Baca PDF (OCR): nasihat-nasihat-c-snouck-hurgronje-jilid-4

NASIHAT-NASfflAT G. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH fflNDIA BELANDA

Seri Khusus INIS

Sampul Seri Khusus INIS diilhami Ornamen Turki yang bertuliskan ayat al-Quran surah Fatir (35):4-i, "Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak tergelincir, jatuh. Dan demi jika keduanya tergelincir, tak ada seorang pun yang dapat menahannya selain Dia . Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun."

Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)

NASIHAT-NASIHAT C. SNOUGK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889 — 1936

ORORU ON O TAHIZAWTA BYY EAAAARR

NASIHAT-NASIHAT G. SNOUGK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889 — 1936

OLEH

E. GOBÉE

D AN C. ADRIAANSE

Seri Khusus INIS Jilid IV Jakarta 1991

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

GOBÊE, E.

Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936/oleh E. Gobée dan C. Adriaanse. — Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991.

XII, 222 hlm., 24,5 cm. — (Seri khusus INIS).

ISBN 979-8116-05-4

1. Aceh-Sejarah-Pemerintahan Hindia Belanda, 1889-1936. I.Judul. II. Hurgronje, C. Snouck. III. Adriaanse, C. IV. Seri.

959- 8 "

Judul asli : Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936

Pengarang : E. Gobée dan C. Adriaanse

Judul terjemahan : Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda

Penerjemah : Sukarsi

Redaksi Ilmiah: Zaini Muchtarom Jacob Vredenbregt E. van Donzel

Redaksi

Jakarta: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring Wiwin Triwinarti Wahyu Ahmad Seadie

Leiden: Audrey Pieterse

Redaktur yang bertanggung jawab untuk buku ini: W.A.L. Stokhof

SERI INIS

Buk u ini diterbitkan dalam rangkaian INIS Materials yang berasal dari Kerja Sama Studi Islam Indonesia-Belanda (IndonesianNetherlands Cooperation in Islamic Studies -INIS-) antara Direktorat Perguruan Tingg i Agama Islam, Departemen Agama , Jakart a dengan Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Asi a Tenggara dan Oseania, Universitas Negeri Leiden, Belanda. Rangkaian terbitan ini diarahkan kepada distribusi publikasipublikasi penting dalam bidang studi Islam d i Indonesia.

Daftar Isi

Halaman X 1 Prakata I V. PEMERINTAHA N 469 (1) Pendidikan dan Kedudukan Para Pejabat Pemerintah Bangsa Eropa dan Pribumi di Hindia 469 (2) Kecakapan dan Watak Pemerintahan Pribumi 545 (3) Pemerintahan Pribumi yang Mandiri 575 (4) Pembaruan Pemerintahan 601 (5) Laporan Mengenai Para Bupati 619

(6) Pemerintahan Daerah, Serba-serbi 669

AEMATN

PRAKATA

Buk u in i merupakan jili d I V dari rangkaian seri khusus INI S yang berjudul Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889 — 1936, dengan Kat a Pengantar oleh P.Sj. van Koningsveld yang berjudul "Nasihat-nasihat Snouck Sebagai Sumber Sejarah Zama n Penjajahan".

Jili d I memuat Kat a Pengantar dari P. Sj. van Koningsveld dari halaman X I - LXXIII , Catatan Penerjemah dari halaman LXXI V - LXXV , dan isi buku yang dimaksud yang terdiri atas:

IV. PEMERINTAHAN

(i) PENDIDIKA N DA N KEDUDUKA N PAR A PEJABA T PEMERINTA H BANGS A EROP A DA N PRIBUM I D l HINDI A

i

31 Mare t 1898

Not a tentang pendidikan para pejabat untuk Hindi a Belanda

Mengena i penilaian yang tidak baik atas pendidikan yang sekarang berlaku bagi para pejabat Pemerintah d i Hindia , yang dinyatakan dalam nota Bagian D pada Kementerian Daerah Jajahan (selanjutnya di bawah ini disebut ND ) dan dalam nota Sekretaris Umu m (dijelaskan sebagai NS), dapat saya setujui sepenuhnya.

Sebaliknya, N D menempatkan persoalannya secara kurang tepat karena mempertentangkan "anak-anak muda yang tidak tahu banyak tentang kehidupan dan tidak begitu mengerti tentang kehidupan, dan sebagainya", seperti yang dihasilkan oleh pranata pendidikan yang sekarang, dengan "orang-orang praktis yang berpandangan luas atas kehidupan serta atas keadaan masyarakat, dan sebagainya" yang dibutuhkan.

Jelasnya, golongan orang yang tersebut terakhir itu, jangan sekali-kali dilupakan, tidak dihasilkan oleh metode pembinaan atau metode pendidikan mana pun. Merek a yang telah menempuh jalan yang paling banyak menimbulkan harapan di antara jalan-jalan yang digambarkan oleh N D pun, mungkin bukan orang yang praktis, sedangkan luasnya pandangan mereka agaknya masih terbatas pada ukuran kecil.

Setiap orang yang pernah belajar pada sebuah universitas, bila ia mengingat-ingat kembali pengalamannya mengenai orang-orang yang sezaman dengan dia, akan teringat banyak contoh seperti berikut. Ad a orang yang setelah beberapa tahun tamat studinya baru menunjukkan sifat-sifat yang praktis tetapi tersembunyi dan unggul. Sifat itu memang sudah menjadi perbendaharaan mereka. Bagi kebanyakan orang, justru sekadar keadaan masyarakat yang mandiri yang menjadi syarat untuk mengembangkan hasil yang berupa keadaan siap pakai dan praktis yang berasal dari benih-benih yang sering tidak tampak. Sebaliknya, pada kebanyakan orang kemandirian itu justru merupakan batu ujian yang akan menghilangkan harapan-harapan baik untuk memperoleh tenaga yang secara praktis siap pakai.

Sama sekali tidak berlebihan jika orang diperingatkan agar waspada terhadap pandangan yang menitikberatkan bagian yang "praktis" segera sesudah pendidikan para calon pejabat itu selesai. Dengan cara begitu orang malah akan sangat mempersulit penilaian para calon itu. Dengan begitu akan diadakan tolok ukur yang tidak dapat dipakai, dan akan timbul kekecewaan yang besar. Lalu orang akan semakin mendekati "batu karang" yang sama yang telah mengandaskan pranata perguruan Delft dengan metodenya.

Sebab, apa yang dinamakan bagian yang praktis itu dikemukakan dan selalu akan dikemukakan bahwa yang praktis itu bukan kesarjanaan, melainkan pengetahuan yang diterapkan dalam praktik. Jadi, di bidang bahasa tidak diperlukan telaah bahasa, melainkan sekadar mempelajari keterampilan dalam menggunakan beberapa bahasa. Bukan telaah mengenai masalah-masalah kolonial, melainkan hanya sekadar pengetahuan tentang undang-undang yang berlaku serta tentang asal usulnya yang cukup untuk dijadikan bekal awal. Juga bukan pelajaran tentang etnologi bandingan, melainkan sekadar pengetahuan tentang data mengenai adat istiadat para pribumi yang diperlukan supaya sejak permulaan orang tidak merasa asing dalam lingkungan Hindia.

Demikian pula dalam segala bidang. Dengan maksud yang sebaikbaiknya telah disusun pendidikan serta ujian sedemikian rupa, sehingga para remaja akan belajar apa saja yang hanya dapat diajarkan kepada mereka oleh kehidupan dan pekerjaan di Hindia. Itu berupa masalahmasalah yang dalam praktik dapat menjadi milik orang-orang yang mempunyai dasar baik. Yang diperlukan hanya sekadar pengantar awal. Padahal, ada orang yang tidak mempelajari masalah-masalah tersebut, baik di situ maupun di sekolah. Karena itulah terdapat perbedaan yang kecil antara dua golongan dalam persiapan yang dapat dipakai untuk tugas mereka: orang yang dahulu telah memanfaatkan 1-2 tahun untuk apa yang dinamakan studi kepegawaian, dan orang yang sekarang baru dikirim setelah menamatkan pendidikan 3-4 tahun.

Saya tidak sutuju dengan pernyataan N D halaman 22, sub 2), yang menilai bahwa apa yang masih kurang pada kebanyakan orang itu sebagai kurangnya "pengetahuan umum". Apa yang biasanya dipahami orang di bawah istilah tersebut, justru dimiliki oleh banyak orang di antara mereka yang telah bersekolah di Hoogere Burgerschool (Sekolah Menengah) dengan hasil baik dan yang dididik dengan cermat di kalangan yang baik. Akan tetapi, mereka belum belajar untuk menemukan jalan mereka sendiri di suatu bidang pengetahuan. Bahkan, mereka tidak mempunyai benihbenih kemandirian ilmiah, benih-benih kematangan dalam berpikir.

Kesalahan mengenai hal itu bukan terletak pada pendidikan di Delft, sebab penanggung jawab pendidikan tersebut tidak menyatakan kehendaknya untuk membentuk semangat para anak didiknya ke arah semacam itu. Akan tetapi,- paling tidak secara teori - bertolak dari pendirian bahwa murid-murid itu datang kepadanya dalam keadaan sudah matang terbentuk. Mereka hanya masih memerlukan sekadar pengantar teknis untuk lingkup kerjanya yang akan datang.

Keadaan, sebaliknya, telah menyebabkan, dengan cara yang mudah diterangkan, bahwa tokoh-tokoh bergelar akademis, yaitu tokoh-tokoh yang berdiploma tamatan sekolah pendidikan militer atau markim dan sebagainya, jarang yang diundang untuk melaporkan diri oleh pengurus program ujian. Sebaliknya, sebagian besar para calon datang dari Hoogere Burgerschool ke sekolah Hindi a itu melalui jalan yang termudah.

Meman g benar dahulu orang agaknya menyenangkan dirinya dengan harapan supaya sekolah-sekolah menengah mendidik murid-muridnya sehingga mencapai derajat yang diinginkan dalam hal kematangan kecerdasan serta kemandirian. Namun , harapan itu sudah telanjur dikecewakan, dan kita mengerti hasilnya a posteriori tanpa kesulitan. Sekolah-sekolah tersebut tidak mampu menghasilkan yang lebih baik, kecuali para remaja yang berumur lebih kurang 18 tahun yang sudah cukup belajar untuk memperlihatkan ragam yang lain dari peradaban umum, apabila kelak mereka dididik secara praktis dalam perdagangan atau industri, sekurang-kurangnya jik a mereka dididik di kalangan yang baik-baik. Jik a tidak, ragam ini pun akan luntur kembali.

Kematangan penilaian, kecakapan untuk menemukan jalannya sendiri dalam suatu bidang dan untuk mengadakan orientasi dalam salah satu bidang pengetahuan manusiawi, tidak dapat diharapkan dari para remaja tersebut. Umu r serta pengajaran yang sama-sama banyak seginya dan dangkal, yang telah mereka peroleh, memupuskan harapan itu.

Orientasi yang sangat singkat dan kabur di bidang yang harus dimasuki oleh seorang pegawai di Hindia , yang agaknya cukup untuk para remaja yang sudah matang untuk mencapai kemandirian, tidaklah mampu untuk membuat sesuatu yang siap pakai dari para remaja sebagaimana yang dimaksudkan tadi. Sebuah kursus yang dangkal bagi mereka, lalu diikuti oleh tinjauan teoretis yang ringkas di dunia yang bagi mereka nyaris tidak terkenal. Pendidikan mereka nyatanya merupakan pendidikan untuk tugas pegawai yang semata-mata tergantung kepada masa depan yang tidak menentu.

Pejabat-pejabat terbaik yang dapat mengatur segala urusan dengan cara demikian ialah tokoh-tokoh yang d i dalam lingkungannya sendiri telah belajar jauh lebih banyak dibandingkan dengan belajar di sekolah. Dengan kata lain, mereka telah mencapai derajat pengetahuan yang jauh lebih tinggi daripada yang dinyatakan oleh ijazah mereka. Maka , kelak dalam karier, mereka agak diuntungkan oleh nasib, sehingga mereka, misalnya, dapat diberi tugas berupa kegiatan-kegiatan yang merangsang perkembangan semangat mereka lebih lanjut; mereka ditempatkan di bawah kepala-kepala yang cerdas, dan sebagainya. Aka n tetapi, peraturan yang ada tidak ditujukan kepada kekecualian-kekecualian seperti itu.

Hasil-hasil yang tidak memadai dari peraturan tersebut telah menimbulkan usaha di pihak tokoh-tokoh yang mengajar pranata-pranata Hindi a untuk memperpanjang kursus-kursus bagi para pegawai. Meskipun motif-motif yang kurang lugas seperti yang disebut oleh N D bukan tidak ada pengaruhnya, saya tahu dari dekat bahwa keinginan untuk membawa calon-calon pegawai itu ke tingkat yang lebih tinggi telah mempunyai peranan yang penting juga dalam lahirnya peraturan baru. Ole h peraturan tersebut kursus yang dahulu hanya dua tahun lamanya, yang bahkan dapat dengan mudah ditamatkan dalam waktu setahun oleh siswa-siswa yang matang atau tanggap, lalu diperpanjang menjadi kursus yang sekurang-kurangnya tiga tahun lamanya.

Jadi, obat pun sama jeleknya dengan penyakit, yakni memberikan perbekalan yang agak lebih banyak untuk perjalanan ke Timu r kepada para remaja yang belum matang dan belum mandiri yang diterima masuk. Maka , kini mereka disibukkan selama tiga tahun - bahkan, akibat persaingan yang berat terkadang menjadi empat tahun atau lebih - dengan urusan-urusan yang sebetulnya hanya dapat mereka kuasai melalui praktik. Untu k itu pengantar selama setahun pun sudah cukup, asal yang dihadapi adalah para remaja yang sudah matang.

Lal u apa kelebihan bekal yang diterima oleh kaum remaja itu dibandingkan dengan dahulu? Pada tahun pertama mereka mendapat sedikit pengetahuan hukum. Sebagaimana dicatat dengan tepat, maka dalam dua tahun pendidikan yang berikutnya, lama-kelamaan semuanya lenyap tanpa meninggalkan bekas. Aka n tetapi, pengajaran yang lebih lama mengenai dua bahasa selalu tetap ditujukan kepada penggunaan praktisnya. Dengan demikian kelebihan pengajaran yang sekarang ditawarkan itu dapat diganti dengan hasil yang menguntungkan dengan latihan yang benar-benar praktis dalam jangka waktu yang lebih pendek di negeri tempat bahasa-bahasa itu dituturkan. Lebi h banyak seluk-beluk d i bidang geografi, etnografi, syariat agama dan sebagainya, sejarah Hindi a Belanda, yang diberikan. Ha l tersebut lebih melelahkan jiwa mereka, tanpa adanya pembinaan yang lebih mendalam. Telaah tentang sumber yang memperkirakan adanya sekadar kemandirian di pihak para mahasiswa dan yang akan ditumbuhkan lebih lanjut, tetap tidak mungkin terjadi. Hany a jumla h data yang diajarkan bertambah besar.

Secara apriori akan timbul perkiraan seolah-olah kursus selama tiga tahun atau lebih telah ditujukan terhadap pengembangan kematangan dan kemandirian dalam penelitian yang nyaris sama sekali tidak terdapat pada kebanyakan siswa pada waktu kedatangannya. Yan g menentang usaha in i sebagian karena tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh program ujian dan yang hanya meliputi jumlah tertentu pengetahuan fakta. Sebagian lagi karena kebanyakan dosen di Delft itu tidak setaraf dengan tingkat yang disyaratkan bagi tugas pedagogi seperti itu.

Dengan demikian pendidikan pun memperoleh watak lanjutan pengajaran menengah berjenis khusus, yaitu yang sekadar diberi ragam teknis. D i satu pihak pelajar sekolah menengah yang biasa mendapat beberapa pengertian umum tentang berbagai bidang yang pengetahuannya dianggap berbobot untuk kehidupan sehari-hari. D i lain pihak siswa pranata Hindi a itu dibekali dengan pengertian yang sama-sama kabur mengenai berbagai bidang. Padahal, menurut anggapan orang, pengertian itu mungkin ada manfaatnya bagi satu lingkup kerja di Hindia.

Semakin pengajaran mendapat watak tersebut dan sekaligus mencakup sejumlah tahun yang lebih lama, semakin tertutuplah jalan bagi para calon yang lebih matang pengetahuannya (orang yang sudah berpromosi, perwira, dan sebagainya) yang sekurang-kurangnya juga hendak diundang oleh pengurus program ujian, dan semakin mantaplah cap kedangkalan dipatrikan pada pendidikan para pegawai. Pendidikan tersebut, yang menurut J . Chailley-Bert 1 tidak seluruhnya salah, dicap sebagai "pendidikan untuk pedagang rempah-rempah". Tokoh-tokoh yang unggul, meskipun terdapat sistem semacam itu, masih juga mampu membentuk diri. " Sebaliknya, pembentukan itu tidak dipermudah oleh sistem tersebut, apalagi dibantu.

"Sok-banyak-tahu" yang dangkal tidak memberikan harapan yang beralasan agar dari calon tersebut akan tumbuh seorang pegawai yang baik mutunya. Orang-orang praktis yang dibentuk oleh kehidupan tidak dapat dituntut langsung dari sekolah. Oran g yang dapat diharapkan akan memenuhi syarat-syarat yang adil dalam lingkup kerja pemerintahan kolonial kita harus dicari di antara kaum remaja yang sudah mencapai kematangan dan kemandirian tertentu di bidang intelektual dan moral. Lingku p kerja itu mencakup banyak segi, bukan bersifat teknis, tidak juga sama sifatnya d i mana-mana. Dengan tepat dikatakan oleh E . Boutmy pada halaman 75 dalam karya Le recrutement des administrateurs coloniaux2 (Pengerahan para pejabat kolonial) bahwa "yang paling penting untuk diamati ialah bukannya apakah si calon pada satu saat tertentu tahu banyak hal (terdapat begitu banyak kemungkinan bahwa i a telah melupakan bagian yang besar di antara hal-hal itu), sebaliknya, apakah ia mempunyai kebiasaan dan kecakapan untuk belajar pada dasamya apa yang telah mulai dipelajarinya paling dahulu. "

Meman g yang paling penting bukanlah sarana-sarana mana yang telah membantu timbulnya semangat untuk memberikan kebiasaan dan keterampilan kepadanya. Dengan kata lain, sampai derajat tertentu kurang penting, bidang-bidang mana yang telah dipelajari oleh calon tersebut untuk mencapai kematangan dan kemandirian.

Dari sini seolah-olah orang berhak untuk menyimpulkan bahwa pantas dianjurkan supaya telaah bidang-bidang yang khusus "kolonial " menjadi syarat. Benar, demikian pula dengan bidang-bidang yang pada tarafnya yang sekarang sangat berguna untuk mempertajam dan sekaligus menguji kecerdasan seseorang. Bidang etnologi, jik a ditafsirkan secara luas dan dipelajari dalam lingkup yang begitu kaya seperti yang ditawarkan oleh Kepulaua n Nusantara ini, adalah pusat pengamatan, di samping telaah mengenai perundang-undangan kolonial dan pemerintahan secara historis dan bandingan, dengan penerapan khusus pada kebutuhan-kebutuhan Hindi a Belanda; linguistik dari bahasa-bahasa pribumi, juga sehubungan dengan telaah bahasa-bahasa asing yang telah mempengaruhi ilmu bahasa tersebut. Semua bidang itu serta bagian-bagian lain yang sekarang pun sudah sangat berkembang ilmu pengetahuannya, masing-masing dengan ilmu-ilmu bantunya yang tak dapat ditinggalkan, ataupun dalam saling keterkaitannya, sangat cocok untuk memikat, merangsang, dan membentuk bakat kepandaian yang masih muda itu.

Apaka h tidak tepat, begitu orang mungkin dapat bertanya, untuk mewajibkan jalan itu, yang jik a ditempuh sekaligus menghasilkan sangat banyak pengetahuan yang berguna secara praktis? Ini pun karena derajat pengetahuan dan kemandirian yang disyaratkan itu dapat dicapai melalui berbagai jalan?

Namun , ada dua sebab mengapa pertanyaan itu harus dijawab dengan "tidak" . Pertama, syarat telaah menurut jenis yang dimaksud tadi akan memaksa para calon terlalu awal memilih dengan tegas karier di Hindia . Padahal, karena terpaksa oleh salah satu sebab, mereka mengubah pilihan mereka, yakni karier di Eropa . D i sana pembagian kerja biasanya sudah jauh lebih maju daripada di sini. D i Eropa pun mereka tidak akan menemukan karier yang pantas, sehingga mereka terpaksa memulai studi baru dari permulaan. Aka n tetapi, di samping keberatan yang sangat penting ini perlu juga dicatat bahwa persiapan teknis lebih banyak akan merupakan hal yang semu daripada kenyataannya. Sebab, di negeri ini pegawai administratif masih lama akan merupakan omnis homo (orang yang sifatnya umum). Oran g tersebut sebelumnya tidak dapat memperhitungkan keahlian dan keterampilan manakah yang pantas dan yang tidak pantas baginya. Setiap kali ia akan terjerumus ke dalam keadaan yang menurut pengertian Eropa akan menuntut pendidikan yang seluruhnya khusus. Aka n tetapi, dalam keadaan seperti itu ia harus pandai membawa diri dengan akal sehat, pengalaman, dan latihan yang didapatnya melalui praktik.

Karen a itulah kemandirian yang telah matang tetap menjadi syarat utama. Sifat ini akan membuat dia setiap kali mampu berorientasi di lingkungan yang baru, mengerti dan menguasai manusia dan keadaan, serta mengembangkan keluwesan dan pengalaman. Demikian pula pada sasaran mana suatu perkembangan yang secara mandiri untuk pertama kali telah ditunjukkan, yakni kesukaan akan lingkup kerja pegawai Hindi a yang telah terbukti dari pilihannya, selanjutnya tetap akan memastikan arah perkembangannya.

Dari uraian tadi tersimpul dengan sendirinya bahwa keberatankeberatan yang dikembangkan d i dalam N S terhadap banyaknya jalan yang diinginkan oleh N D agar dibuka, tidak dapat saya setujui sepenuhnya. Memang , syarat-syarat yang oleh N S diikhtisarkan di bawah b saya anggap belum cukup, karena masa kerja selama tiga tahun seperti yang dimaksud dalam N D tidak memberikan jaminan sedikit pun tentang perkembangan lebih lanjut. Begitu pula rupanya sebuah diploma tanda tamat akademi militer atau lembaga marine, bagi saya tidak memadai. Sebab, terutama pengajaran pada pranata yang tersebut pertama tadi tak seberapa terpusat, dan dalam banyak hal masih terlalu merupakan lanjutan pengajaran tingkat menengah. Pengajaran itu harus dilengkapi dengan masa praktik sekadarnya, guna memupuk kemandirian yang diinginkan. Dinas sebagai perwira selama satu atau beberapa tahun, yang ditutup dengan surat keterangan yang baik mengenai perkembangan intelektual dan moral calon tersebut, sebaliknya, dapat berlaku sebagai padanannya, meskipun termasuk jenis yang lain sama sekali. Padanan itu dapat menyaksikan satu masa belajar yang berhasil baik pada universitas.

Selanjutnya, dalam pandangan saya, sebuah diploma tamat sekolah politeknik sederajat dengan gelar doktor. Akan tetapi; diploma tamat sekolah pertanian tidak bersifat demikian. Maka, saya tidak melihat alasan apa pun untuk mengecualikan para dokter. Sebaliknya, saya tidak melihat * alasan untuk menerima para semi dokter yang tidak menamatkan satu mata pelajaran yang sudah pernah mereka pilih.

Saya berpendapat bahwa sudah menjadi kepentingan negeri bahwa semua yang tersebut di bawah ini harus diperkenankan ikut bersaing: semua orang yang telah memperoleh gelar doktor pada sebuah perguruan tinggi dengan menulis disertasi (tanpa dalil-dalil); semua orang yang telah memiliki ijazah dokter atau ijazah tamat sekolah politeknik; semua yang telah memenuhi dua atau lebih banyak tahun dinas sebagai perwira pada angkatan darat sesudah pendidikan pada akademi militer, atau pada angkatan darat maupun angkatan laut dengan menunjukkan surat-surat keterangan baik mengenai masa dinas yang telah dipenuhinya itu.

Dalam NS ditegaskan bahwa i) pengetahuan bahasa, 2) pengetahuan tentang masalah-masalah ekonomi negara, 3) pengetahuan tentang asas-asas hukum, harus berlaku sebagai syarat-syarat teknis bagi pegawai administratif dan oleh sebab itu syarat gelar doktor dalam ilmu kenegaraan hendaknya lebih disukai.

Sebagai sanggahan terhadap pandangan mengenai hal itu, maka berlakulah alasan-alasan yang oleh Tuan Boutmy telah diajukan dalam pembahasannya yang telah dikutip tadi, dan yang menyetujui pendirian bahwa bagi seorang pegawai kolonial belum dapat diajukan syarat-syarat teknis. Sebaliknya, dapat diajukan syarat-syarat mengenai kematangan, kecakapan, dan kekuatan semangatnya; dengan itu semua ia akan mampu memperoleh teknik yang berbeda-beda pada setiap tempat.

Bagaimanapun, sekadar pengetahuan agaknya dimiliki oleh sebagian besar calon yang tadi telah disebut sebagai orang yang cocok untuk ikut bersaing. Bahkan, mungkin juga di antaranya terdapat mereka yang, semata-mata di bawah pengaruh telaah bahasa, mungkin khusus di bawah pengaruh telaah mengenai bahasa-bahasa Indonesia*, sudah mencapai kemandirian semangat yang diinginkan itu.

Selebihnya, dengan mempertimbangkan teknik, orang tidak boleh secara berlebih-lebihan menegaskan perlunya syarat-syarat pengetahuan bahasa. Memang benar kegemaran saya pribadi menjurus ke telaah-telaah tersebut. Maka, tidak mungkin ada orang lain yang lebih menyadari arti penting kemahiran praktis dalam bahasa-bahasa pribumi. Ini berlaku untuk orang yang harus berurusan dengan suku-suku pribumi. Namun, berdasarkan pengalaman saya, perlu saya peringatkan dengan sungguhsungguh agar jangan percaya terhadap segala khayalan serta kebohongan berdasarkan dongeng yang sangat dominan dalam bidang ini.

Soal mempelajari bahasa asing secara praktis memang memerlukan cukup banyak tenaga dan pelatihan. Juga diperlukan sekadar bakat.

Sedikit sekali jumlah orang Belanda yang mampu menggunakan salah satu dari tiga bahasa "modern" dengan baik! Padahal, mereka telah bertahuntahun mendapat pengajaran dan kesempatan berlimpah untuk menggunakan bacaan dan mengadakan pelatihan! Kala u hal ini disadari, maka orang pasti akan menjadi ragu-ragu, benarkah penegasan banyak orang yang cukup lama berada di tengah-tengah sekelompok penduduk pribumi bahwa seolah-olah berkat pengetahuan bahasa setempat mereka itu telah mendapat kepercayaan penduduk tersebut. Padahal, itu merupakan bahasa-bahasa yang sangat berlainan strukturnya, yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran-pikiran yang khusus sekali. Seolah-olah sambil lalu dan tanpa sarana-sarana yang kuat, bahasa itu dapat mereka kuasai,. padahal mereka tidak mampu mengucapkan satu kalimat lengkap yang baik dalam bahasa Perancis atau Inggris.

Sungguh menyedihkan, tetapi benar juga, bahwa mengenai bahasabahasa pribumi banyak omong kosong yang dijajakan. Da n lagi orang berspekulasi atas ketidaktahuan si pendengar, seolah-olah melebihi ketidaktahuan si pendongeng sendiri. Para pegawai bangsa Eropa di Sumatra Barat yang mengucapkan bunyi a-akhir sebagai a dan hafal beberapa kata Minangkabau yang setiap kali dipakai, menegaskan pada kita bahwa mereka selalu menggunakan bahasa daerah. D i Jaw a terdapat sejumlah pegawai yang cukup mengerti bahasa Jawa sebagaimana yang dituturkan oleh para pribumi yang beradab, dan mereka sendiri tahu beberapa kalimat. Aka n tetapi, di luar medan pekerjaannya, banyak d i antara pegawai itu membicarakan soal berbahasa Jawa itu seolah-olah membicarakan urusan yang paling wajar d i dunia. D i Ace h pun begitu pula: kalau mengetahui beberapa kata bahasa daerah itu, yang secara praktis hanya sedikit atau sama sekali tidak ada gunanya, maka dalam bayangan banyak orang yang meninggalkan daerah Ace h setelah beberapa tahun berdinas d i sana, pengetahuan kecil itu seolah-olah bertambah menjadi kemahiran yang cukup besar mengenai bahasa Aceh .

Tokoh-tokoh yang pantas dihormati kadang-kadar. r* menyajikan kebohongan-kebohongan besar mengenai hal itu dengan maksa yang baik. Saya kenal seorang pensiunan pegawai tinggi, yang sangat terhormat di negeri Belanda, yang berbahasa Melay u baku, seperti yang dipakai oleh orang asing, tetapi dengan serba kaku. Pernah saya dengar beliau memberi ulasan secara tegas dalam sebuah rapat bahwa pengetahuan bahasa-bahasa daerah itu tak dapat ditinggalkan bagi seorang pejabat pemerintahan. Seorang rekannya yang sama terhormatnya seperti "abdi negeri" itu tadi menggambarkan "dinas empat puluh tahun" yang dijalaninya, dan memberi ulasan tentang hal yang sama dengan ketegasan yang sama juga. Padahal, di daerah-daerah yang dikelolanya, ia selalu semata-mata menggunakan "lingua franca" (bahasa pergaulan). Da n bahkan dalam uraian tersebut, beliau membuat kesalahan besar karena kebanyakan katakata itu ditulis dengan salah. Lag i pula kata kepiting diterjemahkannya dengan "garnaal " (udang).

Beberapa tahun yang lalu di daerah Pasundan, saya bertemu dengan seorang pejabat Pemerintah yang sekarang tinggal d i negeri Belanda sebagai seorang pensiunan pegawai tinggi yang berjasa. Toko h tersebut, ketika saya berada di situ, berbicara dengan para pegawai pribumi dengan bahasa tak karuan yang sangat menyedihkan, di sana-sini tercampur katakata Sunda. Akan tetapi, bagi para priayi, juga menurut keterangan mereka sendiri, bahasanya lebih tidak dapat dipahami dibandingkan * dengan bahasa Melayu baku. Namun, para pendengar itu secara lahiriah penuh perhatian dan kagum sekali. Dari beliau sendiri tercetus ucapannya kepada saya bahwa beliau selalu menggunakan bahasa Sunda karena bahasa itu paling biasa bagi beliau dan dengan cara begitulah orang dapat memperoleh kepercayaan umum. Sebaliknya, saya telah bertemu dengan beberapa rekan tokoh tersebut yang tidak mengaku secara sombong seperti rekannya itu tetapi sekadar memakai bahasa Melayu yang patah-patah sebagai sarana percakapan. Namun, mereka malah memperoleh kepercayaan nyata dari para pribumi dengan ukuran yang jauh lebih tinggi.

Contoh-contoh seperti itu dapat saya ceritakan sampai berpuluh-puluh jumlahnya. Benar, orang mungkin akan dapat mengatakan bahwa orangorang seperti itu, jika mereka secara pribadi tidak mempunyai keterampilan berbahasa yang dimaksud, malah dapat memperkirakan nilaï keterampilan itu dengan lebih baik. Dan pastilah merupakan satu keadaan yang ideal apabila kebanyakan pejabat yang mengelola daerah mampu mengerti dan lebih baik lagi bila mereka menuturkan bahasa atau beberapa bahasa rakyat yang mereka kelola itu. Namun, keadaan itu secara praktis tidak dapat dicapai karena banyak sebab. Hanya satu dua di antara orang sebangsa kita yang sangat berbakat berbahasa, sehingga mereka dengan mudah sebentar menguasai bahasa ini dan sebentar kemudian menguasai bahasa itu. Akan tetapi, kebanyakan orang bahkan tidak mencapai taraf itu dalam satu bahasa asing saja. Lagi pula, terutama di daerah luar Jawa, bahasa dan logat yang sangat berbeda begitu banyak jumlahnya, sehingga banyak pegawai yang masih muda dan yang selalu bekerja di daerah yang sama, mendengar orang menuturkan 6 bahasa atau lebih banyak lagi dalam waktu 2 - 3 tahun. Maka, ia segera yakin bahwa sia-sialah ia berusaha untuk memperoleh pengetahuan praktis tentang bahasa rakyat di situ. Akan tetapi, di Jawa pun, tempat daerah bahasa Sunda, Jawa, dan Madura masing-masing termasuk besar, logat-logat rakyat pun sangat berlainan satu dengan yang lain, sehingga seorang pegawai bangsa Eropa yang berbakat bahasa pun hanya mampu menggunakan bahasa daerah tersebut dalam pergaulannya dengan tokoh-tokoh dari golongan-golongan atas. Orang golongan tersebut "semuanya mengerti bahasa Melayu baku dan banyak di antaranya malahan mengerti bahasa Belanda.

Lagi pula", misalnya kita bersama NS menganggap bahwa sebuah jenjang doktor dalam ilmu kenegaraan memberikan sedikit banyak jaminan tentang dasar pengetahuan bahasa yang diinginkan, lalu apa sebabnya di antara para pegawai kehakiman yang berpendidikan bahasa yang sama terdapat sebagian yang merupakan kekecualian yang langka, yaitu orangorang yang mengerti bahasa orang-orang pribumi yang mencari keadilan? Saya malah tidak akan membicarakan kepandaian menuturkan bahasa itu. Untuk mereka, pengetahuan itu praktis sama pentingnya dengan pengetahuan bahasa untuk para pegawai Pemerintah.

Meskipun untuk sebagian memang kebetulan, menjadi fakta yang menonjol bahwa di antara kebanyakan pegawai Pemerintah, yang pada tahun-tahun terakhir telah memperoleh nama yang baik sebagai penelaah bahasa-bahasa pribumi, terdengar keterangan-keterangan yang kurang baik mengenai kecakapannya bagi lingkup kerjanya pada umumnya . Jug a banyak orang yang cenderung untuk menggunakan bahasa Jaw a dan Sunda, misalnya disertai dengan kegemaran yang berlebih-lebihan untuk memakai bentuk-bentuk hormat pribumi di Jawa . Padahal, untuk pergaulan akrab guna mendapat kepercayaan dari penduduk, bentukbentuk hormat itu sama sekali tidak membantu.

Terdapat kegiatan yang sangat mudah yang dapat dimaklumi d i pihak para sarjana bahasa yang unggul demi kepentingan bidang-bidang studi mereka, namun kurangnya pengetahuan tentang hasil yang nyata dari telaah bahasa para pegawai Pemerintah dan gambaran yang keliru yang sering kali disebarluaskan oleh mantan pegawai tentang hal itu dengan maksud baik, semuanya telah menyesatkan pendapat umum tentang soal ini. Oran g yang lebih suka memperhitungkan kemungkinan yang nyata daripada memperhitungkan keinginan yang ideal, seharusnya bertolak dari pendirian sebagai berikut: sebagian besar orang yang sebangsa dengan kita, betapapun unggul dan ilmiah pendidikan mereka, tidak dapat maju lebih jauh daripada sekadar menggunakan bahasa Melay u baku yang hanya sedikit perbedaannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahasa tersebut dapat dianggap sebagai Volapük (bahasa pergaulan rekaan) yang biasa bagi Kepulauan Nusantara ini. Meman g ada beberapa sarjana yang menyebut bahasa ini "bahasa Melay u kacau" . Pendapat ini memang benar berdasarkan pendirian mereka. Namun , hal ini tidak menghilangkan keuntungan bahwa bahasa itu dapat dipahami di mana-mana di kalangan tertentu.

Yan g penting sekali bagi dinas ini ialah: selalu harus tersedia beberapa pegawai yang dapat menggunakan bahasa pribumi dengan mudah. Untu k mencapai kemahiran itu, maka yang perlu, selain sekadar pengetahuan dasar bahasa, terutama pendengaran yang tajam dan sekadar bakat untuk meniru. Hal-ha l itu sering tidak dimilik i oleh ahli filologi dan ahli linguistik. Sebaliknya, kelebihan-kelebihan itu sering terdapat pada para perwira atau orang-orang yang berpendidikan lain, khususnya bukan di bidang bahasa. Siapa saja yang memiliki kecakapan yang dimaksud tadi, asalkan biasa bekerja secara mandiri, akan mengembangkan kecakapan itu di bidang kegiatannya sampai menjadi kemahiran yang diperlukan. Adapu n telaah dalam ilmu kenegaraan tidak lebih menjamin bahwa ia akan berhasil dibandingkan dengan studi lain mana pun. Sedangkan dari kebanyakan pegawai itu tidak banyak yang diharapkan selain sekadar belajar menggunakan jenis bahasa Melay u yang beradab.

Mengenai keuntungan-keuntungan yang akan dihasilkan oleh pengetahuan tentang hukum Romawi dan pengetahuan tentang masalahmasalah besar ekonomi bagi pegawai Pemerintah, pastilah bukan khayalan. Meskipun begitu, ada baiknya jik a keuntungan itu pertama-tama jangan dicari dengan menerapkan secara praktis dan langsung apa-apa yang telah dipelajari oleh pegawai yang melakukan tugas di bidang itu. Sebaliknya, upaya studi-studi tersebut untuk membina pegawai yang bersangkutan harus lebih diutamakan. Sekali lagi, bukankah kegiatan pegawai administratif di negeri ini sangat beraneka ragam? Dan di lain pihak dibandingkan dengan pegawai di Eropa, kegiatan itu sangat kasar dan • teknis, sehingga pendidikan khusus ke arah itu tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu setiap usaha yang bersifat demikian akan meieset dari sasarannya.

Karena itu, calon pegawai Hindia hendaknya jangan diberi pendidikan yang terlalu luas agar mereka mandiri dan memiliki daya tangkap sebagaimana yang diperlukan. Di samping itu, pengantar yang singkat menuju pengetahuan teknis yang baru dapat didefinisikan dan diperoleh di medan kegiatannya.

Mungkin benar juga bahwa di antara studi-studi yang dapat membina pegawai itu, ilmu kenegaraanlah yang pantas menjadi pilihan. Sebab, ilmu itu berkaitan dengan banyak segi dalam teknis kegiatan pegawai. Sementara itu sudah dengan sendirinya kebanyakan calon akan menempuh jalan itu tanpa paksaan. Lebih-lebih lagi karena jalan itu termasuk yang paling sederhana, paling pendek, dan paling murah.

Bukankah peraturan yang berlaku sekarang membuka kebanyakan di antara jalan-jalan yang ditegaskan di atas untuk dapat diperkenankan menempuh ujian pegawai? Memang, jalan-jalan itu dibuka juga oleh peraturan tersebut, yakni ketika studi untuk menempuh ujian bagi mereka yang sudah lebih tinggi pengetahuannya tidak perlu lebih dari setahun lamanya. Meskipun begitu calon-calon yang mendaftarkan diri hampir semata-mata mereka yang berasal dari Hoogere Burgerschool. Sedangkan pendidikan itu memang terutama untuk menampung calon-calon seperti itu.

Ada kekecualian dari orang-orang yang mendaftarkan diri, antara lain: beberapa orang yang datang dari marine atau tentara, mereka yang berdiplorna sekolah politeknik, atau mereka yang menyelesaikan sebagian studi kedokteran atau teologi. Mereka dapat dihitung dengan jari karena langkanya. Namun, jumlahnya masih cukup besar. Oleh karena itu, orang yang ingin menutup jalan itü bagi mereka hilang semangat. Dengan cara demikian akan diperoleh para pegawai yang baik, malahan yang unggul.

Sebagian besar akan memilih jalan yang paling cepat dan paling sederhana, yaitu studi ilmu hukum atau ilmu kenegaraan. Dan tak seorang pun akan belajar kedokteran atau matematika dan fisika dengan maksud untuk menjadi pegawai di Hindia. Sebaliknya, kalau menjelang tamatnya studi-studi semacam itu timbul hasrat pada seseorang atau ia merasa terpanggil untuk memilih lingkup kerja sebagai pegawai, maka studi-studi itu pun tidak usah menjadi rintangan baginya untuk diterima sebagai siswa dalam ilmu kenegaraan. Ha l seperti itu sama senangnya dengan orang yang menerima seorang doktor dalam ilmu kenegaraan. Apa yang penting atau Taermanfaat baginyadi antara pengertian hukum dan sosiologi, akan dapat diperolehnya dengan bekerja secara mandiri. Dan karena sangat boleh jadi ia memilih menjadi pegawai itu karena merasa terpanggil, maka studinya itu bahkan akan lebih subur daripada bagi seorang doktor dalam ilmu kenegaraan yang sejak permulaan menganggap studinya itu sebagai hambatan yang sulit terhadap tujuan kemasyarakatannya.

Jika calon-calon yang dapat menyerahkan bukti-bukti mengenai studi yang sudah ditamatkannya, sebagaimana yang disebutkan tadi, dinyatakan cakap untuk ikut bersaing guna memperoleh jabatan-jabatan administratif di Hindia Belanda, maka orang memang tidak hanya akan memperoleh pegawai-pegawai yang telah berkembang menjadi matang dan mandiri serta terlatih dalam mengamati keadaan, karena justru orang-orang seperti itu pastilah telah ada di antara calon-calon tersebut. Sejumlah besar orang biasa yang terdidik dengan baik mungkin akan menjadi cakap sekali untuk pekerjaan rutin. Dalam rutinitas itulah kebanyakan pegawai sekarang timbul dan tenggelam. Di samping itu akan tersedia beberapa tenaga yang akan berkembang menjadi tokoh yang sangat mahir dan penuh pengertian. Kelak mereka akan menjadi penasihat-penasihat yang baik demi kepentingan tertinggi dalam pemerintahan dan kebijakan politik kolonial. Beberapa di antara orang-orang itu akan menduduki tempat dalam badanbadan pemerintah yang tertinggi dan secara terhormat akan mengepalai departemen-departemen. Beberapa orang lain akan menghasilkan karyakarya baku tentang jajahan-jajahan kita. Sedangkan tidak adanya tenagatenaga seperti itu kini merupakan pencerminan buruk tentang daya kerja dan daya pikir pegawai-pegawai kita. Maka, jika dalam hal ini pegawaipegawai kita dibandingkan dengan elite para pegawai kolonial Inggris, kita akan malu.

Baik dalam N D maupun dalam NS, terhadap para calon kini dianjurkan untuk menggunakan metode Inggris dalam mengadakan pemeriksaan terhadap kepribadian seseorang. Hal ini hendaknya ditugaskan kepada sebuah panitia yang terpandang. dan yang paham benar akan syarat-syarat yang dituntut dari pegawai-pegawai administratif di samping diadakan pemeriksaan fisik oleh para dokter, dilanjutkan dengan persiapan yang agak teknis selama setahun, di bawah pengawasan terus-menerus dari panitia yang termaksud pertama.

Saya tidak tahu, sedangkan dari pemberitahuan para sarjana bangsa Perancis yang pernah menulis tentang sistem Inggris juga tidak jelas, sampai di mana kegiatan panitia pemeriksaan dan pengujian itu memadai dalam praktik. Namun, andaikan dianggap bahwa hasil-hasil keterkaitannya di negeri Inggris memang baik, saya masih percaya juga bahwa pranata itu tidak akan bertahan jika dipindahkan ke negeri kita, dan bahwa hasilnya tidak akan matang di negeri kita.

Tiga atau lima orang terpandang yang mampu melakukan pekerjaan yang pelik, berupa penilaian bandingan terhadap watak, pengetahuan umum, nilai kemasyarakatan, terutama dengan mempertimbangkan lingkup kerja sejumlah besar remaja yang baru saja menamatkan studinya di negeri ini, tidak akan mudah ditemukan. Bukan saja kedudukan yang tinggi serta cinta kepada Hindia, tetapi juga pengetahuan yang halus mengenai manusia, perkembangan ilmiah yang tinggi derajatnya, penilaian yang tajam, serta pengetahuan yang unggul tentang sifat-sifat yang menentukan kecakapan bagi pegawai di Hindia, yang harus menjadi satu dalam diri para anggota panitia. Dan andaikan tokoh-tokoh seperti itu dapat ditunjuk juga, dikhawatirkan bahwa di negeri kita yang kecil ini, yang di dalamnya semua orang seolah-olah saling kenal, panitia pemeriksa dan penguji selalu akan dicurigai bersikap memihak, melindungi, dan mendahulukan kerabat meskipun mereka telah bekerja dengan sangat cermat.

Tolok ukur yang harus dipakai terlalu halus dan tidak begitu sesuai untuk mendatangkan hasil-hasil yang diakui secara umum dan jelas dapat dirasakan. Hanya di negeri yang agak besar dengan tradisi kebangsawanan yang sudah berakar dalam, pranata seperti itu, asal keadaannya menguntungkan, dapat menghasilkan sesuatu yang baik.

Inti pikiran yang dapat dipakai untuk negeri dan tradisi-tradisi kita yang menjadi dasar bagi pembentukan panitia seperti itu, sampai sekarang sedikit banyak diwujudkan dalam cara menyusun panitia ujian. Di negeri Belanda, selain kebanyakan pengajar pada pranata Hindia (dahulu malah kedua pranata Hindia) yang diangkat menjadi anggota panitia, beberapa orang guru besar pada beberapa universitas, serta beberapa pensiunan pegawai Hindia atau yang sedang menjalani cuti di negeri Belanda, yang telah berjasa, juga diangkat menjadi anggota panitia tersebut. Sedangkan di Hindia dilakukan juga usaha untuk mempersatukan pakar-pakar pedagogi dan kemasyarakatan dalam panitia ujian itu. Itu pun dengan hasil yang kurang baik jika dibandingkan dengan di negeri Belanda.

Siapa yang senang melihat hal ihwal menurut kenyataannya, dan tidak mengacaukan yang semu dengan hakikatnya, akan mengakui bahwa pelaksanaan asas tersebut banyak kekurangannya. Pengalaman selama tujuh tahun sebagai anggota panitia ujian di negeri Belanda, sekurangkurangnya, menunjukkan kepada saya bahwa penjelasan dan penerapan program ujian boleh dikatakan seluruhnya bergantung pada unsur dosen. Jadi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon, sebagian besar ditentukan juga oleh orang-orang yang telah mempersiapkan mereka untuk mengikuti ujian tersebut. Selama penerapan itu, dalam beberapa hal, timbul perbedaan pendapat antara para pengajar dua pranata yang bersaing, maka biarpun suara para "outsider" terkadang terdengar, hal ini tidak pernah menonjol. Biasanya suara luar itu terbatas pada peranan "pendamping", begitulah sebutan mereka sehari-hari.

Biasanya Kementerian Daerah Jajahan pun menganggap bahwa hubungan tersebut normal. Jelaslah selama bertahun-tahun lamanya kementerian itu selalu mengangkat orang yang itu-itu juga sebagai ketua dan sekretaris: seorang mantan pegawai tinggi yang pada pokoknya tampak memenuhi syarat bagi jabatannya. Sedangkan yang menjadi sekretaris ialah seorang pengajar pada pranata di Delft. Keduanya - jelasnya yang tersebut terakhir ini - mengajukan usul tentang pengangkatan para anggota panitia lainnya. Maka, biasanya tidak ditunjuk tokoh-tokoh lain yang mungkin dikhawatirkan akan memperdengarkan suara sumbang dalam persetujuan tradisional itu. Ha l itu tentu saja tanpa memandang unsur pengajar; sebab di dalamnya termasuk hampir semua orang yang mengajar pada kedua pranata itu. Meskipun beberapa kali seorang menteri menambahkan satu atau dua orang anggota atas prakarsanya sendiri, gejala seperti itu hanya bersifat sementara dan tidak begitu berpengaruh.

Namun, jika orang memperhitungkan kebiasaan dan pendapat umum, maka pengaruh tokoh-tokoh yang praktis dan terkemuka tadi akan terbatas, kalau tidak semata-semata, paling sedikit terutama, pada kegiatan mereka sebagai para anggota panitia ujian. Tanp a menyinggung perasaan, dalam membanding-bandingkan para calon, d i samping penggunaan angka-angka yang mengungkapkan kecakapan mereka, di situ dapat juga berlaku motif-motif lain bagi penilaiannya. Sebaliknya, kalau diadakan pemeriksaan tersendiri terhadap watak dan sifat-sifat pribadi lainnya setahun sebelum ujian, maka akan diadakan penilaian yang kabur, sewenang-wenang, dan tidak dapat diandalkan oleh pendapat umum. Uj i coba yang diadakan selama setahun terhadap sikap dan perilaku siswa-siswa yang untuk sementara telah* diterima baik, ternyata tidak berarti dalam praktik dan tidak popuier.

Meskipun begitu, pikiran yang baik mengenai satu tahun percobaan dapat juga sedikit-sedikit disesuaikan dengan tradisi-tradisi nasional kita. Daripada mempertahankan ketua dan sekretaris panitia ujian yang dahulu nyatanya tetap, seharusnya sebuah panitia yang secara teoretis pun tetap, dengan lima anggota, bertindak dan diberi lingkup kerja yang lebih luas. Mereka harus dipilih secara cermat dari tokoh-tokoh yang terkemuka dan mandiri. Mereka itu hendaknya dapat dianggap tahu benar tentang syaratsyarat yang harus dituntut dari para calon pegawai administratif.

Panitia itu hendaknya setahun sekali mengadakan panggilan terhadap para calon. Itu dilakukan setelah mereka mendengar dari Menteri Daerah Jajahan jumlah pegawai yang sekurang-kurangnya dapat dikirimkan ke Hindi a pada tahun berikutnya.

Sebelum menghadap panitia, calon-calon tersebut haruslah menjalani pemeriksaan kesehatan sementara. Yan g perlu juga ialah agar panitia yang bertugas mengadakan pemeriksaan ini memberi kesempatan kepada kaum remaja itu untuk membuktikan kecakapan fisiknya dalam menghadapi iklim tropis sebelum ujian, yaitu selama mereka menempuh studinya.

D i samping bukti kecakapan fisik serta bukti kebangsaan Belanda, calon itu hendaknya menyerahkan kepada kita satu dari ijazah-ijazah yang telah kita sebutkan tadi atau membuktikan kelayakan bahwa ia akan memiliki ijazah tersebut sesudah setahun kemudian.

Selain dokumen-dokumen tersebut tadi, seharusnya para calon itu bebas untuk menyerahkan semua ijazah, sertifikat, surat keterangan, dan lain-lain yang menurut pendapat mereka dapat membantu penilaian terhadap pengetahuan dan perkembangan mereka.

Sampai sekarang belum ada pembatasan umur, sedangkan perlunya diadakan pembatasan itu setahu saya belum terasa. Ole h karena itu, saya bahkan akan menganggap keliru jik a pembatasan itu diberlakukan sekarang. Mungki n dengan cara begitu kita akan dapat mengecualikan calon yang sangat diinginkan. Jik a seorang calon benar-benar harus dianggap tidak cakap karena sudah terlalu tua umurnya, maka panitia ujian mempunyai kebebasan untuk menolaknya atas dasar itu. Begitu pula panitia dengan segera akan menasihatkan kepadanya agar jangan melaporkan diri. Komisi tersebut kini berkenalan dengan para pelamar secara pribadi untuk mendapat kesan yang mantap tentang mereka. Pelamar yang nyata-nyata tidak mempunyai sifat yang cakap sebagai pegawai atau tidak mempunyai sifat-sifat yang mutlak perlu sebagai pengawas, dinasihati oleh komisi agar jangan melamar secara tetap. Sementara itu diperhitungkanlah jumlah orang yang mengajukan diri untuk sementara, sehubungan dengan jumlah pegawai yang sekurang-kurangnya akan diperlukan pada suatu tahun kelak.

Sebaliknya, panitia tersebut tetap mendaftarkan semua calon yang, bertentangan dengan nasihat panitia, ingin menyiapkan diri untuk ujian tahun yang akan datang, asalkan para calon itu memenuhi syarat-syarat tersebut atau barangkali akan memenuhinya setahun lagi. Panitia mencatat data yang diperoleh mengenai setiap calon itu. Selanjutnya setiap orang dinasihati seperlunya mengenai studi yang akan datang selama setahun yang sedikit banyak bersifat teknis. Studi itu, sehubungan dengan riwayat para calon, harus berbeda, meskipun terdapat kesatuan dalam program ujian.

Agar panitia tetap itu selalu mengetahui tugasnya, kiranya dapat ditentukan bahwa para anggotanya tidak boleh duduk dalam jabatan itu lebih dari lima tahun berturut-turut. Sedangkan di luar itu, setelah genap 65 tahun umurnya, mereka harus mengundurkan diri.

Lalu panitia itu harus merupakan tulang punggung yang tetap dan inti panitia ujian yang akan diangkat setiap tahun. Dalam keadaan demikian panitia akan sekaligus menjadi penasihat bagi mereka yang kelak ingin menempuh ujian, atau sambil menjalankan studinya berangsur-angsur menyiapkan diri menghadapi ujian tersebut. Oleh karena itu, panitia akan bersidang beberapa kali setahun. Harus ada seorang sekretaris tetap di dalamnya yang kedudukannya dapat dicapai dengan mudah, misalnya seorang pejabat yang ahli pada Kementerian Daerah Jajahan.

Panitia itu selanjutnya setiap tahun akan menyampaikan usul mengenai unsur-unsur pedagogi dalam panitia ujian kepada Menteri. Guna keperluan agar orang dapat menentukan pilihan yang baik dari para guru besar, rektor, dan sebagainya, maka tokoh-tokoh ini, seperti juga anggotaanggota tetap, harus diberi suara dalam menentukan hasilnya. Seandainya tokoh-tokoh itu hendak ditugaskan untuk mengajukan pertanyaan dengan dihadiri oleh panitia tetap, padahal panitia itulah yang tetap mempertimbangkan nilai jawaban-jawaban para calon, maka dapat diperhitungkan bahwa kebanyakan tokoh terpelajar yang ternama itu akan menolak pengangkatannya. Bukan saja atas dasar kecakapan para calon dalam bidang-bidang program ujian, melainkan juga berdasarkan semua keterangan yang dimiliki oleh panitia ujian, maka hendaklah seluruh panitia itu memberi keputusan menurut asas-asas yang ditetapkan oleh Pemerintah. Menteri selalu berwenang untuk tetap mempertahankan syarat panitia ujian sesuai dengan yang diinginkannya, dengan jalan mengangkat lebih banyak anggota yang bukan ahli pedagogi. Tentu saja beliau dapat juga lepas dari usulan panitia tetap dalam hal pemilihan anggota-anggota ahli pedagogi.

Bidang-bidang ujian pada dasarnya dapat tetap sama dengan bidangbidang dari program yang lama. Namun, ada perbedaan yang penting, yakni bahwa sebagai tolok ukur penilaian berlaku pemahaman yang tepat secara keseluruhan oleh para calon, serta pengetahuan tentang sumbersumber setiap bidang. Singkatnya, semua hal yang menimbulkan kepercayaan bahwa mereka akan tahu jalan dalam bidang itu, bukan fakta-fakta yang mereka ketahui. Sebab terlalu sering, setelah mereka menghasilkan nilai yang bagus untuk satu bidang, tahu-tahu dalam perjalanan kapal ke tempat tujuan, pengetahuan mereka sudah cukup banyak berkurang dan akan lebih merosot lagi.

Sebagai bidang utama haruslah berlaku hukum negara dan hukum administratif Hindia Belanda, dalam arti bahwa dalam hal itu relatif akan diajukan syarat-syarat yang paling berat. Peraturan yang dengan sendirinya bermotivasi sehubungan dengan lingkup kerja pegawai, sekaligus secara tak langsung akan membantu juga mengerahkan sebagian besar pegawai dari para doktor dalam ilmu kenegaraan atau ilmu hukum. Bagi mereka studi ini tidak begitu berat. Sebab, mereka akan semakin memusatkan perhatian pada bidang-bidang lain. Sebaliknya, bagi para calon yang sampai saat itu belum melakukan studi hukum, arti penting studi tersebut harus khusus ditekankan waktu mereka datang melaporkan diri.

Sejarah Hindia Belanda harus dipelajari dalam kaitan yang erat dengan bidang yang disebut pertama tadi. Segala tekanan harus dijatuhkan pada fakta-fakta politik yang besar serta akibatnya, dan juga pada sejarah perundang-undangan.

Para calon harus mempunyai wawasan umum tentang keadaan peradaban para penghuni Kepulauan Nusantara sebelum pengaruh Eropa mulai berlaku di sini. Hal itu juga akan sangat dipermudah oleh studi tentang kedua bidang yang akan disebut sesudah ini. Selanjutnya, tanpa sia-sia mendalami segala sesuatunya, para calon harus mengenai garis-garis besar perkembangan politik dan perundang-undangan kekuasaan Belanda. Sekaligus mereka harus benar-benar memahami sumber-sumber utama yang menimbulkan pengetahuan tersebut maupun yang menghasilkan pengetahuan tentang seluk-beluknya. Pokok-pokok sejarah pertanian dan kerajinan, sebagaimana kedua bidang itu juga berkembang di bawah pengaruh Eropa, dengan sendirinya juga akan dibicarakan dan dilengkapi dengan studi ilmu nusa dan bangsa.

Mengenai ilmu nusa dan bangsa Hindia Belanda, terutama bagian ilmu bumi, dalam ujian harus dibatasi pada hal-hal pokok yang jauh lebih nyata daripada yang lazim terjadi dahulu. Dalam bidang ini banyak dituntut hafalan. Bukan pengetahuan nama berbagai tanjung, sungai kecil, dan kampung yang merupakan sasaran penelitian, sebaliknya ciri-ciri khusus dalam berbagai daerah serta fauna dan floranya yang merupakan sasaran tersebut. Selanjutnya juga pembagian politik serta beberapa pokok statistik.

Masalah-masalah etnologi bandingan yang justru maju pesat dalam kurun waktu setengah abad terakhir, yang menemukan salah satu bidang kerjanya yang paling subur di Kepulauan Nusantara ini, tidak boleh terasa asing bagi para calon. Sebab, pengetahuan tentang metodenya dan tentang hasil-hasilnya yang terbesar, membuka mata terhadap banyak unsur penting dalam kehidupan spiritual dan materiel, sosial dan individual pribumi. Semuanya itu tetap tersembunyi atau paling tidak merupakan teka-teki bagi pengamat yang tidak terlatih. Justru karena di negeri ini terdapat sangat banyak tahap perkembangan dalam paguyuban manusia, maka wawasan seperti itu dapat dihubungkan secara baik sekali dengan fakta-fakta yang diamati di sini. Dengan demikian pengetahuan fakta itu kehilangan sifat gersang dan tidak saling terkait, yang dahulu menjadi satu batu sandungan bagi banyak orang.

Bukan jumlah pengetahuan fakta-fakta etnografi yang harus menjadi dasar penilaian para calon, sebab sekali matanya sudah terbuka, dengan sendirinya pengetahuan tersebut akan bertambah setiap hari dalam lingkup kerjanya. Sebaliknya, pengertian tentang masalah-masalah etnologi yang besar serta arah menemukan sebagian pemecahannya dan metode pengamatan secara etnologi itulah yang harus menjadi dasar. Sekaligus diharapkan agar mereka memahami sumber kepustakaan.

Nama "undang-undang agama", pranata rakyat, dan kebiasaan rakyat, dipakai secara tradisional untuk menegaskan Islam, khususnya sebagaimana Islam itu dihayati dan diterapkan oleh sebagian besar penduduk pribumi di Hindi a Belanda. Sebuah ikhtisar umum tentang sejarah terjadinya agama tersebut serta cara penyebarannya di beberapa bagian dunia ini boleh dikatakan mutlak perlu, agar orang dapat memahami dengan tepat makna undang-undangnya bagi Indonesia. D i antara undang-undangnya itu, hendaknya ditelaah apa-apa yang seharusnya berguna untuk tetap mempertegas gambaran semangatnya. Sementara itu, hendaknya dihindari segala hal yang tak perlu. Da n apa-apa yang di Kepulauan Nusantara ini diserap tanpa perubahan atau dipadu dengan pranata-pranata pribumi lama, mendapat bentuk setempat yang khas. Para calon itu selanjutnya patut mengetahui cara menggunakan sumber-sumber pengetahuan tentang Islam pada umumnya dan tentang Mohammadanisme orang Indonesia pada khususnya.

Satu-satunya bahasa yang sampai tingkat tertentu wajib diketahui semua calon adalah bahasa Melayu , karena alasan-alasan yang telah diajukan tadi. Karen a bahasa Volapük, yang terkadang disebut bahasa Melay u rendah atau bahasa Melay u percakapan, tidak dapat dijadikan pokok studi tersendiri dan karena bahasa tersebut dapat dipelajari oleh setiap orang yang pandai dalam beberapa minggu saja, maka yang diuji hendaknya bahasa Melay u sastra. Yan g disebut terakhir ini adalah satusatunya unsur yang di tengah sejumlah logat dan bahasa yang kacau, yang semakin banyak itu, masih mempertahankan sekadar kesatuan.

Sebagai pengantar studi mengenai bahasa-bahasa pribumi lainnya yang mungkin akan ditempuh, bahasa mana pun akan memberikan lebih banyak keuntungan daripada bahasa Melay u yang miskin bentuknya dan sudah terkikis. Aka n tetapi, hal ini tidak seimbang dengan keuntungankeuntungan praktis yang berkaitan dengan pengetahuan bahasa ini.

Pengetahuan mengenai bahasa tersebut akan memungkinkan pegawai yang bersangkutan mampu untuk mengungkapkan diri dengan cara yang lebih beradab dalam bahasa Melay u orang asing. Karen a bahasa Melay u merupakan bahasa jawatan di sebagian besar daerah di luar Jawa , maka pegawai tersebut sekaligus dengan mudah akan belajar mengerti isi surat, • kontrak, dan lain-lain dokumen resmi semacam itu. Ia juga akan belajar menggunakan, dengan lebih pasti, bahasa Melay u baku yang dipakai dalam surat-menyurat jawatan di Jawa .

Selanjutnya, para calon harus mengetahui rumpun bahasa-bahasa Indonesia pada umumnya, penyebaran serta pembagiannya, sarana-sarana terpenting untuk mempelajarinya, serta tempat yang diduduki oleh bahasa Melayu di antara bahasa-bahasa tersebut. Bagaimanapun, seorang pengajar yang baik dengan sendirinya akan menyampaikan hal-hal semacam itu untuk mengantarkan para muridnya kepada studi bahasa Melayu.

Guna mendorong studi bahasa pribumi lainnya pada golongan kecil, dalam hal ini bakat yang menjadi syarat, maka dua sarana diperlukan. Pertama-tama, studi-studi yang baik yang ditempuh para calon dalam bidang ini dapat menentukan penilaian kecakapan mereka untuk dikirim ke Hindia. Studi-studi yang baik itu dapat terbukti dari gelar doktor yang diperoleh dalam ilmu bahasa, nusa dan bangsa Kepulauan Nusantara; ataupun dari sertifikat-sertifikat yang terpercaya, asalkan hal-hal yang lain juga demikian. Selanjutnya, dapat dianjurkan agar diberikan kesempatan kepada pegawai-pegawai yang bertugas, dan yang selama kegiatan kerjanya telah agak mahir dalam menggunakan satu bahasa pribumi, untuk membuktikan kemahiran itu di Hindia. Jika mereka lulus, hendaknya mereka diberi kenaikan gaji. Itu merupakan sistem yang di daerah jajahan Britis telah banyak membantu penelaahan bahasa-bahasa pribumi secara subur.

Penelitian yang digambarkan tadi dengan mudah dapat dipersiapkan oleh calon-calon yang memenuhi syarat-syarat untuk diperkenankan mengikuti ujian tersebut dalam waktu setahun. Pengalaman telah menunjukkan bahwa orang-orang semacam itu, selama program ujian tunggal yang dahulu itu masih berlaku, telah menempuh ujian itu sesudah beberapa tahun belajar. Ha l itu, betapapun kurang menjamin, pasti tidak lebih mudah daripada apa yang telah diproyeksikan tadi. Para calon itu sudah memperlihatkan bahwa mereka bukan sekadar mengetahui sejumlah fakta-fakta tertentu. Pengetahuan fakta-fakta tersebut memberikan kesan semu seolah-olah mereka sudah siap pakai. Namun, lebih daripada itu, mereka benar-benar berorientasi baik dalam medan kerja, yang di dalamnya mereka dapat dibentuk, oleh pengalaman dan praktik mereka sendiri, menjadi pekerja yang berguna.

Tidak ada keberatan untuk mengungkapkan hasil-hasil akhir ujian dalam setiap bidang dengan memakai angka-angka tradisional. Namun, guna mencegah agar hasil akhir itu jangan menjadi sesuatu yang mekanis, yang terjadi dari jumlah beberapa perkiraan yang tak sejenis atau hanya berat sebelah, maka penting sekali agar sebanyak mungkin seluruh panitia itu ikut serta dalam semua kegiatan. Ha l itu seakan-akan terjadi dengan cara berikut.

Setiap bidang dalam kepanitiaan harus diwakili oleh seorang sarjana yang berwenang dalam bidang itu. Setiap pakar menyusun daftar lebih kurang enam pokok ujian untuk ujian tulis. Di antara enam pokok itu panitia memilih dua pokok yang akan diserahkan kepada para calon, kemudian para calon dapat memilih satu di antaranya. Pemilihan enam pokok itu dilakukan panitia dalam salah satu rapat persiapan sesudah diadakan pertukaran pikiran seperlunya.

Setelah lebih dulu pakarnya, kemudian semua anggota, sempat mengetahui hasil karya tulis yang diserahkan, maka nilai-nilai yang akan diberikan ditentukan dalam rapat. Pakar itu lebih dahulu memberikan pengarahan yang didukung suatu motif dan yang berguna sebagai dasar pembahasan, dan bukan sebagai sesuatu yang harus disetujui oleh sesama anggota. Agaknya hal yang tersebut terakhir itu perlu ditegaskan dengan jelas sekali dalam peraturan ujian. Lagi pula hendaknya dikemukakan dengan sangat jelas bahwa dalam menentukan nilai-nilai seperti itu janganlah semata-mata diperhatikan keahlian bidang yang khusus, melainkan juga metode pembahasan dan penyajian bahannya, kejelasan dan kemurnian bahasa, dan gaya bahasanya diperhitungkan sebagai faktorfaktor yang sangat penting.

Dengan jalan menetapkan hal-hal itu dalam bentuk peraturan, maka akan dicegah kepekaan yang mungkin akan timbul pada para pakar. Sebab, orang awam ikut memberi penilaian dalam ilmu mereka tentang apa yang menjadi kewenangan mereka. Sebaliknya, akan dibantulah terjadinya penilaian yang utuh tentang mutu para calon. Dengan adanya peraturan yang sekarang, sering terjadi - hal ini juga dapat saya saksikan dari pengalaman - bahwa nilai-nilai tertinggi diberikan kepada karangankarangan tertulis yang memuat kekacauan lengkap berupa data "dari diktat". Sebaliknya, bentuk lahir tulisan serta ejaan mengingatkan akan surat-menyurat seorang juru dapur, sedangkan gaya bahasanya mengingatkan kepada latihan-latihan anak sekolah yang masih muda. Sementara itu penyusunan bahan, tanpa diragukan lagi, benar-benar menunjukkan kekacauan pikiran. Meskipun begitu, dalam hal-hal seperti tadi panitia tidak dapat memberikan keputusan dengan cara lain kecuali yang telah dilakukannya karena mereka menghadapi program ujian.

Nilai-nilai yang diberikan dalam ujian tulis seperti yang lazim terjadi sampai sekarang - merupakan nilai sementara yang baru dapat dijadikan nilai tetap sesudah diadakan pemeriksaan lisan. Ujian lisan ini pun hendaknya diadakan oleh seluruh panitia di bawah pimpinan ketua, dengan syarat bahwa ketua panitia itu pertama-tama memberikan kesempatan berbicara kepada pakarnya. Akan tetapi, hendaknya ia juga memberikan kesempatan kepada anggota panitia lainnya yang bersedia untuk ikut aktif dalam pemeriksaan tersebut. Di sini pun jumlah isi jawaban-jawaban tidak hanya menentukan nilai akhir, melainkan keseluruhan isi dan bentuknya. Kesopanan bahasa dan pengungkapan jalan pikiran yang logis, kejernihan dan kejituan penilaian seharusnya memberikan banyak bobot.

Selain itu, hendaknya jangan menentukan nilai tersendiri sesudah ujian lisan, yang kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan nilai untuk karya tulisnya. Sebaliknya, angka sementara yang telah diperoleh atas dasar pemeriksaan tertulis hendaknya diubah sehubungan dengan kesan total ujian tersebut dalam setiap bidang.

Jumlah nilai yang diperoleh dengan cara demikian, sekali lagi, hendaknya hanya berguna sebagai dasar untuk menentukan daftar peringkat bagi para calon yang lulus, tanpa mengikat panitia sepenuhnya pada daftar tersebut. Khususnya kepada para calon yang tidak mendapat angka kurang dalam bidang mana pun, panitia, andaikan dalam hal-hal lain pun ada alasannya, harus dapat memberikan nomor yang lebih tinggi dalam daftar peringkat, dibandingkan dengan nomor yang semata-mata dapat menjadi hak mereka berdasarkan angka-angka ujian.

Di antara dua calon dengan jumlah angka yang sama, sudah dengan sendirinya, salah seorang harus didahulukan. Misalnya, calon yang demi kepuasan panitia itu telah dapat membuktikan dengan sertifikat-sertifikat bahwa ia telah berhasil baik dalam studi salah satu bahasa pribumi di samping bahasa Melayu. Namun, biarpun jumlah total calon ini sedikit lebih rendah, panitia pun masih juga harus diberi kebebasan untuk memilih calon itu. Angka total itu juga tidak selalu mengungkapkan kecakapan-kecakapan yang sama, bahkan bila ujian tersebut telah diikuti dengan sejujur mungkin pun. Bahkan pembagian yang berbeda-beda di antara nilai-nilai, tanpa memandang kesan pribadi yang ditinggalkan oleh calon itu, dapat menegaskan perbedaan yang besar dalam keunggulan calon. Yang paling penting ialah bahwa panitia jangan terikat pada motifmotif semu dan lahiriah dalam penilaian. Sebab, hal ini terlalu sering memberikan alasan untuk menjatuhkan keputusan. Padahal, para hakim terpaksa mengakui bahwa keputusan itu sah menurut hukum, walaupun tidak adil.

Jadi, kiranya sudah menjadi ketentuan bahwa panitia boleh dan mesti mendasarkan keputusan, baik pada data yang diperoleh dengan jalan tak langsung, maupun data yang diperolehnya secara langsung, melalui jalan ujian dalam arti kata yang lebih sempit. Juga bahwa nilai-nilai bidang yang telah diberikannya hanya mengungkapkan satu bagian hasil-hasil pemeriksaannya, meskipun itu adalah bagian yang sangat penting.

Jika asas-asas yang telah dicantumkan tadi diikuti, biasanya orang akan berhasil menyejajarkan nilai tersebut dengan penilaian akhir. Sekurang-kurangnya jika terdapat kesamaan dalam angka-angka, maka orang akan berhasil juga memberikan alasan dengan cara yang dapat dipahami setiap orang, jika ia memenangkan salah seorang calon berdasarkan sertifikat dan sebagainya. Dalam hal-hal yang langka, sebaliknya, mungkin di antara dua calon yang mempunyai nilai cukup, nomor peringkat yang tertinggi lalu diberikan kepada calon yang angkanya kurang, atas dasar diploma-diploma yang lain atau atas dasar kesan yang jauh lebih baik yang telah ditinggalkan oleh kepribadiannya kepada panitia. Dalam hal seperti itu susunan panitia tersebut boleh dianggap cukup adil, dalam menghadapi keberatan-keberatan dari orang yang bersangkutan atau dari masyarakat.

Namun, dengan demikian batas kebebasan penilaian sudah tercapai. Dipandang sebagaimaha adanya, maka perlulah diperhatikan lingkungan tempat asal calon tersebut atau tempat ia bergaul; juga cara ia membawa diri dalam kehidupan masyarakat selama setahun percobaan, serta ciri-ciri semacam itu yang sulit diuraikan. Namun, sehubungan dengan adat istiadat masyarakat Belanda, faktor-faktor tersebut hanya dapat dipertimbangkan sejauh hasilnya terbukti kepada panitia dalam pemeriksaan. Dengan peraturan lain yang disusun lebih menurut cara Inggris, maka panitia akan diberi tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab yang dapat dipikulnya dalam menghadapi pendapat umum.

Mengenai tempat pendidikan, di sini hanya perlu dibicarakan pengajaran yang akan mempersiapkan para calon untuk ujian yang telah dilukiskan tadi. Bukankah pendidikan untuk mencapai kematangan dan kemandirian yang diinginkan agaknya telah mereka peroleh pada salah satu di antara lebih kurang tujuh pranata kerajaan atau kota praja untuk pengajaran tinggi atau pengajaran teknis?

Pada umumnya seharusnya para calon sepenuhnya bebas untuk memperoleh pengetahuan yang disyaratkan bagi ujian negara mereka, di mana pun mereka menghendakinya. Syarat-syarat ini diperhitungkan untuk memungkinkan para remaja yang biasa-biasa saja bakatnya dapat memenuhi ujian negara itu, sesudah melakukan studi setahun lamanya di bawah bimbingan yang baik. Andaikan ada beberapa orang yang mampu memperoleh kecakapan-kecakapan itu melalui studi mereka sendiri, atau dengan bantuan pihak perseorangan, maka tidak ada alasan sedikit pun untuk mempersulit mereka dalam hal itu. Keberatan bahwa studi tersendiri itu tidak memungkinkan untuk mengadakan pergaulan yang sangat diharapkan dengan siswa sezamannya serta dengan para pembimbing ilmiah, tidak berlaku di sini. Sebab, para calon itu sudah melewati masa studinya, sebelum memulai pengantar teknis yang singkat untuk lingkup kerja mereka yang akan datang.

Meskipun begitu, kebanyakan orang akan lebih suka kepada jalan yang sudah diratakan. Dan karena tidak ada pranata dari pihak kerajaan yang semata-mata mengelola pendidikan khusus, maka calon tersebut akan minta tolong kepada panitia tetap itu untuk mendapat penerangan. Jadi, soalnya ialah jalan mana yang oleh badan yang didirikan pihak pemerintah akan dianjurkan sebagai jalan yang paling baik dan paling sederhana.

Di negeri kita yang kecil ini, kita tidak dapat, seperti di Kerajaan Britis, mengacu kepada lebih kurang sepuluh pranata yang dapat diikuti oleh para siswa dengan hasil yang kira-kira sama. Hanya pada satu universitas kerajaan di negeri Belanda terdapat bidang-bidang yang merupakan mata ujian bagi calon pegawai. Selain perguruan tinggi itu, hanya pranata di Delft-lah yang memenuhi syarat. Padahal, sangat tidak layak mengharapkan agar berdiri satu perguruan lagi untuk pendidikan para pegawai.

Memang, saya kira tidak ada ahli yang hanya memperhitungkan moüf-moüf yang lugas, yang akan ragu-ragu walau sesaat pun untuk mengajukan pendapatnya dan menyokong pendidikan di Universitas Leiden. Sebab, tenaga-tenaga pengajar di situ hanya memerlukan tambahan tcnaga sedikit saja untuk kcpcntingan tersebut.

Memang benar, dari pihak negara di sana sudah diberi pengajaran dalam semua bidang ujian tersebut, kecuali sejarah Hindia Belanda. Karena luasnya bidang studi ini, dari segi pandangan pengajaran tinggi, agak sempit batasannya, maka kekosongan itu harus diisi menurut keadaan, apakah dengan jalan menyerahkan pengajarannya kepada guru besar hukum kolonial - mata kuliah sejarah dapat dipandang sebagai pengantar yang sesuai bagi mata kuliah hukum kolonial - ataupun dengan jalan membentuk lektorat atau profesorat yang baru bagi sejarah kolomsasi pada umumnya dan sejarah kolonisasi orang Belanda pada khususnya.

Keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh pendidikan di Universitas Leiden memang mencolok. Bukan hanya bidang-bidang ujian, bidang-bidang lain yang terkait pun lengkap terdapat di situ. Para calon vang ingirt menafsirkan studi khusus itu secara umum sedikit daripada yang disyaratkan oleh program ujian, dengan demikian mendapat kesempatan lebih dari cukup untuk memperluas cakrawala mereka. Sejauh mereka belum melakukan studi dalam ilmu hukum atau ilmu kenegaraan, mereka dapat lebih dalam mempelajari asas-asas, termasuk asas-asas hukum kolonial, dengan jalan mengikuti kuliah-kuliah pada fakultas yang bersangkutan. Bahasa-bahasa pribumi lainnya pun, di samping bahasa Melayu dapat mereka pelajari di situ di bawah bimbingan yang baik, sedangkan kesempatan ini masih dapat diperluas sepanjang zaman. Penekunan mata kuliah etnologi serta studi mengenai Islam secara lebih mendalam akan sama mudahnya bagi mereka. Di mana pun, di tempat lain mereka tidak akan menemukan sarana matenel untuk studi-studi tersêbut (museum, perpustakaan, dan sebagainya) secara berhmpah ruah

SePeSemuany a itu berlipat ganda bobotnya jika diingat bahwa kebanyakan calon, terutama calon yang dari permulaan telah tertuju perhatiannya kepada karier di Hindia, akan sangat senang melakukan studi-studi mereka yang terdahulu di Leiden. Juga jika dipertimbangkan bahwa, asalkan tidak kekurangan bakat dan bersifat rajin, mereka sudah dapat mengikuti kuhahkuliah sejak tahun-tahun awal. Kuliah-kuliah tersebut akan dapat membawa mereka ke salah satu arah, menuju taraf yang lebih tinggi daripada syarat-syarat ujian minimum. Ini merupakan suatu hal yang mungkin akan mendapat pengaruh sebaik-baiknya, jika seorang calon mengadakan musyawarah dengan pihak panitia tetap.

Terhadap alasan tersebut serta alasan lain-lainnya yang membenarkan pendidikan pada universitas, sebetulnya tidak ada satu alasan pun yang dapat diajukan untuk menguntungkan pranata di Delft.

Sebab pranata itu selalu membatasi diri pada pendidikan untuk menempuh ujian kepegawaian dalam arti kata yang paling sempit. Benar, pranata tersebut seluruhnya dilengkapi dengan pertimbangan terhadap siswa-siswa yang mendapat pendidikan serba kurang yang sekarang dibolehkan maju oleh program ujian yang berlaku. Juga disusun dengan mempertimbangkan syarat-syarat picik dan mekanis yang oleh program tersebut dikenakan kepada calon yang diuji. Program tersebut, agar dapat mengabdi kepada pendidikan yang dilukiskan tadi, harus diubah seluruhnya. ,

Tenaga-tenaga pengajar, di bawah pengurus yang baru, hanya untuk sebagian kecil mengetahui tugasnya. Sarana-sarana matenel untuk pengajaran itu juga sempit sekali. Ada perpustakaan kecil dan juga kumpulan kepustakaan etnografi yang pada tahun-tahun terakhir ini dihimpun tanpa sistem, kebanyakan dari kiriman-kinman yang kebetulan saja. Agar semuanya itu dapat diperbaiki, kiranya diperlukan sarana-sarana yang melebihi kekuatan Kota praja Delft. Hanya dengan mendapat subsidi-subsidi yang sangat besar dari pihak Kerajaan, lama-kelamaan akan tercapailah tujuannya. Sementara itu pun para tenaga pengajar peringkat pertama tidak akan menemukan banyak hal yang menarik dalam tugas memberi kursus selama setahun saja kepada para pemuda yang sudah matang perkembangannya. Dengan tepat telah ditegaskan dalam N D bahwa keadaan lingkup kerja yang tidak memuaskan seperti itu telah merupakan salah satu pendorong, yang lambat laun telah menimbulkan keadaan yang sekarang (pengajaran dasar dalam sebuah kursus selama tiga tahun).

Motif manakah, sebaliknya, yang sekarang mungkin terdapat di pihak Kerajaan untuk menciptakan usaha semacam itu dengan bentuk yang serba kekurangan juga di tempat lain, padahal telah terdapat segala yang diinginkan pada satu tempat? Pasti bukan motif yang logis; paling-paling hanya akan ada beberapa alasan berdasarkan kecocokan dengan keadaan yang mungkin dapat menimbulkan keragu-raguan sesaat saja.

Jelasnya, pertama-tama untuk mewujudkan peraturan yang telah dilukiskan tadi, kerja samalah yang dituntut antara Departemen Daerah Jajahan dan Departemen Dalam Negeri. Dalam teorinya orang tidak usah menyusahkan diri mengenai kebutuhan kedinasan di Hindia, karena sudah ada peraturan tentang perguruan tinggi. Namun, masuk akal juga jika memang kepentingan-kepentingan umum yang sangat besar itu dipertaruhkan; sebenarnya dengan sedikit kemauan baik dapat diadakan peraturan dengan cara yang baik sekali. Dengan peraturan tersebut, Departemen Daerah Jajahan diberi suara, sehingga selamanya urusan pendidikan para pegawai di Hindia Timur tidak perlu terancam hanya disebabkan oleh kesalahpahaman.

Musyawarah bersama itu kiranya hanya perlu berkaitan dengan sedikit penambahan para tenaga pengajar dan berkaitan dengan tugas yang akan diberikan kepada beberapa guru besar atau lektor untuk memberikan kuliah-kuliah yang lebih khusus disusun untuk para calon pegawai. Ini pun seperti sudah terjadi bagi para pegawai kehakiman sekarang.

Bahkan, sekalipun kemandirian pendidikan tersebut, atau lebih tepat andaikan orang ingin lebih kuat lagi mempertahankan pengaruh kementerian daerah jajahan atas pendidikan itu semata-mata, maka pantaslah dianjurkan supaya dihidupkan sebuah pranata kerajaan ukuran kecil yang ada kaitannya dengan universitas di Leiden. Sebab, dengan demikian, di samping akan tercapai penghematan biaya yang cukup besar, antara lain juga akan tercapai tujuan berikut: banyak mahasiswa, selama studi akademi mereka yang sebenarnya, sudah menemukan alasan untuk menekuni telaah-telaah mengenai Hindia. Lagi pula mereka dapat selalu menggunakan satu-satunya sarana di universitas tersebut.

Motif kedua, demi kecocokan keadaan, ialah apa yang dinamakan hak sejarah keberadaan pranata Delft tadi. Inti yang sebenarnya dalam alasan ini ialah banyak kepentingan perseorangan secara langsung dan tidak langsung yang akan menderita kerugian jika pranata ini dibubarkan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembubaran tersebut dengan sendirinya akan terjadi berdasarkan peraturan seperti yang dilukiskan di sini. Jadi, harus diperhitungkan perlawanan oleh banyak orang yang menganggap kepentingan mereka terancam, atau orang yang ingin membela pranata di Delft sebagaimana adanya. Sedangkan di negeri Belanda, tempat pengetahuan yang akrab tentang kepentingan-kepentingan Hindia terbatas pada kalangan-kalangan yang sangat kecil, golongan oposisi itu pun tidak boleh diremehkan.

Mungkin ada yang menyatakan bahwa Kota praja Delft tetap bebas untuk melestarikan pranatanya - tetapi dengan sendirinya lalu tanpa subsidi kerajaan. Sebab tidak ada lagi kursus pelajaran yang diharuskan dan diperintahkan kepada para calon, sedangkan mereka malah diperkenankan mengikuti ujian tanpa mengikuti kursus apa pun. Maka, dengan tepat akan dijawab bahwa sekolah di Delft itu dengan cara demikian seakan-akan sekadar dipuaskan dengan sedekah kecil.

Dalam keadaan sekarang pun, pranata tersebut tidak memberikan sesuatu yang diharapkan kepada Kota praja Delft. Banyak mahasiswa dan beberapa pengajar tidak tinggal di wilayah kota praja, sehingga keuntungan tak langsung itu hanya sedikit jumlahnya. Biaya pranata tersebut kelak pasti akan bertambah melebihi kekuatan kota praja. Maka, kota praja tersebut, ketika pranata Leiden yang menyainginya didirikan, dengan demikian bergegas-gegas untuk minta subsidi kerajaan. Ini merupakan langkah pertama ke arah yang diharapkan, yaitu agar kelak pranata tersebut seluruhnya akan diambil alih oleh pihak kerajaan. Lebih-lebih karena perbaikan-perbaikan yang mendalam selalu akan terbentuk pada keberatan-keberatan keuangan.

Jadi, meskipun pihak kota praja tidak akan rugi benar karena hilangnya sekolah tersebut, namun dapat diduga bahwa pihaknya, baik karena mengharapkan pengambilalihan oleh Kerajaan, maupun demi kehormatan dan kepentingan pribadi banyak orang, akan bersusah payah untuk menentang diadakannya satu peraturan yang akan mempunyai akibat bagi pihaknya seperti yang disebut tadi.

Akan tetapi, apakah kita boleh membiarkan diri dihalang-halangi dan tindakan yang diharuskan oleh kepentingan perkara ini; dihalang-halangi menempuh satu-satunya jalan untuk dapat menuju pembentukan pegawaipegawai kolonial yang bermutu di negeri kita, padahal tidak ada satu motif kepentingan umum pun yang menjadi dasar perlawanan terhadap peraturan tersebut?

Andaikan ada juga motif seperti itu, keadaan sekarang sudah menguntungkan untuk membubarkan sekolah Delft. Keberatan keuangan terasa berlipat karena sedikitnya jumlah siswa. Ada beberapa guru besar yang umurnya sudah melebihi tujuh puluh tahun. Sedangkan yang lainnya, ada beberapa yang sekurang-kurangnya dapat menduduki jabatan sebagai lektor di universitas, untuk melengkapi pengajaran dalam jurusan yang dilukiskan tadi. Dengan cara apa lagi akibat-akibat yang kurang menyenangkan bagi beberapa orang dapat diperlunak, tidak dapat ditelusuri di sini. Akan tetapi bagaimanapun, kepentingan beberapa orang dan kepentingan sebuah kota praja tidak boleh memberatkan. Sedangkan semakin lama keadaan yang salah itu dibiarkan saja, semakin bertambahlah kesulitan. Jika tujuannya sudah jelas sekali ditunjukkan, maka sarananya pun akan ditemukan dengan sendirinya.

Jadi, panitia tetap, sehubungan dengan para tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Leiden dan dengan jalannya studi yang telah dipilih oleh * berbagai calon, harus mengatur nasihatnya mengenai cara sebaik-baiknya bagi para calon itu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian kepegawaian.

Akan menjadi tugas pihak panitia untuk memberi semangat kepada calon-calon yang sudah sejak muda menjatuhkan pilihannya untuk berkarier di Hindia dan telah dinyatakan cakap dalam pemeriksaan sementara, agar selama studi-studi mereka yang lain sudah mulai ditangani urusan-urusan yang khusus bersifat Hindia. Kepada mereka yang belum belajar ilmu hukum atau ilmu kenegaraan, hendaknya ditegaskan arti penting pengetahuan hukum sekadarnya bagi karier mereka kelak. Mereka yang mempunyai bakat khusus untuk studi bahasa hendaknya diberi tahu mengenai telaah beberapa bahasa pribumi yang lain lagi. Sedangkan semua yang ingin meraih gelar doktor hendaknya didorong untuk menulis sebuah disertasi mengenai sebuah pokok yang bersifat kolonial.

Kursus normal yang makan waktu setahun, bahkan tidak selalu akan dapat diatur sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya. Penyusunan peraturan ini pun hendaknya menjadi tugas panitia tetap, sambil bermusyawarah dengan Kementerian Daerah Jajahan dan dengan para guru besar pada universitas. Oleh karena itu, misalnya, pada saat ini bahasa Melayu di Leiden untuk sementara diajarkan oleh seorang lektor. Bagaimanapun cakapnya dalam bahasa tersebut, beliau tidak akan cocok untuk mengajarkan pengantar pengetahuan bahasa-bahasa Kepulauan Nusantara sebagaimana yang dimaksud tadi. Dengan demikian para mahasiswa itu harus diserahkan kepada guru besar Kern. Keadaan-keadaan seperti itu mungkin timbul lagi, sehingga panitia itu selalu akan sibuk berhubungan dengan para pengajar universitas bersangkutan.

Melalui jalan yang diuraikan di sini, menurut keyakinan saya, akan diperoleh apa yang dituntut oleh dinas kolonial: pribadi-pribadi yang tidak sepenuhnya tanpa persiapan memulai satu pekerjaan, yang menunggu mereka di sini dan yang sangat berbeda dengan lingkup kerja pegawai di Eropa. Sebaliknya, terutama diharapkan kepada pribadi-pribadi yang karena pendidikan yang luas dan mantap yang telah mereka peroleh dan yang membenarkan harapan ini, agar mereka di sini segera akan berkembang menjadi pegawai-pegawai yang siap pakai.

Guna membuat perkembangan selanjutnya terjadi di bawah syaratsyarat yang menguntungkan, perlulah ditimbulkan keadaan sedemikian rupa, sehingga semua pegawai muda, setelah kedatangan mereka di sini, untuk beberapa waktu dipekerjakan pada sebuah biro yang tersusun dan berfungsi dengan baik sekali, apakah di Sekretariat Umum, pada salah satu departemen, atau pada salah satu biro daerah yang luar biasa baiknya.

Sekarang pun hal itu telah terjadi dengan beberapa pegawai, tetapi biasanya tanpa hasil seperti yang pertama-tama diinginkan, yaitu bahwa mereka, dalam waktu singkat, hendaknya sebanyak mungkin menguasai rutinitas kepegawaian dalam menangani berbagai urusan. Ini terutama dialami oleh mereka yang ditempatkan di daerah luar Jawa. Akan tetapi karena itu, justru pada banyak pegawai pamong praja di Jawa dan Madura pun tetap terdapat kekurangan wawasan yang menimbulkan sikap canggung. Padahal, lingkup kerja selanjutnya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk melengkapi kekurangan itu dan mengatasinya.

