tidak diinginkan dalam urusan-urusan yang sebetulnya harus tetap di luar bidang konsulat jenderal tersebut. Dapat juga sekaligus dikemukakan, bahwa pengangkatan orang Timur Asing untuk jabatan konsuier di Hindia Belanda tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan undang-undang yang berlaku bagi golongan penduduk itu.

XXXV. KEDUTAAN BELANDA DI KONSTANTINOPEL

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Sambil menyerahkan kembali dokumen-dokumen yang dikirim kepada saya melalui kiriman Sekretaris Pemerintah tertanggal 25 November 1901 No. 28223, untuk saya ketahui, maka dengan hormat saya mohon perhatian Yang Mulia atas hal yang berikut berhubungan dengan perihal tersebut.

Keraguan saya akan kebenaran pemberitahuan Duta Belanda di Konstantinopel tentang tempat di mana surat kabar Al-Ma'lümat dicetak, tidak hilang oleh pengulangan penegasannya yang pasti tidak benar, bahwa surat kabar tersebut terbit di Beirut. Bukankah di atas setiap nomor surat kabar itu pun, baik dalam bahasa Perancis maupun dalam bahasa Arab, dicantumkan kota Konstantinopel sebagai tempat penerbit, dan Rue de la S. Porte no. 40 sebagai alamat redaksi? Kepada alamat itulah orang hendaknya berhubungan baik untuk urusan redaksi maupun untuk urusan berlangganan. Memang, surat kabar ini diterima oleh para pelanggan yang tinggal di negeri kita dari Konstantinopel.

Tampaklah kiranya bahwa saya tidak perlu berkata terlalu banyak tentang cara kedutaan tersebut memahami tugasnya. Karena terbukti mengenai hal sangat sederhana, seperti tempat penerbitan surat kabar pun berkali-kali kita menerima keterangan yang tidak benar. Juga dahulu, bertentangan dengan kebenaran, berulangkali kedutaan kita membenarkan sebuah berita palsu yang telah dibantah dalam semua surat kabar Turki. Sebab itulah kita tidak dapat banyak mengharapkan dari keteranganketerangan yamg hanya di dapat melalui pengamatan yang dangkal.

Dan betapa menyedihkan kesan yang ditimbulkannya. Kedutaan Belanda, negeri yang di bidang telaah ketimuran masih tetap mempunyai reputasinya yang lama dan yang tidak menjadi lemah, namun untuk mengawasi surat-surat kabar berbahasa Arab pun minta pertolongan kuasa usaha Jerman. Padahal Jerman tidak mempunyai kepentingan dengan gerakan PanIslam, sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan kepentingan kita!

Dahulu pun sudah saya jelaskan dengan tegas bahwa Jerman, walaupun dengan keadaan seperti tersebut di atas, selalu berusaha agar kedutaannya di Konstantinopel memiliki orang-orang yang telah melakukan pe1885 nelaahan terhadap Arab. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada mengusahakan agar hal itu juga berlaku pada kedutaan atau konsulat kita. Ini dapat dicapai jika sekurang-kurangnya salah seorang daripada sedikit pejabatnya dikenai syarat menguasai pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Namun saya tahu, bahwa di negeri kita, para pemuda yang dipersiapkan untuk karir konsuier dan yang semula berniat menekuni telaah bahasa Arab dan Turki, kemudian rrieninggalkan niat mereka itu. Adapun sebabnya karena dari informasi yang berwenang terbuktilah kepada mereka bahwa pengetahuan bahasa-bahasa yang telah diperoleh dengan banyak susah-payah itu mempunyai pengaruh yang sangat meragukan terhadap pengangkatan mereka. Jika kita ingat pada zaman, ketika negeri Belanda di Konstantinopel diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Levinus Warner, yang kumpulan naskah-naskah berbahasa Arab, Persia, dan Turkinya masih tetap merupakan daya tarik Leiden bagi semua orientalis, maka tidak mungkin sekarang membanggakan diri tentang kemajuan! Satu Kedutaan Belanda di Konstantinopel tanpa orientalis yang baik seorang pun, pastilah mengesankan kemunduran yang parah, juga bagi Jerman yang mencurahkan perhatiannya terhadap masalah ini karena adanya permintaan seperti yang diajukan kepadanya.

