Baca PDF (OCR): nasihat-nasihat-c-snouck-hurgronje-jilid-2

m N

Seri Khusus INIS

Sampul Seri Khusus INIS diilhami Ornamen Turki yang bertuliskan ayat al-Quran surah Fâtir (35)141, "Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak tergelincir, jatuh. Dan demi jika keduanya tergelincir, tak ada seorang pun yang dapat menahannya selain Dia. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun."

Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)

画

NASIHAT-NASIHAT G. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889 — 1936

AYMMAIAWAG3SEDYARAMB8 dgga - 008:

NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889 — 1936

OLEH E. GOBÉE

DAN C. ADRIAANSE

Seri Khusus INIS Jilid II Jakarta 1990

Redaksi Ilmiah: Zaini Muchtarom Jacob Vredenbregt E. van Donzel

Redaksi: Jakarta: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring Wiwin Triwinarti Wahyu Ahmad Seadie Leiden: Audrey Pieterse

Penerjemah: Sukarsi

Nasihat-nasihat C. Souck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 Jakarta: INIS, 1990, Seri Khusus INIS Jilid II x, 230 him., 24,5 cm.

ISBN 979-8116-05-4

1. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje 2. Semasa Kepegawaiannya 3. INIS

Perpustakaan Nasional: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)

SERI INIS

Buku ini diterbitkan dalam rangkaian INIS Materials yang berasal dari Kerja Sama Studi Islam Indonesia-Belanda (IndonesianNetherlands Cooperation in Islamic Studies -INIS-) antara Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta dengan Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Asia Tenggara dan Oseania, Universitas Negeri Leiden, Belanda. Rangkaian terbitan ini diarahkan kepada distribusi publikasipublikasi penting dalam bidang studi Islam di Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman

:53 III. (3) Masa Perang, Sistem Konsentrasi (4) Gubernur Van Heutsz dan Dr. Snouck Hurgronje 235

ELEATAE

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Surat Gubernur Aceh dan daerah taklukannya tertanggal 21 Desember 1893, No. 1020/K, Rahasia, menyatakan dua macam kesalahpahaman.

Pertama, tentang saling hubungan kaum ulama yang di Aceh masih menghidupkan perjuangan satu dengan yang lain dan dengan penduduk.

Sebagaimana telah saya ulas sendiri dalam Laporan Aceh saya dan dalam jilid I karya saya, De Atjehers, terdapat harapan yang sangat kuat dasarnya bahwa jika Pemerintah sudah pernah berhasil membuat golongan ulama di Aceh tidak berdaya dan dengan demikian membangkitkan sedikit banyak kepercayaan atas kekuasaan dan kemauan Pemerintah Pusat, maka lama-kelamaan penduduk yang paling teguh pun menyadari pentingnya mendukung Pemerintah dan menganggap musuh-musuh ketertiban juga sebagai musuhnya sendiri.

Pembalikan penting seperti itu, yang diinginkan dalam pendapat umum di negeri tersebut, tentu saja tidak akan terjadi dalam beberapa bulan saja. Sekalipun kita menganut pendapat yang paling optimistis tentang kejadian-kejadian akhir-akhir ini, namun tetap ganjil bila kita sekarang pun sudah mau melihat akibat-akibatnya dalam suasana perasaan penduduk terhadap para pejuang "jihad" melawan Kömpeuni itu sendiri.

Untuk sementara, dan pastilah masih lama juga sesudah sekarang, orang di Aceh harus memperhitungkan fakta-fakta yang berikut, kecuali kalau ia mau menyerah kepada ilusi-ilusi yang gila.

Semua orang Aceh, tanpa perbedaan, menganggap perang melawan Kömpeuni sebagai amal agama yang suci dan menganggap dirinya wajib untuk membantu. Memang, hanya sebagian kecil yang sanggup mengorbankan jiwanya untuk perjuangan itu, sedangkan banyak yang merasa bahwa pengorbanan keuangannya agak berat, lebih-lebih karena sebagian besar dari sumbangan itu tidak tiba di tempat tujuan. Keseganan ini tentu saja setiap kali hilang, bilamana dan di mana pun penguasa dana itu, secara benar atau salah, berhasil membangkitkan kepercayaan penduduk dan tetap menghidupkan harapan keberhasilan.

Selain keseganan seperti itu, bukan terhadap asasnya, melainkan terhadap cara pelaksanaan tertentu, terdapat juga kecenderungan untuk bertindak secara bermusuhan terhadap gerombolan-gerombolan "jihad" tertentu. Ini bukan karena gerombolan itu tetap mengacaukan negeri itu karena tindakannya dan mempersulit pendamaian, tetapi tanpa kecuali sikap itu berdasarkan sebab-sebab yang sangat khusus.

Seorang ulïébalang atau kepala lain misalnya merasa dihina oleh seorang kepala gerombolan. Tentu saja ia mempunyai sejumlah anak buah yang sepenuhnya tersedia baginya untuk berperang melawan siapa pun di bawah pimpinannya. Jumlah itu akan semakin besar jika ia lebih luwes dalam pergaulan dengan anak buahnya, dan jika lebih banyak orang lain mempunyai kekesalan pribadi terhadap kepala gerombolan yang salah itu. Begitulah lebih banyak contoh yang menjadi sebab tindakan beberapa kepala yang bermusuhan terhadap pejuang-pejuang jihad. Misalnya, jika mereka dapat dibujuk dengan uang Kömpeuni atau dalam hal hubungan kepala-kepala yang sah terhadap daerahnya sendiri, mungkin yang dapat menjadi sebab ialah ancaman yang serius dari pihak Pemerintah. Pemerintah mengancam bahwa para kepala itu harus mengusir gerombolangerombolan dari daerahnya. Kalau tidak, pengusiran itu akan dilakukan oleh pihak kita. Akan tetapi, hal ini akan terjadi tanpa jaminan bahwa kedudukan mereka akan dilestarikan menurut adat.

Sementara itu, dalam semua hal, perlawanan orang Aceh terhadap para pejuang jihad itu mungkin terjadi. Tetapi, perlawanan seperti itu selalu dianggap amal yang jahat oleh orang sebangsanya yang memperhatikannya. Dan selalu terdapat pendapat yang sama juga pada sebagian yang cukup besar di antara orang yang melawan gerombolan itu sendiri. Orang yang melawan gerombolan itu menenangkan hati nuraninya dengan pertimbangan bahwa orang lain akan melakukan dosa yang lain pula, dosa yang tidak kurang beratnya. Maka, untuk mereka yang melawan gerombolan itu dalam hal ini dapat dikemukakan alasan "terpaksa" sebagai kata maafnya.

Agar tetap membatasi diri pada peristiwa-peristiwa terakhir saja, masalahnya sama juga, apakah Teuku Nek di bawah tekanan dari atas, dan karena takut akan kedudukannya, telah memaksa sejumlah anak buah agar keluar dari daerahnya untuk membantu menantunya mengusir gerombolan-gerombolan, atau apakah Teuku Umar mengepalai petualangpetualangnya yang mau berbuat apa pun asal diberi uang dan diajak bicara baik-baik, melawan gerombolan-gerombolan seperti itu. Sebab, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bertujuan untuk mendamaikan Aceh, dan dalam keikutsertaannya melawan gerombolan itu rasa kesal atau "kecewa" atas perilaku gerombolan-gerombolan jihad sekalipun tidak berperan juga. Sebab, hanya beberapa kampung saja di sekitar pertahanan yang terkadang mengalami gangguan berlebihan dari gerombolan itu. Beban maupun tekanan penugasan perang itu juga tidak cukup berat untuk menyebabkan penduduk mengangkat senjata, bahkan hanya bergembira atas suatu perlawanan yang akibatnya dapat diduga, yaitu bertambahnya kekuasaan kaum kafir yang dibenci di mana-mana. Dalam perbandingan dengan kebencian umum itu, setiap rasa kecewa yang sementara atau setempat saja terhadap gerombolan tertentu seolah-olah lenyap karena tak ada artinya.

Begitulah keadaannya dan akan tetap begitulah keadaannya dalam waktu yang lama. Sikap untuk mencita-citakan suatu hal yang lain daripada sekadar menyambungkan beberapa kepentingan suku Aceh dengan kepentingan kita, meskipun dua-duanya sama sekali berbeda sifatnya untuk tujuan pendamaian, sementara ini hanya dapat dilakukan dengan menipu diri secara naif jika orang sama sekali tidak tahu tentang keadaan sebenarnya.

Di antara hubungan-hubungan yang menyebabkan permusuhan para kepala dan penduduk tertentu terhadap kaum ulama dan gerombolan tertentu, terutama termasuk kedengkian dan kecemburuan berbagai ulama. Seluk-beluk yang perlu mengenai hal itu terdapat di dalam Laporan Aceh saya.1

Bilamana ada dua orang ulama yang bersaing di daerah laras yang sama berusaha mengumpulkan uang sabil, sedangkan salah seorang di antaranya menang atas ulama yang lain karena kebaikan para kepala dan kepercayaan penduduk, di situlah segera tertanam bibit permusuhan ulama yang kedua itu serta rakyat di daerah laras seperti itu. Untuk menyebut contohnya dengan segera harus dibicarakan berdasarkan surat Gubernur Aceh yang tersebut tadi: Di daerah Mukim XXV, Teungku Kutakarang sudah sejak lama menikmati kebaikan penduduk dan para kepala, di antara yang tersebut terakhir ini terutama Teuku Umar yang begitu berpengaruh di sini.

Hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa selama hidup Teungku Tirb yang begitu berpengaruh - sebagian karena agama, sebagian karena takut - orang juga membantu teungku itu dengan uang. Teungku Kutakarang pun ketika itu tidak berani mengemukakan keberatannya secara terbuka terhadap orang besar itu.

Ketika Teungku Tirb sudah meninggal, anaknya, Mat Amin, tidak berhasil di mana-mana, karena banyak sebab yang sudah diketahui, untuk tetap menjalankan benar-benar pengaruh ayahnya. Sedikit pun ia tidak berhasil di daerah Mukim XXV karena di sana orang selalu menganggap T. Kutakarang terkemuka, bahkan lebih tinggi daripada ayahanda Mat Amin. Dengan lebih tegas lagi, T. Kutakarang kini mempermaklumkan secara lisan dan tulisan bahwa uang sabil yang telah diberikan kepada orang seperti Mat Amin itu merupakan uang yang terbuang. Pendeknya, hanya dengan menyerahkan sumbangan ke tangan T. Kutakaranglah, orang yakin bahwa pembelanjaannya tepat.

Mat Amin, yang pengaruh moralnya tidak dapat dibandingkan dengan pengaruh moral ayahnya, menjalankan satu politik terhadap saingannya dan lawannya sesuku Aceh, satu politik yang sangat kurang bijaksana dan kurang tenang daripada ayahnya. Di mana pun ia mampu, ia memaksa penduduk yang berada di bawah pengaruh T. Kutakarang untuk mendukung gerombolannya sendiri (misalnya di daerah Mukim VI). Larangan T. Umar dan para kepala lain agar jangan membantu Mat Amin hanya sekali-sekali dapat dijalankan sepenuhnya, jelasnya bila T. Umar suka dan sempat mengusir gerombolan-gerombolan yang ditempatkan oleh Mat Amin di daerah tersebut.

Setiap kali, setelah ia berbuat begitu atau merugikannya dengan cara yang lebih licik, suruhan-suruhannya yang datang ke kantor pemerintah di Kutaraja menegaskan bagaimana T. Umar, meskipun belum juga diampuni, sekarang pun, tanpa diminta, membantu Kömpeuni dan melawan musuhnya. Mereka cukup bijaksana untuk benar-benar menyembunyikan berita bahwa mereka dan anak buahnya sebaliknya membantu musuh utama Kömpeuni, T. Kutakarang, yang menetap di daerah Mukim IX, dengan uang dan anak buah. Inti persoalan rupanya selamanya tertutup bagi Pemerintah. Pihak Pemerintah menyangka bahwa T. Umar benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu guna menunjukkan kemauan baiknya. Juga karena disangkanya bahwa ia dan rakyatnya telah mulai capai karena kerusuhan yang diteruskan oleh gerombolan-gerombolan. Memang benar T. Umar telah bertindak sematamata karena terdorong oleh rasa permusuhan terhadap Mat Amin, dan oleh keengganannya untuk meninggalkan pihak T. Kutakarang di bawah paksaan Mat Amin. T. Umar menggunakan muslihat yang biasanya dipakai oleh semua orang Aceh bila mereka secara kebetulan berselisih dengan seorang kepala gerombolan atau anak buahnya. Apa yang telah terjadi karena pembalasan dendam pribadi, di kantor mereka bayangkan sebagai usaha yang mereka jalankan karena kesal terhadap "orang jahat " itu.

Tentu saja tidak pernah timbul perang atau sengketa antarulama mengenai asas mana pun, lebih-lebih bukan mengenai soal apakah orang mungkin dapat hidup dengan kaum kafir dalam hubungan yang bertujuan baik. Ajaran yang sama-sama mereka anut tidak membiarkan keraguan sedikit pun, selama orang tidak terpaksa tunduk kepada kekuatan yang lebih besar. Di samping itu - dan ini sama juga artinya - kepentingan mereka semua menuntut dilanjutkannya perjuangan. Adapun sebab yang sesungguhnya, yaitu nafsu masing-masing untuk menjadi pemimpin pertama atau satu-satunya atas usaha perjuangan, dan untuk menjadi penguasa utama kas perjuangan, tidak dapat mereka kemukakan dengan terus terang. Jadi, mereka terpaksa mencari alasan untuk saling mencela. Alasan itu untuk sementara mereka temukan dengan jelas dengan menelusuri kesalahan masing-masing serta membeberkannya secara panjang lebar di muka umum, selanjutnya dengan jalan saling menyimpangkan beberapa bagian dan pelaksanaan ajaran tentang jihad.

Hal yang tersebut terakhir ini ditemukan contohnya dalam buku De Atjehers, jilid I, halaman 183 - 185. Sudah cukup sering terjadi bahwa manakala si A telah mengiakan satu pertanyaan tentang soal yang sedikit banyak meragukan, si B harus segiat-giatnya membela penyangkalannya.

Satu pertanyaan berganda yang agak penting dan yang begitu menjadi persoalan yang selalu diperselisihkan ialah mengenai penilaian 1) tentang orang Aceh di dalam garis pertahanan yang lebih senang membiarkan kekuasaan Kömpeuni daripada "beremigrasi ke luar"; 2) tentang orang Aceh di sekitar garis pertahanan yang, kalau dapat, dengan senang hati sekali-sekali "masuk untuk berdagang".

Penilaian Teungku Tiro, yang ditegaskan lebih keras lagi sesudah meninggalnya oleh Mat Amin, seburuk-buruknya adalah mengenai kedua golongan tadi. Mereka memang murtad, dan dapat dianggap bahwa mereka sebagian kafir, dan sebagian sebagai kaum munafik. Sesuai dengan keadaan, mereka itu harus dihukum mati atau "diislamkan" dengan kekerasan.

Penerapan praktis penilaian itu sebenarnya sama tidak konsistennya dengan penerapan setiap ajaran pada orang Aceh. Kenyataannya, ada perkecualian untuk orang yang terpandang dan terkemuka yang tidak mengindahkan larangan segala macam hubungan, dan di luar itu ada juga "kebijakan". Selama perjalanan ke Keumala, bukankah Teungku Tirb sampai-sampai mengesampingkan ajaran tersebut untuk sementara? (De Atjehers, jilid I, halaman 189). Justru sebab itulah T. Kutakarang, yang sebenarnya tidak suka kepada ajaran itu, malah cenderung kepadanya ketika itu. Sebaliknya, terhadap orang-orang kecil, katanya, ajaran itu selalu berlaku di mana pun T. Tirb atau Mat Amin berkuasa. Dan mereka memberi gerombolan-gerombolannya satu kebebasan untuk menyerang dan merampok orang kampung yang misalnya masuk dari daerah Mukim VI atau Mukim IX untuk berbelanja atau menjual bahan-bahan makanan di pasar.

Bertentangan dengan ajaran yang keras, dan sebaliknya sesuai dengan keinginan orang daerah Mukim IV dan Mukim IX serta kepala-kepalanya, T. Kutakarang mengajarkan bahwa hubungan orang-orang dari luar garis pertahanan dengan orang-orang di dalam garis pertahanan sangat tidak pantas dicela, sebaliknya malah pantas dianjurkan.

Orang akan keliru sekali kalau menyangka bahwa di samping nafsu untuk menyenangkan orang yang baik kepadanya dan nafsu untuk menghalangi saingannya, juga terdapat lebih banyak perasaan cinta damai di pihak T. Kutakarang yang mungkin ikut serta dalam membentuk pendapatnya itu. Sebab, khotbah-khotbah lisannya serta pamflet-pamflet yang ditulisnya - yang tersebut terakhir ini telah saya kumpulkan dengan cukup banyak - {De Atjèhers, halaman 193-195) dengan tegas mengajarkan hal yang sebaliknya.

Dengan kata-kata tertentu ia membanggakan diri bahwa anak buahnya telah mengembangkan paling banyak kegiatan dalam menembaki trem-trem (kereta api kecil), dan ia pertama-tama menyuruh meletakkan granat-granat di bawah rel, serta mengajarkan bahwa orang-orang Aceh yang tinggal di dalam garis pertahanan dengan tenteram dapat dianggap sebagai orang murtad. Mereka, suatu saat, akan menjalani hukuman yang sepantasnya bila kaum kafir sudah diusir. Lebih banyak dari orang lain mana pun ia menegaskan bahwa kini perang harus dipandang sebagai amal yang paling penting, paling bersifat agama, dan satu-satunya amal yang harus mengalahkan segala-galanya, yaitu pembangunan mesjid, pendidikan agama, dan sebagainya.

Akan tetapi, katanya, bukan saja dengan kekerasan, melainkan juga dengan muslihatlah orang mesti melawan kaum kafir. Dan karena itulah kita tidak boleh menghalangi orang yang mau berurusan di dalam garis pertahanan, sebab bahaya kecil dan tidak berarti, kalau-kalau di antara orang semacam itu terdapat mata-mata Kömpeuni, diimbangi oleh keuntungan besar, yaitu bahwa kita, orang Aceh, tetap mengetahui apa yang terjadi "di dalam". Juga merupakan keuntungan bahwa ada yang dapat memperoleh rezeki dengan penyelundupan dan sebagainya dan bahwa sekali-sekali satu dua orang di antara kita secara tiba-tiba dapat menipu Kömpeuni dengan muslihat yang tak terduga-duga.

Jadi, kalau dikatakan, dalam kiriman surat Gubernur Aceh, bahwa T. Kutakarang "mencela perampokan-perampokan yang dijalankan oleh T. Mat Amin terhadap penduduk", hal ini bukan "berita", melainkan satu hal yang sudah lama diketahui. Namun, seperti diketahui, ini bukan hal yang dapat menyebabkan kita bergembira.

Sebaliknya, jika diingat apa-apa yang sudah diingatkan tadi, yaitu bahwa T. Kutakarang selalu tanpa kenal lelah mempersalahkan kekurangan energi di pihak raja, para kepala, penduduk, dan kaum ulama {De Atjèhers, jilid I, halaman 193), dan kalau diingat bahwa ia selalu membujuk mereka agar mereka mengesampingkan "luizenquaesties" atau "urusan kutunya" {ibid. halaman 194) demi satu-satunya urusan yang penting, yaitu perang, maka orang merasa bahwa di pihak Kutakarang tidak mungkin terdapat persetujuan atau malah sekadar menerima untuk sementara satu keadaan seperti terdapat di Aceh menurut gambaran gubernur Aceh tersebut. Kecuali, kalau T. Kutakarang, berlawanan dengan kepentingan sendiri dan nyatanya tanpa dasar yang wajar, sekonyong-konyong bertobat pada hari tuanya.

Seandainya ada pertobatan seperti itu, hal itu sebaliknya pasti dengan tergesa-gesa akan dilaporkan dengan berlebih-lebihan oleh Teuku Umar kepada Pemerintah. Hal itu dipahami oleh setiap orang yang tahu bagaimana para kepala Aceh biasanya melebih-lebihkan setiap tanda semu dalam laporan mereka ke kantor, asal mereka dapat melukiskan diri mereka sendiri setidak-tidaknya sebagai sebab musabab perbaikan itu, apalagi pertobatan seorang musuh utama Kömpeuni yang selamanya bersahabat baik dengan T. Umar!

Sikap diam T. Umar tentang hal itu dapat dianggap sebagai bukti bahwa pertobatan, yang bagaimanapun juga tidak dapat dibayangkan itu, memang tidak pernah terjadi. Kenyataan bahwa dari pihak Pemerintah hal itu tidak ditanyakan kepada T. Umar dan bahwa tidak diadakan penyelidikan dengan cara lain, merupakan hal yang aneh. Bukankah itulah yang pokok dalam menentukan kesungguhan apa yang dinamakan sekutu Pemerintah, sekalipun hanya demi uangnya, memerangi gerombolangerombolan tertentu, ataukah mereka memanfaatkan kesempatan untuk memerangi musuh-musuh utama mereka, dengan bantuan pihak kita, sedangkan untuk sementara mereka mendesak ke belakang teman-teman mereka di antara agitator?

Tidak ikutnya T. Kutakarang dan anak buahnya dalam pertempuran yang baru-baru ini dilakukan oleh T. Umar dan yang dicatat oleh Gubernur Aceh, mungkin dapat dijelaskan sebabnya, andaikan pertempuran itu dilakukan di luar salah satu perundingan yang diketahui dengan pihak Kömpeuni. Sementara itu T. Kutakarang akan bergembira atas pertempuran itu, seolah-olah karena dengan cara begitu akan berakhirlah serangan dan perampokan yang dicela olehnya, yang oleh Mat Amin dijalankan antara lain terhadap orang Aceh yang bergerak di dalam garis pertahanan. Akan tetapi, dalam kenyataannya ia bergembira karena dengan begitu ia dibebaskan dari seorang saingan yang sulit dan berbahaya.

Sebaliknya, segera sesudah T. Uma r dalam hal itu bersungguh-sungguh bertindak sebagai sekutu Kömpeuni, dengan sendirinya segala keuntungan bagi T. Kutakarang lenyap. Sekalipun ia sama sekali tidak mempunyai keberatan moral terhadap pembatalan satu ajaran yang telah dipertahankannya mati-matian sampai usia lanjut, ia terpaksa tercegah oleh kepentingannya sendiri. Sebab, gengsinya, pengikutnya, sarana-sarana penting yang tersedia baginya, semuanya itu akan hilang, segera sesudah tercipta perdamaian. Tidak jadi soal dengan cara apa perdamaian itu diperoleh. Peralihan yang mendadak dari kegiatan yang tidak ada taranya kepada sikap tidak ikut sama sekali itu, dengan demikian, tak mungkin dibayangkan dalam keadaan yang berlaku tanpa perjanjian lebih dahulu dengan T. Umar.

Maka, saya berani mengemukakan, sebagai satu terkaan yang sangat layak mengenai hal itu, bahwa perjanjian itu terjadi atas dua macam dasar. T. Umar agaknya telah mengisyaratkan kepada ulama itu agar secara tuntas saingan-saingan T. Kutakarang yang dibenci tadi dapat dibersihkan, dan orang harus bertindak untuk sementara waktu setelah mengadakan musyawarah semu dengan pihak Kömpeuni dan dengan bantuan Kömpeuni.

Dengan begitu tidak banyak artinya bila Teungku Kutakarang untuk sementara mengajarkan bahwa perang antara gerombolan-gerombolan (gerombolan saingannya) melawan (orang yang menguntungkan dia) T. Umar bukanlah "jihad". Jika ia mengajarkan hal lain, ia akan mencaci T. Umar sebagai seorang kafir, sedangkan terhadap jalannya perjuangan, ucapan seperti itu tidak ada pengaruhnya sedikit pun, sebab tentu saja ucapan-ucapan saingan T. Kutakarang di antara kaum ulama yang sama tegasnya mengimbanginya. Menurut ucapan itu, justru memerangi T. Umar merupakan amal saleh. Dan apa yang masih kurang dalam kepercayaan kaum ulama terhadap permainan yang berani seperti itu, meskipun ia bermusuhan dengan Mat Amin dan lain-lain, akan dilengkapi dengan alasan-alasan yang muluk-muluk (dengan nama sumbangan sabil yang terus-menerus misalnya).

Bagaimanapun, sebenarnya haruslah terdapat kepastian di kalangan Pemerintah mengenai hal-hal itu, sedangkan kepastian itu sekarang dapat diperlemah oleh kepercayaan yang buta terhadap sekutu yang baru didapat dan belum sepenuhnya diuji.

Kesalahpahaman kedua ialah kegiatan Teuku Nek serta anak buahnya di daerah Mukim XXVI.

Bahkan, dari sedikitnya keterangan mengenai hal itu dalam surat Gubernur, ternyata - hal itu sudah saya ketahui dari pihak lain dan sebenarnya itu sudah biasa - bahwa operasi-operasi, baik dari pihak T. Nek maupun dari pihak rakyatnya, sama sekali tidak berlangsung karena hasrat atau nafsunya sendiri. Selanjutnya juga bahwa hasilnya ini - sebetulnya sudah dapat diingat lebih dahulu sebenarnya hanya berarti sedikit saja atau tidak berarti sama sekali.

Pantas juga. Teuku Nek pribadi, menurut keyakinannya sendiri, tidak berkepentingan dengan pendamaian dan ia ingin -meskipun karena sebabsebab yang lain sama sekalitidak kurang dengan kaum ulama, agar keadaan yang berlaku sejak tahun 1885 hendaknya berlangsung selama mungkin. Dan sifat rakyatnya - ini diakui oleh Gubernur - sekurangkurangnya bernafsu perang atau siap perang dan sangat mudah ditertibkan, bahkan tanpa T. Nèk.

Ucapan bahwa T. Nèk "diharuskan" oleh "adat" untuk membantu menantunya dengan senjata, merupakan ungkapan kosong. Hal itu merupakan satu penerapan baru bagi ajaran bahwa adat, dengan sedikit kemauan yang baik, dapat disuruh memerintahkan apa pun menurut kemauan orang. Dan dapat dikatakan dengan jauh lebih tepat lagi bahwa kepala itu sebenarnya diperintahkan oleh adat agar memerangi kita.

Tentang persekutuan-persekutuan yang harus dibentuk dalam perang di negeri orang Aceh, tidak terdapat ajaran adat yang diakui secara umum. Sebaliknya, terdapat kekacauan yang tak habis-habisnya, sedangkan dalam hal-hal tertentu setiap orang bertindak menurut apa yang diharuskan oleh kepentingannya.

Umpama sekalipun ada adat tentang bantuan senjata yang wajib seperti itu, namun bantuan itu dari segi Aceh tidak berlaku dalam keadaan perang yang telah timbul di luar negeri. Sedangkan dari pendirian Pemerintah, tidaklah bijaksana untuk membiarkan dirinya dikendalikan oleh apa yang dikatakan adat istiadat Aceh dalam menilai perlunya persekutuan-persekutuan antara kepala-kepala yang mandiri dengan tujuan perang. Tentu saja di sini hanya kepentingan pendamaianlah yang harus menentukan.

Kepentingan itu, menurut pandangan saya, sama sekali tidak mengakibatkan perlunya T. Nèk dan rakyatnya bertindak, karena baik kecenderungannya maupun kecocokannya tidak ada. Maka, kegagalannya pun sudah dapat diramalkan dan timbullah bahaya kalau-kalau penduduk - yang oleh kepalanya memang sudah diperas, diberi beban-beban baru dan dipaksa ikut berperang - akan kacau balau.

Memang agak aneh bunyinya jika orang mendengar bagaimana alasan terakhir ini dibantah oleh Gubernur Aceh dengan jaminan bahwa untuk sementara penduduk daerah T. Nèk itu tidak "lupa akan kehidupannya yang tenteram" dan juga tidak "dijadikan orang-orang yang bernafsu perang". Seolah-olah ada orang yang menyangka bahwa akibat-akibat itu segera akan tampak setelah beberapa minggu. Tetapi, bukankah mudah disimpulkan, bahwa bila bantuan penduduk tersebut digunakan dengan hasil baik (kalau tidak, apa perlunya?), penduduk itu tidak akan disuruh kembali begitu cepat. Jadi, bahaya yang dimaksud itu memang benar ada. Hal ini bertentangan sama sekali dengan dalil yang terutama dibela oleh Gubernur Aceh, yaitu bahwa nafsu perang yang memang sudah terlalu banyak merajalela di Aceh itu hendaknya jangan ditambah lagi dengan hasutan-hasutan lain.

Tentang berbagai penyalahgunaan, misalnya pemungutan uang perkara-perkara semacam itu memberikan alasan yang sangat menyenangkan bagi Teuku Nèk untuk melakukannya - (ingatlah persiapan perjalanan ke Keumala) pihak Pemerintah ternyata masih saja belum mempunyai sarana-sarana untuk mengetahui perkara-perkara tersebut.

Memang, Gubernur percaya bahwa T. Nek tidak membenci pemungutan-pemungutan itu dan menyebutnya suatu kekecualian seandainya ia sekarang tidak melakukannya. Namun, ia sekaligus menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan telah diajukan karena sudah terjadi pemungutan seperti itu.

Siapa yang telah mengenal keadaan di Meuraksa dari pihak pribumi akan tahu bahwa di sana keadaan harus maju benar sebelum seseorang cukup berani, nyaris saya katakan cukup kurang ajar, untuk mengadukan penderitaannya "di kantor" dengan melawan larangan T. Nèk yang tegas dan berulang-ulang. Apalagi kalau ia tahu bahwa mungkin sekali "penyelidikan yang diadakan tidak akan membuktikan apa-apa", sedangkan bagi ule'ébalang tersebut tersedia banyak sarana untuk membalas dendam.

Satu contoh yang jelas antara lain diberikan kepada saya oleh seorang bernama Teungku Brahim yang bermukim di daerah Teuku Nek. Ia anak mendiang Marahaban yang tersohor sebagai seorang ulama yang baik dan teguh, seorang yang secara luas diakui sebagai yang saleh dan teguh. Karena ia dihormati oleh penduduk, ia diperlakukan oleh T. Nek sedikit banyak sebagai bibeueh, yaitu orang yang bebas dari beban-beban yang biasa. Akan tetapi, orang yang diperlakukan dengan kemauan baik yang luar biasa itu pun begitu banyak mengalami kesulitan secara terus-menerus dan secara pribadi. Karena orang lain, ia mengalami kekesalan yang begitu mendalam disebabkan oleh pemerintahan T. Nek yang tirani dan serakah, sehingga sebenarnya sudah lama ia mendambakan kesempatan untuk pindah ke kampung Lambhus yang dahulu makmur tetapi sekarang hampir tandus. Di sana pernah terdapat rumah dan halaman orang tuanya. Sesudah lama ragu-ragu, akhirnya pada tahun 1893 ia memberanikan diri untuk minta izin T. Nek atas kepindahan yang menjadi niatnya itu sesuai dengan adat.

T. Nèk berbuat apa saja menurut kemampuannya untuk mencegah kepindahan itu, sedangkan setiap kali ia terdorong oleh nalurinya yang jahat, ia bertanya apakah ia - T. Nek - begitu mempersulit rakyatnya, sehingga mereka terpaksa pindah. T. Brahim menjawab dengan hormat dan hati-hati bahwa tidak begitu halnya dan mengulangi penyangkalan itu ketika Residen Van Langen menanyakan hal itu kepadanya. Segera setelah kepindahannya itu selesai, sebaliknya ia menulis surat kepada saya yang berbunyi, "Alhamdulillah saya sudah dapat terhindar dari Fir'aun itu." Ia minta dengan sangat kepada saya agar jangan menyalahkan dia kepada Tuan Van Langen karena pernah berkata sebaliknya.

Selama Pemerintah tidak dapat mengetahui sendiri keadaan yang sebenarnya di daerah T. Nèk itu, rakyat kepala yang paling matang pertimbangannya dan paling mantap pun akan tetap menyimpan kekesalan dan keluhan mereka yang paling gawat. Mereka berpendapat bahwa T. Nèk bagaimana juga tidak dapat diganggu gugat, dan kalau diadakan penyelidikan berdasarkan satu pengaduan, maka penyelidikan itu sebenarnya diadakan oleh T. Nèk sendiri. Akhirnya para pengadu itu dengan begitu hanya akan mendapat kerugian baru. Satu dua orang yang datang mengadu adalah orang yang sudah kebal akan penilaian para ulèëbalang mereka, sebab mereka berpendapat bahwa mereka tidak mungkin akan mengalami nasib yang lebih jelek daripada yang dialami sekarang. Atau, pengadu itu mungkin juga orang-orang yang luar biasa kurang ajarnya.

T. Nèk tidak malu-malu melakukan perbuatan apa saja yang dapat berguna untuk memperkaya diri di atas kerugian rakyatnya. Ia membuat mereka kecut terhadap Kômpeuni yang selalu melindunginya, dan karena itu ia dapat memeras lebih banyak daripada seorang kepala Aceh dalam keadaan biasa. Di lain pihak ia melarang rakyatnya agar jangan mengajukan keberatannya ke tempat lain kecuali kepada dia sendiri. Dan ia mencoba melalui tindakan-tindakan lain (seperti larangan terhadap anak buahnya, agar jangan mengawinkan anak-anak perempuan mereka dengan orang bukan Aceh) untuk mengamankan dirinya terhadap pemukiman orang Melayu, orang Jawa, atau orang Arab di kampungkampung, sebab orang-orang itu mungkin akan lebih cepat mengadu ke "kantor".

Menurut berita-berita yang sampai kepada saya, dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, pada kesempatan terakhir ini pun T. Nèk tidak hanya "sekali saja" bertindak dengan murah hati.

Begitulah katanya, T. Sandang (kemenakan dan banta T. Nèk) telah memungut uang 15 dolar dari orang-orang yang telah menghindari kewajiban untuk menduduki beberapa pos di daerah Mukim XIII.

Selanjutnya dilaporkan kepada saya bahwa kepada Pemerintah, T. Sandang telah menunjukkan keadilannya dengan mengadakan ganti rugi kepada keluarga-keluarga para penjaga pos tersebut, dan sehari kemudian kontrolir telah menawarkan uang F5 kepadanya untuk keperluan itu. Akan tetapi, mereka tidak berani menerimanya karena T. Nèk ketika itu sedang bepergian ke Pinang. Andaikan mereka memang biasa menerima uang yang menjadi bagiannya, untuk apa mereka takut?

Berdasarkan operasi-operasi perang oleh T. Nèk yang diakui tidak berguna dan diadakan di bawah tekanan, barangkali bukan tidak pantas menguraikan tugas yang agaknya, jika diadakan politik yang sehat oleh pihak Pemerintah, harus diberikan kepada para uleebalang dan kepalakepala lain yang sah.

Kedudukan para uleebalang dan kepala-kepala lain yang sederajat dengan mereka telah diuraikan dengan panjang lebar dalam bab pertama buku De Atfihers jilid I.

Di situ ternyata bahwa setiap orang di antara banyak kepala itu seolah-olah menjadi raja mandiri yang mengepalai daerah yang biasanya tidak luas; bahwa kepentingan mereka, sebagaimana juga menjadi pendapat mereka, akan berbeda-beda satu dengan yang lain; dan bahwa persatuan ataupun kerja sama yang berhasil baik tidak dapat diperoleh dengan cara lain, kecuali melalui tekanan yang kuat dari salah seorang pribadi yang luar biasa energiknya, untuk sementara waktu saja.

Karena itulah perlawanan yang kita alami waktu kedatangan kita di Aceh, kurang begitu kuat dan kurang begitu terus-menerus dilakukan daripada kemungkinannya. Andaikata di antara tokoh-tokoh terkemuka terdapat agak lebih banyak kerja sama dan persatuan saja, kita akan terpaksa melawan kesulitan-kesulitan yang sama sekali berlainan sifatnya dengan yang sudah terjadi sekarang.

Dengan kenyataan bahwa keadaan politik dan kedudukan telah membuat para kepala itu tak berdaya untuk melawan dengan kuat musuh kafir yang bagaimanapun sudah dibenci secara umum, maka orang mengerti bahwa ketidakberdayaan itu sampai ukuran yang berlipat ganda, berlaku terhadap golongan perlawanan nasional beragama di bawah kaum ulama. Bukankah mereka ini tidak berkhotbah supaya diadakan perlawanan terhadap para kepala itu, lagi pula mereka tidak secara langsung menyerang kewibawaan para kepala dan mereka berjuang untuk satu tujuan yang hanya dapat dikutuk oleh seorang uleebalang dengan hukuman akan kehilangan pengaruhnya? Di samping itu, tekanan atau "terorisme" yang dialami oleh penduduk golongan pejuang itu menurut perkiraannya kurang begitu berat dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang telah kita timpakan kepadanya dan yang menurut pendapatnya akan menjadi nasibnya jika kekuasaan kita diperluas lagi. Kekecewaan penduduk yang umum terhadap golongan itu pastilah hanya dapat dilihat melalui kacamata optimistis Gubernur Aceh. Dalam kenyataannya, hal itu sama sekali tidak terdapat, kecuali dalam ucapan orang-orang Aceh yang ingin menyenangkan pihak Pemerintah. Misalnya, beberapa kali saya mendengar selama saya tinggal di Aceh bahwa orang-orang yang sedang pergi ke "kantor" menjawab pertanyaan, "Mengapa ke situ?" dengan, "Pertamatama saya akan memaki-maki orang Islam sedikit-sedikit, lalu saya akan minta izin ekspor." Begitulah sifat kekecewaan yang disebut oleh Gubernur.

Dalam jilid I halaman 163-197 buku De Atfehers, telah diuraikan sebab-sebab khusus yang bersifat politik dan religius manakah yang membuat para kepala adat pada umumnya tidak berdaya menghadapi golongan perlawanan, bahkan di mana para kepala adat itu akan lebih membenci mereka daripada membenci kita. Tentu saja hal terakhir ini langka. Sengketasengketa sementara yang bersifat pribadi dan relatif tak berarti antara para kepala adat dengan kaum ulama yang bekerja di daerah mereka, tidak ketinggalan dan sangat cocok untuk membingungkan pihak Pemerintah, tetapi keadaan umum tidak berubah karenanya.

Keadaan itu hanya akan berubah di bawah tekanan yang berangsurangsur, tetapi kuat sekali dari atas, dari kita. Baru sesudah orang Aceh diajar oleh fakta-fakta bahwa kita bersungguh-sungguh dalam menaklukkan negerinya, dan bahwa kita dalam hal itu dengan senang hati akan mempertahankan sebanyak mungkin kepala-kepala yang ada dalam kekuasaannya, sehingga mereka pun dapat mengandalkan perlindungan kita, maka berangsur-angsur banyak di antara mereka, meskipun dengan ukuran kegairahan yang sangat berbeda-beda, akan bersedia membantu kita. Kecurigaan terhadap kebijaksanaan kita dan terhadap keteguhan niat kita, sebaliknya sedemikian besarnya, sehingga dalam segala keadaan akan diperlukan banyak waktu untuk menggantikan kecurigaan ini dengan awal kepercayaan. Dengan demikian pasti akan sia-sialah setiap usaha untuk memperoleh pengaruh atas sebuah daerah laras, dengan syarat supaya kepala daerah laras yang tidak mengalami kekuasaan dan perlindungan kita, lebih dulu harus membersihkan daerahnya dari musuh kita. Di samping itu ia juga harus membuka jalan masuk bagi kita, dan menjamin keamanan. Singkatnya ia harus melakukan berbagai pekerjaan untuk kepentingan kita. Pekerjaan yang meskipun seolah-olah demi kepentingannya sendiri, seluruhnya terasa berat sekali.

Pembersihan itu adalah pekerjaan kita. Hanya dengan musyawarah yang berhati-hatilah kita dapat menjaga agar sesedikit mungkin akan mengalami rintangan dari para kepala. Sebaliknya di sini, bahkan dengan segera dan berangsur-angsur, di mana-mana kita akan mendapat bantuan.

Kebijakan yang berhati-hati dengan sendirinya akan menyebabkan orang mulai bertindak di tempat terdapat sesedikit mungkin keberatan yang harus diatasi. Begitulah, perasaan yang tidak senang di antara sebagian para kepala dan penduduk daerah Mukim XXV terhadap gerombolan-gerombolan Mat Amin, misalnya, sangat menguntungkan kita. Sedangkan nafsu orang seperti T. Umar yang sudah lama terbukti untuk berhubungan baik dengan kita, dalam hal itu sangat membantu. Keadaan menyebabkan bahwa tanpa banyak korban segeralah satu medan yang luas dapat kita bersihkan. Kemudian hal itu harus diikuti oleh penguatan pengaruh kita dalam segi itu, yaitu dengan banyak diadakannya hubungan dari pihak Pemerintah dengan para kepala dan penduduk, dengan menggunakan setiap kesempatan untuk memperluas pengetahuan kita yang sangat kurang tentang hubungan-hubungan yang menguasai keadaan negeri itu.

Semakin kuat keyakinan kita bahwa dengan demikian kita sudah ada di jalan yang benar, makin kuranglah alasan untuk bertindak tergesa-gesa. Sebab, tindakan begitu dengan mudah hanya memberikan hasil semu saja, dan sebaliknya mendatangkan berbagai bahaya. Pengamanan tentang apa yang diperoleh di daerah Mukim XXV itu sudah cukup memberikan pekerjaan bagi kita untuk waktu yang agak lama.

Dapat disimpulkan dengan mudah bahwa keadaan yang lebih baik, yang diperoleh karena bertemunya beberapa sebab secara menguntungkan dalam satu sagi itu, akan mengharuskan para kepala dari tempat lain agar datang membawa usulan-usulan guna perbaikan keadaan daerah mereka. Usulan-usulan itu harus didengarkan cukup lama dengan perhatian dan kepala dingin. Di samping itu kita harus selalu menyatakan kesabaran seseorang yang telah yakin mengenai tujuannya, jadi tidak tergesa-gesa.

Sebab, justru bukan kepala-kepala yang paling baik dan paling dapat dipercaya yang segera sesudah berpalingnya kejadian-kejadian secara agak penting, terus datang membawa rencana-rencana yang tidak dapat mereka buat kemarin meskipun sangat didorong-dorong. Bukankah rencana-rencana yang paling matang, yang dalam keadaan begitu dibuat dengan sangat cepat? Pamrih orang-orang yang dalam hal itu segera menonjolkan diri, sering lebih merupakan nafsu untuk mendapatkan kembali pengaruh yang sudah hampir hilang, dengan minta bantuan kita. Ini tidak seberapa didorong oleh kemauan untuk menggunakan pengaruh kita yang sudah mantap demi keuntungan kita. Kepala-kepala yang paling mantap tidak bergegas-gegas untuk ikut serta dalam petualangan yang kelak akan menyesalkan mereka.

Dengan demikian andaikata diadakan pertimbangan yang matang terhadap daerah Mukim XXVI, maka dengan segera harus diingat bahwa panglima nominal sagi kita yang masih muda, Teuku Nyak Banta, yang telah benar-benar kita didik di luar hubungan-hubungan Aceh yang sebenarnya, kurang memiliki segala pengalaman dan pengaruh yang diperlukan untuk pendamaian daerah tersebut.

Memang, pengakuan terhadap kepala-kepala sah yang ada, dalam kebanyakan hal, menjadi pedoman satu politik yang bijaksana bagi kita, namun pengaruh terhadap daerah kepala-kepala itu tidak boleh diperkirakan menurut gelar-gelar jabatannya. Misalnya, karena hal itu dilakukan oleh orang Aceh sendiri, Panglima Daerah Mukim XXV terpaksa dikesampingkan sebagai orang yang tidak berharga. Bahkan, sebenarnya orang tidak boleh mengharapkan terlalu banyak dari pengaruh mendiang Panglima Pblém di daerah Mukim VII Baset, dan pastilah orang dapat mengharapkan kurang dari itu lagi dari para wali penggantinya. Nyak Banta perlu diperhitungkan sebagai orang yang bukan tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Sedangkan pengaruh itu mungkin bertambah dalam keadaan yang menguntungkan, di separo daerah Mukim XXVI.

Di atas segalanya, terhadap setiap uleebalang, lepas dari ikatan sagi yang tak jarang kendur saja, orang perlu berurusan dengan ulee'balang-nya sendiri. Dan dalam hal itu pun orang tidak boleh terlalu memperbesar arti penting keabsahan kekuasaan mereka yang semata-mata formal saja. Ini sambil mengingat bahwa di Aceh berlimpahlah gelar-gelar yang sudah tidak ada artinya. Sering, di samping orang yang bergelar turun-temurun itu, orang lain di bawah nama lainlah yang nyatanya berkuasa. Andaikan hal ini dahulu selalu diingat, orang tidak akan teperdaya karena soal putra T. Nanta yang idiot, padahal sejak kesehatan T. Nanta semakin lemah, putrinya, Cut Dien, serta suaminya, T. Umar-lah yang memerintah.

Maka, segera dapat disimpulkan dengan mudah bahwa sia-sialah tindakan untuk mendorong T. Nyak Banta tanpa persiapan lebih lanjut, agar ia, dalam persekutuannya dengan T. Tungköb yang hanya dapat separo diandalkan dan dengan bantuan yang terpaksa dari anak buah T. Nèk, memulihkan ketenteraman di daerah Mukim XXVI.

Bila tampak dengan jelas bahwa hanya kekurangan energi dan kemauan baik di pihak penguasa sebenarnya atas daerah ke-ulèëbalang-an adalah sebab berlanjutnya kekacauan, barulah kita patut mengamati anggota kerabatnya atau kepala-kepala bawahannya yang lebih berguna di daerahnya. Bagaimanapun, apa yang masih kurang dalam hal kekuatan atau kebijaksanaan perlu dilengkapi oleh kita sendiri.

Yang tersebut belakangan ini bukan hanya karena penggunaan panglima perang bersuku Aceh masih tetap merupakan petualangan yang berbahaya, sedangkan orang terlalu dibuat bergantung kepada keterandalan dan umur panglima tersebut. Akan tetapi, juga terjadi karena orang di luar tidak mendapat kesan sedikit pun tentang kekuasaan kita. Jadi, tidak ditimbulkan kepercayaan yang mutlak harus ada untuk menjamin bantuan para kepala yang mantap terhadap kita.

Apa yang sekarang diusahakan dengan Teuku Umar, tanpa diragukan, juga berlaku bagi orang Aceh sebagai permainan petualangan. Juga sebagai bukti bahwa pihak Kömpeuni menangkap dengan kedua belah tangan setiap sarana yang tampaknya dapat dipakai untuk berbuat sesuatu. Dari sekian banyak orang Aceh yang mengenal T. Umar dari dekat, selalu saya mendengar bahwa mereka menganggap panglima tersebut mampu melakukan semua perbuatan yang baik maupun yang jahat, yang dipandangnya pada saat itu menguntungkan bagi kepentingannya. Tak pernah saya mendengar orang mengatakan bahwa ia percaya kepada panglima tersebut. Sebaliknya, kebanyakan menyatakan kecurigaan terhadap pribadinya karena pendiriannya yang sangat berubahubah. Dan sekarang mata semua orang di Aceh tertambat kepadanya, bukan kepada kita, sebab dari kita tak tampak ada kekuatan memancar keluar.

Sementara itu tidak boleh dilupakan bahwa meskipun kedudukan T. Umar yang tak teguh dan memerlukan bantuan itu dapat menghasilkan keuntungan bagi kita, bila ia menyangka dapat mencapai tujuannya paling baik dengan bantuan kita, di pihak lain kekhususannya itu malah dapat menyebabkan dia membelot. Ini mungkin terjadi bila kita terpaksa membatasi sifat gila kemasyhurannya. Jika ia sekarang dijadikan tangan kanan Pemerintah, tentu saja ambisinya semakin kuat terangsang. Lebihlebih karena ia mengerti betapa takutnya Pemerintah agaknya akan akibat pembalikan yang baru lagi dalam kecenderungannya.

Persekutuan-persekutuan untuk membantu pendamaian di antara penguasa yang sebenarnya atas daerah uleebalang, janganlah kita coba ciptakan, sebab tak akan ada hasilnya juga. Bahkan, jika bantuan persekutuan dituntut oleh adat, hendaknya urusan itu dibiarkan berkembang secara wajar. Bagaimanapun, kita sudah melihat sejelek apa pengetahuan seorang seperti Teuku Nèk, pun tentang apa yang disangka adat itu. Hanya bilamana para uleebalang yang dekat mau bekerja sama, hal itu perlu dibolehkan. Akan tetapi, hendaknya selalu dipandang sebagai keadaan normal bahwa setiap orang hanya mengurus daerahnya sendiri dan berangsur-angsur membiasakan diri melakukan hal itu sesuai dengan pengertian kita. Pembatasan pengurusan itu memang merupakan keadaan normal di Aceh, sebab bila para uleebalang saling mencampuri urusannya, hal itu jarang atau tak pernah terjadi untuk membantu ketenteraman, sebaliknya mungkin untuk saling merugikan atau untuk bersama-sama merampas milik orang lain. Kedua-keduanya merupakan usaha yang harus berakhir di bawah pemerintahan kita.

Dengan jalan menyodorkan tuntutan kepada uteëbalang yang tidak dapat mereka penuhi, kita sama sekali tidak memperkuat kepercayaannya. Dan kalau kita menyerahkan tugas mereka - dalam hal mereka tidak cukup cepat melakukannya - kepada seorang petualang politik dan bukan kita tangani sendiri, kita tidak akan menimbulkan rasa segan mereka terhadap Pemerintah kita.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan menyambung nota saya tertanggal 18 bulan ini, saya dengan hormat mempermaklumkan hal yang berikut kepada Yang Mulia.

Jau h lebih cepat daripada yang saya duga, datanglah berita dari Aceh membenarkan wawasan saya yang kurang optimistis tentang jalannya hal ihwal dewasa ini. Hari ini jelasnya saya menerima surat dari salah seorang di antara satu dua koresponden saya bersuku Aceh, yaitu Teungku Brahim, anak mendiang ulama Syekh Marahaban. Teungku tersebut, yang telah saya bicarakan dalam Laporan Aceh saya dan saya sebut saleh dan teguh dalam nota yang tersebut tadi, sepatutnya mendapat kehormatan yang juga didapatnya dari semua orang Aceh yang berhaluan atau berkecenderungan apa saja. Tabiatnya sangat sederhana, dan pada waktu apa pun dan di mana pun ia tidak pernah menonjolkan diri. Ini cukup menjadi sebab baginya untuk menjauhi "kantor" tempat pembujuk yang kurang ajar dan pembohong yang licik untuk banyak berbicara. Hubungan-hubungan yang mengikat tokoh tersebut dengan semua lapisan masyarakat Aceh serta ketulusannya yang besar itu, sebenarnya akan membuat dia menjadi sumber informasi yang tiada ternilai bagi Pemerintah. Itu pun asal orang mampu memanfaatkan dia.

Maka, telah saya lakukan usaha apa pun yang dapat dipikirkan untuk membantu pendekatan yang diinginkan. Berkali-kali telah saya beri tahukan kepadanya bahwa tidak semua pegawai bersifat kasar atau gegabah dengan rahasia yang diamanatkan kepada mereka, atau tidak dapat menerima kebenaran yang murni. Sebaliknya, kepada pegawai-pegawai itu telah saya tegaskan bahwa mereka berangsur-angsur dapat membawa tokoh ini, yang tidak banyak berbicara dan tidak suka bergunjing, agar suka berbicara dengan mengadakan pergaulan yang luwes. Akan tetapi, semuanya sia-sia belaka. Para pegawai yang mempercakapkan soal ini selalu menamakan Teungku Brahim seorang pendiam, dan ia mengatakan pada saya bahwa ia "bukan orang yang cocok untuk kantor".

Sekali-sekali ia terus mengirimkan berita kepada saya tentang peristiwa-peristiwa di Aceh. Misalnya, ia telah menulis dalam suratnya yang dikirimkannya pada tanggal 9 bulan ini, "Selanjutnya saya telah pergi ke Lamgut untuk bertemu dengan salah seorang putra Teungku di Lamgut (agaknya seorang cucu ulama Teungku di Lamgut yang ketika itu tersohor sekali; adapun cucunda Teungku di Lamgut atau ibunda T. Brahim yang menulis surat itu, menjadi istri Syekh Marahaban, ayahanda T. Brahim. Maka ia adalah paman T. Brahim). Sebabnya ialah para muslimin (di sini penulis secara berolok-olok meniru kebiasaan bicara para pegawai kita) sekarang sudah lari dan bermukim di daerah Mukim V Mon Tasik di Kampung Ba Cireh, dan saya ingin sekadar melihat bagaimana keadaannya dan bagaimana halnya orang-orang yang sudah lari itu. Ada di antaranya yang telah kembali ke tempat kediamannya di kampung, sebab Teungku Nyak Banta sekarang telah memberi perintah supaya kubu di Lamgut dijaga oleh penghuni kampung yang kembali, dan mereka yang menjaga itu mendapat beras dan candu dari Kömpeuni."

"Akan tetapi, sepanjang penglihatan saya, para penjaga itu hanya berjaga terhadap Kömpeuni saja. Jelasnya untuk mencegah agar jangan pada waktu Kömpeuni datang, kubu-kubu itu telah ditinggalkan. Tujuannya ialah supaya mereka mendapat beras dan candu. Mereka bukannya berjaga terhadap kedatangan kaum muslimin; sama sekali tidak. Umpamanya lima atau enam orang muslimin datang, mereka pun bisa mendapat makanan, asal mereka menjaga jangan sampai bertemu patroli di tengah jalan. Sekali mereka sudah masuk kubu, itu tidak apa-apa; mereka lalu digolongkan orang kampung saja. Orang kampung itu pun telah minta kepada kaum muslimin agar untuk sementara jangan datang berbondong-bondong ke dalam kampung, agar patroli-patroli tersebut agak menjadi jinak dan teledor. Beberapa bulan kemudian bolehlah mereka datang berbondong-bondong. Begitulah keadaan orang-orang itu sekarang."

"Kemudian saya telah menerima surat dari Teungku Tanbh Mirah (seorang ulama yang pernah saya bicarakan dalam buku De Atjlhers, jilid II, halaman 29) bahwa ia telah mengirimkan permintaan kepada orangorang kampung agar mengumpulkan sumbangan untuk perang secara rahasia."

Surat ulama itu, yang telah dikirimkan oleh T. Brahim kepada saya dalam bentuk aslinya, berbunyi sebagai berikut (di atas terdapat beberapa jimat yang gunanya untuk menyampaikan surat ke alamatnya dengan selamat).

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang! Maka, saling bantulah dalam amal saleh dan takwa (ini adalah kutipan dari Quran, yang pertama ditulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu). Wahai kaum muslimin yang beriman kepada Allah SWT., Rasul-Nya, dan kepada jihad fi sabilillah (perang sabil)! Hendaklah Tuan-tuan ingat akan sumbangan perang sabil dan hendaknya menyampaikan sumbangan itu ke tangan pembawa surat kiriman ini, yang bernama Teungku Mahmut di Cot Rumoh Tutöng, kuasa umum kita. Demi Allah SWT., sumbangan ini dikehendaki mereka yang miskin - tua, muda, besar, dan kecil!"

Ditandatangani dengan meterai yang mencantumkan: "Haji Ahmad bin Isma'il Tanoh Mirah, radiallahu 'anhu!, 1306."

Tertanggal 7 Jumadilawal 1311 (16 November, 1893), yang merupakan tanggal kiriman pengumpulan dana itu, tetapi orang harus ingat bahwa surat semacam itu berguna bagi banyak orang dan untuk waktu yang lama.

Jadi, surat itu merupakan pemberitahuan tentang tidak berpihaknya istana di Keumala berdasarkan hal yang tidak benar. Sebaliknya, kelihatan bagaimana harus dinilai kekecewaan umum yang telah diamati terhadap kaum "muslimin", dan kemustahilan pengumpulan sumbangan perang.

Tanpa izin menyangkal bahwa uji coba terhadap Teuku Umar sedikit banyak menghasilkan keuntungan, dan bahwa sebaliknya barulah melalui tindakan yang tenang dan bijaksana oleh Pemerintah berangsur-angsur keuntungan itu harus dimantapkan menjadi sesuatu yang lestari nilainya, saya tetap berkeyakinan bahwa uji coba itu mengandung banyak bahaya, bahkan untuk masa mendatang. Hal ini semakin gawat kalau keadaan seperti itu pura-pura tidak diketahui dan tidak dikenal karena informasi yang serba kurang, sebagaimana terbukti dari pemberitahuan Gubernur Aceh.

Betawi, 10 April 1894

Kepala Sekretaris Pertama Pemerintah

Sambil menyampaikan kembali lampiran-lampiran yang terdapat dalam surat Paduka Tuan tertanggal 20 Maret 1894, No. 816, dengan hormat saya menyampaikan sebuah terjemahan yang pernah saya buat dari surat Sri Sultan Aceh kepada dua tokoh terkemuka di Konstantinopel (Istanbul) beserta sebuah transkripsi lampiran geografis surat tersebut.

Lampiran 1

Kanan atas: "ke negeri Rum, Konstantinopel, bab al-'Aiï."

Selanjutnya di atas surat itu terdapat meterai berganda sembilan dan tunggal Muhamat Dawot Cah, dan di sebelah kanan meterai "Bangsa Muda Tuanku Hasyim (Asem) bin Tuanku Kadir " dengan tarikh 1273 (H).

Di atas sekali, di tengah: "Maha benarlah firman-Nya, dan bagi-Nya kerajaan, wahai, Yang memenuhi keperluan, wahai, Allah Yang Mahatinggi!"

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam; Kepada-Nya lah kami minta pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Akibat yang baik adalah bagi kaum yang takwa dan tidak ada permusuhan kecuali bagi orang yang berbuat jahat. Sejahtera dan selamat atas yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul, Tuan kita, Nabi kita serta Pemberi syafaat kita, Muhammad, sallallahu 'alaihi wa 'alä 'alihi wa sahbihl wasallam.

Wahai, Allah, berilah kemenangan kepada mereka yang berjuang bagi agama Muhammad (Allah z. h. e. s. h. v.!) Wahai, Allah tinggalkanlah mereka yang meninggalkan agama Muhammad (A. z. h. e. s. h. v.)!

Kemudian: limpahkanlah salam sejahtera atas Baginda, atas Kemuliaan Baginda yang terhormat, serta rahmat Allah dan berkah-Nya, Tuan-tuan kita yang luhur, dan syarif-syarif kita yang mulia dan terhormat, syarif dan teladan kita Abdullah*, putra mendiang Syarif

Muhammad bin Aun dan selanjutnya Tuan kita dan teladan kita Sayyid As'ad, semoga Allah melindunginya di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi kita nikmat arti kehidupan beliau di dunia ini. Amin! Beliaubeliau akrab dengan Tuan kita, Khalifah kita, Raja kita, Khäqän yang terbesar dan tertinggi, Tuan kita Sri Sultan di dua benua dan dua samudera, Pengurus atas dua kota suci yang mulia (Mekah dan Medinah), Tuan kita Sultan Ghâzî (yaitu yang telah berjuang demi agama kita, jelasnya melawan bangsa Rusia) Abdulhamid Khan, putra Tuan kita Sultan Ghäzi, mendiang AbdulmajTd Khan.

Pembicaraan dan pertanyaan mengenai keadaan Sri Paduka Yang Mulia, dari Kami di negeri Aceh*, Paduka Sri Sultan Alaédin Muhamat Dawöt Cah, putra mendiang Sultan Alaédin Mansö (Mansur) Cah, menetap sebagai bayangan Allah di dunia, sementara Raja berkedudukan dalam pekerjaannya* di negeri Aceh dan di benteng Keumala. Kami sampaikan urusan dan keadaan kami kepada Allah dan kepada Paduka Tuan Yang Mulia dan kepada Sri Baginda, Tuan Khalifah, dan Raja kami, Malik kami, Sultan Ghâzî Abdul Hamid Khan, disebabkan oleh kafir Belanda terkutuk yang sampai sekarang sudah 24 tahun berusaha untuk mengepung semua tempat kami, yang menguasai laut serta menutup semua kuala (muara sungai kecil), 127 jumlahnya.1 Nama-nama kuala itu saya lampirkan dengan surat permohonan kepada Sri Paduka Yang Mulia ini. Kafir Belanda telah menutupinya dari laut dengan mercu suarnya {sic, semestinya kapal uap) dan ia tidak membolehkan orang Islam keluar masuk. Malahan nelayan di laut ditahannya dan dibawanya ke Betawi sebagai tawanan. Berapa orangkah di antara kaum muslimin yang sudah dicelakakan oleh orang jahat itu di negeri Aceh?

Begitulah keadaan dan aduan kami ke hadapan Sri Baginda Tuan Malik, dan Khalifah, serta Raja kami.

Kemudian, dalam sebuah catatan sejarah lama telah kami dapatkan bahwa pemerintahan di negeri Aceh bersamaan dengan pemerintahan Tuan dan Malik kita Sultan Ghâzî Salîm Khän.+t Pada suatu tahun, yaitu tahun 1208 (1793 - 4 Masehi), ia telah mengirimkan 44 orang Turki dan 8 meriam. Lalu kafir Belanda yang terkutuk itu telah memerangi negeri Aceh dan meriam-meriam pun dibawanya ke tanah Betawi. Dan sekarang didudukinyalah semua tempat dengan melawan kita serta mengepung laut dan menutup semua pintu gerbang dengan tak membiarkan seorang pun di antara muslimin bernafas.

Karena itulah kami harapkan rahmat Allah Yang Maha Pemurah serta kebajikan dan kemurahan hati Sri Paduka Yang Mulia, dalam perlindungan Allah Ta'ala, serta Tuan, Malik, Khalifah, Raja, Malik kita Sultan Ghâzî Abdul Hamid Khan bin Sultan Ghâzî Abdul Majîd Khan, semoga Allah memberi kita nikmat akan kehidupannya dalam urusan agama maupun dunia. Amin!

Itulah permohonan kami ke hadapan Tuan, Khalifah, dan Raja kami, agar kami dapat mengusir musuh kami ini dari kerajaan kami dan mengalami ketenangan dalam kerajaan kami, dan penduduk kerajaan kami, serta boleh menegakkan agama kami demi Allah, Tuhan Semesta Alam dan bagi yang termulia daripada segala Rasul Allah, Muhammad, Penutup para Nabi, sallallähu 'alaihi wa sallam!

Kami mempunyai seorang kuasa usaha di Pinang dan Singapura, yaitu Syekh Ali.

Itulah jalannya peristiwa di negeri Aceh dan Allah adalah sebaik-baik saksi. Allah cukup sebagai wakil.

Di sini berakhirlah sembah kami dalam kebaikan, Amin.

Di sini Aceh, di Kota Keumala, hari Selasa, 12 Jumadilawal (yaitu 21 November 1893).

Lampiran 2

Inilah daftar nama semua kuala di negeri Aceh sebelah barat.

(Perhatian: Daftar tersebut bercap meterai-meterai "Sri Sultan Muhamat Dawôt Cah" , "Bangta Muda Tuanku Hasyim bin Tuanku Kadir, 1273."

Nama-nama tersebut kebanyakan dieja dengan cara yang sangat luar biasa, yaitu menurut ucapan cadel Arab; misalnya Krum untuk Krueng, Terbagan untuk Terbangan, Padan untuk Padang, dan sebagainya).

39- Teureubangan Kecil

40. Teureubangan Besar

41. Gabag (?)

42. Rasian

43. Asahan

44. Kuala Bak U

45. Kuala Limbang

46. Baköngan

47. Ujöng Pulb Besar

48. Ujöng Pulb Kecil

49. Seubadeh

50. Trumon

51. Bulo Sama (sic)

52. Singké (Singkel)

53. Taköih

54. Baröih

55. Sibuga

56. Kanjan

57. Nata (Natal)

58. Seukilan

59. Ayer bagi (Ie banggbe)

61. Padang Priaman

60. Tiku

Inilah nama kuala-kuala (muara sungai kecil) yang terletak di sebelah timur.

62. Krueng raya (Kurun raya)

63. Lawan (Laweueng)

64. Kuala batee

65. Bangalan

66. Pidie 98. Jeungki

67. Gigieng

91. Julök Kecil

68. Ie leubeue

92. Bagok

69. Anjöngan

93. Idi Kecil

70. Pan té raja

94. Idi Besar

71. Teureuban Gadéng (Trieng Gadéng)

95. Peudawa Kecil

96. Peudawa Besar

97. Peureulak

72. Brajan (Brajuen)

98. Sungöe raya

00. Bayan

01. Jiréma

73. Meureudu

02. Langsa

74. Ulim

75. Jangka buaya

03. Manjaspayét

76. Samalanga

04. Telaga Moko

05. Sungei Yu

77. Peudada

06. Tamieng

78. Kuala Jeumpa

79. Peusangan Jangka

07. Ie masén

08. Siran jaya

80. Peusangan Glumpang (Kluapan dua)

09. Pulb Kumpay

81. Kuala Pagah (Pangah?)

10. Besi tan

11. Lapan

82. Krueng Geukueh

12. Kimmaban

83. Lhök Seumawe

84. Kuala Meuraksa

13. Langkat

85. Kuala Peusagi (Pasc?)

86. Kuala Keureupbe (Keureutoe?)

14. Jajagan (?)

15. Pran (Trieng?) gadéng

87. Kuala Piadah

16. Dili

88. Jambo ayé

89. Simpang Ulim

90. Julök Besar

17. Seureudang

18. Perbugan

1 g. Dani

20. Bedagei

21. Padang

122. Tanjöng

123. Batu bara

125. Pasi putéh

124. Asahan

126. Ayam deunas

127. Kualawah (?)

Kepada Yth.

Sekretariat Umum

di Buittenzorg

Dengan menyampaikan kembali dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada saya dengan angkutan Pemerintah tertanggal 13 Agustus 1894, No. 16032, dengan hormat saya uraikan hal yang berikut sebagai pertimbangan dan nasihat.

Pembangunan kembali mesjid di Tungköb oleh pihak Pemerintah, menurut saya, pantas dipuji, bukan dari segi pandangan lain tetapi dari segi kemauan baik, karena ternyata memang sudah diberikan janji tentang hal itu. Namun, janji itu sendiri tidak diilhami oleh kebijaksanaan yang ada hikmahnya.

Pertama-tama, minat orang Aceh terhadap mesjid-mesjid yang tersebut tadi sebenarnya kecil sekali. Mereka membiarkan gedung-gedung tersebut berangsur-angsur rusak. Seluruh jerih payah seorang kepala atau ulama yang berpengaruh diperlukan untuk mendorong mereka agar sedikit menyumbang dalam bentuk kerja atau uang. Habib Abdurrahman yang ditakuti itu pun hanya dengan banyak susah payah berhasil menyuruh mengganti mesjid raya yang sudah menjadi puing dengan mesjid baru (bangunan kayu yang sederhana), tidak lama sebelum kami tiba di Aceh. Dan kenyataan bahwa telah ditunggu 15 tahun lamanya sebelum pembangunan kembali mesjid di Tungköb yang sama sekali tidak mahal atau sulit bagi orang Aceh, ikut membuktikan bahwa kebutuhan akan rumah ibadah tersebut tidak begitu terasa.

Namun, tetap perlu dipujikan supaya, jika mungkin, rumah-rumah ibadah tersebut diselamatkan dari kehancuran atau pengotoran. Akan tetapi, sekali keadaan sudah menyebabkan rusaknya atau hancurnya sebuah mesjid, maka tidak ada alasan satu pun untuk mengambil tindakan khusus guna mengganti kerugian itu.

Tambahan pula, bagi mayoritas yang tidak mempunyai pikiran baik terhadap Pemerintah terdapat banyak cara untuk menjelekkan nama mesjid yang dibangun oleh pihak Pemerintah. Misalnya, karena asal danadana yang dicurigai atau malah langsung dianggap salah dari segi Mohammadan dan yang digunakan untuk pembangunan tersebut. Juga sifat bahan-bahannya, penunjukan tempat oleh pihak Pemerintah, di mana mesjid itu akan didirikan, dan sebagainya. Semuanya itu merupakan keberatan yang mudah dikesampingkan dan misalnya tidak dirasakan di Jawa, oleh kaum ulama di Aceh dengan senang sekali dikemukakan.

Riwayat mesjid baru di Kutaraja telah menyatakan hal itu secara berlebih-lebihan dan dengan cara yang mudah dilihat. Belum pernah terlihat kegirangan orang Aceh karena mesjid raya mereka yang lama diganti dengan bangunan baru yang mahal. Salat Juma t yang diadakan di sana hampir tidak diikuti oleh seorang pun, sehingga salat Juma t di situ pada pokoknya diselenggarakan oleh orang pribumi dari daerah lain atau oleh orang Timur Asing. Teungku Tirb dengan sengaja, dalam sepucuk surat kepada kaum yang beriman di Kutaraja, membantah keabsahan ibadah yang diadakan di dalam mesjid seperti itu. Dalam pembukaan surat tersebut ia mengutip ayat-ayat Quran 9 (at-Taubah): 17-18, "Tiadalah pantas bagi orang-orang yang musyrik mengunjungi (memelihara) mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka tiada beriman. Mereka itu amalnya sia-sia. Dalam neraka mereka tinggal selama-lamanya. Tang mengunjungi (memelihara) mesjid-mesjid Allah, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang mendirikan salat dan membayar zakat" dan seterusnya.

Juga orang Aceh yang tidak terlalu keras menilai perkara ini, seperti T. Tirb, dan secara lahiriah berhubungan baik dengan pihak Pemerintah, selalu saya dengar menyebut pembangunan mesjid raya yang mahal itu sebagai satu akal Belanda yang gagal.

Sehubungan dengan ini, agaknya lebih baik, daripada pembangunan yang dilakukan pihak Pemerintah, jika dalam urusan tersebut orang Aceh sendirilah yang disuruh membangun kembali mesjid mereka dan digantikan ongkos mereka (yang pasti jauh di bawah F 4.000) - andaikata tidak pasti bahwa jumlah tersebut yang diserahkan ke tangan Teungku Cut Tungköb atau kepala-kepala lainnya, seluruhnya atau sebagain besar akan hilang masuk ke kas-kas pribadi mereka. Peringatan T. Cut Tungköb akan janji Jenderal Van Teyn1 agaknya tidak mempunyai dasar lain kecuali keinginannya untuk memperoleh jumlah uang itu.

Karena hampir mustahil menyuruh melakukan pekerjaan ini kepada orang Aceh di bawah pengawasan yang baik dengan dibiayai pihak Pemerintah, dalam keadaan yang berlaku sekarang - jelasnya sehubungan dengan "janji yang diberikan tanpa dipikirkan dengan matang - maka pemecahan yang diusulkan oleh Gubernur Aceh adalah paling pantas dianjurkan. Andaikan - hal ini tidak akan mengherankan saya sama sekali - T. Cut Tungköb dan kawan-kawan memperdengarkan keberatan terhadap penanganan urusan tersebut, sebaiknya didiamkan saja.

Rancangan pembangunan itu sendiri pantas mendapat pujian, karena selaras dengan bentuk biasa yang terdapat pada mesjid-mesjid Aceh dan tidak membuat jera orang Aceh karena pandangan lahiriahnya saja, seperti halnya mesjid Kutaraja yang tak bergaya bangunan dan buruk bentuknya.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan menyampaikan kembali salinan surat Gubernur Aceh yang disampaikan kepada saya dengan angkutan Pemerintah tertanggal 1 September i8g4 No. 877, rahasia, dengan hormat, berdasarkan surat tersebut, saya mencatat hal berikut.

Seperti terbukti kepada saya dari berita-berita lebih lanjut dan sekarang pun diperkuat juga oleh surat tersebut, maka, Habib Abdörahman, yang nama lainnya Habib Teupin Wan - yang saya sebut dalam surat rahasia saya kepada Yang Mulia tertanggal 15 Juli i8g4 - masih tetap hidup dan bekerja untuk tetap mengobarkan api jihad. Seperti sudah saya catat, orang Aceh memandangnya sebagai orang yang seandainya ia sedikit lebih sukses lagi, akan menjadi Teungku Tirb kedua.

Teungku Tanbh Mirah agaknya tak banyak lagi terdengar namanya di kantor-kantor di Kutaraja, tetapi di antara orang Aceh ia masih sering disebut-sebut. Diceritakan bahwa ia seolah-olah berdiam diri saja ketika Mat Amin berpacaran dengan istri T. Tanbh Mirah itu sendiri. Cerita ini tergolong gunjingan yang, oleh orang-orang Aceh yang datang ke kantor itu, dengan tidak bosan-bosannya, digunakan untuk mengenakkan telinga para pegawai selama mereka melihat bahwa ceritanya itu didengarkan dengan penuh perhatian dan senang. Tentang Teungku Tiro yang pada umumnya ditakuti dan dihormati itu, keburukannya juga banyak diceritakan kepada para pegawai bangsa Eropa.

Tambahan pula, sekalipun T. Tanbh Mirah hanya memperkembangkan energi yang sedikit saja dalam memberantas ketunasusilaan istrinya, hal itu tidak usah merusak gengsinya di antara orang Aceh. Bukankah gengsi itu berdasarkan pengetahuannya tentang syariat Mohammadan serta kepercayaan rakyat akan sifat-sifat keramatnya (pengabulan terhadap doadoanya dan sebagainya). Kepercayaan itu mungkin berkurang jika tokoh itu secara terbuka mengabaikan syarat-syarat ibadah Islam, tetapi tidak ada hubungannya dengan ketunasusilaan para istrinya. Dalam penilaian terhadap hubungan-hubungan semacam itu, di pihak Eropa orang hendaknya melepaskan diri dari gambaran-gambaran tentang moralitas dan kepatuhan.

Yang tersebut terakhir itu memang berlaku, meskipun dalam arti lain, sama-sama untuk penilaian terhadap sikap ganda sekutu-sekutu kita yang bersuku Aceh. Oleh Gubernur Aceh hal itu dibandingkan dengan sikap banyak orang Belanda zaman kekuasaan Perancis.

Sebaliknya, memang sudah sewajarnya bahwa para kepala dan penduduk, bahkan bila banyak di antara mereka yang - selama ada golongan berperang yang bisa mempersulit mereka - secara pribadi mungkin memilih perdamaian, akan tetap menyerahkan sumbangansumbangan mereka kepada para pemimpin jihad. Maka, saya tidak menganggap bahwa dosa yang terbesar dibuat oleh pihak Teuku Nek karena ia menyelamatkan daerah Meuraksa, antara lain juga dengan memberikan sumbangan-sumbangan kepada kas perang, sebagaimana yang sering ia lakukan menurut berita-berita yang terpercaya.

Sesuatu yang sama sekali berlainan ialah keadaan orang-orang yang, seperti Teuku Umar dan Usén Lueng Bata, bekerja pada kita sebagai pejuang perdamaian serta melawan golongan perang. Hal ini jelas tidak dapat dipaksakan kepada mereka dan sepenuhnya dengan sukarela, demi kepentingan mereka sendiri.

Orang boleh menyatakan bahwa dengan cara bertindak begitu mereka tidak dapat memutuskan semua pertalian persahabatan dan kekerabatan menurut darah dengan golongan perang tersebut, tetapi dari golongan perang itu hal tersebut terjadi. Golongan perang itu, dengan suara bulat, selalu menganggap penyeberang-penyeberang seperti itu (tentang mereka yang sama sekali berdiam diri, terkadang berbeda pendapat-pendapatnya) sebagai musuh bebuyutannya. Barang siapa pernah berjasa sebagai matamata terhadap kita, dibunuh dengan kejam. Barang siapa bermukim di tempat kita, dinyatakan sudah bercerai dengan istrinya dan sebagainya. Seorang organisator jihad seperti sayyid yang bernama Teungku Teupin Wan tidak dapat hidup dalam hubungan baik dengan seorang panglima seperti Usén Lueng Bata, kecuali kalau ia benar-benar yakin bahwa Usén memang menipu kita. Sebaliknya, andaikan ia percaya bahwa Usén itu sungguh-sungguh bekerja sama dengan kita, ia akan menyuruh membunuh dia, apa pun korbannya.

Agaknya tidak perlu diulas bahwa dalam keadaan seperti itu, kedudukan kita di Aceh hanya berlandaskan perhitungan peluang yang sama sekali tidak pasti, lebih-lebih jika kita harus puas dengan sekutusekutunya seperti petualang Teuku Uma r yang mudah naik pitam dan berubah-ubah pikirannya, serta oknum-oknum brengsek seperti Teuku Nyak Muhamat dari daerah Mukim IX dan saudara T. Muda Ba'ét yang berlainan ibu, yaitu Mahmut. Ia peminum, pecandu, dan penjudi. Teuku Ba'ét pasti sering menggunjingkan orang-orang brengsek itu dengan pihak Pemerintah, tanpa menyalahi kebenaran.

Kemudian telah diberitakan kepada saya dari berbagai pihak bahwa Teuku Umar akhir-akhir ini di kalangan pribumi, terutama bila ia sedikit kabur pikirannya akibat minuman keras, sangat sering memburukkan pihak Kömpeuni. Katanya, keinginan dan tuntutannya sangat sedikit dipenuhi, sehingga ia sungguh-sungguh berpikir akan kembali saja ke Pantai Barat, daerahnya, dan di sana ia akan "menanam gambir dan lada".

Beberapa hal itu membuktikan bahwa ia dan kawan-kawannya sangat kurang mempercayai Pemerintah daripada sebaliknya, pihak Pemerintah mempercayai mereka. Lagi pula jika terus bekerja sama dengan cara seperti itu dengan orang-orang yang - terserah sampai ke mana hal itu dipahami - terang-terangan menipu kita, dan baik pada kawan maupun lawan di antara orang Aceh, kita tidak menanamkan kepercayaan tentang keteguhan kebijaksanaan kita.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan menyambung pemberitahuan saya yang dahulu mengenai berita-berita yang dikirimkan kepada saya oleh koresponden-koresponden saya di Aceh, saya, dengan hormat, akan menyampaikan hal-hal berikut.

Berbagai juru berita telah minta perhatian saya terhadap hubunganhubungan politik orang Aceh yang sekarang tampak lebih jelas daripada ketika permulaan Teuku Umar menyerah.

Perang jihad semakin diatur dengan cara baru. Adapun gerombolangerombolan dan kepala-kepalanya mencapai modus vivendi dengan pihak yang seolah-olah memelihara ketenteraman di bawah atau bersama Teuku Umar. Sedangkan beberapa pihak, yang untuk sesaat menyangka akan mendapat keuntungan besar dengan jalan pura-pura bersama dengan Teuku Umar memihak kepada kita, telah mengalami kekecewaan yang luar biasa, serta bertolak belakang dengan kita secara terang-terangan.

Di antara yang tersebut terakhir perlu dikemukakan Teuku Muda Léman yang menguasai daerah mukim Lamteuba dan ketika itu juga atas nama kemenakannya Panglima Pblém (Kepala nominal daerah Mukim XXII) datang ke Kutaraja untuk mengusahakan pembukaan Krueng Raya.

Sebagaimana biasa dilakukan oleh utusan-utusan seperti itu di Aceh, ia mengaku diberi lebih banyak kuasa daripada sesungguhnya, dan sesuai dengan apa yang diakuinya ia diterima di Kutaraja dengan tanda-tanda kehormatan yang baginya sendiri tampak pantas dicemoohkan. Kekurangsungguh-sungguhan anggapannya dan anggapan para pengikutnya dari daerah hulu tentang kunjungannya ke ibu kota itu segera terlihat pada saat keberangkatannya, ketika semua perkakas rumah yang disediakan bagi mereka di rumah penginapannya, dengan diam-diam mereka bawa pergi. Hal itu bukannya memperlihatkan nafsu mereka untuk merampok, melainkan anggapan mereka yang rendah terhadap tuan rumah mereka.

Ketika daerah Krueng Raya tidak segera dibuka untuk selamanya, T. Muda Léman tidak ragu-ragu sesaat pun untuk menggambarkan sumpah setianya di Kutaraja sebagai sandiwara kosong. Sebaliknya, ia tidak ragu-ragu sedikit pun untuk mengangkat sumpah dengan cara yang lebih mengikat baginya, bahwa ia selamanya tidak akan lagi mencari hubungan dengan pihak Kömpeuni. Sekarang dengan banyak hasil ia berusaha untuk memperluas pengaruhnya yang sebenarnya sedikit saja dengan "menguras jihad", suatu amal yang masih tetap lebih tinggi dari segala-segalanya di Aceh.

Panglima Pblém serta para kepala lainnya di daerah Mukim XXII dalam hal itu sepenuhnya berada di pihaknya. Para kepala adat itu sekaligus menemukan cara yang baik dalam usaha itu untuk menambah pendapatannya. Sebab, mereka, apalagi selama salah seorang di antara kaum ulama belum mendapat pengaruh sebesar Teungku Tirb dahulu, dapat berbagi hasil sumbangan sabil yang di mana-mana disisihkan dengan agak taat, bersama dengan kaum ulama itu.

Para teungku atau kaum ulama senang memilih salah satu tempat keramat sebagai pusat amalnya yang militan. Misalnya, Habib Samalanga mengambil keputusan-keputusannya yang penting di dekat gua keramat di mata air sungai Daröy. Teungku Kutakarang berbuat begitu di dekat makam orang suci pelindung lada di Lam Peuneu'eum di daerah Mukim IX. Dan begitu pula seorang teungku yang baru saja tampil ke muka, yaitu seorang sayyid yang dilahirkan di Aceh, Habib Abdörahman (berasal dari Teupin Wan dekat Lamnyong di daerah Mukim XXVI) yang menyuruh mendirikan kira-kira tujuh buah kubu di dekat sebuah makam terkenal yang lain untuk memerangi kaum kafir dari sana.

Habib Abdörahman telah memilih makam keramat Tuan di Lung Keueng (yang tersebut dalam jilid II karya saya De Atjehers yang sekarang sudah dicetak, halaman 326). Sumbangan-sumbangan itu rupanya mengalir kepadanya dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan dua di antara koresponden-koresponden saya dari Aceh telah menulis kepada saya, tanpa saling mengetahui, bahwa ulama perang yang baru itu mempunyai peluang untuk menjadi Teungku Tirb kedua, asal saja pihak Kömpeuni tidak berhasil mematikan usahanya.

Di mana-mana, juga di antara apa yang disebut sekutu kita, dikirimkan imbauan agar membantu. Salah satu di antaranya, yang ditujukan kepada Dörahman Pangb'è, seorang Panglima Teuku Nyak Banta (pernah menjadi kepala daerah Mukim XXVI), dikirimkan kepada saya dalam bentuk aslinya. Surat itu ditandatangani dengan meterai Habib Abdörahman (tempat tertera: Habib Abdörahman Teupin Wan, 1301) dan dialamatkan "kepada Teuku Dörahman Pangbë, berkedudukan di kubu Lucök (?)" Dalam bahasa Melayu yang tak teratur, panglima tersebut - yang jelasnya dianggap menjaga keamanan kita di dalam kubu di muka benteng kita di Cbt Rang - diimbaunya, bila ia dapat, agar mengirimkan uang kepada Habib. Sebagai jawaban panglima itu mengirimkan kepadanya 3 ringgit beserta surat dengan permintaan sukalah ia menerima uang yang sedikit itu sebagai "tanda yakin" sementara bagi rasa persatuannya yang ikhlas.

Teuku Usén (Husein) dari Lueng Bata, ipar Teungku Lamrabb, telah sanggup untuk tetap menjaga kebersihan daerah Mukim III Lamrabo bagi kita. Dalam tiga kiriman telah disampaikan sumbangan 120 dolar kepada habib yang baru muncul itu, dengan janji akan ditambahnya uang itu dan dengan permintaan, agar untuk sementara waktu jangan mendatangkan kesulitan di daerah itu. Orang yang menyampaikan jumlah-jumlah uang tersebut memperlihatkannya, dengan surat-surat pengantarnya, kepada juru berita saya.

Di daerah Mukim III Lamrabo sendiri telah didirikan di tepi pegunungam sebuah kubu dekat makam wali Teungku di Gandrieng, tempat toko yang berasal dari keluarga ulama Teungku di Lamgut yang akan menjadi panglima.

Ulama-ulama lainnya yang paling giat untuk meneruskan perang sabil ialah Teungku Tanbh Mirah dan Teuku Lam U.

Semua gejala itu - di antaranya tindakan Habib Abdörahmanlah yang pasti paling banyak menimbulkan keberatan - memang benar masih tetap sama sifatnya seperti sudah bertahun-tahun terjadi di Aceh, tetapi tetaplah gejala tersebut menunjukkan kegairahan sikap percaya diri pada golongan perang serta berlanjutnya kecurigaan penduduk terhadap kekuasaan kita. Sekaligus gejala itu sekali lagi menunjukkan kebenaran keyakinan yang sudah saya ucapkan pada beberapa kesempatan.

Keadaan tenteram sementara pun tidak akan kita capai di Aceh, kecuali jika kita berhasil membuat usaha para teungku pengurus sabil itu sedemikian berbahayanya, sehingga mereka tidak lagi berhasrat melakukannya.

Untuk sementara dalam hal itu kita tidak boleh mengandalkan bantuan yang kuat, apakah dari kepala-kepala gerombolan, dari kepala adat, ataukah dari penduduk kampung yang bergabung dengan kita. Baru setelah kita benar-benar menguasai sedikit banyak wilayah dengan kekuatan kita sendiri, pengakuan dan dukungan dari para penguasa suku Aceh yang sudah menetap di situ dapat meringankan tugas kita. Asalkan untuk kepentingan itu kita dapat memilih para kepala tertentu yang telah memperoleh kekuasaan dengan cara yang khas Aceh, bukan penyandang gelar yang hanya mampu mendapat penghormatan lahiriah berkat namanama yang mereka warisi.

Betawi, 7 September 1894

Ke hadapan Yang Mulia

Gubernur Jenderal

Seperti tampak pada saya, seharusnya orang Aceh tidak diberi tandatanda kehormatan, selama keadaan dalam negeri itu belum mengalami perubahan penting yang menjanjikan kelestarian. Juga selama kita belum dapat meminta para kepala bersuku Aceh (sebagaimana Gubernur Aceh telah mengungkapkannya sendiri dalam suratnya tertanggal 19 Agustus No. 512/K) untuk secara bulat dan setia bergabung dengan kita.

Orang Aceh sendiri sama sekali tidak menghargai tetapi memperolokolok tanda kehormatan itu sendiri, dan menegaskan bagaimana berbagai oknum yang berasal dari lapisan masyarakat yang sebenarnya lebih pantas dicurigai malah telah dianggap pantas untuk memperoleh kehormatan itu. Kalau mereka sangat mendambakannya dan bahkan memintanya, hal ini hanya terjadi karena mereka menyangka bahwa penilaian para pegawai dan perwira bangsa Eropa terpengaruh olehnya. Karena itu, mereka senang juga, apalagi dengan sering bergantinya personalia Belanda, untuk mendapat tanda perkenalan seperti itu, yang memang hanya mereka sematkan di dada bila mereka mengunjungi pegawai dan yang lain-lainnya. Dalam perjalanan pulang, mereka tanggalkan lagi tanda kehormatan itu.

Namun, baik antara mereka sendiri, maupun terhadap pribumi dari daerah lain, sedikit pun mereka tidak membawa kemasyhuran berdasarkan hiasan itu. Akan tetapi, sudah dengan sendirinya dengan pendapat seperti itu tidak mungkin terdapat motif untuk memberikan tanda kehormatan semacam itu kepada orang Aceh, apalagi karena rekomendasi pribadipribadi yang cocok untuk jabatan-jabatan tertentu dapat disampaikan secara lain dengan baik sekali.

Selanjutnya pada beberapa kesempatan telah saya tegaskan bagaimana dalam batas-batas Pulau Jawa pun, tempat para pegawai pribumi pada umumnya sangat menghargai tanda-tanda kehormatan, sekali-sekali ketidaksamaan dalam penghargaan jasa-jasa para pejabat dari berbagai daerah telah berpengaruh buruk terhadap penghargaan tanda kehormatan tersebut. Hal ini berlaku dalam ukuran yang jauh lebih luas di mana para pegawai pribumi dari daerah lain yang ditempatkan di Aceh melihat bahwa oknum-oknum yang mencurigakan, penjudi-penjudi yang tersohor buruk, pecandu-pecandu, dan pemabuk di sana, terkadang menikmati suatu kehormatan yang di daerahnya sendiri belum dipandang layak diberikan kepada banyak pegawai negeri yang setia setelah berpuluh-puluh tahun melakukan kewajibannya dengan baik.

Apa yang sekarang secara khusus berlaku bagi pribadi-pribadi yang diusulkan untuk mendapat tanda kehormatan, di antara mereka terdapat banyak orang - terlepas dari mereka yang telah melakukan jasa-jasa sebagai mata-mata dan penunjuk jalan, tentu saja dengan mendapat bayaran yang naik - yang, bahkan secara relatif, menurut pendapat saya, tidak berhak atas pengakuan semacam itu atas jasa mereka.

Misalnya, Panglima Mesjid Raya adalah orang biasa yang tak memiliki pengetahuan, energi atau pengaruh apa pun; Raja Itam, seorang pemuda yang baru saja lewat masa kanak-kanaknya, dan yang pendidikannya dari pihak kita boleh dikatakan telantar hingga ia menjadi dewasa sebagai orang yang malas, bodoh, dan suka berjudi; memang mempunyai segala tindak-tanduk itu, tetapi sedikit pun tidak mempunyai pengalaman seorang uMbalang atau banta. Contoh lainnya, Tuanku Usén, yang lamban, bodoh, dan suka berubah-ubah, sementara itu, menurut saksi pendengar pribumi baru-baru ini, ia menyatakan keyakinannya bahwa tiga tahun lagi tidak akan terdapat orang Belanda di Aceh. Juga, Teuku Nyak Banta, seorang pembawa nama kosong tanpa kewibawaan atau pengaruh. Keempat orang tersebut sudah sejak lama, di samping menikmati banyak keuntungan lain, juga menikmati gaji yang cukup besar, padahal biasanya mereka tidak berbuat apa-apa kecuali menahan diri dari berbuat buruk kepada kita. Meskipun mereka sesekali, sebagai kekecualian, menyingsingkan lengan baju dan dengan agak banyak tekanan sekurang-kurangnya berpura-pura melakukan beberapa jasa, mereka tidak pantas untuk diberi tanda kehormatan seperti itu. Meskipun terhadap bentuk pengakuan jasa itu pada prinsipnya orang-orang Aceh tidak akan berkeberatan.

Namun, keberatan prinsip itulah yang lebih penting. Menurut pendapat saya, sementara ini setiap pemberian medali atau bintang kepada orang Aceh adalah permainan kosong yang di satu pihak menimbulkan cemoohan, dan di lain pihak menimbulkan kesal hati.

Kepada Sekretariat Umum

Menurut pandangan saya, masih tetap belum waktunya untuk mempersoalkan "rasa tulus ikhlas terhadap kekuasaaan Belanda" yang terbukti ada di pihak Teuku Juhan. Sedangkan upacara-upacara perdamaian seperti di Pulo Raya dapat diadakan oleh panglima tersebut sesuka hatinya, terutama bila upacara seperti itu akan disertai dengan pemberian tanda-tanda penghargaan.

Pertemuan-pertemuan perdamaian dan janji-janji seperti itu di Aceh bukanlah merupakan masa depan yang dapat dipercaya, kecuali kalau halhal itu sekadar meresmikan keadaan damai yang telah berkembang dengan sendirinya secara berangsur-angsur. Sudah beberapa kali T. Juhan berdamai dengan orang lain atau bersatu dengan mereka, namun jika hal itu diperlukan untuk kepentingannya, ia selalu menempuh jalannya sendiri. Para kepala Aceh lainnya pun begitu pula. Jadi, orang sebenarnya harus tahu apakah pertemuan di Pulo Raya hanya sekadar melukiskan hubungan-hubungan yang ada sekarang dalam sebuah tablo hidup? Ataukah pertemuan itu hanya merupakan satu tipu daya dramatis yang dipentaskan oleh T. Juhan? Ia bukannya tidak suka akan hal-hal seperti itu.

Ketika baru-baru ini seorang kontrolir melakukan perjalanan kecil di darat melalui sebagian lingkungan pengaruh T. Juhan, Gubernur Aceh melihatnya sebagai satu tanda yang menyenangkan mengenai masa-masa yang lebih baik dan oleh para pegawai pun peristiwa itu dibicarakan dengan makna itu. T. Juhan, ketika ia berkumpul dengan orang pribumi, menertawakan hal itu, katanya, "Biarlah mereka mengagumi diri sendiri atau satu terhadap yang lain, tetapi sebenarnya tanpa saya tidak akan berhasillah lelucon itu." Penghidangan buah kelapa dan penyalaman sebetulnya saya yang mengatur, sedangkan para pejuang sudah saya beri tahu supaya mereka jangan mengganggu permainan ini.

Bagaimanapun saya benar-benar akan menasihati, janganlah satu pengakuan terhadap kekuasaan yang direbut oleh T. Juhan itu digambarkan kepadanya sebagai penghargaan terhadap perdamaian di Pulo Raya. Sebab, hal ini akan menimbulkan sebab baru lagi baginya untuk memperolok-olok kita dan menciptakan akibat-akibat dramatis lainnya.