Maka, agar tindakan ini dapat menjamin hasil yang baik, mereka yang mengepalai biro-biro bersangkutan dengan tegas perlu diberi tahu tentang tujuan pedagogis biro tersebut. Sekarang, oleh banyak di antara kepala-kepala tersebut, para pegawai yang diperbantukan itu dan yang tidak direncanakan untuk bekerja secara tetap pada biro-biro mereka dibiarkan saja atau disuruh menunggu sampai terjadi suatu hal yang kebetulan.

Saya mengetahui berbagai kasus pegawai-pegawai muda yang, sambil menunggu penempatan mereka dalam pemerintahan, diperbantukan pada seorang kepala departemen. Tidak ada yang lebih diinginkan pegawai itu kecuali memanfaatkan waktunya di biro pusat seperti itu dengan sebaik mungkin, karena mempertimbangkan lingkup kerjanya yang akan datang. Akan tetapi, bukannya mendapat dorongan dalam usaha tersebut, mereka malahan tidak berhasil dalam usaha untuk mendapat sekadar tugas, atau diberi kesempatan untuk melatih diri sendiri. Kalau mereka mengajukan permintaan tentang hal itu kepada para kepala bagiannya, mereka mendapat keputusan bahwa mereka belum cukup menguasai rutinitas untuk dapat melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Sedangkan kepala-kepala itu tidak merasa berkepentingan untuk membantu mereka menguasai rutinitas tersebut, sebab bagian mereka serta departemen mereka tidak akan menarik keuntungan dari usaha tersebut.

Maka, peraturan mengenai pegawai yang diperbantukan menjadi alasan timbulnya pengangguran yang memerosotkan moral sebagai permulaan karier mereka. Hal itu kemudian diikuti oleh satu pengangkatan kerja yang segera menuntut terlalu banyak tenaga orang baru itu. Padahal, untuk tugas tersebut mereka kekurangan bimbingan yang sungguh-sungguh dan bermutu. Dengan demikian, lewatlah satu masa yang sebenarnya dapat dipakai untuk meletakkan dasar-dasar yang baik; tanpa memberi manfaat apa-apa, bahkan terkadang masa itu malah membuahkan hal-hal yang merugikan.

Dalam penempatan sementara pada salah satu biro yang dimaksud tadi, termasuk juga pikiran pedagogi yang dengan tegas harus ditampilkan ke muka. Para kepala biro tersebut harus tahu bahwa para remaja itu dipercayakan kepada mereka agar menambah kegunaan mereka untuk kedinasan negeri pada umumnya, bukan untuk sekadar mengisi waktu mereka sedapat mungkin.

Meskipun hal itu, jika ditinjau secara teliti, tidak lagi termasuk dalam pokok yang kini akan dibahas, boleh juga orang menyebut sekilas tentang perubahan-perubahan yang mungkin berangsur-angsur akan timbul dengan sendirinya dalam lingkup kerja para pegawai pemerintahan, pertama-tama di Jawa, dan dengan sendirinya hal itu harus dianggap wajar dan perlu karena hal itu akan juga membantu memperbaiki mutu para pegawai tersebut. Para pengamat yang paling berwenang sepakat dalam penilaian bahwa dalam keadaan sekarang, rutinitas para pegawai pemerintahan boleh dikatakan sedang pudar. Yan g terbaik di antara mereka, selama tahun-tahun pertama dalam kegiatan kerjanya, tenggelam dalam lautan • hal-hal yang remeh dan tidak mempunyai waktu, kesempatan, dan alasan untuk menekuni masalah-masalah yang besar secara sungguh-sungguh. Pikiran mereka selalu terbatas dalam lingkup yang sempit. Apabil a sudah sampai saatnya bagi mereka untuk dimintai nasihat-nasihat yang berbobot mengenai kepentingan utama kolonial - nasihat itu ditunggu-tunggu dengan senang hati - ternyata mereka tidak lagi memiliki daya tahan rohani yang dibutuhkan, sedangkan pengetahuan yang disyaratkan untuk hal itu tidak mereka peroleh. Menjadi suatu kebiasaan bahwa urusan daerah atau tradisi kebiroan tidak memberi peluang bagi perkembangan kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi.

Keberatan itu tetap akan ada, bahkan jik a pendidikan para pegawai diperbaiki dalam arti yang dicantumkan tadi. Memang, daya tahan mereka akan menjadi lebih besar, tetapi sering kali daya tahan itu ternyata tidak kuat menghadapi pengaruh-pengaruh yang memudarkan tadi. Dengan demikian, salah satu syarat yang terpenting tetap tidak akan terdapat. Padahal, syarat itu diperlukan untuk memperoleh apa yang menyebabkan jajahan-jajahan India-Inggris pasti sangat unggul atas kita: "Leidin g men" yang unggul.

Sekarang sudah pasti, terutama di Jawa , bahwa salah satu hal pokok yang menyebabkan para pegawai bangsa Eropa semakin tenggelam dalam rincian-rincian dan semakin menjadi budak urusan rutinitas adalah keadaan bahwa unsur kepegawaian pribumi sangat didesak ke belakang.

Secara historis hal itu dapat dijelaskan dengan baik sekali. Organisasi pribumi hanya dapat secara lahiriah diabdikan kepada pemerintahan negara yang berdasarkan asas-asas Barat. Organisasi tersebut harus diberi kehidupan baru dan hal ini tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Jadi, tidak heran bahwa orang lalu mulai meniupkan kehidupan baru dengan tidak begitu dimasukkan ke dalam perangkat-perangkat pribumi, sebaliknya hanya meniupkannya masuk dan keluar lagi dari perangkatperangkat tersebut. Oran g lalu mengarahkannya menurut kemauannya sendiri.

Gengsi tradisional para bupati menjadi alat bagi para residen dan para asisten residennya untuk memberlakukan peraturan-peraturan yang diperintahkan dari atas tanpa ada guncangan-guncangan. Para kepala distrik dan subdistrik (para wedana dan camat) menjadi alat para kontrolir. D i kalangan kepala-kepala dan pegawai-pegawai pribumi itu sejak dahulu pengertian disiplin kepegawaian telah berkembang kuat sekali. Yan g perkembangannya lemah sekali ialah apa yang kita sebut watak, kesadaran akan harga diri dan kepentingan umum. Ha l in i sedikit banyak memang mempermudah pekerjaan pegawai-pegawai kita, jelasnya, sejauh mereka hanya sekali-sekali perlu mengatasi perlawanan yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, dalam dua hal, keadaan ini memperberat tugasnya, biasanya tanpa mereka menginsyafinya sendiri. Pertama-tama, pegawai kita membiasakan diri untuk menganggap nasihat-nasihat para pegawai pribumi sebagai hal yang lebih kurang tak berharga. Padahal, sebenarnya mereka harus mendorong pegawai pribumi itu, meskipun dengan susah payah, agar mengemukakan pikirannya dengan bebas. Selanjutnya, pikiran tentang pendidikan para pegawai pribumi sangat terdesak ke belakang. Kepatuha n para pegawai itu, yang sebenarnya dapat dimanfaatkan secara baik sekali ke arah pedagogi, sebaliknya, malah dipakai terutama untuk menetralisasi mereka. Secara umum, pemerintahan bangsa Eropa bahkan menggantikan kedudukan pemerintahan pribumi, menghilangkan sebagian besar gengsinya dan berusaha agar peranan alat yang semula kelihatan wajar, dianggap sebagai sesuatu yang lestari.

Yan g sangat erat kaitannya dengan hal in i ialah keadaan bahwa banyak pegawai Eropa , sekurang-kurangnya, menganggap para pegawai tinggi pribumi sebagai rintangan yang tak diperlukan. Merek a menganggap bahwa peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran para calon pegawai pribumi tidak perlu, kalau tidak boleh dikatakan tidak diinginkan. D i lain pihak, para priayi lalu menganggap bahwa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pengertian dan keinginan pribadi para pegawai bangsa Eropa yang setiap kali berganti sebagai tugas pokok mereka. Selain itu, mereka melawan segala sesuatu yang berbau kemandirian dan menghapuskan kepribadian mereka sendiri. Pernah ada seorang residen d i Banten yang bertanya kepada para pegawai tinggi pribumi d i daerahnya, mengapa tidak begitu kelihatan pengaruh mereka terhadap penduduk. Para pegawai yang menerima pertanyaan itu berdiam diri dengan sangat rendah hati karena mereka mengerti bahwa sebenarnya tidak diharapkan jawaban. Aka n tetapi, salah seorang bupati kemudian mengatakan kepada saya bahwa jawabannya sederhana saja: pemerintahan bangsa Eropa , katanya, tidak melewatkan satu kesempatan pun untuk mendesak kami ke belakang. Merek a menjadikan kami pesuruh-pesuruh yang anggun dan bergaji tinggi, lalu dari mana kami akan mendapat pengaruh?

Secara lahiriah, para priayi itu semakin terpaksa menyesuaikan diri dengan adat Eropa . Penataan rumah mereka, dan seolah-olah malah penataan keluarga mereka, pembagian kegiatan setiap hari, penyambutan tamu, dan sebagainya, diatur menurut contoh Eropa , sampai-sampai soal kegemaran dan hiburan pun para pegawai pribumi disuruh memperlihatkan selera yang keeropa-eropaan. Sering terdengar para pegawai bangsa Eropa itu menandai para bupati dan para priayi rendahan dengan mengatakan bahwa mereka secara teratur minum bitter atau whisky soda, berdansa, bermain permainan' kartu yang paling mereka sukai, dan sebagainya. Mereka bahkan tidak tahu bagaimaha melelahkan dan membosankan" kegemaran itu dirasakan oleh banyak pegawai pribumi. Pegawai tersebut, demi nama baiknya, hanya pura-pura memperlihatkan minat. Kegemaran itu, seperti juga banyak hal-hal lain yang tidak berguna, dipikulnya sebagai beban yang menurut anggapannya memang berkaitan dengan jabatannya.

Segala hal itu dapat juga membantu untuk menyenangkan kehidupan orang Eropa di pedalaman, sebaliknya, tidak membantu kemajuan kepentingan negeri. Akibatnya , para pegawai pribumi diperkuat pendapatnya bahwa mereka hanya disuruh berlaku sebagai alat tanpa kemauan dan hiasan tanpa nilai hakiki. Juga disangka bahwa mereka tidak diharapkan melakukan lebih dari itu oleh siapa pun.

Apa yang dipelajari oleh para priayi pada apa yang dinamakan "sekolah raja" hanya cukup untuk mengajarkan kepada mereka agar dapat menjalankan peranan itu sepantasnya dan jangan sampai ada cita-cita lebih tinggi yang timbul pada mereka. Pengajaran pun sudah telanjur tidak cukup untuk menghadapi lingkup kerja pemerintahan yang sungguhsungguh. Pendidikan dan pembentukan watak dianggap soal kebetulan saja, dan hal kebetulan ini - di sini saya terutama berbicara menurut pengalaman di sekolah Bandung - pada umumnya sangat merugikan. Di sarang kemesuman itu para remaja sejak awal masa muda melewatkan waktu senggang menurut kemauan mereka sendiri dan di luar pengawasan. Kebanyakan di antara mereka, bahkan sebelum berumur lima belas tahun, sudah rusak secara rohani dan jasmani disebabkan oleh pergaulan dengan berbagai wanita tuna susila.

Jika hal itu hanya kita pandang kulitnya dan tidak kita perdalam sampai pada hakikat dan sebab-musababnya, maka orang Eropa kebanyakan menyimpulkan bahwa para pegawai pribumi memang tidak mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar dan tidak dapat berprestasi jauh lebih tinggi daripada keadaan buruk yang telah dilukiskan itu. Padahal, terdapat fakta-fakta yang berlimpah ruah dan jumlahnya semakin bertambah - yang membenarkan kesimpulan yang sama sekali berlainan.

Para pegawai tinggi pribumi semakin berusaha untuk memberikan pada putra-putra mereka pendidikan terbaik yang dapat mereka peroleh di negeri ini. Saya kenal secara pribadi banyak remaja dari kalangan bangsawan pribumi yang memperoleh pengajaran Eropa di tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan, sambil tinggal pada keluarga atau guru bangsa Eropa. Pada umumnya guru mereka serta mereka'yang mengawasi perilaku mereka memuji bakat moral maupun bakat intelektual mereka. Banyak di antara mereka, jika dibandingkan dengan anak-anak bangsa Eropa yang sezaman dengan mereka, termasuk peringkat satu di kelas dan menonjol, karena perkembangan watak mereka yang baik. Sementara itu, minat mereka kepada nusa dan bangsa sedikit pun tidak berkurang.

Bagi peranan figuran yang dimainkan oleh kebanyakan pegawai pribumi golongan lama, remaja-remaja seperti yang digambarkan tadi itu, berkat pendidikannya, tidak sesuai lagi. Karena itulah sangat banyak pegawai pemerintahan (Eropa) tidak begitu senang akan perkembangan hal itu. Sebab, mereka tidak dapat meiepaskan diri dari tradisi yang mencakupi liguran-figuran priayi itu. Mereka sekaligus tidak dapat menyadari bahwa hasrat yang lebih tinggi untuk maju itu dapat dibimbing tetapi tidak dapat ditindas.

Memang, pantas diharapkan dan didambakan supaya lambat laun banyak di antara anak-anak yang maju dari kaum bangsawan pribumi akan bergerak di bidang kebudayaan, perdagangan, dan kerajinan. Namun, hendaknya banyak pula, dan semoga yang terbaik di antara mereka, yang akan tetap menyukai karier kepegawaian. Dalam waktu yang tidak begitu lama, maka masalah sebagai berikut semakin menonjol:

tempat manakah yang harus diberikan kepada tokoh-tokoh seperti itu dalam sistem pemerintahan?

Menurut keyakinan saya, dalam waktu dekat akan tersedia sejumlah calon untuk jabatan-jabatan pemerintahan yang dalam hal mana pun tidak kalah dengan pegawai bangsa Eropa yang telah memperoleh seluruh pendidikannya d i negeri ini. Kenyataan bahwa mereka secara intelektual tidak lebih rendah tingkatnya, sekarang pun sudah dapat diamati. Sebab, banyak d i antara mereka termasuk murid-murid yang terpandai dan paling rajin pada sekolah gymnasium (sekolah menengah,penerjemah) serta pada pranata-pranata perguruan lainnya di Betawi. Aka n tetapi selain itu, atas dasar pengenalan pribadi dengan kebanyakan di antara mereka, saya berani menyatakan bahwa asas-asas kejujuran dan kesadaran akan kewajiban tidak kurang majunya dibandingkan dengan rekan-rekan studi mereka dari ras Barat.

Pernyataan yang terkadang diucapkan, yakni anggapan Barat tentang kejujuran dan kesadaran akan kewajiban selalu akan sia-sia dicari pada para pegawai pribumi, merupakan kekeliruan. Selama pribumi sepenuhnya hanya dididik secara pribumi sejak masih muda, atau selama mereka belajar bahwa menjadi salah satu kewajiban mereka yang utama untuk menutupi pendapat dan penilaian mereka sendiri, serta menganggap diri mereka lebih sebagai abdi seseorang daripada abdi kepentingan umum, tokoh yang berwatak baik dan jujur tetap akan merupakan kekecualian di antara mereka. Sementara itu, pergaulan tradisional di banyak pihak pegawai bangsa Eropa dengan pegawai pribumi banyak membantu untuk memperkuat anggapan orang-orang Eropa itu. Namun , ini pun sepenuhnya merupakan soal pendidikan. Sekarang pun sudah dapat diamati perubahan di sana-sini. Maka , saya berani meramalkan bahwa perubahan ini segera akan tampak besar dan mengejutkan bagi banyak orang.

Maka , nanti putra-putra dan calon-calon pengganti pegawai pribumi nyaris akan memenuhi syarat-syarat yang kini dimint a dari para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa . Ha l terpenting yang masih kurang pada mereka ialah pengetahuan yang diperlukan tentang hukum kenegaraan dan hukum administratif. Aka n tetapi, ini pun mudah diajarkan kepada mereka setelah mereka tamat gymnasium. Sebaliknya, mereka memiliki keahlian dan kemahiran lain yang baru diperoleh orang Eropa sesudah mendapat pendidikan khusus.

Kecakapan mereka untuk melakukan pekerjaan rutin yang kini hampir sepenuhnya menenggelamkan para pegawai bangsa Eropa, dengan begitu tidak akan banyak kekurangannya. Aka n tetapi, yang tidak akan ada pada mereka justru kematangan dan kemandirian lebih tinggi yang diberikan oleh pendidikan yang telah dilukiskan tadi kepada pegawai bangsa Eropa . Yan g terbaik di antara mereka, melalui telaah yang mendalam terhadap masyarakat pribumi, yang jelas merupakan masyarakat mereka sendiri, sering akan berhasil menghimpun data yang tidak dapat dicapai oleh orang Eropa . Sebaliknya, para pegawai bangsa Eropa yang terbaik akan dapat meneropong masalah-masalah politik dan ekonomi kolonial, memberikan nasihat-nasihat yang penting tentang itu, serta menjadikan asas-asas ilmu tersebut pedoman dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Dengan demikian, mereka akan tetap merupakan pemimpin yang tepat untuk tugas tersebut tanpa menimbulkan alasan untuk ketidakpuasan yang dapat dibenarkan.

Alasan itu pasti akan segera timbul andaikan pendidikan bagi pegawai bangsa Eropa yang sekarang berlaku itu tetap dipertahankan. Sebab, dengan jalan itu, pribumi yang berpendidikan baik akan segera mencapai taraf sedang dalam pendidikan tersebut, mungkin malah melebihinya. Bertambah satu alasan lagi untuk mengadakan syarat-syarat yang lebih tinggi dan yang lebih berat untuk tugas pemerintahan para pegawai bangsa Eropa.

Dari uraian tadi, kesimpulan yang ditarik ialah bahwa sepenuhnya, menurut keyakinan saya, bergantung kepada Pemerintah, agar di Jawa agak segera tersedia para wedana yang kegunaannya sama tarafnya dengan para kontrolir yang bermutu sedang. Juga hendaknya tersedia para bupati yang tidak kalah dengan para asisten residen yang biasa. Yang lebih penting lagi: sekarang pun hendaknya mereka tumbuh dalam jumlah yang semakin bertambah, lepas dari kehendak Pemerintah, meskipun hal tersebut berlangsung lebih lambat dibandingkan kalau dari atas diarahkan ke tujuan itu.

Maka, orang tidak perlu melihat jauh ke muka jika ia hendak memikirkan satu keadaan yang menyebabkan pemerintahan ganda di wilayah-wilayah kecil - cepat atau lambat, menurut wilayahnya - lalu menjadi terlalu mewah dan berlebihan. Sementara itu, seorang wedana tidak perlu lagi selalu "dikejar-kejar" oleh kontrolir.

Memang, dahulu gengsi turun-temurun bupati merupakan sarana pemerintahan yang tak boleh ditinggalkan, maka sama mutlak perlunya jabatan asisten residen mendampinginya sebagai wakil yang cerdas dan jujur dan sebagai tokoh yang arif akan kehendak Pemerintah. Kini, sebaliknya, gengsi Pemerintah sudah sangat dalam berakar di Jawa sebagaimana adanya, sedangkan para kepala pribumi semakin merupakan pegawai yang terpelajar. Maka timbullah masalah, apakah lebih baik pegawai bangsa Eropa ataukah lebih baik pegawai pribumi yang digunakan dalam hal-hal tertentu?

Dalam hal manfaat, kedua golongan itu kira-kira sama, tak seorang pun agaknya ragu-ragu untuk memilih pegawai pribumi tersebut. Banyak alasan ekonomi dan politik memperkuatnya. Sebaliknya, orang akan mau membiarkan pimpinan pemerintahan dipegang oleh para pegawai bangsa Eropa. Sebab, merekalah yang tepat untuk kepentingan itu, baik karena alasan politik maupun karena mereka lebih terpelajar berkat pendidikan yang telah dilukiskan tadi.

Rupanya kelak lambat laun sebagian yang penting dalam pemerintahan setempat akan dapat beralih ke tangan pribumi. Keberatan-keberatan yang mungkin dapat diajukan terhadap hal ini, seperti kehadiran orangorang Eropa dan orang-orang Timur Asing di daerah pedalaman, tidak seimbang dengan keuntungan-keuntungan besar yang ditawarkan oleh peraturan seperti itu. Lagi pula keberatan itu mudah dapat disingkirkan jika hal itu sungguh-sungguh dikehendaki. Biro-biro keresidenan tentu saja harus mempunyai lingkup kerja yang lebih luas daripada sekarang dan sehubungan dengan itu harus diatur lebih baik. Para pegawai bangsa Eropa yang ditempatkan di situ, untuk beberapa hal harus bersifat gesit dan di bawah pimpinan residen mereka harus mengadakan pengawasan dan memberikan pengajaran jika diperlukan.

Sudah dengan sendirinya keadaan seperti yang dilukiskan secara kasar di sini tidak dapat diciptakan untuk seluruh Jawa dalam beberapa tahun saja. Banyak orang yang terpaku pada pengertian-pengertian tradisional dan tidak menyadari masa depan akan menyangka bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Sikap negatif ini, sebaliknya, tidak mungkin timbul pada orang yang mengamati dengan penuh perhatian perubahanperubahan yang sangat besar yang telah berlangsung selama separo abad terakhir di dunia pegawai-pegawai pribumi dan yang memberikan harapan berupa perubahan-perubahan yang lebih besar lagi pada masa mendatang. Sementara itu, sistem pemerintahan yang berlaku sekarang, secara berangsur-angsur kehilangan dasar kewajaran yang pernah menjadi landasan pembangunannya. Jika Pemerintah begitu saja menunggu waktu ketika benih-benih yang sekarang sudah tumbuh itu akan matang sepenuhnya, maka mau tidak mau akan timbul kejutan-kejutan.

Para pegawai pribumi yang terbaik pun ketika itu akan terbukti tidak cocok untuk peranan yang disisihkan bagi mereka. Misalnya, seorang bupati tamatan sekolah yang paling baru pasti akan pandai sekali melaksanakan perintah-perintah pihak Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dengan patuh. Sebaliknya, ia tidak cocok sebagai alat tanpa kemauan bagi seorang asisten residen yang setiap hari bertindak sebagai walinya. Namun, asisten residen itu, jika berdampingan dengan seorang bupati yang bermutu demikian, dapat menjadi seorang pemalas atau menjadi alasan untuk timbulnya sengketa-sengketa yang tidak perlu. Sementara itu, pengeluaran-pengeluaran tak perlu yang ditimbulkan oleh pemerintahan ganda dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk membina organisasi yang tangguh bagi pemerintahan pusat di daerah yang dijalankan oleh para pegawai bangsa Eropa. Pemerintahan ini akan melaksanakan pimpinan atas segala urusan secara tegas.

Orang-orang yang dengan meriyesal melihat perkembangan unsur pribumi yang sedang berjalan sekarang tidak dapat menganjurkan obat lain kecuali berpura-pura menindas hasrat yang sedang bangkit pada kaum bangsawan pribumi untuk dapat menaikkan taraf pendidikan putra-putra mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem peredam seperti itu akan dicela di seluruh dunia beradab, pengaruh sistem itu bagaimanapun tidak lebih daripada sementara saja sifatnya. Sementara itu, pihak bangsawan pribumi akan merasa bahwa kemajuan yang diinginkannya itu telah diperoleh lebih lambat daripada waktu yang diperlukan, meskipun mendapat perlawanan dari atasan.

Memang, Pemerintah Pusat sudah lama, bukannya mengikuti teori penghambat, malah membantu pendidikan yang lebih baik bagi para putra pribumi terkemuka. Pastilah di bidang ini harus dilakukan lebih banyak pekerjaan yang lebih bermanfaat daripada yang dilakukan hingga sekarang. Yang jauh lebih subur daripada pendidikan di sekolah-sekolah menengah, yang seluruhnya tersusun untuk memenuhi kebutuhan bangsa

Eropa, ialah sekolah-sekolah yang lebih khusus ditujukan kepada pendidikan para pegawai pribumi. Di situ bukan saja pendidikan mengenai asas-asas hukum serta mengenai pengetahuan undang-undang yang berlaku di negeri ini yang harus mendapat tempat yang penting pada tahun-tahun studi yang lebih tinggi, tetapi selanjutnya program pelajaran dalam banyak hal harus menyimpang dari program pelajaran di sekolah-sekolah menengah. Untuk beberapa bagian program ini perlu dilengkapi demi tujuan yang telah ditegaskan tadi. D i lain pihak, banyak sekali yang dapat dibuang sebagai tolak bara yang tidak perlu. Ini pun sejauh pelajaran itu tidak membantu pembinaan umum siswa dan tidak membantu pendidikan teknis khusus.

Namun, untuk sementara ini sudah banyak kemajuan karena banyak pribumi terkemuka yang muda, selain pengetahuan mereka tentang nusa dan bangsanya sendiri yang seolah-olah dengan sendirinya menjadi miliknya, juga secara khusus menamatkan sekolah menengah dengan hasil baik.

Pemerintah Pusat yang mendukung dan membantu gerakan yang penting ini, sebaliknya, juga tidak dapat membiarkan sistem pemerintahan tanpa perubahan dengan tidak menderita kerugian. Soalnya ialah bahwa sistem pemerintahan itu hingga sekarang dikenakan pada satu masyarakat pribumi yang tidak mempunyai kaum intelektual dan kekuatan moral sendiri. Sistem tersebut secara berangsur-angsur harus diubah sehubungan dengan perubahan dasarnya yang sedang berlangsung di depan mata kita. Kalau tidak, orang kelak akan terpaksa memecahkan kesulitan-kesulitan yang besar serta menyingkirkan hubungan-hubungan yang tak masuk akal; semuanya itu tanpa persiapan.

Jika perubahan itu terjadi menurut arah yang ditegaskan tadi, maka pendidikan tinggi bagi para pegawai bangsa Eropa akan mendapat tempat yang lebih layak. Bukankah, jika orang sering mengeluh dengan tepat bahwa sekarang para pegawai bangsa Eropa yang terbaik hanya menjadi manusia rutin yang berguna, maka kedangkalan pendidikan mereka dalam hal ini sering dipersalahkan. Sebaliknya, untuk sebagian dapat juga dipersalahkan pada beban yang terlalu berat berupa pekerjaan rutin yang membebani kebanyakan di antara mereka. Beban yang tersebut terakhir ini makin banyak dapat dikurangi oleh para pegawai pribumi, asalkan diadakan pembagian tugas yang bijaksana.

Jadi, masalah pendidikan para pegawai bangsa Eropa itu, terutama mengenai Pulau Jawa, erat berkaitan dengan masalah pendidikan serta lingkup kerja para pegawai pribumi. Maka, pandangan-pandangan tadi bermaksud menggamblangkan keterkaitan ini. Ini pun tidak menghilangkan kenyataan bahwa perbaikan yang sangat perlu terhadap masalah pertama (pendidikan pegawai bangsa Eropa) tidak usah menunggu perbaikan masalah kedua (pendidikan pegawai pribumi). Jelas, untuk keperluan pertama itu langsung tersedia data yang cukup. Keberatan-keberatan yang dalam hal ini harus diatasi dapat dianggap agak kecil. Sebaliknya, perbaikan terhadap masalah kedua itu harus lebih mendalam. Dalam seluk beluknya, perbaikan itu menimbulkan lebih banyak kesulitan, meskipun kesulitan itu bukannya tidak dapat diatasi.

K e hadapan Yan g Muli a Gubernur Jenderal

Salah satu dasar terpenting yang, menurut perkiraan saya, memperkuat pembelaan terhadap perlunya diadakan pendidikan tinggi kelak bagi para pegawai administratif di Hindia , ialah perlunya kita mempertahankan Bagian B pada gymnasium Willem III. Bukankah pelengkapan yang kemudian menyusul untuk segala sesuatu yang masih belum terdapat pada pendidikan tersebut hanya akan dapat diperoleh di Eropa? Sebenarnya terdapat keberatan yang penting terhadap pemangkuan jabatan yang berbobot oleh tokoh-tokoh yang sepenuhnya tumbuh dalam masyarakat kolonial. Aka n tetapi, keberatan itu akan dapat berkurang bobotnya. Namun , keberatan itu tidak akan hilang sama sekali, lebih-lebih karena ada berbagai alasan yang membuat orang tidak akan mutlak memilih para pegawai yang telah memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Aka n tetapi, menurut keyakinan saya yang mantap, penghapusan Bagian B itu perlu sekali dianjurkan, dipandang dari setiap segi kepentingan umum. Saya sedikit pun tidak akan dicurigai seandainya timbul prasangka yang tidak baik terhadap pranata tersebut. Sebab saya, dalam tahun-tahun terakhir masa jabatan saya sebagai wakil kurator, telah memberikan sumbangan agar Bagian B tersebut dapat sebaik-baiknya mencapai tujuannya. Sementara itu, kesempatan yang ditawarkan untuk mengikat para penelaah terpelajar terhadap bidang-bidang studi yang paling saya sukai sebagai dosen dalam kedinasan di Hindia , saya hargai sebagai keuntungan besar bagi ilmu pengetahuan.

Kenyataan bahwa dapat dikemukakan beberapa abdi negara yang unggul dan yang telah memperoleh pendidikannya di Bagian B tersebut, agaknya oleh orang mana pun tidak akan mau dipakai sebagai alasan yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan Bagian B itu. Sebab, pendidikan yang paling buruk pun menghasilkan orang-orang yang berguna; orangorang yang dapat berguna, apakah berkat pengetahuan yang mereka dapat di luar sekolah, ataukah berkat bakat mereka yang ulung dan langka. Ternyata Hindi a pernah mempunyai pejabat-pejabat yang unggul pada waktu sama sekali belum ada pendidikan untuk jabatan tersebut. Namun , tidak ada seorang pun yang akan menyimpulkan bahwa segala macam pendidikan lalu tidak perlu lagi. Selain itu, banyak orang, dalam meninjau hasil-hasil pengajaran pada Bagian B itu, tidak memperhatikan bahwa di antara mereka yang pernah mengikuti Bagian B tersebut terdapat banyak siswa yang telah memperoleh bagian yang terpenting dalam pendidikannya itu justru di Eropa . Setelah ia kemudian datang kemari, ia memanfaatkan, demi kepentingannya, peluang-peluang yang jauh lebih menguntungkan dalam penempatan jabatannya. Peluang-peluang tersebut ditawarkan oleh ujian yang diadakan di Hindia , lebih banyak daripada ujian di negeri Belanda.

Pada umumnya, menjadi kerugian yang tak dapat disangkal bagi orang-orang yang sepenuhnya atau sebagian adalah keturunan Eropa, bila mereka harus melewatkan masa muda dan masa belajar mereka di lingkungan Hindia. Padahal, dilihat dari segi dunia beradab, Hindia tidak dapat dipandang sebagai tanah yang subur bagi perkembangan kesusilaan dan kecerdasan. Maka, pasti menjadi kewajiban Pemerintah Pusat untuk sebanyak mungkin mengurangi kerugian ini, juga untuk mereka yang tidak mampu mengirimkan anak-anak mereka ke Eropa untuk dididik. Berbagai sarana yang dapat digunakan untuk keperluan ini tidak perlu dibicarakan di sini. Akan tetapi, jelas bukan sarana-sarana yang semestinya merugikan bagi salah satu cabang kedinasan negara yang terpenting. Bukan saja jabatan-jabatan kenegaraan di Hindia, tidak kurang daripada itu, jabatanjabatan para pegawai pemerintahan rendahan pun sering membawa tanggung jawab yang berat jika hanya terdapat sedikit pengawasan. Tanggung jawabnya sering kali sangat berat sehingga negara tidak dapat secara berlebih-lebihan menjaga dengan cermat agar jabatan itu dipangku oleh tokoh-tokoh terbaik yang dapat diperoleh. Memang benar, kekecewaan tidak dapat dicegah, biarpun sudah diadakan pendidikan dan pelatihan yang terbaik. Memang benar, dalam setiap peraturan akan masuk orangorang yang kemudian ternyata tidak mengetahui tugasnya secara intelektual atau moral. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk membuka pintu selebar mungkin bagi mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang paling merugikan bagi perkembangan moral dan intelektual mereka.

Hindia, dalam arti rohaniah pun, mempunyai iklimnya sendiri. Maka, telah menjadi fakta yang jelas bahwa banyak orang tua Hindia bersedia berkorban asalkan mereka dapat menjamin pendidikan anak-anak mereka di luar iklim itu. Padahal mereka, di Hindia itu, melihat bahwa bagi mereka terbuka sekolah-sekolah dan ijazah-ijazah yang sama jenisnya dengan sekolah-sekolah Eropa yang ingin mereka kunjungi dan ijazahijazah yang ingin mereka peroleh di sana. Tidak kurang pentingnya ialah keterangan yang saya dengar dari beberapa pegawai terbaik di antara kaum Indo yang telah mendapat pendidikannya di negeri ini, setelah sengaja saya tanyakan. Mereka menyatakan bahwa mereka menganggap sebagai kekurangan yang parah bahwa mereka telah dibesarkan dalam suasana yang secara rohaniah terbatas dan dalam banyak hal tidak murni. Mereka, katanya, tidak dapat mengobati hal ini dengan bermukim di Eropa kemudian. Padahal, menurut keyakinan mereka, mereka sudah menggunakan segala sarana untuk itu.

Maka, aneh juga bahwa mereka yang secara tertulis paling giat menyuarakan keinginan untuk mempertahankan pendidikan pegawai di Hindia kebanyakan berasal dari orang-orang yang telah memperoleh sendiri seluruh pembinaan dan pendidikan di Eropa. Padahal, mereka melecehkan "pandangan luas" yang disyaratkan bagi para pegawai; banyak orang menganggap hal itu tidak dapat atau sulit dapat diperoleh di satu daerah jajahan. Mereka justru menganggap penghapusan Bagian B tersebut sebagai ketidakadilan terhadap masyarakat Hindia. Menurut pendapat umum, mereka lalu menjadi pemimpin-pemimpin yang tak bertanggung jawab. Tanpa penelitian sungguh-sungguh atau tanpa pengalaman praktis secara pribadi, mereka lalu mengkhotbahkan sebagai satu dogma politik bahwa justru di Hindialah, dengan cara sebaik-baiknya dan pastilah sekurang-kurangnya sama baik dengan di Eropa, orang dapat dibina untuk kedinasan di Hindia.

Memang benar orang tersebut dapat menyandarkan diri pada ucapanucapan beberapa tokoh penting, seperti mendiang Fransen van de Putte 1 , tetapi kita tidak akan mengurangi rasa hormat kepada bakat-bakatnya yang besar di bidang rohani dan budi jika kita mengakui bahwa pengalamannya di Hindia hanya singkat, terbatas, dan sudah lampau. Bukan hanya dalam masalah ini, melainkan juga dalam soal-soal lain yang penting mengenai pengelolaan kolonial - misalnya penghargaan terhadap pemerintahan desa, garis perilaku di Aceh - beliau memang nyata-nyata salah duga.

Selain menyandarkan diri pada pengamatan pribadi terhadap banyak pegawai yang hanya dididik di Hindia, pada keterangan dari para orang tua golongan Indo dan pada keterangan para pegawai Indo yang bermutu paling tinggi, saya boleh menyandarkan diri pula pada keterangan berbagai guru pada Bagian B sekolah K.W.III. Karena kepentingan pribadi para guru ini diuntungkan oleh lestarinya pranata perguruan tersebut, maka suara mereka yang menyetujui pelestarian itu bukannya sama sekali tidak terduga. Jadi, ada dua macam arti yang terdapat dalam sikap sebagai berikut: kebanyakan di antara mereka, jika tidak semua, membela diadakannya pendidikan bagi semua pegawai administratif di Eropa. Sedangkan pranata tempat mereka memberikan pelajaran dengan menyumbangkan tenaga mereka yang terbaik ingin mereka lihat terhapus, demi kepentingan tujuan tadi. Keterbatasan cakrawala sebagian besar murid mereka, cap yang dicamkan oleh suasana kejiwaan di Hindia, menurut pengalaman mereka, merupakan hambatan untuk membina orang yang terpelajar yang ada. Padahal, orang seperti itulah yang diinginkan untuk lingkup kerja yang menunggu mereka, bahkan orang seperti itu yang dijadikan syarat untuk lingkup kerja tadi. Terhadap siswa-siswa yang menonjol karena pendidikan yang lebih baik atau bakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan rekan mereka, maka guru-guru tersebut sering menyesalkan bahwa kepicikan pandangan orang tua mereka menyebabkan mereka tidak memutuskan untuk mengirimkan anak-anak mereka ke negeri Belanda.

Agaknya tidak dapat disebut negara kolonial mana pun, baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktik, yang melaksanakan persamaan semua kawula negara keturunan Eropa, tanpa memandang pencampuran ras, dalam ukuran yang lebih tinggi daripada negara kolonial Belanda. Tidak ada jalan yang terbuka bagi orang Eropa Totok (yang tak berdarah campuran) yang tertutup bagi kaum Indo. Dan orang asing yang mengenai jajahan-jajahan lain tidak jarang heran atas ragamragam warna kulit yang dilihatnya di sini dari para pemangku jabatanjabatan dan pelayanan-pelayanan yang tinggi.

Umpama hal itu dilanjutkan lagi, syarat-syarat bagi jabatan-jabatan kolonial yang terpenting itu diturunkan lagi lebih dari semestinya - dan hal itu memang dilakukan jika orang menghilangkan syarat yang penting berupa pendidikan di Eropa. Tujuannya semata-mata mempermudah jalan bagi keturunan orang Eropa kelahiran Hindia yang kurang atau tidak mampu. Maka tindakan itu, menurut pandangan saya, bertentangan dengan kepentingan jajahan yang sudah kita pahami benar.

Lagi pula peraturan seperti itu, sebagaimana sudah tercatat beberapa kali, hanya akan menguntungkan segolongan kecil kaum Indo Eropa yang bermukim di Betawi atau yang dapat menemukan rumah di situ karena mempunyai hubungan-hubungan khusus.

Kewajiban negara untuk menempatkan tenaga-tenaga terbaik yang dapat diperoleh guna memangku jabatan-jabatan administratif di daerah jajahan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban negara, guna mempermudah keturunan orang Eropa yang lahir di daerah jajahan untuk menemukan penghidupan yang layak. Umpama saja ada pendapat bahwa golongan yang tersebut terakhir ini tidak mempunyai cukup peluang untuk mendapatkan jabatan administratif, bila pendidikannya semata-mata diperoleh di Eropa, itu merupakan pendapat yang tidak saya sepakati. Namun, satu-satunya jalan untuk menghilangkan keberatan itu, tanpa merugikan kedinasan negara, ialah dengan disediakannya beberapa beasiswa untuk membantu para remaja Indo yang mempunyai harapan baik, untuk membayar biaya pendidikan di Eropa. Akan tetapi, menurut pandangan saya, hal itu tidak perlu. Sebab, tak dapat diragukan bahwa akan ada akibat yang tidak begitu diharapkan; jelasnya para orang tua Indo yang berpenghasilan sedang yang semula begitu senang mengirim anak mereka untuk dididik di negeri Belanda, sekarang malah lebih senang terhadap pendidikan di Hindia yang tidak begitu dicita-citakan. Dengan demikian mereka mau menjamin peluang bagi anak mereka untuk mendapat tunjangan. Sekarang pun ada orang tua Indo yang menyuruh anak-anak mereka kembali dari negeri Belanda agar mereka memanfaatkan peluang-peluang yang lebih menguntungkan untuk ditempatkan pada beberapa pranata militer.

Kepentingan yang dipertaruhkan di sini, saya kira, terlalu besar untuk membiarkan kita disesatkan dari jalan yang benar. Padahal, kesesatan ini hanya karena teriakan beberapa penulis dalam surat kabar. Mereka ini bahkan tidak mendapat kesepakatan di kalangan terbaik di antara orangorang yang katanya mereka bela kepentingannya.

Tambahan pula, dalam usaha yang paling sungguh-sungguh pun, supaya sebuah pranata pendidikan pegawai di Betawi mencapai tujuannya, hasilnya sebagai berikut: orang selalu akan mendapat sekolah yang sangat kurang baik dengan membayar jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah di Eropa. Dahulu, kekurangan yang terdapat dalam kebanyakan mata pelajaran ditambal sulam dengan guru-guru yang dikerahkan dari berbagai cabang kedinasan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kurang berhasil dalam jabatan mereka yang asli, atau karena alasan-alasan pribadi ingin tinggal beberapa tahun di ibu kota. Lal u mereka sedapatdapatnya mempelajari bidang yang akan mereka ajarkan. Baru dalam tahun-tahun terakhir in i Dewan Penyantun telah menerima baik satu sistem yang memungkinkan agar diajukan beberapa dosen yang merasa terpanggil mengajarkan bidang studi mereka. Aka n tetapi, dalam praktik masih sulit menemukan orang-orang yang memenuhi syarat seperti itu dan sekaligus menginginkan satu lingkup kerja di Hindia . Oran g terpelajar di sini tidak menemukan pergeseran pendapat yang perlu untuk bidang ilmiah, dan perpustakaan pusat yang mutlak perlu untuk kerja ilmiah, sedangkan kedudukan sosial mereka, ceteris paribus* di Eropa lebih tinggi daripada d i sini. Lag i pula terpaksa diadakan cuti karena sakit atau pemukiman yang lama waktunya. Selain itu, mustahil untuk mengganti orang-orang yang untuk sementara tidak berada di tempat tanpa mengganggu kelancaran pengajaran.

Keadaan itu, dan yang semacam itu, menyebabkan bahwa d i Hindi a satu pranata pendidikan tinggi atau apa yang menyerupainya tidak pernah akan dapat menjadi apa yang tampak secara semu; perguruan tinggi tetap merupakan tiruan yang mahal tetapi buruk dari sesuatu yang di sini tidak dapat tumbuh.

Pada umumnya saya pun tidak menyadari perlunya pemutusan kegiatan yang praktis di pihak para pegawai agar pada usia yang lebih lanjut mereka dapat melengkapi apa yang kurang pada pendidikan mereka.

Penilaian tentang "hasil-hasil sekolah tinggi angkatan bersenjata" bagi para perwira ada di luar wewenang saya. Namun , dapat disebutkan di sini bahwa tokoh seperti Jenderal Va n Heutsz, yang memperoleh sendiri pengajaran yang diberikan di sana itu, memandang hasil-hasilnya rendah sekali. Sedangkan di antara para perwira yang di bawah perintahnya menunjukkan jasa-jasa yang terbaik, sebagian besar tidak pernah mengunjungi sekolah angkatan bersenjata. Cuku p saya sebut nama-nama V a n Loenen1 , Va n der Wedden2 , Va n der Maaten 3 , Swart 4 , Heidens 5 , Scheepens 6 , Colijn 7 , Campioni 8 , Vis. 9 Sebaliknya, di antara mereka yang berasal dari sekolah tersebut dan yang dinilai baik, banyak yang sama sekali tidak merasa puas. Hendaknya jangan sampai saya membantah hak orang untuk berselisih pendapat dengan Jenderal Van Heutsz. Namun, orang pasti tidak dapat menunjukkan pendidikan pelengkap semacam itu sebagai pendidikan yang berhasil baik, tanpa menimbulkan bantahan yang gawat.

Akan tetapi, sekalipun pengaruh yang bermanfaat dari sekolah tinggi angkatan bersenjata tersebut merupakan fakta yang tak dapat dibantah, penerapan asasnya pada pendidikan para pegawai Hindia masih akan pincang juga. Keberatan-keberatan terhadap hal ini, yang telah dikemukakan dalam kiriman surat rahasia dari Yang Muli a tertanggal 30 Maret 1903. Nomor 28/2, saya setujui sepenuhnya. Saya tidak percaya pula bahwa keberatan itu dapat dihilangkan dengan mengadakan perubahan dan penjelasan dalam kiriman surat rahasia dari Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan tertanggal 13 Me i 1903, Litt. D., Nomor 24/1373.

Pertama-tama, jika dalam pemilihan jabatan-jabatan tinggi diadakan kebebasan, perangsang terbesar untuk tunduk kepada pendidikan tinggi itu akan dihilangkan. Sedangkan akan diperlukan perangsang yang kuat untuk mendorong para pegawai pemerintahan yang unggul, agar setelah beberapa tahun melakukan kerja praktis, pergi ke Eropa untuk menamatkan satu sekolah sekali lagi dan menekuni sejumlah mata pelajaran. Padahal, manfaat berbagai bidang itu akan disangkal atau diragukan oleh sebagian besar di antara mereka.

Tidak lama setelah surat-surat kabar memuat berita tentang rencana untuk pendidikan tinggi, dalam perjalanan saya ke Jambi dan Palembang, saya sempat melihat kesan yang ditimbulkan oleh berita-berita itu pada berbagai pegawai pemerintahan. Orang-orang yang mengeluarkan pandapat tentang hal itu di lingkungan saya termasuk orang yang mendapat nama baik karena kegiatan dan keahliannya. Semuanya sepakat bahwa mereka segan untuk mengikuti sekolah tinggi seperti itu sampai tamat. Padahal, ketika itu belum ada masalah pemilihan jabatan-jabatan tinggi yang terlepas dari pendidikan tinggi tersebut. Saya percaya bahwa kebanyakan di antara mereka yang mungkin akan menawarkan diri baru akan berbuat begitu jika mereka rupanya perlu bermukim di Eropa untuk kepentingan mereka sendiri atau kepentingan keluarga mereka berdasarkan alasan atau kepentingan tambahan.

Ha l yang tersebut terakhir itu tentu saja dapat juga terjadi pada beberapa perwira yang melaporkan diri untuk belajar di sekolah tinggi angkatan bersenjata. Sebaliknya, ada orang lain yang berhasrat untuk menambah pengetahuan tentang berbagai ilmu yang, tanpa dapat dibantah, berkenaan dengan teknik bidangnya. Tambahan pengetahuan itu akan melebihi pengetahuan yang mereka bawa sebagai perwira muda dari negeri Belanda. Perbedaan yang besar justru terletak dalam hal yang berikut: untuk para pegawai administratif di Hindia, bidang-bidang yang sifat teknisnya tidak dapat dibantah itu tidak dapat ditunjukkan. Lagi pula lingkup kerja mereka masing-masing sangat berbeda satu dengan yang lain. Setiap bidang itu, sebagaimana adanya, mencakupi terlalu banyak macam hal untuk dapat, dijadikan mata pelajaran dalam pengajaran teknis. Karena itulah, andaikan perguruan yang pertama atau pendidikan yang lebih tinggi bagi pegawai-pegawai tersebut menjadi pokok sebuah diskusi, maka setiap orang yang ikut serta dalam perdebatan tersebut akan membicarakan bidang-bidang ilmu yang lain. Sedangkan telaah bidang itu dianggapnya paling penting bagi pegawai. Pandangan ini, yang menurut anggapan saya mempunyai arti penting yang mendasar untuk seluruh masalah pendidikan para pegawai, nanti akan dibicarakan lebih lanjut.

Selanjutnya, pemilihan para pegawai yang akan dikirim ke negeri Belanda untuk memperoleh pendidikan tinggi dan yang diambil dari orang-orang yang menawarkan diri, tidak akan dapat berhasil guna, jik a orang memakai sarana-sarana yang ditentukan oleh Menteri. Penilaianpenilaian tahunan yang diadakan oleh berbagai kepala tidak memberikan tolok ukur. Sebelum sistem penilaian para pegawai itu mengalami perubahan yang mendalam, Pemerintah masih akan meraba-raba tentang nilainya. Sebab, sistem yang berlaku sekarang sangat buruk.

Misalnya , ujian perbandingan biasanya pasti membawa kerugian karena para pegawai akan menggunakan sebagian waktu mereka yang penting untuk mempersiapkan akal-akal untuk menempuh ujian. Menurut Menteri, ujian tersebut merupakan ujian yang pantas diidam-idamkan. Aka n tetapi, dalam praktik ujian itu tidak mungkin ada d i negeri ini. Oran g akan sia-sia mencoba menyusun satu panitia yang terdiri atas tokohtokoh yang mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai pokok ujian serta daerah-daerah yang menjadi pengetahuan berbagai pegawai. Apalagi jika panitia ujian hendak sungguh-sungguh mengadakan pemeriksaan perbandingan tentang pengetahuan para pegawai mengenai berbagai bahasa daerah.

Pendidikan pertama yang berlaku sekarang, sebagaimana diatur menurut Keputusan Rat u tertanggal 26 Apri l 1902, serta pendidikan tinggi yang berdasarkan program yang kemudian diubah, sebaiknya saya bicarakan bersama. Karena , menurut keyakinan saya, seluruh pendidikan yang bersifat sekolah harus sudah berakhir sebelum memulai lingkup kerja yang praktis. Lag i pula karena sudah jelas, juga menurut pendapat yang lain, perlulah dijawab pertanyaan mengenai kedua program itu tadi, yaitu apakah telaah terhadap kedua program itu harus dianggap perlu atau luar biasa berguna, khususnya bagi pegawai Hindia .

Sebagai pandangan umum atas pendidikan pegawai Hindi a saya boleh juga mengacu kepada nota saya, 31 Mare t 1898, yang disusun atas permintaan Gubernur Jenderal yang dahulu. Yan g menjadi soal pokok di sini ialah bahwa pendidikan tersebut meniadakan setiap pendidikan yang sungguh-sungguh bersifat teknis. Ini sehubungan dengan bermacam ragam kegiatan kepegawaian dan karena kurangnya pengkhususan serta kurangnya pembagian tugas, yang makin menjadi ciri kepegawaian di Eropa. Maka , tidak banyak bidang ilmu yang dapat disebut yang oleh pihak pegawai pemerintahan disesalkan karena tidak diwajibkan baginya. Sebaliknya, ada banyak bidang pelajaran yang dituntut agar ditelaah oleh para pegawai. Padahal, dapat dibuktikan bahwa bidang itu tidak dapat diambil manfaatnya sedikit pun oleh banyak pegawai.

Manfaat studi bahasa-bahasa pribumi dengan sistem sekolah oleh para pegawai pada umumnya, dengan merugikan pendidikan rasional, terlalu dilebih-lebihkan, di bawah pengaruh para sarjana bahasa yang unggul yang belum pernah menyaksikan praktik-praktik kerja para pegawai. Ta k seorang pun akan curiga bahwa saya berprasangka tentang hal ini karena saya sendiri sangat senang menelaah bahasa-bahasa pribumi. Lag i pula saya mau saja mengakui bahwa dahulu saya mempunyai pendapat itu juga seperti kebanyakan wakil ilmu-ilmu Indologi di negeri Belanda. Pengamatan yang lama dan teliti terhadap lingkup kerja para penguasa d i Hindi a telah menyadarkan saya akan kekhilafan seluruh anggapan yang berlebih-lebihan itu. Saya tidak mau berbicara tentang para pegawai biro yang tidak dapat memanfaatkan lebih banyak pengetahuan bahasa bagi tugasnya daripada sekadar bahasa Melay u yang lazim dipelajari oleh setiap orang di Hindia . Untu k sebagian besar pegawai pemerintahan pastilah pantas dianjurkan sekadar telaah bahasa Melay u yang bersifat sastra sebagai pengantar untuk menekuni baik bahasa Melay u yang lazim dipakai oleh orang yang bukan Melay u maupun banyak logat Melay u di Sumatra, Borneo, dan pulau-pulau kecil. Ha l ini perlu karena kegunaan praktis dan langsung yang masuk akal, atau juga untuk mempersiapkan kemungkinan studi praktis mengenai bahasa-bahasa pribumi lain yang akan dijumpai pegawai. Padahal, bahasa itu tidak dapat ditentukan lebih dahulu, biarpun secara perkiraan.

Diwajibkannya bahasa Jawa untuk semua pegawai, saya anggap satu kesalahan yang berat. Hany a satu golongan kecil pegawai, yang bertugas di Jaw a dalam keadaan yang luar biasa menguntungkan, dapat mengambil manfaat dari studi tersebut, yaitu mereka yang bekerja di Jawa Tengah dan cukup mempunyai pengetahuan bahasa yang umum serta berambisi untuk menguasai bahasa daerah tempat mereka bermukim. Padahal, bahasa daerah itu pun sangat berbeda dari apa yang telah mereka pelajari. Pengalaman pun sudah menunjukkan bahwa dalam golongan kecil itu pun sekali lagi hanya sekelompok kecil yang menarik manfaat dari maksud studi bahasa Jaw a yang terdahulu. Ha l itu tidak mengherankan siapa pun asalkan orang sadar bahwa banyak orang Belanda selama bertahun-tahun di bawah bimbingan yang teratur menelaah bahasa modern yang serumpun dengan bahasa mereka sendiri. Padahal, hanya sejumlah kecil di antara mereka yang dapat menggunakannya secara praktis. Aka n tetapi, tidak dapat dibantah bahwa pengajaran bahasa Jawa yang memusingkan kepala bagi banyak siswa hanya membuang waktu saja. Ini berlaku juga bagi mereka yang menjalani kariernya di daerah luar Jawa dan bagi mereka yang bekerja di daerah-daerah seperti Banten, Betawi, Priangan, Cirebon, sebagian daerah Banyumas, di antara orang Sunda, atau ditempatkan di keresidenan-keresidenan sebelah timur di mana bahasa Madur a menjadi bahasa daerah.

Dari pandangan umum, berdasarkan pengertian tentang struktur bahasa-bahasa pribumi pun, telaah bahasa Jawa tidak pantas dianjurkan lebih daripada bahasa lain, misalnya bahasa Sunda dengan daerahnya yang luas dan dalam banyak hal bentuk bahasanya yang lebih banyak mengandung pelajaran. Sedangkan berbagai bahasa yang dituturkan di luar Jaw a memberikan kesempatan bagi penelaahnya untuk meninjau secara lebih mendalam hakikat bahasa-bahasa pribumi, dibandingkan dengan bahasa Jawa yang sudah lebih banyak terkikis karena berlalunya zaman.

Secara abstrak akan perlu juga agar semua atau kebanyakan pegawai sedikit banyak mengenai bahasa di daerah kegiatan mereka. Akan tetapi dalam kenyataannya, hal ini sama sekali tidak mungkin, disebabkan adanya keanekaragaman di antara bahasa dan logat pribumi. Juga kebanyakan mereka kurang cakap untuk menjadi mahir dalam menggunakan bahasa-bahasa asing, di samping mereka harus melakukan berbagai pekerjaan lain. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan oleh pemindahan tempat para penguasa yang terjadi berkali-kali karena dinas. Di daerah yang berbahasa Jawa, kemahiran bahasa tersebut tidak begitu diperlukan dibandingkan dengan di bagian daerah luar Jawa. Sebabnya ialah justru di Jawa Tengah pengetahuan bahasa Melayu semakin merata dan bahkan makin banyak pegawai pribumi yang pandai menggunakan bahasa Belanda.

Selanjutnya, sungguh-sungguh perlu diperhatikan hal yang berikut:

1) Banyak pegawai pemerintahan yang belum pernah menuturkan, menuliskan, atau mengerti salah satu bahasa pribumi, namun pernah menjadi penguasa yang baik sekali;

2) Para penelaah bahasa-bahasa pribumi yang paling ahli - pasti sebagian karena sebab-sebab yang kebetulan - yang pada tahun-tahun terakhir ini dapat ditunjuk dari antara para pegawai, ternyata hanya sedang-sedang saja mutunya sebagai penguasa atau malah tidak dapat dipakai;

3) D i antara para pegawai dan perwira yang menekuni berbagai bahasa pribumi dengan hasil yang siap pakai, banyak sekali yang dahulu tidak banyak atau sama sekali tidak melakukan studi tentang bahasa-bahasa tersebut. Sebaliknya, berkat alat-alat pendengaran dan penuturan mereka yang pada umumnya terlatih dengan baik, juga karena ambisi dan pemahaman akan manfaat besar pengetahuan praktis tentang bahasa daerah di lingkungan mereka, mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan itu, justru bagi sangat banyak orang yang telah mempelajari dua atau lebih banyak bahasa pribumi selama 2 -3 tahun di bangku sekolah dengan hasil nilai yang baik, tetap tidak tercapai.

Dari uraian tadi dan dari apa yang selanjutnya terdapat dalam nota saya yang telah dikutip mengenai hal itu, dapat disimpulkan hal berikut. Memang benar, di antara para pegawai pemerintahan perlu sekali terdapat beberapa ahli bahasa praktis yang unggul. Namun, persyaratan tersebut bagi kebanyakan para pegawai itu tidak perlu dan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan kepandaian yang sepantasnya ditemukan pada semua pegawai muda, dengan mempertimbangkan kemungkinan untuk mempelajari bahasa-bahasa seperti itu di kemudian hari, bukan terdiri atas pengetahuan beberapa bahasa pribumi yang bersifat elementer dan bergaya sekolah. Sebaliknya, kepandaian itu muncul dari daya pengamatan yang sangat dipertajam serta metode studi yang sangat terlatih, sehingga mereka kelak dalam keadaan yang menguntungkan akan dapat memperoleh kemahiran berbahasa yang praktis seperti itu.

Ada yang kurang perlu dibandingkan dengan keinginan untuk studi bahasa Melayu bergaya sekolah yang lama waktunya dan pengetahuan bergaya sekolah tentang bahasa Jawa bagi semua calon pegawai: Saya kira dalam pendidikan tinggi ilmu bahasa kurang perlu diberi peranan utama seperti yang terjadi dalam program Menteri Daerah Jajahan (sub.I).

Saya merasa wajib mengemukakan hal in i dengan tegas, meskipun kecenderungan saya pribadi akan menyambut gembira setiap pikiran yang menyebabkan jumlah penelaah bahasa-bahasa pribumi akan berlipat ganda. Namun , hal in i harus dipandang dari segi kepentingan kedinasan negeri.

Adapu n ilmu bahasa bandingan sangat sulit dan menuntut persiapan yang banyak seginya. Ilmu itu hanya dapat berkembang atas dasar pengetahuan bahasa yang merangkum banyak hal. Barang siapa d i antara para pegawai memiliki pengetahuan tersebut, tanpa banyak kesulitan, melalui kepustakaan, akan mengetahui hasil-hasil studi bahasa bandingan untuk Kepulaua n Nusantara. Untu k itu i a sama sekali tidak membutuhkan kursus selama 2 tahun. Sebagian besar pegawai yang tidak memiliki apaapa yang serupa dengan dasar seperti itu tidak akan mengalami apa pun dalam kursus selama 2 tahun berupa linguistik komparatif selain siksaan rohani. Untu k praktik sebagai penguasa, studi tersebut tidak memberikan hasil yang pantas diinginkan dalam kedua hal yang dikemukakan tadi. Sejumlah kecil pegawai yang menjalankan hal itu dengan sungguh-sungguh, dalam hatinya malah akan membenci praktik pemerintahan. Lal u mereka akan berbuat apa saja menurut kemampuan mereka untuk tetap sepenuhnya menekuni studi yang terdapat d i luar lingkup kepegawaian mereka.

Pilihan satu bahasa pribumi (II a), kecuali bahasa Jaw a dan bahasa Melayu , akan sangat terbatas jik a kita pertimbangkan tenaga pengajar yang tersedia. Andaika n pilihan itu lebih luas, maka pegawai yang bersangkutan biasanya akan memilih satu bahasa yang memberi harapan sekadar manfaat langsung jik a dipelajari sehubungan dengan karier selanjutnya yang mungkin terjadi. Ia akan mempelajari bahasa tersebut dengan lebih bersusah payah tetapi dengan hasil yang kurang baik andaikan itu dilakukan d i negeri Belanda, dibandingkan dengan belajar di lingkup kerjanya sendiri.

Bahasa Cina, yaitu bahasa penduduk Cin a yang telah menjadi pribumi seperti yang dimaksud dalam program itu, sudah diwakili oleh sejumlah pegawai yang bertugas mempelajari bahasa Cina . Untu k mereka ini bukanlah tanpa susah payah telah dapat ditemukan dalam jumla h yang layak pekerjaan yang bermanfaat bagi negeri ini. Pegawai pemerintah yang langka, yang mungkin cenderung untuk menekuni telaah bahasa Cina , tentu saja akan lebih menyukai logat-logat yang dituturkan oleh kuli-kuli yang bekerja pada budi daya perkebunan dan pertambangan di Sumatra. Sebab, untuk kepentingan praktis pengetahuan logat-logat tersebut lebih menonjol. Aka n tetapi, logat-logat tersebut tidak diajarkan di negeri Belanda.

Hany a orang berbakat langkalah yang dalam waktu 2 tahun, dalam mempelajari sejumlah bidang lain, dapat belajar cukup banyak bahasa Arab untuk mengambil manfaat praktisnya. Apaka h in i dipakai untuk studi ilmu

Mohammada n atau untuk berhubungan dengan orang-orang Ara b yang bermukim di negeri ini. Lag i pula segala pengetahuan dasar bahasa seperti yang dimaksud dalam sub I dan sub II dapat dipelajari dengan jauh lebih mudah oleh para remaja selama mereka bersekolah, dibandingkan dengan orang-orang yang pikirannya berangsur-angsur telah mendapat arah yang lebih praktis. Ini saja menyebabkan ingatan mereka masih kuat menahan jerih payah seperti itu, sedangkan manfaatnya segera terasa. Orang-orang yang karena bakat atau ambisi khusus dapat mempelajari bahasa-bahasa tanpa terlalu banyak kesulitan pada umur yang lebih lanjut, tidak lagi membutuhkan bimbingan bergaya sekolah lainnya di samping apa yang dapat diberikan oleh buku-buku. Mak a mereka, terutama di Kepulaua n Nusantara ini, meski tanpa sarana-sarana seperti itu, sering kali akan berhasil mengumpulkan pengetahuan tentang bahasa-bahasa yang kesuburannya dapat mereka amati dengan bergairah.

Saya yakin sepenuhnya bahwa jik a para guru besar yang diajak berunding oleh Menteri mempunyai pengalaman yang perlu mengenai kehidupan dan karya yang nyata dari para pegawai pemerintahan, mereka akan termasuk orang yang pertama-tama tidak menganjurkan studi yang perlu ditonjolkan, yang hanya akan disambut baik oleh beberapa orang saja.

Jik a orang sungguh-sungguh memperhitungkan syarat-syarat praktik serta apa yang dapat dicapai, dengan memperhatikan bakat dan pendidikan kebanyakan calon pegawai, dalam hal keahlian bahasa d i pihak mereka, maka orang hendaknya puas jik a calon pegawai itu mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Melayu sastra serta wawasan umum tentang rumpun bahasa Indonesia (rumpun bahasa Nusantara, penerjemah) serta tentang sarana-sarana dalam mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Kesempatan untuk mendapat sekadar kemahiran dalam beberapa bahasa tersebut dengan segera seharusnya terbuka bagi mereka yang berbakat khusus untuk bidang ini. Beberapa ahli bahasa yang unggul dengan sendirinya akan diperoleh dari para pegawai, asal d i antara prosedur-prosedur untuk menjadi calon pegawai juga dimasukkan studi sastra yang lengkap, jadi berupa gelar doktor dalam ilmu sastra.

Ilmu nusa dan bangsa Hindia Belanda (pendidikan pertama, 3) seharusnya pastilah bukannya tidak diketahui oleh para calon pegawai. Namun , perlu diingat bahwa bagi kebanyakan pelajar, dunia tempat mereka dipindahkan oleh usaha mempelajari bidang-bidang itu seluruhnya asing. Mak a studinya, seperti juga studi bidang-bidang lain, untuk kebanyakan di antara mereka berupa hafalan. Dengan sangat bersusah payah mereka terpaksa mencoba membayangkan hal-hal yang akan cepat sekali menjadi pengetahuan mereka karena pengamatan pribadi yang tak lama kemudian menunggu mereka, asalkan mereka pada umumnya sudah belajar untuk mengamati sesuatu dengan penilaian. Satu-satunya di antara mereka yang dalam hal ini akan kurang merasakan kesulitan ialah orang yang studinya berpusat pada etnografi. Orang-orang seperti itu pun dengan sendirinya terdapat di antara para pegawai, asal dalam prosedur untuk menjadi calon pegawai disyaratkan pendidikan yang luas dan tidak khusus. Lag i pula mereka yang semula mengadakan studi-studi yang sungguh-sungguh tetapi lain sifatnya, pada usia yang lebih lanjut, tanpa bimbingan yang bergaya sekolah, dapat menguasai bagian-bagian dari bidang etnologi yang ternyata penting bagi lingkup kerja mereka.

Mengena i geografi dan etnografï pun, bagi saya tetaplah satu wawasan umum bagi calon pegawai dan merupakan satu-satunya yang perlu dan secara praktis dapat dicapai. Barang siapa yang tidak berprofesi ahli geografi hanya dapat mengolah seluk-beluk geografi dengan minat yang diperlukan, jik a seluk-beluk itu berkaitan dengan lingkup kerjanya. Sama halnya dengan banyak atau sedikitnya seluk-beluk yang dimasukkan ke dalam program ujian, pegawai itu akan memulai kariernya dengan bayangan yang tidak melebihi bayangan umum tentang wilayah Hindi a Belanda. Maka , beban hafalan yang sementara itu terpaksa dipikulnya akan hilang selama perjalanan kapalnya.

D i bidang etnografï kita boleh puas sekali jik a calon pegawai tahu tempat yang diduduki oleh bangsa Indonesia di antara ras-ras d i bumi ini, bentuk-bentuk paguyuban, susunan keluarga dan suku, hukum pidana, pemerintahan, dan sebagainya yang terdapat pada mereka. Ini pun tanpa segera menghafalkan betapa beraneka warna bentuk-bentuk itu terbagi di daerah kepulauan ini. Jug a di antara berbagai bentuk paguyuban tersebut, yang satu lebih menonjol, sedangkan yang lain kurang menonjol ke depan. Yan g menjadi soal bukan banyaknya fakta yang oleh orang yang bukan spesialis pasti tidak dapat dikuasai dari jarak jauh. Sebaliknya, yang penting ialah sekadar pengetahuan tentang apa yang dapat diamati di sini di bidang ilmu bangsa-bangsa serta pengetahuan tentang kepustakaan yang memuat keterangan lebih lanjut tentang itu semua.

Selebihnya perlu saya catat bahwa dalam sistem pendidikan tinggi yang diusulkan itu, dari segi praktis, etnografï bandingan lebih berhak mendapatkan tempat terhormat dalam program tersebut daripada ilmu bahasa bandingan.

Sekadar pengetahuan tentang Islam serta arti pentingnya bagi daerah Hindia Belanda (pendidikan pertama, 4) tentu untuk sebagian besar para pegawai pemerintahan itu penting. Kala u perlu, studi tersebut dapat dirangkaikan dengan studi ilmu bangsa-bangsa. Sebab, sama juga seperti orang memerlukan 1, 2 atau 3 tahun untuk pengajaran tersebut, namun kalau tidak ada studi sumber ilmu yang benar orang tidak dapat berbuat lebih banyak daripada sekadar memberikan wawasan umum serta sekadar petunjuk jalan dalam kepustakaan bidang-bidang tersebut yang bersifat lungsuran dan disimpulkan dari sumber-sumber lain.

Untu k orang yang bukan spesialis, yaitu untuk orang yang belum melakukan studi yang baik sekali mengenai bahasa Ara b dan juga mengenai bahasa-bahasa Timu r lainnya, apa yang dapat disampaikan kepadanya di bawah nama sejarah eksternal dan internat Islam (pendidikan tinggi, II, b), tetap merupakan pengetahuan melalui pihak lain. Pengetahuan itu oleh orang yang sudah matang perkembangannya, andaikan ia memilihnya, dapat diambil dari buku-buku. Sedangkan, bila tidak terdapat minat khusus, studi tersebut sekali lagi tidak lebih daripada sekadar meletihkan daya ingat untuk sementara. Ahli-ahli Islam yang unggul dapat diperoleh dari para pegawai dengan jalan mengajak para sarjana bergelar doktor (dalam hal in i d i bidang studi Semit atau Indologi) untuk mengikuti ujian calon pegawai.

Mutatis mutandis yang dikatakan tadi juga berlaku untuk pembahasan yang luas mengenai undang-undang agama dan sebagainya (pendidikan tinggi, III). Jik a ungkapan tersebut dipahami sesuai dengan tradisi yang sudah bertahun-tahun umurnya, maka bidang studi tersebut sebagian besar sesuai dengan apa yang dianggap termasuk dalam pendidikan pertama, 3 dan dalam pendidikan tinggi, II.b. Andaika n satu tafsiran baru terhadap kata-kata tersebut lebih disukai hingga unsur Mohammada n tidak termasuk di situ, maka dengan sendirinya hal itu akan menjadi pembahasan yang lebih luas tentang apa yang ditawarkan oleh pendidikan pertama, 3. Dalam kedua hal itu studi-studi tersebut merupakan ulangan dengan sekadar perluasan pengetahuan lungsuran yang terbawa dari sekolah. Ini tidak merupakan pendidikan yang menuju sesuatu yang mirip dengan studi mandiri.

Karen a alasan praktis, terutama untuk mencegah beban yang terlalu berat serta pembagian perhatian yang terlalu luas bagi para siswa, maka saya tetap memperkirakan bahwa penggabungan studi pranata-pranata negara dengan studi sejarah Hindia Belanda (pendidikan pertama, 5 dan 6) pantas dianjurkan. Sejarah secara garis besar dapat dibahas dengan baik sekali sebagai pengantar untuk pranata-pranata negara yang telah terjadi dalam sejarah dan oleh sejarah. Setiap tambahan bidang biasanya akan memperberat tugas menghafal bagi para siswa. Ha l ini semakin tidak begitu penting karena yang lebih dipentingkan nanti ialah pelengkapan wawasan dalam praktik dan oleh praktik. Secara apriori studi yang mandiri mustahil. Kesenangan setiap dosen akan bidang yang diajarkannya - hal itu dapat dipahami - akan terbentur pada perselisihan yang gawat dengan kepentingan calon pegawai.

Meman g benar, soal mempelajari sejarah Hindi a Belanda secara baik sekali itu hanya mungkin terjadi dalam kaitan dengan studi-studi historis lainnya. Begitu pula dengan pengenalan yang mantap terhadap pranatapranata daerah jajahan tersebut biasanya hanya dapat diperoleh dalam hubungan dengan studi ilmu hukum dan ilmu kenegaraan. Ha l tersebut terakhir ini berlaku juga bagi bidang-bidang yang terdapat dalam sub IV , V , VII , dan VII I dalam program pendidikan tinggi tadi. Oran g dapat menghadapi siswa-siswa yang sebagian besar sudah menamatkan sekolah menengah. Ata u mungkin orang berbicara kepada para pendengar yang sudah agak tua, yang sesudah sekolah menengah itu telah menamatkan "pendidikan pertama" ditambah beberapa tahun praktik kepegawaian. Namun , orang tidak dapat mendidik mereka untuk menempuh studi mandiri tentang pranata kenegaraan Hindia Belanda, tentang rumah tangga kenegaraan, tentang statistik, tentang sistem-sistem pemerintahan kolonial, tentang kitab undang-undang Hindia Belanda, serta tentang asas-asas hukum bangsa. Sebaliknya, paling banyak hanya beberapa fakta yang telah dimasukkan dalam kaitan tertentu dan yang harus mereka terima berdasarkan kewibawaan sumbernya yang dapat disampaikan kepada mereka. Bukanlah pengajaran tinggi yang dapat diberikan kepada mereka, melainkan hanya pengajaran menengah yang sedikit dikhususkan.

Oran g yang telah menamatkan studi dalam ilmu hukum atau ilmu kenegaraan, sebaliknya bisa membawa dasar yang mantap bagi studi bidang-bidang tersebut. Ata u dengan jalan menerapkan metode yang telah dipelajarinya pada kalangan baru, tanpa banyak kesulitan dapat bekerja di kalangan itu.

Sekarang seorang pun tidak akan menyangkal perlunya sejumlah besar pegawai Pemerintah mengetahui kelima sasaran ilmu yang dibicarakan tadi, atau dengan mudah dapat mempelajari kelima sasaran itu. Maka , masuk akal jik a banyak doktor dalam ilmu kenegaraan dan ilmu hukum dipanggil untuk mengikuti ujian jabatan pemerintahan. Ha l in i terjadi dengan sendirinya jik a semua doktor tersebut dibolehkan bersaing untuk menjadi calon pegawai. Ad a pertimbangan bahwa terdapat manfaat yang luar biasa praktis bagi karier termaksud pada bidang-bidang yang termasuk ilmu kenegaraan dan ilmu hukum. Ad a juga pertimbangan bahwa jumla h tahun yang disyaratkan bagi studi tersebut kurang bil a dibandingkan dengan kebanyakan studi-studi lain. Kedu a pertimbangan itu akan menyebabkan sebagian besar di antara para doktor yang melaporkan diri berasal dari tokoh-tokoh yang telah berpromosi dalam ilmu hukum atau ilmu kenegaraan.

Dahul u terdapat keberatan terhadap pemasukan pengetahuan tentang kitab-kitab undang-undang ke dalam program, karena dengan demikian tidak akan terbentuk pakar sejati. Sebenarnya hal ini berlaku bagi setiap bidang dalam bidang-bidang yang terdapat dalam pendidikan tinggi. Ap a yang didapat ialah pengetahuan yang serba sedikit tentang semua hal, tetapi tidak cukup untuk dapat bekerja secara mandiri.

Telaah tentang berbagai sistem pekabaran Injil (pendidikan tinggi, VI) , agaknya harus terbatas pada pokoknya, andaikan tidak sepenuhnya, pada metode-metode Kristen. Sebab, d i samping metode tersebut, di Kepulaua n Nusantara orang hanya dapat menyebut dakwah atau propaganda Mohammadan. Aka n tetapi, metode-metodenya sangat sederhana, sehingga untuk pembahasannya secara lengkap hanya diperlukan beberapa jam pelajaran. Lag i pula, paling tidak, soal yang harus dibahas mengenai hal ini, dengan sendirinya dibicarakan dalam pengajaran tentang Islam dan arti pentingnya bagi Hindia .

Memang , untuk beberapa pegawai pemerintahan mungkin ada gunanya mendapat sekadar pemahaman tentang metode pekabaran Injil Kristen, tetapi manfaat pengetahuan mereka untuk praktik jabatan pemerintahan hanya sedikit. Tida k lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan kegunaan banyak bidang lain. Tentang bidang lainnya itu saya sering mendengar keterangan pegawai yang penuh ambisi. Katanya , mereka sangat menyesal karena sejauh itu mereka tidak tahu tentang bidang-bidang lain. Bagaimanapun, hal in i berlaku bagi lebih banyak bidang yang terdapat dalam program tersebut, misalnya mengenai asas-asas hukum bangsa-bangsa.

Tergantung dari daerah d i mana pegawai itu paling lama bekerja, dan juga pada kegemaran pribadinya terhadap beberapa di antara hal ihwa l yang termasuk dalam lingkup campur tangannya, terdengar pegawai itu mengeluh tentang berbagai hal. Misalnya , ada yang mengeluh bahwa ia tidak diberi pelajaran pertanian, ilmu bangunan pada umumnya , atau pembuatan bangunan pengairan pada khususnya. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan yang oleh banyak di antara mereka dilakukan dengan cermat, benar-benar menimbulkan kesimpulan bahwa keahlian-keahlian seperti itu semakin lebih berguna bagi mereka daripada sekadar pengertian tentang hukum bangsa-bangsa, metode pekabaran Injil, dan khususnya pengetahuan tentang bahasa Jawa atau ilmu bahasa bandingan. Dengan bidang-bidang seperti yang tersebut tadi dapat disusun program ujian yang paling tidak sama rasionalnya dengan program yang berlaku sekarang atau kedua program yang sedang direncanakan. Sebaliknya, program yang satu maupun yang lain hanya akan tampak mencapai tujuan, sebab semua program semacam itu bertumpu pada dasar yang keliru.

Sudah diketahui bagaimana, dalam abad yang baru lalu ini, keadaan dan tuntutan kehidupan yang telah berubah dengan cepat telah menggiring segalanya dan semua orang ke arah pengkhususan yang semakin bertambah, yakni ke arah pembagian kerja yang semakin konsisten. Par a polihistor, yang pada abad yang lampau sama-sama berjasa dalam menekuni ilmu-ilmu lisik maupun ilmu-ilmu rohani, sekarang tidak dapat dibayangkan lagi. Tokoh-tokoh yang terbina secara ensiklopedik, yang tidak merasa asing dalam setiap bidang pengetahuan manusia, kini termasuk kekecualian yang semakin langka. Tentu saja pendidikan dan pengajaran terpaksa memperhitungkan perubahan yang mendalam itu. Bagi setiap orang yang memperoleh pengajaran yang melebihi pengajaran dasar, segera perlu dipilihkan satu jurusan. Oran g yang bersangkutan itu dalam perkembangan selanjutnya setiap kali akan tiba di persimpangan jalan d i mana ia perlu memilih salah satu di antara berbagai jalan.

Daerah-daerah jajahan yang jauh letaknya biasanya tidak mengalami perkembangan tersebut. Proses penaklukannya oleh peradaban Barat yang lambat serta terbatasnya sarana-sarana yang menyebabkan penaklukan itu, di sini masih selalu menghendaki tokoh-tokoh yang serba tahu dan yang dapat mempersatukan berbagai jabatan pada dirinya. Seorang pegawai administratif secara berganti-ganti tampil sebagai penguasa, sebagai diplomat, sebagai hakim, sebagai ahli pengairan, sebagai pengawas tertinggi pertanian, peternakan, perdagangan, pengajaran, sebagai kepala pasukan-pasukan polisi bersenjata, dan banyak lagi. Mustahil orang memberikan pendidikan yang bermutu tinggi kepadanya untuk dapat mencakupi semua yang tersebut tadi. Da n setiap pilihan yang diadakan dari banyaknya bidang yang penting baginya bersifat sewenang-wenang. Pendidikan yang mengusahakan tujuan yang tak mungkin tercapai ini dengan sendirinya diarahkan untuk membina manusia yang tahu sedikit atau tidak tahu apa-apa mengenai keseluruhannya. Maka , pengajaran yang ditujukan untuk kepentingan tersebut tidak dapat lain daripada lanjutan yang serba tanggung bagi sekolah menengah.

Benua Eropa dahulu mengirimkan tokoh-tokoh untuk lingkup kerja yang telah diuraikan tadi. Merek a itu hanya memperoleh pengajaran d i tingkat sekolah dasar yang baik, atau yang dalam jabatan-jabatan yang berlainan sama sekali telah menunjukkan bahwa tenaga mereka dapat dipakai. Maka, Eropa pun harus menyerahkan pembinaan khusus bagi para pegawai pemerintahan kepada praktik, dalam keadaan sekarang yang sudah banyak berubah. Eropa hanya dapat menjaga agar dalam memulai pekerjaan, tokoh-tokoh tersebut membenarkan harapan agar dalam menjalankan jabatan mereka berangsur-angsur akan memiliki keahlian dan keterampilan yang ternyata perlu. Dengan sedikit banyak dasar, hal ini dapat diharapkan dari para remaja yang telah menamatkan sekolah-sekolah terbaik, yang mempersiapkan mereka untuk melakukan kerja mandiri dengan hasil baik. Jadi, dapat diharapkan munculnya para doktor di salah satu dari lima fakultas, beserta para dokter dan insinyur. Kenyataan bahwa dengan jalan demikian sebagian besar para calon itu akan termasuk golongan para doktor dalam ilmu hukum dan ilmu kenegaraan, itu bukan keberatan seperti yang telah ditunjukkan tadi.

Sehubungan dengan apa yang diajarkan oleh pengalaman, maka jalan menuju kepegawaian harus juga terbuka bagi para perwira tentara Hindia serta perwira angkatan laut. Dalam peraturan yang dahulu pun, sedikit banyak di antara mereka sudah lulus ujian kepegawaian pada Pemerintah Daerah atau administrasi daerah dan kemudian mereka merasa puas sekali. Daerah Aceh dan Jambi, antara lain, telah menunjukan bahwa tanpa ujian itu pun banyak perwira dapat menjadi penguasa sipil yang cakap. Pemilihan para calon pegawai dapat mencegah agar jangan sampai perwira-perwira yang kurang cakap mencoba menyusup ke dalam korps sipil. Dapat juga dikemukakan syarat umum bahwa para calon yang berasal dari kalangan militer dicatat baik oleh para atasannya. Akan tetapi selebihnya, justru karena penunjukan itu terjadi melalui pemilihan, tidak diperlukan masa kerja minimum dan batas umur. Yang tersebut terakhir ini tampaknya secara keseluruhan berlebihan. Apalagi karena individu yang satu jauh lebih dahulu "menjadi tua" daripada individu yang lain. Sedangkan pikiran-pikiran mengenai kaitan antara jumlah tahun dan kecakapan untuk dinas aktif, sangat berlainan satu dengan yang lain.

Satu-satunya keberatan yang paling mengganggu pikiran terhadap satu peraturan seperti yang dicantumkan tadi dan yang sampai pada saya, muncul dari rasa takut kalau-kalau jumlah calon pegawai yang akan melaporkan diri dari kategori-kategori tersebut tadi tidak cukup. Saya kira keberatan ini hanya khayalan saja. Sedangkan mereka yang mengemukakannya, pada dasarnya terpaku pandangannya pada para doktor, insinyur, dan dokter yang sekarang setiap tahun memperoleh ijazah di negeri Belanda. Pengungkap keberatan itu pun terpaku pada suatu hal yang mereka rasakan tidak layak terjadi, yakni bahwa kategori tersebut akan menghasilkan banyak lulusan yang tidak termasuk para calon pegawai yang gagal. Sebaliknya, soal ini harus ditinjau dari segi lain.

Dapat dikatakan bahwa ada satu kontingen yang besar dan sangat diperlukan yang menyerahkan kepada korps pegawai sejumlah keluarga bertradisi Hindia. Sebagian besar di antara para remaja, yang bersaing untuk mendapat jabatan administratif, adalah anak atau kemenakan para pegawai. Atau mereka adalah putra atau kemenakan orang lain yang berhasrat, berkat hubungan yang akrab dengan orang-orang seperti itu, dan telah menyingkirkan prasangka terhadap pemindahan ke Hindia yang belum diatasi di negeri Belanda. Para remaja itu memilih karier tersebut karena mereka tertarik pada salah satu hal. Bukan karena jalan masuk ke jenjang pendidikan yang mereka idam-idamkan itu telah dibukakan bagi mereka oleh orang lain. Mereka telah mengunjungi sekolah-sekolah di Delft dan Leiden, baik ketika kursus yang biasa itu masih makan waktu dua tahun dan yang oleh para mahasiswa yang cepat dapat ditempuh dalam i tahun saja maupun ketika, bukan tanpa pemikiran, kursus itu dijadikan 3 tahun. Mereka masuk ke sekolah itu juga ketika terdapat persaingan yang berat, sehingga para remaja yang rajin dan berbakat pun baru dapat mencapai tujuan sesudah 4 sampai 5 tahun belajar. Di antara keadaankeadaan yang sering tidak menguntungkan itu, arus para peminat lebih banyak bertambah daripada berkurang. Padahal, perpanjangan masa studi itu malah tidak disertai penambahan pengetahuan yang bermanfaat.

Lalu alasan apa yang timbul untuk menganggap bahwa akan ada perubahan dalam hal ini, padahal pendidikan yang diatur berdasarkan landasan yang lebih rasional menuntut satu studi selama 3-5 tahun sesuai pilihannya? Sedangkan sesudah itu orang diperkenankan ikut ujian calon pegawai, tetapi disebabkan ketidakcakapan fisik atau alasan-alasan lain yang timbul, sementara itu, ia terpaksa mengubah pilihan profesinya, sehingga siswa itu tidak melihat jalan menuju karier di Eropa terputus. Saya kira bahwa segala dasar untuk harapan yang pesimistis tersebut tidak ada dalam hal ini.

Satu pengantar khusus menuju ke medan kerja yang akan dihadapi oleh pegawai di sini harus ada. Akan tetapi, dalam mengurus pengantar itu hendaknya orang bertolak dari pengalaman sebagai berikut: pendidikan yang sebenarnya untuk memangku suatu jabatan hanya mungkin ada melalui praktik, berdasarkan alasan-alasan yang telah diulang tadi. Jadi, apa yang harus dipelajari oleh para calon pegawai sebelum keberangkatan mereka dari negeri Belanda harus bertujuan untuk sedikit banyak membuat mereka akrab dengan medan yang akan dihadapi sebentar lagi.

Selain itu, hendaknya diingat bahwa di bawah peraturan-peraturan yang dahulu, para remaja yang hanya sedang-sedang bakatnya pun, nyatanya dalam waktu kurang dari setahun telah memperoleh keahliankeahlian yang disyaratkan bagi penerimaan dan penempatannya. Kenyataan bahwa dalam masa-masa tertentu hal ini tidak berhasil terkadang dapat disebabkan oleh persaingan yang tidak normal yang menutup kemungkinan penempatan bagi banyak calon yang telah lulus dengan baik; terkadang juga disebabkan oleh adanya kursus 3 tahun yang telah dibentuk dengan tidak sungguh-sungguh. Kursus 3 tahun itu sebenarnya tidak menghasilkan calon-calon yang dipersiapkan dengan lebih baik untuk tugas mereka, dibandingkan dengan peraturan-peraturan lainnya. Bila tidak berlaku keadaan-keadaan yang luar biasa itu, maka setiap mahasiswa yang sejak semula tekun akan lulus dalam waktu setahun tanpa kesulitan. Padahal, banyak mahasiswa yang setahun atau lebih menjadi mahasiswa tanpa belajar, dalam masa terakhir selama 6 - 8 bulan dalam tahun terakhirnya memperoleh semua pengetahuan yang kemudian mereka keluarkan saat ujian. Hal ini bukan hanya ditunjukkan oleh pengalaman kepada saya selama delapan tahun sebagai dosen pada salah satu sekolah pendidikan di negéri Belanda, dan pengalaman selama itu sebagai penguji. Selain itu, hal tersebut menjadi jelas bagi saya berkat pembicaraan yang terus-menerus tentang masalah ini dengan banyak pegawai yang saya hubungi dalam lingkup kerja saya di Hindia. Karena dalam peraturan usulan saya para calon pegawai sudah akan menamatkan studi mereka yang sebenarnya, maka tidak akan ada banyak bahaya kehilangan waktu karena kurangnya bakat. Maka, satu kursus selama setahun akan cukup untuk mengajarkan secara pokok kepada mereka apaapa yang dahulu dianggap cukup setelah persiapan umum yang serba kurang yang mereka peroleh pada sekolah menengah.

Dengan merangkum uraian tadi, saya tiba pada pengaturan terhadap pendidikan yang berikut yang menurut keyakinan saya akan membantu sedapat-dapatnya agar mutu para pegawai administratif di Hindia berangsur-angsur dinaikkan:

Setiap tahun dari para doktor yang melaporkan diri untuk keperluan itu dalam berbagai fakultas, beserta para dokter, insinyur, perwira tentara Hindia atau perwira angkatan laut yang telah dicatat baik sebagaimana adanya, jika perlu setelah menempuh ujian pembanding, akan dipilih oleh Menteri Daerah Jajahan para calon pegawai yang diperlukan untuk kedinasan.

Calon pegawai itu diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam sebuah kursus pelajaran selama setahun di Universitas Leiden guna menempuh ujian yang akan merangkum hal-hal berikut:

1. Pengetahuan tentang bahasa Melayu yang bersifat sastra, beserta wawasan umum tentang rumpun bahasa Indonesia (rumpun bahasa Nusantara, penerjemah.) dan tentang sarana-sarana yang tersedia bagi studi tentang bahasa-bahasa yang termasuk dalam rumpun itu.

2. Ilmu nusa dan bangsa Hindia Belanda. Dengan demikian, tanpa terlalu mendalami seluk-beluk setempat, ternyata para calon tersebut juga secara kasar mengetahui garis besar geografi Kepulauan Nusantara serta bentuk-bentuk terpenting susunan negara, masyarakat, suku, dan keluarga yang terdapat pada penduduk asli Hindia Belanda.

3. Ciri-ciri pokok Islam dalam arti pentingnya bagi Hindia Belanda.

4. Pranata-pranata negara di Hindia Belanda.

5. Sejarah Hindia Belanda, sebaiknya sebagai pengantar untuk apa yang tersebut dalam sub 4.

Para calon pegawai tidak diberi kesempatan lebih dari dua kali untuk mengikuti ujian tersebut.

Ujian pembanding yang, bersama motif-motif lain, harus digunakan untuk memilih para calon pegawai, mungkin juga dihilangkan, asal jumlah orang yang melaporkan diri tidak melebihi jumlah yang menjadi syarat. Selebihnya saya kira ujian itu seharusnya sesederhana mungkin. Misalnya, ujian itu dapat terbatas pada tugas yang diberikan kepada setiap calon untuk membuat karangan tentang sebuah masalah ilmiah yang termasuk dalam lingkup studi-studi yang dilakukannya. Cara pembahasannya, selanjutnya bahasa dan gaya bahasa karangan seperti itu dapat merupakan tolok ukur yang cukup untuk mengadakan penilaian bandingan terhadap para calon. Maka , saya agaknya tidak perlu mengingatkan, betapa penting artinya keterampilan untuk mengungkapkan diri secara tepat dan gamblang dalam bahasa asalnya bagi pegawai itu; dan betapa menyedihkan banyaknya calon yang kekurangan dalam hal ini.

Semakin saya meresapi masalah yang dibicarakan di sini, yang sudah sejak lebih dari 20 tahun sungguh-sungguh menyibukkan saya, semakin mantap berakar keyakinan saya bahwa dalam pengaturan seperti yang dilukiskan di sini, mutu para pegawai akan mendapat perbaikan yang penting. Meman g benar, unsur-unsur yang kurang berguna pun tidak akan ditolak seluruhnya, sementara bakat-bakat yang sedang saja pada awal dan pada akhirnya tetap akan merupakan golongan terbesar. Namun , kegunaan golongan yang sedang itu akan dinaikkan sampai derajat yang tertinggi, sedangkan, lebih jauh dari sekarang, akan timbul alasan untuk pembinaan tokoh-tokoh peringkat satu yang kini kita lihat di daerah jajahan Inggris dengan iri hati. Tanp a kehadiran mereka itu tidak akan terjadi pembaruan-pembaruan yang sungguh-sungguh dalam jabatan-jabatan tertinggi.