Saya tahu, bahwa Jerman, meskipun dibandingkan dengan kita kurang terlibat dalam gerakan Mohammadan, menempatkan di Kairo seorang sarjana yang berpengalaman yang bertugas mengamati gerakan tersebut. Penasihat Kedutaan, Freiherr Von Opppenheim, yang dibebani tugas tersebut di sana, antara lain terkenal karena catatan perjalanannya, yang dari segi politik pun sangat penting, berjudul Vom Mittelmeer zum Persischen Golf (Dari Laut Tengah sampai ke Teluk Persia) dengan prakarsanya sendiri berkorespondensi secara teratur dengan saya mengenai masalah yang merupakan perhatian kami berdua. Ia memberi tahu kepada saya cara kerja kedutaan kita di Konstantinopel. Yaitu tentang keterangan yang seharusnya ia cari sendiri atau mendesak saya berlangganan surat-surat kabar yang diperlukannya. Tetapi korespondensi itu kami lakukan untuk bertukar pikiran tentang pokokpokok mengenai dunia Timur Mohammadan yang bersifat umum, dan supaya pengalaman-pengalamn yang kami peroleh dari berbagai bagian dalam bidang ini menjadi saling menguntungkan. Namun dengan mengingat kepada kepentingan kita tidak bisa dinamakan suatau kemewahan, jika Departemen Luar Negeri kita berusaha agar di Konstantinopel dan di Kairo, atau pun salah satu di antara kedua itu, gerakan Mohammadan senantiasa diamati.

Kesempatan ini sekali lagi saya gunakan untuk menegaskan bahwa, bertentangan dengan janji-janji yang telah diberikan, telah terbit lagi berkalikali lagi dan yang terakhir dalam bulan Oktober yang lalu, dalam surat kabar Al-Ma'lümat nomor 395 karangan-karangan bercorak Pan-Islam dengan ulasan-ulasan yang tidak bersahabat terhadap pemerintah kita. Agaknya Pemerintah Turki pun memperhitungkan kekurangan kita dalam hal sumbersumber informasi.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Di Turki, dalam abad terakhir ini, telah diumumkan beberapa perundang-undangan yang dibuat dengan contoh Eropa. Undang-undang tersebut dalam hal apa pun tidak sesuai dengan keadaan yang berlaku di kerajaan ini. Sebab penerapannya diberikan kepada suatu kelompok para pejabat pemerintahan dan peradilan, dan ini sama sekali berbeda dari apa yang berlaku di negeri itu. Di sana kebanyakan undang-undang dan peraturan memang hanya dipandang sebagai hiasan yang dapat dipamerkan untuk luar negeri. Sementara itu banyak pejabat Turki hampir tidak tahu tentang adanya undangundang tersebut dan sama sekali tidak memikirkan tentang penerapannya dalam praktek.

Bahwa hal ini berlaku juga bagi peraturan-peraturan yang dikirimkan kepada Kedutaan Belanda di Konstantinopel mengenai catatan sipil, sebenarnya sama sekali wajar bagi orang yang mengetahui keadaan intern Kerajaan Turki. Saya pribadi dapat memastikan bahwa misalnya di propinsi Hijaz, selama saya tinggal di sana dari tahun 1884-1885, sama sekali tidak ada daftar catatan sipil. Jangankan "mengerjakannya terus secara teratur".

Boleh jadi di ibu kota daftar-daftar seperti itu dikenal juga. Tetapi tidak dapat dibayangkan bahwa penggunaannya dilakukan secara teratur. Bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mudah memperoleh keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, dapat dianggap sebagai sudah pasti. Sebab kenyataannya sebagian besar penghidupan masih selalu harus mengandalkan khalayak ramai, yang tergantung kepada mereka dan membutuhkan jasa-jasa mereka.

Jika memperhatikan sarana-sarana informasi yang tersedia pada Kedutaan Belanda di Konstantinopel, serta cara yang digunakannya untuk memahami tugasnya, maka saya anggap tidak ada gunanya untuk sekali lagi mendesaknya agar bisa diperoleh keterangan lebih teliti tentang cara penerapan peraturan tahun 1881 tersebut. Cukup kita ingat bagaimana kedutaan kita, bahkan setelah tiga kali diminta untuk melakukannya, tidak berhasil mengetahui bahwa surat kabar berbahasa Arab terpenting yang terbit itu diterbitkan di Konstantinopel. Maka sulit mengharap hasil-hasil yang lebih baik dari penyelidikannya mengenai pengaruh sebenarnya dari sesuatu peraturan di Turki.

Guna menolak membanjirnya warga negara Turki pseudo-Eropa yang berpelengkapan dokumen-dokumen resmi ke negeri ini, Pemerintah harus selalu berpegang teguh kepada hasil pemeriksaan sendiri tentang asal usul sebenarnya orang-orang yang berasal dari Kerajaan Turki dan yang mengaku sebagai orang Eropa itu. Juga kepada dokumen-dokumen tersebut hendaknya pemerintah jangan memberi nilai lebih daripada yang pantas diberikan, sehubungan dengan cara dokumen itu diperoleh.

Betawi, 26 Oktober 1904

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Sambil menyampaikan kembali lampiran-lampiran kiriman rahasia dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 18 Oktober 1904 No. 1292 dan 1317, dengan hormat saya memberitahukan kepada Yang Mulia, bahwa setelah saya ketahui isinya hal itu tidak menimbulkan nasihat khusus; lebih-lebih karena Menteri Daerah Jajahan telah menangani urusan ini, juga berdasarkan nasihat-nasihat yang telah saya ajukan dahulu.