Karena selebihnya pengakuan T. Juhan sebagai uleëbalang di Leupueng tidak menciptakan apa-apa yang baru dan karena itu tidak diharapkan timbulnya kesulitan dengan para kepala yang berpengaruh lainnya sebagai akibat tindakan seperti itu, maka, seperti juga Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, saya pun tidak melihat keberatan mengabulkan permintaan tersebut, asal dengan demikian salah satu keinginan T. Juhan yang terpenting dipenuhi.

Akan tetapi, saya rasa perlu agak meragukan hal itu. Pengakuan kekuasaan yang diperolehnya tanpa perbuatan kita dan yang tidak dilepaskannya kembali meskipun mendapat anjuran atau perintah dari Pemerintah kita, mungkin ada harganya sedikit untuk T. Juhan, tetapi tidak begitu berharga. Apalagi karena tidak selayaknya ia membutuhkan bantuan kita untuk mempertahankan kekuasaan itu.

Memang sudah berkali-kali dan dari berbagai pihak saya dengar bahwa karena ambisi dan nafsu akan uang, T. Juhan mengemukakan tuntutan yang jauh lebih tinggi daripada yang dimuat dalam permintaan yang sedang dibahas ini. Juga bahwa di kalangan pribumi ia sering menyatakan penyesalannya seolah-olah dahulu dari pihak Pemerintah telah lebih banyak diberikan dukungan kepada cita-cita tersebut daripada akhirakhir ini. Bahkan sekali-sekali ditambahkannya bahwa ia akhirnya lebih suka mengundurkan diri dari kehidupan yang penuh kegiatan, andaikan ternyata baginya bahwa harapannya kosong belaka.

Dengan demikian mungkin sekali bahwa pengakuannya sebagai ulïèbalang di Leupueng oleh pihak Pemerintah dimaksudkan sebagai perlakuan ramah yang penting. Sebaliknya, oleh T. Juhan sendiri hal itu dipandang sebagai penyesuaian diri yang murah akan satu kenyataan yang ada; lagi pula bukti kebaikan seperti itu hanya akan digunakannya sebagai titik tolak untuk mengusulkan keinginan dan tuntutan lainnya yang disebutnya adil itu dengan lebih tegas lagi.

Maka, patut dianjurkan supaya lebih dahulu orang meyakinkan diri dengan sungguh-sungguh, apakah dengan pengakuan yang dimaksud itu satu keinginan T. Juhan telah dipenuhi, atau apakah pengakuan tersebut hanya bertujuan untuk mengadakan istirahat sementara bagi Pemerintah, setelah mengalami desakan T. Juhan agar aneka keinginan lainnya dipenuhi. Dalam hal yang tersebut terakhir itu mungkin kesempatan permintaan T. Juhan itu akan dipakai untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepadanya tentang batas-batas bagi ruang gerak ambisi dan nafsunya akan uang.

Tidak boleh dilupakan bahwa bagi orang Aceh pada umumnya tidak ada tuntutan yang tampak terlalu ganjil untuk diajukan kepada Pemerintah. Sebab, sudah sejak lama mereka melihat bahwa janji kosong, cerita rekaan, dan pemberian jasa yang pura-pura itu diberi imbalan yang berlimpah. Sampai-sampai seorang kepala bersuku Aceh dari luar garis pertahanan yang terkadang berkenan mengunjungi ibu kota menyatakan keheranannya bahwa untuk hal itu ia tidak diberi gaji. Padahal orangorang lain yang juga seperti dia sendiri tidak melakukan sesuatu sebagai jasa terhadap Kömpeuni, malah dibayar dengan jumlah yang berlebihan. Dari pengalaman itu orang Aceh menyimpulkan bahwa supaya orang yang ingin mempunyai hak atas hadiah atau penghargaan, hanya perlu sekadar kesan sementara. Hasilnya tidak perlu ditunggu. Dan andaikan hasil itu tidak kunjung tampak, maka hal itu kemudian dapat diberi alasan-alasan yang tak terduga.

Karena hal yang sedikit pun yang hingga kini dilakukan oleh T. Juhan bagi kita, sudah diimbali dengan sesuatu yang melimpah padahal baru mendatangkan hasil-hasil yang sangat sementara, maka akan kelirulah bila timbul gambaran yang berlebih-lebihan terhadapnya tentang penghargaan atas kegiatannya oleh pihak Pemerintah Pusat. Pengakuan sebagai uleebalang di Leupueng itu sendiri tidak usah menjadi sebab terjadinya pendapat yang keliru semacam itu. Akan tetapi, hal itu mudah terjadi, kecuali kalau ia sebelumnya diberi penjelasan bahwa pengakuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai langkah pertama untuk memenuhi berbagai keinginan yang selain itu biasa diajukannya kepada Pemerintah.

Jika keberatan yang telah berkembang di sini sudah disingkirkan, maka dalam pandangan saya tidak perlulah pengakuan sementara mendahului pengakuan tetap. Andaikan yang pertama itu dicabut, hal ini tidak akan begitu mengesalkan T. Juhan dibandingkan seandainya yang kedua dicabut. Perbedaan nama seperti itu bagi orang Aceh sedikit artinya, atau malah tidak berarti sama sekali.

Betawi, 25 Maret 1895

Kepada Sekretariat Umum

Pada umumnya janji-janji seperti yang diberikan oleh Gubernur Aceh kepada T. Usén di Lueng Bata, menurut saya tampak sangat keliru. Bukan saja dengan begitu diberikan satu bukti kelemahan moral, yang oleh "sekutu" seperti itu tak pernah dilalaikan untuk dimanfaatkan, melainkan juga menimbulkan kesan yang tak menguntungkan kepada orang Aceh yang sudah lama berada di bawah pemerintahan kita. Mereka menyimpulkan dari perbuatan seperti itu bahwa semakin lama orang tetap bergabung dengan pihak yang memusuhi kita, semakin murah hati dan semakin cepat cara pemberian hadiah oleh Pemerintah Pusat kepadanya.

Tentu saja tidak ada keberatannya jika seorang musuh yang energik, yang sesudah penyerahannya lebih banyak memberikan jasa kepada kita daripada seorang kawan yang tak ada artinya, terus diberi imbalan sebanding dengan jasa-jasa itu tanpa melihat kembali kepada masa lampaunya. Namun, sama sekali berlainan halnya jika kita merayu dan membujuk seorang lawan dengan janji-janji yang indah, kemudian dalam hal jasa-jasa yang masih ada masalahnya yang diberikannya kepada kita, kita mendapat alasan untuk tergesa-gesa memenuhi janji-janji itu.

Berlawanan dengan fakta-fakta yang tidak banyak artinya yang oleh Gubernur Aceh dikutip untuk membuktikan perasaan baik T. Usén, terdapat fakta yang diakui bahwa ia terus-menerus tetap dalam hubungan persahabatan dengan musuh utama kita, Habib Teupin Wan, dan bahwa daerah iparnya sama sekali belum tenteram atau didamaikan. Boleh orang menganggap semua ini sejelas menurut kesukaannya, namun tidak cocok dengan dalih Gubernur Aceh bahwa T. Usén telah "berkompromi" dengan kita. Andaikan begitu, ia sama sekali tidak akan disukai oleh musuh kita yang paling keras kepala.

Janji yang diberikan waktu diadakan langkah pendekatan pertama, yaitu mengenai imabalan-imbalan luar biasa sesudah ia memenuhi kewajiban selama setahun, serta pelaksanaan yang sebenarnya dari janji itu

- sebab itulah yang menjadi soal dalam pembangunan rumah dengan bantuan asisten residen - sudah lama sebelum jangka waktu itu lewat, kedua-duanya menurut saya merupakan tindakan-tindakan yang sama sekali keliru. Tetapi, karena tindakan itu sudah telanjur diambil, Pemerintah Pusat menghadapi fakta yang sudah selesai yang sulit dibatalkan lagi. Karena itu, agaknya tidak ada akal lain lagi kecuali memberikan kuasa yang telah diminta oleh Gubernur Aceh.

Tidak bertanggal1

Selama tiga tahun yang baru berlalu keadaan di Aceh, tak diragukan, semakin membaik, terutama karena dua sebab.

Pertama-tama, karena ditinggalkannya politik penutupan yang tak memberi hasil yang diinginkan sedikit pun, sebaliknya malah menghambat lalu lintas dan mengurangi persentuhan antara pihak Pemerintah dengan sebagian penduduk yang mau damai, sampai hampir mencapai nol. Penghapusan rintangan-rintangan yang paling mencekam yang bersifat seperti yang dimaksudkan tadi memang benar bukan merupakan cara yang langsung untuk mengadakan pendamaian. Tetapi, tidak ada dasar yang pasti yang dapat diperoleh kembali dengan tindakan demikian; dasar yang dahulu, disebabkan tidak adanya kepercayaan akan akibat cara-cara paksaan, telah dilepaskan. Meskipun tindakan itu sendiri tidak menyatakan nilai tertentu, dasar itu tadi tidak dapat ditinggalkan bagi pembangunan "gedung perdamaian" mana pun. Dengan bantuan politik yang bijaksana dan kuat, sekarang rencana-rencana untuk pembangunan "gedung" itu akhirnya dapat dibuat.

Sebab kedua yang penting bagi perubahan yang dimaksud tadi ialah penyerahan Teuku Umar atau Juhan serta bergabungnya sebagian kepentingannya dengan sebagian kepentingan Pemerintah.

Itu merupakan keuntungan yang penting. Dahulu sudah diketahui dan sejak itu sudah terbukti dengan lebih jelas bahwa Juhan lebih menonjol di antara para kepala atau panglima suku Aceh lainnya, karena satu ambisi yang luar biasa dan kekayaan akal yang benar di samping sifat yang tak begitu memilih-milih mengenai cara-cara untuk memuaskan ambisi tersebut. Ia juga menonjol karena keluwesannya yang luar biasa dalam pergaulan dengan orang lain.

Sebaliknya, dalam hal-hal yang diketahui tentang tabiatnya serta sifatsifatnya kini, tersirat peringatan yang sungguh-sungguh agar tidak selalu mempercayainya, terlepas dari kenangan akan tindak buruknya terhadap kita dahulu. Lagi pula perlu selalu diingat bahwa persekutuannya dengan kita dahulu tidak lebih dari salah satu caranya untuk mencapai tujuannya sendiri.

Sekali-kali orang hendaknya jangan lupa bahwa kepentingannya tidak bertepatan dengan perdamaian negerinya secara tuntas. Sebaliknya, jangan dilupakan cita-citanya agar ia selalu dapat meninggalkan kesulitan-kesulitan yang penting bagi kita yang harus diatasi dengan bantuan dia - atau seolah-olah sementara disingkirkan. Sekaligus cita-citanya tetap menjauhkan sekutu-sekutu yang penting artinya dari kita, sebab bantuan mereka akan mengurangi kebutuhan akan bantuannya, jadi mengurangi penghargaan yang diberikan kepadanya juga.

Semuanya itu selama ini tidak diperhatikan. Karena kepercayaan yang membuta terhadap kemauan baik dan pengaruhnya, orang bukannya setiap kali memberikan tugas yang terbatas kepadanya yang memang berada dalam bidangnya, melainkan malah menggunakannya sebagai penasihat dan pembantu yang terkemuka, dan hampir satu-satunya, dalam bidang yang asing baginya. Ambisinya menjadi luas sekali karena itu, menurut ukuran yang dahulu belum pernah dipikirkannya sendiri. Menurut pahamnya ia dapat memperoleh segala-galanya dari pihak Kömpeuni, asal saja ia seolah-olah menjalankan keinginan Kömpeuni.

Bagaimana dia dapat menimbulkan kesan itu dengan mempersulit diri sendiri, hal itu segera dipelajarinya dengan kelicinannya dalam pergaulan dengan pihak Pemerintah. Di sana ia mengamati kecenderungan yang sangat menyenangkan, yaitu kecenderungan untuk membesar-besarkan apa pun yang menyerupai hasil baik. Sebaliknya, ia juga mengabaikan apa pun yang bertentangan dengan semua hasil itu. Ia berbuat semampunya untuk memelihara dan memperkuat kecenderungan itu serta membelanjakan uang Kömpeuni sedemikian rupa, sehingga keadaannya, jika ditinjau dengan cara optimistis seperti yang baru disebut tadi, menimbulkan kesan yang memuaskan.

Memerangi para kepala gerakan perlawanan itu sendiri belum pernah dilakukannya. Andaikan tugas seperti itu diterimanya dengan sungguhsungguh, sudah lama ia disingkirkan dengan jalan pembunuhan secara tersembunyi. Kita tahu bahwa belum pernah dilakukan satu pun percobaan ke arah itu. Di antara para kepala gerombolan hanya mereka yang merupakan musuh pribadinyalah yang diperanginya dan hal itu sama sekali terletak di luar hubungan mereka dengan kita. Adapun kepala-kepala lainnya dapat dibujuknya dengan kata-kata yang ramah dan terutama dengan menggunakan uang kita, agar mereka untuk sementara mau pindah atau mengundurkan diri. Sementara itu dengan tepat ia mengemukakan bahwa dengan demikian mereka hanya rugi sedikit saja.

Adapun orang-orang bawahan dahulu dan sekarang selalu dapat ditarik ke pihaknya karena kemurahan hatinya yang nyaris berupa pemborosan - ini berbeda sekali dengan sifat kikir kebanyakan kepala bersuku Aceh. Para uleebalang turun-temurun dan pejabat-pejabat terkemuka lainnya dihormatinya di tempat-tempatnya yang rawan, martabat tradisinya selalu diakuinya tanpa menyaingi mereka. Dengan demikian ia lebih mudah lagi menjadi tuan mereka di bidang politik yang lebih luas yang bukan bidang mereka. Karena itulah ia bersahabat baik dengan sebagian terbesar di antara mereka, bahkan dengan orang yang menjadi agak renggang hubungannya dengan dia disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terdahulu. Setiap orang diberinya menurut haknya, sementara itu ia beruntung karena tak seorang pun yang dengki terhadap peranannya. Sebab, kebanyakan mereka benar-benar tahu bahwa mereka tidak terampil untuk peranan itu, sedangkan sebagian di antara mereka tidak mau memainkannya.

Sementara ia semula datang kepada kita untuk melestarikan bantuan kita dan memperkuat apa yang telah diperolehnya berupa kekuasaan dengan menggunakan kecerdikan dan kekerasan, maka terdorong oleh keadaan, ia berangsur-angsur menjadi pemain sandiwara yang sangat mahal. Setiap kali ia ingin mementaskan sandiwara baru, sebaliknya, juga semakin tinggi syarat-syaratnya.

Selama ia diberi kesempatan untuk menghambur-hamburkan mata uang Belanda seperti tuan besar, maka tidak selayaknya Juhan akan membatalkan ikatan yang sudah dibuatnya. Ini terjadi meskipun orang Aceh yang mengenal dia dari dekat menganggap segala hal mungkin karena sifatnya yang suka berubah-ubah. Akan tetapi, meskipun sikapnya tetap sama, pemandangan indah yang dikhayalkannya kepada pihak Pemerintah banyak berdasarkan penipuan. Kalau orang tidak lagi dapat menggunakan tenaga kerjanya, sekalipun karena sebab apa pun, maka semuanya yang sudah teguh tampaknya, maupun sesuatu yang sudah agak mantap, menjadi goyah. Sebab, tokoh yang sangat khas itu dan tidak dapat diganti orang lain telah dijadikan poros, tempat segala-galanya berputar.

Ketenteraman di daerah Mukim XXV, garis perilaku yang diikuti sejak huru-hara daerah Mukim XXVI terhadap saginya, politik rumah gardu, semuanya itu adalah hasil karya Juhan. Ia hanya perlu memegang tali-tali seluruh permesinan itu, dan orang Aceh maupun para pegawai Pemerintah tidak tahu dengan tepat bagaimana jalannya segala urusan.

Andaikan ia meninggal, maka Pemerintah menganggap telah menemukan penggantinya yang sesuai, yaitu T. Usén dari Lueng Bata. Akan tetapi, ini merupakan salah perhitungan. T. Usén, adik Imeum Lueng Bata yang tua dan yang menolak perdamaian, tergolong keturunan uleebalang yang terpandang. Untuk mendapat kehormatan dan kewibawaan ia tidak usah memainkan peranan seperti T. Juhan. T. Juhan dengan susah payah berhasil menjadikan T. Usén seorang sekutu-semu dengan membayangkan banyaknya keuntungan yang bersangkutan dengan persekutuan itu, serta dengan jaminan bahwa ia tidak usah berbuat apa-apa yang akan menjerumuskannya ke dalam perselisihan yang gawat dengan teman dan kerabatnya. Pernah, ketika di daerah Mukim III Lamrabo ada ancaman terjadinya kesulitan, sedangkan diduga Kömpeuni akan mengimbau T. Usén untuk memberi bantuan perang, teungku tersebut memberitahukan kepada teman-temannya yang pribumi bahwa sebentar lagi ia perlu bepergian ke Pinang untuk urusan dagang. Ketika teman-temannya secara bergurau membicarakan hubungan antara kepergiannya dan kesulitankesulitan tersebut, ia mengungkapkan bahwa tidak ada sesuatu yang kurang menjadi pikirannya daripada melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi pihak Kömpeuni.

Tokoh yang telah diminta kerelaan hatinya ini - yang telah diberi janji keuntungan, sedangkan keuntungan itu telah dilimpahkan kepadanya sebelum lewatnya masa perjanjian dengan tergesa-gesa dan ketakutan — adalah orang yang diketahui dan dibiarkan menyampaikan hadiah uang kepada para kepala terkemuka dalam golongan perlawanan, dan orang ini sedikit pun tidak mempunyai ambisi petualangan seorang T. Juhan. Ia telah membiarkan dirinya diberi peranan dalam sandiwara T. Juhan itu, tetapi dengan syarat tersirat bahwa sutradaranya itu sekaligus akan mendampinginya sebagai pembisik.

Apakah yang akhirnya diperoleh dari kerja sama dua sebab yang telah ditegaskan tadi?

Keadaan damai tertentu di daerah Mukim XXV. Penduduk sagi ini selamanya paling segan berperang. Hanya penduduk daerah Mukim IV-lah yang - akibat bencana perang yang menimpanya - hampir seluruhnya digabungkan dalam golongan perlawanan. Sedangkan di ke-ulèëbalang-an lainnya - selama persentuhan yang sebenarnya dengan pihak kita tak mungkin terjadi karena penutupan daerah dan sebagainya - keresahan pun terus ditimbulkan oleh pengurus-pengurus sabil dari luar, baik oleh T. Kutakarang dan sesekali oleh T. Umar, yang sekarang bernama T. Juhan. Dalam masa-masa yang paling buruk pun, sebaliknya, beberapa kepala tetap memelihara hubungan dengan kita. Bahkan, kenetralan seorang pengacau seperti T. Umar, ditambah pembukaan kembali lalu lintas, agaknya akan cukup untuk mengurangi perlawanan yang nyata sampai batas minimum belaka.

Yang terbaik ialah keadaan di dalam daerah Mukim VI. Di daerah Mukim IX masih ragu-ragulah penduduk terhadap kepala mereka, T. Nyak Muhamat. Mereka terombang-ambing antara tokoh-tokoh sabil dari daerah Mukim VII Ba'ét yang beroperasi di atas daerah Cöt Gue di bawah pimpinan T. Rajeuk di Dagrbt pada satu pihak, dan pengaruh T. Juhan di lain pihak. Terhadap penduduk, T. Nyak Muhamat bersikap tak memihak. Karena keadaan, ia terpaksa menyampaikan keinginan Kömpeuni kepada para imeumnya. Mereka sebaiknya tahu sendiri bagaimana menyelamatkan diri. Karena dalam praktik, keinginan-keinginan itu terbatas pada soal keamanan pada pokoknya, pada waktu-waktu yang ditentukan lebih dahulu di jalan-jalan tertentu yang ingin digunakan, atau tempat-tempat yang ingin dikunjungi, maka biasanya pemeliharaan hubungan baik berhasil juga, baik dengan uang, ataupun dengan kata-kata ramah. Jelasnya, imeum yang bersangkutan, misalnya, menegaskan kepada kepala gerombolan tentang sedikitnya keuntungan yang akan mereka dapat jika menyerang, bertentangan dengan kesulitan-kesulitan yang akan timbul dari tindakan semacam itu. Ia mendorong mereka agar menyimpan tenaga guna usaha-usaha yang lebih penting. Sementara itu ia sendiri tetap selamat.

Di daerah Mukim IV, di bawah T. Aneuk Paya keadaannya begitu pula. Sebagian besar penduduk sebaliknya memelihara hubungan yang cukup akrab dengan Habib Lhông, T. Musa Aneuk Batee, dan jauh dari verpercaya. Segala kelicikan T. Juhan, dalam kerja sama dengan uleebalang, diperlukan untuk menutupi kecenderungan itu, dengan jalan membatasi persentuhannya dan memberi perintah kepada imeum-imeum, apa yang harus mereka lakukan dan katakan kepada para pegawai terhadap keadaan yang timbul.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa para kepala daerah Mukim XXV, di bawah pengaruh T. Juhan, menyadari kepentingannya agar dampak lahir perlawanan sebanyak mungkin dibatasi pada sagi-sagi lain daripada sagi mereka sendiri. Dan apa yang terjadi di dalam batas-batas mereka, dapat mereka persalahkan kepada orang yang berasal dari tempat lain.

Yang agak berlainan ialah sikap para kepala di daerah Mukim XXV. Panglima sagi di sana, T. Nyak Banta, yang pengaruhnya terutama meliputi tiga belas Mukim, dan iparnya, T. Cut Tungkob, yang dianggap sebagai kepala Mukim XIII Tungköb, sangat kurang dalam energi, pengetahuan, dan politik. Yang tersebut pertama boleh saja memperoleh sekelumit peradaban Eropa melalui pendidikannya, namun ia, seperti juga iparnya, tidak tahan akan keadaan sulit. Kedua-duanya sebaliknya sudah mengambil manfaat pelajaran dan contoh T. Juhan dan telah menerapkan metodenya terhadap keadaan di daerah mereka sendiri.

Semua keinginan atau perintah pihak Pemerintah telah dijadikan pokok musyawarah oleh dua orang itu dengan para imeum mereka yang pengalamannya membantu mereka dalam menemukan jalan tengah, agar tidak mendapat musuh di pihak golongan perlawanan, dan menimbulkan kesan yang diinginkan pada pihak Pemerintah. Misalnya, T. Abbas, Imeum Cöt Rang, penasihat terkemuka T. Nyak Banta, T. Harön, adik Imeum Sa'idi dari Lambaro yang dahulu pernah menyingkir dan sekarang sudah kembali, beserta Keuchik Nyak Him yang, selama imeum dari Klieng tidak ada, mempunyai kekuasaan paling banyak di Mukimnya, semuanya itu adalah penasihat-penasihat T. Cut Tungköb.

Musyawarah antara mereka telah meyakinkan para kepala sagi itu bahwa kehadiran para kepala sabil di daerah mereka memang sesuai dengan kepentingannya. Dengan cara begitu Pemerintah pun tetap wajar, berhati-hati, dan ngeri untuk terlalu mencampuri segala urusan atau bergerak di bidang mereka. Pemerintah tidak maju melangkah, tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan ketelitian yang menusuk hati. Lalu mudah bagi mereka, selama tokoh-tokoh sabil menganggap belum waktunya untuk melakukan usaha yang penting, untuk membujuk tokohtokoh sabil itu untuk tetap memelihara keadaan semu yang diinginkan. Itu pun selalu dengan syarat bahwa teman-teman uleebalang yang menjadi kepala sabil beserta anak buahnya merupakan rakyat para uleebalang itu. Orang-orang lainnya, berdasarkan kerja sama antara kepala sabil yang berlandaskan kepentingan bersama, sebanyak mungkin ditolak.

Sementara itu, tentu saja berlakulah perjanjian bahwa dalam usahausaha yang penting orang selalu akan mengurus penjaga-penjaga rumah gardu yang bersahabat dan mengemukakan alasan-alasan untuk minta maaf karena kebetulan para uleebalang tidak mengetahui hal itu. Malahan, di sana-sini, di mana pun peluang setempat menguntungkan, dibuat perjanjian agar orang-orang yang menembaki benteng-benteng kita, purapura tanpa diketahui akan menyelinap masuk antara rumah gardu dan benteng, dan dari rumah gardu itu pura-pura akan dilepaskan tembakantembakan kepada mereka, padahal sebenarnya di atas mereka justru menuju ke arah benteng sendiri.

Keuntungan-keuntungan keuangan bagi rumah-rumah gardu itu sebanyak mungkin dibagi-bagi antara penjaga rumah gardu dan "musuh" yang mereka jaga.

Jadi, program para kepala itu di sini ialah: meneruskan propaganda sabil, asal di bawah musyawarah terus-menerus dengan para kepala wilayah. Andaikan kepala-kepala tersebut benar-benar terpaksa bertindak melawan gerombolan-gerombolan sabil itu, maka dalam hal itu mereka telah belajar dari T. Juha n bagaimana hal ini dapat dilakukan tanpa merugikan kedua belah pihak. Dengan uang dan kata-kata ramah, orangorang itu dibujuk untuk mengundurkan diri sementara dan mereka hanya dikejar dengan "bunga api " peluru Kömpeuni yang tak berbahaya. Kemudian orang-orang yang diusir itu dapat bermukim kembali di situ bila ada peluang baik. Oleh karena itu, kepada pihak Pemerintah diberi bayangan bahwa mustahillah mengusir gerombolan-gerombolan itu untuk selamanya.

Hubungan para kepala daerah Mukim XXVI dengan kepala sabil yang bertindak di situ bersifat akrab. Di antara para kepala sabil itu pertama i) Habib Itam, dengan nama lain Abdörahman Teupin Wan, yang bermukim di tempat Teungku di Lungkeueng, pada umumnya diakui sebagai pemimpin tertinggi. Orang terkemuka yang bekerja di sana di bawah pimpinannya ialah 2) Teungku It, berkedudukan di Gle Brok, yaitu teman T. Cut Tungköb, guru T. Nyak Banta; T. Abbas dari Cot Rang, juga guru Imeum Sa'idi dari Lambarb; dan lain-lain; 3) Teungku Supi yang berkedudukan di Geundrieng dan terutama bekerja di daerah Mukim III Lamrabo, putra Teungku di Lamgut yang terpelajar dan tersohor (dibicarakan dalam buku De Atjehers jilid II, halaman 28), ipar Teungku Tirb, bapak tiri Imeum Lamrabo. Supi ini biarpun tidak terpelajar, tetapi karena keturunan dari dan berkerabat dengan orang-orang terpelajar dan kepala yang tersohor dan penting, adalah orang yang besar pengaruhnya. Karena T. Usén dari Lueng Bata, yang mempunyai pengaruh besar di daerah Mukim III Lamrabo, telah kawin dengan saudara perempuan Imeum Lamrabo, maka T. Usén dan Teungku Supi merupakan kerabat melalui perkawinan.

Dalam modus vivendi yang diadakan di sini tidak ada alasan bagi kepala-kepala untuk menjauhkan diri dari pihak Pemerintah. Hanya seorang seperti uleebalang Imeum Ateuek yang pernah menyingkir selama huru-hara; yang masih berada di Samalanga, menyerah kepada adiknya, T. Cut Ateuek, untuk memelihara persahabatan semu dengan pihak Kömpeuni. Ia sendiri tetap bersedia, jika ada sesuatu yang diadakan untuk melawan Kömpeuni, datang dan kembali memberlakukan hak-haknya yang tidak akan dibantah oleh siapa pun. Selebihnya para kepala, betapapun kecenderungan setiap orang di antaranya pada khususnya, secara lahiriah semuanya berhubungan baik dengan Kömpeuni maupun dengan para pejuang sabil. Kegiatan mereka yang tersebut terakhir itu mereka gambarkan kepada pihak Pemerintah sebagai satu hiburan yang tak begitu berbahaya. Bila datang orang-orang yang sehaluan dari tempat lain (seperti Habib Lhöng) ke sana untuk merundingkan rencana-rencana untuk masa mendatang, maka itu disebut kunjungan tanpa arti politik.

Para penjaga kubu pejuang sabil di daerah Mukim XXVI begitu sedikit jumlahnya dalam keadaan biasa, sehingga Pemerintah dengan tepat dapat menyebut adanya gerombolan-gerombolan yang tak berarti di sini. Agar sewaktu-waktu dapat ikut serta dalam penembakan benteng, maka orang tidak perlu tetap berkumpul dalam jumlah besar. Lagi pula modus vivendi itu menyebabkan pihak Kömpeuni, dengan teliti dan takut, menghindari setiap peluang persengketaan, sehingga mereka tidak usah ingat untuk melawannya. "Kuta " untuk sementara ini boleh berupa tempat pertemuan. Di tempat itu para pemimpin mengambil sumpah anak buah mereka bahwa dalam keadaan bahaya, mereka akan menghadap dalam apel pertama. Orang yang mengikat diri dengan cara begitu, mendapat sekadar dakwah dan pendidikan agama di situ, kadang-kadang mengulangi upacara itu, dan selebihnya biasanya tinggal di dalam kampung-kampungnya selama tidak ada kejadian yang gawat.

Karena itu, orang Aceh menjadi geli bila mereka mendengar pihak Pemerintah menyebut-nyebut pagar kampung yang kuat sebagai jaminan terhadap menyusupnya "orang jahat" . Padahal /'penjahat " itu ada di dalam, dan bagaimanapun, jalan masuk ke kampung itu bila perlu terbuka untuk mereka. -IL ,

Yang lebih murni mengenai hubungan antara semu dan hakikat ialah hubungan di dalam daerah Mukim XXII yang seperti biasanya merupakan pusat perlawanan. Penduduk daerah hulu itu sejak dahulu paling fanatik, gagah berani, dan anarkis. Kehormatan dan keterpandangan yang dinikmati oleh yang namanya Kepala sagi Panglima Pblém, memang besar. Sebaliknya, kecillah pengaruhnya di luar lingkungan terdekat kediamannya, terutama kecil di dalam daerah ke-ulèëbalang-an Mukim VII Ba'ét dan Mukim V Mon Tasiek yang bagi kita paling dekat letaknya. Terutama anak muda yang sejak beberapa tahun memakai gelar pangkat itu, tidak berkuasa apa-apa di sana.

Maka, membayangkan penyerahannya sebagai tujuan utama yang

ingin dicapai adalah sia-sia dan kosong belaka. Sejauh pembawa gelar pangkat yang muda itu mempunyai kepentingan politik, maka kepentingan itu diurus oleh ibunya dan dibantu oleh Imeum Lueng Bata yang sejak dahulu sangat memusuhi kita, juga oleh T. Ië Alang dan sedikit-sedikit oleh T. Muda Dawöt Slimeum. Tentang kepentingan keluarga yang lebih sempit, maka ipar anak muda tersebut, T. Muhamat Ali Basa, saudara kepala Geudong, menjadi penasihatnya. Namun, karena ia biasanya tinggal di luar daerah Mukim XXII, maka harus ada juga seorang kerabat di dalam sagi yang kalau perlu dapat menjadi tempat bertanya: inilah anak ipar Pblém tua, T. Muda Léman, yang selebihnya tidak mempunyai kekuasaan atau pengaruh sedikit pun di luar daerahnya sendiri, yaitu Lamteuba.

T. Muda Dawöt Slimeum, yang putrinya kawin dengan Muda Léman, dan yang mempunyai banyak kepentingan dengan terbukanya daerah Krueng Raya, adalah satu-satunya di antara semua orang itu yang selalu memelihara hubungan dengan pihak Pemerintah. Setelah mengamati keinginan pihak Pemerintah akan tampilnya Panglima Pblém, orang ini menyebabkan Pemerintah menyangka bahwa bantuan M. Léman itulah yang akan membawa P. Pblém berangsur-angsur kelihatan tampil di Kutaraja, asal orang menunjukkan penghargaan atas bantuan M. Léman itu.

M. Léman bersedia memainkan sandiwara tersebut dan dalam hal itu ia juga dibantu oleh orang-orang lain, semuanya itu semata-mata dengan tujuan agar daerah Krueng Raya dibuka.

Perundingan-perundingan itu berhasil dengan disambutnya Muda Léman secara cemerlang di Kutaraja, dengan disumpahnya secara khidmat (satu formalitas yang tidak menghasilkan jaminan satu pun) dan dengan dibukanya pelabuhan.

Sejak itu para kepala sekitar garis pertahanan menimpakan kesalahan semua perbuatan "orang jahat " yang diminta tanggung jawabnya oleh Pemerintah, kepada Muda Léman yang sudah kembali ke Lamteuba. Ini sekadar untuk membebaskan diri dari kesulitan lebih lanjut, karena mereka benar-benar tahu bahwa Muda Léman tidak mempunyai maksud atau sarana untuk melakukan pendamaian daerah Mukim XXII, maupun untuk meresahkan benteng-benteng Kömpeuni.

T. Muda Léman kini dipanggil oleh Pemerintah dan kepadanya diajukan beberapa tuntutan mengenai pemeliharaan ketenteraman. Padahal, tuntutan itu tak masuk akal, sehubungan dengan kedudukannya yang tak berarti. Sekaligus imbalan jasa yang baik atas jerih payahnya dijanjikan kepadanya. Ketika ia minta maaf karena cak sanggup, Krueng Raya ditutup kembali, dan dengan demikian perundingan yang telah dimulai dengan cara tolol itu, yang diadakan untuk mencapai tujuan yang tak berharga, gagal sama sekali.

T. Muda Dawöt Slimeum sementara itu tetap memelihara hubungannya dengan Kömpeuni. Pada umumnya mencolok bagaimana orang-orang Aceh, yang karena salah satu sebab tidak mau berhubungan sendiri dengan pihak Kömpeuni, mampu juga mengusahakan agar hubungan itu, sejauh mereka berkepentingan dengan itu, sebenarnya ada. Taktiknya begini: tokoh yang terkuat atau terkemuka di antara mereka menjauhkan diri dari kontak. Sebaliknya, seorang kerabat atau rekan satu jabatan yang kurang penting seolah-olah atas kehendaknya sendiri mencari dan memelihara persahabatan dengan Pemerintah. Kerabat atau rekan itu tidak jarang menyatakan bahwa ia, karena kontak itu, berselisih dengan rekan-rekannya itu. Perantara tersebut membawa berita baik yang diperlukan mengenai tanda-tanda perbaikan keadaan kepada Pemerintah. Seperti yang diketahuinya, pihak Pemerintah ingin mendengar kabar-kabar semacam itu. Ia memberikan beberapa jasa yang sebagian besar bersifat khayalan, sebaliknya menyelesaikan beberapa hal yang diinginkan oleh para penugasnya dan orang tetap mengetahui apa yang terjadi di kantor.

Misalnya, telah terjadi, dengan penuh persetujuan musuh kita yang lama, Imeum Lueng Bata, bahwa adiknya, Usén, memainkan peranan salah seorang sekutu kita yang terkemuka. Begitu pula T. Muda Ba'ét setuju sekali bahwa saudaranya, T. Cut Lamteungbh yang dengan sendirinya tidak berarti, berteman dengan Kömpeuni. Bahkan selama beberapa waktu, anaknya yang masih muda, Ali, diperbantukannya. Anaknya ini seolah-olah bersedia membangun rumah-rumah gardu untuk Pemerintah, tetapi apa yang dilakukannya berlangsung setelah ia berunding dengan Habib Lhöng. Demikian juga Imeum Lam Kra menjauhkan diri, sebaliknya anaknya yang sudah disumpah oleh Pemerintah, memainkan peranan semacam T. Cut Lamteungbh. T. Hasim, saudara Imeum Sibree, menjadi seorang perantara lagi. Di daerah Mon Tasiek, T. Brahim, dengan nama lain T. Rayeuk Mon Tasiek, paling berpengaruh, tetapi di lingkungan Pemerintah, kerabatnya yang muda, sekaligus menantunya, T. Chik Jawalah yang menjadi orang penting.

Di daerah Mukim XXVI pun, tempat adanya modus vivendi antara Pemerintah, para kepala wilayah dan kepala gerombolan perang biasanya membuat perantara-perantara seperti itu tidak perlu lagi, tetapi hubungan seperti itu, secara kekecualian, terdapat juga.

Kepala daerah Ateuek, yang mengungsi dan benar-benar memusuhi kita, setuju bahwa adiknya, Cut Ateuek, tetap mewakili keluarganya di sana dengan memelihara hubungan semu dengan pihak Kömpeuni. Dan di dalam mukim-mukim Lamgugob, yang uleebalangnya., Pbcut Mattahir, hidup di daerah Mukim XXII, dan kebetulan termasuk para kepala sabil; kemenakannya, Pbcut Abbas, sesuai dengan modus vivendi, mewakili urusanurusannya. Sementara itu semua usaha untuk minta Mattahir pulang ke negerinya, tetap sia-sia.

Hubungan seperti itu bagi orang Aceh memberikan keuntungan bahwa mereka bisa melihat keinginan mereka dipenuhi dari kedua belah pihak tanpa mengikat diri terhadap siapa pun. Para perantara hanya menjalankan perintah pihak Pemerintah yang tidak dapat mereka tinggalkan dan yang tidak terlalu merepotkan mereka dan anak buah mereka. Terhadap perintah-perintah lainnya mereka mencari alasan, dan terhadap perintah yang paling penting mereka dapat mengajukan ketidakmampuan mereka, sebab kekuasaannya hanya kecil dan hanya berlaku untuk sementara.

Sikap itu, dalam arti tertentu, sekaligus mencerminkan cara orang Aceh menilai keadaan sekarang. Mereka tunjukkan kecurigaan, dan pandangan mereka terhadap segala yang ada sebagai sesuatu yang sementara dan tak pasti, dan mereka perlihatkan penghargaan yang sedikit saja terhadap kemajuan semu. Mereka betul-betul tahu bahwa apa yang diperoleh dalam tahun-tahun terakhir itu, sejauh tidak dengan sendirinya berkembang dari penghapusan hambatan lalu lintas, adalah berdasarkan muslihat dan kepentingan diri T. Juhan. Tokoh itu pertama-tama sekali pasti mati dan selanjutnya, menurut penilaian semua orang Aceh, ia sangat mudah berubah. Sebaliknya, di mana pun mereka tidak melihat keadaan tertib yang nyata berakar dalam kekuasaan Kömpeuni yang berlebihan. Keamanan dan kebebasan bergerak Kömpeuni yang sangat relatif dalam medan tertentu, dengan syarat-syarat yang sangat membatasi, disertai pengorbanan keuangan yang berat, dalam pandangan orang Aceh, lebih banyak menyatakan kelemahan daripada kekuatan di pihak kita.

Agaknya dengan bantuan T. Juhan, selalu dalam keadaan semu, orang dapat maju cukup lebih jauh lagi dari sekarang. Beberapa kali ia menyatakan di kalangan pribumi bahwa ia sanggup menjaga agar, katakanlah, di seluruh wilayah Aceh Besar jangan lagi dilepaskan tembakan, asal pihak Kömpeuni mau membayar beberapa ton (beberapa ratus ribu mata uang Belanda, penerjemah) untuk biaya perang. Tetapi, bila ada beberapa pendengar pribumi bertanya kepada T. Juhan, "Apakah kiranya keadaan seperti itu akan lebih lama dari setahun?" Jawabnya, "Apa gerangan yang lebih lama dari setahun di Aceh sini? Dan siapa yang di sini berusaha mengatur urusan untuk masa depan yang masih jauh? Bukankah setiap orang ingin agar pada masa kekuasaannya segala urusan menguntungkan dan ia mendapat kehormatan dan pujian? Adapun masa depan, itu di tangan Allah."

Memang agaknya dengan uang, muslihat, dan beberapa pertemuan semu, ia akan berhasil membujuk penduduk di pusat-pusat sabil pun, yaitu daerah Mukim VII Ba'et dan Mukim V Mon Tasiek, agar menyetujui gencatan senjata beberapa waktu. Habib Lhóng, T. Musa Aneuk Batee, T. Ali Pagarayé, Habib Samalanga yang baru, mungkin sekali akan menyepakati gencatan senjata, asal mendapat bagian yang cukup besar dalam pajak baru yang akan dikenakan kepada kaum kafir.

Agaknya Pemerintah menyadari kekosongan tawaran-tawaran seperti itu, tetapi pihaknya lupa bahwa modus vivendi yang diperoleh di luar daerah Mukim XXII berlandasan pada dasar semacam itu juga, dengan sedikit menenggang kesalahan. Dan apa yang masih kurang pada keadaan semu itu supaya menjadi kenyataan, sayang, masih selalu dilengkapi dengan penerimaan berita-berita bohong secara lahap, dari pembohong dan perayu yang berkepentingan.

Bandingkan: selama saya tinggal di Aceh berlaku konsinye (perintah) untuk semua orang yang ingin mengenakkan diri di kantor untuk memberitakan bahwa Sri Sultan sungguh-sungguh memikirkan akan "masuk"; bahwa Teungku A berselisih dengan Teungku B; atau bahwa di mana-mana terlihat kekurangan bahan makanan. Sekarang semboyannya berbunyi begini: menurut berita Gubernur dan pegawainya, di mana-mana terlihat perdamaian, ketenteraman, keamanan, kemakmuran yang makin bertambah, dan keengganan terhadap para pejuang sabil. Sedangkan pejuang sabil ini nyaris sudah putus asa.

Kegugupan yang menjadi gejala bila kabar-kabar semacam itu dilancarkan oleh pihak Pemerintah, sedangkan berita yang bertentangan dengan itu dibantah dengan giat, - bahkan diminta dengan sangat agar berita yang bertentangan itu jangan disebarkan, atau dibayangkan seolaholah tak berarti - menunjukkan pihak Pemerintah sama sekali tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Orang-orang yang sederhana dan suka akan kebenaran malah dijauhkan. Hal ini memperkuat kesan tentang kelemahan dan ketololan kita.

Kepada para kepala wilayah yang langsung berhubungan dengan Pemerintah tidak dapat diajukan tuntutan yang lebih tinggi daripada yang sudah mereka penuhi, atas dasar yang ada dan dalam keadaan sekarang.

Misalnya, para kepala daerah Mukim XXVI akan dipaksa berbohong dan berdusta jika mereka dituntut untuk memerangi guru-guru mereka sendiri dengan pengikut-pengikut mereka yang paling setia seperti itu, atau akan mengusir mereka dengan kekerasan. Di samping itu akan timbul bahaya kalau-kalau seluruh penduduk akan digemparkan olehnya. Apa yang paling dapat diperoleh dari para kepala itu dengan bertindak keras tetapi bijaksana ialah diadakannya pengawasan yang sungguh-sungguh, agar jangan ada orang Hulu atau orang Pidir yang menetap di daerah mereka. Juga supaya rakyat mereka, yang unsur-unsur terbaiknya dapat menghargai sekali rasa tenteram di bawah penguasa yang kuat, sebanyak mungkin dicegah untuk mengikuti gerakan tertentu.

Umpama mereka tidak berhasil membujuk kepala-kepala gerombolan, agar, demi kepentingan mereka sendiri, meninggalkan daerah mereka, maka kepala gerombolan itu harus diusir oleh pasukan-pasukan kita. Sementara itu penduduk kampung yang sebanyak mungkin tak diganggu, hendaknya bersikap netral.

Menurut saya, satu-satunya cara untuk menanamkan kepercayaan orang Aceh terhadap kekuatan kita, yaitu syarat untuk ketenteraman sejati adalah sebagai berikut: Golongan perlawanan harus dipaksa untuk memusatkan seluruh kekuatannya di daerah Mukim XXII, terutama di daerah Mukim VII Ba'et dan Mukim V Mon Tasiek. Penduduk Mukim XXVI dan Mukim XXV harus dicegah untuk mengadakan hubunganhubungan dengan pihak sana, dan sesudah itu musuh yang sudah terdesak itu harus sekali-sekali diberi pukulan yang keras. Terutama perlu dilakukan segala upaya yang mungkin untuk menangkap kepala-kepala gerombolan yang terkemuka hidup atau mati, sehingga kerja mereka menjadi berbahaya, padahal keadaan sekarang sudah menjadi senang, aman, dan menguntungkan.

Tambahan lagi, sementara itu golongan yang bermusuhan di daerah Pidir, pusat perlawanan yang kedua, sungguh-sungguh harus disibukkan. Ini untuk mencegah jangan sampai orang-orang Pidir yang bernafsu perang itu dapat bergabung dengan orang Hulu, memperkuat tenaganya, dan menambah kekacauan yang sudah terasa di daerah Mukim XXII. Di daerah Pidir pun, yang harus menjadi tujuan utama kita ialah membuat kerja para kepala sabil berbahaya untuk mereka sendiri, dengan jalan sekali-sekali menjatuhkan pukulan yang sudah dipersiapkan dengan baik dan menyakitkan mereka. Cita-cita untuk menyelesaikan sengketasengketa lama antara para kepala yang kewibawaannya diragukan nilainya dan pasti tidak cukup untuk memulihkan ketenteraman dan ketertiban di dalam dan di luar perbatasan mereka, sedangkan sengketa-sengketa mereka mempunyai sebab musabab yang berada jauh di luar lingkungan pengamatan kita dan yang hanya kita peroleh datanya yang bernilai dongeng-dongeng, merupakan cita-cita yang kosong sama sekali dan tak bertujuan.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pembicaraan yang diperbarui tentang semua seluk-beluk yang disinggung oleh Jenderal Deykerhoff berdasarkan nota saya, agaknya tidak akan ada tujuannya, bila, misalnya, satu catatan saya dengan mudah dibantah dengan mengemukakan bahwa Pemerintah menyangkal kebenarannya, meragukannya, atau tidak pernah mendengar sesuatu mengenai hal itu. Maka, segalanya bergantung pada penilaian terhadap sumber-sumber informasi yang digunakan oleh kedua pihak serta cara yang dipakai dalam memanfaatkannya. Sebaliknya, tetap bertentangan antara benar dan tidak, tanpa bukti matematik. Jelasnya, karena Jenderal Deykerhoff melawan sumber-sumber dan juru berita saya, juga secara prinsip, maka rupanya akan berhasil guna jika lebih dahulu saya membuktikan bahwa perlawanan formal itu tidak ada dasarnya. Sesudah itu akan saya bahas beberapa soal pokok bersifat materiel yang dapat dibahas.

Keterangan-keterangan yang telah saya terima dengan perantaraan mantan penghulu ketua di Kutaraja, dicela (halaman 1 2) karena dianggap berasal dari orang yang agaknya "terlalu berwatak Mohammadan" untuk dapat mengadakan penilaian tanpa memihak, bahkan mengamati perlawanan orang Aceh serta kesulitan Pemerintah dengan "pandangan yang senang" dan "sikap yang sungguh bersyukur". Lebih-lebih sesudah "kesulitan-kesulitan" yang telah dialaminya dengan Pemerintah, maka sebagai balas dendam ia akan menggambarkan keadaan sebagai kurang menguntungkan daripada sebetulnya.

Siapa pun yang mengenal fakta-fakta yang lugas, lepas dari segala penilaian, tidak akan menemukan kata-kata halus untuk menentukan corak pernyataan gubernur Aceh itu. Sudilah memperkenankan saya mengikhtisarkan sekali lagi secara singkat di sini kegiatan penghulu ketua di Aceh sebagaimana yang dimaksudkan.

Dengan kiriman surat tanggal 10 Oktober 1892, No. 514/K, Rahasia, Gubernur Aceh minta kepada saya, agar mengajukan kepadanya seorang yang cocok untuk jabatan penghulu ketua di sana. Karena saya ingat bahwa yang penting di sini bukan hanya kecocokan untuk kegiatan kerja penghulu ketua dalam arti kata yang sempit, juga bahwa yang tersedia di Kutaraja hanya sejumlah kecil personalia pegawai pribumi, maka paling pentinglah agar di antara mereka terdapat sebanyak mungkin pribadi yang cerdas dan terandalkan, yang masing-masing dapat membantu jerih payah usaha pendamaian. Karena itu telah saya ajukan Haji Hasan Mustapa.

Orang yang baik sekali itu sudah saya kenal dari dekat sekali sejak hampir 12 tahun yang lalu. Di negara Arab ia tidak memikirkan akan pulang ke tanah airnya dan tak pernah bercita-cita untuk mengabdi pada Pemerintah, jadi ia bebas dari setiap pamrih. Di sanalah sering saya dengar dia memperbantukan kewibawaan kealimannya yang luas, di kalangan yang sebagian besar berhaluan Mohammadan yang sangat keras, dengan menguntungkan pemerintahan dan pengadilan Eropa. Kemudian ia terpaksa, karena keadaan yang luar biasa, pulang ke Jawa . Maka, di Priangan saya jumpai dia bekerja sebagai guru agama. Ia menonjol karena pemahamannya yang jernih tentang hal ihwal keduniaan, dan keengganannya terhadap perdebatan yang picik dan remeh secara ideologi. Juga karena kecenderungannya untuk memupuk penghargaan terhadap maksudmaksud Pemerintah Pusat pada orang-orang sebangsanya. Di antara para penghulu, bupati, dan para pegawai pribumi lainnya, ia dihormati sekali sebagai penasihat yang ahli dan berpengalaman, yang dapat menyingkirkan keberatan. Pada sebagian guru agama, ia sesekali menimbulkan rasa jengkel karena penghargaannya yang terus terang terhadap pranatapranata Eropa serta simpatinya terhadap adat pribumi. Akan tetapi, terhadap mereka pun ia dapat bertahan karena kelebihannya yang diakui di bidang keahlian hukum.

Dari sini dapat disimpulkan betapa ganjilnya pernyataan Jenderal Deykerhoff bahwa penghulu itu "dalam hatinya terlalu bersifat Mohammadan" hingga tak dapat mengamati sesuatu dengan tegas; belum lagi diperhitungkan keadaan bahwa kecermatan yang begitu kaku (sifat yang justru tidak dimiliki oleh H. Hasan Mustapa) belum pernah merupakan rintangan bagi pengamatan yang tegas terhadap keadaan di Aceh. Dalam Laporan Aceh saya telah saya buktikan, antara lain, dari dokumen-dokumen bahwa Teungku Tirb telah mengamati keadaan itu dengan jauh lebih tegas dan menilainya dengan lebih tepat dibandingkan dengan para gubernur Aceh yang mengadakan surat-menyurat dengannya.

Atas desakan saya, H. Hasan Mustapa telah menemani saya dalam tahun-tahun 1889 91 selama beberapa perjalanan saya di Pulau Jawa. Dan sebagian besar berkat bantuannya yang tak ternilai itulah di mana-mana saya segera melihat kalangan pribumi yang luas berhimpun di sekitar saya. Dari pergaulan saya dengan mereka telah dapat saya timba informasi yang perlu.

Bagi saya lebih mudah mengajukannya kepada Gubernur Aceh daripada membujuk H. Hasan Mustapa untuk melepaskan kehidupannya yang mandiri untuk diganti dengan lingkungan kerja yang sulit di rantau. Maka, saya dapat mengatakan bahwa hanya pengaruh pribadi saya terhadapnyalah yang mendorongnya untuk menerima baik pekerjaan itu dan kelak akan menghalanginya untuk minta berhenti.

Dari permulaan pemukiman saya di Aceh dan selama hampir tiga tahun kegiatannya di sana, penghulu ketua, dengan kegiatan yang tak terputus-putus, telah memperoleh pengetahuan tentang keadaan dan tokoh-tokoh Aceh. Surat-surat, yang lebih kurang setiap minggu saya terima dari dia, tetap menjadi saksi dan merupakan sarana bantuan yang penting untuk saya gunakan, dan memberikan gambaran yang jelas bagi saya tentang perubahan-perubahan yang terjadi setelah keberangkatan saya dari Kutaraja.

Selain laporan-laporan yang rinci tentang fakta-fakta, surat-surat itu dalam bentuk akrab sekaligus mempermaklumkan penilaian penulisnya.

Adapun penilaian itu terjadi sejak permulaan masa tiga tahun sampai akhirnya tetap tidak berubah. Sehingga dugaan Jenderal Deykerhoff, seolah-olah "kesulitan" yang dialami penghulu itu dari pihak Pemerintah telah membawa perubahan yang tidak baik di dalamnya, dibantah oleh dokumen-dokumen tersebut.

Adapun mengenai faktanya, secara terpisah dari penghulu, saya diberi keterangan oleh para koresponden Aceh - dan juru berita ini selalu secara langsung membenarkan apa yang telah saya dengar dari penghulu itu. Bagaimanapun, dalam hal yang disebut terakhir ini, Jenderal Deykerhoff sendiri, selama ia mengenal penghulu tersebut, selalu memperlihatkan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepadanya.

Selama tahun pertama pemukiman penghulu itu di Aceh, bertentangan dengan jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada saya sebelum pengangkatannya, H. Hasan Mustapa oleh pihak Pemerintah diperlakukan dengan remeh, sama seperti - sayang sekali - yang dialami oleh banyak rekannya. Sedangkan Gubernur Aceh malah mengajukan pertimbangan kepada Yang Mulia agar ia dipindahkan ke tempat lain karena ia, sebagai orang bukan Aceh, selamanya juga tidak akan mengetahui hal ihwal di Aceh. Gubernur tidak tahu bahwa Haji Hasan sudah lama mengetahui hal ihwal itu, bahkan lebih tahu dari kebanyakan di antara kita yang juga bukan orang Aceh.

Segera setelah itu Jenderal Deykerhoff, untuk pertama kali, menguji coba penghulu itu dan tidak lama kemudian penghulu menjadi sumber informasinya yang utama. Bahkan, sampai-sampai jenderal itu baru-baru ini menegaskan kepada saya bahwa perlakuan kurang enak yang ditujukan kepada penghulu oleh beberapa pegawai pemerintahan, sebagian besar perlu dijelaskan berdasarkan kepercayaan yang dinikmati penghulu tersebut di pihak Jenderal. Juga berdasarkan pembetulan-pembetulan atas berita Pemerintah yang tidak jarang diakibatkan oleh kepercayaan itu.

Bagaimanapun, ketika penghulu tersebut memohon agar dipindahkan ke Bandung, Jenderal Deykerhoff meneruskan surat permohonannya itu kepada residen Priangan dengan permintaan tegas agar jangan mengusulkannya, karena Haji Hasan Mustapa mutlak perlu bagi paduka tuan tersebut untuk hubungan politik dengan para kepala di Aceh. Maka, jenderal itu dengan senang hati bersedia mengurus perbaikan kedudukan keuangannya, asal ia tinggal di Kutaraja.

Demikianlah penghulu itu, sesudah setahun lamanya mengalami derita dan kurang memperoleh pengakuan, kemudian, selama hampir dua tahun di Kutaraja, mendapat penghargaan besar atas kegiatannya. Sebaliknya, jika tahun pertama itu merupakan tahun "salah satu kesulitan dengan pihak Pemerintah" yang diacu oleh Jenderal (halaman 2), kesulitan kedua akan terjadi sebelum keberangkatannya dan akan berasal dari jenderal itu sendiri.

Setelah H. Hasan Mustapa diangkat menjadi penghulu ketua di Bandung, maka Jenderal bersusah payah mendesaknya, dengan menawarkan keuntungan keuangan, agar tidak jadi menerima jabatan itu, atau sekurang-kurangnya menunda keberangkatannya beberapa bulan. Penolakan atas tawaran-tawaran demikian itu sangat dipersalahkan kepada penghulu dan dalam berbagai hal yang remeh ia bahkan terpaksa mengalami hal ini sampai ia mendapat kesulitan. Maka, tidak heran bahwa Jenderal Deykerhoff menduga timbulnya rasa hati yang tak enak pada mantan penghulunya. Hanya, kesimpulan seolah-olah rasa hati itu menentukan pendapatnya mengenai hal ihwal di Aceh, sama sekali tidak tepat, seperti telah diuraikan tadi.

Memang benar, bila orang melihat bagaimana pincang dan berubahubah penilaian jenderal itu tentang pribadi yang begitu ahli, jujur, dan berkemauan baik, seperti H. Hasan Mustapa, maka orang tak mungkin heran lagi mengenai penilaian yang aneh dan tidak konsisten terhadap pribadi dan hal ihwal di Aceh.

Jenderal itu, setelah mengabaikan H. Hasan Mustapa selama setahun, menggunakannya selama dua tahun sebagai seorang penasihat yang terandalkan, berpengalaman*, bahkan menurut pengakuannya sendiri, "mutlak perlu". Pergaulan saya sendiri dengan orang tersebut enam kali lebih lama dan sangat jauh lebih akrab, sehingga saya menghormati dia dengan jauh lebih tinggi lagi. Bila jenderal itu, karena kesal akan keseganan penghulu itu untuk mengabdi lebih lama di Aceh, dan jengkel akan kenyataan bahwa H. Hasan Mustapa tetap mempertahankan penilaiannya sendiri dan mengungkapkannya pula, sekonyong-konyong menggambarkannya sebagai satu binocle (teropong) yang keliru, seorang Mohammadan yang terlalu keras, yang penuh dengan rasa mensyukurkan kesulitan pemerintahan kita, maka pantaslah orang merasa kasihan terhadap pegawai-pegawai yang jujur dan yang nasibnya dapat tergantung pada penilaian-penilaian semacam itu. Sebaliknya, orang lebih-lebih tidak mempunyai alasan untuk kurang menganggap penting akan kesan-kesan mantan penghulu ketua yang mantap dan didasarkan pada telaah yang mendalam.

Sementara itu dalam nota saya, sama sekali saya tidak membatasi diri pada pengungkapan pemberitahuan dan kesan H. Hasan Mustapa, yang sebetulnya merupakan ikhtisar surat-menyurat selama tiga tahun. Sebaliknya, untuk menyusun dokumen itu sama-sama juga saya gunakan apa-apa yang telah tampak jelas kepada saya dari surat orang-orang Aceh, yang selama saya tinggal di Aceh cukup akrab saya kenali untuk menilai pemberitahuan mereka secara tepat, dan mampu meninjau peristiwaperistiwa dari berbagai segi sesudah keberangkatan saya.

Sebetulnya Jenderal Deykerhoff, selama beliau di Jakarta, telah menegaskan kepada saya bahwa beliau yakin saya mempunyai juru-juru berita yang lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah setempat. Paduka Tuan Jenderal menyebutnya sangat wajar, kalau mempertimbangkan keadaan dan hubungan-hubungan pribadi. Maka dari pihak itu, alhasil, sifat dan luasnya sumber yang telah saya timba tak dapat ditawar.

Jadi, karena tidak banyak tersisa keluh kesah sang Jenderal (halaman 3) saya seolah-olah hanya mengajukan pernyataan-pernyataan tanpa bukti. Ini suatu metode yang oleh paduka tuan itu secara ganjil disebut profesoral. Bukankah fakta-fakta tersebut - tanpa memandang seluk-beluk yang remeh-remeh - berada di atas segala diskusi? Fakta itu pun, selain berasal dari sumber-sumber yang dapat dicapai oleh setiap orang, telah saya ketahui melalui juru-juru berita yang untuk sebagian telah diuji oleh Jenderal Deykerhoff dan bahkan telah dinilainya "mutlak perlu", untuk sebagian telah dinyatakannya lebih baik daripada juru bicara yang dapat digunakannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu jelaslah pemberitahuan dari pihak saya sama saja harganya dengan catatan bahwa pihak Pemerintah tidak mengetahui hal seperti itu, meragukan, atau menyangkalnya. Perbedaannya terletak pada penilaian terhadap keadaan dan fakta yang telah diketahui, juga pada penjawaban pertanyaan apakah orang, yang terus bertindak dengan cara sekarang, akan mencapai tujuannya. Sementara itu saya menganggap lebih penting pendapat kalangan pribumi yang tak resmi daripada Jenderal Deykerhoff dan saya tidak semata-mata mendengarkan atau tidak lebih suka mendengarkan orang-orang yang ucapannya seolah-olah memuaskan keinginan kita semua yang terbaik.

Dengan senang hati saya mengaku kepada Jenderal Deykerhoff bahwa andaikan saya melihat sendiri keadaan hal ihwal yang sekarang, banyak hal akan dibuat lebih jelas lagi daripada sekarang. Akan tetapi, jika dengan demikian pemahaman saya terhadap soal-soal pokok akan berubah, saya berani menyangkalnya dengan tegas. Sebab, pemahaman itu berlandaskan pada satu dasar yang begitu mantap, cukup saya maklumi. Karena perbedaan antara dua pandangan itu terutama berdasarkan pengalaman saya mengenai sisi dalamnya keadaan yang justru tidak dilihat sendiri oleh Jenderal Deykerhoff. Bagaimanapun dengan sama-sama kuat haknya, saya berani menyatakan bahwa pandangan-pandangan Jenderal Deykerhoff-lah yang akan berubah, asal ia sedikit lama berada di luar Aceh, bebas dari perasaan seolah-olah gejala-gejala yang menguntungkan dan yang merugikan dapat dikaitkan dengan kebijakan beliau. Juga, lepas dari pengaruh orang yang ikut-ikutan berbicara serta pembujuk-pembujuk yang dianggap melebihi H. Hasan Mustapa. Untuk keperluan itu saya malah dapat mengajukan contoh Residen Van Langen yang pada tahun yang lalu juga datang ke Betawi dalam suasana hati yang agak optimistis. Akan tetapi, ia lekas mengakui bahwa setelah mengadakan musyawarah dan renungan yang lebih objektif selama beberapa minggu, ia menjadi yakin bahwa hal ihwal itu tampaknya indah tetapi sesungguhnya jauh dari indah.

Meskipun begitu masih juga mungkin bahwa saya, karena mempunyai data yang terbaik, menggunakannya secara keliru. Dan dari apa yang ditegaskan oleh Jenderal Deykerhoff pada dua tempat, boleh disimpulkan bahwa ia ingin menggambarkan hal ini seolah-olah boleh jadi demikian.

Pertama-tama disebutkan (halaman 2) bahwa "saya memberikan pengaruh yang terlalu mutlak kepada agama Islam terhadap jalannya hal ihwal di Aceh"; ini satu pernyataan yang pasti menurut gaya bicara

Jenderal Deykerhoff sendiri seharusnya bernama "profesoral". Sebab pernyataan itu tidak didukung oleh bukti satu pun, bahkan bertentangan dengan fakta-fakta yang terkenal. Laporan Aceh saya dan karya saya, "De Atßhers", bukankah merupakan ulasan-ulasan yang sinambung mengenai hal yang berlawanan dengan itu? Setiap kali di situ ditegaskan bahwa adat Aceh berlawanan dengan syariat Mohammadan, tidak lebih tetapi juga tidak kurang dibandingkan dengan negeri-negeri Mohammadan lainnya. Pandangan Mr. Der Kinderen yang sebagian dikutip oleh Tuan Van Langen, sebagai otoritasnya yaitu bahwa menurut Mr. Der Kinderen, pranata-pranata orang Aceh pada pokoknya harus dicari dalam kitab-kitab hukum Arab, telah saya kupas segala keganjilannya. Sedangkan dalam satu tulisan mengenai adat Minangkabau saya katakan antara lain bahwa di Aceh oleh para kepala di sana adat dilestarikan "dengan energi yang di mana pun tidak dapat diungguli; satu adat yang pada dasarnya dan dalam bagian-bagian perundang-undangan yang terpenting justru bersifat bukan - Mohammadan" . Dengan demikian, saya rasa, pernyataan yang sama-sama apodiktik dan tidak benar itu di pihak Jenderal, telah disingkirkan.

Kedua, Jenderal memperingatkan (halaman 49-50) agar orang jangan menerima baik kesimpulan saya tentang hal ihwal Aceh, karena saya, menurut Tuan G.A. Scherer pun, katanya tidak mempunyai pengalaman praktik yang begitu perlu "untuk bertindak sebagai hakim (sic) mengenai keadaan politik pribumi".

Pastilah bukan hanya Jenderal Deykerhoff yang senang memuji "praktik" dan pengalaman orang yang penilaiannya tentang soal tertentu mungkin memberikan jasa yang baik untuk saat ini. Seandainya ada orang yang menegaskan kepada Jenderal tentang beberapa ucapan Tuan Scherer dalam ceramahnya pada tanggal 20'Januari 1891, dalam perkumpulan "Indisch Genootschap", misalnya, kalau ia menegaskan soal tuntutantuntutan yang sekurang-kurangnya mesti diajukannya untuk seorang Gubernur Aceh yang akan diangkat (halaman 42: "Sekurang-kurangnya dapat ... dituntut darinya agar ia mempunyai penilaian sendiri terhadap masalah Aceh dan agar ia mengajukan program yang lengkap mengenai sarana dan biaya bagi pendamaian"), atau umpama ia menunjuk nilai rendah yang telah dikenakan oleh Tuan Scherer pada halaman 39-40 kepada soal penyerahan seperti penyerahan Teuku Umar, maka Paduka Tuan agaknya tidak akan cenderung untuk memperkuat kata-kata itu. Kata-kata itu berbunyi," .... bahwa satu tindak penyerahan, yang sematamata untuk mendapat uang atau keuntungan, tidak menghasilkan jaminan yang perlu. Andaikan sementara itu terjadi pengkhianatan, maka mungkin juga hal itu tidak akan mengakibatkan kemusnahan yang segera dan menyeluruh. Namun, penyerahan itu adalah gawat dan tetap akan gawat dan hanya berlaku selama orang yang menyerahkan itu sendiri masih menghendakinya." Meskipun begitu, Tuan Scherer membicarakan hal-hal di situ yang dapat dinilainya secara lebih baik dibandingkan dengan penilaian oleh pengalaman praktik saya dalam urusan pribumi. Padahal, urusan pribumi itu memang sudah tidak diketahuinya sama sekali.

Kalau tidak, Tuan Scherer pasti akan tahu bahwa saya sudah sejak bertahun-tahun setiap hari bergaul dengan orang pribumi dari setiap pangkat dan kedudukan dengan cara yang lebih akrab daripada yang biasanya terjadi pada beliau berdasarkan lingkup kerjanya. Menjadi syarat bagi keakraban itu bahwa orang seolah-olah menyerapkan diri ke dalam masyarakat pribumi, dan bahwa orang itu dapat menggunakan alat-alat yang sebanyak mungkin dapat menghilangkan tembok-tembok pemisah yang berdiri antara dunia pribumi dan dunia kita, disebabkan oleh perbedaan bahasa, adat, cara berpikir, dan ras. Pergaulan semacam itu dan selanjutnya pengetahuan akan manusia yang perlu adalah sarana-sarana yang menimbulkan "praktik" yang oleh Tuan Scherer dikatakan tidak ada pada saya.

Memang, saya percaya, kalau kita membatasi diri pada pembicaraan tentang Aceh, bahwa Laporan Aceh saya dan karya saya, De Atjehers, agaknya berisi beberapa hal yang menyebabkan orang akan mengambil keputusan lain tentang "praktik" itu. Dengan lambat, tetapi nyata juga, telah ditinggalkanlah pemahaman-pemahaman tak benar yang dilawan di situ. Di situ pun hubungan dan arti yang dilukiskan mengenai golongangolongan di antara orang Aceh, diterima sebagai sesuatu yang tepat, meskipun sikap kita untuk melebih-lebihkan hasil kita sendiri menimbulkan pandangan optimistis tentang keadaan nyata yang bertentangan dengan fakta-fakta tersebut. Sekali-sekali orang, bahkan - seperti juga dilakukan oleh Jenderal Deykerhoff pada halaman 2 dalam tulisannya, "Jawaban" - berbuat seolah-olah telah menemukan sendiri pemahaman-pemahaman itu, dan seolah-olah ia harus membelanya terhadap saya.

Kalau orang memperhatikan tulisan yang baru dikutip itu, yang di dalamnya Tuan Scherer telah mencantumkan hasil-hasil "praktiknya", maka orang akan membaca di situ bagaimana "Sri Sultan" dan "kelompok Keumala" khayalan itu (halaman 10, 28, 31) masih tetap digambarkan sebagai inti perlawanan. Jadi, setiap pemahaman yang tepat terhadap hubungan-hubungan di Aceh tidak ada. Orang akan membaca juga bagaimana satu utopi tentang jalur yang tetap dipelihara kebersihannya antara Aceh Besar dan pantai oleh para sahabat Aceh (halaman 29) merupakan soal yang penting dalam program perdamaian. Juga terbaca di situ betapa naifnya kepercayaan akan janji-janji dan kekuasaan Raja Pedir yang digunakan sebagai dasar di sana (halaman 30, 31, 33), bagaimana hendaknya para utusan bersuku Melayu harus digunakan sebagai pengamat atas kesetiaan Aceh (halaman 32-33). Tercantum di situ pula syarat-syarat yang tak masuk akal yang diajukan kepada seorang gubernur yang akan diangkat di Aceh - syarat-syarat itu sudah dikutip tadi. Yang paling akhir, tetapi bukan yang paling remeh, "Dengan pengeluaran biaya tambahan sebanyak 6 ton dibayangkanlah pendamaian dalam waktu 3 tahun" . Dengan demikian semua serangan terhadap benteng kita akan berhenti dan kita, dengan ditemani para kepala, akan dapat datang ke mana-mana di Aceh (halaman 43). Jika selanjutnya diperhatikan bagaimana "praktik" kenyataan yang tak dapat disangkal itu telah mengajar kita untuk menilai program utopis itu menurut nilai yang sebenarnya, meskipun Tuan Scherer sendiri telah mempunyai bagian penting dalam jalannya peristiwa selama 3 tahun terakhir, maka, dengan senang hati, orang pasti membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuan Scherer pada halaman 2: "Pemukiman yang lama saja jelas kecil nilainya". Lalu orang akan tak seberapa menganggap penting - dibandingkan dengan Jenderal Deykerhoff penilaian Tuan Scherer tentang "praktik" orang lain, apalagi praktik saya, sebab Tuan Scherer belum pernah melihat saya sedang bekerja.

Maka, sampai ada berita lagi, saya lebih suka menganggap bahwa Jenderal DeykerholT tidak sepenuhnya mengerti kehendak Tuan Scherer.

Dengan begitu saya percaya bahwa mengenai sanggahan secara prinsip oleh Jenderal Deykerhoff terhadap pemberitahuan dan kesimpulan saya berdasarkan asalnya, telah cukup banyak dikatakan. Maka, saya sekarang boleh mulai membicarakan beberapa seluk-beluk yang dapat didiskusikan.

Adapun mengenai T. Umar (Juhan), Jenderal Deykerhoff (halaman 4 dan seterusnya) memberi ulasan yang tidak mengenai persoalannya, yaitu bahwa jasa-jasanya dapat dipakai, sekalipun diketahui benar mengapa T. Umar memberikan jasa itu. Hal itu telah saya ulas ketika Jenderal Deykerhoff masih sepenuhnya memusuhi pikiran yang menganjurkan agar penyerahan T. Umar diterima baik.

Sebaliknya, soalnya berbeda sekali jika orang menerima penyerahan yang ditawarkan dengan rendah hati oleh seorang musuh yang berpengaruh besar dan sudah sering bertindak secara berkhianat terhadap kita, serta menggunakannya dalam lingkungan pengaruhnya itu demi kepentingan kita, daripada jika kita angkat menjadi panglima perang yang memenuhi fungsinya sebagian besar di medan yang sama sekali berlainan dengan medannya sendiri. Meskipun segala sesuatu yang telah ditugaskan kepada T. Umar oleh pihak Pemerintah adalah sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya sebagai "panglima perang besar", pengangkatan itu sendiri sama sekali belum disahkan. Sebenarnya, seperti selalu saya ulas, T. Umar hendaknya hanya dikukuhkan dalam kedudukan yang sudah telanjur diperolehnya. Di samping itu, hendaknya juga dimanfaatkanlah pengaruhnya di daerah Mukim XXV dan di sebagian daerah Pantai Barat. Sekarang, segera sesudah penyerahannya, ia telah "terlalu disanjungsanjung" dan karena itu ia semakin melebih-lebihkan arti kedudukannya sendiri dibandingkan dengan apa yang dilakukan pihak Pemerintah.

Sikap melebih-lebihkan oleh pihak Pemerintah bukan hanya berlangsung dalam bentuk pengangkatannya menjadi panglima perang dan fakta-fakta yang timbul dari situ. Terutama pada mulanya T. Umar oleh pihak Pemerintah diajak bermusyawarah tentang berbagai hal, seperti mengenai lalu lintas orang Aceh yang tinggal di luar garis pertahanan yang masuk garis pertahanan kita, tentang ekspor, tentang peraturanperaturan guna keamanan kampung-kampung dan pengaturan rumahrumah gardu. Baru kemudian dihindarilah gambaran seolah-olah T. Uma r menjadi penasihat utama Kömpeuni.

Jenderal Deykerhoff telah salah sangka bahwa watak Asisten Residen Kroesen yang "otokratis" itu (halaman 6) mesti mencegah agar pejabat tersebut jangan terlalu besar kepercayaannya. Kepercayaan diri sendiri yang berlebih-lebihan seperti itu pasti sering menghasilkan energi besar serta ketegasan bertindak, tetapi sering juga mengakibatkan baik sikap menulikan nasihat yang bermanfaat maupun ketidakadilan, lagi pula tidak mengurangi kecenderungan untuk bergabung "dalam segala cuaca" dengan seorang dua orang yang mampu menemukan segi-segi lemah dalam watak otokratis itu. Tak lama sesudah penyerahan T. Umar, memang benar Tuan Kroesen1 telah memberitahukan kepada banyak orang bahwa ia menganggap T. Uma r itu sebagai seorang penasihat andalan, sama dengan kepala tertentu yang berjasa. Sebagai kontrolir di daerah Sumatra Timur, ia pernah bekerja sama dengan kepala tersebut.

Semuanya itu telah membuat harapan-harapan T. Uma r akan masa depan terlalu muluk. Pada orang lain semuanya itu lebih membenarkan kesan bahwa Pemerintah lemah sekali.

Berkali-kali, baik atas dasar pengalaman saya sendiri tentang hubungan-hubungan di Aceh pada umumnya maupun atas dasar beritaberita terpercaya mengenai T. Umar pada khususnya, telah saya katakan bahwa perlawanannya terhadap musuh-musuh kita barulah akan merupakan perang yang sungguh-sungguh, andaikan orang-orang tersebut memang sekaligus merupakan musuhnya karena sebab yang berlainan sama sekali. Sementara dalam hal-hal lain, seperti segera terjadi dalam penaklukan benteng Kaluet ketika uang kita telah menyebabkan pindahnya musuh, pertempuran di situ hanya merupakan sandiwara belaka.

Kini Jenderal Deykerhoff (halaman 8-9), mengutip beberapa contoh yang katanya dapat membuktikan bahwa T. Umar juga melakukan pertempuran yang sungguh-sungguh demi kepentingan kita, melawan orang-orang yang bukan musuh dia. Dua di antara tiga peristiwa, sebaliknya, menyangkut perlawanan T. Umar terhadap T. Mat Amin, putra T. Tirb. Kenyataan bahwa T. Tirb ini, seperti juga kerabatkerabatnya yang lain, jauh sebelum penyerahan T. Umar, adalah musuh pribadinya yang sering dilawannya, merupakan fakta yang sudah diketahui (meskipun jelas belum diketahui oleh Jenderal Deykerhoff). Bagaimana caranya Jenderal Deykerhoff telah menafsirkan hal yang sebaliknya dalam membaca karya saya, De Atjehers, merupakan teka-teki bagi saya. Yang Mulia masih ingat bahwa berkali-kali saya telah mohon perhatian Yang Mulia akan hubungan tersebut, secara resmi, antara lain, termuat dalam Nota tertanggal 18 Januari 1894.

Sebelum dan selama pemukiman saya di Aceh, anak buah T. Uma r sudah bertempur melawan anak buah Mat Amin dan Beb karena mereka berani melakukan tindak kekerasan di daerah Mukim VI. Daerah itu oleh T. Umar ingin dijadikan daerah yang diserahkan kepada T. Kutakarang untuk pemungutan uang sabil. Anak buah T. Umar yang sesekali datang ke Kutaraja untuk memberitahukan kecenderungannya untuk menyerah, dengan senang hati memberikan kepada para pegawai bangsa Eropa penjelasan yang berikut mengenai perang T. Umar melawan Mat Amin. T. Umar membenci dan memerangi golongan perlawanan. Hal ini terjadi meskipun ia belum juga yakin akan diterima dan diampuni oleh pihak Kömpeuni. Tentu saja mereka tidak menyebutkan bahwa T. Umar telah menyerahkan monopoli pemungutan uang sabil di daerah kekuasaannya kepada T. Kutakarang, yang justru pada waktu itulah ia melemparkan pamflet-pamfletnya yang paling pedas kepada kita.

Berdasarkan pengalaman, para juru berita itu tahu bagaimana orang "di kantor" setiap kali menggosok tangannya dengan senang hati, bila mendengar kabar bahwa Teuku X sekarang berniat melawan Teungku Y, bahwa Teungku Z telah memaki-maki Sri Sultan sebagai orang badung dan telah mencaci pejuang sabil sebagai perampok, dan sebagainya. Bagi seorang pakar, semuanya itu semata-mata membuktikan bahwa orang Aceh, meskipun benar-benar memerangi kita, mereka tidak dapat hidup tanpa persengketaan antara mereka sendiri. Ini satu keadaan yang sejak permulaan operasi-operasi kita di Aceh telah dapat diamati. Jadi, secara umum hal itu tidak menunjukkan satu perubahan pun yang menguntungkan bagi kita.

Memang, boleh disebut sebagai ciri yang menandai kecilnya kemajuan dalam pengetahuan dan pengalaman setempat di pihak Pemerintah di Aceh bahwa sekarang justru orang mengutip fakta-fakta untuk menentang peringatan saya. Padahal, saya telah mengingatkan penggambaran keadaan secara cerdik oleh orang Aceh, dan telah memperingatkan agar jangan selalu menjadi korban satu macam kebohongan saja. Dan fakta-fakta itu malah paling kuat membenarkan peringatan saya tersebut.

Sama sekali tidak benar bahwa saya berniat "membuat kejahatan" terhadap sifat-sifat T. Uma r yang baik, seperti disebut oleh Jenderal Deykerhoff (halaman 9). Oleh saya justru sifat-sifat baiknya itu khusus diuraikan dari segi kegunaannya demi keuntungan kita. Ini terjadi lama sebelum jenderal itu memikirkan hal tersebut. Tetapi, hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa orang, segera sesudah T. Uma r menyerahkan diri, tidak lagi memperhatikan kedewasaan sikap dalam pergaulan dengan dia. Maka, permulaan yang salah itulah yang telah memberikan kedudukan yang sangat penting kepadanya.

Apakah ia, seperti yang disangka oleh Jenderal Deykerhoff (halaman 11), andaikata hal ini tidak dilarang baginya, atas biaya sendiri akan memasuki daerah Mukim XXII, boleh diragukan, meskipun T. Umar telah mengajukannya. Tetapi, jika ia sudah berbuat begitu, maka ia benar-benar tahu bahwa ia segera akan terpaksa mengimbau bantuan pihak Kömpeuni. Ia akan segera tahu bahwa dari permulaan yang kecil ini, dengan sedikit kebijakan akan dapat dibuat usaha yang besar artinya, agaknya dapat menjadi sarana untuk melihat bahwa keinginannya yang telah diucapkannya berkali-kali - yang disebut juga dalam nota saya (jawaban Jenderal Deykerhoff halaman 39) - dipenuhi. Yaitu, keinginan supaya di bawah pimpinannya - dengan biaya beberapa ton uang emas - akan dapat timbul ketenteraman semu di daerah Mukim XXII. Akan tetapi, ia sendiri juga tidak percaya akan kelestariannya sebagaimana ia juga tidak percaya akan teguhnya landasan yang telah diperolehnya dalam operasi-operasi awalnya di tempat lain, di luar daerah pengaruhnya sendiri.

Kenyataan bahwa memperoleh sekutu-sekutu berpengaruh yang baru di pihak kita untuk mengurangi kesulitan kita (halaman 5) tidak akan menguntungkan kedudukan T. Umar, sangat masuk akal hingga tidak usah diulas lagi. Lebih-lebih bila Jenderal Deykerhoff sendiri (halaman 12) katanya sudah mengerti bahwa T. Umar mempertimbangkan segala hal dari segi pandangan untung rugi pribadinya. Namun, Jenderal Deykerhoff kemudian menegaskan bahwa T. Umar sekarang hanya mengabdi sebagai panglima perang, sebaliknya Paduka Tuan Jenderal pastilah tidak akan menyangkal bahwa hal itu sekurang-kurangnya semula pernah lain sama sekali, Yaitu, misalnya, kenyataan bahwa dalam perundingan-perundingan yang gagal dengan para kepala daerah Mukim XXII, ia pernah digunakan baik sebagai penasihat maupun sebagai perantara. Penggunaan panglima perang secara demikian apriori sudah harus dicela, sebab ia mempunyai kepentingan-kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan kita dalam urusan seperti itu.

Bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan yang berada di luar lingkup kerjanya yang lebih sempit sendiri, T. Umar seolah-olah melakukan apa yang diinginkannya, lalu ia menipu pihak Pemerintah. Sejak permulaan kegiatan kerjanya telah saya tegaskan bahwa ia dan kawan-kawannya menyalurkan uang yang telah diberikan kepadanya untuk berbagai tujuan, sebagian besar kepada para kepala sabil dan gerombolan-gerombolan mereka. Dengan demikian setiap kali di mana dan bilamana diperlukan, akan diciptakan keamanan semu. Dengan kata lain, bagaimanapun ganjil bunyinya, dengan perantaraan T. Umar dan kawan-kawannya, Pemerintah secara teratur membayar sumbangan-sumbangan untuk melestarikan gerombolan-gerombolan jihad yang harus digunakan untuk menghajar kita.

Sedangkan Jenderal Deykerhoff, dalam kiriman suratnya kepada Yang Mulia tertanggal 19 Desember 1893, No. 1016/K, amat rahasia, dan 21 Desember 1893, No. 1020/K, rahasia, menegaskan bahwa di daerah Mukim XXV dan Mukim XXVI secara keseluruhan tidak lagi dihasilkan uang sabil - padahal saya telah menerima bukti-bukti tertulis tentang fakta bahwa pada masa itu juga dalam garis konsentrasi kita pun uang-uang seperti itu diminta dan diberikan - namun paduka tuan jenderal itu mengakui, dalam surat kepada Yang Mulia tertanggal 19 Agustus 1894 No. 521/K, rahasia, bahwa, oleh sekutu-sekutu kita pun tali persahabatan yang lama dengan para kepala sabil dipelihara melalui hadiah-hadiah uang. Sementara dalam kiriman-kiriman surat yang pertama, kebencian umum terhadap gerombolan-gerombolan sabil sedemikian kuatnya sehingga segala desas-desus mengenai pembayaran sumbangan oleh penduduk semestinya tak ada dasarnya; sebaliknya, dalam surat-surat terakhir, bahkan dengan bantuan Prof. Jorissen dan Napoleon, diulas bahwa kiriman-kiriman uang dari pihak sekutu-sekutu kita dapat dijelaskan dengan mudah, bahkan berguna. Sebab, kalau tidak, mereka akan kehilangan pengaruh - dari pasukan-pasukan kecil yang telah lama menjadi sasaran kebencian umum.

Dan tentu saja sekarang, sekali lagi katanya, T. Umar menggunakan uangnya dengan cara yang telah saya tunjukkan (halaman 7), tetapi disangkal bahwa para penjaga suku Aceh di rumah-rumah gardu secara jujur membagi uang mereka dengan orang-orang sabil yang seharusnya diusir (halaman 24). Hal ini disimpulkan dari kenyataan bahwa mereka membelanjakan uang bebas 13 dolar untuk setiap orang yang mereka terima, seluruhnya untuk membeli candu.

Pertama-tama orang-orang tersebut, untuk memenuhi hasrat minum candu itu, tidak begitu membutuhkan uang sebanyak itu. Selanjutnya mereka memang benar gemar minum candu, namun mereka lebih suka lagi tetap menyelamatkan jiwa dan raga. Dan saya sudah berulang-ulang diberi kabar bukan oleh penghulu, tetapi oleh orang-orang Aceh yang terpercaya yang mempunyai kerabat dan teman sendiri, baik di antara para penjaga rumah gardu kita maupun di antara para pejuang sabil sekaligus - bahwa kedua belah pihak saling berhubungan dengan cara yang paling bersahabat. Minum candu dan berjudi sama-sama dilakukan oleh para pejuang sabil secara persaudaraan di dalam rumah gardu. Andaikan diduga akan ada pemeriksaan, mereka biasanya diberi tahu pada waktunya, agar memperlihatkan diri maupun urusan mereka dalam keadaan beres. Hubungan seperti ini boleh dikatakan ada di mana-mana. Mengenai daerah Mukim XXVI secara khusus diberitakan bahwa penjagapenjaga mengupetikan lebih dari separo uang bulanannya kepada Habib Teupin Wan.

Andaikan semuanya ini tidak begitu, dan seandainya gerombolangerombolan sabil sungguh-sungguh memandang para penjaga rumah gardu itu benar-benar sebagai sekutu Kömpeuni (dan bukan sekadar perantara untuk menyampaikan sebagian dari pajak perang yang dikenakan oleh Kömpeuni kepada mereka), maka para penjaga rumah gardu itu lebih-lebih lagi akan menjadi sasaran serangan-serangan yang metodis dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan sekutu-sekutu sejati kita di kampung. Sekutu kita itu secara sistematis dibunuh, dirampok, dan dibakar rumahnya. Andaikan terjadi serangan-serangan semacam itu, maka penjaga-penjaga rumah gardu itu seluruhnya tidak akan melawan serangan itu walaupun seminggu juga.

Hendaknya orang jangan tertipu oleh satu dua kasus (seperti yang dikutip oleh Jenderal Deykerhoff, halaman 23), ketika para penjaga rumah gardu dibunuh atau seluruh kekuatan penjaga itu sedikit banyak diserang dengan gawat. Sebagaimana juga pertempuran antara kelompok T. Tirb dan kelompok T. Kutakarang tidak membuktikan bahwa golongan sabil itu sudah pecah; permusuhan T. Umar terhadap Mat Amin, atau kenyataan bahwa golongan adat sekarang menentang perang jihad, itu semua juga tidak membuktikan bahwa perkelahian sesekali antara gerombolan dengan orang-orang rumah gardu atau pos penjagaan itu sesuatu yang lain, kecuali perselisihan antara orang Aceh itu memang terjadi setiap hari. Sebaliknya, dapat diandalkan bahwa serangan-serangan seperti itu akan terbatas pada orang-orang yang dicurigai mengadakan persekutuan yang sungguhsungguh dengan pihak Kömpeuni, atau pada mereka yang akan menerima balasan di.luar Kömpeuni.

Sebagaimana juga Haji Bintang dengan anak dan istrinya di daerah Mukim IX, dan juga Imeum Sa'idi di daerah Mukim XXVI telah dibunuh, dan rumah Teungku Syekh Putu dibakar karena terdapat tanda yang sungguh-sungguh tentang perasaannya yang baik terhadap kita, maka pastilah T. Umar sudah lama akan dihabisi nyawanya dengan pembunuhan tersembunyi atau racun, dan mungkin tidak akan dapat ditemukan lagi satu pun orang Aceh yang mau minum candu dan berjudi di rumah gardu, andaikata peranan yang dimainkan oleh T. Umar dan kawan-kawannya tidak merupakan hal lain daripada yang tampak pada pihak Pemerintah. Maka, tetaplah pantas disesalkan bahwa dari permulaan dan secara terusmenerus, T. Umar tidak dibatasi dengan keras di dalam daerah pengaruhnya. Juga pantas disesalkan bahwa pos-pos penjagaan yang diduduki oleh orang Aceh yang pada dasarnya hanya menghasilkan pertunjukan sandiwara dan tidak berarti apa-apa dalam keadaan gawat, telah diberi peranan sepenting itu.

Dapat dikatakan bahwa untuk saat ini dan sebagai tindakan sementara, kekuatan penjagaan orang Aceh - betapapun sedikit nilai hakikatnya - bukan merupakan sarana hubungan yang pantas dicela tetapi dibutuhkan, karena tidak ada yang lebih baik. Tetapi, hal itu pasti hanya berlaku dengan syarat bahwa hendaknya orang sesaat pun jangan tertipu mengenai nilainya yang nyata. Dan janganlah sarana itu dianggap sebagai alat untuk melestarikan keadaan tenteram dan damai yang disangka sudah diperoleh pada tanggal 19 Desember 1893.

Kenyataan bahwa T. Usén Lueng Bata telah dijadikan calon pengganti T. Umar, kalau perlu, merupakan kesalahan yang timbul (halaman 14) karena Jenderal Deykerhoff "tidak selalu memberitahukan kebenarannya" kepada penghulu, juru bicara saya. Seluk-beluk terakhir ini tidak luput dari perhatian penghulu yang arif itu, namun pemberitahuan mengenai T. Usén bukan berasal dari dia. Saya mendengar bahwa hanya dari pihak orang Eropa, dan jelasnya antara lain dari Konsul Jenderal J.A. Kruyt, yang telah menceritakan kepada saya bahwa Tuan Kroesen menjawab pertanyaannya - "Apakah pihak Pemerintah sudah siap terhadap kemungkinan akan kehilangan T. Umar?" - dengan, "Maka kita masih punya T. Usén dari Lueng Bata yang sepenuhnya dapat menggantinya, bahkan boleh jadi lebih baik dari dia." Tentu saja saya tidak tahu apakah Tuan Kroesen di hadapan Tuan Kruyt memperindah kebenarannya dengan cara yang dipakai oleh Jenderal Deykerhoff terhadap penghulu. Andaikan begitu, itu kebetulan sekali.

Kalau Jenderal Deykerhoff sekarang mengatakan bahwa sebagai pengganti-pengganti T. Umar telah jelas ditunjuk adiknya dan saudara sepupunya, maka hal itu hendaknya berlaku bagi penggantiannya secara adat Aceh: yaitu dalam pangkat, gelar, dan kelebihan-kelebihannya, tetapi pasti bukan dalam arti pribadi, sehingga keadaan lalu akan menjadi lebih gawat lagi. Lebih gawat daripada andaikan benar-benar ada niat yang telah saya duga terdapat pada pihak Pemerintah berdasarkan beberapa berita.

Bahwa T. Usén katanya tidak menyampaikan dana-dana kepada kepala-kepala yang lain dalam golongan perang kecuali kepada saudaranya sendiri (halaman 16), memang dikemukakan. Akan tetapi, juru berita saya dari Aceh, antara lain, telah melihat sepucuk surat yang di dalamnya Habib Teupin Wan minta kepada T. Usén agar memberikan uang sabil kepada pengantar surat itu, sekaligus bahwa pengantar itu kemudian menerima uang 100 dolar. Penghulu membenarkan bahwa kiriman-kiriman semacam itu dari T. Usén secara umum diketahui di antara orang Aceh.

Untuk mengimbangi pernyataan saya bahwa para uleëbalang daerah

Mukim XXVI yang terkemuka itu tidak menonjol karena energinya, sebaliknya, Jenderal Deykerhoff sekarang (halaman 20 ) mengacu kepada bukti energi Nyak Banta yang sudah terdapat sejak tahun 1890. Sebaliknya, dalam kiriman surat Jenderal kepada Yang Mulia tertanggal 19 Desember 1893, No. 1016/K, amat rahasia, saya baca, "Tidak seorang pun di antara para kepala yang memiliki sifat-sifat pribadi yang begitu mutlak bagi tujuan yang harus diabdinya demi kepentingan kita."

Penilaian terakhir itu, yang agak umum sifatnya, memang benar berlaku bagi Nyak Banta, dan apa yang terjadi pada tahun 1890 tidak memberikan alasan untuk mengubahnya. Bukankah waktu itu Nyak Banta berniat untuk menyerang T. Tirb dan gerombolan-gerombolan sabilnya dalam keadaan begitu? Namun, ia dibuat malu karena pengaruh beberapa pengikut T. Tirb telah mencegah sebagian penduduknya untuk menyumbang - sesuai dengan perintah Nyak Banta - dalam pembayaran biaya perjalanannya ke Keumala. Ketika ia lalu mencoba merebut dengan kekerasan terhadap apa yang ditolak tadi, kekerasannya itu pun ditangkis dengan kekerasan pula. Usahanya untuk mendorong T. Tirb agar menyadarkan anak buahnya, gagal, maka Nyak Banta minta tolong pada pihak Pemerintah Belanda atau minta amunisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Permintaan ini ditolak, dan pihak Pemerintah menasihatkan agar ia tenang saja. Dengan demikian ia dapat menutupi rasa malunya dengan larangan dari pihak Kömpeuni, dan kehormatannya pun tetap tidak ternoda. Tampaklah bahwa sekali lagi di sini pun satu soal pribadi dan sementara terkena bahaya, akan diolah menjadi rencana seorang ulee'balang untuk menyerang gerombolan-gerombolan sabil. Tetapi, orang Aceh tidak ada yang pernah memikirkan rencana Nyak Banta seperti itu.

Keadaan bahwa para ulee'balang yang dimaksud itu berunding dengan para imeum mereka (halaman 21) oleh saya sama sekali tidak disebut sebagai keistimewaan yang mengherankan. Sebaliknya, saya minta perhatian atas kenyataan bahwa para ulee'balang itu sepenuhnya bergantung pada nasihat dan bantuan para imeum mereka. Para penasihat terkemuka di daerah Mukim XXVI, menurut Jenderal Deykerhoff (halaman 21-22), adalah bukan orang yang saya sebut tadi. Sementara itu perbedaan ini hanya merupakan perbedaan semu, atau lebih tepat, perbedaan antara semu dan hakikat.