Sebaliknya, pendidikan yang disempurnakan sebagai sarana penambahan nilai para pegawai itu telah menjadi pembicaraan. Padahal, sarana ini tidak dapat menjalankan dayanya dengan sepantasnya tanpa didukung oleh perbaikan-perbaikan lain. Maka , saya di sini sekaligus harus membicarakan beberapa kebutuhan yang mendesak yang memang termasuk dalam kerangka ini.

A d a beberapa orang yang mengemukakan perlunya perbaikan kedudukan keuangan golongan-golongan besar pegawai pemerintahan. Dapat dipahami bahwa suara-suara seperti itu terutama timbul dari korps pegawai. Dikemukakan bagaimana karena lambatnya kenaikan pangkat untuk menjadi pegawai yang agak tinggi, yang menjadi syarat bagi tugas mereka, banyak pegawai kehilangan gairah. Sebab, mereka bertahun-tahun tercekam oleh kesulitan-kesulitan keuangan. Sedangkan golongan muda, yang sudah mempunyai bayangan-bayangan seperti itu, memasuki kariernya tanpa feu sacré (kegairahan yang luhur). Maka , lambat laun hasrat untuk menjadi pegawai di Hindi a akan semakin surut pada para remaja yang sedang maju.

Meman g betul secara umum saya dapat mengiakan perlunya orang sedapat mungkin membuat kedudukan pegawai administratif menggiurkan. Saya juga tidak dapat menyangkal bahwa ada beberapa pegawai yang melakukan perjuangan hidup yang berat. Namun , secara berat sebelah saya anggap keluh kesah itu berlebih-lebihan. Perhatikanlah dalam hal ini penggajian para pegawai pada banyak cabang kedinasan yang penting lainnya. Terutama orang yang mengenai kebutuhan para pegawai pemerintahan pribumi dari dekat tidak akan menyebut perbaikan kedudukan para rekannya bangsa Erop a sebagai sesuatu yang paling mendesak. Padahal, ia mungkin mengharapkan segala yang baik bagi rekan-rekan mereka bangsa Eropa itu. Demikianlah kenyataannya, meskipun keluh kesah para pegawai pribumi diumumkan dengan suara yang tak seberapa nyaring. Saya juga tidak percaya bahwa karena adanya kesulitan besar bagi para remaja untuk mendapat pangkat dengan gaji yang baik di Eropa, maka banyak orang yang terhalang untuk memilih karier di Hindia, walaupun kedudukan keuangan sebagian pegawai pemerintahan kurang menguntungkan. Saya juga tidak percaya bahwa satu perbaikan keuangan yang tetap di dalam batas-batas tujuan, yang dapat dicapai dan yang memperhitungkan kebutuhan para abdi negara lainnya, akan mampu menaikkan taraf hidup para pegawai pemerintahan.

Kesalahan pokok tidak begitu terletak pada masalah kecilnya jumlah uang yang disisihkan untuk menggaji para pegawai pemerintahan, tetapi lebih ditekankan kepada masalah pembagian jumlah yang tidak adil. Sedikitnya gaji yang terkait dengan jabatan, yang menimbulkan ketidakpuasan yang sering beralasan pada sejumlah besar pegawai pemerintahan, tidak seberapa dipersoalkan. Sebaliknya, peraturan buruk yang sangat menyedihkan dalam menaikkan pegawai sampai mendapat jabatan-jabatan tersebutlah yang menjadi soal.

Jika saya katakan bahwa data yang menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat untuk menilai pengakuan hak para pegawai pemerintahan untuk mendapatkan kenaikkan pangkat itu tidak dapat diandalkan dan menyedihkan, maka saya mengungkapkan keyakinan semua pegawai pemerintahan yang unggul, kenalan saya. Termasuk juga mereka yang secara pribadi sama sekali tidak mengeluh. Saya anggap baik untuk menyatakan bahwa saya tidak pernah menyebut data pemerintah tidak tepat, berdasarkan "pendapat umum" yang terhindar dari pengawasan. Sebaliknya, saya katakan itu berdasarkan pengenalan yang akrab dengan orang-orang tersebut serta urusannya; atau berdasarkan penilaian yang sangat penting seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang sezaman serta rekan-rekan mengenai tokoh-tokoh yang diangkat Pemerintah Pusat. Yang memberikan penilaian ini tidak berada di atas atau di bawah pegawai tersebut dalam cabang kedinasan yang sama. Dapat disebutkan beberapa contoh kejadian baru-baru ini sebagai berikut. Salah satu daerah yang terpenting di Jawa selama beberapa tahun berada di bawah seorang kepala pemerintahan yang kecerdasannya selalu pada taraf di bawah sedang. Kemampuan berpikirnya, selama ia memangku jabatan termaksud di sini, malah masih kurang juga untuk urusan yang sangat umum. Hal itu diketahui oleh rekan-rekannya serta mereka yang berada di bawahnya. Hanya Pemerintah Pusat yang tidak tahu. Ia diganti oleh seorang yang sudah lanjut usia. Orang itu oleh bawahannya yang mengenalnya dari dekat dianggap tidak begitu dapat diperhitungkan dalam kepegawaian. Di salah satu daerah luar Jawa, di mana keadaan zaman menuntut keluwesan dan keahlian yang luar biasa, diangkatlah seorang residen yang umurnya sudah melebihi masa yang pantas untuk memulai jabatan seperti itu dengan ambisi yang diperlukan. Lagi pula ia tidak mempunyai pengalaman mengenai keadaan setempat. Yang lebih penting lagi, di wilayah yang sebelum masa dinasnya itu berada di bawahnya, ia telah meninggalkan kepada penggantinya satu perbendaharaan daerah yang telantar dan kacau balau. Ada seorang kontrolir yang selama masa dinasnya terkenal menonjol kegiatannya dan keahliannya. Ia telah membuktikan hal itu baik dalam kerja praktisnya maupun melalui banyak tulisannya tentang ilmu bahasa, nusa dan bangsa di wilayah-wilayah yang dikelolanya. Dapat dipahami bahwa oleh para atasannya ia selalu ditempatkan dalam kedudukan di mana harus dilakukan kegiatan yang paling sulit. Hal itu sering kali bersamaan dengan kurang banyaknya fasilitas yang dapat menyenangkan atau memudahkan kehidupan, antara lain kurangnya sekolah untuk anakanak. Ia dinaikkan menjadi asisten residen bersama dengan beberapa orang yang terbodoh di antara orang-orang sezamannya. Tidak lama kemudian ada seorang kontrolir lain yang tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia terkenal di antara orang sezamannya, rekannya, dan pegawai cabang kedinasan yang lain sebagai pemalas. Sebagai pemangku jabatan asisten residen ia memperoleh pendapatan yang luar biasa. Atas usul kepala daerahnya ia dinaikkan pangkatnya secara luar biasa atas dasar pemilihan.

Sesuatu yang khas ialah apa yang didengar beberapa tahun yang lalu oleh seorang pegawai yang muda dan berambisi besar dari atasannya. Segera, setibanya di tempat kedudukannya yang pertama, ia rajin menekuni bahasa daerah di situ. Saudara, kata atasannya itu, jangan sekali-kali bersusah payah. Sebentar lagi Anda agaknya akan dipindahkan ke tempat lain, padahal di sana pengetahuan bahasa itu tidak berguna bagi Anda. Apalagi di sini pantas dianjurkan supaya bersikap tenangtenang saja, sebab perlombaan kita mempunyai ciri yang aneh: si pelari dan si perangkak sama-sama akan tiba di tempat tujuan. Jadi, si pelari itu sia-sia saja melelahkan diri.

Satu dua contoh itu dapat saya tambah dengan banyak contoh lain. Semuanya akan membuktikan bahwa benar-benar Pemerintah Pusat semata-mata hendak mendahulukan kepentingan negeri dalam segala pengangkatan dan kenaikan pangkat. Namun, data yang tersedia bagi Pemerintah Pusat banyak sekali kekurangannya.

Memang benar, dalam pandangan saya pertimbangan yang berikut ini tepat: tidak ada peraturan yang mungkin mencapai kesempurnaan dan orang dalam keadaan darurat juga akan selalu menempatkan orang-orang yang sedang saja dalam pangkat-pangkat yang penting. Namun, pertimbangan ini tidak boleh menghalangi orang untuk mengusahakan perbaikan terhadap keadaan yang sangat menyedihkan itu.

Kesalahan pokok kiranya terletak pada penilaian terhadap para pegawai yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan pengangkatan dan penaikan pangkat menurut beberapa tolok ukur yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Dan dalam banyak hal, pekerjaan ini dilakukan öleh orang yang tidak berwenang. Ada lebih dari 30 orang yang memberi penerangan kepada Pemerintah Pusat mengenai nilai para pegawai pemerintahan. Banyak kepala pemerintahan daerah yang dididik dalam kebiasaan sehari-hari yang monoton menganggap semua orang yang tidak melakukan kesalahan yang terlalu mengesalkan hati dapat dipakai. Mereka juga memperkirakan bahwa orang-orang yang bekerja di bawahnya menurut sistem "manusiawi" itu juga telah menyebabkan dia mendapat kenaikan pangkat dengan sendirinya. Orang lain lagi tidak cukup berani untuk minta perhatian atas kekurangan-kekurangan tertentu dan juga tidak mampu menilai sifat-sifat yang luar biasa baiknya. Ada satu dua orang yang keras sekali dalam penilaiannya. Bertentangan dengan kemauannya, hal ini sering memberikan alasan untuk melakukan tindakan yang tidak adil kepada mereka yang ditempatkan di daerah mereka. Padahal, sering orang-orang itu justru termasuk para pegawai terbaik. Sebab kalau tidak, akan ada desakan supaya mereka dikeluarkan dari daerah tersebut. Ada seorang residen yang membuat penilaian resmi tentang salah seorang asisten residen; saya menyatakan keberatan terhadap penilai resminya karena melebih-lebihkan sifat-sifat baiknya dan tidak menyebut kekurangan-kekurangannya. Ia memang mengakui hal itu dengan terus terang. Akan tetapi, ia menambahkan bahwa ia menganggap dirinya wajib berbuat begitu, sebab kebanyakan rekannya biasanya lebih sering mencatat pegawai yang kurang berguna sebagaimana yang diharapkan sebagai tenaga yang cocok untuk memperoleh kenaikan pangkat.

Penilaian yang kurang menguntungkan sering berakibat pemindahan yang sekaligus mengandung arti perubahan ukuran. Seorang kontrolir, misalnya, yang kelakuannya sebagai manusia menyenangkan, tetapi tidak cakap, tidak rajin, dan tidak giat, dinilai baik menurut sistem sehari-hari. Sampai akhirnya ia tiba di salah satu daerah. Di tempat itu kekurangankekurangannya terbuka akibat keadaan. Ia tidak memuaskan di sini dan juga tidak memuaskan di daerah berikutnya di mana keadaan semacam itu terdapat pula. Kin i ia dipindahkan ke daerah lain di mana segala sesuatu boleh dikatakan berjalan dengan sendirinya. Lalu penilaian pun menguntungkan dan menyusullah kenaikannya menjadi residen.

Supaya adil, maka Pemerintah Pusat pertama-tama harus mengetahui kadar berbagai penilaian. Sedangkan hasil-hasil negatif sebuah pemeriksaan terhadap penilaian itu sering menyebabkan diadakannya penilaian yang lebih berwenang. Saya kira tidak ada jalan lain untuk membawa kita lebih dekat ke tujuan keadilan dan ketepatan penilaian tersebut kecuali jalan pemeriksaan yang baik.

Apakah pemerintahan dalam negeri memang kurang membutuhkan pemeriksaan dibandingkan dengan yang diperlukan jawatan keuangan, pos, dan telegraf, sebab kesalahan-kesalahan cabang jawatan ini dapat dinyatakan dengan bentuk yang lebih bersifat matematika? Justru sebaliknya yang benar. Sebab, setiap orang yang pernah melihat dari dekat bagaimana misalnya surat edaran dan instruksi Pemerintah Pusat yang sangat penting salah dipahami, terlupakan, atau karena sebab-sebab lain tidak dijalankan, lebih tahu hal itu. Pastilah lebih mudah menemukan dua inspektur kepala, seorang untuk Jawa dan Madura dan seorang lagi untuk daerah luar Jawa yang penilaiannya mendapat kepercayaan yang sah dari Pemerintah Pusat, dibandingkan dengan mencari lebih dari tiga puluh orang yang berwenang untuk mengadakan penilaian dan mengukur dengan tolok ukur yang sama.

Seorang pegawai tinggi keliling yang ahli dan terpercaya dan yang menjaga agar pemerintahan dijalankan menurut pengertian Pemerintah Pusat, mempunyai lebih dari cukup kesempatan untuk memberi penerangan kepada Pemerintah Pusat tentang kadar para pegawai secara pantas. Tentu saja ia harus menjadikan penilaian para atasan pegawai yang bersangkutan itu sebagai dasar. Sebaliknya, apabila penilaian itu dipalsukan oleh kelemahan, ketidaktahuan, atau sebab-sebab lain, ia harus mengadakan pembatasan yang perlu. Kesatuan dalam ukuran dengan sendirinya ditingkatkan melalui pemusatan. Bilamana kepentingan orang sebanyak itu tersangkut dengan dihilangkannya gambaran-gambaran yang tidak tepat dan yang dapat merugikan mereka, maka orang dapat yakin bahwa seorang inspektur kepala akan dilengkapi dengan data yang lebih dari cukup. Maka, sesudah melakukan pemeriksaan yang cermat ia akan dapat membentuk pendapat yang beralasan.

Sekali-kali saya tidak mengharapkan bahwa dengan inspeksi seperti itu semua keluhan yang adil dari pihak para pegawai akan berakhir. Akan tetapi, saya yakin bahwa keadaan yang mengesalkan hati, seperti yang ada sekarang, akan cukup banyak mengalami perbaikan. Asal Pemerintah Pusat, sambil mempertimbangkan perkiraan para inspektur kepala yang telah dipilihnya, - tanpa mutlak terikat olehnya bertujuan mengeluarkan unsur-unsur yang tak berguna dari korps pegawai, juga bertujuan untuk tidak menaikkan pangkat pegawai yang tidak begitu berguna. Sebaliknya, pegawai yang terbaik hendaknya segera dinaikkan pada jenjang kepegawaian. Mereka jangan dibiarkan merana saja dan tak diperhatikan tetap berada pada peringkat-peringkat yang rendah seperti yang sering terjadi, sebab, pada peringkat tersebut hanya kerja yang lebih beratlah yang membedakan mereka dari rekan sezaman yang lebih rendah nilainya.

Satu kepincangan lain yang harus dihilangkan untuk mengakhiri kekesalan hati banyak pegawai pemerintahan dan dengan demikian menaikkan taraf pegawai tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, ialah dikalahkannya secara tradisional korps pegawai luar Jawa terhadap korps pegawai di Jawa dan Madura. Jika memang mesti diadakan pembedaan antara dua korps itu, maka perbandingan sebaliknyalah yang lebih adil. Sebab, biasanya dapat dikatakan bahwa seorang pegawai yang di daerah luar Jawa harus menjalankan pekerjaannya sama baiknya dengan seorang rekannya yang sama pangkatnya di Jawa dan Madura, membutuhkan lebih banyak kemandirian, energi, pengetahuan, dan pengalaman. Lagi pula yang tersebut pertama itu tidak jarang kekurangan bantuan dokter yang dekat untuk keluarga dan kekurangan pengajaran sekolah untuk anaknya. Sering juga kehidupan baginya lebih mahal dan kurang menyenangkan. Sebaliknya, ia sering mempunyai lebih banyak kebebasan gerak dan melihat lebih banyak hasil kerja pribadinya. Akan tetapi, semua itu tidak cukup selama masih tetap diikuti kebiasaan yang buruk, yaitu menunjuk tenaga yang kurang cakap untuk daerah luar Jawa; menempatkan orang yang kerjanya tidak memuaskan di Jawa di sana; menetapkan pendapatan yang kurang baik untuk para penguasa di sana dibandingkan dengan para rekan sepangkatnya di Jawa. Ketika baru-baru ini dibuka kesempatan bagi para pegawai pemerintahan di daerah luar Jawa untuk pindah ke korps pegawai di Jawa dengan kehilangan hak kelebihan masa kerjanya, hal ini membangkitkan kegusaran umum. Tidak dapat disangkal bahwa dalam banyak hal, apabila dibandingkan, jasa-jasa para pegawai pemerintahan di daerah luar Jawa tidak diakui.

Akhirnya di sini saya masih perlu menunjuk pada sebuah tradisi yang sudah tua, tetapi tidak pantas dihormati, yang menjadi ciri pemerintahan kita. Penghapusan tradisi itu akan membantu menaikkan taraf para pegawai bangsa Eropa, sebab penghapusan itu berangsur-angsur dapat cukup banyak mengurangi jumlahnya. Tradisi itu ialah apa yang dibicarakan dalam bagian akhir Nota saya tertanggal 31 Maret 1898, yaitu tentang pengesampingan unsur pemerintahan bangsa pribumi secara nyata dengan alasan tidak berguna atau bernilai rendah. Hal ini mula-mula dilakukan dalam keadaan darurat dengan maksud menganggap para kepala yang berbangsa pribumi lebih sebagai hiasan atau alat daripada anggota-anggota yang hidup dalam badan pemerintahan. Akan tetapi, lama-kelamaan para penguasa kita membiasakan diri dengan hal itu sedemikian rupa sehingga orang-orang yang telah mengatasi pendirian ini secara teori pun dan bukan bagi semuanya hal ini berlaku - dalam praktik masih menganut tata cara yang lama.

Seharusnya pendidikan para penguasa bangsa pribumi dengan tegas ditangani dengan tujuan yang sadar, yaitu mengurangi pengawasan oleh pegawai bangsa Eropa sampai pada ukuran yang jauh lebih lunak daripada yang berlaku sekarang. Orang sudah terbiasa sangat meremehkan nilai pemerintahan bangsa pribumi, mentang-mentang orang memandang pemerintahan itu sebagaimana adanya dahulu, bukan sebagaimana pemerintahan itu mungkin akan terjadi kelak, apabila dipimpiri dengan baik. Sementara para priayi di Jawa jauh lebih tinggi tarafhya dalam hal kesadaran akan kewajiban sebagai pegawai dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu, masih juga berlaku tata susun pemerintahan pegawai Eropa yang caranya berkepanjangan itu. Seolah-olah di belakang setiap pribumi dalam mekanisme pemerintahan ditempatkan seorang Eropa untuk membimbing gerak-geriknya dan membetulkannya. Sekaligus setiap benih kemandirian pada diri pribumi itu ditindasnya. Maka, di daerah Palembang yang indah itu, di mana terdapat banyak kepala yang agak berada, cukuplah sampai bertahun-tahun para kerabat sekaligus calon pengganti para pejabat itu melayani tamu di meja makan. Sementara itu keahlian membaca dan menulis secara khusus dianjurkan.

Prasangka yang lama bertahan itu, dayanya yang jahat hanya dapat dihilangkan dengan tindakan yang tegas dan tuntas oleh Pemerintah Pusat. Kesempatan-kesempatan untuk para calon kepala untuk mendapat pengajaran yang baik harus diperbanyak. Berkaitan dengan itu harus diadakan syarat-syarat yang semakin meningkat bagi kecakapan para kepala tersebut. Setiap kali perlu diminta lagi perhatian kepada para pegawai Eropa yang mengepalai pemerintahan daerah bahwa seorang atasan bangsa Eropa tidak boleh mengganti kedudukan seorang pegawai pribumi. Sebaliknya, kepada pegawai pribumi itu harus diajarkan supaya dapat menduduki tempatnya (pegawai bangsa Eropa).

Beberapa tindakan, tetapi belum banyak, telah dilakukan ke arah itu. Sedangkan sifat penurut yang menonjol di pihak pribumi, yang memang menjadi sebab perintisan di sana-sini, sudah mendatangkan hasil yang penting. Hasil-hasil itu memberikan banyak harapan untuk masa depan. Namun, kesudahan yang baik dari usaha tersebut belum nyata sepenuhnya, jika kedudukan golongan yang sudah ditingkatkan di antara para pegawai pribumi itu dibiarkan tanpa perubahan, sambil menunggu bertambahnya jumlah pegawai pribumi. Jika seorang bupati lebih kurang sudah sama pengetahuannya dengan seorang asisten residen, maka hendaknya bupati itu sekarang pun dibuat mandiri, meskipun untuk sementara ia ditempatkan di bawah pengawasan yang lebih teliti dari kepala pemerintahan daerah, dibandingkan dengan pengawasan yang dianggap perlu untuk kepala pemerintahan bangsa Eropa. Ketidakmandirian yang dipaksakan oleh tradisi pemerintahan kita kepada para bupati terkadang terasa sudah mencekam bagi para bupati golongan lama. Akan tetapi, bagi mereka yang pendidikannya tidak kalah dengan para atasan mereka yang berbangsa Eropa, keterikatan itu tidak tertahankan lagi.

Perlu diadakan peningkatan yang tegas bagi pendidikan yang baik untuk para kepala dan pegawai pribumi. Sepantasnya hal ini harus menyertai pembebasan pegawai pribumi itu dari perwalian yang kekanakkanakan seperti yang masih mereka rasakan sekarang.

Seorang bupati, yang telah ditunjuk untuk menduduki jabatannya selama berpuluh-puluh tahun dan mengenai kabupatennya serta segala kebutuhannya, sekarang pun masih disuruh, dalam hal yang remeh-remeh, menuruti kehendak para asisten residen yang setiap kali berganti dan ditempatkan di daerah bupati itu. Padahal, justru kesinambungan yang lebih besar dalam pemerintahan - yang menambah kemandirian bupati - akan merupakan berkah bagi penduduk.

3

Betawi, 5 Juli 1904

Ke hadapan Yang Muli a Gubernur Jenderal

Jawaban atas pertanyaan, sampai ke mana orang pribumi yang selebihnya dapat memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pengadilan harus dikecualikan dari jabatan itu, dengan alasan bahwa mereka tidak mempunyai sifat jujur dan sifat-sifat lain yang membuat orang Eropa cakap, terlalu banyak dihinggapi oleh prasangka yang sudah begitu berakar. Ha l itu berlaku di kalangan para pegawai bangsa Eropa.

Pertama-tama, orang bertolak dari anggapan yang tidak tepat sebagai berikut: Seolah-olah orang Eropa pada umumnya, atau secara lebih konkret mereka di antara orang Eropa yang datang melaporkan diri untuk memangku jabatan-jabatan yang agak tinggi di daerah jajahan berkat pendidikannya, sudah mengatasi bahaya ketidaksetiaan dalam menjalankan pelayanannya. Sementara itu, dilupakan bahwa tiga sampai empat abad yang lalu, sesudah pemukiman orang Eropa yang pertama di Kepulauan Nusantara ini, sudah terlalu sering disaksikan korupsi di antara orang-orang Eropa. Perbuatan mereka itu tidak kalah dengan korupsi mana pun dari pihak pribumi. Sedangkan korupsi tersebut sama sekali tidak hilang, bahkan setelah pimpinan pemerintahan diambil alih oleh pihak negara.

Banyak orang, juga di antara golongan pribumi, masih segar ingatannya bahwa meskipun pendapatan para pegawai bangsa Eropa itu benar-benar mencukupi, orang Eropa itu bukan tidak peduli akan hadiah-hadiah dari orang-orang Cina dan golongan lain. Sebaliknya, mereka memberikan kemudahan-kemudahan istimewa kepada para pegawai pribumi, tinggi atau rendah, yang telah membantu agar keinginan pribadi para pegawai Eropa itu dipenuhi. Singkatnya, di mana pun keinginan pribadi para pegawai Eropa itu bertentangan dengan kewajiban kepegawaiannya, maka kewajiban itulah yang biasanya mereka lupakan.

Sementara itu dalam beberapa puluh tahun terakhir banyak perbaikan yang diadakan. Akan tetapi, seorang pun tidak akan secara sungguhsungguh mengatakan bahwa hal itu disebabkan adanya perbaikan pada ras Eropa pada umumnya. Bahkan tidak juga disebabkan, pertama-tama, oleh naiknya taraf para wakil ras Eropa itu di daerah Nusantara ini. Adapun sebab utama bagi perbaikan pegawai bangsa Eropa itu, sebaliknya, harus dicari pada perbaikan yang besar sekali di bidang sarana komunikasi, penambahan jumlah abdi negara, penambahan sarana pengawasan, daya pengaruh pers dan pada umumnya daya pengaruh pendapat umum di kalangan bukan pegawai, pembagian kerja beberapa cabang dinas negara yang dengan sendirinya sedikit banyak saling meluruskan. Sebab, yang paling tidak dapat dianggap remeh ialah penerapan secara berangsurangsur asas pemisahan pemerintahan dan peradilan.

Memang benar, bertentangan dengan semuanya itu, kita masih belum mencapai keterbukaan dalam kepegawaian, seperti anggapan di dalam lingkungan Eropa. Sebab, di sana susunan mekanisme negara yang lebih lembut telah menyebabkan pengawasan para abdi negara yang satu terhadap yang lain jauh lebih tegas. D i sana tanggung jawab kepegawaian yang berat dan luas dipikulkan kepada tokoh-tokoh dengan pengalaman yang lebih teruji. Di situ pun seorang pegawai selalu dikelilingi oleh masyarakat yang jauh lebih matang dan kurang "membenar-benarkan" daripada yang terdapat di sini. Akan tetapi, kemajuan yang ada tak dapat disangkal. Dan kemajuan itu sekurang-kurangnya dapat dirasakan dalam kadar menengah para pegawai yang bertugas di bidang peradilan.

Tidak ada seorang pun yang dirugikan jika orang mencatat bahwa para hakim umumnya lebih tinggi taraf kejujurannya daripada para pegawai pemerintahan. Karena kedua macam abdi negara berasal dari kalangan yang sama dan sering dikerahkan dari keluarga-keluarga yang sama juga, di sini orang melihat lagi betapa sedikitnya terdapat pengaruh pendidikan di rumah atau pengaruh sifat-sifat ras. Seorang pegawai peradilan, yang pendidikannya tentu saja lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, telah membuatnya hormat terhadap tuntutan keadilan dan membuatnya paham akan tuntutan keadilan itu. Akan tetapi, ia tidak berhubungan secara akrab dengan penduduk pribumi yang tunduk kepada peradilannya, lagi pula mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Sebaliknya, hubungan akrab ini setiap hari terjadi pada seorang pegawai pemerintahan. Dalam melaksanakan jabatannya, pegawai peradilan itu sekali-kali tidak, terkena godaan untuk membiarkan tindakannya dipengaruhi oleh kesewenang-wenangan dan kecenderungan pribadinya, tidak seperti pegawai pemerintahan. Banyak pegawai pemerintahan yang masih muda pun sudah merasakan bahwa kejujurannya mendapat ujian yang seberat-beratnya, sebaliknya, i a tidak banyak atau malah sama sekali tidak dilindungi oleh pengaruh-pengaruh yang menimbulkan netralisasi. D i lain pihak, pegawai peradilan mendapatkan lingkup kerja yang telah diberi patokan-patokan yang cermat d i tempat-tempat yang mempunyai pranata pemerintahan. D i situlah para penguasa memperhatikan segala tindakannya, sering bukan tanpa iri hati.

Kejadian baru-baru in i merupakan kebetulan yang sial. Seorang hakim bangsa Eropa yang sudah beruban karena lamanya berdinas telah menyalahgunakan wewenang kepegawaiannya atas pihak yang diadilinya. Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela justru d i Banten, seolah-olah d i bawah mata seorang bupati. Bupati itu juga, melalui surat permohonan kepada Yan g Mulia , telah mohon keterangan tentang masalah sebagai berikut: Bolehkah pribumi, semata-mata atas dasar kelahirannya, tetap dikecualikan untuk memangku jabatan peradilan? Secara rahasia bupati tersebut telah memberitahukan kesan-kesannya tentang cara yang menurut dia sangat menenggang rasa yang dipakai untuk menyelidiki kepincangan-kepincangan tersebut. Jug a diberitahukan tentang pertolongan penuh belas kasihan yang dialami oleh orang yang bersalah, yang diberikan baik oleh Residen maupun oleh Pokrol Jenderal. Ketik a itu, d i bawah ancaman kejadian yang memalukan, secara tergopoh-gopoh i a memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang telah disanggupinya dalam keadaan yang sangat memberatkan baginya. Padahal, i a nyata-nyata semula berniat akan menghindari kewajiban itu. Bupati itu berpendapat bahwa seorang pegawai pribumi dalam keadaan semacam itu tidak akan mengalami tenggang rasa sebesar itu. Meskipun saya tidak mengakui hal ini, tampak jelas betapa menyedihkan kesan yang diterima oleh duni a pribumi di Banten mengenai tindakan hakim tersebut tadi. Kenyataan bahwa hal-hal seperti itu, bertentangan dengan banyaknya jaminan yang mendampingi kejujuran seorang hakim, masih juga terjadi, sebetulnya harus membuat orang sangat berhati-hati dalam menggambarkan sifat dan watak seorang pegawai bangsa Eropa sebagaimana adanya. Padahal, orang itu mengatakan bahwa seorang pribumi tidak mempunyai sifat baik itu hanya dengan alasan kelahirannya. Meman g benar, kasus-kasus seperti yang dimaksud tadi langka terjadi d i antara para hakim bangsa Eropa di negeri ini, begitulah perkiraan saya. Namun , apa yang ditegaskan tadi, menurut pandangan saya, telah mengangkat kebenaran pendapat saya yang berikut, sehingga mengatasi segala keberatan. Bukan ras, bukan pendidikan di rumah, sebaliknya pendidikan khas sebagian lingkup kerja khusus, keadaan yang menguntungkan dan melindungi sifat kejujuran yang mengelilingi pemangkuan jabatan itulah yang merupakan sebab-sebab utama hubungan kepegawaian yang menguntungkan itu.

Meskipun terdapat kejujuran yang pada umumnya menjadi ciri para pegawai pengadilan bangsa Eropa di negeri ini, pengadilan yang mereka lakukan itu masih belum merupakan berkah dalam segala hal terhadap penduduk, dan penduduk pun malah banyak mempunyai rasa dendam yang beralasan terhadap pengadilan tersebut. Untu k sebagian alasan ini berdasarkan pada cara-cara yang panjang lebar, bertele-tele, dan mahal dalam pengadilan yang menyebabkan banyak orang yang berhak terpaksa membatalkan niat mereka untuk minta tolong kepada hakim. Untuk sebagian besar lagi yang menjadi alasan ialah sifat tak berhasil guna, bahkan sifat tak terpercaya dari pengadilan bangsa Eropa atas bangsa pribumi, sebaliknya, dapat dipersalahkan pada kurangnya kontak psikis antara hakim dengan mereka yang mencari keadilan. Hanya secara kekecualian hakim itu mengerti bahasa pihak yang mencari keadilan itu tetapi jarang ia mampu memperhitungkan apa yang biasa menjadi jalan pikiran yang normal bagi pribumi. Hubungannya dengan masyarakat pribumi terlalu dangkal dan terlalu singkat, sehingga tidak dapat memberikan pengertian yang bagi hakim secara mutlak harus ada, yakni mengenai apa yang terjadi di dalam masyarakat pribumi dan tentang motif-motif yang menguasai perbuatan dan pernyataan individu-individu tersebut. Hanya sedikit jumlah ketua pengadilan negeri yang mempunyai keluwesan dalam pergaulan dengan anggota sesama pribuminya, padahal keluwesan itu perlu untuk dapat memanfaatkan pengertian praktis mereka. Beberapa pegawai pengadilan, di antaranya mereka yang tergolong paling sungguh-sungguh, telah menerangkan kepada saya bahwa mereka akan merasa beruntung jika dapat dibebaskan dari campur tangan mereka dengan pengadilan pribumi. Sebab, sudah terlalu sering mereka terpaksa merasa yakin bahwa hukuman-hukuman mereka, meskipun telah diberikan sebaik-baiknya menurut pengetahuan mereka dan sesuai dengan hukum, tidak mempunyai dasar yang dapat diandalkan. Salah seorang di antara mereka, yang karena sakit cuti ke Eropa, memberitahukan kepada saya bahwa susunan syarafnya menderita karena tekanan tanggung jawab yang rasanya tidak dapat dipikulnya.

Orang-orang yang menganggap jabatannya lebih sebagai mata pencaharian menyerahkan bagian yang cukup banyak dari pekerjaannya kepada para sekretaris pengadilan. Sedangkan ada beberapa ketua pengadilan yang baik, tetapi karena kesibukannya yang luar biasa, terpaksa berbuat begitu meskipun mereka tidak suka karena itu berarti satu pengaruh luar biasa jatuh ke tangan orang-orang yang kejujurannya dan kesadaran terhadap kewajibannya sering serba kurang. Ada sekretarissekretaris pengadilan negeri yang melakukan teror yang nyata atas pribumi yang mencari keadilan, dan bersalah melakukan pemerasan yang beragam sifatnya, tetapi cukup mempunyai pengetahuan hukum untuk tetap terhindar dari sarana-sarana pengawasan biasa. Jika mereka membatasi diri pada beberapa pungutan sipil yang telah dibayar karena campur tangan pengadilan negeri, maka oleh paguyuban pribumi mereka dianggap agak baik jika dibandingkan dengan orang-orang lain. Akan terbukalah rawa yang penuh kemesuman andaikan diadakan penyelidikan yang sungguh-sungguh terhadap perbuatan para sekretaris pengadilan itu.

Pemeriksaan sementara dilakukan oleh para pegawai pemerintahan dan jaksa pribumi. Gaji dan jenjang pendidikan mereka sering tidak memadai, sehingga tidak jarang mereka terlibat dalam kasus suap. Penilaian dan pengusutan hasil-hasil pemeriksaan ini melebihi kekuatan sebagian besar para ketua pengadilan negeri yang berbangsa Eropa, maka kemauan baik orang yang rajin di antara mereka dilumpuhkan oleh ketidakberdayaan mereka. Ha l tersebut terakhir ini, kalau terdapat pada orang-orang yang sedang-sedang saja mutunya, disebabkan mereka berasal dari Eropa.

Dapat dipahami betapa jauh lebih berharga bagi peradilan pribumi bahkan tak terhingga nilainya jika ada hakim-hakim bagi pengadilan tersebut yang secara ilmiah sama baik perbekalannya dengan para rekan mereka di Eropa. Akan tetapi, di samping itu hendaknya mereka itu tahu satu bahasa pribumi sebagai bahasa utamanya, lalu dapat dipelajari bahasa-bahasa pribumi lainnya dengan sedikit susah payah. Alangkah baiknya kalau ada hakim-hakim yang tidak merasakan kehidupan pribumi seolah-olah bukan sebagai buku yang tertutup. Oleh karena itu, ia mampu mengupas dan menilai kesaksian-kesaksian mereka dengan sepantasnya. Dengan demikian cara pergaulan mereka akan mendapat kepercayaan dari orang yang mencari keadilan. Sementara itu pengawasan mereka atas kerja persiapan para pegawai pemerintahan dan jaksa dapat lebih berhasil guna. Para ahli hukum pribumi dalam hal ini hanya dapat disamai tetapi nyaris tidak dapat diungguli oleh pegawai "bangsa Eropa" yang dalam hal asal usulnya berkerabat dengan mereka dan melewatkan waktu mudanya dalam lingkungan yang setengah pribumi. Sedangkan hanya satu dua orang yang karena studinya telah mampu untuk menjembatani semua jurang yang memisahkan orang Eropa dari kehidupan pribumi. Maka, merupakan keuntungan besar juga bahwa para ahli hukum yang muncul dari antara anak negeri, berlainan dengan kebanyakan orang Eropa, tidak akan sekadarnya saja menjalankan jabatannya, yakni sekadar untuk menghabiskan pensiun yang cukup besar di Eropa. Sebaliknya, mereka itu, di tanah air mereka sendiri, akan tetap menjabat sebagai hakim, selama hal itu dibolehkan oleh tenaga mereka. Dengan demikian, lama-kelamaan jumlah para hakim yang tak berpengalaman dan tak terlatih sedikit pun dengan sendirinya akan berkurang.

Namun, menurut anggapan yang diikhtisarkan dalam surat kiriman Sekretaris Umum, semua keuntungan itu katanya tidak seimbang dengan kerugian sebagai berikut: Kejujuran dan sifat-sifat lainnya yang menjadi ciri hakim bangsa Eropa, untuk sementara, pada umumnya tidak terdapat pada pribumi, meskipun ia telah memperoleh pendidikan Eropa.

Untuk dapat membantah kesesatan ini, untunglah orang tidak usah melakukan pandangan-pandangan umum tentang nilai relatif serta sifatsifat khas ras pribumi dan ras Eropa. Bukankah secara konkret yang dihadapi di sini hanya golongan tertentu para pribumi yang mungkin menjadi sumber - asal jalan menuju jabatan pengadilan terbuka bagi mereka - untuk mengerahkan sejumlah ahli hukum tertentu? Yaitu para remaja dari kalangan bangsawan Jawa.

Sejak lima belas tahun, sejauh hal itu dimungkinkan oleh waktu saya dan kehadiran saya di Betawi, saya telah ikut dengan aktif dalam kegiatan pendidikan remaja-remaja seperti itu dengan jalan menghubungi orang tua dan wali mereka. Saya juga mengadakan pengawasan atas pendidikan dan pengajaran mereka; secara teratur mereka saya terima di rumah saya, sedangkan kepentingan mereka saya rundingkan dengan mereka. Atas dasar pengalaman yang saya peroleh dengan jalan itu, saya berani mengatakan hal yang berikut: Ada orang yang menitikberatkan pendidikan di rumah, bertentangan dengan pembinaan yang semata-mata bersifat ilmiah yang oleh pribumi dikira berdiri di luar atau di samping kehidupan rohani mereka yang selebihnya. Orang itu tidak pernah tahu tentang faktafakta, sebaliknya mereka semata-mata bernalar secara abstrak.

Para remaja pribumi yang dipersoalkan di sini, jelas dari masa mudanya yang paling awal, bukan saja diberi pengajaran sekolah di lingkungan Eropa murni, melainkan juga seluruhnya dididik di situ. Ada beberapa di antara mereka yang tidak memperoleh hasil-hasil yang diinginkan karena sebelum permulaan pendidikan itu mereka sudah terlalu lama berada di dalam lingkungan pribumi murni, atau orang tuanya tidak mendapat nasihat dan bantuan dari para pegawai penguasa bangsa Eropa yang sebenarnya menjadi penasihat mereka dalam hal ini. Maka, orang tua itu gagal dalam memilih para pendidik dan para pengajarnya. Masih terlalu kurang anggapan para kepala pemerintahan bangsa Eropa bahwa campur tangan mereka dengan pendidikan para putra pegawai pribumi merupakan bagian yang penting dalam tugas pemerintahan mereka. Akan tetapi, pada remaja semacam itu lalu tidak ada masalah pendidikan universiter. Mereka malah tidak mampu mengikuti kursus pada sebuah sekolah menengah sampai tamat. Sebaliknya, pada mereka yang mencapai tujuan yang tersebut terakhir ini, terdapat lebih banyak jaminan bahwa mereka telah dididik dalam semangat Eropa, daripada halnya banyak orang Indo yang berada dalam keadaan yang sama. Sebagaimana golongan Indo itu biasanya kalah dengan golongan pribumi yang dimaksudkan tadi dalam hal kemahiran menggunakan bahasa Belanda, mereka juga tidak begitu mudah menguasai jalan pikiran Barat dibandingkan dengan golongan pribumi. Orang-orang Indo tersebut sejak masa mudanya hidup di dalam lingkungan yang tak boleh dinamakan lingkungan Eropa dan juga bukan pribumi. Sementara itu seorang bapak dari kalangan bangsawan pribumi yang mampu dan mau memberikan pendidikan Eropa kepada putranya, selalu akan lebih suka mempercayakan anak remaja itu kepada keluarga Eropa murni.

Maka, tidak dapat disangkal bahwa para remaja pribumi yang telah memperoleh pendidikan terbaik yang dapat diperoleh di negeri ini pada akhir masa belajar tidak kalah dalam hal pemahaman tentang kejujuran dan tentang sifat-sifat lainnya yang diinginkan. Akan tetapi bila, untuk keperluan pemangkuan jabatan, mereka kembali ke lingkungan semula, mereka akan menghadapi bahaya-bahaya moral yang khusus. Sebab, hubungan mereka dengan para kerabat mereka akan erat kembali. Tidak jarang kerabat itu mengharapkan dari pegawai yang muda itu satu bantuan untuk kepentingan mereka. Padahal, pemberian bantuan itu bertentangan dengan kewajiban-kewajiban jabatannya. Gaji yang biasanya terlalu rendah kalau dibandingkan dengan kebutuhannya, membuat usahausaha orang yang berkepentingari menyuap mereka itu lebih berbahaya. Maka, sering hal itu membuat mereka menyerah terhadap godaan yang besar. Sedangkan' pegawai-pegawai bangsa Eropa di negeri ini, sejak gajigaji mereka memadai, juga tidak selalu dapat melawan godaan tersebut.

Sementara itu teiah terjadi hal yang menyedihkan, tetapi benar terjadi, yakni seorang pegawai pribumi yang muda berkat pendidikannya telah naik melebihi taraf yang dahulu biasa. Waktu ia masuk ke dalam lingkungan pegawai bangsa Eropa, ia jarang sekali mendapati orang-orang yang memberikan bantuan moral yang diperlukan.

Biasanya pegawai muda itu sama sekali dibiarkan merana. Di antara para pegawai pemerintahan bangsa Eropa yang agak tinggi ada juga yang seolah-olah merasa terhormat jika mereka dapat menyuruh para remaja yang telah seluruhnya dibina secara Eropa bekerja dengan cara yang sama dan mengikuti jadwal yang sama seperti mereka yang hanya mendapat pendidikan yang jauh lebih rendah tarafnya. Di antara kontrolir ada yang, meskipun menuruti peraturan yang telah diulang beberapa kali untuk berbahasa Belanda dengan para priayi yang dibina secara Eropa, memperlihatkan dengan jelas bahwa mereka melakukan hal ini dengan segan. Mereka mempertahankan pendapat bahwa Pemerintah Pusat tidak menentukan apa-apa mengenai bahasa yang harus dipakai para priayi untuk menjawab mereka. Para priayi tersebut, yang mengerti isyarat-isyarat itu, lalu menjawab (dengan jumlah sembah yang diinginkan) dalam bahasa daerah, kemudian akan menjadi segera mundur dalam kemahirannya menggunakan bahasa Belanda, dan merasa, setelah mereka tamat sekolah, didesak kembali dari segala pihak ke dalam lingkungannya yang dahulu. Padahal, pendidikan yang mereka dapat itu telah mencoba mencabut mereka dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak diinginkan tersebut. Hanya satu dua orang yang cukup beruntung sehingga mereka dapat menjumpai seorang pegawai bangsa Eropa yang mengerti dan berusaha sebaik-baiknya untuk membantu memenuhi kepentingan mereka dengan jalan bergaul dengan mereka dengan cara yang sesuai dengan pendidikan mereka. Masih akan diperlukan lebih banyak lagi penegasan terhadap asasasas yang telah diterima baik oleh Pemerintah Pusat. Maksudnya, mencegah jangan sampai sebagian besar di antara hasil-hasil yang akan dicapai para calon pegawai pribumi berkat pendidikan yang telah disempurnakan itu, malah digagalkan oleh pihak pemerintah berbangsa Eropa itu sendiri.

Pengaruh-pengaruh buruk yang dimaksud di sini, sebaliknya, kini tidak mengancam pribumi-pribumi yang telah dididik menjadi pegawai pengadilan, dan kalau mengancam, itu pun tidak seberapa. Pertama-tama, orang seperti itu tentu saja termasuk elite orang-orang yang pendidikannya bercorak Eropa. Sekalipun bagi seorang Eropa yang sedang-sedang saja, tetapi berasal dari keluarga yang berada, tidak sulit untuk mencapai gelar doktor dalam ilmu hukum, masuk akal bahwa di antara para putra bangsawan Jawa hanya mereka yang berbakat paling baiklah dan yang berpendidikan paling cermatlah yang berhasil dalam persiapan mereka menuju studi di universitas. Orang-orang seperti itulah yang dapat dijamin bahwa baik pendidikan mereka, dalam arti seluas-luasnya, maupun pengajaran mereka itu akan mendapat cap Barat. Daripada setelah persiapan itu mereka kembali ke dalam lingkungan mereka sendiri, mereka, sesudah tamat, selama empat atau lima tahun segera bergerak di dalam lingkungan Eropa murni. Sementara itu sifat studi mereka memberikan kepada mereka pemahaman-pemahaman yang sama sekali berbeda terhadap arti keluarga, masyarakat, dan negara dibandingkan dengan apa yang akan sangat layak sekali mereka terima di tanah air mereka. Sesudah studi mereka yang sebenarnya bérsifat studi hukum, mereka terus beralih ke studi Hindianya yang membawa mereka kembali ke dalam jiwa lingkungan masa muda mereka sendiri. Dengan demikian, keadaan di tanah air mereka, sebagai objek, dihadapkan kepada daya pengamatan mereka yang telah dipertegas dan diperjelas. Dengan bakat dan kegiatan yang sama, orang-orang seperti itu akan menonjol di atas rekan-rekan studi mereka yang berbangsa Eropa, dan mereka akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam terhadap kehidupan masyarakat pribumi.

Jika para remaja yang dibina dengan cara demikian menjadi pegawai pengadilan di negeri ini, mereka sebagaimana adanya siap dipakai di mana-mana. Maka, tidak ada alasan apa pun untuk lebih suka menempatkan mereka sebaiknya di daerah asalnya. Bagaimanapun hal itu secara praktis sulit akan dapat dipertahankan. Bagi seorang hakim, penyamaannya dengan tradisi lokal khusus di satu daerah sama sekali tidak mempunyai nilai yang sama dengan yang mungkin akan ditawarkan oleh daerah itu bagi seorang penguasanya. Godaan yang mungkin timbul karena kedatangannya kembali ke dalam lingkungan pengaruh keluarganya sendiri, dengan demikian dengan mudah dapat dihindarkan dari mereka.

Tambahan pula sejak mereka memasuki dunia kepegawaian itu, secara keuangan mereka mandiri terhadap kerabat mereka berkat gaji yang mencukupi. Ha l ini tidak bisa dikatakan terhadap pribumi mana pun yang ditempatkan di dalam lingkungan pemerintahan. Mereka yang tersebut terakhir ini selama bertahun-tahun memerlukan tunjangan dari para kerabat yang lebih tua dan karena itu sering kali mereka tidak mempunyai kemandirian moral yang diinginkan. Pegawai pengadilan bangsa pribumi sejak semula termasuk sebuah korps yang kejujuran para anggotanya diukur dengan tolok ukur yang berbeda sama sekali dibandingkan dengan yang hingga sekarang terdapat pada para pegawai pemerintahan bangsa pribumi. Pegawai pengadilan bangsa pribumi itu pun tahu bahwa ketidaksetiaan dalam pelayanannya hampir pasti berarti akhir kariernya yang terlalu cepat. Pada permulaan kariernya ia dalam segala. hal telah diperlengkapi jauh lebih baik daripada rekan-rekan sejawatnya yang mempunyai jabatan di kalangan pemerintahan. Dalam menghadapi perjuangan melawan godaan korupsi, karier itu sendiri pun tidak begitu menjerumuskannya ke dalam godaan itu, dibandingkan dengan apa yang terjadi terhadap rekan-rekan lainnya yang tadi disebutkan itu.

Karier itu sekarang terbuka bagi semua orang Belanda yang telah mampu memperoleh sarana-sarana yang diperlukan bagi pendidikan di universitas. D i antara mereka terdapat banyak orang yang pendidikannya di rumah sama sekali tidak ditujukan kepada pemupukan watak yang tabah atau pemahaman yang luhur tentang kejujuran. Lebih dari itu, di antara nuansa-nuansa "orang Belanda" yang tak terhitung jumlahnya, yang lahir di daerah ini, juga di antara keluarga berada, terdapat orang yang menjadi besar di dalam lingkungan rohani yang tidak lebih tinggi dari lingkungan pribumi. Pendidikan mereka, dalam arti kata yang luas, terutama tidak lebih baik daripada pendidikan para remaja yang berasal dari kaum bangsawan Jawa. Maka, jika mereka, sesudah menamatkan pendidikan ilmu hukum, tidak menemukan tempat dalam satu korps dengan lingkup kerja dan tradisi yang khas sekali, maka mereka tidak akan menawarkan lebih banyak jaminan tentang watak dan kejujuran dibandingkan para remaja bangsawan Jawa itu.

Dengan demikian, sampailah kita pada motif yang sangat parah, kalau kita mau boleh dikatakan motif politik, bagi pembukaan karier-karier pengadilan untuk para pribumi. Bangsa pribumi, terutama yang berasal dari kalangan tinggi, akhir-akhir ini, lebih daripada dahulu, juga karena didorong oleh pihak Pemerintah Pusat, berusaha mengangkat diri dari keterbelakangan moral dan intelektual mereka. Para orang tua mereka, dalam menghadapi seluruh pendidikan - bukan saja pengajaran - bagi putra-putri mereka dengan senang hati mengikuti nasihat orang-orang Eropa yang mereka percaya. Mereka banyak berkorban untuk menjadikan angkatan muda itu orang-orang yang sebaik-baiknya. Tidak selamanya usaha ini berhasil. Akan tetapi, di antara para pegawai pemerintahan "bangsa Eropa" yang agak tinggi pun dan berketurunan campuran, saya mengenai seorang yang saudara kandungnya menjadi masinis pribumi pada sebuah kapal api kecil. Saya kenal juga seorang pegawai yang mempunyai saudara yang di tempat lain sebagai Indo melakukan tugas mata-mata untuk polisi. Sedangkan di antara para pegawai pengadilan saya kenal seseorang yang para kerabat terdekatnya meminjamkan uang dengan riba dan barang gadaian kepada pribumi, dengan segala apa yang termasuk di dalamnya. Para pegawai yang dimaksud itu sendiri mempunyai nama yang tidak tercela. Bagi para pegawai pribumi contoh-contoh semacam itu mereka ketahui dengan jumlah yang tidak terhitung lagi, oleh karena itu mereka tidak ketinggalan, setelah mendapat pengalaman dalam hubungan dengan monopolisasi semua jabatan penting oleh "orang Eropa", menyimpulkan bahwa mereka sendiri semata-mata atas dasar prasangka ras yang gila tetap dikecualikan untuk memangku jabatan-jabatan tersebut.

Sekarang pun hal yang berikut terasa sebagai ganjalan di kalangan pribumi. Meskipun mereka sudah sama-sama memenuhi semua syarat yang diatur oleh undang-undang, bahkan bila seorang pribumi sementara itu jauh lebih memuaskan daripada seorang Eropa, maka pintu yang dibuka untuk seorang Eropa serendah apa pun sebaliknya akan tertutup untuk seorang pribumi yang paling baik, semata-mata karena asal usulnya. Perasaan ini akan semakin menyakitkan dan terjadi di kalangan yang semakin luas, jika para remaja pribumi semakin banyak mendapat pendidikan yang unggul. Dengan laju yang sekarang telah diperlihatkan oleh perkembangan kalangan yang agak tinggi dalam masyarakat pribumi, tentu rasa kesal tentang sikap merendahkan yang sistematis itu akan semakin keras terdengar. Dan kekesalan itu tentu tidak dapat ditiadakan dengan menunjuk kepada ciri-ciri ras yang lebih dari problematis, yang menyebabkan unsur Eropa harus menonjol di atas ras pribumi. Juga orang tidak dapat menunjuk kepada pengaruh pendidikan keluarga secara Eropa yang katanya memuliakan manusia. Padahal, di antara banyak orang Eropa hasilnya tidak terasa atau hanya sedikit terasa. Sebaliknya, pengaruh yang memuliakan itu justru meresap pada banyak remaja pribumi dalam golongan-golongan tertinggi.

Berdasarkan semua alasan itu bukan saya menganggap sangat perlu bahwa pribumi yang cenderung ke arah itu dan memenuhi syarat hukum harus ditempatkan di bidang kekuasaan kehakiman, melainkan saya juga sangat berkeberatan jika penempatan mereka itu ditolak.

Betawi, 13 Desember 1905

Ke hadapan Yang Muli a Gubernur Jenderal

Guna memenuhi kiriman surat rahasia dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 9 Desember 1905, No. 567, dengan hormat, sambil menyampaikan kembali lampiran-lampirannya, saya mempermaklumkan hal yang berikut.

Setelah nasihat-nasihat saya yang terdahulu mengenai pendidikan para pegawai administrasi di Hindia - terutama nota saya, 31 Maret 1898, serta nasihat saya tertanggal 3 September 1903, No. 151 - maka sudah dengan sendirinya dalam rencana terbaru bagi peraturan ini saya sama sekali tidak melihat perbaikan dalam keadaan yang berlaku. Saya juga tidak melihat permulaan satu pembaruan yang menjanjikan perbaikan kualitas korps pegawai.

Dengan mengacu kepada dokumen-dokumen tersebut, dan sambil menegaskan keterkaitan yang diuraikan di dalamnya dengan yang terdapat dalam kiriman rahasia saya tertanggal 5 Juli 1904, 8 September 1904, 19 Februari 1905, 19 Agustus 1905, 28 Agustus 19051 , saya memberanikan diri secara singkat mengikhtisarkan alasan-alasan pokok yang tidak membenarkan rancangan itu dan di sana-sini saya perlengkapi.

Pelestarian pendidikan di Hindia (Bagian B) saya anggap, bersama banyak orang lain, secara apriori sebagai sarana untuk menggagalkan setiap pengaturan masalah ini, betapapun baiknya dalam hal-hal lain.

Tidak ada ujian calon pegawai yang dapat mengobati penyakit itu, sebab semua syarat ujian teoretis, dalam praktik, mau tidak mau mengalami pengaruh lingkungan di mana syarat teori itu diterapkan. Di negeri Belanda pun para remaja yang diperlukan telah diperkenankan mengikuti ujian calon pegawai, meskipun, menurut penilaian panitia, soal memenuhi syarat termasuk kekecualian.

Bagaimanapun, jika orang akan memaksa juga mempertahankan taraf syarat-syarat tersebut yang perlu untuk memperoleh para penguasa yang berguna, maka orang seolah-olah akan membunuh Bagian B itu secara diam-diam. Dalam hal ini satu hukuman terbuka yang jujur dalam segala hal pantas lebih disukai. Sedangkan dari pandangan politik hal itu tidak menimbulkan keberatan, kecuali kalau pengertian politik itu dipahami sebagai melindungi pandangan sesat para wakil rakyat yang tidak mengetahui masalah tersebut.

Yan g diinginkan, termasuk juga dari segi politik, ialah agar Bagian B itu sedapat mungkin perlu dilestarikan dalam bentuk yang diubah, demi pembinaan para pegawai pribumi. Dengan cara demikian hendaknya lebih banyak dan secara lebih berhasil guna daripada sekarang kita dapat menyambut cita-cita pihak kaum bangsawan pribumi untuk semakin tegas mengungkapkan diri. Jelasnya, mereka ingin memberikan pendidikan kepada putra-putri mereka yang lebih tinggi daripada pendidikan "sekolah-sekolah raja".

Keberatan seolah-olah penghapusan Bagian B sebagai sekolah bagi pegawai bangsa Eropa akan merupakan kesalahan politik terhadap kaum Indo, malahan lebih sering dinyatakan oleh orang-orang bukan-Indo. Justru kesalahan politik terbesar, yaitu tidak menyesuaikan pada waktunya kedudukan dan lingkup kerja para pegawai pribumi dengan kemajuan serta cita-cita mereka, kurang sekali dibicarakan dan kurang sekali diakui. Sebab, pribumi-pribumi hingga sekarang jarang atau tidak pernah mengungkapkan keluh kesah mereka tentang hal itu secara terbuka.

Bersama dengan Tua n De Graaff 1 selanjutnya saya berpendapat bahwa setiap peraturan yang ditujukan kepada luasnya korps pemerintahan bangsa Eropa sekarang itu salah. Sebab, telah ditetapkan dan telah diakui pula oleh pihak Pemerintah Tertinggi (kiriman surat Kabine t dari Menteri Daerah Jajahan tertanggal 8 Jun i 1905 L a n 14/62) bahwa diperlukannya penghapusan perwalian secara tuntas terhadap pemerintahan pribumi sebagai sesuatu yang mendesak. Penghapusan itu harus dianggap mustahil tanpa mengurangi personalia bangsa Eropa .

Orang-orang yang bersama Mr . Koster 2 mengakui hal itu pada asasnya, padahal tak lama kemudian dalam praktik mereka ingin berbuat seolah-olah asas itu hanya mempunyai nilai hiasan, dalam hati mereka tidak menghendaki perubahan yang diperlukan dalam pembagian kerja antara pemerintahan bangsa Eropa dengan pemerintahan bangsa pribumi. H a l in i juga segera ternyata dari persetujuan tanpa motivasi apa-apa yang diberikan Mr . Koster dengan ramalan yang tidak baik dari Tua n Va n Rees 3 mengenai korps pegawai pribumi.

Tua n Koster pun ternyata sama sekali tidak mengetahui hasil-hasil pendidikan beberapa pribumi muda pada sekolah-sekolah menengah, yang disertai pendidikan di dalam keluarga Eropa . Ia juga tidak tahu bahwa perluasan hasil-hasil tersebut seluruhnya bergantung kepada masa depan yang disediakan oleh pihak pemerintah kita bagi para remaja yang dibina seperti itu. Ini adalah suatu hal yang hingga sekarang belum ada kepastiannya.

Karen a orang membiarkan satu peraturan baru yang biasanya tidak terpikirkan untuk segera ditinjau kembali, sehingga tetap di luar segala hubungan dengan penerapan pasal 67 yang telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah yang didesak oleh keadaan zaman, maka orang menghambat penerapan yang tersebut terakhir ini. Untu k orang yang mengerti tanda-tanda zaman, sebaliknya, pembaruan terakhir ini jauh lebih mendesak daripada perubahan pendidikan para pegawai bangsa Eropa .

Timbu l kesan yang aneh jik a ditegaskan penyesuaian peraturan pendidikan pegawai kepada peraturan yang sekarang, yang semakin cepat ketinggalan zaman. Ane h juga jika , sebaliknya, kita tidak mendengar pembelaan tentang penyesuaian kepada keadaan pemerintahan yang akan datang oleh orang-orang itu juga, yang melupakan bahwa rencana baru itu sama sekali tidak memperhitungkan keadaan dan syarat-syarat kedinasan yang ada. Padahal, beberapa di antara para pegawai yang terbaik setiap tahun hendak dicabut dari lingkup kerjanya selama dua tahun; di samping itu beberapa kontrolir yang terbaik hendak dibebani dengan pekerjaan yang menghabiskan waktu, yaitu pendidikan dan penilaian para pegawai baru. Itu semua merupakan hal-hal yang sekarang dan dalam masa mendatang tidak dapat dilaksanakan, atau tidak dapat dilaksanakan tanpa kerugian yang besar.

Rencana peraturan itu selanjutnya bertolak dari dalil yang kemustahilannya - yang juga diakui oleh Tua n De Graaff pada halaman 7 kiriman suratnya - sudah saya tunjukkan berkali-kali. Isinya ialah bahwa bagi seorang pegawai dinas Hindi a agaknya dapat dipastikan satu pendidikan teknis yang dapat mencapai tujuannya. Saya lebih-lebih tidak merasa terpanggil untuk mengulang-ulang alasan-alasan untuk membuktikan kemustahilan teknis seperti itu. Sebab, jik a saya mengerti betul, maka dalam pelestarian asas yang sesat terdapat banyak alasan-alasan yang berhubungan dengan keadaan sepintas saja.

Selain itu, setahu saya, belum pernah dicoba untuk membantah ulasan saya sekadar dalam satu hal saja. Adapu n ulasan itu mengemukakan bahwa pengalaman bertahun-tahun dalam mendidik dan menguji para pegawai dinas Hindi a di negeri Belanda menjadi dasar untuk peninjauan yang lebih lama lagi terhadap pendidikan dan lingkup kerja mereka di Hindi a sendiri. Malahan , menjadi sebab bila saya kemudian dipilih kembali sebagai ketua panitia ujian di negeri ini. Pada dasarnya orang rupanya takut kalau-kalau penetapan syarat-syarat yang lebih tuntas tentang pengetahuan yang luas, seperti yang sudah berkali-kali saya anjurkan, tidak akan cukup menghasilkan peminat-peminat untuk bidang itu. Rupany a juga orang menyangka mutlak perlu bahwa syarat-syarat pengangkatan pegawai dibiarkan rendah dan gampang sekali dipenuhi. Sebab, i a menyangka kebutuhan kedinasan itu lalu tetap dipenuhi jik a jumla h pegawai cukup banyak.

Meman g betul, jik a diadakan penyempitan personalia pegawai bangsa Eropa , penyempitan yang ditakutkan itu tidak akan banyak merugikan. Benar juga bahwa saya sendiri, dengan alasan yang sudah saya sampaikan berkali-kali, tidak ikut takut. Namun, saya terpaksa mengakui bahwa seorang pun tidak akan dapat memberikan jaminan yang kuat mengenai jumlah calon yang akan menyediakan diri jika pendidikan itu diubah secara mendasar. Jika, di atas segala-galanya, jumlah pegawai itu tetap tidak boleh dikurangi, maka pastilah paling aman jika sesedikit mungkin diadakan perubahan dalam pendidikan tadi. Akan tetapi, kalau begitu, hendaknya orang dengan tenang membatalkan penambahan pendidikan tersebut yang katanya dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Sebab, jika sifat pendidikan itu tidak berubah juga, maka tambahan satu tahun pengajaran menengah lanjutan itu tidak akan ada untungnya. Sedangkan para calon sebaliknya akan beruntung, jika dalam tahun ketiga yang disarankan itu mereka sudah diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka di Hindia sendiri.

Selama dengan alasan apa pun orang tidak berani melakukan perbaikan yang radikal, maka hendaklah pendidikan itu dalam keadaannya yang sekarang dibiarkan saja, kecuali beberapa perubahan kecil dalam program ujian, seperti dihapuskannya syarat pengetahuan bahasa Jawa, termasuk juga bagi para pegawai yang ditujukan ke daerah luar Jawa, dan sebagainya.

Dalam kaitan ini perlulah ditegaskan bahwa telaah bahasa Melayu selama setahun, diselingi dengan sekurang-kurangnya dua tahun istirahat sebelum melakukan perjalanan ke Hindia, sebagaimana yang dikehendaki oleh rencana peraturan untuk para calon pegawai di Jawa, sama sekali percuma. Meskipun dengan senang hati orang mengakui bahwa studi selama setahun itu dapat memberikan hasil yang memadai, asal orang cukup rajin, hal ini hanya berlaku jika penerapan praktis pengetahuan dasar minimum seperti itu dengan jelas akan menyusul pada akhir masa pelajaran. Kalau tidak, maka hanya secara kekecualian saja - dan itu langka juga - akan ada sedikit pengetahuan yang tersisa.

Ada bukti tentang fakta bahwa diperpanjangnya masa belajar setahun lagi, serta penambahan jumlah ujian yang harus ditempuh dengan satu ujian lagi, yang pada dasarnya melestarikan program studi yang telah ada, meskipun di sini sedikit disusutkan, di sana sedikit diperluas, tidak mungkin menimbulkan perbaikan kualitas para pegawai pemerintahan bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan orang mencari sarana untuk mencapai tujuan yang tersebut terakhir tadi, tanpa membuat para remaja itu jera memilih karier pegawai. Sarana ini, orang sangka, telah ditemukan dengan menatar para pegawai sesudah beberapa tahun berdinas, melalui studi selama dua tahun pada sebuah Akademi Pamong Praja.

Sekaligus dibayangkan juga bahwa melalui jalan tersebut, serentak pengaruh yang merugikan dari pendidikan di Hindia itu, sebagian dapat dinetralisasi.

Hal terakhir itu, menurut pandangan saya, termasuk di antara saranasarana gelap yang diilhami oleh ketakutan yang tak beralasan kalau-kalau penutupan terang-terangan terhadap pendidikan para pegawai pemerintahan "bangsa Eropa" di Hindia akan membawa akibat politik. Lagi pula tujuan itu pasti tidak akan tercapai, selama "pendidikan tinggi" sebagai syarat mutlak untuk memangku jabatan yang agak tinggi itu belum berlaku. Sedangkan hal itu justru tidak berani dilakukan orang. Tepat seluruhnya, sebab pendidikan tinggi itu tidak memberikan jaminan terciptanya lulusan yang lebih siap pakai.

Terlepas dari keberatan praktis terhadap pengurangan banyak pegawai yang terbaik dari kedinasan, terlepas pula dari kesulitan besar yang akan dialami dengan penyusunan kuratorium yang sungguh-sungguh dan dengan pencarian direktur-direktur dan pemimpin lain yang cakap bagi studi-studi termaksud itu, maka umur dan perjalanan hidup para pegawai dengan masa dinas 6 sampai 10 tahun bertentangan dengan sifat pendidikan lengkap yang dimaksud bagi mereka. Hal ini sekalipun orang berhasil membuat pendidikan itu sesedikit mungkin bercorak sekolah.

Orang yang telah 6 - 10 tahun bekerja dalam sebuah jabatan pemerintahan dan ternyata sama sekali tidak cakap, dapat dan boleh saja tidak berhasrat untuk mengembangkan diri lebih lanjut menuju program yang dibuat untuk mereka oleh orang lain.

Kalau ada di antara mereka orang yang dalam pendidikannya yang pertama dahulu belum belajar bekerja secara mandiri dan kritis, orang seperti itu juga tidak dapat memperbaiki kekurangan itu pada umur yang lebih lanjut. Sebab, kecakapan mereka tetap bersifat relatif, bahkan setelah mereka selama dua tahun dengan sabar menghadapi "hidangan ilmiah" yang telah dipersiapkan untuk mereka. Adapun hidangan itu sebagian besar terdiri atas "makanan" yang tidak dapat mereka cernakan.

Sebaliknya, mereka, yang dalam masa belajar yang asli itu memperoleh juga keterampilan yang diperlukan dalam pengamatan, penataan, dan penilaian fakta-fakta dan dalam penyimpulannya, pastilah kelak pada umur yang lebih lanjut akan dapat melengkapi banyak di antara pengetahuan mereka yang masih kurang, tetapi hanya dalam tujuan yang mereka pilih sendiri dan melalui jalan yang mereka pilih sendiri pula. Ada beberapa di antara mereka yang akan menganggap perlu satu studi di Eropa untuk kepentingan tersebut. Sedangkan diberikannya atau diperpanjangnya cuti dengan tujuan studi seperti itu, pastilah menjadi kepentingan negeri. Sebaliknya, yang menjadi kepentingan negeri itu bukannya menyibukkan anggota masyarakat yang sudah sangat matang mempelajari bidang-bidang yang dipaksakan kepada mereka dan yang barangkali, sehubungan dengan bakat dan lingkup kerja mereka, hendaknya lebih baik diganti dengan bidang-bidang lain. Sebab, sekali lagi, tidak ada teknik yang tepat bagi pegawai pemerintahan. Sedangkan bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilannya sepenuhnya berlaku ungkapan: dari berbagai jalan timbullah yang baik.

Jika orang tidak mau menempuh satu-satunya jalan yang benar bagi pendidikan para pegawai pemerintahan yang berbangsa Eropa untuk Hindia Belanda sendiri, semata-mata di Eropa dan pada dasar yang benar-benar luas seperti yang, antara lain, telah saya tunjukkan dalam nasihat saya tertanggal 3 September 1903, No. 51, dan jika orang menyangka bahwa pembaruan seperti itu dengan berbagai alasan kecocokan dengan keadaan pada satu saat mungkin terlalu kuat, maka hendaklah pendidikan itu dibiarkan saja menurut pengaturannya sekarang. Kecuali beberapa perbaikan yang dengan sendirinya harus diadakan, seperti pemberlakuan status calon pegawai bagi Hindi a pula, dilakukan pula penghapusan ujian bahasa Jaw a bagi para calon pegawai di daerah luar Jawa , dan syarat sekadarnya pengetahuan tentang Kitab-kitab Undang-undang Hindi a Belanda. Kala u perlu semuanya itu diadakan dengan penyederhanaan peraturan sesuai dengan program ujian mata pelajaran sejarah dan etnografï.

Setelah diadakan uraian prinsip tersebut tadi, maka seluk beluk rencana Keputusan Kerajaan hanya menimbulkan sedikit alasan untuk beberapa catatan berikut.

Dalam pasal 8, kalau saya tidak khilaf, dengan jalan mengadakan syarat kekawulanegaraan Belanda, maka pintu yang semula telah terbuka bagi pribumi tetap ditutup. Dengan demikian telah dihalangi jalan yang mungkin dapat menuju, antara lain, peleburan berangsur-angsur kedua korps pemerintahan (Eropa dan pribumi, penerjemah) yang memang sudah saya bela dalam surat kiriman saya yang rahasia pada tanggal 19 Februari '9°5-' Untuk peleburan itu saatnya pun sudah tiba. Pada satu pihak secara takut-takut orang menghindari pengaturan pendidikan pegawai sedemikian rupa sehingga kaum Indo jangan sampai tampak sedikit pun kehilangan peluang untuk ditempatkan sebagai pegawai. D i lain pihak, orang malah tidak menganggap ada keberatan secara politik jik a pribumi diputuskan jalannya, padahal mereka justru menunjukkan bahwa mereka menempuh jalan itu dengan senang dan dengan hasil baik. Saya berpendapat lain dan penutupan jalan itu saya anggap sangat tidak tepat ditinjau dari segi politik.

Dalam pasal 19 dan 20 dibahas mata ujian yang diadakan. •Sebagaimana telah dikatakan tadi, maka saya anggap lebih banyak ruginya daripada untungnya, jik a tanpa perubahan radikal dalam pendidikan diadakan perpanjangan masa belajar serta ujian persiapan. Lag i pula ilmu nusa semestinya jangan sepenuhnya diajarkan secara tersendiri selama satu kali kursus. Sedangkan garis-garis besar hukum masa kini dapat dibicarakan dalam pembahasan Kitab-kitab Undang-undang Hindi a Belanda.

Ketidaksesuaian dengan tujuan yang terdapat pada pengajaran bahasa Melay u dasar yang sudah dimulai, tetapi belum diteruskan sampai akhirnya, telah dibuktikan tadi.

Gun a mengajarkan apa yang dinamakan "ciri-ciri pokok hukum masa kini" , yang akan dikaitkan sekaligus dengan pembahasan hukum pidana Hindi a Belanda serta tuntutan hukum Hindi a Belanda bagi para awam di bidang keahlian hukum, dianggap perlu mengangkat seorang pengajar baru pada Universitas Kerajaan di Leiden. Saya kira mimba r semacam itu bertentangan dengan setiap pengertian pengajaran tinggi.

Bertahun-tahun yang lalu timbullah kesan yang aneh bahwa dalam menguraikan pengajaran yang akan diberikan oleh salah seorang guru besar pada Universitas di Utrecht dibicarakan juga "asas-asas bahasa Senskerta". Namun , guru besar tersebut mempunyai daur mata kuliah lain yang harus diwakilinya secara menyeluruh. Karen a soal kehematan bertentangan dengan pengadaan mimbar tersendiri bagi bahasa Sanskerta, maka beliau pun didesak untuk menyampaikan bahasa tersebut seperlunya saja kepada para mahasiswa. Jadi, rupanya akan dibentuk sebuah profesorat atau bahkan lektorat, terutama guna mengajarkan kepada orang-orang yang tidak secara khusus mempelajari mata kuliah termaksud. Satu bidang diajarkan secara garis besar dan satu bidang lagi tidak bersifat lebih dan merupakan hal umum bagi para awam. Keadaan begitu agaknya tidak ada duanya. Aka n tetapi, hal itu akan berlawanan dengan sifat pengajaran tinggi di negeri kita maupun d i luar negeri.

Pasal 23, sub 3, kiranya akan membuka jalan menuju apa yang dinamakan "pencekokan" syarat-syarat ujian dalam dua penggalan. Aka n tetapi, peraturan begitu pasti akan mengganggu pandangan bandingan umum terhadap perkembangan calon yang bersangkutan.

Para kontrolir yang, sehubungan dengan pekerjaan lainnya, dapat memenuhi tugas mereka yang ditujukan bagi mereka dalam pasal 28, kiranya akan dicari dengan sia-sia pada masa yang akan datang.

Pasal 39-40. Barang siapa yang mengetahui berbagai macam mutu penilaian yang dikenakan kepada para pegawai oleh para kepala pemerintahan daerah dari dekat, dan tahu atas dasar manakah keteranganketerangan mengenai kemahiran dalam bahasa-bahasa pribumi itu diberikan, dengan sendirinya mengerti bahwa baik bagi penilaian kecakapan para calon itu setelah belajar pada Akademi Pamong Praja, maupun terutama demi perbandingan antara pengakuan hak calon masingmasing, tidak ada dasar yang mantap sama sekali.

Pasal 58. D i sini agaknya terjadi salah tulis: bukan op (pada), melainkan over (mengenai).

5

Leiden, 3 Jun i 1907

K e hadapan Yan g Muli a Menteri Daerah Jajahan

Gun a menjawab surat kiriman Yan g Muli a tertanggal 1 Jun i 1907, A 1 N o . 63, saya, dengan hormat, mempermaklumkan hal yang berikut.

Terhadap ketentuan lebih lanjut tentang hari depan para siswa sekolah hukum yang akan didirikan itu kiranya tidak akan ada keberatan. Lebih-lebih karena sekolah tersebut tanpa ragu akan berpengaruh pada kadar penawaran tadi. Jik a diketahui bahwa para ahli hukum pribumi, asal mereka, selama karier mereka dalam pangkat rendahan, ternyata cakap untuk pangkat itu, akan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, atau jika mungkin organisasi pengadilan ditinjau kembali, mereka diangkat hingga memenuhi jabatan yang lebih kurang sama, maka pastilah dari kalangan-kalangan terbaik di antara kaum bangsawan Jawa, akan ada para remaja yang dipercayakan kepada sekolah hukum tersebut. Ini tanpa memberikan janji apa-apa kepada mereka, yang pelaksanaannya akan berlawanan dengan kepentingan negeri, sehingga janji itu terpaksa dilanggar. Tanpa penguraian karier semacam itu dikhawatirkan kalau-kalau para bupati dan sebagainya ragu-ragu untuk mendaftarkan putra-putra mereka, yang secara intelektual berbakat baik, sebagai siswa.

Sudah dengan sendirinya fungsi para pegawai kejaksaan pada pengadilan-pengadilan pribumi sebanyak mungkin ditugaskan kepada ahli hukum pribumi. Terutama jika dalam suatu peraturan kelak para jaksa akan memperoleh kemandirian dari pihak pemerintah daerah yang menjadi syarat untuk menjalankan jabatan tersebut dengan tepat.

Sampai seberapa jauh para ahli hukum pribumi akan ikut serta juga dalam pengadilan atas orang Eropa, sekarang belum waktunya untuk diputuskan. Juga dengan mempertimbangkan penataan sekolah hukum tersebut, hal itu tidak boleh dinamakan mendesak.

Jika pegawai-pegawai pengadilan pribumi yang dididik di Hindia ternyata cakap dalam menduduki jabatan-jabatan pengadilan, seharusnya tak dapat dibantah akan menghasilkan penghematan yang cukup besar. Ini kalau dibandingkan, jika tempat tersebut diduduki oleh para pegawai bangsa Eropa, sehubungan dengan syarat-syarat pengiriman, penggajian, cuti, dan pensiun pegawai Eropa itu.

Sebagian penghematan itu akan hilang andaikan pribumi-pribumi yang dimaksud itu dikirim ke negeri Belanda untuk dididik dalam ilmu hukum. Lebih-lebih untuk kepentingan tersebut, yang dianggap memenuhi syarat ialah mereka yang orang tuanya mampu untuk membuat anakanaknya memperoleh pendidikan yang pada umumnya mahal pada sebuah sekolah menengah di Hindia. Sementara itu, akan dikorbankanlah asas praktis yang sehat, yakni bahwa anak negeri Hindia Belanda harus mendapat pendidikan yang menuju ke semua jabatan kepegawaian yang menurut anggapan dapat mereka jalankan di tanah air mereka sendiri. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang dianggap mutlak memerlukan pendidikan di Eropa, sepantasnya dijalankan oleh orang-orang Eropa atau secara kekecualian oleh pribumi yang telah dibina di Eropa.

Umpama pribumi-pribumi tersebut selama sekurang-kurangnya enam tahun dipisahkan dari tanah air mereka selama masa remaja mereka, maka akan banyak berkurang juga sifat-sifat khusus pribumi yang berpendidikan baik untuk menduduki jabatan pada pengadilan pribumi. Padahal, justru sifat-sifat itulah yang menyebabkannya lebih disukai untuk kepentingan tersebut daripada orang Eropa.

Bagian persiapan pada sekolah menengah tersebut, menurut penilaian panitia yang bersangkutan, yaitu perancang rencana untuk kepentingan itu, merupakan bagian yang tak terpisahkan pada pendidikan termaksud: 1) karena program pelajaran yang di satu pihak harus bersambung dengan pendidikan dasar, di lain pihak segera dapat disusun agar mencapai derajat kemajuan dan pengetahuan yang paling diharapkan bagi para calon ahli hukum; 2) karena pada masa kanak-kanak pun orang ingin menjauhkan mereka dari lingkungan pedagogi pribumi, merupakan cap lama dan hendak dimasukkan ke dalam pengaruh para pengajar yang dapat memberikan arah yang dituntut dengan mempertimbangkan karya mereka yang akan datang.

Justru untuk menghindari kerugian-kerugian pada sekolah kedokteran pribumi yang dicatat oleh Tuan Scherp1 , orang ingin membuat asrama di sini bukan semata-mata sebagai tempat tinggal bersama bagi para siswa. Sebaliknya, hendak dijadikan pranata untuk pendidikan bersama. Sedangkan kesempatan untuk pendidikan di dalam keluarga-keluarga Eropa hendaknya tetap terbuka, asal di bawah pengawasan, bagi mereka yang mampu menurut sarana dan keadaan.

Mengenai syarat-syarat yang harus dikenakan kepada calon siswa, maka yang menjadi syarat minimum bagi panitia ujian ialah pendidikan pada sekolah dasar Eropa yang telah diperoleh dengan hasil baik.

Bukankah orang hendak memupuk para ahli hukum pribumi dengan kualitas terbaik yang dapat diperoleh? Maka, sebagai harapan yang dapat dicapai terbayanglah bagi panitia tersebut: ahli hukum pribumi pada masa mendatang, yang memang dalam banyak hal berlainan pembinaannya dibandingkan rekannya dari Barat, jika dibandingkan dengan didikan Barat itu, tidak akan kurang mutunya. Memang benar, ia tidak tampak berlapis pendidikan yang agak klasik serta tidak memperlihatkan beberapa ciri lain, yang dicap oleh masyarakat Eropa sebagai orang yang mempunyai peradaban tinggi. Namun, tidak kurang, ia juga mempunyai pengetahuan hukum yang dapat dipakai secara praktis dan ia akan lebih akrab dengan kehidupan hukum pribumi. Sedangkan perkembangan rohaninya akan lebih sesuai dengan paguyuban pribumi. Sebetulnya orang ingin segera menaikkan syarat-syarat pemasukannya, tetapi karena urusan ini masih baru dan disebabkan oleh keadaan nyata pada pendidikan pribumi secara umum, maka cukuplah diterima sebagai syarat: pendidikan dasar yang lengkap. Sementara itu, orang percaya bahwa kelak dengan sendirinya akan terjadi kenaikan kualitas pendidikan secara berangsurangsur, sebagaimana juga telah berlangsung pada pendidikan para dokter pribumi.

Program pelajaran tersebut kiranya sulit ditata sedemikian rupa sehingga orang jangan mengharapkan lebih banyak di sini, atau sesuatu yang lain di sana. Pengolahan selanjutnya terhadap bahan pelajaran yang telah diatur sesederhana mungkin, dengan sengaja telah dibiarkan tidak tuntas, juga karena perlu diadakan kelonggaran tertentu bagi pengertian para pengajar. Sedangkan berangsur-angsur pengalamanlah yang akan menjadi pedoman dalam hal ini.

Sedikit pun tidak ada yang menghalangi pengajar yang bersangkutan untuk memberi tempat kehormatan yang khusus yang pantas dalam kaitan ini kepada sejarah tanah air dan sejarah kolonial. Ini pun pada waktu membahas sejarah umum. Sebaliknya, jika yang hendak dicapai ialah pengetahuan umum dengan mempelajari sejumlah kecil mata pelajaran, maka rupanya tidak seyogianya membatasi luasnya studi historis dengan cara begitu.

Adapu n ilmu bumi sekarang menduduki tempat yang sangat penting dalam pendidikan dasar, sehingga tampak tidak perlu menyisihkan tempat tersendiri bagi bidang ini dalam rencana pelajaran. Lebih-lebih karena dalam pengajaran sejarah secara baik, pengetahuan geografi dengan sendirinya terpelihara dan lengkap.

Meman g betul, tanpa mempelajari bahasa Perancis, pengetahuan yang perlu tentang Kitab-kitab Undang-undang Hindi a dapat diperoleh dengan baik sekali, asal orang mau mengajarkan satu bahasa asing saja kepada para calon ahli hukum. Namun , bahasa Perancislah yang pertama-tama memenuhi syarat. Ini juga karena kaitan hukum kita dengan hukum Perancis. Sebab, studi seperti itu mempunyai pengaruh yang bersifat membina. Sementara itu sudah lama ditunjukkan oleh pengalaman bahwa pribumi sekurang-kurangnya sama mudahnya mempelajari bahasa Perancis seperti orang Belanda juga.

Perlunya menambah lebih banyak mata pelajaran ke dalam program pelajaran, baru akan dapat dinila i dengan lebih baik daripada sekarang setelah memperoleh pengalaman praktis beberapa tahun lagi.

Rupany a tidak perlu diadakan batas umur untuk menerima siswasiswa, asal dengan syarat, mereka sudah memperoleh pengetahuan yang seharusnya ada pada sekolah dasar Eropa . Lal u para siswa itu dengan sendirinya pada waktu penerimaannya itu sekurang-kurangnya berumur dua belas tahun. Da n semakin kurang mereka melewati umur tersebut, semakin 'baik. Sebab jik a masa pubertas, yang pada pribumi biasanya cepat mulai, sudah tercapai, maka pengaruh pendidik menderita kerugian yang sering tidak dapat diperbaiki lagi.

Karen a banyak sekali yang tergantung pada kualitas para pengajar demi berhasilnya sekolah hukum, maka tidak seyogianya orang bersikap pelit dalam mengurus penggajian mereka. Maka , menurut pandangan saya, perlu juga dipertimbangkan agar dicegah jangan sampai pengajar-pengajar ilmu hukum yang demikian sifatnya mendambakan kembali bidang magistrat karena terpaksa oleh keadaan keuangan. Padahal, setelah dalam beberapa tahun bekerja pada sekolah tersebut, mereka memperoleh pengalaman pedagogi yang diperlukan.

Para guru yang hanya memenuhi syarat-syarat ukuran sedang bagi pengajaran dasar Eropa tidak dapat dipakai untuk bagian persiapan sekolah hukum. Untu k keperluan itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kecakapan dan keluwesan yang lebih dari biasa. Tambahan lagi, jik a dicatat bahwa sekolah hukum itu jauh lebih menyita waktu dan kebebasan mereka dibandingkan dengan sekolah dasar Eropa , maka dengan sendirinya, andaikan mereka diberi tunjangan di atas pendapatan mereka yang biasa, tunjangan ini mempunyai "harga bersaing" bagi mereka.

Keberatan-keberatan lain yang telah diungkapkan dalam Laporan Sementara telah mendapat bantahan yang cukup dalam laporan itu sendiri.

IV-(2) KECAKAPAN DAN WATAK PEMERINTAHAN PRIBUMI

6

Betawi, 12 Juni 1901

Kepada Direktur Departemen Pemerintahan

Dalam Negeri (Pamong Praja)

Sebagai jawaban atas surat kiriman Anda tertanggal 14 Juni 1901, No. 2983, dengan hormat, sambil menyampaikan kembali lampiran, saya mempermaklumkan hal yang berikut.

Dalam surat kiriman saya kepada Paduka Tuan tertanggal 7 Juni, No. 29 , sudah dibicarakan satu pokok yang oleh Tuan De Wolff Van Westerrode2 sekarang dibahas dengan lebih sengaja. Antara lain dicatat bahwa kecenderungan untuk mengembangkan dana-dana dari apa yang disebut kas mesjid, yang dapat dipakai untuk membayar bermacam-macam pengeluaran untuk kepentingan umum, telah terungkap di sana-sini dengan cara yang menimbulkan keberatan. Ini meskipun Pemerintah Pusat, menurut pandangan saya yang seluruhnya tepat, sebanyak mungkin membantahnya.

Ketentuan-ketentuan daerah yang berlaku sekarang mengenai kas-kas mesjid itu sebagian telah ada, sebagian telah diberi bentuk seperti yang sekarang, berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Pusat tertanggal 4 Agustus 1893, No. 1962. Namun sejak pemberlakuannya, menurut Tuan De WollTVan Westerrode, salah urus mengenai dana-dana itu masih sering sekali terjadi. Ha l ini dipersalahkannya kepada kurangnya pengawasan yang dijalankan oleh pemerintahan bangsa Eropa. Saya kira, kedua pernyataan itu memang terpaksa dibenarkan.

Kurangnya pengawasan itu oleh Tuan De Wolff Van Westerrode akan dipersalahkan sebagian kepada rasa sungkan para residen yang ditimbulkan oleh pasal 33 instruksi mereka. Itu tidak benar; sebab Pemerintah Pusat telah menegaskan dengan jelas dalam surat edaran tersebut tadi sebagai berikut: Campur tangan Pemerintah Daerah dalam pengurusan pungutan oleh para pegawai pengatur nikah beserta pembagian hasilnya dan dalam pengelolaan dana-dana atau kas-kas yang terbentuk dari sebagian pungutan tersebut, sama sekali tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan agama. Ole h pihak Pemerintah Daerah urusan itu harus dijauhi. Jug a dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat menghendaki pengawasan tertentu dari Pemerintah Daerah bangsa Eropa atas beberapa urusan tersebut.

Selanjutnya asisten residen tersebut menyangka bahwa surat edaran itu di sana-sini tidak jelas atau bertentangan dengan isinya sendiri. Pertentangan-pertentangan itu, sebaliknya, lenyap jik a kalimat-kalimatnya dibaca dalam kaitannya satu dengan yang lain. Jik a kepada Pemerintah Daerah pada satu pihak dianjurkan agar menjaga supaya "para penghulu atau para naib ... jangan kurang menyerahkan uang kepada bawahan mereka", maka hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan peringatan yang diberikan tidak lama sesudah itu sebagai berikut: Janganlah, melalui campur tangan Pemerintah Daerah, diciptakan kas-kas mesjid atas biaya pendapatan para penghulu yang lazim. Ata u jangan menyalurkan jumlahjumla h uang yang lebih besar daripada apa yang terjadi sampai sekarang. Sebaliknya, para penghulu harus dibiarkan menikmati apa-apa yang memang selamanya menjadi hak mereka, andaikan mereka "lebih suka memiliki pendapatan mereka untuk mereka sendiri seluruhnya". Dari kaitannya tak diragukan terlihat bahwa di sini para penghulu tidak dipertentangkan dengan para naib mereka dan sebagainya, melainkan dengan kas mesjid. Sedangkan para naib itu dan sebagainya di sini lebih banyak dicakup dalam ungkapan para penghulu. Sehubungan dengan ini, seorang pembaca yang arif, terhadap surat edaran itu, akan mengerti bahwa ungkapan "semua sumbangan kepada kas-kas mesjid dengan demikian seluruhnya harus berarti, sejarah tidak ditentukan lain oleh adat, suka rela" . Menurut kaitannya, hal itu berarti: jik a sepanjang ingatan manusia sebagian uang biaya perkawinan dan sebagainya disisihkan untuk membentuk kas mesjid, maka adat tersebut, setelah dibersihkan dari penyelewengan, boleh dilestarikan. Aka n tetapi, jik a adat seperti itu tidak ada, maka janganlah ada penghulu, naib, dan sebagainya yang dipaksa menyerahkan sebagian pendapatannya untuk kas mesjid (sebagaimana terjadi di beberapa daerah).

A p a yang selanjutnya mungkin tetap kabur isinya, mungkin karena redaksi yang kurang berhasil atau karena cara membaca surat edaran secara sepintas lalu, telah dijelaskan dengan lebih dari cukup dalam suratsurat kiriman Pemerintah Pusat yang disebabkan oleh berbagai rencana peraturan dari para kepala Pemerintah Daerah.

Setiap kali, misalnya, harus ditegaskan bahwa salah satu maksud terpenting peraturan tersebut seharusnya sebagai berikut: Penduduk harus dibantu dengan cara yang semurah mungkin. Jadi , jik a segera atau setelah beberapa lama ternyata bahwa hal itu mungkin, maka jumla h maksimum pungutan yang telah ditetapkan itu harus diturunkan kembali. Jug a pembentukan kas-kas mesjid yang baru atau perluasan kas-kas mesjid yang sudah ada, tidak boleh terjadi karena hal in i akan merupakan beban yang mencekam, baik bagi para penghulu dan sebagainya, ataupun bagi penduduk. Maka , orang harus selalu ingat bahwa tujuan semula kas-kas mesjid itu ialah: memberi bentuk tetap kepada kebiasaan bahwa para penghulu dan sebagainya wajib memenuhi kebutuhan ibadah. Sebagai imbalannya mereka boleh memperoleh uang biaya nikah dan sebagainya.