Tetapi harus disesali, bahwa Duta Belanda di Konstantinopel semula berkali-kali telah memberikan jaminan kepada Kepala Rumah Tangga Istana, bahwa ia akan melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan atas nama sultan. Jaminan itu diberikan berdasarkan pengaduan anonim yang tidak masuk akal mengenai persoalan yang bagaimanapun, tidak menjadi urusan Pemerintah Turki. Dengan demikian lalu bisa timbul kesan, bahwa hak sultan untuk melakukan campur tangan seperti itu diakui oleh pemerintah kita. Tetapi mungkin karena malu terhadap kebenaran penyelewengan yang konon terjadi itu, maka oleh pihak kita hal tersebut didiamkan saja. Sementara itu jaminan Sri Baginda Ratu yang menemteramkan hati seperti yang dijanjikan itu tidak kunjung datang.

Pada kesempatan baik yang pertama pantas dianjurkan agar dinyatakan dengan tegas kepada Pemerintah Turki, bahwa pemerintah kita tidak dapat menerima pengawasan apa pun dari pihak pemerintah tersebut terhadap orang-orang Mohammadan warga negara Belanda.

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Setelah dokumen-dokumen tersebut saya ketahui, maka pada umumnya tidak memberikan alasan kepada saya untuk mengajukan pendapat. Sebab sebagian besar pendapat tersebut harus merupakan pengulangan dari apa yang pernah dalam beberapa kesempatan saya mohonkan perhatian pemerintah. Hanya mengenai surat, yang antara lain dilampirkan kepada kiriman tertanggal 6 November 1906, A l No. 69, dari Duta Belanda di Konstantinopel tertanggal 22 Oktober 1906, NO. 235, harus dikecualikan.

Dari laporan yang diberikan oleh saudara Sultan Kutai mengenai kunjungannya ke Konstantinopel, tampak lagi dengan gamblang betapa mutlak perlunya bagi Kedutaan Belanda di sana memiliki tenaga-tenaga yang tahu dengan baik masalah agama Mohammadan pada umumnya, dan agama Mohammadan di Hindia Belanda pada khususnya.

Kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di kedutaan itu yang tahu tentang bahasa Melayu Pasar dan bahasa Arab, mengakibatkan pertukaran pikiran yang teratur dengan Pangeran Sosronegoro menjadi mustahil. Dan ketidaktahuan umum di sana mengenai bagaimana sikap yang harus diperlihatkan oleh wakil Pemerintah Belanda terhadap seorang Pangeran bangsa Melayu, menyebabkan percakapan yang sudah terlalu buruk itu berjalan tanpa tujuan. Bahkan jauh dari mustahil bahwa dengan demikian telah timbul atau dibenarkan, gambaran-gambaran yang kurang diinginkan pada pangeran tersebut mengenai hubungan antara Pemerintah Turki dan Pemerintah Belanda.

Di Betawi Pangeran ini berkenalan dengan Sayid Abdulkadir alAidarus yang terkenal itu, yang mempunyai anak dan kerabat yang lain bersekolah di Konstantinopel. Sayid itu sendiri selalu menjadi tangan kanan Konsul Jenderal Turki di Betawi. Dan apa yang diberitahukan di atas perlu disimpulkan, bahwa ketika berangkat dari Hindia pangeran itu berniat mengunjungi Konstantinopel, niat itu tidak disampaikannya kepada pemerintah. Selanjutnya, setiba di Konstantinopel ia mencari dan mendapatkan hubungan dengan para tokoh resmi, tetapi hal ini hendak disembunyikannya terhadap Duta Belanda. Segala tingkah lakunya itu, dari seorang terkemuka, dalam kalangan keluarga kepala Swapraja yang tunduk kepada kekuasaan Belanda, haruslah disebut sangat tidak pantas.

Mungkin sekali Konsulat Turki di Betawi secara langsung atau tidak langsung telah menganjurkan terjadinya hal ihwal tersebut, yang justru dilihatnya sebagai sarana untuk memperkuat pertalian antara para pembesar Mohammadan di Timur Jauh dan tokoh, yang menurut teori Pan-Islam, merupakan Penguasa Tertinggi. Sikap serba rahasia yang mereka tunjukkan itu membuktikan tentang kesadaran orang yang bersangkutan, bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Pemerintah Belanda adalah tidak pantas.

Pantas dianjurkan agar Gubernur Jenderal Hindia Belanda diberi tahu mengenai apa yang terjadi, dengan permintaan agar mungkin dicari keterangan lebih lanjut tentang persoalan ini. Dan apabila perlu, hendaknya Sultan Kutai dan saudaranya diberi tahu tentang tingkah lau saudaranya yang tidak pantas itu.