Jelasnya, sering kali terjadi orang lainlah yang disebut oleh para kepala sebagai penasihat mereka di kantor. Mereka sering dibawa serta, tetapi bukan penasihat sebenarnya yang tidak terlalu sering ikut dalam hubungan dengan pihak Pemerintah. Untuk tujuan yang disebut pertama digunakanlah orang-orang yang, misalnya, biasa berbahasa Melayu, dan biasa menepati tata cara yang lazim terhadap orang Eropa, dan sebagainya. Untuk tujuan yang disebut terakhir itu, para kepala sebaliknya memerlukan orang yang benar-benar mengetahui keinginan, keberatan, dan muslihat penduduk kampung, sebagian juga orang-orang yang memelihara hubungan yang akrab dengan para pejuang sabil, dengan demikian mereka mempunyai wawasan atas keadaan yang nyata.

Menurut Jenderal Deykerhoff, T. Nyak Banta "menempuh jalannya sendiri" - andaikan begitu, ia sudah lama salah jalan! sedangkan T. Cut

Tungköb akan menggunakan sebagai penasihat-penasihatnya: T. Hasan dari Siem, yang tua dan sama sekali tidak berarti, serta T. Dawöt dari Silang, yang umur dan pengalamannya jauh di bawah Nyak Banta. Memang benar mereka itu merupakan "penasihat kantornya", kalau boleh disebut begitu. Sebaliknya, orang yang nasihat dan pengaruhnya menentukan baginya, sekarang atau sampai baru-baru ini - sebagaimana benar-benar diketahui oleh orang Aceh di daerah Mukim XIII - ialah T. Harön, hingga atas persetujuan atau dengan bantuannya, tokoh Imeum Sa'idi baru-baru ini dibunuh karena ia terlalu berperasaan baik terhadap Kömpeuni; Keucik Nyak Hira, dan T. Abba Cot Rang, yang seperti dicatat oleh Jenderal Deykerhoff dengan tepat (halaman 21), adalah imeum di Bueng Cala, tetapi oleh orang Aceh biasanya disebut menurut nama bagian mukim yang ada pos kita: Cot Rang.

Usaha Jenderal Deykerhoff untuk sekali lagi menggambarkan pembunuhan Imeum Sa'idi seolah-olah tidak bermakna politik (dalam kiriman surat kepada Yang Mulia tertanggal 15 Februari 1896, No. 75/K) hanya berhasil pada orang-orang yang tidak tahu persoalannya.

Andaikan T. Harön ingin menghabisi nyawa kerabatnya yang dibencinya dengan jalan membunuhnya dengan sembunyi-sembunyi, bukankah ada jalan yang lebih sederhana untuk mencapai maksud itu dibandingkan dengan penyerbuan waktu malam oleh para kepala sabil dengan gerombolannya sebanyak lebih dari 100 orang ke dalam kampung imeum itu? Kebenarannya ialah sebagai berikut: Sa'idi sudah lama dibenci, baik oleh penduduk kampungnya, karena ia mencoba menghalangi mereka dalam memberikan sumbangan sabil, atau oleh T. Cut Tungköb yang berpendapat bahwa Sa'idi terlalu banyak berbuat untuk Pemerintah, atau juga oleh para pejuang sabil yang dengan tepat melihat dia sebagai lawan mereka. Sudah beberapa bulan berselang berkali-kali saya menerima kabar bahwa Sa'idi karena takutnya, bermalam di luar kampungnya. Apalagi sesudah permusuhan kerabatnya, Harön, memuncak, maka para pejuang sabil menghantamkan pukulannya setelah memberi tahu dan menenteramkan hati para penghuni kampung sehari sebelumnya.

Bagi mereka yang mau melihat segala hal sebagaimana adanya, masa yang menyedihkan ini sekaligus merupakan contoh yang mengandung pelajaran mengenai hubungan T. Harön (yang menurut Jenderal Deykerhoff pun bersahabat dengan T. Cut Tungköb), para pejuang sabil, dan T. Cut Tungköb.

Mengenai hubungan antara para kepala dan penduduk daerah Mukim XXVI di satu pihak, dengan golongan sabil yang aktif di lain pihak, Jenderal Deykerhoff (halaman 22 dan selanjutnya) tidak mengetengahkan apa-apa yang mungkin dapat mengurangi mencoloknya kompromi yang ada sekarang. Yang diketengahkannya hanya usahanya untuk membayangkan hal ihwal secara optimistis dan melawan kesan yang bahkan terkadang didapat oleh jenderal itu sendiri (halaman 23), "seolah-olah antara para penembak terhadap benteng-benteng kita dengan para penjaga rumah-rumah gardu terdapat saling hubungan".

Meskipun para kepala didorong untuk memusnahkan kaum kafir (halaman 24), Habib Teupin Wan, katanya, dalam praktik sebenarnya adalah orang yang lumayan sikapnya, lebih-lebih lagi karena ia terkadang mencoba mencegah para kepala gerombolan lain (misalnya Musa Aneuk Batee) agar jangan merajalela di daerah dia. Ini sebenarnya satu cita-cita yang telah menjiwai semua kepala gerombolan dalam menghadapi saingannya, selama perang masih berlangsung.

Pernyataan bahwa ia sebetulnya hanya menjadi kepala sabil semu, sebaliknya, bukan hanya dibantah oleh banyak fakta, melainkan juga oleh peringatan jenderal itu sendiri (halaman 25) tentang operasi-operasi Pang Said, karena Pang Said adalah bawahan T. Id, dan orang ini tidak membolehkan apa pun terjadi tanpa persetujuan Habib Teupin Wan.

Teungku Id katanya bukan guru Nyak Banta dan kepala-kepala lainnya (halaman 25). Memang mereka bukannya bersekolah di tempatnya, tetapi orang Aceh menyebut seorang teungku itu gurunya, bila ia menjadi penasihatnya dalam berbagai urusan agama atau keluarga, pendeknya dalam segala sesuatu yang mengenai hidupnya yang akrab. Andaikan Nyak Banta dan kawan-kawannya menyangkal T. Id menjadi guru mereka, maka berarti mereka menipu pihak Pemerintah - bagaimanapun hal itu dapat dipahami.

Permintaan nasihat kepada para teungku sabil itu lazim di antara sebagian besar penduduk, sebagaimana dibenarkan oleh Jenderal Deykerhoff sendiri (halaman 27). Setiap hari Juma t dan pada saat-saat yang penting sering kaum pria, terkadang juga wanita dan anak-anak, datang ke kota-kota tempat para kepala sabil tinggal, untuk meminta berkah mereka, memperoleh pengajaran, serta mengantarkan hadiah kepada mereka. Pastilah orang membutuhkan segala optimisme Jenderal Deykerhoff untuk menggambarkan keadaan seperti itu sebagai sesuatu yang patut ditenggang, sebab nasihat yang diperoleh ketika itu "tidak ada sangkut pautnya dengan perang sabil". Saya tidak tahu apakah jenderal tersebut biasa menerima berita acara dari pertemuan-pertemuan itu, tetapi sementara itu "berita acara akan menyimpang sekali dari apa yang oleh orang-orang Aceh yang terkadang menghadiri pertemuan itu diberitahukan mengenai hal tersebut". Bagaimanapun, apa kiranya yang akan memaksa orang-orang itu untuk berdiam diri terhadap penghuni kampung yang menyanjung mereka, dan tujuan sebenarnya dari pemukiman mereka di sana? Padahal, diakui bahwa mereka selalu menegaskan secara tertulis kepada para ulee'balang tentang tujuan yang sebenarnya itu dan bahwa mereka (kiriman surat dari Gubernur tertanggal 29 Januari 1895, No. 61/K) terkadang menggunakan pekerja paksa untuk tujuan semacam itu di kota-kota mereka.

Memang benar di dalam kota-kota itu, selama masih ada, oleh para kepala diangkat sumpah atas para murid dan penasihat mereka, dengan didahului oleh apa yang dinamakan tobat atau Üebat, yaitu pertobatan (lahir) atas dosa-dosa mereka. Bila pihak Pemerintah "dengan tegas" berani "membantah" hal seperti itu, hal itu sendiri pun sudah memberikan persaksian yang tidak menguntungkan. Sebab, pengalaman bertahun-tahun bahkan tampaknya tidak mengajarkan perbedaan antara dusta yang kasar dengan kebebasan yang dekat.

Juga mengenai tokoh-tokoh yang menonjol di dalam daerah Mukim

XXII serta keadaan yang terasa di sana, Jenderal DeykerhofT (halaman 28 dan selanjutnya) mempertentangkan uraian saya sekali lagi (halaman 28 dan selanjutnya) dengan semunya hal ihwal seperti yang tampak, bilamana orang dengan keras kepala tetap mempercayai gunjingan.

T. Muda Léman benar-benar diberi kekuasaan penuh, begitu sangka Jenderal, dan ia pasti dapat memulihkan ketenteraman dan ketertiban di daerah Mukim XXII, andaikan ia, sama halnya dengan Jenderal DeykerhofT, telah diresapi secara mendalam oleh kebenaran bahwa di daerah Mukim XXII, lebih-lebih dibandingkan dengan tempat lain, dibutuhkan musyawarah. Sementara itu tetaplah menjadi fakta bahwa satu pun tidak ada yang telah terjadi di antara semuanya ini. Nyatanya ia tidak diakui oleh Pölém sebagai kuasa usaha, dan sekaligus bahwa orang-orang Aceh yang berhati-hati sudah meramalkan jalannya hal ihwal kepada saya, ketika sandiwara pengangkatan sumpah tokoh tersebut, yang begitu merugikan gengsi kita, dimainkan dengan cemerlang.

Bahwa T. Muda Léman mencari hubungan dengan pihak Pemerintah, seperti yang saya katakan, hanya bertujuan agar daerah Krueng Raya dibuka. Tetapi, untuk mencapai tujuan itu, seperti yang diinginkan pun, orang di daerah Mukim XXII tidak banyak membolehkan konsesi. Dan sekali-kali T. Muda Léman tidak menjadi tokoh untuk mencapai tujuan tersebut demi kepentingan kita. Jenderal DeykerhofT boleh saja menyebut dia seorang "tuan tak bertanah", namun sesungguhnya hasil Lamteuba dan sebagian hasil Krueng Raya telah disediakan baginya. Umpama Jenderal DeykerhofT bertanya kepada salah seorang Hulu, "Siapakah yang menjadi kepala Lamteuba?" akan dijawab, "Teuku Muda Léman."

Bahwa terutama di daerah Mukim XXII di sana-sini, juga di sagi-sagi lainnya, masih tetap dianut taktik bahwa kepala-kepala yang betul-betul berpengaruh menjauhkan diri dari kita, sedangkan kerabat-kerabat mereka yang kurang penting mengadakan hubungan yang tidak mengikat sedikit pun dengan kita, sudah merupakan fakta yang begitu terkenal, sehingga saya betul-betul heran melihat Jenderal DeykerhofT (halaman 30 dan selanjutnya) berusaha menyangkalnya. Dari salah satu contoh yang sering dikutip oleh Tuan Scherer dalam ceramah yang berkali-kali saya kutip - halaman 16 - terlihat bahwa di negara-negara pantai pun politik yang sama itu dianut oleh para kepala dalam menghadapi kita. Daerah Pasangan tetap tertutup untuk perdagangan karena sikapnya yang terusmenerus bermusuhan. "Karena hal ini lambat laun terlalu merugikan seluruh penduduk, sedangkan T. Chie sendiri tidak ingin berhubungan dengan kita, maka diputuskan bahwa ia seolah-olah akan meletakkan pemerintahannya untuk kepentingan adik tirinya, T. Maharaja Jempa. "

Begitulah taktik khas Aceh dan orang melihat dari cara yang dipakai Jenderal DeykerhofT untuk menyangkal penerapan taktik yang sekarang itu di daerah Mukim XXII dan di tempat lain, bahwa taktik itu benar-benar berlaku. Sebab, fakta-faktanya tidak dibantah, sebaliknya, seperti sudah termasuk dalam sistem itu, untuk setiap peristiwa diperlukan alasan khusus sebagai penjelasan atau permintaan maaf.

Satu wawasan atas keadaan umum di daerah Aceh Besar, semestinya menyadarkan setiap orang yang mengenal fakta-fakta dan yang tidak dijiwai oleh optimisme celaka yang mengandung berbagai bencana bagi masa mendatang, bahwa di luar daerah Mukim XXII yang mutlak bermusuhan, terasa ada sedikit banyak ketenteraman atas dasar kontrak tidak tertulis yang bagi kita sangat merendahkan derajat, dan yang syaratsyaratnya pada pokoknya didikte oleh golongan perang dan diubah-ubah menurut keadaan.

Meskipun terdapat pernyataan Jenderal DeykerhofT pada halaman 36 dan selanjutnya, tetap menjadi kenyataan bahwa di daerah yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Aceh, keamanan bagi orang Aceh tidak kurang dibandingkan dengan daerah kita. Sebaliknya, terutama waktu akhir-akhir ini, sekali lagi kerugian ada di pihak kita.

Bila dalam satu dua bulan saja seorang sekutu kita yang penting (H. Bintang) bersama keluarganya dibunuh, harta bendanya dihancurkan, atau dirampok, seorang sekutu lain (T. Cbt Putu), karena ketika itu tidak di tempat, jiwanya selamat, tetapi ia melihat rumah-rumahnya menjadi korban pembakaran, sedangkan kepala ketiga yang bersahabat dengan kita (Imeum Sa'idi) dibunuh pada waktu malam oleh segerombolan pejuang sabil, sementara itu terjadi penyerbuan terhadap sebuah kampung (Brawe) yang dekat sekali dengan pemukiman utama kita, maka boleh saja hal ini dikatakan satu ukuran keamanan yang hanya dapat ditawar-tawar oleh orang Aceh yang "selalu menggerutu"; tetapi dengan begitu terbuktilah kebenaran ucapan Residen Van Langen bahwa sesekali hal ihwal itu harus direnungkan dari luar untuk beberapa lama agar orang dapat sampai pada penilaian yang matang dan objektif.

Adapun keamanan itu sudah banyak berkurang menurut orang-orang Aceh yang benar-benar bersahabat dengan kita. Sedangkan bila keadaan mereka semakin menjadi ringan, mereka semakin berpaling kepada golongan perang, dan hubungan mereka terhadap kita semakin palsu. Bahwa kita dengan cara itu kehilangan sekutu-sekutu lama dan tidak memperoleh yang baru, pasti sudah jelas sekali.

Kalau kita, menurut cara Jenderal DeykerhofT, dalam keadaan yang gawat seperti itu, "seolah-olah berangsur-angsur mengajar para kepala untuk mengurus hal-hal di daerahnya sendiri" (halaman 38), maka cara itu saya namakan bermain dengan api. Barangkali api yang besar itu baru akan terjadi di bawah pemerintahan pengganti Jenderal - pengganti itu lalu pantas sekali dikasihani -, tetapi pasti api itu akan timbul.

Tugas kita untuk mengajar para kepala itu tentang seni memerintah, baru dapat dimulai bila kita telah menciptakan dasar ketertiban dan ketenangan. Lalu para kepala itu berangsur-angsur harus belajar untuk meniadakan kepentingan diri sendiri, sikap korupnya yang picik, dan sebagainya, serta jangan menganggap pencurian dan pembunuhan oleh anak buah mereka pada pokoknya sebagai cara untuk mendapat penghasilan bagi diri sendiri, melainkan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban yang harus diberantas. Lagi pula mereka harus membiasakan diri untuk menyelesaikan persengketaan di dalam daerah mereka sendiri atau dengan orang lain di luar daerah itu dengan cara yang lebih adil dan tertib daripada yang sudah berlaku hingga sekarang.

Sebaliknya, selama dasar termaksud belum ada, sia-sialah orang

"mengajar" mereka demikian, apalagi minta agar mereka melindungi daerahnya terhadap serangan-serangan orang yang hanya bertindak sebagai musuh kita terhadap teman kita atau pengikut kita yang patuh.

Untuk sementara sudah menjadi syarat yang berat, meskipun lambat laun bukan syarat yang tidak adil, supaya mereka sendiri membela dengan gigih ketertiban hal ihwal di Aceh terhadap penyerang-penyerang bersuku Aceh, dengan tanpa mendapat keuntungan langsung dalam hal ini. Tetapi, jika mereka ditugaskan untuk "berangsur-angsur" mengakhiri keadaan yang kacau balau, yang semata-mata timbul oleh kedatangan kita di Aceh dan yang kerugiannya hingga sekarang hanya sedikit-sedikit diderita oleh orang Aceh yang paling dapat menghindari kita, itu memang keinginan yang berlebihan, atau tujuan yang tak mungkin dicapai.

Hal seperti itu hanya dapat terjadi di dalam sebuah negeri yang sudah cukup lama menikmati sedikit banyak ketenteraman dan kemakmuran setelah negeri itu sama sekali takluk kepada kita. Bila di sana ada orang memberontak untuk mengancam ketenteraman itu, maka orang dapat mengandalkan sekutu-sekutu di antara para kepala dan penduduk. Sebaliknya, hal itu tidak terjadi bilamana kita sesaat pun belum mengenal penguasaan atau ketenteraman dan ketertiban yang nyata, dan bilamana setiap cita-cita yang menjurus ke pihak kita, dan setiap kerja sama yang sejati dengan kita akan membawa bahaya sebesar itu. Jika, meskipun semuanya ini sudah nyata, orang seolah-olah mengharuskan para kepala bersama penduduknya membersihkan musuh-musuh kita, maka orang memaksa mereka untuk berpura-pura menutupi kebenaran untuk dirinya sendiri, dan terlibat dalam kompromi seperti yang ada sekarang, yang hanya mempunyai kekuatan sementara dan tidak bernilai lain kecuali nilai semu. Bukankah dasar keburukan, yaitu adanya golongan sabil yang berarti penting, yang harus hidup dari keresahan, dengan demikian bukannya diserang, sebaliknya malah disuburkan?

Bila disangka (halaman 42) bahwa orang-orang yang menetap di dalam satu daerah yang secara nominal takluk kepada kita, dengan tujuan tegas untuk terus menghidupkan perlawanan terhadap kita, memungut uang dan memperoleh pengikut-pengikut, lalu mendapat gambaran yang terlalu tinggi mengenai diri sendiri jika mereka kita usir dengan pasukanpasukan kita, sehingga pengusiran mereka itu "berangsur-angsur" diserahkan kepada para kepala, maka orang menantikan satu peristiwa yang tak akan pernah terjadi. Lalu, orang mempermudah pejuang-pejuang sabil merajalela dan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang selalu berulang lagi pada masa mendatang. Ini disebabkan golongan perlawanan tidak perlu lama mencari dengan sia-sia kelemahan-kelemahan kita.

Lawan-lawan terhadap orde umum baru, yang kita dirikan di Aceh, hanya dapat diatasi oleh kita sendiri. Sebelum hal itu terjadi, maka tetap mustahil bagi kita untuk memperoleh penganut-penganut setia terhadap tata keadaan yang baru itu.

Seorang sekutu kita yang giat, seperti Imeum Haji Bintang, dibunuh bersama istri dan anaknya oleh gerombolan-gerombolan sabil. Ini bukan soal pembalasdendaman secara Aceh dan bukan penyerangan atas imeum daerah mukim itu sendiri, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan kekerasan oleh kerabatnya atau oleh ulèëbalangnya.. Sebaliknya, ini adalah serangan golongan perlawanan terhadap kita dan terhadap tata keadaan kita, jauh lebih gawat akibatnya daripada pertempuran yang menewaskan dua puluh serdadu kita.

Apa yang sekarang harus dilakukan secara "berangsur-angsur" dan "lambat laun"? Jenderal DeykerhofT menjelaskan kepada uleëbalang bahwa hal ini menurut "adat Aceh" merupakan satu perkara yang menjadi urusan dia, dan satu pelanggaran yang harus dihukum. Ia lupa sama sekali bahwa adat Aceh tidak mempersoalkan keadaan seperti yang ada sekarang, yaitu satu kekuasaan asing yang berusaha menguasai negeri ini sedangkan golongan sabil berusaha mencegah hal ini dengan segala cara. Tentu saja uleëbalang itu minta tangguh dan sekali lagi minta tangguh, dan berkata dalam hati, "Adat Aceh pertama-tama menuntut keberangkatan semua orang Belanda, lalu pembunuhan seperti yang terjadi terhadap Haji Bintang akan berhenti sendiri."

Jenderal DeykerhofT selanjutnya menjanjikan bantuan kepada putra korban pembunuhan itu untuk mengadakan pembalasdendaman. Saya ragu-ragu apakah putranya itu benar-benar akan menyetujuinya, karena di sini ia tidak berhadapan dengan seorang penyerang - seperti halnya pembalasdendaman secara Aceh asli - yaitu penyerang yang paling-paling dibantu oleh kerabatnya. Sebaliknya, ia menghadapi gerombolangerombolan yang disegani dan ditakuti oleh penduduk, yang berjuang untuk tujuan nasional maupun tujuan agama. Gerombolan-gerombolan itu sebelumnya sudah memperingatkan bahwa mereka tanpa mengenal ampun akan bertindak terhadap sekutu-sekutu Kömpeuni seperti terhadap musuhnya yang paling jahat.

Jadi, itu merupakan tindakan-tindakan Pemerintah yang kurang cocok untuk menghukum dengan cepat pelanggar-pelanggar orde kita atau memperkuat kepercayaan sekutu-sekutu kita yang sudah guncang. Tindakan itu juga sama sekali tidak cocok dilakukan untuk memperoleh sekutu baru.

Dan kita umpamakan sebentar saja bahwa Jenderal DeykerhofT berhasil memaksa semua kerabat yang masih hidup dari teman-teman kita yang terbunuh itu, agar menjadi hakimnya sendiri, itukah caranya untuk secara "berangsur-angsur" atau "lambat laun" mengganti keadaan yang berdasarkan "hukum pukul" dengan peraturan dan ketertiban? Bahkan, akibat-akibat baik yang diduga akan timbul dari perpecahan yang terjadi demi kita, itu khayalan belaka. Perpecahan itu hanya sebentar, tetap terbatas sekali, dan pada pokoknya berguna sebagai contoh peringatan bagi orang lain agar sesedikit mungkin berurusan dengan kita.

Sekali lagi dikemukakan: taktik para pejuang sabil, yang mereka canangkan tahun yang lalu, kemudian sesudah bulan puasa taktik itu dimulai dengan beberapa fakta - yang menurut Pemerintah tak seberapa artinya - dan sekarang secara sistematis dilanjutkan untuk memukul semua sekutu sejati kita dalam hal jiwanya, keluarganya, dan hartanya, merupakan gejala yang mengkhawatirkan sekali. Tindakan-tindakan "menunggu" oleh Pemerintah untuk menghadapinya, dengan harapan bahwa "lambat laun" para kepala akan merasa terkena, sedangkan kerabatnya akan membalas dendam, itu sama sekali tidak cukup.

Sementara itu kecenderungan untuk melihat tindakan-tindakan musuh tersebut sebagai "sama sekali tidak bermakna politik", mesti dinamakan sikap membuta yang berbahaya dan sengaja.

Boleh saja orang memperindah kebenaran terhadap diri sendiri, serta berharap, meskipun sudah tahu keadaan, supaya "berangsur-angsur" segala hal akan membaik sendiri. Akan tetapi, dengan pasti dapat diramalkan bahwa kita dengan cara itu "lambat laun" akan mundur, sedangkan apa yang dapat diperoleh, dilewatkan tanpa dimanfaatkan.

Menurut keyakinan saya yang pasti dan yang selama . tiga tahun terakhir ini makin bertambah kuat, bahaya tersebut hanya dapat ditolak bila kita secara terus terang menganggap bahwa pembersihan lingkungan pengaruh kita dari musuh-musuh kita sebagai tugas kita sendiri. Sementara itu bantuan dari pihak Aceh berangsur-angsur makin banyak diharapkan, tetapi sekali-kali tidak boleh diandalkan secara pasti. Orang Aceh yang memerangi kita harus kita cegah masuk daerah orang-orang Aceh yang menyukai ketertiban dan ketenteraman.

Bila saya mengatakan sekarang bahwa dalam hal itu daerah Mukim XXII untuk sementara jangan diperhitungkan sebagai daerah musuh, serta memaksa musuh untuk memusatkan diri ke sana, dan "melawan segala hubungan antara penduduk daerah Mukim XXV dan Mukim XXVI ke pihak situ", maka sedikit pengalaman dalam seni membaca diperlukan agar jangan, bersama dengan Jenderal DeykerhofT, membaca (halaman 43) seolah-olah saya ingin menolak segala lalu lintas yang damai dengan sebagian penduduk yang tidak bernafsu perang. Hal ini, seperti sudah dicatat oleh jenderal itu sendiri, akan sepenuhnya bertentangan dengan keyakinan saya yang sudah berkali-kali saya rumuskan.

Di sini, seperti juga pada beberapa tempat lain, tidak terdapat hasrat untuk memahami saya dengan tepat. Misalnya, oleh Jenderal DeykerhofT sampai dua kali (halaman 23 dan 41-42) disimpulkan dari pemberitahuan saya bahwa para kepala daerah Mukim XXVI melawan masuknya orangorang Pidir di antara gerombolan-gerombolan yang bermukim di situ, seolah-olah mereka hendak mencegah kedatangan para nelayan Pidir yang tenang atau seolah-olah saya menganggap perlu memberlakukan larangan umum lalu lintas kepada semua orang Pidir. Demikianlah, ucapan saya bahwa "citacita pihak Pemerintah untuk (di daerah Pidir) menyelesaikan sengketasengketa lama antara apa yang disebut kepala-kepala federasi" tidak berguna (halaman 45 dan, lebih kuat lagi, halaman 49), salah dikutipnya. Dari situ disimpulkan bahwa Pemerintah, menurut saya, justru hanya mendambakan perdamaian seperti itu di Pidir. Saya memang pasti lebih tahu tentang itu. Bukan tidak saya ketahui bagaimana giatnya orang, meskipun sudah ada segala macam pengalaman, pada tahun lalu berupaya dari sana untuk menyuruh membujuk Sri Sultan agar menyerah saja. Ini suatu dambaan yang dalam keadaan sekarang sia-sia, sama seperti dambaan yang pertama. Selanjutnya, saya tahu benar bahwa T. Pakéh telah menipu Pemerintah dengan janjinya untuk menghajar gerombolangerombolan sabil, dan bagaimana orang kemudian, setelah kehilangan banyak sekali waktu dengan percuma, masih juga terpaksa memperoleh kembali uang yang sudah telanjur dikeluarkan itu dengan memberikan konsesi-konsesi di bidang perdagangan. Semuanya itu dan banyak lagi hal lainnya sebetulnya tidak perlu disebut kembali. Kenyataan bahwa orang selain itu juga mengusahakan perdamaian para kepala federasi, tidak saya simpulkan dari "berita-berita usang", melainkan dari pemberitahuan Residen Van Langen kepada saya selama ia tinggal di Betawi, mengenai kunjungan yang akan dilakukan oleh T. Pakéh dan T. Bintara Kemangan kepadanya. Residen Van Langen banyak mengharapkan bantuan mereka untuk melawan musuh. Tentu saja semuanya itu sama sekali tidak berhasil. Pokoknya ialah bahwa orang, bukan karena peraturan pelayaran, bukan karena melakukan apa yang dinamakan pemulihan keseimbangan antarfederasi (yang bagaimanapun tidak ada sarananya), juga bukan melalui jalan berliku-liku setiap kali mengejar-ngejar Sri Sultan, dapat mencapai sesuatu di daerah Pidir. Di sana pun terdapat akar kejahatan, yaitu penyusunan gerombolan-gerombolan sabil untuk menemukan tanah yang paling subur - di antara semua operasi itu - yang terus merajalela. Di situ juga semua perjanjian dengan para kepala ternyata sia-sia, selama oleh pihak kita pengacau-pengacau itu tidak dicegah melakukan campur tangan yang mengganggu itu.

Selama kita tidak membuat kehidupan para kepala sabil dan gerombolan-gerombolannya berbahaya, tetapi membuat kehidupan mereka enak dan mudah seperti sekarang, selama itu pun tindakan-tindakan kita di Aceh merupakan usaha membangun tanpa landasan. Sementara itu, setiap waktu seorang arsitek di antara para arsitek yang saling berganti itu dapat melihat dengan agak senang apa yang sudah dikerjakannya. Sedangkan penggantinya dapat melihat hasil karya itu runtuh kembali. Hal yang tersebut terakhir ini kemudian oleh masyarakat dengan tidak tepat dipersalahkan kepada perubahan tokoh atau perubahan sistem.

Siapa pun orangnya, menurut Jenderal DeykerhofT (halaman 50), jika tidak cukup mencapai tujuannya, "dengan gegabah menuduh Pemerintah telah salah menerapkan kebijakan, terlalu lekas percaya, dan sebagainya", namun pastilah saya tidak termasuk orang seperti itu. Saya, sebaliknya, jauh lebih cenderung untuk menuduh siapa pun, mengenai ketidakahhan atau keamatirannya, yang berani mengemukakan bahwa ia, dengan menggunakan salah satu sistem, mampu mendamaikan Aceh seluruhnya dalam satu dua tahun saja, dan berani meremehkan biaya-biaya untuk kepentingan itu. Bukan soal bahwa semuanya berjalan terlalu lambat, bukan itulah keberatan saya terhadap jalannya segala sesuatu sekarang ini. Sebaliknya, saya berkeberatan karena semuanya seolah-olah berjalan dengan luar biasa cepatnya, padahal apa yang nyatanya dicapai menurut metode yang diikuti sekarang, tidak kukuh dan tidak abadi.

Di atas segala-segalanya, Pemerintah di Aceh lebih dahulu harus mendapat gambaran yang jelas mengenai tugasnya.

Jenderal DeykerhofT mencanangkan, bukan tanpa ketegasan (halaman 2), "sebagai keyakinannya" bahwa jalannya hal ihwal di Aceh "sebagian besar dikuasai oleh pergulatan... antara dua kekuasaan negara yang besar ... yaitu golongan para kepala adat dan golongan Mohammadan serta juga dikuasai oleh hukum pukul Aceh, yaitu apa yang dinamakan adateh" (bacalah adat ek). Ini bukan "keyakinan", melainkan fakta yang diketahui umum, yang bagaimanapun dapat diamati di semua kerajaan Melayu pula. Hal ini, sejauh mengenai Aceh, pada tahun 1874 sudah diminta perhatiannya oleh Prof. Veth kepada mereka yang belum tahu. Lagi pula soal ini sering kali perumusannya tidak begitu banyak kekurangannya dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Jenderal DeykerhofT di sini. Kebenaran yang sudah diketahui itu bukan saja tidak bertentangan dengan apa yang telah saya tulis mengenai arti penting Islam di Aceh, kebenaran itu bahkan merupakan dasar bagi penggambaran saya tentang kehidupan orang Aceh, yang oleh Jenderal DeykerhofT terkadang dikutip tetapi nyatanya belum dibacanya.

Apa yang kemudian disusulkan oleh jenderal itu, yaitu perbandingan keadaan Aceh sekarang dengan masa akhir zaman feodal di Eropa, sedemikian sifatnya sehingga pastilah orang, setelah menelaah kedua istilah perbandingan itu, akan mencoret kedua-duanya karena tidak tepat dan tidak mengandung arti apa-apa.

Ungkapan-ungkapan itu sekarang diembel-embeli uraian tentang tugas kita di Aceh, "Kita kini menghadapi kenyataan yang sulit (bacalah: tugas yang sulit) yaitu kita mesti mendesak kembali kekuatan-kekuatan negara di Aceh ke dalam lingkup kegiatannya sendiri, serta harus mengadakan ketertiban dan keteraturan dalam keadaan anarki yang telah dihidupkan oleh kaum pukul Aceh."

Andaikan maksud jenderal itu dirumuskan lebih baik sedikit, maka dalam rumusan tersebut akan dapat diuraikan sebagian tugas kita, bukan saja di Aceh, melainkan juga di setiap kerajaan Melayu yang kecil yang telah kita taklukkan ... selalu asal penaklukan itu terlebih dahulu diselesaikan. Untuk sementara tugas kita di Aceh merupakan urusan yang lain sama sekali, yaitu menanamkan keyakinan kepada para kepala dan penduduk serta membiasakan mereka untuk berpikir bahwa mereka harus mematuhi penguasa asing. Mereka yang tidak mau damai terhadap pikiran itu, disebabkan kebencian atau kepentingan sendiri, harus dibuat tidak berdaya. Sementara itu kehidupan dan harta milik mereka, yang, demi kita, telah menjadi sasaran serangan-serangan, harus kita bela dengan tindakan yang paling tangkas. Sebelum hal ini dilakukan, sikap menipu diri sendiri seolah-olah "kedua kekuasaan negara di Aceh" nyata-nyata telah dipengaruhi dan hukum pukul "berangsur-angsur" akan didesak kembali, adalah penipuan diri yang merugikan.

Agar menyadari hal itu serta menunaikan tugas tersebut menurut tuntutannya, di atas segala-galanya orang harus membenci optimisme yang tidak benar. Yang tersebut terakhir ini selalu telah menjadi musuh kita yang terbesar di Aceh.

Kita tidak perlu mengingatkan kembali serangkaian tokoh yang sejak tahun 1880 mengemukakan bahwa mereka telah "sama sekali menguliti sapi Aceh, kecuali sebelah telinganya", untuk membuktikan hal ini. Setiap orang masih ingat, kita membatasi diri kepada masa terakhir ini, bagaimana di bawah Jenderal Van Teyn, penutupan operasi itu setiap kali "hampir " mencapai tujuannya; bagaimana Pemerintah ketika itu seolaholah mengharapkan kedatangan Sri Sultan setiap hari; seolah-olah Teungku Tiro sudah hampir diusulkan menjadi ulama Pemerintah; dan seolah-olah penduduk yang telah habis kekuatannya dan dendamnya terhadap pengacau-pengacau setiap kali menyatakan ingin berlindung kepada kita, sedangkan, katanya, kekuasaan golongan perlawanan telah patah karena perpecahan. Tokoh-tokoh yang menipu diri sendiri dan orang lain dengan cara begitu sebenarnya tidak kurang cakap daripada Tuan Scherer, yang telah menyatakan pada akhir masa itu bahwa ia dengan biaya 3x 2 ton dalam waktu 3 tahun akan mampu membuat Aceh sebuah taman Firdaus dalam hal keamanan; kalau tidak, Pemerintah yang sekaranglah yang akan mampu melakukannya. Namun, mereka semua menderita karena kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai keadaan di Aceh dan keterkaitannya, dan karena mereka tidak bersedia mencurahkan banyak perhatian kepada gejala-gejala yang bertentangan dengan keinginan dan impiannya.

Optimisme yang bersitegang itu menghambat semua karya yang baik di Aceh. Maka saya anggap tidak berlebih-lebihan, jika saya sekali lagi membawa beberapa bukti di samping hal-hal yang telah saya kemukakan tadi, bahwa Pemerintah pun kini sangat menderita karena kurangnya pengetahuan itu.

Seluruh kiriman surat Gubernur Aceh kepada Yang Mulia, tertanggal 9 Desember 1893, No. 1016/K, amat rahasia, dalam nada dasarnya penuh dengan optimisme palsu seperti itu.

Ketika itu pun orang sudah menganggap adanya "keadaan tenteram dan damai di daerah Mukim XXV dan Mukim XXVI dan di sebagian daerah Mukim XXII" . Hanya saja orang menyangka bahwa gerombolangerombolan sabil "kiranya belum segera seluruhnya akan lenyap", tetapi nama Mat Amin "tidak disebut-sebut lagi (!)", sedangkan di daerah pantai pun perasaan terhadap kita "di mana-mana sudah membaik".

Adapun kedatangan T. Muda Baid (daerah Mukim VII Baid), dilihat sebagai awal berangsur-angsur menyerahnya daerah Mukim XXII, seperti yang ditafsirkan dalam kiriman surat 25 September 1894, No. 574/K: mengenai perkelahian-perkelahian di antara musuh-musuh kita satu dengan lainnya yang selalu terjadi secara kronis: "Bahwa orang di daerah Mukim V Mon Tasiek lambat laun bosan terhadap bangsat-bangsat perampok dan pencuri yang menetap di sana dengan dalih melakukan perang sabil melawan kita." Baru sekarang, sesudah 2 tahun berlalu, berturut-turut selama r/ 2 tahun Jenderal DeykerhofT sadar bahwa ("Jawaban" halaman 28) daerah Mukim XXII tetap menjadi pusat perlawanan, terutama daerah Mukim VII Baid dan Mukim V Mon Tasiek.

Dalam kiriman surat 21 Desember 1893, No. 1020/K, rahasia, sekali lagi rasa dendam penduduk terhadap gerombolan-gerombolan - yang sejak bertahun-tahun telah dicatat keberadaannya, padahal belum pernah ada - sedemikian besarnya sehingga di daerah Mukim XXV dan XVI pastilah tidak lagi dikumpulkan uang sabil, sedangkan di daerah Mukim XII hanya sedikit sekali dipungut. Tidak lama sesudah itu terdengar bahwa Mat Amin dan kawan-kawannya mengadakan rapat-rapat yang kalut untuk mengusahakan dana-dana dalam kemelut yang mencekam itu. Keadaan sebaliknya dari yang disebut itu ketika itu pun sudah tampak nyata pada saya, dan lebih dari setengah tahun kemudian keadaan sebenarnya itu secara "berangsur-angsur" diketahui oleh pihak Pemerintah, dan dalam kiriman surat dari Gubernur Aceh tertanggal 10 Agustus 1894, No. 521/K, rahasia, dengan bantuan Prof. Jorissen, keadaan itu digambarkan sebagai sangat wajar.

Sudah beberapa kali saya tunjukkan bahwa kaum ulama atau para teungku yang mengurus sabil, satu dengan lainnya banyak berselisih sebagai saingan; para kepala gerombolan yang lebih duniawi sering berbaku hantam; dan orang-orang pribumi yang datang ke kantor sudah bertahun-tahun lamanya biasa menghidangkan cerita-cerita mengenai peristiwa biasa itu kepada pegawai-pegawai kita yang sangat ingin mendengarkan, sebagai tanda-tanda timbulnya perasaan baik dari salah satu pihak yang berkelahi itu terhadap kita. Saya sendiri beberapa kali malah menyaksikan bagaimana cerita-cerita itu disiapkan di pasar, dan kemudian saya dapat mengamati apa yang diberitahukan kepada saya oleh para pegawai itu; ternyata kebohongan-kebohongan itu selalu mempunyai daya yang kuat.

Keadaan itu masih tetap sama; tadi sudah kita lihat beberapa peristiwa mengenai daerah Mukim XXII dan sekarang, antara lain, kita masih dapat menunjuk pada berita-berita tentang T. Kutakarang.

Orang yang lincah itu sampai beberapa tahun yang lalu, jadi, sampai umur yang sudah lanjut, melemparkan pamflet-pamflet yang paling tajam kepada kita dan malah telah membenarkan perampokan-perampokan lugu yang dilakukan oleh pejuang sabil, serta telah memarahi semua orang yang menggunakan uang sabil untuk hal-hal selain perjuangan dan sebagainya. Ia mempunyai saingan-saingan berat, tetapi dalam lingkungan pengaruh T. Umar, pemungutan uang sabil terjamin baginya.

Sesudah penyerahan T. Umar, sumber dana di daerah Mukim XXV itu berhenti mengalir, padahal dahulu berlimpah. T. Kutakarang (sudah meninggal sekarang) menjadi tua dan mengundurkan diri dari kehidupan umum. Dalam berita-berita yang diterima Jenderal DeykerhofT tentang hal itu, perubahan tersebut diberi bentuk pertobatan yang menyeluruh.

Untuk sementara T. Kutakarang (kiriman surat 19 Desember 1893, No. 1016/K) katanya telah belajar bahwa perang melawan T. Uma r bukan perang sabil. Jenderal itu dengan gegabah menyimpulkan dari situ bahwa dengan demikian "tidak ada perang sabil lagi".

Kemudian orang mencatat dengan senang hati (kiriman surat 21 Desember 1893, No. 1020/K) tentang "pencelaan" T. Kutakarang terhadap perampokan-perampokan Mat Amin - padahal sebenarnya perampokan anak buahnya sendirilah yang berhak atas pujiannya. Tambahan lagi (kiriman surat 23 Oktober 1894, No. 617/K) pihak Pemerintah membiarkan dirinya dibohongi bahwa T. Kutakarang: seolaholah tidak menemukan alasan lagi untuk melawan penyerahan kepada pihak Kömpeuni, karena calon sultan minum candu dan sebagainya; seolah-olah calon sultan itu tidak minum candu sejak bertahun-tahun lamanya serta melakukan kebadungan yang lain-lain; seolah-olah hal ini bagi salah seorang Aceh menjadi sebab untuk bergabung dengan kita; seolah-olah orang dahulu tidak mendengar penilaian yang hampir sama kata-katanya mengenai Sri Sultan yang kabarnya diucapkan oleh T. di Tirb; dan seolah-olah berita itu sama-sama tidak berhasil di pihak Pemerintah. Padahal, Pemerintah bukannya menjaga agar jangan setiap kali ditipu dengan cara yang sama, malahan menambah-nambah laporan berita bohong itu bahwa sekarang akan "ditunggu apakah pendapat (khayalan) itu lambat-laun akan diterima baik".

Sementara itu T. Kutakarang masih tetap sama jauhnya daripada apa pun yang bersifat Kömpeuni dibandingkan yang sudah-sudah, meskipun ia menyerahkan tindakannya kepada tenaga muda. Sedangkan segala usaha untuk mencapai pendekatan yang dilakukan oleh penghulu, bertentangan dengan keyakinannya, atas perintah pihak Pemerintah, tetap sia-sia. Memang, T. Kutakarang menerima hadiah dan terkadang menulis surat, tetapi isinya sedemikian berganda artinya dan sedemikian ironisnya sehingga tak sengaja orang teringat kepada surat-surat yang oleh T. Tiro ditulis kepada Jenderal Van Teyn. Walaupun demikian, tulisan T. Tirb menang atas tulisan T. Kutakarang yang tua, dalam hal ironisnya yang menyayat.

Akhirnya para juru berita itu menjadi cukup berani dan sombong untuk menyajikan cerita yang tidak masuk akal kepada Pemerintah (surat dari Gubernur Aceh tertanggal 12 Oktober 1895, No. 418/K) mengenai semacam pembicaraan politik antara T. Kutakarang dan H. Lhöng. Di dalam pembicaraan itu dinyatakan bahwa orang berusia lanjut yang disebut pertama itu yang pada tahun 1891 masih menerbitkan selebaran berisi hinaan yang gusar terhadap kita dan mengajarkan bahwa semua kepentingan dan rasa dendam harus dilupakan agar pertama-tama dapat mengusir si kafir dari negeri ini - sekarang sepenuhnya secara sukarela membela pemerintah kita dalam suka dan duka. Ini dijalankannya dengan cara yang layak digunakan oleh seorang pegawai bangsa Eropa, andaikan ia terpaksa membantah rasa dendam orang Aceh yang bermusuhan dengan kita.

Yang pasti, jauh dari tindakan melarang para juru berita seperti itu masuk ke kantor kita selanjutnya, ialah tindakan yang malah menerima baik omong kosong itu. Malahan dicatat bahwa apa yang disampaikan itu cocok sekali dengan berita lain yang mengatakan bahwa "golongan perang, berlawanan dengan dahulu (N.B.: pada tahun 1893, hampir dua tahun yang lalu, dinyatakan bahwa hampir tidak diberikan sumbangan sabil lagi), sekarang lebih dapat mengandalkan uang yang cukup untuk perang sabil".

T. Juhan pernah menerima surat dari T. Muda Léman dari daerah Mukim XXII (kiriman surat dari Gubernur Aceh tertanggal 15 Januari 1895, No. 35/K) yang memberitahukan kepadanya bahwa Panglima Pblém diundang untuk bermusyawarah dengan keluarga Sri Sultan yang telah mengungsi dari Keumala, tentang apa yang harus dikerjakannya sekarang. Tentu saja T. Juhan sama tepat mengerti seperti saya bahwa tujuan sebenarnya keluarga Sri Sultan itu ialah memperoleh uang dan sarana guna menghapuskan aib yang telah dideritanya. Tetapi, Juhan tahu apa yang ingin didengar di Kutaraja. Maka, katanya, ia telah menyimpulkan dari

surat tersebut bahwa orang barangkali mau bergabung dengan kita, lebih220 lebih karena ia ditanya oleh Muda Léman bagaimana pendapatnya mengenai peristiwa tersebut!

Sebenarnya jauh lebih banyak yang dapat disebut, yaitu halhal yang menyatakan bahwa optimisme yang sangat merugikan sekali bagi jalannya segala sesuatu, tetap berlanjut dengan kekuatan yang tidak surut, meskipun sasarannya untuk sementara telah berubah. Orang melihat hal ihwal sebagaimana ia ingin melihatnya, bukan sebagaimana adanya. Tidak heran, orang Aceh dan orang pribumi lainnya memuaskan semangat Pemerintah yang sudah menjadi pameo di antara mereka itu dengan menceritakan dongeng-dongeng yang sama nilainya dengan dongengdongeng yang selama pemukiman saya di Aceh dikarang oleh para pengunjung kantor waktu singgah di pasar. Mereka lakukan hal itu dengan tertawa mencemoohkan Kömpeuni yang cukup bodoh untuk menelan semua cerita itu. Dan itulah sebabnya mengapa seorang pribumi yang cinta kebenaran, seperti mantan penghulu ketua, meskipun ia sadar bahwa ia dapat membuat hidupnya senang dengan kebohongan, namun tidak bosan-bosan mempermaklumkan kebenaran yang lugas. Hal itu dengan sendirinya layak mengesankan adanya "keselarasan" dalam kebohongan cerita kantor, seolah-olah kebenaran itu setiap kali menimbulkan suara sumbang dalam kesatuan lagu yang berupa cerita itu. Sesudah orang memakai tenaga penghulu itu dua tahun lamanya sebagai pembantu yang baik sekali, penghulu itu terpaksa menderita karena tuduhan yang sama sekali tidak pantas seolah-olah ia berperasaan "mensyukurkan" berlanjutnya perlawanan. Begitulah cara orang menyuburkan pembohong-pembohong!

Pertanyaan yang berkali-kali diajukan oleh Jenderal Deykerhoff, yaitu di mana saja ada kenyataan tentang optimisme yang berlebih-lebihan, dengan demikian agaknya sudah cukup dijawab. Sekaligus sudah dibuktikan bahwa, sementara kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang keadaan hal ihwal yang sebenarnya itu telah menyebabkan Jenderal tersebut mempunyai anggapan yang tidak benar tentang tugas Pemerintah kita di Aceh, optimisme ini menimbulkan pemilihan yang salah terhadap sarana-sarana perdamaian. Sekaligus telah ditariknya perhatian kepada soal bagaimana metode jenderal itu sendiri dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan tempat sekutu-sekutu kita terjerumus (itu seumpama mereka berhasil, tetapi hal itu berani saya sangkal dengan pasti) akan menimbulkan perkembangan subur yang baru dari "hukum pukul" itu juga. Padahal, jenderal itu melihat bahwa sebagian besar tugas kita terletak dalam tindakan mendesak mundur "hukum pukul" itu.

Seandainya kita, lebih dahulu dari siapa pun, tidak hidup dengan sarana-sarana kita dan melindungi harta milik orang yang demi kepentingan kita menjadi sasaran pembunuhan dan perampokan, tanpa dapat mengimbau nafsu balas dendam para kerabat atau kepala, maka semua pekerjaan sia-sia, dan sebentar lagi kita tidak akan mempunyai sekutu satu pun. Untuk sementara, hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam tugas kita, yang dengan terus terang harus kita terima tanpa mencoba-coba untuk menyuruh menganggap pembunuhan dan perampokan seperti itu seolah-olah sebenarnya tidak berkaitan dengan politik Semuanya itu dilakukan tanpa membolehkan para kepala golongan perlawanan bermukim di daerah kita, sebab mereka untuk sementara rupanya hanya berbuat sedikit dan bukan merupakan "jagoan-jagoan seperti yang ingin mereka perlagakan sendiri, seperti terbukti dalam suratsurat mereka kepada para kepala. Daerah Mukim XXV dan Mukim XXVI benar-benar harus dibersihkan dan dipelihara kebersihannya, unsur-unsur musuh yang aktif harus seluruhnya didesak kembali ke daerah Mukim XXII, dan selanjutnya segala sesuatu yang mungkin harus dikerjakan untuk membuat tindakan agitator-agitator sabil membahayakan diri mereka sendiri.

Kalau Jenderal Deykerhoff (halaman 43-44) mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin, karena persiapan-persiapannya tidak dapat dirahasiakan, sedangkan penunjuk jalan dan mata-mata terpercaya tidak ada, maka pertama-tama dengan begitu ia membantah sama sekali ucapannya sendiri mengenai membaiknya perasaan serta adanya kebencian penduduk terhadap pejuang-pejuang sabil. Tetapi, selanjutnya ia membiarkan dirinya kali ini dihalangi melakukan apa-apa yang diakui perlu itu karena ia terkena pesimisme yang menurut saya tak beralasan. Bukankah dengan demikian dianggap bahwa tentara, staf, dan Pemerintah di Aceh secara bersama-sama seolah-olah tidak mampu merencanakan dengan sukses satu usaha yang dapat dipilih sendiri waktu dan kesempatannya, melawan musuh? Padahal orang menyatakan bahwa musuh makin lama makin kehilangan pengaruh. Meskipun hal yang tersebut terakhir ini - seperti yang menjadi keyakinan saya - bukan kenyataan, namun tampaknya bagi saya pengakuan ketidakmampuan seperti itu adalah terlalu berat dan tidak beralasan. ' . ,

Pesimisme yang berlebih-lebihan itu sangat tidak sesuai dengan ungkapan-ungkapan penutup bagian "jawaban" Jenderal Deykerhoff (halaman 50-51) yang mengatakan bahwa perlulah ada suatu optimisme, kesadaran bahwa kita tidak bekerja untuk tujuan yàng sudah kalah, dan untuk kepentingan para abdi negara di Aceh agar dapat memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Memang, keyakinan bahwa kelak kita dapat mencapai dan akan mencapai perdamaian, tidak boleh mundur karena didesak rasa kecil hati. Pengakuan bahwa orang seolah-olah tidak mampu menimbulkan kerugian yang parah kepada musuh, tidak boleh terdengar, apalagi dari Gubernur Sipil dan Militer.

Sebaliknya, orang tidak akan terbantu oleh optimisme palsu, yaitu mengindah-indahkan fakta atau arti sebenarnya dari fakta itu, artinya menguraikan tugas kita dengan cara yang tampaknya menghalalkan sikap diam kita, dan mengadakan imbauan semu kepada adat Aceh mengenai urusan dan hubungan yang seluruhnya berlangsung di luar adat tersebut. Urusan dan hubungan itu mencakup kebiasaan menyuburkan perayu dan pembohong yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Orang-orang itu biarpun karena menyodorkan kegilaan yang paling memalukan, tidak kehilangan kepercayaan, sebaliknya malah menyebabkan dikucilkannya unsur-unsur yang menegaskan fakta-fakta yang lugas. Semuanya itu tidak berguna untuk membuat para abdi negara bekerja dengan lebih gembira sebaliknya akan menimbulkan kekecewaan besar, seperti memang sudah berkali-kali timbul.

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Catatan untuk menanggapi "Nota tentang keadaan di Aceh" oleh Anggota Dewan G. Scherer, tertanggal 12 Juni i8g6

Seandainya ada orang yang mengembangkan asas-asas kebijakan politik di Aceh, yang dikembangkan dalam nota Tuan Scherer, yaitu kebijakan sebelum Perang Aceh, dengan kata lain, seandainya kita sudah tahu ketika itu tentang apa yang diajarkan oleh pengalaman kepada kita selama hampir seperempat abad, maka pastilah akan diikuti garis perilaku yang lain dari yang ada sekarang. Dan agaknya kita akan memperoleh hasil yang jauh lebih banyak dengan kerugian yang jauh lebih kecil.

Memang sepenuhnya tepat bahwa pihak yang menguasai jalan-jalan ke luar Aceh ke laut, jadi, menguasai impor dan ekspor, telah memegang kunci-kunci negeri tersebut. Maka, bila kunci itu digunakannya dengan terampil, lambat laun ia akan melihat pengaruhnya dengan adanya pengakuan di daerah pedalaman. Terhadap negara-negara asing, sikap menunggu yang sekuat itu dalam penguasaan atas negeri ini sepenuhnya memadai. Setiap tujuan yang dicita-citakan dengan memulai Perang Aceh dapat dicapai dengan jalan itu.

Tambahan lagi terdapat keuntungan bahwa orang Aceh lalu tidak sempat belajar banyak hal dari kita dalam perang yang berkelanjutan seperti terjadi sekarang, sampai-sampai mereka terdorong untuk bertahan dalam perlawanan. Sedangkan hubungan-hubungan kita dengan mereka bukannya mengakibatkan makin menajamnya kebencian yang tradisional terhadap Kömpeuni, sebaliknya malah akan berhasil untuk berangsurangsur memudarkan kebencian itu.

Meskipun begitu, kelak bila orang mengadakan tinjauan semacam itu, timbullah bahaya kalau-kalau orang akan lebih meremehkan kemungkinan atau kelayakan yang merugikan daripada yang sepantasnya. Di antara halhal itu sekadar dapat ditunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai hubungan-hubungan damai yang diinginkan melalui jalan seperti itu, akan lama jangkanya hingga tak dapat diperhitungkan. Maka, waktu pendamaian itu lebih layak dapat diperkirakan akan sampai seabad dan bukan hanya 25 tahun. Selama waktu itu penyekapan di benteng-benteng di tepi laut pastilah akan menyusahkan mereka yang ditugaskan memimpin segala urusan di Aceh. Sementara itu, rasa hati serta wawasan atas keadaan akan terasa oleh masyarakat, agaknya juga oleh pihak Pemerintah.

Sekali, mungkin, orang akan mendengar dari mereka bahwa pengaruh kita sudah cukup berarti untuk dapat mendudukkan kekuasaan kita tanpa malu-malu di daerah pedalaman. Sekali lagi orang mendengar bahwa sedikit saja kekerasan senjata agaknya sudah cukup untuk mengakhiri penyekapan diri yang tak berkekuatan itu. Kiranya tidak diperlukan ulasan, kejutan, dan kesulitan yang tidak enak macam apakah yang akan timbul dari sikap-sikap seperti itu.

Demikianlah lebih banyak lagi yang dapat dicatat, andaikan orang mau mendalami wawasan-wawasan tentang masa lampau. Akan tetapi, dengan semuanya itu orang tidak dapat meniadakan sejarah seperempat abad terakhir ini mengenai Aceh. Memang benar, telah dijalankan kesalahan-kesalahan politik yang besar karena arti penting daerah Aceh Besar telah diperkirakan terlalu tinggi, sebaliknya arti penting daerah taklukannya ditaksir terlalu rendah. Selanjutnya, juga karena orang tidak memberi nilai sama sekali kepada pihak dalam ('keraton') dan penghuni-penghuninya yang nyatanya hanya merupakan peninggalan dari keadaan yang sudah lampau tanpa arti penting politik aktual. Keadaan nyata masa sekarang, sebaliknya, sekalipun telah timbul dengan cara yang sedikit lebih logis atau rasional, namun tetap merupakan fakta-fakta yang harus diperhitungkan dalam menentukan garis perilaku masa depan. Keadaan itu sebagian boleh disesali, tetapi orang tidak dapat menganggapnya sepi tanpa mengalami kerugian, dan berbuat seolah-olah orang sekarang dapat memulainya dari permulaan lagi.

Sekalipun diakui bahwa tidak pantas sekadar menduduki benteng yang biayanya mahal dan tak perlu semata-mata demi kehormatan, dan sekalipun dianggap bahwa memang benar orang Aceh tidak akan sekali-kali secara gawat membahayakan salah satu pos laut kita meskipun mereka mengerahkan segala tenaga, namun tetaplah menjadi kenyataan bahwa telah menjadi tujuan kita untuk menundukkan daerah Aceh Besar dengan cara kekerasan atau dengan cara damai di bawah Pemerintah kita - seperti diketahui oleh setiap orang Aceh. Telah berulang-ulang ditegaskan kepada calon sultan, para uleebalang, dan kepala gerombolan bahwa kita tidak mau didesak keluar oleh apa pun dari kekuasaan tertinggi kita atas daerah Aceh Besar. Juga bahwa berdasarkan hal itu kita sudah mengaku berhak atas kepercayaan para kepala dan penduduk, dan kita akan marah kepada mereka andaikan kepercayaan itu hanya akan diberikan kepada kita dengan banyak syarat, disebabkan oleh sikap kita yang sering ragu-ragu.

Andaikan pendudukan kita hanya dibatasi pada pos-pos laut, maka dari permulaan, seperti dikatakan tadi, hal itu mungkin pada akhirnya akan membawa kita sampai ke tujuannya. Akan tetapi, itu akan terjadi melalui jalan panjang yang tidak dapat dijangkau; andaikata kita menerima politik semacam itu, sesudah segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, hal itu akan sama dengan meninggalkan untuk selamalamanya tujuan penaklukan atau pendamaian daerah Aceh, kecuali kalau hal itu boleh diharapkan dari kebetulan-kebetulan yang menguntungkan.

Kepercayaan yang oleh beberapa kepala dan sebagian penduduk telah diberikan kepada kita, menurut nota Tuan Scherer, (Nota, halaman 51) harus dianggap sebagai "sesuatu yang boleh diremehkan". Meskipun begitu sikap mereka yang dahulu akan sangat dipersalahkan oleh golongan yang aktif dalam perlawanan. Lagi pula, andaikan mereka kehilangan baik kedudukan mereka di antara rakyatnya sendiri maupun imbalan-imbalan indah yang telah kita janjikan kepada mereka sebagai hadiah kepatuhannya, mereka hanya akan mendapat ganti kerugian yang kecil sekali, berupa penawaran jalan bebas ke tempat pembuangan yang mereka pilih sendiri.

Sebaliknya, yang lebih parah ialah kenyataan bahwa sikap kita yang meremehkan jaminan-jaminan dan janji-janji kita sendiri yang berulangulang diucapkan itu, akan menghilangkan setiap pengakuan hak kita di seluruh Aceh atas sekadar kepercayaan.

Tentu saja di sini apa yang dimaksud dengan kepercayaan sekali-kali bukan kepercayaan akan berkah-berkah kekuasaan kita, melainkan kepercayaan bahwa kita mampu dan akan melakukan apa yang telah sejak bertahun-tahun kita nyatakan menjadi tugas kita yang tidak dapat ditolak. Meskipun segala sesuatu terjadi pada masa lampau, keyakinan itu masih terdapat pada banyak orang. Kalau tidak, maka tak akan terdapat sejumlah kepala dan orang terkemuka yang masih tetap setia kepada kita; kalau tidak, orang lain tidak akan bersikap hati-hati dan mendua dan tidak ada orang Aceh yang tinggal di dalam garis pertahanan kita. Keyakinan seperti itu, berdasarkan apa yang telah tampak, terjadi di mana pun tempat "Kömpeuni " menempatkan diri di Kepulauan Nusantara ini. Pihaknya diperangi dengan gigih oleh golongan yang aktif melawan dan yang mengatakan apa yang terjadi di tempat-tempat lain, justru tidak akan terjadi di sini.

Jika kita benarkan pendapat golongan perlawanan itu, setelah kita berusaha selama seperempat abad menanamkan kepercayaan akan kekuasaan kita di Aceh pula, maka kita sendiri memupuk kecurigaan dan sikap meremehkan yang tak dapat dimusnahkan terhadap kita. Lagi pula kita untuk selamanya akan memotong jalan untuk maju lebih jauh dari sekadar pos-pos laut yang tak dapat direbut itu.

Pikiran untuk membatasi diri pada pos-pos seperti sekarang tidak dapat lagi disebut rencana dan oleh orang Aceh akan dianggap sebagaimana adanya: pengakuan bahwa kita tidak berdaya.

Tuan Scherer menyangka (Nota, halaman 47-48) bahwa turunnya derajat itu lebih dari cukup diimbangi oleh keuntungan besar, yaitu bahwa dengan demikian golongan perang yang aktif itu dirampas seluruh medan kerjanya dan ditiadakan asal-usul berdirinya. Dengan jalan memencilkan diri kita di Aceh, hingga seolah-olah sama sekali terpisah dari orang Aceh, kita akan meniadakan kemungkinan "main perang".

Ketidaktepatan yang menyeluruh dalam penalaran ini mencolok, segera sesudah kita perhatikan sebab yang paling dalam bagi adanya golongan yang aktif melawan.

Tanpa sedikit pun mengabaikan kenyataan bahwa fanatisme kebencian terhadap Kömpeuni, kesadaran nasional, dan berabad-abad lamanya kebiasaan akan keresahan, pun bekerja sebagai pendorong perlawanan, namun boleh dianggap sebagai hal yang telah mantap bahwa semua faktor itu sudah lama telah kehilangan kekuatannya jika berhadapan dengan keuntungan sikap yang tenang, asal faktor-faktor itu tetap tidak digerakkan oleh tenaga pendorong lain yang lebih penting artinya.

Tenaga pendorong terkemuka manakah itu, telah dibuktikan dalam Laporan Aceh saya serta dalam karya saya, De Atjehers. Segera sesudah dan selama sebuah kekuasaan asing berada di Aceh, berbagai bagian penduduk, yang dalam hal lain sebagiannya tetap tinggal di belakang, sebagiannya menderita kekurangan, lalu mendapat kehormatan dan menjadi orang terpandang serta menguasai sarana-sarana yang lebih dari cukup. Itulah wakil-wakil agama serta petualang-petualang politik yang kemudian masing-masing dengan caranya sendiri tanpa susah payah mendapat kewibawaan dan pengaruh. Di lain pihak, orang-orang muda yang jatuh miskin selalu ditimbulkan oleh masyarakat Aceh dengan jumlah yang cukup besar dan yang dengan senang hati berhimpun di sekitar pemimpin-pemimpin itu berdasarkan pengalaman untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari keadaan perang tersebut.

Harap diingat baik-baik, kehadiran musuh di dalam negeri, sekalipun ia semata-mata membatasi diri sampai ke Olehleh, memberikan hak kepada pemimpin-pemimpin seperti itu untuk menuntut bagian yang besar dari zakat yang harus dibayar oleh petani dari padinya, oleh saudagar dari dagangannya, oleh peternak dari ternaknya, dan oleh orang kaya dari uangnya, untuk mengisi kas-kas perang yang diatur oleh pemimpinpemimpin itu. Malahan selalu mudah bagi mereka untuk membuktikan bahwa pungutan-pungutan yang penting itu belum cukup juga untuk mengurus pertahanan negeri. Atas dasar itu mereka dapat menuntut sumbangan luar biasa dari orang-orang yang tidak ikut serta dalam jihad "dengan raganya", dengan mendukung perjuangan agama "dengan kekayaannya".

Terhadap pendudukan kita di Aceh tidak ada pengurangan apa pun yang mampu menghilangkan dalih perusuh-perusuh yang berkepentingan itu untuk mengisi kas-kas perang dan dengan demikian melenyapkan imperia in imperio (kekuasaan dalam jabatan) yang terkait. Sebaliknya, mengundurkan diri seperti itu memberi mereka senjata baru. Usaha kita, begitulah mereka katakan kepada jemaah, dengan begitu tidak sia-sia sekalipun Anda kini dibebani dengan kewajiban mahal untuk membuat kita mampu melipatkan tenaga kita. Begitulah jalannya sesudah konsentrasi dan begitulah nanti jalannya sesudah setiap konsentrasi baru.

Para kepala wilayah turun-temurun di Aceh sudah sejak zaman dahulu, sepanjang diingat manusia, biasa semata-mata memperhatikan kepentingan mereka sendiri, yang terbatas pada daerah mereka sendiri, dalam segala hal. Mungkin juga satu dua orang dapat dirangsang menambah daerahnya dengan jalan perebutan, akibat kelemahan seorang tetangga. Sedangkan orang lain mungkin, karena berhasrat untuk memperoleh keuntungan, ingin ikut serta dalam pengaturan sumbangan perang, tetapi ini adalah perkecualian. Yang lazim ialah kebiasaan bahwa mereka masing-masing hanya ingat untuk menyelamatkan halamannya sendiri, juga bahwa bermusyawarah tentang kepentingan bersama sulit terjadi, sedangkan mereka semua membiarkan kepala-kepala gerombolan yang bertindak terhadap penyelonong asing. Hal yang tersebut terakhir ini makin menjamah hak-hak turun-temurun para kepala wilayah dan malahan membantu membela mereka terhadap campur tangan asing.

Seumpama kita berhasil, dengan jalan pemencilan diri, merebut hampir seluruh kesempatan dari orang Aceh yang ingin mendatangkan kerugian kepada kita yang cukup terasa, pastilah sejumlah orang fanatik dan pembenci Kömpeuni akan menyesali hal ini. Sebaliknya, massa luas dalam golongan perlawanan aktif itu tidak menyesalinya. Sebab, dengan demikian, bukankah kita malah mempermudah mereka mencapai tujuan yang sebenarnya dan membuat usaha itu kurang berbahaya? Tidak mungkin diterima baik dugaan bahwa mereka akan merasa bosan mengepung benteng-benteng kita, meskipun benteng tangguh, dengan kubu-kubu dan menembakinya. Kesibukan yang oleh banyak orang Aceh dirasakan menggelikan itu bukankah dalam hal ini akan lebih berhasil daripada yang pernah terjadi?

Memang benar di dalam golongan perlawanan selalu terdapat unsurunsur yang tidak puas dengan mengadakan perang secara semu, meskipun terdapat segala keuntungan yang terkait dengan itu, dan mereka tidak akan beristirahat sebelum mereka menemukan jalan untuk menimbulkan kerugian yang nyata terhadap kita. Unsur-unsur itu, sesudah pemencilan diri kita, tidak akan lalai mencoba jalan mana pun untuk mengembangkan daya serang orang Aceh dengan jurus baru. Tampak pada saya bahwa setelah segala sesuatu dipelajari oleh orang Aceh dari kita dan karena kita, agaknya dapat diragukan apakah lama-kelamaan pos-pos laut itu akan tetap tangguh sepenuhnya.

Pastilah musuh-musuh itu, sesudah kita banyak mengurangi kesibukan mereka, akan menunjukkan kekuasaannya dengan kekuatan yang berlipat di daerah taklukan (Nota, halaman 49), dan menggunakan setiap jalan untuk mempersulit perdagangan dan lalu lintas di bawah bendera kita di sana. Hal itu dapat terjadi sekalipun tanpa penyerbuan terhadap pos-pos kita. Selanjutnya mereka dapat menyerbu masuk ke dalam daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah mereka.

Bahaya yang tersebut terakhir itu oleh Tuan Scherer yang melampauinya dengan santai pada halaman 50 dalam notanya - benarbenar tidak dianggap remeh dalam surat kiriman yang ditambahkannya sebagai lampiran D di dalam notanya. Meskipun bahaya-bahaya tersebut dibicarakannya dengan dugaan bahwa kita akan sepenuhnya membatasi diri pada Olehleh - dengan meninggalkan semua pos laut lainnya, namun orang menyerah kepada ilusi karena menyangka bahwa penyelamatan satusatunya pos tersebut dengan memberlakukan peraturan pelayaran tanpa perluasan pengaruh kita di pedalaman, akan mampu mencegah gerak-gerik yang terpenting dari pihak orang Aceh di luar batas-batas kawasan mereka di Pantai Timur dan Barat.

Golongan yang aktif sudah jelas, dengan cara tersebut misalnya, mampu, setelah mengadakan persiapan yang perlu dan menentukan saat yang paling baik untuknya, memaksa kita untuk berangsur-angsur menutup daerah pantai seluruhnya. Ini merupakan tindakan yang pengalaman telah membuktikan, baik bagi orang Aceh maupun bagi kita, bahwa ukuran penerapan peraturan itu oleh pihak kita sebenarnya tidak merugikan Aceh. Sebaliknya, banyak keberatan yang ditimbulkan tindakan itu untuk kita, dan orang di Semenanjung Melayu menjadi benci terhadap kebijakan kita. Akan tetapi, bahkan tanpa sampai pada keadaan yang paling gawat itu pun, orang Aceh tidak akan kekurangan peluang untuk sering meresahkan orang di daerah pantai timur dan pantai barat Sumatra dengan gawat.

Adapun tindakan "hijrah" yang dianjurkan oleh Tuan Scherer kepada kita, bagaimanapun tidak dapat membantu memperlemah permusuhan orang Aceh terhadap kita. Sebab, tidak ada satu alasan lain pun kecuali harapan-harapan kita yang bermaksud baik,- yang akan memaksa mereka untuk berhenti berperang. Malahan tindakan hijrah itu akan berguna untuk memperkuat unsur-unsur yang aktif dan untuk menaikkan gengsi mereka. Padahal, penunaian tugas yang pasti tetap akan berat dan makan banyak waktu, yang bertujuan menempatkan pengaruh kita di Aceh, bukannya akan ditunda lagi dengan "rencana" seperti itu, sebaliknya malah dihentikan untuk selamanya.

Sebagaimana telah saya buktikan berkali-kali dalam Laporan Aceh saya dan di tempat lain, maka satu-satunya jalan menuju ke tujuan yang diinginkan ialah: membuat orang Aceh merasa bahwa kita lebih berkuasa. Kepada massa luas golongan yang berkepentingan dengan ketenteraman dan perdamaian, hal itu kita timbulkan dengan jalan tidak membiarkan mereka, sebaliknya kita malah seluruhnya menangani perlindungan mereka terhadap musuh-musuh kita. Namun, golongan kecil perusuh yang aktif, yang tanpa tindakan yang tegas di pihak kita tetap akan menguasai keadaan, harus setiap kali di mana mungkin ditimpa pukulan-pukulan yang direncanakan dengan baik. Dengan demikian, munculnya kepala gerombolan, seperti umumnya terjadi, tidak lagi terasa begitu enak dan menguntungkan, sehingga petualang-petualang asing pun tertarik untuk ikut (harap diingat, sesudah peristiwa Habib Abdurrahman; kejadiankejadian seperti Habib Lhöng; serta percobaan-percobaan seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Abdulkadir Syawi'). Sebaliknya, harus dibuat terasa begitu berbahaya, sehingga tidak akan ada calon-calon lagi bila timbul lowongan di antara kepala gerombolan.

Memang benar, pada arah yang telah ditentukan oleh Tuan Scherer terdapat juga jalan untuk menenggelamkan unsur-unsur yang aktif itu, tetapi dalam hal itu orang harus lebih maju lagi dari dia. Pernah saya katakan, kita tidak dapat mendatangkan kerugian yang lebih besar atas gerombolan-gerombolan dan kepala-kepalanya dibandingkan jika daerah Aceh kita tinggalkan seluruhnya. Ketika itu, semata-mata ketika itulah juga, akan terhapuslah sebab-musabab adanya kas-kas perang serta imperia in imperio (kekuasaan dalam jabatan) yang didasarkan atasnya. Ketika itulah para "teungku" yang bertindak dengan kewibawaan di daerahnya masing-masing, akan kembali ke tingkat ketiga dalam masyarakat Aceh. Sementara itu, medan kerja petualang-petualang seperti T. Umar akan dikekang ke dalam batas-batas yang sempit sekali, dan orang-orang yang sekarang bersiap-siap dalam jumlah besar untuk dimasukkan ke dalam gerombolan-gerombolan itu, sebagian akan menawarkan diri sebagai kuli pada pengusaha tanaman perkebunan, sebagian akan mencari nafkahnya sebagai pencuri dan perampok seperti dahulu.

Jika asas Tuan Scherer - yaitu karena pendamaian Aceh ternyata terlalu besar bagi kita, marilah kita coba membiarkan Aceh mendamaikan diri sendiri - kita terima, maka orang harus sampai kepada pemecahan yang disebut terakhir tadi, andaikan ini mau dinamakan pemecahan. Akan tetapi, dalam penerapannya Tuan Scherer berhenti di tengah jalan dan karena itu tidak mencapai apa pun.

Keputusan untuk melepaskan tugas kita di Aceh seluruhnya atau sebagian, sebagai sesuatu yang tak dapat dilaksanakan sesudah seperempat abad bersusah payah, akan menjadi pokok pembicaraan pada negaranegara Eropa lainnya selama waktu yang singkat saja - hal ini dapat diakui sebagai kebenaran pendapat Tuan Scherer (Nota, halaman 45). Hanya saja, seperti telah dicatat tadi, dari tindakan setengah-setengah yang diusulkan oleh Tuan Scherer itu lambat laun dapat diduga kesulitankesulitan dari pihak yang berkepentingan dalam perdagangan dengan Aceh di Semenanjung Melayu.

Sebaliknya, kesan buruk yang akan ditimbulkan oleh pengunduran diri kita dari dunia pribumi, tidak akan dapat dihapuskan dengan gunjingan tentang sifat tidak logis dalam cita-cita dan bualan kita selama 23 tahun kekuasaan kita untuk mengalahkan setiap raja pribumi, yang oleh Tuan Scherer (Nota, halaman 46) secara cukup naif dianjurkan sebagai obat penawar. Tuan Scherer di sini ternyata menjadi korban isyarat-isyarat hormat yang sifatnya membenarkan, yang biasa dipakai oleh pembesarpembesar pribumi dalam mendengarkan penghalalan kita atas kegilagilaan itu. Lagi pula ternyata ia belum mendengar bagaimana penduduk pribumi di daerah lain di Sumatra membicarakan bagaimana kita bergundah di Aceh. Ini menjadi lebih ganjil lagi karena Tuan Scherer lama bekerja di daerah Minangkabau, sedangkan penduduk di sini dengan perhatian yang bergairah mengikuti jalannya hal ihwal di Aceh. Hal itu dipermudah bagi mereka karena personalia pegawai dan juru tulis pribumi, baik di pihak Pemerintah kita di Aceh, maupun di pihak para kepala suku Aceh di pantai-pantai, banyak yang berasal dari Sumatra Barat.

Di sana dan di tempat lain, pengunduran diri kita akan membenarkan kesan yang sangat merugikan kita, yaitu apa yang selalu diwejangkan oleh orang Aceh kepada penduduk-penduduk yang patuh kepada kita: Anda sendiri yang salah dalam derita Anda, sebab Anda lihat dari contoh kami bahwa "akal Kömpeuni " dikalahkan oleh orang yang tahan uji.

Akibat kesan itu memang tidak perlu dengan segera berupa gerakangerakan pemberontakan, tetapi sikap membangkang penduduk pada saatsaat yang merepotkan pasti dapat diduga.

Menurut pendapat saya, hanya dapat diperkirakan satu keadaan ketika usul Tuan Scherer bisa dianggap pantas dipertimbangkan oleh para ahli. Jika orang membayangkan kesulitan di daerah Aceh Besar demikian rupa, hingga orang harus sepenuhnya mengunci diri di sana di dalam benteng yang terkonsentrasi tanpa mengadakan aksi yang berarti di luarnya, maka alasan-alasan Tuan Scherer menjadi berbobot sekali. Bahkan, lalu orang semestinya tidak berkeberatan atas kesimpulannya demi kepentingan tentara serta penunjukan kekuatannya yang diinginkan di daerah lain di luar Jawa.

Jelasnya, memang benar kata Tuan Scherer bahwa luasnya benteng yang diperkuat di daerah Aceh Besar memang sama sekali tidak menjadi soal. Dengan sendirinya sebidang tanah yang kita duduki sekarang tidak ada harganya sedikit pun, tidak berharga karena dalam ('keraton') pernah berdiri di atasnya, juga tidak berharga sebagai lambang pendudukan. Tindakan untuk mengadakan pengeluaran yang lambat laun menjadi penting serta semata-mata memperlemah tentara hanya untuk sekadar menampakkan kehormatan semu yang kosong yang menyebabkan kita lebih suka berpegang kepada kesesatan yang besar daripada berbalik di tengah jalan, itu memang benar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Benteng yang terkonsentrasi begitu saja, apakah lebih kecil atau lebih besar daripada benteng yang sekarang diduduki, tidak menjanjikan apa-apa bagi masa mendatang. Jika kita terkunci di dalamnya, kita tidak akan maju selangkah pun, ini dapat diramalkan dengan pasti. Aksi politik dari jauh, penempatan pengaruh kita di daerah yang bukan pemukiman kita, sepenuhnya mustahil di daerah Aceh Besar. Andaikan dahulu orang belum tahu hal ini, buktinya dapat dilihat dalam kejadian-kejadian yang paling baru di sana.

Penduduk sebagian besar daerah Mukim XXV, juga karena tindakan kita, lebih lagi dari dahulu berada di bawah pengaruh T. Umar.

Jadi, tidak heran bahwa mereka, meskipun pada umumnya bertabiat tenang dan cinta damai, terpaksa bergabung dengannya, ketika ia melepaskan semunya persahabatan dengan Pemerintah kita dan juga semunya penyerahan kepada pihak Pemerintah.

Kita memang berhasil memberikan pukulan-pukulan yang berat kepada T. Umar dengan mengusir dia dan anak buahnya dari daerah Mukim XXV, tetapi tidak berhasil membuat dia tidak berdaya untuk selamanya atau merebut sarana-sarananya untuk menyusun kembali kekuasaannya. Namun, sebagian yang cukup besar di antara penduduk segera menunjukkan kecenderungannya untuk berhimpun di bawah bendera kita dengan tenteram, tetapi dapat dipahami bahwa mereka dengan takut menoleh ke selatan, tempat T. Umar menuding dengan mengancam mereka.

Bagaimana kita sekarang mendapat kepercayaan dari penduduk atas kekuasaan kita, serta menunjukkan kepada mereka bahwa kita bukan hanya mampu memukul, melainkan juga mampu mengatur dan melindungi, jadi, dengan demikian lebih membuat mereka segan kepada kita daripada seorang petualang yang baru diusir dari daerahnya? Jika kita menutup diri di dalam benteng yang terkonsentrasi, hal ini akan merupakan pekerjaan yang sia-sia.

Seorang kepala yang mengatakan terus terang bahwa ia tanpa bantuan tetap dari kita belum dapat memelihara ketertiban dan ketenteraman untuk sementara, dapat kita beri tahu dengan sedikit banyak hak di pihak kita bahwa dengan begitu ia tidak berharga sepeser pun bagi kita. Orang lain yang datang menyerah kepada kita, tetapi sekaligus minta agar untuk sementara ia dibolehkan tinggal di dalam garis pertahanan, dapat kita tolak dengan pemberitahuan bahwa ia semestinya menanamkan kepercayaan pada penduduk terhadap kita. Seandainya - yang agaknya tidak akan terjadi - kepala-kepala yang cenderung menyerah seperti itu menyatakan bersedia memelihara ketertiban itu sendiri, asal mereka kita beri senjata dan amunisi, hal itu dapat kita tolak, karena kita sudah cukup rugi dengan pemberian-pemberian seperti itu. Bahkan, kita dapat menuntut dari mereka agar senjata api yang masih ada pada mereka diserahkan kepada kita. Sebaliknya, dengan sendirinya, jika begitu caranya, kepala-kepala tersebut dan penduduknya akan menyimpulkan bahwa kita tidak dapat diajak melakukan apa-apa, dan bahwa masalah Aceh sama sulitnya bagi mereka seperti bagi kita.

Kita tidak dapat mereka patuhi secara rahasia, sedangkan setiap pernyataan yang sungguh-sungguh tentang kepatuhan itu akan dibalas oleh musuh-musuh kita kepada mereka dengan hukuman atau penculikan terhadap para kepala mereka. Sebaliknya, terhadap kita mereka dapat memperlihatkan sedikit banyak kepatuhan semu, bila kita hanya sekalisekali mengunjungi mereka, dan dengan demikian mereka sebaiknya dapat menghindar dari kemungkinan akan hangus di antara dua api.

Karena itu, dan karena sekian banyak sebab lain yang telah saya ajukan berkali-kali, benteng yang terkonsentrasi hanya mempunyai hak hidup sebagai titik tolak pusat dari aksi, jadi sebagai susunan sementara, yang boleh kita harapkan tidak akan diperlukan lagi secara berangsurangsur. Bukan karena berlalunya waktu dan bukan dengan sendirinya, melainkan karena susah payah yang sungguh-sungguh di pihak kita.

Aksi kita mula-mula harus terdiri atas tindakan yang melumpuhkan, sekurang-kurangnya menghalau perusuh-perusuh serta gerombolangerombolan yang mengikuti mereka, yang menyebabkan baik kesibukan mereka - yang hingga sekarang begitu enak dan menguntungkan bagi mereka - akan menjadi berbahaya, maupun medannya untuk sementara akan dibersihkan dari mereka. Kemudian cita-cita kita harus ditujukan kepada kembalinya penduduk kampung yang terbawa pergi dalam operasioperasi semacam itu, serta kembalinya kepala-kepala tradisional mereka. Mereka itu tentu saja tidak boleh diberi senjata, bahkan senjata api pun hanya boleh dibiarkan sebagai milik mereka dalam jumlah yang sekecilkecilnya. Sebaliknya, janganlah mereka dituntut apa pun dalam hal pembelaan diri, kecuali terhadap musuh-musuh yang tanpa salah kita biasa mengancam orang Aceh, yaitu pencuri, perampok, penyerang kehormatan wanita, dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan jika kita ingin agar mereka bertahan menghadapi kepala-kepala gerombolan, lalu kita, sebagaimana sudah saya ulas berkali-kali, menuntut hal yang tidak mungkin terjadi. Lagi pula kita memaksa mereka agar lebih dahulu menipu kita, akhirnya bahkan untuk pindah tempat. Musuh-musuh kita di Aceh tidak dapat dan tidak akan dibuat tak berdaya oleh siapa pun, jika bukan kita yang melakukannya.

Karena itulah pendudukan militer yang kuat terhadap titik yang menguasai medan yang sudah direbut dan banyak gerak melalui medan itu menjadi syarat, yang harus disertai dengan tindakan-tindakan cepat, terhadap kepala-kepala gerombolan yang mencoba menghancurkan pengaruh kita di sana.

Andaikan sarana-sarana kita membolehkan penerapan metode ini dengan segera terhadap seluruh Aceh, tentu saja itulah yang akan menjadi satu-satunya pemecahan masalah. Bahkan, bila hal ini dianggap mustahil, sebaliknya tidak perlulah dicari jalan lain, sebab tidak ada jalan lain. Apa yang ingin dilakukan dalam satu dua tahun, akhirnya akan makan waktu seumur manusia, tetapi orang tahu bahwa tujuannya akan tercapai.

Lalu tentu saja orang harus mulai dengan kawasan yang sesedikit mungkin menimbulkan kesulitan, seperti daerah Mukim XXV. Di jurusan sagi-sagi lainnya, untuk sementara, sebanyak yang diperlukan, garis pertahanan kita tetap menjadi batas campur tangan kita yang aktif, kecuali jika orang menemukan kesempatan dari situ untuk memberikan pukulan kepada seorang kepala gerombolan sehingga terasa olehnya. Di daerah Mukim XXV, sebaliknya, kita tidak meninggalkan satu usaha pun dengan bertolak dari satu atau beberapa titik pendudukan, agar penduduk merasakan tangan kita yang melindungi mereka dengan kuat, sedangkan mereka yang ingin mengganggu ketenteraman di sana, merasakan kekuatan senjata kita.

Saya mempunyai keyakinan yang teguh bahwa pekerjaan itu, jika dilakukan secara sistematis, akan jauh lebih ringan. Pada banyak orang, bahkan di antara pembesar militer kita, terdapat gambaran-gambaran yang berlebih-lebihan mengenai daya perlawanan orang Aceh. Tampaknya daya perlawanan itu terkadang besar, tetapi hanya sebentar. Tuan Scherer bahkan terpaksa, bertentangan dengan kesimpulan dan rencananya yang bersifat pasif, mengakui (Nota, halaman 7 dan selanjutnya dan halaman 10) bahwa orang Aceh tidak sanggup melakukan perlawanan jangka panjang terhadap kita karena banyak sebab. Diakuinya juga bahwa oleh kita nyaris tidak ditarik keuntungan dari keadaan ini, karena setiap kali setelah kami beri pukulan kepada musuh, maka dia kami beri peluang yang seluas-luasnya untuk pulih kembali dan mulai lagi dari awal.

Setelah sagi-sagi daerah Mukim XXV ditenteramkan dengan cara yang telah ditunjukkan tadi, kekuatan penduduk berangsur-angsur dapat dikurangi, sedangkan untuk aksinya dapat dipilih titik-titik lain, pertamatama di daerah Mukim XXVI, dan akhirnya daerah Mukim XXVII dapat ditangani.

Cepat atau lambat garis perilaku inilah yang harus diterima sebagai satu-satunya yang mungkin, kecuali jika orang, bersama Tuan Scherer, mau menghapuskan pendamaian dan penaklukan itu dari program. Keputusan yang begitu menyedihkan pasti masih lebih pantas dipilih daripada menerima garis pertahanan terkonsentrasi sebagai kata terakhir hikmah politik kita di Aceh.

Surat1 dari Gubernur Jenderal Jhr. Van der Wijck kepada Dr. Snouck Hurgronje.

Cipanas, 5 Juli 1896

Perkenankanlah saya memberikan kepada Anda lampiran berupa nasihat tersendiri dari Anggota Dewan Hindia - Scherer - agar Anda baca (sepenuhnya rahasia) dengan permintaan agar memberitahukan kritik Anda secara pribadi mengenai nasihat itu.

Saya pandang perlu untuk sebaik mungkin mengupas nasihat itu, yang pasti akan disukai oleh para politisi tukang warung kecil, dan terutama hendaknya dibuktikan bahwa segi-segi kekurangan dalam tindakan yang dianjurkan itu telah disajikan dengan terlalu ringan.

Sudilah memberikan bantuan Anda yang sangat dihargai untuk keperluan itu.

Haraplah, bila mengirimkan kembali dokumen-dokumen tersebut, mencatatkan paket itu dan membubuhkan kata "diterima pribadi" pada amplop jabatan.

Segera sesudah...

Percayalah kepada saya bahwa saya mempunyai perasaan yang baik sekali ...

/ ha on

Betawi, 21 November 1896

Ke hadapan Yang Mulia

Gubernur Jenderal

Untuk memenuhi perintah yang dimuat dalam kiriman surat Sekretaris Umum tertanggal 7 November 1986, No. 250, yang disusul oleh pengiriman ikhtisar-ikhtisar dari laporan-laporan Aceh yang terbaru yang dikirimkan oleh Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal 9 November dan 17 November 1896, No. 252 dan 254, dengan hormat, sambil menyampaikan kembali lampiran-lampiran tersebut, saya menguraikan hal-hal yang berikut.

Setelah segala hal terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini, pastilah pemulihan ketenteraman dan ketertiban di sekitar Segli (Sigli, penerjemah) mustahil kecuali kalau gerombolan-gerombolan yang sedang beraksi di Pekan Baru dan Pekan Sot kita usir. Kemudian kawasan itu dipercayakan kepada seorang kepala yang berpengaruh, yang dapat bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap apa yang sudah diperoleh, dan yang selalu harus bersedia, bilamana dipandang perlu, untuk membiarkan mukim tersebut digeledah oleh pihak militer, dan ia harus membantu operasioperasi patroli seperti itu.

Tidak akan sulit menjamin gengsi dengan kekerasan senjata yang perlu bagi seorang kepala yang mau melakukan tugas itu untuk jangka waktu pertama. Akan tetapi, agar dapat mencapai hasil yang tahan lama, orang perlu memperhitungkan pengaruh yang dimiliki oleh kepala-kepala yang berdekatan, lepas dari campur tangan kita.

Memang pasti tidak dapat disebut seorang kepala pun yang dengan lebih mudah dapat menjamin ketenteraman di Mukim Pekan Sot maupun dapat mempersulit orang-orang lain yang mau melakukan pekerjaan ini, selain Bintara Paleueh. Sebagaimana juga telah dikatakan di dalam dokumen-dokumen terlampir di sini, satu surat perintah dengan arti demikian harus disertai dengan pengaturan hubungan antara Bintara Paleueh dengan Bintara Kemangan. Jelasnya, jika kita tidak mau terlalu memperlemah federasi VI Uleebalang, ini harus bersifat peraturan yang mengharuskan Bintara Paleueh mengakui kekuasaan Bintara Kemangan.

Juga mengenai soal ini, sebaliknya orang harus sungguh-sungguh memperhitungkan keadaan-keadaan yang berlaku. Sebab, satu penundukan yang dipaksakan dengan kekerasan oleh kepala federasi terhadap B. Paleueh, padahal ia semula termasuk di situ, ditambah lagi dengan syarat-syarat yang akan cukup memperlemah kedudukannya, tidak banyak menjanjikan apa-apa bagi masa depan. Kekesalan-kekesalan lama setiap kali akan timbul kembali, sedangkan perusuh-perusuh akan memanfaatkan kekacauan yang timbul karenanya dengan merugikan kita. Sedangkan pengaruh kita di daerah terlalu kecil untuk mencegah akibat-akibatnya.

Syarat pertama untuk pemecahan yang sehat bagi kesulitan-kesulitan itu dengan demikian ialah hubungan-hubungan yang ada sekarang harus diketahui dengan baik dan dipertimbangkan dengan matang tanpa prasangka. Pengetahuan itu dapat diperoleh sebaik-baiknya bila semua pihak yang berkepentingan mempunyai alasan untuk menjelaskan pernyataan-pernyataannya.

Hingga sekarang hal seperti itu tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan, sebab setiap kali, misalnya, masalah Gigieng dibicarakan, semua orang mengerti bahwa Pemerintah berniat untuk sedikit banyak mendukung si A melawan si B, sehingga si A tidak memandang perlu untuk mengeluarkan semua alasannya, padahal ucapan-ucapan si B telah diilhami oleh kecurigaan.

Jika diketahui bahwa di pihak kita terkandung niat yang pasti untuk menetapkan satu pemecahan untuk masalah Gigieng, Pekan Sot, dan apa yang selanjutnya berkaitan dengan itu, atas kekuasaan sendiri setelah pertimbangan yang perlu, serta mulai melaksanakannya dengan saranasarana sendiri, maka mungkin sekali dari semua pihak, orang akan membela hak-haknya yang benar atau yang disangka benar. Dan kalau begitu, hal ini perlu didorong. Pemerintah akan bijaksana jika dalam hal itu berperan sebagai pihak pendengar yang tenang. Sebab, kebiasaan banyak pegawai untuk membantah satu pernyataan, segera sesudah mereka mendengar satu pernyataan yang aneh bagi mereka, telah sering menghilangkan keterangan-keterangan yang penting bagi kita di Aceh.

Dalam mempertimbangkan lebih lanjut semua pembelaan itu, terutama perlu diperhatikan bahwa di Aceh dan daerah taklukannya, kekuasaan tradisional yang secara umum dihormati dan kekuasaan sebenarnya yang secara umum diakui sering sekali berada dalam tangan-tangan yang berlainan. Di tempat hal ini terjadi, wakil-wakil kedua bentuk kekuasaan itu membela perkara mereka masing-masing terhadap pegawai-pegawai kita, seolah-olah dengan alasan-alasan yang sama kuat, tetapi sama sekali berlainan. Maka, sering bergantunglah pada keadaan yang kebetulan, manakah di antara kedua penalaran itu yang meninggalkan kesan yang paling kuat pada kita. Memang benar, sebaliknya tugas kita terjadi dari pemeliharaan atau pemulihan suatu keseimbangan, karena pengakuan hak oleh kedua pihak itu berakar dalam sejarah negeri itu.

Secara historis, teoretis, dan genealogis, misalnya, dapat dikemukakan ulasan bahwa para panglima ketiga sagi di daerah Aceh Besar masingmasing diberi kekuasaan tertinggi di saginya. Kita sudah lebih dari cukup belajar dari pengalaman bahwa satu-satunya akibat praktis yang pasti dari kedudukan tinggi itu terjadi dari suatu pembedaan formal. Apakah panglima tersebut mempunyai suara yang terpenting, suara pertama, atau apakah ia memang masih ada suaranya juga di antara ulèè'balangnya, itu bergantung pada kepribadiannya dan pada berbagai keadaan yang lebih atau kurang menguntungkan. Kita akan membebani diri dengan tugas yang tak mungkin dijalankan jika kita bercita-cita untuk membuat setiap panglima sagi menjadi kepala federasinya yang secara umum dipatuhi.

Hubungan-hubungan semacam itu terdapat juga di daerah Pedir, dan orang kiranya akan membuat gambaran yang sama sekali pincang tentang hal itu jika ia menyangka bahwa Bintara Kemangan sebenarnya berhak atas kepatuhan para uleebalang dalam federasi Gigieng, tetapi hak tersebut akhir-akhir ini tidak diakui dengan semestinya oleh semua pihak.

Keterangan-keterangan yang ketika itu saya peroleh mengenai masalah di Gigieng, tidak pantas disebut lengkap. Keterangan itu pada pokoknya memberitahukan bahwa sebelum soal kekuasaan atas mukimmukim Gigieng menjadi pokok perselisihan antara para kepala Pedir serta para pendahulu Bintara Kemangan untuk waktu yang lama, hak-hak turun-temurun ketika itu rupanya diragukan. Akhir persengketaan itu ialah keputusan bahwa keturunan Bintara Paleueh diembani dengan kekuasaan yang sebenarnya, sedangkan mukim-mukim tersebut dimasukkan ke dalam federasi VI Uleebalang.