Sedangkan tujuan-tujuan lain, yang dikenakan kepada uang-uang tersebut, kebanyakan berdasarkan kesewenang-wenangan para bupati, yang terkadang dalam hal ini disokong oleh pihak Pemerintah Daerah bangsa Eropa. Juga hendaknya peraturan yang baru itu boleh menjadi alasan untuk menjamin kedudukan mandiri bagi para penghulu, naib, dan sebagainya. Ha l ini dapat juga berguna untuk memperbaiki kualitas mereka secara berangsur-angsur. Akan tetapi, apabila pendapatan itu ternyata terlalu tinggi, setelah diadakan administrasi teratur terhadap semua pungutan itu, maka pungutan itu pun harus dikurangi secara sepadan. Begitu pula apabila ternyata bahwa sebuah pengelolaan yang teratur telah berhasil memasukkan jumlah uang yang lebih banyak ke dalam kas-kas mesjid daripada yang hingga kini secara lokal lazim dibayarkan untuk kebutuhan ibadah, maka hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mendirikan semakin banyak rumah ibadah yang semakin mahal biayanya. Dana-dana tersebut juga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Sebaliknya, malah harus menjadi alasan untuk mengurangi pungutan-pungutan tersebut.

Semua asas tersebut setiap kali dalam surat-surat kiriman kepada berbagai residen telah berkali-kali diulangi; baik secara umum maupun secara rinci telah diterapkan pada peraturan-peraturan yang telah mereka rancang. Jika hal ini hanya sedikit hasilnya, maka sebabnya pasti hal lain dan bukan sekadar ketidakjelasan instruksi-instruksi yang telah diberikan itu.

Keinginan Pemerintah Pusat yang telah dirumuskan dengan jelas dalam surat edaran itu pun menghendaki bahwa pungutan-pungutan, pembagian, serta pengelolaan dana-dana yang mungkin dapat dibentuk dari situ akan berada di bawah pengawasan pemerintahan bangsa Eropa. Keinginan itu, di dalam surat-surat kiriman yang termaksud tadi, setiap kali diulang lagi dalam bentuk yang lebih pasti dan diolah lagi secara lebih rinci. Pada satu pihak, dalam banyak konsep, mula-mula soal pengawasan pihak Pemerintah Daerah bangsa Eropa itu didiamkan saja, atau yang dikemukakan hanya soal pemeriksaan tata bukunya. Sebaliknya, Pemerintah setiap kali ingin agar secara tegas soal itu dimasukkan ke dalam peraturan daerah. Pemeriksaan kas dilakukan pada waktu-waktu yang tidak teratur, serta sarana-sarana lain akan dipakai untuk membuat pengawasan itu benar-benar terlaksana.

Hal itu menimbulkan oposisi pada beberapa residen. Salah seorang di antaranya menyatakan kepercayaannya yang mutlak kepada para bupati dan memberitahukan bahwa ia telah minta agar para bupati di daerahnya membaca penilaian saya yang tidak baik mengenai kejujuran banyak pegawai pribumi dalam soal keuangan. Katanya, mereka telah mendapat kesan yang buruk dari penilaian saya itu. Seorang residen lain, yang ditanya mengapa di antara pengeluaran biasa dari kas mesjid terdapat jumlah-jumlah uang yang cukup besar "untuk pembelian benang", menjawab bahwa ia tidak mau minta keterangan kepada bupati yang bersangkutan mengenai soal-soal yang agak pelik. Meskipun sekarang Pemerintah Pusat, bertentangan dengan itu, juga telah memerintahkan pengawasan seperti itu, saya dapat mengerti benar bahwa dalam praktik, di bawah pimpinan para residen seperti yang termaksud tadi, pengawasan tersebut akan ada kekurangannya, walaupun tidak dalam segala hal. Aka n tetapi, yang menjadi sebab ialah para kepala Pemerintah Daerah tidak mempertahankan satu peraturan yang pemberlakuannya telah ditugaskan kepada mereka tanpa dapat disangsikan. Apaka h keburukan seperti itu dapat diatasi dengan satu ordonansi umum, saya terpaksa ragu-ragu.

Bersama Tua n De Wolff Va n Westerrode saya berpendapat bahwa untuk sementara syarat-syarat kejujuran yang ternyata dipenuhioleh sebagian besar para pegawai pribumi belum cukup untuk mempercayakan kepada mereka sebuah tata usaha seperti yang dimaksud di sini, yang boleh dikatakan tanpa diawasi. Namun , saya percaya bahwa sarana yang dianjurkan itu, yakni duduknya seorang pegawai pemerintahan yang berbangsa Eropa dalam setiap komisi, sebaiknya sebagai bendaharawan atau sekurang-kurangnya sebagai pemegang kunci kas, bukanlah yang sebenarnya. Sebab dengan cara itu para anggota pribumi dalam komisi nyatanya dikesampingkan. Pada umumnya justru pemerintahan bangsa Eropa yang seharusnya bersikap mendidik terhadap pegawai pribumi, lebih daripada lazimnya. Sebaliknya, tidak sebagaimana biasanya, hendaknya pemerintahan bangsa Eropa itu mengurangi sikap menyepelekan pegawai pribumi dalam melaksanakan tugasnya. Car a begini lebih mudah, tetapi hanya dapat disahkan andaikan orang terpaksa putus asa atas bakat pribumi yang dibutuhkan untuk diperbaiki guna melakukan tugas sebagai pegawai negara menurut pendapat kita.

Ras a putus asa seperti itu, sebaliknya, tidak beralasan. Meman g benar pada kebanyakan pegawai bangsa Erop a prasangka yang dimaksud tadi masih tetap terlalu menonjol. Jadi , menonjolkan juga kecenderungan untuk menduduki tempat pegawai pribumi serta menggunakan pegawai pribumi sebagai alat untuk pekerjaan yang kurang penting. Meman g benar, para pegawai bangsa Erop a sangat kurang mengusahakan bantuan pendidikan yang rasional terhadap para putra pegawai pribumi; meskipun terdapat kenyataan sampingan serta kenyataan sampingan lain yang tidak baik. Namu n saya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, sudah dapat menunjukkan kepada para priayi muda serta calon priayi yang berkat pendidikan yang cermat sudah cukup luhur budinya secara moral dan intelektual untuk menjadi pegawai yang unggul dan dalam segala hal dapat dipercaya.

Golongan tersebut masih merupakan minoritas, dan kebanyakan d i antara mereka masih membutuhkan pengawasan, lebih-lebih mengenai pengelolaan keuangan yang dianggap penting. Hendaknya mereka diberi pengawasan seketat mungkin, tetapi jangan menduduki tempat mereka. Jik a dalam soal pengawasan tata usaha kas-kas mesjid pihak pemerintahan bangsa Eropa dengan setia memenuhi instruksi-instruksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka penyalahgunaan seperti itu jarang dapat terjadi. Itu pun tanpa seorang pegawai bangsa Eropa , yang berperan sebagai anggota komisi pengelola, menyingkirkan para anggota pribumi atau menyimpan sebuah kunci kas. Namun , sebuah ordonansi yang mewajibkan duduknya seorang Eropa dalam komisi tersebut serta tugas menyimpan kunci tidak akan menjamin pengawasan yang tuntas.'Sebab, pegawai yang ditugaskan itu sebenarnya menentang hal itu atau sama sekali acuh tak acuh terhadap hal itu.

Sesudah apa yang dicatat di atas dan di tempat lain, agaknya tidak perlu diulang bahwa "pemanfaatan" dana-dana mesjid, seperti yang diperkirakan oleh Tuan De Wolff Van Westerrode, misalnya guna perawatan orang sakit, penderita kusta, orang buta, orang sakit jiwa, atau pemberian uang muka tanpa bunga bagi pembentukan pranata kredit, seluruhnya akan berlawanan dengan jiwa penyusunan ketentuan-ketentuan daerah serta penerapannya, yang ingin dilihat oleh pihak Pemerintah Pusat. Dan saya tidak akan senang mengemukakan nasihat agar kita menerima asas-asas yang berbeda.

Kenyataan bahwa penduduk, sejauh dimungkinkan oleh sarananya masing-masing dan menurut kemampuannya, harus membayar sesuatu kepada pihak yang membantu mereka untuk menikah, mencatat perceraian atau mengumumkannya, dan sebagainya, tidak dapat dianggap lain kecuali adil. Bahwa jika dari dahulu adat sedikit banyak mewajibkan para penghulu untuk membiayai ongkos-ongkos ibadah dari pungutan tersebut, padahal pembayaran itu tidak pernah dapat dianggap dilakukan oleh kas negara, maka jika adat tersebut dilestarikan dan diperkuat juga tidak ada keberatan. Sebaliknya, jika banyak tempat lama-kelamaan sudah kemasukan penyelewengan yang semakin menaikkan jumlah pungutanpungutan itu dan dari pendapatan itu orang memenuhi berbagai kebutuhan yang oleh pihak jawatan pajak tidak mau ditangani, maka tidaklah menjadi urusan Pemerintah Pusat untuk melestarikan dan mengatur penyelewengan tersebut. Dengan demikian tanpa menghapuskan atau mengurangi beban-beban pajak lainnya yang benar-benar tidak kecil dan yang sudah mencekam orang-orang Jawa, dengan jalan tak langsung Pemerintah Pusat memberlakukan pajak-pajak daerah atau setempat yang baru. Sebab, yang waspada sekali tentu melihat pungutan-pungutan untuk kas-kas mesjid yang didefinisikan sebagai pajak yang tidak resmi. Betapapun perlu diadakan desentralisasi keuangan dalam banyak hal, maka jika dibentuk dengan cara demikian, akibat yang terpenting sekali lagi ialah semakin beratnya syarat-syarat hidup bagi orang kecil. Andaikan memang diperlukan, hendaknya diberlakukan pajak baru, tetapi pajak itu hendaknya diberi nama yang sebenarnya. Maka, orang dengan sendirinya akan merasa wajib, demi menjamin tata usaha yang murni mengenai pendapatan umum yang baru itu, menjalankan peraturan-peraturan yang lebih sungguh-sungguh daripada peraturan terbaik yang dapat dihasilkan oleh tata usaha kas-kas mesjid.

Setiap kali, dan sekali lagi terbukti dari kiriman surat Tuan De Wolff Van Westerrode betapa besar kekurangan yang masih terdapat dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Maka, saya kira perlu agar surat edaran tertanggal 4 Agustus 1893 No. 1962 sekali lagi, dalam bentuk yang lebih tegas dan diolah kembali berkaitan dengan apa yang tercatat tadi, dikirimkan kepada para kepala Pemerintah Daerah. Secara khusus dalam hal itu hendaknya sekali lagi didesak agar diadakan pengawasan yang tegas dan sinambung oleh pegawai bangsa Eropa terhadap pungutan-pungutan yang dimaksud, pembagiannya, serta tata usaha terhadap kas-kas mesjid yang di sana-sini dibentuk dari pungutan itu. Dengan pengertian bahwa hendaknya pengawasan kas yang sering dilakukan oleh seorang pegawai bangsa Eropa dianggap benar-benar perlu untuk kepentingan tersebut.1

Betawi, 31 Maret 1904

Kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Pamong Praja)

Mengenai surat permohonan Bupati Batang khususnya, sekarang kiranya tidak diperlukan lagi nasihat tadi. Andaikan masih perlu, seharusnya saya sudah mengajukan nasihat agar diadakan keputusan atas permohonan itu, menurut peraturan yang telah diikuti oleh Pemerintah Pusat akhir-akhir ini dalam menilai permohonan-permohonan seperti itu. Sebab, peraturan-peraturan itu juga diketahui oleh pegawai pribumi yang berkepentingan.

Pada umumnya saya pasti tidak setuju, seperti sudah saya ungkapkan pada beberapa kesempatan, dengan pemberian uang muka sebagaimana yang dimaksud di sini. Sebab, seolah-olah pemberian uang muka itu merupakan dorongan resmi untuk melakukan pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan pihak yang bersangkutan, serta pengadaan utang pada umumnya. Dengan demikian Pemerintahan Pusat akan bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh pihaknya sendiri mengenai penataan rumah tangga para pegawai pribumi yang tertib dan hernat. Lagi pula saya tahu dari pengalaman bahwa para bupati biasanya pada setiap kesempatan meminta uang muka yang menurut kebiasaan yang ada sekarang mereka anggap dapat diperhitungkan. Hal tersebut seluruhnya terlepas dari kebutuhan nyata atau kebutuhan yang diduga. Padahal, jumlah uang itu sering tidak digunakan untuk tujuan yang disebut dalam permohonan. Banyak bupati, misalnya, menggunakan sejumlah uang untuk dihadiahkan kepada para kerabat dan menyuruh mengkreditkan pesanan-pesanan yang diadakannya untuk mengatur kabupatennya sendiri untuk mengadakan pesta, dan sebagainya Juga, dengan menyetujui alasan-alasan lain yang diajukan oleh Residen Pekalongan, saya kira pantas dianjurkan supaya Pemerintah Pusat mempermaklumkan kepada para kepala Pemerintah Daerah di Jawa dan Madura, agar selanjutnya jangan memberikan uang muka lagi kepada para bupati, berdasarkan peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga mereka. Sedangkan hal yang sama pada waktu pengangkatan para bupati hanya akan dilakukan untuk meringankan biaya pengaturan pertama rumah tangga mereka. Itu pun asal Kepala Pemerintah Daerah menyatakan bahwa jumlah yang dimohon itu benar-benar perlu untuk menghindarkan bupati tersebut dari ikatan utang-piutang yang memberatkan. Juga bahwa menurut keyakinan Kepala Daerah itu uang muka tersebut benar-benar akan digunakan untuk pembayaran tunai terhadap apa yang diperlukan.

dan Tuan Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tuan Steinmetz1 De Wolff Van Westerrode terhadap hasrat para pegawai tinggi pribumi untuk mencari sedikit banyak kemegahan dengan jalan kawin dengan para putri keluarga kedua raja Jawa (Kesunanan dan Kesultanan, penerjemah), saya setujui pula. Kemegahan itu banyak menyita waktu dan uang dari pihak yang bersangkutan, dan biasanya tidak berguna untuk membentuk suatu keluarga yang unggul. Memang, pendidikan para wanita terkemuka pribumi di daerah Gubernemen pun (daerah-daerah di luar swapraja, penerjemah) masih banyak sekali kekurangannya dan di sana pada sebagian besar putri bupati, peradaban yang lebih tinggi pun lebih banyak merupakan hal yang semu daripada kenyataan. Bahkan, suasana rohaniah tempat "para putri" dari Surakarta dan Yogyakarta dibesarkan, luar biasa rusaknya. Sedangkan pengaruh yang dipancarkan oleh para kerabatnya kepada para Bupati yang menjadi suaminya, pasti tidak berguna untuk meningkatkan kecakapan para bupati tersebut menjalankan fungsinya.

Pada tahun yang lalu saya menemukan alasan untuk berbicara dengan Bupati Ngawi tentang peranan penting yang dimiliki oleh seorang raden ayu yang cermat dalam kehidupan jabatan dan kehidupan pribadi seorang bupati. Ia sepenuhnya setuju dengan saya, tetapi demi kepentingan pribadinya, ia sedikit banyak merasa wajib untuk memperhitungkan citacita ayahanda serta para kerabat tua lainnya. Tidak ada yang begitu mereka inginkan selain melihat dia menikah dengan seorang "putri" dari daerah swapraja. Maka, untuk memuaskan berbagai keinginan itu sebanyak mungkin, ia melayangkan pandangannya kepada seorang putri Pangeran, saudara Sultan Yogya. Gadis itu sedikit banyak belajar bahasa Belanda. Saya tahu bahwa pangeran tersebut tidak terlalu terpandang di Yogya, karena rupanya ia sering kekurangan uang; dan mengenai akhlaknya sendiri serta akhlak beberapa kerabat wanitanya tersiar desasdesus yang buruk. Karena itu saya nasihati bupati tersebut agar jangan mengambil keputusan kecuali setelah mendapat informasi yang baik sekali.

Baru-baru ini bupati itu ada di sini lagi. Rupanya ia akan tetap menjalankan rencana perkawinan tersebut. Menurut keyakinan saya, pada dirinya sendiri keinginan untuk mengadakan ikatan yang seolah-olah terkemuka seperti itu tidak begitu hidup dibandingkan dengan yang ada pada diri ayahnya dan para kerabat lainnya. Itulah yang menjadi dasar keinginannya untuk tidak kalah dengan para rekannya di Demak dan sebagainya.

Dalam ikatan perkawinan seperti itu, soal cinta sudah telanjur merupakan hal asing, dan pernikahan itu hanya dapat dianggap sebagai semacam kontrak dagang, yang mempertukarkan kewibawaan dengan uang.

Dalam pandangan saya, pantas juga dianjurkan supaya pemerintahan berbangsa Eropa diberi instruksi untuk memberikan peringatan pada setiap kesempatan, agar janganlah dicari lagi perkawinan semacam itu oleh para pegawai gubernemen atau untuk para pegawai gubernemen.

8

Betawi, 20 April 1904

Kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Pamong Praja)

Sebagai jawaban atas kiriman surat Anda yang rahasia tertanggal 1 Maret 1904, No. 45/A, yang lampirannya dengan ini saya kembalikan, semoga yang berikut ini dapat berguna.

Meskipun dalam kiriman-kiriman surat Tuan Steinmetz dan De Wolff V an Westerrode terdapat banyak hal yang dapat saya setujui, saya kira keduanya sangat melebih-lebihkan arti penting ekonomi dari perayaan Lebaran yang resmi. Karena itu mereka juga mengharapkan terlalu banyak, andaikan diadakan peringatan tertulis agar sifat resmi perayaan itu dihilangkan.

Kenyataan bahwa pribumi di Jawa demam pesta, sedangkan pemuasan hasrat itu sering memaksa mereka untuk berutang hingga memberatkan serta menimbulkan kemiskinan, itu sudah pasti. Namun bukan saja, atau bukan pada pokoknya, dalam perayaan Lebaran timbul penyakit masyarakat tersebut. Sebaliknya, dan yang terutama tidak kurang, penyakit itu timbul pada peristiwa-peristiwa kehidupan keluarga, seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian. Pada kesempatan itu pribumi membebani dirinya dengan kewajiban-kewajiban yang penepatannya biasanya di luar segala perimbangan dengan penghasilannya.

Di antara hari-hari peringatan yang sekali setahun berulang dan yang bagi seluruh penduduk berlaku demikian, Lebaran yang mengakhiri ibadah puasalah yang paling terkemuka, dan hal itu tidak dapat dibantah. Hal ini berlaku bagi semua negeri Mohammadan. Di mana-mana perayaan pesta ini disertai hidangan makan khusus, saling bertandang yang dilakukan oleh kaum kerabat dan kenalan, pembelian pakaian baru, serta berbagai bentuk hiburan yang menggembirakan.

Memang benar, setiap peraturan pantas disambut gembira, asal dapat mengurangi pemborosan yang dilakukan oleh pribumi pada perayaan Lebaran maupun pada perayaan lainnya. Sebaliknya, tidak dapat dikatakan bahwa pemborosan itu timbul atau sekadar dibantu oleh kebiasaan memberi ucapan selamat kepada para kepala pribumi oleh para pegawai bangsa Eropa yang berpakaian resmi. Lebih banyak uang dikeluarkan di Betawi dibandingkan dengan kebanyakan tempat lain karena pembelian petasan, pakaian dan makanan pada hari Lebaran, meskipun di sini perayaan "resmi" boleh dikatakan tidak ada. Sedangkan penduduk hampir tidak melihat pemberian ucapan selamat kepada para pegawai pribumi oleh para pegawai bangsa Eropa. Bagaimanapun, orang

Cina peranakan dan orang Eropa peranakan berlomba-lomba dalam perayaan mereka untuk sebanyak-banyaknya meledakkan bahan-bahan peledak dengan cara yang tidak nyaman. Mereka juga memamerkan jumlah uang yang pada kesempatan seperti itu mereka belanjakan untuk petasan.

Bila para bupati memerintahkan penduduk untuk mengadakan pawai, hal ini dapat menjadi beban bagi banyak orang. Sebaliknya, hal ini bukan menjadi ciri khusus Lebaran. Malahan, sering kali terjadi juga pada pesta perpisahan, yang digunakan oleh para pegawai pribumi untuk membujuk kecongkakan para kepala pemerintahan bangsa Eropa. Memang, tidak diperlukan banyak hikmah hidup untuk mengetahui bahwa di situ tidak mungkin terjadi ungkapan spontan dari pihak penduduk, sedangkan para priayi biasa menerima pergantian nasib yang jauh lebih gawat dengan cara yang sangat tenang. Begitu pula setiap 2- 3 tahun sekali mereka tidak menyesalkan keberangkatan atasan mereka yang berbangsa Eropa. Bukan itu yang menyebabkan mereka mau saja dikerahkan untuk mengadakan pernyataan-pernyataan tersebut, dan juga bukan penyesalan itu yang menyebabkan sebuah korps pegawai yang "menyesal" telah memberikan hadiah uang secara diam-diam kepada orang Eropa yang berangkat pada kesempatan lelang. Penyelewengan yang satu juga patut diberantas seperti penyelewengan-penyelewengan yang lain. Akan tetapi, tidak ada alasan untuk secara khusus menentang perayaan Lebaran secara resmi sebagai sumber bencana ekonomi. Bila pemerintahan bangsa Eropa sudah diresapi oleh keharusan untuk mencegah jangan sampai para pegawai pribumi melakukan pemborosan, maka dengan sedikit keluwesan pemerintahan bangsa Eropa itu akan berhasil - apa yang disebut oleh Tuan Steinmetz mengenai Tegal dan Pekalongan dapat juga menjadi bukti - untuk mengurangi alasan-alasan pemborosan. Juga akan berhasil untuk menghapuskan beban khusus yang dikenakan kepada penduduk pada kesempatan.perayaan. Namun, jika kesadaran itu belum ada, penghapusan resepsi Lebaran yang khidmat pun sedikit juga tidak membantu untuk memberantas hasrat pemborosan pada para kepala dan penduduk.

Lebaran memang sudah menjadi perayaan keagamaan yang istimewa bagi pribumi. Para priayi yang dalam hal lain tidak pernah ikut serta dalam ibadah secara umum, pada hari itu dengan dikepalai oleh para bupati pergi ke mesjid. Semuanya, besar kecil, memenuhi fitrah dan menghadap pada kerabat tua atau pegawai atasan untuk minta maaf atas kesalahan dan kekurangan pada masa lampau. Arti penting perayaan ini diperkirakan menjadi alasan untuk mencamkan kepada para pegawai bangsa Eropa - khusus untuk kesempatan itu - bahwa mereka wajib memberikan penghormatan tersebut. Sudah jelas bukan sebaliknya yang terjadi: bukan kebiasaan pemberian ucapan selamat secara resmi yang menyebabkan atau sangat menambah tenarnya pesta tersebut. Maka, tidak akan bijaksana, sekalipun orang bertindak dengan hati-hati menurut ïsyarat Tuan Steinmetz dan sekalipun segi ekonomi pada soal itu ditonjolkan ke muka, untuk menjadikan perayaan pesta ini sebagai sasaran serangan dalam surat peringatan Pemerintah Pusat.

Harapan agar tindakan-tindakan yang dianjurkan tadi untuk membatasi perayaan Lebaran itu lama-kelamaan akan menyebabkan kendurnya pelaksanaan ibadah puasa, pastilah sepenuhnya sia-sia. Sebab, mereka yang agak tekun menjalankan puasa, sekarang pun, kecuali pada beberapa daerah di Jawa Barat, merupakan minoritas. Mereka itu biasanya merayakan pesta Lebaran dengan cara yang paling tenang dan tidak mahal. Sebaliknya, sebagian besar yang tidak berpuasa merayakan Lebaran dengan kegembiraan yang lebih besar. Di Eropa juga bukan kaum Kristen yang paling saleh yang merayakan karnaval atau Paskah dengan cara yang paling riuh atau membelanjakan uang paling banyak untuk pohon natal. Keterkaitan antara puasa dan Lebaran, meskipun dalam teorinya sangat erat, praktiknya renggang sekali. Bila seperti di Banten, sebagian besar Priangan dan Cirebon, sebagian Betawi, secara tradisional ibadah puasa berakar dalam, orang selalu akan mengalami sedikit banyak pengaruh yang kurang menguntungkan pada kebanyakan kegiatan, meskipun perayaan Lebaran dikurangi sampai jumlah yang serendahrendahnya.

Kebiasaan yang tidak disahkan oleh undang-undang mana pun, yaitu kebiasaan untuk menghentikan kegiatan pengadilan pribumi selama bulan Ramadan, dengan demikian tidak dihalalkan. Namun, apakah tindakantindakan untuk menghapuskan kebiasaan tersebut sekarang akan lebih berhasil daripada ketika tahun 1897, dapat diragukan. Ketika itu Direktur Departemen Kehakiman, antara lain dengan kiriman surat tertanggal 11 Januari 1897 No. 220, juga minta nasihat saya mengenai hal itu. Secara tidak langsung ketika itu saya mendengar bahwa justru para ketua Pengadilan Negeri yang tidak berpuasa itulah yang bersusah payah untuk menyelamatkan liburan tahunan mereka. Banyak anggota pribumi di Pengadilan-pengadilan Negeri itu yang tidak berpuasa. Sebaliknya, banyak orang yang berpuasa justru tidak mengalami kesulitan jika menghadiri sidang-sidang yang • tidak terlalu lama waktunya. Sedangkan terhadap mereka yang tidak begitu kuat dapat dipakai sedikit tenggang rasa demi jalannya kegiatan, tanpa menimbulkan kerugian besar.

Dari segi. pandangan kedua, yang tidak disebut oleh Tuan Steinmetz, perayaan Lebaran secara resmi oleh Tuan De Wolff Va n Westerrode ditinjau dan ditentang. Ia melihat dalam perayaan tersebut sesuatu yang merendahkan derajat para pegawai bangsa Eropa, lebih-lebih karena tidak dituntut satu penghormatan balasan semacam itu dari pihak para pegawai pribumi terhadap para pegawai bangsa Eropa. Pandangan ini saya kira sama sekali tidak beralasan.

Tuan De Wolff sendiri menyebutkan cara yang manjur untuk memulihkan keseimbangannya, andaikan keseimbangan itu dianggap terganggu oleh penghormatan yang hanya sepihak saja. Jika seorang kepala pemerintahan daerah atau kepala pemerintahan setempat mengundang para pegawai pribumi untuk hadir pada salah satu perayaan bangsa Eropa - apakah tahun baru atau ulang tahun Ratu - dengan cara yang sangat khidmat dan dengan berpakaian dinas menghadap kepada mereka, maka tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang ketinggalan datang tanpa satu halangan yang sah. Memang, menurut kenyataan di antara para pegawai bangsa Eropa, kecenderungan untuk mengadakan resepsi pada awal tahun baru makin berkurang dan banyak di antara mereka juga cenderung tidak bertanggung jawab atas acara ramah tamah dengan para tamu yang agak mahal biayanya itu, seperti yang dilakukan oleh para bupati dalam resepsi Lebaran. Aka n tetapi, hal itu bukan kesalahan para pegawai pribumi. Bukan karena itu kehadiran yang wajib pada resepsi Lebaran berakibat merendahkan derajat.

Maka , dengan penalaran yang demikian, ada bahaya kalau-kalau orang lupa bahwa surat edaran yang termuat dalam Lembaran Tambaha n N o . 4043 tidak menciptakan sesuatu yang baru. Sebaliknya, hanya mengatur dan membatasi satu kebiasaan yang sudah ada, dengan maksud agar jangan diajukan perhitungan kepada pihak negeri sehubungan dengan biaya perjalanan. Sementara pada umumnya kewajiban untuk menyemarakkan perayaan peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga-keluarga bupati dikurangi dalam batas-batas yang lebih sempit, maka pihak Pemerintah Pusat dahulu menjelaskan bahwa dengan isyarat-isyarat tersebut pihaknya bukan berarti tidak begitu memenuhi kewajiban kunjungan-kunjungan yang lazim serta formalitas-formalitas pada perayaan tahunan duni a pribumi yang paling khusus, yaitu Lebaran. Ha l tersebut terbukti dari keterkaitannya, oleh karena itu peringatan ini terutama berguna untuk mencegah agar, setelah tidak boleh lagi diadakan deklarasi (pembayaran kembali ongkos-ongkos) untuk kunjungan-kunjungan seperti itu, para kontrolir tidak menghindari penghormatan yang biasanya dilakukan terhadap para bupati. Padahal, mereka menjalankan dinas mereka di kabupaten bupati yang bersangkutan. Aga r para pegawai bangsa Eropa dapat diwajibkan memenuhi formalitas kolektif yang sudah lazim, maka terkadang mereka perlu diberi surat oleh pihak Pemerintah Pusat. Padahal, untuk kepentingan itu dunia pegawai pribumi hanya cukup mendapat isyarat dari kepala pemerintahan bangsa Eropa di wilayahnya.

Tida k ada kewajiban mengenakan pakaian resmi atau peraturan tentang ukuran kekhidmatan kunjungan-kunjungan tersebut dalam surat edaran tadi. Yan g menjadi acuan ialah apa yang "lazim" . Ada t atau kebiasaan berlainan pada setiap tempat dan berubah sesuai dengan zaman. Tua n Steinmetz menyebut contoh penghapusan nyata terhadap resepsiresepsi Lebaran di Tega l - di kota itu terdapat seorang bupati yang tidak bersahabat terhadap orang-orang Eropa . Tindaka n itu tidak bertentangan dengan surat edaran yang dimaksud. Begitu pula di tempat lain dengan atau tanpa isyarat dari para penguasa berbangsa Eropa , bentuk resepsiresepsi dapat disederhanakan. Sedangkan ongkos-ongkos yang karena itu terpaksa ditanggung oleh para bupati dapat dikurangi. Sementara itu orang tidak usah bersikap sama sekali bertentangan, yaitu tidak usah secara menyeluruh menghapuskan penunjukan penghormatan jabatan yang sudah laziin sèjak zaman dahulu. Sebab, tindakan seperti itu, meskipun diadakan segala macam "kebijaksanaan", akan menimbulkan kesan yang aneh.

Seandainya diadakan imbauan oleh para bupati kepada penduduk agar membatasi pengeluaran pada perayaan Lebaran, maka ada juga segiseginya yang menimbulkan keberatan. Pertama-tama, sekali lagi tidak terdapat alasan yang tepat untuk mengadakan imbauan agar membatasi perayaan Lebaran. Sebab, jika diadakan perayaan secara kekeluargaan di rumah, hal itu justru akan jauh lebih merugikan bagi penduduk daripada perayaan yang bersifat umum. Akan tetapi, lebih jauh lagi pengaruh para bupati tidak berlaku dalam hal-hal semacam itu atau hanya berlaku dalam perintah tertentu. Padahal, perintah-perintah mengenai urusan yang sedemikian akrab sifatnya tidak dapat dipertahankan tanpa kesewenangwenangan dan kelaliman yang besar. Bahkan, dengan cara itu pun belum tentu orang akan dapat lebih membangkitkan hasrat berhemat daripada yang sekadar semu saja. Sebaliknya, pribumi akan merasa bahwa sebagian kebebasan pribadinya yang sampai sekarang masih terselamatkan dirampas, sebab ia merasa dibelenggu oleh satu ikatan baru. Maka, ia pasti tidak akan belajar menolong diri sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Tuan Steinmetz yang justru ingin mengangkat derajat pribumi, dengan demikian justru akan jauh melewati sasarannya.

Andaikan Pemerintah Pusat hendak berbuat sesuatu menurut arah yang telah diajukan oleh Tuan Steinmetz, maka, menurut pandangan saya, sebaiknya tindakan ini dikaitkan dengan pembahasan satu pokok persoalan lain yang baru-baru ini mulai dibicarakan. Pokok itu mengenai pemberian uang muka tanpa bunga kepada para bupati untuk membayar biaya perayaan kekeluargaan tertentu. Tentang hal ini, dalam kiriman surat rahasia tertanggal 31 Maret 1904, No. 32, kepada Paduka Tuan telah saya ajukan nasihat berdasarkan sepucuk surat permohonan dari Bupati Batang.

Kepada para kepala Pemerintahan Daerah di Jawa dan Madura hendaknya ditulis surat dengan menugaskan mereka agar mempermaklumkan kepada para bupati tentang hal yang berikut: Pemerintah Pusat selanjutnya tidak akan lagi memberikan uang muka kepada para bupati kecuali setelah terbukti ada keharusan yang mendesak untuk memberikan uang muka tersebut. Sedangkan menurut pengertian Pemerintah Pusat, diadakannya perayaan untuk keperluan itu semestinya tidak dapat dimasukkan dalam keharusan yang disebut tadi.

Hal tersebut lalu agaknya dapat diikuti oleh pandangan umum mengenai perayaan-perayaan pribumi menurut jiwa uraian saya di bawah ini.

Salah satu rintangan terhadap perkembangan ekonomi yang sehat di dalam masyarakat pribumi ialah sifat gegabah yang agak umum. Baik penduduk maupun para kepalanya biasanya membuat utang untuk menutupi biaya pesta-pesta yang melebihi kemampuan keuangan mereka. Bukannya ukuran sampai di mana orang akan ikut serta dalam perayaan umum seperti Lebaran, juga cara untuk menjamu tamu-tamu dalam memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga seperti perkawinan, kelahiran, khitanan, kematianlah yang harus diatur menurut penghasilan yang ada. Sebaliknya, terlebih dahulu harus ditentukan apa yang oleh "adat" dituntut dalam hal-hal seperti itu. Baru sesudah itulah hendaknya dilihat berapa banyak kekurangan untuk dapat memenuhi tuntutan seperti itu dan hendaknya dicari sarana untuk melengkapi kekurangan tersebut untuk sementara, meskipun hal itu harus melalui ikatan utang-piutang yang paling mencekam.

Orang kecil menyajikan hidangan makanan, pementasan wayang, tayuban (tari pergaulan), serta menyalakan petasan dengan cara yang boros kalau dibandingkan dengan keadaan hidupnya. Begitu pula sering pegawai pribumi berlomba dalam menyajikan pesta-pesta yang semarak kepada tamu-tamu mereka. Padahal, mereka nyaris tidak dapat menyisihkan uang secukupnya untuk membiayai pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dan sama sekali tidak memikirkan pengasuhan keluarganya setelah mereka sendiri meninggal.

Keburukan tersebut pantas diberantas dengan sungguh-sungguh. Dan karena dalam masyarakat pribumi contoh para kepala itu dapat menimbulkan banyak kebaikan dan juga banyak keburukan, maka para pegawai pribumi tinggi maupun rendah seharusnya mulai pantang mengadakan pesta-pesta pribadi yang seluruh atau sebagian biayanya harus ditutup dengan meminjam uang. Lagi pula mereka harus menjaga jangan sampai penduduk terbujuk untuk mengadakan pengeluaran yang tidak berguna semacam itu. Sebaliknya, mereka harus berusaha mengurangi hajat yang mahal biayanya. Dalam menilai kecakapan para pegawai pemerintahan untuk tugas mereka, hendaknya juga diberikan perhatian khusus kepada cara mereka mengindahkan isyarat-isyarat tersebut.

Selain pengawasan tersebut, para pegawai pemerintahan yang berbangsa Eropa dapat juga melalui jalan lain yang dapat membantu mencapai tujuan yang ditunjukkan di sini. Jangan sekali-kali timbul anjuran dari mereka kepada para bupati dan sebagainya, untuk mengadakan perayaan atau untuk mengatur satu perayaan dengan luar biasa semaraknya. Sebaliknya, mereka semestinya berbuat apa saja menurut kekuasaannya untuk mencegah jangan sampai biaya perayaan para pegawai pribumi melebihi perbandingan yang tepat dengan pendapatan mereka. Bila para pegawai pribumi mengadakan unjuk rasa yang meriah sehubungan dengan peristiwa-peristiwa khusus dalam kehidupan para rekan mereka yang berbangsa Eropa atau bila rekan itu berangkat dari tempat ini ke tempat yang lain, maka orang Eropa itu hendaknya cukup bijaksana untuk menyamakan niat baik mereka dengan perbuatan. Lalu mereka hendaknya mencegah pelaksanaan niat itu, lebihlebih karena dalam keadaan paling baik pun, unjuk rasa seperti itu bukan semata-mata timbul dari rasa simpati di pihak khalayak yang berunjuk rasa atau para pemimpinnya.

Selanjutnya hendaknya orang berhati-hati terhadap kesalahpahaman, yang sekali-sekali tampak timbul, mengenai maksud surat-surat edaran yang dimuat dalam Lembaran Tambahan No. 4043 dan No. 4062. Seolaholah menjadi keinginan Pemerintah Pusat agar apa yang disebut tahun baru pribumi (Lebaran atau Gerebeg Puasa) dirayakan dengan luar biasa semaraknya. Bagi pembaca yang arif sudah jelas bahwa Lembaran Tambahan No. 4043 sebaliknya bermaksud melawan kecenderungan pemborosan pada perayaan-perayaan pribumi. Akan tetapi, hal itu tidak mencegah Pemerintah Pusat untuk menghargai sikap saling memperhatikan antara para pegawai Pemerintah yang berbangsa Eropa dengan pribumi. Pemerintah juga menginginkan agar pegawai bangsa Eropa itu menyatakan perhatiannya terhadap perayaan tahunan pribumi yang terbesar, andaikan para bupati mengadakan resepsi yang meriah. Bila para bupati tidak terlalu menyukai ucapan selamat secara resmi itu, hendaknya upacara itu ditinggalkan saja. Di beberapa kabupaten hal tersebut memang sudah ditinggalkan. Jika rupanya belum waktunya untuk menghapuskan formalitas itu, hendaknya diingat bahwa kekhidmatan tidak meniadakan kesederhanaan. Lagi pula kekhidmatan tidak ditingkatkan dengan menikmati minuman-minuman yang mahal harganya. Terhadap perayaan pesta ini pun hendaknya menjadi usaha pemerintahan berbangsa Eropa untuk mencegah apa pun yang mengakibatkan pengeluaran biaya khusus bagi para pegawai pribumi. Hendaknya juga dijaga agar penduduk jangan dibebani dengan pengadaan perayaan atau pawai, serta hendaknya penduduk itu jangan diberi alasan untuk mengadakan pengeluaran anggaran belanja yang lebih banyak lagi daripada yang pantas baginya. Selanjutnya jangan ada perayaan yang dijadikan dalih untuk memberikan izin mengadakan permainan judi.

Jangan pula disangka bahwa dalam Lembaran Tambahan No. 4043 pakaian resmi diwajibkan dalam menghadiri sebuah resepsi Lebaran. Seluk-beluk ini dan yang semacam ini dapat diatur oleh para pegawai pemerintahan daerah sehubungan dengan keadaan setempat.

Berkaitan dengan jumlah orang Eropa yang bermukim di negeri ini yang semakin bertambah, maka undangan yang disebut dalam Lembaran Tambahan yang dikutip tadi dan yang ditujukan kepada para penduduk terkemuka di wilayah yang bersangkutan untuk menghadiri perayaan yang khusus maupun yang umum yang diadakan oleh pihak bupati, sepantasnya diabaikan saja. Hendaknya pengaturan undangan-undangan tersebut seluruhnya diserahkan kepada tokoh yang mengadakan perayaan itu, sejalan dengan hubungan yang ada antara dia dengan masyarakat.

Andaikan ada tindakan yang lebih jauh dari apa yang telah dicantumkan tadi, maka hal itu akan saya anggap tidak mengenai sasaran dan juga tidak diharapkan. Isyarat-isyarat yang begitu sifatnya boleh juga berguna, asal isyarat itu diperhatikan sungguh-sungguh. Sudah terlalu sering hal ini ditinggalkan dan edaran-edaran Pemerintah Pusat dianggap sebagai kertas sobekan saja.

Untuk sebagian, hal ini dapat dijelaskan berdasarkan ramainya pergantian personalia para pegawai bangsa Eropa, yang menghalangi pembentukan tradisi setempat yang tegas. Lagi pula keadaan itu menyebabkan instruksi-instruksi terlupakan sesudah beberapa tahun. Untuk sebagian besar - tidak ada gunanya untuk memperindah hal ini - soal ini timbul dari tidak adanya kesadaran kewajiban yang pantas disesalkan di antara banyak pegawai bangsa Eropa. Ha l ini merupakan keburukan yang akibat kemelutnya akan selalu bertambah jika tidak ada pengawasan, inspeksi, atau apa pun sebutannya dari pihak Pemerintahan Dalam Negeri.

Ada banyak di antara surat edaran yang masih agak baru yang membuktikan kepada saya bahwa banyak pegawai bangsa Eropa dan pribumi yang tidak mengetahui isyarat-isyarat yang disampaikan dalam surat edaran itu. Seperti ditegaskan kepada saya dari berbagai pihak, maka isyarat-isyarat atau peraturan yang berasal dari surat edaran tersebut, dan yang harus diterapkan oleh para pegawai pribumi, biasanya sampai kepada mereka dalam bentuk yang tidak dipahami. Tidak adanya personalia yang cakap untuk menjadi penerjemah dokumen-dokumen seperti itu serta tidak adanya pengawasan yang sungguh-sungguh atas penerjemahan itu dianggap sebagai sebab kepincangan itu. Terkadang karena kesulitan itu, pemberitahuan tadi terpaksa ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya malah sama sekali terlupakan. Pada waktu lain lagi para pegawai bawahan melihat bahwa para atasan mereka tidak sunguh-sungguh mengharapkan agar peraturan itu ditepati. Maka, selanjutnya mereka juga tidak memperhatikannya.

Beberapa bulan setelah pengiriman surat edaran rahasia dari Sekretaris Pertama Pemerintah tanggal 3 Agustus 1901, No. 417, kemudian berkali-kali lagi terbukti kepada saya bahwa di banyak daerah penyalahgunaan yang diberantas dalam surat edaran itu masih tetap merajalela seperti dahulu. Sedangkan hanya secara terkecuali ada pengawasan atas tata usaha kas-kas mesjid. Singkatnya, seluruh pranata ini tetap merupakan sebuah rawa kemesuman.

Beberapa waktu sesudah pengiriman surat edaran rahasia dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 2 Maret 1903, No. 64, terbukti kepada saya bahwa ada seorang pegawai Pemerintah berbangsa Eropa yang mengadakan surat-menyurat dengan orang tua calon pengantin yang bersangkutan mengenai sebuah perayaan perkawinan di kalangan bangsawan pribumi. Ia malah agak mendesak agar diadakan acara perayaan yang lebih mahal biayanya daripada yang diinginkan oleh orang tua itu sendiri. Kemudian saya mendengar pula bahwa Kepala Pemerintahan Daerah telah menetapkan sebuah konferensi bagi para pegawai pemerintahan tepat pada hari-hari perayaan itu. Maksudnya, memberi kesempatan kepada semua pegawai untuk mengadakan perjalanan dinas ke tempat perayaan tersebut.

Ada banyak pegawai pemerintahan yang tersenyum simpul jika ada orang yang mengucapkan kata "surat edaran". Menurut keyakinan saya, hal ini akan tetap begitu sampai Pemerintahan Daerah di Hindia Belanda dikenakan inspeksi dengan semestinya dan dengan teratur.

Maka, harapan saya mengenai hasil surat edaran seperti yang saya cantumkan tadi sama sekali tidak berlebihan. Padahal, saya tidak dapat memberi jalan keluar yang lebih baik terhadap penyalahgunaan yang telah dicatat tadi dalam keadaan ini.

9

Betawi, 22 Agustus 1904

Kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Pamong Praja)

Sebagai jawaban atas kiriman surat rahasia tertanggal 16 bulan ini, No. 202 A, maka dengan hormat, sambil menyampaikan kembali lampiranlampirannya, saya mempermaklumkan hal yang berikut.

Rupanya akan sangat tepat sasarannya jika empat butir yang oleh Residen Pekalongan pada penutup kiriman suratnya kepada Pemerintah Pusat dianjurkan agar dipertimbangkan, dibicarakan dalam urutan yang sama.

I. Saya pun mengira bahwa sangat perlu sekali agar para bupati diberi bagian yang lebih mandiri dalam tugas pemerintahan. Pada umumnya hendaknya para pegawai pribumi, yang kemajuannya memang menyebabkan mereka memenuhi syarat untuk itu, dilepaskan dari ikatan yang menghimpit, berupa keadaan pengabdian tanpa kemauan sendiri, yang masih tetap dipaksakan oleh pemerintahan berbangsa Eropa kepada mereka. Pikiran-pikiran saya tentang hal itu antara lain sudah saya uraikan dalam sebuah "Nota mengenai pendidikan para pegawai untuk Hindia Belanda" tertanggal 31 Maret 1898. Oleh karena itu, sekarang saya harus menyampaikan nasihat lebih lanjut berdasarkan "Nota tentang masalah apakah dapat diperoleh satu reorganisasi yang tuntas dalam Pemerintahan Dalam Negeri. Dan andaikan memang dapat diperoleh, dengan cara apa?" Tentang hal itu pejabat sebelum Anda telah mengajukan nasihat melalui kiriman surat rahasia tertanggal 9 Januari 1903, No. 4A.

Agar jangan terdapat ulangan-ulangan, sekarang saya dapat membatasi diri menyampaikan tentang apa yang telah dikatakan tadi.

II. Bersama Residen Steinmetz saya menilai bahwa tanda-tanda jasa seperti yang sekarang dihadiahkan kepada para bupati kini sudah kehilangan sifat tanda'jasa. Tanda-tanda tersebut hanya dianggap sebagai bukti lamanya bertugas. Kalau tidak jadi dihadiahkan pada saat yang diharapkan, maka timbullah rasa kesal. Kecuali, kalau tidak adanya pemberian tanda jasa itu dapat dijelaskan berdasarkan penyelewengan yang diketahui dan yang sifatnya sangat gawat. Dalam kenyataan, nilai tanda jasa dan sebagainya itu hilang dan tidak lagi memberi perangsang untuk memenuhi kewajiban dengan sungguh-sungguh.

Ada pikiran yang baru-baru ini dianjurkan oleh Bupati Demak. Maksudnya untuk mewajibkan semua pegawai agar melalui rangkaian pemberian tanda jasa, dengan cara yang sama seperti kenaikan gaji secara berkala yang terkait dengan beberapa jabatan. Dengan cara itu maka pada waktu-waktu tertentu, kecuali dalam hal lalai terhadap kewajiban, orang dapat memperhitungkan gelar, tanda jasa, atau atributnya. Hal ini menunjukkan cara bagaimana akhirnya orang menganggap gelar dan hiasan yang mulanya dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap jasa-jasa.

Dalam hal lain-lain pun agaknya baik, andaikan para bupati dikenai syarat-syarat yang lebih tinggi daripada yang dilakukan orang yang bertolak dari teori bahwa para bupati itu sekadar memenuhi satu peranan tingkat dua dalam pemerintahan. Para bupati itu seharusnya dipecat, seandainya mereka menunjukkan kelalaian yang gawat atas kewajibannya berutang, berjudi, memberikan contoh cara hidup yang buruk kepada bawahannya, atau menjalankan pengaruh yang merusak terhadap bawahannya. Kenyataan bahwa hal ini terlalu sedikit dijalankan telah sangat menghambat perbaikan mutu mereka.

Syarat-syarat yang lebih tinggi itu terutama harus dikenakan kepada par a calon bupati . Bila , sambi l membatasi dir i kepad a conto h yan g dikemukaka n Reside n Steinmetz , beberap a penguas a bangs a Erop a berturutturut menjelaska n kepad a Bupat i Tega l aka n keharusa n pendidika n yan g bermut u bag i putranya , mak a merek a it u pasti aka n memperolelmya . Adapu n pemerinta h berbangs a Erop a biasany a menghindari semu a campu r tanga n yan g sungguh-sunggu h da n sinambun g dala m soal ini . Yan g menjad i titik tolak sekali lag i iala h pikira n bahw a satu pendidika n yan g lebi h tingg i terhada p tokoh-toko h yan g bagaimanapu n hany a dimaksudka n untu k menjalanka n perana n alat saja, tida k mendesak keperluannya .

Sat u du a oran g yan g sekaran g suda h menerim a pendidika n yan g baik , dala m ha l in i umumny a tida k berutan g bud i kepad a doronga n ata u mala h sekada r anjura n dar i piha k pemerintaha n bangs a Eropa . Sebaliknya , merek a diuntungka n ole h keadaa n yan g sedikit banya k kebetula n saja. Karen a campu r tanga n pribad i saya yan g terus-menerus, mak a daera h Banten , tempa t sebelum lim a belas tahu n yan g lal u tida k ad a seorang pu n pegawa i pribum i yan g dididi k denga n sepantasnya , sekaran g mempunya i seorang bupat i da n beberap a oran g priay i mud a yan g berpengetahua n tinggi. Rade n Ma s Oetoj o telah memperole h pendidika n tingg i tanp a doronga n sedikit pu n dari piha k bangs a Eropa . Sebaliknya , terkadan g i a mala h dihalang-halangi . D i Priangan , d i man a langk a terdapa t pegawa i pribum i yan g unggul , Bupat i Bandun g dibiarka n merusa k pendidika n putra-putrinya , da n belia u sendiri tida k diberi bimbingan . Ole h karen a itu , baru-bar u in i masi h sulit jug a untu k menggerakka n Reside n aga r berbua t sesuatu untu k mengadaka n pendidika n yan g lebi h bai k bag i putr a manta n bupat i yan g banya k menimbulka n harapa n baik . Sedangka n par a putr a Bupat i Garut , d i bawa h mat a kepal a piha k Pemerinta h Daera h sendiri, menjad i dewas a sebaga i penganggur, penjudi , pengeja r perempuan , tida k memilik i kecakapan , da n lai n sebagainya . Hampi r d i mana-man a begitula h keadaannya . Kepentinga n yan g utama , yakn i pendidika n par a calo n pegawa i pribumi , secar a umu m tetap diserahka n kepad a keadaa n yan g kebetulan .

Surat-sura t edara n yan g memua t penegasan tentan g sangat pentingny a arti hal-ha l tersebut tida k aka n ad a hasilny a tanp a pengawasa n teratur atas pelaksanaannya . Dala m urusa n seperti ini , yan g tida k dapa t diungkapka n denga n angka , bahka n kewajiba n untu k melaporka n secar a berkal a tentan g segala sesuatu yan g telah dilakukan , tida k aka n banya k hasilnya . Kecual i jik a diadaka n inspeksi pemerintaha n yan g baik , dapatla h peraturan - peratura n yan g diberika n it u dijag a supay a janga n terlupakan . Denga n demikia n dapatla h dijami n sedikit banya k kesatua n da n kesinambunga n dala m pelaksanaannya .

Tua n Steinmet z sekali-sekali mengajuka n masala h berbahas a Beland a kepad a par a pegawa i pribum i da n menyataka n bahw a masi h banya k priayi yang tidak tahu apakah mereka akan menyenangkan atasannya yang berbangsa Eropa, jika mereka menggunakan bahasa atasannya itu. Kiranya hal tersebut dapat digambarkan dengan satu bukti yang baru-baru ini saya dengar.

Ada seorang bupati yang menceritakan kepada saya bahwa para priayi di kabupatennya, setelah tamat dari sekolah raja, menulis dan menuturkan bahasa Belanda dengan baik. Namun, sering dalam beberapa tahun saja mereka banyak kehilangan kemahiran itu karena kurangnya kesempatan untuk bercakap-cakap dalam bahasa tersebut. Ketika saya tegaskan kepadanya tentang pergaulan para pegawai dengan para kontrolir dan calon kontrolir, ia mengatakan kepada saya bahwa kontrolir yang bersangkutan - seorang yang sudah bertahun-tahun menjabat dan mendapat nama yang baik sekali - menentang dengan tegas penuturan bahasa Belanda oleh pribumi. Guna mengikuti peraturan-peraturan yang ada, kontrolir tersebut berbahasa Belanda kepada semua bawahannya yang mengerti bahasa Belanda, meskipun bertentangan dengan hatinya. Akan tetapi, mereka semua tahu bagaimana pikirannya mengenai soal itu, oleh karena itu mereka menjawab dengan bahasa mereka sendiri. Sebab, kata kontrolir tersebut, mengenai hal ini, tentu tidak ada peraturannya. Oleh karena itulah mengapa para priayi tidak berbahasa Belanda kepada para pegawai berbangsa Eropa lainnya, sebagian karena mereka tidak biasa, sebagian lagi karena takut akan menimbulkan kejengkelan juga di pihak sana!

Sekali lagi, selama belum ada inspeksi pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Pusat dapat memperhitungkan bahwa kebanyakan surat edaran di pihaknya nilainya tidak lebih daripada kertas sobekan.

III. Tindakan-tindakan yang tidak diuraikan lebih lanjut, dan yang termaksud di sini, yang bertujuan mengangkat pribumi dari keadaannya yang berupa ketergantungan yang terlalu besar, agaknya bersangkutan dengan tata cara dan kebiasaan penghormatan paguyuban pribumi. Apa yang dikatakan oleh Residen Steinmetz di sini dengan demikian harus dianggap sebagai pelengkap terhadap apa yang dahulu telah diusulkan olehnya dan yang juga sudah dibahas oleh kiriman surat rahasia saya kepada Paduka Tuan, tertanggal 26 Mei 1904, No. 53'.

Rupanya benar bahwa pelengkap terhadap alasan-alasan yang ketika itu saya tegaskan perlu. Sekurang-kurangnya kalau orang hendak mengubah bentuk-bentuk penghormatan itu. Tuan Steinmetz mengacu kepada contoh Raja Siam yang melalui sebuah surat keputusan telah menghapuskan bentuk-bentuk penghormatan yang lazim di negeri itu dan yang menghalangi penyesuaian yang cepat dengan kehidupan modern. Seandainya kedua raja (Sunan dan Sultan, penerjemah) di Jawa juga begitu cerah pikirannya, maka hal semacam itu dapat dilaksanakan pula di negeri ini. Sebaliknya, selama tidak begitu keadaannya, memang dari Pemerintah Pusat dapat juga diadakan desakan agar dilunakkanlah penghormatan yang banyak menyita waktu dan menghalangi kebebasan dalam tata cara di daerah Gubernemen. Sebaliknya, seluruh sistem tersebut di sebagian Pulau Jaw a ini sulit diubah.

I V . Ketimpangan hukum yang nyata di pihak pribumi, dan yang jau h lebih besar daripada ketimpangan dalam undang-undang dibandingkan dengan orang Eropa , pastilah merupakan keburukan yang pantas mendapat perhatian khusus. Setiap tindakan yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut pantas disambut dengan gembira. Namun , karena Tua n Steinmetz tidak mengusulkan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan itu, maka saya tidak mungkin mengajukan nasihat atas dasar pandangan-pandangan beliau.

Betawi, 17 Agustus 1905

Kepad a Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Pamong Praja)

Calon pertama yang diajukan Residen Priangan untuk jabatan Patih Sukabumi, yakni Raden Demang Tisnakoesoemah, yang dahulu saya ketahui namanya, telah saya kenal secara pribadi dari dekat sekali waktu saya tinggal enam minggu Iamanya di Bandung pada tahun 1903. Ketik a itu pun usianya sudah lebih dari lima puluh satu tahun. Umu r yang dicantumkan dalam riwayat jabatannya pada tanggal 26 Jun i 1905 rupanya juga kurang sesuai dengan pengangkatannya sebagai pembantu jaksa pada tahun 1871. Lag i pula ia selalu sakit-sakitan (sakit usus dan encok), begitulah katanya kepada saya. Maka , pemangkuan jabatanjabatannya lama-kelamaan semakin berat baginya, meskipun i a berusaha sungguh-sungguh untuk menutupi cacat-cacat hari tuanya. Ia tidak lagi memiliki gerak-gerik yang agak giat. Bagi saya, yang ketika itu hampir setiap hari bertemu dengannya, mengesankan bahwa ia boleh dikatakan sudah jompo.

Pengetahuannya adalah pengetahuan seorang pegawai pribumi yang cerdas dari golongan tua. Selain apa yang didapatnya pada sebuah sekolah dasar pribumi yang biasa, i a memperoleh seluruh pengetahuannya berkat kerutinannya. Kerutinan tersebut sebagian besar didapatnya dalam kurun waktu ketika pendidikan pegawai pribumi untuk tugasnya pada kebanyakan pegawai pemerintahan berbangsa Eropa hanya ditangani dengan setengah-setengah saja.

Pemberitahuan Residen bahwa patih tersebut tidak mempunyai utang yang berarti, yang mungkin akan menyebabkan di a tidak memenuhi syarat untuk naik pangkat, sepanjang diketahui kehilangan nilainya, sebab Pemerintah Daerah Priangan pada umumnya tidak mengetahui keadaan keuangan para pegawai pribumi. Sebab, kalau mereka mengetahuinya, banyak di antara pegawai tersebut yang nyatanya tenggelam dalam utang karena nafsu judi, mengejar perempuan, atau bentuk-bentuk pemborosan yang lain, sedangkan mereka bergantung kepada kreditur-krediturnya, akan dicatat dengan cara yang berbeda sekali daripada yang terjadi sekarang.

Masih terlalu banyak di daerah Priangan perayu-perayu dalam korps pegawai pribumi yang ditempatkan pada peringkat pertama. Lihatlah misalnya laporan kelakuan Wedana Ciawi, seorang yang licin dengan sedikit pembinaan gaya Eropa yang dangkal. Orang ini dipuji dalam segala hal. Sebaliknya, penduduk, yang kabarnya menghormatinya, memberikan pendapat yang sama sekali berlainan mengenai dia. Mereka menyebut penyalahgunaan kekuasaan yang mendekati batas-batas pemerasan atau malah melampauinya. Sementara itu saya sendiri berkali-kali mendengar utang-utangnya dibicarakan oleh orang-orang di lingkungan pergaulan yang akrab.

Ketika dahulu, berdasarkan bukti-bukti yang baik, saya tunjukkan beberapa penyalahgunaan terhadap dana-dana mesjid yang dilakukan oleh seorang bupati di daerah Priangan, hal ini disangkal oleh Pemerintah Daerah, tanpa diadakan pemeriksaan, seperti kemudian terbukti kepada saya.

Pastilah tidak ada daerah di mana pemerintah daerah lebih tidak tahu tentang kehidupan pribadi dan pengelolaan keuangan para priayi daripada pemerintah di daerah Priangan.

Patih Bandung terkenal sebagai orang yang terbenam dalam utang karena cara hidupnya yang agak boros dan kacau dalam hal keuangan. Karena itu ia bergantung terutama pada orang-orang Cina. Sifatnya yang sebentar-sebentar berubah dalam hal wanita agaknya berpengaruh kurang baik atas kekacauan tersebut - seperti juga sudah diakuinya kepada saya.

Dikatakan bahwa ia di mana-mana disukai dan pergaulannya dengan orang Eropa baik. Kedua predikat itu tepat dalam arti tradisional, yakni jika orang mengukurnya dengan tolok ukur yang, sayang sekali, sudah terlalu lama digunakan oleh para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa terhadap rekan-rekan pribuminya.

Patih itu jelasnya dapat membujuk orang-orang Eropa yang gampang terpengaruh oleh hal itu karena keterampilan rayuannya dan kerendahan hatinya yang berlebih-lebihan. Ia hanya membantah seorang Eropa jika ia ingin menghidupkan percakapannya. Akhirnya ia akan membenarkan orang Eropa tersebut dan, seperti kebanyakan orang-orang sezamannya di antara rekan-rekannya, ia menganggap paling berharga bagi priayi untuk menimbulkan kesan terakhir kepada para pegawai berbangsa Eropa, yang bermacam-macam kecenderungan dan kesukarannya, bahwa ia menjadi teman sepaham mereka.

Di bidang kepolisian rupanya ia selalu berhasil menonjol karena keterampilannya, sehingga pujian yang ditujukan kepadanya dalam hal ini memang tidak berlebih-lebihan.

Saya kira calon tersebut dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh memenuhi syarat untuk jabatan patih yang mandiri. Dan ia sekali-kali tidak cocok untuk wilayah Sukabumi yang, dengan penduduk bangsa Eropanya yang semakin bertambah pada tahun-tahun terakhir ini, sudah mempunyai patih yang benar-benar terdidik secara Eropa. Lagi pula patih, dibandingkan dengan pegawai pribumi angkatan tua, sangat mencolok karena kemajuan inteleknya.

Sekarang hendaknya dipertimbangkan bahwa pencalonan seorang patih yang diangkat di Priangan untuk mengisi lowongan jabatan ini kurang baik dibandingkan dengan pencalonan di Bandung - memang, residen bagaimanapun tidak membicarakan seorang pun di antara mereka dalam hubungan ini. Jika kemudian orang menyangka bahwa pemilihannya akan terbatas pada kalangan para wedana tua di dalam daerah tersebut, maka pencalonan calon No. 2 dalam usul yang disampaikan itu benar-benar ada juga baiknya.

Namun, Raden Rangga Surianingrat, dalam hal pembinaan moral dan intelektualnya, merupakan orang dari golongan tua. Sejak muda ia dididik dalam dogma bahwa seorang pribumi, apakah tinggi atau rendah kedudukannya, harus lebih mengabdi kepada pribadi orang daripada mengabdi kepada urusan atau kepentingan umum, agar tidak membahayakan kedudukannya. Jika calon-calon yang memenuhi syarat kemajuan dan pengetahuan kurang lebih tinggi, maka sebagai seorang patih wedana di salah satu kabupaten ia tidak akan menimbulkan kesan buruk. Namun, untuk jabatan patih yang mandiri, pegawai-pegawai yang tarafnya sama dengan dia sekarang tidak dapat lagi direkomendasi dengan penuh kepercayaan.

Usul residen tersebut lebih banyak memperhitungkan kepentingan pribadi para pegawai pribumi yang bersangkutan daripada memperhitungkan kepentingan umum kedinasan negara. Motif yag mengatasi segala-galanya ialah soal umur yang lebih tua serta lebih lama bertugas. Ada pertimbangan bahwa justru dalam seperempat abad terakhir - sedangkan mereka yang diusulkan itu sebelumnya sudah berdinas - barulah pendidikan para pegawai pribumi ditangani dengan sungguhsungguh. Dengan demikian para pegawai muda termasuk orang yang memiliki tingkat kecakapan yang jauh lebih tinggi hingga tidak dapat dibandingkan dengan golongan tua. Jadi, di mana pemilihannya bebas, hasil-hasil rutinitas pegawai (golongan tua, penerjemah) seperti itu tidak boleh ditempatkan lagi dalam posisi yang mandiri dan bertanggung jawab. Namun, kenyataan itu sedikit pun tidak berbobot dalam pertimbangan tersebut.

Musyawarah yang dilakukan dengan Asisten Residen Sukabumi dan dengan Bupati Cianjur yang disebut dalam surat kiriman Residen, berdasarkan surat-menyurat yang diserahkan kemudian, ternyata seluruhnya bersifat rekaan saja.

Ketika diajukan pertanyaan yang mengandung jawaban, yakni apakah terdapat keberatan terhadap calon-calon tertentu yang diajukan oleh Residen, maka tidak dapat diharapkan jawaban lain dari seorang bupati yang sudah bertugas lama seperti Bupati Cianjur, kecuali hanya jawaban "tidak". Apalagi karena justru seorang bupati seperti itu, berdasarkan wataknya, lebih menyukai pegawai-pegawai yang kolot seperti itu, tidak mandiri, dan disayangi oleh semua orang, seperti Patih Bandung. Bahkan ketika diangkat seorang Jawa sebagai jaksa di kabupatennya, yang sebetulnya harus diprotesnya sebagai pegawai tinggi bersuku Sunda, hal itu malah dapat diterima dalam pandangan bupati tersebut. Sebab, orang yang diangkat itu mampu menghibur dia dengan leluconnya yang bergaya pelawak.

Asisten Residen Sukabumi yang tidak menonjol kemandiriannya, dengan ragu-ragu mengajukan keberatan sehubungan dengan umur Patih tersebut. Sebaliknya, dengan alasan bahwa i a tidak kenal dengan orang yang diusulkan itu, ia tergopoh-gopoh menyerahkan keputusannya kepada Residen.

Pemerintah Daerah Priangan sudah sejak lama mengimbau agar diadakan pembaruan pada kepala maupun anggotanya. Seandainya perlu dicari satu tempat di Jawa , di mana merajalela urusan yang membosankan, rutin, dan kepicikan, maka tempat itu justru terdapat di daerah yang indah ini. Personalia bangsa Eropa maupun pribumi di situ pada umumnya berada di bawah taraf sedang.

Mengenai unsur pribuminya, hampir semua sarana yang tersedia untuk memperbaiki mutunya diabaikan saja. Mina t yang aktif d i pihak pemerintah daerah terhadap sekolah pendidikan pegawai bernilai nol. Sedangkan terhadap pendidikan para putra beberapa pegawai pribumi d i luar daerah ini tidak dipengaruhi dalam hal apa pun. Sama sekali tidak diperhitungkan ciri-ciri watak para pegawai muda yang telah tampak selama masa pendidikannya. Putra-putra bupati yang tak berguna terutama Bupati Bandung dan Garut - ditempatkan juga, meskipun berlawanan dengan kepentingan negeri. Ha l ini bahkan terjadi, padahal orang sudah diperingatkan tentang mutu mereka itu. Sementara itu, satu dua orang yang dalam keadaan baik telah mengembangkan diri sampai taraf yang luar biasa tingginya, nyaris tidak diperhatikan.

A d a satu contoh yang sangat khas mengenai hal yang tersebut terakhir, yakni peristiwa Raden Suria Nat a Pamekas, yang sekarang menjadi pembantu jaksa di Buitenzorg, putra Patih Sukabumi yang sudah meletakkan jabatannya sekarang. Oleh Residen Priangan telah disampaikan surat permohonan dari mantan patih itu, padahal menurut Kepal a Pemerintah Daerah tersebut surat permohonan tadi semestinya tidak mempengaruhi usul yang sudah diajukan.

Ana k muda itu menonjol karena pendidikan yang telah diperolehnya, jauh melebihi semua pegawai pribumi yang bertugas di Priangan sekarang. Semasa mudanya ia mengunjungi sekolah dasar Eropa di Sukabumi dan di rumah ia berada d i bawah pengawasan aktif ayahnya. Ayahny a itu, yang juga berpendidikan Eropa sendiri, segera terus berbahasa Belanda dengan anak-anaknya. Kemudia n ia bersekolah sebentar pada sebuah sekolah Eropa swasta di Betawi dan sesudah itu ia menamatkan gymnasium. Selama bertahun-tahun ia tinggal di rumah keluarga Eropa yang berkebudayaan, sementara itu ia berada di bawah pengawasan saya. Sementara ia dipuji karena rajin dan karena kelakuannya yang baik oleh guru-gurunya, maka oleh semua orang yang berkenalan dengannya ia juga sangat dihargai karena ciri-ciri wataknya. Selama bertahun-tahun saya menjadi wakil ayahnya dan setelah ia menamatkan pendidikannya, saya tetap meneruskan hubungan yang akrab dengan dia . Maka , saya berhak menerangkan bahwa ia mempunyai kecerdasan yang jernih dan daya nilai sehat, di samping itu ia rajin, sadar akan kewajibannya, dan jujur.

Ia nyaris tidak terpengaruh oleh keburukan-keburukan pendidikan pribumi. Ia juga tetap terhindar dari pengaruh-pengaruh yang merugikan. Pengaruh itu begitu sering merusak para siswa sekolah pendidikan pegawai di Bandung. Ha l ini sayang sekali disebabkan oleh kurangnya pengawasan pada pendidikan dalam arti yang lebih luas, dan karena tidak terdapat perhatian di pihak pemerintah daerah. Seandainya tak lama lagi tersedia beberapa pegawai dengan kaliber anak muda ini untuk daerah Priangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan beruntung.

Masuk akal bahwa persiapan praktis bagi jabatan-jabatan pribumi yang tinggi untuk anak muda yang berpendidikan semacam ini harus merupakan sesuatu yang lain sama sekali daripada pendidikan orang-orang yang masuk ke dalam karier tersebut melalui jalan lama. Pertama-tama orang seperti itu menguasai banyak urusan rutin dengan jauh lebih cepat daripada siswa-siswa sekolah pendidikan pegawai atau pranata-pranata pengajaran yang lebih rendah. Selanjutnya, dalam setiap bidang ia dapat berprestasi jauh lebih tinggi. Akhirnya hubungan dan kebiasaan kepegawaian dalam pangkat-pangkat rendahan dalam banyak hal tidak tertahankan untuk anak muda dengan taraf pengetahuan yang demikian. Bila pihak pemerintah daerah menilai orang seperti itu menurut mutunya yang tepat, maka sudah jelaslah jalannya.

Karena diketahui bahwa mantan Residen Priangan - seperti juga Residen yang sekarang - tidak banyak menaruh perhatian atas pengetahuan yang lebih maju pada para priayi, malah memperlakukan para remaja angkatan baru dengan kecurigaan tertentu, maka ketika itu, dengan surat pribadi Sekretaris Umum telah diberitahukan keinginan Gubernur Jenderal kepadanya. Kata Gubernur Jenderal, hendaknya diperhitungkan sifat-sifat Raden Suria Nata Pamekas yang terpuji dan yang jauh melebihi para pegawai pribumi lainnya yang terdapat di Priangan.

Akan tetapi, isyarat itu tidak diikuti oleh Residen tersebut. Sedangkan caranya menerima dan membicarakan anak muda itu segera meyakinkan Raden Suria Nata Pamekas bahwa orang paling senang bila ia naik lewat jenjang-jenjang yang biasa, tanpa memperhatikan kemajuan pengetahuannya yang lebih tinggi. Itulah sebabnya, anak muda itu untuk sementara mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan kemampuannya di luar Priangan, setelah delapan bulan lamanya diberi tugas juru tulis di Sukabumi. Lalu ia menjadi pembantu jaksa di Buitenzorg. Di situ ia segera bertarung dengan korupsi yang terdapat di antara para pegawai pribumi di lingkungannya yang terdekat. Keadaan itu lebih mudah dicatat daripada dibuktikan kepada orang lain. Lalu dengan rajin sekali dan dengan hasil yang baik ia menekuni telaah dan praktik kepolisian. Dengan begitu ia mendapat pujian para atasannya karena ia telah menunaikan kewajibannya, dan karena kecerdasan dan kejujurannya.

Seandainya selama beberapa tahun dalam melakukan praktik pemerintahan daerah di Priangan ia dibiarkan menamatkan sekolah praktik yang baik, tentu kecakapannya untuk mengganti ayahnya dalam jabatannya akan terbukti dengan cemerlang. Lalu ia akan mampu memberikan pimpinan dalam pemerintahan pribumi yang tidak kalah tegas dengan rekan sezamannya yang hanya sedikit lebih tua umurnya, yaitu Bupati Serang. Rekan tersebut telah memperoleh pendidikan yang sama dan di Serang ia memberikan bimbingan kepada para priayi, setelah ia diberi kesempatan untuk memperoleh kecakapan yang diperlukan selama dua tahun. Boleh disebut bahwa Raden Pamekas mempunyai hasrat yang pantas andaikan ia dalam angan-angannya menganggap diri sebagai calon pengganti ayahnya. Sedangkan berkat sifat dan hasil pendidikannya ia benar-benar satu-satunya teladan bagi semua orang.

Namun, kesempatan itu sudah telanjur tidak tersedia baginya. Maka, Pemerintahan Daerah agak berhak mengatakan bahwa pihaknya tidak kenal kepada Pamekas dan bahwa ia tak berpengalaman secara khusus dalam pemerintahan.

Meskipun begitu saya berani merekomendasikannya menjadi Patih Sukabumi.

Memang, untuk sementara pastilah ia masih belum mempunyai beberapa keterampilan tertentu yang harus diperolehnya dalam praktik. Akan tetapi, yang mengimbanginya ialah adanya beberapa kecakapan dan sifat yang tidak dapat diperoleh lagi oleh para priayi lainnya yang terdapat di Priangan, yang diusulkan untuk pengangkatan berdasarkan lamanya masa kerja.

Keahlian dan kegiatannya menjadi jaminan bahwa di Sukabumi ia akan segera belajar menguasai pekerjaan rutin. Sebab, di situlah ia tinggal bertahun-tahun dan pengetahuannya tentang hal-hal yang penting terpelihara oleh ayahnya. Di dalam masyarakat Eropa ia segera dapat menempatkan diri, dan pengalamannya sebagai pembantu jaksa akan sangat cocok baginya. Dalam hal kejujurannya, maka dalam keadaan yang tidak baik hingga sekarang telah terbukti bahwa ia tahan uji terhadap godaan. Dan tidak ada pegawai muda pribumi yang saya harapkan lebih baik selain dia.

Jika Pemerintah Pusat mengangkat salah seorang calon usulan Residen, maka pihaknya akan mengesahkan semangat membosankan yang sudah lama menekan dan merusak pemerintahan di Priangan. Sebaliknya, dengan mengangkat Suria Nata Pamekas, Pemerintah Pusat menjamin seorang penguasa pribumi yang memberi banyak harapan bagi daerah Sukabumi. Dan pihaknya akan benar-benar menunjukkan kepada para pegawai pribumi di Priangan bahwa pihaknya dapat menghargai pembinaan dan pendidikan yang lebih tinggi bagi pegawai pribumi. Justru hal ini, karena terdapat contoh Pamekas tadi, kini diragukan oleh banyak orang.

K e hadapan Yan g Muli a Gubernur Jenderal

Berdasarkan surat Residen Priangan yang dikirimkan kepada saya dengan kiriman rahasia tertanggal 23 Oktober 1905, No . 1437, maka saya dengan hormat, meskipun secara berlebihan, masih akan mencatat hal yang berikut.

A p a yang sekali lagi dikemukakan oleh Residen tentang Patih Bandung terutama kurang berharga, karena Residen tersebut - seperti yang ditegaskan sendiri oleh Patih kepada saya - nyaris tidak pernah berhubungan dengan para pegawai pribumi, jadi menerima semua berita dari orang lain.

Pada tahun 1903 patih tersebut menerangkan sendiri kepada saya bahwa ia lemah karena usia tua dan selama saya berada di Bandung selama enam minggu, tidak sehari pun i a benar-benar sehat.

Memang , Residen tidak banyak melihat sikap rendah diri Patih yang berlebih-lebihan pada satu dua kali pertemuan yang berlangsung. Ha l ini hanya dapat disebabkan karena Kepal a Pemerintah daerah ini sudah biasa akan kerendahan hati ukuran tertentu selama beberapa kali berhubungan secara sepintas lalu dengan orang priayi. Sikap mereka itu meniadakan segala ketulusan hati. Untunglah ini berangsur-angsur berkurang dan demi kepentingan Negeri harus hilang selekas mungkin. Bagi para pemuja rutinitas, sebaliknya, sikap budak yang tidak dapat dipercaya itu malah dianggap sebagai sesuatu yang pantas dan normal.

Kenyataan bahwa Residen tidak tahu apa-apa tentang utang-utang patih itu, sepenuhnya sudah wajar. Ini pun jik a diingat bahwa di Priangan, lebih dari daerah lain mana pun, pihak pemerintah daerah sama sekali tidak tahu-menahu tentang penyelewengan-penyelewengan keuangan di antara personalia pegawai pribumi. Bahwa terjadi kemelut keuangan yang terus-menerus dialami bupati tersebut, tetap tidak diketahui oleh Residen. Padahal, bupati itu meminjam uang di mana-mana. Ia malah tidak malu meminjam uang F. 12.000 d,ari harta seorang anak di bawah umur. Padahal, ia diberi tugas untuk mengawasi tata usaha yang beres atas harta tersebut. Maka , orang tidak akan heran jik a katanya "sedikit pun tidak ada bukti " tentang utang-utang patih itu. Ha l itu agaknya akan berlaku juga bagi Wedana Ciaw i yang jaminannya untuk satu utang berjumlah F 4.000 memang saya ketahui secara pribadi, sedangkan pemerasan-pemerasannya menjadi keluh kesah penduduk. Namu n wedana tersebut "mendapat nama yang baik" pada Residen, dan "dinila i cocok untuk dinaikkan menjadi patih" .

Tentu saja berita-berita mengenai utang-utang seorang pegawai pribumi sampai ukuran tertentu tetap merupakan "gunjingan" , jika tidak dilakukan penyelidikan. Aka n tetapi, utang-utang Patih Bandung sejak bertahun-tahun merupakan bahan gunjingan sedemikian rupa di kalangan temannya maupun musuhnya. Maka , tidak ada orang yang pandai yang dapat meragukan adanya utang-utang itu. Padahal, i a belum pernah melihat pengakuan utangnya.

Jug a mengenai jaksa ketua yang baru saja meninggal serta kesalahan pengelolaan harta benda muridnya baru terbukti kepada pihak pemerintah daerah setelah ada perintah penyelidikan sesudah ia meninggal.

Kenyataan bahwa kabupaten di Cianjur merupakan pusat perjudian bagi para pegawai pribumi dan para istri mereka, itu pun sudah diketahui secara umum di kalangan pribumi. Aka n tetapi, tidak diketahui oleh pemerintah berbangsa Eropa .

Pendeknya, data Pemerintah Daerah Priangan mengenai perilaku, cara hidup, dan mutu pribadi para pegawai pribumi di sana sangat kurang sekali dan tidak terandalkan.

Residen yang menjabat sekarang, dalam menilai mereka, rupanya terpengaruh oleh Bupati Bandung yang, seperti telah diingatkan tadi, sama sekali tidak pantas dipercaya. Ha l ini telah terjadi dengan ukuran yang mengkhawatirkan. Bupati tersebut dengan senang hati merekomendasi patihnya yang suka membantu itu. Jadi, sama halnya dengan Bupati Cianjur yang di pihaknya ingin agar abdi yang rendah diri secara berlebihlebihan itu sedikit banyak ditempatkan di bawahnya.

Umu r yang masih muda dan sedikitnya pengalaman di pihak patihnya yang baru diangkat itu pasti harus diangkat sebagai motif untuk tidak mengangkat dia. Ini seumpama di sampingnya terdapat calon-calon yang selain mempunyai pengetahuan Pamekas yang jauh melebihi pengetahuan para priayi di Priangan, juga memiliki lebih banyak pengalaman kepegawaian. Namun , calon-calon seperti itu tidak ada, maka seseorang yang berpengetahuan setaraf dengan Pamekas dapat melengkapi kekurangan yang tercatat tadi dengan kemauan baik dalam waktu yang singkat.

Bahaya yang mungkin timbul karena pengangkatan yang dini pada jenjang kepegawaian yang tinggi bukan merupakan khayalan. Aka n tetapi, bahaya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan rusaknya dan hilangnya hasil-hasil pendidikan yang sangat bermutu. Kemungkinan itu timbul jik a seorang anak muda semacam ini dipaksa untuk memperoleh pengalaman selama beberapa tahun di bawah bimbingan para pegawai pribumi jenis lama.

Para penguasa bangsa Eropa yang dalam hatinya menentang kemajuan para pegawai pribumi, ingin melihat para priayi yang dididik secara modern diperlakukan dengan cara begitu. Meskipun begitu, mereka kemudian heran, jik a pendidikan yang bermutu itu memberi hasil yang sangat sedikit.

Sementara itu, Pamekas, karena ditempatkan sebagai pembantu jaksa di bawah seorang jaksa yang kejujurannya sangat diragukan, sudah dihadapkan kepada ujian yang berat.

Dengan sendirinya lama-kelamaan, selain pengetahuan dan pendidikan, juga pengalaman dan rutinitas harus dianggap sebagai syarat untuk para pegawai tinggi pribumi. Ad a masa ketika para pegawai pribumi dianggap sebagai alat tanpa kemandirian yang nyaris tidak dikenakan syarat-syarat tentang kemajuan moral dan intelektual. Aka n tetapi, waktu peralihan ke masa depan berikutnya, ketika para penguasa pribumi akan memenuhi syarat-syarat yang sama dengan syarat Eropa, orang-orang yang baru terbina itu, harus segera dihindarkan dari pengaruh para atasan pribumi golongan lama. Ini supaya orang yang baru dibina itu dapat berkembang sebaik-baiknya.

Rasa tak senang hanya ditimbulkan kepada satu dua orang yang tetap tidak terpenuhi keinginannya. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat pribumi dengan demikian terdorong untuk memberikan kepada putra-putra mereka pendidikan terbaik yang mampu diberikannya.

jadi, pengangkatan seseorang yang nyaris usang karena rutinitas pemberian hormat dan korupsi, sebagai ganti pengangkatan Pamekas, tidak merupakan pilihan yang baik. Tidak baik bagi masa depan anak muda seperti Pamekas, dan juga tidak baik untuk bagian yang akan dikepalainya.

Apa yang dinyatakan oleh Residen tentang ayah Pamekas, membuktikan betapa kurang pengertiannya. Selama 3- 4 tahun terakhir, patih itu menderita radang sumsum tulang punggung yang semakin parah. Penyakit itu semakin membuatnya kurang cakap untuk pekerjaannya. Andaikan beberapa tahun yang lalu pegawai ini diperiksa secara kedokteran dan setelah itu ia dipensiunkan, maka ia tidak mungkin merasa dirinya diperlakukan kurang adil. Sebaliknya, pemerintahan bangsa Eropa, barangkali karena mengharapkannya akan sembuh, juga atas dasar jasa-jasa tokoh yang dahulu itu, dengan sabar menghadapinya.

Tuan Oosthout 1 , yang sama sekali asing di Priangan ketika ia menjadi Residen di situ dan yang boleh dikatakan tidak pernah bepergian di daerahnya itu, dengan demikian mendengar kabar (dalam masa sakit patih itu) bahwa Suria Nata Lugawa jarang keluar. Padahal Tuan Oosthout tidak mempunyai data untuk menilai jasa-jasa patih pada waktu lampau. Kenyataan bahwa jasa-jasa itu besar diterangkan oleh para Residen terdahulu yang telah melewatkan separo hidupnya di Priangan. Juga dinyatakan oleh Bupati Sumedang yang menurut kesepakatan semua orang merupakan yang paling unggul di antara para bupati di Priangan.

Seandainya patih itu mempunyai "sahabat-sahabat yang berkuasa" - yang dimaksud di sini mungkin hanya mendiang K . F. Holle yang lebih mengenai daerah Priangan dibandingkan dengan Tuan Oosthout - maka adanya sahabat-sahabat itu berkat keunggulannya, kegesitannya, dan keluasan pikirannya. Begitu pula pandangan-pandangan yang liberal di dalam keluarga patih itu paling banyak membantu untuk membuat daerah Priangan terbuka terhadap pengaruh pemerintahan kita.

Sebaliknya, yang berhadapan dengan "sahabat-sahabat yang berkuasa" itu sewajarnya adalah orang-orang yang iri hati. Mereka menganggap kenaikan pangkat yang cepat atas dasar bakat berlawanan dengan kepentingan mereka dan mereka selalu mencari-cari kesalahan patih. Musuh-musuh seperti itu ada di antara para pegawai berbangsa Eropa - ada seorang Residen yang membelakanginya hanya karena ia menyapa residen itu dalam bahasa Belanda - dan lebih-lebih lagi di antara pegawai pribumi. Pegawai pribumi ini sering dituruti nasihatnya oleh Tua n Oosthout; baginya, daerah Priangan tetap merupakan daerah yang tak terkenal. Terutama Bupati Bandung memberikan inspirasi kepadanya untuk mengadakan penilaian tidak baik yang sering dicobapaksakan oleh Residen kepada Asisten Residen Sukabumi (hal in i terbukti kepada saya dari beberapa dokumen).

Penyelidikan-penyelidikan yang dikemukakan oleh residen itu dan yang membuka beberapa hal mengenai usaha membungakan uang oleh patih tersebut dengan agunan tanah, telah dilakukan di luar Pemerintah Daerah oleh Tua n De Wolff Va n Westerrode. Dalam hal ini pun dengan demikian ternyata bahwa Pemerintah Daerah tidak memeriksa tindakan-tindakan keuangan di pihak para pegawai pribumi. Kenyataan bahwa Patih Sukabumi pun menyalahgunakan. kelalaian itu untuk membungakan uangnya dengan cara yang tidak begitu diinginkan, pastilah salah. Aka n tetapi, hal 'itu tidak menghilangkan jasa-jasanya yang langka sebagai pegawai, dan tidak menimbulkan keberatan jik a i a diganti oleh putranya sendiri.

Ayahny a yang sekarang tidak dapat lagi mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dapat menjalankan pengaruh yang tidak baik mengenai hal ini. Sedangkan Pemerintah Daerah berbangsa Eropa - meskipun lambat tindakannya dan harus digerakkan dari luar - telah dapat mengetahui penyelewengan-penyelewengan tersebut, jad i dapat mencegahnya.

Saya sendiri tidak seberapa tahu operasi-operasi keuangan patih tersebut. Aka n tetapi, saya tahu bahwa tangan kanan pribumi Tua n De Wolff Va n Westerrode dalam penyelidikan yang dimaksud itu, yaitu Rade n M a s Said, sepenuhnya berada di bawah pengaruh dan membantu kepentingan musuh-musuh keluarga patih di Sukabumi. Kepad a mereka i a berutang budi, sebagian besar dalam hal pengangkatannya sebagai jaksa di Cianjur. Padahal, sebagai seorang Jaw a asli ia sebetulnya tidak berhak atas pengangkatannya itu.

Pamekas yang tidak pernah saya ajak bicara mengenai tindakantindakan keuangan ayahnya, sesudah pengangkatannya memberi tahu saya bahwa ia atas kehendaknya sendiri akan segera mengakhiri akibat-akibat tindakan ayahnya yang dicela dalam laporan Tua n De Wolff yang baru diterbitkan itu.

"Pengetahuan tentang apa yang terjadi di desa" yang menurut para pegawai bangsa Eropa golongan masa lampau itu, katanya, merupakan monopoli orang-orang yang tidak dididik secara Eropa , secara berangsurangsur dapat digolongkan sebagai legenda saja.

Para putra pegawai tinggi pribumi tidak tinggal di desa, meskipun sekolah Eropa tetap tertutup bagi mereka. Ap a yang kemudian dipelajari atau tidak dipelajari mengenai kehidupan desa tergantung pada kegiatan mereka sebagai pegawai.

Orang-orang yang dididik secara modern, yang telah belajar untuk mengamati dan mengolah pengamatan mereka secara lebih baik, dalam hal i n i pun ceteris paribus (jika hal-hal yang lain sama) lebih baik keadaannya daripada anak-anak yang rusak dari para priayi masa lampau. Bupati Serang yang sekarang telah diangkat sesudah memperoleh pendidikan Eropa yang bermutu. Akan tetapi, pengangkatan itu terjadi pada umur yang sangat muda. Tuan Oosthout pasti tidak menyetujui pengangkatan itu karena dikatakan tidak wajar. Setahu saya, di antara para pegawai pribumi bupati itu ada yang mempunyai pengetahuan tentang kehidupan di desa yang tak ada taranya, sampai seluk-beluk yang sekecil-kecilnya. Tuan Oosthout melupakan perbedaan antara daya pcngamatan dokter yang muda dan daya pengamatan dukun yang tua.

nd-dule laqmis syamo abe des grsy s

IV-(3) PEMERINTAHAN PRIBUMI YANG MANDIRI

Betawi, 8 September 1904

Ke hadapan Yang Muli a Gubernur Jenderal

Ada dua macam sebab mengapa Dewan Hindia menganggap para pegawai pribumi tidak dapat dipandang cakap untuk memenuhi tugas pemerintahan seluruhnya di bawah pengawasan tertinggi bangsa Eropa, yakni: 1) Orang-orang yang terbaik pendidikannya di antara para pegawai pribumi pun dalam hal pengetahuan dan kemajuan intelektual tidak dapat disamakan dengan para pegawai bangsa Eropah bertaraf sedang. 2) Katanya mereka menderita karena cacat-cacat moral, yang dalam nasihat Dewan tersebut mula-mula dinamakan cacat watak, kemudian disebut sifat-sifat ras; tetapi itu pun merupakan sifat-sifat ras yang akan lenyap jika diberikan pendidikan keluarga yang lebih baik.

Keberatan pertama dengan tegas dapat saya bantah atas dasar keikutsertaan saya secara akrab dan aktif dalam gerakan intelektual pada tahun-tahun terakhir ini dalam dunia kepegawaian pribumi.

Para pegawai muda pribumi yang telah memperoleh pendidikan lengkap pada salah satu sekolah menengah pada umumnya secara intelektual lebih tinggi tarafnya daripada pegawai bangsa Eropa yang bertaraf sedang. Kebanyakan di antara mereka bahkan sesudah masa belajar yang sebenarnya sudah lewat justru berkesempatan dan berhasrat untuk melanjutkan studi mereka. Tentang itu setiap kali saya mendapat bukti-bukti yang bagi saya pribadi tidak jarang menyita waktu.

Keberatan seolah-olah mereka tidak sepenuhnya mendapat pendidikan yang sama dengan para pegawai pemerintahan bangsa Eropa yang sekarang, agaknya mudah sekali diatasi. Sebab, satu-satunya alasan yang menghalangi kebanyakan di antara mereka untuk menempuh ujian besar kepegawaian ialah bahwa mereka sekarang tidak lagi memperoleh keuntungan dari ujian itu. Mereka menyangka bahwa di kalangan-kalangan tinggi orang tidak suka melihat mereka mengajukan diri dengan kewenangan yang sama dengan para rekannya bangsa Eropa.

Lagi pula dengan sendirinya kebanyakan mereka lebih mengetahui bahasa-bahasa pribumi serta ilmu nusa dan bangsa yang berguna bagi para pegawai, dibandingkan dengan sebagian besar para pegawai bangsa Eropa. Dengan demikian pada permulaan kegiatan kepegawaiannya untuk praktik, hanya pengetahuan hukum kenegaraan dan administratif Hindia Belandalah yang masih kurang, dibandingkan dengan tamatan yang berdiploma ujian besar kepegawaian.

Memang benar kini sudah dengan sendirinya dalam pengaturan pendidikan para pegawai pemerintahan tinggi pribumi, mata ujian yang sangat penting itu tidak boleh kurang. Namun, keadaan bahwa pengetahuan tersebut sekarang belum disampaikan kepada mereka di sekolah, tidak boleh dijadikan motif untuk menyatakan bahwa mereka tidak cakap dalam tugas pemerintahan. Nilai praktis pengetahuan yang dimaksud itu sangat mencolok dan asas-asas perundang-undangan dan pemerintahan selain itu sangat menimbulkan minat mereka. Dengan demikian biasanya mereka selalu berhasil melengkapi kekurangan pendidikan sekolah mereka.

