PERANG MELAWANNEGARA
ANARKISME DALAM PEMIKIRAN GILLES DELEUZE & MAX STIRNER
KONTINUM
MELAWAN NEGARA ANARKISME DALAM PEMIKIRAN
GILLES DELEUZE & MAX STIRNER
Saul Newman
PERANG MELAWAN NEGARA Anarkisme Dalam Pemikiran Gilles Deleuze dan Max Stirner
Penulis Saul Newman
Penerjemah Tim Media Kontinum
Sumber War On The State - Stirner and Deleuze's Anarchism www.infoshop.org
Sampul dan Tata Letak Rage Against Design
Cetakan Pertama, Maret 2009
Tebal xvi + 49 hlm ; 11 × 15,5 cm
Penerbit Kontinum
Kontak email:[email protected] web: www.kontinum.tk
Newman, Saul. 2009. Perang Melawan Negara Anarkisme dalam Pemikiran Gilles Deleuze dan Max Stirner. Makassar: Kontinum
Daftar Isi
V Prawacana 1 Perang Melawan Negara 5 1. Kritik Atas Negara 14 2. Pemikiran Negara 24 3. Subjek Atas Hasrat 34 4. Resistensi 42 5. Konklusi Daftar Referensi 45 Tentang Penulis 48
GAGASAN-GAGASAN MENENTANG
SEBUAH PRAWACANA DARI TIM MEDIA KONTINUM
"Pemberontakan mentransformasikan budak menjadi manusia seutuhnya. Walau hanya untuk satu jam saja"
-Ed Abbey
Bahkan dalam diskursus radikal kontemporer sekalipun, para antikapitalis cenderung memandang bahwa Negara sebagai institusi monolitik secara ekonomi dan politik. Setiap kita menyebut Negara, maka yang terbayang adalah sederetan institusi militer, birokrasi sekolah, atau pengadilan di bawahnya, lalu IMF, Bank Dunia, WTO, serta korporasi-korporasi di atasnya. Konsekuensi dari pemahaman tersebut, untuk merubah sebuah masyarakat, setidak-tidaknya agenda revolusioner yang mesti dijalankan adalah perebutan Negara: mengambil alih kepemimpinan dan penguasaan Negara borjuis untuk di-kendalikan oleh dan untuk kelas pekerja. Pengambilalihan dapat berupa kudeta, lewat parlemen atau pun proses elektoral, dengan cara memisahkan diri dari Negara induk, dan lain sebagainya.
Demikian posisi Negara dalam triangulasi kekuasaan sebagai pelayan, secara nasional dan juga global, dreg kekuatan tempat dimana penjabaran tersebut dioperasikan lewat institusi kepnunyaan Negara. Sebagai cerminan dari kekuasaan sebuah kelas -yaitu kelas yang berkuasa, maka operasi, arah, tendensi, kebijakan dan kecenderungan sebuah Negara berjalan bergantung dari siapa yang menguasainya atau bergantung pada siapa yang memerintah dalam suatu Negara.
majikan baru yang pro-pekerja, pro-rakyat" gagal mengendalikan Negara pada saat kepemimpinan nasional atau “majikan baru yang pro-rakyat” itu berada di tampuk kuasa.
Begitu para radikal berkuasa, agenda pertama yang harus dijalankan bukanlah me-reform tanah yang dimiliki tuan tanah dan korporat, pabrik untuk dikelola para pekerjanya, kota untuk dinikmati dan ditinggali oleh masyarakatnya. Dalam perspektif kekuasaan Negara, maka agenda pertama yang harus berjalan, saat kita tahu bahwa kekuatan yang lama takkan pernah rela begitu saja disingkirkan, adalah mempertahankan kekuasaan itu. Dan oposisi pekerja saat meminta pengoperasian otonom pabrik di bawah kontrol mereka dan menolak perwakilan pemerintah dalam jajaran manajemen, dengan segera dilabeli kontra-revolusi, mental borjuis, tidak progresif, dangkal secara teoritik. Cerita-cerita 'keberhasilan' sebuah pemerintahan yang pro-rakyat lantas menjadi pembenaran sekaligus menutupi bagaimana sisi lain yang menindas, yang selalu dilabeli “mempertahankan revolusi, mempertahankan kekuasaan populis, menjaga proletariat dictatorship".