Untuk praktik, tentu saja mengenai hal-hal seperti itu tidak seberapa menjadi soal, apakah penggambaran seperti itu bersifat historis murni atau apakah dianggap sebagai hal yang historis menurut kesadaran para kepala dan penduduk. Dalam hal yang tersebut terakhir ini timbullah apa yang dinamakan hubungan bawahan secara adat dari B. Paleueh kepada B. Kemangan. Hubungan itu meletakkan kewajiban kepada B. Paleueh untuk memberi tahu B. Kemangan mengenai urusan-urusan tertentu, sekadar memberikan kehormatan kepadanya, dan juga memberikan kepadanya sebagian dari penghasilannya sebagai kepala.

Dari apa yang saya dengar, selanjutnya seharusnya disimpulkan bahwa B. Kemangan telah mencoba menggunakan berbagai keadaan, terutama pengaruh kita, untuk membuat kedudukannya terhadap B. Paleueh lebih menguntungkan daripada yang semestinya menurut tradisi, juga dalam hubungan dengan perkembangan yang nyata dalam kekuasaan B. Paleueh. Cita-cita seperti itu sepenuhnya wajar terdapat pada para kepala Aceh. Contoh lain dapat ditemukan dalam usaha yang berkalikali dilakukan oleh T. Nèk dahulu untuk membuat kekuasaannya atas daerah Mukim VI diakui dan dipulihkan oleh pihak kita. Kekuasaan tersebut sudah lama hilang dari tangan para pendahulunya.

Jika tuntutan-tuntutan hak seperti itu, yang berdasarkan pendirian orang Aceh dapat dibela atau dicela, kita dukung, hal itu terkadang membantu kepentingan kita. Sebab di satu pihak terdapat seseorang yang telah berjasa besar kepada kita atau yang dapat membuktikan bahwa ia telah berjasa besar. Akan tetapi, di lain pihak terdapat seseorang yang tidak terlalu berperasaan baik terhadap kita atau seseorang yang selalu bergantung pada bantuan kita.

B. Kemangan memang sudah berkali-kali, bila ia menyangka mendapat peluang akan kenaikan kedudukannya dengan bantuan kita, memberikan kepastian kepada kita. Akan tetapi, agaknya ia masih harus mulai membuktikan perasaan baik yang sungguh-sungguh itu. Hal ini juga berlaku untuk B. Paleueh, tetapi dia tidak pernah banyak alasan untuk mengharapkan sesuatu yang lain dari campur tangan kita kecuali kerugian untuk dirinya sendiri.

Ketepatan wawasan yang ditimbulkan oleh data yang tersedia bagi saya, juga disokong oleh sikap yang selalu diambil oleh kedua kepala yang bersangkutan itu. B. Paleueh tidak pernah secara prinsip membantah hakhak tradisional B. Kemangan sebagai kepala federasi, tetapi yang dilawannya ialah perluasan arti yang hendak diadakan oleh B. Kemangan untuk memberlakukan niat itu dengan bantuan kita. Pendekatannya kepada federasi Pedir sekurang-kurangnya untuk sebagian dapat dijelaskan berdasarkan cita-cita yang tamak di pihak B. Kemangan atas kerugian B. Paleueh.

B. Kemangan, di pihaknya, tidak pernah melakukan usaha lain yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan apa yang disangka haknya terhadap B. Paleueh, kecuali usaha untuk minta bantuan Pemerintah kita serta memberikan janji-janji kepada Pemerintah kita. Sering dikatakan bahwa hal ini diakibatkan karena kurangnya energi, seperti yang dikatakan dalam Nota Kontrolir. Bukankah B. Kemangan sudah cukup membuktikan kekuatannya untuk bertindak, bilamana hal ini dianggapnya perlu? Dapat dianggap bahwa ia pasti akan bekerja keras andaikan memang hak-hak B. Kemangan yang tak dapat diragukan terhadap Gigieng dengan segala sesuatu yang termasuk di situ, dijamin oleh B. Paleueh, apalagi hak-hak tempat bergantung keselamatan federasi itu pada masa mendatang. Tetapi, sesungguhnya ia tidak berbuat apa-apa kecuali sesudah pihak kita terus-menerus mendorong-dorong dan memberi janji-janji, dan apa pun yang diperbuatnya tidak pernah benar-benar penting. Hendaknya jangan dilupakan bahwa keseimbangannya yang pada asalnya memang agak goyah, pada tahun-tahun terakhir ini masih juga cukup menderita akibat campur tangan yang ragu-ragu dari Pemerintah kita. Terkadang disangkanya orang ini yang perlu disukai, terkadang orang itu. Dan sehubungan dengan itu terkadang golongan yang satu, terkadang golongan yang lain yang didorong supaya aktif, serta diberi janji bantuan, atau imbalan. Ini selalu terjadi dengan syarat agar golongan tersebut melakukan pekerjaan kita, yaitu mengusir musuh-musuh kita dari daerah kita. Karena itu keadaan menjadi lebih rumit, dan satu tinjauan yang gamblang atas hubungan-hubungan yang sebenarnya tidak dipermudah olehnya. Akan tetapi, justru sebab itulah akan perlu sekali agar satu pemecahan dengan jalan bertindak secara tegas di pihak kita hendaknya dimulai. Sedangkan aksi ini hendaknya dipersiapkan dengan mengadakan pertimbangan baru mengenai kepentingan-kepentingan yang bertentangan pada golongan-golongan yang bersangkutan. Untuk itulah baik B. Kemangan, B. Paleueh, maupun kepala-kepala yang lebih kecil yang mempunyai hak-hak tradisional atau sejati terhadap daerah Pekan Sot, Pekan Baru, dan mukim-mukim yang berbatasan dengan itu, perlu diminta berbicara. Hal itu, seperti telah dikatakan, akan terjadi bila niat kita untuk menangani pemecahan itu sendiri telah terdengar. Kepada Pemerintah dapat diajukan agar ditetapkanlah sebuah program untuk masa depan, dan sejauh dibolehkan oleh kepentingan-kepentingan kita agar:

i) hak-hak tradisional diberlakukan sepenuhnya, dan casu quo, (dalam hal ini) mereka yang mungkin mengajukan keberatan, dipaksa mengakui hak-hak itu. Ini termasuk yang mengenai akibat-akibatnya (seperti menyerahkan sebagian hasil serta lain-lain bukti formal penghormatan). Sebaliknya, hendaknya dijaga agar jangan diberikan arti yang lebih luas kepada hak-hak tersebut daripada yang disebabkan oleh tradisi masa akhirakhir ini, meskipun telah diubah oleh keadaan;

2) hak-hak sejati, yang di daerah Aceh selalu timbul di samping hakhak tradisional dan semula bertentangan dengannya, jangan diabaikan pula. Sebaliknya, sejauh hak itu telah berakar dalam kesadaran kebanyakan kepala dan penduduk, hendaknya diterima sebagai kenyataan.

Tampaknya mungkin pertimbangan yang tenang terhadap hal ihwal dalam arti tersebut akan membawa hasil bahwa B. Kemangan akan terpaksa melepaskan banyak di antara keinginannya untuk memperluas kekuasaan sejati. Sejalan dengan itu B. Paleueh harus meniadakan beberapa di antara tuntutan-tuntutannya yang telah dinaikkannya selama persengketaan. Maka hendaknya tujuan terakhir berupa pembersihan daerah Pekan Sot, Pekan Baru, dan Kut Sukun oleh pasukan-pasukan kita serta mencapai pelestarian keadaan bersih itu dengan bantuan aktif B. Paleueh dan anak buahnya, tanpa pimpinan semu dari pihak B. Kemangan.

Sesudah segalanya terjadi, akan perlu diadakan tekanan kuat kepada kedua kepala tersebut untuk membuat mereka tunduk kepada peraturan yang adil seperti itu, juga menurut pengertian Aceh. Karena itu Pemerintah akan berbuat baik, jika sekaligus segera mempertimbangan sarana-sarana paksaan manakah yang akan diterapkan kepada B. Paleueh bila kelak bantuannya atau sikapnya terhadap B. Kemangan ada kekurangannya. Juga kepada B. Kemangan diterapkan sarana paksaan bila ia dalam menuruti peraturan ini mempersulitnya. Kedua orang itu hendaknya diberi tahu tentang hal itu.

Akhirnya akan baik jadinya jika kita menjamin diri kita agar mendapat bantuan dari orang-orang yang menjabat pemerintahan di Pedir atau berpengaruh atas jalannya segala urusan.

Bagaimana harus dijawab pertanyaan - apakah perlu mengaitkan perjalanan ke daerah Mukim VII dengan sebuah ekspedisi yang akan menyingkirkan kesulitan-kesulitan terbesar di daerah Pedir - tentu saja sebagian besar bergantung pada peluang hasil yang dituju.

Andaikan tujuan usaha seperti itu harus diuraikan, seperti yang terjadi dalam nasihat Panglima Tentara, maka menurut pandangan saya, hasil-hasil yang mungkin dicapai akan terlalu kecil untuk menghalalkan jerih payah yang besar itu. Akan tetapi, penguraian itu salah sama sekali karena didasarkan pada tidak adanya penghargaan akan watak orang Aceh dan perkiraan mereka atas kekuatan dan kelemahan kita.

Satu sukses "yang menghempaskan" dan yang harus dicapai "dalam waktu singkat", yang meninggalkan "kesan moral yang lestari", merupakan tujuan yang sia-sia bagi 'kita di Aceh. Siapa pun yang lupa hal ini kiranya akan membangkitkan politik Aceh yang mengandung bencana pada masa mendatang.

Di antara orang Aceh sudah bertahun-tahun tidak terdapat kesangsian sekecil apa pun tentang kemampuan kita, di mana pun kita mau, untuk menghempaskan mereka dalam waktu yang singkat. Maka, segera sesudah kita mulai berbuat begitu, mereka pun melarikan diri, jadi bukan hanya nasihat Teungku Tiro, melainkan setiap kepala bersuku Aceh memperkuat ucapannya supaya janganlah sekali-kali orang Aceh membuang tenaga untuk melawan usaha yang besar di pihak Kömpeuni.

Sebaliknya, di samping keyakinan umum yang menguntungkan kita, terdapat keyakinan lain yang tidak kurang berakar dan yang menurut orang Aceh, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, bahwa pihak Kömpeuni tidak ada tenaga untuk melanjutkan suksesnya. Seusai setiap pukulan yang diberikannya kepada kita, kata mereka, Kömpeuni bersembunyi kembali dengan terengah-engah untuk memulihkan tenaganya. Dengan begitu ia memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat begitu pula, katanya.

Satu sukses yang dalam waktu singkat kita capai, dalam pandangan orang Aceh, merupakan hal yang paling wajar di dunia, dengan ketentuan bahwa kita keluar dari persembunyian kita. Akan tetapi, tidak ditimbulkan kesan moral olehnya, apalagi kesan yang lestari. Gerakan-gerakan pengguncang seperti itu kadang-kadang perlu untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, pemberantasan terhadap perlawanan yang ulet oleh golongan musuh yang aktif seolah-olah masih harus dimulai sesudah itu dan hanya diantar oleh pertempuran itu.

Pemberantasan itu harus terjadi dari tindakan kita untuk mencegah musuh dapat beristirahat di mana pun ia dapat menimbulkan kerugian yang penting-kepada kita. Jika mungkin harus dicoba untuk menangkap kepala perlawanan dan tokoh-tokoh yang membantu mengaturnya. Tetapi, bilamana sukses ini tidak selayaknya terjadi, jerih payah berulang-ulang untuk menghalau mereka dari tempat kediamannya dan dengan demikian juga membuat penduduk benci akan pemukiman mereka di tengah-tengah penduduk, tidak boleh dipandang berlebih-lebihan.

Seandainya calon sultan dan para kerabat yang mengikutinya serta Panglima Pblem telah menemukan tempat pengungsian di salah satu negara pantai kecil yang agak jauh letaknya, maka agaknya mereka dapat didiamkan saja sebagai unsur yang untuk sementara tidak berbahaya, meskipun kita mengamati perbuatan-perbuatan mereka. Sekalipun mereka terus-menerus mencoba memelihara hubungan dengan daerah Aceh Besar dan Pedir dari jauh, namun pengaruh mereka akan surut hari demi hari karena tidak terdapat kesempatan bagi mereka untuk mengadakan tekanan. Sekali mereka menetap di daerah Mukim VII, di perbatasan daerah Mukim XXII dan di perbatasan daerah Pedir, mereka akan merupakan ancaman yang terus-menerus terhadap satu keadaan hal ihwal yang teratur. Di daerah Mukim VII benih-benih perlawanan tumbuh paling subur, dan di daerah Pedir, bagian hulunya merupakan tempat yang paling mudah bagi pelarian dari daerah Aceh Besar yang mencari penghidupan, dan menjadi pangkalan untuk prajurit-prajurit yang biasanya selalu mengalir ke daerah Aceh Besar. Kepentingan mereka menyebabkan bahwa mereka terus-menerus akan menghasut para penghuni daerah

Mukim XXII untuk melawan, menuntut sumbangan sabil dari mereka, dan mengejar orang-orang yang berperasaan baik terhadap kita.

Karena itu, pasti tampak memprihatinkan jika kita diamkan saja mereka di sana. Perkiraan bahwa kita akan menggerakkan penduduk yang hingga sekarang tenteram jika kita berbuat lain, itu merupakan keberatan khayalan saja. Bukankah ketenteraman itu hanya ada selama daerah tersebut terletak di luar jangkauan kita? Andaikan kita bernalar begitu, maka setiap waktu kita dapat menamakan sebagian yang besar dari daerah Mukim XXII yang bermusuhan dengan kita, satu daerah yang tenteram pula. Padahal tujuan cita-cita kita semata-mata seharusnya ialah mengusir keluarga sultan dan para pengikutnya serta sebanyak mungkin menghancurkan harta miliknya.

Untuk itu pasti tidak diperlukan kekuatan sebesar yang dianggap perlu oleh panglima tentara demi sukses yang menghempaskan itu. Lagi pula saya percaya bahwa bila Gubernur Aceh mempunyai kesadaran yang benar terhadap perlunya operasi-operasi semacam itu, maka ia pasti akan berhasil membuat satu rencana yang akan sampai ke tujuan tanpa keberatan yang besar.

Umpama usaha seperti itu dapat digabungkan dengan ekspedisi untuk mengatur hal ihwal di Pedir, itu lebih baik lagi. Tetapi, tindakan yang satu bukannya mutlak harus berkaitan dengan tindakan yang lain. Dan menurut apa yang saya dengar dari orang-orang Aceh yang biasa bepergian terus-menerus melalui darat ke Pedir, maka satu perjalanan ke daerah Mukim VII yang bertolak dari kawasan Selimeum, asal saja didasarkan atas keterangan yang baik, tidak akan menimbulkan keberatan yang tidak dapat diatasi. Sebaliknya, andaikan menurut para pembesar militer hal ini, menimbulkan keberatan seperti itu juga, maka dalam pandangan saya tindakan mengusir para kepala perlawanan yang menetap di Mukim VII tidak akan terlalu mahal biayanya, asal dilakukan satu penyerbuan yang sengaja melalui Sigli.

Nota berdasarkan kiriman surat Gubernur Aceh tertanggal 30 April 1897, No. 98

Tepat kata Gubernur Aceh, satu keadaan seperti terdapat dekat sekali dengan kedudukan kita di Sigli yang sudah berlaku begitu lama, harus diakhiri sesegera mungkin.

Umpama kita di sana hanya berurusan dengan daerah-daerah yang berbatasan yang diperintah oleh para kepala tradisionalnya, maka hendaknya kita bercita-cita untuk sebanyak mungkin, dengan sarana politik dan kalau perlu dengan bantuan kekerasan, mempersatukan kepentingan para kepala itu dalam tangan kita dan membuat kepentingan itu berjalan serentak dengan kepentingan kita.

Keadaan aneh yang sudah dipaksakan atas Mukim Pekan Baru, Pekan Sot sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu, sebaliknya, tidak memungkinkan. Satu medan yang semata-mata diatur untuk mempersulit pendudukan kita, hanya dapat dibuat tak berbahaya dengan kekerasan senjata. Dan setelah hal itu terjadi, medan itu baru akan dapat diserahterimakan dengan kepercayaan kepada kepala aslinya atau kepada salah seorang saingannya, jika sudah ditetapkan bahwa kepala yang dimaksud itu menerima daerah itu dengan senang hati dan tanpa pamrih, serta jika ia berkepentingan agar daerahnya itu jangan sekali lagi dijadikan sarang perlawanan terhadap kita.

Dari laporan Tuan J.A. Van Rijn van Alkemade1 tidak dapat disimpulkan bahwa kepala seperti itu untuk sementara dapat ditemukan, bahkan mungkin terjadi yang sebaliknya.

Bintara Pinang, yang pertama-tama pantas dicalonkan, telah menyatakan diri sudah telanjur bergabung dengan Habib Husin, seorang Arab peranakan yang justru diserahi pengaturan jihad melawan kita. Kepada Habib Husin itulah Bintara Pinang secara tertulis berjanji bahwa ia akan memungut sumbangan-sumbangan perang dari anak buahnya dan bahwa ia akan menyerahkannya kepada habib tersebut - tentang ini lihatlah lampiran III pada laporan Tuan Van Rijn van Alkemade tertanggal 25 Maret 1897, No. 17, sangat rahasia, yang tidak diterjemahkan dengan tepat dalam butir ini dan beberapa butir lain.

Persetujuan dengan Habib Husin seperti yang disuruh rancang untuk sementara oleh Tuan Van Rijn van Alkemade - oleh Gubernur Aceh dicatat dengan tepat - merupakan ulangan atas sandiwara-Umar yang celaka itu. Maka, mengherankan bahwa seorang pejabat pemerintah sekarang dapat ditipu dengan cara begitu lagi.

Menurut keyakinan saya, tawaran Habib merupakan percobaan penipuan sejenis yang paling kasar, sedangkan syarat-syaratnya mengenai perahasiaan tentang perjanjian serta imbalan-imbalan yang dijanjikan itu — suatu hal yang tidak dipercaya akan mungkin dilakukan oleh orang Aceh mana pun yang cerdas - tidak lain hanya merupakan muslihat-muslihat yang mudah diterka sekadar untuk membuat lebih layak "maksud-maksud baik" yang diakuinya.

Pada hakikatnya agaknya setelah diadakan persetujuan seperti itu, jalannya hal ihwal akan menjadi begini: seperti juga terjadi sekarang, daerah wakaf perang tetap dikuasai oleh orang-orang yang patuh kepada Habib Husin. Dengan membayar cukup banyak, kita akan mendapat hak untuk menyelesaikan dan membenahi beberapa hal di sana, selama Habib Husin dan kawan-kawannya menganggap perlu melestarikan keadaan tersebut. Bahkan, terhadap orang-orang yang paling fanatik sekalipun tindakan seperti itu dapat dibela dengan baik sekali jika dipandang dari segi Habib Husin. Demikianlah halnya karena justru mereka tidak usah kehilangan apa-apa dalam hal tersebut. Namun, dengan begitu kegiatan seperti itu, jika dilihat dari segi kepentingan kita, juga sudah dikutuk.

Dari segi hal itu sendiri tidak akan ada keberatannya jika Habib Husin diperkenankan menerima sebagian dari keuntungan-keuntungan yang menjadi hak Bintara Pinang, asal Bintara Pinang menganggap perlu tindakan seperti itu dan asal keduanya selanjutnya menginginkan ketenteraman dan ketertiban. Sebaliknya, hal yang tersebut terakhir ini, sejauh yang mengenai Habib Husin, tidak tampak dari dokumen-dokumen yang diserahkan. Bahkan, tidak dapat disimpulkan dengan pasti dari dokumen itu apakah Bintara Pinang cenderung untuk memisahkan kepentingannya sendiri dari kepentingan Habib Husin, seandainya kita mematahkan kekuatan habib tersebut di medan wakaf.

Dari para kepala lainnya sekitar itu pun tidak dapat diharapkan agar penerimaan mukim-wakaf oleh salah seorang di antara mereka akan memberikan hasil yang diinginkan. Salah seorang di antaranya mungkin akan dibujuk untuk menerimanya dengan susah payah, sedangkan jika orang lain yang menetap di situ, hal ini akan merangsang kecemburuan saingan-saingannya sedemikian rupa hingga akan terjadi kesulitan-kesulitan baru.

Jadi, di sini kita berurusan dengan sebuah daerah yang satu-satunya tokoh yang berhak atasnya telah melepaskan daerah tersebut untuk kepentingan yang menimbulkan keresahan dan usaha yang memusuhi kita. Sedangkan daerah itu tidak dapat diserahkan kepada orang lain satu pun dengan syarat-syarat yang dapat kita terima. Jadi, tidak ada akal lain kecuali kita pertahankan medan tersebut dengan jalan kekerasan, dan setelah kita bersihkan, agar tetap di bawah pengaruh kita. Meskipun dengan itu kita harus menyertakan perluasan tentara pendudukan yang kecil di Sigli dan pendudukan satu atau dua titik di dalam daerah wakaf yang sekarang. Karena kini hanya didiami oleh orang-orang yang datang ke sana untuk menghajar kita, daerah tersebut sesudah pembersihannya dapat tetap kosong dan tidak ditinggali — jadi seolah-olah menjadi wakaf untuk keperluan perdamaian seperti kini dan menjadi wakaf untuk keperluan perang - atau dapat dibolehkan menjadi tempat tinggal penduduk yang tidak bersenjata. Misalnya, di bawah Bintara Pinang, asal ia jelas mempunyai keinginan yang diperkirakan ada padanya, yaitu mencapai pengertian yang lebih baik dengan pihak Pemerintah kita. Pengertian baik itu, seperti halnya di Aceh Besar, harus tetap berada di bawah pengawasan yang ketat oleh patroli-patroli kita.

Jika hal itu telah didahului oleh pembersihan yang tuntas, maka kepala-kepala yang berbatasan daerahnya, yaitu Bintara Paleueh, Bintara Pinang Panglima Meugbe, serta Bintara Kemangan, sebagai kepala federasi mereka, mesti kita minta jaminan mereka sebesar mungkin, sekurangkurangnya mengenai bantuan mereka yang pasif agar memelihara ketertiban. Hal ini terjadi dari keharusan agar mereka menahan rakyat mereka sendiri dari keikutsertaan dalam usaha permusuhan serta keharusan untuk mencegah pengacau-pengacau dari luar agar jangan melewati daerahnya.

Lalu diutarakan dalam laporan Tuan Van Rijn van Alkemade bahwa Bintara Paleueh, yang selebihnya paling kurang berkepentingan jika keadaan diperbaiki, harus dipaksa untuk membantu kita dengan menakutinya akan kehilangan penghasilannya untuk sementara, dan dalam keadaan paling parah akan dihukum badan.

Memang, rupanya hubungan yang membaik dari Bintara Paleueh terhadap Bintara Kemangan dan federasi VI tidak memberikan dasar yang cukup bagi kepercayaan akan sikap yang akan diambil oleh Bintara Paleueh mengenai masalah Pekan Sot. Ini lebih-lebih tidak terjadi, setelah Bintara Kemangan yang baru saja mulai dapat diajak damai, agaknya tak lama lagi akan menyingkir. Bagaimanapun, menurut perkiraan, perkembangan keadaan, bila kepala tersebut telah meninggal atau tidak dapat lagi membantu karena sudah linglung, tidak dibicarakan dalam dokumen-dokumen. Dengan demikian tidak tampak apakah pemecahan masalah Gigieng boleh dianggap sudah ditemukan, terlepas juga dari faktor selemah itu.

Jadi, jika Bintara Peleueh pada pokoknya harus dipertahankan pada jalan yang benar karena takut akan kerugian keuangan atau karena takut akan hukuman badan, agaknya hal ini juga berlaku terhadap Bintara Pinang dan Panglima Meugbe, sebab kedua-duanya tidak akan banyak berkepentingan dengan diadakannya pembersihan daerah wakaf, kalau hal itu tidak disertai dengan spekulasi-spekulasi gila seperti persetujuan dengan Habib Husin yang diusulkan dahulu. Tugas pokok bagi Pemerintah dengan demikian akan berupa hal-hal yang berikut: para kepala yang dimaksud tadi akan diharuskan menerima baik satu peraturan mengenai penghasilannya di bawah pengawasan kita sedemikian rupa, hingga untuk sebagian keinginan-keinginan mereka yang wajar akan dipenuhi. Hal ini untuk sebagian lagi akan memungkinkan menghukum mereka karena kurang membantu kita. Sebagai ancaman untuk hal-hal yang paling parah perlulah dibayangkan sebagai latar belakang, satu hukuman badan terhadap orang-orang yang tak berkemauan baik di antara mereka, yang pelaksanaannya akan mungkin terjadi sesudah pembersihan daerah wakaf dan setelah tempat-tempat yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh diduduki.

Pelaksanaan praktis bagi pemecahan seperti itu pasti dipersulit oleh langkah-langkah yang sangat memprihatinkan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan yang menuju satu persetujuan dengan Habib Husin. "Hubungan akrab" yang mengikat kepala golongan yang aktif dan memusuhi kita ini dengan Bintara Kemangan, Bintara Pinang, dan Panglima Meugoe, dengan sendirinya sebenarnya tidak akan dapat ditenggangkan, seperti juga tidak dapat ditenggangkan keakraban para kepala di daerah Aceh Besar yang mengakui kekuasaan kita dengan, misalnya, Teungku Cot Pliëng atau dengan Teuku Umar. Satu-satunya hal yang dapat sekadar diterima - karena Habib Husin sudah telanjur tetap di luar jangkauan kita - ialah kenyataan bahwa para kepala yang "berhubungan akrab" dengan dia, demi kepentingan mereka sendiri dan demi pengertian yang perlu mereka adakan dengan kita, akan mengganti kerugian orang tersebut untuk apa-apa yang hilang bila ketertiban sudah dipulihkan. Tetapi, ini semata-mata urusan mereka, sedangkan Pemerintah kita seharusnya jangan campur tangan.

Meskipun terdapat kesulitan yang diciptakan oleh perbuatan yang gegabah di pihak penjabat asisten residen daerah Pantai Utara dan Pantai Timur, saya berpendapat bahwa dapat diadakan satu peraturan dalam arti yang ditegaskan tadi, asal tidak dikemukakan keberatan terhadap tindakan sekadar memperkuat tentara pendudukan di Sigli serta tindakan menduduki tempat-tempat yang dimaksud oleh Gubernur Aceh di daerah wakaf.

Andaikan hal tersebut terakhir itu memang demikian nyatanya, saya masih tetap, bersama Gubernur Aceh, menilai bahwa sebuah ekspedisi terhadap gerombolan-gerombolan yang bersarang di daerah wakaf itu perlu dan mendesak. Ini meskipun ekspedisi itu, karena tidak terdapat satu dasar yang pasti untuk peraturan-peraturan politik yang akan datang, hanya akan bersifat satu hukuman yang tegas terhadap musuh. Sesudah diadakan hukuman seperti itu dan setelah penempatan-penempatan musuh di daerah wakaf dibersihkan, maka dengan sendirinya banyak pertanyaan politik yang sekarang dapat dibahas dengan berbagai arti, akan mendapat bentuk yang lebih sederhana dan dapat lebih mudah dipecahkan. Ini bukan karena saya, seperti halnya Gubernur Aceh, mengharapkan dari satu penghukuman yang berhasil gemilang dalam waktu singkat, agar untuk waktu yang lama musuh akan menjadi kecut hati. Seluruh sejarah perbuatan-perbuatan kita di Aceh membuktikan bahwa harapan seperti itu tidak beralasan dan bahwa orang Aceh makin lama makin menganggap sukses seperti itu sendiri sama-sama wajar dan sama-sama remeh. Sebab, mereka percaya bahwa sesudah itu kita, karena kehabisan tenaga, akan membiarkan mereka, dan akan memberi kesempatan kepada mereka untuk pulih kembali. Hanya pengerahan tenaga yang sebesar-besarnya oleh Pemerintah kita, dengan menghindari apa saja yang bersifat petualangan, untuk menjernihkan keadaan politik di daerah Pedir, menjanjikan sesuatu untuk masa depan. Tetapi, pengerahan tenaga itu tetap sia-sia, jika lebih dahulu belum terjadi penghukuman yang dimaksud itu. Sebaliknya, dari pengerahan tenaga itu baru dapat diharapkan hasil yang sebaik-baiknya, bila setelah penghukuman itu masih tetap akan tersedia kekuatan yang cukup untuk tetap memelihara kebersihan medan yang sudah sekali dibersihkan itu dari "tetumbuhan liar".

Bagi saya, akan tampak memprihatinkan bila tindakan aktif yang dimaksud tadi ditunggu, sampai telah ditemukan program politik untuk daerah Pedir yang secara apriori dapat dikatakan tuntas dan dapat dilaksanakan dengan segala rinciannya.

Dengan silih bergantinya banyak faktor perhitungan yang dengan tepat diminta perhatiannya oleh Gubernur Aceh dan Tuan Van Rijn van Alkemade, maka jika kondisi yang memberatkan tadi itu dikemukakan, hal itu sama saja dengan menangguhkan satu urusan yang mendesak sampai waktu yang tak tertentu.

Memang, urusan tadi terutama harus dikatakan mendesak karena daerah Pedir dan Lembah Aceh merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam arti politik. Setiap politik yang di dalamnya kesatuan yang nyata tadi diabaikan, akan berakibat penipuan diri sendiri. Daerah-daerah pantai yang lebih ke timur letaknya, sebagian besar hanya terikat dengan daerah Aceh yang asli dengan ikatan-ikatan tradisional, yang untuk praktik semakin kurang penting artinya. Sebaliknya, daerah Pedir untuk sementara belum dapat dilepaskan dari Aceh.

Unsur-unsur yang aktif bermusuhan dengan kita dari Aceh Besar telah memusatkan diri di daerah Pedir yang dapat mereka anggap sebagai daerah mereka sendiri. Mereka tidak akan kehilangan semangat selama kita membiarkan tempat pendudukan kita di Sigli dihajar tanpa hukuman dari satu daerah yang sengaja diabdikan kepada operasi-operasi tersebut dan telah diatur untuk itu.

Maka, berkali-kali terbukti kepada saya dari berita-berita orang Aceh mengenai peristiwa-peristiwa tahun terakhir ini bahwa kesan yang menguntungkan kita yang telah mereka terima dari tindakan kita di daerah Aceh Besar, cukup banyak dikurangi karena sikap diam kita terhadap tindakan nekat musuh kita di Pedir. Jika hal-hal itu dibiarkan sebagaimana adanya di sana, begitulah bunyi penilaian mereka, maka tidak akan ada akhirnya, lalu kami menduga bahwa di daerah Aceh Besar pun pihak Kömpeuni akan kembali lagi ke jalan yang semula ditempuhnya.

Agar nyata-nyata dapat menanamkan kepercayaan akan kesungguhan dan kekuatan politik kita pada orang Aceh - tahun yang lalu tidak cukup untuk menanamkan kepercayaan yang setiap kali diguncangkan selama seperempat abad - maka pembersihan daerah mukim perang di Pedir menjadi syarat mutlak.

Sebagai ikhtisar saya ingin menetapkan:

i) Ekspedisi ke Pedir yang dimaksud itu hendaknya selekas mungkin dilakukan, dan sedapat-dapatnya setelah pembersihan mukim Pekan Baru, Pekan Sot, hendaknya tentara pendudukan Sigli diperkuat sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan di sana satu pengawasan yang lestari atas kawasan yang telah dibersihkan, apakah itu didiami orang atau tidak, serta dapat dilaksanakan penindasan yang tuntas terhadap benih-benih awal perlawanan di sana.

2) Sebagai dasar untuk pengaturan hubungan-hubungan politik di daerah yang berbatasan pada masa mendatang hendaknya diterima persetujuan yang diadakan dengan Bintara Paleueh, Bintara Pinang, dan Panglima Meugoe, dengan bantuan Bintara Kemangan mengenai penghasilan yang menjadi hak mereka serta pengawasan yang harus kita adakan atasnya. Sementara itu terserahlah kepada mereka sepenuhnya, bagaimana cara yang paling sesuai untuk memaksa Habib agar bersikap tenang.

Mengenai tindakan kita yang akan datang terhadap para kepala perlawanan di Aceh yang menetap di daerah Mukim VII, bersama Gubernur Aceh saya percaya bahwa aksi seperti itu mutlak perlu. Namun, penentuan waktu pelaksanaannya sehubungan dengan kemajuan-kemajuan kita harus terjadi di Aceh Besar. Pembersihan yang diselesaikan dengan baik terhadap mukim perang di Pedir sekaligus akan membantu mempercepat berhasilnya usaha tersebut.

23a

Rencana Instruksi

1. Daerah Aceh Besar, termasuk Mukim VII serta apa yang disebut Pemukiman Selatan, diperintah secara langsung, sebanyak mungkin dengan melestarikan para kepala yang turun-temurun.

Di kawasan di luar garis pertahanan terkonsentrasi yang dahulu, untuk sementara penjabat pemerintah sipil ditugaskan kepada korps marsose yang dalam hal menjalankan kekuasaan itu tunduk kepada asisten residen di Aceh Besar.

Pelaksanaan kekuasaan yang teratur dijamin oleh pendudukan tempattempat penting di kawasan di luar bekas garis pertahanan oleh marsose serta oleh penempatan tiga batalyon lapangan dengan senjata bantuan di Kutaraja. Mereka digunakan untuk serbuan ke luar, sekaligus sebagai tentara pendudukan yang tetap, infantri garnisun, artileri benteng, dan dinas-dinas bantuan yang perlu. Sementara itu ditempatkan di Olehleh infantri garnisun dengan dinas-dinas bantuan yang mungkin perlu.

Selama di daerah Pblém pengaruh para kepala yang bermusuhan itu belum dipatahkan, maka pendudukan Padang Tiji dapat dipenuhi, sedangkan penguasa sipil di sana tetap tunduk kepada asisten residen daerah Pantai Utara dan Timur. Segera setelah pemerintahan pribumi di daerah yang dimaksud itu diatur secara tuntas, pos ini diduduki dengan cara yang sama dengan pos-pos lain di Aceh Besar, dan daerah pemerintahan itu ditambahkan kepada daerah Aceh Besar.

Daerah taklukan dikuasai dengan menduduki beberapa tempat penting di pantai atau di dekatnya sebagai tempat penunjang bagi pengaturan pelayaran. Dan bilamana ternyata perlu, tempat itu digunakan sebagai alat untuk mematahkan perlawanan atau diperlukan untuk menjalankan kekuasaan, dengan jalan mendatangi daerah pedalaman dengan pasukan-pasukan bermobil pula. Hal yang tersebut terakhir ini, bilamana mungkin, boleh juga dilakukan oleh pasukan pendudukan pospos. Di daerah taklukan, pemerintahan otonomi pribumi dilestarikan, tetapi dengan pengertian bahwa dengan sarana instruksi-instruksi efektif yang akan diberikan kepada para pejabat Pemerintah otonomi itu dan dengan penggunaan secara luwes sarana-sarana pemaksa yang tersedia bagi Pemerintah, maka kepala-kepala tersebut diharuskan menjamin ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di daerah mereka.

Terhadap pengadilan para kepala dijalankan pengaruh dengan tujuan baik oleh para pegawai Pemerintah. Pada umumnya hendaknya menjadi tujuan bagi mereka untuk mencapai hasil-hasil yang sama seperti di Aceh Besar, meskipun dengan bentuk pemerintahan yang lain.

2. Tugas marsose akan berupa:

a. Pelaksanaan pengawasan atas kepala-kepala dan penduduk yang sudah takluk kepada kekuasaan kita, antara lain dengan pengawasan atas surat jalan kampung bagi orang Aceh yang dijumpai dalam perjalanan patroli, penangkapan terhadap orang-orang yang ditemukan tanpa memiliki surat jalan atau yang membawa senjata tanpa surat izin tertulis dari Pemerintah. Jika orang itu melawan atau melarikan diri maka terhadap orang bersenjata seperti itu akan digunakan senjata pula.

b. Pelacakan, pengejaran, dan pelumpuhan terhadap kepala-kepala yang tidak takluk, para pengurus "jihad" dan kuasa-kuasa mereka, kepala gerombolan dan gerombolannya.

Terutama hendaknya Pemerintah siap untuk menyuruh sergap kepalakepala gerombolan pada waktu malam.

Untuk beberapa hal tadi mutlak dituntut satu dinas mata-mata yang baik; jadi, hendaknya Pemerintah melakukan penyusunannya selalu dengan cermat sekali.

3- Pasukan-pasukan mobil yang ditempatkan di Kutaraja, bilamana perlu, membantu marsose dalam memenuhi tugasnya dan selanjutnya bertindak jika hal itu ternyata berguna di Aceh Besar dan daerah taklukannya.

4. Pada umumnya dilarang membawa senjata bagi penduduk di Aceh dan daerah taklukannya. Hanya para ulee'balang, warga-warga terkemuka keturunan sultan, para imeum, dan beberapa tokoh terkemuka lainnya dapatlah diizinkan membawa senjata tajam dengan izin tertulis yang ditandatangani oleh kepala Pemerintah setempat. Pada surat tersebut, di samping nama dan jabatannya, sekaligus dicantumkan senjata-senjata yang berhak mereka sandang.

Di daerah taklukan, untuk sementara, beberapa kepala secara terkecuali dapat diizinkan bergerak di dalam daerah mereka dengan pengiring dalam jumlah kecil yang ditentukan dengan menyandang senapan. Senapan-senapan itu dalam hal tersebut harus didaftarkan menurut yang semestinya, dan segera sesudah habis waktu pemberian izin tadi, izin tersebut dicabut.

Para asisten residen memegang daftar-daftar dari semua izin yang diberikan untuk membawa senjata di daerah-daerah mereka.

5. Pemerintah, dengan diumumkannya dan diterapkannya peraturanperaturan yang efektif secara keras, hendaknya siap untuk berangsur-angsur menghilangkan seluruh kegunaan pemilikan senjata api bagi para kepala dan penduduk di Aceh dan daerah taklukannya.

Demikianlah, di mana-mana senapan pun didaftarkan dan ditandai, kemudian senjata-senjata yang belum ditandai atau senjata bertanda yang didapat di tempat-tempat yang bukan semestinya disita, sedangkan pembawaan senjata di Aceh Besar mutlak dilarang, di daerah taklukannya terus-menerus dikurangi sampai minimum yang semakin kecil. Melalui jalan ini dengan berangsur-angsur dipersiapkanlah satu keadaan di mana senapan-senapan yang masih ada, sebanyak mungkin dengan sekadar ganti rugi, dapat disita dan pemilikan senjata dilarang.

6. Pemerintah dilarang untuk mencari hubungan sendiri dengan calon sultan atau kepala-kepala lain yang memusuhi kita. Selama mereka belum menyerah, hanya satu garis perilaku yang ditentukan terhadap mereka, yaitu berusaha menangkap mereka.

7. Bilamana kekuasaan militer bertindak terhadap gerombolangerombolan, sedangkan penduduk membantu gerombolan tersebut, maka penduduk itu akan didenda dan dalam hal ini daya bayarnya harus diperhitungkan.

Sementara itu hendaknya orang pandai-pandai bertindak. Misalnya, dari kenyataan bahwa di salah satu kampung pasukan-pasukan kita ditembaki oleh musuh yang untuk sementara berada di sana, tidak boleh segera disimpulkan bahwa penduduk di kampung itu dengan sukarela membantu musuh.

8. Pembakaran kampung, rumah ibadah, atau rumah tinggal penduduk dilarang. Dalam perjalanan militer pun di daerah-daerah yang sedang melawan, hanya tempat tinggal kepala gerombolan dan gerombolannya yang terletak di luar kampung, serta bangsal-bangsal, dan gedung-gedung yang terdapat di dalam kubu-kubu musuh, boleh dibakar.

Bilamana, selama perjalanan itu, pasukan-pasukan harus berkemah di daerah yang penduduknya tidak melawan, perkemahan itu diadakan setelah bermusyawarah dengan Pemerintah Sipil dengan cara yang sesedikit mungkin membebani (merepotkan) penduduk. Sedangkan terhadap material dan bahan makanan yang akan mereka pasokkan atau jasa-jasa yang akan mereka berikan hendaknya diadakan ganti rugi yang wajar.

Di daerah musuh, dalam hal-hal seperti itu, hendaknya, bilamana diperlukan, digunakan tempat tinggal atau material yang ada, tetapi sebanyak mungkin dengan menyelamatkan pohon buah-buahan atau tetumbuhan lain yang berguna, ternak, ayam, itik, dan lain-lain.

9. Bila para kepala dan penduduk membantu kita dalam mengejar kepala dan gerombolan yang memusuhi kita, dengan jalan memberikan keterangan rahasia atau dengan bertindak sebagai penunjuk jalan, mereka dapat diberi imbalan atau juga ganti rugi bila karena hal itu harta milik mereka dirugikan.

10. Pemberian gaji atau tunjangan kepada kepala-kepala suku Aceh baru dapat dilakukan sesudah mendapat kuasa dari Pemerintah Pusat.

Biasanya, dalam mengajukan usul-usul yang demikian maksudnya, harus ada anggapan bahwa kepala-kepala yang takluk barulah memenuhi syarat setelah mereka cukup lama menunjukkan kemampuan dan kemauan melestarikan ketenteraman di daerah mereka, dan dengan kuat membantu Pemerintah dalam menjalankan peraturannya untuk menambah kemakmuran.

11. Gubernur berwenang menghentikan seluruh atau sebagian gaji atau tunjangan yang pernah diberikan untuk sementara, tetapi hanya setelah dipertimbangkan dengan masak dan dasar yang baik, dan sekali-kali jangan karena melalaikan kewajiban yang tidak ada kaitannya dengan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman.

Penghentian gaji-gaji yang pernah diberikan itu dilakukan atas usul Gubernur oleh Pemerintah Pusat.

12. Kepada para kepala suku Aceh yang tidak menerima gaji atau tunjangan dapatlah diberikan sekadar bantuan keuangan untuk waktu yang harus mereka lewatkan di Kutaraja karena dipanggil oleh Pemerintah.

13. Pemerintah tidak akan lupa mencoba apa pun untuk menyalurkan pendidikan anak-anak lelaki para kepala di Aceh menurut arah yang diinginkan dan selanjutnya juga mengadakan pengawasan cermat atas perilakunya.

14- Di daerah taklukan, Pemerintah mengurus penerapan yang tegas dan konsisten bagi peraturan pelayaran, pengamanan yang tuntas terhadap pangkalan-pangkalan kita, serta terhadap pelayaran, selain itu pemberantasan penyelundupan alat-alat perang.

Di sana pun hendaknya jangan dilalaikan sedikit pun sesuatu yang dapat berguna untuk menangkap musuh-musuh terhadap ketertiban dan ketenteraman yang disebut dalam butir 2 sub b.

Hendaknya diperhatikan benar-benar pembangunan jalan-jalan yang harus dianggap strategis penting untuk menguasai daerah taklukan secara tuntas. Bila sarana-sarana itu sendiri di negara-negara yang bersangkutan kurang, hendaknya Gubernur menyampaikan usul-usul yang perlu kepada Pemerintah Pusat.

15. Tangsi-tangsi pendudukan kita di daerah taklukan, jika perlu dapat diperkuat untuk sementara.

16. Bertindak secara aktif di daerah taklukan dapat dilakukan sendiri oleh Gebernur, asal penyeberangan pasukan melalui laut dapat dilakukan dengan sarana sendiri.

17. Penyelesaian dengan senjata bagi perselisihan-perselisihan antara mereka sendiri oleh kepala-kepala negara kecil di daerah taklukan harus dilawan dengan segala kekuatan.

Kutaraja, 20 Oktober 1902

Nota untuk Gubernur Sipil dan Militer Aceh dan Daerah Taklukannya

Dalam buku harian Kontrolir Lhok Nga tertanggal 15-30 September 1902, saya merasa terkena oleh pemberitahuan bahwa T. Mahmut, banta imeum di Lempueng, dengan beberapa bentuk pemerasan, mencoba memonopoli penjualan kelapa. Cita-cita untuk memperkaya diri semacam itu, dengan merugikan perdagangan bebas penduduk dalam hasil bumi yang mereka tanam sendiri, terdapat pada banyak kepala.

Begitulah beberapa waktu yang lalu diberitakan kepada saya oleh beberapa orang Aceh dari Meuraksa bahwa uleebalang daerah Mukim VI, T. Raja Itam, mengakui hak atas penjualan beras maupun kelapa di Pulo Breueh dan lain-lain pulau yang termasuk daerah Mukim VI, dan bersama dengan saudara sepupunya, T. Sandang, ia menarik semua keuntungan dari situ.

Misalnya, kalau ada orang dari Meuraksa yang mau membeli padi di salah satu pulau tersebut, maka hal itu hanya diperkenankan kepadanya secara terkecuali dengan surat izin istimewa - surat seperti itu pernah ditunjukkan kepada saya - untuk jatah tertentu. Perhatikanlah bahwa katanya peraturan itu diadakan untuk mencegah agar jangan penduduk pulau itu menjual semua padinya dan mereka sendiri akhirnya akan kekurangan bahan makanan itu. Padahal sebetulnya dalam praktik bahaya seperti itu belum pernah terbukti. Akan tetapi, selanjutnya, ulèëbalang tersebut membolehkan saudara sepupunya, T. Sandang, membeli jumlah padi yang cukup besar dari pulau-pulau tersebut (jadi tanpa persaingan) dan menjualnya lagi kepada leveransir Aceh dengan untung besar, sedangkan uleebalang pun mendapat bagian.

Kelapa tidak boleh dibeli lagi oleh orang Meuraksa dan yang lainnya di sana, sejak buah tersebut menjadi barang perdagangan yang agak penting. Dahulu mereka banyak membelinya di sana, baik untuk diperas minyaknya maupun untuk dijual lagi. Kini sumber penghasilan itu seluruhnya tertutup untuk mereka dan para penjual di pulau-pulau tersebut kehilangan keuntungan persaingan bebas para pembeli. Dengan cara begitu, bertambahnya perdagangan ekspor yang sebetulnya dapat mendatangkan keuntungan besar bagi penduduk, malah menjadi gangguan bagi mereka.

Namun, dalam satu penyelidikan mengenai urusan ini sebaiknya T. Raja Itam sendiri jangan segera diajak berbicara. Sebaliknya, hendaknya hal itu ditanyakan lebih dahulu kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, sebab R. Itam sudah cukup licik untuk menutup semua jalan informasi. Ia sama-sama seorang pemeras besar seperti saudara sepupunya, T. Sandang; semasa anak-anak pun ia sudah bersalah memeras penjual-penjual ikan di Meuraksa. Akan tetapi, karena bakat dan pendidikannya, ia jauh lebih cerdik dibandingkan saudara sepupunya, bila perlu menipu orang Eropa. Dahulu ia membanggakan diri pernah membuat penguasa Colijn sadar untuk menggunakan akal sehat, dengan menghunus reunc'ongnya.. Kemudian bila sedang berkumpul dengan berbagai orang Aceh, setiap kali dengan sangat remeh dia memperbincangkan penguasa sipil Heidens. Meskipun begitu ia tetap berhasil bebas dari semua hukuman, bahkan di kalangan orang Eropa ia berhasil memberikan kesan baik karena pergaulannya yang terampil dengan orang-orang yang hanya mengenal paguyuban pribumi dari luar sekali. Memang benar ia pantas kurang dipercayai lagi dibandingkan saudara-saudara sepupunya, Nèk dan Sandang.

Betawi, 13 Maret 1898

Ke hadapan Yang Mulia

Gubernur Jenderal

Lampiran 2

Dengan ini saya berkehormatan mohon perhatian Yang Mulia atas kenyataan bahwa, seperti tampak pada saya tanpa disangsikan akhir-akhir ini, Konsul Jenderal Turki di sini telah mengadakan surat-menyurat dengan calon sultan Aceh dan para kepala perlawanan di negeri itu yang berkumpul di sekitar calon sultan itu.

Selama bulan puasa yang baru lalu (24 Januari - 22 Februari) kepada konsul tersebut telah disampaikan surat-surat dari calon sultan tersebut serta dari para kepala yang berkerumun di sekitarnya. Dalam surat itu mereka telah panjang lebar mengadukan keadaan negeri itu, dan mereka mengemukakan betapa seringnya mereka telah mencoba lewat berbagai jalan, mengimbau pertolongan yang nyata dari Sultan Turki untuk menjadi imam bagi umat Mohammadan dan khususnya juga berdaulat di Aceh. Sebab, kepada leluhurnya, Sultan Salim, dahulu pernah diberikan upeti oleh satu perutusan dari Aceh; Sultan Salim tersebut, setelah menerima baik tanda merendahkan diri itu, mengirimkan hadiah-hadiah balasan ke Aceh beserta sejumlah orang Turki guna mengajar orang-orang Aceh dalam berbagai seni dan ilmu. Mereka, sebaliknya, mengadu betapa mereka sia-sia menunggu hasil langkah-langkah tersebut, nyatanya karena mereka keliru memilih perantara-perantara yang mereka minta tolong. Dengan demikian mereka memusatkan harapan kepada konsul jenderal yang baru tampil ini, sementara itu mereka banyak mendengar hal-hal baik mengenai dirinya. Mereka telah minta nasihat kepadanya dan minta sebuah rencana permohonan kepada Sultan Turki.

Konsul jenderal itu telah menitipkan jawaban singkat kepada utusan pembawa surat tadi dari Aceh yang segera hendak kembali ke sana melalui Singapura dan telah berjanji dalam balasan itu untuk menyusulkan surat yang lebih panjang lebar bersama konsep yang diinginkan itu. Sejak itu ia telah minta tolong kepada seorang tokoh yang saya kenal, dengan permintaan agar membawa jawabannya yang pasti dalam perjalanan ke Aceh yang memang menjadi niat tokoh termaksud, dan agar jawaban itu disampaikannya. Namun, konsul itu memberi tahunya, dengan mempertimbangkan pengalaman yang tidak menyenangkan baginya yang pernah didapat setelah berkirim surat kepada Sultan Deli - surat itu sudah Yang Mulia ketahui - bahwa surat-menyurat semacam itu selanjutnya akan dilangsungkannya tanpa alamat, tanggal, atau tanda tangan, dengan perantaraan orang-orang terpercaya. Cara surat-menyurat ini lazim sekali dilakukan di antara para pejabat Turki, bila mereka berkepentingan agar tanggung jawab mereka atas apa yang mereka tulis hanya akan mereka pikul terhadap lawan surat-menyuratnya, sebaliknya, kalau perlu tanggung jawab itu akan mereka sangkal terhadap dunia luar.

Dengan demikian, juru berita saya telah dititipi dua dokumen yang dikarang dalam bahasa Arab:

1) Sepucuk surat dari Konsul kepada calon sultan dan para penasihatnya tanpa tanggal dan tanda tangan;

2) Sebuah konsep surat permohonan yang oleh calon sultan dan para penasihatnya akan ditujukan kepada Sultan Turki.

Dari kedua dokumen tersebut saya dengan hormat bersama ini menyampaikan sebuah terjemahan.

Dari dokumen-dokumen tersebut ternyata benar bahwa konsul itu mempunyai dua macam tujuan. Pertama-tama, ia ingin tetap menghidupkan keyakinan bahwa Sultan Turki menjadi raja semua orang Mohammadan dan bahwa ia sekali waktu akan memberikan bantuan juga kepada orang Aceh dalam memerangi kaum kafir. Selanjutnya, ia akan mencoba untuk mendapat keuntungan uang bagi dirinya dari hubungan yang dijalinnya, sebagaimana telah segera terlihat dari tuntutan sebesar F 6.000 untuk membiayai karangan-karangan surat kabar yang harus menarik perhatian pihak Turki dan negara-negara lainnya terhadap politik Aceh yang dianut negeri Belanda, sesuai dengan yang diinginkan.

Orang yang dititipi dokumen-dokumen termaksud telah menyampaikannya kepada saya, tetapi ia berpesan agar dengan cara bagaimanapun urusan ini jangan sampai disiarkan. Sebab, setiap tanda mengetahui suratmenyurat ini dengan segera akan mendatangkan kecurigaan kepadanya dan akan sangat memalukan dia, baik terhadap Konsul, maupun terhadap pihak-pihak lain. Bagaimanapun tidak akan ada gunanya untuk melakukan tindak lanjut atas perkara ini. Sebaliknya, dapatlah dianjurkan agar perilaku konsul ini maupun konsul-konsul Turki lainnya diperiksa dengan seteliti mungkin.

Semua pejabat itu bukankah sedikit banyak didorong oleh cita-cita politik Pan Islamisme dan oleh kekurangan uang atau nafsu akan uang, cenderung untuk mengail dalam air keruh? Akibat janji-janji kosong mereka, selayaknya para raja dan kepala pribumi yang tidak tahu itu akan tersesat. Dalam keadaan seperti yang terdapat di Aceh hal itu membantu untuk tetap membangkitkan perlawanan, dan di tempat lain perasaan yang baik terhadap kita akan dirugikan olehnya sampai cukup memprihatinkan.

Lampiran i

Terjemahan Surat Konsul Jenderal Turki kepada Calon Sultan Aceh dan Para Penasihatnya

i ) Yang perlu ialah mengirimkan dua orang berpendidikan dan cerdas serta berbudi bahasa baik, bijaksana, dan fasih untuk mengurus segala sesuatu. Dua orang itu harus dikirimkan ke Konstantinopel.

2) Harus dibuat dua helai surat permohonan ini; yang sehelai perlu Anda kirimkan kepada saya di Betawi, sedangkan yang kedua akan dibawa oleh dua orang yang akan pergi ke Konstantinopel.

3) Jika tidak dapat ditemukan dua orang yang sesuai untuk dikirim ke Konstantinopel, maka pengiriman itu tanpa keberatan juga dapat ditinggalkan saja.

4) Setiap orang di antara utusan-utusan tersebut harus sekurangkurangnya berbekal tiga ribu gulden untuk perjalanannya dengan kapal api, sebab mereka diutus oleh satu Pemerintah, jadi harus disambut dengan hormat dan takzim.

5) Saya harus dikirimi uang enam ribu gulden untuk kepentingan karangan-karangan dalam surat kabar di seluruh dunia dan untuk saya belanjakan demi kepentingan kedua tokoh itu, seperti menggunakan jasajasa seorang jaksa.

6) Kedua orang utusan itu harus datang kepada saya di Betawi dahulu dan sesudah itu mereka akan saya kirim ke Konstantinopel.

7) Setiap bulan Anda harus mengutus dua di antara wakil-wakil Anda yang bijaksana kepada saya untuk bermusyawarah. Pertukaran pikiran tersebut tidak boleh berlangsung dengan surat, melainkan dengan lisan.

8) Jika Anda tidak mampu memberikan uang tiga ribu gulden kepada setiap utusan itu, beri sajalah mereka semampu Anda.

9) Saya akan mengirimkan kepada Anda tanda terima untuk jumlah yang akan dikirimkan kepada saya dan sekaligus beberapa surat kabar. Tentang segala sesuatu yang akan saya tulis untuk kepentingan Anda dalam surat-surat kabar akan saya kirimkan kepada Anda terjemahanterjemahannya dalam bahasa Melayu, dan juga semua berita penting akan saya beri tahukan kepada Anda.

10) Kedua orang serta surat permohonan itu selambat-lambatnya pada tanggal 20 April 1898 harus Anda kirimkan, agar mereka itu dapat tiba di Konstantinopel bertepatan dengan kedatangan Kaisar Jerman.

Lampiran 2

Terjemahan Konsep Surat Permohonan dari Konsul Jenderal Turki, Guna Ditunjukkan oleh Calon Sultan Aceh dan Para Penasihatnya kepada Sultan Turki

Berikut ini sepucuk surat yang meliputi semua pernyataan hormat dan keikhlasan hati.

Dari hamba yang Sri Baginda miliki, hamba yang tidak berharga sedikit pun, penguasa Aceh Alaudin Muhammad Daud Syah, putra mendiang Sultan Alaudin Mansyur Syah dan dari semua yang mendukung tahta kerajaan di negeri Aceh dan di Pulau Sumatra sebagai pembantu dan penasihat;

Hamba berdoa kepada Allah, Tuhan sarwa sekalian alam, agar kiranya disampaikanlah surat ini ke hadapan Sri Baginda Sultan yang luhur, Tuan kami Raja Diraja, abdi kedua Kota Suci, Khalifah orang Mohammadan, Amirulmukminin, Tuan kita Yang Mahamulia, Pejuang Agama, Abdul-Hamid Khân, putra mendiang Tuan kita, Sultan kita, Pejuang Agama kita, Abdul-Majid Khan, yang bersemayam di kediaman bahagia Konstantinopel, yang menghidupkan agama Allah SWT, dan syariat Nabi Besar Muhammad saw. Semoga beliau diberi kesejahteraan oleh Allah SWT. Amin!

Selanjutnya hamba meletakkan di ambang Pintu Gerbang Kerajaan secarik kertas, dipersembahkan kepada Sri Baginda Tuan dan Malik kita Yang Mulia. Hamba menaruh harapan dan dambaan pada Sri Baginda Tuan dan Malik kami Yang Mulia.

Sesungguhnya hamba adalah salah seorang raja Islam, orang yang bersyahadat, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah".

Hamba lemah dan semua wazir hamba lemah, demikian pula semua rakyat hamba yang beriman yang menderita musibah berat di negeri Aceh, yang tanpa dosa atau salah telah ditipu oleh (mula-mula tercantum di situ "kaum kafir yang terkutuk, musuh Allah", tetapi kemudian dicoret) orang Belanda. Mereka telah memerangi kita, membunuh lelaki kita, merebut kota-kota kita, menghancurkan mesjid dan kuburan wali-wali kita yang mulia, serta membakarnya. Sejumlah kuburan nenek moyang hamba, sultan-sultan, mereka bakar habis pula.

Perang sudah hampir berjalan dua puluh lima tahun; ini satu perbuatan yang tidak termasuk kebiasaan antara Pemerintah. Permulaan perang terjadi di bawah pemerintahan saudara hamba - Mahmud Syah - yang ketika itu tidak lebih tua umurnya dari 17 tahun, yang baru saja mulai menjabat dan tidak mengerti akan pemerintahan kerajaannya.

Kami semua mengaku diri kami sebagai abdi Raja kami serta Sultan Bani Usmaniah, mulai dari nenek moyang hamba. Di antara bukti-bukti itu termasuk kenyataan bahwa leluhur hamba, Iskandar, memiliki sebuah firman, yaitu sepucuk meriam tembaga sepanjang 12 elo, dan sebuah nafiri dari perak yang semuanya telah dikirimkan oleh Sri Sultan Salim Khan bersama dengan 44 orang Turki (sifat legendawi cerita ini timbul pula dalam angka empat puluh empat ini yang, seperti dapat dilihat dalam buku De Atjèhers, jilid II, halaman 59 dan sebagainya, dan dalam kutipankutipan lain di situ, berlaku sebagai bilangan yang bulat dan agak keramat di Aceh).

Selanjutnya kakenda Ibrahim Mansur Syah telah mengirimkan seorang utusan, Sayyid Muhammad Ghauth, ke Konstantinopel, menghadap Sri Baginda Raja dan Sultan Kami, Pembela Agama Abdul Majid Khan, dan Sri Baginda telah menghormati utusan kami dan menghargainya karena rasa kasih sayang yang terdapat antara kami dengan Sri Sultan, Pembela Agama Abdul Majîd Khan, dan Beliau telah mengirimkan kepada kakenda Ibrahim Mansur Syah sebuah bintang Majidi serta sebilah pedang yang diupam.

Sekarang kami memerangi orang Belanda, padahal kami berada di bawah panji kekuasaan Bani Usmaniah. Dahulu pada awal perang ini kami telah minta tangguh tiga tahun dengan tujuan untuk mengirimkan kabar ke ambang pintu Sultan Usmaniah kami, tetapi mereka tidak puas dengan hal itu dan juga tidak setuju ketika kami minta tangguh enam atau hanya sekadar tiga bulan. Tiba-tiba mereka memaklumkan perang, tanpa keadilan, tanpa salah atau dosa di pihak kami dan mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mengejutkan kepada kami hingga memuakkan arwah-arwah dan membuat anak-anak beruban.

Semua cara-cara bertindak mereka berlawanan dengan kebiasaan, misalnya mereka menawan wanita dengan mengikat mereka dengan tali dan dengan berbagai cara menyakiti mereka. Mereka telah mengepung kami dari semua penjuru dan telah mencegah saudagar-saudagar negeri kami hingga tidak dapat berdagang. Mereka membunuh nelayan-nelayan di laut. Padahal, hamba sejak dahulu memerintah negeri ini.

Berdasarkan keadaan yang menyedihkan ini saya sampaikan permohonan-permohonan yang berikut ke hadapan Sri Baginda Tuan hamba yang sangat Kuasa, Sultan dan putra Sultan, Pembela Agama, Abdul Hamid Khan yang kekhalifahannya dilanjutkan oleh Allah sampai akhir zaman.

1) Sri Baginda adalah Kepala saya dan menjadi Amirulmukminin serta Abdu kedua Kota Suci, dan hamba yang taat ini akan menurut apa pun yang Sri Baginda titahkan karena rakyat hamba yang beriman yang sudah 25 tahun ditindas oleh kekerasan Belanda yang lalim, telah terpaksa berperang tanpa mendapat istirahat untuk hati atau jasad mereka, sedangkan hari demi hari mereka mengalami kesengsaraan guna melawan orang Belanda dalam perjuangan.

2) Demikianlah adanya, padahal zaman ini adalah zaman peradaban. Sejak semula sampai ketika itu kekuasaan hamba berdiri sendiri dan tidak satu negara pun kecuali Belanda yang campur tangan dalam bagian mana pun di kerajaan hamba. Akan tetapi, mereka telah melanggar semua hukum Allah dan hukum manusia di sana dan semua hak yang selama ini telah disetujui di antara kerajaan-kerajaan.

3) Apa yang telah mencegah semua pertukaran berita antara hamba dan Pemerintah-pemerintah Yang Mulia yang mengabdi kepada peradaban dan kemanusiaan, ialah kenyataan bahwa sejak 25 tahun hamba terkurung di laut maupun di darat.

4) Hamba adalah seorang penguasa Islam dan semua rakyat hamba adalah orang Mohammadan yang beriman. Bagaimana mereka lalu dapat menerima bahwa rohaniwan-rohaniwan datang ke negeri mereka untuk mengajarkan agama Nasrani? Karena semua sebab itulah hamba sekarang bebas dari tanggung jawab dan menyerahkannya ke hadapan Sri Baginda, Amirulmukminin dan Khalifah orang Mohammadan. Jika Sri Baginda tidak menolong hamba dan agama Mohammadan, semua hal itu akan menimpa Sri Baginda pada hari kiamat dalam perjumpaan dengan Perantara orang-orang yang berdosa (yaitu Muhammad) dan ketika itu Ia akan (menghilangkan) kecemerlangan Amirulmukminin dari nama Sri Baginda. Sebab, Sri Baginda telah melalaikan kepentingan orang-orang Mohammadan yang telah meringkuk di bawah tangan kaum penindas dan juga melalaikan agama Allah serta syariat Rasul-Nya {Sallallahu 'Alaihi Wasallam).

5) Inilah jeritan hamba ke hadapan Sri Baginda Amirulmukminin dan kepada semua Pemerintah yang tinggi, sudilah menyelamatkan hamba dari tangan kaum penindas dan surat ini hamba uraikan sebagai protes untuk...(?) di Eropa, agar mereka dengar kebatilan yang hina ini yang berlawanan dengan semua undang-undang dan hukum. Sebab, ini merupakan hinaan yang besar pada zaman sekarang bagi negarawannegarawan di Eropa.

Itulah yang ingin hamba sampaikan, dan selanjutnya salam ikhlas serta takzim dan hormat.

Kepada Konsul Kerajaan Belanda

Sigli, 30 Agustus 1898

di Pinang

Dengan ini saya berkehormatan memberitahukan kepada Anda bahwa menurut berita-berita yang sampai kemari, Kepala Panté Raja yang baru saja pulang dari Pinang ke tanah larasnya, di kantor Anda telah berhubungan dengan "seorang Pasya dari Mekah" yang katanya telah berjanji kepada Teungku Panté Raja akan mengajukan perkara calon sultan di Aceh ke Konstantinopel. Ini asal T. Panté Raja pada tahun ini juga akan naik haji ke Mekah dan membawa jumlah uang yang cukup besar untuk biaya-biaya yang perlu.

T. Panté Raja katanya juga sudah menulis surat yang demikian isinya kepada calon sultan dan telah minta kepadanya uang beberapa ribu dolar serta telah berjanji akan melengkapi kekurangannya dari dana-dananya sendiri.

Yang pasti ialah bahwa T. Panté Raja segera setelah pulang dari Pinang menyampaikan keinginannya kepada Pemerintah untuk naik haji ke Mekah pada tahun ini.

Selanjutnya, sama sekali tidak mustahil bahwa seorang Turki atau Arab terkemuka telah memberikan janji-janji kosong seperti yang dimaksud tadi kepada T. Panté Raja. Ini dengan maksud untuk mendapat sejumlah uang dari dia dan dari calon sultan, maupun juga karena pemberian bantuan moral secara rahasia kepada golongan perlawanan di Aceh sepenuhnya sejalan dengan politik Pan Islamisme Turki. Mengenai Konsul Turki yang sekarang di Betawi saya sudah tahu dari dekat bahwa dalam hal semacam itu ia selalu meyakinkan orang-orang Mohammadan yang mudah percaya bahwa Sultan Turki mampu dan mau membantu mereka setiap waktu, dan sekaligus bahwa ia, sebagai pengantar campur tangannya dalam salah satu bentuk, selalu mengimbau kepada para pelanggan untuk membuka dompetnya.

Meskipun sekarang tidak ada akibat-akibat yang nyata dari intrikintrik semu politik semacam itu yang perlu kita takutkan, hal-hal itu tentu merugikan jalannya urusan di Aceh. Calon sultan dan banyak kepala di Aceh Pidie tidak mengerti kegilaan janji-janji penipu semacam itu dan tidak menemukan dasar apa pun untuk kurang percaya kepada penegasanpenegasan orang yang oleh Amirulmukminin diberi jabatan atau pangkat yang tinggi dibandingkan dengan kepercayaan mereka kepada apa yang kita beri tahukan kepada mereka.

Dengan demikian, harapan-harapan yang sia-sia dilestarikan dan dihidupkan, dibungkamkan saja, sedangkan banyak alasan penting yang selebihnya mengharuskan mereka menyerah kepada kekuasaan kita.

Maka, penting sekali agar kita selekas mungkin memegang tali intrikintrik seperti itu, agar kita cegah dengan segala sarana yang tersedia bagi kita.

Sehubungan dengan uraian tadi, saya memberanikan diri minta kepada Anda, sudilah selekas mungkin menyampaikan kepada saya beberapa keterangan mengenai tokoh-tokoh yang dihubungi oleh T. Panté Raja waktu pemukimannya yang lama di Pinang. Demikian pula apakah tokoh-tokoh itu bertempat tinggal di Pinang atau di tempat lain di Semenanjung Melayu. Yang khususnya diinginkan tentu saja informasi lengkap yang lebih banyak seperti penunjukan orang yang telah memberlakukan diri sebagai agen politik pada T. Pante Raja.

Jika Anda penuhi permintaan saya ini, dengan mengalamatkan pemberitahuan Anda kepada saya di Kutaraja, maka Gubernur Aceh dan daerah taklukannya dan saya sendiri akan sangat berutang budi kepada Anda.

Betawi, 19 Januari 1903

Ke hadapan Yang Mulia

Gubernur Jenderal

Gubernur Aceh pertama-tama minta surat kuasa untuk bekerja sama beberapa lamanya dengan calon sultan, guna dapat menilai harga calon sultan tersebut bagi kita dengan tepat. Jika surat kuasa itu diberikan, maka tersirat di dalamnya bahwa dalam hal percobaan itu berhasil baik, kesultanan di Aceh akan dipulihkan, meskipun dalam bentuk yang baru sama sekali. Tidak akan ada orang Aceh, mulai calon sultan itu sendiri sampai penduduk kampung yang paling rendah, yang akan mempunyai pendapat yang lain mengenai hal itu. Jadi, ini bukan penangguhan sementara bagi satu keputusan, melainkan benar-benar berupa satu keputusan sementara, meskipun seperti halnya keputusan yang lebih pasti, selalu dapat ditinjau kembali.

Sebaliknya, kembali di tengah jalan yang sudah telanjur ditempuh, praktiknya tidak semudah di atas kertas. Teuku Muda Ba'ét, yang bagi kita cukup tersedia data untuk menilai mutunya, lebih dari dua tahun yang lalu untuk sementara dan sebagai percobaan, dipanggil kembali dari pembuangannya yang kedua untuk diberi kesempatan untuk membuat penghapusan pembuangannya sepantasnya dengan jalan membantu agar anak lelakinya menyerahkan diri. Ia tidak berbuat apa-apa, tetapi masih tetap tinggal di Aceh. Tentu saja ada alasan baginya untuk hal-hal tersebut. Akan tetapi, alasan seperti itu akan terdapat dalam ukuran yang jauh lebih luas untuk melanjutkan percobaan dengan calon sultan. Makin lama dilanjutkan, makin ngeri orang menyatakan bahwa percobaan tersebut tidak berhasil.

Mutu calon itu bagi Aceh untuk sementara hanya akan tampak dari kegiatannya yang harus ditunjukkannya dalam mencoba mendekatkan orang-orang yang meneruskan perlawanan itu dengan kita. Ini pun akan terbukti dari sukses yang akan mengakhiri usaha-usahanya itu. Dengan tepat telah dikatakan oleh Gubernur Aceh bahwa mutunya itu belum dapat dinilai dengan tepat sepenuhnya. Pastilah calon sultan itu, yang 34 tahun yang lalu diberi gelar sultan, dengan bantuan kebanyakan pembesar yang ditunjuk menurut adat Aceh, memberikan kekuatan kepada gerakan perlawanan. Dengan demikian, penyerahannya yang terpaksa itu akan dapat dianggap sebagai keuntungan yang penting. Tetapi, apakah ia akan mampu mengubah kekuasaan yang diturunkannya dari rasa keabsahan para kepala dan penduduk menjadi pengaruh yang giat demi keuntungan kita? Hal itu pantas sekali diragukan. Lagi pula, saya berani mengemukakan bahwa asalkan Pölém dan para kepala di Geudong beserta para kepala gerombolan sekaligus rohaniwan (Teungku Cùt Cicém dan banyak orang lain) tak lama lagi misalnya menyerah, hal ini akan terjadi bukan karena pengaruh calon sultan tersebut, melainkan karena mereka mulai mengalami keadaan yang sama dengan keadaan yang mestinya mendorong calon sultan itu untuk mengambil langkah tersebut.

Terhadap calon sultan yang memusuhi kita, Polém selalu mempunyai pemahaman sendiri dan selalu mengikuti jalannya sendiri. Pendapatnya mengenai ajaran Mohammadan kini malah secara teoretis membebaskan dia dari segala ikatan kepatuhan terhadap sultannya yang dahulu dan mendesaknya untuk menyalahkan penyerahannya atau paling-paling memaafkannya karena terpaksa oleh keadaan. Perintah dari sultan yang telah jatuh ke kekuasaan kita seperti itu tidak berguna baginya. Hanya paksaanlah yang dapat mendekatkannya dengan kita.

Bagi para teungku hal ini semuanya berlaku dalam ukuran yang jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dengan Pblém. Pblém tahu bahwa dengan menyerahkan diri kepada kita ia akan disambut sebagai kepala sagi di daerah Mukim XXII. Sementara itu, para teungku, yang pengaruhnya yang luar biasa itu selama seperempat abad terakhir seluruhnya didasarkan atas kekacauan yang ada sekarang dan oleh kita selalu harus dilawan sekuat-kuatnya, tidak akan menemukan apa-apa yang menarik minat mereka di pihak kita dan karena itu mereka harus bertahan habis-habisan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka pun, dengan segala hormatnya, tidak membiarkan dirinya dibimbing oleh calon sultan yang memusuhi kita dalam segala tingkah lakunya. Mereka tidak dapat mengakui seorang sultan yang takluk kepada kita sebagai raja mereka dan mereka akan kurang cenderung lagi untuk berbuat begitu terhadap tokoh tersebut yang perilaku hidupnya selalu menimbulkan keberatan yang cukup besar.

Apa yang dikatakan di sini mengenai lawan-lawan kita yang terpenting, berlaku juga sedikit banyak bagi kepala perlawanan yang lebih kecil, warga-warga yang memusuhi kita di antara keluarga-keluarga uleebalang, serta kepala-kepala gerombolan yang lebih bersifat duniawi, dan sebagainya. Kalau mereka dahulu tidak boleh dikatakan bertindak terhadap kita atas perintah calon sultan itu, maka sebaliknya mungkin bahwa banyak di antara mereka sekarang pun justru tidak akan menghentikan perlawanan, mentang-mentang sultanlah yang memerintahkannya. Namun, mengenai tokoh-tokoh tersebut terakhir ini sendirilah, menurut pandangan saya, terdapat kemungkinan bahwa beberapa atau malah banyak di antara mereka - ini harus dibuktikan dengan uji coba - akan didorong oleh pengaruh calon sultan itu untuk lebih dahulu menyerahkan diri dari yang mungkin terjadi dalam hal yang lain. Faktorfaktor permusuhan terpenting sekarang, seperti dahulu juga, akan dibimbing oleh pemahaman atau kepentingan mereka sendiri dalam menentukan hubungan dengan kita. Dan kita akan keliru andaikata kita, sesudah penyerahan calon sultan, akan menyebut bahwa tokoh itulah yang menjadi sebab penyerahan beberapa di antara mereka yang mungkin segera terjadi.

Andaikan Gubernur Aceh diberi surat kuasa yang dimohon itu, lalu sejak itu sekali-sekali ada seorang kepala, meskipun agak kurang arti kedudukannya, datang menyerahkan diri setelah menerima anjuran dari calon sultan. Namun, andaikata pada umumnya penaklukan dan pendamaian tidak secara mencolok dipercepat oleh perbuatan calon sultan tersebut, maka tetap akan sulit juga untuk menentukan hal ini dengan jelas. Lebih-lebih karena calon sultan itu dengan agak benar dapat menggunakan alasan bahwa ia dihalangi kebebasan geraknya, penyerahannya menyebabkan pengaruhnya berkurang, terdapat perlawanan dari musuh-musuh pribadinya, dan banyak hal lagi.

Memang, apa pun yang dapat menuju kepada penaklukan sepenuhnya terhadap Aceh dan daerah taklukannya pantas dianjurkan, dan begitu pula uji coba sampai ke mana calon sultan yang sekarang sudah menyerah kepada kita, dalam hal itu dapat berguna bagi kita. Tetapi, dibukanya harapan untuk diangkat menjadi sultan - meskipun tanpa menyebut hal semacam itu secara tegas - tidak perlu untuk itu. Sedangkan jasa-jasa yang bersifat seperti yang dimaksud tadi, yang boleh jadi dapat diberikan oleh calon sultan tersebut, akan terlalu mahal sekali. Ini karena diangkatnya penguasa pribumi yang tidak sesuai di Aceh disebabkan oleh tata pemerintahan kita yang baru, yang lahir karena desakan keadaan sejarah. Padahal, penguasa itu dapat diramalkan akan mendatangkan banyak kerugian, tetapi sama sekali tidak menghasilkan keuntungan kepada para penguasa yang akan datang di daerah itu.

Pemulihan Kesultanan Aceh sama sekali sudah menjadi mustahil. Di atas puing-puing kampung-kampung kesultanan yang dahulu, sekarang didirikan kedudukan pusat pemerintahan kita di Aceh. Di tempat itu kita telah membangun sebuah kota baru yang setengah Eropa, setengah Aceh, tetapi secara keseluruhan bukan bercorak Aceh. Di situlah selama lebih dari tiga puluh tahun bersemayam keturunan raja-raja Aceh. Dari nenek moyangnya mereka mewarisi gelar dan rasa hormat penduduk, tetapi bukan kekuasaan yang telah dijalankan oleh beberapa sultan pada zaman kejayaan kerajaan. Sesudah segala apa yang telah dikatakan dalam karya De Atjèhers tentang merosotnya martabat ini, pastilah tidak perlu saya mengulas sekali lagi bahwa Raffles pada awal abad ini telah mengamati keadaan dengan tepat ketika ia mengatakan bahwa sultan-sultan di Aceh di mana-mana dihormati sekali oleh para kepala dan rakyat mereka yang secara resmi tunduk kepada mereka, tetapi di mana pun mereka itu tidak dipatuhi. Para uleëbalang dan kepala daerah laras lainnya saling mengadakan perang yang berkepanjangan memperebutkan kekuasaan dan keuntungankeuntungan yang terkait. Para sultan tetap menjadi penonton, sementara mereka terkadang mengail keuntungan di dalam air keruh untuk mereka sendiri. Mengenai fakta-fakta yang timbul tanpa tindakan mereka sendiri, ada beberapa hal yang mereka resmikan hasilnya dengan mendapat pembayaran yang cukup besar. Sebagaimana mereka tidak berbuat apa-apa untuk mengadakan hubungan baik bagi negeri mereka terhadap negerinegeri lain yang pantas dan mutlak perlu bagi perkembangan perdagangan, begitu pula mereka sama sekali tidak berbuat apa-apa di bidang pemerintahan atau pengadilan. Adapun sejauh perselisihan dalam lingkungan kerabat sultan sendiri serta dalam lingkungan yang terdekat itu membolehkannya, mereka hanya mencita-citakan tetap adanya keuntungan materiel bagi mereka sendiri. Keuntungan tersebut dapat mereka lestarikan tanpa pengembangan kekuasaan atau tanpa jerih payah apa pun yang sungguh-sungguh; mereka semata-mata menyandarkan diri kepada kesadaran akan keabsahan raja pada kepala dan rakyat.

Setelah kita menetap di daerah Aceh Besar dan telah menghentikan operasi-operasi perang tanpa mencapai penaklukan negeri itu biarpun hanya sedikit, maka Kesultanan Aceh sejati yang itu memulihkan diri di Keumala, tempat kesultanan tersebut pada hakikatnya tetap menjalankan kehidupan seperti yang sudah-sudah. Memang, kesultanan itu sekarang dapat lebih banyak mengaku berhak atas perhatian secara umum sebagai wakil tradisional bagi persatuan semua daerah laras dalam menghadapi musuh bersama. Namun, hal ini pun tidak mencegah bahwa setiap ulèé'balang, setiap pemimpin rohani, setiap kepala gerombolan, tetap menentukan programnya masing-masing dan tetap berpegang padanya. Perlawanan pun, memang benar dibantu oleh "dalam" di Keumala, bahkan di bawah Tuanku Asem, yaitu wali calon sultan, tetapi sama sekali tidak dipimpin olehnya. Perselisihan-perselisihan antara berbagai pihak satu dengan yang lain tidak berhenti juga, dan terkadang kesultanan itu terpaksa berperang melawan uleèbalangnya, sendiri. Dalam lingkungan tadi, yang karena keadaan yang tidak biasa itu agak lain tampaknya dibandingkan dengan "dalam" lama di ibu kota dahulu, tetapi "sifatnya tetap sama, Tuanku Muhamat Dawôt telah menjadi dewasa. Ia terhindar dari kesengsaraan perang sampai tahun 1898. Ia hidup seperti kebanyakan warga kerabatnya sendiri ingin hidup, tanpa perhatian atau campur tangan pihak lain, bahkan sejak tahun 1898 pun masih lama sebelum ia nyata-nyata terkungkung oleh tindakan kita yang aktif. Hanya saja pada masa itu ia terpaksa sering pindah tempat. Dapat dikatakan bahwa pengejaran yang gawat baginya baru mulai setelah ekspedisi Samalanga. Mula-mula ia masih sering dapat tinggal cukup lama dengan agak tenteram di suatu tempat, tetapi hal ini makin kurang terjadi dalam dua tahun itu, sampai ia terpaksa datang kepada kita.

Sebagai pelarian, sultan ini jauh lebih banyak melihat daerah taklukan Aceh dibandingkan pendahulunya yang mana pun. Daerah Pidie, berbagai daerah laras di Pantai Utara dan beberapa daerah di Pantai Timur beserta bagian utara Tanah Gayo, diketahuinya dari penglihatannya sendiri, tetapi justru tentang Aceh Besar tidak banyak pengetahuannya, sedangkan tentang daerah taklukan di Pantai Barat ia .tidak tahu apa-apa! Ia telah dididik secara picik mengenal kedudukannya yang pada pokoknya sebagai sarana untuk menuntut uang dari orang lain, dan menurut kesaksian semua orang yang mengenal dia, secara rohani terbelakang, disebabkan oleh ketagihannya akan candu, suatu sifat yang juga membedakannya dari semua pendahulunya. Jadi, ia bukan seorang tokoh yang boleh diharapkan akan sesuai dengan suatu pengolahan kembali secara menyeluruh Kesultanan Aceh. Tetapi lepas dari itu, andaikata Muhamat Dawôt merupakan wakil terbaik bagi keluarganya, maka kelahiran kembali wangsa kerajaan pribumi tidak akan mungkin sekali, mengingat dasar-dasar yang wajib kita letakkan di Aceh. Mestinya wangsa kerajaan itu diganti dengan sesuatu yang baru sepenuhnya.

Di antara semua cara yang biasanya ditempuh Kesultanan Aceh untuk memberitahukan keberadaannya kepada para kepala atau penduduk, satu pun tidak ada yang dapat kita lestarikan atau kita pulihkan. Cara-cara itu selalu merupakan intrik-intrik untuk menjamin penghasilan kerabat para tuanku. Sebagai gantinya mestinya kita sekarang menentukan penghasilan tetap. Dibandingkan dengan penghasilan sebelumnya yang tidak pasti, maka pendapatan yang dahulu itu tidak begitu baik. Dengan demikian bagian yang terpenting dalam hubungan antara raja berdaulat yang nominal dengan para kepalanya hilang. Sebaliknya, kita hendaknya menuntut agar sultan mendayagunakan pengaruh keabsahan rajanya untuk menerapkan asas-asas pemerintahan kita di Aceh. Padahal, asas-asas tersebut bagi dia lebih asing daripada bagi kebanyakan kepala yang sebenarnya harus diperintahnya.

Agak lain halnya andaikata dahulu kita sudah berhasil mengadakan persetujuan yang diinginkan dengan sultan dan dengan kerabatnya. Karena Pemerintah Pusat selalu kurang cenderung untuk mengadakan perubahan dalam pemerintahan di negeri itu lebih dari seperlunya, maka setelah tercapai hasil politiknya yang membuat kita mampu mengadakan pengawasan umum, sebuah Kesultanan Aceh dengan segala kekurangannya masih akan hidup bertahun-tahun lamanya di bawah kedaulatan Belanda. Guna pengembangan negerinya kita tidak boleh menyesal bahwa hal itu lain jalannya. Tetapi, biarpun mau disesalkan juga, tetap tidak dapat diubah.

Justru perlawanan yang tetap diadakan sampai lama telah memaksa kita mengadakan peraturan-peraturan pemerintahan yang semakin merombak hal ihwal di Aceh. Sementara itu, memang kita perhitungkan juga pendapat dan kebiasaan Aceh, tetapi peraturan tersebut tidak didasarkan pada pendapat dan adat itu. Penumpasan perlawanan ternyata makin mustahil, kecuali jika kita mengadakan rezim yang tidak banyak berbeda dengan pemerintahan langsung, sekalipun dengan sarana-sarana yang tidak langsung. Hal itu sekarang sudah menjadi kenyataan yang sudah pasti dan yang tidak dapat diutak-atik lagi. Para kepala dan penduduk sudah terbiasa dengan pemerintahan langsung itu meskipun banyak di antara mereka yang merindukan kembali ke zaman dahulu, terutama dengan segala penyalahgunaannya.

Maka, bagi seorang sultan yang mendapat gaji tetap dari Pemerintah Pusat, sesudah negerinya seluruhnya ditaklukkan, hampir tidak tersisa pekerjaan lain kecuali menjadi penyambung lidah penguasa daerah kepada para kepala. Andaikata penyambung lidah itu dapat memperkuat perintah dan instruksi yang akan diberikan itu dengan kekuatan keabsahan raja, maka jabatan sultan itu barangkali tidak sepenuhnya akan diremehkan. Tetapi hal seperti itu pasti tak mungkin terjadi karena:

i) Bagi orang Aceh, sejak zaman purba, rasa hormat terbesar terhadap keabsahan raja selalu disertai dengan keengganan mutlak untuk menuruti perintah-perintah sultan begitu saja. Maka, campur tangan terusmenerus dari pihak sultan itu dalam urusan pemerintahan akan tampak kepada mereka sebagai hal yang tidak wajar.

2) Mereka semua akan tahu benar bahwa perintah dan instruksi itu bukan berasal dari kesultanan dan bahwa kesultanan itu hanya mengeluarkannya di bawah tekanan dari atas, tanpa melihat sendiri gunanya dalam menjalankannya.

Jadi, keengganan mestinya kita berantas dengan sarana kita sendiri. Kebodohan dan salah paham harus kita hilangkan dengan sarana kita sendiri. Agaknya hal yang paling baik ialah jika pihak kesultanan tidak menghalangi kita dalam beberapa hal. Sebab, membantu pihaknya tidak mampu berdasarkan sifatnya.

Tugas sultan dengan demikian akan selesai seluruhnya seusai penaklukan Aceh dan daerah taklukannya. Sesudah itu kita harus purapura menyediakan tempat baginya, dan menciptakan kedudukan baginya. Sebaliknya, malah akan menimbulkan banyak kesulitan bagi para penguasa daerah yang datang kemudian. Maka, tidak akan merupakan tujuan Jenderal Van Heutzs untuk menyisihkan satu peranan bagi sultan tersebut di daerah Aceh yang sudah telanjur didamaikan. Sepuluh tahun yang lalu pun jenderal tersebut telah menganggap tidak baiknya hal itu sudah pasti dan tidak usah dipikirkan lagi (halaman 43, 58-60, 90-91 dalam brosur yang terkenal itu). Ini meskipun ketika itu masih banyak alasan dikemukakan yang menyetujui didirikannya satu kesultanan; alasanalasan itu sekarang sudah hilang. Sekali lagi, sama sekali lepas dari mutu seorang atau lebih banyak warga kerabat sultan, bagi Kesultanan Aceh tidak akan ada tempat lagi di satu daerah Aceh yang telah didamaikan di bawah Pemerintah kita, setelah terjadi perkembangan keadaan pemerintahan di daerah tersebut dalam tahun-tahun terakhir ini.

Kalau hal ini sudah pasti, maka pada calon sultan itu bukan tidak boleh ditimbulkan harapan semu ke arah itu, bukan dengan kata-kata, dan bukan dengan tindakan-tindakan di pihak kita. Umpamanya, calon sultan itu, yang telah dibawa masuk kepada kita oleh para kepala yang terkemuka dengan diperlakukan secara khusus sekali, akan diundang bekerja sama dengan penguasa daerah tanpa diadakan satu keputusan pun tentang hari depannya. Sementara itu ia akan diberi tunjangan bulanan yang pantas, sedangkan bagi pendidikan putranya akan diambil tindakantindakan khusus. Jika ini terjadi - ini akan disadari oleh siapa pun - maka calon sultan itu mau tidak mau akan menafsirkan semuanya itu sematamata sebagai janji pemulihan kesultanan dalam salah satu bentuk asalkan ada sesuatu yang baik yang lahir dari kerja sama tersebut. Bukan berarti tidak akan ada hasil-hasil yang diperlukan itu sama sekali, apakah hasil nyata atau semu. Dan bila kemudian janji yang telah dibuat secara diamdiam itu tidak dipenuhi, maka orang di pihak Aceh berhak menuduh adanya maksud jahat. Hal ini harus dihindari.

Tambahan lagi, calon sultan itu dapat dan akan membuktikan kerja sama untuk menyelesaikan penaklukan Aceh; ia agaknya mampu dan cenderung untuk melakukan hal itu biarpun tanpa bayangan janji yang mengandung keberatan. Di samping keinginan yang positif untuk mendapat penghasilan yang memadai untuk dirinya sendiri dan keluarganya, ia mempunyai keinginan negatif supaya jangan dipaksa tinggal di luar Aceh. Pemerintah Pusat tidak terikat dalam hal mana pun terhadap dia, tidak terikat oleh perkembangan peristiwa-peristiwa di Aceh, dan tidak pula terikat secara umum oleh cara ia datang menyerahkan diri. Pemerintah Pusat bertindak dengan jiwa besar dengan memperkenankan calon sultan itu tinggal di Aceh. Sebaliknya, bila sikap jiwa besar itu ternyata berakibat buruk bagi pendamaian serta pemerintahan yang teratur di Aceh, maka tak disangsikan akan menjadi kewajiban pihaknya untuk memindahkannya ke tempat lain. Kenyataan bahwa pemberian tunjangan tahunan itu membawa kewajiban untuk membantu penguasa daerah di mana mungkin dan bilamana hal itu diminta, bagi orang Aceh pun sepenuhnya berlaku dengan sendirinya.

Andaikata pengalaman kelak menunjukkan - bertentangan dengan segala harapan yang sah - bahwa penciptaan kembali kesultanan di Aceh berguna atau perlu, maka tidak akan ada halangan sedikit pun untuk memberikan fungsi-fungsi yang baru itu kepada kepala kerabat sultan yang telah dipensiunkan itu. Namun, saya yakin sepenuhnya bahwa hal itu semata-mata akan menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dengan sendirinya timbul keharusan bahwa kepada Gubernur Aceh hendaknya ditugaskan untuk memberitahukan kepada calon sultan itu:

i) Bahwa, berlawanan dengan penolakannya yang sudah dipertahankan selama bertahun-tahun untuk sekadar bertukar pikiran dengan para wakil Pemerintah Pusat, sekali ia telah menyerah, Pemerintah Pusat memutuskan akan menanggung penghidupan sultan dan keluarganya tersebut sebagai kepala kerabat yang dahulu memerintah di Aceh.

2) Bahwa Pemerintah Pusat sekaligus hendak memperkenankannya tetap tinggal di Aceh, asal pemukimannya di sana dalam hal mana pun tidak berlawanan dengan ditetapkannya ketertiban hal ihwal yang teratur. Juga asal ia selalu terbukti bersedia, bilamana hal itu diminta oleh Gubernur Aceh, menggunakan pengaruhnya untuk menyelesaikan penaklukan dan pendamaian negerinya.

Sehubungan dengan ini hendaknya butir sub b yang diusulkan oleh Jenderal Van Heutzs diubah sedemikian rupa sehingga sekarang juga hendaknya dibangkitkan sebuah usul dari Gubernur Aceh untuk menetapkan jumlah tunjangan bulanan yang akan diberikan kepada sultan. Sebab, tunjangan tersebut hendaknya jangan bersifat sementara, meskipun keadaan yang timbul kemudian mungkin akan memerlukan perubahan, seperti yang sudah berlaku dengan sendirinya.

Tentang pemukiman putra calon sultan, Tuanku Ibrahim, di Betawi, ada baiknya, juga dari segi jaminan untuk sikap yang diambil ayahnya, meskipun dalam hal ini agak banyak timbul kesulitan. Sebab, kaum kerabat akan mau memberikan sejumlah pengiring yang cukup banyak kepadanya berupa orang-orang yang pengaruhnya tidak akan sedikit pun membantu memperbaiki pendidikan yang diabaikan bagi anak manja itu. Ia sendiri tak henti-hentinya akan mengeluh kekurangan uang. Bagaimanapun pengawasan yang keras akan perlu baginya. Saya dengan senang hati, sejauh saya mampu, akan memikul tugas itu.'

Kedua maklumat itu hendaknya ditambah sebagai berikut:

3) Bahwa Pemerintah Pusat ingin agar pada suatu ketika, yang akan ditentukan oleh Gubernur Aceh, Tuanku Ibrahim dikirimkan ke Betawi, untuk menyelesaikan pendidikannya.

Andaikata Pemerintah Pusat menyetujui apa yang tersebut tadi, dan memberi instruksi dengan isi tersebut lewat telegraf, maka instruksi itu hendaklah ditambah undangan agar menghindari segala sesuatu yang - biarpun secara tak langsung - dapat menyebabkan timbulnya pikiran pada kepala wangsa yang dahulu pernah memerintah itu dan sekarang sudah menyerah, seolah-olah menciptakan kembali kesultanannya.

Dengan penanganan perkara yang diusulkan di sini maka Gubernur Aceh memperoleh kesempatan yang diinginkannya untuk menguji coba, sampai ke mana pengaruh calon sultan itu dapat membantu memperlancar penyelesaian program pendamaian. Hal ini tanpa timbulnya kesulitan yang memprihatinkan bagi Pemerintah negeri yang sudah didamaikan itu kelak.

Betawi, 23 Januari 1903

Ke hadapan Yang Mulia

Gubernur Jenderal

Guna memenuhi maksud kiriman surat yang amat rahasia dari Sekretaris Umum tertanggal 18 Januari 1903, No. 21, dengan hormat saya uraikan hal-hal yang berikut.