Dengan tepat dikatakan dalam nasihat Dewan Hindia itu bahwa hingga sekarang para pegawai pribumi yang tanggung pendidikannya merupakan golongan terbesar. Gejala ini sudah berkali-kali saya tunjukkan. Perlunya satu pendidikan yang benar-benar tinggi tarafnya yang akan mengantarkan para pegawai pribumi ke jenjang kemandirian intelektual, belum lagi dua dasawarsa lamanya, menjadi ketetapan pada Pemerintah Pusat. Boleh jadi masih akan diperlukan dua puluh tahun lagi untuk memberikan keyakinan itu kepada sebagian besar pegawai pemerintahan bangsa Eropa dan membuat mereka bertindak sesuai dengan itu. Pengaruh besar yang akan mereka gunakan atas pendidikan para calon pegawai pribumi, sering tidak mereka miliki, atau mereka gunakan ke arah yang salah. Bila pun mereka bekerja ke arah yang baik, sering hasil-hasilnya tidak tampak. Sebab, mereka kurang lama tinggal di satu lingkungan yang sama. Oleh karena itu, kesinambungan mereka dengan para pendahulunya dan para penggantinya tidak ada. Dengan cara demikian para pegawai pribumi golongan tua sama sekali tidak yakin bahwa ikut sertanya putraputra mereka dalam kursus lengkap pada pranata-pranata pendidikan yang terbaik di negeri ini akan merupakan kepentingan putra-putra mereka itu. Kursus itu jangan lagi dijadikan syarat bagi mereka untuk memangku jabatan yang lebih tinggi. Lazimnya nasihat yang mereka terima dari tokoh-tokoh yang harus mereka pandang sebagai wakil Pemerintah Pusat, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut. Dalam hal pengajaran yang akan diberikan kepada putra-putranya, mereka harus menjaga diri jangan sampai berlebih-lebihan. Juga mereka diberi tahu bahwa bagi calon kepala distrik, patih dan bupati tidak berguna untuk meniru-niru kontrolir. Juga bahwa bagi mereka praktiklah yang harus merupakan sekolah latihan, agar dapat mengabdi dan menurut dengan cara yang cerdas, namun tanpa ideide sendiri.

Memang benar, dalam keadaan yang berlaku itu masih juga mengherankan bahwa dengan segala rintangan tersebut remaja pribumi yang tidak sedikit jumlahnya telah dapat menamatkan sekolah menengah seluruhnya. Hal ini benar-benar merupakan bukti yang kuat tentang hasrat mereka untuk menaikkan kemajuan intelektual. Memang benar, hasrat tersebut tidak banyak memerlukan dorongan, sebaliknya memerlukan banyak bimbingan yang bijaksana agar dapat memberikan hasil yang paling bagus.

Jadi, tentang ini sedikit pun tidak ada yang menghalangi pelimpahan tugas pemerintah, di bawah pengawasan bangsa Eropa, kepada para pegawai pribumi, seperti sudah direkomendasi dalam Nota-nota Sekretaris. Sekali asas itu sudah diterima, maka dalam satu dua tahun saja akan tersedia banyak personalia yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Bukankah sebab utamanya ialah masih berlakunya secara praktis asas-asas pemerintahan yang lain yang sudah usang? Juga , bukan karena tidak ada bantuan atau bimbingan dari pihak bangsa Eropa agar dapat mencapai taraf lebih tinggi?

Justru karena itulah penerapan asas baru itu tidak boleh ditunggutunggu sampai seluruh korps pegawai pribumi dianggap matang. Kepastian bahwa pendidikan yang lebih baik akan memberikan hasil-hasil yang diharapkan, tentu tetap akan kurang pada para pegawai pribumi. Dengan demikian tidak ada perangsang untuk menyuruh putra-putra mereka mengunjungi sekolah-sekolah terbaik yang dapat mereka jangkau. Hingga kini para priayi menimba keyakinan dari pengalaman mereka bahwa satu kemajuan intelektual yang lebih tinggi, sekalipun dalam beberapa hal akan menguntungkan bagi orang yang menerimanya, akan mendatangkan lebih banyak kesulitan daripada kesenangan dalam kariernya. Sebab, bagi putra itu beban yang menghimpit berupa perwalian yang kekanak-kanakan akan dibuat lebih mencekam dan kurang dapat ditahan, dibandingkan dengan apa yang diderita oleh para pegawai golongan tua. Padahal, pegawai pribumi sudah seumur hidup harus menanggung beban itu.

Jik a mereka melihat bahwa orang-orang yang mampu menjadi penguasa yang lebih mandiri memang benar demikian, maka proses perbaikan mutu intelektual pegawai pribumi akan selesai dengan sangat cepat. Pengamatan tentang apa yang telah trerjadi dalam tahun-tahun terakhir 'ini, tanpa dorongan atau paling-paling hanya dengan dorongan pribadi dan secara kebetulan, akan menaikkan harapan itu menjadi kepastian yang setinggi-tingginya. Kepastian itu juga menjangkau hal ihwa l yang bersangkutan dalam masa mendatang. Ha l ini pastilah tidak ada yang mengamatinya dengan lebih banyak minat kecuali saya yang bertanda tangan d i bawah ini.

Semua yang diuraikan tadi, sebaliknya, akhirnya tidak berbobot, seandainya yang harus dianggap tepat ialah catatan dalam nasihat Dewan Hindi a yang sedikit kurang tegas mengenai kekurangan watak atau kekurangan ras atau kekurangan dalam pendidikan keluarga.

Pengertian "ras", lebih dari sekadar perlu, dipakai untuk bahan perdebatan. D i Erop a berabad-abad lamanya orang Yahud i ditindas, jalan-jalan terbaik untuk pendidikan, profesi, dan perusahaan yang paling diinginkan, jalan masuk ke kalangan-kalangan yang agak baik dalam masyarakat, semuanya tertutup bagi mereka. Merek a dipaksa untuk seolaholah hidup secara tersembunyi dan untuk menjalankan profesi-profesi yang paling kurang dihormati. Merek a selalu dihantui ketakutan akan pengejaran, baik dari pihak resmi atau dari khalayak urakan. Pendidikan seperti itu mengakibatkan berkembangnya ciri-ciri watak yang sangat buruk. Ole h karena itu, hal itu juga mempunyai akibat yang sama pada orang Kristen yang ditindas sebagai rakyat oleh pemerintah dan bangsa Mohammadan . Keserupaannya malah terungkap dalam penampilan lahir. Oran g Barat yang tidak banyak melancong ke Timu r menyangka, dalam pertemuan pertama, bahwa kawula negara beragama Kristen di Turki (bangsa Armenia, Yunani, dan sebagainya) itu orang Yahudi. Padahal, mereka itu malah tidak berkerabat dengan orang Yahudi berdasarkan ras. Meskipun begitu, banyak orang Barat dengan yakin mempersalahkan kekhususan-kekhususan orang Yahudi yang sangat mudah diterangkan, kepada ras mereka. Padahal, kekhususan-kekhususan itu tentu saja tidak secara mendadak hilang setelah beberapa tahun orang Yahudi mengalami pembebasan. Keyakinan orang Barat itu sama dengan cara orang-orang Turki yang mempersalahkan agama Kristen sebagai penyebab kekhususankekhususan semacam itu yang terdapat pada kawula negara mereka yang beragama Kristen.

Maka, dalam nasihat Dewan Hindia akhirnya lebih diadakan tekanan pada pendidikan. Secara tegas dianggap bahwa perbaikan itu mungkin, tetapi baru akan terjadi setelah berlakunya tindakan-tindakan yang berakibat jauh bertahun-tahun lamanya.

Tak diragukan, perbaikan pendidikan pribumi pasti sangat perlu. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah harus membantu segala sesuatu yang dapat menimbulkan perbaikan itu. Akan tetapi, akan terbukti betapa orang tercekam dalam prasangka, dan betapa gila harga dirinya yang berlebih-lebihan, jika orang ingin mempertahankan pendirian yang berikut: Untuk sementara dan dalam masa mendatang orang Eropa itu, terutama mereka yang biasanya mengajukan diri untuk ujian besar kepegawaian, memang membedakan diri secara baik dari pribumi yang terbaik pendidikannya dari golongan-golongan tinggi sekalipun, hanya karena sifat-sifat kejiwaannya. Ini menjadi alasan mengapa tugas pemerintahan dapat dipercayakan kepada orang Eropa, sementara pribumi tetap harus tidak diperbolehkan untuk memiliki kemandirian dalam pemerintahan negeri dan bangsanya sendiri.

Hendaknya dibuat neraca perbandingan dengan pandangan kritis yang diperlukan dan dengan keadilan yang bebas dari prasangka!

Kesadaran akan kewajiban sebagai pegawai serta kejujuran sulit digolongkan sebagai sifat-sifat ras orang Eropa, tanpa memperkosa kebenaran. Bahkan, tidak dapat digolongkan ciri-ciri watak yang dapat membedakan mereka berdasarkan pendidikannya. Sebaliknya,. sifat-sifat tersebut sangat banyak ditimbulkan oleh ketatanegaraan Eropa yang modern yang membawahkan kehidupan kepegawaian pribumi juga di negeri ini. Korupsi yang di negeri ini pernah merajalela sampai satu abad yang lalu dalam masyarakat bangsa Eropa, sekarang tidak mungkin lagi. Sebab, kehidupan negara telah berkembang ke arah demokratis, sehingga dalam badan negara setiap warga mempunyai tugas tersendiri berupa kerja dan tanggung jawab. Sementara itu para warga saling mengawasi dan semuanya diawasi oleh masyarakat yang mempunyai segala kesempatan untuk menyatakan keberatannya.

Baru sesudah mekanisasi negara yang lebih rumit dapat bekerja sepenuhnya di sini, akan terjadi perbaikan yang menguntungkan.

Belum lama berselang taraf rata-rata para pegawai bangsa Eropa dalam hal kesadaran akan kewajiban dan kejujuran jauh lebih rendah daripada sekarang. Kemungkinan tersuapnya para penguasa, yaitu penegak hukum dan ketertiban yang resmi, yang sekarang boleh dianggap merupakan kekecualian, belum lama berselang merupakan penyakit biasa. Perubahan yang menguntungkan itu terjadi bukan karena perubahan adat dan kebiasaan Eropa atau perbaikan pendidikan. Sebaliknya, terjadi karena perluasan yang terus-menerus terhadap sarana-sarana pengawasan yang beraneka ragam.

Kenyataan bahwa oknum-oknum tersebut pada umumnya sekarang pun tidak cukup tinggi tarafnya secara moral untuk dapat menjalankan kekuasaan dengan tidak diawasi tanpa menimbulkan bahaya, terbukti dari banyaknya dosa terhadap kesadaran dan kejujuran yang sekarang pun masih agak umum terjadi. Dosa-dosa itu juga terkenal seperti kasus-kasus suap yang dahulu dilakukan secara kasar. Namun, penyelewenganpenyelewengan itu kini belum dapat ditumpas dengan sarana-sarana pengawasan yang ada.

Cukup disebut beberapa contoh: penyalahgunaan kerja pegawaipegawai rendahan dan orang hukuman untuk keperluan pribadi, penyalahgunaan uang-uang yang diperkenankan untuk "pemeliharaan biasa", dan penyalahgunaan aneka dana setempat yang dihindarkan dari pengawasan keuangan untuk kegemaran pribadi, spekulasi yang kurang sopan terhadap kesediaan mengabdi dan keramahan terhadap tamu di antara para pegawai pribumi; kesewenang-wenangan yang kasar dalam menjalankan pengadilan polisi, pilih kasih secara tidak adil dalam pengangkatan dan pengusulan bagi jabatan-jabatan pribumi atas dasar jasa-jasa pribadi yang diberikan kepada penguasa; tuntutan-tuntutan gila untuk memberi penghormatan yang didorong oleh kecongkakan dan yang menindas segala bentuk kemandirian pada pribumi, serta pengabdian terhadap apa pun yang dapat berguna untuk sekurang-kurangnya melestarikan kemandirian itu pada pegawai pribumi, sesuai dengan peraturan yang ada. Ha l ini dan banyak hal lain, meskipun, untung saja, tidak kurang terdapat kekecualian yang baik, masih tetap harus digolongkan penyakit-penyakit yang merajalela. Maka, orang hendaknya jangan lupa, meskipun banyak di antara penyelewengan itu mungkin luput dari perhatian Pemerintah Pusat, dunia pribumi yang tidak banyak menimbulkan rasa malu pada para penguasa bangsa Eropa, sedangkan penguasa itu juga sulit untuk menutupnutupi banyak hal terhadap dunia pribumi itu, mengetahui segala-galanya sampai seluk-beluknya yang paling kecil.

Para pegawai bangsa Eropa, karena kemajuan moral yang tinggi atau karena keadaan yang menguntungkan, tetap selamat dan tidak terdampar pada banyaknya rintangan yang mereka jumpai akibat tidak adanya pengawasan. Maka, berkat bimbingan dan teladan mereka itu, pastilah mereka mampu menjalankan pengaruh yang baik sekali atas pegawaipegawai pribumi. Terutama jika mereka tidak menyerahkan bagian yang lebih bersifat materiel semata-mata dalam tugas pemerintahan itu kepada para pegawai pribumi, seperti sering terjadi. Sedangkan bagian selebihnya mereka ambil alih dari rekan mereka yang pribumi. Akan tetapi, sekalipun sebagian besar para residen, asisten residen, dan kontrolir menonjol karena sifat-sifat moral yang nyatanya langka itu, pelaksanaan seluruh tugas pemerintahan oleh mereka sendiri tetap akan disertai kerugian-kerugian yang besar.

Ganti-bergantinya personalia pemerintahan bangsa Eropa yang tak dapat dihindarkan itu menyebabkan setiap orang dapat mengabdikan tenaganya kepada salah satu bagian pemerintahan saja selama sejumlah tahun yang sangat terbatas. Penggantinya lalu sering, dengan maksud baik, meniadakan atau bahkan meruntuhkan apa yang telah dibina oleh pendahulunya dengan banyak susah payah. Setiap pejabat itu baru akrab dengan kebutuhan dan kekhususan daerah yang dikelolanya itu pada waktu ia mesti meninggalkannya lagi. Sarana yang besar untuk mempertahankan kesinambungan yang menjadi syarat, justru terletak pada kehadiran para penguasa yang melewatkan hidupnya di daerah kegiatannya itu. Akan tetapi, sarana itu tetap tidak dimanfaatkan, sehingga para pegawai pribumi, yang selalu diperalat dan yang sadar bahwa sikap menurut dan sikap merunduk paling menguntungkan bagi mereka dalam hal kariernya, menjadi sinis dan skeptis terhadap kepentingan nusa dan bangsanya. Kecuali, jika peranan yang seolah-olah menjadi hukuman mereka akan menimbulkan kesal hati yang mendalam padanya.

Pegawai bangsa Eropa yang terbaik pun harus belajar bergaul dengan para kepala dan pribumi dan belajar memahami mereka. Untuk usaha itu bukan main banyaknya waktu yang hilang, sedangkan sifat-sifat moral dan intelektual yang ulung pun belum juga menjamin keberhasilannya dengan baik: banyak orang yang malahan selama-lamanya tidak mempelajari kepandaian itu. Ditinjau dari segi ini pun, maka pembatasan yang sebesarbesarnya terhadap jumlah pegawai pemerintahan bangsa Eropa perlu dilaksanakan demi kepentingan Negeri.

Ada sesuatu yang pincang dalam sikap membedakan itu: pada satu pihak orang Eropa seolah-olah cakap dalam pekerjaannya berkat ras atau pendidikan, di lain pihak, pribumi, oleh sebab-sebab yang sama, katanya tidak cakap untuk menduduki pangkat-pangkat pemerintahan yang mandiri. Kepincangan ini lebih-lebih menonjol lagi, jika diperhatikan semakin bertambahnya jumlah orang yang berstatus Eropa menurut undang-undang yang dengan sukses menempuh ujian besar kepegawaian. Padahal, dalam soal percampuran darah, pendidikan keluarga orang-orang tersebut tidak berbeda dengan para pegawai pribumi yang terbaik. Kalaupun mereka berbeda dengan rekan-rekan pribumi mereka, itu karena orang-orang berstatus Eropa kalah baik. D i antara mereka pun ada banyak ibu pribumi yang lamban dan yang tidak cakap untuk tugas mendidik. Mereka biasanya jauh lebih rendah tarafnya daripada istri-istri para pegawai tinggi pribumi. Ada pula wanita setengah Eropa yang taraf peradabannya sama dengan taraf wanita pribumi rendahan. Di lain pihak ada bapak-bapak yang tidak banyak dapat menyediakan waktu luang. Waktu yang sedikit itu tidak mereka gunakan untuk membina putra-putra mereka, dan agaknya mereka memang tidak mampu berbuat begitu.

Satu contoh yang jelas di antara banyak contoh lainnya hendaknya disebut di sini. Pernah ada seorang remaja pribumi dari keluarga yang baik, yang berada di bawah pengawasan saya, dan bersekolah di Gymnasium Willem III. Karena saya lama tidak berada di tempat (Betawi, penerjemah) maka baginya terpaksa dicarikan rumah indekos lain. Begitulah, ia tinggal di rumah keluarga suami-istri Indo-Eropa yang seorang putranya belajar untuk menjadi pegawai pemerintahan. Putranya yang satu lagi "mahasiswa", bersekolah di Bagian B Gymnasium tersebut. Setelah beberapa lama remaja pribumi itu minta kepada saya, apakah tidak lebih baik saya mencarikan baginya satu keluarga lain yang berkebudayaan. Katanya, dalam hal material asuhannya baik sekali. Sebaliknya, suasana yang terdapat di dalam rumah itu agak kurang berkebudayaan. Setiap kali, bahkan pada waktu malam terjadi pertengkaran antara putranya yang masih belajar itu dengan saudaranya yang kehidupannya setengah pribumi. Yang dipertengkarkan biasanya wanita-wanita pribumi, sementara itu anak serta bapak saling mempersalahkan sikap amoralnya masing-masing yang paling kasar. Begitu pula "pribumi" tersebut berpendapat, dan menurut saya memang tepat, bahwa bahasa Belanda yang dipakai oleh "orang-orang Eropa" tersebut buruk sekali. Maka, sedikit pun tidak ada pengaruh yang membawa kemajuan.

Ayah keluarga yang dimaksud itu adalah kornis kepala yang terhormat, sedangkan putranya telah menjadi pegawai pemerintahan. Pribumi yang berhasil saya carikan tempat menumpang yang lebih baik, telah menempuh ujian akhir sekolah menengah. Secara moral dan intelektual ia jauh di atas seluruh lingkungan tempat saya membebaskan dia tepat pada waktunya. Akan tetapi .... karena kekhususan ras atau pendidikan, katanya, ia tidak cakap untuk tugas yang kabarnya dipenuhi oleh putra tuan rumahnya yang dahulu serta banyak orang-orang semacam itu.

Berdasarkan apa yang telah dikatakan tadi tentu saja saya tidak bermaksud menyamakan pendidikan rata-rata orang Eropa dengan pendidikan pribumi seperti halnya sekarang. Sebaliknya, saya ingin menonjolkan bahwa perbedaan yang ada di antara dua golongan itu tidak memberikan hak untuk melestarikan satu pemisahan antara kedua golongan kawula negara Belanda. Kepada satu golongan, meskipun sudah dipenuhi semua syarat yang dikenakan, disangkal kecakapannya untuk memangku jabatan-jabatan tertentu. Sementara golongan lain, setelah sekadar menyatakan memiliki pengetahuan tertentu, diangkat untuk jabatan-jabatan tersebut.

Kesimpulan tersebut lebih mencekam lagi karena pada zaman kita, pada satu pihak, makin banyak "orang Eropa" yang setengah atau malah lebih dari setengah keturunan pribumi dan dididik untuk jabatan-jabatan pemerintahan. Padahal, mereka hanya mendapat pendidikan keluarga yang sangat kurang. Sementara itu, di lain pihak, di antara golongangolongan pribumi yang lebih tinggi, terasa gerakan yang kuat agar dengan pengorbanan apa pun memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik bagi putra-putra mereka: pendidikan terbaik yang dapat dicapai oleh orang Eropa di daerah jajahan ini.

Secara salah, dalam nasihat-nasihat Dewan Hindia, orang bertolak dari dugaan bahwa perbaikan pendidikan orang muda pribumi termaksud hanya akan mengenai pengajaran dan bukan pembinaan dan pendidikan umum. Yang satu justru berjalan bersama-sama dengan yang lain. Ada remaja-remaja pribumi yang, sejak berumur 7 atau 8 tahun sampai pada

akhir studi mereka, sepenuhnya dipercayakan kepada asuhan keluarga581 keluarga Eropa yang baik-baik. Sementara itu, orang tua mereka biasanya lebih menyukai para pendidik yang berketurunan Eropa murni. Selain itu, keluarga pribumi pun memperbarui diri di kalangan-kalangan yang agak tinggi pula. Misalnya , saya kenal dua keluarga bupati. Kebetulan kedua keluarga itu luar biasa banyak anggotanya. Sementara itu, hubungan pasangan orang tuanya (kedua suami itu masing-masing tetap hanya beristri seorang) terhadap anak-anaknya yang banyak sekali itu sedikit pun tidak serupa dengan gambaran yang disajikan dalam nasihat Dewan Hindi a mengenai pendidikan pribumi (ibu yang lamban dan tidak cakap serta bapak yang acuh tak acuh dan sama sekali tersita waktu oleh pekerjaannya). Sebaliknya, gambaran yang nyata malah sangat mendekati apa yang di Eropa dianggap perlu dan normal. Ha l itu memang sangat jelas tampak dari anak-anak yang lahir dari perkawinan-perkawinan tersebut (semuanya ada beberapa lusin banyaknya).

Kenyataan bahwa kasus-kasus seperti itu untuk sementara masih merupakan kekecualian, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya bimbingan yang baik seperti yang disebut tadi serta kurangnya nasihat para pegawai pemerintahan bangsa Eropa . Padahal, pegawai bangsa Eropa itu sangat mampu dalam hal ini. Seandainya mereka diberi instruksi oleh Pemerintah Pusat untuk menggunakan pengaruh mereka atas pendidikan putra-putra para pegawai dalam satu arah tertentu, maka saya berani menjamin, asal pelaksanaan instruksi ini diawasi secara teratur, bahwa apa yang masih merupakan kekecualian segera akan menjadi lazim. Hingga sekarang pendidikan banyak pribumi muda, juga dengan kemauan orang tua mereka yang sebaik-baiknya, dirusak. Sebabnya ialah orang tua pribumi itu tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh. Lag i pula mereka tidak tahu betapa pentingnya awal yang dini dan pendidikan yang tak terganggu lagi berjalan dengan teratur. Sedangkan dari berbagai penguasa bangsa Eropa mereka tidak menerima nasihat, atau menerima nasihat yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Akhirny a mereka akan curiga terhadap nasihat-nasihat yang terbaik juga.

Meman g tidak sepantasnya, atas dasar apa yang sebenarnya dapat dicapai oleh para remaja seperti itu, jik a pemerintah daerah berbangsa Etupa kurang lalai, sehingga mereka mempercayakan jabatan-jabatan tertentu kepada para remaja seperti itu. Padahal, para remaja itu tidak memiliki kecakapan moral atau intelektual untuk jabatan tersebut. Sebaliknya, juga tidak ada alasan untuk menunggu-nunggu diadakannya emansipasi bagi mereka yang dengan segala keadaan yang tidak menguntungkan justru mencapai pendirian yang tinggi, sampai kebanyakan orang lain akan meniru contoh ini.

Namun , ditegaskan bahwa meskipun terdapat segala kemajuan intelektual dan moral, seorang pegawai pribumi, setelah kembali ke dalam lingkungannya yang lama dan di situ diberi kekuasaan pemerintahan, setiap kali akan melihat hal yang berikut. Kewajibannya yang sangat jauh sangkut-pautnya terhadap keluarganya d i dalam duni a pribumi pada satu pihak akan bertentangan dengan kewajibannya terhadap Negara. Maka , biasanya kewajiban golongan pertama, dengan merugikan kepentingan umum, akan menentukan sikapnya.

Memang benar, kecenderungan-kecenderungan nepotisme (mementingkan sanak saudara dalam pengangkatan, penerjemah) timbul pada pribumi. Meskipun kecenderungan itu tidak jauh lebih kuat daripada yang terdapat di antara orang Eropa, penampilannya lebih terbuka. Pastilah bagi orang asing, dalam hal ini penguasa bangsa Eropa yang dalam bidangnya tidak dikelilingi oleh sanak saudaranya, lebih mudah untuk tidak memihak dalam pengangkatan dan penilaian para abdi negara. Hal ini jika dibandingkan dengan, misalnya, bupati yang disegani oleh semua warga keturunannya di kabupatennya sendiri sebagai seorang pengasuh dan pelindung. Namun, orang sangat mengharapkan agar para pegawai pribumi jangan ditempatkan di daerah lain kecuali kampung halamannya yang khas. Terlepas dari kerugian dan rasa tidak enak yang akan ditimbulkan oleh penempatan seperti itu di luar tanah tumpah darahnya yang lebih khusus bagi orang yang bersangkutan, Negara pun sementara itu akan kehilangan keuntungan yang tidak dapat disangkal, yakni berupa pengalaman setempat dan pengetahuan mereka akan orang-orang tertentu. Sedangkan seluruh kemantapan pemerintah daerah, yang hingga sekarang masih ada berkat unsur pribadinya, juga akan lenyap.

Jadi, umpama orang harus menganggap bahwa akibat-akibat yang salah dari hubungan keluarga pribumi bagi keutuhan pemerintahan pribadi tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dikurangi, maka perwalian yang mencekam - para pegawai pemerintahan pribumi kini bekerja di bawahnya - harus dipertahankan sampai waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan. Sebab, pendidikan terbaik dan pengajaran terunggul pun tidak dapat memutuskan eratnya ikatan kekeluargaan.

Sebaliknya, ingatlah bahwa di dalam pemerintahan Negara bangsa Eropa, nepotisme yang merugikan itu hanya menyingkir - tanpa lenyap seluruhnya - karena pengawasan yang lebih ketat. Pembagian jabatanjabatan dalam tata negara yang modern ada di bawah pengawasan yang ketat tadi. Maka, seorang bupati yang paling baik pendidikannya pun tidak boleh diharapkan akan sama sekali menyingkirkan kelemahannya terhadap sanak saudaranya, setelah ia mulai menduduki jabatannya. Tentu saja pengungkapan kelemahan atau ikatan tersebut akan lain sama sekali pada bupati golongan baru, dibandingkan dengan rekan-rekannya golongan lama. Lagi pula ada banyak faktor yang ikut membantu melenyapkan pengaruh yang buruk dari kelemahan tadi.

Agar dapat memahami soal itu dengan baik, orang tidak boleh lupa bahwa keadaan yang secara historis paling wajar di satu kabupaten adalah sebagai berikut. Hampir semua pegawai pribumi yang diangkat di kabupaten itu merupakan satu keluarga dengan dikepalai oleh bupati. Keturunan-keturunan terkemuka itu sendiri sudah banyak jumlahnya. Sedangkan ikatan-ikatan dengan keturunan-keturunan tersebut umumnya dicari. Hanya jika orang luar ditempatkan menjadi kepala sebuah kabupaten karena keadaan yang kebetulan, maka hubungan itu menjadi lain. Biasanya hubungan itu lalu merugikan jalannya segala urusan. Sebab, hanya warga-warga keturunannya sendirilah yang dikenal baik oleh bupati, yang dapat diperhitungkan dan diandalkan, dan yang paling dapat diajak bekerja sama. Bupati dari luar seperti itu, dengan demikian, demi kepentingan pekerjaannya, bersusah payah agar dapat dikelilingi oleh sanak saudara pendatang.

Pemasukan darah luar ke dalam korps pegawai sebuah kabüpaten sering terjadi karena para pegawai bangsa Eropa. Seorang kontrolir atau asisten residen, waktu dipindahkan ke wilayah lain, membawa seorang atau lebih banyak juru tulis atau magang yang sudah biasa melayani dan memahaminya. Orang seperti itu, jika dipandag secara objektif, tidak menonjol dalam hal mana pun di atas sesamanya di daerah jabatan baru atasan mereka. Namun, di sini berkat penghargaan pribadi atasan itu, mereka mencapai pangkat camat atau wedana. Ha l ini sangat merugikan orang lain dan merepotkan bupati. Ha l itu memang bukan nepotisme, namun merupakan juga pilih kasih yang merugikan negeri. Sebab, unsur luar dan unsur setempat sering saling memandang sebagai musuh yang memang selayaknya ada dan saling menghalangi dalam segala hal; ini merugikan kepentingan umum. D i banyak kabupaten, korps priayi menjadi kacau balau sampai sedemikian rupa akibat pemasukan orang kesayangan para pegawai bangsa Eropa yang terjadi berkali-kali.

Bukan rekomendasi seorang bupati agar sanak saudaranya memangku jabatan tertentu itulah yang berlawanan dengan kepentingan negeri. Sebaliknya, pilih kasihnya terhadap mereka yang paling dekat kekerabatannya atau alasan pribadi lainnya tanpa memperhatikan kecakapannyalah yang berlawanan dengan kepentingan negeri. Akan tetapi, apakah hal ini sekali lagi tanpa kesombongan yang tak pantas diperlakukan sebagai kelemahan khas pribumi? Atau tidak seringkah, terutama juga di daerah jajahan ini, nepotisme atau pilih kasih semacam itu juga berlaku dalam pengangkatan dan kenaikan pangkat para abdi negeri bangsa Eropa? Ini merupakan pertanyaan yang harus dipertimbangkan sungguh-sungguh, sebelum soal kepentingan-kepentingan keluarga para pegawai pribumi dijadikan keberatan yang tuntas terhadap kemandirian jabatan mereka.

Pemerintah Daerah berbangsa Eropa sama sekali tidak memberantas dengan giat dan tegas kelemahan keluarga di antara para bupati dan lainlain yang dimaksud tadi. Sebaliknya, sering pemerintah daerah bangsa Eropa itu jauh sekali tersangkut dalam pemanjaan yang didasarkan atas kelemahan keluarga itu. Banyak sekali terdapat contoh-contoh tentang putra-putra bupati yang pendidikannya dirusak dengan disaksikan oleh pemerintah daerah itu, tanpa ada campur tangan dari pihaknya. Jadi, putra mereka itu tumbuh menjadi orang gegabah yang tak dapat dipercaya. Akan tetapi, mereka itu, pada umur yang masih muda, sudah ditempatkan dalam lingkup kerja pemerintahan pribumi yang termasuk penting. Sedangkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggangkan saja dengan sikap yang sangat memihak. Juga dalam mengisi lowongan kedudukan bupati, syarat kecakapan sering sama sekali dikebelakangkan dan dikalahkan dengan syarat kelahiran. Pertama-tama terungkap sekali lagi dalam gejala yang banyak timbul ini, sikap meremehkan dari pihak pemerintahan berbangsa Eropa terhadap unsur pemerintahan pribumi. Sedangkan asas yang menentukan bahwa dalam pemilihan para pegawai rendahan yang jelas tak mandiri dan hanya menjalankan perintah, maka kecakapan secara moral dan intelektual tidak terlalu penting. Aka n tetapi, selanjutnya, kebiasaan yang celaka itu memperkuat keyakinan para pegawai pribumi bahwa pendidikan dan pengajaran bagi putra-putra mereka hanya mempunyai nilai yang relatif sekali. D i samping keturunan yang baik, yang menjadi syarat utama masih tetap, agar mereka dapat memperoleh kasih atasan mereka yang berbangsa Eropa , dengan maksud agar mereka dapat berhasil dalam karier pribumi. Sedangkan kecakapan jabatan itu hanya merupakan salah satu d i antara banyak faktor yang menentukan keuntungan itu. Sementara itu bakat untuk kemandirian biasanya malah tidak baik direkomendasikan.

Tida k layak terjadi bahwa dalam emansipasi para pegawai pribumi yang paling tinggi kemajuannya, keburukan pilih kasih itu akan lebih besar ukurannya daripada yang ada sekarang. Dengan tepat akan diamati bahwa ukuran-ukuran itu sudah terlalu besar. Sebaliknya, pemerintah daerah berbangsa Eropa seolah-olah akan memberikan ijazah ketidakcakapan yang memalukan kepada diri mereka sendiri. Yait u seandainya dalam keadaan yang sudah begitu teratur seperti yang terdapat d i Jawa , pemeritah daerah tersebut akan menyatakan dirinya tidak mampu menjaga jangan sampai terdapat sikap memihak dalam menilai para pegawai. Kecuali, kalau mereka mempertahankan perwalian yang kekanak-kanakan seperti yang sekarang dijalankan terhadap para pegawai pribumi.

Namun , menurut keyakinan saya, emansipasi pegawai pribumi generasi muda pasti akan berpengaruh menguntungkan pada keandalan pendapat mereka atas orang-orang yang bekerja sama atau bekerja di bawah mereka.

Mungki n benar juga, sebagaimana dikatakan dalam nasihat Dewa n Hindia , asal ada residen dan asisten residen yang tepat anggapannya terhadap hubungan segala sesuatu maka bupati yang mendampinginya itu tidak usah seorang pemalas. Namun , lalu lebih pasti lagi kebanyakan residen dan asisten residen justru tidak beranggapan tepat terhadap segala hubungan itu. Da n seorang dua orang di antara mereka yang tepat anggapannya, tidak banyak dapat menjalankan pengaruh yang Ianggeng demi kebaikan. Ha l ini sehubungan dengan seringnya pergantian di antara semua personalia bangsa Eropa . Memang , perlakuan yang agak umum dijalankan terhadap para pegawai pribumi ialah perlakuan seperti terhadap anak-anak yang tidak pernah akan dewasa. Ha l ini menjadi sebab yang penting bagi sedikitnya perkembangan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab pada banyak d i antara mereka. Praktik menghendaki agar mereka ikut angin saja, atau agar mereka bersama seorang asisten residen, dengan giat meruntuhkan apa yang belum lama mereka bina bersama dengan seorang asisten residen yang lain. Praktik juga menghendaki agar tidak ada satu hal pun yang mereka tentang dengan sungguh-sungguh. Mak a benar-benar tidak mengherankan bahwa dalam usaha mereka untuk menempatkan kerabat mereka dalam jabatan-jabatan negara - itu pun tidak pantas disalahkan mereka lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

Sebaliknya, jik a kepada para bupati, yang pendidikan dan pengajarannya sudah membuat mereka memenuhi syarat, diberikan kedudukan mandiri sebagai penguasa, maka, dengan sendirinya mereka dipaksa oleh tanggung jawab besar yang harus mereka pikul, agar mengusulkan sebagai orang bawahan mereka, pribadi-pribadi yang mereka yakini dapat diandalkan. Para bupati seperti itu dengan sendirinya membawa pengertian-pengertian lain mengenai kesadaran jabatan dan lain-lain dibandingkan dengan para pendahulunya dari golongan tua. Terlepas dari motif-motif moral murni, mereka tahu benar bahwa mereka akan kehilangan nama baik sama sekali dan mereka akan menggagalkan hasil karya mereka sendiri jika menempatkan kerabatnya dalam jabatan yang tidak cakap dijalankannya. Sekali lagi hendaknya dikatakan bahwa pemerintah bangsa Eropa itu, biarpun sesudah pembaruan yang dipikirkan itu, tetap memegang pimpinan tertinggi, meskipun pihaknya tidak lagi menggunakan para pegawai pribumi sebagai boneka.

Apa yang dikatakan mengenai bupati di sini, sama juga berlaku bagi para wedana dan para penguasa pribumi lainnya. Bertambahnya kemandirian dengan sendirinya membawa lebih banyak tanggung jawab dan kesadaran akan kewajiban. Tanpa tambahan kemandirian itu, entah sampai kapan, orang akan sia-sia menantikan terungkapnya kebaikankebaikan itu. Padahal, untuk menjalankan kebaikan itu ruang yang diperlukan tidak ada.

Bagi orang yang memandang keadaan tersebut tanpa prasangka, seharusnya sudah jelas bahwa sekarang sudah tiba waktunya untuk mulai bekerja ke arah yang sudah ditunjukkan tadi. Jangan menunggu lebih lama akan datangnya masa ketika para pegawai pribumi pantas mendapat emansipasi, dengan jalan memenuhi berbagai syarat yang belum pernah dikenakan kepada para pegawai bangsa Eropa dan sekarang pun tidak dikenakan kepada mereka. Umpama seorang wali tetap membuntuti muridnya, sedangkan setiap kesalahan langkah muridnya itu dipakai untuk membuat alasan baru bagi dalilnya bahwa ia belum dapat dibiarkan mandiri, maka murid tersebut selamanya tidak akan mejadi dewasa. Dan begitulah pemerintahan pribumi, selamanya tidak akan dewasa jika para walinya yang selalu khawatir itu terus-menerus berunding tentang bukti kemajuan moral dan intelektual, kesalehan dan kejujuran. Katanya, para priayi, selama mereka masih belum dewasa, harus menunjukkan bukti tersebut sebelum tali-tali yang sekarang dipakai untuk mengikat mereka dilepaskan atau sekurang-kurangnya dikendurkan.

Sering dibicarakan tentang asas pemerintahan kita sebagai berikut: Pribumi diperintah dengan perantaraan para kepala mereka sendiri. Keuntungan yang inelekat pada pelaksanaan asas seperti itu sangat mencolok, hingga boleh dianggap tidak perlu menunjukkannya lagi. Akan tetapi, hingga sekarang kebanyakan keuntungan tersebut luput dari perhatian kita karena penerapannya tidak dilakukan dengan sungguhsungguh.

Dengan sendirinya, pada permulaan pengaturan pemerintahan kita untuk Jawa, peranan para penguasa pribumi tersebut terpaksa sangat bersifat bawahan. Memang betul, telah dibuat tata tingkat jabatan yang berguna dalam banyak hal, tradisi-tardisi yang baik berupa disiplin dan ketaatan serta unsur-unsur formal yang sangat baik. Akan tetapi, para penguasa pribumi sudah biasa, dalam menjalankan jabatannya, lebih menghargai kelebihan hak yang mereka warisi atau mereka peroleh karena pilih kasih, dibandingkan dengan usaha menekuni pelaksanaan kewajiban yang melekat pada jabatannya. Sedangkan pendidikan dan pengajarannya sama sekali tidak dapat menampung anggapan yang lebih tinggi.

Umpama sekarang, cacat-cacat ini sebagai sesuatu yang bertalian dengan kekhususan ras atau hal lain harus dianggap tidak dapat diperbaiki lagi, maka sistem pemerintahan yang ditegaskan tadi tidak seharusnya dikemukakan sebagai asas. Sebaliknya, harus dipakai sebagai tindakan peralihan untuk tiba pada penggantian unsur pemerintah pribumi oleh orang Eropa. Meskipun penggantian jabatan besar-besaran mungkin digagalkan karena alasan keuangan, demi kepentingan nusa dan bangsa tindakan itu harus diteruskan sejauh mungkin. Jadi, misalnya, pastilah para bupati dan patih, barang kali juga para wedana, lama-kelamaan harus dihapuskan.

Sebagian secara sadar dan sebagian tanpa sadar, para penguasa Eropa sering berpendirian seperti itu. Belum lama berselang seorang residen mengumumkan kepada masyarakat bahwa para bupati sebetulnya merupakan rintangan bagi satu pemerintahan yang baik. Maka, rintangan itu harus disingkirkan. Orang lain tidak sejauh itu pendiriannya, tetapi dalam praktik mereka malahan menghapuskan para bupati dan bawahannya juga dan mengganti tempat mereka. Mereka bukannya mengajarkan kepada pejabat pribumi itu bagaimana, menurut kehendak orang, mereka hendaknya memangku jabatan tersebut.

Akan tetapi, untunglah dugaan mengenai ketidakcakapan pribumi yang katanya merupakan bakat dan tak dapat dihilangkan itu bagi pemerintahan yang baik sama sekali tak beralasan. Sehingga sekarang tidak banyak orang yang akan berani mengucapkannya. Sebaliknya, perubahan terhadap pendapat umum lambat jalannya. Negeri Belanda belum sampai seabad lamanya nyata-nyata menjalankan pemerintahan atas Pulau Jawa. Memang benar, di sebagian besar masa itu, kepentingan penduduk dan kemajuan para kepalanya tidak menduduki tempat pertama dalam program kegiatan pemerintah. Meskipun begitu, perbedaan antara kemajuan para priayi sekarang dengan para priayi pada tahun 'go, malahan baru 25 tahun yang lalu, seperti perbedaan langit dan bumi. Ketika itu masih ada bupati yang dengan susah payah belajar menuliskan tanda tangannya. Akan tetapi, sekarang ada orang yang jumlahnya masih sedikit tetapi akan semakin cepat bertambah: mereka memiliki pengetahuan yang tidak kalah dengan seorang asisten residen. Padahal, asisten residen tersebut, sebagai walinya, tinggal di tepi alun-alun yang sama, sedangkan nasib pegawai pribumi sering bergantung pada penilaiannya. Kemajuan yang sangat besar ini telah tercapai dalam keadaan yang dalam banyak hal tidak menguntungkan. Ha l ini menyebabkan kebanyakan penguasa bangsa Eropa lambat-laun meiepaskan dugaan mengenai bakat ketidakcakapan itu. Meskipun begitu, mereka tetap gentar menghadapi pikiran yang tidak biasa, yaitu bahwa bupati seperti itu tidak akan lagi didalangi dari rumah asisten residen. Sebaliknya, ia akan bertindak mandiri di bawah perintah residen dan jika perlu diawasi oleh para pegawai residen tersebut.

Para pegawai pemerintahan bangsa Eropa tentu saja, karena lingkup kerjanya, paling berwenang untuk mengungkapkan keberatan terhadap emansipasi pemerintahan pribumi. Sebaliknya, kerutinan dan kebosanan membuat kebanyakan d i antara mereka tidak cakap untuk menegaskan sarana-sarana guna menyingkirkan keberatan tersebut. Hany a sejumlah kecil di antara mereka yang mampu mengatasi prasangka kebiasaan mereka agar dapat menyadari manfaat penghapusan perwalian tersebut, agar mengerti bahwa zaman sudah matang untuk hal itu. Jug a tidak pantas untuk tetap memperlakukan murid-murid yang sudah akil balik itu sebagai anak-anak, hanya mentang-mentang kebanyakan saudaranya masih belum dewasa.

Selain itu tetap tidak dialami oleh kebanyakan penguasa berbangsa Eropa betapa banyak kejengkelan yang ditimbulkan oleh perwalian seperti itu pada para pegawai pribumi yang paling maju. Biar bagaimana sibuknya hubungan para pegawai berbangsa Eropa dan rekannya yang pribumi itu, perasaan seperti itu, demi kepentingan mereka sendiri, biasanya tidak diucapkan. Sebaliknya, terbukti kepada saya pribadi bahwa perasaan itu semakin meluas. Saya yakin bahwa jik a keadaan in i berlanjut, sedangkan seorang pegawai pribumi tidak dapat mewujudkan pengetahuannya yang luas maupun pengalamannya yang kaya itu menjadi tindakan, sebaliknya ia terpaksa selalu menuruti pandangan-pandangan yang gantiberganti d i pihak para penguasa Eropa setempat, sehingga ada bahaya kalau-kalau rasa kesal dan acuh tak acuh akan menjadi penyakit umum pada para bupati dan priayi yang terbaik sekalipun.

Umpama sekarang pun zaman belum dianggap matang untuk menjalankan langkah-langkah pertama yang sungguh-sungguh ke arah satu pengaturan pemerintahan yang pada asasnya sudah lama berlaku sebagai satu-satunya yang tepat, maka orang berhak meragukan apakah kita pernah akan sampai sejauh itu tanpa ada desakan dari luar. Menurut keyakinan saya tidak jauh lagi masanya ketika orang akan terheran-heran mengenai sikap konsisten yang digunakan untuk menganggap beberapa keberatan sebagai sesuatu yang menentukan untuk melawan perbaikan. Padahal, perbaikan itu seolah-olah menawarkan diri sendiri. Lag i pula keberatan tersebut sebagian hanya khayalan, sebagian lagi termasuk jenis yang tampil pada setiap peralihan.

Dengan tepat telah ditegaskan dalam Not a Sekretaris bahwa dalam kemajuan yang cepat meningkat pada angkatan muda pegawai pribumi, pelestarian satu perwalian yang sudah ketinggalan zaman itu semakin tidak dapat dipertahankan. Maka , suatu saat nanti akan timbul alasan-alasan politik yang akan memaksa orang untuk sekaligus memberikan konsesikonsesi tersebut, sesudah diadakan persiapan yang sedikit banyak unggul. Padahal, sekarang konsesi tersebut secara berangsur-angsur dan justru berkaitan dengan kemajuan para pegawai pribumi dapat diselesaikan.

Pastilah pada permulaan emansipasi para pegawai pribumi tidak kurang akan terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan. Kekurangan itu akan dijadikan sandaran oleh mereka yang menyetujui pelestarian pewalian itu, seolah-olah mereka berhak berbuat begitu. Sekarang pun

orang seperti itu sering suka sekali menyebut-nyebut kekurangan588 kekurangan para pegawai pribumi golongan baru. Begitulah meskipun kelemahan itu jelas sekali tidak kurang ditemukan pada para penguasa berbangsa Eropa . Padahal, mereka terpaksa mengakui bahwa prestasi para pegawai golongan baru itu, d i luar segala perbandingan, lebih tinggi daripada apa yang telah dicapai oleh para pendahulunya. Karen a itu penting sekali agar percobaan-percobaan pertama di bidang ini ditundukkan kepada bimbingan para pegawai berbangsa Eropa. Yaitu , mereka yang begitu rupa sifatnya, sehingga dapat diharapkan akan membantu usaha ini dengan sungguh-sungguh.

Tentang cara untuk memulai emansipasi para pegawai, secara rinci orang dapat berbeda pendapat. Aka n tetapi, semakin dini pengalaman diberi peluang untuk memutuskan seluk-beluk itu serta menunjukkan jalan ke arah perbaikan, semakin baik. Dengan pembahasan-pembahasan persiapan yang lama, sementara setiap orang mengira harus membawa sesuatu yang asli dari dia, soal in i tidak akan bertambah baik.

Yan g pokok ialah bahwa para bupati dan wedana yang telah dididik secara Eropa sepenuhnya, harus dibebaskan dari perwalian sehari-hari dari pihak asisten residen dan kontrolir. Sementara orang terus menempuh jalan tersebut akhirnya orang akan tiba pada keadaan di mana pemerintahan itu benar-benar dijalankan dengan melalui para kepala pribumi atau lebih tepat pegawai pribumi. Kesinambungan pemerintahan itu semata-mata dimungkinkan karena rumah tangga negara dibebaskan dari perbelanjaan yang sia-sia, karena mutu para pegawai pribumi diperbaiki dan sekaligus taraf para penguasa bangsa Eropa yang semakin berkurang jumlahnya dinaikkan.

Betawi, 19 Februari 1905

K e hadapan Yan g Muli a Gubernur Jenderal

Dalam kiriman surat rahasia saya, tertanggal 5 Jul i 19041 No . 67, dan dalam kiriman surat saya yang sangat rahasia, tertanggal 8 September 1904, N o . 981 , secara panjang lebar telah dibantah pendapat bahwa pribumi, berdasarkan ras, darah, pendidikan keluarga, dan lain-Iain, harus dianggap tidak cakap untuk menjalankan fungsi-fungsi kepegawaian yang hingga kini kebanyakan diserahkan kepada orang-orang Eropa , yaitu di bidang peradilan atau pemerintahan. Mengena i hal ini, dengan demikian bolehlah saya membatasi diri dengan mengacu kepada kiriman-kiriman surat itu. Sedangkan untuk hal yang akan dibahas sekarang saya mengacu khusus kepada kiriman surat yang kedua.

Adapu n kesimpulan yang menjadi soal ketika itu menyangkut perlunya memberikan perluasan dan lebih banyak kemandirian kepada para pegawai pribumi, sejalan dengan cepat meningkatnya kecakapan mereka yang memangku jabatan itu. Perluasan dan bertambahnya kemandirian itu sedemikian rupa, sehingga banyak di antara jabatan pemerintahan berbangsa Eropa tidak diperlukan lagi.

Pertanyaan yang sekarang khususnya harus dijawab ialah sebagai berikut: apakah pantas dianjurkan, selama ada korps pemerintahan pribumi yang diawasi oleh korps pemerintahan berbangsa Eropa, agar dibuka jalan bagi pribumi untuk memangku jabatan tertentu jik a mereka memenuhi semua syarat yang dikenakan kepada para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa yang memangku jabatan tersebut?

Keberatan-keberatan terpenting yang saya ketahui terhadap pembukaan jalan itu ialah sebagai berikut:

1) Selama garis pemisah antara dua korps yang telah ditunjukkan tadi masih terdapat dalam perundang-undangan kita, maka diperlukan batas. Sehingga seorang pribumi tidak semestinya dapat menjadi kontrolir atau asisten residen, seperti juga seorang Eropa tidak dapat meraih jabatan wedana, patih, atau bupati.

2) Sekali jalan itu sudah dibuka maka ada bahaya kalau-kalau semua orang Eropa segera didesak keluar oleh pribumi dari jabatan-jabatan pemerintahan. Ha l itu hanya dapat dicegah dengan mempertahankan kebangsaan sebagai kriteria.

3) Adala h tidak wajar jik a pada pribumi-pribumi yang ternyata cakap untuk jabatan-jabatan pemerintahan berbangsa Eropa , diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama mengenai gaji, pensiun, cuti ke luar negeri, dan lain-lain seperti yang dibuat dengan mempertimbangkan orang asing yang memerlukan keuntungan yang luar biasa agar mereka dapat didorong memangku jabatan jau h dari negeri asalnya.

4) Diterimanya pribumi dalam jabatan pemerintahan berbangsa Eropa bertentangan dengan asas yang menjiwai pemerintahan kolonial kita. Sedangkan menurut asas itu para penguasa pribumi seharusnya berada di bawah pengawasan dan perwalian para penguasa berbangsa Eropa .

Dengan segera orang sadar bahwa keberatan sub 1, 2, 3, dan lain-lain yang semacam itu, dibawahkan kepada apa yang tersebut dalam sub 4; dengan kata lain, bahwa jika keberatan yang tersebut dalam sub 4 itu tidak diterima, maka keberatan-keberatan yang lain gugur atau mudah dihilangkan.

Bukankah jik a sifat ganda korps-korps pemerintahan tidak dianggap sebagai asas pemerintahan yang mutlak, maka dengan sendirinya:

ad i u m , bahwa batas yang dimaksud itu diadakan agar secara berangsur-angsur dihapuskan. Jug a bahwa kelak - masa depan itu harus dipersiapkan - mereka yang akan berfungsi ialah para kepala pemerintahan di kecamatan, kewedanaan, wilayah (kabupaten), dan daerah, yaitu yang ternyata paling cakap untuk fungsi-fungsi tersebut, tanpa memperhatikan kebangsaan.

ad 2um, bahwa desakan keluar yang dimaksud itu selamanya tak akan terjadi. Kecuali, kalau secara intelektual dan moral pribumi menyatakan dirinya lebih cakap untuk memangku jabatan-jabatan itu dibandingkan dengan saingan mereka bangsa Eropa. Sementara itu orang tidak akan mengabdi kepentingan negera, seandainya orang masih bersikap pilih kasih terhadap orang Eropa tersebut.

ad 3um , bahwa mengenai keuntungan-keuntungan yang melekat pada jabatan pemerintahan sehubungan dengan keadaan yang sedang berubah, akan dibuat ketentuan lain daripada yang berlaku sekarang. Sementara itu, sebaliknya, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pegawai yang khusus datang kemari dari Eropa, maupun yang berlaku untuk para abdi negara kelahiran negeri ini yang berketurunan Eropa, dan juga berlaku untuk para pegawai pribumi, harus dinyatakan hanya berlaku dalam halhal tertentu, sebagai kekecualian.

Semua keberatan tersebut dan yang semacam dengan itu, sebaliknya, berlaku sepenuhnya jika soal dualisme korps pemerintahan dilihat sebagai perwujudan satu asas.

Menurut pandangan saya, hal tersebut tidak mungkin berlaku. D i sini kita bukan berurusan dengan asas, melainkan dengan tindakan menurut cocoknya keadaan, boleh dikatakan satu tindakan peralihan. Padahal, peralihan itu dalam hal ini sangat lama jalannya.

Selamanya dan di mana pun orang tidak akan menerima sebagai asas yang lestari, bagi kebijakan negara, hal seperti yang berikut: perlu ada satu pasangan para penguasa ganda; padahal jenis penguasa yang satu selalu harus menjalankan perwalian atas jenis penguasa yang lain yang sebenarnya tidak cakap untuk tugasnya. Dengan cara begitu orang dapat mulai dengan mencegah guncangan-guncangan yang tak diinginkan dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lama-kelamaan mestilah jenis yang berguna mendesak jenis yang tidak berguna, atau jenis yang tidak berguna itu harus dibuat berguna dengan cara mengajar dan membimbingnya. Kemudian kedua jenis penguasa itu akan lebur jadi satu.

Pengalaman di negeri ini, terutama di Jawa, sudah lebih dari cukup menunjukkan bahwa jalan yang disebut terakhir itu adalah satu-satunya jalan yang mungkin. Sebab, batas-batas yang setengah abad yang lalu masih agak jelas dan yang memisahkan dunia kepegawaian pribumi dari dunia kepegawaian berbangsa Eropa makin lama hilang. Semakin banyak remaja pribumi berusaha untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang akan mengantarkan mereka sepenuhnya pada taraf peradaban Eropa. Mereka memang ingin mencapai tujuan itu. Ada banyak orang yang disebut orang Eropa dan yang memangku jabatan pemerintah, yang keturunan, percampuran darah, dan pendidikannya, nyaris tidak dapat dibedakan dari pribumi. Atau mereka berbeda dalam arti buruk.

Sepantasnya orang itu buta padahal ia masih mampu melihat, jika ia tidak mengerti ke mana, mau tidak mau, arah evolusi tersebut. Alangkah tidak bijaksana dan tidak tahu politik sikap Pemerintah Pusat, seandainya pihaknya seolah-olah tidak banyak mengamati gerakan ini. Padahal, untuk anak negeri, pihak-pihaknya menutup jabatan-jabatan terpenting yang justru dibuka bagi segolongan orang yang memperlihatkan segala ragam yang dapat dibayangkan berupa percampuran darah dan pendidikan Aria, Samiyah, dan pribumi. Asal mereka bukan pribumi murni. Penutupan dari jabatan itu lambat laun masih akan lebih bersifat menyakitkan lagi, jika kelak orang Kristen pribumi juga dimasukkan ke dalam golongan orang Eropa .

Kesatuan jabatan-jabatan pemerintahan pastilah merupakan asas bagi masa depan yang semakin dekat, meskipun, karena alasan cocoknya keadaan, orang masih lama harus tetap menggunakan sifat ganda korps pemerintahan. Memang , sejak lama pengertian "bangsa Eropa " dalam arti hukum tidak lagi sepadan dengan pengertian "keturunan Barat, pendidikan dan peradaban Barat" . Padahal, banyak pribumi yang memperoleh pendidikan Barat yang terbaik. Maka , sudah waktunya sifat ganda jabatan pemerintahan yang sementara in i perlu dipertahankan - meskipun harus berangsur-angsur dibatasi - dianggap sebagai bertumpu pada dua sistem pendidikan yang berbeda, bukan pada pembedaan ras secara fiktif; dengan pengertian bahwa para pegawai hasil pendidikan tinggi dapat juga ditempatkan dalam jabatan orang yang kurang maju. Aka n tetapi, sebaliknya tidak dapat terjadi.

Hal-ha l tersebut terakhir itu lalu dengan sendirinya menimbulkan emansipasi jabatan. Jelasnya, seorang bupati, patih, atau wedana yang telah memperoleh pendidikan yang unggul, tidak usah berada di bawah perwalian setiap hari dari pihak pegawai lain yang sama pendidikannya. D a n karena pengangkatan mereka itu, mereka selangkah demi selangkah akan menuju pengurangan tempat-tempat yang masih dikuasai oleh sifat ganda jabatan.

Jik a orang memandang keadaan hal ihwal dari segi yang dicantumkan tadi, maka penempatan pribumi dalam jabatan-jabatan apa yang dinamakan pemerintahan berbangsa Eropa dengan mudah akan menjadi salah satu tindakan peralihan dari keadaan sementara yang lama, yaitu yang ganda, ke arah keadaan normal berupa pemerintahan tunggal yang sudah tergaris dengan jelas. Sekarang tinggallah pertimbangan, dengan cara apa orang semudah-mudahnya akan menghilangkan kepincangan-kepincangan tertentu yang melekat pada peralihan seperti itu (misalnya ketentuan mengenai penggajian, pemensiunan, cuti). Da n bagaimana orang akan menyesuaikan undang-undang yang rinci kepada hubungan-hubungan yang sedang berubah. Sekaligus orang harus menggunakan setiap kesempatan, agar jangan semata-mata memindahkan orang-orang dari satu golongan ke golongan lain yang secara khas lebih pantas bagi mereka. Sebaliknya, kedua golongan itu hendaknya dilebur, juga dalam perundangundangan dan susunan pemerintahan.

Lama-kelamaan pengalaman pasti akan memperkuat tepatnya uraian yang telah diajukan tadi. Sebab, sebenarnya sekarang pun soal itu sudah begitu jelas bagi mereka yang tidak terperangkap dalam prasangka rutin. Sementara itu saya mesti memperingatkan juga agar jangan menganggap satu dua penempatan pribumi dalam jabatan-jabatan pemerintahan berbangsa Eropa sebagai bukti-bukti dengan arti yang menentukan.

Semua permulaan memang sulit. Padahal, tidak semua orang yang harus membantu mengatasi kesulitan yang melekat pada masa peralihan cenderung atau cakap untuk berbuat begitu. Bukan soal hasil yang memuaskan yang ditunjukkan oleh beberapa pribumi yang luar biasa baik bakatnya dalam fungsi-fungsi yang akan ditugaskan kepadanya. Buka n juga gagalnya beberapa orang pada tingkat awal itu - karena kurangnya pemahaman atau kurangnya budi pekerti - yang mempunyai kekuatan bukti untuk menilai banyaknya orang yang segolongan dengan mereka.

Misalnya , si Pulan, waktu ia berkenalan untuk sementara dengan saya, memberikan kesan kepada saya bahwa ia hanya mempunyai kemampuan yang sedang saja dan tidak mempunyai semangat. Tambaha n pula ia bukannya memilih lingkup kerja pemerintahan karena memang senang, melainkan karena alasan keuangan. Alasan inilah yang memaksa di a meiepaskan studi kedokteran yang telah dimulainya.

D i lain pihak, si Pulan merupakan kekecualian. Sebab, pada umur delapan tahun ia telah direnggut dari lingkungan pribuminya dan hidup selama empat belas tahun dalam lingkungan Belanda yang sangat murni. Sampai-sampai i a telah sama sekali lupa akan bahasa asalnya ketika ia mulai belajar di Leiden. Karen a itu pula ia sama sekali tidak dapat dipakai sebagai contoh untuk uji coba. Sedangkan penempatannya di Jaw a Tengah sedikit pun tidak memberikan keuntungan bahwa ia agaknya akrab dengan bahasa atau adat penduduk d i sana. Sebaliknya, ia mungkin terkena bahaya pengaruh yang salah dari pihak para kerabatnya yang terkemuka. Padahal, ia sekarang bekerja sangat dekat kepada mereka.

Memang , pastilah di antara para pegawai berbangsa Eropa ada banyak orang yang juga bertaraf sedang dan mempunyai kelemahan watak seperti orang Jawa , yang saya lihat. Aka n tetapi, justru kepada orang Jawa inilah kini tertuju pandangan semua orang sebagai satu contoh jenis pegawai yang baru. Sedangkan mungkin seseorang akan berkenalan dengan dia dengan dihinggapi rasa curiga; sebaliknya, orang lain mungkin akan berkenalan dengan di a dengan penuh harapan dan dambaan. Seandainya anak muda ini, setelah dinilai secara tidak memihak, ternyata tidak cakap untuk jabatan-jabatan pemerintahan, maka banyak orang akan cenderung untuk menarik kesimpulan yang menyamaratakan dari hal itu. Padahal, yang terbukti dari situ tidak lain kecuali kenyataan bahwa di antara orang Jaw a pun tidak semua orang yang telah lulus ujian yang akan menjadi para penguasa yang baik. Saya kenal beberapa pribumi yang menimbulkan banyak harapan. Sekalipun sudah terjadi kegagalan uji coba seperti halnya si Pulan tadi, dengan tenang saya berani merekomendasikan mereka untuk memangku jabatan-jabatan pemerintahan yang termasuk agak tinggi. Sebaliknya, mereka yang ternyata tidak cakap untuk fungsifungsi tersebut, tetap tidak cakap untuk menjalankan secara benar apa yang disebut pemerintahan "pribumi" . Kecuali, kalau pemerintahan pribumi tersebut memang sengaja ingin dipertahankan pada taraf yang rendah.

Jadi, hendaknya penempatan ini, juga penempatan lain jangan menjadi uji coba. Sebaliknya, hendaknya merupakan permulaan untuk menempuh jalan baru yang menurut pengalaman mesti menuju kepada satu-satunya perkembangan yang rasional bagi pemerintahan di Jawa .

K e hadapan Yan g Muli a Gubernur Jenderal

Mengena i pertanyaan, bupati dan wedana manakah yang sekarang agaknya sudah cakap untuk menjalankan tugas pemerintahan yang mungkin lebih tinggi daripada yang sekarang dipercayakan kepada mereka, maka jawabannya, karena kegunaan yang praktis, tidak semestinya diberikan lagi dalam kaitan dengan usul-usul yang pada tahun 1902 dirancang dalam Sekretaris Umu m agar diadakan reorganisasi Pemerintahan Dalam Negeri (Pamong Praja) di Jaw a dan Madura . Sebab, dari dokumen-dokumen yang dipertukarkan satu dengan yang lain - cukuplah mengacu kepada kiriman surat Kabine t dari Menteri Daerah Jajahan, tertanggal 8 Jun i 1905, L a N 14/N 0 62 - sudah boleh disimpulkan dengan pasti bahwa soal reorganisasi tersebut tidak akan diputuskan dalam bentuk itu juga.

Sebaliknya, keharusan untuk menghilangkan perwalian terhadap para pegawai pribumi, meskipun berjalan lebih lambat daripada yang diperlukan, d i kalangan yang berwenang berangsur-angsur lebih terasa. Maka , tetaplah penting pertanyaan, pada pegawai tinggi pribumi manakah emansipasi itu sudah dapat diterapkan dalam ukuran yang berarti, sekarang juga.

Mengena i para bupati, pastilah dalam hubungan in i setiap orang segera akan menyebut Bupati Ngawi, Serang, Demak, sedikit-sedikit juga Bupati Panarukan dan Mojokerto, mungkin juga bupati-bupati lain lagi.

D i antara para kepala distrik (wedana) sangat sedikit tokoh-tokoh yang saya kenal dibandingkan dengan para bupati. Jadi , andaikan saya sebut nama-nama mereka yang segera dengan berani saya nyatakan cakap untuk mengambil alih sebagian besar pekerjaan rutin para kontrolir, maka hal ini akan menimbulkan kesan yang tidak tepat. Lebih-lebih saya percaya bahwa satu pemeriksaan yang sengaja saya adakan tentang soal itu pun untuk saat in i akan memberikan hasil-hasil yang kurang juga, meskipun jumlah nama akan cukup banyak bertambah karenanya. Sebabsebabnya masuk akal.

Meman g benar, di antara para calon bupati pun orang-orang yang pembinaan dan pendidikannya diurus secermat-cermatnya, masih juga merupakan golongan kecil. Sebab, para pengasuhnya tidak memberikan nasihat yang baik dan sungguh-sungguh, dan karena mereka tahu bahwa orang akhirnya, guna mengisi lowongan-lowongan pun, akan puas juga dengan syarat-syarat yang sedikit. Ha l ini berlaku pula, dalam ukuran yang jauh lebih tinggi, bagi calon-calon pegawai pribumi yang berdasarkan kelahiran tidak mudah maju lebih jauh lagi daripada pangkat wedana atau patih.

Namun , banyak d i antara mereka akan memperoleh pendidikan yang hanya sedikit atau sama sekali tidak ketinggalan dengan pendidikan para pegawai pemérintaha n berbangsa Eropa yang terdapat d i sini. Asal, dapat diharapkan keuntungan-keuntungan yang sepadan bagi mereka dalam pendidikan tersebut. Akan tetapi, memang baru saja lewat zaman ketika usaha pribumi untuk memperoleh pengetahuan sebanyak itu menjumpai perlawanan yang gawat dari kebanyakan pegawai berbangsa Eropa. Memang benar, golongan terbesar itu sekarang menjadi golongan terkecil. Akan tetapi, kecenderungan para pegawai berbangsa Eropa ke arah yang dikehendaki itu masih sangat kecil. Tegasnya, untuk mendidik para remaja pribumi dengan cara yang praktis dan yang berkaitan dengan keperluan itu sebagai persiapan untuk jabatan-jabatan yang agak tinggi serta memberikan kemandirian yang menjadi hak mereka dalam setiap jabatan, dan segera membuat mereka sama-sama memikul tanggung jawab dalam pemerintahan, serta membangkitkan prakarsa mereka. D i mana kecenderungan itu ada, maka di situlah dayanya tak berarti. Sebab, personalia pegawai berbangsa Eropa, dan sejalan dengan itu pemahamanpemahaman tentang soal itu, setiap kali ganti-berganti. Maka, tidak terdapat peraturan umum yang menentukan garis perilaku terhadap para priayi seperti itu yang tingkat kemajuannya tinggi. Adapun para remaja pribumi yang dimaksud itu ialah mereka yang telah mempelajari pengetahuan sama banyaknya dengan para pegawai bangsa Eropa yang baru masuk.

Itulah sebabnya, maka, misalnya, saya sendiri dengan tak putusputusnya selama enam belas tahun giat menaikkan taraf pendidikan moral dan intelektual para putra pegawai pribumi. Sementara itu, asal pemerintahan berbangsa Eropa tidak menghalangi saya, sebenarnya banyak yang berhasrat. Sedangkan berkali-kali saya telah menghalangi para remaja demi kepentingan mereka sendiri, agar jangan ingin mencapai pendidikan tertinggi yang dapat dicapai di negeri ini. Karena pastilah dapat diramalkan bahwa mereka akan mengalami berbagai kekecewaan yang sangat menyakitkan hati. Karena bagi mereka hanya akan terbuka karier yang dapat diduga, mereka mendapat pengetahuan yang setengahsetengah serta mempunyai sikap takluk yang sempurna.

Manakala saya pun terpaksa bertindak seperti itu, maka tidak perlu diulaskan lagi bahwa dari pihak lain pembinaan para pegawai pribumi, seperti yang dimaksud dalam pertanyaan yang diajukan atas nama Yang Mulia, kurang mendapat bantuan. Meskipun begitu, nyatanya orang masih dapat menunjukkan beberapa contoh remaja yang dalam keadaan yang sangat merugikan, masih juga memperoleh kecakapan yang sekarang dicari. Ha l ini membuktikan dengan sangat jelas, bahwa asal Pemerintah Pusat mau mengakhiri merajalelanya prasangka yang picik mengenai bakat moral dan intelektual pribumi, maka pertanyaan yang diajukan secara terbuka itu akan secepatnya diikuti oleh penawaran yang baik sekali.

Seluruh pertanyaan yang tadi secara sementara dan secara bersyarat telah dijawab, sebaliknya akan kehilangan seluruh artinya. Yaitu, jika orang terpaksa menyetujui pendapat-pendapat Direktur Pemerintahan Dalam Negari (Pamong Praja) dalam kiriman surat rahasianya, tertanggal 6 Juni 1905, No. 261.

Yang saya maksud di sini bukannya keberatan-keberatan terhadap cara pengolahan pikiran tentang emansipasi pemerintahan pribumi yang diajukan oleh mantan Sekretaris Umu m atau oleh Tua n Arends. 1 Yan g pertama maupun yang kedua tidak mau saya tanggung. Selain itu saya selalu mendesak agar hendaknya pembaruan seperti yang dimaksud itu jangan ditunda sampai pegawai bangsa Eropa terakhir yang telah berkarat dalam pengertian rutinitas sudah menganggap seluruh Jaw a matang untuk kepentingan itu. Sebaliknya, hendaknya pembaruan itu dimasukkan secara berangsur-angsur, sejalan dengan terungkapnya tanda-tanda kematangan itu dengan meliputi daerah yang lebih luas.

Pengganti Tua n Arends, sebaliknya, bukan hanya membatasi diri pada perlawanan terhadap pengolahannya, terhadap rinciannya. Sebaliknya, ia mengajukan keberatan-keberatan prinsipal yang, seandainya tepat, akan menyebabkan pikiran itu sendiri ditolak sebagai utopi yang tidak dapat dilaksanakan.

Yan g terpenting di antara keberatan-keberatan itu dapat diikhtisarkan dalam dalil bahwa para pegawai pribumi tidak cakap untuk sesuatu yang lebih daripada emansipasi semu. Da n mereka akan tetap tidak cakap pada masa mendatang. Kekurangan-kekurangan dalam budi pekerti yang rupanya tidak dapat ditumpas akan membahayakan setiap kemandirian yang akan diberikan kepada mereka bagi kepentingan negara. Hany a di bawah pengawasan terus-menerus dan ketat dari pihak para pegawai berbangsa Eropa mereka dapat melakukan pekerjaan yang berguna. Hany a dalam urusan yang sangat sepele, orang dapat, tanpa begitu berkeberatan, terkadang sebentar saja meiepaskan "anak kecil " itu dari rantai. Sedangkan tanggung jawab penuh atas tindakan pemerintahan seharusnya selalu berada pada pegawai berbangsa Eropa .

Sistem kita yang banyak dipuji, tetapi belum pernah diterapkan, yakni memerintah negeri melalui para pegawai pribumi di bawah pengawasan pegawai berbangsa Eropa, dengan demikian kiranya tidak akan dapat diwujudkan. Sebalikya, tindakan peralihan yang karena kebosanan itu sudah terlalu lama dilestarikan, yang berarti bahwa pemerintahan itu dilakukan bagi para pegawai pribumi oleh para pegawai bangsa Eropa , itulah yang rupanya akan ditetapkan untuk masa depan yang tak dapat ditentukan waktunya. Satu-satunya hal yang masih kurang pada kesimpulan ini ialah dalil yang dahulu pernah diucapkan oleh beberapa penguasa bangsa Eropa - dari pendirian mereka yang memang konsisten - yaitu bahwa unsur pemerintahan pribumi, sekurang-kurangnya dalam hal pangkat-pangkat yang agak tinggi, berangsur-angsur harus dihapuskan. Sebab, satu bangsa seperti gambaran bangsa pribumi di sini memang hanya akan dapat menghasilkan alat-alat untuk tugas pemerintahan yang paling kasar dan paling remeh.

Dari bentuk yang dipakai untuk mengusulkan dalil-dalil yang, untung, semakin banyak dianggap kuno, dapat saya simpulkan bahwa Direktur dalam menuliskan dalil tersebut tidak mengetahui bantahan-bantahan panjang lebar yang sudah saya ajukan berkali-kali dan terutama dalam kiriman surat rahasia tertanggal 5 Jul i 1904 No . 67 dan tertanggal

8 September 1904 No. 98, dan yang terakhir lagi dalam surat tertanggal 19 Februari 1905, No. 18.1 Sebab, seandainya diketahui, pastilah ia telah mencoba melumpuhkan ulasan saya. Jadi, saya boleh juga membatasi diri dengan sungguh-sungguh menolak prasangka-prasangka yang telah diangkat menjadi dogma atas dasar uraian saya yang dahulu.

Dengan segala kerendahan hati, sebaliknya, saya berpendapat bahwa saya masih perlu menegaskan satu butir lagi. Jika secara wajar terkadang satu pernyataan dalam perang pendapat ini berhadapan dengan pernyataan lain, maka keteguhan dasar ulasan saya dengan lebih baik dapat diungkapkan oleh butir tersebut.

Selaima bertahun-tahun saya bekerja di Hindia, rumah saya selalu terbuka lebar bagi para pegawai pribumi yang bermacam-macam pangkatnya. Banyak di antara mereka secara luas dapat memanfaatkan pergaulan tersebut dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih mengetahui, bahkan lebih daripada yang mungkin terjadi dalam hubungan-hubungan yang semata-mata bersifat jabatan, keberatankebaratan yang dialami oleh para priayi dalam menunaikan tugasnya. Juga mengetahui ketidakpuasan yang telah ditimbulkan oleh perwalian yang berlaku pada mereka. Dengan demikian rumah saya menjadi salah satu tempat langka di mana para pegawai pribumi mencurahkan hatinya mengenai lingkup kerjanya sendiri. Sedangkan banyaknya keteranganketerangan tersebut, di samping kesempatan luas yang tersedia bagi saya untuk mencocokkan keterangan-keterangan tersebut dengan pendapatpendapat yang masih menonjol di kalangan orang Eropa, memberikan bahan yang berlimpah ruah untuk meninjau dan menilai cacat-cacat praktik pemerintahan kita dalam hal hubungan antara unsur bangsa Eropa dengan pribumi dari segala pihak. Makin teguhlah keyakinan saya bahwa belum pernah terdapat usaha sungguh-sungguh untuk sampai pada penerapan sistem pemerintahan oleh pribumi, di kalangan personalia bangsa Eropa. Dengan bertolak dari peraturan peralihan, keadaan ini diharapkan dapat dicapai. Dalam peraturan tersebut para pegawai berbangsa Eropa masih mengganti kedudukan pegawai pribumi dan menjadikan mereka alat yang tidak ada kemauannya. Kekecualiankekecualian itu dihilangkan kekuatannya oleh pergantian pemerintahan yang tidak terhindarkan. Sekaligus terbukti pada saya bahwa hal tersebut tidak mudah berubah, selama para wali bangsa Eropa tidak terpaksa, di luar kemauan mereka, menyerahkan sekadar prakarsa yang mandiri kepada murid-muridnya. Terutama juga sekadar tanggung jawab. Ulasan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini sebuah ikhtisar atas beberapa pengertian yang karena kebiasaan telah dikuasai oleh penguasa berbangsa Eropa, memberikan corak baru pada keyakinan tersebut.

Pergaulan saya yang akrab dengan para pegawai pribumi, sebaliknya, juga saya abdikan kepada perbaikan pendidikan angkatan muda. Keterbatasan tenaga saya, kepergian saya dari Jawa yang terkadang lama, keadaan bahwa mula-mula saya menjumpai banyak halangan dan selalu mendapat sedikit sekali bantuan dari pihak pemerintahan berbangsa Eropa, semuanya itu menyebabkan hasilnya jauh di bawah apa yang saya inginkan. Akan tetapi, tidak di bawah harapan-harapan yang berhak saya pupuk, sehubungan dengan semua rintangan tersebut. Sebaliknya, harapan tersebut malah sering dilebihi.

Campur tangan saya itu menyita banyak waktu. Saya harus memelihara hubungan dengan para orang tua dan wali siswa dengan jalan suratmenyurat atau dengan menerima mereka sebagai tamu di rumah saya. Juga untuk memberikan pondokan yang baik bagi para remaja yang mendapat pendidikannya di bawah pengawasan saya, saya terpaksa mencari keluarga-keluarga bangsa Eropa yang cocok dan memelihara hubungan saya dengan mereka. Para guru remaja-remaja tersebut tidak boleh asing bagi saya. Sedangkan mereka sendiri seharusnya menganggap rumah saya sebagai pengungsian yang sewajarnya bagi mereka jika mendapat kesulitan. Sementara itu hanya kunjungan yang sering mereka lakukan ke tempat saya yang memungkinkan mereka mengadakan pergaulan yang akrab. Maka, terciptalah penilaian yang mantap atas hasilhasil mereka.

Ada pegawai-pegawai berkedudukan tinggi yang mengumpat tentang cacat-cacat watak pribumi yang, katanya, tidak dapat dihilangkan dan untuk sekarang maupun untuk masa depan, menyangkal adanya kekuatan untuk memupuk kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab di pihak para pegawai pribumi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah mencampuri urusan tersebut atau sekadar meyakinkan diri secara sungguh-sungguh dengan pembaruan yang sedang berlangsung itu. Namun, saya sama sekali tidak ingin mempersalahkan mereka tentang hal ini, karena saya sudah tahu benar dari pengalaman, bagaimana kerja seperti itu sulit disatukan dengan pembagian waktu yang biasa serta dengan penunaian kewajiban adat secara sosial. Namun, saya agaknya boleh juga menarik kesimpulan berdasarkan tidak adanya pengalaman di pihak mereka bahwa mereka tidak berwenang untuk mengucapkan penilaian seperti yang sekarang telah ditulis oleh lebih dari satu pembesar tentang masalah yang sedang dibahas.

Ketika saya baru mulai dengan campur tangan pendidikan yang baru saja saya tegaskan itu, ada seorang Anggota Dewan Hindia yang sangat terhormat yang memberikan nasihat kepada saya supaya saya menghentikan saja kerja "gugur gunung" itu. Sebab sudah menjadi ketetapan bahwa remaja-remaja pribumi memang sering, pada awal masa muda, seolah-olah menonjol dalam bakat intelektual mereka, sebaliknya, kira-kira pada masa akil balik yang tiba secara dini, mereka lalu menjadi acuh tak acuh dalam hal kerohanian mereka. Dan ini sudah telanjur, katanya, menjadi ciri yang tak terhapuskan dari watak pribumi.

Omong kosong tersebut dahulu diperkuat oleh banyak tokoh yang berwenang - tak seorang pun di antara mereka, jelasnya, yang pernah campur tangan dengan pendidikan seorang pribumi secara aktif. Sekarang omong kosong itu nyaris tidak akan dibela lagi. Sekalipun baru sebentar saja dan sekalipun dalam ukuran yang sangat kecil soal pendidikan itu ditangani dan meskipun banyak hambatan terpaksa diatasi, namun sekarang pun dogma para tokoh sebelum dua puluh atau lebih dari dua puluh tahun yang lalu sudah dibantah oleh fakta-fakta. Oran g dapat mengacu kepada tokoh-tokoh muda seperti Bupati Ngawi dan Bupati Serang, serta pembantu jaksa d i Bogor. Merek a itu, sesudah menamatkan sekolah menengah, dengan giat dan dengan hasil baik menekuni studi-studi hukum, ekonomi, dan lain-lain. Ad a pula orang Melay u bernama Salim1 yang tiga tahun yang lalu mencapai peringkat nomor tiga dalam ujian akhir di Hindia , serta Raden Husen 2 yang pada tahun yang lalu, pada umur tujuh belas tahun, dengan sangat meyakinkan ternyata menjadi nomor satu di antara para lulusan. Sekarang pun, setahun kemudian, Raden Husen, di Leiden, telah menempuh ujian pelengkap bagi studi-studi sastra dengan hasil yang baik sekali pada universitas tersebut. Para penguji telah memujinya secara khusus di muka umum. Remaja ini, sebaliknya, secara batiniah agak menderita, karena sudah lebih kurang dua tahun yang lalu ada surat permohonan dari abangnya, Bupati Serang. Dalam surat permohonan itu ditanyakan apakah mungkin Raden Husen, seandainya ia memenuhi semua syarat, di dalam negerinya sendiri akan dapat diangkat sebagai hakim atas orang-orang sebangsanya. Ha l ini justru dilakukan oleh orang-orang Eropa yang sangat kurang bakat dan pengetahuannya. Aka n tetapi, surat permohonan itu masih sia-sia menunggu jawaban yang menentukan.

Kini , setelah dalil intelek yang rendah sudah dibantah oleh pengalaman, orang masih tetap berpegang pada pernyataan mengenai moralitas rendah yang, meskipun telah terdapat perbaikan pendidikan dan pengajaran, katanya akan tetap tidak dapat dihilangkan pada ras pribumi. Da n orang masih tetap mempertahankan pernyataan itu, tanpa mempelajari faktafakta yang bertentangan dengan hal itu, juga tanpa memperhitungkan keadaan - antara lain sudah disebut dalam kiriman-kiriman surat saya sendiri seperti yang dikutip tadi - yang kelak memaksa unsur bangsa Eropa yang secara bakat juga tidak bebas dari korupsi dan ketidaksetiaan sebagai pegawai, untuk menempuh jalan yang benar. Itulah keadaan yang dapat mempengaruhi masyarakat pribumi dengan hasil yang sama.

Bertentangan dengan pendapat yang bertumpu pada pengalaman kebosanan, seolah-olah kini dan pada masa mendatang orang sia-sia akan mencari para wedana yang kira-kira akan dapat menyamai para kontrolir, saya ajukan dengan kewibawaan yang diperoleh dari pengalaman aktif mengenai kehidupan baru, keyakinan sebagai berikut: Pemerintah sepenuhnya berkuasa untuk menggunakan jasa-jasa para wedana seperti itu. Umpama pihaknya sepenuhnya memberlakukan kekuasaannya demi kepentingan pendidikan calon pegawai pribumi yang telah diperbaiki itu, terhadap para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa, hendaknya diingat bahwa orang mungkin cenderung untuk mengatakan juga bahwa terdapat kekurangan ras orang Eropa yang tak dapat dikikis habis. Perlunya supaya para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa itu jangan lagi menunjukkan sikap tidak berminat secara aktif dalam urusan yang sangat penting ini. Sebaliknya mereka hendaknya memberikan bantuan dan bimbingan yang sungguh-sungguh dan berangsur-angsur mengurangi jumlah para wali bangsa Eropa. Sehingga kewajiban dan tanggung jawab para pegawai pribumi muda sempat bergerak dan berkembang. Sementara itu pegawai pribumi tersebut jangan disayang-sayang seandainya mereka memang sungguh melalaikan kewajiban - ini sikap menenggang yang didasarkan atas pikiran yang meremehkan. Sebaliknya, pegawai yang ternyata tidak dapat dipakai terus dipecat. Maka, saya jamin bahwa dongeng mengenai korupsi dan ketidakandalan yang sudah melekat pada ras pribumi segera akan terungkap ketidakbenarannya seperti juga dengan dongeng mengenai kecerdasan yang rendah itu.

Sebaliknya, kalau tindakan untuk menghilangkan perwalian itu, termasuk pengurangan jumlah kontrolir, hendak ditunggu sampai muridmurid itu membuktikan bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang akan diberikan kepada mereka, maka orang akan menunggu sampai akhir zaman. Padahal, para murid itu sudah lama dewasa tetapi selalu dicurigai; sudah lama maju, tetapi selalu dituntun seperti anak-anak dan selalu dibiarkan di luar segala tanggung jawab. Namun, orang yang dibelenggu kaki dan tangannya sulit untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan kebebasan yang dijanjikan kepada mereka.

rV-(4) PEMBARUAN PEMERINTAHAN

Ke hadapan Yang Muli a Gubernur Jenderal

Dalam kiriman surat rahasianya tertanggal 4 Oktober 1904, No. 249/A, berdasarkan sebuah surat yang disampaikan oleh 35 kontrolir kepada Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, melakukan usaha baru lagi untuk memecahkan reorganisasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Usaha baru tersebut segera dimulai dengan mengesampingkan usul yang dirancang oleh Sekretaris Umum pada tahun 1902, dengan alasan ketidakcakapan para pegawai pribumi yang disebabkan cacat-cacat watak, untuk memenuhi tugas pemerintahan yang dijanjikan kepada mereka. Ini berlaku untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang.

Sesudah kiriman surat rahasia saya tertanggal 19 Agustus 1905, No. 861 , serta ketiga kiriman surat terdahulu mengenai pokok yang sama, saya tidak usah mengulas sekali lagi bahwa, menurut pandangan saya, motivasi tersebut bertumpu pada prasangka. Padahal, merajalelanya prasangka tersebut di kalangan pemerintahan berbangsa Eropa justru menghambat setiap organisasi yang baik. Bahkan, motivasi itu menggagalkan setiap reorganisasi yang sungguh-sungguh terhadap asas yang dicantumkan dalam pasal 67 Peraturan Pemerintah.

Saya bukannya senang akan pengolahan asas tersebut, yakni soal unsur pemerintahan pribumi berkaitan dengan kemajuan yang pesat: bagaimana unsur itu dapat berkembang sepenuhnya? Begitulah yang diajukan oleh mantan Sekretaris Umum. Cara usul itu terjadi, dengan sendirinya menyebabkan usul tersebut kalah terhadap keberatan-keberatan yang diajukan orang lain. Agar dapat dijalankan secara praktis, semestinya usul itu jangan disusun oleh orang yang melihat seluruh riwayat jabatannya di dalam batas-batas kantornya. Dan sekurang-kurangnya dokumen tersebut jangan ditangani secara rahasia sekali, jelasnya tanpa berunding dahulu dengan orang yang pengalamannya tidak mutlak diperlukan untuk menangani masalah yang sedemikian luasnya.

Selain itu, yang merupakan kesalahan yang fatal ialah pembaruan yang serentak diberlakukan di mana-mana. Pengalaman tidak menunjukkan apa pun yang lebih jelas daripada yang berikut: Bahwa di negeri ini, agar dapat dicapai hasil yang praktis, kita harus mulai dari pembaruan dengan ukuran kecil di mana-mana dan dengan orang yang paling cakap untuk itu. Kemudian, jika perlu, sehubungan dengan hasil uji coba, pembaruan itu diubah. Oleh karena itu, sambil berjalan, pembaruan itu dapat diperluas. Jika orang, sebelum mulai bertindak, ingin mempunyai organisasi di atas kertas yang menurut penilaian para penasihat mendekati kesempurnaan, maka orang akan terus menulis sampai akhir zaman tanpa bertambah bijaksana.

Sekali satu asas sudah ditetapkan, maka hendaklah penerapannya dimulai. Kemudian serahkan kepada pengalaman agar dapat diketahui mana yang perlu diperbaiki. Ini berlaku bagi pembaruan yang akibatnya jauh tidak kurang daripada, misalnya, untuk monopoli candu.

Dalam rencana Mr. Nederburgh' dan dalam rencana Tuan Arends ada dua keinginan yang mendesak yang tampil dengan jelas: i) penghapusan perwalian yang menghimpit, bertele-tele, dan lambat laun tidak dapat dipertahankan, dan yang dibuat semakin menundukkan para pegawai pribumi oleh praktik pemerintahan kita; 2) pengurangan yang mutlak perlu terhadap jumlah para wali, yaitu para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa.

Karena itu, dahulu saya membatasi diri pada bantahan terhadap keberatan-keberatan yang oleh keadaan yang rutin dan prasangka telah diajukan terhadap asas tersebut. Dalam hal ini seluk beluk pelaksanaannya tidak saya bicarakan, karena saya yakin bahwa tak seberapa penting sarana-sarana mana yang digunakan untuk mulai berusaha ke arah tujuan yang sudah tetap. Sementara itu, kelambanan tindakan perundangundangan kita serta hambatan-hambatan praktis yang harus diatasi dalam menerima pengaturan yang satu maupun yang lain, akan mengharuskan pembatasan pada taraf awal, baik terhadap keseluruhan penerapannya, maupun terhadap intensitasnya.

Perubahan organisasi pemerintahan yang digambarkan oleh Tuan Van Rees untuk Jawa dan Madura seluruhnya berlangsung di luar keharusan pengaturan lain terhadap hubungan antara unsur pemerintahan berbangsa Eropa dengan unsur pemerintahan pribumi. Unsur pribumi dianggap sepi dan ini dapat dipahami jika unsur tersebut untuk masa kini dan masa depan, dianggap tidak cakap untuk melakukan jasa-jasa lain, kecuali jasa yang tak memerlukan pikiran. Gambaran Va n Rees tersebut hanya dipenuhi dengan pemikiran mengenai sarana-sarana untuk menghilangkan kekesalan para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa terhadap pengaturan posisi mereka serta menaikkan kesadaran akan kewajiban serta kegiatan mereka.

Tidak disangsikan bahwa jika jumlah kepala pemerintahan daerah dikurangi menjadi tiga, akan lebih mudah diperoleh orang yang cakap untuk jabatan tersebut daripada sekarang. Pengurangan ini merupakan penerapan yang lain dan semata-mata dapat pada skala yang sangat terbatas bagi pikiran bahwa berkat emansipasi, pemerintahan pribumi tampil dengan cepat dalam ukuran yang jauh lebih luas. Maksudnya, arti penting para pegawai pemerintah berbangsa Eropa serta kualitas pemangku jabatan itu dinaikkan, antara lain, karena pengurangan jumlah mereka.

Apakah akibat keuangan yang akan ditimbulkan oleh perubahan bagi para asisten residen, kontrolir, dan calon kontrolir, tidak membantu secara sungguh-sungguh menghilangkan ketidakpuasan yang sudah ada pada korps pemerintahan, tidak berani saya nilai begitu saja. Akan tetapi, andaikan hal itu benar, maka sebagian kecil segi materiel masalah reorganisasi yang tertentu telah mulai dipecahkan.

Sebaliknya, guna mencapai perbaikan yang pokok bagi mutu para pegawai berbangsa Eropa, jauh lebih banyak yang diperlukan. Satu-satunya sarana yang dianjurkan oleh Tuan Van Rees ialah diadakannya pengawasan terhadap pemerintahan.

Keharusan yang mutlak untuk mengadakan pengawasan yang unggul terhadap pemerintahan untuk menghilangkan beberapa cacat yang paling menjengkelkan pada pemerintahan sudah beberapa kali saya bela dengan tegas. Tanpa pengawasan ini kebanyakan instruksi Pemerintah Pusat tetap menjadi "tiupan angin", sedangkan Pemerintah Daerah kekurangan segala kesinambungan dan kesatuan.

Sebaliknya, alasan mengapa seorang inspektur di daerah pantas lebih disukai daripada seorang inspektur dari pusat, tidak terbukti kebenarannya sedikit pun - seperti juga sudah dicatat di pinggiran nasihat Direktur. Kemungkinan kalau-kalau para pegawai pengawas itu dianggap dan dicurigai sebagai mata-mata dan orang yang suka menakut-nakuti, sama besarnya dalam kedua hal. Hanya tiga residen, yang seolah-olah terlalu tinggi untuk diawasi, agaknya akan terhindar dari kesalahpahaman. Akan tetapi, justru karena itulah pemberian keterangan mengenai tokoh-tokoh tertentu kepada Pemerintah Pusat dan kepada Direktur, untuk sebagian besar akan merupakan ilusi belaka.