Negara Pertanyaannya adalah mengapa selalu gagal dikendalikan? Jika berasumsi bahwa pemerintahan pro-rakyat itu pada dasarnya berniat mengapa selalu berakhir dengan tragedi yang ironik mereka yang diklaim diperjuangkan? Makaamemba betuation yang sebagai logika merawat diri atau self-perpe hi adalah titik secara alamiah inheren dalam Negara. Ini tolak awal yang radikal ketika kita memutuskan memandang Negara dari titik yang berbeda dari biasanya. Saat Negara selalu diidentikkan dengan lembaga-lembaga kekerasan maupun ideologisnya, dengan person yang duduk sebagai birokrasi serta aturan yang diproduksinya, saat Negara hanya dilihat sebagai refleksi kepentingan ekonomi belaka, maka kita telah memulai kegagalan yang terulang dari jaman lampau. Dalam Perang Melawan Negara inilah, Saul Newman menjamu kita di sebuah gala dinner, dengan menu dari dapur yang tidak biasa. Menyerang kebiasaan kita; memandang Negara dari aspek ekonomi dan menafikkan viii | Perang Melawan Negara yang tak punya sense dan imajinasi apa-apa selain merogoh tempat sampah dan menyuap diri dengan apapun yang bisa dilahap disitu. Dari dapur post-anarchism, sebuah (re)interpretasi anarkisme ber-dasarkan gagasan postrukturalisme, Newman meracik Max Stirner -seorang radikal abad 19 yang tidak terlalu dikenal di luar lingkar-lingkar anarkis, dengan filsuf kaliber abad 20, Gilles Deleuze -yang selalu hanya diidentikkan dengan pemikiran ekletik khas posmodernisme yang rumit dan tidak applicable. Perpaduannya menawarkan sensasi lain. Dan rasanya? Hmmm... Andrew Koch di tahun 1997 telah melantik Stirner sebagai proto-postrukturalis, karena gaya berfikirnya telah mendahului apa yang kita sebut sekarang sebagai poststructuralism. Sementara Deleuze, bersama Felix Guattari ditasbih oleh Foucalt sebagai penanda suatu era, kelak di kemudian hari, memberikan lompatan luar biasa dalam skizoanalisanya. Stirner dan Deleuze hidup berbeda zaman, namun lewat Newman, mereka bertemu untuk menjawab tentang bmkkd dimapankan? Lalu mengapa Negara bisa terus eksis saat hakekat setiap individu adalah mencari kebebasannya, adalah dan mengapa justru kecenderungan manusia justru ingin terus dikuasai? Dengan proposisi seperti itu, betapa berharganya sebuah analisa radikal dalam merumuskan sebuah strategi revolusioner.
Ungkapan Stirner bahwa “ada roda gigi di kepalamu”, yang berputarmenggerakkanpikiran untuk terus mengkonstruksi sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak dasar kita, bertaut dengan Deleuze - bersama Guattari, berdasarkan pengalaman Mei 68, menyadari bahwa keruntuhan revolusi tersebut bukanlah karena kuatnya atau kebangkitan dari tatanan lama yang baru saja babak belur dihantam mahasiswa dan pekerja. Tetapi justru kondisi psikis masyarakatlah yang menuntun mereka kembali ke dunia lama. Alternatif yang ada di kepala mereka hanyalah kembali ke tatanan yang lama. Reposisi tersebut berdasarkan pengalaman hidup harian yang ditempa dalam struktur masyarakat hirarkis dan hipokrit oleh Negara dan Kapital yang mengamputasi kemampuan mereka untuk bangkit dan mengorganisir diri dalam tatanan baru.
Anti-Oedipus karya Deleuze dan The Ego And Its Own karya Stirner menunjukkan hal yang sebangun : karya teoritik yang dalam menyelami keterikatan kita pada kekuasaan baik secara imajiner yang membentuk batasan-batasan dalam pikiran kita yang seakan-akan tidak mampu kita lewati, maupun secara fisik dan psikis yang ditempa sejak kita teriahir. Kesimpulan umumnya dunia baru yang bebas tak semudah yang dibayangkan, selama dalam diri individu sosial masih terikat oleh 'mentalitas budak' yang tak rela bebas dan senantiasa ingin dikuasai.