Mosi Tuan Van Kol1 , setelah calon sultan menyerahkan diri tanpa syarat kepada kekuasaan Belanda, telah kehilangan aktualitasnya, dan sesuai keadaan segala hal ihwal sekarang, sebetulnya lebih kurang berbentuk sebagai berikut: dari pihak Pemerintah Pusat diberikan kekuasaan kepada Tuanku Muhamat Dawôt. Kekuasaan ini pun pernah dimiliki oleh para sultan Aceh sebelum campur tangan kita dalam urusan Aceh. Kepada para kepala di Aceh diminta agar keterangan-keterangan yang ditandatangani dan diperkuat dengan sumpah mereka - kecuali golongan kecil sekali yang masih memusuhi kita - terbagi dalam tiga butir, yang di dalamnya mereka menyatakan diri sebagai kawula negara Sri Baginda Ratu, akan mematuhi perintah-perintah Gubernur Aceh agar semuanya itu ditarik kembali.

Karena ketenteraman dan ketertiban di Aceh merdeka tidak pernah ada dan sekarang pun baru dimantapkan di sebagian negeri itu di bawah tekanan kekuasaan kita, maka para kepala yang baru seorang dua orang di antara mereka belajar menghargai syarat-syarat tersebut bagi perkembangan perdamaian sebagaimana adanya, tidak akan banyak merangsang diadakannya peraturan untuk menjaminnya. Hanya saja banyak sekali di antara tokoh-tokoh yang akhirnya percaya kepada janji kita, yaitu bahwa kita akan tetap menjalankan pemerintahan yang kuat dan adil atas negeri mereka, akan selamanya merasa kecewa terhadap kita. Dan mereka terpaksa, dengan mendesak sekali, akan mengimbau perlindungan kita terhadap pihak-pihak yang masih memusuhi kita sampai akhir. Padahal, golongan yang bermusuhan ini justru sekarang kita benarkan terhadap mereka yang percaya kepada kita.

Baik dari sebuah percakapan yang saya adakan dengan Tuan Van Kol sesudah perjalanannya ke sekeliling Aceh, maupun dari dokumen-dokumen yang berdasarkan perjalanan itu yang diterb'tkannya di surat kabar Soerabajasch Handelsblad, terbukti kepada saya bahwa utusan parlemen itu hanya sedikit atau sama sekali tidak mengerti tentang perkembangan yang dahulu serta keadaan hal ihwal di Aceh dewasa ini. Terbukti juga bahwa pengetahuan fakta yang paling mendasar pun tidak terdapat padanya, dan bahwa ia di sini, seperti juga di tempat lain dalam perjalanannya yang sepintas saja, pada pokoknya mengumpulkan kesan-kesan dari pribadi-pribadi tertentu. Jika kesan-kesan itu baik, maka ucapan pribadi-pribadi tersebut - selalu sejauh semuanya dapat diingatnya dengan benar - dijadikan ucapan dia sendiri. Terbukti kepada saya bahwa apa yang dinamakan perubahan pemahaman Tuan Van Kol dalam urusan Aceh hanya dalam bentuknya saja; dalam bentuk itulah diungkapkan kesan baik yang didapatnya tentang pribadi Jenderal Van Heutsz, sementara pengetahuan materinya masih tetap sedikit sekali seperti dahulu.

Mosi yang diajukannya dalam Majelis Rendah, lebih-lebih dibandingkan dengan fakta-fakta yang baru saja dikutip tadi, membuat orang menduga seberapa dalam ketidaktahuannya, sekaligus tidak adanya kesungguhan dan kritik diri sendiri di pihaknya.

Sekarang calon sultan menyerah tanpa syarat, sedangkan hampir semua warga kerabatnya telah lebih dahulu berbuat begitu, sementara mereka yang masih belum kelihatan tetapi yang secara politik tidak banyak artinya, boleh jadi akan segera mengikuti jejaknya. Sementara itu, golongan yang terbanyak sekali di antara para kepala Aceh Besar dan daerah taklukannya sudah lama dalam menjalankan pemerintahannya sepenuhnya terikat kepada perintah-perintah Gubernur Aceh. Karena itu, tidak mungkin ada soal lagi tentang diadakannya perjanjian perdamaian yang berakibat bahwa di pihak kita akan diajukan tuntutan-tuntutan yang agak berat atau agak ringan. Tetapi, berdasarkan mosi tersebut tadi hanya dapat dilangsungkan tukar pikiran mengenai pertanyaan yang oleh Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan dirumuskan dalam alinea kedua Surat Kabinet, 16 Desember 1902, "Apakah masih ada tempat bagi seorang sultan Aceh di bawah kekuasaan kita?"

Menurut keyakinan saya, pertanyaan itu hanya dapat dijawab secara menyangkal oleh beliau yang mengetahui fakta-fakta sejarah dan keadaan semua hal ihwal dewasa ini dan yang tidak mau dengan sia-sia memberatkan sekali tugas penguasa kelak.

Sesudah segala sesuatu tentang arti kesultanan bagi sejarah Kerajaan Aceh pernah ditulis oleh saya, terutama dalam karya saya, De Atjehers, sebetulnya tidak perlu saya berikan uraian kembali mengenai hal tersebut. Dalam masa kejayaan yang singkat di Kerajaan Aceh, para rajanya bertujuan menaklukkan tidak kurang semua daerah di Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya. Terkadang tampaknya tujuan itu akan mereka capai. Di mana pun kekuasaan mereka ditakuti; negeri-negeri Mohammadan yang dekat letaknya tidak punya akal yang lebih baik kecuali segera menyatakan hormat kepada raja Aceh yang berkuasa itu. Sedangkan banyak orang perbegu, di antaranya sebagian yang cukup lama di antara suku Batak, mengikuti contoh itu untuk menghindarkan diri dari serbuan-serbuan perampokan yang mengakibatkan baik manusia maupun harta benda dijadikan rampasan perang.

Penaklukan-penaklukan yang telah dihasilkan itu tidak lain tujuannya kecuali menambah penghasilan bagi kesultanan dan para pengiringnya yang terdekat. Satu pengislaman terhadap suku-suku yang ditaklukkan itu, di samping memang menjadi bagian programnya, tetapi tidak dianggap mendesak dalam praktik, apalagi terhadap kaum perbegu, meskipun mereka telah mengakui kekuasaan tertinggi Aceh dalam salah satu bentuk, namun tanpa merasa berat di hatinya para penakluk itu melakukan perampokan dan perburuan budak.

Usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk mengadakan kesatuan pemerintahan dan peradilan dalam kerajaan, tidak pernah menjadi soal. Yang tidak menjadi soal pula ialah tindakan-tindakan untuk menambah perdamaian ketertiban atau keamanan dalam negeri secara umum. Dahulu pun orang Aceh di antara orang seagama maupun orang lain terkenal jelek karena ketidaksetiaan, nafsu merampok, dan fanatisme. Sedangkan ketiga cacat itu bahkan dalam zaman keemasan kerajaan tersebut terlalu kuat menonjol ke muka, hingga tidak dapat tercapai pengertian yang mutlak perlu dengan negara-negara lain untuk kepentingan perkembangan perdagangan. Bahkan, dalam abad ketujuh belas pun para saudagar asing di ibu kota kerajaan, tempat para sultan yang paling berkuasa memonopoli perdagangan di Sumatra Utara, menjadi sasaran perampokan, pemenjaraan secara berkhianat, dan pengislaman dengan kekerasan.

Kekuasaan yang telah dibina atas dasar-dasar yang segoyah itu tidak bertahan lama, tetapi dalam beberapa hal ada pengaruhnya yang berkelanjutan, beberapa abad setelah kekuasaan itu berakhir. Terutama di dunia pribumi, kesan satu kekuasaan hebat sudah pernah hidup dan berkembang lama sekali hingga mengherankan, meskipun kekuasaan itu sama sekali tidak memberi berkah. Misalnya, orang Jawa masih tetap berziarah ke kuburan tiran-tiran paling kejam yang pernah berkedudukan di Mataram, seolah-olah kuburan itu merupakan peristirahatan terakhir para suci. Tempat-tempat itu didekatinya sambil merangkak dan membungkuk, penuh ketakutan dan keseganan. Begitu pula di pelosok-pelosok pedalaman Sumatra masih hidup legenda tentang nama Aceh yang ditakuti, bukan hanya di antara orang Gayo dan Alas yang agamanya sama dengan orang Aceh, melainkan juga di antara orang Batak. Keturunan para kepala yang sekali pernah menerima tanda pengakuan dari sultan Aceh masih selalu diperlakukan dengan penyanjungan khusus, meskipun kekuasaannya sudah pindah dari kerabat mereka ke kerabat yang lain. Ini pun terjadi meskipun tidak ada satu ikatan berupa kekerabatan rohani, jasmani, atau ikatan terima kasih yang menghubungkan orang Batak dengan Aceh.

Maka, tidak heran bahwa di Kerajaan Aceh asli yang sekarang kita namakan Aceh dan daerah taklukannya, ketika itu pun kekuasaan raja syahbandar di ibu kota tidak dapat dirasakan lagi, sedangkan para kepala, apa yang dinamakan daerah taklukan, mendirikan pusat-pusat perdagangan di kuala-kuala mereka sendiri. Kesan ketakutan yang sudah telanjur mantap itu tetap hidup dalam bentuk keabsahan raja (legitimisme). Dibandingkan dahulu, pihak kesultanan kurang mencampuri urusan-urusan dalam di daerah-daerah laras yang telah dipersatukan di bawahnya pada zaman yang lebih jaya. Kepala yang banyak jumlahnya itu dibiarkan berkuasa menurut pendapatnya sendiri, dibiarkan saling berperang, saling merebut daerah, merampok orang asing, dan sebagainya. Pihak kesultanan sekadar memberikan cap keabsahan atas kenyataan-kenyataan yang timbul tanpa perbuatannya, berupa meterai berganda sembilan. Ini pun asalkan pihaknya dibayar semestinya dan asalkan sekali-sekali diberikan upeti, meskipun sangat kurang dibandingkan dengan apa yang telah disanggupi dahulu.

Di daerah Aceh Besar pun para kepala berhasil bahkan sampai dekat sekali dengan kedudukan kesultanan, memerdekakan diri, hampir sama dengan para kepala daerah laras pantai yang lebih jauh. Akhirnya pemerintahan hanya dijalankan oleh para sultan atas beberapa kampung yang dekat sekali dengan tempat kediamannya yang berbenteng. Malahan kekuasaan yang perlu untuk mencegah saling perang antara tetangga dekatnya yang masing-masing mengepalai 12 kampung (Teuku Kali dan Panglima Meuseugit Raya ) itu pun tidak ada pada mereka.

Demikianlah - sebelum kita bertindak di Aceh - sepanjang ingatan orang, keadaan di kesultanan. Atau lebih tepat, sisa-sisa, atau puing-puing pranata kesultanan itu. Pihaknya hanya memandang anarki dan perpecahan di daerah-daerah Aceh, tanpa memikirkan sesuatu yang lain dari keuntungan materielnya sendiri. Keuntungan itu dicobanya diselamatkan sebanyak yang dapat diperoleh dari para kepala dan penduduk semata-mata atas dasar keabsahan raja. Perampokan, perburuan budak, serangan atas harta dan jiwa saudagar asing, dilakukan oleh para kepala itu masing-masing atas tanggung jawabnya sendiri. Adapun kesultanan tidak mempunyai kekuasaan dan kemauan untuk mengakhiri kebiasaan-kebiasaan yang begitu memprihatinkan bagi perdagangan dan lalu lintas. Jika pihaknya dituntut dari luar, maka dikemukakan alasan bahwa pihaknya sendiri tidak berdaya. Maka, RalTIes dapat mengikhtisarkan pengalaman-pengalamannya mengenai Aceh dalam hal ini pada awal abad yang lalu dengan ucapan, "Sultan-sultan negeri itu di mana-mana dihormati oleh para kepala dan penduduk, tetapi di manamana pun tidak dipatuhi." Maka, perjanjian Inggris-Aceh tahun 1819 tetap merupakan kartu mati karena sedikit pun tidak terdapat kekuasaan pusat di Aceh.

Betapa besar penghinaan yang terdapat dalam cara menggagalkan semua usaha pihak Inggris untuk memelihara hubungan damai dengan Aceh pada akhir abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas, hal itu terdapat juga di dalam karangan-karangan yang diterbitkan oleh Tuan Pit Van der Kemp' (Bijdragen van het Koninklijk Instituut dan selanjutnya, jilid LI, halaman 159 dan seterusnya).

Pertanyaan apakah pantas dianjurkan pembukaan kantor dagang di Aceh pada tahun 1786 telah dijawab oleh seorang pejabat Inggris sebagai berikut, "Aceh baik letaknya, tetapi ada tempat yang cocok di situ sebagai pertahanan terhadap musuh - negerinya luar biasa suburnya dan padat penduduknya. Penduduknya adalah orang Mohammadan yang kaku dan percaya takhayul, sering berubah-ubah, dan berkhianat. Untuk menjalankan kantor yang aman dan menguntungkan, dituntut angkatan perang yang cukup untuk menaklukkan semua kepala." Seorang pejabat Inggris yang lain pada tahun itu juga menulis surat kepada Pengurus Besar Kompeum Inggris, "Saya lebih suka kepada Pinang dibandingkan pelabuhan di Aceh, karena lebih sehat dan sepenuhnya bebas dari tekanan, keadaan perang, dan kekacauan yang sejak dahulu mengusik dan akhirnya mengusir setiap bangsa Eropa yang mencoba bermukim di sana." Dan pada tahun 1825 penilaian seorang Inggris lain yang berwenang begini bunyinya, "Tentang pemukiman yang akan datang berupa pengaruh Eropa di Aceh hendaknya dicatat bahwa pengaturan seperti itu di pihak kita sudah lama dipandang sebagai sesuatu yang patut diinginkan. Tetapi ternyata, pengaturan seperti itu memang benar tak dapat dijalankan tanpa menggunakan 'angkatan perang yang cukup besar untuk mengendalikan penduduk, dengan singkat tanpa" menaklukkan negeri itu seluruhnya." (halaman 159, 160 dan 231 dalam karangan Van der Kemp).

Dalam ucapan-ucapan ini digambarkanlah tugas yang dinantikan negeri Belanda ketika negeri itu terdesak oleh keadaan untuk menanamkan pengaruh Eropa yang mutlak perlu untuk perdagangan dan lalu lintas atas Aceh itu. Anarki politik dan perpecahan di antara para kepala, kebencian kepada orang kafir, serta sifat penduduk yang suka berkhianat itu menggagalkan pelaksanaan tugas tersebut tanpa penaklukan negeri itu secara menyeluruh. Maka kita maupun orang Aceh telah dirugikan dalam segala hal karena kita tidak menyadari hal ini lebih dahulu, tetapi langsung maju ke tujuannya. Sebaliknya, setiap kali harapan yang apriori sia-sia timbul kembali, seolah-olah dengan jalan sedikit banyak pengawasan atas pelabuhan-pelabuhan yang terpenting atau melalui hubunganhubungan dengan bayangan satu kekuasaan pusat yang sudah lama mati kita dapat memenuhi kewajiban internasional kita dengan semestinya. Karena itulah terjadi apa yang secara salah disebut perang tiga puluh tahun, yang sebelum akhir-akhir ini terjadi dari rentetan usaha-usaha yang dihentikan "meskipun baru mulai, bergantian dengan masa-masa menanti tanpa berbuat apa-apa.

Setelah kita di Aceh Besar dan di beberapa pelabuhan "daerah taklukan" lebih mantap kedudukannya dan kita hentikan aksi kita yang baru dimulai itu sebelum memperoleh hasil apa pun, maka seluruh negeri itu, kecuali beberapa tempat, tetap terbuka untuk orang Aceh dan tetap di luar pengawasan kita. Pihak kesultanan, setelah diusir dari kedudukannya, memilih kedudukan yang baru, Keumala, dan melanjutkan kehidupan yang lama di sana, boleh dikatakan tanpa perubahan. Betapa sedikitnya dipikirkan oleh sultan kemungkinan adanya pemimpin segala urusan itu ternyata dari peristiwa bahwa pada tahun 1878 seorang anak kecil ditugaskan dalam kepemimpinan tersebut setelah jabatan itu kosong selama beberapa tahun. Walinya, Tuanku Asem, juga tidak kurang energik pribadinya dan juga tidak kurang bencinya terhadap kita, namun pimpinan perlawanan tidak pernah dipegangnya. Pimpinan itu dijalankan untuk sebagian kecil oleh berbagai kepala daerah laras, tetapi pada pokoknya dijalankan oleh para pemimpin rohani yang menanam berbagai imperia in imperio (kekuasaan dalam jabatan) atas dasar kekacauan, dan oleh beberapa petualang lagi yang lebih duniawi. Kegiatan berbagai pemimpin itu telah digambarkan dalam karya saya, De Atjehers, dan diberi penjelasan.

Sultan yang muda itu hidup untuk bersenang-senang, sedangkan warga-warga yang lebih tua di antara kerabatnya, seperti dahulu, hampir semata-mata bercita-cita menambah penghasilannya. Kebanyakan surat yang keluar dari sana berupa permintaan kepada para kepala daerah laras dan panglima-panglima perang yang mengumpulkan uang supaya mereka menyumbang uang. Adapun keadaan perang itu tidak banyak menghalangi pergolakan di dalam, bahkan yang ditujukan terhadap sultan, bahkan pula sedemikian sedikitnya hingga sultan tersebut, setelah ia mau mencampuri urusan kepala-kepala yang berdekatan, diperangi oleh mereka dan diusir dari Keumala. Perjalanan yang diadakannya ke Aceh Besar gagal, karena Panglima Pólém yang tua nyata-nyata menghindari setiap pertemuan dengan sultan. Kesultanan pun merupakan dan tetap merupakan hiasan yang sedikit mahal, dan biasanya sulit bagi lingkungan yang terdekat. Namun, kesultanan itu di tempat tinggalnya yang baru pun terus-menerus menikmati penyanjungan yang dahulu itu tanpa disertai kepatuhan, bahkan terkadang disertai dengan pembangkangan yang aktif.

Kenyataan bahwa orang-orang yang mengenal hal ihwal di Aceh dahulu menilai bahwa asal rakyat Aceh dan para kepalanya memperlihatkan kecenderungan untuk menerima baik syarat-syarat perdamaian, maka hendaknya jangan diajukan keberatan terhadap penerimaan hiasan bersejarah itu, mudah dijelaskan. Banyak juga alasan untuk menyetujuinya, meskipun sekaligus perlu dipikirkan bahwa penentuan tempat yang akan diduduki oleh kesultanan setelah perdamaian akan menimbulkan banyak sekali kesulitan. Kampung-kampung yang sedikit jumlahnya, tempat pihak kesultanan nyata-nyata menjalankan kekuasaannya, telah lenyap dan di atas puing-puingnya telah berdiri sebuah kota yang sebagian bercorak Eropa dan sebagian pribumi tetapi sedikit pun tidak bersifat Aceh dan sedikit pun tidak mengingatkan kepada masa lampau. Selain itu jelas pihak kita tidak dapat menjamin hak kepada keluarga yang terkemuka itu untuk mengadakan pemerasan di lingkungan terdekatnya dan selanjutnya orang yang tinggal di luarnya direbut sekadar uangnya melalui bermacam-macam intrik. Pemulihan kesultanan yang lama dengan jalan perjanjian ketika itu pun sudah mustahil. Apakah sekarang sebuah kesultanan yang lahir kembali di bawah naungan kita harus dipulihkan kekuasaan pusatnya yang sudah lama hilang dan terlupakan? Hal itu akan menyebabkan banyak kepala akan memusuhi kita, lalu kita akan memerlukan tentara sematamata untuk mendukung tuntutan hak sultan kita. Setiap pengaturan yang lain mana pun di luar pengawasan kita yang awet dan kuat akan memberikan peluang yang luas untuk intrik-intrik dan perselisihan yang tak henti-hentinya dan mesti menimbulkan dugaan akan hidupnya kembali perang-perang saudara yang lama. Meskipun begitu agaknya akan tercapai salah satu kompromi semacam itu; andaikan pihak orang Aceh tetap tidak menolak untuk sekadar membuat janji dengan kita tanpa paksaan, jangan lagi menepati janji itu.

Guna pengembangan negeri Aceh akibat tersebut tadi terhadap orang Aceh dalam kecenderungan mereka yang anarkis itu tidak dapat disesalkan. Sebab, dalam hal yang diumpamakan tadi, Pemerintah Pusat kita, yang seklu ngeri terhadap campur tangan yang tak perlu dalam urusan dalam negara-negara kecil pribumi, tidak banyak dapat memperbaiki keadaan politik di Aceh yang sudah rusak sekali. Keadaan itu mungkin juga masih akan berlanjut bertahun-tahun lamanya dan akhirnya akan memaksa kita juga untuk menanganinya.

Akan tetapi, meskipun selama tindakan kita yang tak keruan yang berkepanjangan di Aceh dapat dengan mudah dipahami, bahwa beberapa pihak menginginkan pemecahan sementara semacam itu sekaligus dengan membiarkan kesultanan yang dalam banyak hal merepotkan, ketika itu hanya ketidaktahuan akan keadaan yang sesungguhnya itulah yang memungkinkan orang mengharapkan sesuatu yang baik dari penyerahan Sultan seorang diri, yaitu tanpa rakyatnya dan para pemimpin yang terlebih dahulu meratakan jalan baginya. Baik para teungku maupun petualang, ataupun para kepala daerah laras yang masih aktif memusuhi kita, semuanya tidak ada yang bertindak menurut instruksi kesultanan, atau malah tidak ada yang membiarkan sikap mereka secara umum diatur oleh kerabat sultan. Hampir tidak ada orang, yang atas perintah sultan itu, akan menyerahkan diri kepada kekuasaan kita. Barang siapa mengira begitu, ia mendasarkan harapannya kepada negara-negara kecil pribumi, tempat raja-raja biasa melihat kemauannya dihormati sebagai undangundang, dan mereka lupa bahwa di Aceh sejak berabad-abad lamanya kesultanan hanya menjadi penonton yang berpangku tangan terhadap segala keadaan di negeri itu.

Andaikan dalam keadaan ketika itu sultan tersebut telah menyerah kepada kekuasaan Belanda, maka ia segera akan dinyatakan telah hilang martabatnya oleh para kepala, kaum ulama, serta rakyatnya. Hanya para kepala yang berhubungan dengan kita itulah yang akan tetap mengakuinya secara semu. Lalu seorang lain di antara kerabatnya akan diangkat untuk menggantikannya. Dan dalam hal - yang tak dapat diperkirakan terjadi - bahwa kita berhasil melalui usaha membujuk, untuk membuat seluruh kerabat sultan itu setuju dengan kita, maka orang pun akan memilih hidup tanpa ada sultan.

Bukankah setiap golongan bertindak menurut kepentingannya sendiri? Kaum ulama telah memperoleh sekadar kekuasaan dalam keadaan kacau, yang dalam keadaan yang lebih normal tidak pernah secara merata akan diberikan kepada mereka. Padahal, jika mereka menyerah pada kita, mereka sama sekali akan kehilangan kekuasaan itu. Tanpa memandang orang-orang fanatik yang jujur di antara mereka sekalipun, mereka dengan demikian paling berkepentingan dengan berlanjutannya perlawanan dan kekacauan. Sebagian besar rakyat berdiri di belakang mereka, bahkan unsur-unsur yang cinta damai pun tidak menentang mereka. Para kepala untuk sebagian bergabung dengan mereka, tetapi selebihnya semua sekurang-kurangnya sama-sama berkepentingan dengan persahabatan mereka seperti juga mereka berkepentingan dengan persahabatan kita. Padahal, persahabatan dengan kita itu pun dapat diperoleh dengan akal yang agak cerdik tanpa korban besar. Sebelum tahun 1898, seorang sultan yang menyerah kepada kita telah kehilangan semua hak bukan saja atas kekuasaan yang belum pernah dimilikinya, melainkan juga atas sanjungan rakyat terhadapnya yang selalu dinikmatinya.

Meskipun semua itu terjadi, di pihak kita harapan-harapan yang sia-sia mengenai penyerahan calon sultan berkelanjutan, seperti juga impian yang sia-sia akan penaklukan negeri Aceh sebagai akibat penaklukan calon sultan itu. Sedangkan di bawah pemerintahan para gubernur, Van Teyn, Pompe van Meerdervoort1 dan Deykerhoff - hanya disebut nama para pejabat dalam masa paling akhir - Pemerintah kita mengambil tindakantindakan yang sama gilanya dengan merendahkan derajat, hanya untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan, setelah Pemerintah Pusat, yang telah diberi tahu tentang kegagalan bahkan juga kerugian tindakan-tindakan itu, secara tegas melarang usaha-usaha yang lebih lanjut semacam itu, langkahlangkah itu tidak juga dihentikan oleh Pemerintah setempat. Maka, tindakan-tindakan itu sekurang-kurangnya menghasilkan keuntungan ini: setelah diuji dengan pengalaman, jadi dibuktikan dengan lebih tuntas daripada oleh ulasan saya dan ulasan orang lain, usaha tersebut tadi memang sia-sia. Sebab, dapat dikatakan tanpa keberatan bahwa sedikit pun tidak ada usaha yang dilalaikan untuk membujuk golongan Keumala - sebagaimana orang suka menyebutnya - ke pihak kita dengan janji-janji dan jaminan. Dari pihak mereka golongan tersebut belum pernah memandang pantas memberikan jawaban sedikit pun kepada kita, meskipun mereka mendorong penipu-penipu yang bertugas sebagai perantara untuk terus melakukan usaha tersebut. Sebab, bagi mereka terdapat keuntungan-keuntungan yang terkait dengan perundingan sepihak yang tiada habis-habisnya. Semuanya itu membantu untuk meniadakan kemungkinan untuk menanam sekadar kepercayaan terhadap kebijakan dan kekuatan kita pada rakyat Aceh. Rakyat tersebut memandang kita sebagai orang yang melihat tetapi buta karena mereka selalu melihat kita mencari di tempat yang tidak ada apa-apanya.

Jenderal Van Heutsz sebagai kapten-kepala staf daerah yang telah sangat mengenal apa yang disebut perundingan dengan pihak Keumala di bawah Gubernur Van Teyn, telah menyatakan dirinya tidak setuju dengan usaha itu dalam brosurnya yang terkenal (halaman 43, 58-60, 90-91) dan juga menyatakan bahwa penaklukan Aceh - negeri itu tidak akan tunduk kecuali kepada kekuatan yang lebih besar - harus terjadi tanpa dipulihkannya kesultanan.

Tidak lama sesudah terbitnya brosur tersebut mulailah sandiwara Umar yang terkenal tidak baik itu. Betapapun mengesalkan sepanjang perjalanannya, namun sandiwara itu sekali lagi memperlihatkan dengan jelas kepada orang Aceh, betapa cenderungnya pihak kita untuk berunding, serta betapa sedikitnya pihak kita dalam hal itu merasa terhalang oleh rasa hormat atau sejenisnya dalam memberikan konsesikonsesi yang penting. Karenanya pada waktu itu juga dengan bertolak dari Sigli masih juga diusahakan apa pun yang mungkin dapat memancing pertukaran pikiran yang bersahabat dengan calon sultan, namun pastilah sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa kita bersikap kaku terhadap mereka dengan menyodorkan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat diterima oleh orang Aceh.

Setelah sekali lagi pengalaman mengajarkan betapa salahnya kepercayaan yang diberikan kepada Umar, akhirnya dan lambat laun kebenaran yang sejak lama dikhotbahkan oleh para pakar mulai tampil. Itulah kebenaran yang oleh pejabat-pejabat Inggris yang disebut tadi telah tergambar dengan gamblang dalam pikiran mereka pada awal abad yang lalu. Mereka berpikir bahwa negeri Aceh dengan perpecahan dalam negeri yang tiada tertolong lagi, tidak adanya kekuasaan pusat, sikap meremehkan kafir yang berurat berakar, watak penduduknya yang berkhianat dan sama sekali tidak dapat dipercaya, tidak menguntungkan bagi hubungan beradab, bahkan untuk keperluan itu semata-mata hanya dibuat tak berdaya dengan jalan penaklukan yang menyeluruh.

Pada tahun 1896, atau dengan kesadaran penuh dan konsekuensi pada tahun 1898, baru mulailah perang Aceh yang harus mengarah kepada tujuan itu. Perang itu dilanjutkan dengan segala kekuatan yang dimungkinkan oleh sarana-sarana yang tersedia. Adapun hasil-hasilnya memperkuat sepenuhnya harapan-harapan mereka yang dengan pengetahuan keahlian mereka telah mengajukan ramalan tersebut. Meskipun optimisme beberapa orang yang berlebih-lebihan, yang kurang memperhitungkan keberatan-keberatan yang harus dikalahkan, sekali-kali mendapat malu.

Kiranya kita tidak perlu mengingat di sini bagaimana dalam 4-5 tahun terakhir pusat-pusat keresahan yang besar maupun kecil dicari oleh pasukan-pasukan kita. Betapa banyak pemimpin perlawanan gugur dan pemimpin lainnya menyerah. Tetapi, banyak ikhtiar diperlukan untuk menimbulkan sedikit kepercayaan atas usaha kita. Pengalaman selama bertahun-tahun telah menimbulkan kepada orang Aceh anggapan yang begitu rendah tentang energi kita serta tentang teguhnya niat kita, sehingga setiap kali, bahkan pada orang yang secara teratur berhubungan dengan Pemerintah kita, timbul pikiran bahwa yang mereka hadapi ialah percobaan yang singkat lagi. Ketakutan yang jelas akan penyimpangan sikap yang baru lagi telah membuat banyak orang ngeri bergabung dengan kita. Sebab, mereka sudah tahu betul bahwa langkah seperti itu akan menjadikan mereka sasaran pembalasan oleh mereka yang berkepentingan dengan berlanjutnya keresahan, segera setelah kita hentikan jerih payah kita.

Dengan sengaja boleh ditegaskan bahwa dari pihak Pemerintah kita, dalam memperlakukan para kepala dan penduduk, selalu banyak memperhitungkan perasaan curiga yang dahulu dipupuk oleh kebijakan kita yang tidak baik dan penuh keraguan itu. Juga dalam hal-hal lain, setelah dilakukan pengajaran yang tak kenal lelah dan tak putus-putusnya terhadap para kepala, maka kepada semua orang yang memperlihatkan kecenderungan menyerah kepada kita, diterapkanlah sikap menenggang yang bersifat mendidik. Sikap yang semula berganda memang dilawan juga, tetapi sekaligus dimaafkan dengan senang hati. Kepada para kepala dan bawahannya, bahkan sesudah mereka menunjukkan sikap membelot dan tidak setia kepada janji yang pernah mereka berikan, diberikan hukuman yang boleh dikatakan ringan. Baik terorisme oleh gerombolan yang terancam kepentingannya, maupun secara umum terdapatnya ketidaksetiaan di Aceh, telah dicatat sebagai hal-hal yang meringankan.

Daerah-daerah yang sudah takluk dengan sendirinya segera membutuhkan pemerintahan yang kuat serta peradilan yang teguh. Sementara itu penyalahgunaan yang sudah berakar di Aceh sekarang dapat dan boleh diperhitungkan. Ini dibandingkan dengan apa yang akan terjadi apabila kekuasaan kita sempat menetap di Aceh dengan tidak begitu banyak paksaan dan dengan lebih berangsur-angsur. Di tempat yang pemerintahannya dijalankan sendiri oleh pribumi, kekuasaan tersebut dipertahankan, seperti di negara-negara pribumi di Sumatra Timur, sebagai akibat kontrak-kontrak menerima dan memberi yang terjadi pada kedua pihak. Maka, satu pemerintah sering, meskipun dengan sedih, terpaksa berdiam diri melihat berbagai kepincangan mencolok yang memang tidak terpisahkan dari pemerintahan pribumi. Sebaliknya di sini, di tempat penaklukan lebih tegas dan lebih lengkap, kita mesti segera menerima tanggung jawab atas keadaan baru. Jadi, dari permulaan kita terpaksa bertindak dengan kuat melawan pemerasan yang menjadi ciri penguasa Aceh, serta melawan sifat korup yang menjadi ciri penguasa itu sebagai hakim.

Sepanjang dibolehkan oleh kekacauan yang masih belum dipadamkan sama sekali, maka di daerah yang sudah ditaklukkan, kita adakan pemerintahan yang pada hakikatnya dan dalam susunannya dapat dinamakan pemerintahan langsung. Pegawai serta perwira kita yang diberi kekuasaan sipil bertindak sebagai pendidik para kepala. Mereka melakukan tugas-tugasnya untuk dan atas nama para kepala tersebut karena yang tersebut belakangan ini belum mampu menjalankannya. Sambil berjalan para kepala itu diajar untuk bekerja menurut jiwa kepegawaian. Namun, untuk sementara bimbingan yang tegas serta pengawasan yang keras tetap tak dapat ditinggalkan.

Proses penaklukan yang lebih tegas dan sekaligus lebih tuntas terhadap daerah-daerah laras di Aceh juga menjadi sebab bahwa di sini pendidikan calon-calon kepala segera ditangani dengan lebih kuat dibandingkan dengan di tempat lain. Anak-anak serta calon pengganti para kepala yang menjabat sekarang telah dikenai wajib belajar yang tak tertulis. Maka, sekarang di Aceh satu angkatan kepala timbul, yang dapat diajukan sebagai teladan untuk daerah-daerah lain di luar Jawa dan teladan ini membuat rekannya di daerah lain malu. Jadi, dalam masa mendatang pantas diharapkan kerja sama bijaksana yang semakin bertambah antara unsur-unsur pemerintah pribumi dengan unsur-unsur pemerintah bangsa Eropa.

Sementara di pihak kita, aksi militer atau aksi polisional melumpuhkan unsur-unsur kekacauan, keresahan, dan ketidakamanan, di lain pihak diambil tindakan-tindakan yang sama energiknya untuk melestarikan medan yang sudah diperoleh demi ketertiban. Sebagian besar kepala-kepala daerah laras di daerah taklukan Aceh dan boleh dikatakan semua kepala di Aceh Besar kini sepenuhnya tunduk kepada kekuasaan kita dan sudah biasa, di bawah pengawasan yang keras dari pejabat-pejabat kita, dengan sebanyak mungkin memperhitungkan adat istiadat rakyat, mereka memerintah daerahnya dan mengadakan pengadilan. Di daerah Aceh Besar pemerintahan yang kita jalankan lebih langsung bentuknya, meskipun masih banyak berjalan dengan sarana-sarana tak langsung. Di daerah taklukan bentuknya lebih banyak tak langsung. Tetapi, dalam praktik tidak begitu kuat tindakannya daripada di kerajaan tiga sagi.

Sebagaimana berlaku bagi kebanyakan kepala, dalam empat sampai lima tahun pertama calon sultan pun didesak dengan sungguh-sungguh agar menyerah. Sampai tahun 1898 di Keumala atau di tempat lain di daerah Pidie ia dapat dengan tenang melanjutkan kehidupan sultan secara tradisional, walaupun hanya sedikit terhambat oleh kehadiran kita. Malah sampai bulan-bulan pertama tahun 1901, istirahatnya tidak kita ganggu sama sekali. Memang sekali-sekali ia terpaksa pindah sehubungan dengan pasukan kita. Tetapi, biasanya hal ini dapat terjadi tanpa ketergesa-gesaan. Setiap kali ia berhasil memilih tempat tinggal sementara dan di situ ia menikmati keamanan yang cukup luas. Baru setelah ekspedisi Samalanga, habislah ketenangannya. Meskipun pengejaran terhadapnya hanya mungkin dilakukan dengan diadakannya istirahat-istirahat yang cukup panjang, pengejaran itu tidak dihentikan. Maka, tidak sampai dua tahun calon sultan itu datang untuk menyerahkan diri.

Kenyataan bahwa ia jauh lebih lama menunda-nunda hal itu, kepalakepala lainnya memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan yang sejenis dengan pertimbangan yang menghalangi para teungku terkemuka serta kepala gerombolan dari pendekatannya kepada kita. Memang cukup berbeda motif-motif yang mendorong mereka ikut dalam perlawanan. Tetapi, yang merupakan persamaan ialah bahwa selama mereka belum sepenuhnya terkurung, berlanjutnya kekacauan mempunyai segi-segi yang menguntungkan bagi mereka. Juga bahwa tidak seorang pun di antara mereka melihat satu hari depan dalam keadaan tertib yang sedang dipersiapkan oleh tindakan kita.

Para teungku yang karena sumbangan-sumbangan sabil dapat memperkuat kewibawaan rohaninya atas pengikut mereka, hanya dapat ditampung sebagai warga-warga sederhana di pihak kita. Sedangkan pengaruhnya diamati bukan tanpa curiga.

Para petualang, yang atas nama perang sabil, melakukan tindak berandalan dan hidup dari perampokan dan pemerasan, sesudah penyerahannya kembali merosot ke lingkungan yang rendah tempat asalnya dahulu.

Adapun sultan yang dahulu hidup dari pemberian-pemberian yang sedikit banyak dipaksakan kepada para kepala, teungku, dan petualang, tidak melihat tempat baginya sendiri dalam pemerintahan yang disusun dengan berangsur-angsur. Dan kalau ia berbicara secara jujur pasti ia akan menjawab "tidak" kepada pertanyaan "apakah ada tempat bagi seorang sultan di bawah kekuasaan kita". Tak ada satu pun ungkapan cara hidup kesultanan yang menyatakan keberadaannya dan sesudah kita bertindak di Aceh dapat bertahan bersama dengan asas-asas pemerintahan kita. Penghasilan kesultanan yang pernah didapatnya setelah mendesak para kepala untuk mengemis atau dengan jalan membantu salah seorang di antara kepala itu melawan yang lain melalui perang atau intrik, dapat kita ganti dengan tunjangan tahunan yang tetap. Tetapi, dengan demikian hubungan terpenting kalau bukan satu-satunya hubungan sultan dengan penguasa-penguasa yang sebenarnya, agaknya akan ditiadakan. Memang benar penghasilan ini, ditambah dengan keuntungan yang sudah berkurang yang didapat sultan dari bandar perniagaan, tidak akan cukup untuk menjamin kehidupan saudara-saudaranya yang terdekat. Meskipun begitu, pendapatan yang tetap akan selalu menimbulkan kesan yang kurang baik, dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan terdahulu yang tidak pasti.

Lebih kurang pada pertengahan abad ke-19, seorang saudara kandung Sultan Ibrahim yang bernama Abbas, karena tidak puas mengenai bagian pendapatannya yang disisihkan baginya, menyingkir ke Kuala Batee (Pidie). Di sana ia mendapat nafkah dengan mengatur perompakan dengan giat sekali. Kepada tuanku-tuanku lainnya terkadang dibolehkan campur tangan yang berlebihan dengan maksud membuat mereka mampu memungut bayaran. Untuk perbuatan itu dan yang semacam itu, yang dipakai keturunan sultan untuk memperkaya diri, tidak banyak hal lain yang dapat kita samakan sebagai gantinya, kecuali pengajaran dan pendidikan sebagai sarana untuk menjamin nafkah yang halal bagi dirinya sendiri.

Semua urusan kita dengan kerabat sultan agaknya terus bertujuan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Tujuan lain memang asing bagi mereka sejak berabad-abad lamanya. Untuk mengadakan perubahan di dalam Kesultanan Aceh yang berjiwa asas-asas pemerintahan kita tidak terdapat titik sambungan apa pun. Sebuah Kesultanan Aceh di bawah kekuasaan kita akan merupakan ciptaan baru sepenuhnya. Jadi, orang hanya dapat bertanya benar atau tidak kecemerlangan legitimasi (keabsahan keturunan raja), yang tanpa diragukan memang meliputi kerabat sultan, bagi para kepala dan rakyat Aceh, dapat memberikan jasajasa yang penting untuk membuat asas-asas pemerintahan kita dapat diterima.

Sebaliknya, pada dasarnya pertanyaan tersebut telah terjawab dalam uraian tadi. Perantara seperti itu mungkin dapat ditempatkan di dalam negeri Aceh yang, umpamanya, sudah menerima baik kedaulatan dan perwalian kita setelah memberikan perlawanan yang singkat. Agaknya demi kepentingan kita sendiri, keadaan dalam negeri akan kita biarkan sampai waktu yang tak tertentu sebagaimana adanya. Hanya saja Sri Sultan pasti sering mengimbau bantuan kita menghadapi para kepala pembangkang untuk mendukung kekuasaannya yang kita akui itu. Sebaliknya, sudah tidak perlu lagi untuk mengolah skema ini lebih lanjut, sebab orang Aceh telah memaksa kita secara berangsur-angsur untuk bertindak mencampuri urusan mereka. Sesudah mereka takluk, mereka memperlihatkan kepercayaan yang besar atas pemerintahan dan peradilan kita. Wanita maupun pria datang kepada pejabat-pejabat kita dengan segala keberatan atau keluh-kesah, di mana pun didirikan pusat pemerintahan kita yang tetap atau sementara. Pasti diperlukan paksaan dari pihak kita urjtuk mendorong mereka, sekurang-kurangnya dalam hal urusan-urusan kecil, agar menemui kepala-kepala mereka lebih dahulu. Sedangkan pengawasan atas orang-orang guna menyelesaikan perlawanan itu, serta atas tingkah laku orang-orang itu, menuntut juga campur tangan yang mendalam. Akhirnya penduduk yang berada di bawah pemerintahan kita, demi kepentingan negeri, diwajibkan untuk membuat dan memelihara jalanjalan, dan memperbaiki saluran air minum. Singkatnya penduduk dibebani pajak sementara berbentuk kerja untuk kepentingan umum. Para penguasa kita telah lama mencampuri seluruh tingkah laku penduduk setiap hari dengan campur tangan yang rinci sekali. Campur tangan itu kiranya tidak dapat berhenti tanpa sangat merugikan negeri dan penduduknya.

Bagi Aceh, di bawah desakan keadaan, telah berkembang satu sistem pemerintahan yang pada masa mendatang masih banyak memerlukan perbaikan dan pelengkapan. Namun, sekali sistem itu dijalankan, kerangkanya tidak dapat berubah lagi. Seorang sultan tidak akan dapat diberi peranan lain kecuali sebagai semacam penyambung lidah antara kepala pemerintahan daerah dengan para ule"e'balang atau kepala daerah laras. Sementara itu paling-paling orang hanya dapat mengharapkan agar bunyi penyambung lidah yang absah itu dapat memperkuat perintah dan instruksi yang telah diberikan.

Harapan itu pun sebaliknya pasti tidak akan diwujudkan. Segera tak lama setelah seorang sultan di negeri Aceh Lama mencoba bertindak di luar peranannya sebagai empereur fainéant (kaisar pemalas), maka rasa hormat tradisional oleh para kepala itu kepada Sri Sultan tidak mencegah mereka untuk menolak kepatuhan kepada raja tersebut. Pada zaman Raffles, Sultan Jauha r Alam diusir dari daerah Aceh Besar oleh para kepala. Sedangkan calon sultan yang sekarang sudah bergabung dengan kita bahkan diusir dari Keumala oleh beberapa kepala selama perang berjalan. Memang benar sekarang pembangkang seperti itu akan dapat kita gagalkan, namun dalam hal itu bantuan dari kesultanan pun sepenuhnya fiktif. Lewat setiap campur tangan dengan pemerintahan dan peradilan, sultan akan memangku jabatan yang baru sama sekali untuk beliau sendiri dan untuk keturunannya. Lagi pula tidak akan ada seorang kepala Aceh pun yang akan memandang perintah-perintah yang telah diberikan itu sebagai perintah yang berasal dari Sri Sultan. Maka mereka tidak akan memandang sultan tersebut sebagai penyambung lidah yang berlebih-lebihan. Keberatan-keberatan lain yang banyak jumlahnya dan harus diatasi di Aceh, agaknya akan ditambah lagi dengan keberatan yang baru : pengawasan terus-menerus yang teliti akan diperlukan guna mencegah intrik-intrik yang tidak diinginkan antara pemangku jabatan yang sepenuhnya baru dengan beberapa kepala.

Bahwa satu kesultanan Aceh akan sia-sia belaka bahkan sangat ganjil sehubungan dengan jalannya segala sesuatu di Aceh, tadi telah ditunjukkan secara umum tanpa memperhatikan sifat-sifat pribadi calon sultan atau para kerabatnya. Sebaliknya, kalau masih diingat juga bahwa Tuanku Muhamat Dawöt hanya sedikit sekali memanfaatkan pendidikannya yang serba kurang itu, sedangkan ia selamanya hidup untuk kesenangannya sendiri dan telah mencandui opium sehingga putra tunggalnya yang sudah cukup dewasa boleh dikatakan tidak mendapat pendidikan dan pengajaran sama sekali, dapat dibayangkan bahwa setiap harapan akan adanya pengaruh yang menguntungkan dari pihak kesultanan atas para kepala harus disebut ilusi, justru karena sebab-sebab yang khusus tersebut. Di bawah para kepala itu banyak orang yang berkat bimbingan para pejabat pemerintahan kita serta berkat pengajaran yang telah mereka nikmati, sudah semakin menyadari kegunaan tindakan-tindakan pemerintahan kita. Sedangkan angkatan yang sedang tumbuh, dalam hal ini lebih menyadarinya lagi. Pada tokoh yang hendak ditempatkan antara pihak mereka dan pihak kita masih belum terdapat benih-benih awal untuk kesadaran seperti itu, sedangkan tugas yang akan diberikan kepadanya dalam segala hal akan asing baginya.

Memang, Gubernur Aceh membicarakan dalam telegram-telegramnya mengenai calon sultan semata-semata karena mungkin tokoh ini akan sedikit berharga "sebagai sarana bantuan untuk mengakhiri perlawanan dalam waktu singkat". Benar, menurut keyakinan saya, ini merupakan satu-satunya jasa yang masih mungkin dibuktikan oleh Tuanku Muhamat Dawöt kepada negerinya. Sebaliknya, tidak banyak harapan mengenai pengaruhnya bahkan ke arah itu juga. Memang boleh dikatakan tidak perlu merumuskan keraguan seperti itu, bila sekarang hal itu segera akan diputuskan secara pasti. Namun, mungkin masih ada gunanya kita memperingatkan agar jangan dikira bahwa berlanjutnya penyerahan kepala-kepala perlawanan tersebut itu berkat pengaruh calon sultan yang sekarang sudah takluk. Post dan propter (pengertian 'kemudian' dan 'alasan, sebab') di sini sekali-kali jangan dianggap sama artinya.

Arus para kepala, yang karena tindakan kita yang tegas, menyerah kepada kita, akhirnya juga menghanyutkan Tuanku Muhamat Dawöt. Sebab-sebab yang telah mendekatkannya kepada kita, juga akan memaksa Pblém, para kepala di Geudong dan lain-lain untuk datang kepada kita. Seorang kepala yang menyerah selalu lebih dahulu mencari introduksi kepada kita dan untuk keperluan itu ia sedapat mungkin mencari orang yang mempunyai nama baik di kalangan kita. Sekarang, sesudah calon sultan disambut dengan hormat di pihak kita, mereka yang takluk itu akan memilih diantarkan oleh dia kepada kita daripada oleh orang lain. Meskipun begitu, bukan pengaruh calon sultan yang menyebabkan mereka menghentikan perlawanan.

Para rohaniwan kepala perlawanan, yaitu para teungku, menurut pendiriannya hanya mampu mencela penyerahan calon sultan atau memaafkan perbuatannya berdasarkan keadaan buruk calon sultan itu. Pendapat yang pertama tadi dengan sendirinya meniadakan pikiran tentang kepatuhan lebih lanjut, tetapi dalam pendapat kedua pun setiap panggilan oleh Sri Sultan kini dianggap berasal dari kita, jadi dianggap sama sekali tidak berharga. Begitulah ajaran Islam, dan dalam hal ini ajaran tersebut di Aceh selalu dilebih-lebihkan dan kurang dilunakkan.

Pblém, yang pendidikannya sangat bersifat agama dan fanatik, selalu menempuh jalannya sendiri, tidak bergantung pada calon sultan. Maka, setelah calon sultan itu menyerah kepada kafir, ia sama sekali tidak akan mengubah haluan dengan alasan penyerahan itu. Pada umumnya ia memandang segala sesuatu itu sebagaimana para teungku, dan ia baru akan datang kepada kita bila ia sadar tidak dapat berbuat lain.

Para kepala daerah laras dan kepala gerombolan petualang lainnya yang masih melawan, pada umumnya akan menentukan tindak perbuatannya menurut kepentingannya sendiri.

Dengan demikian saya sama sekali tidak menyangkal secara apriori kemungkinan bahwa beberapa kepala yang terikat kepada calon sultan karena hubungan-hubungan khusus, akan lebih dahulu menyerah karena dorongannya daripada yang mungkin terjadi dalam keadaan lain. Saya juga tidak menyangkal bahwa orang-orang tersebut dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang berguna untuk penyelesaian perlawanan lebih lanjut. Karena itulah tepat pandangan Gubernur Aceh bahwa beliau dalam hal itu ingin sebanyak mungkin memanfaatkan jasa-jasa Tuanku Muhamat Dawöd. Karena ia dahulu sebagai sultan pengembara dengan mudah dapat mengerahkan sejumlah pengiring di tempat-tempat pemukiman sementara, dan karena ia biasa melihat tuntutan dan keinginannya dipenuhi, dan berkat ketekunannya, pasti ia memberikan rangsangan yang luar biasa kuatnya kepada gerakan perlawanan, maka penyerahannya itu sendiri perlu dianggap sebagai keuntungan yang penting. Akan keliru jika kita tidak mencoba mengetahui, sampai seberapa pengaruhnya dapat bermanfaat untuk pendamaian. Namun, dengan selesainya pendamaian, peranan calon sultan itu akan tamat. Dan seperti sudah terbukti tadi, masuknya kepala kerabat sultan ke dalam hubungan pemerintahan yang ada sekarang dibuat-buat dan dipaksa dengan kekerasan, padahal ia tidak cocok dalam hubungan pemerintahan itu, sehingga hanya akan menimbulkan kerugian bagi perkembangan negeri dan rakyat selanjutnya.

Tentang calon sultan dan kerabatnya menurut pendapat saya bagi Pemerintah Pusat hanya tinggal satu hal, yaitu memberikan nafkah yang perlu bagi mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka dan memudahkan cara mereka untuk kelak mencari nafkah sendiri.

Dengan memperhitungkan masa lampau, maka tampaknya jalan yang paling mudah untuk menjalankan hal ini ialah, pihak negara hendaknya menjamin pendapatan calon sultan, yang menurut adat harus dianggap sebagai kepala yang sah dari kerabat sultan. Pendapatan itu hendaknya cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kerabat yang terdekat dengan sepantasnya.

Kerabatnya yang agak jauh, yang dahulu biasa mencari nafkahnya dengan jalan perompakan, berbagai bentuk gangguan, pemerasan terhadap para penghuni salah satu daerah yang disebut wakeueh atas kehendak sendiri atau dengan persetujuan para sultan, untuk sementara waktu masih dapat memperoleh sekadar tunjangan menurut kebutuhannya, seperti sekarang memang sudah diberikan kepada beberapa orang di antara mereka. Tetapi, mereka sekaligus harus tahu bahwa mereka diharapkan agar mendidik anak-anaknya menjadi warga yang berguna dalam masyarakat, yang akan dapat mengurus dirinya sendiri serta keluarganya. Dalam hal ini pun mereka sedapat mungkin harus dibantu untuk memperoleh jalan.

Supaya jangan timbul harapan-harapan yang sia-sia dan berbahaya untuk masa depan calon sultan dan kerabatnya, maka saya pandang sangat penting dari permulaan soal pemulihan kesultanan jangan dibiarkan tidak terputuskan. Sebaliknya, calon sultan dan para kerabatnya perlu diberi tahu secara tegas tanpa kesangsian serta dijelaskan bahwa pemulihan itu tidak dapat dipersoalkan.

Meskipun calon sultan bertahun-tahun tetap menolak untuk sekadar bertukar pikiran mengenai kepentingannya dengan pihak kita, namun karena ia sudah pernah sekali menyerah kepada kita, ia dan kerabatnya, menurut kemampuan Pemerintah Pusat, akan dibantu mendapat nafkah yang pantas.

Sekaligus ia harus tahu bahwa keinginannya untuk menghabiskan sisa umurnya di Aceh hanya dapat dikabulkan dengan syarat bahwa kehadirannya di sana bukan saja tidak menghalangi penyelesaian perdamaian sedikit pun, melainkan ia hendaknya selalu bersedia untuk membantu memperoleh perdamaian itu, seperti yang diinginkan oleh Gubernur Aceh. Sebagai pensiunan kepala mantan keluarga sultan, bagaimanapun, ia menganggap dirinya wajib melakukannya.

Selain itu penanganan perkara seperti ini masih juga ada keuntungannya, yaitu: kalaupun sama sekali bertentangan dengan perhitungan manusia, akan ternyata bahwa di dalam negeri Aceh yang telah didamaikan pun masih juga dapat diciptakan lingkungan kerja yang berguna bagi kepala kerabat sultan tersebut, maka jalan yang menuju ke situ tetap terbuka. Dengan demikian akan diberikan lebih banyak daripada yang pernah dijanjikan. Sebaliknya, andaikan pada awal persoalan ini masalah pemulihan kesultanan itu dibiarkan tanpa keputusan, maka pemulihan tersebut oleh calon sultan, kerabatnya, dan semua orang Aceh, pastilah dan bukan tanpa alasan akan dianggap telah diputuskan untuk dikabulkan dengan syarat. Dan jika kemudian pelaksanaan apa yang dalam pandangan mereka dianggap sebagai janji itu tetap tidak terjadi, mereka tidak akan pernah mengerti dan tidak akan membenarkan sebabsebab yang menimbulkan keputusan akhir itu.

Jug a aga r dapa t dihindarka n seolah-olah ad a kemaua n yan g tidak baik, mak a perlulah satu keputusan yan g negatif disampaika n denga n sejelas mungki n kepad a calon sultan. Sebaliknya , hendakny a dijamin bahw a kepentinga n kerabatny a aka n diurus denga n kemaua n yan g sebaikbaiknya .

29 berdasarkan berita berkali-kali benda282

Kutaraja, 9 Februari 1903

Jawaban.

I. Ya pasti! Tuanku Muhama t Dawöt masih tetap dianggap oleh para kepala dan penduduk sebagai sultan, yaitu sebagai penyandang gelar sultan, tetapi hanya gelar tanpa kekuasaan. Oleh setiap orang ia disanjung, tetapi tidak dipatuhi oleh seorang pun. Bahwa seperti dikatakan oleh Dr. Snouck Hurgronje, "Selama satu dua hari beliau berada di tempat ini, telah timbul fakta-fakta yang membuktikan betapa pentingnya penghapusan kesultanan diketahui secara umum. Kalau tidak, tuanku tersebut, yang sekarang seolah-olah didukung oleh kekuasaan kita, pastilah akan lebih sering daripada dahulu dan dengan hasil yang lebih besar ke arah pemerasan, menyalahgunakan pendapat para kepala dan penduduk tersebut," ini sama sekali tidak benar.

Nota

Malah sebaliknya yang benar!

Memang, sudah umum diketahui bahwa tidak ada lagi satu kesultanan yang menguasai Aceh, dan bahwa Pemerintah kita menggantikannya. Maka, saya anggap satu kesalahan politik untuk menyiarkan secara luas bahwa sesuatu yang tidak ada akan dihapuskan.

Hal ini juga akan sangat tidak sopan terhadap Tuanku yang telah memberitahu secara pribadi kepada saya bahwa ia berharap, sebagai imbalan atas gajinya, agar boleh melakukan sesuatu, dan boleh membantu kita.

Kepada Gubernur Sipil dan Militer di Aceh dan Daerah Taklukannya

Sebelum keberangkatan saya ke Sigli, saya berpendapat perlu terlebih dahulu minta perhatian atas beberapa hal. I. Bahwa Tuanku Muhamat Dawôt oleh para kepala dan penduduk masih tetap dianggap sebagai sultan, sudah selayaknya. Selama satu dua hari beliau berada di tempat ini, telah timbul fakta-fakta yang membuktikan betapa pentingnya penghapusan kesultanan diketahui secara umum. Kalau tidak, tuanku tersebut, yang sekarang seolaholah didukung oleh kekuasaan kita, pastilah akan lebih sering daripada dahulu dan dengan hasil yang lebih besar ke arah pemerasan, menyalahgunakan pendapat para kepala dan penduduk tersebut.

Dari pihak yang pantas dipercaya saya telah mendengar hal-hal berikut. Ketika tuanku itu beberapa tahun yang lalu berada di Aneuk Galong untuk waktu yang singkat, ia telah meminjam dari seorang bernama Cut Leh di Lam Nga Montasiek uang 80 dolar dan sebagai tanda terima ia telah memberikan beberapa benda dari emas yang biasa disangkutkan pada sebuah kantong sirih. Benda-benda tersebut menurut Cut Lèh ditaksir seharga 7 bungkai emas, atau paling tinggi berharga 700 dolar.

Tuanku itu, karena terpaksa lari tergesa-gesa, tidak sanggup membayar utang itu. Kelak ketika oleh pihak kita

"Pihak yang pantas dipercaya" yang dimaksud oleh Dr. Snouck Hurgronje itu ialah Teungku Brahim, khatib Mesjid Raya di Kutaraja, pegawai tetap yang digaji, dan yang oleh pihak pemerintah ditugaskan untuk membicarakan pengkhianatan Tuanku Ibrahim dengan para tuanku lainnya. Tentang apa yang sekaligus didengarnya dan sekarang diceritakan kepada Dr. Snouck Hurgronje, ia berpihak kepada Pemerintah. Hal itu sangat dicela dan ia akan ditegur. Akan tetapi, untunglah pihak Pemerintah tidak memerlukan pihak yang pantas dipercaya seperti itu untuk mendengar hal-hal semacam itu. Sebab, berkat pelaksanaan pemerintahan yang nyata, maka dalam tahuntahun terakhir ini sudah sedemikian rupa tertanam kepercayaan atas kekuatan dan keadilan kita, hingga hal seperti itu kita dengar sendiri dengan segera dari orang-orang yang dirugikan atau yang disalahkan.

Perkara ini - yang sementara itu sedikit pun tidak bersangkutan dengan pemerasan seorang sultan, juga bukan oleh seorang sultan yang kita dukung, tetapi semata-mata merupakan pemerasan oleh seorang pembesar Aceh (dalam hal ini Tuanku Muhama t Dawöt) terhadap seorang kecil - telah diadukan kepada kepala sub-distrik yang bersangkutan dan sedang dalam penyelidikan, ketika hal itu terdengar oleh Dr. Snouck Hurgronje.

Segera setelah Tuanku Muhama t Dawöt kembali dari Pidie, maka urusan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan tuntutan oleh pihak Pemerintah. Maka, Cut Leh - yang dalam hal ini juga berbuat sesuatu yang pantas dihukum - akan mendapat pengalaman bahwa ia tidak sia-sia mengandalkan kekuatan dan keadilan Pemerintah. Sedangkan Tuanku Muhama t Dawöt akan melihat bahwa baginya berlaku apa yang juga berlaku bagi semua pembesar

benda disita mata-mata, yaitu benda yang digadaikan oleh musuh, maka, karena takut hal ini juga akan terjadi dengan tanda jaminan itu, Cut Leh telah merusak benda-benda itu dan menjual emasnya.

Sekarang ia diminta bertanggung jawab oleh tuanku tadi, dan tuanku tersebut mengatakan kepadanya bahwa beliau sendiri telah menaksir tanda jaminan yang diberikan kepada Cut Leh itu seharga 15 bungkai, jadi 1.500 dolar. Selain itu kepada orang yang bersangkutan tuanku itu telah mengenakan denda seharga itu pula. Di bawah ancaman akan dikenakan tindakan-tindakan keras terhadap Cut Leh dan keluarganya, maka Cut Leh telah dipaksa oleh tuanku tadi untuk menandatangani satu dokumen yang mengikat dia untuk membayar uang 3.000 dolar dalam sebulan. Cut Leh, katanya, juga telah mengambil langkah-langkah untuk dapat memenuhi janji yang dipaksakan itu dalam waktu singkat.

Maka, perlulah pihak Pemerintah mendengar keterangan Cut Leh dengan bijak, dan mencegah akibat-akibat tindakan tuanku yang tidak pantas itu.

Aceh lainnya: yaitu bahwa pemerasan tanpa mendapat hukuman sudah termasuk masa lampau.

Memang, pihak Pemerintah senang sejauh urusan yang nyatanya bersifat perdata ini terjadi segera sesudah kembalinya calon sultan.

Siapa pun yang mungkin masih raguragu dan yang mendengar persoalan ini, akan segera yakin bahwa tidak ada dukungan dari pihak kita kepada mantan sultan. Juga, bahwa tokoh tersebut tidak lebih daripada penyandang gelar yang tinggi itu, bahkan ia pun tidak mendapat dukungan semu dari kekuasaan kita.

Selain itu, menurut laporan kepada Pemerintah, perkara ini telah berjalan agak berbeda dengan apa yang didengar oleh Dr. Snouck Hurgronje. Antara lain bukan Cut Leh yang menandatangani dokumen yang diserahkan kepada tuanku tersebut, melainkan orang ketiga yang juga dikenal oleh pihak Pemerintah dan yang menjamin orang tersebut.

Segera dikeluarkan perintah-perintah untuk mencegah pembayaran uang pemerasan itu dan keputusan Pemerintah dalam hal ini dipercaya.

II. Tekanan untuk mengantarkan upeti tidak dipakai, tidak di sini atau di Pidie. Upeti itu tentu saja diberikan, sebab itu adalah kebiasaan lama dan dapat dipahami sekali, lebih-lebih ketika orang untuk pertama kali berjumpa dengan penyandang gelar yang lama dan disanjung. Adapun perbedaan antara sekarang dan dahulu ialah: dahulu para kepala membebankan segalagalanya kepada penduduk, sekarang mereka harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri sebab pemerasan akan terdengar oleh pihak Pemerintah dan akan dihukum.

Bahwa tuanku itu ketika bersama dengan Teungku Brahim berbicara dengan kurang pantas mengenai tunjangan sebesar F i .000 sebulan, itu benar. Selain itu Pemerintah juga tahu

II. Sampai mana sesungguhnya telah digunakan tekanan untuk mendorong pribadi-pribadi tertentu memberikan "upeti" , belum jelas bagi saya. Memang, T. Dawöt dari Pulau We, disertai Tuanku Usén, telah membawa persembahan 500 dolar.

Keinginan atau tuntutan yang diajukan oleh tuanku itu, meskipun belum terbuka, seolah-olah keinginan dan tuntutan tersebut diperkuat oleh segala pernyataan kemauan baik yang bersifat materiel, yang pada mulanya telah dialaminya, memang sangat jauh berkembang. Ini dibuktikan ketika kepada beliau untuk pertama kali disampaikan tunjangan bulanan sebesar 1.000 gulden. Kepada dua orang kepala yang ketika itu menemaninya, dikatakan bahwa beliau ingin mendengar siapa yang menyimpan uang F i.ooo ketika tuanku mencampakkan uang itu ke tanah. Akan tetapi, perbuatan itu sedikit-sedikit dapat dimaklumi juga, sebab ketika ia pertama kali menerima uang F i.ooo, dan beberapa hari sesudah audiensi (kunjungan kehormatan), selama itu ia terpaksa menjamin lebih dari 40 orang pengiring, sehingga pekarangannya pun penuh sesak. Baru setelah semua kepala dari Pidie dengan pengiringnya berangkat, dapatlah diadakan sekadar penertiban. Pemerintah ketika itu hanya menjaga supaya ia jangan membuat utang-utang besar di toko-toko yang - dengan sangat senang hati - akan memberikan kredit kepadanya sampai beribu-ribu gulden, seperti yang pernah diberikan kepada Umar dan sekarang pun masih juga diberikan kepada berbagai uïeebalang.

T. Usén di Geudông memang telah menyuruh orang untuk membeli ayam sabung untuk Tuanku dan dirinya sendiri. Ayam-ayam sabung yang dibawa ke Pidie semuanya milik T. Usén di Geudông yang mengadakan sabungan ayam setiap minggu di kotanya. Calon Sultan pun gemar sekali akan hiburan itu, namun ia - mungkin karena penyakitnya - sekarang di Pidie belum ikut serta dalam penyabungan ayam yang diadakan di sana oleh Usén di Geudông.

Begitulah dilaporkan oleh penguasa di Pidie.

Sekali sesudah ia bermukim di Aceh Besar, barulah tiba waktunya untuk mengekang nafsu untuk menyabung ayam itu dengan tenang. Jangan sekalikali ia diperlakukan sebagai anak yang belum dewasa. Sedangkan biola - yang merupakan salah satu kegemarannya - tentu saja boleh dibelinya.

Adapun kuda tunggangan, sehari sebelum ia berangkat ke Pidie telah dibeli dari seorang perwira dengan perantaraan pemilik toko Lozanne.

Kepada Tuanku telah diberitahukan bahwa hal itu keliru, bukan karena ia tidak boleh membeli kuda tunggangan, melainkan karena dalam melakukan

apakah orang mungkin menganggap beliau sebagai orang hukuman dan apakah orang mungkin tidak lebih suka menembaknya mati. Dalam 14 hari, katanya, sementara pihak Kömpeuni telah mengeluarkan banyak uang untuk saya, saya telah membelanjakan lebih dari 900 gulden, dan sekarang mereka mau sekadar memberi saya 1.000 gulden untuk sebulan.

Salah satu kegiatannya yang pertama di sini ialah pembelian sejumlah ayam sabung yang harus dicari ke manamana. Beberapa di antara ayam sabung itu ditinggal di sini, sedangkan yang lain dibawa ke Pidie. Selanjutnya ia menyuruh orang untuk mencarikan biola, membeli seekor kuda tunggangan, dan sebagainya.

Kepada dua orang istri utamanya, tetapi yang paling kurang dicintainya, konon, beliau tidak meninggalkan apaapa untuk nafkahnya.

Akan perlulah, lebih-lebih pada permulaan, untuk menghilangkan pikirannya bahwa pihak Kömpeuni akan memenuhi semua keinginannya yang sering berubah-ubah itu dan seolah-olah hanya memberinya kredit yang sedikit terbatas. Saya mempunyai firasat bahwa dalam hal ini orang akan banyak terganggu olehnya. Sebaliknya, keuntungan kemungkinan dipercepatnya penyerahan beberapa kepala kecil berkat dorongannya, tidak seimbang dengan kerugian ini.

pembelian semacam itu di luar para pejabat, ia dipaksa membayar terlalu banyak. Bukannya dia menyuruh mencarikan seekor kuda tunggangan; pemilik toko itulah yang menawarkannya kepada Tuanku, sedangkan harganya - F 700 termasuk pakaian kudanya yang tidak baru lagi - menurut pendapat saya terlalu mahal.

Kereta berkuda pun diperlukannya. Ketika saya mendengar bahwa salah seorang uïëèbalang beberapa hari setelah tibanya di Aceh Besar menawarkan sebuah kereta berkuda untuk dibelinya, segera saya memberi tahu dia bahwa belum tiba waktunya untuk hal itu dan ia harus menunggu sampai waktunya. - Beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Pidie ia mengunjungi saya secara pribadi, maka saya secara pribadi pun memberi tahu kepadanya bahwa sebaiknya dia jangan membeli kereta berkuda, sebab penghasilannya untuk sementara belum membolehkannya. Akan tetapi, saya akan memberikan hadiah kereta berkuda segera setelah saya anggap tepat waktunya.

Tentu saja pihak Pemerintah pada waktu permulaan akan mengalami kesulitan dari anak muda yang belum pernah terikat oleh apa pun. Tetapi, ia juga akan ditertibkan dan disuruh patuh seperti sekian banyak kepala dan ulèëbalang yang dahulu juga berbuat semaunya.

III. Pemerintah sama sekali tidak peduli apakah ada beberapa orang Aceh yang mungkin menarik kesimpulan yang ganjil jika Pemerintah berpendapat harus memberikan izin kepada kepala-kepala yang berkemauan baik, yang atas permintaan mereka sendiri, mengirim surat-surat kepada kepala-kepala yang masih memusuhi kita. Pemerintah sendiri hanya mencari hubungan dengan kepala-kepala yang bermusuhan itu dengan jalan bayonet dan menuntut penyerahan tanpa syarat dari setiap orang.

Kömpeuni telah menyuruh mengirim286

III. Dari berbagai majalah, baru-baru ini saya melihat bahwa di beberapa tempat sekali lagi orang mengadakan pengiriman dan pengolahan surat secara tidak langsung kepada para kepala yang memusuhi kita, padahal ini merupakan perbuatan yang pernah kita lakukan entah berapa kali dengan dicemoohkan oleh orang Aceh. Kepada Polém, dari Seulimeum telah dikirimkan dua pucuk surat yang saya dengar kabarnya dari orang Aceh sehari setelah saya tiba di sana bahwa "pihak

Memang banyak terdapat catatan dan teguran, bahkan juga dampratan yang telah dan akan saya bagi-bagikan, andaikan perintah itu tidak dilakukan dengan energi yang diperlukan dan dengan kekuatan yang dibutuhkan.

Akan tetapi, andaikan para kepala yang telah takluk kepada kita datang membawa surat yang ditujukan kepada kerabat mereka, yaitu kepala-kepala yang memusuhi kita, dan isi surat itu, betul atau tidak, - isinya tidak kami baca - memohon kepada mereka agar kembali dan menghentikan perjuangan, maka bagi kita tidak ada sebab apa pun untuk melarang pengiriman surat tersebut.

Tentu saja akan mudah bagi semua kepala untuk menulis surat itu sama sekali di luar kita dan menyuruh mengantarkan surat semacam itu, juga uang, melalui pegunungan dan pedalaman.

Akan tetapi, hal itu justru kita larang dan akan dihukum jika dilakukan dan ketahuan.

Kita mengajarkan kepada para kepala agar menaruh kepercayaan kepada kita dalam segala hal, maka kita tidak boleh bekerja dengan kikir atau dengan takut-takut.

Jadi, andaikan para kepala itu, secara benar atau tidak benar, berpendapat harus mengirim surat kepada para kepala yang masih memusuhi kita, yang sekaligus kerabat atau kenalan baik mereka, dan mereka lalu meminta surat jalan bagi pengantar surat tersebut, maka para pejabat Pemerintah akan memberikan surat jalan itu untuk mencegah jangan sampai orang-orang yang bersangkutan jatuh ke tangan patroli dan agar mereka jangan ditahan dan dikirimkan kepada kita dengan siasia.

Tidak seorang pun di antara para pejabat Pemerintah dan penguasa yang berpengalaman di sini percaya manfaat surat-surat semacam itu akan mempercepat perdamaian atau bahwa kepala-kepala yang masih memusuhi

kan surat-surat kepada Teuku Panglima." Begitulah, dan tidak lain, pendapat orang Aceh tentang suratsurat seperti itu, sama juga apakah dialamatkan dari Syekh Marahaban kepada Teungku Tirb, dari Haji Muhama t kepada Tuanku Asem, dari Panglima Sagi XXV kepada putrinya, dari T. Muda Ba'ét kepada putranya, atau dari T. Muda Latéh dan Cut Basya kepada Pôlém. Yang sama tidak bergunanya ialah surat T. Cik Samalanga kepada Pblém. Jika desakan untuk melakukan hal itu ada hasilnya juga, maka hasilnya berupa kelambatan dalam langkah yang diinginkan. Sebab, surat-surat itu tidak ada satu pun yang mengajarkan sesuatu yang baru kepada Pôlém atau membuka pandangan yang belum diketahuinya. Ia maupun orang lain menganggap surat itu tidak berasal dari penandatangannya.

Surat-surat dari calon sultan sampai ukuran tertentu merupakan kekecualian yaitu karena ia dapat mengalamatkan satu perintah kepada mantan anak buahnya. Meskipun begitu dari hal itu pun tidak banyak hasil yang saya bayangkan. Dan saya akan menganggapnya pasti merugikan andaikan itu bukan hanya semata-mata percobaan, tetapi berkembang menjadi suratmenyurat dengan kepala-kepala gerombolan.

Surat-surat dari pihak lain hanya akan merugikan, dan tidak mungkin berlebih-lebihan, menurut pendapat saya, jika segala macam campur tangan dalam hal itu dilarang dengan keras.

kita akan didorong olehnya agar kembali.

Dari saya mereka terus-menerus mendengar bahwa hanya pemburuan dan pengejaran yang konsekuen mampu mencapai tujuan akhir. Lagi pula berkali-kali saya sendiri, agar dapat mencapai tujuan akhir itu, terpaksa mohon kepada Pemerintah Pusat untuk diberi lebih banyak keleluasaan bertindak di daerah taklukan, dan agar diadakan perubahan terhadap instruksi saya dalam arti yang luas.

Dengan instruksi pendahulu saya dan juga dengan dua instruksi saya yang pertama, tujuan akhir itu tidak pernah akan dapat dicapai, tidak peduli apakah orang menulis surat atau tidak, maupun apakah orang menyuruh menulis surat atau tidak menyuruh menulisnya.

Di dalam garis pertahanan yang terkonsentrasi, surat-menyurat itu jelas menimbulkan cemoohan, tetapi tanpa adanya beberapa surat-menyurat atau pengantaran surat, dan penolakan semua permintaan dengan sombong, maka penaklukan dan pendamaian tidak pernah akan tercapai.

Penaklukan dan pendamaian itu juga tidak mungkin terjadi andaikan instruksi pendahulu saya atau dua instruksi saya yang pertama dilaksanakan, tidak peduli apakah sementara itu ditambah lagi dengan surat-menyurat langsung atau tidak langsung dengan kepalakepala yang memusuhi kita.

Akan tetapi, sekarang dengan cara bertindak dan pengejaran terhadap semua yang bersifat musuh yang kini sedang dilakukan, akhirnya tibalah juga penaklukan atau pelumpuhan atas segalanya, tidak peduli apakah dalam hal ini sekali-kali dilakukan suratmenyurat oleh para kepala yang berkemauan baik, apakah itu ditujukan kepada kepala yang memusuhi kita atau tidak. Lagi pula kemudahan yang diberikan kepada pengantaran suratsurat seperti itu tidak menghambat penyerahan orang-orang yang bersangkutan, seperti juga penolakan kita untuk membantu pengiriman surat itu tidak akan mempercepat penyerahan itu.

Barang siapa yang terpaksa menghentikan perlawanan karena pengejaran, dalang untuk menyerah. Yang tidak begitu dikejar-kejar, tidak datang.

Adapun surat-menyurat itu sama sekali di luar urusan tersebut.

Sementara itu sama sekali tidak ada keberatan untuk sekali lagi menulis kepada para penguasa itu yang menyatakan bahwa surat-surat tersebut tidak ada hasilnya sedikit pun. Sebab, hanya pelacakan, perjalanan patroli, dan pengejaran itulah yang menjamin hasil yang diharapkan.

Bagi kebanyakan orang hal itu, sebaliknya, hanya akan bersifat "berkhotbah kepada orang yang sudah masuk agama kita", sedangkan bagi satu dua orang yang berbeda pendapatnya (dan itu boleh, karena orang tidak usah dalam segala hal setuju dengan para penguasa), ini tetap merupakan pemberitahuan yang berlebih-lebihan karena di sini orang mengabdi menurut perintah dan petunjuk yang telah diberikan dan semua tahu bahwa saya tidak percaya manfaat surat-surat semacam itu.

Sebaliknya, larangan untuk menulis surat, padahal kepala-kepala yang berkemauan baik kepada kita merasa berhasrat untuk berbuat begitu, akan menyebabkan mereka kembali berbuat seperti dahulu di belakang kita. Maka, hal ini saya pandang sebagai kesalahan politik.

Kepada para kepala itu selalu dikatakan bahwa kita tidak menghargai surat-menyurat semacam itu. Akan tetapi, andaikan mereka ingin menulis juga, maka hanya dapat disimpulkan dari situ bahwa mereka menambahkan perasaan yang lain. Dan perasaan itu pasti boleh dihargai seperti perasaan orang-orang Aceh yang suka mencemoohkannya dan yang datang menceritakan persoalan itu kepada Dr. Snouck.

Memang mudah sekali untuk mengatakan bahwa para kepala yang menceritakan kepada Pemerintah bahwa mereka benar-benar menghargai surat seperti itu, sebetulnya menipu Pemerintah dan memanfaatkan Pemerintah semata-mata untuk memudahkan pengantaran surat yang mereka inginkan itu ke alamatnya. Hanya orang Aceh yang datang kepada Dr. Snouck itulah yang mengatakan yang benar. Akan tetapi, jika orang berkata begitu, mungkin akan dilupakan bahwa pihak Pemerintah bagaimanapun pasti dapat memberi penilaian yang terbaik mengenai praktik pemerintahan, dengan syarat apa pun tidak memperkenankan para kepala yang sudah takluk. Dalam hal surat-menyurat tersebut, para kepala itu akan terdorong untuk mengirimkan surat-surat secara tersembunyi di belakang kita lagi, disebabkan oleh ketakutan kita yang tidak mempunyai dasar baik, ketakutan kalau-kalau kita sendiri akan dirugikan. Mereka dengan susah payah serta bimbingan dan pelajaran sehari-hari, dan bilamana perlu dengan hukuman, telah diusahakan dan masih sedang bermusyawarah dengan Pemerintah dalam segala hal dengan penuh kepercayaan.

Dari penglihatan Pemerintah secara praktis, maka Pemerintah yang di mana pun dan yang terhadap siapa pun menunjukkan kekuatan dan kewibawaannya dan karena itu jauh dari gunjingan-gunjingan beberapa orang yang berusaha menjadikan beberapa tindakan pemerintahan sebagai bahan tertawaan, tetap menuntut para kepala agar mereka bersikap terbuka, juga mengenai surat-menyurat dengan para kerabatnya atau kenalannya yang masih memusuhi kita.

IV. Permintaan-permintaan yang diajukan kepala-kepala dan orang-orang lain yang masih memusuhi kita, untuk pergi ke Mekah, dengan dasar itu saja sudah ditolak. Sementara itu jika permintaan itu dikabulkan, maka syarat-syarat untuk penyerahan pun sudah dipenuhi. Sebaliknya, pribadi-pribadi yang memang sudah takluk belum pernah

Permintaan-permintaan yang seolah290

IV. Dalam beberapa majalah dibicarakan desas-desus yang mengatakan Pölém akan menyerah dan tak lama kemudian akan pergi ke Mekah. Hal yang sama dibayangkan sehubungan dengan Teungku Cot Pliëng, sebagaimana juga Tuanku Mahmut mengajukan permintaan seperti itu bagi raja Keumala.

ditolak permintaannya untuk pergi ke Mekah jika mereka memang memintanya, kecuali kepala-kepala pemerintahan yang daerahnya masih tidak begitu tenteram. Kepada saya hanya sekali disampaikan permintaan untuk kepentingan seorang kepala yang bermusuhan agar boleh langsung pindah dari Aceh ke Mekah, tanpa didahului penyerahan, permintaan itu untuk T. Cik Geudöng. Permintaan itu saya tolak; meskipun sangat diinginkan sekali demi ketenteraman di daerah laras Geudong, T. Cik Geudöng (T. Labtan) yang sangat fanatik itu meninggalkan daerah tersebut. Ia kemudian mau naik kapal di Lhok Seumawe dengan izin kita.

Dengan senang hati saya mau percaya bahwa ulama-ulama Aceh dan orang lain yang fanatik banyak-merugikan kita di Mekah, tetapi hal itu tidak kurang mereka lakukan -juga di Aceh. Sebab, justru orang fanatik itulah sekarang terutama T. Cot Pliëng - yang tetap mendakwahkan agar terus melawan, meskipun Sultan sudah menyerah. Orang-orang itu jika sudah menyerah, tetap menghasut secara sembunyi-sembunyi di Aceh, di sini pun sekurang-kurangnya akan melakukan kejahatan yang sama kepada kita dan sama berbahayanya, dibandingkan kalau mereka menghasut dari Mekah.

Kami telah menemukan mata-mata untuk membuka rahasia tempat-tempat persembunyian Calon Sultan; kami juga akan menemukan mata-mata untuk menyerahkan kepala-kepala lain yang berwibawa pula kepada kita. Sebaliknya, kita belum pernah dapat mendorong seorang Aceh untuk membuka rahasia tempat persembunyian T. Cot Pliëng sebab hal itu terlalu keramat, begitulah selalu jawabannya.

Ajudan Jenderal Sri Baginda Ratu Letnan Jenderal, Gubernur Sipil dan Militer Aceh dan Daerah Taklukannya.

olah tak bermaksud jaha t itu, menurut saya harus ditolak tanpa syarat dengan dua alasan.

Andaikan terlebih dulu sudah dijanjikan bahwa orang seperti T. Cot Pliëng, setelah ia melaporkan diri kepada kita boleh pindah ke Mekah, maka dengan demikian bukan hanya penyerahan yang sangat bersyaratlah yang diterima, melainkan juga penyerahan dengan syarat yang sangat menghina Pemerintah kita. Sebab, maksud permintaan itu tidak lain bahwa seorang Mohammadan yang sangat beriman tidak boleh tetap tinggal di negeri yang telah dicemarkan oleh Pemerintah kita tanpa dapat diperbaiki. Dengan kata dan teladan, orang seperti itu mengkhotbahkan kewajiban untuk berhijrah ke negeri suci kepada semua orang yang saleh dan ia mencela orang lain yang tunduk kepada kafir. Bermukimnya T. Cot Pliëng di Mekah yang dahulu itu, yang telah dimulai dalam masa peluasan kekuasaan kita di Aceh, dan berakhir segera setelah di sini dapat diadakan khotbah-khotbah untuk perang sabil dengan lebih banyak hasil, sama juga tujuannya.

Orang Aceh yang berada di Mekah lebih lama dari yang diperlukan, karena sebab-sebab lain, sudah saya tulis dalam karya saya, Mekka, tahun 1887 merupakan kekecualian yang langka.

Imigran-imigran seperti itu ditemukan di Mekah dan berasal dari berbagai negeri. Di sana mereka dianggap sebagai pahlawan agama, disebut muhajir, dan membuat fanatik orangorang yang datang menunaikan ibadah haji dari negerinya. Jika ditambah lagi bahwa dalam 20 tahun terakhir ini makin banyak orang yang tak puas yang membuat fanatisme itu telah mendapat dukungan moral yang kuat dari golongan Pan Islam Arab-Turki, dan bahwa golongan tersebut pada zaman kita di Mekah dan di Konstantinopel melalui pers Arab dan secara lisan terutama bertindak melawan

Pemerintah Pusat Hindia Belanda, dan bahwa kita di Jawa setiap kali mengalami akibat-akibat yang tidak menyenangkan dari aksi tersebut, maka tidak perlu diulas lagi bahwa dengan alasan-alasan tersebut semua permintaan bersifat seperti yang dimaksud tadi harus ditolak.

Tentang soal ikrar saya berharap akan dapat menulis beberapa hal tersebut di Sigli; sekarang saya terpaksa menundanya karena kekurangan waktu.

Penasihat untuk urusan pribumi dan Arab.

(ttd.) C. Snouck Hurgronje

Kutaraja, 13 Februari 1903 Nota

Kepada Gubernur Sipil dan Militer

di Aceh dan Daerah Taklukannya

Selama berbagai penyakit diderita oleh Tuanku Ibrahim yang muda, masalah ikrar-ikrar yang telah diucapkan oleh orang tuanya sekarang telah saya bicarakan dengan Calon Sultan, ibunda Teungku Brahim, para tuanku lainnya, Bentara Cumbö', dan lain-lain, dapat dianggap sebagai ketetapan bahwa berbagai ikrar mengenai diadakannya kenduri-kenduri untuk menghormati sejumlah orang suci, telah diucapkan oleh orang tua anak tersebut. Keterangan yang bersangkutan dengan jumlah yang benar dan tempat-tempat yang benar, sangat berbeda-beda. Ada yang mengatakan 40 ekor kerbau, ada orang lain yang mengemukakan tentang selamatanselamatan untuk menghormati semua orang suci di antara Batee Puteh dan Biang Laka: Teungku Putrbë menyebut beberapa makam keramat dan mesjid keramat dengan namanya masing-masing, dan ditambahkan bahwa Calon Sultan sering mengucapkan ikrar-ikrar yang tidak diketahuinya. Yang tersebut terakhir ini menyebut rincian-rincian yang lebih kurang sama dan katanya Teungku Putrbë masih juga merumuskan sejumlah besar ka'öy yang tidak diketahuinya. Terdapat kecenderungan untuk menaikkan jumlah-jumlah tersebut dan selain itu melipatgandakan keberatankeberatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ikrar-ikrar tersebut.

Sementara itu nyatanya orang mengejar dua macam tujuan guna lebih menyemarakkan selamatan-selamatan khitanan atas biaya Kömpeuni. Akan tetapi, yang terpenting ialah bahwa karena segala macam urusan yang banyak makan waktu, keberangkatan Tuanku Muda ke Betawi hendaknya ditangguhkan tanpa batas.

Ikrar yang pernah diucapkan, menurut hukum Mohammadan, membebankan kepada yang mengucapkannya itu satu utang kepada Allah. Dengan demikian penunaiannya - asal bentuk dan isi ikrar tersebut sesuai dengan syariat - selalu wajib. Akan tetapi, tidak lebih wajib daripada sejumlah besar kewajiban lain yang oleh orang-orang beriman dilalaikan dalam jumlah besar pula atau yang pelaksanaannya mereka tangguhkan dengan atau tanpa memberikan alasan untuk memohon ampun. Misalnya, melalaikan salah satu di antara salat lima waktu setiap hari merupakan kesalahan yang lebih gawat dibandingkan dengan tidak melaksanakan satu ikrar. Sedangkan penangguhan pelaksanaan ikrar itu, asal dengan alasan yang sah, dalam hal apa pun tidak dianggap sebagai kelalaian.

Kalau ada orang yang tidak memenuhi ikatan utang yang dibuatnya dengan orang lain, karena keadaannya untuk memenuhinya pada saat itu tidak mencukupi, hal itu tidak dianggap kelalaian. Sebaliknya, asas penilaian kelalaian ini diterapkan dengan ukuran yang jauh lebih tinggi kepada utang-utang kepada Allah. Ini karena Allah tidak memerlukan apa-apa dari manusia dan bersifat Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Dengan satu kata: pelaksanaan satu ikrar boleh terjadi pada waktu yang paling cocok dan dapat ditinggalkan sama sekali bila keadaan orang yang membuat ikrar itu tidak mencukupi. Bahkan, kelalaian tanpa alasan yang sah pun dalam syariat dianggap tidak lain sebagai tidak melunasi satu utang yang mampu dilunasi.

Sebaliknya, takhayul pribumi sering menganggap kelalaian yang tersebut terakhir itu lebih gawat. Takhayul tersebut senang merangkaikan ikrar itu dengan orang suci yang telah meninggal atau tempat keramat yang diperlukan untuk menunaikan ikrar itu. Takhayul itu menganggap bahwa para orang suci berkepentingan secara langsung dengan dipenuhinya "utang" yang dibuatnya secara sukarela, oleh karenanya para orang suci itu akan gusar jika terjadi penangguhan. Karena mereka tidak begitu bersifat pemurah dibandingkan dengan Tuhan, mereka akan mengusik pengutang yang membangkang itu. Apalagi mereka memiliki sarana-sarana yang lebih ampuh dibandingkan dengan para penagih utang yang tidak suci. Pengutang yang lalai itu akan sering dilanda penyakit dan musibah. Meskipun pendapat itu tidak bersifat ortodoks, sedangkan orang-orang yang berpendidikan baik juga sama sekali tidak mendukungnya, dalam menilai keberatan-keberatan orang pribumi yang tidak terpelajar, hal itu harus diperhitungkan.

Namun, baik bagi orang yang beriman murni maupun bagi Mohammadan yang percaya akan takhayul tidak terdapat keberatan terhadap penangguhan penunaian ikrar, meski bagaimanapun lamanya, asal terdapat kesulitan-kesulitan khusus.

Andaikan Calon Sultan dan kerabatnya sedikit saja berkepentingan agar khitanan Tuanku Ibrahim disederhanakan dan dipercepat, maka semua keberatan yang timbul dari ikrar itu akan menguap seperti air dalam sinar matahari. Mereka akan mengemukakan bahwa ikrar-ikrar tersebut telah diucapkan dalam keadaan yang sama sekali lain dengan keadaan sekarang, serta bahwa ikrar tersebut dapat ditunaikan secara berangsur-angsur, jika telah dibolehkan oleh waktu dan keadaan. Juga mereka akan mengemukakan bahwa khitanan itu, sehubungan dengan usia Tuanku Ibrahim, memang mendesak, suatu hal yang tidak pernah bisa disamakan dengan penunaian ikrar-ikrar.

Sebaliknya, karena pemindahan anak kecil itu ke Jawa sedapat mungkin hendak ditangguhkan, bahkan sedapat mungkin digagalkan, maka ikrar-ikrar tersebut dengan sangat senang digunakan sebagai alat untuk dapat membuang-buang waktu. Andaikan hal itu dituruti, maka saya berani menjamin bahwa setelah waktu penunaian ikrar dan khitanan itu selesai, akan timbul keberatan-keberatan baru yang seolah-olah sama bobotnya dengan yang dikemukakan sekarang.

Telah jelas bagi saya bahwa Bentara Cumbö' dan kawan-kawan paling kuat membantu untuk mengusulkan penunaian ikrar tersebut sebagai kewajiban yang mendesak, yang penangguhannya akan membawa musibah-musibah yang dahsyat. Para tuanku dan beberapa ulëëbalang memang benar sudah mengemukakan kemungkinan penangguhan sampai waktu tidak tertentu. Bahkan, Tuanku Mahmut mengemukakan dengan mengutip contoh putranya sendiri yang juga dikhitankan tanpa ada penunaian ikrar-ikrar yang diadakan untuk kepentingan beliau. Namun, karena orang jelas sekali sadar bahwa maksud Calon Sultan dan kerabatnya bukan ingin memperoleh keterangan yang benar untuk mengatasi keberatan-keberatan yang diajukan, sebaliknya tujuannya ialah agar mendapat bantuan untuk membuat pihak Kômpeuni mutlak percaya akan perlunya ikrar tersebut, maka tidak ada di antara mereka yang secara tegas menyatakan pendiriannya. Sebaliknya, mereka semua bersedia andaikan ditugaskan oleh Calon Sultan untuk memberikan keteranganketerangan yang keliru dan mereka bersedia dengan lebih kurang melaksanakan tugas itu. Hal itu tidak mengherankan siapa pun yang mengetahui hubungan-hubungan yang ada dan tahu bagaimana semua tuanku dan ulèëbalang begitu takut akan pengaruh Calon Sultan karena rupanya ia telah disanjung tinggi sekali oleh pihak Kômpeuni. Bahkan, Umar pun dalam keadaan seperti itu tidak mendapat bantahan di mana pun.

Akan sangat keliru jika keberatan-keberatan khayalan dituruti. Dengan demikian akan timbul kesan seolah-olah pihak Kômpeuni menuruti tingkah-tingkah yang paling ganjil dari pihak Calon Sultan, asal saja tingkah itu diajukan dengan cekatan dan tekun.

Tampaknya pemecahan yang paling sederhana begini: hendaknya kepada Calon Sultan dan kerabatnya diberikan jangka waktu sebagai batas penyelesaian khitanan tersebut, seandainya peristiwa itu hendak dilakukan di Aceh. Akan tetapi, harus ditambahkan bahwa jika jangka waktu itu dilampaui akan dianggap bahwa upacara itu lebih disukai diadakan di Jawa. Selanjutnya, sejumlah uang, misalnya seribu gulden, akan disediakan bagi pihak-pihak yang bersangkutan sebagai sumbangan untuk membayar biayanya. Perlu diberitahukan bahwa pihak Kômpeuni tidak dapat mencampuri rincian yang berupa kenduri, ikrar, dan sebagainya. Agaknya sebaiknyalah jumlah itu baru dibayarkan setelah pembelian-pembelian yang penting dilakukan.

Pastilah akan terdengar bahwa jumlah seribu gulden itu tidak mencukupi. Tetapi, kalau umpamanya dijanjikan uang sejumlah sepuluh ribu pun, hal yang sama akan terdengar pula. Dalam hal mengajukan keberatan dan mencari alasan untuk penangguhan, Tuanku Muhamat Dawöt sama pengalamannya dengan orang Aceh mana pun. Perbandingan ini ada artinya juga. Selebihnya dapat dipahami bahwa sebesar atau sekecil apa pun sumbangan Kômpeuni, banyak sekali orang yang akan memberikan sumbangan untuk perayaan tersebut. Untuk mengurangi "upeti-upeti" ini di dalam batas-batas yang wajar, maka penetapan jangka waktu yang lebih pendek akan berguna pula.

Satu cara lain untuk menyelesaikan urusan ini ialah membatalkan pengiriman T. Ibrahim ke Jawa dan seterusnya tidak mempedulikan soal khitanan tersebut sampai orang menyampaikan acara dan perhitungan biaya yang seluruhnya rapi dan disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan kepada Pemerintah. Lalu Pemerintah, seandainya biaya-biaya terlalu tinggi, begitu saja menyuruh memotong biaya itu seperlunya dan selanjutnya menunggu saja sampai tercapai persetujuan mengenai hal itu pula.

