Susuhunan Raden Ngilingciu
Resistensi Penyintas Sepanjang Sejarah Jawa
2026
Sejak era kuno, masyarakat Tionghoa sudah masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan nusantara. Hal ini dapat dilihat melalui budaya, seni, bahkan bahasa-bahasa populer yang digunakan sehari-hari.
Masyarakat yang dikenal karena kompleksitas budayanya ini turut andil dalam kehidupan lampau. Mereka datang untuk melakukan perdagangan dan bertukar kebudayaan.
Dokumen kuno tahun 1433 berjudul “瀛涯胜览 “–Ma Huang, Ying-Yai Sheng– yang diterjemahkan oleh J. V. G. Milis (Cambridge, the Hakluyt Society University Press, 1970) menyebut bahwa Masyarakat Tionghoa sudah berada di Jawa sejak lama. Orang-orang tersebut sebagian besar berasal dari wilayah Guangdong, Zhangzhou, Quanzhou.
Dalam artikel tersebut, ia menyebutkan bahwa masyarakat Tionghoa bukan hanya berdagang, tetapi juga bermukim dan hidup di Jawa.
Sumber yang sama menyebut bahwa seribu masyarakat multi-etnis yang didominasi oleh etnis Tionghoa menetap dan membuat desa pada daerah yang disebut sebagai “New Village” —diidentifikasi sebagai Gresik (Hal. 15/16).
Masyarakat Tionghoa juga sudah tercatat hadir pada masa kerajaan Majapahit. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti berdagang dan aktivitas kesenian; juga tercatat dalam daftar tamu asing kerajaan (Negarakertagama, pupuh 83 bait 4, Mpu Prapanca).
Hal ini menyatakan bahwa masyarakat Tionghoa sudah eksis jauh sebelum kolonialisme, imperialisme, maupun ideologi-ideologi modern masuk ke wilayah –yang biasa disebut– “Indonesia”.
Namun, kehidupan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa tak bisa dibilang mudah dan bahagia. Mereka mengalami berbagai macam hal-hal nirkemanusiaan; bayang-bayang pembunuhan seakan menunggu pada setiap zaman. Semuanya selalu beralasan bahwa mereka bukanlah “pribumi” Padahal, jika kita lihat dalam historiografi yang telah disebutkan di atas, kita akan mencapai berbagai macam kesimpulan; salah satunya adalah bahwa tanah Nusantara tidak benar-benar berdiri sendiri, ia adalah jalur dagang internasional dengan segala macam keragaman budaya dan orang-orangnya.
Oleh karena itu, mari kita menelisik lebih jauh bagaimana represi dan supresi yang disasarkan pada orang-orang Tionghoa pada setiap zaman dan sejarah yang tercatat.
Geger Pacinan/Chinezenmoord (1740)
Peristiwa ini bermula dari tekanan ekonomi yang melanda VOC di Batavia. Pada masa itu, masyarakat Tionghoa yang tinggal di area dalam dan luar tembok Batavia seringkali bekerja sebagai buruh kasar; namun, tak sedikit juga yang berdagang.
Turunnya roda perekonomian pada awal abad ke 18 membuat angka pengangguran di Batavia melesat naik. Pendatang dari Cina kian bertambah dan mulai menduduki Batavia, ada yang di dalam tembok, ada juga yang di luar tembok. Namun pemerintah kolonial saat itu tak kunjung menemukan titik terang.
Gubernur Jenderal VOC –Valckenier– saat itu membuat ide untuk mengirimkan kelebihan pengangguran Tionghoa dari Batavia ke Sri Lanka. Namun, segera muncul desas-desus bahwa orang-orang Tionghoa yang dibawa kapal VOC ke Sri Lanka tak pernah sampai alias dibunuh.
Akibatnya, masyarakat Tionghoa pinggiran di Batavia mengancam akan melakukan pemberontakan di Batavia. Didukung oleh komunitas Tionghoa di dalam tembok Batavia, masyarakat Tionghoa pinggiran berhasil menguasai beberapa tempat di dalam tembok Batavia; salah satunya adalah Meester Cornelis—Jatinegara.
Lalu, di hadapan Raad van Indië –Dewan Hindia– gubernur jenderal Valckenier mengeluarkan dekrit yang mengguncang dewan bahwa kerusuhan apapun yang terjadi akan ditangani dengan kekerasan yang mematikan.