Pemberitahuan secara teratur kepada Kedutaan di Konstantinopel, mengenai tokoh-tokoh Hindia Belanda yang naik haji, rupanya sangat diperlukan. Tetapi terutama perlu adanya suatu aturan bagi Kedutaan tersebut, agar supaya mampu memenuhi tugas sepatutnya terhadap tamu-tamu yang datang di Konstantinopel, dan mempunyai pengetahuan atas segala urusannya.

Leiden, 27 Maret 1908

Kepada Kementerian Daerah Jajahan

Guna menjawab kiriman surat Sekretaris Jenderal, tertanggal 30 Oktober 1907, AI, No. 63, sambil menyampaikan kembali lampiranlampirannya, dengan hormat saya mempermaklumkan hal-hal yang berikut.

Dari pemberitahuan-pemberitahuan Pemerintah Borneo bagian Selatan dan Timur yang dalam banyak hal masih kurang lengkap, kemungkinan besar dapat disimpulkan bahwa dalam hal arti Kesultanan Turki, Swapraja Kutai mempunyai pendapat salah yang sama, yang setiap kali dapat diamati pada swapraja-swapraja Mohammadan di Kepulauan Nusantara.

Sambil menerima baik pretensi Sultan Turki terhadap kekhalifahan, kedudukan tersebut mereka tafsirkan dalam satu pengertian tünggal yang memang mungkin bagi kaum Mohammadan, yaitu kekuasaan tertinggi bagi semua kaum Mukminin. Karena berbagai keadaan kegiatan kekuasaan tertinggi itu terhalangi, karena itu tidak dapat mencapai kenyataan sepenuhnya.

Di antara cara-cara untuk memperbesar pengaruhnya, mereka sebut pertama-tama jaminan hubungan-hubungan langsung dengan Penguasa Tertinggi. Dengan demikian mereka berharap dapat segera memperoleh keuntungan dari campur tangan sultan yang berguna dalam hubungan mereka dengan kekuasaan, yang berikan di antara mereka dan khalifah.

Kunjungan Pangeran Sosronegoro ke Konstantinopel, saya sangat yakin, dilihat dari segi yang dikemukakan di atas, tidak mempunyai tujuan lain daripada menjajaki medannya di sana.

Perjalanan penjajakan seperti itu hanya dapat kita sambut gembira, bilamana Pemerintah Turki dan para pejabat, atau para wakilnya yang lain, mengambil langkah yang tepat terhadap urusan seperti itu. Dengan demikian, para musafir akan membawa pulang kepastian, bahwa sultan tidak berwenang atau tidak berkuasa mencampuri hubungan antara kerajaan-kerajaan Eropa dan para warga negaranya yang beragama Mohammadan.

Tetapi, seperti yang sudah terbukti pada beberapa kesempatan, bukan begitu halnya. Baik para pejabat Konsuier Turki di negeri-negeri yang berpenduduk Mohammadan, mau pun perangkat-perangkat resmi dan setengah resmi kesultanan, yang dihubungi oleh para pengunjung semacam itu di Konstantinopel, selalu memperkuat angan-angan pada para pengadu dan penanya bahwa sultan memang merupakan Penguasa Tertinggi in partibus infidelium [di negeri-negeri kafir]. Hanya perlu menunggu kesempatan yang baik untuk menjalankan pengaruh dan kekuasaannya yang menguntungkan bagi para warganya yang setia di sana. Karena itu kunjungan-kunjungan yang demikian tidak kita inginkan dan selalu dianggap penting agar Duta Belanda aktif menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan atau membatasi sampai proporsi yang sekecil-kecilnya. Dengan pengetahuan seperlunya mengenai hal ihwal itu, Kedutaan memang mampu berbuat begitu.

Dengan demikian, supaya tetap membatasi diri pada contoh yang dibahas di sini, Kedutaan Belanda sebenarnya telah berbuat baik jika mengawasi Pangeran Sosronegoro dan mencegah kepindahan dari Pera Palace Hotel ke Konak Sayid Sahil Pasya. Dalam surat rahasia Asisten Residen Samarinda tertanggal 29 Mei 1907, No. 15, salah disebut Sayid Syahil Pasya. Sayid Sahil adalah anak dan pengganti Sayid Fadhl Pasya yang beberapa tahun yang lalu meninggal di Konstantinopel. Sayid Fadhl Pasya adalah seorang tokoh berpengaruh di bidang agama di lingkungan sultan. Tentang tokoh ini pernah saya bahas panjang lebar dalam karangan yang berjudul: Eenige Arabische Strijdschriften Besproken [Pembahasan tentang beberapa semboyan perjuangan Arab, dimuat dalam Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, Jilid XXXI X (1896)]1 , Batavia.