Jalan yang ketiga tidak saya lihat. Sekurang-kurangnya tidak tampak jalan yang dapat ditempuh tanpa Pemerintah tertipu olehnya.

Kutaraja, 28 Februari 1903

Sebagai jawaban Nota yang saya terima pada tanggal 18 Februari, saya tulis yang berikut.

31

1. Pemerintah tentu saja seperti Dr. Snouck Hurgronje, sama-sama tahu bahwa Calon Sultan di tempat T. Usén di Geudöng, berada di dalam lingkungan yang buruk (peminum candu).

Akan tetapi, ia datang ke sana bukan untuk mematuhi satu perintah dari Pemerintah, sebagaimana ia rupanya telah menceritakannya kepada Dr. Snouck. Sebaliknya, ia ke sana khusus atas permintaan sendiri dan saya sendiri justru semula berkeberatan. Para kepala di Pidie yang ketika itu berada di Aceh Besar dan yang dimintai nasihatnya oleh tuanku tersebut, menilai pula bahwa untuk sekali ini ia jangan menginap di dalam benteng Sigli, melainkan di luarnya. Kemudian saya telah diminta dengan sangat agar

Kutaraja, 15 Februari 1903 Nota

Kepada Gubernur Sipil dan Militer Aceh dan Daerah Taklukannya

Sebagai lanjutan nota saya tertanggal 9 bulan ini, No. 17, disusulkan lagi beberapa catatan sehubungan dengan penyerahan Calon Sultan.

1. Calon Sultan tersebut sekarang, di Pidie, berada dalam sebuah lingkungan yang menurut pendapat para kepala suku Aceh yang tidak minum candu juga sangat merugikan, sedang di tempat itu tidak ada pokok persoalan yang serius untuk dibahas. Ia telah mengirimkan surat-surat ke berbagai pihak (bahkan kepada T. Cot Pliëng, suatu hal yang mula-mula tidak dikerjakan karena tidak dianggapnya patut untuk menulis surat dan mengatakan bahwa Mayor Van Daalen sudah gugur, meskipun T. Muhamat Dawöt masih berjumpa dengannya beberapa bulan yang lalu), dan selain itu ia tidak membolehkan dia tinggal pada T. Usen di Geudöng.

Ketika itu hal tersebut saya perkenankan, juga untuk menunjukkan bahwa saya tidak mau menahannya dengan ketat dan menyakitkan di dalam batas-batas pagar kawat di Sigli.

Calon Sultan dan para kepala di Pidie mempermaklumkan bahwa perintah Calon Sultan kepada para kepala yang memusuhi kita dan lain-lain agar menghentikan perlawanannya dan melaporkan diri, menurut penilaian mereka dapat diharapkan hasilnya, asal calon sultan itu berada di luar kompleks bangunan kita, tetapi tidak kalau ia ditahan di dalamnya.

Sekarang seorang pun «tidak dapat mengatakan apa-apa lagi jika hasilnya - seperti yang kita duga - hanya kecil. Dan di tempat T. Usén di Geudong, walaupun demikian Sri Sultan itu tinggal di tempat uleébalang yang terkemuka yang disebut federasi XII.

Sampai sekarang hanya sejumlah 60 muslimin melaporkan diri.

T. Cot Pliëng tetap melawan. Tidak tepat juga bahwa Calon Sultan yang telah dikirim ke Sigli bertentangan dengan kemauannya. Memang keinginannya ialah untuk segera kembali ke Sigli, tetapi bersama dengan Pocut Muröng dan dengan Tuanku Brahim. Sedangkan penolakan keinginan yang tentu saja tidak dapat dikabulkan itu menyebabkan dia rindu kembali ke Aceh Besar.

Sebagai penguasa yang praktis dan yang bertanggung jawab atas segalagalanya, saya tidak boleh mengabulkan keinginan tersebut. Mengenai pendapat Dr. Snouck bahwa calon sultan itu hanya akan bekerja dengan sedikit hasil untuk kepentingan perdamaian jika ia sendiri harus mengatakan apa yang hendak diperbuatnya, tetapi - asal tidak terdapat keberatan baginya - membiarkannya bertindak sendiri, pendapat itu pun dengan menyesal tidak dapat saya sokong. Untuk hal ini pengalaman yang telah didapat dari semua anak raja terlalu menyedihkan. Apa yang dapat diperbuatnya dan hendak

bekerja. Ia bertanya kepada saya, kapan saya harus kembali ke Aceh dan ia menganggap pemukimannya di sarang candu T. Usén di Geudöng sebagai pematuhan perintah, lain tidak. Andaikan ia mau bekerja demi perdamaian dengan sedikit hasil, maka semua desakan dari pihak Pemerintah untuk menunjukkan kepadanya satu cara atau arah untuk bertindak, harus ditinggalkan. Dia sendirilah yang harus mengatakan, tanpa ilham langsung atau tidak langsung dari luar, apa yang hendak dikerjakannya, sedangkan Pemerintah lalu dapat mempertimbangkan apakah tidak ada keberatan terhadap apa yang dikehendakinya, dan membiarkannya bertindak sendiri, tanpa mendikte, mengawasi, mengirimkan surat-menyuratnya, dan lain-lain. Semua campur tangan itu berlebihlebihan bahkan mengganggu.

diperbuatnya telah lama disampaikannya kepada para pejabat yang telah berulang-ulang dan lama berbicara dengan dia, dan juga kepada saya. Akan tetapi, kalau kita sekarang akan menunggu sampai ia bekerja atas kemauannya sendiri, kita akan mencapai hasil yang sama seperti dengan semua tuanku lainnya, tanpa kecuali: yaitu bahwa mereka hanya terjaga pada hari mereka mengambil gaji. Tidak terdapat satu sebab pun untuk menyangka bahwa Tuanku Muhama t Dawöt tidak begitu malas dan tidak begitu lamban dibandingkan para warga pria lainnya di antara trahnya.

Mengenai penulisan surat-surat, tuanku tersebut memang sudah telanjur menulis kepada semua orang yang pantas untuk hal itu. Ia sendiri menyebut lebih banyak pribadi daripada yang dianggap perlu oleh Pemerintah dan minta bantuan seorang juru tulis, karena juru tulisnya sendiri telah gugur. Saya menginginkan penulisan surat-surat itu sehingga dapat berdiri pada satu pendirian yang murni terhadap semua kepala yang masih bersikap memusuhi kita sesudah penyerahan Sri Sultan. Sementara itu saya bertolak dari pertimbangan yang kira-kira sama dengan pertimbangan ketika dimulainya ekspedisi Pidie; ketika itu kita juga menulis surat-surat kepada semua kepala Pidie. Jadi campur tangan kita tidak berlebihan dan tidak mengganggu.

2. Tentang urusan ini sudah saya katakan apa yang perlu dalam jawaban saya atas nota sebelum ini. Saya ulangi bahwa kita tidak menulis dan juga tidak mendorong orang menulis. Akan tetapi, pengiriman surat dengan sepengetahuan kita terjadi dengan cara seperti yang dikatakan dalam menjawab nota yang terdahulu. Permohonan bantuan kepada kita harus tetap dituntut oleh Pemerintah, tidak peduli apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh para penerima surat itu

2. Terhadap penulisan dan pengiriman surat yang lain-lain atau penyokongan secara tidak langsung terhadap salah satu di antara dua hal itu, sekali lagi saya harus sungguh-sungguh memberi peringatan. Memang dapat dimaklumi bahwa dengan terus-menerus bergantinya personalia yang bertugas melakukan urusan pemerintahan di sini, maka pengalaman yang telah diperoleh selama bertahun-tahun tidak mudah menjadi milik umum atau tidak mudah atau oleh orang lain tentang itu. Apakah Letnan Veltman percaya akan pengiriman surat-surat yang semu spontan, tidak banyak sangkut-pautnya. Ia tahu, seperti juga kepala-kepala sub bagian lainnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan ia juga tahu bahwa saya sama sekali tidak menghargai surat-surat tersebut dalam hubungan dengan perdamaian yang diinginkan.

Letnan Veltman memang merupakan penguasa yang baik.

Sesudah penyerahan sultan itu, kepada Polém tidak ditulis 7 surat, 4 pucuk pun tidak ada. Saya tidak ada waktu untuk menelusuri hal itu lagi dalam majalah-majalah. Tetapi, seingat saya - kecuali oleh Sri Sultan itu - ia telah dikirimi surat oleh T. Cik Samalanga, oleh T. Brahim Nfong, dan oleh salah seorang kepala Mukim VII. Tuanku Mahmut pun akan menulis surat kepada Polém menurut keinginan Tuanku Muhama t Dawöt.

Pengiriman surat itu telah disanggupi oleh Imeum Tungköb dari Mukim VII Pidie, seorang kepala yang tunduk kepada Polém dan yang baru menerima pesan darinya. Ia menugaskan pengiriman itu kepada beberapa orang muslim yang tidak bermusuhan dengannya. Hal itu agak mudah dapat dimaklumi.

Kepala-kepala tersebut berpendapat bahwa ada gunanya menulis surat-surat itu pada saat tersebut, barangkali sehubungan dengan kenyataan bahwa telah masuk berbagai berita bahwa Polém berada di daerah Pidie dengan maksud akan menyerah. Penguasa Pidie juga yakin benar bahwa Polém berada di daerah Pidie dan sampai berhari-hari ia tetap yakin, meskipun setiap hari saya memberi tahu dia lewat telepon bahwa Polém sama sekali tidak ada di

tetap menjadi milik umum. Lagi pula setiap pejabat Pemerintah setiap kali, kecuali kalau ia dilarang berbuat begitu, akan melakukan percobaan yang sama salahnya. Letnan Veltman' dapat saya amati dengan baik sekali - agak besar kepercayaannya terhadap pengiriman surat-surat yang semu spontan, meskipun untuk hal itu ia tidak dapat mengajukan satu alasan pun yang masuk akal. Ternyata hal itu juga berlaku untuk orang lain, sebab sejak penyerahan Calon Sultan telah dikirimkan lagi sejumlah besar suratsurat yang membuat kita ditertawakan orang. Pôlém, setahu saya, menerima tujuh pucuk, beberapa di antaranya dikirimkan oleh kita sendiri dengan bantuan dari kaum muslim yang berniat baik, sedangkan beberapa di antaranya dikirim oleh orang lain. Kepada semua orang telah disampaikan sekali lagi hal yang sudah sangat diketahui dan kalau orang tidak sengaja menipu diri sendiri, ia harus mengakuinya dengan jujur - nyatanya hanya untuk setengah memaksa orang muda tersebut (Polém, penerjemah) agar bergabung dengan kita. Pbcut Biheuë, yang dahulu dengan putra kecilnya telah mengirimkan beberapa surat Kômpeuni kepada kepala-kepala yang lain, sekarang mengirimkan dua surat lagi kepada anaknya yang lain yang tidak ikut ditawan. T. , Bén Peukan menerima surat-surat dari T. Brahim Nyöng dan dari T. Cik Meureudu. Surat yang tersebut terakhir ini dijawabnya, dengan kata-kata yang meremehkan kafir (pengantar: salam kepada mereka yang menempuh siratal-mustakim, tidak ada salam kepada mereka yang kafir dan seterusnya), bahwa ia tidak ingin diganggu selama 6 bulan. Sesudah itu, setelah ia dapat menilai bagaimana

Kômpeuni memperlakukan Calon Sul298

Pidie atau tidak pernah ada di situ. Sebaliknya, ia masih tetap bermukim di daerah Pase, tempat yang saya terusmenerus menyuruh orang melacak dan mengejarnya. Bersamaan dengan pengiriman surat-surat termaksud kepada Polém, dengan tak putus-putus oleh patroli marsose dan infanteri Pblém pun dicari di daerah Pidie, Meureudu Hulu, dan Samalanga Hulu. Tetapi, tentu saja tanpa hasil karena Polém tidak ada di situ, seperti segera terbukti dengan meyakinkan.

Kenyataan bahwa para kepala tersebut pada saat itu - beberapa hari setelah penyerahan Sultan - menilai bahwa menulis surat kepada Pblém ada gunanya, karena itu mereka menulis juga, pasti tidak dapat dipersalahkan kepada mereka. Dan pastilah tidak menjadi urusan pihak Pemerintah untuk melarang hal seperti itu. Yang menjadi pokok ialah bahwa para penguasa kemudian jangan sampai terbujuk untuk menghentikan patroli. Dan hal ini hanya terjadi di Samalanga, mengenai T. Übet dan saya segera menegurnya dengan keras. T. Cik Meureudu tentu saja juga mencoba untuk mencapai hal serupa itu bagi iparnya, T. Bén Peukan, ketika ia menulis surat kepadanya seperti yang dimaksud dalam nota Dr. Snouck. Tetapi, tentu saja ia dikecewakan. Dengan tak henti-hentinya Bén Peuken dicari, tetapi infanteri di Meureudu tidak setangkas marsose. Maka, sekarang pun secara teratur beberapa brigade marsose sedang melacaknya di bawah perintah bintara terbaik yang dimiliki panglima divisi di Pidie. T. Cik Meureudu pasti sudah sadar bahwa surat-menyuratnya dengan Ben Peukan sia-sia. Sebaliknya, alasannya menulis juga ialah bahwa ia sekarang benar-benar menginginkan kembalinya Bén Peukan. Itu dengan maksud agar ia dapat bebas dari denda yang terus-menerus dikenakan kepadanya, setelah ia baru-baru ini membantu menyembunyikan Bén Peukan yang luka, dan juga memberi bekal kepadanya.

tan (pasal-pasal seperti itu tentu saja dapat dirumuskan di bawah pengaruh Calon Sultan atau lingkungannya), maka ia akan mengambil keputusan sesuai dengan gerombolan-gerombolannya yang sedang berjihad. Jika pihak Kômpeuni berkelakuan baik sekali, ia mungkin akan mempertimbangkan "penyelesaian pertengkaran".

Surat-surat seperti itu nyatanya dipancing dari semua surat-menyurat tadi. Ini merupakan bentuk baru pembujukan yang dahulu, dan satu penerapan baru atas asas yang dahulu diterapkan dalam perjalanan-perjalanan ke Keumala. Orang tidak bertambah pandai juga dengan pengalaman apa pun dan tetap bekerja dengan saranasarana yang sudah sejak lama terbukti semata-mata merugikan kita.

Andaikan saya tidak sepenuhnya yakin bahwa semua anjuran yang semuspontan untuk kembali itu, palingpaling hanya membawa hasil yang sebaliknya daripada apa yang dituju, maka saya akan menjadi orang pertama yang sangat menganjurkannya. Tetapi, untuk percaya akan takhayul, seolaholah surat-surat itu dapat menghasilkan sesuatu yang berguna, diperlukan ketidaktahuan terhadap lingkup pikiran orang Aceh yang betul-betul tidak saya pahami. Hal ini juga tidak kurang gilanya dan kurang dapat dimaafkan apabila dibandingkan dengan kepercayaan orang Aceh akan keampuhan jimat.

Satu-satunya jalan untuk menghentikan keburukan itu ialah larangan yang dirumuskan dengan tegas dan diberlakukan dengan sungguh-sungguh terhadap semua campur tangan langsung atau tidak langsung oleh para penguasa dalam surat-menyurat antara orang Aceh yang hidup di dalam dengan orang Aceh yang masih hidup di luar suasana pengaruh kita. Tanpa itu orang setiap kali akan jatuh kembali ke dalam keburukan itu.

Dalam instruksi para kepala subbagian tercantum kata demi kata:

"Perundingan dengan Calon Sultan atau dengan kepala-kepala lain yang memusuhi kita, dilarang. Mereka harus tanpa syarat menyerah dan selama mereka tidak berbuat begitu, maka hanya ada satu garis perilaku yang berlaku terhadap mereka: mencoba menangkap mereka."

Instruksi terakhir ini bertanggal 7 Mei 1902 dan Pemerintah Pusat telah menerima salinannya. Apakah ini sudah cukup atau belum, atau apakah masih ada yang harus ditulis? Bagaimanapun itulah yang tepat seperti yang diinginkan dan diwajibkan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan, instruksi itu dirumuskan dengan lebih tegas daripada yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam instruksi saya. Dalam instruksi ini hanya dilarang mencari hubungan sendiri. Seandainya Aceh dapat dengan tegas didamaikan, maka sudah lama tidak ada lagi seorang muslim pun.

Dan soal menerapkannya dengan sungguh-sungguh?

Setiap kali jika ada seorang penguasa menyimpang dari perintah ini, maka ia saya marahi.

Akan tetapi, jika sekarang dengan cara plus royaliste que le roi (lebih membela kerajaan daripada rajanya sendiri), Peraturan Pemerintah Pusat masih juga akan diberi perluasan yang diinginkan oleh Dr. Snouck, sedangkan kita bahkan harus surut selangkah lagi, dengan mengguncangkan kepercayaan para kepala - padahal para kepala yang sudah takluk telah belajar dan masih akan terus belajar untuk memberikan kepercayaan kepada kita - hal itu tidak dapat dan tidak boleh saya bantu.

Teori pemerintahan itu mudah, adapun praktiknya sangat sulit. Maka, dipandang dari segi pemerintahan praktis, saya tidak dapat mengatakan apa pun kecuali bahwa satu larangan yang dirumuskan dengan tegas dan diberlakukan dengan sungguh-sungguh juga diberikan kepada pegawai-pegawai

Pemerintah saya agar meninggalkan segala campur tangan secara tidak langsung dengan surat-menyurat antara orang Aceh yang berada di dalam (suasana) pengaruh kita dengan orang Aceh yang masih berada di luarnya, ini berarti satu langkah surut. Sebab, hal itu akan sama dengan satu larangan tertentu untuk menulis, yang menimbulkan satu pelanggaran yang harus dihukum serta mengguncangkan kepercayaan mereka terhadap kita.

Di belakang kita, bagaimanapun akan dikirimkan berita-berita. Bagi pengantar berita itu, demi keamanannya, dapat juga dimintakan surat jalan, tetapi dengan alasan bohong yang dikarangkarang. Dalam surat-surat tersebut para penulisnya sama juga seperti sekarang - dengan pertimbangan bahaya kalaukalau surat itu di sana-sini mungkin jatuh ke tangan kita - akan mendorong orang yang dialamati itu untuk kembali (menyerah) dan menerima saja keadaan sekarang. Dengan demikian mereka akan dapat membuktikan maksud baik dan keikhlasan hatinya serta memperkecil kesalahannya.

Menyambut pernyataan Dr. Snouck Hurgronje: "bahwa surat-menyurat antara kepala-kepala suku Aceh yang bersahabat dengan kita dengan mereka yang memusuhi kita hanya merupakan bentuk baru pembujukan yang dahulu, satu penerapan baru bagi asas yang dahulu diterapkan dalam perjalanan-perjalanan ke Keumala" , dan merupakan cara kerja dengan sarana-sarana yang sudah lama terbukti semata-mata merugikan kita, maka saya ajukan: bahwa surat-menyurat tidak didorong dan tidak ditimbulkan oleh kita, tetapi juga tidak dilakukan di belakang kita. Surat-menyurat tersebut tidak menghasilkan apa-apa yang menguntungkan perdamaian, tidak juga merugikan kita. Namun, tindakan itu hanya menunjukkan kepada para kepala yang memusuhi kita bahwa Pemerintah kita, dibandingkan dengan yang dahulu, tidak terpojok ke ujung yang lain: maksudnya tidak takut bersembunyi di belakang larangan surat-menyurat.

Pemerintah sangat yakin bahwa cara bertindak kita yang aktif melawan serta mengejar semua orang yang masih memusuhi kita, di samping membangkitkan kepercayaan dan memperkenankan apa-apa yang tidak merugikan kita, hasil akhirnya mesti dan akan memberikan kita apa yang kita kejar dengan ketetapan hati: penaklukan semua orang kepada kekuasaan kita.

Yang aneh ialah bahwa dalam subbagian yang di bidang politik paling banyak kekurangannya, belum pernah ada surat yang dikirimkan atau ditulis sepengetahuan pejabat pemerintah, lebih-lebih lagi soal penulisan suratsurat oleh kepala-kepala yang bersahabat kepada kepala-kepala yang memusuhi kita tidak dianjurkan atau tidak dibantu.

Pejabat yang membaktikan diri di sana mempunyai reputasi yang baik bagi saya. Akan tetapi, Asisten Residen, yang pasti berpengalaman di bidang pemerintahan, telah memberi tahu saya sebagai penilaian atas pejabat tersebut bahwa para kepala lebih banyak takut daripada percaya kepadanya.

3. Janji-janji dari para pribadi yang hendak menyerah tidak pernah diberikan secara langsung atau tidak langsung.

Itu dilarang. Satu kekecualian terpaksa telah diambil oleh penguasa di Pidie dan atas prakarsanya sendiri ia telah menyimpang dari larangan itu dengan berani. Hal itu patut dipuji.

Calon Sultan yang lain ketika itu ber3. Selanjutnya juga perlu untuk

Akan tetapi, alangkah sedikitnya orang yang berani berbuat begitu!

Mata-mata yang memberitahukan tempat persembunyian Pocul Cat Murong dan Tuanku Brahim di Peureulak kepada penguasa tidak mau melakukannya, seandainya istri dan putra calon sultan itu sesudah ditangkap akan dipenjarakan. (T. Putroe telah ditangkap, istri

menahan diri untuk memberikan janjijanji secara langsung atau tidak langsung kepada pribadi-pribadi yang mau menyerah. Asas yang secara resmi berlaku ini pun setiap kali dilanggar, karena dalam kegugupan mengejar satu tujuan orang lupa bahwa tindakan melalaikan asas tersebut tidak pernah dapat menghasilkan sesuatu yang baik.

Terbukti dari buku harian Penguasa Sipil di daerah Pidie, tertanggal 12 Desember 1902, bahwa kepada Calon Sultan telah dijanjikan bahwa beliau tidak akan dibuang sebelum penyerahannya. Dengan kata lain satu di antara dua syarat pokok yang katanya diajukannya sendiri sudah dituruti sebelum diajukannya. Memang, ada di dalam penjara di Sigli).

Seandainya ketika itu penguasa di Pidie berbuat seperti yang dikehendaki oleh Dr. Snouck sekarang dan secara gampang bertindak menurut arti harfiah peraturan, maka pada tanggal 11 Desember kita tidak menawan istri kesayangan Sultan dan putranya, sedangkan Tuanku Muhama t Dawôt pun agaknya pada bulan Januari berikutnya belum juga menyerahkan diri.

Apakah kira-kira hal itu lebih baik?

Dari buku harian tertanggal 12 Desember 1902, catatan Penguasa Sipil di daerah Pidie, dapat disimpulkan bahwa kepada calon sultan itu telah dijanjikan atas nama penguasa tersebut bahwa setelah menyerah ia tidak akan dibuang; itu benar.

Akan tetapi, dalam kenyataannya janji seperti itu tidak pernah diberikan. Secara harfiah tercantum dalam buku harian itu:

" T. di Krueng Cumbo telah bertemu dengan Sri Sultan yang - ajaib sekali - ternyata tidak meninggal tetapi hanya luka. Sri Sultan juga bersedia bergabung dengan pihak Kömpeuni, tetapi beliau minta sepucuk surat keterangan dari saya yang akan dibalasnya. Beliau memang baik, tetapi beliau telah saya perintahkan untuk memberi tahu bahwa saya tidak biasa melakukannya dan hanya menjamin bahwa beliau tidak akan dibuang bila menyerah. Bukan Kömpeuni yang meminta kepadanya untuk menyerah, sebaliknya beliaulah yang meminta kepada Kömpeuni apakah boleh menyerahkan diri. Sri sultan itu bersembunyi di Deah Danoh, dan hari ini saya akan menuju ke sana."

"Di sana, dan seterusnya."

(ttd.) V.d. Maaten

Ketika saya menerima buku harian ini, dengan sendirinya Mayor Van der Maaten langsung saya telepon dan saya tanya, "Janji gila apa itu?" Lalu saya dengar bahwa ia hanya demi singkatnya telah melaporkan percakapannya

T. Muhama t Dawôt, berdasarkan apa yang telah dilihatnya selama beberapa tahun dari kita, dengan tenang dapat menganggap bahwa sesudah beliau menyerah tidak akan dibuang. Sebab, banyak kepala bahkan sesudah berkalikali melanggar janji pun diterima dan diampuni kembali. Satu janji dengan sengaja diucapkan bahwa tidak akan terjadi pembuangan, tetapi bagi T. Muhama t Dawôt hanya akan berharga jika janji itu bersifat mutlak dan dengan maksud bahwa hukuman yang ditakuti itu tidak akan menimpa beliau dalam keadaan apa pun. Jika janji itu berarti bahwa penyingkiran dari Aceh tidak akan segera terjadi setelah penyerahan itu, melainkan bisa terjadi di kemudian hari jika kita beranggapan ada alasan untuk itu, maka janji tersebut tidak ada artinya bagi Calon Sultan dan orang-orang yang setaraf dengan beliau. Sebab, beliau tidak akan pernah menyadari dan tidak akan dapat membenarkan alasan-alasan yang menimbulkan perubahan tindakan seperti itu tadi. Singkatnya, janji seperti itu berakibat bahwa, andaikan kemudian calon sultan itu perlu atau pantas disingkirkan dari sini, maka penyingkiran itu tidak akan dapat terjadi tanpa menimbulkan kesan bagi kerabatnya dan banyak kepala bahwa pemerintah kita telah melanggar janji. Selanjutnya, lebih-lebih untuk beliau, penerimaan syarat-syarat tersebut tidak diinginkan, karena beliau, tidak seperti para ulèëbalang dan kepala daerah laras yang menyerah, tidak dapat menemukan lowongan yang dapat diisinya. Jadi, beliau, dalam soal pantasnya penyingkiran dari Aceh dapat dituntut pertimbangan dalam lebih banyak hal dibandingkan penyingkiran para ulèëbalang dan kepala daerah laras tadi.

Akhirnya, hendaknya diperhatikan kesaksian yang sepenuhnya diberikan tanpa sengaja dan sepintas lalu oleh T. Muhama t Dawôt mengenai Van Frank yang baru-baru ini dianggap sebagai desertir (pembelot) yang dengan seorang mata-mata sebagaimana yang disebutkan di atas. Tetapi, ia tidak berbuat lebih daripada sekadar menegaskan apa yang telah terjadi selama 4 tahun dan yang terlihat oleh siapa pun. Jelasnya bahwa oleh pihak Pemerintah Pusat belum pernah dilakukan pembuangan terhadap seorang kepala yang telah menyerah dengan sukarela, bahkan tidak dilakukan meskipun kepala itu sudah pernah membelot. Sementara itu ia memberikan contoh T. Cut Tungköb, T. Muda Léman dari keturunan Pblém dan seterusnya.

Dengan satu kata Mayor Van der Maaten sebenarnya telah mengatakan hal itu juga kepada mata-mata tersebut, seperti yang dikatakan oleh Dr. Snouck Hurgronje dalam bulan September 1900 kepada T. Cumbô, ketika T. Cumbô itu mendapat jawaban penolakan atas permintaannya yang mendesak agar diberi surat keterangan kecil dari saya yang menyatakan bahwa Sultan tidak akan dibuang jika ia menyerah dengan sukarela.

Jadi, dalam kenyataan, seperti yang saya katakan, tidak dijanjikan apa pun.

Setelah saya baca catatan dalam nota Dr. Snouck, saya menelepon Tuan Van der Maaten sekali lagi dan saya mendengar bahwa ia telah mengatakan hal yang sama kepada Dr. Snouck Hurgronje ketika yang disebut terakhir ini membicarakan hal itu dengannya di Pidie, jadi sebelum penulisan nota yang tertanggal Kutaraja 15 Februari No. '9-

Maka, saya sangat heran karena kini saya juga melihat catatan tersebut, yang katanya bertentangan dengan perintah-perintah yang ada dari buku harian tertanggal 12 Desember dalam nota itu, sebagai fakta.

Pandangan-pandangan selanjutnya tidak memberikan alasan bagi saya untuk memberikan suatu catatan, dengan pertimbangan bahwa dalam hal itu orang telah bertolak dari dasar yang tidak benar, yaitu bahwa salah satu syarat pokok yang telah diajukan oleh calon sultan tersebut telah disetujui,

menurut beliau, pada saat mandi atau berkada hajat, ditawan oleh orangorang Aceh.

Penasihat Urusan Pribumi dan Arab (ttd.) Sonouck Hurgronje sebelum ia sendiri mengemukakannya. Lagi pula ada pertanyaan mendesak yang dikemukakan oleh uleèbalang itu, yang juga seorang kerabat Calon Sultan karena hubungan perkawinan, yaitu T. Bén Cumbô, pada tahun 1900. Pertanyaan itu diajukan kepada saya dan telah dijawab oleh Dr. Snouck Hurgronje. Dari pertanyaan itu dapat disimpulkan bahwa di daerah Cumbo, orang tahu benar ke kantor mana ia harus datang dan siapa yang dapat menyetujui janji-janji.

Saya dapat menegaskan bahwa semua pegawai saya, tanpa kecuali, selalu memberikan jawaban bahwa mereka tidak dapat menjanjikan apa-apa kepada para kepala yang datang untuk membicarakan dengan mereka tentang penyerahan kepala-kepala yang masih memusuhi kita, walaupun hal itu sering juga terjadi. Adapun keputusan tentang nasib mereka dan hukuman yang akan diberikan sepenuhnya berada di tangan Gubernur di Kutaraja.

Kutaraja 28 Februari 1903 Ajudan Jenderal Sri Baginda Ratu Letnan Jenderal Gubernur Sipil dan Militer di Aceh dan Daerah Taklukannya

(ttd.) J.B. Van Heutsz

Lampiran 1

Rahasia

Tuan Snouck Hurgronje yang terhormat!

Surat Tuan tertanggal 26 Maret yang lalu telah sampai kepada saya tadi petang dan saya bergegas menjawabnya.

Isi percakapan kita yang rahasia serta tujuan ulasan Tuan masih saya ingat dengan baik sekali. Karena itu, saya dapat mengerti sekali keraguraguan Tuan ketika Tuan menerima pemberitahuan itu dari Jenderal. Tetapi, saya tidak menyebut-nyebut percakapan kita yang rahasia itu.

^mmamm

Yang saya anggap termasuk percakapan itu ialah:

i) Segala yang telah Tuan sampaikan kepada saya secara rahasia tentang telegram dan dokumen-dokumen lain mengenai pokok pembicaraan yang telah dipertukarkan antara Pemerintah Pusat dengan Jenderal;

2) Segala sesuatu yang telah saya beri tahukan kepada Tuan tentang peristiwa sehubungan dengan pemberitahuan-pemberitahuan sub.i;

3) Segala sesuatu yang akan merupakan indiskresi (pelanggaran rahasia) jika diceritakan kepada pihak lain, yaitu yang mungkin dapat mempersulit Tuan, saya, atau Jenderal, biar sedikit saja, satu terhadap yang lain atau terhadap pihak ketiga.

Yang tidak saya anggap termasuk dalam bagian rahasia percakapan kita ialah apa yang tercantum dengan jelas dalam buku harian 12 Desember, yaitu bahwa seolah-olah saya menjamin Calon Sultan agar tidak dibuang, asal beliau dengan sukarela menyerah. Kemudian apa yang sungguh-sungguh terjadi pada tanggal 12 Desember juga tidak saya anggap termasuk dalam bagian rahasia.

Setelah keberangkatan Tuan dari Aceh, pada suatu hari Jenderal menelpon saya serta memberitahukan bahwa ada nota dari Tuan, dan Yang Mulia Jenderal minta penjelasan mengenai buku harian tertanggal 12 Desember yang menghalangi Tuan, maka saya beri tahukan kepada Yang Mulia mengenai buku harian tersebut secara singkat tetapi tidak lengkap dan karena itu saya tidak teliti melaporkannya. Sebab, saya telah mengatakan kepada kepala-kepala yang bersangkutan bahwa saya tidak dapat menjanjikan apa-apa. Saya sekadar cukup mengetahui bahwa Kömpeuni tidak bisa membuang seorang kepala jika ia menyerah dengan sukarela. Sementara itu saya juga masih menunjukkan beberapa contoh. Sekaligus saya sampaikan bahwa penjelasan itu pun telah saya berikan kepada Tuan. Itulah semuanya. Percakapan melalui telepon itu kurang lebih semenit lamanya.

Jadi, saya berpendapat bahwa saya tidak melakukan indiskresi atau salah ucap.

Saya ingat benar - tetapi sedikit pun saya tidak membicarakan hal itu dengan Jenderal - bahwa ketika Tuan saya beri tahu tentang duduk perkara yang sebenarnya mengenai apa yang disebut janji atau jaminan, maka Tuan menjawab bahwa bentuk dan cara penyampaiannya tidak menjadi soal, tetapi pada Calon Sultan dan pada setiap orang Aceh akan timbul pendapat bahwa ia tidak akan dibuang. Hal itu telah saya akui.

Akan tetapi, semuanya itu tidak saya katakan kepada Jenderal seperti juga tidak saya katakan hal lainnya yang lebih lanjut kita bicarakan.

Hanya saja telah saya berikan penjelasan kepada Jenderal tentang apa yang sungguh-sungguh terjadi pada tanggal 12 Desember. Dan itu pasti bukan indiskresi terhadap Tuan. Demikian pula bahwa kepada Tuan pun telah saya berikan penjelasan yang, bagaimanapun, masuk akal, juga bukan merupakan indiskresi. Sebaliknya, bahwa Tuan menganggap penjelasan itu kurang cukup dengan alasan-alasan tersebut tadi tidak saya sampaikan, karena hal itu akan terbukti juga kepada Yang Mulia dan hal itu sekali lagi terlalu banyak berkaitan dengan soal-soal lain dalam percakapan terdahulu.

Jadi, sekarang Tuan tahu dengan tepat jawaban yang saya berikan kepada Jenderal dan apa yang menjadi dasar pendapat Jenderal "bahwa setelah ditanya (saja) menyatakan bahwa saya telah menjelaskan soal itu seluruhnya (kepada Tuan). "

Saya tidak mengerti sampai sejauh mana nota Tuan, karena alasan itu, tidak lagi mempunyai hak hidup. Pernyataan Tuan yang dahulu bahwa bentuk dan cara penyampaian pesan tidak banyak menjadi soal. Akan tetapi, yang menjadi soal hanyalah apakah orang yang bersangkutan karenanya berpendapat bahwa ia tidak akan dibuang. Hal itu tetap merupakan sari pokok persoalan. Jadi, bila Tuan sudah menulis sebuah nota, maka dalam fakta itu telah tersimpul bahwa Tuan menulis nota tersebut karena Tuan menganggap penjelasan sejarah tentang apa yang dinamakan jaminan tertanggal 12 Desember mengenai tidak adanya pembuangan tidak mencukupi, dan bahwa penjelasan itu pun tidak membawa perubahan cara pandang Tuan. Bukankah hal itu tetap demikian, ataukah Tuan berganti gagasan mengenai hal yang disebut terakhir ini sejak hari itu? Tetapi, hal yang disebut terakhir ini saya anggap tidak masuk akal, sebab mungkin Tuan tidak akan menulis nota Tuan, andaikan Tuan sejak itu berpikiran lain mengenai penjelasan saya.

Dengan singkat, saya tidak menyadari bahwa saya telah bertindak tidak sopan, pernah salah ucap, atau pernah menimbulkan kesulitan bagi Tuan.

Kalimat Jenderal yang mencakupi banyak hal itu dengan demikian saya anggap sebagai sebab keraguan Tuan tentang apa yang mungkin telah saya ucapkan. Sebaliknya, kalimat tersebut dalam kenyataannya kurang banyak rangkumannya dibandingkan dengan yang dibayangkan.

Tentang surat Tuan tanggal 26 Maret dan tentang hal yang menyangkut saya, saya tidak menyatakan apa-apa terhadap pihak ketiga mana pun.

Terima kasih banyak saya ucapkan atas pengiriman potret Tuan yang serupa betul dan indah. Hal itu saya hargai sekali.

Terimalah kiranya, Tuan Snouck, salam takzim dan hangat.

Dengan hormat, saya yang selalu tetap bersedia membantu, K.v.d. Maaten

P.S. Saya sangat mengharapkan berita lebih lanjut dari Tuan setelah sekarang Tuan mengetahui semuanya.

Rahasia

Tuan Snouck yang sangat terhormat!

Surat Tuan yang terakhir telah saya terima dengan baik, tetapi saya anggap tidak perlu dibalas.

Akan tetapi, karena sekarang Jenderal pergi ke Betawi dan Tuan agaknya akan bertemu dengan beliau di sana, maka saya anggap tidak berlebihan untuk memberitahukan kepada Tuan bahwa saya selanjutnya tidak diajak berbicara lagi tentang soal yang dimaksud dahulu. Hal ini dimaksudkan agar dapat mencegah salah paham serta surat-menyurat lebih lanjut yang tidak perlu. Soal itu tetap seperti dahulu, jadi Tuan sudah mengetahui segala-galanya. Hal ini saya katakan kepada Tuan agar Tuan jangan sekali lagi terkejut atau bingung karena perubahan kalimat atau penjelasan yang mengejutkan, karena Tuan tidak tahu apa yang mungkin dilakukan di sini.

Setelah nota Tuan yang kedua pun, yang saya dengar telah dibicarakan oleh Van Daalen, urusan-urusan yang bersangkutan tidak lagi dibicarakan dengan saya, juga tidak dibicarakan ketika saya pada awal bulan Juli bermalam di rumah Jenderal.

Meskipun persengketaan itu sangat disesalkan oleh Tuan maupun oleh saya sendiri, saya tidak memihak, namun saya menghargai jika segala urusan itu digambarkan sebagaimana yang sebenarnya terjadi. Maka, itulah sebabnya saya memberi penjelasan dan kabar kepada Tuan.

Tentang usaha saya yang berhasil sehubungan dengan keluarga Pblém tentu saja Tuan sudah tahu. Dan Tuan juga sudah tahu bahwa Pblém, berdasarkan penangkapan tersebut, telah menunjukkan gejala-gejala ingin menyerah.

Dalam bulan Mei dan Juni, di sini gerombolan-gerombolan telah bergerak atas dorongan T. Cbt Pliëng yang telah gugur itu. Orang tersebut rupanya telah membawa pena, kertas, dan tinta ke dalam kuburannya. Setiap hari terjadi perampasan surat jalan secara besar-besaran serta pembongkaran rel kereta api.

Hal itu sudah saya akhiri dengan jalan menyuruh menjaga kereta api di Pidie dan Meureudu siang malam dari pangkal sampai ke ujungnya - sebelum itu penjagaan hanya terjadi malam hari. Sebelumnya rel kereta api di Njong, Trieng Gadeng, dan Meureudu tidak dijaga, tetapi sekarang dijaga juga.

Selanjutnya pada ketiga gerombolan utama itu masing-masing saya pasang dua brigade di belakangnya untuk mengejarnya dan mereka itu tidak akan menyibukkan diri dengan pekerjaan lain kecuali pengejaran itu. Dengan begitu saya "menghibur diri": 1) Nyak Muda Pang Sanéh; 2) T. Bén Peukan; 3) T. Cbt Cicém, dan kawan-kawan.

Jenderal menyebut penghentian usaha pembongkaran rel itu sebagai akal yang diterapkan atas perintahnya tetapi saya lawan, dengan menyuruh penduduk sendiri menjaga rel tersebut setiap malam, dengan jalan menempatkan sebuah pos penjagaan orang-orang Aceh setiap 200 meter. Telah saya bongkar tindakan itu secara habis-habisan dalam buku harian saya, tanpa mengetahui bahwa Letnan Kolonel Van Daalen juga sudah berbuat begitu. Tindakan itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, karena itu penjagaan oleh pasukan kita tetap diperlukan.

Apa boleh buat, Jenderal tidak mau mengaku bahwa itu kesalahannya. Akan tetapi, ketika baru-baru ini beliau mengatakan, "Nah, saya benar atau tidak?" dan setelah saya mengusulkan agar penjagaan pasukan itu dikurangi dengan jaminan bahwa permainan akan dimulai kembali meskipun ada pos-pos penjagaan orang Aceh, beliau menolaknya sama sekali. Maka, satu-satunya keuntungan yang diperoleh sekarang ialah bahwa penduduk, sehubungan dengan kesulitan penjagaan itu, ikut mencium bahaya, yang bertentangan dengan itu ialah kerugian-kerugian sehubungan dengan penjagaan itu sendiri.

Sementara itu, dengan sangat hormat dan salam takzim, saya yang selalu tetap bersedia membantu Tuan.

K.v.d. Maaten

Sudilah memberitahukan penerimaan surat ini dengan kartu pos sebagai pengawasan atas dinas pos.

32

Betawi, 26 Februari 1903

Kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pemukiman saya yang singkat di Aceh, atas permintaan Gubernur daerah itu, untuk membicarakan beberapa urusan sehubungan dengan menyerahnya Tuanku Muhamat Dawôt, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang makna peristiwa-peristiwa terakhir ini. Salah satu di antaranya rupanya pantas mendapat perhatian khusus Yang Mulia.

Pembicaraan itu pertama-tama untuk melengkapi apa yang telah saya ketahui selama ini. Ternyata menurut buku harian Perwira Utama yang bertugas menjalankan pemerintahan sipil di daerah Pidie, tertanggal 12 Desember 1902, bahwa selama perundingan tak langsung yang terjadi antara pihak Pemerintah kita dengan tuanku tersebut, oleh mayor tersebut - sebagaimana disampaikan kepada saya atas kuasa Gubernur Aceh melalui telepon - telah dikatakan kepada Bentara Cumbô, saudara sepupu istri Tuanku yang paling disayang, bahwa Pemerintah hanya dapat menjanjikan bahwa Calon Sultan tidak akan dibuang. Dengan janji ini dengan demikian telah dipenuhi salah satu dari kedua syarat utama yang, seperti dapat kita periksa, akan diajukan oleh Calon Sultan (1) hendaknya nafkahnya dipenuhi, 2) hendaknya jangan disingkirkan dari Aceh, tetapi sebelum beliau secara pribadi mengucapkan hal itu.

Kurang dari sebulan setelah janji itu dibuat, tuanku itu datang kepada kita. Tanpa janji itu pun sudah berlimpah alasan yang dicari-cari yang memaksa beliau untuk menyerah. Jadi, tak seorang pun akan menyatakan bahwa janji itu menyebabkan kedatangannya; paling-paling hanya dapat sedikit mempercepatnya. Karena itu, lebih-lebih patut disesalkan bahwa janji itu sudah diucapkan. Sebab, dari apa yang telah saya beri tahukan dahulu dan dari apa yang saya amati di Aceh sekarang, dapat disimpulkan bahwa mungkin sekali penemuan fakta lebih lanjut akan menunjukkan kepada kita perlunya calon sultan itu disingkirkan dari Aceh.

Antara tanggal 12 Desember dan hari penyerahan Tuanku Muhamat Dawöt yang sebenarnya, janji yang telah dibuat di pihak kita tidak dicabut. Karena itu, tidak terjadi hal-hal yang mungkin menyebabkan orang menganggap batalnya perjanjian itu secara diam-diam. Kenyataan bahwa Calon Sultan dalam dokumen tertulis yang digunakannya untuk menawarkan penyerahannya - dokumen itu pada pokoknya disalin dari pernyataan singkat yang telah diberikan oleh para kepala daerah laras dan daerah taklukkan - tidak menyebut syarat itu, tidak ada hubungannya dengan persoalan ini sama sekali. Pertama, dokumen tersebut tidak dirancang oleh beliau sendiri, di samping itu pula seorang kepala suku Aceh yang menyerah setelah mengadakan pertukaran pikiran secara lisan, atas kehendaknya sendiri tidak akan mudah menyebut dalam dokumen semacam itu tentang syarat-syaratnya sendiri. Sebab, ia tahu benar bahwa ia, sekali sudah menyerah, tidak berkuasa lagi untuk memaksakan pelaksanaan syarat-syarat tersebut. Saya sepenuhnya yakin bahwa tuanku itu andaikan ditanya pihak kita, kewajiban-kewajiban mana yang diterima oleh pihak Pemerintah Pusat dari beliau, maka beliau pun kirakira akan menjawab, "Tidak ada. Umpama Kömpeuni mau menembak mati, memenjarakan, dan membuang saya, maka pihaknya sepenuhnya berhak melakukannya karena memang berkuasa untuk itu. Saya telah menyerahkan diri kepada kesewenang-wenangannya." Tetapi, dengan demikian orang seperti itu, sebagaimana dapat dipahami dengan sendirinya, tidak mengucapkan pikirannya yang tersembunyi.

Sebelum beliau mengambil langkah demikian - paling-paling hanya dapat ditunda sebentar saja dalam keadaan yang berlaku itu, tetapi tidak dapat dibatalkannya sama sekali - beliau berusaha memperoleh sebanyak mungkin kepastian tentang niat-niat kami terhadap beliau. Satu pertanyaan umum mengakibatkan bahwa dari satu pihak yang harus mendapat kepercayaannya, diberikan janji bahwa beliau tidak akan disingkirkan dari Aceh. Perundingan-perundingan dengan berbagai kepala di Pidie yang boleh beliau lakukan, semakin memberi beliau harapan tentang kemauan baik kita. Akhirnya beliau menulis sepucuk surat kepada Gubernur Aceh, memang benar dalam kata-kata yang cukup pantas, namun penempatan tanda tangannya (karena capnya telah jatuh ke tangan kita) maupun mengenai kata ganti orang pertama (kami) serta dalam hal tata cara lebih mengesankan sabda raja kepada orang bawahannya. Dalam surat itu beliau minta agar para kepala di Aceh Besar boleh menyambut beliau. Ketika permintaan ini pun segera dikabulkan, beliau mengerti bahwa beliau hanya dapat disongsong dengan sambutan penuh kehormatan dan dengan dipenuhinya keinginan-keinginannya yang terpenting. Beliau tidak menemukan alasan apa pun untuk menunda kedatangannya lebih lama lagi. Meskipun begitu beliau masih juga berlambat-lambat; ini merupakan cara pribumi yang lazim untuk menaikkan setinggi-tingginya hasrat serta tawaran-tawaran kita dalam hal seperti itu. Maka, perlu diberikan setengah ancaman agar langkah yang terakhir itu jangan ditunda lebih lama lagi.

Seorang kepala pribumi memandang perbuatan-perbuatan kita sekurang-kurangnya sama bobotnya dengan janji kita. Terutama seorang yang telah dibesarkan dalam keadaan seperti T. Muhamat Dawôt, ia tidak akan berpikir untuk kemudian mengimbau pendapat umum setelah beliau mengalami kekecewaan, dengan jalan mengutip janji-janji yang pernah diberikan kepadanya atas nama kita. Sebaliknya, secara pribadi beliau akan memperhatikan dengan teliti baik janji-janji itu maupun keramahan dan kesediaan kita untuk membantu beliau sebelum beliau menyerah. Masyarakat Aceh pun berbuat begitu.

Seandainya kita lebih bersikap menunggu, beliau pasti akan menyerah juga, tetapi kini beliau telah datang kepada kita dengan penuh kepercayaan yang ditimba oleh beliau dan para kepala suku Aceh baik dari janji-janji kita maupun dari cara dikabulkannya permintaanpermintaan yang mendahului penyerahannya:

i) agar tidak akan ada penyingkirannya dari Aceh;

2) agar di pihak kita beliau menempati kedudukan di atas semua kepala di Aceh dan daerah taklukannya.

Sekalipun orang pertama-tama dapat mengatakan bahwa janji tersebut dengan sendirinya bersyarat, sebab dengan sendirinya tidak masuk akallah menjamin kepada siapa pun bahwa ia selama-lamanya diperkenankan bermukim di negerinya sendiri, dan sebagainya, namun jangan dilupakan bahwa janji seperti itu dengan syarat-syarat yang hanya dinilai oleh pihak kita tidak berharga sedikit pun bagi Calon Sultan. Maka, beliau hanya akan mengartikan: tindakan itu selamanya tidak akan diterapkan kepada beliau.

Alasan-alasan yang mungkin kelak akan memaksa kita untuk mengambil keputusan lain mengenai beliau, bagaimanapun, bagi kita tampaknya dapat dihalalkan, sebaliknya dalam pandangan beliau dan para kepala suku Aceh hanya dianggap sebagai alasan yang dicari-cari.

Kedua, hendaknya dicatat bahwa dikabulkannya permintaan Calon Sultan agar ia disambut oleh para kepala Aceh Besar, menimbulkan kesan kepada -mereka dan kepada penduduk bahwa tuanku tersebut tetap kita akui sebagai sultan. Beberapa di antara para kepala itu malah mengungkapkan keheranannya bahwa tidak dilepaskan tembakantembakan kehormatan pada waktu kedatangannya di Ulee Lheue. Andaikan hal tersebut hanya dialami oleh para tuanku atau satu dua orang kepala yang terikat dengan Calon Sultan dengan hubunganhubungan khusus, maka akan terhindarlah kesan itu. Sebab, kedatangannya dengan memelopori semua uleëbalang yang terkemuka di Aceh atas bantuan kita, akan merupakan kesaksian yang tidak dapat disalahtafsirkan bagi mereka tentang kedudukan paling khusus yang kita janjikan untuk tuanku tersebut di Aceh.

Bentuk tak bersyarat yang kemudian digunakan Calon Sultan untuk menawarkan penyerahannya dan yang diperkuatnya secara lisan, sama sekali tidak mengurangi makna janji yang dahulu pernah diberikan kepada beliau dan makna pengabulan permintaan-permintaannya. Begitu pula kenyataan bahwa baik beliau maupun kebanyakan kepala suku Aceh yang kini akan menjawab pertanyaan dari pihak Pemerintah kita tentang tuntutan hak-hak mana yang dapat diberlakukan oleh T. Muhamat Dawöt kepada kita dengan jawaban "tidak ada" , tidak akan mengurangi sedikit pun pemberian janji dan lain-lain itu.

Dalam satu dua hari ketika Calon Sultan berada di Kutaraja sesudah penyerahannya itu, terbuktilah beberapa pendapat yang mulai dibentuk dari kedudukannya yang baru itu. Di luar pihak Pemerintah pun baru beberapa hari kemudian mengetahui hal itu dari orang yang bersangkutan - beliau memanggil seseorang yang sejak beberapa tahun yang lalu menyimpan sebuah barang jaminan milik Calon Sultan, kemudian mengharuskan orang tersebut menandatangani sebuah dokumen yang mewajibkannya membayar kepada beliau harga barang jaminan yang secara sewenang-wenang telah ditaksir mahal oleh calon sultan itu, ditambah dengan denda yang sama jumlahnya. Di Pidie maupun di Aceh beliau pernah menerima dari beberapa uleëbalang upeti-upeti seharga ratusan dolar setiap orang. Juga dari orang-orang yang belum pernah mengirimkan sesuatu kepada beliau; yang berbuat begitu ternyata karena terkesan oleh sambutan kita terhadap calon sultan tersebut. Dari sambutan itu mereka menyimpulkan bahwa beliau akan menjadi tokoh berpengaruh pada kita. Maka, sebaiknya beliau harus tetap diajak bersahabat atau dijadikan sahabat baru.

Selebihnya beliau tidak pernah mencampuri urusan penting mana pun. Atas kehendaknya sendiri beliau hanya berbicara tentang pembelian berbagai benda yang indah-indah, membeli seekor kuda tunggangan yang mahal, sering menyelenggarakan sabungan ayam, dan hiburan-hiburan lain. Ketika untuk pertama kali beliau mendapat tunjangan bulanan sebanyak i.ooo gulden, beliau mengungkapkan kekesalannya tentang kecilnya jumlah tunjangan itu kepada tiga orang yang kebetulan berkunjung kepada beliau. Beliau menggunakan kata-kata yang tidak mencerminkan rasa hormat yang tinggi terhadap Pemerintah kita.

Sampai saat itu oleh pihak Pemerintah baik di Pidie maupun di Aceh telah dipenuhi semua keperluan Calon Sultan dan pengiringnya yang besar jumlahnya itu dengan tidak kikir. Selain itu beliau - seperti telah dikatakannya kepada tiga orang yang disebut tadi - selama 14 hari di Kutaraja sudah mengeluarkan uang 900 gulden. Karena kini beliau rupanya disuruh puas dengan uang F 1.000 saja setiap bulan untuk segala keperluan itu, maka beliau menugaskan kepada dua orang yang hadir itu agar bertanya kepada pihak Pemerintah apakah beliau dianggap sebagai orang hukuman dan apakah tidak lebih baik beliau ditembak mati saja.

Kedua kepala tersebut secara tepat menilai tugas itu tidak sungguh-sungguh dimaksudkan, melainkan hanya sebagai pernyataan kekesalan hati. Maka, mereka berdiam diri karena tahu bahwa calon sultan itu sendiri mendekati Pemerintah kita dengan nada yang sangat merendahkan diri. Sementara itu orang dapat melihat dari beberapa hal bahwa T. Muhamat Dawöt harus agak dibatasi supaya setiap kali jangan terdengar keinginan atau tuntutan beliau yang sama rumitnya maupun berlebihan. Hal ini pun kecil kemungkinannya akan terjadi, seandainya sebelum dan pada saat penyerahannya orang terus-menerus memberikan bukti kemauan baik. Sebaiknya, hal-hal itu hendaknya disimpan untuk kesempatan selanjutnya.

Akan tetapi, yang lebih gawat daripada akibat pemanjaan yang secara tidak sengaja ditimbulkan pada permulaannya ialah janji yang sebenarnya sudah diberikan sebelum penyerahan Tuanku, yaitu mengenai tempat tinggalnya yang akan datang dan janji yang tersirat dalam berbagai fakta mengenai kedudukan beliau, kelak. Menurut keyakinan saya kedua-duanya pantas disesalkan karena akan menimbulkan kesulitan, meskipun kesulitan itu baru akan terjadi sesudah beberapa waktu berlalu.

Ketika beberapa hal itu saya bicarakan dengan Gubernur Aceh, beliau mengemukakan bahwa menurut pandangan beliau baik pada Calon Sultan maupun pada para kepala tidak dibangkitkan gambaran sedikit pun mengenai pemulihan kesultanan. Beliau berkata bahwa sebaliknya semua pasti telah mengerti bahwa hal itu tidak dapat dipersoalkan. Atas pertanyaan saya mengapa secara tegas tanpa sangsi kepada calon sultan itu tidak diberitahukan hal itu, Gubernur menjawab bahwa Pemerintah Pusat tidak mempermaklumkan kehendaknya dalam hal itu dalam dokumen mana pun yang tersimpan di Aceh. Adapun proklamasi Komisaris Pemerintah Van Swieten dianggap oleh Jenderal sudah terlalu lama berlalu untuk tetap dihargai sebagai ucapan yang berkenaan dengan zaman sekarang.

Sebaliknya, saya berpendapat bahwa kehendak negatif Pemerintah Pusat terhadap Kesultanan Aceh sudah lama menjadi ketetapan. Juga menjadi penilaian yang pasti oleh Gubernur sendiri, sehubungan dengan nasihat yang disampaikannya kepada Pemerintah Pusat berkenaan dengan mosi Van Kol, bahwa bagi satu kesultanan di negeri Aceh yang sudah didamaikan tidak mungkin ada tempat lagi, padahal keraguan yang mungkin timbul mengenai paham Pemerintah Pusat sebelum pertemuan pertama dengan Calon Sultan mestinya dengan mudah dapat dipecahkan, oleh karenanya tampaknya masalah yang sangat penting ini sebenarnya sudah harus segera dibicarakan dalam bentuk yang pasti. Bukankah kini yang ada hanyalah keadaan tidak menentu yang tidak bermotif apa pun. Keadaan yang tidak menentu, sebagaimana saya ulas dari permulaan, bagi Calon Sultan dan orang-orang Aceh mirip sekali dengan keputusan bersyarat untuk memperkuat suatu hal.

Keadaan yang bermakna ganda ini harus diakhiri, makin cepat makin baik, dalam arti yang pernah saya jelaskan dahulu. Dengan terus terang Calon Sultan dan para kepala harus diberi tahu bahwa perjalanan segala sesuatu dalam 30 tahun terakhir serta tindakan-tindakan yang terpaksa kita adakan karena sikap kerabat sultan, telah menimbulkan satu keadaan yang menyebabkan tidak ada tempat lagi bagi kesultanan di Aceh. Akan tetapi, kepala mantan kerabat sultan yang diakui itu, dalam hal nafkah bagi dirinya sendiri dan keluarganya, boleh mengandalkan Pemerintah Pusat. Sementara itu beliau boleh tetap tinggal di Aceh, asal hanya mencampuri urusan pemerintah bila Gubernur Aceh menginginkannya.

Jikalau orang dalam hal ini tidak berterus terang sejak permulaan, maka tidak akan terjangkaulah nasib duka penguasa-penguasa di Aceh kelak. Sebab, menurut pendapat mereka, Calon Sultan dan kawan-kawan akan menyandarkan diri pada janji-janji yang sebagian dengan tegas diucapkan atas nama Gubernur dan sebagian lagi tersimpul dalam tindakan-tindakan Gubernur. Padahal, kepada Gubernur itulah T. Muhamat Dawöt telah menyerah.

Pembicaraan-pembicaraan saya baru-baru ini dengan Calon Sultan dan yang lainnya tidak menambah harapan saya mengenai hasil-hasil tindakan beliau guna mempercepat perdamaian negeri ini. Kenyataan bahwa Tuanku sekarang mengatakan bahwa mereka yang masih berkeras meneruskan perlawanan tidak banyak berbeda dengan perampok, tentu saja bagi orang yang melihat masalahnya dari dalam tidak ada harganya. Sebab, di antara para pemimpin "perampok-perampok" itu terdapat kaum ulama yang dijunjung tinggi oleh Calon Sultan dan juga tokoh-tokoh seperti Pólém serta para kepala di Geudong yang paling-paling disebutnya dengan nama celaan untuk menyenangkan kita. Kemudian di situ terdapat juga kepala-kepala gerombolan yang oleh beliau, satu dua pekan yang lalu, dicapnya sebagai pemimpin para pejuang jihad. T. Muhamat Dawöt sendiri hanya menaruh harapan sedikit sekali akan hasil imbauan-imbauan yang telah ditujukan kepada orang-orang tersebut agar melapor ke pihak kita. Terhadap mereka yang tidak mau mengindahkan imbauannya itu, ia menyatakan dirinya bersedia sebanyak mungkin memberikan petunjuk yang dapat menyukseskan sergapan-sergapan kita. Tetapi, dapat diduga bahwa sekarang beliau tidak mudah lagi mendapat keterangan-keterangan khusus mengenai tempat tinggal orang-orang tersebut.

Selain itu sekarang pun sudah terbukti kebenaran penilaian tentang pribadinya yang selalu saya dengar dari para kerabatnya dan pribadipribadi lain dari lingkungannya. Beliau tidak banyak dapat diandalkan karena pada suatu hari beliau berbicara lain sama sekali dengan hari berikutnya dan tidak pernah dengan sungguh-sungguh mengerjakan pelaksanaan rencana apa pun. Adapun sebab utamanya berakar pada wataknya yang ketagihan candu yang telah memerosotkan nilai jasmani maupun rohaninya. Tentang bakatnya, sebagaimana dapat diamati pada saat-saat beliau berpikiran jernih, sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan bakat warga-warga lain dalam kekerabatannya. Lagi pula beliau tanpa sangsi memiliki sedikit banyak rasa ingin tahu dan minat terhadap lingkungannya. Namun, semuanya itu dinetralkan oleh masa-masa pembiusan buatan yang setiap hari berulang dan yang membuatnya tidak berguna untuk kehidupan biasa.

Dalam pergaulan beliau menimbulkan kesan berhati terbuka pada orang yang kurang berpengalaman. Tetapi, ini hanya basa-basi saja. Dengan jelas hal itu dapat diamati pada cara beliau membicarakan

Pemerintah kita setelah beliau mendapat tunjangan yang pertama, dibandingkan dengan pernyataan-pernyataannya di muka umum mengenai penyerahannya secara mutlak. Selanjutnya juga dari kenyataan bahwa beliau menegaskan kepada saya tentang hubungannya dengan putranya dan ibu putranya itu, yang sama sekali bertolak belakang dengan isi tulisan tangannya sendiri kepada istri yang paling dicintainya. Surat itu telah dipercayakan kepada saya untuk diantarkan kepada istrinya dan atas permintaannya sendiri telah saya bacakan untuknya.

Sikapnya yang berubah-ubah serta sifatnya yang boros itu jauh melebihi kerabatnya mana pun. Seperti halnya seorang anak manja, beliau ingin memiliki apa yang dilihatnya dan beliau selalu mencoba agar melalui kita atau melalui para kepala yang begitu segan kepada beliau disebabkan oleh pengaruh kita, keinginannya terpenuhi.

Sementara, menurut pandangan saya tidak banyak yang dapat diharap dari bantuannya untuk mencapai perdamaian. Oleh karena itu, sesudah perdamaian itu beliau akan merupakan beban bagi para penguasa di Aceh. Beliau terpaksa selalu dijaga, agar dengan ikut menggunakan gengsi yang telah kita berikan kepada beliau, jangan menuntut bermacammacam sumbangan dari para kepala dan anak buahnya. Karena itu pun sikap Pemerintah kita terhadap masalah kesultanan harus tegas dari permulaan.

Kenyataan bahwa orang Aceh tetap mengenakan gelar-gelar kepada beliau, tokoh terakhir yang pada dasarnya dipilih menjadi sultan menurut adat, dengan menggunakan sebutan-sebutan yang sejak dahulu hanya menjadi hak sultan, tidak usah kita larang. Sebaliknya, jika dari pihak kita sendiri hanya memberikan nama sultan saja kepada beliau, maka hal ini akan mempunyai arti yang jauh lebih tinggi bagi beliau sendiri dan bagi orang-orang Aceh daripada sekadar basa-basi. Sedangkan gelar itu, bagaimanapun tafsiran kita, akan berguna sebagai senjata untuk berbagai macam penyelewengan. Bagi kita beliau itu tidak boleh mempunyai nama selain Tuanku Muhamat Dawöt, pensiunan kepala mantan kerabat Sultan.

Pemerintah Pusat pasti akan menyesal kelak andaikan pihaknya sekarang tidak memberikan instruksi tegas kepada Gubernur Aceh yang bertujuan, tanpa membiarkan ketidaktentuan tentang soal itu berlanjut sedikit pun, memberi tahu kepada Calon Sultan, para kerabatnya, dan para kepala terkemuka bahwa kedudukannya akan diatur dalam arti yang telah dijelaskan tadi.

Tidak dapat kita berikan daerah mana pun kepada Calon Sultan. Sebab, setiap nama yang pernah terjalin dengan martabatnya dahulu yang akan kami berikan kepadanya, akan disalahgunakannya atau, sebaliknya baginya tidak akan berharga sama sekali. Nafkah yang pantas serta izin bersyarat untuk tinggal di Aceh itulah satu-satunya hal yang, tanpa bahaya terhadap jalannya segala sesuatu kelak, dapat dijamin kepada beliau.

Sebagaimana dalam kesempatan-kesempatan yang dahulu sudah berkali-kali saya catat, sejak bertahun-tahun di Aceh pada para wakil Pemerintah kita setiap kali tampak hidup kembali nafsu untuk berunding dengan para kepala perlawanan secara langsung atau tidak langsung. Ini dilakukan dengan jalan menyuruh para kerabat, relasi, dan lain-lain yang takluk kepada kekuasaan kita, menulis surat kepada mereka untuk membujuk mereka menyeberang kepada kita dengan jaminan bahwa mereka tidak akan diperlakukan dengan buruk, dan sebagainya. Dengan tenang dapat dikatakan bahwa tidak ada kepala perlawanan terpandang yang dalam 15 tahun terakhir bebas dari usaha-usaha seperti itu. Sekaligus, bahwa belum pernah dari surat-menyurat seperti itu didapat manfaat sedikit juga, kecuali manfaat yang didapat oleh musuh-musuh kita, yang dengan demikian mendapat kesempatan untuk sekali-sekali berhubungan dengan pihak lain tanpa diganggu serta sempat menarik keuntungan dari pemberian-pemberian mereka.

Silih bergantinya personalia yang besar jumlahnya yang sudah telanjur terjadi dalam Pemerintah kita, terutama di Aceh, tidak dapat dihindari, serta sedikitnya pengetahuan yang dimiliki oleh banyak di antara pegawai kita mengenai kehidupan dan pikiran para pribumi, menyebabkan semua pengalaman yang negatif itu boleh dikatakan sia-sia. Berkali-kali dan berulang-ulang orang, yang terkadang terkecoh oleh bayangan-bayangan yang diberikan oleh penipu atau mungkin gampang percaya akan apa yang diharapkannya, menyangka melihat jalan untuk berunding yang memberikan satu harapan. Bahkan, jika mereka seharusnya dicegah berbuat begitu oleh satu larangan langsung, maka orang yang bersangkutan menyangka sudah cukup jika mereka menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan pribadi yang langsung. Maka, dikatakan bahwa surat-surat dan lain-lainnya atas permintaan penulisnya dirancang dan dikirimkan, semata-mata dengan sepengetahuan atau dengan sedikit bantuan Pemerintah.

Tentu saja orang-orang Aceh sama sekali tidak menjadi korban praktik-praktik seperti itu. Dengan terus terang mereka menyebut suratsurat seperti itu sebagai surat Kómpeuni dan kita tidak dapat menyalahkan pendapat mereka. Bagaimanapun gaya bahasa serta pilihan kata dalam tulisan-tulisan semacam itu pun berbau "kantor", tempat surat itu secara basa-basi diperiksa, padahal sebenarnya diilhami dan terkadang malah diimlakan.

Sejak Calon Sultan menyerah, di mana-mana pena-pena pun bergerak kembali. Jika tulisan-tulisan tersebut memang benar berisi panggilanpanggilan agar menyerah kepada semua kepala perlawanan, maka banyak penguasa sipil menganggap tidak janggal untuk memperkuat suara panggilan itu sedikit-sedikit dengan menggunakan para kepala dan orangorang lain yang berada di bawah pengaruhnya. Dengan demikian kepada Pölém saja dalam bulan-bulan terakhir sepanjang pengetahuan saya, sudah dikirimkan 7 pucuk surat dari berbagai orang, sebagian dikirimkan dengan bantuan Pemerintah. Andaikan surat-surat seperti itu menghasilkan sesuatu sekalipun, maka hasil itu berupa pelambatan langkah yang diinginkan oleh orang yang menerima surat itu. Sebab, ia melihat bahwa kemauannya yang baik tetap sangat dihargai. Setidak-tidaknya surat-surat itu menjadikan kita bahan tertawaan dalam pandangan orang Aceh yang menulisnya, mengantarkannya, menerimanya, atau mengetahuinya.

Yang saya pandang lebih gawat lagi ialah apa yang saya dengar di

Aceh tentang janji, yang diberikan pihak Pemerintah untuk musuh utama kita di antara kaum ulama di daerah Pidie: Teungku Côt Pliëng.

Calon Sultan, jelasnya, telah memberi pengertian bahwa teungku yang dimaksud itu, yang dianggap sebagai ulama terbesar di daerah Pidie dan dianggap sebagai orang suci bagi penduduk, akan semakin cepat menyerah, asal ia dijamin bahwa kelak ia boleh pergi ke Mekah. Permintaan ini dijawab bahwa, katanya, tidak ada keberatan terhadap hal itu.

Saya telah menunjukkan kekeliruan dan bahaya janji seperti itu kepada Gubernur Aceh. Pertama-tama, janji itu bertentangan dengan sistem yang tidak memperkenankan penyerahan bersyarat yang sudah diterima atas dasar baik. Janji seperti itu menerima satu syarat yang sangat merendahkan derajat kita karena teungku tersebut bertolak dari pendapat bahwa Aceh, disebabkan oleh bermukimnya Pemerintah kita secara tetap itu, sudah terlalu dicemarkan hingga tak dapat lagi menjadi tempat tinggal kaum beriman. Dan sebetulnya hendaknya semua orang Aceh yang saleh mengikuti contohnya. Dengan emigrasinya itu ia sebenarnya tanpa henti mengkhotbahkan perlawanan terhadap Pemerintah kita. Calon Sultan dan para kepala suku Aceh tahu benar akan hal ini, tetapi tentu saja mereka tidak menganggap perlu mempermaklumkan hal ini kepada Pemerintah dan membayangkan seolah-olah teungku yang dahulu sudah cukup lama tinggal di Mekah, dan menganggap kota ini sebagai tanah air kedua.

Orang Aceh - berlawanan dengan orang Jawa dan orang Melayu - jarang atau tidak pernah pindah ke Mekah untuk selamanya. Teungku Cbt Pliëng memang selama beberapa tahun menyingkir ke sana ketika negeri Aceh belum menawarkan medan bagi agitasinya, tetapi tidak lama setelah meninggalnya Teungku Tirö ia pulang melalui jalan tersembunyi dan mengambil alih tugas ulama yang telah meninggal itu. Sekarang, akhirnya ia tentu saja ingin kembali ke Mekah, karena tindakan kita mengakibatkan tidak terdapat lagi ruang bagi pekerjaannya untuk menyebarkan fanatisme itu di Aceh. Di pihak kita, martabat kita tidak akan terjunjung, sedangkan di pihak lain akan sangat tidak adil sekali jika hal ini diperkenankan. Dengan demikian kita kehilangan orang itu dari Aceh.

Dia memang hilang dari Aceh, tetapi pengaruhnya atas hal ihwal di Aceh sama sekali tidak hilang. Sesudah ia sampai di-Mekah, orang yang berada dalam kedudukan seperti Teungku Cöt Pliëng dinamakan muhajir, yaitu orang yang demi agama telah mengungsi, atau orang yang meninggalkan tanah airnya sebagai tokoh yang untuk sementara ini belum mampu melawan kaum kafir. Tujuan kepergiannya itu ialah untuk melancarkan pemusatan kaum beriman serta kerja sama mereka untuk melemparkan beban penindasan kaum kafir. Dalam lingkungannya di negeri Arab orang seperti itu dianggap semacam pahlawan agama, dan terutama dalam kalangan Pan Islam orang itu banyak diperhatikan. Yang lebih gawat lagi ialah bahwa semua orang Aceh yang pergi naik haji berhubungan dengan muhajir seperti itu serta teman-temannya yang berpaham Pan Islam dan berada di bawah pengaruhnya. Ia tetap menghidupkan kesadaran pada mereka bahwa penaklukan negerinya hanya bersifat sementara dan akan datang zaman yang lebih baik, tetapi untuk sementara ia tidak dapat berbuat lain kecuali mendoakan dipercepatnya perbaikan itu. Sementara itu ia berharap agar tak lama lagi agama akan cukup berkuasa kembali terhadap orang-orang senegerinya untuk menggerakkan mereka supaya bertindak.

Agaknya tidak perlu untuk mengolah lebih lanjut akibat-akibat tidak mengenakkan yang akan menyongsong penguasa-penguasa di Aceh kelak. Saya hanya mengingatkan kepada pemberontakan di Cilegon yang juga dibangkitkan dan diatur dari Mekah oleh muhajirin dari Banten.

Orang seperti Teungku Cöt Pliëng seharusnya jangan dilepaskan dari pandangan, lebih-lebih dia tidak boleh diizinkan kembali ke Mekah dan sama sekali pengungsiannya itu tidak boleh dijamin sebagai syarat penyerahannya.

Hal itu telah saya mohonkan perhatian Gubernur Aceh, tetapi kiranya saya anggap sangat perlu agar pada waktunya diadakan desakan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Pusat ke arah: i) peniadaan segala sesuatu yang menyerupai usaha melancarkan, meskipun dengan jalan yang paling tidak langsung, terhadap usaha-usaha untuk membujuk para kepala yang memusuhi kita melalui surat dan bingkisan, agar menyeberang kepada kita, sebab usaha-usaha seperti itu selalu sia-sia, malahan sering merugikan tindakan mempercepat perdamaian, 2) peniadaan semua janji atau kesanggupan, dalam bentuk atau dengan jalan mana pun, kepada kepalakepala yang bermusuhan dengan kita yang tampaknya hendak menyerah.

Betawi, 24 Maret 1903

Nota

Kepada Gubernur Sipil dan Militer di Aceh dan Daerah Taklukannya

Sehubungan dengan catatan-catatan yang diajukan terhadap nota saya tertanggal 9 Februari dan 15 Februari 1903, No. 17 dan No. 191 perlulah saya catat hal yang berikut.

Adapun maksud nota-nota tersebut, seperti biasanya, ialah untuk menarik perhatian pihak Pemerintah Daerah terhadap beberapa hal yang saya amati dan yang menurut keyakinan saya pantas diberi pertimbangan khusus. Saya heran bahwa isyarat-isyarat yang sepenuhnya khusus itu telah menyebabkan diambilnya pandangan-pandangan umum mengenai praktik pemerintahan, berlawanan dengan teori tentang apa yang disangka penuntutan hak-hak atas monopoli kebenaran berita orang Aceh yang datang kepada saya. Juga tentang omong kosong beberapa penggunjing dan lain sebagainya.

Pertentangan antara praktik dan teori memang merupakan pokok pembicaraan yang amat disukai dan yang dapat diperbincangkan tanpa batas. Sebabnya ialah kedua kata tersebut dengan mudah dapat diremasremas dan dapat digunakan oleh setiap orang dalam arti tersendiri. Sementara itu memang satu-satunya praktik yang benar ialah praktik yang berdasarkan teori yang baik. Satu-satunya teori yang baik ialah teori yang penerapannya menghasilkan praktik yang baik. Tetapi, catatan umum ini tidak pernah berguna untuk membantah satu-satunya pandangan khusus atau membelanya. Pernyataan bahwa "Pemerintah pasti dapat menilai sebaik-baiknya tentang praktik pemerintahan" memang layak bunyinya. Tetapi, siapa pun yang bukan orang asing di Kepulauan Nusantara ini tahu bahwa teori tersebut sayangnya dibantah oleh praktik. Juga bahwa orang-orang yang mengemban tugas penguasa terkadang memerintah dengan buruk karena bertolak dari teori-teori palsu. Orang-orang seperti itulah yang sering mempermainkan kata "praktik". Misalnya, orang yang berani mengesampingkan kritik Mayor Van Heutsz, yang dalam banyak hal tepat, mengenai Pemerintah di Aceh dengan kata-kata yang melumpuhkan: "penulis karangan itu tidak tahu apa-apa tentang praktik". Itulah orang-orang yang secara apiori sangat mencela karya besar yang telah dilakukan oleh dokter tentara, Dr. Nieuwenhuis2 di Borneo Tengah, padahal karya tersebut sampai bertahun-tahun lamanya dibayangkan sebagai hal yang tak mungkin dikerjakan oleh alat-alat pemerintahan yang biasa. Alasannya ialah karena menurut mereka dokter tersebut kekurangan praktik. Orang-orang itulah yang, misalnya melalui Tuan Scherer sebagai juru bicaranya - memang ia orang lapangan - telah mau membantah pembelaan saya untuk mengadakan tindakan yang keras di Aceh. Dalam hal itu mereka mengacu kepada "praktik" mereka. Orang-orang itulah yang mendengar kabar dengan mengangkat bahu secara ragu-ragu bahwa banyak perwira di Aceh sangat memadai sebagai penguasa meskipun ia kekurangan apa yang sehari-hari mereka namakan praktik, dan sebagainya. Lebih-lebih karena justru di antara mereka yang menyebut dirinya sangat praktis terdapat perbedaan paham yang sangat luas tentang hal-hal yang paling pokok; justru karena itulah lebih baik kata-kata teori dan praktik dalam meninjau peristiwa-peristiwa tertentu jangan diperdebatkan.

Jika pengertian praktik itu ialah pengalaman yang menggunakan satu cap kebenaran atau kekeliruan pada pandangan tertentu terhadap faktafakta, maka saya kira saya boleh bersandar sedikit banyak pada praktik. Dengan menentang orang-orang lapangan resmi saya kecam politik terhadap Uma r dan setiap politik pembujukan lainnya di Aceh sebagai hal yang sia-sia. Dan pengalamanlah yang telah membenarkan "teori" tersebut. Dengan menentang sebagian besar para penguasa yang praktis, maka saya lawan pandangan sesat seolah-olah Calon Gubernur Van Heutsz, sebagai orang yang tidak mempunyai praktik dalam pemerintahan, tidak boleh mempunyai pandangan praktis terhadap segala urusan. Padahal, sekarang tidak seorang pun ragu-ragu akan kebenaran pernyataan saya yang ketika itu secara agak umum dilawan orang. Dengan menentang pandangan-pandangan Mayor Van Heutsz, yang selebihnya sangat saya hormati, saya mengulas bahwa negeri Aceh tidak dapat ditaklukkan semata-mata dengan menguasai jalan-jalan lautnya. Dan sekarang justru "praktik" Jenderal Van Heutsz yang menggunakan cap pada "teori" tersebut dengan jalan tidak membiarkan satu pelosok pun di daerah pedalaman bebas dari serbuan. Terhadap para ahli lapangan resmi itu saya bertahan bahwa usaha-usaha perantaraan dengan Pblém yang setiap kali diulang itu tidak akan menghasilkan apa-apa, dan bahwa kembalinya T. Baset sedikit pun tidak akan membantu pendamaian Mukim XXII. Dan sekarang mengenai itu pun orang telah yakin dalam praktik. Dengan menentang cita-cita yang setiap kali timbul kembali seperti yang dianut petugas-petugas pemerintahan untuk membuat para penulis surat perantara itu bekerja lebih bermanfaat dengan jalan memberikan dorongan dan bimbingan kepada mereka, saya selalu mengulas bahwa hal ini hingga sekarang belum ada hasilnya yang lengkap dan bahwa semua langkah itu dalam pandangan orang Aceh membuat kita tampak lemah dan pantas ditertawakan. Saya menyebutkan lebih banyak contoh yang berguna, bukan untuk mengulas kemutlakan kebenaran saya, melainkan untuk sekadar mengangkat nilai pengamatan dan pandangan saya ke atas suasana taksiran-taksiran rendah yang digunakan orang untuk memamerkan pertentangan populer yang tak benar antara teori dan praktik.

"Teori " yang mestinya harus menjadi dasar setiap praktik pemerintahan yang baik ialah pengetahuan yang mendalam tentang negeri dan bangsa, dengan disertai penggunaan akal sehat. Karena saya sejak bertahun-tahun secara sungguh-sungguh dan dengan rajin menuntut ilmu tersebut, agaknya mengherankan andaikan dasar itu sekarang pun belum ada pada saya.

Sementara itu saya bukan orang yang menemukan bahwa "teori itu gampang", melainkan dengan berdasarkan kerja yang tak putus-putus dan penuh jerih payah terpaksa saya menjadikan hal itu milik saya sendiri. Tambahan lagi justru karena saya terlepas dari kerja rutin pemerintahan, maka saya menjadi mampu untuk bergaul dengan orang Aceh dan orang lain dengan cara yang lebih akrab dibandingkan dengan hubunganhubungan yang biasanya memang singkat dan dangkal yang telah mereka lakukan dengan penguasa. Apakah selain itu saya cukup berakal sehat untuk menyaring kebenaran dari segala yang saya dengar sambil mengadakan penilaian yang perlu dan menarik kesimpulannya, hal itu tidak dapat saya nilai sendiri secara objektif. Bahwa Gubernur Aceh, yang praktiknya sendiri baru mulai dalam jabatannya yang sekarang, telah menjawab pertanyaan tersebut sepenuhnya dengan negatif, dapat saya lihat dari kata-kata: "hanya orang-orang Aceh yang datang kepada Dr. Snouck itulah yang berkata benar" serta "omong kosong beberapa penggunjing". Barang siapa menganggap omong kosong seperti itu sebagai kebenaran dan tidak mampu membedakan apa yang diceritakan oleh orang Aceh yang datang kepadanya, memang benar ia seorang penasihat yang lemah!

Sebaliknya, jika saya ingat, antara lain, bahwa pada akhir tahun 1899 omong kosong seperti itu yang menurut saya beralasan untuk dihargai, telah menjadikan saya mengetahui sepenuhnya sistem keikutsertaan secara pasif dalam perlawanan yang diikuti di Samalanga. Sedangkan hal ini sekarang pun, setelah dilakukan penelitian yang sengaja oleh Pemerintah kita yang praktis itu selama lebih dari setahun kemudian, pasti tidak diketahui. Oleh karenanya, saya agak sulit begitu saja menerima celaan yang menyeluruh itu.

Juga pendapat, yang sedikit banyak menuduh saya, bahwa "seandainya negeri Aceh dapat didamaikan dengan menulis larangan yang dirumuskan dengan tegas" agaknya akan menimbulkan keraguan yang sungguh-sungguh akan akal sehat saya, jika saya justru tidak mendesak diberlakukannya larangan yang dimaksud itu ( yang melarang pengurusan surat-menyurat dengan para kepala yang memusuhi kita dan sebagainya ) dalam praktik.

Meskipun terdapat taksiran yang kurang baik mengenai nilai pandangan-pandangan saya serta tentang sumber yang menghasilkan pandangan itu, untuk sementara saya menganggap diri saya wajib membantah beberapa seluk-beluk dalam jawaban terhadap surat saya, dengan mengadakan tambahan bila perlu.

Nota Mo. iyl , I. Teungku Brahim yang diutus kepada Calon Sultan untuk membicarakan masalah khitanan, dengan demikian, jika adil, sama sekali tidak boleh dianggap wajib untuk memberitahukan kepada Pemerintah tentang segala yang didengarnya di luar masalah khitanan. Lebih tidak wajib lagi karena percakapan itu juga dihadiri oleh dua kepala yang digaji, yang jauh lebih berwenang untuk menyampaikan pemberitahuan seperti itu. Mereka, bersama Tuanku Muhamat Dawôt, akan sangat mencela Teungku bila mereka mendengar bahwa dialah yang menyampaikan apa-apa yang mereka diamkan saja. Andaikan ada orang yang dalam hal ini pantas untuk dimarahi, tentulah kedua kepala itu dan bukan teungku ini yang pantas ditegur. Tentu saja teungku tersebut tidak mau mempertaruhkan kedudukannya yang terhormat di dalam masyarakat Aceh dengan menyampaikan berita yang tak diminta itu.

Teungku Brahim sudah saya kenal 12 tahun lamanya sebagai orang yang sangat pantas diandalkan dan secara luas disegani karena keturunannya dan jalan hidupnya. Justru karena kesempatan lebih banyak ada pada saya dibandingkan dengan kebanyakan pejabat pemerintah untuk menenangkan orang seperti itu, maka saya telah berhasil untuk belajar dan mendengar banyak sekali dari dia dan dari perantaranya yang sangat berpengaruh, padahal sifatnya tertutup dan sangat pemalu. Meskipun saya, dalam pergaulan bertahun-tahun lamanya, sedikit banyak mendapat kepercayaan dari dia karena pemberitahuannya selalu saya gunakan dengan hati-hati dan tidak memalukannya, jarang sekali hal-hal yang disampaikannya itu atas kehendaknya sendiri. Namun, lama-kelamaan saya mengetahui kunci untuk menimba keterangan darinya. Dengan cara itulah dan bukan karena dia datang sendiri untuk menceritakan sesuatu kepada saya, saya mendengar darinya tentang berbagai pemerasan T. Kali, T. Raja Itam, dan lain-lain yang tidak diketahui oleh pihak Pemerintah. Begitu pula sebagai jawaban atas pemeriksaan yang dilakukannya atas permintaan saya, padahal pemeriksaan yang diadakan sebulan sesudah tersiar berita tentang gugurnya T. Cbt Pliëng itulah yang memberikan hasil yang negatif tentang kebenaran berita tersebut. Dengan demikian saya mendengar banyak hal dari dia dan melalui dia, dan meskipun terkadang saya mendapatinya bersikap segan untuk bercerita sehubungan dengan kedudukannya, belum pernah saya dapati dia berbohong atau tidak benar menceritakan berita-berita yang sudah pasti.

Begitu pula setelah lama menimba segala yang telah didengarnya dan dilihatnya dalam kedua kunjungannya kepada tuanku itu, maka saya mendengar kekesalan Tuanku mengenai tunjangan dan mengenai masalah penggadaian. Seandainya teungku tersebut dimarahi dengan alasan itu, hal ini akan sangat tidak adil dan pasti tidak berguna untuk menjadikan orang ini lebih suka membuka diri terhadap orang lain. Sebaliknya, akan mengguncangkan kepercayaannya kepada saya. Hal yang terakhir ini pernah terjadi karena tindakan Pemerintah di Aceh; di bawah Gubernur yang sekarang sampai saat ini belum pernah terjadi. Berkali-kali hal itu timbul karena kekesalannya terhadap para juru berita saya. Perbuatan seperti itu tidak pernah memberi hasil lain kecuali kenyataan bahwa pekerjaan saya sedikit banyak dipersulit.

Bahwa seseorang yang ditugaskan mengadakan khotbah Juma t di Mesjid Raya diharuskan memberitakan dengan segera kepada Pemerintah tentang segala yang didengarnya, tetapi ia juga diharuskan berdiam diri terhadap saya jika ditanya secara pribadi, pasti merupakan tuntutan yang sangat ganjil. Padahal, cerita penggadaian itu tidak didengarnya sewaktu ia berkunjung kepada Sultan.

Bahwa seluk-beluk masalah penggadaian itu tidak sepenuhnya tepat disampaikan oleh T. Brahim, saya terima dengan senang hati. Sebab, hal itu didengarnya waktu sepintas lalu dibicarakan dan saya tidak mengadakan penyelidikan lebih lanjut, malah saya teruskan hal itu kepada Pemerintah.

Bahwa pihak Pemerintah tanpa "sumber terpercaya" saya itu tidak akan mendengar apa-apa tentang masalah penggadaian itu, tidak pernah saya nyatakan di mana pun. Karena memang sewajarnyalah saya yang melewatkan seluruh waktu saya yang tersedia itu bersama orang Aceh akan mendengar sedikit lebih banyak daripada orang lain, maka saya anggap berguna untuk memberitahukan kepada Pemerintah segala yang pantas diperhatikan di antara berita-berita yang saya dengar itu sehubungan dengan sikap tuanku yang baru takluk itu. Mengenai penilaian tentang pengaturan sementara terhadap kedudukan Tuanku Muhamat Dawöt, terbuktilah hal ini tidak berlebihan.

Apakah usaha melakukan pemerasan itu dianggap sebagai ulah seorang sultan atau seorang tuanku, untuk sebagian hanya merupakan soal kata-kata saja. Dalam pandangan saya orang-orang Aceh yang bersangkutan menganggap perbuatan tersebut dimulai oleh Sri Sultan. Dan saya juga belum mendengar dari salah seorang tuanku yang takluk kepada kita bahwa ia telah menjatuhkan denda di bawah ancaman kepada orang yang berutang kepadanya.

Sejak permulaan pastilah perlu, misalnya pada penyambutan resmi terhadap T. Muhamat Dawöt, masalah kesultanan itu dibicarakan secara negatif dengan cara yang tegas dan tanpa ragu-ragu. Hal ini bukan merupakan "penghapusan suatu hal yang tidak ada" , tetapi akan menghilangkan sesuatu yang benar-benar ada, yaitu keraguan para kepala dan penduduk tentang kedudukan Tuanku. Ketika itu tuanku tersebut belum menyatakan sesuatu dan pastilah hal itu dapat dilakukan tanpa menunjukkan ketidaksopanan sedikit pun. Tetapi, kemudian kesopanan itu pun tidak akan menjadi hambatan untuk menghilangkan keraguan karena arti ganda tersebut meskipun Tuanku telah menyatakan dengan senang hati akan berbuat sesuatu sebagai imbalan gajinya. Pernyataan ini bagaimanapun tidak lebih daripada sekadar basa-basi.

Nota No. iyx , II. Satu sangkalan tegas terhadap penggunaan tekanan untuk memberikan upeti masih saya anggap belum waktunya. Hal-hal seperti itu akan terbuka secara perlahan-lahan. Yang aneh ialah kenyataan bahwa T. Dawöt dari Pulau We yang pada masa perjalanan ke Keumala pun tidak menganggap perlu memberikan pengorbanan uang untuk Sri Sultan, justru sekarang setelah Sri Sultan kita terima ia tergesa-gesa memperbaiki kelalaiannya dahulu. Hal-hal seperti itu sama sekali tidak dapat dipersalahkan kepada Pemerintah kita, namun hal itu merupakan petunjuk yang pantas diperhatikan, oleh karena itu saya tunjukkan juga.

Nota No. iy\ III. (Sekaligus no. 192 ) (2). Jika lima pucuk surat kepada Pblém yang disebut dalam Jawaban masih ditambah lagi dengan dua r-cu k yang telah dikirim dari Mukim XXII, maka akan terkumpullah tujuh pucuk surat yang telah saya sebut itu.

Bahwa surat-surat kiriman itu biasanya tidak akan terbaca oleh kita, harus saya bantah dengan tegas. Bagaimanapun dalam hal itu pengawasan pun akan kehilangan segala yang tampaknya berhasil guna. Entah berapa kali surat-surat seperti itu sebenarnya dikarang menurut paham para penguasa, kemudian dikirimkan. Segala surat-menyurat yang bersifat demikian dapat kita ketahui, bahkan bagi orang yang secara dangkal mengenal dokumen-dokumen seperti itu yang berciri "kantor" dan yang tidak dapat mengecohkan orang, baik dalam bentuknya maupun isinya. Maka, dari situ orang akan melihat bahwa tampaknya surat-surat itu ditulis atas prakarsa sendiri, namun hal ini juga terjadi untuk menimbulkan kesan tertentu kepada kita, memberikan pernyataan tentang kemauan baik untuk melakukan kegiatan, sebagaimana menurut pengetahuan mereka akan paling disukai oleh pihak Pemerintah.

Saya sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa surat-menyurat itu mengurangi kegiatan kita melawan musuh. Saya juga tidak akan menuntut agar semua pegawai dan perwira masing-masing yakin tentang kesia-siaan surat-menyurat tersebut. Sebab, kebenaran-kebenaran yang paling gamblang pun sering tidak dapat dipropagandakan dengan kekerasan. Tetapi, justru karena itulah saya menganggap perlu adanya larangan untuk setiap campur tangan dengan surat-menyurat itu. Lebihlebih karena surat-menyurat itu sepenuhnya sebagai sarana pengawasan hanya merupakan ilusi. Sebab, isi surat-surat di Aceh lazimnya tidak begitu berbobot, dibandingkan dengan berita-berita lisan yang disampaikan oleh orang harapan (orang kepercayaan). Kepada orang kepercayaan itulah, biasanya bagian penutup surat mengacu. Semua lalu lintas terlarang dengan demikian kita mungkinkan, bilamana perlu kita buka pintu untuk lalu lintas apa saja. Memang dalam keadaan seperti apa pun tidak mungkin untuk menutup pintu itu rapat-rapat, tetapi sekarang satu undangan-semu agar menyerah pun merupakan surat jalan bagi si pengantar surat yang tanpa sangsi biasanya melakukan perjalanan ke tempat musuh dengan tujuan-tujuan lain.

Seperti kepastian bahwa Pemerintah kita di Aceh tidak merasa dipaksa, karena penyelundupan amunisi ke daerah lain, untuk sekali-sekali memberikan izin pemasokan amunisi tersebut, begitu juga sepantasnya kepastiaan bahwa setiap hubungan antara orang Aceh yang sudah takluk dengan musuh tetap ada tanpa dapat dihindari, hal itu tidak mengharuskan kita untuk sekali-sekali mengizinkan hubungan seperti itu.

Andaikan semua penguasa menyadari sia-sianya tindakan itu, maka sekarang tidak akan ada satu surat pecinta Kömpeuni pun yang dikirimkan. Justru karena mereka semua tidak sadar akan hal itu, perlulah dikeluarkan larangan. Sebab, setiap bukti, juga bukti kelemahan moral, memperkuat perlawanan serta mengukuhkan keyakinan mereka yang belum menyerah tentang nilai luar biasa yang diberikan penyerahan mereka.

Nota No. iyl , IV. Tempat persembunyian T. Cbt Pliëng sama susahnya ditemukan, tetapi tidak lebih susah ditemukan dibandingkan dengan tempat perlindungan Pölém. Mayor Van Daalen memang sudah pernah sekali menemukannya, meskipun teungku itu sendiri terhindar ketika itu.

Andaikan teungku itu akan menyerah, maka menurut pandangan saya akan kecil sekali bahaya kalau-kalau dia akan meneruskan penghasutannya di Aceh secara rahasia. Dan hal ini akan dapat dicegah dengan pengawasan yang baik dari pihak Pemerintah. Andaikan orang putus asa akan hasilnya, maka tindakan satu-satunya yang tepat ialah pembuangan, tetapi sekali-kali jangan memberi izin untuk pindah ke Mekah. Di sana orang seperti T. Cot Pliëng menghasut, bahkan juga orang seperti Polêm atau Raja Keumala, pasti, di luar setiap pengawasan dari pihak kita melakukan hal yang sama. Seorang penguasa di Aceh kelak akan terkejut karena merasakan akibat-akibatnya, seperti orang di Banten pada tahun 1888 terkejut karena pemberontakan yang dipimpin dari jauh oleh tokoh-tokoh Banten yang menyingkir ke Mekah, tanpa sedikit pun membahayakan mereka sendiri. Terhadap izin untuk bepergian ke Mekah kepada para teungku yang sedikit banyak dicurigai, apalagi mereka yang berpengaruh begitu besar seperti T. Cbt Pliëng, tidak dapat sungguh-sungguh diadakan peringatan, khususnya jika kita pertimbangkan kepentingan negeri Aceh. Memang untuk sementara kita akan membebaskan diri dari orang-orang yang menyulitkan kita, tetapi kita menyiapkan kesulitan-kesulitan yang besar bagi Pemerintah yang akan datang.