Pada tanggal 9 Oktober 1740, sekitar 5000-10.000 masyarakat Tionghoa dibunuh oleh serdadu VOC.
Sisa-sisa milisi Tionghoa akhirnya mengungsi ke Jawa Tengah, bergabung dengan para bangsawan dan rakyat Jawa yang anti terhadap VOC. Pasukan gabungan tersebut membuat parlemen rakyat lalu mengangkat Sunan Mas Garendi sebagai raja tandingan yang dijuluki sebagai “Sunan Kuning” sebagai legitimasi moral dan politik. Mereka berhasil menggempur dan menghancurkan keraton Kartasura yang dianggap sebagai boneka VOC pada saat itu. Namun, akibat persekutuan VOC dengan Cakraningrat IV dari Madura, pasukan Jawa-Tionghoa berhasil dikalahkan dalam tempo waktu yang singkat.
Perang Jawa II, 1825-1830
Politik dua kaki yang digunakan oleh keraton Surakarta membuat kebijakan-kebijakan dagang dan pajak –Tolpoorten– yang dikeluarkan membuat masyarakat Tionghoa berada dalam posisi yang sulit. Oleh sebab itu, banyak dari mereka yang pada akhirnya berempati dan menjadi milisi rahasia pasukan Diponegoro.
Lewat persekutuan pedagang-pedagang Tionghoa peranakan, mereka menyuplai pasukan serta milisi-milisi dengan senjata, informasi intelijen, bahkan rela untuk menjadi pembangkang dan pemberontak untuk berhadapan langsung dengan VOC.
Pada lini waktu yang sama, Raden Ayu Yudakusuma –Putri Hamengkubuwana I– menyerbu beberapa kota-kota kecil di sekitar Jawa Tengah-Jawa Timur, dalam perjalanannya, ia tak pandang bulu untuk membunuh masyarakat Tionghoa yang ditemuinya; Anak-anak, perempuan, dewasa, remaja, semuanya dibabat habis. Tubuh-tubuh yang terpotong dibiarkan begitu saja tanpa pembersihan dan pemakaman yang layak.
Kerusuhan kudus, 1918
Pada rentang waktu Oktober sampai awal November 1918, masyarakat Tionghoa di kudus mengalami berbagai macam kekerasan. dengan latar belakang persaingan ekonomi dan ketegangan sosial yang dibalut dengan motif agama, mereka mengalami penjarahan, perusakan properti, pembunuhan, dan penguatan stereotip yang dipropagandakan oleh pemerintah setempat.
Tragedi 1965
Genosida dan ambisi kekuasaan yang dibalut dengan konflik politik pada tahun 1965 menjadi catatan sejarah kelam Indonesia sejak era deklarasi kemerdekaannya. Beberapa sumber menyebut 1 juta jiwa dihilangkan secara paksa, estimasi lain menyebut 2-3 juta jiwa.
Dalam angka yang telah disebutkan, masyarakat Tionghoa masuk kedalam daftar salah satu etnis yang menjadi sasaran pemerintah dan militer pada era itu; penyebabnya adalah stigmatisasi simpatisan PKI.
Konflik Rasial 1998
Pada era menjelang keruntuhan soeharto, tepatnya pada tahun 1997, Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi yang signifikan. Permasalahan tersebut diikuti dengan tuduhan-tuduhan yang menyebut bahwa etnis Tionghoa harus bertanggung jawab atas penderitaan dan kemiskinan masyarakat.
Puncaknya, pada tanggal 13-15 Mei 1998; penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan serangan-serangan yang menyasar etnis Tionghoa mencapai titik nadir.
Akibat dari hal ini, banyak masyarakat Tionghoa yang mengungsi ke tempat-tempat aman. Ada yang kembali, ada juga yang masih menyimpan trauma kelam atas peristiwa ini.
Cuplikan disini bukanlah keseluruhan penderitaan masyarakat Tionghoa yang terjadi di tanah yang sering disebut sebagai Nusantara. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang menyasar etnis Tionghoa sebagai dalang dari suatu permasalahan.
Entah tidak bisa diungkap, atau tidak mau diungkap, segalanya diserahkan kepada sejauh apa kepala mau melanglang-buana.