Tidak begitu halnya. Inspeksi pemerintahan yang tuntas hanya dapat dilakukan oleh para inspektur kepala yang sekurang-kurangnya harus sederajat dengan para residen serta mendapat kepercayaan penuh dari Pemerintah Pusat. Memang pernah ada inspektur kepala yang kurang terampil dan tidak cakap, tetapi ini tidak merupakan bukti yang bertentangan. Sebab, kenyataan yang tidak dapat disangkal ialah bahwa sekarang pun masih juga ada residen yang di daerahnya tidak berbuat banyak selain menghambat dan menindas kegiatan para penguasa setempat maupun memadamkan kegiatan dan prakarsa para pegawai lainnya. Akan tetapi, semua itu bagaimanapun tidak akan menggoda seorang pun, seolaholah pangkat residen lebih baik dihapus saja.

Para inspektur kepala seharusnya menjaga agar instruksi-instruksi diketahui dan dijalankan. Begitu pula agar orang yang benar didudukkan di tempat yang benar, dan agar kenaikan pangkat jangan hanya disebabkan oleh keadaan yang membosankan atau konvensi, melainkan oleh kepentingan umum. Dan meskipun di sana-sini mereka dicemburui karena pengaruhnya, para pegawai yang terbaik akan menghargai mereka. Banyak orang merasa perlu untuk membuka keadaan segala sesuatu bagi mereka, daripada mereka terpaksa meraba-raba dalam kegelapan mengenai hal itu.

Tiga orang inspektur kepala yang unggul, kalau perlu, dalam hal pembiayaan masalah tersebut, dapat diperoleh dengan menggabungkan beberapa daerah. Mereka akan lebih membantu memperbaiki pemerintahan daripada beberapa inspektur daerah yang diperbantukan kepada tiga orang residen. Adapun inspektur daerah itu, yang tidak begitu besar kekuasaannya, bagaimanapun sudah terlalu sering menjadi tempat pergeseran antara residen dan bawahannya atau antara Pemerintah Pusat dengan para residen.

Hasil baik lainnya yang diharapkan oleh Tuan Va n Rees dari pembaruan yang telah ditegaskan secara garis besar tidak dapat dinilai tanpa pengolahan lebih lanjut. Sedangkan hasil-hasil tersebut tidak terikat pada skema ini, dengan dibedakannya dari skema lainnya.

Desentralisasi akan lebih mudah, asal saja terdapat tiga daerah dengan banyak biro yang sudah diperbaiki dan diperluas. Namun, ada baiknya orang jangan menaruh harapan yang terlalu muluk. Perhatikan saja kesulitan yang sekarang juga sudah dialami dalam memperoleh personalia yang dapat dipakai untuk biro-biro pusat. Agaknya timbul kekecewaan dalam hal ini yang akan mendatangkan keraguan yang semakin besar dalam memindahkan beberapa kewenangan dari biro pusat ke biro daerah.

Saya rasa dapat dipahami sekali bahwa Direktur telah menunda kerja yang menghabiskan waktu untuk mengolah skemanya, sampai Pemerintah Pusat menjelaskan pendapatnya dalam arti umum. Terutama sebuah proyek pembaruan yang segera merangkum seluruh Jawa dan Madura, jelasnya sudah telanjur mendapat peluang untuk tetap menjadi sasaran nasihat-nasihat selama seperempat abad. Sesudah itu orang menemukan kenyataan bahwa para perancang dan pengikutnya sudah lenyap, jadi sudah tiba waktunya untuk meninjau masalah tersebut dari segi pandangan yang lain.

Kecenderungan untuk merancang pembaruan-pembaruan yang drastis tidak mendapat dorongan dari pengalaman tersebut. Maka, setiap proyek yang tidak diperhitungkan untuk dimulai dalam ukuran kecil, saya pandang dengan kecurigaan yang skeptis.

Memang, saya, seperti juga Direktur, sama-sama kurang suka mengadakan perincian yang agaknya hanya akan terdapat di atas kertas saja. Namun dalam hal ini, tidak adanya perincian itu akan juga membuat penilaian terhadap desentralisasi yang dibayangkan itu mustahil. Sebab, pembagian yang baru, berupa beberapa daerah, pengaturan baru terhadap penggajian serta penaikan pangkat dan pengawasan akan mungkin sekali dilakukan, biarpun tanpa desentralisasi.

Satu-satunya hal dalam usul-usul Direktur yang tampak menggembirakan bagi saya ialah pengawasan terhadap pemerintah daerah, asal dijalankan dari pusat, jangan dari daerah. Tindakan selebihnya dalam beberapa hal pantas direkomendasikan, tetapi reorganisasi pemerintahan yang dituntut oleh keadaan zaman tidak dihasilkan oleh pengawasan atas pemerintahan. Sëbab, persoalan yang paling parah dibiarkan tidak ditangani.

Beberapa "pandangan" yang diajukan oleh Pembantu Direktur Pemerintahan Dalam Negeri tentang pokok persoalan ini, sebaliknya dapat dicatat sebagai pelengkap untuk skema yang dibicarakan tadi. Tanpa melekatkan gambarannya secara mutlak pada perubahan organisasi berbangsa Eropa yang diusulkan oleh Tuan Van Rees - dengan tegas keluwesan usul tersebut dikemukakan sebagai syarat — Tuan De Graaffjuga sangat cenderung untuk mengolah rencananya sehubungan dengan usulusul tersebut.

Namun, sekalipun pandangan De Graaff dirangkaikan dengan nasihat Van Rees, pandangan itu, di samping dalam rincian nama-nama dan lainlain, dalam beberapa hal jelas menyimpang dari nasihat itu.

Dalil yang dikemukakan oleh Tuan Van Rees bahwa tidak satu bagian pun yang penting dalam pekerjaan para pegawai berbangsa Eropa yang dapat dilimpahkan kepada para pegawai pribumi, jadi berarti para pegawai berbangsa Eropa harus dikurangi jumlahnya, dilepaskan di sini. Maka, diakui bahwa kecuali peradilan polisi, penguasaan kas, serta ikut campurnya dengan usaha pertanian bangsa Eropa, banyak di antara pekerjaan itu segera dapat dipercayakan kepada para pegawai pribumi yang paling baik pendidikannya. Sementara itu, penyerahan ini digambarkan sebagai langkah pertama di jalan yang dapat mencapai emansipasi para penguasa pribumi serta pembatasan pengawasan bangsa Eropa menjadi pemerintahan daerah yang terpusat, dengan pengawasan atas pemerintah daerah itu.

Maka, jumlah pegawai berbangsa Eropa juga akan sangat berkurang, menurut skema De Graaff. Dan sehubungan dengan itu pula, kedudukannya akan bertambah baik.

Tuan De Graaff nyatanya lebih terdorong - dibandingkan dengan Tuan Van Rees - oleh keharusan untuk menciptakan lingkup kerja dan kedudukan bagi para pegawai pribumi yang berpendidikan modern, yang sepadan dengan pembinaan mereka.

Kin i ia berpendapat bahwa ia telah menemukan pemecahan bagi masalah tersebut dengan membuat tempat-tempat yang langka untuk tokoh-tokoh itu. Jelasnya, tempat-tempat yang terletak baik di luar pranata tradisional maupun juga di luar pemerintahan berbangsa Eropa dan di luar pemerintahan bangsa pribumi. Jabatan para pegawai pribumi yang lebih kurang memenuhi syarat yang sama dengan yang sekarang berlaku bagi para pegawai berbangsa Eropa - sesudah diadakan persiapan singkat yang praktis - belum ada. Maka untuk jabatan itu telah direka nama yang baru: asisten bupati. Hampir sama tepatnya, mereka dapat dinamakan kontrolir pribumi atau pembantu kontrolir pribumi. Bukankah mereka juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh kontrolir, tetapi di bawah pengawasan kontrolir? Mereka akan berada di bawah bupati dan dengan demikian seolah-olah akan menjadi pegawai pemerintahan pribumi, tetapi mereka tidak harus mengelola sebagian dari wilayah pemerintahan bupati. Sebaliknya, mereka bertugas mengawasi keseluruhan wilayah itu.

Karena mereka disisipkan di antara pemerintahan berbangsa Eropa dengan pemerintahan pribumi - jadi tidak memihak ke sini atau ke situ, mereka tidak akan menyederhanakan susunan pemerintahan kita.

Sebaliknya, mereka malah akan lebih merumitkan. Pada zaman in i mendesaklah pertanyaan apakah sifat ganda korps-korps pemerintahan masih mempunyai hak hidup sepenuhnya. Sebab, asal usul, pendidikan, dan pembinaan para pegawai pribumi dan bangsa Eropa semakin saling mendekat. Batas-batas pun semakin terhapus. Dalam keadaan yang demikian masih akan dibentuk pegawai-pegawai jenis ketiga yang nyatanyata memperlihatkan ciri kedua korps lainnya secara setengah-setengah saja.

Kompromi yang aneh ini memperlihatkan dalam setiap bagian bahwa kompromi tersebut timbul karena keadaan darurat yang pernah menghinggapi perancang peraturan tadi. D i atas segala-galanya perancang itu hendak mempertahankan satu susunan pemerintahan yang sudah ada dan menurut pandangannya merupakan susunan yang terbaik. Susunan itu disebut sistem. Namun , sementara itu ia terpaksa menghadapi beberapa kekecualian yang untung tidak terlalu banyak: yaitu makhluk-makhluk yang abnormal yang tidak mau cocok dengan susunan tersebut. Dari segi pandangan ini, pikiran untuk menciptakan jabatan asisten bupati tidak disangkal berguna sebagai akal yang dinila i baik, satu alat penyelamat yang dapat diterima. Sebaliknya, pendirian yang harus dianut untuk menerima baik konsepsi ini keliru.

Tua n De Graaff - seperti banyak orang rutin bersama dia - mengacaukan sistem, asas pemerintahan negeri yang dijalankan oleh para kepala pribumi d i bawah pengawasan pegawai bangsa Eropa (Pasal 67 P.P.) dengan tindakan peralihan yang mula-mula ditawarkan karena keadaan. Adapu n tindakan peralihan itu, karena orang mau gampang saja, berpuluh-puluh tahun lamanya dipandang sudah biasa sebagai penerapan asas itu sendiri. Jelasnya, si pengamat itu adalah penguasa yang nyata, sedangkan penguasa resmi sebenarnya hanya menjadi boneka atau alat. Adapu n sistem yang oleh Tua n De Graaff disebut sebagai salah satu sistem pemerintahan kolonial yang terbaik, meskipun bukan yang terbaik, sebetulnya belum pernah diterapkan. Sebab, keseluruhan yang bekerja selaras, yang menurut perkiraan dapat dilihat dalam dua korps pemerintahan, untuk sementara hanya terjadi seperti berikut: Satu pihak semata-mata berhak untuk berbicara, sedangkan pihak yang lain sudah telanjur belajar untuk menurutinya sambil berdiam diri.

Para wali bangsa Eropa sudah sangat biasa membimbing murid-murid mereka, bangsa pribumi, sehingga mereka tetap berbuat begitu, padahal kini banyak di antara murid-murid itu sudah cukup maju dan telah memperlihatkan "perkembangan fisik" yang sama dengan para pembimbing mereka. Memang , jik a mereka tetap dibimbing saja seperti dahulu, tampaknya lebih mudah dan kurang berbahaya dibandingkan jik a tangan mereka dilepaskan, padahal orang-orang yang berjalan sendiri itu harus dididik melalui pengajaran selanjutnya supaya sepenuhnya menjadi mandiri. Karen a menurut pengamatan beberapa orang, pertentangan antara murid-murid mereka yang sudah tampak "jantan" dengan perlakuan yang kekanak-kanakan itu menjadi terlalu ganjil, maka orangorang seperti itu boleh dijadikan penengah antara si pembimbing dengan orang yang kurang maju. Penengah tersebut, yang sekarang menjadi pemimpin semu, dapat menikmati kemajuan itu selama i a lupa bahwa tangannya yang sebelah lagi tetap dipegang oleh pembimbingnya yang dahulu seperti sediakala, dan selama i a lupa bahwa ia harus tetap mengikuti langkah-langkah walinya itu. Seperti dahulu pula ia tidak akan mendapat kepercayaan untuk berprakarsa atau bertanggung jawab.

Meskipun Tua n De Graff (hlm. 13 dalam ulasan) mengakui bahwa unsur pribumi sudah terlalu terdesak ke belakang, ia rupanya terlalu terkesan oleh kebosanan kebiasaan tersebut, hingga tidak dapat memberanikan diri untuk mengambil tindakan yang sungguh-sungguh guna mengubah keadaan yang seperti lingkaran setan itu.

Untu k sebagian besar d i antara para kepala distrik dan kecamatan (hlm. 18), pengawasan yang aktif atas perbuatan mereka sehari-hari, kontrol yang keras, dan bimbingan yang ketat memang mutlak katanya. Jad i jauh lebih mutlak daripada yang diharuskan menurut jiw a sistem tersebut (Pasal 67 P.P.) setelah berpuluh-puluh tahun mereka mendapat bimbingan pedagogis dari para atasan berbangsa Eropa . Meskipun begitu, dianggap bahwa d i bawah pengaruh bangsa Eropa - pantas sekali ditambahkan kalimat: meskipun mula-mula terdapat banyak tantangan dari pihak bangsa Erop a hasrat ke arah kemajuan yang lebih tinggi tarafnya telah membentuk satu generasi pegawai muda pribumi. Bagi mereka, perwalian tradisional itu akhirnya tak tertahankan. Semestinya sekarang orang-orang tersebut ditempatkan, sesudah mendapat persiapan praktis yang singkat sebagai kepala distrik (wedana), kemudian kemandirian diberikan kepada mereka dengan pengawasan atasan sesedikit mungkin dan seperlunya saja. Pengawasan itu memang dituntut bagi mereka menurut sistem yang berlaku tetapi tidak pernah diterapkan. Sedangkan satu kedudukan kemasyarakatan yang sesuai dengan pendidikan mereka hendaknya diberikan juga kepada mereka. Mala h sebaliknya yang terjadi: orang tidak mau memperkaya korps pegawai pribumi dengan pegawai baru yang menguntungkan. Jelasnya, bertentangan dengan sistem yang ingin dipertahankan, orang mau menunjukkan kepada pegawai yang sudah lebih maju satu tempat yang sedikit banyak berada di luar korps pribumi. Lal u mereka diperbantukan kepada korps pengawas yang sebetulnya menurut jiwa sistem tadi harus bercorak Eropa .

D i sini pun prasangka yang dipupuk oleh rutinitas pemerintahan berbangsa Eropa itulah yang berbicara. Prasangka tersebut tidak cukup memperhitungkan gerak zaman. Prasangka itu di sini pun ingin tampak seolah-olah menjadi hasil yang diharuskan oleh pengalaman pemerintahan yang praktis. Sebab, mereka yang berpendapat bahwa orang berangsurangsur harus membantu mempersiapkan peralihan dari sistem pemerintahan ganda ke arah kesatuan pemerintahan, sering dituduh bahwa mereka begitu saja mau meruntuhkan satu bangunan yang sudah teruji nilainya, tanpa menggantinya dengan. sesuatu yang berguna.

Bagaimana pincangnya pemakaian pengalaman sebagai landasan, terbukti antara lain dari nasihat Direktur Arends yang meskipun sudah bertahun-tahun berpengalaman dalam rutinitas pemerintahan, tidak mempunyai keberatan asasi terhadap pikiran-pikiran yang telah diajukan oleh Mr . Nederburgh. Jug a terbukti dari fakta bahwa seorang anggota

Dewan Hindi a yang sudah berpengalaman lebih dari seperempat abad dalam pemerintahan menyetujui sepenuhnya pandangan saya mengenai praktik pemerintahan ganda serta waktu yang tepat untuk mengadakan pembaruan, ketika ia mengadakan pembicaraan dengan saya. Namun , kemudian dengan alasan yang tidak berkenaan dengan masalah ini i a tidak jad i mengajukan nasihatnya sendiri yang dapat mendampingi nasihat yang negatif dari Dewan Hindia . Saya mengenai banyak pegawai pemerintah yang berpengalaman dan yang demikian pula jalan pikirannya. Aka n tetapi, dengan demikian saya tidak mau membuktikan, kecuali kenyataan, bahwa, bahkan, suasana kebosanan yang sering disebut pengalaman tidak mesti bertentangan dengan usaha menghilangkan perwalian atas para priayi.

Rutinitas merupakan keuntungan yang tidak dapat disangkal bagi seseorang yang harus memenuhi tugas tertentu dalam sebuah pranata yang sudah ada. Namun , untuk menilai kekurangan-kekurangan asasi dalam pranata itu sendiri dan mengenai mendesaknya keperluan beberapa perbaikan, rutinitas itu kebanyakan lebih merupakan hambatan daripada merupakan bantuan.

Bahkan, orang luar seperti Chailley Bert terkadang dapat mempunyai pandangan yang lebih segar atas masalah-masalah yang agak besar dan agak umum, dibandingkan dengan pegawai yang sejak mudanya dididik dalam praktik pemerintahan tertentu. Jug a tanpa pengetahuan seluk-beluk yang menjadi kelebihan pegawai lama itu, orang berkebangsaan Perancis itu dapat juga mengemukakan bahwa kebanyakan pegawai pemerintahan kita yang berpangkat tinggi kurang luas pandangannya. Jug a bahwa pengawasan tertinggi "bangsa Eropa " yang untuk sebagian justru penting diadakan oleh orang-orang yang bukan berdarah Eropa, telah merosot menjadi perwalian yang kekanak-kanakan, dan sebagainya.

Tida k demikian halnya. Kematangan waktu untuk mengadakan pembaruan penting di bidang pemerintahan justru tidak dapat dinila i sebaik-baiknya oleh mereka yang biasa disebut pegawai pemerintahan yang berpengalaman. Lebih-lebih tidak mungkin, apabila kekurangankekurangan yang harus diperbaiki itu hanya sedikit menyusahkan mereka.

Pengalaman, barangkali, terutama akan membuktikan kemustahilan menghilangkan perwalian atas para pegawai pribumi dalam tiga hal.

1) Peradilan polisi. Aka n tetapi, orang rutin terlalu mudah lupa akan penyelewengan dan penyalahgunaan yang, bukan tanpa alasan, dipersalahkan kepada peradilan tersebut sebagaimana dijalankan oleh orang Eropa dahulu dan sekarang. Jik a beralih ke tangan pribumi, maka penyalahgunaan itu mungkin berubah sifatnya. Aka n tetapi, apakah penyalahgunaan itu akan bertambah besar, seorang yang tak berprasangka pun tidak berani memutuskannya dengan mudah. Bagaimanapun, pengawasan yang lebih ketat mungkin akan sangat membatasi penyalahgunaan tersebut.

2) Pengelolaan sarana keuangan Negeri. Jik a orang selanjutnya setuju perlunya diadakan pembaruan, maka soal ini tidak akan menimbulkan keberatan. Jik a pengelolaan seperti itu ditugaskan kepada pribumi yang secara intelektual cukup mempunyai dasar, maka mereka, dengan alasan kewaspadaan, dapat dipagari dengan jaminan-jaminan khusus dalam jabatan ini. Bahkan, jik a hal in i untuk sementara masih dianggap terlalu berbahaya, maka untuk pengelolaan kas itu dapat diambil tindakan yang hanya akan menugaskan pengurusan yang bertanggung jawab kepada para pegawai berbangsa Eropa .

3) Campu r tangan pemerintahan dalam usaha pertanian Eropa . Ha l i n i pun untuk sementara, jik a dikehendaki, dapat ditugaskan semata-mata kepada para pegawai berbangsa Eropa , tanpa menjadikan soal tersebut suatu alasan untuk tetap menangguhkan perubahan yang mendesak dalam praktik umum pemerintahan, hanya karena kekecualian ini.

Semua keberatan ini dan yang semacamnya, asal diadakan usaha yang sungguh-sungguh, dengan sendirinya akan ditemukan pemecahannya pada pihak yang menghendaki penyelesaian pokok persoalan. Jelasnya, yang menghendaki agar kepada para pegawai pribumi akhirnya diserahkan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan berbangsa Eropa hendaknya belajar membatasi diri pada pengawasan tingkat tinggi (Pasal 67 P.P.) Sebaliknya, mereka ada yang seakan-akan menganut dogma ketidakdewasaan yang abadi pada para pegawai pribumi. Merek a menganggap penindasan prakarsa dan kesadaran akan kewajiban yang berlaku sekarang sebagai bagian yang mutlak bagi keseluruhan yang selaras, serta memandang hubungan yang semakin tak tertahankan antara unsur pemerintahan pribumi dengan unsur pemerintahan berbangsa Eropa sebagai hikmah politik tertinggi, sebagai sistem yang teruji baik. Oran g seperti itu akan selalu menemukan alasan untuk membatasi sampai batas minimum konsepsi-konsepsi yang harus mereka berikan kepada perkembangan zaman. Dengan sebelah tangan mereka mengambil kembali apa yang seharusnya mereka berikan dengan tangan yang sebelah lagi. Sekaligus mereka hendak menentang waktu yang dianggap matang atau urgensi bagi pembaruan yang ternyata perlu.

Bagi reorganisasi yang tuntas pantas diharapkan kebaikan, bukan dari mereka yang mengakui bahwa barangkali juga orang dapat menampilkan kepribadian para penguasa pribumi sebaik-baiknya, sedikit lebih daripada yang berlaku sejak zaman kuno. Sebaliknya, kebaikan hanya dapat diharapkan dari mereka yang secara mendalam diresapi oleh tuntutan zaman, yaitu bahwa orang harus secara tegas dan dengan segala sarana yang dapat dijangkau, membina emansipasi para pegawai pribumi. Juga mempersiapkan diakhirinya perwalian yang memupuk ketaklukan dan ketidakjujuran, serta mematikan prakarsa dan kesadaran akan kewajiban pada awal pertumbuhannya.

Untunglah tuntutan zaman in i ternyata sangat jelas dalam pandangan Menteri Daerah Jajahan (kiriman surat Kabine t tertanggal 8 Jun i 1905 L a N 14/62). Sekaligus menteri itu ingin menemukan cara untuk mengangkat kedudukan para pegawai berbangsa Erop a serta memperbaiki kedudukannya secara materiel. Ini dalam rangka pembatasan jumla h pegawai yang karena urusan tersebut tadi mungkin dialami oleh personalia pemerintahan berbangsa Eropa (dapat dikatakan tanpa halangan: yang harus dialami oleh personalia tersebut, jik a penghapusan perwalian tadi harus berhasil sedikit-sedikit).

D i antara keberatan-keberatan yang diajukan oleh Menteri terhadap pengolahan pikiran-pikiran yang disetujui oleh Mr . Nederburgh, di sini saya hanya akan bicarakan beberapa hal yang selain mempunyai arti asasi juga mungkin berkenaan dengan skema-skema lain yang telah disusun secara lebih praktis.

Pengawasan yang diperintahkan menurut Pasal 67 P.P. demi kepentingan pribumi, kiranya menurut Menteri harus terdiri atas pimpinan terhadap para pegawai pribumi yang praktis dalam urusan sehari-hari yang dijalankan oleh para pegawai berbangsa Eropa . Jad i bukan dalam rangka pengawasan umum secara inspeksi dengan berpangkal d i ibu kota daerah. Barangkali catatan ini ada nilainya untuk mengimbangi ukuran yang pasti terlalu luas, yang oleh rencana Mr . Nederburgh dipakai sebagai landasan untuk memulai pembaruan tersebut. D i samping itu juga untuk mengimbangi pengurangan yang sangat besar terhadap personalia bangsa Eropa yang akan segera menjadi akibatnya.

Aka n tetapi, lepas dari soal itu, tampak pada saya bahwa penerapan asas yang telah diterima baik oleh Menteri dan yang juga dirumuskan dalam Pasal 67 P.P., pasti akan menyebabkan pengawasan akan berkurang luas. Pengawasan semakin berkurang jik a tenaga-tenaga pemerintahan pribumi yang tersedia semakin unggul dan semakin terandalkan. Bagi para penguasa pribumi yang pikirannya telah dewasa seperti orang Eropa dan diresapi oleh pikiran itu, maka pengawasan dari bangsa Eropa sehari-hari, yang tidak pernah meiepaskan mereka dari pandangannya, tidak perlu, malah mengganggu. Seandainya dimungkinkan oleh keadaan keuangan, orang mungkin akan berpendapat bahwa pengawasan yang berlebihan paling-paling hanya dianggap sebagai kemewahan, tetapi selebihnya tidak usah dianggap sebagai kerugian. Namun , sementara itu orang akan lupa bahwa para pengawas itu sudah telanjur dari dahulu terbiasa untuk mengambil alih pekerjaan dari para penguasa. Dengan demikian, setiap pengawas yang berlebihan akan menambah sebab berlanjutnya keadaan yang justru hendak diubah.

Misalny a saja orang yakin bahwa semua penguasa pribumi d i satu daerah sudah mengerti dengan baik, mampu, dan mau melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh Residen kepada mereka dengan tepat, maka orang akan sulit membela keharusan menempatkan pegawaipegawai berbangsa Eropa di samping pribumi, guna membimbing mereka. Lal u kita jauh sekali dari harapan yang telah disebut tadi: para penguasa berbangsa Eropa pun belum pernah semaju itu dalam soal keterandalan dan keahlian. Aka n tetapi, semakin dekat orang pada harapan pemerintahan tadi, maka semestinya tindakan pengawasan itu semakin menjadi tindakan inspeksi yang terpusat. Sementara itu tindakan tersebut akan semakin kehilangan ciri instruksi harian.

Apaka h pegawai pemerintahan berbangsa Eropa sekarang tetap bermukim di daerah pedalaman ataukah dari ibu kota ia selalu bergerak ke daerah pedalaman, dalam arti tertentu merupakan soal yang kurang penting. Sebab, dalam kedua hal itu ia selalu tetap mengetahui keadaan melalui pengamatannya sendiri. Aka n tetapi, metode yang disebut pertama tadi mengandung kerugian sebagai berikut: atasan berbangsa Eropa tetap akan mengganggu, terutama, penguasa pribumi, dalam pengembangan kemandiriannya, padahal atasan berbangsa Eropa tinggal di kota d i mana penguasa pribumi itu berkedudukan.

Menteri menganggap bahwa asal para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa memperbaiki pendapatnya mengenai tugas mereka, maka jumla h asisten residen dapat dikurangi sampai separo. Sebagaimana telah saya katakan, sedikitnya pengurangan seperti itu menjadi syarat untuk memungkinkan permulaan emansipasi pemerintahan pribumi. Apaka h dalam hal itu bagi setiap kabupaten untuk sementara masih diperlukan seorang kontrolir, menurut pandangan saya harus bergantung pada penerangan yang dibutuhkan oleh para bupati serta para wedana di bawah mereka. Jik a mereka dapat bekerja tanpa penerangan tersebut, maka saya tidak melihat keuntungan apa pun dalam mempertahankan jabatan kontrolir. Oran g pasti tidak akan berpikiran untuk mengadakan jabatan itu, jik a pada mulanya memang tidak ada.

Motif lain untuk melestarikan korps pemerintah berbangsa Erop a yang agak banyak jumlahnya seperti diajukan oleh Menteri, ialah motif politik, yakni menegakkan kekuasaan tertinggi Belanda.

Pastilah penegakan itu untuk masa-masa yang akan datang tetap harus menjadi dasar bagi semua tindakan pemerintahan. Aka n tetapi, kekuatan kekuasaan tersebut tidak boleh dicari dalam jumla h pegawai yang berasal usul Eropa . Saya malah tidak mengerti kerugian apa yang mungkin dialami oleh kekuasaan tersebut, jik a berangsur-angsur terjadi perkembangan dari korps pemerintahan ganda menjadi satu kesatuan pemerintahan. Ha l in i telah saya lukiskan dalam kiriman surat rahasia saya tertanggal 19 Februari 1905, No . 18, sebagai sesuatu yang sesuai dengan arah zaman.

Perkembangan tersebut terjadi, kecuali kalau dibendung secara semu. Bagaimana orang akan dapat atau mau melakukannya? Pemberantasan terhadap cita-cita golongan-golongan tinggi d i dalam masyarakat pribumi menuju pendidikan yang seluruhnya bersifat Eropa bagi para putranya sekarang agaknya tidak akan terpikir lagi oleh siapa pun. Penutupan jalan yang kini terbuka bagi pribumi ke arah pranata-pranata pendidikan pegawai pemerintahan atau ke arah penempuhan ujian besar kepegawaian, kiranya akan merupakan tindakan reaksioner yang akan menimbulkan banyak kegaduhan dan ketidakpuasan. Misalny a diadakan tindakan mengecualikan orang-orang yang berijazah dengan cara pendidikan tersebut dan yang, terlepas dari golongan mereka yang tertentu d i antara penduduk, sudah memberikan jamina n kecakapan yang sama dengan para lulusan berbangsa Eropa , semata-mata atas dasar soal golongan itu agar mereka jangan diangkat untuk memangku jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab tinggi. Ha l ini sama sekali tidak akan mendukung kekuasaan Belanda. Sebaliknya, malah akan merontokkan dan merongrong. Sebab, bukankah dengan jalan begitu orang akan menyatakan kecurigaan yang ada dasarnya terhadap sebagian kawula negara Belanda? Padahal, mereka sama sekali tidak pantas diperlakukan begitu karena mereka telah terbentuk seluruhnya menurut pengertian-pengertian Belanda. Lag i pula hal ini semestinya memberikan kesan yang semakin menyakitkan kepada mereka dan akhirnya akan menimbulkan kejengkelan.

Ingatlah misalnya sekali lagi akan semakin fiktifnya perbedaan antara orang Eropa dengan pribumi dalam hal asal usul, pendidikan, dan cara hidup. Maka, semakin mustahil tampaknya menempatkan seorang pegawai di bawah pengawasan orang lain yang sebenarnya sederajat. Hanya sering dikatakan bahwa ia termasuk ras yang lain. Tidak ada tanda yang lebih jelas bahwa kekuasaan Belanda di Jawa telah tertanam dengan kukuh daripada kenyataan bahwa golongan-golongan tertinggi di dalam masyarakat pribumi lebih senang menyerahkan pendidikan putra-putra mereka sejak kecil sampai dewasa kepada orang Belanda. Sekaligus mereka mengharapkan agar putra-putra mereka akan mengabdi Negara dengan cara yang lebih baik untuk mempertahankan apa yang telah diperoleh daripada memasukkan mereka tanpa syarat ke dalam paguyuban di mana mereka ingin termasuk di dalamnya.

Umpama orang, berdasarkan apa yang disangka cacat-cacat watak yang katanya khas bagi rasnya, tetap menutup kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuannya dengan jalan mandiri, atau jika orang, setelah dapat mengalahkan prasangka ini pun, tetap menyatakan abdi-abdi negara yang paling maju di antara mereka itu tidak berwenang untuk bertindak sebagai pendukung dan wakil kekuasaan Belanda, sematamata karena apa yang dikatakan alasan politik, maka akhirnya ia akan kehilangan segala-galanya, padahal ia justru ingin mempertahankan segalagalanya.

Saya tidak akan merasa berkeberatan sedikit pun jika perkembangan yang wajar dan tak terhindarkan dari bentuk pemerintahan ganda menjadi pemerintahan tunggal berangsur-angsur akan menyerahkan lebih banyak di antara jabatan-jabatan negara yang terpenting ke tangan pribumi. Akan tetapi, sebagaimana dengan tepat dicatat oleh Menteri, hal itu terdapat dalam masa depan yang masih jauh. Bahkan orang yang khawatir pun belum perlu merisaukan diri tentang hal itu. Akan tetapi, ini bukan alasan untuk merrgabaikan evolusi yang telah tergambar jelas dari jauh, dan dalam perencanaan tindakan-tindakan praktis berbuat seolah-olah evolusi itu tidak ada dan tidak boleh ada.

Sebaliknya, adalah baik untuk selalu ingat akan tujuan akhir yang tanpa sangsi telah ditunjukkan oleh keadaan. "Sifat berangsur-angsur" yang oleh Tuan De Graaff didesak-desak dengan sangat tegas itu tidak akan rugi karenanya. Pemerintah Pusat hendaknya - seperti juga ternyata diharapkan oleh Pemerintah Agung - mencantumkan dengan jelas emansipasi para pegawai pemerintahan pribumi dalam programnya. Hendaknya Pemerintah Agung dengan tegas memberantas prasangka yang dapat dengan mudah dijelaskan tetapi sangat berbahaya, sebagaimana terungkap melawan cita-cita itu di kalangan pemerintahan berbangsa Eropa dan masih akan lama terungkap di situ. Hendaknya Pemerintah Pusat menuntut dari para penguasa berbangsa Eropa agar mereka membantu ke arah tersebut. Sebab, terdapat bahaya besar kalau-kalau banyak di antara para pegawai berbangsa Eropa itu dengan maksud baik masih akan mempersalahkan segala prakarsa dan kemandirian pribumi dalam praktik. Padahal, dalam teori mereka menyatakan bahwa mereka akan membesar-besarkan kesalahan para pegawai pribumi yang beremansipasi dibandingkan dengan kesalahan pegawai berbangsa Eropa. Juga katanya mereka menganggap setiap hambatan yang tak terhindarkan dan yang ditemukan di jalan seolah-olah tidak dapat diatasi sesaat. Dan baru sesudah didorong-dorong dari atas, mereka dapat mengalahkannya.

Kiriman surat Kabinet dari Menteri kini membuka kesempatan untuk satu permulaan, meskipun itu permulaan yang luar biasa hati-hatinya, lemah, dan sedikit ragu-ragu. Tanpa terus berbicara mengenai apa yang selebihnya, menurut pandangan saya kini menjadi politik praktis, diinginkan agar menerima baik satu konsesi penting berikut: Jika mungkin, menurut asas-asas yang ditegaskan, bukan menurut penilaian orang-orang rutin yang sudah karatan, hendaknya jumlah asisten residen dikurangi sampai cukup seorang asisten residen untuk dua kabupaten. Lagi pula hendaknya para penguasa berbangsa Eropa didesak pada setiap kesempatan agar mereka, dalam hubungan dengan para bupati dan wedana didikan baru, memberikan kemandirian sebesar mungkin kepada mereka dengan tujuan agar mereka berangsur-angsur dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri. Sebaliknya, jika sekaligus lebih maju lagi, hal itu akan bertentangan dengan "daya tahan" - dalam ilmu fïsika yang lebih tua dinamakan kelambanan - pranata negara kita. Jadi agaknya hal itu tak akan ada hasilnya. Namun, dengan permulaan seperti itu pun orang perlu menjaga dengan sangat aktif agar janganlah antipati di pihak banyak pegawai bangsa Eropa akan menggagalkan urusan ini. Asal hal ini dijaga, maka semakin emansipasi maju "dengan berangsur-angsur", akan semakin terungkaplah jalan menuju tindakan-tindakan baru dengan arti tersebut.

Leiden, 20 November 1917

Ke hadapan Yang Muli a Menteri Daerah Jajahan

Maksud yang menjadi dasar pembentukan dewan-dewan kabupaten yang telah direncanakan sepenuhnya mendapat simpati saya. Hal ini juga berlaku bagi usaha untuk segera, di dalam batas-batas yang memungkinkan, menjadikan dewan itu suatu badan. Di dalamnya berbagai golongan penduduk sungguh-sungguh akan diwakili. Keinginan ini telah diwujudkan dalam paragraf 12 dan 13 dalam rencana memori penjelasan pada rencana undang-undang mengenai pembaruan pemerintahan. Alasan-alasan yang memperkuat hal ini dengan demikian tidak usah saya ulangi. Sedangkan pernyataan-pernyataan kritis mengenai beberapa bagian skema, saya kira dalam keadaan seperti itu harus selalu saya tahan. Sebab, pranata-pranata seperti itu, jika kepentingannya sudah jelas, sebaiknya harus mulai berjalan, makin cepat makin baik. Sesudah itu akan segera ditunjukkan oleh pengalaman, perbaikan-perbaikan mana yang perlu diadakan.

Keberatan yahg telah diajukan oleh Gubernur Jenderal yang sekarang maupun oleh Gubernur Jenderal yang dahulu, sebaliknya, tidak berkenaan dengan bagian mana pun. Kalau benar keberatan itu, maka akibatnya ialah bahwa sekurang-kurangnya untuk sementara harus dibatalkan usaha untuk menjadikan dewan kabupaten benar-benar suatu badan yang sedikit banyak merupakan perwakilan.

Keberatan itu tidak saya beri harga mutlak. Seperti yang sudah sering saya ulas, bilamana soal pembaruan dibicarakan, - di dalamnya akan diberikan pengaruh atas pemerintah negeri kepada penduduk pribumi dan para kepalanya - maka ulasan ini oleh para pegawai yang sudah lama berkecimpung dalam sistem yang lama dilawan. Hal ini terjadi, di samping dengan alasan-alasan lain, juga selalu dengan mengacu kepada sifat masyarakat pribumi yang tidak matang. Alasan ini lebih-lebih mengesankan, karena bahkan mereka yang senang dengan pembaruan itu sendiri akan dibuat menyerah kepada penundaan pelaksanaan sampai waktu yang lebih baik. Sementara itu sudah dengan sendirinya zaman yang lebih baik itu selamanya tidak akan timbul, sedangkan kematangan yang dimaksud dan yang diperlukan untuk pemanfaatan terhadap hak-hak tertentu, di mana pun di dunia ini baru terjadi selama hak-hak itu diperoleh. Bahkan pada bangsa-bangsa Barat pun, mengenai hak dan kewenangan yang telah mereka peroleh selama beberapa generasi turuntemurun, hanya ditemukan dalam ukuran yang relatif saja. Maka, perlu terjadi satu proses penyesuaian, dan menurut keyakinan saya yang teguh, sudah tiba waktunya di Jawa untuk memulai hal itu.

Kenyataan bahwa para bupati yang maju pun menyatakan bahwa mereka menganggap pembaruan itu belum tepat waktunya, menurut pandangan saya, tidak berarti banyak atau malah tidak berarti apa-apa. Sejauh mereka dalam menyatakan pendapat ini tidak terpengaruh oleh para pembesar bangsa Eropa, sikap mereka cukup jelas dari keseganan mereka terhadap tugas yang memang tidak ringan. Tugas itu akan dibebankan kepada mereka oleh sistem baru, sedang mereka lebih menyukai lingkup kerja yang jauh lebih mudah. Sampai sekarang mereka memang sudah biasa bekerja di dalamnya.

Sebaliknya, ada keberatan lain yang penting sekali sifatnya dan yang membuat saya skeptis terhadap kemungkinan pemberlakuan sistem di bawah konstelasi sekarang. Seperti sebab-sebab yang akan disebut, sudah jelas bahwa mekanisme pemerintahan kita tidak disiapkan untuk melaksanakan pembaruan secara berhasil guna dengan gaya yang megah. Maka, proyek-proyek yang unggul pun tidak terbatas hanya di atas kertas saja, dalam pelaksanaannya pun menemukan sangat banyak keberatan, sehingga akhirnya tidak tersisa apa-apa. Dari fakta pengalaman ini saya ingin menyimpulkan satu kebiasaan bahwa pimpinan tertinggi harus selalu arif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang baik guna melaksanakan perbaikan-perbaikan setempat, meskipun hanya secara terbatas, asal keperluan perbaikan itu sudah disadarinya dengan mantap. Sedangkan pimpinan tertinggi hendaknya juga arif menghilangkan semua keberatan dari pihak dewan perwakilan terhadap penyimpangan - yang memang diperlukan - atas pelaksanaan yang seragam.

Untuk pokok persoalan yang dibahas di sini, penerapan kebiasaan yang dimaksud tadi berarti bahwa hal itu hendaknya segera dimulai. Ini dengan mengemukakan perlunya penciptaan badan-badan perwakilan yang sejiwa dengan dewan kabupaten yang sudah dibicarakan tadi di salah satu daerah yang ada. Yaitu , daerah tempat para penguasa berbangsa Eropa sudah diresapi kesadaran bahwa sudah tiba waktunya bagi badanbadan perwakilan seperti itu untuk ikut serta dalam pemerintahan. Sedangkan para penguasa pribumi pada umumnya memiliki sifat-sifat yang membantu berhasilnya pembaruan tersebut. Adapu n perundang-undangan hanya perlu dibuat agak lebih luwes. Sedangkan uji coba itu agaknya harus diadakan dengan kebebasan yang diperlukan untuk dapat menyimpang dari seluk-beluk sebuah skema yang akan ditentukan, asal dijaga agar asas perwakilan tersebut mendapat peluang yang baik. Tentu saja keadaan yang menguntungkan pada dasar pranata yang baru itu tidak boleh diserahkan kepada hal yang sifatnya kebetulan belaka. Sebaliknya, sifat yang menguntungkan itu harus dibantu dengan mengadakan penempatan pegawai secara berhasil guna. Dengan demikian sambil berjalan daya hidup asas pembaruan itu akan tampak. Perlawanan pasif akan dapat diatasi dan perluasan yang cepat dalam memberlakukan sistem itu akan terjamin. Misalnya , pelaksanaan perbaikan yang begitu mendesak seperti penciptaan alat-alat yang dapat dipakai oleh pribumi untuk dapat memperdengarkan kepentingannya sendiri dengan hasil yang baik, dikaitkan kepada pembaruan pemerintahan yang merangkum sangat banyak hal dan sekaligus sangat mendalam. Misalny a yang mengenai rancangan yang diduga dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang besar dan pertukaran pikiran yang tak habis-habisnya, terbayang oleh saya, seluruhnya seakan-akan sudah terkubur di dalam makam "anak-anak yang lahir mati " dari kandungan "ketidakmampuan perundang-undangan" yang menjadi ibunya.

Umpama saja bahwa mungkin terdapat kekecualian dalam kebiasaan yang telah saya pungut dari pengalaman dan bahwa justru sekarang rancangan inilah yang memberikan harapan akan menjadi kekecualian yang baik, namun saya juga harus menegaskan bahwa dugaan tersebut, menurut saya, tampaknya berani sekali, karena kita harus mempertimbangkan ketiadaan syarat-syarat yang mutlak perlu untuk mencapai hasil yang baik. Memang , Wal i Negeri (Gubernur Jenderal) dan para penasihatnya sepakat bahwa pengadaan dewan-dewan perwakilan kabupaten sekarang masih belum mungkin untuk sebagian besar Pulau Jawa . Padahal, justru keyakinan mereka yang teguh akan kemungkinan pengadaan dewan kabupaten itu mutlak perlu untuk dapat mengatasi perlawanan pasif yang dapat diduga pasti akan timbul dari pihak pegawai yang masih setia pada rezim lama. Jik a demikian, sejak permulaan, percobaan yang merangkum keseluruhannya itu sudah pasti akan gagal. Jik a Gubernur Jenderal dan para penasihatnya menganggap 90% dari para bupati sama sekali tidak cakap untuk memenuhi tugas yang diperuntukkan baginya dan agaknya jumla h yang sama besarnya dari penduduk juga tidak cakap menjalankan perwakilan yang diperuntukkan baginya, maka satu-satunya metode praktis yang tepat untuk mencapai tujuannya, saya kira ialah mulai dengan sisa yang 10% itu. Sebab, jik a diperiksa dengan lebih teliti, mungkin jumlahnya akan lebih dari sepuluh persen. Hendaknya badan perundang-undangan meratakan jalan untuk mulai bekerja dengan sepersepuluh bagian itu tanpa menunggu matangnya bagian yang sembilan puluh persen.

Tentu saja akan diajukan keberatan yang tak teratasi terhadap penambahan keluwesan susunan pemerintahan dan pembentukan dewan kabupaten 'yang masih bersifat manasuka, dan yang serupa dengan itu. Praktik sistem seperti itu akan menimbulkan sekurang-kurangnya dua macam pengaturan keuangan. Akibatnya, akan timbul kekacauan. Namun, nyaris tidak dapat disangsikan bahwa barang siapa menginginkan satu tujuan, mesti mampu juga menyiapkan sarana-sarana untuk mencapainya. Akan tetapi, kalau perlu dapat juga dijalankan langkah yang sangat penting menuju perwakilan pribumi, lepas dari setiap pengaturan keuangan. Dalam hal ini saya ingat akan pembentukan badan-badan yang sejiwa dengan dewan-dewan rakyat yang tempo hari dianjurkan oleh Bupati Jepara. Adapun dewan-dewan itu lebih kurang tersusun menurut skema yang ditunjukkan oleh paragraf 12 dan 13 dalam rencana memori penjelasan. Ini pun sejauh unsur pribumi tersangkut di dalamnya dan pada pokoknya terbatas pada tugas memberikan nasihat. Ha l ini tidak usah menunggu pengolahan proyek-proyek untuk seluruh Jawa. Saya berani meramalkan dengan pasti bahwa proyek tersebut selamanya tidak akan siap, sedangkan usul ini segera akan memberikan hasil besar.

Sebab bukankah, seperti baru-baru ini telah saya ulas dalam nasihatnasihat saya mengenai hura-hura di Jambi 1 dan tentang gerakan Samin2 , pertama-tama yang perlu ialah agar segera diciptakan badan-badan yang mewakili golongan-golongan yang terpenting di antara pribumi. Sambil berjalan, badan itu juga akan mengajar penduduk agar dengan bebas menyatakan pendapatnya mengenai pengaturan yang ada maupun yang diniati. Adapun pengaturan yang diniati itu, pelaksanaannya harus dikaitkan dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh sarana-sarana masyarakat pribumi. Adapun kesempatan mengungkapkan diri seperti itu bagi masyarakat pribumi saya hargai sama tingginya seperti yang juga dilakukan oleh Bupati Jepara. Bersama dengan beliau saya menilai bahwa sarana-sarana tersebut, sekurang-kurangnya dalam waktu dekat, harus tersusun dari unsur pribumi yang tidak bercampur, agar dapat memberikan suara yang dapat dimengerti. Jika unsur Eropa dan pribumi digabungkan dalam badan seperti itu, maka untuk sementara tidak akan tercapai tujuan penduduk dalam memperoleh perwakilan golongan-golongan pribumi. Sebab, sifat permusyawaratannya akan merosot menjadi tontonan semu.

Pembentukan dewan-dewan kabupaten yang bersifat pribumi murni dan manasuka - pada pokoknya, untuk sementara waktu, hanya bertugas mengajukan nasihat-sewajarnya baru dapat berhasil jika Pemerintah Pusat di Hindia membantu pengembangannya. Bantuan itu hendaknya dijalankan dengan cara menempatkan pegawai-pegawai pemerintahan sedemikian rupa, hingga terkumpul banyak unsur yang menyetujui sistem perwakilan tersebut. Jug a dengan diberikannya instruksi-instruksi jabatan yang membuktikan bahwa Pemerintah Pusat sangat mementingkan diteruskannya soal ini dengan tegas. Sementara itu, jik a mau, pembaruan pemerintahan secara umum dapat dilanjutkan. Andaika n timbul keadaan baik yang tak dapat dibayangkan, yaitu rencana yang baru dikonsepsikan itu diterima baik dengan sedikit perubahan, maka itu pun akan berlalu beberapa tahun lagi sebelum perubahan yang begitu luas dan dalam mula i berbentuk. Sementara itu akan menguntungkan bagi dewan-dewan kabupaten yang dimasukkan ke dalam rencana itu; jelasnya bahwa pribumi, sekurang-kurangnya di beberapa daerah d i Jawa , sementara itu, sudah belajar bermusyawarah untuk kepentingan kabupaten.

Penilaian terhadap kelangsungan hidup dewan-dewan kabupaten, menurut rencana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari peluang hidup rencana pembaruan pemerintahan secara menyeluruh. Yan g tersebut terakhir ini saya nilai sangat rendah peluangnya, sehingga dengan alasan itu saja saya akan menyayangkan sekali seandainya perwujudan sistem perwakilan bagi penduduk pribumi itu dikaitkan dengan pemecahan sejumlah besar masalah yang rumit. Dalam keadaan yang paling menguntungkan, langkah pertama ke arah itu pun akan mendapat hambatan yang sangat besar. Agakny a malah tidak jad i dilakukan. Tara f kemajuan para kepala dan penduduk kini tidak usah menimbulkan keberatan terhadap pemberlakuan sistem peraturan. Ata u sebaliknya, sampai kapan pun hal itu akan menimbulkan keberatan. Namun , tidak adanya kepercayaan tersebut d i pihak Pemerintah Pusat Hindi a serta di pihak banyak pegawai pemerintahan akan menggagalkan pemberlakuannya secara umum. Pemberlakuan yang bersifat sebagian, asal dilakukan dengan segera tanpa menunggu terjadinya hal yang lain, dengan demikian merupakan jalan yang tepat untuk beralih dari hamburan kata menuju suatu tindakan. Yaitu , tindakan yang, bagi orang yang mengetahui sejarah pemerintahan kita di Hindi a dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, kepentingannya tidak lagi memerlukan ulasan. Rupany a pemberlakuan sebagian itu dapat dibantu sebaik-baiknya dengan cara membuat dewandewan pribumi murni yang sifatnya manasuka bertugas mengajukan nasihat tentang urusan pemerintahan semua kabupaten. Dewa n itu hendaknya diketuai oleh para bupati dan disusun kira-kira sesuai dengan yang dicantumkan dalam memori penjelasan terhadap rencana undangundang bagi para warga pribumi d i dewan kabupaten. Ini pun dengan pengertian bahwa Pemerintah Pusat Hindi a hendaknya melakukan segala yang ada dalam kekuasaanya agar dapat membantu dewan-dewan seperti itu terbentuk dengan nyata. Satu dua contoh yang sedikit banyak berhasil akan lebih membantu menyingkirkan keberatan dan mempercepat penyebaran lembaga tersebut dibandingkan dengan pertukaran pikiran yang berkepanjangan.

IV-(5) LAPORAN MENGENAI PARA BUPATI

Ke hadapan Yang Muli a Gubernur Jenderal

Guna memenuhi kiriman surat rahasia Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal 11 Februari 1902, No. 58, maka dengan hormat, sambil menyampaikan kembali lampiran-lampirannya, sekaligus juga lampiranlampiran kiriman surat rahasia dari Sekretaris Pertama tertanggal 22 Februari 1902, No. 76, yang di sini sekaligus dibahas, saya ingin mempermaklumkan hal yang berikut.

Guna mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai peranan yang dijalankan oleh mantan Bupati Madiun sehubungan dengan kekacauan yang terjadi di daerah tersebut pada tahun 1901, agaknya saya harus cukup lama berada di Jawa Tengah. Baik keadaan yang rumit itu sendiri, maupun kenyataan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang telah diadakan serta tindakan-tindakan yang telah dijalankan itu telah menggelisahkan hati semua orang yang sebenarnya dari mereka akan dapat diperoleh keterangan, menyebabkan bahwa hanya pergaulan yang cukup lama dan cukup tenanglah yang akan mengantar peneliti setempat mencapai hasil yang berguna. Ini merupakan keyakinan yang beralasan baik mengenai hal ihwal tersebut. Mengenai urusan itu, dokumen yang ada pun belum dapat memberikan keterangan sebagaimana yang diinginkan.

Lagi pula, penelitian di tempat seperti itu, betapapun hati-hati penyusunannya, pasti akan terdengar. Hal itu akan mengakibatkan mantan bupati itu mengerti bahwa sekarang tuntutannya yang sudah berkali-kali dirumuskannya itu, yaitu agar diadakan suatu penelitian, telah dipenuhi oleh sebuah "komisi". Jadi agaknya harapan dan pretensinya akan diperkuat. Sekaligus ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mempersulit atau menyesatkan penelitian yang baru diadakan itu. Andaikan hasilnya akan merugikannya, maka ia akan menyatakan bahwa si peneliti telah berprasangka terhadapnya. Ia akan mengingatkan akan satu perselisihan yang pernah terjadi antara saya dengan dia selama beberapa kali saya mengadakan penelitian di daerah Madiun, permulaan tahun 1891. Dalam pandangannya dan dalam pandangan sebagian masyarakat pribumi, kedudukan Residen selanjutnya mungkin akan menjadi lemah.

Dengan segala alasan itu, sementara ini saya terpaksa membatasi diri untuk mengajukan nasihat atas dasar dokumen-dokumen sehubungan dengan apa yang saya ketahui dari pihak lain mengenai hal ihwal di Madiun.

Saya mulai dengan hal yang tersebut terakhir: mantan Bupati R.M . Brotodiningrat sudah saya kenal sejak sebelas tahun yang lalu sebagai pribadi yang sangat aneh. D i antara banyak bupati yang saya kenal di Jawa tidak ada seorang pun yang dapat saya golongkan setipe dengannya. Meskipun saya tidak percaya bahwa ia mengangankan perlawanan terhadap susunan pemerintahan yang telah berakar secara menyeluruh, dalam segala hal terungkaplah kecenderungannya yang kuat untuk melawan sebagian besar susunan pemerintahan itu. Kecenderungan itu tidak bertumpu pada salah satu keyakinan politik, melainkan pada sikap melebih-lebihkan pribadinya sendiri secara tidak terbatas, sehingga mengingatkan kita akan sifat congkak. Dicarinya kesempatan-kesempatan untuk mengungkapkan kecenderungan itu. Maksudnya untuk memperlihatkan bahwa para pegawai pribumi di kabupatennya semata-mata merupakan alat dalam tangannya, dan bahwa ia lebih tinggi serta lebih pantas mendapat kehormatan daripada para rekannya di keresidenan tersebut. Juga bahwa ia tidak usah membudak kepada orang Eropa mana pun, kecuali kepada Residen, asalkan Residen tersebut benar-benar tidak kurang dalam memenuhi apa-apa yang harus diberikan kepada dia. Dengan senang hati ia menunjukkan apa yang dikiranya sebagai kekurangan atau kebodohan pemerintahan berbangsa Eropa, perpecahan antara abdi negeri berbangsa Eropa yang mewakili berbagai cabang kedinasan. Ini juga menonjolkan teguran-teguran yang sekali-sekali berani disampaikannya kepada beberapa residen. Dalam segala hal, cita-cita akan pembaruan atau perubahan tertentu, sekali-kali tidak terungkap hanya semata-mata hasrat untuk menonjolkan bahwa ia secara pribadi yang dapat melakukan dan mengatakan apa saja sesukanya.

Tentang kemajuan intelektualnya saya mendapat kesan yang sangat rendah berdasarkan pembicaraan tentang beberapa masalah. Semula, karena terkecoh oleh kebebasan yang langka dalam caranya membicarakan segala hal dan mengenai semua orang, orang akan cenderung memberikan penilaian yang lebih menguntungkan. Akan tetapi, jika pembicaraan itu dilanjutkan, segera akan mencolok kekosongan dan sifat saling bertentangan dalam pernyataan-pernyataannya. Segala kesungguhan dan kesinambungan tidak terdapat di dalamnya. Sebab, tujuannya bukan mengungkapkan pikirannya, melainkan memberikan kesan tertentu.

Pengalaman-pengalaman pribadi tersebut diperkuat dengan segala yang saya dengar mengenai bupati tersebut, baik dari pihak bangsa Eropa maupun dari pihak pribumi. Orang dapat mengisi sejilid buku dengan anekdot-anekdot historis yang semuanya menggambarkan kecongkakannya yang sangat melebihi batas. Cara yang dipakainya untuk terus-menerus membicarakan pemerintahan berbangsa Eropa dan orang-orang Eropa dengan saya, memaksa saya untuk secepatnya memutuskan semua percakapan dengan dia. Residen Harders 1 , yang ketika itu menjabat fungsi residen, selama kunjungan saya ke daerah Madiun pernah dihina oleh Brotodiningrat. Akan tetapi, ia pura-pura tidak merasakannya. Menurut keterangannya karena ia baru saja tiba di Madiun dan ingin lebih dahulu "menduga-duga keadaan".

R.M . Brotodiningrat, sebaliknya, segera melakukan hal itu terhadap residennya yang baru, dan nyatanya, seperti sudah terjadi beberapa kali sebelumnya, ia merasa dirinya menjadi majikan terhadap atasannya. Ketik a saya baru datang d i Yogyakarta dari Madiun , saya ceritakan kesankesan saya mengenai Brotodiningrat kepada Residen Muilemeister, yang juga pernah menjadi Residen Madiun . Ia lalu mengatakan bahwa dengan demikian ada juga benarnya mengenai apa yang telah diberitahukan kepadanya mengenai bupati tersebut dari segala pihak. Namun , i a sendiri belum pernah melihat yang semacam itu atau tidak pernah mengalaminya. Sebab, Brotodiningrat mempunyai cukup banyak pengetahuan praktis tentang manusia, sifat yang memang khas dimiliki pribumi. Dengan demikian i a tidak canggung memanfaatkan kelemahan setiap residen.

Memang , perlulah diperhatikan bahwa sekurang-kurangnya dalam sebelas tahun yang lalu - para residen dari masa sebelum itu hanya saya kenal dari kabar beritanya - di Madiu n selalu ditempatkan residen-residen yang kecakapannya untuk menjadi kepala pemerintahan daerah, menurut pandangan saya, harus sungguh-sungguh diragukan. Sebaliknya, mereka pasti tidak memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk dapat bergaul dengan seorang bupati seperti Brotodiningrat. Seandainya bupati itu selama beberapa tahun dibimbing oleh seorang residen yang ahli, bijaksana, tenang, dan matang pengalamannya, mungkin ia dapat disadarkan atau i a memang sudah telanjur tidak mempan terhadap bimbingan itu. Maka , sejak itu ia akan tercatat sebagai orang yang tidak cakap bagi jabatannya. H a l yang terakhir ini saya anggap paling layak, sebab saya bersama dengan Residen Madiu n yang sekarang percaya bahwa di sini kita menghadapi kelainan psikis yang menyimpang dari ketentuan normal. Namu n hal ini, disebabkan oleh ketidakcakapan para kepala pemerintahan berbangsa Eropa, telah lebih merugikan tugas mereka daripada yang perlu terjadi.

I a selalu bernafsu untuk tampak sebagai orang yang luar biasa - dalam arti lain daripada arti yang tidak baik, padahal ia memang sangat tidak baik. Maka , ia terpaksa menampakkan diri secara berbeda-beda d i kalangan yang berbeda-beda pula. Jadi , sedikit banyak i a terpaksa bertindak sebagai pemain watak. Terhadap beberapa orang Eropa i a purapura menjadi seorang penguasa yang berpikiran dalam yang sering dendam terhadap undang-undang dan kebiasaan. Maka , ia tidak mau dicegah oleh siapa pun untuk mengemukakan dendamnya itu. Terhadap orang Eropa lainnya i a memenuhi peranan pembesar Jaw a zaman kuno, yang kuat menjaga hak-hak istimewa yang timbul dari kelahirannya, serta sangat peka terhadap setiap kekurangan yang nyata atau yang disangka-sangka dalam basa-basi terhadap dirinya sendiri. Kepad a para pegawai pribumi ia berlaku sebagai seorang tiran yang berkuasa menentukan baik buruk nasib mereka semua. Sedangkan orang tidak akan menghalang-halangi kehendaknya, juga dalam hal sekecil-kecilnya, kecuali kalau orang itu mau tertimpa musibah. Aga r dapat menyelesaikan urusan dengan para residennya, sekali-kali terpaksa i a menjalankan intrik. Jelasnya, melalui alat-alat kekuasaannya ia mengatur agar kesalahan orang-orang kesayangannya tetap tertutup, juga agar kebaikan sifat mereka serta kegiatan kepegawaian mereka dan terutama kebaikan dan kegiatan dirinya pribadi kena sorotan yang menguntungkan walaupun palsu. Ia menyuruh orang membisikkan keterangan kepada para kepala pemerintahan yang paling penakut itu bahwa bagi Residen Madiun akan sangat bijaksana jika berhubungan baik dengan dia. Sedangkan kepada para residen yang ingin dipuji ia menyuruh orang memberitahukan penilaiannya yang merayu-rayu mengenai residen tersebut. Merayu-merayu atau merangkak pun tidak pernah dilakukannya sendiri. Ini merupakan sisi semu yang baik dalam tingkah lakunya; sebaliknya memang hanya semu belaka, sebab satusatunya yang menghalangi dia merayu-rayu atau merangkak-rangkak itu ialah keinginannya untuk merajalela di mana-mana dan untuk selamanya. Ia juga tidak segan untuk melakukan hal-hal yang rendah derajatnya - kecuali tindakan terang-terangan merendahkan diri - untuk mencapai tujuan ini.

Sebagai ciri khas hendaknya di sini dikutip penilaian yang saya dengar dijatuhkan atas Brotodiningrat oleh sekumpulan pembesar daerah Swapraja. Jelasnya, apabila ia berkumpul dengan orang Eropa, maka ia pura-pura memamerkan kebesaran adat Jawanya, meskipun kebesaran itu bukan diperolehnya dari para raja di Jawa, melainkan dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi, kalau bersama kita (pembesar Swapraja), ia mencoba berlaku seperti orang Gubernemen (daerah yang langsung diperintah oleh Pemerintah Pusat Hindia Belanda, penerjemah) yang mengatasnamakan adat. Padahal kita justru terpaksa mengungkapkan kerendahan kita dalam adat itu. Jika memungkinkan, ia paling senang tampil di depan orang Eropa dalam pakaian kebesaran istana seorang pangeran Jawa. Sebaliknya, kalau ia ingin muncul di hadapan kita ia akan memakai jas hitam panjang dan topi tinggi.

Bagi intrik-intriknya ia memerlukan bantuan lain; dan ia menemukan bantuan itu, tentu saja, terutama dari orang Eropa dan pribumi yang agak rendah kedudukannya. Dari situ timbul gejala sebagai berikut. Brotodiningrat yang sangat ingin memperlihatkan sikap meremehkan terhadap orang Eropa sering dengan sengaja menyuruh para pesuruh sekretaris daerah menunggu jawabannya lebih lama dibandingkan dengan pesuruh yang datang dari residen. Bupati tersebut cekcok dengan hebat dengan seorang ketua Pengadilan Negeri karena ketua tersebut telah minta kepadanya agar sidang-sidang pengadilannya jangan digagalkan, karena bunyi batuknya yang keras dan bunyi mendengkurnya yang tak tertahankan. Ia mempertahankan haknya untuk menghadiri sidang-sidang pengadilan itu, meskipun, menurut saksi, bunyi-bunyi yang mengganggu dan yang tak terhindarkan tersebut memang dengan sengaja ditimbulkan olehnya, sedangkan bupati itu juga berlaku sangat ramah terhadap beberapa orang Indo-Eropa dari kalangan rendahan dan membujuk-bujuk mereka. Tentu saja orang-orang itu termasuk golongan yang tidak berpikir untuk mengutik-utik kebesaran bupati yang tak ada taranya itu. Sebaliknya, para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa yang sebanyak mungkin menenggang kelemahannya itu, tidak memperoleh kebaikan hatinya. Sementara bagi kebanyakan orang Eropa yang lebih rendah kedudukannya ia benar-benar tidak dapat didekati. Rayuan serta kesediaan untuk menjadi alat yang patuh merupakan syarat yang diperlukan untuk memberikan anugerahnya itu. Ha l itu juga berlaku bagi teman-teman pribuminya dari pelosok-pelosok yang telah menjadi lebih terkenal sehubungan dengan kekacauan di Madiun .

Baiklah kita tinjau, dengan disoroti uraian tadi, keterangan-keterangan mengenai apa yang terjadi sesudah dipensiunkannya Bupati d i keresidenan Madiu n itu. Mar i kita lihat juga kesimpulan-kesimpulan yang telah ditarik oleh residen dari keterangan tersebut. Saya percaya bahwa kaitan antara soal pemensiunan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut sedikit banyak masih juga ada kekurangannya. Terutama bahwa bagi residen, Brotodiningrat terlalu tampak sebagai seorang penjahat yang konsekuen. Padahal kepala daerah ini sendiri sudah beberapa kali minta perhatian terhadap penyakit congkak mantan Bupati yang merajalela itu. Bahkan i a menyangka dapat mengenali kecongkakan itu sebagai penyakit keturunan dalam keluarga Brotodiningrat.

Dalam kiriman surat rahasianya tertanggal 12 Januari 1902, No . i/g , residen tersebut khusus hendak memperkenalkan Brotodiningrat itu sebagai orang yang sepaham dengan dan pelindung para "warok " Ponorogo. Saya kir a pendapat ini tidak beralasan. Keangkuhan Brotodiningrat bersifat lain sekali dengan sifat dan asal usul kekurangajaran para "warok" tersebut. Merek a merupakan semacam anak gelandangan yang dikenal dengan berbagai bentuk dan nama - d i Betawi dinamakan buaya - dan ditemukan juga di tempat lain. Kala u seseorang mempunyai kecenderungan erotik dan bahkan dengan istri-istri para bawahannya pun mengadakan hubungan terlarang, maka itu juga tidak menjadikan dia "warok" , apalagi karena warok di sana terkenal sebagai paederast (menyukai sesama lelaki). Karen a percaya kepada sihir-sihir berbagai "ilmu" , orang Jaw a tidak tampak sebagai warok. Sebaliknya, seorang warok sebenarnya bersifat Jawa . Sebab, takhayul-takhayul seperti itu, dengan satu dua kekecualian, masih tetap bersifat Jawa-umum. Bahkan juga mereka yang di depan teman-temannya berbangsa Eropa atau dalam tulisan melecehkan ilmu-ilmu itu dengan tinggi hati, dalam kehidupannya yang akrab menunjukkan bahwa teori dan praktik terkadang jauh menyimpang satu dengan yang lain. Selanjutnya ilmu-ilmu itu juga dicari oleh penjahat maupun orang baik-baik. Sebab, pengetahuan itu - menurut kepercayaan orang Jaw a - dapat berguna untuk mencapai tujuan yang baik maupun jahat. Misalny a kekebalan terhadap besi dan timah hitam, kemampuan untuk membuat dirinya untuk sekejap menjadi tak tampak, kebolehan untuk membuat tokoh-tokoh yang berpengaruh bersikap baik terhadapnya. Hasil-hasil tersebut dan yang semacam itu yang dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut, pastilah sangat diinginkan oleh pencuri dan perampok. Aka n tetapi tidak kurang diinginkan juga oleh banyak orang yang justru malah takut kepada pencuri dan perampok. Par a guru yang mengajarkan ilmu-ilmu semacam itu terdapat di berbagai tempat di Jawa . Para pegawai pribumi yang minta tolong kepada mereka untuk menjaga kesehatan, mendapat istri yang diinginkan, mendapat jaminan promosi yang cepat, atau agar tetap disukai oleh para atasan, semua itu terdapat di mana pun.

Brotodiningrat sama sekali tidak termasuk sedikit. orang Jaw a yang telah diangkat oleh pendidikannya sampai dapat mengatasi takhayul seperti itu. Kenyataan bahwa ia mempercayai seorang guru bernama Hasan Ngalwi dan menyukainya, sama sekali tidak aneh. Da n sekalipun guru tersebut telah menyampaikan ilmu-ilmunya kepada orang jahat maupun orang baik-baik, mantan bupati itu tidak terlibat dalam kejahatan yang dilakukan, antara lain, dengan bantuan ilmu-ilmu Ngalwi. Saya tidak melihat bantuan sejumlah besar orang, demi membuka tanah tertentu untuk kepentingan Ngalwi serta bantuan untuk membuka tanah tersebut (bertahun-tahun berselang) yang diberikan oleh mantan bupati, sebagai maksud untuk mendirikan pemukiman warok-warok di dekat kediamannya. Apalagi penyebab sebagian besar pembukaan tanah itu hilang lagi, karena meninggal atau karena pindah tempat.

Para pegawai pribumi sering berhubungan dengan para guru ilmu , baik karena percaya secara takhayul maupun untuk membuat dirinya popuier d i antara banyak orang yang percaya kepada guru-guru tersebut. Sebab, para guru itu membalas kebaikan yang diunjukkan kepada mereka bukan saja dengan sekali-kali memberikan jasa kepada para pelindungnya, melainkan juga dengan jalan memuji-muji mereka di hadapan khalayak ramai. Kedu a motif itu agaknya berlaku pada mantan Bupati Madiun , seperti dahulu juga pada Bupati Cirebon yang ketika itu masih berfungsi. Bupati Cirebon tersebut dilayani oleh beberapa guru, bahkan mereka juga bekerja pada seorang pegawai polisi (schout) golongan Indo-Eropa yang bernama Hinne 1 di Betawi. Pegawai polisi itu mendapat sebagian besar gengsinya di antara penduduk kampung berkat hubungannya dengan para guru dan kepercayaannya akan ilmu .

Manta n Bupati tersebut tetap berhubungan dengan kerabat dan orang-orang kesayangannya, pendeknya dengan mereka yang menurut pengetahuannya mengharapkan agar jabatannya yang dahulu dipulihkan. Ia menerima kunjungan dari mereka, melakukan surat-menyurat dengan beberapa orang di antara mereka, malah memanggil mereka agar datang ke Yogyakarta. Semuanya itu dapat dijelaskan dengan baik sekali, bahkan tanpa menduga keikutsertaan Brotodiningrat dalam perampokanperampokan yang telah dilakukan. Terbukti lagi bahwa kecongkakannya yang tak terbatas serta perkembangan kecerdasannya yang hanya sedikit itu menyebabkan di a masih tetap mengharapkan berbaliknya keadaan secara baik. Bagaimanapun hal itu sudah terbukti dari surat-surat permohonan yang disampaikan olehnya. Jug a terbukti bahwa untuk keperluan itu i a minta tolong kepada orang-orang yang mungkin lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat kepadanya. Seorang pegawai Jaw a yang lebih bijaksana, dalam keadaan semacam itu, akan minta nasihat dari seorang pengacara yang terpercaya. Sebaliknya, Brotodiningrat berpaling kepada Klarin g yang setengah gila - salah seorang

kesayangannya yang sudah disebut tadi - serta kepada mantan para mata1 mata polisinya. Dalam konsep surat Raden Sastradirja kelihatan betapa rendahnya penilaian alat-alatnya sendiri yang mengenai di a dengan baik sekali, terhadap pemahamannya tentang hubungan antara Pemerintah Tertinggi dan Pemerintah Pusat.

Pernyataan mantan Bupati bahwa di bawah pemerintahannya d i Keresidenan Madiu n tidak terjadi keburukan-keburukan sebanyak itu, menurut pandangan saya, tidak dianggap sebagai petunjuk. Buka n petunjuk tentang keterlibatannya dalam sesuatu yang terjadi, tetapi juga bukan sebagai petunjuk pengaruhnya yang, katanya, dahulu berdaya di mana-mana, bahkan juga di luar kebupatennya sendiri. Ha l itu cukup dapat dijelaskan sebagai ungkapan rasa ' Schadenfreude" (mensyukuri kesusahan orang lain) dan congkak. Sesudah huru-hara d i Banten pada tahun 1888, saya mendengar kabar dari seorang mantan Residen d i daerah itu serta dari seorang man tan asisten residen di Cilegon satu penegasan yang tidak kurang gilanya. Merek a mengatakan bahwa d i bawah pemerintahannya hal itu akan termasuk mustahil.

Sikap kurang suka berbicara pada banyak orang yang dimintai keterangan mengenai huru-hara tahun 1901, layak juga untuk sebagian dikembalikan pada rasa takut kepada mantan Bupati. Sebab, pengunduran dirinya secara tetap sama sekali belum dianggap jaminan oleh setiap orang. Namu n terlepas dari itu, juga biasa bahwa pribumi sedapat mungkin jangan terlibat dalam urusan kejahatan, meskipun hanya sebagai saksi. Merek a khawatir kalau-kalau pengetahuan mereka tentang salah satu hal akan menyebabkan tuduhan jatuh kepada mereka atau sekurang-kurangnya tidak akan mendatangkan apa pun kepada mereka kecuali kesusahan. Gejala in i pun timbul dalam penyelidikan mengenai huru-hara d i Banten tahun 1888, meskipun di sana tidak ada soal tentang ketakutan kepada salah seorang pembesar pribumi.

Kenyataan bahwa Brotodiningrat menyangka bahwa keresahan di wilayah Magetan dan Ngawi akan membantu kepentingannya masuk akal juga dan dapat menjadi penjelasan bagi tindakannya ke arah itu, asal tindakan tersebut dapat dibuktikan. Namun , hal itu sendiri tidak berlaku sebagai petunjuk tentang kesalahannya.

Dalam penyelidikan tentang perbuatan dan pembicaraan yang akrab di pihak mantan Bupati itu, kesulitan yang luar biasa besarnya harus diatasi. Kebanyakan orang yang memiliki keterangan yang terbaik ialah kerabat atau orang kesayangan tokoh yang bersangkutan. Selain itu mereka masih juga menganggap tampilnya kembali Brotodiningrat sebagai hal yang mungkin sekali. Par a pegawai pribumi yang harus ikut serta dalam pimpinan penyelidikan ini, oleh berbagai macam pihak dipandang sebagai musuh. Maka , cinta penduduk akan kebenaran yang pada umumnya memang tidak besar, lalu mendapat cobaan berat. Oleh karena itu, tidak ada akal lain lagi untuk memanfaatkan narasumber guna mendapat keterangan kecuali mata-mata dan orang-orang semacam itu. Betapa hati-hatinya orang harus bertindak, terutama dalam masa emosi, dengan data yang seperti itu asal usulnya, antara lain telah ditunjukkan oleh pengalaman-yang diperoleh di Banten tahun 1888. Residen, Bupati Serang, serta Kontrolir, di sana masing-masing mempunyai mata-mata sendiri. Berita-berita yang sama dari ketiga pihak itu dianggap dapat dipercaya. Kemudia n ternyata bahwa para "juru berita" itu telah mengail di dalam air keruh karena melakukan fungsinya dengan saling bermusyawarah. Oran g yang mampu diancam oleh delator-delator itu bahwa mereka akan dijadikan tersangka, kecuali kalau mereka membayar sejumlah uang tertentu. Pribumi yang tidak tercela kelakuannya pun sangat ketakutan pada masa itu, dan para pegawai pribumi yang cukup matang mengakui bahwa ketakutan mereka itu bukan khayalan.

Semata-mata wajar saja bahwa pemerintahan berbangsa Eropa dan juga pemerintahan pribumi yang sekarang bertugas di Madiu n mencari data untuk menentukan pengaruh mantan Bupati yang masih saja terasa, dan membuktikannya. Aka n tetapi, juga wajar bahwa mata-mata dan sebagainya sering mau menyerahkan apa yang dicari itu dengan mengorbankan kebenaran. Keterangan-keterangan rinci yang berkali-kali diberikan dan dengan sendirinya bukannya tidak layak, dari pihak kepala desa, Majasem yang ditahan, ternyata tidak dapat dipertahankan oleh uji coba penyelidikan yang lebih lanjut. Siapa yang akan mengatakan apakah keterangan Prawir a (dalam Lampira n V I pada kiriman surat rahasia Residen tertanggal 8 November 1901 No . 97/g) layak dipercaya, terutama bualan mengenai Kartareja? Sementara itu tidak mungkin bahwa seorang penjahat yang licik begitu akan membuka dirinya dengan sangat gegabah. Aka n tetapi, jik a keterangan tersebut dianggap benar, maka belum juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa mantan Bupati itu ikut terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan.

Meskipun begitu, pemberitaan tersebut, menurut pandangan saya, merupakan satu-satunya yang akan ada artinya andaikan benar. Ap a yang telah diketahui mengenai kunjungan-kunjungan kaki tangan mantan Bupati di Yogyakarta, surat tulisannya sendiri yang ditemukan serta konsep surat dari Raden Sastrodirja yang ditujukan kepadanya, tidak memberikan dasar untuk membuktikan kesalahan yang dikemukakan itu. Padahal, dalam surat-menyurat tersebut bagaimanapun diharapkan akan tampak jejak atau sedikit sindiran. Surat-surat itu semua menunjukkan keyakinan Brotodiningrat bahwa perjuangannya belum kalah, serta menunjukkan usahanya melalui berbagai jalan guna menimbulkan penyelidikan baru yang akan mengadili pemerintahan daerah yang sekarang ini, dan harus menyoroti dengan baik masa lampau jabatan Brotodiningrat untuk mempersiapkan pemulihan kembali kedudukannya yang telah hilang itu. Sementara itu, baik kecongkakan mantan Bupati yang belum terpatahkan maupun perkembangan kecerdasannya yang hanya sedikit itu, tiap kali tampil dengan jelas.

Sejauh pandangan saya, meskipun data yang hingga sekarang terkumpul belum juga dapat memantapkan keyakinan moral bahwa perampokan dan sebagainya di Keresidenan Madiu n dilakukan karena hasutan mantan Bupati, tidak dapat diragukan bahwa tinggalnya di Yogyakarta serta rasa hati dan keinginannya yang terkenal mengenai segala peristiwa, ada pengaruhnya. Baik ia sendiri maupun banyak d i antara pengikutnya cukup gegabah untuk menyangka bahwa kekacauan d i

daerah Madiu n akan memberikan kesan kepada Pemerintah Pusat seolah626 olah terdapat pemerintahan yang buruk jik a dibandingkan dengan ketenteraman pada masa kebupatian Brotodiningrat yang baik. Merek a juga menyangka bahwa orang akan melihat hal itu sebagai akibat kekesalan hati penduduk tentang pemecatan bupati. Dengan demikian pemulihannya dalam jabatan akan juga berakibat pemulihan ketertiban. Juga tanpa mantan bupati memberikan instruksi atau menyatakan keinginan yang bersifat jahat itu, unsur-unsur jahat di antara penduduk pun merasa bahwa ia sendiri dan banyak di antara kerabat dan orang kesayangannya tidak akan merasa susah, jika pemerintah daerah sekali-kali dipersulit benar. Da n hal ini cukup untuk menggerakkan banyak kekuatan yang dalam hal yang lain lelap saja. Namun , daya pengaruh yang tidak langsung seperti itu, saya kira, tidak dapat begitu saja berguna sebagai motif untuk memindahkan mantan Bupati itu dari Jaw a Tengah, padahal tinggalnya di Jawa Tengah itu secara leluasa telah diizinkan. Sebaliknya, tinggalnya itu mestinya mengharuskan pengawasan yang keras atas perbuatannya dan pergaulannya dengan beberapa orang tertentu, serta semestinya mengharuskan kita selalu mencari lebih banyak data.

Saya menjadi heran bahwa dalam dokumen-dokumen sangat sedikit, bahkan nyaris tidak terdapat bukti bahwa d i Yogyakart a diadakan pengawasan semacam itu. Apaka h para bupati Ponorogo dan Pacitan yang pada bulan Apri l dan Jun i 1901 bepergian ke Yogyakart a telah mengunjungi mantan Bupati itu tidak diketahui orang, bahkan tidak ada pertanyaan mengenai hal itu. Tentang para pengunjung lainnya, seperti Klarin g dan Kartorejo dan lain-lain tidak diambil tindakan apa-apa untuk melacak kepergian mereka selama berada d i Yogyakarta. Dengan adanya hubungan satu dengan yang lain itu, sebenarnya dari permulaan oleh pemerintah daerah Yogyakarta, dalam musyawarah dengan pemerintah daerah Madiun , seharusnya dikerjakan segala apa yang mungkin untuk mengetahui orang-orang yang diajak bergaul oleh mantan Bupati, siapa yang dari kota lain datang ke tempatnya, apa yang mereka bicarakan dengan dia, dan sebagainya.

Pengerahan (pemanggilan) orang-orang dari Madiu n kiranya harus dilarang sekeras-kerasnya kepada mantan Bupati, umpama pada saat ini larangan seperti itu tidak akan membuatnya terlalu berhati-hati. Ole h karena itu, penelusuran terhadap perilakunya akan lebih dipersulit lagi.

Pemindahan mantan Bupati itu dari Yogyakarta, atau lebih baik lagi dari Jawa , seharusnya sangat diperlukan untuk menjamin berlakunya hal ihwal d i daerah Madiun . Baik tulisan dalam surat kabar de Locomotief, tertanggal 22 Oktober 1901, maupun data yang hingga kini terkumpul, tidak cukup memberikan alasan untuk pemindahan tersebut. Jad i tidak ada ikhtiar lain lagi kecuali melanjutkan penyelidikan tadi, dengan bantuan kuat dari Pemerintah Daerah Yogyakarta, serta terutama berusaha mendapat berita sedemikian rupa melalui mata-mata hingga dapat menghasilkan dokumen-dokumen guna membuktikan kegiatan Brotodiningrat yang melawan ketertiban dan ketenangan. Umpama penyelidikan yang dilanjutkan itu memberikan keyakinan bahwa mantan Bupati itu hanya secara tidak langsung berpengaruh tidak baik; bahwa perundingannya dengan Klaring , Kartareja, dan sebagainya hanya bertujuan mengumpulkan keterangan yang telah disampaikan kepada masyarakat oleh harian-harian serta disampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam surat permohonan dan surat peringatan, untuk memancing diadakannya pemeriksaan baru yang diinginkannya itu. Begitu pula bahwa perasaan had yang tidak dapat dipercaya dari banyak orang di Madiun timbul dari kepercayaan akan berhasilnya langkah-langkah tersebut. Maka kita dapat mulai dengan memberikan peringatan yang sungguh-sungguh kepada mantan Bupati supaya ia, demi kepentingannya sendiri dan kepentingan anak buahnya, benar-benar meninggalkan setiap macam campur tangan dengan hal ihwal di Madiun. Sebab kalau tidak, harus dipertimbangkan pemindahannya dari Jawa. Sebaliknya, kalau peringatan itu pun tidak ada hasilnya, maka akan tepatlah pembuangannya demi kepentingan ketertiban dan ketenangan.

Mengenai Kartorejo, saya kira, memang benar-benar terdapat syaratsyarat yang menunjukkan satu tempat tertentu baginya di luar Jawa, sesuai dengan usul Residen.

Bagi guru-guru yang telah ditawan itu berlaku hal yang sama, sekali lagi tindakan-tindakan persiapan bagi pembuangan mereka telah diadakan. Sebab kalau tidak, agaknya akan timbul perkiraan bahwa ilmu-ilmu mereka telah memaksa pemerintah daerah untuk membiarkan mereka tanpa diganggu. Pada umumnya saya menganggap cukup jika diadakan pengawasan polisi yang keras atas orang-orang semacam itu di tempat kediamannya. Oleh karena itu, biasanya mereka akan terpaksa meiepaskan usaha-usaha mereka. Sedangkan penduduk menjadi ngeri karena pengawasan itu, hingga tidak lagi berkonsultasi dengan mereka sebagai guru ilmu. Alat sihir dan mantra mereka tak dapat disangsikan pasti dipakai untuk menambah keberanian penjahat. Akan tetapi, alat-alat itu dapat diperoleh di berbagai tempat di Jawa, juga dari orang-orang yang membagikannya tanpa maksud jahat. Dengan memindahkan guru-guru tersebut ke tempat lain, maka tidak tertutup jalan bagi penjahat untuk mengumpulkan jimat atau untuk menjalankan metode tapa. Keterandalan pengawasan polisi, sebaliknya, dalam waktu dekat ini masih akan banyak kekurangannya di daerah Madiun. Karena itu dapat dianjurkan untuk menyingkirkan guru-guru tersebut demi kepentingan ketertiban dan ketenangan.

Seandainya dapat ditemukan cara untuk menyingkirkan Klaring dari medan kegiatannya, hal ini pasti sangat diinginkan. "Orang Eropa" seperti itu, yang setengah gila dan sama sekali tidak berhati nurani, mampu berbuat banyak sekali kejahatan. Terutama bila dalam hal itu ia dapat bersembunyi di belakang alat-alat kekuasaan pribumi.

Pemerintah pribumi di Kabupaten Ngawi, seperti dibuktikan oleh Residen, memerlukan penyegaran. Lebih-lebih sekarang, sesudah keadaan saat ini menuntut lebih daripada kekuatan yang biasa, orang tidak sekali pun dapat bekerja dengan hasil yang menguntungkan dengan seorang bupati dan seorang patih yang keduanya boleh dikatakan sudah jompo. Di antara mereka yang berdasarkan kelahirannya mengaku berhak atas Kabupaten Ngawi, tidak terdapat calon-calon yang cakap. Maka mungkin cara yang diusulkan oleh Residen untuk mengisi lowongan yang akan datang itu untuk sementara waktu dapat direkomendasikan. Namun, cara itu tidak memberikan pemecahan yang tahan lama terhadap masalah, bagaimana kedudukan para bupati Ngawi sebaik-baiknya harus diisi. Lagi pula akan menjadi pertanyaan apakah patut dianjurkan agar untuk waktu yang tidak ditentukan, pemerintahan pribumi di Ngawi dikepalai oleh seorang yang telah memberikan sumbangan yang penting dalam penyelidikan tentang perbuatan mantan Bupati dan pengikutnya. Dengan sendirinya, oleh sebab itu telah timbul banyak permusuhan dan semua orang yang kepentingannya sedikit banyak sama dengan kepentingan Broto itu melihat Mas Mangun Atmojo sebagai musuhnya. Di Kabupaten Madiun tidak dapat tidak para pegawai pribumi yang paling tegas mendukung Residen, setiap kali harus melawan kelompok Broto. Maka, mereka terpaksa menanggung rasa kecurigaan. Sebaliknya, karena sekarang harus dimasukkan darah baru ke dalam pemerintahan pribumi dari kabupaten yang berdekatan, maka saya berpendapat bahwa lebih baik pimpinan kabupaten itu diserahkan kepada orang yang boleh dikatakan berdiri di atas semua golongan. Memang tidak sepenuhnya tepat, jika pemerintahan yang sedang berfungsi dan para pengikut bupati yang dipecat itu dihadapkan sebagai satu golongan terhadap golongan yang lain. Namun, hendaknya diperhitungkan watak orang Jawa dan jangan dilupakan bahwa tidak ada seorang pribumi pun yang sekarang menganggap Mas Mangun Atmojo sebagai tokoh yang netral dalam hubungannya dengan para kerabat atau mantan orang kesayangan Brotodiningrat. Maka pandangan ini, banyak atau sedikitnya ada dasar yang nyata, tidak bekerja secara menguntungkan terhadap pemulihan keadaan normal selekasnya. Bagi Madiun keberatan ini memang tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya, bagi Ngawi keberatan ini mungkin dihindari.

Saya kira hendaknya di sini diadakan percobaan dengan Raden Mas Utoyo yang sangat cakap dan rajin dan yang sekarang bekerja sebagai penerjemah bahasa Jawa di Surakarta. Ambisinya untuk memangku jabatan bupati seperti kakeknya berkobar-kobar. Ia menonjol karena perkembangan dan kemampuan kerja yang tingkatnya tinggi dan langka, menguasai rutinitas pemerintahan yang diperlukan dan pasti akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mengakhiri penyelewengan-penyelewengan yang ditemukannya pada waktu mulai bekerja.

Raden Mas Utoyo dapat ditugaskan memangku jabatan bupati, dengan kemungkinan pada masa mendatang, jika ternyata cakap, diangkat secara tetap. Atau, jika Bupati yang sudah lanjut usianya masih dapat berfungsi beberapa waktu lagi, maka Patih Ngawi yang sama juga lanjut usianya dan menurut penilaian Residen memenuhi syarat untuk dipensiunkan, dapat diganti oleh R.M . Utoyo. Dengan demikian yang tersebut terakhir ini hendaknya dapat menunjukkan kecakapannya untuk jabatan bupati dalam menjalankan fungsi patih.

Ke hadapan Yang Muli a Gubernur Jenderal

Guna memenuhi tugas yang telah saya terima melalui surat pribadi dari Sekretaris Umum, dengan hormat, sambil menyampaikan kembali surat kiriman Residen Madiun tertanggal 29 November 1902, No. 221/g, rahasia, pribadi, serta lampiran-lampirannya, saya mohon perhatian Yang Muli a terhadap pandangan-pandangan yang berikut berdasarkan isinya.

Residen Madiun, yang dalam memangku jabatannya mengalami banyak kesulitan selama tahun-tahun terakhir ini, semakin besar keyakinannya bahwa pensiunan Bupati Brotodiningrat adalah pemimpin banyak kekacauan dan keributan di Keresidenan Madiun dan di luarnya, bahkan, sebagaimana dirumuskan sekarang, di seluruh Jawa, dari Banten sampai Banyuwangi (daerah Blambangan dahulu). Bukan saja para kerabat dan mantan orang kesayangannya yang banyak jumlahnya itu, melainkan juga sepasukan besar polisi dan agen kepala polisi, pegawaipegawai pribumi yang tak puas serta Indo-Eropa, para redaktur surat kabar, mata-mata di banyak kantor telegraf serta biro-biro pemerintah, biang keladi dari golongan rakyat yang rendah, para guru ilmu-ilmu rahasia pencuri dan pembunuh, katanya, akan membantu menciptakan keresahan dan ketidakamanan yang makin lama makin gawat di seluruh Jawa. Keyakinan ini diucapkan oleh residen tersebut dengan lebih tegas lagi dibandingkan dahulu, dan ia mencoba untuk menyampaikan keyakinan itu kepada orang-orang lain, serta menjadikannya dasar untuk mengajukan beberap usul. Akan tetapi, sedikit bukti untuk dalil yang mencakup sangat banyak hal itu, atau sesuatu yang serupa dengan itu, sia-sia saya cari di seluruh kiriman surat dengan lampirannya.

Fakta-fakta yang diajukan dalam surat kiriman Residen yang dalam kaitan ini pantas diperhatikan, terdapat dalam paragraf 5 dan paragraf 7. Akan tetapi, fakta tersebut menuntut penyelidikan lebih lanjut sebelum dapat dipakai untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang penting. Seorang Cina di Solo, yang dijadikan alat oleh Broto, dan yang dengan bantuan seseorang dari Madiun dan seorang guru di Bandung yang asalnya dari Bagelen, mengadakan kekacauan-kekacauan yang tidak diuraikan lebih lanjut, menurut data yang kabur merupakan tokoh yang aneh sekali. Cerita yang disajikan sebagaimana adanya itu belum banyak gunanya.