Nota No. ig2 , (i). Tentu saja T. Muhamat Dawöt ingin bersama anak buahnya kembali ke Pidie selekas mungkin karena di tempat itulah beliau merasa seperti di rumah. Tanpa mereka beliau pergi sendiri karena begitulah kemauan Kömpeuni.

Jika T. Muhamat Dawöt sama malasnya dengan semua tuanku lainnya dan tidak bereaksi terhadap ajakan pada umumnya, maka penunjukan arah kerjanya oleh pihak Pemerintah tidak akan memberikan hasil apa pun.

Jur u tulis dapat ditemukan oleh Tuanku di Pidie sampai berlusin-lusin banyaknya tanpa bantuan kita. Namun, para kepala yang lain pun lebih suka menyuruh menulis surat-surat semacam ini kepada para penulis kita.

Nota no. ig2 , 3. Dari penjelasan lisan yang diberikan oleh Mayor Van der Maaten kepada saya tentang isi buku hariannya tertanggal 12 Desember 1902, saya kira pengertian saya ialah bahwa percakapan teleponnya dengan Gubernur Aceh telah terjadi lebih dahulu sebelum ia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya atas nama T. Muhamat Dawöt. Bagaimanapun hal itu terjadi, namun penjelasan tersebut tidak sama tepat dengan apa yang tercantum dalam Jawaban, yaitu bahwa Mayor Van der Maaten - dan itulah yang penting - tidak memperkecil arti janji yang telah dibuatnya waktu berbicara dengan saya. Dan ia telah menerima kesimpulan saya bahwa sekarang, tanpa melanggar janji, orang tidak dapat membuang Tuanku. Bagaimanapun kata-kata yang tercantum dalam buku harian itu terlalu tegas tanpa adanya keraguan. Maka, tidak mungkin "mengacu kepada apa-apa yang telah tampak bagi setiap orang". Dalam bentuknya, seandainya benar, ilinya akan serupa sekali dengan tindakan yang sangat tercela, yaitu penghapusan kesultanan yang sudah tidak ada.

Bahwa T. Bentara Cumbö pada tahun 1990 mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Gubernur yang sedang dalam perjalanan di daerah Pidie, sama sekali tidak menjadi petunjuk bahwa orang hanya akan memberikan nilai relatif kepada janji yang telah diberikan oleh Mayor yang ditugaskan dengan pemerintahan sipil daerah Pidie. Apa yang dikatakannya dianggap orang sebagai ucapan atas nama Gubernur. Dari saya tidak pernah terucapkan atau disampaikan pemberitahuan apa pun kepada T. Cumbö yang seolah-olah menyerupai janji tidak akan dibuangnya calon sultan tersebut. Bagaimanapun hal itu tidak disinggung dalam pertanyaan yang diajukannya pada tahun 1900. Ketika itu beliau minta izin untuk membolehkan istri kesayangan Calon Sultan, Pbcut Muröng, bermalam di tempatnya, tanpa menjadikan Pbcut Muröng itu sasaran penculikan oleh pihak kita. Selanjutnya, dia memohon agar suaminya boleh mengunjunginya sekali-sekali tanpa diganggu, karena hal ini mungkin akan menghasilkan pembicaraan tentang penyerahannya. Ini memang merupakan usaha yang nyata agar dengan pertemuan semu guna keperluan pendamaian, Calon Sultan dan istrinya dapat diberi penginapan yang tenteram di Cumbo untuk beberapa waktu lamanya. Tidak benarnya pemberitahuan T. Cumbö itu semakin menonjol ketika ia menyatakan bahwa calon sultan itu sudah lama cenderung untuk menyerah, tetapi terhalang oleh Bén Peukan dan Pölém yang mengancam akan membunuhnya. Kemudian saya menjawabnya atas nama Gubernur bahwa ia dapat menerima siapa pun yang dikehendakinya untuk menginap, tetapi Kömpeuni tidak akan membiarkan musuhnya dengan tenteram di mana pun ia berada.

Adapun janji penguasa Pidie bahwa istri dan putra calon sultan itu tidak akan dipenjarakan memang merupakan penyimpangan kecil dari peraturan umum, tetapi dalam hal mana pun tidak dapat dibandingkan dengan janji tentang tidak akan dibuangnya Calon Sultan. Perbandingan itu baru akan pantas andaikan misalnya orang berjanji bahwa Calon Sultan tidak akan dibuang ke New Guinea (Irian). Sebab, sebagaimana dalam tujuan pertama, penangkapan tercapai, biarpun di luar gedung tertentu.

Begitu pula dalam hal tujuan kedua, penyingkirannya dari Aceh akan sama-sama tercapai dengan tuntas di luar daerah tertentu.

Dengan demikian tidak ada alasan orang merasa heran atas catatan saya. Dan sekarang pun saya masih tetap yakin bahwa pembuangan Tuanku Muhamat Dawöt dari Aceh akan dianggap oleh beliau dan anak buahnya sebagai pelanggaran janji. Untuk sementara soal tersebut tidak muncul, tetapi kelak soal itu akan menimbulkan kesulitan.

Lampiran

Kutaraja, i8-4-'o3

Tuan Snouck yang sangat terhormat,

Dengan kapal tanggal 12 bulan ini telah saya titipkan kepada Kapten De Wijs yang pindah, seperangkat potret dari para kerabat Sultan (sebagian) bagi Anda dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu, beserta sepucuk surat dari saya. Barang-barang tersebut agaknya sudah sampai pada Anda, tetapi baru saja surat saya dikirim, teringatlah saya bahwa saya lupa memberikan kepada Anda beberapa nota, No. 17, 18 dan 19

[bukan hanya no. i8 seperti yang Anda tulis]. Bersama dengan ini saya kirimkan ketiga nota itu dan saya minta maaf atas kelalaian saya.

Mengenai nota Anda yang terakhir3 , yaitu yang membicarakan apa yang telah dikemukakan oleh Jenderal V. Heutsz tentang ketiga nota Anda, Anda tidak akan mendengar apa-apa lagi karena jenderal itu telah menutup perkara tersebut dengan jawaban atau replik Anda.

Saya belum pernah membaca dokumen yang setanggap nota Anda yang terakhir, yang antara lain membahas praktik dan teori dan yang telah Anda gunakan untuk mematikan alasan Jenderal mengenai segala sesuatu tentang pemerintahan beliau yang dikatakan orang sebelum masa pemerintahan beliau, dan yang justru telah Anda lawan.

Namun, Anda tentu saja sudah begitu baik mengenal Jenderal Van Heutsz sehingga tidak akan menaruh harapan agar Gubernur - atau lebih tepat Tuan Van Heutsz - mundur dalam sikapnya. Sebab, bila Anda datang kemari dan Anda akan membicarakan soal itu sekali lagi, Anda akan melihat bahwa jenderal tersebut tidak akan mengaku bahwa praktik pemerintahan baru dipelajarinya di sini ketika beliau diangkat sebagai gubernur. Sebab, jabatan gubernur itu bersandar pada fakta bahwa beliau sering membicarakan pemerintahan dengan para pejabat Pemerintah dan telah mengamati pemerintahan itu dari dekat selama bertahun-tahun.

Perluasan Kutaraja dalam segala hal tentu saja masih dilanjutkan. Jalan ke keraton telah diperlebar dan diteruskan ke dalam keraton. Satu blok perumahan perwira yang ada di dalam keraton dibongkar. Sungai Krueng Doy sudah dikeruk, tetapi masih juga diperdalam lagi. Beberapa rumah ditambah. Adapun rumah-rumah bagi para asisten residen akan segera dimulai pembangunannya, seperti juga rumah-rumah untuk notaris dan Tuan Kamerling [sepanjang jalan ke Ulee Lheue].

Bila kemudian Anda kembali kemari, Anda akan menemukan banyak hal yang diperbaiki lagi.

Dengan menghaturkan salam takzim kami berdua, saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat setinggi-tingginya H.N. Veenhuijzen.1

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Pandangan-pandangan Gubernur Aceh mengenai pengalaman yang diperolehnya sejak Tuanku Muhamat Dawöt menyerah secara umum dapat saya benarkan. Hanya satu dua butir yang menyebabkan saya ingin memberikan catatan.

Kunjungan-kunjungan tuanku tersebut ke Pidie sama sekali tidak memberikan hasil yang berguna. Dan bila beberapa kepala di sana sejenak seolah-olah mengharapkan apa-apa yang lebih baik, hal itu hanya terjadi untuk memuaskan beliau. Sebab, beliau yang hampir sepanjang hayatnya tinggal di daerah Pidie dan beberapa kali menyatakan bahwa beliau lebih merasa menjadi orang Pidie daripada orang Aceh, jauh lebih menyukai tinggal di sana daripada di Kutaraja. Di kota tersebut beliau berada di luar lingkungan pribumi dan beliau terganggu dalam melakukan kegemarannya karena adanya pengawasan dari pihak kita.

Surat-surat yang ditulis ke tempat lain pun tidak ada hasilnya. Balasan-balasan yang disebut oleh Gubernur telah masuk; secara formal bersifat menghindar. Tetapi paling-paling, dengan kekecualian Raja Lhok, yang cukup mempunyai alasan untuk menyesali pelariannya yang tak dipikirkannya dengan baik, bagi orang yang mengenal tata cara suratmenyurat di Aceh, pasti tahu bahwa semua tulisan itu bersifat menolak.

Misalnya, Pölém, yang pada tahun 1901 dengan izin Pemerintah menerima beberapa kepala yang menghadap kepadanya di negerinya sendiri, ketika itu juga meninggalkan tempat dengan memberitahukan bahwa ia memerlukan 30 atau 50 hari untuk mengurus keperluannya. Dan banyak jawaban dari kepala-kepala yang memusuhi kita, yang dahulu diterima sebagai balasan atas desakan-desakan dengan sepengetahuan Pemerintah yang ditujukan kepada mereka agar mereka menyerah, semacam itu juga isinya.

Memang sudah saya duga hasil itu, dan bila saya mendesak agar Pemerintah menahan diri dalam menunjuk cara atau arah tindakan tertentu kepada Tuanku, maka alasannya bukan karena saya berharap agar beliau atas prakarsanya sendiri akan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi perdamaian. Sebaliknya, saya tahu pasti bahwa dari pihak beliau maupun dari tuanku mana pun atau kepala Aceh yang lain pun, satu tindakan yang kita paksakan tidak akan membawa hasil yang mengantarkan musuhmusuh itu pada kita. Keyakinan ini pun sudah menjadi kenyataan sejak saat itu. Sebab, setelah Gubernur Aceh mengambil tindakan dan memerintahkan tuanku tersebut untuk pergi ke Lhok Seumawe, tidak dapat ditunjukkan sedikit pun sisa pengaruhnya pada peristiwa-peristiwa mana pun di daerah Pase. Segala sesuatu yang diperolehnya di sana adalah berkat tindakan bersenjata kita.

Perkiraan seolah-olah beberapa kepala akan menggantungkan penyerahan mereka pada kedatangan Tuanku di Lhok Seumawe, boleh dikatakan lebih tidak layak. Bagaimanapun mereka sama sekali tidak perlu melapor kepada beliau. Kecuali jika kami mewajibkan mereka berbuat begitu, dan umpama memang demikian, sekali lagi kita memberikan kewibawaan kepada mantan sultan itu. Padahal, beliau belum pernah mempunyai kewibawaan itu.

Tidak ada seorang pun yang menganggap penting bahwa Pblem, yang telah terjepit oleh kita, menulis surat kepada beliau. Hal ini akan dilakukannya kepada siapa pun yang, karena kita suruh untuk menulis surat dan menunggu balasannya di Lhok Seumawe, kemudian dicap sebagai perantara untuk berhubungan dengan kita.

Karena tuanku tersebut lebih dari sekali tinggal di Pidie, yaitu negeri yang hubungannya paling akrab, tidak memberi petunjuk sedikit pun yang membuat kita mampu bertindak terhadap gerombolan-gerombolan dengan hasil yang lebih daripada dahulu, maka orang berhak mengatakan sia-sialah harapan agar Tuanku dalam hal itu akan memberikan lebih banyak jasa. Hal ini terjadi setelah Pblem, yang pengaruhnya ketika itu pun sama sekali tidak terasa di daerah Pidie, telah menyerah.

Di daerah-daerah laras lainnya calon sultan itu sama sekali tidak begitu mengetahui keadaan, sedangkan di Pantai Barat beliau malah merupakan orang asing.

Dengan lebih tegas lagi dibandingkan ketika Tuanku Muhamat Dawöt baru saja menyerah, saya sekarang dapat menyatakan bahwa bantuannya untuk mencapai perdamaian negeri tidak akan memberikan hasil yang pantas disebut. Jika secara umum kita menuntut bantuan dari beliau tanpa menunjukkan jalan kepadanya, maka beliau akan menyatakan dirinya bersedia, tetapi tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, jika kita memberitahukan beliau ke mana hendaknya beliau pergi, kepada siapa beliau hendaknya mengirimkan surat atau utusan, dan sebagainya, maka hal itu akan dilakukannya dengan patuh secara lahiriah, tetapi di dalam hatinya segan, oleh karena itu hasilnya pun tetap sia-sia.

Demikian pula tidak ada dasar yang sungguh-sungguh untuk mengharapkan supaya mantan sultan dapat disembuhkan dari kebiasaankebiasaan buruk yang banyak jumlahnya itu. Pendidikannya sudah lama berakhir - beliau sudah mendekati usia 40 tahun - dan untuk beliau pengaruh-pengaruh lain jauh lebih kuat daripada pengaruh kita yang tidak dipercayainya benar. Budi bahasanya yang sopan menyiratkan bahwa beliau seolah-olah menyetujui nasihat-nasihat kita. Tetapi, bagi orang yang mungkin belum mengenal nilai asli tata cara seperti itu, pertentangan antara nada bicaranya yang benar-benar menyiratkan sikap menyerah dengan cara beliau menyatakan pendapatnya setelah menerima tunjangan bulanannya yang pertama, pastilah cukup menonjol juga.

Saya dengan sangat pasti berani meramalkan bahwa mantan sultan itu tidak akan pernah menjadi "hiasan berharga" bagi para penguasa. Sebaliknya, beliau akan menjadi apa yang dalam bahasa santai disebut perkakas rumah yang sama merepotkannya seperti perkakas yang berharga. Kesulitan-kesulitan yang akan timbul karena pemukimannya di Aceh bagi para penguasa kelak, biasanya akan semakin besar apabila beliau semakin diberi kesan bahwa beliau harus ikut serta dengan salah satu cara dalam penanganan urusan negerinya. Sementara itu beliau terbawa kecenderungannya untuk membelanjakan uang dengan sia-sia dan boros.

Menyerahnya mantan Sultan pada dasarnya tetap saya anggap sebagai satu keuntungan, karena dengan cara begitu salah satu dari sejumlah perangsang kuasa untuk mengadakan perlawanan telah dihilangkan. Arti internasional, yang oleh Gubernur Aceh juga dikenakan kepada kejadian itu, tidak dapat saya berikan. Sebab, tidak ada satu negara pun yang telah sepakat dengan pendapat yang menyatakan hak-hak kita atas Aceh seolah-olah sedikit banyak tergantung dari menyerahnya Sultan yang hanya tinggal gelarnya saja. Selain itu, bagi orang Aceh yang memusuhi kita, keabsahan perlawanan tidak berkurang sedikit pun dengan penyerahan diri itu. Orang Aceh dalam hal ini mengikuti ajaran Mohammadan dengan sangat konsekuen, dan dalam mempelajari bukubuku fikih mereka lebih baik dan lebih umum pengetahuannya tentang bab mengenai jihad dibandingkan dengan bab-bab lain mana pun. Memang di situ diajarkan bahwa bila satu negeri berperang dengan kaum kafir, raja negeri itu harus mengepalai kaum pejuang. Tetapi, sama sekali tidak diajarkan bahwa setelah raja tersebut menyerah, rakyatnya harus atau boleh mengikuti contohnya.

Pendapat umum di Aceh selalu mengatakan bahwa Tuanku Muhamat Dawöt sudah telanjur melalaikan kewajibannya sebagai raja dalam hal ini. Dalam buku De Atjehers saya telah menunjuk antara lain pada pamfletpamflet kaum ulama Aceh yang berwibawa. Isinya menyatakan dengan tegas tanpa sangsi bahwa jika raja begitu sedikit secara benar-benar menunjukkan diri sebagai kepala rakyatnya yang berjuang, seperti Muhamat Dawöt, maka pimpinan atas segala hal menjadi hak orang lain. Pandangan tentang hal ini sama-sama bersifat Mohammadan murni maupun bersifat Aceh murni.

Cerita bahwa mantan sultan sekarang yang menyebut perampok dan pembunuh kepada orang Aceh yang berjuang, kecuali beberapa teungku dan pengikut-pengikutnya yang fanatik, merupakan omong kosong yang bahkan tidak pantas disebut-sebut. Baik para pengikut Tuanku sendiri maupun pengikut Polem yang fanatik itu serta pengikut Teungku Cbt Pliëng yang dianggap sebagai orang suci, sekali-sekali pernah bersalah merampok dan membunuh. Sedangkan kepala-kepala suku Aceh yang "bersahabat" dengan kita sejak bertahun-tahun menemukan alasan dalam cerita itu untuk menyenangkan kita dengan penegasan bahwa semua kaum muslim, termasuk Sri Sultan dan Pblem, sebetulnya perampok. Dengan begitu mereka tidak mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, seperti juga mantan sultan itu tidak mengungkapkan perasaan beliau bila beliau sekarang menyebut perampok dan pembunuh kepada orang-orang yang beberapa bulan lalu masih disebutnya berjuang demi Allah.

Dari segi pandangan Mohammadan, tindakan penyerahan diri palingpaling dapat digambarkan sebagai kelemahan yang boleh dimaafkan karena keadaan, bukan sebagai kewajiban. Maka, penyerahan diri seorang kepala negara yang berjuang dengan gagah tidak mengesahkan penyerahan diri rakyatnya bila mereka ini merasa mampu meneruskan perjuangan.

Apalagi kalau hanya terjadi penyerahan diri seorang penyandang gelar tanpa kesungguhan atau tanpa semangat.

Dengan mengikuti jiwa orang Aceh, maka orang tidak dapat menyetujui ucapan Gubernur Aceh mengenai mantan sultan yang "karena kelelahan setelah hampir 30 tahun mengembara dan berjuang, menyerah kepada kekuatan senjata". Menurut pendapat kami pun gambaran itu tidak tepat, bila kita perhitungkan masa yang panjang - Gubernur sendiri mengatakan masa itu berlangsung 24 tahun! - ketika kita hanya berdiam diri. Sebagaimana dahulu sudah berkali-kali saya uraikan, maka Tuanku Muhamat Dawöt, yang sejak anak-anak sudah menyandang gelar sultan, tidak pernah mengenal "dalam" lain kecuali yang di Keumala - tempat beliau tumbuh menjadi dewasa tanpa gangguan pengembaraan atau perjuangan. Dan sebagai orang dewasa beliau mudah terpengaruh hiburan-hiburan dan kenakalan-kenakalan Aceh yang digemarinya. Setelah beliau diusir dari sana karena huru-hara yang semata-mata bersifat dalam negeri, hidup beliau tetap sama tenteramnya di daerah Pidie sampai beliau terpaksa pindah pada paro ke-2 tahun 1898. Sejak pengusirannya dari Samalanga, pada tahun 1901, orang baru dapat bercerita tentang pengembaraannya. Pengembaraannya berupa pencarian sia-sia untuk memperoleh tempat untuk minum candu dan berjudi tanpa diganggu oleh operasi-operasi kita. Ketika hal ini menjadi terlalu sulit baginya, beliau pun menyerah.

Setiap orang yang dikalahkan berhak berjiwa besar. Akan tetapi, karikatur raja ini, yang memang tepat dianggap remeh oleh unsur-unsur rakyatnya sendiri yang berpikir sungguh-sungguh, tidak lebih berhak atas kebesaran jiwa itu daripada tokoh-tokoh yang dahulu diserahinya melakukan tugas yang berbahaya dan yang sekarang dalam menghadapi para pegawai Pemerintah disebutnya perampok.

Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Gubernur Aceh bahwa pemilihan seorang sultan baru oleh orang Aceh yang memusuhi kita tidak layak terjadi; dan meskipun dilakukan juga, tidak akan ada artinya bagi perdamaian. Pemilihan seperti itu dalam segala hal akan menyimpang sedemikian jauh dari segala yang ditentukan oleh adat Aceh sehingga tokoh yang dipilih selamanya hanya akan menjadi kepala resmi bagi pihak yang meneruskan perlawanan. Ia tidak akan menjadi pengganti para sultan Aceh.

Namun, urusan itu tidak ada sangkut-pautnya sedikit pun dengan hadirnya Tuanku Muhamat Dawöt di Aceh. Bagaimanapun, menyerahnya sultan yang hanya menyandang gelar saja tidak merupakan dorongan bagi para pejuang untuk meletakkan senjata, begitu pula pemukimannya di Aceh tidak merupakan alasan bagi mereka untuk menganggap beliau sebagai penyandang gelar yang sah dan tidak boleh diganti selamanya. Juga tidak merupakan halangan, asal hal itu mereka anggap perlu, untuk memberikan gelar itu kepada orang lain. Para penganut perlawanan itu - meskipun keinginan kita sebenarnya agar hal itu berubah - tidak kehilangan panjinya. Mereka, dengan atau tanpa seorang sultan baru, dapat melanjutkan perlawanan dengan keyakinan bahwa mereka melakukan amal yang diridai Tuhan.

Maka, jika saya membela tetap tinggalnya Tuanku Muhamat Dawôt di Aceh, dalam percakapan dengan Gubernur Aceh, hal ini dilakukan bukan karena mengharapkan suatu manfaat bagi terselesaikannya segala sesuatu di Aceh. Sebaliknya, hal itu saya lakukan meskipun terdapat kesulitan-kesulitan yang tak diragukan akan mengakibatkan kehadiran tuanku tersebut; kesulitan yang akan lebih mengganggu para penguasa di Aceh kelak daripada para penguasa yang sekarang. Izin kepada mantan Sultan untuk tetap tinggal di Aceh hanya saya anjurkan berdasarkan sikap jiwa besar yang saya anggap perlu, sejalan dengan pendapat Gubernur. Kita dapat menangguhkan usul agar tokoh tersebut disingkirkan dari Aceh, sampai akibat-akibat yang merugikan dari pemukiman Sultan di sana sudah nyata benar. Namun, seperti dahulu pernah saya sampaikan kepada pihak Pemerintah Pusat, Tuanku Muhamat Dawöt, tak lama sebelum beliau menyerah, ternyata telah diberi janji oleh pihak Pemerintah bahwa beliau tidak akan dibuang. Maka, saya harus bertindak lebih lanjut dan harus menyampaikan nasihat agar beliau jangan disingkirkan dari Aceh jika hal itu tidak dikehendakinya, bahkan jika ternyata sudah terdapat kesulitan-kesulitan tertentu.

Sepintas lalu dapat saya tambahkan bahwa agaknya penyingkiran tersebut, sekurang-kurangnya untuk waktu yang cukup lama, dapat terjadi tanpa paksaan terhadap mantan Sultan. Berubah-ubahnya sikap serta nafsunya untuk mengalami perubahan sudah berkali-kali menyebabkan beliau mengajukan permohonan yang mendesak, agar beliau diberi kesempatan untuk bepergian ke Jawa bahkan juga ke negeri Belanda. Sekali lagi dari situ dapat dilihat betapa pentingnya beliau menganggap kehadirannya di Aceh. Memang, karena keengganan dan kebimbangannya yang besar, terdapat jarak cukup jauh antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Tetapi, karena putranya bersekolah di Bandung, saya kira tidak akan sulit untuk membiarkan beliau melakukan perjalanan ke Jawa semata-mata atas kehendaknya sendiri. Dalam batas-batas tertentu beliau dapat diperkenankan untuk bepergian dengan bebas. Apabila beliau, bersama satu-satunya wanita yang diperlakukannya sebagai istrinya, tiba di Bandung, izin tersebut pasti jarang sekali digunakan karena beliau akan sulit untuk memutuskan pindah dari lingkungan yang menyenangkan baginya ke lingkungan lain yang tidak menyajikan hal-hal yang menarik dan cukup dikenal oleh beliau.

Saya agaknya dapat menganggap satu keuntungan bagi segala sesuatu di Aceh pasti tidak merugikan dalam hal apa pun, apabila mantan Sultan dengan cara demikian dapat dijauhkan dari Aceh untuk waktu yang cukup lama. Bagi beliau pun secara pribadi pemindahan itu akan menguntungkan karena di sini beliau tidak dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang merugikan dan menggoda yang oleh Pemerintah Aceh dengan kemauan yang terbaik di dunia pun tidak dapat dihindarkan dari beliau. Sekaligus di sini, biarpun hanya karena beliau malu terhadap lingkungannya, beliau sekurang-kurangnya akan terpaksa sedikit lebih menertibkan dan membenahi kehidupannya daripada yang mungkin terjadi di bumi Aceh.

Berkurangnya kesulitan yang saya cantumkan di sini - memang bukan pemecahan yang tuntas, tetapi pemecahan tuntas dapat timbul dari situ saya anggap sangat pantas dianjurkan. Sebab, harus dianggap pasti bahwa mantan Sultan, bila tinggal di Aceh, akan menggunakan kewibawaannya terutama untuk "memecat para kepala dengan salah satu cara", sebagaimana dilaporkan oleh penguasa di Padang Tiji. Bahkan, jika beliau, tanpa dilibatkan dalam urusan negeri itu, dibiarkan tinggal di Aceh sebagai kepala kerabat sultan yang lama dengan mendapat tunjangan tahunan, beliau tidak akan menahan diri dari tindakan tersebut. Lebihlebih jika orang terkadang masih juga mencoba memanfaatkan pengaruhnya. Sebab, dengan demikian orang secara terang-terangan mengakui pengaruhnya sebagai kepala pribumi negeri Aceh. Akibat yang tidak terhindarkan ialah bahwa para kepala daerah laras, karena menyangka secara benar atau salah bahwa apa yang dikatakan mantan sultan itu lebih berbobot daripada apa yang mereka katakan, secara terbuka atau rahasia, akan memenuhi permintaan uang yang tiada hentihentinya. Hal ini dimaksudkan agar mereka yakin akan menerima bantuannya.

Demikianlah terbuka kesempatan timbulnya intrik dan gangguan yang tiada terbilang banyaknya. Sebab - ini hendaknya diingat - Tuanku Muhamat Dawöt tidak pernah memperlihatkan minat terhadap urusan umum negerinya. Menurut kerabatnya sendiri dan menurut para kepala, baik yang bersahabat maupun yang bermusuhan dengan kita, ia sama sekali tidak berdaya dan enggan. Beliau dengan susah payah harus dipaksa agar lebih menyukai tempat kediaman yang pantas daripada gubuk yang kotor. Beliau akan menganggap kedudukan yang dianugerahkan kepada beliau hanya sebagai sarana untuk memuaskan keinginannya dan nafsunya yang setiap kali berubah.

Dengan mengikhtisarkan dan melengkapi uraian tadi, kini saya mulai membicarakan lima pasal usul Gubernur Aceh untuk mengatur kedudukan Mantan Sultan.

a. Andaikan yang menjadi soal di sini hanya izin untuk menyandang gelar yang kosong, maka saya dapat mengabaikan keberatan yang bukan khayalan, yaitu bahwa Pemerintah Pusat kini, sesudah Tuanku Muhamat Dawöt terpaksa menyerah, akan memberikan satu gelar kepada beliau. Padahal, pihak Pemerintah Pusat selalu menyangkal hak tuntutannya atas daerah sultan yang asli sejak daerah itu kita jadikan milik kita.

Akan tetapi, saya yakin benar bahwa pemberian gelar sultan akan menyebabkan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak diinginkan antara mantan Sultan dengan para kepala daerah laras serta menyebabkan kesulitan-kesulitan yang terus-menerus akan bertambah. Dan saya terpaksa tetap menyesal bahwa ketika mantan Sultan menyerah, masalah kedudukan itu tidak segera disingkirkan dengan cara yang bijaksana untuk selamanya, meskipun para kepala suku Aceh mengerti benar bahwa yang dimaksud bukan hendak menjadikan Tuanku Muhamat Dawöt sebagai penguasa negeri itu. Hal ini sebenarnya dapat terjadi tanpa sedikit pun tampak seolah-olah terdapat kekurangsopanan atau penghinaan terhadap beliau yang tahu benar-benar bahwa kesultanannya tidak kita akui. Maka beliau, sebelum menandatangani pernyataannya, meminta keterangan apakah tidak perlu lebih dahulu dibuat cap baru tanpa gelar untuk beliau.

Sekali hal tersebut telanjur tidak terjadi pada saat yang paling diinginkan, sedangkan Gubernur Aceh ternyata berkeberatan terhadap pembahasan kembali atas masalah gelar itu, maka saya kira sebaiknya masalah itu didiamkan saja. Namun, dengan pengertian bahwa secara resmi Tuanku Muhamat Dawot hanya disebut menurut gelar ini dan dianggap sebagai kepala mantan kerabat Sultan. Tidak perlulah ditanggapi cara yang lazim orang Aceh menggelari beliau. Sedangkan izin yang sudah sekali diberikan utuk menggunakan cap yang lama - penggunaannya secara resmi bagaimanapun akan batal — tidak usah ditinjau kembali.

b. Izin ini, sesudah janji diucapkan, harus diberikan tanpa syarat. Seandainya dinilai perlu oleh Pemerintah Pusat untuk menguji pendapat Gubernur tentang soal ini, maka pihaknya akan dapat mengajukan pertanyaan kepada penguasa daerah Pidie, apakah menurut pandangan penguasa yang bersangkutan serta setelah apa yang disampaikan kepadanya atas nama Tuanku, Tuanku ini dapat dibuang tanpa melanggar janji. Jawabannya pastilah: tidak dapat.

Namun, akibat-akibat yang tidak begitu diharapkan dari janji yang tidak berhati-hati ini dapat dihilangkan dengan cara yang telah saya uraikan tadi.

c. Masalah apakah mantan Sultan akan diberi tunjangan bulanan F i.ooo ataupun F 1.500, secara politis tidak penting artinya. Gubernur Aceh, sebaliknya, menyerah kepada ilusi. Beliau menyangka bahwa Tuanku, yang di kalangannya yang akrab mengungkapkan dengan begitu keras kekesalan hatinya atas penetapan tunjangan bulanan yang tersebut pertama tadi, juga seolah-olah akan merasa agak puas dengan tunjangan yang disebut sebagai kemungkinan yang kedua. Mantan Sultan dan tokohtokoh yang sederajat dengan beliau menganggap kekayaan pihak Kömpeuni tanpa batas dan mereka menganggap sudah sewajarnya jika pihak Kömpeuni sedikit menghemat pemberian kepada musuh yang baru ditaklukkan dan yang tentu saja belum dikenal. Tetapi, mereka sekaligus menganggap pantas kebijakan sebagai berikut: semakin maju perkenalan dan semakin hilang bekas-bekas kerenggangan yang dahulu hendaknya semakin longgar pembayaran uang kepada mantan Sultan.

Ketika beliau menerima uang F 1.000 yang pertama itu, sekaligus banyak pengeluaran yang dibayar untuk beliau. Padahal, sebelum itu dari berbagai pihak - tetapi selalu atas biaya "dana jalan" Aceh - beliau diberi hadiah, sedangkan hadiah-hadiah lain pun dijanjikan kepada beliau. Selanjutnya pada waktu itu beliau menerima pula hadiah dari para kepala - termasuk juga dari mereka yang dahulu belum pernah menyumbangkan sesuatu kepada beliau, tetapi yang tidak melawan permintaan-permintaan yang diajukan atas nama sultan yang diakui oleh pihak Kömpeuni. Hadiah-hadiah itu terdiri dari ratusan dolar, sebuah kereta dengan kudanya, dan sebagainya. Ketika itu terpaksa diadakan tindakan untuk membatasi pembeliannya: segera sesudah menyerah, beliau misalnya membeli seekor kuda tunggangan seharga F 700 dengan pakaian kuda yang waktu itu semuanya sama sekali tak berguna untuk beliau. Salah seorang pengiring putranya diberi bekal F 600 dengan diam-diam waktu pengiring itu berangkat. Dengan uang itu orang tersebut, setibanya di

Bandung, membeli berbagai barang yang sebenarnya tidak perlu. Pembelian itu tidak setahu para pengasuh Tuanku Ibrahim.

Dapat dipahami bahwa dalam keadaan tersebut, penambahan F 500 sebulan di atas jumlah yang dahulu itu (F 1.000) hanya merupakan penambahan yang tak berarti. Memang, pernah jumlah uang bulanan itu menyebabkan Tuanku bertanya apakah beliau dianggap sebagai tawanan yang dirantai. Dan kenyataannya beliau baru dapat merasa puas dengan jumlah tersebut jika beliau menemukan kesempatan untuk menambah apa yang dianggapnya kurang, dengan jalan mengimbau para kepala daerah laras agar mereka menyumbang uang. Hal ini tidak dapat kami perkenankan. Beliau pun minta agar dipenuhi sejumlah besar apa yang dinamakan keperluannya itu dari "dana jalan" yang bagaimanapun pasti akan diurus secara lebih tegas daripada yang terjadi sekarang. Kalau sudah terjadi demikian, maka orang tidak dapat lagi mengambil apa-apa dari dana tersebut.

Pastilah sia-sia usaha untuk mengatur kedudukan keuangan Tuanku yang dapat memuaskan beliau. Untuk kepentingan itu orang harus keluar jauh dari batas-batas ketentuan. Tetapi, hal itu jangan dilakukan. Sebaliknya, atas dasar-dasar umum harus dihitung secara adil berapa banyak uang yang diperlukan oleh mantan Sultan agar dapat hidup dengan layak.

Menurut pandangan saya, tunjangan bulanan sebanyak F 1.000 sudah cukup longgar untuk kepentingan itu. Sebaliknya, saya tentu saja tidak berkeberatan juga atas jumlah F 1.500. Mana pun di antara kedua jumlah itu yang ditetapkan menjadi gaji beliau, perlu dipertimbangkan juga bahwa sebelum maupun sesudah tunjangan sementaranya ditentukan, Tuanku sedikit pun tidak menyisihkan uang dari semua dananya, termasuk juga sarana-sarana uang lain yang dikuasainya, untuk menghidupi kedua istri utamanya yang juga menjadi kerabat Sultan. Rupanya pengurusan kedua istri, yang sama sekali ditelantarkan olehnya, telah dipercayakan kepada kerabat mereka berdua - padahal kerabat itu pun tidak punya apaapa - ataupun kepada pihak Kömpeuni yang menyediakan segala keperluan mereka. Baik para putri yang celaka itu maupun kerabatnya yang terdekat berulang-ulang mengeluh tentang hal itu. Baru-baru ini pun putra tunggal tuanku itu memberitahukan kepada saya hal yang sama mengenai ibunya sendiri.

Sekali kedudukan Tuanku sudah diatur secara tetap, hal ini akan tetap seperti itu atau setiap kali akan kembali lagi seperti itu. Istri-istri tersebut akan minta tunjangan kepada Pemerintah, sedangkan mantan Sultan, jika sudah diperingatkan akan kewajibannya, bahkan biarpun beliau diberi tunjangan lebih dari F 1.500 sebulan, akan menyatakan bahwa sepeser pun tidak tersisa baginya untuk memenuhi keperluan istriistri yang tidak akan dipedulikannya itu. Sebaliknya, mereka berdua sulit diceraikan karena segan kepada kerabatnya. Memang tidak pantas menjadikan istri-istri mantan Sultan itu sebagai pengemis, padahal mereka pun termasuk kerabat raja yang lama, hanya karena mantan Sultan sendiri tidak mau berbuat sedikit pun bagi mereka. Sedangkan pihak Pemerintah, berbeda dengan kebiasaan suami mereka, tidak dapat menyerahkan mereka kepada kepala-kepala tertentu untuk diasuh. Maka, peraturan semacam itu pantas dianjurkan sehingga istri-istri yang telantar itu akan tetap terjamin menerima pendapatan yang cukup.

Perlu juga dipertimbangkan bahwa kita masih jauh dari akhir keprihatinan di bidang keuangan untuk kerabat Sultan dan biaya pendidikan Tuanku Ibrahim yang muda. Semua urusan itu, dengan alasan yang sama seperti yang berlaku bagi kehidupan mantan Sultan dan keluarga intinya, harus ditanggung oleh pihak Pemerintah.

Angkatan yang akan datang, yaitu mereka yang sekarang belum meningkat dari masa kanak-kanaknya atau baru saja meningkat dewasa, tidak saya bicarakan. Mereka itu dengan agak wajar dapat diminta untuk dididik sedemikian rupa sehingga kelak mereka akan dapat mencari nafkah sendiri, meskipun kita merasa yakin bahwa hal ini akan sulit sekali bagi banyak tuanku yang muda. Kelak dari kalangan mereka masih akan diajukan banyak permohonan yang mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk memperoleh tunjangan. Untuk sementara pengaturan nafkah para tuanku yang sudah dewasa itulah yang sedang dibicarakan.

Dua di antara mereka, yaitu kakak beradik Tuanku Abdömajét dan Tuanku Pangeran Use'n, telah menyerah bertahun-tahun yang lalu dan masing-masing telah diberi tunjangan bulanan sebesar F 400; yang pertama menerima rumah sebagai miliknya sendiri dan yang kedua menerima sebuah rumah untuk tempat tinggalnya.

Tuanku Abdömajét, yang tetap memainkan peran ganda, baru-baru ini meninggal. Salah seorang putranya, Tuanku Muhamat, sebagai seorang buangan, menerima tunjangan. Seorang putra lain, Tuanku Brahim, yang berkedudukan di Kutaraja sejak ayahnya meninggal, menerima uang F 50 sebulan. Bagi putra-putranya yang lebih muda - salah seorang telah menyingkir dan sampai sekarang masih tetap tinggal bersama gerombolangerombolan yang memusuhi kita - belum diadakan tindakan apa-apa.

Tuanku Usén sepanjang waktu berlalu sejak menyerah tetap setia kepada kita, meskipun ia tidak berbuat apa-apa untuk membantu perdamaian, kecuali sekali-sekali menjalankan tugas-tugas yang tak banyak artinya atas perintah para gubernur. Dua di antara putranya disekolahkan di sekolah pemerintah. Jika ia berhasil mengawinkan putra-putra lainnya secara menguntungkan seperti halnya putranya yang sulung, maka keluarga ini tidak akan banyak menjadi pikiran kelak. Adapun putranya yang sulung telah dikawinkan dengan seorang putri T. Cik Peureulak.

Sebagian besar biaya hidup Tuanku Raja Suloyman, sejak ia jatuh ke tangan kita, agaknya ditanggung oleh penduduk, sementara ia tinggal di tengah-tengah mereka. Ia selalu mengeluh kepada saya karena sama sekali tidak berpenghasilan.

Tuanku Mahmut, adik mendiang Tuanku Asem, tidak lama sesudah penyerahan dirinya (tahun 1901) sudah berkali-kali mengajukan permohonan agar mendapat tunjangan, karena semua bekas sumber penghasilannya telah tersumbat dan ia terpaksa menanggung keluarga besar. Kepadanya telah dibayangkan bahwa setelah kepala kerabat Sultan menyerah, maka kepentingannya sendiri akan dipenuhi bersama dengan kepentingan kerabat-kerabat lainnya. Untuk sementara kepadanya diberikan uang F 100 sebulan. Penyerahan dirinya disusul oleh penyerahan diri Tuanku Ibrahim, putra Tuanku Asem, dan menantu pamannya, T. Mahmut, yang juga sudah lama menjadi kepala keluarga.

Penyerahan diri putra Tuanku Asem yang lebih muda, yaitu raja Keumala, rupanya tidak usah ditunggu lebih lama lagi.

Raja Keumala yang sangat saleh dan sederhana ini pasti akan menjadi rebutan orang Aceh yang ingin menanggung nafkahnya. Ia merupakan kekecualian; semua tokoh lain di daerah Aceh yang belum takluk dan yang sudah disebut tadi, sedikit banyak sudah pernah terpaksa hidup dari pemerasan atau sekurang-kurangnya dari pemungutan upeti. Semua itu, di suatu negeri Aceh yang telah takluk kepada kita, di bawah pemerintahan kita, tidak diperkenankan lagi. Pemerintah Pusat akan sulit menghindari pemberian segala yang diperlukan untuk nafkah semua pribadi itu dan barangkali ditambah lagi dengan anggota kerabat Sultan.

Pemecahan paling sederhana pastilah yang berikut ini: kepada mantan Sultan sebagai kepala kekerabatan, hendaknya diberikan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua sanak-saudaranya, seperti yang terjadi di tempat lain. Namun, pengaturan seperti itu tidak dapat dijalankan karena Tuanku Muhamat Dawöt yang bahkan menelantarkan dua di antara tiga istrinya, tidak mau berbuat apa-apa untuk keperluan semua sanak-saudaranya. Usul Gubernur Aceh dalam butir sub c dengan demikian perlu dilengkapi. Sebab, pengurusan Pemerintah Pusat atas kekerabatan Sultan merupakan satu keseluruhan. Sedangkan tunjangan F 1.500 sebulan yang diusulkan itu bersama dengan kemudahankemudahan lainnya hanya akan berguna bagi kepala resmi keluarga tersebut serta bagi satu-satunya istri yang diperlakukannya sebagai istri yang sejati, yaitu Pocut Muröng. Menurut pandangan saya tidak ada alasan untuk membuat pengaturan-pengaturan khusus baginya yang hampir terakhir datang kepada kita apalagi secara terpaksa, tanpa mencakupi tuanku-tuanku lainnya di dalamnya.

Selebihnya perlu juga Pemerintah kita segera mempunyai wawasan tentang segala biaya pemeliharaan kekerabatan tersebut bagi pihaknya. Sebab, betapapun sikap jiwa besar terhadap mantan Sultan patut dipuji, beliau tidak lebih berhak atas sikap jiwa besar itu daripada semua tuanku lainnya, meskipun kedudukannya memungkinkan beliau mendapat tunjangan tahunan yang lebih besar. Dipandang dalam kaitan ini pun saya kira tunjangan F 1.500 sebulan ditambah tempat kediaman tanpa bayar dengan segala perkakasnya serta biaya pendidikan putra tunggalnya dan juga segala sesuatu yang akan menjadi tambahannya, banyak sekali jumlahnya. Padahal, semuanya itu akan tampak sangat kurang bagi mantan Sultan sendiri.

d dan e. Pastilah rumah yang telah ditunjuk untuk sementara bagi mantan Sultan, lama-kelamaan tidak sesuai bagi beliau sekeluarga sebagai tempat kediaman. Andaikan Pemerintah sekarang selain menanggung biaya kehidupan Tuanku juga secara khusus hendak melengkapi tempat kediamannya, maka sementara itu harus benar-benar diperhitungkan bahwa Sultan Aceh dan kaum kerabatnya pernah, pada waktu kedatangan kita di negeri ini, tinggal di rumah-rumah bercorak Aceh yang biasa dan tidak menarik perhatian. Juga perlu diingat bahwa Tuanku Muhamat Dawöt di Keumala pun, tempat beliau bertahun-tahun dapat mengatur segala-galanya menurut kehendaknya sendiri dalam suasana yang seluruhnya tenteram, bertempat tinggal dengan cara yang sama. Lagi pula kemudahan-kemudahan khusus yang menurut pandangan kita terkait dengan sebuah tempat kediaman luas dengan perkakas baik menurut gaya Eropa-Hindia, tidak dikenalnya dan tidak dihargainya.

Pada prinsipnya saya tidak berkeberatan untuk memberikan tempat tinggal yang jauh lebih baik dan rapih daripada yang pernah ada tanpa bantuan kita. Tetapi, kebiasaan hidup beliau dan anak buahnya menyebabkan tujuan ini boleh dikatakan tidak dapat dicapai, meskipun beliau dipaksa mendiami rumah yang tidak akan pernah dipilihnya sendiri. Rumah dan perlengkapannya tidak hanya harus dirawat oleh pihak Pemerintah, melainkan juga sehari-hari harus diawasi guna mencegah agar jangan segalanya, menurut pengertian kita, akan tampak sangat jelek dan kotor dalam waktu sebulan saja. Dan andaikan kita hendak menolak segala macam yang menurut pengertian kita tidak pantas masuk ke tempat tinggal seperti itu, tetapi sebaliknya menurut paham mantan Sultan, kita terpaksa mengadakan paksaan yang tiada tertahankan bagi beliau dan yang oleh kita hanya dapat dijalankan dengan susah payah, walau hasilnya tidak akan memuaskan siapa pun.

Gubernur Aceh pun sudah diajar oleh pengalaman - dan hal itu segera saya duga - bahwa jika pihak Pemerintah menunjuk tempat tertentu bagi mantan Sultan maka tindakan ini sekali-kali tak akan disambut baik oleh pihak beliau. Di sebuah kampung Eropa tentu saja terdapat "setansetan", sebab keturunan raja Aceh merasa seperti di dalam penjara di situ. Tuanku Abdömajét yang disebut tadi mendiami rumah yang dihadiahkan kepada beliau yang terletak di kampung pribumi. Atau lebih tepat: beliau tinggal di situ sampai rumah itu dijadikan puing-puing. Saudaranya, Tuanku Usén, yang mendapat jatah rumah di pemukiman yang pantas, tidak pernah tinggal di situ. Padahal beliau, dibandingkan dengan keturunan sultan yang lain-lain, telah menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan orang Eropa. Selama bertahun-tahun ..empat tinggal tersebut digunakan untuk penginapan para tamu yang di dalam rumahnya sendiri di kampung sulit ditampungnya. Sekarang rumah jatah itu disewakan kepada seorang Eropa.

Sebagaimana mantan Sultan sekarang pun sudah menyatakan keberatan terhadap tempat yang dipilihkan bagi beliau, maka beliau akan selalu berkeberatan terhadap susunan bangunan yang telah ditetapkan oleh pihak orang Eropa atau setelah dirundingkan dengan orang Eropa. Maka, akhirnya tempat kediaman yang dijatahkan bagi beliau akan digunakannya untuk menerima tamu-tamu bangsa Eropa, sedangkan beliau sendiri tinggal di tempat lain dengan cara yang menurut pengertian kita tidak pantas, kecuali jika beliau dipaksa untuk mendiami rumahnya yang resmi, jadi berarti menawan beliau. Bila kita sekarang sama sekali tidak menyenangkan tuanku itu dengan jalan mengatur tempat tinggalnya, maka saya tidak melihat keuntungan apa pun jika kita memaksakan campur tangan itu kepada beliau. Hal ini akan lain jika kita anggap beliau sebagai kepala Kerajaan Aceh. Tetapi, sekarang tidak seorang pun yang tahu bahwa beliau, yang telah diberi sarana yang cukup untuk hidup sebagai orang Aceh terkemuka, akan menyalahkan pihak Pemerintah yang kurang memberikan santunan jika beliau tidak membeli tempat tinggal yang indah. Memang, sementara itu, cara hidupnya telah sangat dikenal oleh semua orang Aceh.

Khususnya soal perumahan para istri mantan Sultan masih merupakan kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah lebih baik tidak mencampurinya. Adapun tempat tinggal ketiga orang istri dalam satu rumah merupakan suatu keganjilan menurut pengertian orang Mohammadan Aceh. Bahkan, rumah-rumah tersendiri yang berdekatan letaknya tidak dapat didiami oleh para istri itu tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Menurut pandangan saya alangkah baiknya jika kepada kedua wanita yang sudah sejak bertahuntahun tidak diperlakukan sebagai istri sah oleh mantan Sultan, masingmasing diberi tunjangan bulanan. Lalu mereka, menurut adat Aceh, akan memilih tempat tinggal; kerabatnya yang terdekat: misalnya, putri Tuanku Mahmut dapat tinggal pada ayahnya; putri Tuanku Abdömajét dapat tinggal pada pamannya, Tuanku Usén. Mantan Sultan sama sekali tidak akan berkeberatan terhadap pengaturan tersebut. Uang sejumlah F 50 sebulan masing-masing saya rasa cukup bagi istrinya.

Lebih-lebih karena adat Aceh menghendaki supaya wanita-wanita terkemuka sesudah perkawinannya pun tetap tinggal bersama kerabat mereka sendiri, maka pihak Pemerintah dalam hal santunan tempat tinggal bagi mantan Sultan tidak perlu memberikan perhatian kepada perkawinan yang sudah atau mungkin akan dilakukan kelak oleh Tuanku. Semua campur tangan dalam masalah perumahan itu dapat terbatas pada penyantunan sebagai berikut: hendaknya tuanku itu mendapat rumah yang sesuai untuk didiami bersama dengan keluarganya, dalam arti kata yang lebih sempit. Menurut pandangan saya, tujuan ini masih dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan jalan menyisihkan uang tidak lebih dari F 20.000 bagi Tuanku Muhamat Dawöt yang cukup untuk keperluan rumah dan perkakas-perkakasnya. Ini dengan pengertian bahwa beliau, dalam jangka waktu yang akan ditentukan, akan membangun dan melengkapi rumah dengan perkakas menurut seleranya sendiri di suatu tempat yang pilihannya tidak menimbulkan keberatan di pihak Pemerintah. Juga dengan pengertian bahwa jumlah uang itu jangan diberikan langsung kepada beliau, tetapi rekening-rekening yang disampaikan kepada pihak Pemerintah untuk bermacam-macam keperluan akan dibayar. Selanjutnya, Pemerintah tidak usah lagi mencampuri pemeliharaan rumah dan perkakasnya. Akan tetapi, keperluan-keperluan itu dapat dibiayai dan dilengkapi oleh mantan Sultan dari tunjangan tahunan yang dijatahkan kepada beliau.

Campur tangan yang lebih mendalam, menurut keyakinan saya, akan menimbulkan satu atau lebih banyak bangunan yang sama percumanya dengan mesjid besar di Kutaraja yang telah didirikan atas biaya Pemerintah. Memang, mesjid tersebut dibangun setelah ada musyawarah dengan kepala-kepala yang bersangkutan, menurut pengertian Eropa.

Akan tetapi, mesjid itu tidak pernah menjadi rumah peribadatan yang bercorak Aceh.

Akhirnya masih perlu dibicarakan tugas mana yang hendak diberikan kepada Tuanku Muhamat Dawöt setelah kedudukannya diatur secara tetap. Menurut pandangan saya tidak ada tugas apa pun yang dapat diserahkan kepada beliau. Sesudah segala sesuatu mengenai kepribadiannya dicatat, hal ini rasanya tidak perlu diulas lagi.

Ketika - sudah bertahun-tahun yang lalu Calon Sultan, yang dalam masa kanak-kanaknya dipilih sebagai kepala negara resmi oleh orang-orang Aceh yang bermusuhan dengan kita tetapi tidak diakui oleh Pemerintah Pusat, menyerah karena terpaksa oleh keadaan, maka kiranya ada gunanya dicoba apakah imbauannya mengharuskan beberapa orang yang hingga sekarang tidak mau tahu tentang kekuasaan Belanda mungkin akan menghentikan perlawanan. Meskipun hal ini sangat tidak layak bagi orang yang mengenal hubungan-hubungan di dalam masyarakat Aceh, hendaknya tidak ada halangan untuk mencobanya. Lebih-lebih karena Gubernur Aceh menganggapnya sangat berharga.

Setelah percobaan itu gagal sama sekali, satu-satunya jalan yang masih ada ialah mengikhtiarkan agar tuanku tersebut jangan sampai merusak segala sesuatu bila beliau berada di Aceh. Inilah sebanyak-banyak yang dapat diharapkan dari beliau. Jasa-jasa Tuanku Muhamat Dawöt guna pendamaian dan penciptaan ketertiban dan ketenteraman di Aceh yang mungkin dapat dilakukannya itu, begitu kecil, sehingga kita tidak rugi kalau jasa itu tidak ada. Kalau kita meminta jasa tersebut, mau tidak mau, kita memberi beliau terlalu banyak pengaruh, terutama pengaruh atas para kepala daerah laras. Mereka akan memandang beliau sebagai seorang perantara yang diinginkan untuk pihak Pemerintah, jadi beliau harus tetap diajak bersahabat. Kemungkinan - sama sekali tidak layak - bahwa sesudah penyerahan diri Pôlém mantan Sultan dapat memperoleh kabar mengenai beberapa kepala gerombolan, telah kita beli dengan harga yang sangat mahal. Sudah pasti campur tangan seperti itu meratakan jalan untuk segala macam intrik.

Maka, akan saya anggap keliru jika kita nyatakan Gubernur Aceh berwenang untuk menggunakan jasa-jasa tuanku tersebut demi kepentingan negeri. Sebaliknya, kepala pemerintahan itu harus selalu bertolak dari dalil dasar bahwa Pemerintah Pusat, dengan jalan menyantuni mantan Sultan dan anak buahnya, mengakhiri semua campur tangan yang demikian dengan urusan negeri. Sebab, campur tangannya semata-mata berguna untuk menambah penghasilan pribadi mantan Sultan. Andaikan sekalisekali satu petunjuk atau satu nasihat tuanku itu patut diperhatikan, maka tidak mungkin ada alasan untuk tidak memperhatikannya. Hal ini dengan mengingat beliau sendiri maupun dengan mengingat para tuanku lainnya yang sudah lebih dahulu menyerah. Tanpa mendapat kuasa secara sengaja pun, cara seperti itu juga diterapkan kepada para kepala yang lainnya. Dan meskipun di antara mereka terdapat orang-orang yang lebih berpengalaman dan lebih teguh daripada Tuanku Muhamat Dawöt, hasil dari cara itu pun selalu tidak pantas disebut. Memang, metode ini lalu dapat dikatakan tidak banyak gunanya, namun juga tidak merugikan.

Sebaliknya, akan merugikan andaikan mantan Sultan menunjukkan kekuasaan dalam kata atau perbuatan terhadap para kepala suku Aceh atau kawulanya, dengan persetujuan kita. Tidak akan terhindarkan bahwa usaha kita untuk menggunakan jasa-jasanya akan mengakibatkan tindakan beliau seperti itu. Begitulah perkiraan saya.

Maka, dapat dianjurkan agar dalam pengaturan secara tetap terhadap kedudukan kepala mantan kerabat Sultan Aceh dimasukkan ketentuan sebagai berikut: beliau tidak akan mencampuri urusan pemerintahan di Aceh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Betawi, 2 Oktober 1903

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 8 April 1898 No. 7, saya diberi tugas khusus mengenai negeri Aceh dan daerah taklukannya, yakni tugas sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah surat kiriman dari Sekretaris Pertama Pemerintah dengan tanggal yang sama No. 108 kepada gubernur jenderal daerah tersebut, "agar selanjutnya Dr. Snouck Hurgronje diberi pengaruh langsung yang tetap atas urusan pemerintahan sipil di Aceh dan daerah taklukannya." Sementara itu gubernur tersebut ditugaskan "agar selanjutnya dalam penanganan dan pengaturan urusan Aceh yang berada di luar lingkup kerja militernya, sebanyak mungkin bekerja sama dengan Dr. Snouck Hurgronje." Surat keputusan ini berarti titik balik yang penting dalam sejarah campur tangan saya dengan Aceh. Saya mohon izin untuk mengingatkan garis besarnya di sini.

Pemukiman saya di negeri Arab (1884-85) antara lain telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari sumber-sumber lain lagi mengenai Aceh dan suku Aceh. Sumber itu lain daripada yang biasanya tersedia bagi orang Eropa. Dari situ saya berkeyakinan bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan terhadap Aceh telah gagal karena tidak terdapat dasar yang mutlak diperlukan untuk memperoleh pengetahuan yang baik dan kukuh mengenai negeri dan rakyatnya. Bagi saya pribadi hal itu sekaligus berarti bahwa, agar dapat menyampaikan keyakinan itu kepada orang lain, masih diperlukan satu penelitian pelengkap di tempat itu. Pengalaman perjalanan saya di negeri Arab telah memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya akan mampu, dengan bertolak dari Penang, menembus pedalaman Aceh, sedangkan orang Aceh tidak menyangka siapa saya dan dari mana saya datang. Dengan demikian saya akan mendapat kesempatan untuk menghimpun keterangan-keterangan yang banyak isinya guna mencapai pemecahan yang sungguh-sungguh bagi masalah Aceh.

Sebelum saya pada bulan Maret 1889 memulai perjalanan ke Hindia, dengan diperbantukan kepada Gubernur Jenderal, guna memperluas telaah-telaah saya dan menyampaikan nasihat-nasihat, hal tersebut tadi telah saya sampaikan kepada Menteri Daerah Jajahan. Saya tambahkan bahwa saya bersedia mengadakan usaha ke arah yang telah dijelaskan tadi, tetapi tentu hal itu harus terjadi sebelum saya tiba di Hindia Belanda, sebab kalau tidak, hal itu akan ketahuan. Menteri tersebut, setelah mengadakan tukar pikiran melalui telegram dengan Gubernur Jenderal, memberikan kuasa kepada saya untuk berlayar dengan kapal Inggris ke Penang dan jika mungkin, menjalankan rencana saya di sana.

Akan tetapi, setiba saya di Penang, saya menerima berita, dengan perantaraan konsul Belanda, bahwa Pemerintah Pusat Hindia Belanda telah menanyakan hal ini kepada Gubernur Aceh; dari beliau pihak Pemerintah Pusat telah menerima nasihat agar saya jangan meneruskan perjalanan yang telah saya rencanakan. Dengan demikian telah menjadi keinginan pihak Pemerintah Pusat agar saya terus ke Betawi saja.

Setelah saya ketahui isi dokumen-dokumen dari Aceh maka saya segera menduga - kelak dugaan ini menjadi kepastian - bahwa Gubernur Van Teyn secara pribadi tidak mempunyai pendapat tegas terhadap rencana perjalanan saya. Ia sekadar menyetujui nasihat pejabat yang ketika itu menjadi asisten residen Aceh Besar, Goossens.1 Pejabat tersebut, sepenuhnya tenggelam dalam ilusi seolah-olah konsentrasi kekuatan disertai penutupan pelabuhan-pelabuhan, dalam waktu dekat akan memberikan semua hasil yang diharapkan. Ia takut kalau-kalau penelitian seperti yang saya maksudkan itu akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan lain dan andaikan kesimpulan itu diterima baik oleh Pemerintah Pusat, semuanya akan menjadi kacau. Meskipun Gubernur Jenderal dengan senang hati mengizinkan saya sekali lagi mengemukakan rencana saya dengan menentang keberatan yang dicari-cari di pihak asisten residen tersebut, karena kedatangan saya di Betawi telah menjadi pokok pembicaraan yang disenangi oleh surat-surat kabar untuk mengisi kolom-kolomnya, maka hal itu tidak dapat dipikirkan lagi. Jadi, saya memulai pekerjaan saya di Jawa dan di sana saya lakukan perjalanan penelitian yang sebagian bertujuan memenuhi tugas-tugas khusus yang saya terima dari Pemerintah Pusat.

Di tengah pekerjaan itu saya dikejutkan (surat kiriman dari Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal u Februari 1891, No. 18, rahasia) oleh tugas Pemerintah Pusat yang diberikan atas permintaan Gubernur Van Teyn itu juga, yaitu agar saya segera pergi ke Aceh untuk melakukan penelitian yang pernah saya rencanakan. Seluruh keadaannya masih tetap sama, tetapi seorang asisten residen yang baru, Tuan Ruyssenaars, telah mendorong Jenderal Van Teyn untuk melepaskan keberatan-keberatan yang dahulu diajukan dan mengharapkan hasil-hasil yang besar dari penelitian-penelitian yang akan saya adakan itu. Sekarang saya terpaksa mengemukakan keberatan dari pihak saya: satu-satunya saat yang baik untuk perjalanan penelitian yang mengandung harapan-harapan yang baik telah lewat tanpa digunakan. Rintangan yang secara sistematik kita lakukan terhadap segala lalu lintas orang Aceh telah menyebabkan penelitian yang akan diadakan di daerah yang kita duduki tidak banyak dapat diharapkan hasilnya. Sedangkan pemutusan pekerjaan saya di Jawa akan berakibat bahwa kelak saya harus mengulang kerja yang telah saya lakukan itu, dan sebagainya. Keberatan-keberatan ini sekarang dengan adanya desakan yang datang dari Aceh, begitu sedikit memberikan kesan sehingga Pemerintah Pusat (surat kiriman dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 3 April, No. 59, rahasia) mempertahankan tugasnya.

Perjalanan ke Aceh itu seolah-olah dihinggapi oleh naas, maka sebelum saya dapat memulai perjalanan itu, Jenderal Van Teyn sebagai gubernur diganti oleh Kolonel Pompe van Meerdevoort, yang seperti diketahui, tidak luput dari cita-cita untuk membongkar hasil kerja para pendahulunya. Segera pada waktu saya berkenalan dengan gubernur yang baru diangkat itu di Betawi tampak pada saya bahwa ia pasti tidak akan begitu mendesak untuk mengirimkan saya ke Aceh seperti halnya Jenderal Van Teyn. Ia meminta kepada saya agar menganggap batal semua janji yang dibuat untuk sementara dengan pihak Asisten Residen Ruyssenaars mengenai kedatangan saya, penginapan saya yang pertama, dan sebagainya. Asisten residen ini segera menghilang dari Aceh sesudah mengetahui tindakan kolonel tersebut. Oleh karena itu, bertentangan dengan kemauan saya, saya yang dikirim ke sana, tidak menemukan seorang pun di antara mereka yang pernah membayangkan sesuatu yang baik tentang kerja saya di tempat itu.

Meskipun begitu saya menyingsingkan lengan baju dan kalau sementara itu saya mendapat hasil yang jauh melebihi harapan saya sendiri, sebagian besar berkat hal-hal yang kebetulan yang menyebabkan saya dapat berhubungan dengan beberapa orang Aceh yang sangat cocok sebagai perantara. Saya tidak menikmati bantuan sedikit pun dari pihak pemerintah di sana, bahkan terkadang saya terpaksa mengeluh karena dihalangi oleh pegawai-pegawai bawahan.

Laporan saya yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat serta telaah-telaah saya yang kemudian diterbitkan oleh Pemerintah Pusat mengenai suku Aceh memang mendapat penghargaan, namun mula-mula lebih banyak karena bahan ilmiah yang terhimpun dan terolah di dalamnya, daripada karena kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan padanya mengenai perilaku yang harus dianut. Di semua kalangan yang berwenang para pejabat ketika itu seolah-oleh buta terhadap ulasan tentang kebenaran yang kini sudah menjadi milik umum, yaitu kebenaran bahwa politik konsentrasi dengan segala embel-embelnya sama sekali tidak akan membawa kita maju. Sebaliknya, malah seluruhnya akan menguntungkan pihak yang memusuhi kita di Aceh. Di sana-sini kritik terhadap garis perilaku yang telah diterima baik itu sesudah musyawarah yang matang (meskipun tanpa keahlian yang baik dan kukuh) dianggap sebagai pengetahuan semu (sok tahu) di pihak luar.

Tokoh yang ketika itu adalah Mayor J.B. Van Heutsz, tidak lama sesudah keberangkatan saya dari Aceh, menulis brosur Acehnya dan minta kepada saya, sebelum menyuruh mencetaknya, agar saya memberikan pendapat. Kami berdua saling mengenal antara lain sejak beliau, sebagai letnan pertama, mengikuti pelajaran di Sekolah Militer Tinggi, tepat pada waktu saya sedang diberi tugas mengajar hukum Mohammadan di sana. Penilaian saya itu saya sampaikan kepada beliau lebih kurang sama seperti yang kelak tampil dalam bentuk resmi. Di samping beberapa hal yang telah diamati secara dangkal dan disimpulkan secara tergesa-gesa, ada banyak hal baik yang saya temukan dalam ulasannya. Tetapi, di dalamnya saya tidak menemukan satu pokok persoalan yang menurut pandangan saya mutlak harus ada, yaitu kenyataan bahwa tidak satu daerah pun di Aceh dapat dikuasai dari jauh, melainkan hanya dengan tindakan militer dan pemerintahan yang langsung dapatlah diperoleh pengaruh. Juga tidak disebut bahwa pengaturan pelayaran itu saja, meskipun terdapat beberapa perbaikan yang telah ditentukan oleh Tuan Van Heutsz, sama sekali tidak akan membawa kita sampai ke tujuan. Brosur tersebut, berdasarkan catatan itu, diubah dan dilengkapi sedikit, tetapi penulisnya tidak berani memuat pokok persoalan itu. Padahal, beliau sangat cenderung kepada pokok persoalan itu, mengingat suasana perasaan mengenai Aceh yang ketika itu sedang terasa. Beliau takut kalau-kalau akibat suasana tadi karangan beliau tidak akan dinilai pantas untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, orang hendaknya mula-mula lebih baik puas dengan apa-apa yang mungkin dicapai.

Saya pribadi memang pada setiap kesempatan tetap mendesak perlunya kita secara prinsip meninggalkan sikap kita yang pasif. Namun, saya sendiri pun terkadang terpaksa menyampaikan nasihat-nasihat yang oportunis dengan menerima apa yang dinamakan konsentrasi kita sebagai fakta yang berakibat bencana, tetapi untuk sementara tidak dapat digugat. Di bawah ini misalnya dapat disusun dua hal yang dahulu saya anjurkan berkali-kali: i) Daripada membatasi diri pada peranan yang merendahkan derajat itu, yaitu dengan susah payah mempertahankan satu garis pertahanan yang semata-mata pasif - yang oleh musuh tanpa susah payah selalu dapat digempur - terkadang lebih baik kita dengan bertolak dari garis pertahanan itu, bertindak dengan mengejutkan terhadap gerombolangerombolan, lebih-lebih terhadap kepala-kepalanya. Ini bertujuan untuk menimbulkan bahaya bagi kesibukan para kepala gerombolan; kesibukan itu sangat diinginkan oleh kepala-kepala tersebut. 2) Ada orang yang memiliki kekuasaan - meskipun diperolehnya sebagai seorang perebut kekuasaan dan sebagai petualang - namun tak dapat dibantah berpengaruh besar seperti Teuku Umar, meskipun berkali-kali kita ditipu olehnya; jika orang seperti itu menyuruh orang lain meminta ampun dan mengemis kebaikan kita, maka janganlah permintaan itu ditolak karena didorong oleh rasa harga diri yang salah. Sebaliknya, permintaan itu hendaknya dikabulkan dengan syarat-syarat baik yang diperlukan. Memang, di pihak kita tidak dipikirkan untuk mencabut kekuasaan dan pengaruh yang direbut oleh Umar itu, padahal selama Uma r masih secara terbuka memusuhi kita, ia banyak merugikan kita. Maka, sangat menguntungkan jika untuk sementara kekuasaan dan pengaruh itu dinetralisasi. Dengan begitu beberapa pengacau dapat ditenangkan, walaupun karena hal itu kita sekurang-kurangnya mendapat kesempatan untuk banyak memperluas pengetahuan kita tentang sebagian negeri ini. Jika Umar datang kepada kita sebagai orang yang bertobat dan diterima pula sebagai orang yang bertobat, maka penerimaan terhadap pertobatannya, apakah itu sungguhsungguh atau pura-pura saja, tidak akan mengurangi kewibawaan kita sedikit pun. Ini dipahami oleh setiap orang yang mengenal keadaan di Aceh dan yang tahu bagaimana dalam lima tahun terakhir ini - barangkali terkadang terlalu sering - kita masih terus menunjukkan sikap menuruti para kepala Aceh yang suka berubah-ubah itu. Teuku Muda Pendada, misalnya, yang setelah bertahun-tahun pura-pura bersahabat dengan kita, tanpa alasan yang sungguh-sungguh sedikit pun sudah dua kali membelot dari kita. Dan setelah kembali kepada kita untuk kedua kalinya masih juga selekas mungkin dipulihkan kekuasaannya, kecuali hanya diberi hukuman ringan. Betapa banyak lagi terdapat alasan untuk tenggang rasa seperti itu, ketika setiap kekuasaan di Aceh diperoleh atau hilang tanpa usaha kita.

Mayor Van Heutsz sependapat dengan saya dalam hal ini. Maka selama pertukaran pikiran mengenai urusan Aceh yang sejak itu kita adakan satu dengan yang lain, beliau semakin yakin bahwa setiap bagian negeri Aceh, tempat kita hendak memberlakukan pengaruh kita, jelas harus kita kuasai. Beliau semakin yakin bahwa kita selamanya tidak akan menjadi tuan di daerah laras mana pun yang pos-pos penjagaan lautnya memang kita miliki, tetapi kita tidak dapat datang ke mana-mana sekehendak kita.

Tidak lama sebelum akhir pemukiman saya yang pertama di Aceh, yang sangat tidak menyenangkan itu, Kolonel Pompe Van Meerdervoort diganti oleh Kolonel Deykerhoff. Beberapa percakapan yang sebelum keberangkatan saya telah saya lakukan dengannya, memberi saya keyakinan yang mantap bahwa pemilihan gubernur yang baru itu sial benar. Hal ini saya sampaikan kepada Gubernur Jenderal waktu saya tiba kembali. Tetapi, diperlukan waktu empat tahun serta banyak pemborosan uang dan darah untuk dapat memasukkan penilaian ini juga ke dalam kalangan berwenang tertinggi. Sementara itu hubungan-hubungan yang telah saya adakan di Aceh tetap saya pelihara. Maksudnya ialah untuk memperluas pengetahuan saya tentang Aceh dan suku Aceh pada umumnya, juga untuk tetap dapat mengetahui keadaan yang nyata. Karena memang Pemerintah di Aceh sendiri juga bergantung pada kabar berita yang tidak dapat diperiksa sedangkan pengetahuan para pejabat yang diangkat di sana tentang bahasa, negeri, dan rakyatnya sangat kurang. Maka, saya tidak merasa sulit untuk tetap mengetahui apa-apa yang nyata terjadi di Aceh selama masa tahun 1892 sampai 1896, bahkan sampai tahun 1898, dibandingkan dengan Pemerintah Daerah. Selain itu pihaknya sangat suka ditipu oleh pembujuk-pembujuk.

Tidak lama sesudah Gubernur Deykerhoff bertindak, mulailah masa Umar yang tersohor tidak baik itu. Sikap reserve yang hendaknya diambil terhadap Umar sesudah penyerahan dirinya segera saja hilang dari perhatian: ia diangkat sebagai panglima perang dengan gelar yang megah. Dengan sangat prihatin saya memperingatkan Gubernur Jenderal Pijnacker Hordijck bahaya tindakan tersebut. Tetapi, Yang Mulia mengatakan kepada saya bahwa Gubernur Aceh sudah terlalu banyak memberi janji kepada Umar. Maka, sekarang akan timbul kecurigaan andaikan Pemerintah Pusat menyangkal gubernur itu. Tidak perlu diingatkan lagi cara membabi buta yang dipakai oleh Jenderal Deykerhoff dan siapa-siapa yang bekerja di bawahnya dalam memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada petualang itu, meskipun sudah berkali-kali diperingatkan. Dalam penglihatan mereka seluruh Aceh tampil dalam wujud Umar. Mereka hanya melihat apa yang ditunjukkan oleh Umar kepada mereka dan mengelabui dirinya seolah-olah merekalah yang menjadi tuan. Padahal, setiap bertambahnya kebebasan bergerak petugas kita bergantung pada kesewenang-wenangan Umar. Sementara pejabat-pejabat tertinggi mengagumi kebijakan Jenderal Deykerhoff, saya melihat dengan cemas babak akhir yang celaka yang pasti akan mengakhiri permainannya yang lebih dari nekat itu. Dan saya tidak boleh lalai meminta perhatian Pemerintah Pusat atas hal itu, meskipun tugas saya untuk memberi nasihat sambil mengkritik merupakan sesuatu yang tidak mengenal terima kasih sedikit pun.

Daripada memperhatikan sedikit saja peringatan-peringatan saya yang telah diulas dengan menegaskan alasan-alasannya, gubernur tersebut malah secara tidak lugas menentang pernyataan-pernyataan saya. Bahkan, ia mencoba membongkarnya dengan menyerang pribadi saya dengan menuduh saya tidak berpengalaman dalam pemerintahan dan sebagainya. Dengan begitu secara apriori saya tidak berwenang untuk ikut berbicara. Orang-orang yang memberi keterangan kepada saya dipersulit hidupnya, sejauh orang-orang itu dikenalnya.

Meskipun Gubernur Jenderal semakin mengerti bahwa saya paham akan segala hal ihwal, Pemerintah Tertinggi ingin supaya "sistem" Jenderal Deykerhoff jangan diutak-atik. Oleh karena itu, sistem itu benarbenar tetap bertahan.

Akhirnya tibalah pukulan yang berat yang baru-baru ini oleh Jenderal Deykerhoff ditegaskan kepada saya bahwa hal itu tak mungkin terjadi. Sekaligus ia menyatakan bahwa meskipun akan terjadi sesuatu yang tidak masuk akal, ia tetap akan menguasai keadaan.

Sebelum keberangkatan Jenderal Vetter1 sebagai komisaris Pemerintah ke Aceh - meskipun saya tidak pernah secara pribadi bertemu dengan jenderal tersebut - saya telah dihinggapi rasa cemas, apalagi setelah beberapa kali saya berbicara dengan Tuan Breyer2 yang diperbantukan kepada Jenderal Vetter itu. Saya cemas kalau-kalau penugasan kepada Jenderal Vetter tidak menghasilkan apa yang didambakan. Jelasnya: i) Karena jenderal tersebut, yang jasa-jasa militernya tidak berhak saya nilai, sama sekali tidak tepat mempertimbangkan dan meremehkan kekuatan dan sarana musuh kita dari Aceh itu. 2) Karena ia sama sekali tidak mempunyai pengertian tentang keadaan di Aceh dan menyenangkan diri sendiri dengan harapan yang tidak dapat dipenuhi. Jelasnya, beberapa gempuran berdasarkan kekuatan yang jauh lebih besar harus dihunjamkan kepada musuh dengan kuat. Gempuran itu akan menghilangkan daya bela musuh untuk sekali dan untuk selamanya. 3) Sebab, dalam urusan politik jenderal tersebut sepenuhnya di bawah pengaruh Tuan Breyer. Tuan Breyer, yang dahulu secara aktif ikut menyumbang pemikiran tentang pembangunan garis pertahanan yang terkonsentrasi tetapi juga tidak mengetahui hal ihwal di Aceh, mengharapkan semuanya akan beres setelah pemulihan garis pertahanan tersebut.

Sekali lagi dengan demikian kritik saya terhadap Pemerintah Pusat tidak dapat saya diamkan. Malahan, saya tambah dengan nasihat yang mendesak agar Letnan Kolonel Van Heutsz, sebagai satu-satunya perwira menengah yang saya kenal yang mempunyai pandangan sehat atas hal ihwal di Aceh pada umumnya, dikirim ke Aceh untuk menduduki salah satu jabatan. Nasihat ini dituruti, dan berdasarkan peringatan-peringatan yang lain itu ditulislah surat kepada Jenderal Vetter, tetapi tanpa memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Bahkan, setelah Jenderal Vetter, tanpa menghasilkan atau mempersiapkan sesuatu yang abadi, menyatakan bahwa tugasnya di Aceh sudah selesai, saya terpaksa tetap menjalankan peranan sebagai pengkritik yang tidak menyenangkan. Jelasnya begini, memang benar, sekali-sekali dengan kekuatan pasukan yang besar dilakukan gempuran yang berarti kepada musuh. Tetapi, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai tatanan yang diperlukan untuk membantu menundukkan Aceh dan daerah taklukannya. Padahal, justru itulah satu-satunya yang perlu. Selama pemerintahan Gubernur Van Vliet1 saya dimintai pendapat oleh Gubernur Jenderal tentang satu tugas khusus mengenai Aceh. Jawaban saya ialah bahwa saya menyediakan diri untuk tugas tersebut karena hal itu dapat membantu mengakhiri tugas kita di Aceh. Akan tetapi, sedikit pun saya tidak mengharapkan apa-apa dari kerja sama yang dipaksakan kepada saya dengan seorang Gubernur yang begitu saja menyangka saya memiliki pemahaman politik yang diperlukan.

Sementara itu berulang-ulang kepada Gubernur Jenderal sudah saya sampaikan pendapat saya bahwa Letnan Kolonel Van Heutszlah sebenarnya orang yang tepat untuk menertibkan keadaan yang kacau balau dan untuk memanfaatkan kekuatan pasukan sedemikian rupa sehingga berangsur-angsur mendekati tujuan kita. Sementara itu apa yang terjadi sekarang, sebagian besar harus dianggap sebagai pemborosan tenaga. Nasihat ini mula-mula tidak dapat diterima baik. Hampir semua perwira menengah yang ketika itu berkedudukan tinggi memberi penilaian sedemikian buruknya terhadap Tuan Van Heutsz, sehingga sifat-sifat baiknya yang mereka akui seolah-oleh digunakan oleh mereka sebagai bayangan kecil untuk lebih jelas lagi menonjolkan kekurangankekurangannya. Selama babak terakhir masa jabatan Jenderal Van Vliet sebagai gubernur Aceh, saya berhasil secara perlahan-lahan mengurangi kecurigaan yang telah dipupuk oleh tindakan tersebut tadi. Sesudah perkenalan Gubernur Jenderal dengan Kolonel Van Heutsz yang dimungkinkan oleh jabatannya yang hanya sebentar saja sebagai kepala staf umum, kecurigaan itu baru mulai berganti dengan kepercayaan.

Akhirnya pada awal tahun 1898 semakin dekatlah waktu bagi Kolonel Van Heutsz untuk menduduki tempat yang penting, padahal banyak orang yang iri hati dan bodoh ingin agar beliau berada sejauh mungkin dari tempat tersebut. Tidak ada orang yang lebih gembira daripada saya, sebab saya mengenal beliau sebagai orang yang kuat rohaninya dan cepat bertindak yang jarang ditemui. Beliau juga mampu memanfaatkan saranasarana yang tersedia, oleh karena itu jarang orang yang menyamai beliau. Beliau menatap kesulitan-kesulitan dengan tabah, tetapi tidak pernah melebih-lebihkannya; beliau sesaat pun tidak pernah kehilangan wawasan terhadap tujuan yang dikejarnya, sementara itu di bawah perintahnya kaum muda yang giat selalu mengabdi dengan gembira. Beliau telah meresapi sampai ke tulang sumsumnya keharusan untuk menyelesaikan urusan Aceh dan bersama saya sejak bertahun-tahun kesal hatinya terhadap keberengsekan di Aceh di bawah pimpinan orang-orang yang secara salah menikmati kepercayaan Pemerintah Pusat.

Kini Gubernur Jenderal mengundang saya dengan mendesak agar menerima baik tugas khusus yang pernah dibicarakan dahulu. Pada asasnya permintaan ini sangat menyenangkan, tetapi saya tidak pura-pura mengingkari bahwa ada kesulitan-kesulitan besar yang terkait dengan masalah tersebut. Gubernur Jenderal menegaskan bahwa keberatankeberatan tersebut pasti selamanya tidak akan lebih kecil daripada sekarang. Bukankah Kolonel Van Heutsz, yang di bawah seorang Gubernur Aceh yang terdahulu, sudah berkali-kali menegaskan perlunya kegiatan saya di tempat itu? Jadi, beliau sendiri sangat menghargai bantuan saya. Kolonel itu sendiri berulang-ulang mengatakan kepada saya hal itu dengan arti yang sama dan berusaha dengan giat menghilangkan keberatan-keberatan terhadap kerja sama seperti itu dengan memberikan alasan-alasan, bahkan nyaris sebelum saya kemukakan keberatan itu.

Dalam banyak pembicaraan yang kami adakan bersama di Betawi, memang benar sering kali timbul harapan-harapan yang optimistis secara berlebihan, tetapi yang pasti akan berakhir dengan kekecewaan. Sebagaimana pada tahun 1896 oleh Tuan Van Heutsz telah disebut kemungkinan untuk menundukkan seluruh daerah Aceh dalam waktu setahun, ketika itu (tahun 1898), konon, Pôle'm akan menyerah dalam tiga bulan sesudah kedatangan kami ke Aceh, dan seluruh negeri itu dalam waktu dua tahun dapat didamaikan, dan sebagainya. Sebagian ucapan itu adalah ungkapan pandangan hidup kolonel yang gembira dan ringan hati, sebagian lagi berasal dari kenyataan bahwa beliau belum pernah menyibukkan dirinya dengan telaah tentang suku Aceh, bahasanya, adatistiadatnya, serta kehidupannya dari dalam. Oleh karena itu, beliau ketika itu tidak mempunyai pengertian yang tepat tentang sifat dan motif-motif perlawanan. Sebaliknya, karena sama sekali tidak perlu ditakutkan bahwa kekecewaan yang tak terhindarkan itu akan mengendurkan energi Tuan Van Heutsz, maka saya tidak menggunakan terlalu banyak waktu untuk membantah harapan kosong tersebut dan saya terima tugas saya yang baru dengan gembira.

Meskipun begitu, sejak semula saya betul-betul disibukkan oleh masalah bagaimana medan kegiatan bersama itu hendaknya dibagi-bagi sebaik-baiknya. Tentu saja tidak boleh terjadi seolah-olah ada dua pemimpin untuk bidang yang sama. Pada awal kerja sama kami, yaitu selama ekspedisi Pidie, Tuan Van Heutsz sekali-sekali mengemukakan soal perintah atau instruksi yang akan keluar dari pihak saya. Saya selalu menahan diri dengan hati-hati supaya jangan melakukan hal itu. Dengan sengaja telah saya rumuskan pendapat saya mengenai tugas saya terhadap Gubernur Aceh dan saya tegaskan bahwa tugas itu terdiri atas pemberian nasihat, baik diminta atau tidak diminta, dalam arti kata yang seluasluasnya. Sementara itu, jika di luar dugaan timbul perbedaan prinsip yang ternyata tidak dapat dihilangkan melalui pertukaran pikiran, maka hendaknya dimohon keputusan Pemerintah Pusat.

Asal sedikit saja mengenal keadaan, pasti sudah cukup untuk memahami bahwa hubungan saya dengan Gubernur bersifat sangat peka dan meskipun terdapat keserasian yang baik sekali untuk memulai kerja sama kami, hubungan tersebut mudah sekali dapat menimbulkan sengketa yang demi kepentingan tujuan kita harus dicegah sejauh mungkin.

Maka, dengan segera saya tetapkan niat saya agar hendaknya, kecuali jika memang mutlak perlu, saya jangan mulai mengadakan ulasan apa pun terhadap Pemerintah Pusat karena langkah-langkah seperti itu dengan mudah sekali dapat menimbulkan diskusi yang karena bentuknya dapat mengganggu mereka yang bersangkutan. Bahkan, kepada Gubernur Aceh pun nasihat atau catatan saya hanya secara terkecuali saja saya tujukan secara tertulis; di situ tidak termasuk surat-menyurat kami secara pribadi selama masa-masa saya sedang tidak berada di Aceh. Karena saya biasa berada di Aceh berbulan-bulan lamanya terus-menerus dan setiap hari berhubungan dengan Gubernur serta menemani beliau pada semua perjalanannya, maka mudahlah saya menyampaikan secara lisan apa yang perlu beliau perhatikan, baik mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil maupun mengenai apa yang terjadi selama saya tidak berada di tempat. Sesuatu yang diucapkan lebih mudah ditenggang dan lebih mudah meresap daripada sesuatu yang ditulis, sesuatu yang dilihat beberapa pihak tetapi tetap disimpan di dalam arsip. Andaikan setiap catatan atau teguran mengenai penerapan asas-asas yang oleh Gubernur bersama saya diakui tepat, harus saya abadikan di atas kertas, bagi saya hal itu terlalu banyak. Satu-satunya dokumen dari pihak saya yang antara tahun 1898 dan 1902 tiba di kantor arsip daerah di Kutaraja, merupakan nasihat-nasihat yang diminta secara tertulis mengenai seluk-beluk urutan, nota-nota kecil dengan berita atau keterangan, nota panjang lebar mengenai perlunya penggantian keterangan-keterangan lama sebanyak delapan belas butir, yang ketika itu lazim menjadi dasar sumpah para kepala daerah laras dan harus mereka tanda tangani. Butir-butir itu hendaknya diganti dengan yang lebih singkat dan lebih dapat mencapai tujuannya. Setelah ditandatangani oleh Gubernur Aceh nota tersebut disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Ada juga beberapa ulasan mengenai administrasi "dana jalan" dan mengenai pemerintahan dan peradilan di daerah Pidie di bawah Mayor Van Daalen yang masih akan dibicarakan di bawah ini. Selanjutnya banyak urusan yang ditangani berdasarkan catatan-catatan pada buku-buku harian para kontrolir dan para penguasa sipil. Sementara itu, seperti dikatakan tadi, banyak urusan yang biasa dan semua masalah yang penting menjadi pokok perundingan lisan.

Sementara hubungan pribadi yang menyenangkan antara Gubernur dan saya sendiri tetap tidak terganggu, hingga hal itu banyak membantu hasil baik perundingan-perundingan kami, ada beberapa ciri watak dan kebiasaan Tuan Van Heutsz yang mewajibkan saya untuk berlaku sangat waspada dan menghendaki banyak musyawarah untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Timbulnya kekecewaan yang telah saya ramalkan terhadap optimisme yang berlebihan di pihak para jenderal berakibat bahwa di pihak Gubernur terkadang terasa suatu kegugupan yang berubah menjadi kebiasaan suka berubah pendapat, hampir-hampir menjadi kebiasaan suka berbalik pendirian. Ini dapat terjadi dalam pertimbangan tentang sarana-sarana guna mencapai tujuan yang di luar dugaan masih jauh jaraknya.

Selama ekspedisi Pidie pun hal ini sudah terjadi. Di antaranya atas nasihat Gubernur, maka dalam instruksinya telah dimasukkan larangan keras pembakaran atau penghancuran tempat-tempat tinggal dan tanamtanaman, termasuk di dalam daerah musuh.

Orang masih ingat bahwa beberapa usaha yang pertama oleh pasukanpasukan yang dikirimkan untuk mencapai Tangsé melalui jalan lain daripada jalan yang harus melalui suatu jurang yang berbahaya, telah gagal. Gubernur, yang sekarang akan memimpin pasukan itu sendiri ke sana, telah mengatakan kepada saya pada malam sebelum keberangkatannya - saya sendiri berhalangan menyertai pasukan tersebut karena tulang betis saya patah - bahwa niatnya sebagai berikut: setelah sampai ke kampung tersebut, maka kampung itu akan dianggapnya sebagai pemukiman musuh dalam rimba dan akan dibakar. Dengan hati-hati ketika itu saya menjelaskan bahwa menurut semua berita yang masuk, Tangsé sama sekali tidak berupa tempat persembunyian sementara: tempat itu terdiri atas berbagai kampung yang makmur. Meskipun untuk sementara masih juga tidak mudah dicapai oleh kita, pastilah sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan dalam musyawarah Tangsé itu tidak boleh dihancurkan. Sebab, jika hal itu terjadi, seperti juga halnya dahulu di tempat-tempat yang lain, penduduk akan menjadi liar dan dengan demikian perdamaian pun akan tertunda. Ulasan saya hanya mendapat dukungan yang sangat rendah hati, yang wajar karena kedudukannya, dari pihak Asisten Residen Van Rijn Van Alkemade ketika itu. Seluruh staf ekspedisi Pidie masih berada di bawah pengaruh tradisi pembakaran dan penghancuran, dan bergembira bahwa Gubernur pun telah tampak berbalik ke tradisi tersebut. Beliau tidak menyatakan niatnya secara tegas, tetapi juga tidak pernah menjalankannya. Padahal, Tangsé mula-mula memusuhi kita untuk waktu yang lama, kemudian menjadi sangat tidak terpercaya dan selalu menjadi tempat persembunyian yang aman bagi Pblém dan banyak musuh lainnya.

Kelak masih berkali-kali timbul godaan-godaan seperti itu bila Gubernur menjadi kesal hati karena jalannya urusan mengecewakan harapan-harapannya yang selalu terlalu baik. Maka, beliau, misalnya, minta kepada saya agar mengancam para kepala bahwa kampung mereka akan dibakar andaikan permusuhan di daerah mereka tidak dihentikan. Sementara itu saya selalu mengalihkan pembicaraannya dan saya tidak melaksanakan permintaannya untuk mengancam dengan suatu hal yang menurut instruksinya selamanya tidak boleh terjadi.

Jadi, kampung-kampung itu selalu tetap terhindar dari api tetapi tidak terhindar dari kerusakan lain. Bila satu pasukan berkemah di daerah yang baru saja ditinggalkan oleh penduduknya, hal itu selalu terjadi di kampung yang sudah begitu siap untuk keperluan tersebut. Rumah dan halaman dikosongkan dari beberapa peralatan, kemudian ditambah-tambah lagi dengan yang lain, sedangkan bahan untuk keperluan ini (misalnya penutup atap, papan, bambu, dan kayu) diambil dari rumah dan halaman di kampung-kampung yang berdekatan. Perampasan yang sering hanya dilakukan oleh orang-orang tawanan yang dirantai itu tidak jarang salah terjadi hingga berubah menjadi perampokan. Barang-barang berharga yang disimpan di dalam rumah-rumah tertutup, ternak kecil, ayam, itik, dan sebagainya lenyap tanpa jejak. Memang, untuk sebagian kecil penghancuran seperti itu mungkin tidak terhindarkan, tetapi sebenarnya sebagian besar hal-hal itu dapat dihindarkan atau dibatasi. Hal ini dapat dipelajari dari pengalaman ketika satu pasukan dipimpin oleh seorang perwira menengah yang menentang perbuatan seperti itu. Gubernur sekali-sekali mengeluarkan perintah-perintah yang sangat keras untuk melawan perusakan dan perampasan itu, terkadang secara angin-anginan orang yang sedikit banyak bersalah dimarahi dengan keras, sebaliknya pada kesempatan lain seolaholah tindakan dan perintahnya sendiri menunjukkan bahwa perintahperintah tersebut tidak terlalu sungguh-sungguh. Hal terakhir ini oleh banyak perwira dikemukakan dengan terus terang. Jika mungkin bagi saya, maka saya selalu berusaha betul-betul untuk memelihara perasaan yang menentang penghancuran-penghancuran itu. Namun, kampung-kampung yang tak terhitung banyaknya di daerah taklukan Aceh telah rusak berat dan hal ini tidak menguntungkan dipercepatnya perdamaian.

Rasa tidak sabar yang ditimbulkan oleh pertentangan antara harapanharapan Gubernur dengan kenyataan, juga berakibat bahwa terhadap oknum-oknum tertentu diambil tindakan yang keliru. Bahkan, selama ekspedisi Pidie terjadilah tindakan seorang perwira - dalam hal lain ia berjasa - yang mencoba memaksa tawanan-tawanan yang bersuku Aceh agar bicara dengan jalan menggunakan rotan. Hal ini menyebabkan beberapa orang perwira menengah menyatakan kekesalan hatinya. Oleh karena itu, menjadi alasan bagi saya untuk meminta perhatian Gubernur atas hal tersebut. Beliau minta kepada saya - padahal sebetulnya bukan urusan saya, meskipun perwira tadi ditugaskan dalam pemerintahan sipil - untuk menyampaikan soal ini kepada orang muda itu. Perwira tersebut tidak kalah menjawab: di hadapan Gubernur dan tokoh-tokoh lain ia mengatakan kepada saya bahwa Gubernur sendirilah yang telah menganjurkan perbuatan itu tadi kepada saya dan ... Gubernur pun hanya berdiam diri saja.

Dengan sendirinya ada beberapa orang yang karena badannya sakit atau karena diancam dengan maut (ancaman ini pun beberapa kali dijalankan) membuka hal-hal yang dalam keadaan lain akan mereka simpan. Juga wajar bahwa dalam melaksanakan metode tersebut sekalisekali dapat ditunjukkan satu hasil yang baik, yang agaknya tidak akan didapat andaikan metode ini tidak dipakai. Memang, banyak pasukan kecil' yang bergerak di negeri ini menangkap orang pada setiap perjalanannya dan orang itu sering dijadikan bulan-bulanan percobaan seperti itu. Sebaliknya lebih jelas lagi bahwa perdamaian akan lebih terganggu karena hal ini; padahal untung yang mungkin diperoleh dengan sukses yang dimaksud tadi tidak seberapa.

Meskipun saya tidak melalaikan satu kesempatan pun untuk minta perhatian atas keberatan terhadap tindakan seperti itu, dapat dipahami, berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi mengenai pengalaman saya yang pertama itu, bahwa campur tangan saya dalam soal ini hanya sedikit hasilnya.