Fadhl dan putranya, Sahil, serta semua temannya atau lawan-lawan dalam lingkungan sultan dalam satu hal menganut pendirian yang sama. Yaitu, bahwa mereka akan membangkit-bangkitkan perasaan yang tidak baik terhadap para pembesar Swapraja yang datang kepada mereka. Dalam hal ini mereka merupakan faktor-faktor dalam Pan-Islam yan berbahaya bagi kita. Seperti yang saya ulang dalam pidato pengukuhan2 yang saya ucapakan pada tanggal 23 Januari 1907, "Pan-Islamisme kini sama sekali tidak mampu mencapai sesuatu yang besar". Tetapi "sebaliknya menimbulkan banyak keresahan dan kekacauan". Hal ini terlalu sering dilupakan.

Beberapa tahun yang lalu saya membaca sepucuk surat dari Sayid Sahil sendiri kepada Sayid Usman bin Abdullah di Betawi. Seperti diketahui, tokoh yang berpikir dan hidup sebagai seorang Mohammadan yang sangat ortodoks ini, menerima kekuasaan Eropa atas negeri-negeri seperti Hindia sebagai kejahatan yang tidak dapat dihindari. Karena itu ia menasihatkan agar jangan melakukan segala ikhtiar untuk menerima campur tangan asing bagi orang-orang seimannya. Sahil menyalahkan sayid yang tua itu karena hubungan baiknya yang tercela dengan para pembesar kafir, yang jelas selalu merugikan Islam dan para pemeluknya. Dari contoh seperti itu kita dapat memahami arti yang tersimpul dalam tindakan Pangeran Sosronegoro yang menginap pada Sayid Sahil.

Sultan Kutai memang telah bersikap tepat terhadap pemerintah kita. Tetapi bahwa saudaranya mencari dan mendapat hubungan dengan kalangan seperti itu, dan bahwa sultan sendiri dalam pemeriksaan pertama pura-pura tidak tahu apa-apa, membuktikan sikapnya yang sangat tidak tulus.

Bahwa Pemerintah Daerah di Banjarmasin tidak memenuhi instruksi mengenai pemberian penerangan kepada wakil-wakil Pemerintah Belanda di tempat-tempat yang hendak dikunjungi oleh para musafir pribumi, sudah diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun untuk menggunakan apa yang diharapkan dari keterangan tersebut seperti tuntutan kepentingan kekuasaan kita di Hindia, maka Kedutaan di Konstantinopel mutlak perlu mempunyai pejabat-pejabat yang sedikit banyak telah membuat telaah tentang masalah Hindia, dan mengetahui dengan baik tentang pengaruh-pengaruh yang bekerja di sekeliling sultan.

6

Leiden, 5 Maret 1916

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Sudah sejak seperempat abad, saya setiap kali dalam berbagai nasihat mempunyai alasan untuk diajukan agar di Kedutaan di Konstantinopel dan di Konsulat Jenderal di Mesir, diperbantukan beberapa pejabat pakar yang secara teratur harus selalu mengikuti gerakan Mohammadan di sana, khususnya dengan mempertimbangkan kaum Mohammadan di Hindia Belanda. Ulasan-ulasan yang setiap kali saya ulangi itu akhirnya berakibat, bahwa seorang pengacara Belanda yang kebetulan berada di Kairo, dan yang juga pernah mempelajari bahasa Arab, ditugasi dengan pemberitaan pers Mohammadan. Dalam segala hal terbukti orang ini sama sekali tidak cakap untuk tugas yang dipikulkan kepadanya, yang sebetulnya dapat diketahui sebelumnya jika kita memperoleh informasi yang baik. Setelah diberi masa percobaan panjang, ia dibebaskan dari tugasnya. Tetapi sejak itu tidak diusahakan pengganti.

Kemudian ditemukan dalam diri Mr. Van Ophuysen,1 yang akan dipekerjakan pada Dinas Penerjemah di Konstantinopel, ia seorang yang memiliki segala kemampuan untuk memperoleh informasi yang paling andal mengenai pers Mohammadan, sejauh pers itu dapat dijangkau dari Konstantinopel. Namun ia diberi pekerjaan-pekerjaan lain di Kedutaan, yang segera tidak memungkinkan baginya untuk melakukan tugas menelaah gerakan Mohammadan. Setelah mengajukan protes-pfotes panjang yang berulang-ulang, dan yang ternyata sia-sia, ia minta berhenti. Baru akhir-akhir ini lowongan itu diisi lagi dengan ditugasinya Mr. Kramers2 yang saya percaya, akan lebih cakap lagi untuk pekerjaan yang dilakukannya dengan hasil yang memuaskan. Yang akan banyak menjadi persoalan ialah kepercayaan dan perhatian dari pihak kedutaan yang diberikan bagi pekerjaan itu. Hal yang sama berlaku juga bagi para pemangku jabatan sesudah dia, dan juga bagi pejabat yang mungkin ditempatkan di Kairo untuk urusan Mohammadan. Karena sampai sekarang, sekurang-kurangnya di Konstantinopel, minat tersebut biasanya tidaka ada, maka tidak berlebihan di tempat itu sekurang-kurangnya, dengan tegas diperintahkan sikap netral yang bersahabat terhadap para ahli.