Seandainya apa yang diberitahukan dalam paragraf 7, setelah diadakan penyelidikan lebih lanjut mengenai oknum-oknum di belakang layar, ternyata benar, maka di situ orang menghadapi fakta baru yang seluruhnya sama dengan orang-orang yang pernah dipakai Broto untuk mencoba mempersulit pihak polisi di ibu kota Madiun.

Hampir semua hal yang selebihnya diajukan untuk membuktikan adanya satu komplotan yang luas di bawah pimpinan Broto, berdasarkan penegasan-periegasan residen tersebut, yaitu bahwa ia yakin benar tentang satu hal dan bahwa ia menganggap hal lain sebagai bukti. Sementara itu hal yang lain lagi, katanya, memang harus begitu atau tidak memerlukan ulasan lebih lanjut lagi. Seperti juga dalam dokumen-dokumen yang terdahulu berkali-kali terdapat "intuisi" Residen, maka sekarang timbul "gaya" di pihaknya yang tidak pernah mengelabuinya. Padahal orang lain tidak melihat apa-apa, sementara selanjutnya banyak kata-kata besar seperti "pengecoh besar, pendekar dalam ilmu menakut-nakuti, sarang terorisme, kebangkitan, para putri atau gadis Vesta, biang perampok Calabria", dan sebagainya, dan sebagainya, dipakai untuk melengkapi kekurangan bahan bukti.

Agaknya akan merupakan pekerjaan yang sia-sia untuk membuktikan tidak adanya nilai pada semua fakta, percampuradukan yang penuh fantasi, penyebutan yang berlebih-lebihan, dan sebagainya dalam dokumen ini. Setiap orang yang membacanya dengan bij^ksana dan kepala dingin akan terkesan, karena setiap kali kurang terdapat keterkaitan yang sedikit normal antara dasar-dasar dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik. Belum lagi tentang tidak adanya kebenaran dasar-dasar itu sendiri. Pendapat yang memang sudah dipradugakan tampak diperkuat lagi dengan rangsangan yang berlebihan, yang telah ditimbulkan oleh kesia-siaan mencari dasar bukti yang sungguh-sungguh. Semuanya itu semakin mengaburkan pengamatan dan pemikiran Tuan Donner 1 terhadap segala yang berkaitan dengan diri Broto.

Satu contoh saja yang hampir semua rinciannya dapat saya jelaskan dari pengalaman saya sendiri, hendaknya dapat membuktikan ekses-ekses manakah dalam hal pengamatan, penggabungan, dan kesimpulan yang tidak tepat, telah diakibatkan oleh ketegangan syaraf residen tersebut.

Dalam paragraf 4 dipersoalkan tentang seorang Jawa yang menjadi redaktur sebuah surat kabar berbahasa Melayu di Betawi dan yang membela Broto dalam surat kabarnya. Redaktur tersebut, yang masih berkerabat dengan Broto dan orang-orang Jawa terkemuka lainnya, pada tahun 1902 mengadakan perjalanan dengan seorang bangsawan dari Solo di daerah Banten dan telah disambut dengan sangat hormat oleh Bupati Lebak. Bupati ini adalah saudara Patih Sukabumi. D i Sukabumi itulah pada tahun 1901 beberapa pegawai pribumi telah memperlakukan Brotodiningrat dengan sanjungan setinggi-tingginya. Redaktur surat kabar maupun Bupati Lebak kemudian menerima hadiah dari Susuhunan - secara formal De Jongh2 pegawai kepala monopoli candu juga menerimanya.

Jadi kota Betawi, daerah Banten, kota Solo, dan Sukabumi telah dimasukkan dalam kaitan yang penuh rahasia dan di situlah Broto rupanya menjadi pusatnya.

Dengan demikian pembaca dengan sendirinya menghubungkan kegiatan seorang Cina di Solo yang telah diterangkan di atas - atas perintah Broto - dengan timbulnya "kekacauan" d i Bandung. Da n jik a seorang ledek (paragraf 9) yang menyanyikan lagu-lagu rohani juga menampakkan diri di Bandung, lagi pula jik a orang ingat bahwa Broto secara istimewa mengurus nyanyian lagu-lagu oleh rohani ledek-ledek, maka di situlah, sekali lagi ia kelihatan duduk "d i belakang layar" . Untu k membatasi diri pada daerah Priangan ada beberapa gejala dalam peristiwa Sumedang1 yang waktunya lebih kurang bersamaan dengan bunyi talu yang penuh teka-teki d i lesung-lesung d i wilayah Ngawi, Magetan, dan Bojonegoro (hlm. 15). Sedangkan dua anak lelaki yang memainkan peranan dalam peristiwa Sumedang tersebut, Yusup dan Asna (hlm. 65), berasal dari Mataram (Yogya). Masi h banyak "fakta" lagi yang disebut oleh residen tadi, yang menurut dia dapat atau harus dikaitkan dengan apa yang diuraikan di sini. Semuanya itu katanya merupakan ungkapan "tenaga dalam" Brotodiningrat yang dirasakan di mana-mana dengan "gaya " yang luar biasa.

Jik a diadakan analisis dengan kepala dingin, seluruh karangan ini sedikit pun tidak ada yang tersisa.

Oran g Jawa tersebut, Raden Tirt a Adisurya, adik seorang asisten wedana, Raden Ma s said, yang diperbantukan kepada Asisten Residen De Wolf Va n Westerrode, adalah seorang siswa sekolah kedokteran yang gagal, lebih disebabkan kurangnya kepribadian daripada kurangnya bakat. Karen a perkembangan kecerdasannya dan kemudahan dalam cara berbicaranya ia mampu menimbulkan kesan yang lebih baik mengenai pribadinya lebih dari yang pantas baginya. Patih Sukabumi, notabene, telah pernah memperingatkan saya agar hati-hati terhadap orang itu karena ia tak dapat dipercaya dalam urusan uang dan suka menghasut untuk melakukan kejahatan. Sementara itu ia menegaskan bahwa saudaranya sendiri pun, R.M . Said, tidak mau berurusan apa pun dengannya. Sampai saat baru-baru ini ia menjadi redaktur kepala, dan sekarang masih menjadi "pegawai pada surat kabar Pemberita Betawi yang diterbitkan oleh penerbit Albrecht en Co .

Jik a ada juga redaktur-redaktur harian Eropa yang terbujuk untuk memihak kepada Broto, seorang pun tidak akan heran jik a ada juga beberapa penulis dalam harian pribumi yang berbuat begitu, juga tidak heran bahwa justru orang yang berkerabat dengan Broto siap melakukannya. Sementara itu berita-berita selipan dan lain-lain yang terbit dalam harian Pemberita Betawi - semuanya sudah saya baca - tidak banyak sekali, tidak panjang lebar, juga tidak terlalu menggebu-gebu. Berita-berita itu umumnya terbatas pada penyebutan langkah-langkah yang dijalankan oleh Broto untuk membela kepentingan dan mengungkapkan harapannya, semoga Pemerintah Pusat yang adil memerintahkan suatu pemeriksaan.

Dalam salah satu uraian perjalanan dari Meester-Cornelis ke Madiun , yang disajikan oleh seorang kerabat Broto dalam harian Pemberita Betawi (surat kiriman Residen halaman 34 dan selanjutnya) tidak terdapat apa-apa yang mencurigakan. Kecuali jik a sebuah uraian tentang pengawasan polisi yang menurut pengirim karangan itu berlebih-lebihan dan mengganggu, yang menimpa para kerabat dan sahabat Broto di Madiun , mau dianggap mencurigakan. Kenyataan bahwa ia secara lisan, seperti yang diberitakan kepada residen tadi, mencela sikap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Broto, hal itu dapat diterima. Da n dalam hubungan dengan keadaan yang berlaku, hal itu sangat mudah dijelaskan, tanpa hal itu menjadi alasan untuk mengatakan, bersama Residen Madiun , bahwa sudah terbukti dengan sejelas-jelasnya orang tersebut merupakan agen atau utusan golongan Broto yang sangat berbahaya.

Kaita n mana yang menurut Residen (halaman 37) harus dicari antara perjalanan tersebut dengan kekacauan yang katanya terjadi antara Babat dan Kroya , sudah telanjur merupakan teka-teki.

Sekarang mengenai perjalanan ke Banten. Susuhunan Solo sekali-sekali menyuruh kerabat dan orang kepercayaannya melakukan perjalanan kecil di Pulau Jaw a untuk memperluas pengetahuan mereka tentang negeri ini. Bersama itu biasanya mereka diberi tugas untuk menyampaikan tandatanda silaturahmi yang kecil kepada beberapa orang, terutama kepada kenalan Sri Susuhunan yang berbangsa Eropa . Karen a pembesar-pembesar Solo itu di luar daerahnya sering kali teramat canggung dan kurang banyak melancong, maka sering seorang Jaw a yang secara kebetulan berhubungan dengan mereka diundang untuk berfungsi sebagai penunjuk jalan. Saya sendiri dahulu sering dikunjungi oleh Pangeran Ari a Mataram dan para kerabatnya, dan bahkan dalam perjalan mereka ke toko-toko di Betawi mereka selalu minta diiringi oleh salah seorang Jaw a dari kalangan baik-baik yang tinggal di sini.

Begitulah redaktur harian Pemberita Betawi yang telah disebut tadi memperoleh kehormatan pada bulan Me i 1902 menjadi pengiring pembesar Solo, Rade n Ma s Ngabehi Prodjo Saputro, dan kedua pengikutnya untuk bertamasya ke Banten. Ha l ini telah diuraikannya secara sangat rinci dalam nomor 111, 114, dan 118 dalam surat kabar yang ketika itu masih disuntingnya.

D i Serang para musafir menghadapi keadaan buruk. Hujan lebat dan d i satu-satunya hotel d i sana mereka diberi tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuk mereka. Ketik a mereka hendak minta tolong kepada Bupati, mereka lihat i a sedang tidur siang. Mak a akhirnya mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain di kota tersebut dan d i mana-mana mereka tidak berhasil mencari penginapan. Oran g Serang tidak begitu bersedia membantu dan mereka tidak begitu segera terkesan oleh seorang pembesar Solo seperti banyak orang Jaw a lainnya. Kenyataan bahwa para musafir yang kehujanan dan tidak mempunyai penginapan itu di sana-sini mencetuskan kata-kata yang bernada kesal memang sepantasnya, tanpa memperlihatkan sikap congkak berlebih-lebihan. Merek a sangat berterima kasih ketika seorang pegawai rendahan kereta api berbangsa Eropa dengan ramah tamah mengasihani mereka.

D i Cilegon, di mana mereka disuruh menyampaikan salam dan potretpotret dari Sri Susuhunan kepada Asisten Residen - yang dahulu pernah berada di Solo - sambutannya lebih menyenangkan. Asisten Residen tersebut memperbantukan seorang pengiring kepada mereka untuk melihatlihat kekhususan-kekhususan di tempat itu.

Dengan ramah tamah pula mereka disambut di Lebak - meskipun mereka menginap di losmen dan bukan di kabupaten - sedangkan Bupatinya yang berasal dari Priangan, lebih santai tata caranya daripada para pegawai Banten asli. Lag i pula i a sangat senang jik a semua orang yang mengunjungi kabupatennya membawa kesan yang baik tentang pribadinya dan karyanya. Pastilah bupati itu sudah bersungguh-sungguh agar ia dibicarakan di hadapan Sri Susuhunan dan dalam surat kabar dengan pujian, dan ia pun berhasil. D i sini para musafir menganggap segala-galanya sebagaimana adanya. Merek a tidak membawa kesan-kesan lain dari Serang kecuali yang buruk saja.

Sri Susuhunan biasa membalas kehormatan yang diberikan kepada para kerabatnya, sekali-sekali dengan hadiah kecil (terutama potret) yang kemudian dengan cara khidmat yang agak berlebih-lebihan disampaikan oleh para abdinya. Begitu pula, seperti yang didengar tetapi tidak dipahami oleh Tua n Donner, redaktur surat kabar yang bersuku Jaw a maupun Bupati Lebak kemudian menerima hadiah-hadiah dari Sri Susuhunan, dan bersama mereka juga Tua n De Jongh, tetapi tidak seperti yang dikatakannya, "tentu saja secara formal juga Tua n De Jong h mendapat hadiah" . Sebaliknya banyak orang lain, misalnya berbagai pegawai rendahan kereta api berbangsa Eropa d i Banten, yang telah membantu para penumpang dengan ramah tamah.

Bahwa beberapa warga lain dalam kekerabatan Susuhunan bertamasya ke Singapura dan mungkin juga ke tempat-tempat lain di Straits Settlements (daerah Semenanjung Melayu), telah saya dengar sebagai berikut, tanpa keterangan lebih lanjut: "satu perutusan dari Solo kepada Sultan Johor" . D i Betawi mereka kebetulan berjumpa dengan para utusan Sri Susuhunan, begitulah karangan Tua n Donner.

Bupati Lebak dan Patih Sukabumi memang benar bersaudara. Yan g pertama tidak saya nilai terlalu tinggi, dan penempatannya di daerah Banten yang asing baginya selalu saya anggap sebagai kesalahan. Ketik a Tua n Donner menjadi Asisten Residen Cilegon, sikap saling menghargai antara dia dengan bupati tersebut banyak kekurangannya. Adapu n Patih Sukabumi termasuk pegawai pribumi yang paling maju sekaligus yang paling rajin, meskipun i a ada juga kekurangannya. Kedu a putra almarhum Penghulu Kepal a Garut yang masyhur, sebaliknya, jauh di atas setiap perkiraan tentang isi hatinya. Sia-sia akan dicari pegawai yang lebih baik hatinya terhadap pemerintah di antara para pegawai berbangsa Eropa maupun pribumi di Jawa .

Kenyataan bahwa para pegawai pribumi di Sukabumi memperlakukan Bupati Brotodiningrat yang sedang dalam perjalanan itu dengan sanjungan setinggi-tingginya, mungkin menarik perhatian Tua n Donner. Sebab, Tua n Donner semata-mata ingin melihat dia sebagi pendekar dari segala pencuri dan perampok. Oran g yang mengenai hubungan-hubungan antarpribumi dengan akrab sebaliknya akan merasa aneh jik a para pegawai pribumi yang pernah mengenai Broto tidak memberikan sanjungan itu kepadanya. Bagi mereka orang tersebut, sekalipun sudah pensiun, masih tetap merupakan Kangjeng Raden Adipati, meskipun mereka tahu bahwa i a dipaksa untuk meletakkan jabatan. Mereka melihat dia sebagai orang besar yang mengalami nasib agak buruk, meskipun sebagian karena kesalahannya sendiri. Meskipun begitu ia tidak dijatuhi hukuman. Semua bupati dalam keadaan semacam itu, oleh para pegawai pribumi yang pernah mengenai di a pada zaman yang lebih baik, diperlakukan dengan sanjungan yang paling tinggi.

Bupati Cirebon, yang dahulu pensiun dan disingkirkan dari kabupatennya dan yang lalu bermukim di tanahnya, Cinere (karena itulah ia disebut Dalem Cinere), kemudian tinggal di Betawi, sekarang dan dahulu dikunjungi oleh semua priayi yang pernah mengenai di a dari lingkungannya yang lama dan dari Priangan. Ini terjadi setiap kali mereka datang ke Betawi. Bupati Remban g yang dipecat dan sekarang tinggal di Priangan diperlakukan dengan bakti oleh semua priayi di Priangan. Jik a terdapat cara bertindak yang lain terhadap orang seperti itu, hal itu akan tampak seperti puncak segala kebiadaban bagi pribumi.

Mengena i ronggeng-ronggeng yang menyanyikan lagu-lagu rohani, Residen Donner tidak mendapat keterangan yang tepat, jik a ia menyangka bahwa gabungan tersebut (ronggeng dengan lagu rohani) merupakan ciptaan Brotodiningrat. Usaha-usaha untuk merohanikan sesuatu yang duniawi atau untuk meniru-niru sesuatu yang rohani secara duniawi semacam itu sudah sejak lama terdapat di berbagai bagian Pulau Jawa . Meman g mungkin benar bahwa Broto beberapa tahun yang lalu telah menghidupkan kembali kebiasaan itu di lingkungannya sendiri dan malah telah melazimkan salah satu bentuknya yang khusus. Banyak bupati telah beberapa lama mengalah kepada khayalan d i bidang sastra (tembang), sandiwara (wayang), atau upacara keagamaan (khataman dan sebagainya) seperti itu. Penemuan-penemuannya yang khusus itu selalu disambut khalayak ramai dengan sorak-sorai. Penggabungan antara hal-hal yang duniawi dengan hal-hal yang rohani dengan cara yang kurang biasa d i daerah lain sangat disukai oleh Broto. Saya pernah menghadiri perayaan kecil d i kabupatennya. Ketik a itu, bersamaan dengan pengajian Mauli d (Jawa: Maulud ) yang lazim terdengar pula bunyi gamelan. Sementara itu para priayi bersama atasannya itu larut dalam permainan judi.

"Gerakan d i bidang agama" (hlm. 63) tidak dapat dipakai sebagai nama untuk hal yang demikian. Ad a nota Tua n Bieger 1 yang memperlihatkan bahwa ia tidak tahu tentang hal ihwa l yang mudah sekali; nota in i dipakai sebagai acuan oleh Tua n Donne r dan menjadi sumber penamaan yang sama sekali tidak cocok bagi penyanyi-penyanyi wanita tersebut, yaitü putri Vesta. Aka n tetapi, isi nota itu pun tidak dianggap begitu. Sebaliknya, dipandang sebagai tiruan yang berkaitan dengan pancaindera dan memerosotkan derajat upacara-upacara keagamaan. Seorang ronggeng dari Cilacap yang menyanyikan lagu-lagu rohani (notabene ia seorang wanita yang berumur ± 40 tahun yang dengan sekadar menggerakkan badannya dan dengan diiringi öleh rebab, terbang, dan gong membawakan kebenaran menurut agama dan peringatan berdasarkan agama dalam bentuk tembang) sekali-sekali juga menyanyi d i Priangan dan Karawang . Sekali-kali tidak boleh begitu saja dianggap bahwa keseniannya berasal dari Madiun . Bahkan, seandainya benar, maka masih tetap akan merupakan teka-teki, apa gerangan tujuan yang mungkin dikejar Broto seandainya i a "duduk d i belakang layar " sambil mendalangi perjalanan kesenian wanita itu di Jawa Barat. Ha l itu, seperti juga semua hal, dapat dihubungkan dengan berbagai dugaan yang penuh khayalan, tetapi orang lalu meninggalkan jalan pengamatan dan penelitian yang cermat.

Ronggeng Cilacap yang melakukan perjalanan keliling serta riwayat seorang Cin a d i Solo yang sama sekali belum dijernihkan itu, dengan demikian merupakan "alasan yang tuntas" yang memungkinkan Tua n Donner (hlm. 64) menurut persangkaannya - "menandai Broto sebagai orang yang dalam urusannya d i Bandung (sic) pun duduk d i belakang layar" .

Kaba r bahwa ronggeng tersebut juga menyanyi di Sumedang - untuk pandangan yang disertai kepala dingin terhadap urusan ini, sebetulnya tidak menjadi soal - disampaikan kepada Tua n Donner, tetapi hal itu rupanya tidak diperkuat. Asa l usul anak-anak "Yusu p dan Asna (baca: Asnap) " yang menurut kabar yang disampaikan kepada Tua n Donner berasal dari Mataram (Yogya) bertumpu pada kesesatan: Yusup berasal dari Tanjung Sari (Sumedang) dan Asnap dari Majalengka, keduanya adalah anak kampung biasa yang bersuku Sunda.

Seluruh peristiwa Sumedang itu terjadi di kalangan rakyat yang paling rendah dan berdasarkan tradisi-tradisi popuier yang kacau tentang perang-perang yang pernah terjadi antara Cirebon dan Sumedang. Setiap pikiran mengenai kemungkinan keterkaitannya dengan peristiwa atau gerakan di Jaw a Tengah mustahil. Kaita n yang disebut dalam paragraf 10 sudah jelas tidak masuk akal, seperti juga penjelasan tentang talu dengan memukul lesung (hlm. 12 dan selanjutnya) di Magetan, Ngawi, dan Bojonegoro.

Sudah cukup diketahui bahwa d i antara penduduk Jaw a Tengah ada takhayul bahwa orang yang meninggal karena penyakit wabah, seperti cacar dan koléra, sebenarnya tidak mati, melainkan diculik oleh utusan Nya i Loro Kidu l yang bertakhta d i Laut Selatan, untuk melayani di a d i istananya yang tidak tampak pada manusia. Hantu-hantu yang mencuri manusia bernama lampor dan bila orang di salah satu desa telah melihat gerak-gerik mereka melalui udara, maka orang mulai memukul lesung. Ha l itu dilanjutkan dari desa ke desa d i mana pun bunyi itu terdengar. Terkadang, katanya, diteruskan di satu garis lurus dari Pantai Selatan ke Pantai Utar a Pulau Jawa . Mak , dari Ngawi (hlm. 13) lalu disampaikan keterangan yang tepat mengenai "gejala ini" . Satu kaitan yang disangka terdapat antara musik lesung dengan kelahiran seorang cucu Broto, beberapa hari yang lalu, selanjutnya sekali lagi dengan perampokan oleh kecu, akan sama juga kaburnya baik bagi pribumi maupun bagi kita.

Saya dengan sengaja agak berpanjang lebar mengenai yang satu itu, yang maksudnya menggambarkan kota dan daerah Betawi, Banten,

Priangan (bersama dengan Karawan g dan Banyumas), dan Solo sebagai objek sihir Broto. Oran g semestinya heran melihat omong kosong sebanyak itu, seandainya banyak hal tidak dijelaskan oleh keadaan yang meletihkan bagi jiwa seseorang. Padahal, Residen Donner terpaksa bekerja dalam keadaan seperti itu. Mengena i hal-hal lainnya kini saya dapat membatasi diri dengan memberikan keterangan yang singkat-singkat.

Gun a menetapkan apakah ketidakamanan d i seluruh Jaw a dalam dua tahun terakhir ini memang bertambah mengerikan (hlm. 20 dan selanjutnya), orang membutuhkan keterangan statistik yang lebih baik daripada yang akan membangkitkan kesan bagi seorang wartawan. Itulah judu l karangan Mr . Brooshooft 1 yang mulai dengan kalimat "sungguh mencolok bahwa dst." Tua n Donner dapat menggunakan cetusan yang gegabah itu untuk mengaitkan kesimpulan yang lain sama sekali dengan berita itu, dan i a menerimanya tanpa menyelidiki nilainya. Mengena i Jawa Barat, data dan perbandingannya tidak tepat. Meman g baru-baru ini terdapat peristiwa Sumedang, namun beberapa tahun yang lalu pun daerah Sumedang menampilkan peristiwa seperti itu, bahkan peristiwa Trogong jauh lebih baru lagi. D i Betawi dan Meester Cornelis, 6 sampai 8 tahun yang lalu ketidakamanan jauh lebih besar daripada sekarang. Residen Vo n Schmidt 2 kehilangan akal karena harus mengadakan operasioperasi yang sia-sia melawan Pitung dan teman-temannya, serta karena banyaknya peristiwa perampokan di jalan dan pembobolan rumah yang kurang ajar. Polisi rupanya tidak berdaya menghadapinya. D i samping kemiskinan yang makin bertambah yang telah disebut oleh Brooshooft dan dilengkapi lagi oleh Residen dengan beberapa "sebab sampingan", para pegawai pribumi menyebut hal yang berikut sebagai faktor penting yang menyebabkan berkurangnya keamanan. Bukan dalam 2 tahun terakhir, melainkan dalam lebih kurang 20 tahun terakhir telah dilakukan perluasan jaringan jalan kereta api dan trem yang menyebabkan penjahat-penjahat yang dahulu terikat kepada medan operasi yang terbatas, sekonyongkonyong dapat muncul dan menghilang. Sementara itu d i kota-kota besar di pedalaman, penduduk semakin bercampur dan bergerak, sehingga polisi pribumi tidak lagi mengenalnya seperti dahulu.

Pemaduan berbagai pegawai pribumi yang berperasaan anti pemerintah, kaum Indo, dan para pembesar dari daerah Swapraja (hlm. 23 dan selanjutnya) dengan Broto, sekali lagi diduga terjadi tanpa dasar sedikit pun. Mengena i para pegawai, hal itu hanya berlaku bagi para kerabat Broto dan orang yang dilindunginya, sejauh mereka belum sadar bahwa peranan Broto benar-benar sudah habis. Kenyataan bahwa banyak di antara mereka terpukau oleh pidato dan karangannya dalam surat kabar, serta masih mengharapkan pemulihan jabatannya, tidak mengherankan kita. Maka , tindakan merek sehubungan dengan itu sangat mudah dijelaskan. Kaum Indo yang benar-benar mendukung Broto, terdiri dari beberapa orang yang demi uang berbuat banyak hal, kalau tidak malah berbuat segala-galanya. Klaring beberapa tahun yang lalu mencoba mendapat rezeki dengan satu penemuan di bidang pengolahan rami yang hendak dijualnya kepada orang yang menawar paling tinggi tetapi tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Kemudian, menurut surat yang disampaikan oleh Tuan Donner, ia ingin mencari uang sebagai detektif dalam menangani urusan kebakaran tebu. Akan tetapi, sekali lagi akan berlebihan jika surat itu hendak dianggap sebagai bukti keterlibatannya dalam kebakaran-kebakaran itu dan berlebihan jika menyebutnya sebagai seorang kepala perampok. Untuk meningkatkan harga diri, Klaring menjanjikan banyak hal dan menangani banyak hal pula untuk mengakhiri kejahatan-kejahatan itu. Itulah semuanya yang dapat saya sajikan.

Sebagaimana telah saya catat dalam kiriman surat rahasia tertanggal 5 Maret 1902, No. 22, Broto selalu mempunyai beberapa orang Indo di antara para pelayannya. Namun, orang Indo tersebut bukan termasuk golongan yang tidak puas dengan nasibnya atau orang yang tidak mendapat bagian yang layak, melainkan termasuk orang-orang yang di sana-sini mempunyai kenalan. Melalui mereka Broto dapat mendengar lebih banyak hal yang mendalam tentang apa yang terjadi di dunia orang Eropa, daripada melalui teman-temannya sendiri yang berpangkat tinggi. Sekaligus orang-orang Indo itu dalam beberapa keadaan dapat memberi nasihat kepadanya. Mereka itulah untuk sebagian yang penting, mendorong-dorong Broto untuk menempuh jalan perlawanan terhadap keputusan yang dijatuhkan atas dirinya, menulis karangan-karangan dalam surat kabar untuk dia, dan sebagainya. Tentu saja untuk jasa-jasa tersebut mereka dibayar tinggi. Ini pun sekali lagi tidak memberi kita hak untuk menganggap cara bertindak gelandangan di antara kaum Indo yang kurang ajar ini sebagai pernyataan kehidupan golongan Broto. Memang sudah lama sebelum adanya soal Broto itu, di ibu kota berbagai daerah di Jawa orang sungguh-sungguh mengeluh, mengenai gelandangan tersebut seperti sekarang juga.'

Dalam hal para pembesar Swapraja, pernyataan Residen sama sekali mengambang, kecuali kalau orang sungguh-sungguh mau menganggap paduan peristiwa seperti yang telah diusut tadi serta dengan omongan penumpang kereta api yang kemudian tidak ingat lagi apa yang mereka katakan (hlm. 65-7). Mungkin rasa persatuan orang Indo daerah Swapraja dengan orang Jawa di sana-sini benar-benar tulus dari pihak orang Indo. Padahal, mereka pada umumnya merasa dirinya jauh di atas apa yang bernama pribumi. Namun, orang Jawa melihat orang Indo sebagai musuhnya yang terbesar. Ha l ini terbukti kepada saya baik di Solo maupun di Yogyakarta dengan cara yang tak mungkin disangsikan lagi. Omongan seperti yang dicetuskan oleh Tuan B. dapat didengar dari anakanak blasteran di negeri ini di mana-mana. Mereka biasanya lebih takut akan pergolakan pribumi daripada orang Eropa Totok. Sesudah bencana di Lombok terjadilah keresahan sebesar-besarnya antara Indo di Betawi. Seperti juga Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta dijelek-jelekkan, pada tahun 1890 Pangeran Aria Mataram di Solo pun difitnah di hadapan saya.

Katanya ia seorang pembenci yang fanatik terhadap orang Eropa, anggota komplotan, anggota perkumpulan rahasia, dan lain-lain. Selama lebih dari 10 tahun tokoh tersebut saya kenal semakin akrab dan dalam dirinya saya dapati seorang yang di antara semua keturunan raja di Solo paling berhak memperoleh kehormatan dari pihak orang Eropa, meskipun ada kekurangannya juga. Saya hanya mengenai Pangeran Mangkubumi secara sepintas saja, tetapi ia terlalu bijaksana untuk berkomplot dengan orang Indo.

Ada satu hal kecil yang gaib yang timbul dalam penyelidikan mengenai perbuatan Broto, tanpa dicari-cari. Kegaiban itu terdapat dalam kebiasaan untuk memakai kata-kata dalam beberapa surat yang hanya jelas bagi orang yang tahu rahasianya; jadi, bisa dikatakan semacam bahasa pencuri. Bagi orang yang mengetahui banyak surat-menyurat antarpribumi di Jawa, gejala ini tidak menonjol. Sebab, memang besar hasrat sebagian penduduk Jawa yang pandai menulis untuk saling bertukar pikiran dengan cara yang sangat akrab sekali, dan seolah-oleh penting. Tidak akan mudah didapati surat-menyurat yang agak luas antara para pegawai pribumi, tinggi atau rendah, dengan para kerabat atau sahabatnya tanpa menemukan ungkapan-ungkapan yang "gaib" semacam itu. Mendiang K.F. Holle yang senang mengikuti kebiasaan pribumi, secara berlimpah menggunakan bahasa rahasia itu dalam surat-suratnya. Saya sendiri sering terpaksa minta kepada teman-teman pribumi saya agar agak mengurangi kegemaran itu karena saya bingung oleh kebiasaan tersebut sehubungan dengan luasnya surat-menyurat saya.

Khusus mengenai kalimat-kalimat teka-teki dalam surat-surat Broto (hlm. 26), yaitu yang menyebut panah-panah, menurut pandangan saya nyaris tidak dapat disebut teka-teki. Sebab, yang dimaksud ialah surat-surat yang telah dikirimkan oleh Broto kepada pembesar-pembesar tertentu untuk minta perhatian atas perkaranya. Dari salah satu ungkapan mengenai "ayahanda Dirjowiyoto" maka oleh Tuan Donner telah ditafsirkan "lebih dari beberapa jilid buku". Namun, apa isi beberapa jilid buku tersebut, tetap disembunyikan oleh Tuan Donner. Apa pun yang pada halaman 88 diberitahukan mengenai orang tertentu yang namanya Dirjowiyoto, hanya sedikit artinya. Jelasnya, baru-baru ini ia bermukim di Banyuwangi. Dan apakah orang ini sama juga dengan tokoh yang dibicarakan oleh surat itu, Tuan Donner (hlm. 89) tidak dapat mcnyimpulkannya.

Sepucuk surat kecil kepada Broto (hlm. 27) dengan konsep jawaban telah menjadi bukti bahwa 10 tahun yang lalu sebagai bupati, dalam hal keuangan, ia bergantung pada seorang penyewa hak candu. Alangkah baiknya bagi para bupati di Jawa, andaikan fakta ini menonjol karena langka. Akan tetapi, Tuan Donner lagi-lagi menyebut perbuatan Broto yang bersekongkol dan membicarakan "hubungannya yang mesra" dengan seorang Cina. Hal ini sebelumnya sudah meyakinkan Residen berkat "gaya"nya. Kata-kata yang dipakai semuanya terlalu hebat bagi hubungan yang rusak yang biasa terjalin antara para pegawai pribumi dengan orangorang Cina yang memerlukan bantuan para pegawai pribumi itu untuk perdagangan mereka. Sifat boros pegawai pribumi itu sama sekali tidak dilawan oleh pihak pemerintahan berbangsa Eropa dengan segala jalan yang ada padanya.

Pensiunan Bupati Madiu n tersebut mempunyai hubungan kerabat yang sangat luas dan selanjutnya masih banyak sekali hubungan lain yang terjadi dengan orang-orang yang dahulu pernah bergantung dan berutang budi kepadanya. Sebagaimana pernah saya tunjukkan, orang-orang tersebut merasa dirinya seolah-olah terpukul karena pemecatan yang terjadi pada Broto. Lebih-lebih karena orang yang menderita penyakit congkak in i memberikan kebaikan-kebaikannya bukan kepada orang yang paling berjasa, melainkan kepada para perayu yang paling terampil. Mereka ini, setelah terpaksa berdiri sendiri, merasakan masa depannya suram. Kenyataan bahwa di antara para pengikutnya yang besar jumlahnya itu, banyak yang terkadang saling berkunjung, itu masuk akal. Tentu saja hal itu dahulu pun tidak begitu sering terjadi dibandingkan sekarang, setelah pihak polisi dan mata-mata beralasan melacak gerakgeriknya. Semua peristiwa keluarga dan masih banyak lagi alasan selalu menyebabkan pribumi bepergian. Kunjungan-kunjungan seperti itulah yang oleh Tua n Donner diperlakukan dengan istilah seperti "menghadap" dan dengan keterangan seperti "agen" atau "agen kepala" golongan Broto, sebagai yang sangat penting. Ini tanpa ada bukti yang penting berdasarkan fakta mana pun.

Karen a Broto masih terus menjalankan usaha-usaha untuk memulihkan kedudukannya, mengadakan polemik surat kabar, dan mengajukan gugatan tentang fitnah, dan karena ia sendiri mendapat dukungan d i beberapa kalangan Eropa , maka dengan sendirinya banyak orang yang kesejahteraannya erat berkaitan dengan dia, tetap menaruh harapan dan berbicara satu dengan yang lain dalam hubungan itu. Namun , setelah beberapa percakapan semacam itu ditangkap oleh para mata-mata, maka dalam pandangan Tua n Donner para pembicara itu dicap sebagai agen dan agen kepala gerombolan yang bertindak melawan ketertiban dan tersebar di seluruh Jawa . Tanp a alasan sedikit pun i a menyatakan bahwa kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor pos, dan telegraf di mana-mana tidak aman karena mata-mata Broto (hlm. 17). Agen-agen yang besar jumlahnya yang disangka kelihatan oleh Tua n Donner, dilipatgandakan lagi (hlm. 44) sampai 100. Maksudnya supaya dapat mencapai wawasan yang tepat atas luasnya gerakan tersebut!

Bermacam-macam kebakaran d i Jaw a sampai ke Betawi, secara hipotesis dianggap sebagai pekerjaan golongan Broto. Da n karena khususnya kebakaran perkebunan tebu itu biasanya terjadi d i perkebunan milik orang Eropa, dan jarang terjadi di perkebunan orang Cina , tampak dengan jelas di mana letak persoalannya. Sebab, bukankah sudah diketahui bahwa orang Cina , dalam mencari cara-cara untuk mencegah kecelakaan seperti itu, karena hubungannya yang lebih akrab dengan pribumi biasa, lebih terampil dan juga kurang senang memilih-milih dibandingkan dengan orang Eropa? Bahkan, di Ace h pun dahulu, ketika daerah sekitar Kutaraj a masih rusuh, para pedagang Cin a telah pandai mengamankan kiriman barang-barangnya terhadap serangan dari perampok tanpa "senjata" lain kecuali "senjata uang kerincing" . Mereka tidak segan-segan, asal hal in i demi kepentingannya, untuk berhubungan secara teratur dengan pihak pencuri dan perampok serta memberi uang supaya diganggu oleh mereka.

A p a yang oleh Tua n Donner lagi-lagi diajukan mengenai para guru, benar-benar sangat remeh. Namun , boleh dikatakan menjadi ciri bahwa dalam kegiatannya untuk mencari alasan-alasan, ia tidak menganggap rendah (hlm. 78) untuk mengutip berita sisipan yang membual dan tidak berarti dari harian Semarangscke Courant. Sebagai pernyataan in i penting artinya. Kala u dikehendaki, orang dapat mengumpulkan cerita bunga rampai yang berisi bualan bodoh semacam itu, baik dalam arti seperti ini, maupun dalam arti yang bertentangan dengan ini. Namun , dengan begitu tidak akan terbukti apa-apa.

Tentu saja sama sekali tidak mau menyangkal bahwa di antara para guru atau kiai di Jaw a tersebut terdapat unsur-unsur yang berbahaya. Ata u bahwa khususnya d i antara guru atau kiai yang disebut oleh Tua n Donner ada beberapa juga yang perlu diamat-amati oleh pihak polisi. Mengenai orang mana pun di antara mereka dalam surat kiriman tersebut dibuktikan adanya sesuatu yang mencurigakan. Kenyataan bahwa para guru sering berpindah tempat, juga bahwa banyak di antara mereka sesama pengajar saling mengenai dan terkadang saling berkunjung dan, seperti d i mana-mana, di daerah yang rusuh pun terdapat guru, itu pastilah bukan hal yang luar biasa. Car a memadukan fakta-fakta di sini pun sekali lagi membuktikan bahwa Tua n Donner tidak mengetahui jalan hal ihwa l yang biasa di bidang ini. Karen a itulah'i a mencatat salah banyak hal sebagai yang luar biasa dan menonjol.

Misalny a ia mengacu kepada persentuhan rohani (hlm. 82) antara Ponorogö dan Banyuwangi, dengan mengabaikan bahwa persentuhan semacam itu yang diuraikannya dengan daerah Madiu n sudah dapat dicatat sejak zaman kuno di semua daerah di Jawa . Perdikan (tanah-tanah merdeka para raja dan pembesar Jawa ) di daerah Madiu n telah menimbulkan sejumlah pesantren yang makmur. Pesantren itu tetap tersohor melalui tradisi, bahkan juga sejak di situ sudah tidak ada lagi guru-guru yang termasyhur. Selain Madiu n (terutama Ponorogo), Surabaya dan Madur a paling terkenal d i bidang ini. Jik a orang, di mana pun d i Jawa , bertanya kepada orang yang telah belajar dalam ilmu-ilmu Islam bertahun-tahun lamanya tanpa tinggal di negeri Arab , di manakah mereka mendapat pengetahuan, maka 9 di antara 10 orang akan mendapat laporan tentang perjalanan orang-orang tersebut ketika muda, selama 5, 10, terkadang 20 tahun ke Madiun , Surabaya, dan Madura . D i Jaw a Barat pengertian masantren (belajar) dan ngetan (pergi ke timur, yaitu ke Madiun , Surabaya, dan Madura ) bagi banyak orang merupakan sinonim. Lamany a pesantren-pesantren berdiri di sana telah menimbulkan beberapa kebiasaan yang mempermudah para santri itu dalam mencari nafkah. Dengan imbalan sekadar bekerja di ladang atau sawah, biasanya mereka diberi sebagian dari hasil panen.

Karen a itulah para santri dari semua pelosok di Jaw a menjadi saling mengenai, sedangkan beratus-ratus murid berguru pada guru yang sama, sementara banyak di antara mereka, apakah karena perkawinan atau karena menemukan lingkup kerja, akhirnya bermukim jauh dari kampung halamannya yang khusus. Dalam Jili d II, hlm. 23 dan.selanjutnya dalam karya De Atjehers telah saya beri tahukan beberapa hal pokok tentang Jawa , dalam rangka kehidupan musafir santri itu.

Selanjutnya sudah dengan sendirinya sebagian d i antara para santri yang kemudian pada gilirannya bertindak sebagai guru, paling senang bemukim di tempat mereka mengira akan mendapat penghidupan. Da n jika mereka merasa kecewa, mereka lalu pindah tempat. Akhirny a di antara orang Jawa pun, juga bagi pendatang dari daerah lain lebih mudah untuk mendapat nama sebagai guru. Ini dibandingkan dengan orang yang bekerja di lingkungan tempat i a melewatkan masa mudanya dan banyak orang masih mengingat dia sebagai anak-anak.

Jik a orang di daerah tertentu memeriksa para guru, menyelidiki asal usul serta hubungan mereka dengan para rekannya yang tinggal d i dekat situ atau jauh dari situ, mencatat perjalanan-perjalanannya, maka jik a daya khayal dibiarkan saja, hasil pencatatan itu dapat dikaitkan dengan bermacam-macam hal. Ini dilakukan oleh Tua n Donner tanpa menentukan satu fakta pun mengenai seorang guru, yang secara adil akan menimbulkan kesimpulan-kesimpulan khusus. Sedangkan gambaran-gambaran mengenai Banyuwangi-Blambangan seolah-olah menggantang asap saja.

Meman g benar orang sudah berbicara dengan Tua n Donne r mengenai kemerosotan akhlak yang dalam tahun-tahun terakhir sudah terjadi d i kalangan pesantren d i Madiun . Namu n hal ini telah disalahtafsirkannya, karena perguruan itu lalu disebutnya "tempat mengajarkan ilmu-ilmu untuk pencuri dan perampok" (hlm. 85-6). Perguruan seperti itu tidak ada. Yan g ada ialah seorang dua orang, dan mereka ini pun pertama-tama tidak berkaitan dengan pesantren. Merek a dengan atau tanpa - biasanya tanpa - ilmu kitab, dihormati karena mereka mampu menjamin dipenuhinya keinginan orang yang paling besar dengan jalan memberikan mantra atau jimat. D i antara ciri-ciri yang oleh beberapa orang dapat dikemukakan mengenai dukun-dukun itu terdapat juga ilmu kekebalan terhadap timah hitam atau baja serta ilmu menghilang. Itulah ciri-ciri yang sama yang juga dengan hasrat besar dicari oleh pencuri dan perampok, seperti juga oleh orang yang justru takut kepada pencuri dan perampok itu. D i pesantren tidak ada sedikit pun hal semacam itu yang diajarkan, tidak di Madiun , tidak juga di tempat lain. Sebab, d i situ orang mempelajari syariat Islam, rukun iman, saraf dan nahu bahasa Arab , dan sebagainya. Da n jik a dikatakan bahwa perguruan-perguruan tersebut di Madiu n sudah merosot akhlaknya dan keadaannya, maka yang dimaksud ialah akibat wajar dari sifat turun-temurun perdikan tersebut. Ole h ketentuan yang diberikan pendirinya, maka kepada keturunan cikal bakal para guru dijamin penghasilannya. Aka n tetapi, ilmu dan minat terhadap agama tidak dapat diberikan kepada mereka sebagai warisan dari para leluhurnya yang muli a itu. Selama tidak timbul fakta-fakta mengenai para guru yang lebih mengagumkan daripada apa yang disampaikan oleh Tua n Donner, maka orang boleh saja terus mencari, tetapi orang tidak boleh menyatakan telah menemukan sesuatu.

Dengan demikian saya kira, segala apa yang sedikit banyak pantas dibicarakan dalam surat kiriman Tua n Donner telah dibahas, kecuali surat kiriman Broto yang bahasanya tidak layak dan tidak pantas ditujukan kepada residen tersebut tertanggal 16 Maret 1902. Kenyataan bahwa Broto berusaha habis-habisan untuk menyelamatkan menantu dan saudaranya, yang kedudukannya dianggap dalam bahaya, dengan jalan mengemukakan bahwa mereka tidak bersalah dan memulangkan kecurigaan yang menimpa mereka kepada kemampuan jahat musuhnya, itu bukan hal yang luar biasa. Bahwa ia berbuat begitu dalam bentuk yang tidak pantas, sebagian merupakan ungkapan dari kecongkakannya yang sudah terkenal, dan sebagian merupakan akibat pandangannya yang kurang jauh. Pandangan itu menyebabkan ia mempercayakan diri kepada nasihatnasihat orang seperti Klaring. Namun, betapa pun gila dan tidak pantas, hal ini, seperti juga ucapannya yang ditujukan kepada Majelis Rendah Parlemen Belanda, tidak merupakan alasan untuk menyebutnya sebagai kepala makar anti pemerintah. Sebaliknya, pemimpin sebuah komplotan harus diduga tidak akan membuka diri dengan gegabah begitu.

Akhirnya saya masih tinggal membicarakan usul-usul yang diajukan Residen sebagai akhir pandangannya.

I. D i antara keputusan-keputusan yang dikutip oleh Residen, menurut pandangan saya, yang berguna agaknya hanya apa yang disebut di bawah huruf c sebagai titik tolak bagi tindakan-tindakan yang harus dilakukan terhadap Broto. Sebab, dari situ ternyata bahwa Broto, dengan bantuan kaki tangannya, tetap mencampuri urusan di Madiun. Sedangkan campur tangannya ini pasti merugikan pekerjaan polisi. Hal selebihnya semuanya dapat disebut keliru, kurang ajar, canggung, tetapi juga tidak langsung berbahaya bagi ketenteraman dan ketertiban.

Di antara motif-motif yang tidak disebut di sini, tetapi bagi residen tadi tidak lebih berlaku bagi tindakan yang diusulkan, kiranya, seperti telah saya ulas tadi, hanya hal ihwal yang dicantumkan dalam paragraf 5 dan paragraf 7-lah yang memenuhi syarat. Itu pun seandainya penyelidikan lebih lanjut tentang masalah itu menimbulkan kesimpulan yang tidak menguntungkan bagi pensiunan Bupati yang bersangkutan.

Bagi saya masih tetap tampak layak bahwa Broto hanya secara tidak langsung dapat dianggap sebagai sebab-musabab kerusuhan yang mungkin dilakukan oleh kerabatnya dan mantan bawahannya. Terutama dianggap sebagai sebab kurangnya bantuan dari orang-orang seperti itu untuk memulihkan ketertiban. Untuk itu ia tidak perlu memberi perintah-perintah dari jauh dan juga tidak usah mengirim utusan. Setiap orang tahu bahwa ia dapat menyenangkan bupati itu dengan jalan menimbulkan kesan tentang ketidakcakapan pemerintahan daerah Madiun untuk tugasnya. Dan banyak orang mungkin menyangka dengan jalan itu dapat membantu kembalinya Broto ke martabatnya yang dahulu. Penghalangan secara aktif atau pasif baru akan berhenti sama sekali jika segala harapan tentang pemulihan Broto sudah hilang sama sekali.

Karena itu saya pun mengira bahwa, jika dipandang sebagaimana adanya, penyingkiran Broto dari Jawa pasti perlu. Karena hal itu tidak segera disertai pemecatannya, sebaliknya, surat yang tidak pantas kepada Residen tidak dapat berlaku sebagai motif yang memadai. Akan tetapi, Residen Yogyakarta dapat memberitahukan kepada pensiunan Bupati itu atas nama Pemerintah Pusat bahwa surat yang dimaksud itu sangat tidak pantas. Selain itu surat tadi memberikan bukti kepada Pemerintah Pusat bahwa Broto terus mencampuri urusan daerah Madiun yang memang sudah terbukti dari fakta-fakta lain. Dengan alasan demikian Broto hendaknya dinasihati dengan sungguh-sungguh agar sama sekali menghentikan campur tangan secara langsung atau tidak langsung ini. Sebab, kalau tidak, penyingkirannya dari Jawa harus dipertimbangkan.

Apa yang diusulkan sebagai sub II, III dan IV, seperti telah dibuktikan tadi, tidak berdasar kepada motif-motif yang diangkat dari kenyataan, oleh karena itu tetap tidak perlu dibicarakan.

19

Betawi, 19 Januari 1905

Ke hadapan Yang Muli a Gubernur Jenderal

Guna menjawab kiriman surat rahasia dari Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal 16 Januari 1905, No. 28, dengan hormat, sambil menyampaikan kembali lampirannya, saya mempermaklumkan hal yang berikut.

Dari penyelidikan tentang gugatan yang timbul terhadap Bupati Purwokerto tidak dapat diharapkan agar penyelidikan itu akan membuka pandangan-pandangan yang baru atau memunculkan fakta-fakta yang penting. Surat tanpa nama yang menjadi titik tolak pelacakan-pelacakan yang telah diadakan, tentu saja berasal dari seorang lawan bupati tadi. Sedangkan para pegawai pribumi yang sesudah itu menyampaikan pemberitahuan yang tak menguntungkan bagi bupati tadi - seperti yang secara tegas dikatakan mengenai Wedana Purwokerto - juga tidak dapat digolongkan sebagai sahabatnya. Jadi orang terpaksa menganggap bahwa keberatan-keberatan terpenting yang dapat diajukan terhadap Bupati, terdapat di antara 23 butir gugatan itu.

Fakta terpenting (butir 1)) sudah mantap sama sekali, tetapi bertentangan dengan keinginan Pemerintah Pusat, selama empat tahun oleh Residen Lange 1 tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa fakta tersebut tetap sangat penting bagi penilaian mutu bupati tersebut sebagai penguasa, sehubungan dengan tingkah lakunya sesudah itu.

Memang, selanjutnya sudah mantap fakta bahwa bupati itu sesudah masa tersebut, bertentangan dengan ketentuan yang tegas, telah mengadakan ikatan utang piutang secara diam-diam (butir 2)), dan mantap juga fakta bahwa dalam perayaan-perayaan para pegawai bawahannya ia menerima hadiah berupa uang. Kemudian ia membujuk mereka untuk menandatangani pernyataan-pernyataan palsu tentang hal itu (butir 8)). Maka, saya kira fakta-fakta ini, berkaitan dengan masa lampau bupati itu, sudah cukup tuntas untuk membuktikan bahwa ia tidak bermutu sebagai penguasa pribumi. Ini juga dapat menjadi motif untuk membebaskan dia dari kedinasan Negeri, baik ia minta dibebaskan atau tidak.

Ketepatan setiap butir di antara lebih kurang 20 butir keberatan yang sebagian besar telah diajukan oleh berbagai pegawai yang bertugas di bawah bupati tersebut (patih, wedana, pembantu jaksa), dapat memperkuat penilaian yang tidak baik tadi. Sebaliknya, ketidaktepatan beberapa butir atau lebih dari beberapa butir di antaranya tidak dapat mengubah penilaian tersebut menjadi baik.

Penyelidikan rinci yang sengaja diadakan mengenai butir-butir lainnya - yang tentu saja harus dilangsungkan jika bupati itu tidak ada di tempat - dengan demikian hanya dapat berguna untuk menciptakan motivasi bagi pemecatannya sekuat mungkin. Penyelidikan itu berguna juga untuk mengangkat pihak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat mengatasi setiap kesan tentang ketidakadilan.

Dengan semata-mata memandang urusan ini dari segi pandangan tersebut, saya, bersama dengan Residen Banyumas, dapat merekomendasikan penyelidikan seperti itu dan dapat mengesampingkan keberatan-keberatan yang tidak kecil yang telah diajukan oleh Direktur Pemerintah Dalam Negeri terhadap penyelidikan tersebut.

Menurut pandangan saya, sebaliknya, penyelidikan semacam itu harus dilangsungkan oleh Pemerintahan Daerah. Satu-satunya kekecualian yang dapat saya bayangkan dalam hal ini agaknya harus berdasar atau terletak pada dugaan yang telah timbul terhadap keutuhan dan kejujuran Pemerintahan berbangsa Eropa, ataupun pada hubungan pribadi yang tegang antara pihak pemerintahan tersebut dengan pihak bupati yang bersangkutan. Mungkin hal ini timbul karena salah satu sebab di luar perkara yang sudah ditangani sekarang, yang mungkin menyebabkan orang meragukan sikap netral dalam penyelidikan ini.

Sebab-sebab tersebut tidak ada satu pun yang terdapat di sini. Alasan untuk mengadakan penyelidikan ini berasal dari luar dan penyelidikan tersebut telah diadakan tanpa permusuhan sedikit pun. Nada dokumendokumen tadi bebas dari segala hal yang berlebih-lebihan atau hasrat untuk memberatkan diri Bupati. Bupati sendiri mengemukakan sebagai motif dalam permintaannya agar menugaskan penyelidikan ini kepada orang di luar daerahnya, bukan dengan pengalaman tentang sikap memihak atau karena takut akan sikap memihak. Tidak disebut-sebut tentang halangan yang mungkin dialaminya dari pihak pemerintahan berbangsa Eropa. Ia hanya menyatakan harapan agar orang lain akan lebih memandang penting jasa-jasa para kerabat dan semenda Bupati, lebih memperhitungkan keadaan bahwa ada juga bupati-bupati lain yang bukan tidak bernoda, serta memperhatikan kemakmuran daerah Purwokerto yang untuk sebagian terjadi berkat diadakannya pranatapranata yang berguna di bawah pemerintahan bupati itu (oleh Tuan De Wolff Va n Westerrode).

Jadi, satu-satunya pertimbangan yang mungkin memberi alasan kepada Bupati untuk permintaannya ialah sebagai berikut. Ia tidak dapat mengharapkan hasil-hasil lain dari pemeriksaan yang akan diadakan oleh pihak pemerintah kecuali hasil yang tidak menguntungkan. Padahal, andaikan pemeriksanya datang dari daerah lain, masih ada juga sedikit banyak peluang baginya agar dapat menerima hasil yang lebih baik.

Memang orang mungkin berpendapat bahwa lebih baik menuruti permintaan tersebut, supaya tidak tersisa rasa kesal pada Bupati berdasarkan pembebasan tugas yang akan diberikan kepadanya. Sebaliknya, saya kira terlalu banyak alasan yang bertentangan dengan. itu, yang justru tidak membenarkan apa yang dinamakan pemeriksaan yang tidak memihak.

Selama beberapa bulan yang telah lewat sejak pelacakan-pelacakan pertama, dan terutama pada waktu akhir-akhir ini, sebagaimana dapat dipahami oleh setiap orang, para pegawai tinggi dan rendahan pribumi dari Purwokerto dan daerah yang berbatasan dengan itu telah terbagi menjadi dua pihak, yaitu penyokong Bupati dan penentangnya. Yang tersebut pertama telah menerima dari Bupati dan kawan-kawannya pentunjuk-petunjuk yang perlu dalam pekan-pekan terakhir ini. Mereka diberi tahu apa yang harus mereka jelaskan sebagai saksi, dan kesetiaan mereka diperkuat dengan hadiah dan janji. Sedangkan lawan-lawannya telah diberi instruksi oleh orang yang berkepentingan di pihak sana. Tidak dapat disangsikan bahwa pemeriksa akan mendengar banyak pernyataan yang nilai sejatinya bergantung pada sifat orang-orang yang memberikannya, keterikatan mereka, atau alasan-alasan permusuhan terhadap bupati tersebut. Semua motif terpenting ini hanya dapat dinilai oleh pemeriksa jika ia mengenai baik personalia setempat. Ha l ini hanya mungkin baginya jika ia tinggal lama sekali di tempat itu atau jika ia mendapat keterangan-keterangan dari pemerintahan berbangsa Eropa.

Jadi, seandainya hendak diadakan pemeriksaan dalam waktu yang termasuk singkat, yang hasilnya harus bernilai lebih tinggi daripada kertas tempat menulisnya, maka lewat jalan apa pun orang selalu tiba pada pihak pemerintah daerah. Dengan jalan begitu tidak akan tersisa banyak sikap netral, dalam arti sikap kemandirian terhadap pemahaman pihak pemerintah daerah. Bupati sendiri, selain itu, tetap akan menyebut setiap pemeriksaan itu memihak apabila tidak menguntungkan dirinya. Sementara itu ia akan menyebut semua kesaksian itu palsu apabila memberatkan dirinya.

Menurut pandangan saya, harus dipegang teguh asas bahwa penilaian pihak pemerintah berbangsa Eropa terhadap seorang bupati adalah tetap. Kecuali, kalau ada alasan-alasan yang cukup dasarnya untuk menaruh syak atau ragu-ragu, misalnya penilaian yang sangat berbeda satu dengan yang lain yang diberikan oleh berbagai residen; perbedaan dalam penilaian antara pemerintah daerah dan pemerintah setempat; selain itu juga hubungan permusuhan yang disebut tadi; dan rasa kesal yang dianjurkan oleh Bupati terhadap pemerintahan berbangsa Eropa. Sebaliknya, bukan karena alasan bahwa bupati itu ingin mencoba sekali lagi apakah salah seorang pembesar lain mungkin akan menunjukkan lebih banyak atau kurang pemahaman dibandingkan dengan para atasan bupati itu sendiri.

Jik a orang mau juga bermain untung-untungan seperti itu, maka hal ini akan mengakibatkan bukan hanya semua bupati yang diusulkan untuk dipecat karena kesalahan-kesalahan dalam pemerintahannya ingin mengalami pemeriksaan seperti itu. Aka n tetapi, pegawai-pegawai rendahan pribumi pun akan mengaku berhak atas pemeriksaan seperti itu. Sementara itu mereka memang tidak kurang haknya daripada bupati, sebab karier mereka juga terancam oleh intrik-intrik atasan pribumi yang sering sulit diusut. Terutama mereka yang merasa dirinya lemah sering berkorban untuk dipermalukan melalui pemeriksaan yang rinci. Asa l menurut harapan mereka, akan ada sedikit saja peluang supaya mereka dapat dipertahankan dalam jabatannya.

Atas dasar apa yang diajukan tadi saya hanya dapat menganjurkan agar Residen Banyumas melangsungkan pemeriksaan yang cermat terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Bupati Purwokerto. Jug a agar bupati tersebut selama pemeriksaan itu diwajibkan bermukim d i Betawi atau d i Bogor, kemudian memeriksanya berdasarkan fakta-fakta terpenting yang telah mantap menurut penyelidikan tersebut. Kemudia n pertanggungjawabannya hendaknya, jik a perlu, sekali lagi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Banyumas agar ditangani. Ha l in i hendaknya dilakukan sampai d i pihak Pemerintah Pusat timbul keyakinan yang beralasan mengenai hal-hal yang sekarang masih diragukan.

Begitulah sifat tidak memihak itu dalam segala hal terjamin dan sekaligus keraguan semua yang tidak beralasan mengenai motif-motif Pemerintah Daerah Banyumas dapat dihindari.

Seandainya Pemerintah Pusat mengambil keputusan lain, maka, kecuali mengenai syarat yang dirumuskan tadi tentang nilai pemeriksaan yang akan segera diadakan seperti itu, saya tidak akan berkeberatan menerima tugas guna kepentingan tersebut.

Sebaliknya, sementara itu saya perlu mengingatkan bahwa dari tanggal 28 Januari sampai lebih kurang 5 Februari waktu saya akan tersita karena saya menjadi ketua panitia ujian besar pegawai, sedangkan bagi persiapan pemeriksaan setempat masih akan diperlukan beberapa hari.

Betawi, 12 Februari 1905

K e hadapan Yan g Muli a Gubernur Jenderal

Gun a menjawab kiriman surat rahasia Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal 2 Februari 1905, No . 71, maka saya dengan hormat mempermaklumkan kepada Yan g Mulia , telah terbukti bahwa Residen Banyumas baru tanggal 20 bulan in i pasti dapat diharapkan kembali ke daerahnya sendiri dari perjalanannya ke Semarang. Maka , keberangkatan saya ke sana sementara akan saya tentukan pada tanggal 19 bulan ini, sehingga pada tanggal 20 saya dapat tiba d i ib u kota keresidenannya.

Sebelum itu saya berharap akan mendengar keputusan Yang Mulia tentang masalah disediakannya seorang pegawai yang dapat membantu saya untuk mengadakan berita acara dan sebagainya. Hal ini telah saya ajukan secara lisan dan tertulis kepada Sekretaris Umum. Pengangkatan pegawai itu pastilah akan cukup banyak membantu mempercepat pemeriksaan, asal untuk keperluan itu calon kontrolir yang diangkat di Purwokerto dapat ditunjuk.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengaruh yang terkenal dari pihak Raden Ayu (istri Bupati Purwokerto) terhadap Bupati, kepada suaminya pantas dianjurkan agar sebelum pemeriksaan saya dimulai, istrinya disingkirkan dari sana. Mungkin dia sendiri sudah berniat untuk mengikuti Bupati dan sementara itu lebih baik tidak membicarakan perkaranya dengan sengaja. Sebaliknya, dalam hal yang bertentangan dengan ini Pemerintah Daerah Banyumas harus diberi instruksi agar bupati itu diberi tahu bahwa Pemerintah Pusat menganggap perlu supaya istrinya mengikutinya ke Betawi.

Purwokerto, 14 Maret 1905

Ke hadapan Yang Muli a Gubernur Jenderal

Guna memenuhi tugas Yang Mulia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 15 Februari 1905, No. 6, maka pemeriksaan yang dimaksud dalam Surat Keputusan itu telah saya langsungkan dengan dibantu oleh Calon Kontrolir Gonsalves yang telah diperbantukan kepada saya berdasarkan Surat Keputusan Yang Muli a tertanggal 13 Februari 1905, No. 2. Di bawah ini laporan saya mengenai cara melangsungkannya serta hasil-hasil yang telah diperoleh dengan kesimpulan-kesimpulan yang timbul dari situ.

Mengenai fakta-fakta yang sudah sepenuhnya mantap sebagai hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang terdahulu serta pengakuan Bupati Purwokerto, saya tidak mengadakan pemeriksaan yang memang baru. Sebaliknya, sekali lagi kebenaran fakta-fakta yang dimaksud selama pelacakan-pelacakan saya diperkuat. Juga telah menyusul lebih banyak data lagi yang termasuk dalam rubrik-rubrik yang sama (kas mesjid, utang piutang, pemberian keterangan yang salah kepada Pemerintah Daerah), yang telah terbuka.

Tentang fakta-fakta yang telah disebut, tetapi tidak atau tidak seluruhnya ditetapkan dalam kiriman surat rahasia yang ditujukan kepada Yang Muli a dari Residen Banyumas tertanggal 7 September 1904, No. 348/2, saya pertama-tama telah mendengar keterangan para juru berita atau para saksi yang disebut dalam kiriman-kiriman surat yang menyusul dari residen itu, kemudian, seandainya perlu, juga orang-orang yang oleh Residen telah dikutip sebagai saksi atau narasumber. Dan akhirnya juga mereka yang nama-namanya dibicarakan dalam pemeriksaan-pemeriksaan sehubungan dengan fakta-fakta baru.

Sebagaimana telah saya uraikan dalam kiriman surat rahasia saya yang ditujukan kepada Yan g Mulia , tertanggal 19 Januari 1905, No . 12, maka keadaan jauh dari menguntungkan untuk pemeriksaan. Bupati sudah lebih dari cukup mempunyai waktu dan kesempatan untuk menakut-nakuti para saksi secara pribadi dan melalui kaki tangannya. Banyak kerabat dan orang yang dilindungi bupati tersebut, yang kepentingannya bertautan dengan kepentingan pribadi Bupati secara tak terpisahkan. Merek a lebih suka berbuat apa saja daripada hal tersebut membahayakannya. Dengan demikian pemeriksa terpaksa juga berurusan dengan banyak orang lain yang berdiam diri atau menyangkal karena takut. Merek a menyangka bahwa Bupati akan tetap dipertahankan dalam jabatannya dan mereka yakin akan menerima balasannya andaikan memberikan kesaksian yang memberatkannya.

Gun a menambah ketakutan ini, agaknya Bupati telah menegaskan kepada banyak orang, setelah diterima menghadap oleh Yan g Mulia , bahwa hanya secara formal akan dilangsungkan pemeriksaan terhadap perbuatannya. Aka n tetapi, kesudahannya yang baik itu sudah sepenuhnya tetap.

Hasil tindakan itu atau semacam itu dapat diamati dalam sikap menolak d i antara banyak pegawai pribumi dan lebih banyak lagi kepala desa atau bawahannya untuk sekadar memberikan kesaksian fakta sedemikian rupa hingga memberatkan bupati tadi. Padahal, fakta itu sudah mantap dan mereka mesti mengetahuinya. Beberapa di antara mereka baru mau memberikan kesaksian yang membenarkan setelah lama ragu-ragu; sementara itu beberapa orang lainnya, sebagian dengan bersumpah, menyangkal apa yang mereka ketahui.

Maka , tidak ada seorang pun di antara para kepala desa, yang oleh Bupati dipaksa untuk menghadiahkan atau meminjamkan uang kepadanya atau mengadakan transaksi-transaksi lain yang tidak menguntungkan dengannya, yang atas kehendak sendiri datang untuk menyatakan sesuatu. Banyak orang yang sulit didorong untuk memberikan laporan yang teliti. Yan g lainnya, seperti para kepala desa Rempowa h (tetapi yang kemudian atas kehendak mereka sendiri datang memberitahukan bahwa mereka telah berdusta) dan Karangnanas menyangkal dengan bersumpah apa-apa yang secara umum sudah diketahui, yaitu bahwa mereka di antara rekanrekannya menjadi tempat pelarian yang utama bagi Bupati jik a sedang kehabisan uang.

Merek a jarang didorong untuk menyangkal atau bersikap ragu-ragu karena sadar bahwa mereka sendiri pun bersalah melakukan semacam penyuapan karena memberikan hadiah uang sehubungan dengan pemilihan mereka atau pembebasan mereka dari salah satu pengaduan di desa. Lazimny a yang nyata-nyata menjadi motif ialah rasa takut pada Bupati. A d a beberapa orang yang berkurang takutnya bila mereka melihat bahwa orang lain yang berada dalam keadaan yang sama telah lebih dahulu memberikan keterangan.

Pastilah tidak ada kepala desa atau orang desa rendahan yang telah memberikan satu keterangan dengan tujuan "memberatkan Bupati.

H a l terakhir itu juga berlaku bagi kebanyakan pegawai pribumi, termasuk Jaksa Purwokerto (yang dalam surat anonim dari teman-teman Bupati dicantumkan sebagai musuh utamanya), Wedana Aj i Barang, Asisten Wedana Pasir, Mantri Kabupaten, guru pribumi, Yasin, serta rekannya yang sudah pensiun, Ran a Atmaja , yang pasti telah mendiamkan banyak fakta. Sementara itu beberapa orang lain baru membuka keterangan setelah diperiksa beberapa kali.

Hany a satu dua orang priayi di ibu kota itu, karena luar biasa bencinya oleh penghinaan pribadi yang sangat menyakitkan yang telah mereka alami dari pihak Bupati, memperlihatkan kegiatan tertentu dalam memunculkan kesalahan-kesalahan Bupati, jik a sudah terjadi pemeriksaan dari pihak pemerintah daerah mengenai beberapa pasal berdasarkan pengaduan anonim. Tokoh-tokoh tersebut ialah Wedana Purwokerto dan pembantu jaksa. Adapu n Patih, meskipun ia juga tidak disenangi oleh Bupati dan sekali-sekali dihina olehnya, tidak menjelaskan lebih banyak lagi, dibandingkan dengan apa yang sudah diketahui dari tempat lain.

Sementara itu, perasaan tidak baik yang dikandung oleh Wedana dan Pembantu Jaksa terhadap Bupati mungkin juga telah menyebabkan diungkapkannya beberapa fakta. Dalam keadaan yang lain mungkin faktafakta itu tetap tertutup. Namun , pemeriksaan atas pemberitahuan mereka yang selalu menyebut para narasumber atau saksinya, biasanya menyebabkan kebenarannya telah tercatat. Sedangkan dalam satu dua hal yang masih tetap menimbulkan keragu-raguan, mereka juga tidak mau bertanggung jawab atas kebenaran keterangannya.

Satu' pemberitahuan yang berasal dari seorang pesuruh Wedana - atas keterangan itu i a sendiri dan tiga saksi lain telah disumpah - sebaliknya telah disangkal oleh enam orang yang bersangkutan di bawah sumpah pula. Maka , keterangan pesuruh tersebut tetap menimbulkan kecurigaan dan memberikan kesan kepada saya seolah-olah terjadi karena kegiatan mata-mata yang berlebih-lebihan. Tentang seorang pegawai rendahan desa lainnya yang berfungsi sebagai mata-mata, berlaku juga hal yang lebih kurang sama, tetapi ketidakbenarannya akhirnya diakui oleh pemberi pernyataan tersebut. Aka n tetapi, kedua pernyataan bukan diberikan karena hasrat untuk memberatkan diri Bupati. Sebaliknya, karena bertujuan untuk tampak berjasa kepada polisi. Keterangan-keterangan lain yang bersifat mencurigakan dan merugikan Bupati, selain apa yang telah tersebut di sini, tidak terdapat dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilangsungkan.

Hany a kepala-kepala desa, pegawai rendahan desa, dan orang bawahan itulah yang didengar keterangannya di bawah sumpah. Terhadap para pegawai menengah dan tinggi pribumi tidak tampak perlu dan tidak diinginkan.

Selanjutnya, pengangkatan sumpah itu pasti berguna untuk menolak semua pernyataan yang gegabah yang merugikan diri Bupati. Sebaliknya, pengangkatan sumpah itu tidak selalu mampu mencegah penyangkalan atau sikap berdiam diri yang menguntungkan dia. Ha l tersebut terakhir ini berkaitan dengan pandangan khas pribumi mengenai sumpah tidak menimbulkan keheranan. Apalagi jika orang harus menganggap bahwa bupati tersebut sekali-sekali menganjurkan pemberian pernyataan yang palsu, kalau perlu dengan disumpah, untuk menguntungkan beberapa orang.

Hasil pemeriksaan itu telah dicantumkan dalam 54 pernyataan, sebagian dengan lampiran dokumen yang menyertai keterangan tersebut. Semuanya memberikan isi lugas tentang apa yang telah disampaikan oleh mereka yang diperiksa itu, sekali lagi tanpa mempertahankan bentuk pertanyaan dan jawaban yang telah diajukan. Memang, pemeriksaan ini tidak terikat oleh tata cara yuridis, sedangkan pemberitahuan orang yang diperiksa sesuai dengan peraturan akan memboroskan waktu dan kertas yang sia-sia. Padahal, isi pernyataan itu akhirnya selalu bebas dari segala kesangsian. Maka rupanya cara reproduksi ini diperlukan.

Merupakan kebiasaan bahwa pemberitahuan yang oleh seorang saksi disampaikan dalam satu atau lebih dari satu pemeriksaan digolongkan di bawah satu nomor. Namun terkadang, sebagai catatan, pemberitahuan dari orang lain yang hanya berguna untuk memperkuat atau menyangkal apa yang telah dikatakan oleh orang yang namanya tercantum di bawah nomor itu, demi singkatnya dimasukkan ke dalamnya. Itu selalu terjadi dengan menyebut para narasumber, serta hari dan cara mereka memberikan kesaksian.

Adapun pernyataan mengenai lampirannya setiap kali akan menjadi acuan dalam pembahasan ikhtisar keberatan-keberatan yang telah timbul terhadap Bupati Purwokerto. Semuanya itu saya usulkan sekarang.

Dalam pembahasannya pada umumnya saya ikuti urutan yang telah dipakai oleh Residen Banyumas dalam surat kirimannya yang tadi telah dikutip dalam membicarakan 22 butir pengaduan. Urutan itu juga dipertahankan oleh Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dalam laporan rahasianya tertanggal 8 Oktober 1904, No. i/A , dalam mengikhtisarkan 22 butir itu di bawah 11 rubrik. Akan tetapi dalam hal ini telah saya buat pembagian yang dipermudah mengenai bahan tersebut, semata-mata dengan tujuan untuk memusatkan banyak perhatian pada soal-soal pokok.

I. Kas Mesjid

Mengenai peristiwa dalam bulan Agustus 1900 tersedia lebih banyak data bagi saya daripada apa yang diberitahukan dalam surat kiriman Residen Banyumas. Mendiang Tuan De Wolff Van Westerrode yang usulnya telah menjadi dasar keputusan Reseden Lange ketika itu, untuk tidak melaporkan penyalahgunaan yang telah dilakukan Bupati kepada Pemerintah Pusat, jelasnya menilai bahwa ia sekarang tidak bebas lagi untuk menyampaikan pemeberitahuan-pemberitahuan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Tuan Lange. Sebaliknya, ketika itu ia menyatakan dirinya bersedia untuk menghentikan sikap berdiam diri segera sesudah Tuan Lange memberikan kekuasaan untuk hal itu kepadanya, atau segera sesudah pihak Pemerintah Pusat minta keterangan kepadanya.

Ha l ini diberitahukan kepada saya oleh Tuan Nittel, menantu Tuan

De Wolff Van Westerrode yang ketika itu bekerja di Purwokerto sebagai calon kontrolir di bawah Tuan De Wolff. Atas perintah mertuanya pada tanggal n Agustus 1900 ia memeriksa kas mesjid di Purwokerto. Tuan Nittel, saat pemeriksaan tersebut ditugaskan kepada saya, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat-lihat berbagai dokumen dan catatan yang ditinggalkan oleh Tuan De Wolff Va n Westerrode mengenai diri Bupati Purwokerto. Dua di antara dokumen itu telah saya anggap perlu untuk disalin dan salinannya dilampirkan di sini. Yang pertama ialah A, sebuah konsep surat kiriman tertanggal 17 Agustus 1900, No. 29, rahasia oleh Tuan De Wolff Va n Westerrode dialamatkan kepada Residen Banyumas ketika itu. Tetapi, setelah dipikirkan lebih lanjut, dan setelah diadakan pembicaraan lisan dengan Residen, surat tersebut tidak jadi dikirimkan. Kedua, B, sebuah salinannya tertanggal 30 Agustus 1900, ditambah satu catatan lagi tertanggal 19 September 1900, di mana Tuan De Wolff mempertanggungjawabkan alasan-alasan yang telah menyebabkan dia mengajukan usul agar jangan membahas penyelewengan yang telah dilakukan itu, setelah bupati tersebut membayar kembali jumlah uang yang telah "dipinjamnya" dari kas mesjid, dengan yang telah diberikan kepadanya dari Bank Bantuan di Purwokerto, dan setelah diadakan tindakan-tindakan untuk memperketat pengawasan pada pengelolaan dana-dana tersebut.

Dari dokumen-dokumen tersebut hanya diuraikan yang berikut saja. Pemeriksaan yang ketika itu dilangsungkan telah mengungkapkan bahwa bupati tersebut dalam tahun 1894 telah menerima pernyataan sangat tidak puas dari pihak Pemerintah Pusat karena penyalahgunaan uang-uang kas mesjid. Padahal, oleh Residen atas nama Gubernur Jenderal telah diberitahukan kepadanya bahwa Wali Negeri (Gubernur Jenderal) sungguh-sungguh telah berniat untuk bertindak dengan cara lain dan lebih keras. Ini andaikan bupati tersebut dalam hal mana pun bersalah sekali lagi menyalahgunakan kepercayaan atau kekuasaan. Sebab, pada tahun 1895 ia mulai lagi meminjam uang dari kas mesjid untuk keperluan pribadi. Sementara itu pinjaman-pinjaman yang sejak itu selalu dilanjutkan, dikurangi dengan angsuran-angsuran yang dilakukannya sekali-sekali, tercatat pada tanggal n Agustus 1900 satu piutang bupati tersebut kepada kas mesjid sebanyak F 1.820.

Tuan De Wolff Va n Westerrode yang dalam membuat konsep surat kirimannya ternyata tidak sepenuhnya mengetahui apa-apa yang oleh pihak Pemerintah Pusat telah diperingatkan kepada Bupati dalam bulan April 1894, tidak menemukan alasan dalam peristiwa tersebut untuk mengajukan usul tertentu mengenai hal berikut.

1) karena penyelewengan-penyelewengan semacam ini dapat diharapkan dari pihak Bupati - kelemahannya di bidang keuangan yang terkenal itu telah menyebabkan Residen Banyumas pada tahun 1885 mengusulkan agar ia jangan diangkat menjadi bupati; karena keberatan yang penting ini oleh Pemerintah Pusat tidak dianggap tuntas, maka sekarang akibat-akibat pengangkatan seorang bupati yang tidak cakap tersebut harus diterima.

2) sebab di tempat lain sering terjadi juga penyelewengan seperti itu.

3) sebab sebuah usul pemecatan tidak akan diterima baik oleh Pemerintah Pusat, karena pihaknya rupanya selalu cenderung untuk memperlunak kesalahan bupati ini dan bupati yang lainnya.

4) sebab, sekalipun ia dipecat, Pemerintah Pusat dalam mengganti kedudukannya, seperti biasa pertama-tama akan memberlakukan asas turun-temurun. Padahal, penggantian bupati itu oleh salah seorang kerabatnya tidak akan menjanjikan perbaikan.

5) karena pernyataan tidak puas, setelah dua pernyataan yang menjadi bagian bupati itu, membuat Pemerintah Pusat akan menjadi bahan tertawaan.

Dengan demikian, satu-satunya yang masih dapat diperbuat ialah melengkapi kekurangan yang ada d i dalam kas mesjid dengan memotong jumlah-jumlah tertentu dari gaji bupati. Sementara itu terulangnya perbuatan itu digagalkan karena diadakan pengawasan yang lebih ketat.

Menuru t "susulan" pada surat kiriman ini, kemudian terbukti kepada Tua n De Wolff bahwa bupati tersebut, seandainya perkara itu dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, agaknya benar-benar akan dipecat. Aka n tetapi ia menganggap hal in i tidak sesuai dengan kepentingan Negeri, dengan alasan yang telah dicantumkan tadi dalam sub 4. Dengan demikian surat yang akan mewajibkan residen tersebut memberitahukan perkara itu kepada Pemerintah Pusat tidak jadi dikirimkan.

Bupati mengakui kesalahannya dan mengakui bahwa ia sebenarnya sudah pantas dipecat. Yan g khas lagi ialah usul Bupati yang dicantumkan dalam Susulan tadi, agar pengganti uang yang "dipinjam" dari kas, yang tidak dapat diperoleh dari kerabatnya, dipinjam dari orang Cina penyewa izin candu. Dari sini ternyata bahwa ia tidak merasakan perlunya kemandirian dalam hal keuangan di pihak para pegawai pribumi, sekalipun telah terjadi bermacam-macam peristiwa tadi.

Tua n De Wolff telah membantu bupati itu dengan memberikan uang muka dari Bank Bantuan yang kemudian dipotong berangsur-angsur dari gajinya.

Sesudah bulan Agustus tahun 1900 rupanya pengawasan yang diperketat telah benar-benar menghalangi Bupati Purwokerto dari penyelewengan-penyelewengan penting yang berkenaan dengan kas mesjid lagi. Sekurang-kurangnya mengenai hal itu saya tidak mendengar berita lain kecuali yang berikut.

1) Bahwa Bupati, seperti terbukti dari kiriman surat rahasia yang dilampirkan di sini, yang ditujukan kepada saya dan berasal dari Residen Banyumas, tertanggal 3 Mare t 1905, No . 84/2 serta lampiran-lampirannya, pada tahun 1901 telah memesan kepada firma G.C.T . van Dor p dan Co . sejumlah F 493,15 berupa kertas bagi dirinya sendiri dan beberapa pegawai pribumi lainnya. Pembayaran jumlah tersebut dijanjikan akan diangsur F 50 sebulan. Aka n tetapi, kuitansi-kuitansi pos yang dikirim selalu dikembalikan tanpa dibayar, sampai firma tersebut mengadukan hal ini dalam surat tertanggal 3 Agustus 1903 kepada Asisten Residen Purwokerto. Asisten Residen ini telah mengurus pembayaran utang tersebut. Sementara itu ternyata - dan hal itu terpaksa diakui oleh bupati itu sendiri - bahwa jumlah-jumlah uang untuk membayar kertas yang telah diterimanya bagi para pegawai yang bekerja di bawahnya sudah lama diterima. Dan juga pada bulan Desember 1901 bupati itu telah minta dibayar uang sejumlah F 141-125 untuk alat tulis-menulis para penghulu, para naib, d<m lain-lain dari kas mesjid. Namun, selama hampir dua tahun sedikit pun belum ada yang dibayarnya kepada kreditur dari jumlah itu.

2) Bahwa bupati tersebut, sebagaimana terbukti dari Pernyataan Penghulu dan dari surat pribadi Bupati yang disodorkan oleh penghulu itu terkadang, untuk kepentingan bahan-bahan bangunan mesjid yang telah dibelinya (dalam kasus yang didokumentasi itu berupa lempenganlempengan seng yang katanya dipinjam lagi, tetapi di samping itu juga ada batu, kayu, dan lain-lain) memintanya lagi untuk keperluannya sendiri.

Tampak dari sini bahwa cenderung tidak terdapat kekurangan untuk memperlakukan dana-dana mesjid dengan sewenang-wenang seperti dahulu. Akan tetapi, kini penyelewengan berukuran besar terlalu sulit dilakukan. Kelak akan terbukti pula bahwa Bupati, dengan cara yang pasti tidak kurang tercelanya, mampu juga mengisi kekurangan uangnya yang terusmenerus timbul itu.

II. Utang Bupati dan Tindakan Merahasiakannya

Dalam pembicaraan butir ini perlulah diperingatkan bahwa guna memenuhi keperluan Pemerintah Pusat yang diungkapkan dalam kiriman surat rahasia Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal 26 Maret 1901, No. 101, Residen Banyumas ketika itu telah menetapkan, dengan kiriman surat rahasia t'ertanggal 22 April 1901, No. 34/2, bahwa para pegawai pribumi harus mencatat utang-utangnya dengan teliti dan jangan membuat utang baru tanpa sepengetahuan pemerintahan berbangsa Eropa. Bupati itu sendiri dengan demikian semestinya memberi contoh dan menurut kemampuannya menjaga agar para pegawai yang bertugas di bawahnya berbuat begitu pula.

Dari riwayat kelakuan bupati itu sepanjang tahun 1903 terbukti bahwa menurut catatannya sendiri utang-utangnya pada tanggal 1 Januari 1904 berjumlah tidak lebih dari F 67. Padahal, pada tahun 1903 (lihat di atas ini I, sub 1)) terbukti dari tagihan yang tetap tidak dibayar dari firma Van Dorp di Semarang tersisa sebanyak F 493,15 untuk pembelian alat-alat tulis, padahal oleh bupati tersebut pada tahun 1901 sudah diterima jumlah tersebut dari para pegawainya dan dari kas mesjid.

Pada tahun 1904 timbul dua utang baru yang didiamkan, yaitu satu utang kepada tukang kredit Hulsthof yang mencapai jumlah F 2.810 pada tanggal 7 Juni 1904, dan satu utang lagi kepada Ko Y u Seng di Sukaraja; pada tanggal itu juga, berikut bunganya jumlah tersebut naik sampai F 1.738. Bupati tersebut, dalam surat tertanggal 7 Juni 1904, telah mengakui kesalahannya dan minta maaf karena telah mendiamkan utangutang tersebut.

Ternyata, dari daftar yang dilampirkan di sini, utang-utangnya tersebut, karena diadakan pemotongan-pemotongan dari gaji Bupati, telah berkurang menjadi berturut-turut F 2.010 dan F 938. Akan tetapi, di samping itu sejak tahun yang lalu telah terbukti kepada Pemerintah Daerah adanya utang-utang bupati tersebut d i empat toko di Purwokerto yang, kalau digabungkan dengan jumla h tersebut tadi, seluruhnya mencapai jumlah F 4.365,67.

Penyelidikan yang telah saya adakan mengungkapkan beberapa utang lain. Pertama-tama utang kepada orang Cin a bernama Th e Cun g Ho , sejumlah lebih dari F i.yoo. Sebagian tagihan utang tersebut telah dinyatakan dalam bentuk penjualan tanah secara fiktif dan beberapa gamelan milik Bupati kepada orang Cin a tersebut. Kepad a orang Cin a itu dibayar 2 % bunga se bulan d i bawah nama penyewaan barang-barang tadi; sebagian lagi dengan persetujuan lisan telah ditetapkan dengan jalan menggadaikan barang-barang berharga di bawah syarat bunga yang sama. A d a lagi utang kepada orang Arab , Syekh Abdala h bin Al i Rasidi, yang, seperti utangnya kepada orang Cin a tadi, lambat-laun telah bertambah dari utang-utang yang besar maupun yang kecil. Mak a sekarang, setelah penyelesaian angsuran-angsuran yang telah dilakukan, masih tersisa piutang F 2.550. Ketiga , pinjaman yang timbul dari pinjaman yang lebih kurang setahun yang lalu sejumlah F 1.000 dari seorang tukang kredit wanita pribumi, Mbo k Wangsadikrama, yang dahulu tinggal d i Banyumas tetapi sekarang di Bukateja (Purbalingga). Sedangkan pengakuan utang bermeterai sekarang berada di tangan B.J.C. Israël, seorang pegawai sipil yang diperbantukan kepada Ketu a Pengadilan Negeri di Magelang. Bunganya, jik a diangsur utangnya dengan teratur, seluruhnya semestinya berjumlah F 200. Mak a seluruh utangnya mencapai F 1.200; tetapi baru dua kali angsuran yang dibayar, berturut-turut sebanyak F 70 dan F 69.

Akhirny a terdapat utang Bupati kepada Penghulu yang juga berasal dari banyak pinjaman kecil dikurangi dengan angsuran-angsuran kecil (yang terakhir ini biasanya berlangsung dalam bentuk penyerahan kepada penagih utang itu herupa barang-barang tua yang tidak dapat dipakai lagi oleh Bupati). Dari utang itu tersisa piutang sebanyak F 450, sedangkan lebih kurang dua tahun yang lalu sebuah kereta yang hendak dijual oleh Penghulu dengan harga F 200 pura-pura dibeli Bupati, tetapi tidak pernah dibayar.

Jadi, sekarang telah diketahui sejumlah besar utang-utang yang dahulu pernah didiamkan, yaitu lebih dari sepuluh ribu gulden. Aka n tetapi, sama sekali tidak mustahil bahwa ada piutang yang nyata-nyata jauh lebih besar. Sebab, bukan saja Bupati dan kaki tangannya telah berbuat apa saja untuk memaksa para krediturnya berdiam diri (orang Ara b dan orang Cin a mula-mula menyangkal), melainkan selain itu tampaknya rasa takut kalau-kalau pengungkapan utang-utang tadi akan ikut menyebabkan dipecatnya bupati tersebut, sehingga peluang pelunasan utang kelak akan jauh berkurang, memaksa beberapa orang untuk merahasiakan soal ini.

Pinjaman-pinjaman uang kecil-kecilan oleh Bupati dari para kepala desa dan sebagainya yang sekarang sudah diketahui, tidak termasuk. Sebab, dalam hal-hal seperti itu pinjaman tersebut biasanya hanya sebagai basa-basi saja, sedangkan pemerasan uang itulah yang menjadi nama lugas bagi tindakan tersebut.

Selain hal-hal semacam ini, menurut keyakinan saya, hanya beberapa dari banyak ha l yang telah terbuka. Maka , penjumlahan banyaknya uang pun tidak akan memberikan gambaran yang mendekati kenyataan.

Pinjaman-pinjaman Penghulu sebenarnya kebanyakan termasuk lajur yang terakhir karena Bupati menganggap Penghulu dan pegawai-pegawai bawahannya seluruhnya bergantung kepada Bupati. Jadi , cocok untuk lebih diperas daripada para pegawai pribumi lainnya. Pelunasan utang itu secara sungguh-sungguh pastilah tidak pernah dimaksudkan. Sedangkan perkakas rumah lama, kuda, dan lain-lain yang oleh Penghulu terkadang terpaksa diterima sebagai angsuran pelunasan utang, lebih baik digolongkan di bawah lajur pembelian yang terpaksa dilakukan daripada angsuran pelunasan utang.

Selanjutnya perlu disebut bahwa kreditur berbangsa Cina , Th e Cun g H o , buruk namanya: Bupati selalu minta tolong kepadanya bila ia kekurangan uang. Oran g Cin a tersebut oleh Pemerintah Daerah disangka melakukan penyelundupan candu dan menadah barang curian.

Akhirny a hendaknya diperhatikan bahwa bupati itu, yang dalam suratnya tertanggal 7 Jun i 1904 kepada Asisten Residen Purwokerto yang telah dikutip tadi, telah menunjukkan benar-benar mengerti bahwa tindakan mendiamkan utang-utangnya itulah, bukan piutangnya itu sendiri, yang akan dipersalahkan kepadanya. Meskipun begitu sebagian besar utang-utangnya tetap dirahasiakan. Sedangkan dalam surat permohonan yang ditujukan kepada Yan g Muli a ia pura-pura menganggap bahwa justru adanya utang-utang itulah yang dipersalahkan kepadanya. Padahal, menurut dia, kemelut keuangan ayahnya sebenarnya dapat menjadi alasan untuk memaafkannya.

H a l tersebut terakhir ini hanya berlaku sampai derajat tertentu. Meskipun nafsu jud i ayahnya sekali-sekali pasti menyulitkan dia, keadaan i n i tentu tidak cukup untuk membenarkan dia, yang berpenghasilan F 1.200 sebulan ditambah beberapa keuntungan lain, berutang kepada tukang kredit berbangsa Eropa , Cina , Arab , dan pribumi. Sedangkan mengenai tukang kredit pribumi itu, kebetulan mereka adalah pegawai yang bertugas di bawah dia. Maka , tindakannya itu sendiri bukan saja tidak pantas, melainkan juga sudah tegas dilarang dalam kiriman surat rahasia dari Residen Banyumas tertanggal 7 Oktober 1893 No . 4811/29.

Namun , yang menjadi pokok ialah bahwa i a setiap kali diperingatkan dengan keras agar menyampaikan semua utang lama kepada Pemerintah Daerah, kemudian bermusyawarah dengan Pemerintah Daerah tentang utang-utang baru dan menjaga agar para pegawai di bawahnya sama-sama berbuat begitu. Meskipun begitu malahan i a selalu memberi contoh melanggar dan mengelakkan peraturan. Padahal, peraturan itu telah diberikan demi kepentingan perbaikan mutu para pegawai pribumi.

III. Pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penerimaan dan pemancingan hadiah-hadiah terlarang dari pada bawahan, dan sebagainya.

Seperti telah terbukti dari uraian sub II tadi, dalam hal Penghulu, bupati tersebut selalu menyalahgunakan kekuasaannya dengan jalan meminjam uang dari para bawahannya. Kemudian ia tidak membayar, atau membayar dengan cara yang ganjil sekali (dengan mengirimkan barang-barang yang bagi penerimanya tidak banyak gunanya, padahal harganya pun diperkirakan oleh Bupatinya sendiri).