Saya lebih berhasil mencegah beberapa tindakan yang tampaknya berguna bagi Gubernur, karena beliau kurang mengetahui jiwa kehidupan di Aceh. Ini menyebabkan beliau terkadang minta kepada saya untuk menyampaikan usul-usul kepada para kepala dan tokoh-tokoh semacam itu atau menganjurkan kepada mereka agar melakukan perbuatan yang dapat diperkirakan bahwa pelaksanaannya langsung bertentangan dengan kepentingan dan keinginan orang-orang tersebut. Jadi, mereka palingpaling hanya secara basa-basi akan menyanggupi melakukan tugas itu dan sementara itu mereka akan mendapat kesan yang buruk tentang wawasan kita. Sebaliknya, mengenai usaha-usaha untuk menyadarkan para kepala yang memusuhi kita dan yang hanya akan tunduk kepada kekerasan, saya paling-paling hanya berhasil membantu melunakkan tindakan tersebut. Sebaliknya, setiap kali saya pergi agak lama dari Aceh, saya melihat bahwa pihak kita sudah kembali lagi ke dalam kesalahan lama dalam mencari sesuatu di tempat yang memang tidak ada apa-apanya. Benar, sedikit banyak tetap dipelihara suatu kesan seolah-olah surat dan pesan yang dikirimkan kepada para kepala seperti itu seluruhnya bermula dari kepala-kepala suku Aceh yang bersahabat dan oleh Pemerintah kita hanya diperkenankan saja atau sedikit dipermudah. Sebaliknya, orang yang mengetahui sedikit-sedikit tata cara surat-menyurat di Aceh, pasti segera melihat dari bentuk surat-surat tersebut yang tidak jarang dikarang oleh para juru tulis kantor - bahwa semua ini mengesankan tipuan belaka. Memang, setelah terjadi kekecewaan-kekecewaan yang baru di bidang ini pun, sering sekali lagi dikeluarkan instruksi-instruksi baru untuk melarang langkah-langkah yang sesat itu. Akan tetapi, selalu masih terbuka pintu belakang dan Gubernur sendirilah yang kemudian mengadakan kebijaksanaan agar orang dapat masuk lagi dari pintu belakang tersebut.

Ketika pada tahun 1898 Pblém menetap di daerah Samalanga Hulu, Teuku Nèk seolah-olah atas permintaannya sendiri dikirim ke tempat

Kepala Samalanga, menantunya. Ia diberi tahu bahwa ia tidak akan dipersalahkan andaikan ingin bertemu dengan Pblém. Pada tahun 1899 menantunya yang seorang lagi, T. Nyak Banta, kepala daerah Mukim XXII, dengan cara itu juga dan dengan tujuan yang sama - sekurangkurangnya itulah yang dicamkan kepadanya - pergi ke Samalanga. Sementara itu para kepala yang sudah takluk kepada kita dari daerah Mukim XXII setiap kali, dalam musyawarah dengan pihak Pemerintah, menulis surat kepada Pblém untuk menegaskan kepadanya bahwa di bawah kekuasaan kita ia akan hidup lebih baik daripada di dalam rimba. Dan untuk memperkuat penegasan itu secara diam-diam tetapi resmi dan jelas, Gubernur menyuruh membersihkan pekarangan tempat pernah berdirinya rumah Pblém, serta memagarinya dan membangun rumah yang mungil baginya di situ. Rumah itu diserahkan kepada pengawasan seorang kerabat Pblém. Kepada para kerabat itu sekali-sekali diberitahukan seberapa banyak uang hasil lada yang telah dipungut dan akan menjadi hak Pblém, serta berapa lama orang masih akan menunggu sampai hasil lada itu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada tahun 1901, dengan sepengetahuan Pemerintah kita, di daerah Pblém diadakan pertemuan antara Pblém sendiri dan beberapa kepala Mukim XXII yang sudah takluk kepada kita. Tujuannya, konon, untuk memberi penerangan dengan cara yang dapat diandalkan kepada Pblém yang barangkali belum mengetahui secara tepat maksud-maksud kita atas dirinya. Hasil pembicaraan itu ialah, menurut apa yang disampaikan kepada kita, bahwa Pblém masih memerlukan 30 sampai 50 hari lagi untuk mengurus keperluan-keperluannya di daerah Pase. Memang, keperluannya itu benar-benar diurusnya, jelasnya ia menikah dengan putri musuh kita yang sangat keras kepala, T. Cik Geudông dan bersama kerabat mertuanya itu memilih tempat-tempat persembunyian di pegunungan, yang sampai dua tahun lamanya sia-sia dicari oleh pihak kita.

Setelah calon sultan menyerah, maka beliau, atas perintah pihak Pemerintah, menulis surat, baik kepada Pblém maupun kepada kepalakepala lainnya yang memusuhi kita, yang berisi alasan yang mengharuskannya menyerah. Maka, sangat banyak surat yang datang kepadanya dengan bantuan Pemerintah. Itu semua terjadi, meskipun seharusnya orang tahu bahwa Pblém telah dididik di bawah pengaruhpengaruh yang sangat fanatik, tetapi ia secara praktis dan teoretis menganggap bahwa menyerah kepada "kaum kafir" sama sekali tidak diperkenankan, selama ia tidak dipaksa berbuat begitu dengan kekerasan.

Undangan-undangan janggal semacam itu, yang oleh semua orang Aceh yang terlibat di dalamnya dibicarakan dan dicemoohkan sebagai hal yang bermula dari Pemerintah kita, selalu dikirimkan kepada para kepala lainnya, sebagian karena langkah-langkah tersebut tidak cukup tegas dicela dari atas, sebagian lagi karena tindakan itu malah dibocorkan. Andaikan semuanya itu tidak disertai dengan aksi yang tidak melemah, hingga sekarang akibatnya hanya berupa sikap meremehkan keahlian kita oleh pihak orang Aceh, oleh karena itu saya wajib, biarpun ada bahaya pertikaian yang gawat, menentang hal itu dengan kuat. Sekarang saya cukup membatasi diri untuk mencegah sedapat mungkin kejanggalankejanggalan yang terlalu luas di bidang ini.

Seorang pun tidak akan merasa aneh bahwa di Aceh, baik guna mengakhiri perlawanan maupun untuk mendirikan pemerintahan yang teratur di daerah-daerah yang baru saja didamaikan, banyak tindakan diadakan terhadap penduduk. Kepada penduduk pun harus diadakan tuntutan-tuntutan yang sangat tidak menyenangkan. Kenyataan bahwa Gubernur pada asasnya didorong oleh keharusan untuk membatasi urusanurusan tersebut sampai hal-hal yang tak terhindarkan, membuktikan dorongan beliau sendiri terhadap penghapusan metode pembakaran yang tradisional itu. Namun, pelaksanaan asas ini sering kali begitu banyak kekurangannya, sehingga hal itu berkali-kali terpaksa saya kemukakan dengan sungguh-sungguh. Sebagian unsur-unsur penduduk, yang sebagian karena pilihannya sendiri dan sebagian lagi karena dipaksa oleh orang-orang yang fanatik serta pengacau-pengacau, bersembunyi terhadap kita di pegunungan dan di dalam hutan. Mereka, oleh anjuran yang aktif dan karena hancurnya tempat perlindungan, tanam-tanaman, dan perbekalannya, terpaksa menetap kembali di kampung-kampung mereka. Segera setelah kembali, mereka menjadi sasaran pendaftaran penduduk yang sangat tidak populer itu. Namun gunanya, menurut pandangan saya, cukup banyak untuk mengatasi keberatan itu.

Akan tetapi, sekarang pihak Pemerintah serta meria, sesudah mereka menyerah, mendatangi mereka dengan tuntutan agar melakukan rodi yang biasanya sangat begitu berat, untuk membangun dan memelihara jalanjalan baru, saluran air, dan sebagainya. Pengaturan yang dahulu sama sekali tidak diketahui orang Aceh pun banyak gunanya. Pengaturan itu hanya berguna jika dalam hal itu sungguh-sungguh diperhitungkan daya beban penduduk serta kepentingan pertanian mereka. Sering kali hal ini tidak terjadi, dan keinginan untuk membuat jalan-jalan muncul, selain itu sering karena tergesa-gesa dipilih jalur-jalur yang kemudian ternyata tak dapat dipakai, sehingga banyak tenaga yang terbuang. Begitu hebat keinginan itu muncul, sehingga hal-hal lain ditelantarkan. Memang benar, secara teoretis orang bertolak dari keharusan untuk memberi kesempatan kepada penduduk untuk mengolah sawahnya dan sebagainya. Akan tetapi, karena kepada para penguasa sipil diberikan pujian-pujian yang semakin tinggi kalau mereka semakin mengurus pembuatan jalan, maka dengan sendirinya timbul suatu persaingan yang menuntut lebih banyak di luar batas kewajaran penduduk. Justru tanpa tekanan pun orang Aceh sering tidak menuruti perintah-perintah yang tidak terlalu memberatkan, dan semuanya dengan demikian harus direka-reka dengan paksaan. Maka, tidak selalu jelas apakah dalam hal tertentu orang berbuat baik ataupun jahat jika beratus-ratus orang lelaki digiring untuk bekerja oleh patroli dari rumah-rumah mereka yang sebagian besar baru saja dihuninya. Bebanbeban semacam ini, yang oleh pejabat-pejabat yang pengalamannya hanya setengah-setengah dipaksakan kepada rakyat yang baru saja ditaklukkan, dalam banyak hal lebih berat daripada yang berani mereka tuntut di daerah-daerah yang sudah lama berada di bawah pemerintahan yang teratur dan di tempat penduduk yang sejak masa mudanya sudah biasa kerja rodi.

Lagi pula, di daerah-daerah, tempat pasukan-pasukan kita yang sedang bertindak itu berkedudukan di pedalaman, menyerahnya sejumlah besar pembawa barang yang, misalnya, membawa perbekalan makanan dan sebagainya, pengangkut orang yang luka-luka, serta jasa-jasa, yang meskipun biasanya dilakukan menurut upah yang kita tentukan, dijalankan dengan segan sekali. Sedangkan besarnya jasa-jasa itu sekali lagi tak begitu berhubungan dengan tenaga-tenaga yang tersedia tetapi lebih banyak berhubungan dengan kebutuhan pasukan-pasukan itu serta kurangnya iring-iringan militer sendiri. Sekali pernah ada seorang penguasa sipil memaksa penduduk di sekitar bivaknya untuk menyerahkan ayam di situ dengan harga yang ditetapkan. Padahal, orang Aceh merupakan pemelihara ayam yang sangat kecil sehingga mereka sekarang belum mampu memenuhi kebutuhan ayam di Kutaraja dengan harga yang baik; dan begitulah terdapat banyak keadaan tambahan yang menyebabkan bivak yang berdekatan sangat mengganggu penduduk di sekitarnya.

Yang jauh lebih parah ialah bila ada beberapa perwira yang tidak menguasai tenaga pengangkut bagi perjalanan militer yang diinginkan. Mereka lalu menekan penduduk yang baru setengah didamaikan itu untuk bekerja sebagai kuli yang dibayar padahal mereka berada dekat dengan operasi-operasi yang begitu berbahaya. Ketika pada suatu saat seorang kontrolir sedang tidak berada di tempat, ia diganti oleh seorang perwira yang ditugaskan melakukan pemerintahan sipil. Ia telah menuntut dari para kepala satu daerah yang sama sekali masih belum didamaikan agar mereka menyerahkan kepadanya sejumlah besar kuli bagi perjalanan yang tidak begitu mendesak dilakukan ke Tanah Gayo. Kekurangan jumlah tenaga itu dipenuhi oleh perwira tersebut dengan menyuruh patrolipatroli menangkap orang-orang yang dapat dipekerjakan, di mana pun tenaga-tenaga itu ditemukan. Tentu saja hal ini mengesalkan banyak orang. Di daerah di mana pengerahan tenaga yang dilakukan tidak dengan sewajarnya terhadap "kuli merdeka", penduduk yang sedang tidak bersembunyi di dalam hutan baru saja didaftarkan. Penduduk secara sangat berangsur-angsur menyerah kepada operasi pendaftaran tersebut, terutama di daerah laras yang merupakan pusat-pusat perlawanan seperti juga daerah laras yang dimaksud di sini. Jadi, bila penguasa sipil yang bersangkutan kemudian mengabarkan bahwa banyak orang yang ditangkap itu tidak memiliki surat jalan kampung, maka hal ini tidak dapat menjadi alasan yang sah guna menyuruh mereka melakukan kerja untuk keperluan perang. Lagi pula hal ini hanya berlaku bagi beberapa orang dan baru terbukti setelah mereka dimasukkan ke dalam iring-iringan militer.

Pasti diperlukan keberanian untuk melakukan perjalanan yang lama dengan pasukan kecil di daerah yang sama sekali belum seluruhnya ditaklukkan. Padahal, anak buah iring-iringan militer itu sangat sulit dipercaya, dan memang sewajarnya begitu karena anak buah itu terdiri atas orang-orang Aceh yang dipaksa. Tetapi, sangat kurangnya pemahaman akan politik diperlukan guna mengadakan tuntutan-tuntutan seperti itu, dengan tidak menaruh belas kasihan kepada penduduk dalam jabatannya sebagai penguasa. Padahal, penduduk itu baru sebagian saja mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih tenteram di bawah desakan tindakan kekerasan kita. Dua belas di antara orang yang dipaksa itu dikubur dalam perjalanan, dua puluh lima orang jatuh sakit di bawah asuhan yang patut diragukan dari seorang kepala suku Gayo. Dapat dipahami kesan apa yang ditinggalkan oleh hal-hal itu semua kepada para kepala dan penduduk. Namun keluh kesah kontrolir, yang kemudian kembali dari perjalanan dan yang mengangkat diri sebagai juru bicara, yang pahit dan getir, tidak banyak diperhatikan. Sedangkan protes keprihatinan saya, sebagian saya sampaikan secara lisan kepada Jenderal Van Heutsz dan sebagian secara tertulis sebagai catatan pada sebuah buku harian, hanya berakibat bahwa sejak waktu itu saya tidak mendengar apaapa lagi tentang dampak-dampak semacam itu.

Saya tidak pernah dapat mendorong Gubernur untuk mencela dan melawan dengan sungguh-sungguh penyelewengan-penyelewengan semacam itu. Meskipun sudah pasti kebencian terhadap kafir, timbulnya anarki dan kebiasaan akan kehidupan yang tidak teratur, merupakan sebab-sebab yang penting diteruskannya perlawanan, namun yang tidak begitu pasti ialah fakta-fakta yang seperti digambarkan di sini menyebabkan kebencian yang mendalam terhadap kekuasaan kita. Sering sekali ditemukan orang-orang Aceh yang membawa surat jalan kampung di antara orang yang gugur dalam serangan kelewang yang sengit terhadap pasukan-pasukan kita. Sering sekali dalam penggeledahan rumah-rumah, perahu, dan lain-lain, orang Aceh dengan sukarela mencari maut dengan jalan menikam-nikam diri dengan rencong atau sikin. Sudah pasti penghancuran-pengahancuran jalan kereta api sebagian besar terjadi dengan bantuan penduduk kampung yang didaftarkan, padahal penghancuran-penghancuran tersebut hampir tidak pernah dilawan oleh penduduk. Kalau semuanya itu terjadi, maka tidak perlu kita menyangka bahwa semuanya dilakukan oleh perampok, sebagaimana terkadang dikatakan kepada kita oleh para kepala yang baru ditaklukkan sekadar untuk menyenangkan kita. Sebaliknya, yang harus diingat ialah bahwa terjadi perlawanan ulet yang sebagian dirangsang oleh kesalahan kita sendiri.

Ketika pada tahun 1896 Tuan Van Heutsz dalam sebuah ceramah berbicara tentang penaklukan seluruh Aceh sebagai kerja yang memakan waktu setahun, maka Gubernur Jenderal bertanya kepada saya berapa lama, menurut pendapat saya, tugas pendamaian. Saya menjawab bahwa setiap ramalan dalam hal ini saya anggap terlalu berani. Oleh karena itu, saya menganggap lebih baik membatasi diri dengan menunjukkan saranasarana yang pasti dapat membawa kita ke tujuan. Sebaliknya, saya tambahkan bahwa, andaikan saya terpaksa menerka, perdamaian itu lebih mungkin memakan waktu 25 tahun daripada hanya 1 tahun. Gubernur Jenderal pun mengambil jalan tengah dan menulis surat kepada Menteri bahwa pendamaian itu dapat menjadi fakta yang selesai dalam 10 tahun (jadi dalam tahun 1906). Sekarang perkiraan ini pun ternyata sudah terlalu optimistis. Sebab, meskipun di Pantai Utara dan Timur Aceh sejumlah besar kepala perlawanan telah menyerah sesudah dikejar-kejar terus-menerus, dan meskipun pada tahun-tahun terakhir ribuan orang Aceh gugur, namun di daerah-daerah itu pun masih banyak sekali terdapat "pang" dengan para pengikutnya. Dan apa yang dinamakan "rampok" mendapat dukungan dari penduduk, meskipun di daerah pedalaman Pantai Barat (dengan kekecualian daerah setengah-Melayu yang bernama Tapak Tuan) usaha penaklukan baru saja dimulai dengan kuat. Jika pada satu pihak orang tidak berusaha dengan giat untuk membiasakan penduduk yang baru ditundukkan dengan paksaan terhadap disiplin kita secara perlahan-lahan dan dengan memperhitungkan adat kebiasaannya serta kebutuhannya, maka lama sesudah tahun 1906 barulah penaklukan Aceh seluruhnya akan menjadi kenyataan. Maka perdamaian menyeluruh yang baru dapat dianggap berlaku sesudah pasukan-pasukan kita dapat menghentikan patroli-patroli yang sangat meletihkan, masih akan tertunda bertahun-tahun lagi. Sebab, pada banyak orang alasan mengapa mereka lebih menyukai terus-menerus mengembara di dalam hutan dan mengacau daripada menyerah, ialah: jika mereka menyerah, mereka akan menanggung beban yang tak terpikulkan.

Mengenai pemilihan dan penempatan pegawai-pegawai Pemerintah dan para penguasa sipil, pada awal kerja sama kami, Gubernur agak teratur bermusyawarah dengan saya. Dalam penilaiannya terhadap pribadi-pribadi itu, perbuatan melebih-lebihkan sesuatu termasuk kebiasaannya yang paling menonjol, beliau hanya mengenal putih dan hitam, nyaris tidak ada apa-apa di antaranya. Sehubungan dengan itu Tuan Van Heutsz jarang atau tidak pernah berusaha untuk mengakhiri kebiasaan atau pendapat yang salah pada orang-orang yang bekerja di bawahnya. Sebaliknya, bila akhirnya kebiasaan atau pendapat yang salah itu menonjol juga, seorang yang selalu bernama putih, terkadang dapat disangka hitam. Perubahan pendapat ini lebih sering lagi terjadi sesudah keberangkatan abdi-abdi negeri termaksud, sehingga masyarakat berkalikali "disuguhi" oleh Jenderal yang tidak pernah merahasiakan sesuatu. "Suguhannya" berupa penilaian-penilaian yang sama sekali meruntuhkan pribadi-pribadi yang oleh masyarakat selalu terdengar dipuji sebelum itu. Pribadi-pribadi itu telah meninggalkan daerah Aceh dengan surat keterangan yang baik sekali.

Seorang asisten residen yang mendapat penghargaan tinggi dan kenaikan pangkat yang luar biasa berkat penilaian Jenderal Van Heutsz, kemudian oleh Jenderal itu diperkirakan jauh di bawah nilai sedang. Memang benar ia berguna dan terampil, lebih dari banyak pejabat lainnya, tetapi ia tidak pantas mendapat pujian berlebih-lebihan dari zaman lampau dan juga tidak pantas mengalami "kemerosotan" yang akan terjadi kemudian. Dalam masa jabatan asisten residen tersebut, ketika saya minta perhatian jenderal itu atas beberapa kekurangan yang besar di pihak pejabat tersebut, pemberitahuan saya tidak ada hasilnya sama sekali: sebab waktu itu sedang berlaku masa "putih" .

Seorang kontrolir yang dalam banyak hal berguna dan yang dalam pergaulan dengan orang Eropa maupun dengan orang Aceh terlalu banyak menuruti dorongan-dorongan yang kegila-gilaan, oleh jenderal tidak pernah ditunjukkan kesalahannya meskipun hal itu sudah saya ulas. Atas permintaan jenderal, secara luar biasa kontrolir tersebut dinaikkan sampai ke kelas satu, tetapi setelah keberangkatannya, ia segera mendengar bahwa Gubernur senang sekali atas kepergiannya; semua tindakan pemerintahannya ditiadakan dan beliau menyatakan bahwa kontrolir tersebut tidak sepenuhnya waras.

Seorang kontrolir yang nilainya di bawah sedang dan bahkan tidak mampu menulis surat dengan semestinya, oleh Gubernur dianjurkan secara mendesak agar menduduki jabatan dalam kesekretariatan daerah. Ketika Pemerintah Pusat tidak menyetujui hal ini, kontrolir tersebut masih juga selalu dinilai baik. Akhirnya sesudah hampir empat tahun lagi penilaiannya itu sekonyong-konyong berbalik dan orang itu pun ditempatkan dalam golongan "hitam" .

Ada seorang asisten residen yang karena keadaan rumah tinggal, sama sekali tidak mampu bekerja dan tidak berbuat apa-apa kecuali menulis catatan-catatan yang agak cermat pada buku-buku harian susunan para pejabat bawahannya, padahal ia nyaris tidak pernah tampil di muka umum dan biasanya tidak menerima orang yang ingin berbicara dengannya. Tentang hal ini ia sekali-sekali juga dimarahi dengan keras oleh jenderal, sehingga ia terkadang hampir-hampir minta berhenti. Pada satu saat yang menguntungkan oleh Gubernur ia diusulkan kepada Pemerintah Pusat supaya dinaikkan pangkatnya secara luar biasa menjadi residen. Usul ini berhasil baik.

Seorang wakil asisten residen yang sedang-sedang saja nilainya, yang selama masa jabatan jangka panjang sebagai kontrolir di Aceh sama sekali tidak berprestasi luar biasa, bahkan sedikit pun tidak memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan suku tersebut, atas usul jenderal dinaikkan pangkatnya menjadi asisten residen secara luar biasa.

Begitulah saya dapat terus menggunakan contoh-contoh untuk menunjukkan sifat suka berubah-ubah dalam menilai pribadi-pribadi - sifat ini bagaimanapun berlaku pula dalam bidang militer - yang sering menghalangi musyawarah yang berhasil baik antara Gubernur dan saya sendiri mengenai petunjuk-petunjuk yang harus diberikan kepada para pejabat. Petunjuk-petunjuk itu pun harus datang dari Gubernur, padahal apa yang segera saya nyatakan kepada para pejabat, semestinya petunjuk itu lebih bersifat nasihat secara bersahabat. Lagi pula Jenderal tidak jarang memberikan kepada mereka instruksi-instruksi yang sangat tegas, padahal kemudian beliau menyatakan keheranan dan kekesalan tentang pelaksanaannya kepada mereka, bila beliau sudah lupa akan instruksi itu.

Semuanya itu menyebabkan saya memerlukan banyak kebijaksanaan untuk tetap menjalankan pengaruh yang meskipun tidak langsung, namun terasa sebagai pengaruh sampingan yang baik atas hal ihwal di Aceh tanpa memancing pertikaian.

Satu urusan pemerintahan yang sering menyebabkan saya mengadakan ulasan lisan dan ulasan tertulis secara pribadi dan sekali-sekali juga menyampaikan nota, walaupun mengenai hal itu tidak banyak yang dapat saya capai, ialah administrasi dana-dana setempat dan daerah yang berada di luar tanggung jawab keuangan.

Sejak kita secara perlahan-lahan mengadakan pemerintahan aktif di semua daerah laras Aceh, baik dalam bentuk langsung ataupun tidak langsung, maka di setiap wilayah terdapat kas-kas kecil yang pada dasarnya diisi dengan denda-denda yang dipungut oleh para kontrolir dan penguasa sipil karena berbagai kelalaian atau pelanggaran. Itulah denda yang keabsahannya secara wajar dapat diragukan, tetapi lazim dipungut menurut pengertian perseorangan yang berubah-ubah. Dari kas-kas seperti itu dibayar berbagai pengeluaran pemerintahan dan polisi. Padahal semakin banyak sarana yang dikuasai oleh penguasa yang bersangkutan, semakin mudah pekerjaannya. Maka kebutuhannya akan sarana ini bukan selamanya tanpa pengaruh atas ukuran yang digunakan dalam menentukan hukuman-hukuman tersebut.

Selanjutnya wilayah-wilayah kecil di daerah taklukan Aceh memupuk apa yang dinamakan dana-dana jalan atau kas hasil jalan dari kenaikan hasil (pajak, penerjemah) atas produk-produk ekspor yang diberlakukan, tetapi kemudian juga dari denda-denda yang dipungut dari daerah-daerah laras. Bahkan sebelum aksi kita yang sebenarnya di Aceh itu mulai, sudah menjadi kebiasaan bahwa dana-dana itu bukan semata-mata digunakan untuk pembuatan jalan dan apa yang berkaitan dengan itu. Dana itu juga dipakai untuk membayar berbagai pengeluaran lain yang tidak dapat ditampung oleh anggaran belanja. Gubernur yang sekarang selanjutnya mempertimbangkan bahwa tidak perlu menggunakan penghasilan kas-kas yang berlimpah ruah itu di Pantai Utara dan Pantai Timur semata-mata untuk daerah-daerah itu saja. Sebaliknya, beliau sering menyediakan jumlah uang yang cukup besar dari sana untuk keperluan Pantai Barat, terkadang juga untuk daerah Aceh Besar. Akhirnya hanya bentuk lamalah yang masih dipelihara sebagian, sedangkan pada hakikatnya kas-kas tersebut menjadi satu dana daerah yang memenuhi berbagai kebutuhan yang tetap atau yang disangka-sangka. Dalam hal itu makin sedikit terdapat peraturan atau sistem. Sulit kiranya orang menyebut salah satu jenis pengeluaran yang belum pernah dibayar dari dana-dana itu. Misalnya, hadiah-hadiah untuk berbagai pribadi yang telah berjasa kepada Pemerintah, kuli-kuli untuk para penguasa dan bahkan kuli untuk pasukan militer, tunjangan-tunjangan sementara untuk para perwira yang selama tidak adanya pejabat tituler mewakili kekuasaan sipil, dan sebagainya dan sebagainya, dibayar dari situ.

Para penguasa wilayah sedang dan kecil senang mengikuti contoh yang diberikan kepada mereka berupa penggunaan bebas atas dana-dana seperti itu, selama dana-dana tersebut tidak diminta untuk kas pusat. Seorang calon kontrolir muda, yang untuk sementara mewakili pemerintahan salah satu wilayah kecil, pernah memesan barang-barang besi, yaitu alat-alat pertanian, gunting, pisau, mainan dari negeri Belanda seharga F i.ooo dengan tujuan untuk dijual kembali dan dengan demikian memberi pelajaran kepada penduduk tentang perdagangan dengan contohcontoh yang nyata. Penggantinya, yang mengambil alih pemerintahan itu sebelum kiriman barang tersebut tiba, tidak berminat atas usaha dagang itu dan faktur kirimannya terpaksa dilelang dengan menderita kerugian. Seorang penyayang kuda di antara para penguasa sipil menyuruh

membuat kandang yang bagus sekali untuk kuda pacu dengan meng359 gunakan uang dana Aceh itu. Padahal sejak keberangkatannya kandang itu kosong. Dua penguasa sipil pernah menawarkan kepada calon sultan yang baru menyerah itu hadiah-hadiah yang dibayar dari dana-dana tersebut, dan sebagainya dan sebagainya.

Seperti diketahui ada beberapa orang di Aceh Besar yang pernah ingin mengadakan percobaan dengan menanam tembakau di atas tanah warisan. Para pakar meramalkan dari semula bahwa usaha ini tidak mungkin berhasil dan mereka menambahkan bahwa penguasa yang bersangkutan telah menanam modal kecil yang mereka perlukan dalam usaha itu, terutama untuk menyenangkan Jenderal. Sebab, mereka membutuhkan bantuan Jenderal di bidang lain, yaitu pertambangan. Usaha itu pun sekarang boleh dikatakan gagal dan pada tahun yang lalu administraturnya memberi tahu saya bahwa banyak janji yang diberikan oleh Jenderal kepada mereka sebelum usaha itu dimulai, sebagian besar sekarang tampak tidak dapat dipenuhi, sehubungan dengan kepentingan penduduk. Ketika administratur tersebut menyampaikan permohonan atas tanah-tanah baru tanpa disertai sebuah peta yang baik sebagai dasar untuk memperoleh nasihat dari Pemerintah, padahal ia menyatakan bahwa pengukuran tanah yang perlu untuk itu terlalu mahal baginya, maka pengukuran itu dijalankan oleh seorang pengawas tanah swasta dengan biaya F 600. Ongkos-ongkos ini dibayar oleh "dana jalan" .

Kiranya dapat diberitahukan di antara kurung sehubungan dengan usaha itu tadi: banyak kuli kontrak yang merasa tertipu karena syaratsyarat yang berlaku di Deli dan yang menjadi dasar penerimaan mereka untuk bekerja, di sini (Aceh) sama sekali tidak seimbang dengan kebutuhan dan upah-upah kuli yang lazim. Mereka melarikan diri, sedangkan jumlah pelarian masih terus bertambah karena penganiayaan yang secara "murah hati sekali" dilakukan terhadap mereka oleh beberapa karyawan perkebunan. Ketika itu kontrolir, menurut pemberitahuan jaksa kepala yang sangat cerdas dan sangat sadar akan kebenaran, telah minta kepada jaksa kepala tersebut agar, demi kebaikan perkebunan, menyuruh mendera dengan rotan pelarian yang diserahkan kembali itu, kemudian mengirimkan mereka kembali ke asalnya. Karena jaksa kepala itu menolak untuk melaksanakan hukuman-hukuman seperti itu tanpa surat perintah tertulis, hal ini tidak jadi dilakukan. Tetapi, juga tidak ada tanggapan atas pemberitahuan saya mengenai fakta-fakta tersebut kepada Gubernur.

Pada tahun yang lalu Gubernur pernah berniat untuk meminjam uang F 23.000 dengan bunga dari "dana jalan" untuk membangun sebuah balai pertemuan yang baru - yang menurut kebanyakan orang yang mengetahui sejarah balai pertemuan (bagi orang Belanda, penerjemah) di Aceh sama sekali tidak menjanjikan penanaman modal yang baik.

Contoh terakhir saya sebutkan di sini tentang penggunaan yang ganjil terhadap keuangan tersebut secara agak panjang lebar karena contoh itu berkaitan dengan kejanggalan-kejanggalan lain yang tidak boleh didiamkan saja.

Ada seorang penyayang kuda di antara para perwira yang selalu berilusi tentang pemeliharaan kuda, pacuan kuda, dan sebagainya di Aceh. Beberapa tahun yang lalu ia, sebagai penguasa sipil, mengajukan usul untuk membeli kuda atas biaya beberapa kepala suku Aceh. Kuda itu hendaknya dijadikan dasar untuk peternakan kuda di bawah pimpinan Pemerintah. Nasihat Asisten Residen Aceh Besar yang secara tegas menolak hal ini dengan banyak alasan yang baik dan yang saya dukung, dapat mencegah keganjilan itu. Orang Aceh tidak mengenal kuda, tidak menyukainya dan andaikan sekali-sekali juga memilikinya, ia tidak akan memeliharanya. Maka alangkah khilafnya, andaikan di dalam suatu negeri yang masih harus didamaikan, uang yang oleh pengaruh Pemerintah didapat dari para kepala itu ditanam dalam satu usaha yang bukan usaha orang Aceh. Sedangkan silih bergantinya personalia Pemerintah yang sering terjadi itu tidak dapat menjamin pengawasan ahli yang tahan lama juga!

Kelak pencinta kuda itu juga berhasil membujuk beberapa teman yang sepaham untuk mendirikan perkumpulan pacuan kuda. Bagi pranata Aceh seperti itu syarat-syarat kehidupan yang paling mutlak pun tidak terdapat. Sudah jelas di sini tidak terdapat penduduk bangsa Eropa yang berada, yang kandang-kandangnya semestinya menghasilkan inti material dan yang keuangannya semestinya ikut memikul biaya yang tinggi bagi perkumpulan seperti itu. Dalam kehidupan penduduk pikiran tentang pacuan kuda sedikit pun tidak sesuai. Orang sudah boleh merasa gembira sekali bila para kepala yang muda perlahan-lahan mulai menggunakan kuda sebagai alat pengangkutan untuk melakukan tinjauan keliling melalui jalan-jalan dan jalur-jalur kuda yang oleh pihak kita telah dibuat.

Maka, hanya dengan bantuan alasan yang dicari-carilah penyesuaian pikiran mengenai pacuan kuda seolah-olah dapat diadakan. Kebutuhan para kepala untuk semakin membiasakan diri berkuda dan secara perlahan-lahan berminat dalam peternakan kuda menimbulkan anggapan bahwa tidak salahlah jika diadakan tekanan sedikit terhadap mereka agar membeli kuda yang baik. Mereka dapat juga dianjurkan untuk menjadi anggota perkumpulan tersebut, apalagi bila dalam perayaan pacuan kuda sekaligus dihidangkan beberapa hiburan pribumi. Dengan demikian diadakan juga pameran ternak Aceh. "Anjuran" itu memang diberikan, sebab di dalam wilayah kecil pencinta kuda itu tadi, semua kepala mukim menjadi anggota pembayar iuran sebanyak F i sebulan, yaitu 4 % dari gajinya dan kebanyakan di antara mereka membeli kuda. Perlu dijelaskan bahwa di dalam wilayah-wilayah kecil yang tidak terdapat penguasa pecinta kuda tidak ada kepala mukim yang menjadi anggota. Sesudah saya beri ulasan untuk membatasi "anjuran" itu, maka kebanyakan kepala mukim tersebut mengundurkan diri. Sedangkan mereka yang sudah telanjur membeli kuda minta izin kepada penguasa selanjutnya untuk menjual lagi kuda yang mereka beli atas perintahnya.

Lapangan pacuan kuda dengan gedung-gedung dan sebagainya tidak dapat dibangun dari uang iuran. Jenderal, pada saat lengah terbujuk untuk mendukung tujuan yang selebihnya tidak banyak menimbulkan kegairahan kepada beliau, bahkan tidak bertindak tanggung-tanggung. Beliau membayar iuran F 5.000 tunai dan selanjutnya F 2.000 untuk setiap perayaan pacuan kuda tengah tahunan yang dihadiahkan kepada perkumpulan pacuan kuda dari "dana jalan".

Tidak lama lagi lapangan pacuan kuda itu, karena dibuat di atas tanah yang tidak sesuai, ternyata tidak dapat dipakai. Seorang kontrolir yang kebetulan juga pecinta kuda - sebetulnya kebanyakan pegawai sipil dan banyak penguasa sipil pun selebihnya sangat menentang usaha pacuan kuda atas biaya penduduk Aceh - menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat lapangan pacuan kuda yang baru. Untuk keperluan itu mulamula ia menggunakan tawanan yang dirantai, tetapi ketika hal ini dilarang, ia mengerahkan penduduk kampung untuk tujuan "baik" ini, dan kerja paksa tersebut hanya dibayar sedikit saja. Kemudian ia naik sebuah kapal api Pemerintah ke Sibolga untuk membeli kuda di sana - sekali lagi dengan mengambil persekot sebanyak F 5.000 dari "dana jalan" . Kuda-kuda itu lalu dijualnya kepada beberapa orang Aceh, orang pribumi lainnya, dan orang Cina. Sedangkan harganya, lama sesudah pembelian itu, perlu dipotong secara berangsur-angsur dari gaji kecil beberapa kepala. Beberapa kuda yang tidak secara sukarela ikut serta dalam pacuan-pacuan yang tak lama diadakan sesudah pembelian tadi, merosot harganya karena terlalu kepayahan, lalu diturunkan pangkatnya menjadi binatang penarik.

"Pesta-pesta rakyat", setelah diadakan musyawarah dengan pihak pengurus perkumpulan tersebut, diatur oleh para kepala kampung dan pejabat pribumi. Pejabat tersebut lama menunggu dana-dana yang telah dijanjikan untuk keperluan itu, maka kekurangannya dilengkapi dari sumbangan "sukarela" dari penduduk kampung. Pesta-pesta itu umumnya berupa arak-arakan yang mencolok yang dilakukan oleh orang Cina, Keling, Jawa, dan satu dua orang Aceh; dan arak-arakan tersebut tidak banyak atau malah sama sekali tidak bercorak perayaan pribumi.

Adapun pameran ternak tadi diadakan sedemikian rupa sehingga beberapa penguasa sipil memberikan perintah keras kepada penduduk untuk mengumpulkan semua kerbau dan sapi yang besar-besar pada suatu hari. Dari ternak ini diadakan pemilihan, dan ternak yang terpilih itu diperintahkan untuk digiring ke tempat pameran. Padahal di Aceh tidak ada sesuatu yang kurang mendesak selain anjuran melakukan peternakan. Sebab terlepas dari banyaknya musibah yang ditimbulkan oleh penyakit pes yang setiap kali dibawa lagi oleh ternak yang dijual ke Aceh, peternakan itu subur juga. Sebaliknya, kombinasi peternakan kuda dengan pameran ternak itulah yang diperlukan sebagai alasan untuk memberikan subsidi kepada perkumpulan pacuan kuda dengan menggunakan keuangan daerah Aceh.

Seorang perwira yang menjabat bendahara perkumpulan tersebut dan untuk jasa itu menerima F 50 sebulan, menjadi salah seorang penganjur yang paling gigih. Sebaliknya, para perantara pribumi untuk kepentingan permainan dan sebagainya berkali-kali sia-sia datang kepadanya untuk meminta pembayaran.

Guna mendirikan dan memelihara gedung-gedung tadi seorang Cina perlu diminta bantuannya. Namun meskipun sudah diadakan segala daya upaya, dana-dana untuk keperluan itu sama sekali tidak mencukupi. Tetapi, dengan senang hati orang Cina tersebut menyanggupi pengurusan hal-hal itu tanpa mendapat pembayaran selain izin untuk mendirikan los perjudian yang besar di lapangan pacuan kuda itu, untuk kepentingan semua orang pribumi. Dari pendapatan tempat permainan ini yang dapat dipakai untuk berjudi 3 sampai 5 kali 24 jam selama berbagai pesta pacuan kuda, dengan izin Pemerintah, dibayarlah biaya semua gedung. Sementara itu orang Cina tersebut maupun penyewa-penyewa bawahannya biasanya masih juga mendapat laba yang besar dari izin judi ini, demikian menurut keterangan para pakar. Beribu-ribu gulden dikorbankan di situ untuk perkumpulan pacuan kuda oleh orang-orang pribumi yang sangat mudah dibangkitkan nafsu judinya.

Saya tidak lalai melancarkan protes terhadap semua penyelewengan itu. Sebaliknya, seperti yang dikatakan tadi, meskipun sebagian besar para pejabat dan perwira menyetujui pendapat saya, saya tidak dapat mencapai hasil lebih banyak kecuali pengurangan tekanan para pecinta kuda yang mereka lakukan terhadap para kepala dan lain-lain. Ulasan-ulasan saya yang menentang anjuran, dan bujukan untuk berjudi - siang malam los judi itu selalu penuh sesak - oleh Jenderal dijawab dengan pernyataan bahwa kegemaran tersebut berguna bahkan mengasyikkan dan mempermudah uang beredar.

Pada suatu saat pihak perkumpulan pacuan kuda malah hendak menugaskan kepada salah seorang anggota pengurusnya untuk memanfaatkan perjudian orang Eropa yang biasa terjadi selama hari-hari perayaan itu, demi kepentingan kas. Namun, hal ini dicegah oleh asisten residen karena ia menjelaskan bahwa barang siapa yang menyediakan diri untuk hal itu akan dilarang masuk ke rumah asisten residen itu sendiri.

Yang lebih baik hasilnya dibandingkan dengan penentangan terhadap penguasaan dana-dana setempat yang tidak teratur telah saya dapatkan ketika saya gunakan pengaruh saya untuk menghentikan sebagian penyelewengan-penyelewengan yang gawat di bidang pemerintahan dan peradilan yang saya dapati sewaktu saya tiba di Aceh pada pertengahan tahun 1901.

Selama saya belum berada di tempat tersebut, kontrolir daerah Pidie cuti ke Eropa. Kekuasaan sipil di sana diserahkan kepada Mayor Van Daalen. Sebelum itu mayor tersebut, sebagai kapten marsose dan penguasa sipil di Seulimeum dalam jabatan ini berada di bawah Asisten Residen Aceh Besar. Sementara ia mewakili jabatan ini, sering tinjauantinjauan yang aneh tentang urusan pemerintahan timbul, tetapi karena ia berdekatan dengan seorang atasan yang sekurang-kurangnya setia memeriksa dengan sangat teliti buku-buku harian Van Daalen, biasanya ia dapat mencegah akibat-akibat yang keliru. Akibat-akibat tersebut mungkin akan menimbulkan penerapan yang tidak terganggu dari pendapatpendapat seperti itu. Namun, sekarang karena pangkatnya dan karena tidak adanya bobot moral asisten residen sementara untuk daerah taklukan Aceh terhadap mayor tersebut, maka ia dapat berlaku seakan-akan tidak tunduk kepada asisten residen sementara itu. Sedangkan Gubernur pun sepenuhnya membiarkannya.

Akan tetapi, sikap Gubernur ini bukannya tidak perlu diberi petunjuk sebagai pengantar. Adapun jenderal tersebut, sekali lagi karena terpengaruh oleh pertentangan antara harapannya yang berlebih-lebihan dengan kenyataan yang ada, akhir-akhir ini tidak puas akan kemajuan yang lambat dalam menaklukkan daerah Pidie. Hal ini dipersalahkannya kepada kontrolir yang dahulu pernah sangat dipujinya serta kepada Letnan Kolonel, komandan pasukan-pasukan yang berkedudukan di sana yang juga sebelum itu mendapat kepercayaan beliau sepenuhnya. Memang, kedua-duanya sudah berusaha sebaik-baiknya, meskipun kontrolir tersebut ada juga salahnya, dan tidak pernah dibetulkan dari atas, maka kemajuan yang lambat itu wajar sekali bagi orang yang mengenal keadaan di Aceh dari dekat. Bagaimanapun barang siapa yang sekarang melihat bagaimana dua tahun kemudian, sesudah pemerintahan Mayor Van Daalen yang berjangka panjang dan tindakan Mayor Van der Maaten1 yang sama tegasnya, daerah Pidie masih tetap merupakan sarang perlawanan, tentu akan bersedia menganggap bahwa dalam kemajuan-kemajuan yang dan Van der Wedden3 tercapai di sana orang-orang seperti Morbeck2 tidak kurang sumbangannya dibandingkan dengan para pengganti mereka.

Karena terkesan oleh suasana yang digambarkan tadi dan dengan menggunakan cara berbicara santai yang khas beliau, Gubernur ketika itu telah memberikan beberapa anjuran kepada Mayor Van Daalen. Mayor tersebut dengan demikian mempunyai alasan untuk bersifat dan berbuat bertentangan dalam segala hal dengan sifat dan perbuatan pejabat pendahulunya. Pastilah dalam hal ini ia melangkah lebih maju daripada yang dimaksud oleh gubernur itu sendiri, namun gubernur bagaimanapun tidak mencela tindakan-tindakan yang telah diambil oleh mayor itu.

Maka ada benarnya dalam catatan yang menyatakan bahwa kontrolir, bila ia berurusan dengan kepala-kepala yang bodoh atau lamban, lebih suka menangani urusannya dengan bawahan yang diangkat oleh kepala tersebut. Sedangkan para kepala itu tidak dipaksa untuk bertindak secara pribadi. Sebaliknya Tuan Van Daalen segera menempatkan kepalakepala seperti itu, yang biasanya diberi tugas oleh kontrolir tadi, agak ke belakang. Lalu wakil kepala daerah Pidie asli, peminum candu, Usén di Geudöng yang lamban itu, ditariknya ke muka. Kemudian orang ini - bertentangan dengan peraturan yang dahulu pernah ditetapkan secara musyawarah - diberinya kekuasaan atas pendapatan muridnya yang muda. Berturut-turut pribadi-pribadi bawahan yang dalam dinas pemerintahan atau kepala-kepala suku Aceh telah menikmati kepercayaan dari kontrolir tadi - ada beberapa yang benar-benar sudah sering memberikan jasa-jasa yang penting - diperintahkan untuk melakukan kerja paksa atau dibuang. Itu pun kalau mereka tidak berhasil menghindari nasib ini dengan jalan melarikan diri ke Penang.

Saya tidak mau mengemukakan bahwa tidak ada di antara mereka ini yang melakukan kesalahan. Sedangkan terhadap orang-orang lain mungkin terdapat kecurigaan. Tetapi, hal yang sama tidak begitu berlaku bagi banyak pribadi lain, dan bila orang memperlihatkan di Aceh bahwa ia mencari seseorang, maka segera siaplah musuh-musuh orang yang dicari itu, yang ingin berjasa, untuk memberikan senjata-senjata guna membunuh orang tersebut. Bahkan beberapa hari setelah tindakan Mayor Van Daalen, orang Aceh pada umumnya yakin bahwa semua orang yang pernah berpengaruh sedikit pada kontrolir Morbeck sedang dicari. Dan akhirnya Tuan Van Daalen sendiri pun terpaksa menangani banyak urusan dengan orang-orang yang lebih rendah pangkatnya tetapi lebih cerdas. Maka, sesudah perubahan pribadi-pribadi yang terjadi secara mendadak dan dengan kekerasan, permainan yang sama itu pun tetap dipentaskan.

Tuan Van Daalen sangat menaruh rasa merendahkan terhadap apa pun yang bersifat pribumi. Hal ini antara lain terungkap dalam tuntutantuntutan yang menimbulkan tertawaan dalam hal penghormatan yang dipaksakannya kepada para kepala maupun kepada bawahannya. Pergaulan dengan para kepala itu tidak ada masalah: setelah mereka melakukan "sungkem" (mencium lutut) maka dengan sikap berdiri mereka diharuskan mendengarkan perintah-perintah atau menjawab pertanyaan. Karena kesalahan-kesalahan yang diduga-duga, umumnya dugaannya salah - dalam menempatkan meterainya, maka para kepala itu menerima kembali surat tersebut tanpa dijawab. Hanya saja mereka diberi tahu bahwa mereka dapat menyampaikan salinan yang lebih baik, disertai denda uang. Segalanya harus takluk pada penguasa. Maka rotan pun tidak pernah ketinggalan dipakai untuk mencamkan rasa segan terhadap kekuasaan maupun digunakan sewaktu para tawanan dimintai keterangannya.

Dengan kesewenang-wenangan yang sangat lalim dilakukanlah apa yang dinamakan pengadilan. Seperti diketahui, pengadilan di Aceh dilakukan oleh para kepala di bawah para pejabat dan penguasa sipil. Memang benar, taraf kemajuan yang masih rendah pada banyak kepala terkadang menjadi alasan untuk memaafkan kenyataan yang berikut. Untuk sementara putusan hakim yang sering kali diberikan oleh penguasa sipil dan oleh para kepala - tidak jarang bertentangan dengan pahamnya sendiri diberi cap atau ditandatangani. Selanjutnya kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum pada banyak penguasa juga menyebabkan bahwa putusan-putusan mereka sering sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang ahli hukum pun yang mau bertanggung jawab atasnya. Semuanya itu secara lambat laun seharusnya berubah. Caranya ialah dengan mengharuskan para pejabat yang tahu benar tentang pengadilan pribumi untuk membimbing para kepala, dan bukan membiasakan para kepala itu untuk berpikiran bahwa penempatan meterai atau tanda tangan seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan pendapat para kepala itu. Akan tetapi, di mana pun tidak pernah begitu parah keadaannya seperti di daerah Pidie di bawah Mayor Van Daalen. Kelompok-kelompok besar, penghuni sebuah kampung yang menjadi tempat tinggal para peserta perlawanan, dihukum kerja paksa selama i o - 20 tahun. Di antaranya terdapat - hal ini saya amati sendiri di dalam penjara di Betawi - anak-anak lelaki yang belum dewasa serta orang-orang tua renta; di antara orang tua itu ada beberapa yang selama atau segera sesudah pelayaran mereka yang pertama itu meninggal. Tidak ada pemeriksaan; orang-orang tersebut hanya mendengar putusan hakimnya, dan tokoh-tokoh terkemuka yang dibuang tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan urusannya. Dengan demikian banyak di antara mereka menderita kerugian besar, sebab orang lain dapat mengubrak-abrik sekehendaknya rumah tangga mereka yang ditinggalkannya dalam keadaan kacau balau.

Semuanya itu ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Tuan Van Daalen karena sikap kurang luwes dan halus terhadap para perwira yang mula-mula harus diajaknya bekerja sama*, juga terhadap para pegawai bangsa Eropa dari bagian dinas lainnya, serta terhadap orang-orang secara pribadi, hubungannya dengan banyak orang menjadi renggang.

Mengenai kesalahan-kesalahan Mayor Van Daalen terhadap hal-hal yang paling sederhana dalam pemerintahan dan pengadilan, dengan tegas sudah saya minta perhatian Gubernur. Namun beliau, yang ketika itu masih mengelabui dirinya seolah-olah tindakan biadab seperti itu mungkin merupakan satu-satunya obat yang mujarab terhadap keresahan di Pidie, mula-mula berusaha sekuat-kuatnya untuk membenarkan segala perbuatan itu bahkan dengan alasan-alasan yang ditolak oleh Tuan Van Daalen. Tetapi akhirnya beliau memberikan instruksi-instruksi juga agar mayor itu bertindak lebih lunak mengenai pengadilan terhadap kejahatan yang pada dasarnya bersifat politik serta mendorongnya agar bertindak lebih luwes dan halus dalam pergaulannya dengan para kepala dan sebagainya. Instruksi yang pertama itu memang harus ditaati. Tetapi yang kedua tidak banyak hasilnya, karena terlalu bertentangan dengan rasa meremehkan Tuan Van Daalen yang tak dapat dihapuskan, terhadap orang pribumi.

Banyak halaman buku yang dapat saya isi dengan contoh-contoh tentang cara memerintah dan mengadili yang tak manusiawi, kasar, dan tak luwes, yang dijalankan oleh perwira yang, dalam banyak hal, berjasa itu. Saya merasa lebih perlu untuk menunjukkan hal itu karena sudah menjadi ketetapan di Aceh - Jenderal Van Heutsz boleh dikatakan telah mengucapkan hal itu di muka umum bahwa sekarang Letnan Kolonel Van Daalen harus menggantikan Jenderal sebagai Gubernur.

Jenderal itu, dalam pilihan tersebut, semata-mata terbawa oleh apa yang dianggap oleh beliau sebagai kepentingan perdamaian Aceh selanjutnya. Tidak ada kecenderungan atau pertimbangan lain yang tampil dalam hal itu. Sebaliknya, orang yang mengenal jenderal itu dari dekat, tahu betapa beliau sering tertipu oleh pandangannya terhadap seseorang. Dan dalam hal ini, menurut keyakinan saya yang mantap, beliau sudah pasti salah.

Banyak sifat Tuan Van Daalen yang saya kagumi. Dalam hal energinya, ketetapan hatinya dalam memandang tujuan yang telah dibayangkannya, kegiatannya yang tidak mengenal lelah, bakatnya dalam mengorganisasi secara militer, ia tidak kalah dengan Jenderal Van Heutsz. Lagi pula ia mempunyai kelebihan atas jenderal tersebut berupa pengetahuan tentang seluk-beluk negeri, bahasa, dan suku Aceh, yang tidak ada tandingannya di antara perwira-perwira lainnya. Pada umumnya ia mempunyai kecenderungan untuk menekuni telaah semacam itu dengan sungguh-sungguh. Sifatnya yang tertutup bertentangan sekali dengan kesantaian Jenderal waktu berbicara. Untuk kerja kasar dalam menundukkan penduduk pribumi yang mengadakan perlawanan, saya anggap tidak ada perwira mana pun yang saya kenal yang lebih cocok daripada Tuan Van Daalen. Dan untuk apa yang telah dihasilkannya di Aceh mengenai hal itu, saya kira tidak ada hadiah yang terlalu tinggi baginya. Dengan senang hati saya mengakui bahwa saya banyak belajar dari pergaulan saya dengan Tuan Van Daalen yang selalu menyenangkan sekali sikapnya. Tetapi, yang sangat saya sesalkan bahwa bakat-bakat yang begitu langka untuk pemerintahan itu menjadi tak berguna karena sifatsifatnya yang tak dapat diubah itu. Demi kepentingan Aceh saya berharap agar peringatan saya ini sepatutnya dianggap cukup penting oleh Pemerintah Pusat, sebelum waktu bertahun-tahun penuh pengalaman yang menyedihkan akan meninggalkan bekas. Mungkin ada kepuasannya, seperti yang saya alami pada tahun 1896 - 98, mendengar orang-orang yang semula melawan kita dengan gigih akhirnya mengakui kebenaran pandangan kita atas dasar fakta-fakta yang tidak mungkin diingkari lagi. Namun, jauh lebih besar lagi kepuasan kita jika keadaan celaka seperti yang meliputi Aceh dari tahun 1892 - 96 dapat dicegah.

Pertanyaan tadi, yaitu mengapa saya tidak menyampaikan ulasanulasan kepada Pemerintah Pusat mengenai butir-butir yang justru memerlukan ulasan tersebut, yang dengan begitu sudah terjawab sebagian, masih juga memerlukan penjelasan tambahan di sini. Rasa takut secara pribadi akan pertikaian-pertikaian sama sekali tidak ada dalam hal itu, tetapi saya berpendapat bahwa dari pembahasan dan sengketa yang tak terhindarkan itu dan merupakan akibat dari langkah-langkah semacam itu tidak akan timbul kebaikan apa pun.

Sejak tahun 1898 di semua kalangan keyakinan bahwa Jenderal Van Heutsz memang orang yang tepat untuk meletakkan dasar bagi penaklukan Aceh secara tuntas semakin mantap, padahal keyakinan itu sudah lama saya miliki dan saya canangkan sebelumnya. Maka perlulah mempertahankan beliau sebagai gubernur daerah itu selama mungkin. Demi pertimbangan itu maka semua pertimbangan-pertimbangan lain harus kalah untuk saat ini. Memang ada gunanya pula bila saya dengan sikap hati-hati seperti yang dituntut, sedikit banyak berusaha meluruskan jalan wahana pemerintahan yang bijaksana, terkadang dengan melancarkan protes yang tegas, terkadang dengan mengajukan satu pertanyaan atau catatan. Sebaliknya tidak akan berguna jika saya memberikan perhatian dengan kata-kata yang jelas kepada Pemerintah Pusat bahwa wahana itu sekalisekali terperosok dalam lumpur. Barang siapa ingin melakukan hal itu sebetulnya harus mampu menunjuk orang yang merupakan kepala pemerintahan dan peradilan yang lebih bijaksana daripada Jenderal Van Heutsz. Akan tetapi, sementara itu orang tersebut harus juga merupakan penduduk negeri Aceh. Padahal, baik saya maupun orang lain tidak mampu menunjuk orang seperti itu.

Meskipun begitu, secara lisan saya tidak lalai, pada beberapa kesempatan, mohon perhatian Yang Mulia baik atas penyelewenganpenyelewengan yang saya dapati maupun atas usaha-usaha yang berhasil ataupun yang gagal, yang telah saya lakukan untuk mengadakan perbaikan dalam penyelewengan itu.

Banyak hal di antara apa yang saya sebut tadi, dengan demikian, secara gampang merupakan ulangan dari apa yang telah saya beri tahukan secara lisan lebih dahulu. Hal ini menjadi alasan bagi saya, sehubungan dengan apa yang terdapat dalam kiriman surat rahasia dari Yang Mulia kepada Menteri Daerah Jajahan, tertanggal 15 September 1903, No. 87/1, untuk menambahkan satu penjelasan kepada surat tersebut, yaitu bahwa dalam nasihat saya mengenai pendidikan tinggi bagi para pegawai telah saya tulis beberapa catatan kritis. Adapun catatan itu dahulu sudah saya harapkan pada Yang Mulia secara lisan. Namun, hal itu menyebabkan Yang Mulia berpendapat bahwa yang menjadi dasar catatan itu adalah maksud tambahan untuk memperlihatkan catatan-catatan tersebut kepada Menteri. Bahkan lebih dari itu, Yang Mulia menyebut maksud itu satusatunya yang mungkin ketika Yang Mulia menulis surat kepada Menteri. Meskipun begitu, maksud tambahan itu sama sekali tidak ada pada saya, dan bahkan tidak pernah timbul dalam pikiran saya. Maksud saya ialah untuk memasukkan dalam nasihat saya tentang sarana-sarana untuk meningkatkan para pegawai pemerintahan, segala sesuatu yang menurut pandangan saya perlu untuk hal itu. Maka, saya terpaksa sering mengulangi apa yang dahulu pernah saya tulis di tempat lain atau pernah saya kemukakan dalam pembicaraan dengan Yang Mulia. Saya yakin bahwa saya sepenuhnya bebas dari maksud tambahan yang tersirat dalam semua nasihat saya.

Begitu pula saya rasa sekarang perlu untuk mengikhtisarkan pengalaman saya dalam memenuhi tugas yang dipikulkan kepada saya pada tahun 1898. Jadi, sementara itu saya perlu juga mengulang apa yang dahulu hanya saya beri tahukan secara lisan sekadarnya.

Pertama-tama, dengan cara itu dapat dijelaskan dengan sebaik-baiknya kepada Pemerintah Pusat cacat-cacat besar mana yang diderita oleh pihak Pemerintah dan peradilan di Aceh. Adapun negeri Aceh, oleh pihak kita, setelah sebentar-sebentar mengalami perang dan secara berkepanjangan mengalami masa tenang dan secara silih berganti melakukan kecerobohan, sekarang, selama 7 tahun, dijadikan sasaran operasi yang memang perlu, tetapi tidak boleh terlalu lama. Hal ini untuk mencegah jangan sampai badan "pasiennya" seluruhnya diubrak-abrik. Sementara itu lebih-lebih tidak boleh ada kekurangan dalam memberikan "obat kuat" untuk meningkatkan daya tahannya terhadap berbagai pengobatan "ahli bedahnya". Karena sampai sekarang pekerjaan kasar dalam menaklukkan Aceh belum juga selesai, meskipun apa yang masih harus dijalankan lambat laun semakin sederhana dan mengecil ukurannya, namun perlu sekali agar Pemerintah Pusat menggunakan kesempatan pertama untuk mengadakan perubahan yang paling mendesak dalam metode pemerintahan dan peradilan. Kesempatan itu akan timbul dalam satu pergantian pemerintahan bila Jenderal Van Heutsz sudah merasa cukup waktunya untuk meletakkan jabatan. Ketika itu yang menentukan ialah pemilihan seorang gubernur baru yang lebih banyak pengertiannya tentang ketertiban, sikap konsisten, dan sikap berhati-hati, dalam urusan pemerintahan dan peradilan. Begitu juga orang yang lebih banyak pengertiannya dalam menetapkan instruksi baru yang baik dan kuat dan yang memberikan arah sebagai yang dikehendaki Pemerintah Pusat dalam melanjutkan kerja perdamaian. Hendaknya jangan memilih seorang Gubernur yang, misalnya, jauh lebih tahu tentang seluk-beluk negeri Aceh dan suku Aceh dibandingkan dengan Jenderal Van Heutsz, tetapi sebaliknya kurang, malahan sama sekali tidak tergerak hatinya untuk memperhitungkan kebutuhan penduduk pribumi. Sehingga pengganti jenderal itu, umpamanya menjadi penakluk di atas segalanya, jauh lebih daripada Jenderal Van Heutsz. Kebencian yang besar terhadap kita, yang masih menjiwai orang Aceh, akan lebih banyak terangsang dan sangat kurang dilunakkan dalam pemerintahan orang seperti itu, sedangkan masa depan bagi daerah Aceh, yang berarti hilangnya kekuatan perang yang besar, terpaksa tertunda lebih lama.

Kedua, saya semestinya menghargai secara pribadi andaikan Pemerintah Pusat, karena mengetahui pendapat saya mengenai tugas yang dipikulkan kepada saya serta mengetahui banyaknya keberatan yang timbul dalam pelaksanaannya, akan mengerti dalam hal-hal mana kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya, dan dalam hal mana telah gagal. Juga jika memahami sebab-sebab utama mengapa tujuan itu tidak tercapai. Bukankah saya akan merasa tidak begitu senang andaikan sekarang atau kelak - disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai keadaan sebenarnya - saya akan disuruh ikut bertanggung jawab atas kesalahankesalahan besar yang telah dilakukan di Aceh di bidang pemerintahan dan peradilan dan yang tidak dapat dihalalkan oleh keharusan mana pun?

Banyak penyelewengan yang gawat kiranya tidak dapat saya singkirkan tanpa mengadakan bantahan tertentu dengan Gubernur. Dan dalam bantahan seperti itu pihak Pemerintah Pusat tidak akan dapat memberikan dukungan yang mutlak bagi saya untuk memenuhi tugas yang oleh pihaknya diberikan kepada saya, sampai memenuhi tuntutannya. Maka, saya sudah cukup lama berniat untuk membuka keadaan yang sedikit banyak berkaitan satu dengan yang lain. Saya juga berniat untuk tetap menyediakan diri menyampaikan nasihat kepada Pemerintah Pusat mengenai Aceh maupun untuk bermusyawarah dengan Gubernur Aceh bila beliau sendiri memperlihatkan keinginannya akan hal itu. Tetapi, sekaligus saya ingin menunjukkan kemustahilan untuk memenuhi dengan sebenarnya tugas yang semula diberikan kepada saya.

Kenyataan bahwa saya berkali-kali menunda uraian tentang hal ihwal tersebut ke hadapan Yang Mulia, disebabkan oleh kurangnya waktu. Sedangkan kenyataan bahwa saya menganggap uraian itu tidak dapat ditunda lagi, itu pun masih ada alasan yang khusus.

Pada bulan Februari tahun ini, atas permintaan yang tegas dari Gubernur Aceh, saya melakukan kunjungan singkat ke daerah tersebut untuk merundingkan pengurusan beberapa hal yang berkaitan dengan penyerahan Calon Sultan. Sudah Yang Mulia ketahui bagaimana ketika itu dalam satu kunjungan ke daerah Sigli saya mendapat pengalaman, bahwa calon sultan tersebut sebelum penyerahannya telah diberi janji dari pihak Pemerintah bahwa beliau tidak akan dibuang. Ini terjadi setelah saya membaca buku harian penguasa daerah Pidie yang dijelaskan lagi oleh penguasa itu sendiri secara lisan. Juga Yang Mulia ketahui bahwa selanjutnya saya mendengar dari sumber terpercaya bahwa cara calon sultan itu menilai penyantunan sementara untuk nafkahnya benar-benar berlainan sekali dari yang telah dinyatakan kepada para pembesar hingga sekarang, meskipun tokoh yang baru menyerah itu, menurut pandangan saya, terlalu banyak dibanjiri dengan kebaikan-kebaikan, bahkan sudah telanjur dimanjakan tanpa orang memikirkan kesulitan-kesulitan yang akan datang.

Akibat-akibat itu dan yang semacam itu saya kira tentu dicatat untuk kepentingan masa depan. Hal ini terutama berlaku bagi masalah janji yang sudah diberikan, sebab kalau tidak, janji tersebut dikhawatirkan akan disalahtafsirkan bila tokoh-tokoh yang terlibat dalam hal itu sudah menghilang dari "panggung peristiwa" yang cepat berubah itu.

Uraian yang tak terhindarkan itu, di samping peringatan akan pernyataan-pernyataan lain dari kecenderungan yang penuh kegugupan yang terasa ketika itu untuk melakukan perundingan-perundingan yang sia-sia, juga peringatan terhadap penempatan calon sultan itu pada satu pendirian yang akan menimbulkan banyak kesulitan bagi penguasa-penguasa mendatang di Aceh, memancing satu bantahan dari pihak Gubernur. Dalam bantahan itu fakta-fakta dibayangkan dengan cara yang ganjil sekali dan pernyataannya itu selebihnya banyak mengungkapkan kekesalan hati terhadap saya dan juru berita saya yang tidak dibantahnya. Nada bantahan itu menunjuk kepada satu hal yang bertentangan dengan kecenderungan akan kerja sama yang telah diwajibkan pada tahun 1898, padahal kerja sama itu sangat perlu untuk menjalankan pengaruh yang tetap dari pihak saya. Memang benar bahwa suasana-suasana hati seperti itu di pihak Jenderal Van Heutsz biasanya hampir cepat menghilang secepat suasana tersebut timbul. Tetapi pastilah belum pernah menjadi maksud Pemerintah Pusat untuk terus-menerus menjadikan saya bulanbulanan untuk pengungkapan-pengungkapan hati yang setiap kali berubahubah itu.

Mengenai Calon Sultan pun dengan demikian saya tidak mampu berbuat lebih banyak, kecuali menganjurkan secara tegas kepada Pemerintah Pusat, agar menghindari segala sesuatu yang akan menimbulkan alasan untuk mengangkat kedudukan calon sultan tersebut sampai melebihi kepala mantan kerabat sultan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat hendaknya berpendirian bahwa calon sultan dan para kerabatnya itu harus memperoleh pembagian santunan yang baik, dan sedapat mungkin menghindarkan perlakuan yang tidak menyenangkan beliau.

Jika lebih jauh dari hal ini, yaitu jika beliau diperlakukan sebagai anak manja, hal itu agaknya bukan merupakan kebesaran jiwa, melainkan permainan demi kepentingan di Aceh, sedangkan para kepala pemerintahan yang akan datang akan dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang tak ada akhirnya. Kebesaran jiwa itu hendaknya lebih baik diterapkan kepada suku Aceh yang lebih sering mengembara dan menderita daripada raja titulernya yang lamban dan selalu hidup demi kesenangannya. Jika beliau setegas itu disebut sultan Aceh yang sah - padahal untuk kita beliau belum pernah berpangkat seperti itu - maka orang-orang Aceh yang telah bertindak menurut contoh calon sultan itu, hendaknya jangan dijatuhi hukuman yang pantas bagi penjahat yang paling berat.

Sekalipun dengan demikian saya terpaksa mengecewakan Pemerintah Pusat dalam hal tertentu demi memenuhi tugas yang dipikulkan kepada saya, saya berharap telah dapat menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh keadaan di luar kehendak saya. Itu dapat saya tambah dengan penegasan bahwa kekecewaan itu bagi saya pasti tidak kurang daripada kekecewaan yang ada pada pihak Pemerintah Pusat, juga dalam masa terakhir campur tangan saya dengan daerah Aceh.

Lampira n

Weltevreden, 26 April 1902

Tuan Jenderal yang terhormat,

Beberapa hari lagi - salinan belum seluruhnya siap - saya berharap dapat mengirimkan kepada Tuan bab tentang telaah saya mengenai daerah Gayo. Di dalam bab itu dibahas uraian umum mengenai negeri tersebut serta jalan-jalan setapak dari pantai ke sana dan sebagainya. Adapun petanya berskala 1 : 200.000 ....

Ada hal lain yang tidak dapat saya tinggalkan dan harus saya tuliskan kepada Tuan. Satu iklan dalam surat kabar kecil tentang Aceh yang dilengkapi dengan pemberitahuan-pemberilahuan pribadi, telah menyadarkan saya bahwa orang membiarkan perkumpulan pacuan kuda berjalan dengan salah. Artinya, bahwa satu kegemaran bangsa Eropa yang timbul tenggelam dalam masyarakat Hindia-Eropa yang selalu berganti-ganti itu tetapi yang tidak dapat dipertahankan dengan biaya sendiri, untuk sebagian besar dibayar dengan uang dan kerja yang dihasilkan oleh orangorang pribumi, dengan jalan mengadakan kombinasi semu dengan kepentingan pribumi. Satu perkumpulan pacuan kuda di negeri ini hanya dapat hidup pada satu tempat di mana terdapat dasar berupa orang-orang Eropa yang kaya dan kebanyakan menetap yang berminat atas pacuan kuda. Barang siapa tidak percaya akan hal ini tentu saja bebas untuk cobacoba mengadakan usaha seperti itu, termasuk di tempat yang dasar-dasar semacam itu tidak ada, asal hal itu diadakan seluruhnya dengan biaya dan risiko sendiri dan orang lain yang sehaluan. Hendaknya jangan dilakukan, dengan jalan melibatkan para kepala pribumi dan penduduk ke dalam usaha itu, atas nama usaha mengajukan peternakan kuda pribumi.

Campur tangan dari pihak Pemerintah dalam hal itu hendaknya dicela sekuat-kuatnya. Sebab sesuatu yang oleh orang pribumi masih berani ditolak jika diminta oleh perkumpulan swasta, akan mereka setujui segera sesudah kepala Pemerintah bangsa Eropa itu mulai bersemangat terhadap usaha tersebut, meskipun orang pribumi di antara mereka sendiri sangat tidak setuju dengan tekanan seperti itu. Campur tangan pemerintah dalam peternakan kuda pribumi, di mana pun itu terjadi dan memang hanya terjadi di tempat yang sudah ada peternakannya, telah memberikan hasil-hasil yang mengkal. Daerah Priangan telah memberikan contohcontoh yang jelas mengenai hal itu dan di Banten pun akan seperti itu juga jalannya, andaikan saya tidak mengingatkan Pemerintah Pusat pada waktunya. Sebaliknya bila, seperti di Aceh, tidak terjadi sedikit pun keadaan seperti itu, orang pribumi tidak mengenal kuda dan pada dasarnya tidak menyukainya, di tempat itu nyaris tidak mungkin dimasukkan peternakan seperti itu secara buatan di kalangan pribumi oleh Pemerintah bangsa Eropa yang sering silih berganti. Lebih-lebih di tempat orang baru mulai mengadakan pemerintahan, dan di tempat terdapat keadaan-keadaan tambahan sementara, seperti sering timbulnya wabah yang terjadi di antara kuda-kuda tersebut, "anjuran" kepada orang pribumi untuk menanamkan uangnya dalam usaha yang aneh itu membuat usaha itu tidak tepat. Sebuah negeri yang baru mulai pulih dari keresahan yang terjadi bertahun-tahun lamanya, padahal belum seluruhnya didamaikan, sama sekali bukan tempat coba-coba seperti itu. Padahal coba-coba seperti itu di tempat lain pun, dalam keadaan yang lebih normal, akan disebut terlalu berani. Dan dalam hal mana pun pihak Pemerintah tidak boleh memikul tanggung jawab atas usaha itu.

Adapun pameran ternak lebih bersifat tidak berbahaya, meskipun dalam masyarakat pribumi peristiwa seperti itu masih tetap merupakan pranata asing yang kegunaannya masih sangat menjadi masalah. Usaha seperti itu sedikit pun tidak perlu untuk membangkitkan lebih banyak minat terhadap peternakan. Sebab kegemaran untuk budi daya tersebut sama sekali tidak ada kekurangannya. Sedangkan sikap orang untuk menuruti nasihat-nasihat bermanfaat yang mungkin diberikan, mengenai pilihan yang lebih baik dalam pemeliharaan dan pengasuhan ternak, tidak banyak mendapat rangsangan dari kemungkinan untuk melihat pengasuhan ternak diimbali dengan hadiah, beberapa tahun kemudian. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah dan suku yang bersangkutan, yang seharusnya menyibukkan perhatian Pemerintah, perbaikan peternakan yang sudah ada dalam keadaan baik, nyaris tidak pantas disebut. Lagi pula usaha yang terpenting ialah tidak boleh terjadi bahwa penggabungan apa yang disebut kepentingan rakyat dengan kepentingan kegemaran yang spontan di pihak orang Eropa dibebankan pembiayaannya kepada dompet orang pribumi.

Pesta rakyat, sebaiknya, seperti di tempat lain diadakan pada hari-hari peringatan, pantas diberi sekadar bantuan dan anjuran dari Pemerintah, asal dijaga jangan sampai berlebihan dan dibuat-buat. Di negeri seperti Aceh memang terdapat banyak alasan untuk sedikit-sedikit menenggang pelampiasan nafsu berjudi yang memang sudah berakar dalam, sebaliknya tidak boleh lebih dari itu. Maka jika misalnya setiap 2 sampai 3 kali setahun selama sehari diberikan izin untuk hal yang luar biasa itu, itu sudah lebih dari cukup. Tidak ada seorang pun, yang mengenal dari dekat akibat-akibat parah dari nafsu itu dalam berbagai bidang, akan berpendapat bahwa pembatasan itu berlebihan. Dan bahwa pembatasan itu dapat dijalankan ditunjukkan oleh pengalaman di Jawa. Di tempat itu orang pasti lebih banyak berjudi daripada yang sepantasnya. Meskipun begitu, menurut para pegawai pribumi yang sudah kawakan, pada 50 tahun terakhir kebiasaan itu sekurang-kurangnya sudah susut sampai setengah daripada dahulu. Lagi pula, di wilayah-wilayah tempat nafsu berjudi itu paling tidak begitu aktif diberantas, polisi menanggung beban yang paling berat. Masa izin berjudi selama lima kali 24 jam yang menyebabkan permainan itu tidak berhenti sesaat pun siang malam, seperti terjadi di Kutaraja pada tahun yang lalu, tidak dapat dihalalkan. Maka lebih-lebih masalah perjudian itu dan masalah penutupan biaya seharusnya tetap mutlak tidak saling tergantung. Sesuatu yang hanya dapat dinikmati dari pendapatan judi itu, sama juga berlaku bagi pembuatan sebuah tribune untuk bangsa Eropa yang sedang berpesta atau untuk pengaturan arak-arakan orang pribumi.

Selanjutnya desakan dari pihak Pemerintah mengakibatkan diaturnya berbagai arak-arakan dan permainan yang selalu berakibat bahwa para kepala kampung dan uCe'ébalang melakukan pengumpulan uang, dengan segala korupsi yang melekat padanya.

Sehubungan dengan itu semua, agar tetap menghindari berbagai korupsi sejauh mungkin, maka pemisahan antara kegemaran Eropa dan pribumi mutlak perlu. Sebab, segala pencampuran antara keduanya itu menimbulkan kerugian pada pribumi. Mereka benar-benar menyadari hal ini, meskipun pura-pura menerima kekalahan dengan senang hati.

Bila orang pribumi berkerumun maka tidak ada seorang pun, yang mengenal orang pribumi, akan menyimpulkan bahwa mereka senang dengan pengaturan satu usaha. Sebab, penduduk datang menonton di mana pun tampak sesuatu yang aneh.

Bahwa para kepala dan pegawai pribumi menyatakan persetujuannya dengan sesuatu yang dipropagandakan dari pihak Pemerintah, terjadi dengan teratur sekali, sehingga saya selalu menganggapnya terlalu rendah untuk diri saya, semata-mata karena soal itu saja, untuk membujuk seorang pribumi agar melakukan sesuatu di bawah pengaruh saya, jika tidak mutlak perlu. Dan tentang apa yang khususnya berkenaan dengan soal pacuan kuda dan tambahan-tambahannya, maka para kepala dan pegawai pribumi biasanya jauh lebih bebas mengungkapkannya kepada saya - karena saya sepenuhnya menahan diri dari segala desakan - dibandingkan kalau mereka menghadapi para pejabat Pemerintah. Mereka, pada tahun yang lalu, telah memberikan banyak kesaksian yang sepenuhnya spontan kepada saya bahwa mereka menganggap semuanya itu kegemaran yang rumit dan tak berguna. Mereka mengharapkan hal itu akan hilang lagi dengan sendirinya, meskipun mereka senang juga menontonnya.

Bagaimanapun hampir semua pegawai dan beberapa penguasa sipil bangsa Eropa pada tahun yang lalu juga sudah menyatakan sikap kepada saya, dengan makna yang sangat tidak bersimpati atas penggabungan kegemaran pacuan kuda, campur tangan Pemerintah, serta kepentingan dan perayaan orang pribumi.

Sebagaimana hal ini juga tidak menghalangi banyak di antara mereka, yang merasa wajib demi jabatannya, untuk ikut-ikutan saja, begitu pula bahkan ini lebih-lebih tidak mengherankan - para kepala dan pegawai pribumi menyatakan sikap yang berlainan terhadap para penguasa yang menganjurkan salah satu hal dari yang sesungguhnya mereka maksud.

Selain pengulangan kejadian tahun lalu yang sekarang dicanangkan kembali, masih juga ada tambahan sebagai berikut. Jika pada tahun yang lalu, dengan mengorbankan banyak uang dan tenaga, telah dibuat jalur pacuan yang tak berguna, maka sekarang untuk membuat jalur yang baru penduduk pun dibebani dengan banyak kerja tetapi sedikit bayaran. Sementara itu para pejabat Pemerintah yang bertindak sebagai perantara penjual kuda kepada pribumi, yang sebetulnya hal itu harus mereka larang benar-benar, adalah penguasa yang baik. Sebab, pembelian dan pemeliharaan kuda jauh lebih mahal dibandingkan dengan sarana-sarana mereka.

Korupsi yang terjadi pada para pegawai pribumi dan lain-lain sebagian besar berdasarkan kekurangan orang pribumi yang tidak dapat menyesuaikan pembelanjaan dengan pendapatan. Oleh karena itu, seorang penguasa seharusnya berbuat segala sesuatu menurut kemampuannya untuk mencegah terjadinya korupsi, dan mencegah pembelanjaan di luar batas yang dilakukan oleh para pegawai pribumi yang menjadi wewenangnya.

Apakah sebagaimana biasanya banyak terjadi di Jawa - orang menyalahgunakan keramahtamahan para pegawai Pemerintah bangsa pribumi, atau orang menganjurkan mereka mengadakan pesta yang dikunjungi orang-orang Eropa, ataupun orang "menganjurkan" kepada mereka untuk menjadi anggota sebuah perkumpulan pacuan kuda serta membeli sejumlah kuda yang langsung diantarkan sendiri kepada mereka, itu semua setali tiga uang. Sebab, sebuah perkumpulan bangsa Eropa sepatutnya tidak mencari anggota-anggota pribumi. Hendaknya mereka baru diperkenankan menjadi anggota bila mereka menyatakan ingin menjadi anggota secara swakarsa sepenuhnya. Sebaliknya, seorang pejabat Pemerintah bangsa Eropa seharusnya, demi kesadaran akan kewajibannya, menahan diri dari segala sesuatu yang berbau pengerahan anggota seperti itu.

Seperti juga pendapatan judi, pengumpulan uang oleh para kepala, iuran dari para anggota pribumi yang dikerahkan, dan lain-lain, maka dana jalan pun pada hemat saya jangan memikul biaya promosi terhadap hiburan bangsa Eropa. Mengenai hal ini masih ada pula satu bahaya khusus yang terkait.

Dana-dana atau kas-kas hasil itu sudah sejak lama mempunyai nama yang buruk sekali. Baik di Aceh sendiri maupun di sini (Betawi, penerjemah) dahulu dan sekarang pun dana tersebut masih selalu dibicarakan seolah-olah merupakan dana yang oleh pihak Pemerintah dipungut dari pribumi di bawah nama-nama yang indah. Maksudnya untuk dapat menggunakan uang tersebut dengan kesewenang-wenangan yang tidak diawasi. Beberapa tahun yang lalu di Aceh terdengar cerita tentang seorang perwira yang mengatakan, setelah ia mendapat perhitungan gaji dari seorang kontrolir yang katanya sama sekali tidak mempunyai penghasilan yang di luar batas, "Betul, tetapi kalian dengan gampang saja mengambil kekurangan kalian dari kas hasil jalan. Kami tidak dapat berbuat begitu jika kami tidak ditugaskan oleh pemerintahan sipil."

Pendapat yang menonjol itu telah saya lawan, meskipun penyelewengan-penyelewengan yang kecil saya akui sebagai hal yang mungkin terjadi, selalu dan di mana pun hal itu pantas dilakukan, dan saya membela dana tersebut sebagai suatu permulaan yang kecil tetapi yang diinginkan dalam usaha desentralisasi. Adapun berkat desentralisasi itu akan dimungkinkanlah banyak pekerjaan berguna yang dalam keadaan lain, dengan mesin keuangan pusat kita yang lamban itu, tidak akan berhasil atau berhasil dengan sangat lamban. Akan tetapi, sementara itu saya berpendirian bahwa hendaknya dilakukan administrasi yang ketat, dan bahwa dalam segala pengeluaran hendaknya dipertimbangkan apakah pengeluaran itu benar-benar demi kepentingan negeri dan penduduk.

Bukan arti harfiah ketentuan atau peraturan, sebaliknya asaslah yang harus mengikat pranata dana tersebut tadi. Sebab, sekali penyelewengan diperkenankan, maka tujuan pun lama-kelamaan akan musnah. Lalu perlu diberikan alasan yang baru kepada mereka yang ingin membuktikan bahwa Pemerintah kita belum matang untuk melakukan desentralisasi mana pun, sebab desentralisasi itu mau tak mau akan mendatangkan lebih banyak korupsi. Maka, menurut keyakinan saya harus ditetapkan satu peraturan yang nyata-nyata mengikat bagi kas-kas tersebut; peraturan yang oleh setiap orang diketahui sebagai hal yang harus ditaati sungguhsungguh. Sementara itu tertutuplah kemungkinan baik untuk memberikan subsidi kepada sebuah perkumpulan pacuan kuda, maupun kepada seorang calon kontrolir yang mendirikan toko besi dari dana-dana tersebut dan sebagainya. Kegiatan yang berlebihan dan gegabah di pihak para penyayang kuda telah mendorong mereka, karena tidak mempunyai sarana sendiri, untuk mendesak Paduka Tuan agar memberikan tunjangan dan bantuan. Tetapi, bukan itulah yang dimaksud oleh Paduka Tuan, yaitu bahwa nama Paduka Tuan dalam hal ini disalahgunakan dengan berbagai cara, agar dengan demikian mereka dapat memperoleh semua persetujuan serta bantuan material yang nyata dari penduduk pribumi.

Saya tahu pasti bahwa andaikan Paduka Tuan melihat sejarah dari dalam sebagaimana sejarah itu tampak pada saya setelah saya bergaul lebih akrab dengan dunia pribumi, maka penggabungan kegemaran orang Eropa dengan hiasan dan uang pribumi yang dipaksakan sekurangkurangnya akan menimbulkan juga rasa tidak suka seperti yang terjadi pada saya.

Di sini bukan salah satu keremehan dan bukan salah satu peraturan atau kebiasaan yang menjadi soal, melainkan satu asas pemerintahan yang penting: hendaknya jangan diadakan paksaan atau desakan di bawah nama indah mana pun terhadap masyarakat pribumi jika hal itu tidak dihalalkan oleh kepentingan umum yang tidak dapat dibantah. Sekali-kali jangan diterapkan pada hal-hal yang secara tak langsung menimbulkan berbagai macam korupsi.

Barangkali, menurut pendapat Paduka Tuan, saya tidak perlu berpanjang lebar tentang hal ini, tetapi saya kira hal itu bukan tanpa alasan.

Dari beberapa pribadi yang terkadang saya ajak bicara mengenai Aceh, Paduka Tuan tidak akan pernah dapat mendengar bahwa saya melebih-lebihkan jasa saya sendiri terhadap masalah Aceh. Dahulu pernah, ketika hal itu ditugaskan kepada saya, masalah itu saya selidiki dengan sungguh-sungguh, dan hasil-hasilnya saya sampaikan kepada Pemerintah Pusat. Pada umumnya jalan yang hendaknya ditempuh telah saya tunjukkan, dan setiap kali saya tegaskan hal ini bila orang masih juga tetap di jalan yang salah. Akhirnya saya melihat bahwa pengertian-pengertian yang tepat didasarkan juga pada fakta-fakta. Saya tidak dapat mencari lebih banyak pemuasan atas ambisi saya daripada pengakuan tersebut, oleh karena itu saya tidak perlu mencarinya. Selalu saya sadar sepenuhnya dan saya ungkapkan terus terang bahwa saya tidak akan pernah dapat menjadi orang yang mampu memberi contoh di jalan yang telah ditunjukkan. Lebih-lebih karena itulah menjadi kepuasan dan kehormatan bagi saya bahwa saya sudah menyumbangkan bagian saya agar Paduka Tuan dapat menduduki tempat yang sudah menjadi hak Paduka Tuan demi kepentingan negeri.

Memang sejak waktu itu, sebaliknya, saya selalu menyangka - hendaklah Paduka Tuan percaya kata-kata saya - bahwa selama Paduka Tuan menjalankan pemerintahan atas segala urusan di Aceh, saya tidak akan memenuhi jabatan yang mutlak perlu atau bahkan sangat penting sekali. Sebab, dengan melepaskan pihak Pemerintah Pusat dari programnya yang lama dan dari tindakan Paduka Tuan, saya anggap tugas saya di Aceh pada asasnya telah selesai. Sebaliknya, saya menyangka bahwa Paduka Tuan dengan sungguh-sungguh sekali menghargai sekadarnya pengertian-pengertian saya yang telah matang karena pengalaman dan telaah yang lama dalam berbagai hal, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan dunia pribumi.

Ketika baru-baru ini ada berita bahwa saya akan diberi tugas yang memerlukan banyak waktu ke Jawa Tengah, dan bahwa saya mohon perhatian kepada Gubernur Jenderal bahwa selain tugas itu kurang perlu, juga saya akan sulit dapat pergi ke Aceh lagi, maka Gubernur Jenderal mengatakan bahwa hal itu tidak dikehendaki oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh Jenderal Van Heutsz. Saya menjawab bahwa Jenderal Van Heutsz dapat menyelesaikan urusannya sendiri, tetapi saya belum teringat akan kemungkinan bahwa kebenaran itu akan segera terungkap bagi saya dalam fakta-fakta - boleh saya katakan dengan cara yang agak menyinggung perasaan. Sebab, memang begitu adanya ketika sebuah ulasan yang sungguh-sungguh mengenai dampak pemerintahan kita terhadap dunia pribumi harus dicela oleh setiap orang yang tak berprasangka, asal ia tahu fakta-faktanya, tetapi justru tetap tidak ada pengaruhnya. Sebaliknya, malah dengan tindakan yang tegas dari para pejabat yang gemar akan pacuan kuda diikuti menurut arah yang sama. Saya tidak jujur jika saya menutupi rasa sesal saya terhadap hal ini. Dan kiranya tidak begitu menyakitkan saya andaikan Paduka Tuan secara terus terang menyampaikan ucapan yang saya gunakan terhadap Gubernur Jenderal kepada saya. Ini lebih baik daripada secara diam-diam menyaksikan bahwa saya malah kehilangan pengaruh untuk mengadakan reaksi terhadap kesalahan-kesalahan pemerintahan yang gawat. Oleh karena itu, saya minta maaf atas uraian ini dan hendaknya tetaplah percaya kepada saya yang selalu hormat kepada Paduka Tuan.

Dengan segala hormat

C. Snouck Hurgronje

Lampira n 2

Kutaraja, 14 Juni 19021

Tuan Snouck Hurgronje yang terhormat,

Baru hari inilah saya sempat membalas surat Anda tertanggal 26 April.

Di antara tiga bungkusan yang dikirimkan untuk Letnan Musch, dua telah dikirimkan kembali kepada Anda, tetapi dengan mengingat keberangkatan Anda yang akan datang dari Betawi, Musch akan memikirkan bungkusan ketiga sampai Anda tiba di Aceh.

Pandangan-pandangan Anda tentang perkumpulan pacuan kuda sangat mengherankan saya. Pada tahun yang lalu saya dengan senang hati percaya terhadap pemberitahuan-pemberitahuan Anda, juga terhadap pemberitahuan yang mengatakan bahwa di belakang saya dan bahkan dengan menggunakan nama saya telah diadakan sedikit banyak tekanan kepada kepala suku Aceh untuk ikut serta dalam perkumpulan tersebut. Oleh karena itu, tekanan itu telah saya batasi. Kepada seluruh pemerintah dan kepada para pegawai telah saya beri tahukan bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi dan bahwa saya pribadi sama sekali tidak berminat terhadap perkumpulan pacuan kuda. Sebaliknya, saya akan tetap menyokong juga karena saya memang menyokong segala sesuatu yang dapat menyenangkan hidup di sini. Dan semua hal itu saya tambah dengan mengatakan bahwa sekali ini bahkan kuda saya sendiri dijual sebelum diadakan pacuan kuda agar saya sama sekali tidak mengurusi lagi tetapi melarang pacuan itu (permainan pribumi). Padahal bertentangan dengan itu, dalam satu kumpulan oleh seorang perwira dikatakan bahwa menurut penghulu tidak akan ada pesta rakyat, sebab dilarang oleh Dr. Snouck. Maka, Anda akan mengerti bahwa kesimpulan yang bersangkutan yang telah Anda tarik dari pemberitahuan secara fitnah dan tidak benar yang sampai kepada Anda dari penghulu dan mungkin juga dari orang lain yang tetap tidak mau diketahui namanya, benar-benar telah menyakitkan hati saya.

Saya akan senang hati sekali untuk berbicara dengan Anda tentang masalah ini dan segala sesuatu yang terkait, tetapi tidak akan ada gunanya untuk lebih banyak menulis lagi tentang hal ini sesudah perbincangan tersebut.

Surat Anda mengenai Tuanku Mahmut, yang telah saya terima semalam, akan saya sampaikan ke tangan Asisten Residen Vermeulen agar ia juga memeriksa tuntutan-tuntutan tuanku tersebut atas penghasilan dari Pulau We;

Salam saya, dengan hormat

J.B. Van Heutsz

Uncik teccapa ferphagel

Informasi Umum tentang INIS

Latar Belakang

Dalam sejarah Indonesia yang panjang dan kaya, Universitas Negeri Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), merupakan fenomena yang baru muncul. Pada saat ini ada empat belas IAIN yang memberikan pendidikan dan penelitian mengenai Islam, dalam taraf universiter. Semuanya ada di bawah Departemen Agama RI. Perkembangan daerah didorong dengan berdirinya fakultas-fakultas baru, yang sekarang dianggap sebagai cabang IAIN. Meskipun IAIN dapat dianggap telah mantap, Departemen Agama ingin sekali mengakselerasikan perkembangan lebih lanjut universitasuniversitas ini.

Kerja Sama Indonesia-Belanda dalam bidang Studi Islam

Untuk tercapainya tujuan tersebut diusahakan adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam lain yang bertaraf internasional. Salah satu lembaga ini adalah Universitas Negeri Leiden, Belanda. Di universitas itu telah lama diadakan studi Islam dan di situ juga dalam banyak bidang sejarah dan kebudayaan Islam dipelajari di berbagai jurusan. Kerja sama ini, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), dilaksanakan oleh Jurusan Bahasa-Bahasa dan Kebudayaan Asia Tenggara dan Oseania, Universitas Leiden dan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta. Kerja sama ini akan berlangsung dari tahun 1989-1994 dan akan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda. Tujuan INIS ialah pengembangan dan penataran tenaga ahli Departemen Agama dan Universitas Islam Negeri dalam bidang Studi Islam, dan pengembangan sarana kepustakaan dan penelitian yang memadai di universitas-universitas tersebut.

Kegia tan-kegiatan

Untuk mencapai tujuan ini, kegiatan-kegiatan berikut dilaksanakan:

1. Memberikan pendidikan pascasarjana dalam studi Islam kepada tenaga-tenaga dari Departemen Agama dan Universitas Negeri Islam, baik di Indonesia maupun di Belanda;

2. Memberikan sarana penelitian kepada sarjana-sarjana Islam Indonesia di Leiden, negeri Belanda;

3. Memajukan koleksi-koleksi kepustakaan Universitas-universitas Negeri Islam dengan cara setiap tahun menyediakan sejumlah buku dan majalah periodik dalam bidang Islam untuk keempat belas IAIN itu.

4. Mendistribusikan publikasi yang ada hubungannya dengan bidang Islam dalam rangkaian terbitan INIS Materials.

5. Mempublikasikan INIS Newsletter (Surat kabar INIS) untuk meningkatkan komunikasi ilmiah antarsarjana Islam Indonesia, dan juga antara sarjana Islam Indonesia dan sarjana Islam Barat.

Ketua INIS di negeri Belanda:

Prof. Dr. W.A.L. Stokhof

Universitas Negeri Leiden

Buku Seri INIS dapat diperoleh pada:

— Kantor Perwakilan Universitas Negeri Leiden Villa "Siti Andalusia" Kebon Duren, Ciputat 154 u

— Jalan MPR Raya no. 9 Cilandak, Jakarta 12430

Telah Terbit

1. Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofi, Teologi, dan Mistik Tradisi Islam, H.L. Beck dan N.J.G. Kaptein (redaktur).

2. Santri dan Abangan di Jawa, Zaini Muchtarom.

3. Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, L.W.C. van den Berg.

4. Pandangan Barat terhadap Islam Lama, H.L. Beck dan N.J.G. Kaptein (redaktur).

5. Perayaan Mekah, Christiaan Snouck Hurgronje.

6. Beberapa Kajian Indonesia dan Islam, W.A.L. Stokhof dan N.J.G. Kaptein (redaktur).

7. Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan). Kumpulan makalah seminar "Seperempat Abad Ilmu Perbandingan Agama di IAIN" di Yogyakarta 12-1 3 September 1988.

8. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889 — 1936, Jilid I, E. Gobée dan C. Adriaanse.

9. Bawean dan Islam, Jacob Vredenbregt.

Akan Terbit

1. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889 — 1936, Jilid III, E. Gobee dan C. Adriaanse.

2. Ijtihad ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam, Muhammad Amin.