Sesudah peringatan tersebut di atas, sewajarnyalah saya dengan senang hati menyambut gembira pikiran untuk menyediakan dua orang Orientalis muda yang cakap yang diperlukan oleh Hindia bagi jabatan-jabatan tersebut. Dari sepuluh orang pejabat seperti itu, yang pendidikan mereka sekarang sedang dalam pertimbangan, memang tidak perlu segera ada dua orang yang dipersiapkan untuk dinas ini. Sebab Konstantinopel untuk sementara sudah mempunyai tenaga seperti itu. Dalam hal ini saya tambahkan, bahwa Mr. Kramers dipersiapkan sama baik untuk Kairo maupun untuk Konstantinopel. Baginya dapat dikecualikan peraturan yang disusun oleh Wakil Direktur Pengajaran, yaitu bahwa para ilmuwan pejabat yang dimaksud harus bergelar doktor dalam ilmu bahsa dan Sastra Nusantara atau Sastra Semit. Secara umum juga perlu dianjurkan, agar dalam peraturan ini pintu dibuka lebar, jika perlu untuk pengangkatan orang-orang yang diketahui akan cakap memangku jabatan tersebut, meskipun studi mereka yang lampau mengenai bidang yang lain daripada yang menjurus kepada salah satu doktorat ketimuran. Bidang telaah yang dipersoalkan di sini dengan sendirinya memang selalu mempunyai sekalangan penelaah yang kecil jumlahnya, dan tidak semua di antara mereka sampai ke tujuan dengan cara yang sama. Maka bijaksanalah jika pilihannya dibuat seluas mungkin, dan janganlah terikat kepada peraturan-peraturan kaku, lebih dari yang seperlunya.

Gambaran tentang lingkup kerja para pejabat yang akan ditempatkan di Konstantinopel dan Kairo, hendaknya jangan terbatas pada pengawasan atas harian, majalah dan sebagainya. Tetapi gambaran itu harus mencakup telaah tentang gerakan Mohammadan, terutama pernyataan dalam pers, sejauh hal itu dapat dijangkau dari tempat kedudukan pejabat bersangkutan. Dalam hal ini, terutama terhadap gejala-gejala yang diketahui penting dari sudut Hindia Belanda.

Mekah seharusnya juga dimasukkan dalam lingkup tinjauan ini. Dari sana, dengan sangat cepat dan sangat kuat dipengaruhi pikiran-pikiran Mohammadan internasional atas penduduk Hindia Belanda, seperti tidak terjadi di mana pun juga. Dengan demikian para pejabat di Konstantinopel dan di Kairo bersama-sama satu dengan yang lain, tetapi juga dengan Konsul di Jedah, harus menyusun pekerjaan mereka. Sejauh keadaan memungkinkan pantas dianjurkan, agar ketiga fungsi tersebut saling digilirkan. Juga berkaitan dengan ini tidak diinginkan pemangkuan jabatan-jabatan itu diikat terlalu ketat pada ijazah-ijazah tertentu.

Mengenai pertanyaan, apakah para pejabat di Kairo atau di Konstantinopel harus termasuk Departemen Daerah Jajahan atau Departemen Luar Negeri, saya tidak mempunyai pendapat pasti. Mengenai pengaturan tersebut terakhir, kiranya pertimbangan-pertimbangan saya berikut ini berguna pula. Jika dimasukkan dalam departemen yang sama dengan para kepala di mana mereka diperbantukan, maka jumlah perselisihan yang tidak diinginkan akan berkurang. Dengan pengaturan demikian akan didapatkan penawaran dari anak-anak muda yang ingin dipekerjakan di kawasan Timur Dekat, tetapi tidak di Timur Jauh. Pengaturan itu akan sepenuhnya berkaitan dengan masa lampau. Sebab, di Kairo sudah pernah terdapat-pejabat seperti itu, dan di Konstantinopel pun pernah akan diberi bidang kerja demikian kepada seorang pejabat kedutaan. Pada masa mendatang hal ini akan semakin mudah terjadi, karena pekerjaan penerjemah, berkaitan dengan hubungan yang telah berubah, akan sangat berkurang. Dengan demikian, Departemen Luar Negeri tidak perlu harus mengatasi masalah kesulitan keuangan khusus untuk menjalankan tindakan ini. Tetapi kepada kedua pejabat harus dij amin adanya pendapatan, yang mencegah mereka mencari pekerjaan lain, dan membuat mereka bersama keluarganya bisa hidup dengan pantas di tempattempat kedudukan mereka. Baik gaji bagi para calon penerjemah sekarang, maupun gaji bagi pejabat Kairo dulu, tidak memenuhi syarat-syarat yang adil. Padahal kepada pejabat di Kairo itu ditugasi fungsi pengawasan yang dapat digabungkan dengan praktek pengacara.