Terutama para kepala desa pada umumnya tampak sudah yakin bahwa hadiah-hadiah uang merupakan sarana sebenarnya yang diperlukan untuk menjamin persahabatan dengan Bupati agar mereka dapat menjalankan jabatan mereka tanpa diganggu. Seperti terbukti dari contohcontoh yang akan saya kutip, mereka memberikan upeti seperti itu terutama sesudah mereka dipilih menjadi kepala desa. Apakah untuk segera menjamin bagi dirinya kebaikan atasannya untuk masa depan, ataupun karena mereka secara benar atau salah menyangka bahwa berhasilnya pemilihan mereka itu adalah berkat pengaruh Bupati. Atau mungkin upeti, itu diberikan sesudah satu pemeriksaan terhadap mereka, berdasarkan pengaduan desa terhadap mereka, tahu-tahu berkesudahan baik.

Bukan saja mereka telah diperkuat oleh dugaan Bupati bahwa hadiahhadiah seperti itu memang perlu, karena ia memang betul menerima baik hadiah tersebut. Bahkan oleh Bupati, jika penyampaiannya terkadang terlupa atau tertunda terlalu lama, mereka diperingatkan oleh beberapa perantara. Ketika itu sekaligus besarnya hadiah yang diminta itu ditentukan, malahan ia terkadang tidak malu-malu memberitahukan kepada orang yang bersangkutan secara pribadi tentang keinginannya sendiri dalam hal upeti ini.

Terkadang memang terjadi permintaan terus terang untuk mendapat hadiah uang, terkadang lagi terjadi permintaan pinjaman yang oleh para utusan Bupati (biasanya pesuruh yang masih berkerabat dengan dia atau pelayan-pelayannya yang seluruhnya bergantung kepadanya) disampaikan kepada para kepala desa dan sebagainya. Begitu yakin anggapan Bupati itu bahwa ketakutan terhadapnya akan menghalangi orang-orang untuk tidak membuka transaksi-transaksi tersebut, hingga tidak jarang ia menulis permintaannya itu sendiri. Ini juga dilakukannya dengan menulis suratsurat kecil kepada tukang-tukang kreditnya (lihatlah tiga pucuk surat yang ditujukan kepada orang Arab, Abdalah Rasidi, pernyataan XV ) setiap kali ia minta pinjaman dalam jumlah kecil. Surat-surat kecil ini terkadang dikembalikan dengan jumlah uang yang diminta di dalamnya atau kalau tidak dihancurkan saja. Maka, hanya satu dua surat - tetapi itu sudah cukup jelas - dapat diperlihatkan selama pemeriksaan.

Adakalanya pemerasan itu terjadi dalam bentuk lain. Kalau ada kuda yang dimiliki para kepala desa, padahal kuda itu disukai oleh Bupati, maka binatang itu dapat langsung dimintanya, atau pemiliknya dipaksa untuk menukarkannya dengan seekor kuda milik Bupati yang kurang atau tida k dapa t dipakai . Kemudia n jik a kud a yan g diperole h denga n car a demikia n it u mengalam i kecelakaan , penukara n it u dibatalka n kembali .

Dapa t jug a terjadi perhiasa n badan , kud a yan g tak berguna , perkaka s ruma h yan g tua , da n lain-lai n ole h Bupat i dipaks a aga r dibel i ole h orang - oran g yan g bersangkuta n denga n harg a yan g ditetapka n ole h bupat i it u sendiri; harg a it u hany a dapa t ditawa r sedikit. Baran g yan g suda h dijua l i t u terkadan g dimint a kembali , tetapi uan g pembelia n it u tetap dipertahanka n ole h Bupati .

Par a keraba t Bupat i dala m ukura n keci l mengikut i contohnya . Rade n A y u Bupat i yan g berasa l dar i Sol o telah menjua l kepad a priay i da n istriistri desta r da n kai n Solo . I a mengumpulka n par a istri pegawa i d i ruma h kediamannya , pad a wakt u Bupat i menyuru h par a suami merek a menghada p d i Kabupatenan . Secar a kecil-kecila n ha l in i dilakuka n setiap mala m Sabtu , secar a besar-besaran sekali dala m 35 hari , pad a hari weto n (hari lahir) Bupati . Ketik a it u par a istri bermai n kartu , sedangka n taruhanny a dikurangny a denga n jumla h tertentu (cucuk) untu k nyony a rumah . Selir Bupat i yan g tertu a mengirimka n orang-oran g kepad a kepal a desa untu k mint a uang , denga n ata u tanp a surat yan g ditandatanganiny a sendiri. Sedangka n ibunya , yait u Rade n Ayu , manta n Bupat i Banyuma s yan g tingga l deka t kabupate n d i Purwokerto , mengirimka n orang-oran g untu k menjua l kain-kai n kepad a par a kepal a desa . Sementar a it u nama - nam a merek a yan g ma u membel i barangny a it u dicata t dala m buk u catatan .

Karen a suda h umu m diketahu i bagaiman a gembirany a sambuta n Bupat i atas hadia h uang , mak a masu k aka l bahw a hadiah-hadia h seperti i t u serin g pura-pur a diantarka n secara sukarela , yait u tanp a permintaa n lebi h dahul u denga n maksu d untu k menjami n sika p bai k toko h yan g diberi hadiah . Ha l in i terutama berlangsun g pad a kesempata n perayaan . Sesua i denga n ada t lama , oran g Jaw a memberika n kepad a par a kepalany a sumbangan , sokonga n berup a uang , ternak, baha n makanan , kay u bakar, d a n lain-lai n pad a kesempata n perayaa n kerabat.

Gun a mengurang i kerugia n dala m melakuka n kebiasaa n yan g menceka m pendudu k da n merugika n kejujura n da n keutuha n par a penguas a ini , mak a Reside n Banyuma s menetapka n bahw a penerimaa n sumbangan-sumbanga n yan g mahal , terutama sumbanga n berup a ternak besar yan g bertandu k da n uang , dilaran g bag i par a pegawai . Namun , bupat i tersebut tanp a mengena i mal u justr u selalu memberi conto h dala m melangga r da n mengelakka n semu a peratura n yan g semestinya membant u menertibka n keuanga n da n kejujura n serta keutuha n par a pegawai . Sehingg a par a pegawa i da n kepal a des a yan g bertuga s d i bawahny a mengir a bahw a merek a bertinda k menuru t pikiranny a denga n jala n berlomba-lomb a mengirimka n pad a wakt u perayaa n keraba t Bupati , beberap a sumbanga n berup a ternak bertandu k da n uang . Sekaligu s ha l in i merek a tutup i terhada p pemerintaha n berbangs a Eropa .

Begit u pul a terjadi ha l seperti it u baru-bar u in i pad a tahu n 1902 ketik a perkawina n saudar a Rade n Ay u yan g berasa l dar i Sol o denga n pegawa i yan g ketik a it u menjad i Asiste n Wedan a Lumbir . Padahal , soal in i kemudia n disangka l ole h bupat i tersebut, bertentanga n denga n kebenaran , ketika diadakan pemeriksaan oleh Residen.

Guna menggambarkan apa yang telah diikhtisarkan tadi secara umum, maka di bawah ini dikemukakan contoh-contoh terpenting yang dalam pemeriksaan tersebut telah ditetapkan dengan singkat, sambil mengacu kepada beberapa pernyataan yang relatif supaya lebih rinci.'

Kepala desa Panambangan telah meminjamkan uang F 100 kepada bupati itu sebelum ± 15 tahun yang lalu. Iparnya yang ketika itu Wedana Batur, ketika masa pensiunnya sudah dekat, yaitu akhir tahun 1903, menitipkan seekor kuda di kandang kepala desa itu. Kemudian kuda tersebut (diminta) oleh Bupati dan selama 6 bulan (April - Oktober 1904) dipakainya. Ketika Bupati mengetahui bahwa sedang diadakan penyelidikan terhadap praktik-praktiknya, kuda itu dikirimkan kembali dengan pernyataan bahwa ada cacat pada kuda tersebut. Padahal, cacat itu sebelum maupun sesudah waktu itu belum pernah terlihat oleh orang lain.

Kepala desa Banjarsari, dengan perantaraan rekannya dari Canduk yang berkerabat dengan dia, dengan alasan terpilih pada tahun 1897, diperas oleh bupati tersebut sebanyak F 100. Lebih kurang 2'/ 2 tahun yang lalu Bupati menyita kudanya yang telah diterima oleh kepala desa tersebut dengan jalan tukar-menukar dengan pamannya dari Panambangan. Sebagai ganti Bupati memberi seekor kuda lain yang berpenyakit di kaki depannya.

Kepala desa Glempang telah memberikan uang F 50 kepada Bupati, sesudah ia terpilih pada tahun 1905. Sesudah diadakan pemeriksaan terhadap pengaduan yang timbul lebih kurang tahun 1900 terhadapnya, maka Bupati meminjam uang F 50 lagi dari kepala desa tersebut. Namun, ia dapat menghindarkan diri dengan hanya membayar F 30. Pada tahun 1904 bupati itu sekali lagi meminjam uang F 50 darinya dan mengembalikannya 6 bulan kemudian. Akan tetapi, "dipinjamnya" sekali lagi setelah beberapa hari.

Mantan kepala desa Sumampir Kidul yang bertindak sebagai perantara untuk memaksa kepala desa Pebuaran yang baru terpilih itu agar memberikan hadiah uang kepada Bupati, telah menyediakan uang F 7,50 ketika ia sendiri terpilih.

Kepala-kepala desa Cikidang dan Plikan secara berturut-turut telah menerima permintaan dari selir tertua Bupati, yang pertama sebelum ± 3 tahun yang lalu permintaan sumbangan F 25, yang kedua beberapa bulan yang lalu menerima permintaan seperti itu sebesar F 20. Kepada keduanya, pada berbagai waktu, ditawarkan kain atas nama ibunda Bupati, agar mereka beli. Oleh Bupati dan Raden Ayu selebihnya memang setiap kali dijual bahan pakaian dari Swapraja kepada para priayi dan para istri mereka.

Carik (penulis) desa Kal i Tanjung dua tahun yang lalu terpaksa menukarkan kudanya dengan kuda yang lebih kecil dan rendah mutunya, milik Bupati.

Kepal a desa Prompong empat tahun yang lalu terpaksa menukar kuda yang baik dengan kuda yang kurang berharga. Aka n tetapi setengah tahun kemudian, ketika kudanya sendiri itu menjadi pincang karena jatuh, terpaksa diambilnya kembali.

Kepal a desa Karangtengah pada tahun 1895 terpaksa menukar seekor kuda Sandelwood yang baik yang berharga F 125 dengan kuda yang lebih kecil milik Bupati. Kud a Bupati itu cacat sebelah kaki belakangnya. Pada tahun 1902 oleh Demang Pasirkulon, atas nama Bupati, telah ditawarkan kepadanya sebuah timang (gesper ikat pinggang) seharga F 150. Ia hanya memberikan uang F 130 dan kemudian, setelah ditagih secara tertulis oleh Bupati sendiri, masih membayar F 10 lagi. Beberapa bulan yang lalu telah ditawarkan kepadanya, atas nama ibunda Bupati, beberapa helai kain, tetapi lalu ia tolak.

Kepal a desa Karangnanas terpaksa mengambil alih seharga F 35 perkakas rumah milik Bupati.

Penghulu, setelah mulai menjabat pada tahun 1900, dipaksa untuk mengambil alih seharga F 189 perkakas rumah yang tua, sedangkan d i antaranya terdapat meja-meja jud i (!). Kemudia n i a menerima sebagai pembayaran sebagian uang pinjaman bulanan Bupati, ranjang, lemari, meja cuci muka, (semuanya sudah tua), kuda, dan sebagainya. Selain itu ia terpaksa membeli pakaian buatan Solo dan kemudian ditawarkan kepadanya sebuah timang seharga F 150 tetapi ditolaknya.

Ketik a diadakan penyelidikan mengenai praktik-praktik bupati itu, maka bupati tersebut menjanjikan kepada Penghulu pembayaran uang F 450 yang masih tersisa dari utangnya (selain kereta tenda seharga F 200 yang sudah sejak dua tahun yang lalu telah diambil alih dari Penghulu tanpa pembayaran), berupa perkakas atau barang tembikar (lihatlah surat yang ditulisnya sendiri dengan pensil biru yang dilampirkan pada pernyataan XIX) . Aka n tetapi, janjinya tinggal janji belaka.

Meman g sekali-sekali dalam uraian di atas telah terdapat pelanggaranpelanggaran terhadap larangan yang tegas (diumumkan justru berdasarkan penyalahgunaan yang dilakukan pada waktu perkawinan Bupati tersebut tahun 1893) agar jangan menerima sumbangan berupa uang dan ternak pada waktu perayaan kekerabatan. Lebi h banyak kasus lagi disebut dalam pernyataan-pernyataan ....

Meskipun bupati tersebut berkali-kali telah diingatkan akan kewajibannya untuk memberantas pengeluaran yang boros pada waktu perayaan atau kesempatan lain oleh para priayi, biaya-biaya tersebut justru atas dorongannya berkali-kali dibuat membubung karena tingginya.

Sejak dahulu bupati itu biasa setiap Juma t malam menerima kunjungan para priayi sekitarnya di kabupaten. Sedangkan sekali dalam 35 hari, yaitu pada malam Sabtu Manis (hari weton atau hari lahir Bupati), i a menghendaki kunjungan yang setia dari semua pegawai pribumi d i wilayahnya yang tidak berhalangan. Untu k ongkos pertemuan ramah tamah ini semuanya menyumbang. Para priayi yang mengelakkan pertemuan yang dimaksud ini, sering sehari kemudian dipanggil oleh Bupati dengan alasan yang dicari-cari dan dimarahi karena salah satu hal. Dalam lima tahun terakhir ini rapat-rapat Sabtu Manis itu lebih digalakkan lagi, yaitu sejak bupati tersebut mendatangkan beberapa ronggeng Solo dan lima orang niaga (penabuh gamelan) dari Solo, yang penghidupannya diperintahkan untuk ditanggung oleh semua priayi dengan jalan membayar sumbangan bulanan sesuai dengan penghasilan mereka. Sumbangannya itu berkisar dari F 0,75 sampai F 2,50. Mereka diberi tahu bahwa mereka juga boleh menggunakan para ronggeng dan seniman itu untuk pesta-pesta mereka sendiri. Aka n tetapi, izin ini sebenarnya telah diwajibkan, sebab berkali-kali seorang priayi yang berniat melangsungkan pestanya dengan menggunakan para niaga dan ronggeng setempat yang biasa, ditegur dan dipaksa untuk mendatangkan para niaga dan ronggeng kabupaten. Ha l ini cukup banyak menaikkan pembiayaan, sebab penyambutan dan sumbangan berupa uang yang diakui menjadi hak orang-orang Solo itu merupakan kira-kira dua kali lipat jumla h uang yang secara lokal biasanya dibelanjakan orang dalam hal seperti itu.

Selain itu para priayi terkadang dianjurkan agar mendorong para kepala desa dan sebagainya untuk menggunakan ronggeng dan niaga kabupaten pada pesta mereka pula. Semua itu dimaksudkan untuk menguntungkan para abdi pria dan wanita bupati tersebut, tetapi merugikan penduduk. Pada tahun 1904, ketika pemerintahan berbangsa Eropa melarang resepsi-resepsi dengan wajib hadir d i kabupaten dan memberi sumbangan, maka para seniman dan ronggeng Solo itu dipulangkan.

Selain itu para tenaga kerja dan terkadang material penduduk sekalisekali ditangani dengan sewenang-wenang untuk menghibur Bupati. Pada tahun yang lalu Bupati menyuruh kepala desa dan anak buahnya untuk membuat kamar mandi bagi dirinya di pesiraman dekat Desa Kejawar. Kepal a desa tersebut mengeluarkan uang muka lebih dari F 18 dan ia memerintahkan untuk mendirikan gedung kecil tersebut. Tahu-tahu ia mendengar bahwa rencana itu oleh Bupati dibatalkan. Ongkos-ongkos tadi oleh Bupati tidak diganti, pekerjaan yang telah dilakukan pun tidak dibayar.

Dalam musim kemarau bupati itu biasa pergi mengail di Sungai Logawa , Pelus, dan Banjaran. Sementara itu sungai-sungai tersebut dibendung (diparak). Beratus-ratus orang desa dari daerah sekitar itu diharuskan bekerja selama 1-2 hari untuk membendung, mengail, dan membangun rumah-rumah kecil untuk Bupati. Selain itu ikan yang ada di Sungai Logawa dibuat pingsan dengan tuba, yang sebenarnya dilarang. Ketik a d i Kecamatan Kebume n seorang mantan Asisten Wedana yang berkerabat dengan bupati itu telah diganti oleh camat yang sekarang maka pengganti itu berkeberatan untuk segera menuruti keinginan Bupati mempekerjakan beratus-ratus orang desa guna membendung Sungai Pelus. Bupati itu lalu tidak jadi melakukannya. Jad i di sini seorang pegawai bawahan terpaksa menghalangi atasannya agar jangan mengadakan penyalahgunaan kekuasaan.

Satu perburuan babi hutan yang diadakan selama kunjungan

Pangeran Aria Mataram di Kecamatan Padkraja yang memerlukan ratusan orang dikerahkan sebagai penggiring, kalau perlu dapat dihalalkan sebagai cara untuk memberantas hama babi hutan.

Sebagaimana penghulu di situ mengalami pemerasan yang lebih gawat dibandingkan dengan para bawahan bupati lainnya, begitu pula para naib dan personalia mesjid yang sebenarnya tidak banyak atau sama sekali tidak diawasi oleh pemerintahan berbangsa Eropa, dibandingkan dengan para pegawai rendah lainnya, lebih menjadi bulan-bulanan kesewenangwenangan Bupati. Para katib dan modin bukan saja disuruh menjaga kabupaten itu pada waktu malam - sedangkan setiap orang disuruh menjadi pelayan rumah tangga pada Bupati dan orang lain disuruhnya berbuat begitu di tempat ibunya - kelompok ini malahan diberi tugas menjalankan semua perbaikan gedung-gedung di dalam dan dekat halaman kabupaten yang termasuk milik pribadi Bupati. Di samping itu mereka disuruh mendirikan gedung-gedung baru semacam itu, membuat dan memperbaiki rumah, dan sebagainya.

Kebebasan untuk mengangkat personalia naib disalahgunakan oleh bupati itu. Ia sering menghadiahkan jabatan-jabatan tersebut kepada orang kesayangannya yang tidak pantas, bahkan orang-orang yang belum lama dipecat dari pekerjaan lain karena terdapat kekurangan-kekurangan pada mereka.

Uraian tadi - di dalamnya pembicaraan semua hal yang dianggap sama sekali tidak perlu diragukan - pastilah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bupati yang bersangkutan selalu menyalahgunakan secara kasar kekuasaannya atas para bawahannya serta menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan Pemerintah Daerah kepadanya. Hal ini dilakukan untuk menutup kekurangan keuangannya sendiri, maupun untuk memuaskan kegemaran-kegemaran pribadinya.

Mungkin terlalu berlebih-lebihan jika dengan sengaja masih ditunjukkan pengaruh mesum apakah yang pasti terpancar oleh contoh korupsi seperti itu, yang juga menyeret para bawahan secara langsung. Pengaruh itu dipancarkan atas kesadaran kewajiban para abdi negeri yang berada di bawah kekuasaan bupati tersebut. Perlu juga ditunjukkan apa yang terjadi dengan penyelidikan atas pengaduan-pengaduan desa yang biasanya dilakukan oleh Bupati bersama Asisten Kontrolir. Sebab, sementara itu Bupati telah terikat oleh perjanjian keuangan secara rahasia dengan para kepala yang diadukan itu. Atau juga kepala-kepala tersebut sekurang-kurangnya tahu bahwa dengan jalan memberikan hadiah, mereka dapat menjamin perlindungan Bupati.

IV. Pengecohan terhadap Pemerintah Daerah

Berbagai macam penyesatan sebenarnya telah dibahas di bawah rubrik-rubrik tadi, pertama-tama penyampaian secara fiktif sejumlah utang yang tak berarti. Padahal, sesungguhnya piutangnya selalu bertambah, suatu hal yang di antara para priayi sudah umum diketahui. Jadi hal itu sama sekali tidak berguna untuk mendorong orang tersebut menaati ketentuan-ketentuan yang telah diberikan secara jujur.

Yang sekurang-kurangnya sama gawat sifatnya ialah kenyataan bahwa pada tahun 1904, ketika Residen meminta Bupati mendaftarkan sumbangan-sumbangan yang telah diterima pada perkawinan adik iparnya pada tahun 1902, bupati tersebut telah mengedarkan kepada para priayinya sebuah daftar untuk diisi dengan jumlah-jumlah uang yang telah mereka sumbangkan untuk perayaan tersebut. Sesudah itu kepada para priayi itu ia mengirimkan pemberitahuan secara lisan melalui seorang pamannya yang bertugas untuknya. Isi pemberitahuannya ialah agar sumbangan-sumbangan yang telah diberikan dalam bentuk uang dan ternak yang bertanduk besar itu disangkal.

Mengingat hubungan-hubungan dalam dunia kepegawaian pribumi di mana justru kejujuran orang yang berkedudukan tinggi itu yang nyaris menentukan segala-galanya, dengan sendirinya oleh orang-orang yang bersangkutan isyarat itu dituruti. Sekaligus para pegawai yang kemudian mendapat kiriman daftar tersebut lalu mengerti maksudnya tanpa pesan lebih dulu, dan mengikuti contoh yang telah diberikan. Daftar tersebut diisi oleh beberapa pegawai yang agak tinggi yang memang diketahui sudah benar-benar menyumbangkan uang. Begitulah kebanyakan di antara para priayi yang bertugas di bawah Bupati telah diberi instruksi olehnya agar memberikan keterangan palsu kepada pemerintah berbangsa Eropa.

Sehubungan dengan itu maka pernyataan mantan juru tulis distrik Purwokerto yang tidak dapat diperkuat dengan bukti makin pantas dipercaya, lebih-lebih karena dalam penyelidikan yang diadakan sekarang para kerabat Bupati serta para kepala desa sebagian telah menyangkal dengan bersumpah hal-hal yang telah pasti mereka ketahui. Menurut pernyataan itu bupati tersebut telah memberikan instruksi kepada para kepala desa agar kalau perlu menyangkal kekurangan-kekurangan Wedana Purwokerto yang telah mereka ketahui (sejak itu Wedana itu telah dibebaskan dari jabatannya dengan tidak hormat).

Menurut desas-desus, maka selama pekan-pekan terakhir sebelum penyelidikan tersebut, para kerabat dan kaki tangan bupati tersebut telah mengelilingi desa-desa untuk menakut-nakuti para saksi yang dapat memberikan kesaksian yang memberatkan Bupati dan memaksa mereka agar menyangkal kejadiannya. Satu fakta tertentu semacam itu telah diberikan oleh Pernyataan XXXVI I yang membuktikan bahwa Demang desa Pasir Kulon, seorang sahabat luar biasa Bupati, telah memperingatkan kepala desa Karangtengah atas nama bupati itu, agar jika perlu juga menyangkal di bawah sumpah akan transaksi-transaksi keuangan yang telah terjadi dengan bupati tersebut. Rasa takut terlihat di antara sebagian besar para priayi dan kepala desa yang telah didengar keterangannya akan akibat-akibat yang tidak menyenangkan jika mereka memberikan kesaksian tentang kebenaran mengenai Bupati. Pernyataan-pernyataan seperti III ... dengan demikian sedikit pun tidak dapat memberikan penjelasan yang sebenarnya, dapat diberikan oleh orang-orang yang menyampaikan pernyataan-pernyataan tersebut.

V. Perilaku Bupati, terutama, terhadap para pegawai bawahan

Bupati ini selamanya terkenal sebagai orang yang secara intelektual kurang maju sekali dan yang terhadap pemerintah berbangsa Eropa secara lahiriah sangat rendah hati dan tunduk. Ia telah menuntut dari para pegawai pribumi yang bertugas di bawahnya agar bersikap menurut seperti budak. Ia juga banyak menuntut pernyataan bakti secara lahiriah dari mereka. Siapa pun yang tampak kurang melakukannya ditegur oleh Bupati sendiri, sering dengan cara yang menghina dan dengan disaksikan oleh orang lain. Hal ini agaknya harus dipandang sebagai sebab rasa benei beberapa orang di antara mereka, seperti Wedana dan Pembantu Jaksa Purwokerto. Lagi pula, sering kali pertemuan-pertemuan pesta yang diadakan bagi para pegawai pribumi, menurut contoh dan tekanan dari pihak Bupati, merosot menjadi kesempatan meneguk minuman keras dengan kasar. Sementara itu para peserta pesta itu berturut-turut digotong pulang dalam keadaan benar-benar mabuk. Dalam kesempatan itu Bupati paling suka memaksa para priayi yang dibencinya karena suatu sebab, agar memabukkan diri. Ia sendiri dengan disaksikan oleh para bawahannya sering berkelakuan sangat tidak senonoh. Akan tetapi, hal itu tidak menghalanginya untuk benar-benar memarahi seorang priayi yang karena desakan bupati itu menjadi kabur ingatannya karena minuman keras, lalu lupa menunjukkan kehormatan yang biasa dilakukan terhadap Bupati. Malahan berkali-kali hal itu menyebabkan Bupati suka memukul dengan kasar orang yang dianggapnya bersalah itu.

Memang tindakan tidak pantas itu sangat mencolok dibandingkan dengan tuntutan-tuntutan akan pemberian bakti yang diilhami oleh kecongkakan. Sedangkan baru-baru ini cara Bupati yang berumur lima puluh tahun secara terang-terangan berpacaran dengan ledek yang bernama S secara umum menimbulkan kesal hati dan lecehan.

VI. Sikap Bupati yang menjadi sebab timbulnya keberatankeberatan terhadap dirinya

Memang benar bupati tersebut sejak dahulu dalam beberapa kesempatan, terakhir dalam bulan Agustus 1900, mengakui kepada Asisten Residen De Wolff Van Westerrode, bahwa ia sebenarnya telah pantas dipecat. Juga bahwa ia setelah mendengar peringatan yang diberikan kepadanya oleh Residen Banyumas telah mengakui kesalahan. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk memberikan satu gambaran palsu tentang seluruh keadaan peristiwa tersebut dalam surat permohonan yang telah disampaikannya kepada Yang Muli a pada tanggal 8 Januari 1905.

Penggunaan uang dari kas mesjid pada tahun 1900, digambarkannya di situ sebagai transaksi yang telah berjalan secara teratur dan yang tidak seberapa tercela. Ini pun tanpa menyebut penyelewengan-penyelewengannya yang dahulu, yang telah terbongkar pada tahun 1894, serta tanpa menyebut peringatan terakhir dari pihak Pemerintah Pusat yang menyusul kejadian itu.

Mengena i utangnya, dalam permohonan tersebut i a berpura-pura, seolah-olah utang-utangnya yang telah tercatat pada tahun 1904 oleh pemerintah daerah itu merupakan satu-satunya yang menjadi tanggung jawabnya. Seolah-olah keadaan ayahnya yang menimbulkan belas kasihan itu merupakan satu-satunya sebab ia terpaksa mengadakan utang yang baru ini. Da n seolah-olah adanya utang-utang itu sendiri, berbeda dengan para bupati lainnya, telah dipersalahkan kepadanya dan bukan perbuatan mendiamkan utang itu yang dipersalahkan di muka Pemerintah Daerah.

Terhadap sumbangan-sumbangan pada suatu perayaan ia berbuat seoleh-oleh dirinya dituduh menerima sumbangan semacam itu yang memang telah dinyatakan boleh diterima. Seolah-olah justru bukan sangat banyaknya sumbangan berupa uang dan ternak besar yang telah diterimanya, meskipun sumbangan itu dilarang, yang dipersalahkan kepadanya.

Selebihnya i a bersikap seolah-olah dari satu penyelidikan yang tidak memihak akan terbukti bahwa kesalahan-kesalahannya tidak berarti, sebaliknya jasa-jasanya banyak jumlahnya , asal penyelidikan itu tidak diadakan oleh Pemerintah Daerah Banyumas. Ia telah mendesak diadakannya penyelidikan tersebut dalam surat permohonan tertanggal 7 Februari 1905, khususnya mengenai Asisten Residen Purwokerto, Tua n Riviere.

Dengan lebih pasti lagi daripada dalam kiriman surat rahasia tertanggal 19 Januari 1905 No . 12 yang saya alamatkan kepada Yan g Mulia , dapat saya nyatakan sekarang bahwa satu-satunya tujuan untuk memberikan gambaran-gambaran yang tak benar serta permohonannya ialah supaya menyesatkan Pemerintah Pusat. Begitu pula ia selalu menyesatkan Pemerintah Daerah dengan harapan agar satu penyelidikan, sebanyak mungkin tanpa bantuan Pemerintah Daerah, dengan mudah dapat digagalkan. Ia percaya pada ketakutan para bawahannya yang hingga sekarang biasanya memang dapat disuruh diam saja dalam hal kejahatan-kejahatannya.

Surat palsu yang dialamatkan kepada Yan g Mulia , dan bertanggal 1 Februari 1905, bertanda tangan Samiaji dan yang telah sampai kepada saya, terbukti, menurut kemiripan yang harfiah dalam beberapa ungkapan dengan surat permohonan Bupati, berasal dari dia sendiri atau dari kalangannya. D i dalamnya disebutkan sebagai motif penyelidikan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Banyumas terhadapnya: keinginan Bupati Banyumas untuk mengosongkan satu kedudukan bupati bagi salah seorang putranya serta kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menyetujui kemauan bupati tersebut dalam segala hal serta membantu kepentingan keluarganya, bahkan dengan merugikan orang lain.

Fitnah yang sepenuhnya sama terdapat dalam surat palsu tertanggal 15 Januari 1905 yang ditandatangani oleh Li m Tjiauw Sin, ditujukan kepada Bupati Cilacap dan dikirimkan kepada saya oleh Bupati Purwokerto tersebut. Adapu n tulisan tangan yang dipakai dalam surat yang seolah-olah berasal dari seorang Cina , sangat serupa dengan tulisan tangan Bupati Purwokerto sendiri. Motif-motif yang menjadi acuan di atas itu ditambah lagi sebagai berikut. Residen Banyumas, katanya, sangat menuruti Bupati

Banyumas atas dasar utang budi pribadinya. Bagaimanapun pikiran orang mengenai penulis surat yang bertanda tangan Li m Tjiauw Sin itu, pastilah maksud Bupati Purwokerto jik a ia menyampaikan surat itu kepada saya, maka gambaran atas urusan yang diberikan dalam surat itu juga akan dijadikan gambarannya sendiri.

Dengan berbagai cara hal itu juga dikatakan dalam tiga surat palsu yang selama penyelidikan tersebut ternyata dikirimkan dari kalangan Bupati.

Cob a pikirkan sekarang bahwa seluruh penyelidikan itu telah dimulai berdasarkan sebab yang diberikan dari luar, dan bahwa Bupati Banyumas maupun salah seorang kerabatnya belum pernah berbicara dengan saya mengenai Bupati Purwokerto. Bahkan, para kerabat Bupati yang bertugas di Purwokerto pun telah saya minta keterangannya, tetapi mereka hanya mengemukakan sedikit hal yang memberatkan atau bahkan sama sekali tidak mengemukakan hal yang memberatkan Bupati tersebut. Lag i pula harap diketahui bahwa Residen Banyumas pada tanggal 18 September 1904 dengan kawat telah mengusulkan sebagai tokoh yang mungkin menggantikan Bupati Purwokerto tersebut, bukan seorang kerabat Bupati Banyumas, melainkan seorang paman Bupati Purwokerto. Maka , sindiransindiran buruk yang telah dibicarakan tadi sekali lagi memberikan sorotan yang tidak menguntungkan atas budi pekerti Bupati Purwokerto.

Mengenai cara-cara yang dijalankan oleh bupati tersebut untuk menggagalkan sebelumnya penyelidikan yang diinginkan, justru pada waktu penyelidikan itu akan dilakukan, tadi, dalam pengantar, sedikit banyak telah diuraikan. Aka n tetapi, uraian itu masih dilengkapi dengan data yang ditambahkan pada kiriman surat rahasia yang dialamatkan kepada saya oleh Residen Banyumas tertanggal 8 Mare t 1905, No . 92/2. Selain dengan jalan menakut-nakuti, bupati tersebut telah mencoba dengan berbagai praktik takhayul untuk menjamin dirahasiakannya perilakunya yang salah itu.

Sambil mengikhtisarkan uraian di atas yang sekaligus merupakan hal terpenting yang pada tahun-tahun yang lalu telah terjadi berkenaan dengan Bupati Purwokerto, maka saya kira fakta-fakta berikut pantas mendapat banyak perhatian.

a. Ketik a baru-baru ini kedudukan Bupati kosong, Residen Banyumas berkeberatan terhadap pengangkatan Raden karena i a menduga bahwa ayah tokoh tersebut yang ketagihan jud i akan menyalahgunakan kedudukan putranya dengan jalan menyuruh putranya itu meminjam uang guna membayar utang-utangnya. Dengan demikian ia akan membuat putranya itu sama tergantungnya pada lintah darat seperti dia sendiri, ayahnya, dahulu.

b. Sesudah pengangkatan yang bertentangan dengan nasihat tersebut terjadi juga, maka Residen, dengan memberikan peringatan yang sungguhsungguh dan berulang-ulang kepada Bupati, telah berusaha untuk menghalau kejahatan yang ditakutkan itu. Aka n tetapi, ini sia-sia karena pada tahun 1888 pun telah terbukti bahwa bupati itu telah banyak utang, terutama kepada penyewa izin candu. Laporan mengenai hal yang telah disampaikan itu menimbulkan pernyataan yang sangat tidak puas dari pihak Wal i Negeri kepada bupati itu.

c. Hampir setahun kemudian Residen Banyumas, dalam usaha " mematahkan pengaruh buruh ayahanda Bupati yang terus-menerus, bertentangan dengan segala-galanya, mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Bupati Purwokerto disuruh bertukar kedudukan dengan Bupati Banjarnegara. Pemerintah Pusat berkeberatan, selanjutnya mempertimbangkan bahwa Bupati Purwokerto terkadang memang tidak mendapat bimbingan yang baik dari bangsa Eropa . Maka , Residen tersebut diperintahkan untuk berusaha, dengan jalan nasihat baik dan bimbingan yang tegas, untuk mengakhiri kekacauan keuangan di pihak Bupati. Dalam kiriman surat rahasia kepada Gubernur Jenderal tertanggal 7 Oktober 1890, No . 102/2, diuraikan besarnya kekurangan Bupati yang cukup berarti itu.

d. Pada tahun 1893 terbukti oleh Residen yang menjabat ketika itu pada satu pihak bahwa kepada bupati tersebut, pada perkawinannya dengan putri Pangeran Ari o Mataram, telah mengalir sejumlah besar uang dalam bentuk sumbangan uang dari para pegawai, kepala desa, dan lainlain yang berbangsa Pribumi. Residen berpendapat bahwa dalam penyelidikan yang diadakan ketika Bupati tidak ada d i tempat akan terbukti bahwa dalam hal itu telah diadakan bermacam-macam tekanan. Kemudia n ia mencatat penyelewengan-penyelewengan Bupati secara kasar terhadap kas mesjid. Gubernur Jenderal tidak menemukan syarat-syarat untuk menyuruh mengadakan penyelidikan tersebut. Sebaliknya, beliau memutuskan untuk menyatakan bahwa beliau sangat tidak puas terhadap Bupati karena tokoh itu telah melakukan penyalahgunaan yang besar terhadap dana-dana mesjid. Beliau juga memutuskan untuk menyuruh memberi tahu bupati itu melalui Residen bahwa Wal i Negeri telah mendengar tentang tuduhan-tuduhan lain yang telah diajukan terhadap bupati itu dengan sedih hati. Beliau sungguh-sungguh berniat untuk bertindak terhadapnya dengan cara yang lain dan lebih keras, seandainya ia dalam hal mana pun bersalah sekali lagi menyalahgunakan kepercayaan atau kekuasaan.

e. Pada bulan Agustus 1900 penyalahgunaan seperti itu ternyata sekali lagi terjadi dalam ukuran luas. Jelasnya setahun sesudah pernyataan ketidakpuasan itu, pada tahun 1895 hal itu telah mula i kembali. Pemerintah Daerah berbangsa Eropa ketika itu, meskipun pihaknya menganggap bupati itu dalam segala hal tidak cocok untuk tugasnya, telah memutuskan untuk tidak melaporkan fakta in i kepada Pemerintah Pusat atas dasar-dasar yang dapat saya jelaskan, tetapi tidak dapat saya bela. Sebab, andaikan pelaporan itu terjadi juga, maka ketika itu, sehubungan dengan apa yang telah timbul sebelumnya, sulit untuk menyusul tindakan lain, kecuali pemecatan bupati tersebut secara tidak hormat dari jabatan Negeri.

ƒ. Sesudah disampaikan kepadanya peringatan yang baru ini sekarang tanpa bantuan Pemerintah Pusat - maka penyalahgunaan oleh Bupati terhadap 'kas mesjid terbatas pada hal-hal kecil yang masih akan ditenggang oleh tindakan pengawasan yang lebih keras. Sebaliknya, i a tidak mengurangi tindakannya untuk membuat dirinya bergantung pada berbagai lintah darat, di antaranya terdapat orang-orang yang reputasinya mencurigakan serta mendiamkan saja utang-utangnya yang makin bertambah, bertentangan dengan satu ketentuan yang tegas. Ia juga, sekali lagi berlawanan dengan larangan yang berkenaan dengan itu, setiap kali meminjam uang serta menerima sumbangan berupa uang atau ternak bertanduk yang besar dari pegawai bawahannya. Bahkan, ia terus memeras uang atau barang-barang lain yang berharga dalam berbagai bentuk dari para pegawai dan kepala desa yang tunduk kepadanya. Ha l ini dikerjakannya dengan cara yang meniadakan setiap gambaran tentang kejujuran kepegawaian. Ia juga terus menyesatkan pemerintahan daerah berbangsa Eropa serta memaksa para bawahannya untuk melakukan hal ini bersama dia, serta memaksa mereka berkelakuan tidak pantas dalam hal-hal lain. Ketika berdasarkan semuanya ini diadakan penyelidikan terhadap perilaku bupati itu, maka, dengan menjalankan langkah-langkah untuk menyelamatkan kepentingannya, ia menunjukkan bahwa ia malah tidak sadar akan kerendahan budi dalam perbuatannya. Ia juga tidak sadar bahwa ia telah terus-menerus memberikan contoh korupsi yang sangat menjengkelkan para abdi negeri (pegawai negeri) yang menjadi bawahannya. Sementara itu ia sangat mengandalkan kedunguan Pemerintah Pusat maupun ketakutan para bawahannya akan kekuasaannya. Sampai-sampai ia bersikap lebih baik memberanikan diri mengorek kelakuan buruknya secara meyakinkan, daripada meletakkan jabatan dengan terhormat.

Dalam pandangan saya, karena Bupati Purwokerto semakin memberikan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ia secara moral dan intelektual sama sekali tidak cakap untuk jabatan yang dipangkunya, maka Pemerintah Pusat tidak dapat berbuat lain kecuali membebaskannya dari kedinasan Negeri. Memang hal itu sudah pantas terjadi padanya sejak tahun 1900.

Sebaliknya, pantas dianjurkan untuk memberikan kepadanya tunjangan keuangan sebagai nafkah baginya dan bagi keluarganya. Seandainya hal ini dapat disertai syarat agar bupati itu jangan dnggal di dalam wilayah Purwokerto, maka hal ini pasti akan membantu perkembangan yang menguntungkan dalam keadaan pemerintahan di sana.

Akhirnya saya masih mencatat bahwa pastilah tidak pantas, sebelum Pemerintah Pusat mengambil keputusan mengenai Bupati Purwokerto, seandainya Pemerintah Pusat mengizinkannya kembali ke tempat kediamannya. Sebab, para pegawai dan para kepala desa yang telah memberikan kesaksian akan mengalami keadaan yang memberatkan mereka karena kembalinya bupati itu.

D i samping lampiran-lampiran yang telah dikutip selama surat kiriman ini ditulis, maka sekaligus bersama ini disampaikan kembali semua dokumen yang telah dikirimkan kepada saya berdasarkan perkara Bupati Purwokerto, beserta lampiran-lampiran yang telah disampaikan kepada saya bersama dengan kiriman-kiriman Sekretaris Pemerintah tertanggal n Februari 1905, No. 3879 serta yang tertanggal 17 Februari 1905, No. 4212.

IV-(6) PEMERINTAHAN DAERAH, SERBA-SERBI

Betawi, 23 Jun i 1905

Kepad a Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Pamong Praja)

A p a yang oleh Residen Banyumas telah diketengahkan mengenai pengakuan hak calon yang pertama-tama telah diusulkannya untuk menempati kedudukan bupati d i Purwokerto, secara umum dapat saya setujui. Saya kira, seandainya orang membatasi diri pada para kerabat bupati yang telah dipecat itu, maka Rade n Cokrosubroto yang ditempatkan sebagai calon pertama dalam pengusulan terakhir untuk diangkat sebagai bupati adalah orang yang tepat. Wakt u saya berkenalan secara pribadi dengan dia, saya telah mendapat kesan mengenai dirinya yang boleh dikatakan sesuai dengan penilaian resmi. Jelasnya ia adalah pegawai pribumi yang unggul, kecerdasannya cukup maju, dan termasuk golongan tua.

Meman g benar calon kedua usulan Residen, Raden Ma s Mangku - subroto, menang dari pamannya karena telah mendapat pendidikan yang lebih modern. Namun , apa yang selebihnya dikatakan mengenai dirinya tidak membuktikan bahwa i a mempunyai bakat atau sifat yang'menjadikan di a memenuhi syarat untuk fungsi bupati. Ha l ini semata-mata dengan melihat bakat atau sifatnya tadi, terlepas dari soal kekerabatan menurut darah. Dalam hal derajat kekerabatan ia lebih tinggi dari para bupati sebelumnya, dibandingkan dengan pamannya. Karen a itu dalam pandangan lingkungannya i a sama sekali tidak tampil ke muka sebagai calon untuk mengisi lowongan jabatan tersebut. Jik a d i satu pihak terdapat nilai plus berupa pembinaan intelektual, di lain pihak terdapat lebih banyak pengalaman dan ternyata tokoh ini cakap untuk masalah pemerintahan daerah, maka kedua hal itu lebih kurang seimbang. Jad i menurut pandangan saya, d i antara para ahli waris, Raden Cokrosubroto tanpa kesulitan dapat disebut satu-satunya calon yang sungguh-sungguh.

A p a yang oleh Bupati Banyumas diketengahkan tentang penafsiran alinea 4 Pasal 69 Peraturan Pemerintah, telah memaksa saya memberikan uraian berikut.

Kata-kata: kecuali syarat-syarat mengenai kecakapan, kegiatan, kejujuran dan kesetiaan, menurut pandangan saya benar-benar memberikan hak untuk mendahulukan syarat-syarat kecakapan untuk jabatan yang akan dipangku itu, asal sesuai dengan keadaan zaman. Da n baru kalau hal itu sudah dipenuhi, diberlakukan hak-hak istimewa karena kelahiran. Adapu n redaksi uraian itu masih memberikan kelonggaran besar bagi penerapannya, yang memang dalam berbagai hal sangat berbeda-beda. Ketik a belum banyak atau malah sedikit pun tidak ada tindakan apa-apa terhadap pendidikan calon bupati, dengan sendirinya orang terpaksa mengajukan syarat-syarat yang rendah mengenai kecakapan. Namun, semakin baik kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang unggul bagi para putra kepala pribumi, semakin maju orang dapat bertindak dalam menegaskan syarat-syarat yang diajukan itu.

Kenyataan bahwa belum tercapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang berlaku sekarang, untuk sebagian besar dapat dipersalahkan pada tidak adanya pemahaman di pihak para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa. Sebab, di antara mereka terlalu banyak orang yang dihinggapi prasangka seolah-olah tolok ukur yang harus diadakan bagi para pegawai pribumi harus selalu lebih rendah daripada tolok ukur yang dianggap normal di tempat lain. Jelasnya bahwa para priayi, dikepalai oleh para bupati, sepanjang zaman telah terkutuk agar tetap kekanakkanakan. Berkaitan dengan ini para penguasa bangsa Eropa itu tidak begitu menangani pendidikan para calon priayi tersebut dibandingkan dengan apa yang semestinya mereka lakukan. Banyak residen yang terutama menempatkan putra-putra bupati dalam jabatan yang tidak sesuai. Katanya, hal ini mempunyai maksud untuk mempersiapkan mereka sebagai pengganti ayahnya. Pada umumnya para pegawai bangsa Eropa memperlakukan rekan-rekan mereka bangsa pribumi sebagai sejenis pegawai yang takluk kepada perwalian yang tidak akan ada akhirnya.

Benar-benar menjadi urusan Pemerintah Pusat agar demi kepentingan umum prasangka yang merugikan itu dilawan dengan tegas. Prasangka tersebut di sini terus dihidupkan karena kebiasaan, di tempat yang lain karena ketidaktahuan, dan di tempat lainnya lagi karena kecongkakan yang berlebihan. Barulah sesudah hal ini terjadi dengan konsekuen, maka para pegawai pribumi akan berprestasi menurut kemampuan mereka. Sekarang sama sekali masih belum sampai ke situ. Dan kalau hal itu sudah tercapai, maka dengan sendirinya terbukti bahwa susunan pemerintahan daerah kita di Jawa jauh lebih bertele-tele dan jauh lebih mahal daripada semestinya.

Ha l ini pun, terutama dalam pengangkatan para bupati baru, harus diperhatikan. Dalam beberapa tahun lagi dengan demikian dapat tercapai keadaan yang tidak membolehkan lagi seorang "keturunan".

"Bupati terakhir" diusulkan untuk jabatannya, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat yang agak tinggi yang akan membuatnya menjadi seorang penguasa yang baik. Memang benar untuk kepentingan itu ia tidak perlu "menonjol karena bakat budi yang khusus", menurut kata Residen Banyumas; satu syarat yang juga tidak diajukan kepada para pegawai pemerintahan berbangsa Eropa. Namun, calon baru itu semestinya memberikan harapan sedikit lebih banyak daripada sekadar "menjadi bupati yang agak baik". Ini menurut pendapat yang sekarang pun masih terasa di kalangan-kalangan luas para penguasa berbangsa Eropa.

Hak-hak istimewa yang melekat kepada "keturunan" dapat cukup banyak berkurang, tanpa bertentangan dengan makna harfiah atau jiwa Pasal 69 P.P. Hendaknya diingat bahwa di sebagian besar Pulau Jawa, dari zaman kuno kebanyakan jabatan dianggap sebagai turun-temurun. Sedangkan pemerintahan daerah kita hampir sepenuhnya menghilangkan adat ini; hanya terhadap jabatan pemerintahan pribumi yang tertinggilah kita telah mengadakan kekecualian. Konsesi terhadap adat pribumi itu pastilah sah sepenuhnya. Sebaliknya, dengan tepat konsesi itu dikaitkan dengan satu syarat yang sewajarnya bertujuan agar kelak semakin berbobot.

Dari segi pandangan konsesi kepada adat pribumi itu, maka harus dijawab pertanyaan yang diajukan oleh Residen Banyumas. I a bertanya apakah para keturunan garis ibu harus dianggap sebagai berhak untuk mendapat sekadar kedudukan terkemuka. Adapu n pendapat pribumi tentang soal ini harus merupakan pertimbangan penting dalam penafsiran rumus yang telah dipili h untuk menetapkan satu penghormatan kepada salah satu kebiasaan pribumi.

Memang , pendapat pribumi mengenai pengakuan hak para keturunan bupati tersebut, pastilah memberlakukan motif-motif penilaian yang lain sama sekali dibandingkan dengan sifat atau derajat kekerabatan menurut darah atau menurut perkawinan semata-mata. Segera setelah orang meninggalkan kalangan putra atau saudara seorang bupati, maka berlakulah satu pertanyaan bagi paguyuban pribumi, pertalian manakah yang telah mengikat "keturunan" itu atas dasar satu kekerabatan menurut darah atau perkawinan yang lebih atau kurang erat dengan bupati tersebut. Seorang kerabat yang jauh, yang oleh bupati tersebut dipungut sebagai anak, seorang menantu yang ikut dididiknya , lebih dekat kepadanya dalam perkiraan umum daripada misalnya seorang kemenakan penuh yang hanya sedikit atau malah sama sekali tidak pernah berhubungan dengan dia dan selalu tetap tinggal di luar lingkungannya. Ukura n in i janganlah diabaikan dalam mengadakan perbandingan berbagai pengakuan hak.

Dalam kasus yang dibahas di sini, sebaliknya, tidak terdapat pertalian kekerabatan khusus seperti itu. Manta n Bupati, bagaimanapun, berharap agar dapat menyaksikan putranya menjadi penggantinya.

Maka , Raden Cokrosubrotolah yang tetap merupakan satu-satunya calon berdasarkan kekerabatan menurut darah.

Mengena i kecakapan untuk memangku jabatan, ia paling-paling memenuhi syarat-syarat minimum yang menurut Residen Banyumas masih berada dalam batas syarat-syarat yang diajukan dalam Pasal 69 P.P. Umpam a orang memandang urusan ini dari pendirian yang lebih tinggi; jelas semakin bertambahlah jumlah para pegawai pribumi muda yang berbahasa Belanda dengan baik dan telah menempuh ujian akhir sekolah raja atau sekolah menengah (HBS). Pertambahan ini juga terjadi di Keresidenan Banyumas, maka timbullah keragu-raguan apakah orang dengan kadar Cokrosubroto akan pantas sebagai pemimpin para priayi yang tinggal di satu kabupaten yang sama sekali tidak terbelakang? Setelah i a memperoleh pengajaran yang tidak melebihi pengajaran bagi seorang kepala desa atau carik desa yang baik, maka pada umur kurang lebih 25 tahun i a mula i bekerja sebagai seorang jur u tulis. Adapu n keterampilanketerampilannya yang lebih lanjut terpaksa diperolehnya semata-mata dalam rutinitas lingkup kerja priayi, dalam batas-batas sempit pada satu daerah yang sepi.

Selebihnya, katakanlah bahwa Residen yang tidak banyak mempertimbangkan penilaian seorang kontrolir menganggap Cokrosubroto itu tidak dapat mandiri. Namun, menarik perhatian juga bahwa Asisten Residen yang menjadi atasannya ketika ia bertugas sebagai wedana, telah menilai kecakapan dan kegiatan dalam tugasnya sekadar dianggap cukup. Pada laporan tahun 1904 ia mencatat mengenai Cokrosubroto, "bahkan di bawah bimbingan yang baik (tokoh itu notabene sudah berusia 47 tahun dan 20 tahun yang lalu telah diusulkan sebagai bupati) akan menjadi seorang bupati yang baik". D i satu pihak dapat disimpulkan dari rumus seperti itu bahwa penilaian terhadap perilaku pada umumnya hanya boleh diberi harga yang relatif. Di lain pihak orang dapat melihat dari riwayat menyeluruh bahwa Cokrosubroto selalu dinilai "sedang" oleh para atasannya yang membawahkannya waktu ia bertugas sebagai asisten wedana dan wedana. Padahal dalam penilaiannya, para atasan tersebut pasti memperhitungkan pendidikan yang serba kurang seperti yang diperoleh tokoh yang mereka nilai itu.

Jadi, sama sekali tidak kurang alasan-alasan baik untuk menganggap syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 69 P.P. sebagai tidak cukup dipenuhi oleh Raden Cokrosubroto. Sementara itu Residen juga telah memperhitungkan kemungkinan mengenai hal ini dan untuk kepentingan itu ia telah merekomendasi Patih Banyumas, Raden Gondosubroto.

Apa yang telah dikemukakan mengenai pegawai tersebut - dan saya tidak ada alasan untuk mengurangi kesaksian itu - memang telah menempatkan dia tinggi sekali di atas Cokrosubroto. Tambahan pula kakek maupun ayahnya, kalau dijumlahkan tahun jabatannya, selama 40 tahun menjadi Bupati Purwokerto. Dengan demikian keluarga tersebut di Purwokerto sama sekali tidak dapat dianggap sebagai orang luar.

Sebaliknya, terhadap pengangkatan Gondosubroto ada dua keberatan yang penting menurut pandangan saya. Pertama-tama, ia menjadi pengganti yang tepat bagi ayahnya yang telah lanjut usianya, untuk menjadi bupati Banyumas. Karena penempatannya di Purwokerto mungkin untuk Banyumas akan diadakan penyimpangan yang tidak perlu terhadap asas-asas yang mengatur pengangkatan bupati, atau daerah Purwokerto sesudah beberapa tahun lagi harus mendapat seorang bupati baru. Ha l yang pertama maupun yang kedua tidak diinginkan.

Kedua, para keturunan bupati Banyumas berjumlah sangat banyak dalam dunia pegawai negeri pribumi di Banyumas. Ha l ini mengakibatkan para pegawai berbangsa Eropa maupun pribumi di sana sering — bukan tanpa alasan - takut akan timbul persengketaan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan umum yang memang dipercayakan para priayi tersebut. Memang, keadaan ini untuk sebagian besar merupakan akibat wajar dari kemantapan keluarga tersebut dan merupakan hasil pendidikan baik yang oleh Bupati Banyumas telah diberikan kepada putraputranya. Namun, hal ini tidak menghilangkan keberatan andaikan satu keluarga saja yang menempati kebanyakan kedudukan yang paling penting dalam satu keresidenan. Jika kedudukan bupati di Banyumas dan Purwokerto ditempati oleh ayah dan putranya, atau kemudian oleh dua orang bersaudara dari keluarga yang sudah sangat berpengaruh itu, maka lama-kelamaan kelebihan bobotnya akan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan bagi jalannya pemerintahan daerah yang teratur.

Untu k mendapat seorang calon bagi kabupaten tersebut yang sesuai dengan tuntutan zaman dan nyata-nyata memenuhi syarat-syarat yang diajukan dalam Pasal 69, 4 P.P., dengan demikian orang terpaksa mencarinya dalam keluarga-keluarga yang hingga sekarang asing terhadap daerah Purwokerto, mungkin juga asing terhadap seluruh keresidenan Banyumas.

Memang , ini bukan merupakan keberatan yang tidak mungkin diatasi. Bahkan, penafsiran harfiah yang sering paling penting dalam penerapan asas turun-temurun yang dirumuskan dalam Pasal 69, tidak mencegah kenyataan bahwa di banyak sekali kabupaten di Jawa , keluarga-keluarga bupati yang tua terpaksa memberikan tempat kepada keluarga yang sama sekali baru. Tambahan pula, sikap membudak kepada arti harfiah itu, sering telah mengesampingkan untuk selama-lamanya pengakuan hak keturunan bupati yang lama, semata-mata karena keadaan kebetulan yang sifatnya hanya sementara. Ini terutama disebabkan oleh sikap membudak kepada kata-kata "dari Bupati terakhir"; hal ini menurut pandangan saya bertentangan dengan jiwa pasal tersebut. Karen a itu pemerintah daerah telah kehilangan dukungan yang tak dapat disangkal, yang dapat ditemukannya pada para bupati. Kewibawaan mereka dalam pandangan penduduk bertumpu pada dasar-dasar yang lama.

Untu k sementara tampak pada saya sebagai politik yang bijaksana jik a berlanjutnya satu keturunan bupati yang lama dibantu, asal kepentingan kedinasan tidak menderita karenanya. Hendaknya diingat sekarang bahwa Bupati Purwokerto yang telah dipecat itu lebih kurang seumur dengan pamannya, Cokrosubroto. Menurut perhitungan secara manusia, Bupati Purwokerto tersebut agaknya memangku jabatan bupati sama lamanya seperti yang diharapkan dari pamannya. Ini pun andaikan jabatan tersebut tidak diakhiri sebelum waktunya karena sifat-sifatnya yang buruk. Hendaknya diingat pula bahwa Cokrosubroto secara intelektual pasti lebih tinggi tarafnya daripada kemenakannya yang telah meletakkan jabatan. Lag i pula ada alasannya jik a ia diharapkan akan dapat menahan diri dari penyalahgunaan yang telah merupakan kesalahan kemenakannya dahulu. Dengan demikian apabila Raden Cokrosubrotolah yang diangkat, pasti kabupatennya akan maju, meskipun tidak seberapa cepat dibandingkan kalau Raden Cokrosubroto itu telah mendapat pendidikan yang lebih modern. Oran g pun akan lebih menyukai pengangkatan Cokrosubroto daripada munculnya seorang luar sebagai bupati Purwokerto, asalkan pemerintah daerah melakukan segala apa yang mungkin untuk membuat para anggota muda dalam keturunan Bupati Purwokerto memperoleh pendidikan dan pembinaan terbaik yang dapat mereka jangkau.

K e hadapan Yan g Muli a Gubernur Jenderal

Adapu n keberatan-keberatan Residen Pasuruan serta penjabat Residen Bagelen terhadap peraturan-peraturan yang akhir-akhir in i diterapkan dalam memberikan tanda-tanda jasa kepada para bupati, dapat saya setujui sepenuhnya. Pengalaman-pengalaman yang sama seperti yang mereka peroleh dalam pergaulan dengan para pegawai tinggi pribumi, juga merupakan pengalaman saya sendiri.

Mengena i tata pangkat balas jasa yang lazim, pada umumnya saya anggap perkiraan penjabat Residen Bagelen tepat juga, asal selalu terbatas pada daerah Jawa Tengah. Namun , mengenai dua gelar atau predikat yang terdapat dalam daftarnya, kiranya perlu saya ajukan catatan.

Sebagian oleh perbedaan-perbedaan setempat yang berasal dari masamasa dahulu, sebagian lagi oleh perbedaan-perbedaan dalam cara yang dipakai oleh pihak Pemerintah Pusat untuk menangani pangkat dan gelar pribumi, maka di kalangan-kalangan pribumi pun telah timbul banyak perbedaan dan ketidaktentuan pendapat terhadap gelar dan predikat itu. Kenyataan bahwa gelar jabatan adipati dinilai lebih tinggi daripada predikat ario dapat dianggap sebagai sesuatu yang mantap. Namun , tampak tidak berlebihan untuk mengadakan pemeriksaan dalam setiap hal, apakah pemberian predikat yang tersebut terakhir itu harus mendahului gelar adipati. Saya tidak akan heran jik a kemudian ternyata bahwa d i beberapa daerah orang akan bertindak lebih sesuai dengan pendapat pribumi, yakni dengan jalan menghilangkan predikat ario karena dianggap sebagai sesuatu yang sejak dahulu kurang lazim digunakan.

Selanjutnya, tampak kepada saya bahwa tidak selalu sebuah pemberian tanda jasa dengan lambang Nederlandsche Leeuw (Singa Kerajaan Belanda) harus didahului dengan penganugerahan gelar pangeran. Aka n tetapi, mengenai hal ini pun perlulah diperhitungkan penghargaan setempat serta perlu diperhitung keadaan lain. Sementara lambang Nederlandsche Leeuw itu merupakan imbalan jasa bagi para bupati yang memang luar biasa jasanya, sebaliknya bagi beberapa bupati, sehubungan dengan asal usul keturunannya, gelar pangeran kurang cocok. Sebab, hubungan erat gelar tersebut dengan pangkat atau asal usul raja masih lestari dan mendalam pada kesadaran pribumi.

Dalam pemberian tanda jasa itu semua, sebaliknya, asal orang hendak menggunakannya sebagai perangsang untuk kegiatan dan penunaian kewajiban, lebih daripada yang terjadi sampai sekarang, haruslah diperhitungan jasa-jasa yang nyata dan yang tidak seberapa diperhitungkan. Segera setelah seorang pegawai pribumi mendapat imbalan jasa semacam itu, para rekan d i lingkungannya saling mempertanyakan apa gerangan jasanya. Da n begitu sering hasil pertukaran pikiran mereka berbunyi sebagai berikut: orang itu beberapa tahun tertentu pastilah menjalankan suatu fungsi tanpa bersalah melalaikan kewajiban.

Banyak bupati yang sama sekali tidak tertib dalam keuangan rumah tangga pribadinya, hingga semakin terjerumus dalam utang dan karena itu semakin erat bergantung kepada tukang kredit Cina dan Arab. Dengan , demikian mereka kehilangan sarana-sarana untuk memberikan pendidikan yang pantas bagi anak-anaknya dan kehilangan kegembiraan untuk mengabdikan diri dengan sungguh-sungguh kepada kesibukan jabatannya. Untuk sebagian besar hal ini disebabkan tidak terdapat campur tangan secara teratur dari pihak pemerintahan berbangsa Eropa yang lebih baik dan lebih sinambung dengan masalah tersebut. Akan tetapi, semakin menonjollah bagi seorang pengamat yang arif, jasa-jasa orang yang merupakan kekecualian dalam hal ini. Mereka menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memberikan pendidikan yang sebaik mungkin kepada anak-anaknya. Mereka berhasil menghindarkan diri dari utang. Pendek kata dalam mengatur rumah tangganya mereka melaksanakan asasasas yang baik yang cukup banyak menambah nilai mereka sendiri maupun nilai keturunannya bagi tugas mereka terhadap Pemerintah. Jika mereka ini melihat bahwa orang lain juga menerima tanda penghargaan dengan ukuran yang tidak kurang dengan mereka sendiri, maka hal ini akan sedikit banyak menghilangkan semangat. Sementara itu contoh baik yang mereka berikan akan kurang diikuti daripada kalau mereka mendapat lebih banyak penghargaan dari pihak Pemerintah Pusat.

Salah seorang tokoh yang paling unggul di antara tokoh-tokoh yang terkecuali tadi, yaitu mendiang Bupati Serang, sering menyatakan pendapatnya kepada saya sesuai dengan jiwa tersebut. Orang-orang lain pun berkali-kali menyatakan kepada saya bahwa mereka mendapat kesan yang sama.

Pendapat bahwa pengakuan kebaikan dan jasa yang luar biasa, yang sepenuhnya terlepas dari kedudukan yang paling tua, ditanggapi secara salah atau kurang diinginkan di kalangan pribumi, sebenarnya merupakan kekeliruan. Penggunaan secara bijaksana terhadap perangsang tersebut sehubungan dengan penilaian yang luar biasa tingginya terhadap tandatanda jasa di kalangan-kalangan pegawai di Jawa dapat memberikan pengaruh yang sebaik-baiknya terhadap peningkatan taraf para pegawai pribumi.

Betawi, 22 April 1904

Ke hadapan Yang Muli a Gubernur Jenderal

Dalam Nota Bupati Demak mengenai tanda-tanda jasa yang diperuntukkan bagi para bupati, sering dibicarakan tentang pendapat di pihak pribumi mengenai urusan tersebut. Lebih-lebih karena pada halaman 2 bahkan dibicarakan tentang berjuta-juta pribumi dalam hubungan ini, maka untuk mencegah salah paham tidaklah berlebihan jika diingatkan bahwa rakyat asli tidak mempunyai pendapat tentang gelargelar dan tanda jasa tersebut.

D i Eropa bahkan di kalangan luas para warga negara yang maju, sering terdapat sikap tidak tahu sama sekali akan arti dan urutan tandatanda jasa resmi. D i Jaw a dan Madura , d i mana pemisahan antara duni a kepegawaian dan duni a bukan kepegawaian luar biasa kuatnya, umumnya rakyat biasa jauh kurang mempedulikan tanda-tanda kebangsawanan atau tanda jasa yang seluruhnya terletak d i luar lingkungannya dan sama sekali tidak terjangkau olehnya, ini dibandingkan dengan keadaan di negeri kita (negeri Belanda dan Eropa umumnya , penerjemah). Bahkan, tentang songsong (payung jabatan), seorang pribumi bukan pegawai tidak mengadakan telaah bandingan. Ia memang kenal kepada Bupatinya, Wedananya, Asisten Wedananya, dan sebagainya secara lahir. Da n ia lebih dulu akan menentukan nilai sebuah payung kehormatan menurut orang yang dipayungi itu, daripada sebaliknya. Bupati Demak telah tergoda dalam hal ini hingga membuat kekeliruan yang umumnya lebih banyak dibuat oleh orang Eropa : Ia, sesuai dengan kebutuhan pembahasan masalah ini, mengatakan bahwa "pribumi " mempunyai bermacam-macam pendapat tentang hal yang jarang atau tidak pernah menyibukkan pikirannya.

Sebagai "pendapat penduduk pribumi " dengan demikian hendaknya dibaca, "pendapat para pegawai pribumi " dan "segolongan kecil penduduk" yang setiap hari mereka ajak bergaul. Pendapat terhadap apa yang dibicarakan di sini, di bawah pengaruh yang kuat dari patokanpatokan yang ditentukan atau diterapkan oleh Pemerintah Pusat, telah berkembang lebih lanjut. Meman g benar, tentang tanda jasa pribumi murni tentu saja dibentuk atas dasar-dasar pribumi. Namun , cita-cita Pemerintah Pusat untuk mengadakan lebih banyak patokan, kemantapan, dan keseragaman dalam memberikan imbalan-imbalan kepada para pegawai pribumi, bagaimanapun telah sangat mendalam, sehingga urutan yang kini diberlakukan terhadap gelar dan tanda jasa pribumi tidak dapat dianggap lain daripada satu keseluruhan yang eklektik (berdasarkan pilihan) yang berangsur-angsur terbentuk dari banyak unsur setempat yang untuk sementara berbeda-beda.

Tentang medali atau salib serta bintang jasa, "pendapat pribumi " tentu saja seluruhnya mengikuti pendapat Eropa yang sejak semula dicontohkan kepadanya dengan kekuasaan resmi. Namun , hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa ada sebab-sebab khusus yang dapat memberikan nilai yang lebih tinggi kepada tanda jasa tertentu yang berasal usul pribumi, dalam pandangan banyak pegawai pribumi, dibandingkan dengan tanda jasa tertentu yang bergaya Eropa , meskipun perkiraan relatif tersebut menurut maksud Pemerintah Pusat harus terjadi secara terbalik. Manakal a perbedaan pendapat seperti itu sedikit banyak ada alasannya untuk hidup dan jik a ada di kalangan luas, maka pantas dianjurkan untuk diperhitungkan. Begitu pula ada motif-motif sejarah yang menentang dihilangkannya semua perbedaan setempat dalam ha l ini.

A p a yang telah dibicarakan oleh Bupati Demak, khususnya mengenai perbedaan, tidak dapat disangkal bahwa karena alasan-alasan yang diajukannya, songsong kuning dinila i tinggi oleh sangat banyak bupati dibandingkan dengan bintang emas besar. Bahkan, dalam perkiraan banyak bupati bintang tersebut pastilah kalah dengan predikat adipati. - Predikat ini timbul pada setiap dokumen yang dialamatkan kepada tokoh yang dianugerahi predikat tersebut, baik yang bersifat pribadi atau resmi. Dengan predikat tersebut ia disapa oleh orang Eropa dan dalam percakapan pribumi sering kali digunakan, kalau tokoh tersebut dibicarakan. Saya rasa tidak berlebihan jik a saya nyatakan bahwa kebanyakan tumenggung, jik a pada suatu ketika mereka disuruh memilih antara gelar adipati dengan bintang emas besar, mereka tanpa ragu-ragu akan memilih yang pertama.

Tentang predikat ario sebagai tanda jasa pertama bagi tumenggung bupati, dalam nasihat saya yang sangat rahasia tertanggal 23 Januari 1901, N o . 111 telah saya ungkapkan keberatan-keberatan yang kini telah dibenarkan dan diperkuat oleh catatan-catatan Bupati Demak.

Untu k menghapuskan gelar tumenggung bagi para bupati, Bupati Demak tampaknya tidak mengajukan alasan-alasan yang sungguh-sungguh. Jik a kini para tumenggung angkatan Pemerintah Pusat di daerah Swapraja "mungkin karena ketidaktahuan" terlalu rendah penggolongannya, maka ketidaktahuan itu juga di sana tentu saja akan menunjukkan pangkat yang terlalu rendah menurut pemahaman para adipati angkatan Pemerintah Pusat, andaikan semua tumenggung telah dialihkan menjadi adipati. Hany a karena jarang terjadi kunjungan para bupati dari tanah Gubernemen ke daerah Swapraja, baru-baru ini ditegaskan dengan tepat bahwa tidak pantas dianjurkan untuk membuat kunjungan itu lebih sering. Untu k kepentingan pengakuan yang tepat kepada para pegawai Gubernemen tersebut, kalau masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal itu yang disebabkan oleh ketidaktahuan, maka harus diadakan tindakan-tindakan lain, bukan penghapusan satu pangkat yang telah cukup lama memperoleh nilai tetap d i tanah Gubernemen.

Menuru t surat edaran rahasia dari Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal '16 Oktober 1902, No . 349, maka Pemerintah Pusat pada kesempatan penetapan asas-asas tertentu bagi pemberian tanda-tanda jasa kepada para bupati, telah lebih memberatkan soal ansienitas (ketuaan dalam jabatan) dibandingkan dengan jasa. Meman g telah disinggung soal penunaian kewajiban secara setia, tetapi jik a hal in i hanya berlaku sebagai syarat untuk dapat memberikan tanda jasa baru seusai masa lima tahun yang dianggap normal, maka penafsiran dalam praktik pada pokoknya akan berbunyi sebagai berikut: Seorang bupati yang tidak menimbulkan ketidakpuasan Pemerintah Pusat dengan cara yang mencolok, setiap kali sesudah lima tahun "mendapat tanda jasa" . Ha l in i bukan dugaan belaka; pengalaman bertahun-tahun waktu asas-asas semacam itu diterapkan menunjukkan bahwa faktor ansienitas memberikan pengakuan hak dengan syarat-syarat tertentu, maka persyaratan itu boleh dikatakan mendapat nilai khayalan. Motif-motif mana yang telah mendorong Pemerintah Pusat untuk mengambil keputusan tersebut, saya tidak tahu.

Pastilah asas ansienitas mempermudah keputusan mengenai usul-usul yang diajukan bagi Pemerintah Pusat. Sebaiknya hal itu menghilangkan sebagian besar nilai-nilai tersebut, termasuk dalam pandangan para pegawai pribumi sendiri. Dalam nasihat saya yang dikutip tadi dan yang dahulu pun pada beberapa kesempatan telah saya tegaskan bahwa saya sudah entah beberapa kali mendengar dari ucapan para pegawai pribumi keberatan-keberatan yang gawat terhadap sikap yang sangat mementingkan jumla h tahun kedinasan. Sekarang Bupati Demak pun telah menambahkan suaranya sendiri, meskipun obat yang dianjurkannya terhadap penyakit in i dengan ragu-ragu tidak cocok untuk mengatasi penyakit itu dengan tuntas.

Karen a Pemerintah Pusat ternyata mempunyai keberatan-keberatan yang tidak saya ketahui terhadap penghapusan sikap mendahulukan asas ansienitas itu, maka saya anggap bahwa ada jalan tengah yang terbaik dan yang dapat ditempuh untuk dapat menampung keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Bupati Demak terhadap kebiasaan yang diikuti sekarang. Jala n itu ialah: menerima baik gambaran yang pertama-tama dianjurkan oleh bupati tersebut dengan beberapa perubahan.

Dalam pengangkatan dari tumenggung menjadi adipati dan dalam penganugerahan songsong kuning kepadanya, hendaknya diperhitungkan jumla h tahun kedinasan serta "penunaian kewajiban secara setia" yang tradisional.

Adapu n gelar pangeran, saya ingin agar gelar itu tetap dilestarikan sebagai tanda jasa tertinggi d i samping Nederlandsche Leeuw, tetapi jangan dimasukkan dalam susunan pangkatnya, dengan alasan-alasannya yang telah saya ajukan dalam nasihat saya yang telah dikutip tadi.

Bintang emas besar, bintang perwira Oranje-Nassau dan Nederlandsche Leeuw atau gelar pangeran, lalu dapat menjadi perangsang yang sungguh-sungguh bagi para bupati untuk menjalankan kebaikankebaikan yang paling dianjurkan kepada mereka oleh Pemerintah Pusat demi kepentingan negeri. Bintang-bintang itu dapat diberikan dalam urutan yang dicantumkan di sini, tetapi tanpa memperhatikan ansienitas sebagai imbalan atas jasa-jasa luar biasa.

Gela r ario yang nilai dan maknanya sudah terlalu banyak berbeda menurut tempat, tidak termasuk salah satu d i antara kedua rangkaian tadi. Mungki n gelar ini, dalam bentuk aria, telah berakar d i daerah Pasundan, kecuali di Banten, sebagai tanda jasa pertama bagi tumenggung. Aka n tetapi, gelar aria ini sama sekali tidak senilai dengan gelar ario di Jaw a Tengah, sedangkan di Jawa Tengah sendiri setiap kebiasaan umum mengenai predikat ini di sana-sini akan berselisih dengan tradisi setempat.

Predikat tersebut dengan demikian di daerah Jaw a Tengah hanya dianugerahkan kepada tokoh-tokoh yang jasa-jasanya memberikan hak kepada mereka agar mendapat tanda jasa. Ini pun dengan memperhatikan nilai yang diberikan kepada tanda jasa tersebut oleh kebiasaan setempat.

Apaka h seorang bupati sebelum pengangkatannya menjadi adipati sesudah lebih kurang bertugas lima belas tahun dengan setia, sudah akan menerima atau belum akan menerima satu atau lebih banyak tanda jasa yang disebut tadi, seluruhnya bergantung pada jasa-jasanya. Seorang adipati yang lebih kurang lima tahun berdinas secara setia hendaknya diberi songsong kuning. Sedangkan sebelum maupun sesudah pemberian tanda pembeda itu hendaknya masalah tanda jasa tersebut seluruhnya ditentukan oleh masalah jasa-jasa istimewa.

Ketimpangan dalam menganugerahkan songsong kuning yang dimintakan perhatian oleh Residen Semarang, khusus untuk kepentingan Bupati Demak, rupanya paling mudah dihilangkan dengan menghadiahkan tanda pembeda tersebut kepada bupati tadi untuk sementara. Namun , sekaligus hendaknya diselidiki apakah mungkin di antara para rekannya masih terdapat tokoh-tokoh yang dapat menerima hak-hak yang lebih kurang sama atas tanda itu.

Mengenai bintang-bintang rupanya perlu ditentukan dengan sengaja bahwa tanda-tanda jasa yang agak tinggi d i antaranya menggantikan yang lebih rendah. Beberapa kali ada pegawai pribumi yang bertanya kepada saya bagaimanakah sebenarnya peraturan yang berlaku, karena ada orang di antaranya yang, misalnya, tetap memakai bintang perak yang pernah diperolehnya dahulu di samping bintang emas kecil. Sebaliknya, orang lain malah mencemoohkan pendapat itu.

25

Betawi, 30 Apri l 1904

K e hadapan Yan g Muli a Gubernur Jenderal

Pada umumnya saya harus menyetujui ulasan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri serta kesimpulannya yang negatif terhadap pentingnya surat seperti yang dimaksud oleh Residen Pekalongan.

Memang , kepala Departemen tersebut agak berlebih-lebihan dalam catatan-catatannya mengenai kedudukan wanita dalam masyarakat pribumi di Jawa . Sebab, sudah sejak lama tidak sebesar itu lagi pemisahan antara pria dan wanita di sana seperti yang digambarkannya. Meskipun para wanita tidak bersama dengan para pria ikut serta dalam selamatan yang bercorak agama, pada kesempatan lain kedua golongan itu bersama-sama ikut serta d i dalamnya dan juga bersama-sama mengambil bagian dalam perayaan-perayaan. Meskipun demikian peranan pria dan wanita pada kesempatan-kesempatan seperti itu berbeda pembagiannya dengan di negeri kita.

Pada akhir bulan Puasa bukan hanya para tamu berbangsa Eropa yang mengucapkan selamat kepada istri bupati; di banyak daerah menjadi kebiasaan bahwa para pegawai bawahan pun bukan saja menyampaikan ucapan selamatnya kepada para atasannya sendiri, melainkan juga pada istri para atasan itu dan kepada kerabat wanita lainnya.

Jadi, mungkin sekali bahwa Residen Pekalongan tidak berselisih dengan pendapat setempat mengenai kepatutan. Ini disebabkan oleh cara yang dipakainya untuk membagikan tanda-tanda jasa yang telah dihadiahkan kepada para abdi negeri bangsa pribumi dan lain-lain d i keresidenan tersebut. Sedangkan di sebagian besar Jaw a Barat sekurangkurangnya orang dapat bertindak dengan cara itu juga tanpa takut akan perselisihan serupa. Meskipun dalam hal itu pantas dianjurkan agar dihindarkanlah segala apa yang mungkin dapat menjadi sebab untuk menganggap undangan para istri dan anak tokoh-tokoh yang diberi tanda jasa itu sebagai hambatan untuk hadir pada upacara tersebut.

Perbedaan penting terhadap hubungan-hubungan yang dimaksud d i sini di berbagai daerah, sebaliknya, mestinya sudah cukup memberikan alasan agar jangan menyeragamkan upacara-upacara tersebut hanya karena peraturan-peraturan umum daripada yang dibolehkan oleh taraf perkembangan masyarakat pribumi sekarang. Lag i pula selebihnya tidak dianjurkan untuk mengatur bentuk-bentuk pergaulan dan kesopanan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah berbangsa Eropa terhadap duni a pribumi. Kecenderungan untuk memancing penetapan ketentuanketentuan rinci seperti itu, menurut saya, timbul dari pengamatan tentang tidak adanya keluwesan dalam pergaulan dengan pribumi yang terdapat pada banyak pegawai pemerintah daerah. Kekurangan seperti itu betapapun pantas disesalkan, tidak dapat diatasi dengan peraturan yang sifatnya seragam. Sedangkan peraturan tersebut sering menimbulkan kesalahan-kesalahan baru yang telah lebih besar lagi daripada yang lama yang telah mereka coba hilangkan. Bersama dengan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, maka saya berpendapat bahwa cukuplah tindakan pihak Pemerintah Pusat jik a diberikan perintah untuk menyematkan tanda-tanda jasa yang sudah dianugerahkan itu secara khidmat.

Betawi, 25 Desember 1902

K e hadapan Yan g Muli a Gubernur Jenderal

Sumpah jabatan bagi pribumi Mohammada n bukannya tidak berarti. Meskipun dalam undang-undang keagamaan, pranata, serta adat rakyat mereka sendiri, hal itu tidak diketahui, karena tradisi yang berlangsung lama, maka dalam kesadarannya hal itu seolah-olah sudah merasuk. Da n meskipun hukum Mohammada n adat pribumi menggunakan berbagai cara untuk meniadakan penegasan-penegasan yang telah diberikan di bawah sumpah, pendapat umum pribumi memiliki nilai khusus pada janji kesetiaan yang diperkuat sumpah itu.

Sebaliknya, terhadap penyalahgunaan yang sudah berurat berakar, sumpah seperti itu tidak banyak memberikan jaminan. Kit a tahu bahwa para pegawai pribumi tidak begitu berkeberatan terhadap soal penyuapan. Entah berapa kali saya mendapat janji-janji tertulis (sering dalam bentuk nazar, sebagaimana diatur oleh syariat) dari para calon yang melamar untuk mengisi lowongan suatu jabatan. Sedangkan jumla h uang tertentu guna mendukung lamaran mereka itu ditawarkan, meskipun orang yang bersangkutan tahu benar bahwa jika mereka memang diangkat, maka mereka akan mengangkat sumpah "pembersihan". Sementara itu penerimaan imbalan bagi penggunaan atau penyalahgunaan kedudukan jabatan mereka demi keuntungan oknum-oknum tertentu, sama sekali tidak merupakan kekecualian. Apakah kejujuran kepegawaiannya dalam hal ini lalu lebih rendah tarafnya daripada kejujuran para pegawai bangsa Eropa yang setingkat, yang menganggap gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, tidak berani saya katakan.

Jadi nilai yang dikenakan pada sumpah jabatan yang diharuskan kepada para pegawai pribumi hanya bersifat relatif; namun bahwa nilainya itu bukan rekaan, antara lain dapat terbukti juga dari keadaan sebagai berikut. Berkali-kali beberapa bupati yang saya ajak bertukar pikiran mengenai ketidakandalan peradilan majelis ulama yang setiap kali terbukti kembali, telah mendesak kepada saya, agar saya mengusulkan supaya para anggota dewan-dewan tersebut juga diharuskan bersumpah jika mereka mulai bertindak. Mereka pun menganggap tindakan tersebut bukan sebagai obat manjur, namun mereka mengharapkan sedikit perbaikan karenanya. Sebab, menurut pendapat mereka lalu banyak orang yang akan malu mengadakan penyalahgunaan. Padahal, sekarang mereka melakukan kesalahan tanpa malu-malu.

Karena saya tidak tahu dalam bentuk mana Pemerintah Pusat memikirkan untuk mengusahakan pembatasan pengamalan sumpah, maka terpaksalah saya hanya mengungkapkan pendapat saya secara umum sebagai berikut: Sehubungan dengan anggapan pribumi bahwa pelestarian sumpah jabatan, katanya, perlu bagi para pegawai pribumi, sebaliknya di samping itu setiap penyederhanaan rumus dan pengurangan jumlah sumpah yang harus diucapkan, pantas disambut gembira. Ini disebabkan baik karena banyaknya sumpah itu mengurangi kewibawaannya, maupun karena sumpah itu sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk menolak penyalahgunaan jabatan.

Betawi, 18 Juni 1901

Kepada Direktur Pengajaran, Ibadah, dan Kerajinan

Kenyataan bahwa di antara orang Jawa yang sudah agak maju tidak terdapat seorang pun yang mengerti cerita Ramayana Kawi seperti yang diterbitkan oleh Prof. Kern, dapat diterima sebagai hal yang mantap.

Pertanyaan yang masih harus dijawab, bukanlah apakah pemilikan naskah cetakan seperti itu akan merangsang banyak di antara mereka untuk memperoleh pengetahuan yang perlu untuk memahaminya, dan dengan demikian menjadikan sastra lama bangsanya sendiri satu pokok studi, sebab sepanjang pengalaman saya, pertanyaan itu harus dijawab "tidak". Memang, ada beberapa pribumi yang berminat atas karya-karya yang penting seperti yang dimaksud tadi, karena mereka, tanpa sedikit pun mengerti kritik historis, berpendapat bahwa di dalamnya ditemukan sebagian dari sejarah yang benar tentang nusa dan bangsa' mereka. Minat semacam ini berangsur-angsur berkurang di bawah pengaruh pendidikan yang bercorak Eropa. Lagi pula sama sekali tidak dapat dianggap sebagai urusan Pemerintah Pusat untuk mengulur-ulur kehidupan satu kesesatan yang sekarat itu dengan jalan buatan. Di antara orang yang berpendapat demikian termasuk, misalnya, Bupati Bandung. Namun, saya yakin bahwa salah satu eksemplar terbitan tersebut akan ditempatkannya di dalam lemari bukunya sebagai sebuah kitab yang dikuncinya dengan tujuh meterai.

Hanya ada sedikit sekali tokoh dalam golongan yang agak tinggi di antara orang Jawa yang ingin mengenai hasil sastra seperti itu, karena dalam sastra bangsanya pernah mendapat tempat utama. Minat historis seperti itu pastilah pantas didorong. Namun, untuk menghadiahkan terbitan seperti yang dihasilkan oleh Prof. Kern, menurut pendapat saya, untuk sementara belum merupakan cara yang tepat. Sebab, mereka yang berminat bukan saja tidak mengerti karya itu; melainkan juga tidak mempunyai sarana yang dapat mereka jangkau untuk belajar memahaminya. Gambaran bahwa seseorang dalam keadaan begitu akan berusaha untuk menggumuli karya Ramayana Kawi itu dapat dibayangkan, tetapi sangat tidak layak.

Karena itu karya tersebut, menurut perkiraan saya, tidak sesuai sebagai hadiah bagi para kepala pribumi, para siswa sekolah guru, dan lain-lain di Jawa.

Informasi Umum tentang INIS

Latar Belakang

Dalam sejarah Indonesia yang panjang dan kaya, Universitas Negeri Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), merupakan fenomena yang baru muncul. Pada saat ini ada empat belas IAI N yang memberikan pendidikan dan penelitian mengenai Islam, dalam taraf universiter. Semuanya ada d i bawah Departemen Agama R L Perkembangan daerah didorong dengan berdirinya fakultas-fakultas baru, yang sekarang dianggap sebagai cabang IAIN . Meskipun IAI N dapat dianggap telah mantap, Departemen Agama ingin sekali mengakselerasikan perkembangan lebih lanjut universitasuniversitas ini.

Kerja Sama Indonesia-Belanda dalam bidang Studi Islam

Untu k tercapainya tujuan tersebut diusahakan adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam lain yang bertaraf internasional. Salah satu lembaga ini adalah Universitas Negeri Leiden, Belanda. D i universitas itu telah lama diadakan studi Islam dan di situ juga dalam banyak bidang sejarah dan kebudayaan Islam dipelajari d i berbagai jurusan. Kerj a sama ini, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), dilaksanakan oleh Jurusan Bahasa-Bahasa dan Kebudayaan Asi a Tenggara^ dan Oseania, Universitas Leiden dan Direktorat Perguruan Tingg i Agama Islam, Departemen Agama , Jakarta. Kerj a sama in i akan berlangsung dari tahun 1989-1994 dan akan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda. Tujuan INI S ialah pengembangan dan penataran tenaga ahli Departemen Agama dan Universitas Islam Negeri dalam bidang Studi Islam, dan pengembangan sarana kepustakaan dan penelitian yang memadai di universitas-universitas tersebut.

Kegia tan-kegiatan

Untu k mencapai tujuan ini, kegiatan-kegiatan berikut dilaksanakan:

1. Memberikan pendidikan pascasarjana dalam studi Islam kepada tenaga-tenaga dari Departemen Agama dan Universitas Negeri Islam, baik d i Indonesia maupun di Belanda;

2. Memberikan sarana penelitian kepada sarjana-sarjana Islam Indonesia di Leiden, negeri Belanda;

3. Memajukan koleksi-koleksi kepustakaan Universitas-universitas Negeri Islam dengan cara setiap tahun menyediakan sejumlah buku dan majalah periodik dalam bidang Islam untuk keempat belas IAI N itu.

4. Mendistribusikan publikasi yang ada hubungannya dengan bidang Islam dalam rangkaian terbitan INIS Materials.

5. Mempublikasikan INIS Newsletter (Surat kabar INIS) untuk meningkatkan komunikasi ilmiah antarsarjana Islam Indonesia, dan juga antara sarjana Islam Indonesia dan sarjana Islam Barat.

Ketu a INI S d i negeri Belanda:

Prof. Dr. W.A.L.'Stokho f

Universitas Negeri Leiden

Buk u Seri INI S dapat diperoleh pada:

— Kanto r Perwakilan Universitas Negeri Leiden Vill a "Sit i Andalusia " Kebo n Duren, Ciputat 15411

— Jala n MP R Ray a no. 9 Cilandak, Jakart a 12430

TELAH TERBIT

I. Seri INIS

1. Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi Islam, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L . Beek, N.J.G . Kaptein , N y . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Dwibahasa, 1988, ISBN : 979- 8116-00-3. 2. Santri dan Abangan di Jawa, Zain i Muchtarom, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L . Beek, N.J.G . Kaptein , Ny . P.A . Iskandar SoeriawidjajaRoring , 1988, ISBN : 979-8116-01-1. 3. Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, L.W.C . van den Berg, Penerjemah: Rahay u Hidayat, Editor: K.A . Steenbrink, N.J.G . Kaptein , Ny . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , 1989, ISBN : 979-8116-02-X. 4. Pandangan Barat terhadap Islam Lama, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L . Beek, N.J.G . Kaptein , Ny . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinar d Wahyu , 1989, ISBN : 979-8116-03-8. 5. Parayaan Mekah, C. Snouck Hurgronje, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L . Beek, N.J.G . Kaptein , Ny . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , 1989, ISBN : 979-8116-04-6. 6. Beberapa Kajian Indonesia dan Islam, Penerjemah: L.D . Tedjasudhana, Editor: W.A.L . Stokhof, N.J.G . Kaptein , Ny . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , Dwibahasa, 1990, ISBN : 979-8116-06-2. 7. Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan), Kumpula n makalah seminar "Seperempat Aba d Ilmu Perbandingan Agama d i IAIN " d i Yogyakarta 12-13 September 1988, Editor: W.A.L . Stokhof, N y . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahma d Seadie, H.L . Beek, Burhanuddin Daya , Djam'annuri, 1990, ISBN : 979-8116-10-0.

8. Bawean dan Islam, Jacob Vredenbregt, Penerjemah: A.B . Lapian, Editor: W.A.L . Stokhof, Ny . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , Ahma d Seadie, 1990, ISB N 979-8116-08-9.

9. Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam, Muhamma d Amin , Editor: W.A.L . Stokhof, Ny . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , Ahma d Seadie, 1991, ISBN : 979-8116-11-9.

II. Seri Khusus INI S

1. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jili d I, E. Gobé e dan C . Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny . P.A. ' Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , Ahma d Seadie, A.M . Pieterse, 1990, ISBN : 979-8116-05-4.

2. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jili d II, E . Gobé e dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , Ahma d Seadie, A.M . Pieterse, 1990, ISBN : 979-8116-05-4.

3. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jili d III, E . Gobé e dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , Ahma d Seadie, A.M . Pieterse, 1990, ISBN : 979-8116-05-4.

III. Buletin INI S

1. INI S Newsletter Vol . I, 1989

2. INI S Newsletter Vol . II, 1989

3. INI S Newsletter Vol . III, 1990

4. INI S Newsletter Vol . IV , 1991

Akan Terbit

1. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Jili d V , E . Gobé e dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , Ahma d Seadie, A.M . Pieterse, 1991, ISBN : 979-8116-05-4.

2. Pengantar Teologi dan Hukum Islam, Ignaz Goldziher, Penerjemah: Hersri Setiawan, Editor: W.A.L . Stokhof, Ny . P.A . Iskandar SoeriawidjajaRoring , Wiwi n Triwinarti Wahyu , Ahma d Seadie, A.M . Pieterse, 1991, ISBN : 979-8116-13-5.

3. Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Christine Dobbin , Penerjemah: Lillia n D . Tedjasudhana, Editor: W.A.L . Stokhof, N y . P.A . Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwi n Triwinarti Wahyu , Ahma d Seadie, A.M . Pieterse, 1991, ISBN : 979-8116-08-9.

Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) ISBN 979-8116-05-4