Jika para pejabat itu dimasukkan ke Departemen Daerah Jajahan, maka dengan sendirinya mereka akan lebih cepat memahami secara intensif ilmu-ilmu bahasa dan bangsa-bangsa Hindia Belanda. Sebab perpindahan di dalam bidang kerja ilmiah di negeri ini akan selalu mungkin, dan pengenalannya itu akan berpengaruh baik terhadap pemahaman mereka tentang arti pentingnya gejala-gejala tertentu dalam kehidupan Mohammadan internasional bagi kaum Mohammadan di Hindia Timur. Bagi para pejabat ilmiah pada umumnya, kemungkinan ditugaskan di Turki atau di Mesir akan mempunyai banyak segi yang menarik.

Demikian pula, dalam arti apa pun masalah administratif ini akan dipecahkan, selalu akan diperlukan adanya kerja sama yang akrab antara dua departemen untuk membantu jabatan-jabatan tersebut agar mencapai tujuannya. Juga agar mencegah jangan sampai terulang kembali misalya riwayat Mr. Van Ophuysen yang menyedihkan itu. Juga jika jabatan-jabatan itu digolongkan di bawah Departemen Luar Negeri, tidak ada alasan untuk meminta kepada pejabat yang akan di tempatkan di Konstantinopel agar memiliki gelar Doktor ilmu hukum. Maka yang akan dapat diangkat seharusnya para Doktor dalam Ilmu Bahasa dan Sastra Kepulauan Nusantara atau di bidang Sastra Semit, atau dalam hal-hal khusus juga orang lain yang demi kepuasan departemen yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa mereka cakap untuk fungsi tersebut.

madebeiqioq duds? abnaist aiboiit sagnad-eag meb nislgrmem ujalsa nsoła fni hogon ib thaim ob szama dnla goay amaz apss ayoabe aaluhoqib mcta ulalza maslidasoqil wwi ejainra d e on spsl soebid mei twmpat kgjfahwwgiea 32002 HungO maV Judsatsi izgnut du

2001

TELAH TERBIT

I. Seri INIS

1. Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi Islam, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L. Beek, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidja-Roring, edisi dwibahasa, 1988, ISBN: 979-811-00-3. 2. Santri danAbangan di Jawa, Zaini Muchtarom, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L.Beck, N.J.G. Kaptein. Ny. P.A. Iskandar SoeriawidjajaRoring, 1988, ISBN: 979-8116-01-1. 3. Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, L.W.C. van den Berg, Penerjemah: Rahayu Hidayat, Editor: K.A. Steenbrink, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, 1989, ISBN: 979-8116-02-X. 4. Pandangan Barat terhadap Islam Lama, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L. Beek, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, 1989, ISBN: 979-8116-03-8. 5. Perayaan Mekah, C. Snouck Hurgronje, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L. Beek, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, 1989, ISBN: 979-8116-04-6. 6. Bebarapa Kajian Indonesia dan Islam, Penerjemah: Lillian D. Tedjasudhana, Editor: W.A.L. Stokhof, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Audrey Pieterse, 1989, ISBN: 979- 8116-06-2. 7. Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan) Kumpulan Makalah Seminar. Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Herman Leonard Beek, Burhanuddin Daya, Djam'annuri, 1990, ISBN: 979-8116-10-0. 8. Bawean dan Islam, Jacob Vredenbregt, Penerjemah: A.B. Lapian, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, 1990, ISBN: 979-8116-08- 9.

9. Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam, Muhammad Amin, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, 1991, ISBN: 979-8116-11- 9. 10. Pengantar Teologi dan Hukum Islam, Ignaz Goldziher, Penerjemah: Hersri Setiawan, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, Audrey Pieterse, 1991, ISBN: 979-8116-13-5. 11. Islam and Governmental System: teaching, history and reflections, H. Munawir Sjadzali, M.A. Preface: Prof. Dr. Harun Nasution, Dr. Nurcholish Madjid, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Audrey Pieterse, 1991, ISBN: 979-456-076-6. 12. Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedan Berubah, Christine Dobbin, Penerjemah: Lillian D. Tedjasudhana, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Audrey Pieterse, Ruslan, 1992, ISBN: 979-8116-08-9. 13. Pedoman Transliterasi Bahasa Arab / A Guide to Arabic Transliteration, Tabel transliterasi perbandingan dan daftar istilahistilah bahasa Arab yang terpilih berhubung dengan studi Islam, Johannes den Heijer bekerja sama dengan Ab Massier, Penerjemah: Hersri Setiawan, Editor: W.A.L. Stokhof, N.J.G. Kaptein, J. den Heijer, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Yvonne van Genugten, Dick van der Meij, 1992, ISBN: 979-8116-15- 1. 14. Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda, Kumpulan Makalah "Seminar Indonesia-Belanda tentang Perbandingan Agama" di Yogyakarta, Juli 1990, Editor: W.A.L. Stokhof, Burhanuddin Daya, Herman Leonard Beek, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Dick van der Meij, Ruslan, 1992, ISBN: 979-8116- 16-X. 15. Studi Islam di Perancis: gambaran pertama, Kumpulan Karangan Lokakarya di bawah redaksi H. Chambert - Loir, N.J.G. Kaptein. Editor: H. Chambert - Loir, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Audrey Pieterse, Yvonne van Genugten, Dick van der Meij, 1993, ISBN: 979-8116-20-8. 16. Islam, Negara dan Hukum, kumpulan karangan di bawah redaksi: Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar, Penerjemah: Syamsul Anwar, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar SoeriawidjajaRoring, Ahmad Seadie, Ruslan, Dick van der Meij, 1993, ISBN: 979- 8116-39-9.

17. Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 - 1988 (edisi dwibahasa), Mohammad Atho Mudzhar, Penerjemah: Soedarso Soekarno, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Ruslan, Dick van der Meij, 1993, ISBN: 979-8116-21-6.

18. Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, Kumpulan Makalah Seminar, di bawah redaksi Lies M . MarcoesNatsir dan Johan Meuleman, Editor: Johan Hendrik Meuleman, Lies M . Marcoes-Natsir, W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar SoeriawidjajaRoring, Ahmad Seadie, Ruslan, Dick van der Meij, 1993, ISBN: 979- 8116-19-4.

19. Studi Belanda Kontemporer tentang Islam, lima contoh. Kumpulan karangan di bawah redaksi Herman Leonard Beek, Nico Kaptein, Penerjemah: Hersri Setiawan, Editor: W.A.L. Stokhof, Herman Beek, Nico Kaptein, Dick van der Meij, Ny. P.A. Iskandar SoeriawidjajaRoring, Ahmad Seadie, 1993, ISBN: 979-8116-40-2.

20. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Mastuhu, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Ruslan, Dick van der Meij, 1994, ISBN: 979-8116-41-0.

21. Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru, Mohammad Arkoun, Penerjemah: Rahayu S. Hidayat, Editor: Johan Hendrik Meuleman, Dick van der Meij, W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Ruslan, 1994, ISBN: 979-8116-42-9.

22. Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad saw: Asal Usul dan Penyebaran Awalnya; Sejarah di Magrib dan Spanyol Muslim sampai Abad Ke-10/Ke-16, Nico Kaptein, Penerjemah: Lillian D. Tedjasudhana, Editor: W.A.L. Stokhof, Dick van der Meij, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Ruslan, 1994, ISBN: 979-8116-26-7.

II. Seri Khusus INIS: Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje:

1. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid, I, E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, Audrey Pieterse, 1990, ISBN: 979-811605-4.

2. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid II, E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjamah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, Audrey Pieterse, 1990, ISBN: 979-8116-05-4. 3. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid III, E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, Audrey Pieterse, 1990, ISBN: 979-8116-05-4. 4. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid IV, E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Altmad Seadie, Audrey Pieterse, 1991, ISBN: 979-8116-05-4. 5. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid V, E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Audrey Pieterse, Ruslan, 1991, ISBN: 979-8116-05-4. 6. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid VI, E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Audrey Pieterse, Ruslan, 1992, ISBN: 979-8116-05-4. 7. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid VII, E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Dick van der Meij, Ruslan, 1992, ISBN: 979-8116-05-4. 8. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid VIII, E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Dick van der Meij, Ruslan, 1993, ISBN: 979-8116-05-4.

1. Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid 7 , Penerjemah: Soedarso Soekarno, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Yvonne van Genugten, Dick van der Meij, Ruslan, 1993, ISBN: 979-8116-18-6.

2. Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid 8, Penerjemah: Soedarso Soekarno, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Yvonne van Genugten, Dick van der Meij, Ruslan, 1993, ISBN: 979-8116-26-7.

3. Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid 9, Penerjemah: Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Yvonne van Genugten, Dick van der Meij, Ruslan, 1994, ISBN: 979-8116-26-7.

4. Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid 10, Penerjemah: Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Yvonne van Genugten, Dick van der Meij, Ruslan, 1994, ISBN: 979-8116-26-7.

III INIS Newsletter

1. INIS Newsletter Vol. I, 1989

2. INIS Newsletter Vol. II, 1989

3. INIS Newsletter Vol. III, 1990

4. INIS Newsletter Vol. IV, 1990

5. INIS Newsletter Vol. V, 1991

6. INIS Newsletter Vol. VI, 1991

7. INIS Newsletter Vol. VII, 1992

8. INIS Newsletter Vol. VIII, 1992

9 INIS Newsletter Vol. IX, 1993

Akan Terbit

1. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid X , E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Dick van der Meij, Ruslan, 1994, ISBN: 979-8116-05-4.

2. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jilid XI, E. Gobée dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, Dick van der Meij, Ruslan, 1994, ISBN: 979-8116-05-4.

Ketua INIS di negeri Belanda: Prof. Dr. W.A.L. Stokhof Universitas Leiden

Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) ISBN 979-8116-05-4