Strukturalisme tidak lagi memadai sebagai satu-satunya alat analisa dalam mengkonfirmasi realitas sosial, dan Deleuze menawarkan sisi lain yang ditenggelamkan dalam sejarah manusia sebagai sejarah rasionalitas. Tidak sebagaimana postrukturalisme lain yang terjebak dalam ombak ontologisnya masing-masing, Stirner dan Deleuze menawarkan sudut pandang lain yang radikal dan sangat membantu melihat kekuasaan atau khususnya Negara dari sisi lain. Mengingat bahwa manusia bukanlah subjek pasif yang deterministik dan dapat diprediksi secara akurat, terlebih saat sebagian besar para radikal
Anarkisme Dalam Pemikiran Gilles Deleuze dan Max Stirner | xi ekonomi, yang selalu disuperiorkan sebagai basis dari ranah sosial-lah yang semestinya menjadi alternatif.
Yang Radikal nan Applicable
Hidangan menu Newman ini ditutup dengan pencuci mulut yang ranum dan mengesankan. Bertentangan dengan sinisme dan prasangka umum, bahwa teori-teori yang serupa kepunyaan Stirner dan Deleuze terlalu abstrak dan 'hanya bagus untuk dipikirkan susah untuk dijabarkan', apa yang kita temukan dalam Perang Melawan Negara justru hamparan gagasan yang bertebaran layaknya kodekode digital dalam program open source. Ada berbagai gagasan Deleuze dan Stirner sebagai resolusi dan alternatif yang sifatnya applicable, dapat dipraksiskan dalam membangun gerakan radikal revolusioner, yang bisa “dicomot sana-sini” sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Gagasan-gagasan mengenai rhizome, logika arborescent serta otonomi dan kedirian "the unique one" tidak saja radikal secara konsepsi, namun juga sangat aplikatif. Jelas ini menegasikan prasangka-prasangka umum yang disebut sebelumnya. xii | Perang Melawan Negara
Misalnya saja dalam kejadian Seattle 99, sebuah demonstrasi besar-besaran yang fenomenal, gagasangagasan Deleuze tentang rhizomatic dan logika nonarborescent dalam struktur organisasi, komunikasi dan pengambilan keputusan, terpraksiskan secara efektif dan luar biasa melalui grup-grup affinitas. Ribuan orang mengorganisir diri dalam sebuah gerakan "banyak denyut" yang horizontal, tak memiliki komando sentral, tak memiliki elit, tak ada isu tunggal yang harus didiktekan ke semua komponen aksi. Kelompok-kelompok kecil tapi banyak itu justru berkoordinasi dengan begitu solid dan menghentak justru saat tak satupun Partai-partai Kiri yang sentralistik itu menampakkan batang hidungnya dan berpartisipasi aktif dalam aksi ini.
Secara metodologis, dalam peristiwa Seattle 99, juga tak bisa dinafikkan bahwa aksi-aksi penghancuran property, molotov cocktail, pertempuran jalanan dan bentuk-bentuk vandalisme lainnya berkontribusi tidak sedikit dalam menyampaikan pesan serta pencapaian target aksi tersebut secara umum yakni penggagalan pertemuan WTO. Para perusuh ini mengambil metoda sebagaimana yang disarankan oleh Stirner: insureksi!
genealogis Apabila kita melacak jejaknya secara bagaimana sebuah gerakan radikal dioperasikan, tersebut, maka diorganisir, dirancang dan ditindaklanjuti t D kental. Hal inilah yang memberikan inspirasi dan kejutan, bahwa potensi radikalisme dalam abad 21 ini masih terbuka luas, sepanjang seseorang dapat belajar banyak dari luka-luka sejarah, dan menghindar dari duri-duri yang siap menancap di kulit. Hal terakhir yang bisa menjadi pelajaran, bahwa penolakan terhadap Negara (afirmasi, pengakuan dan penempatannya secara taktis) tidak lagi dimonopoli oleh para Anarkis. Apa yang terjadi hari ini justru adalah semakin populernya gerakan-gerakan Marxis yang justru berdiri pada lini anti-Negara. Berkebalikan dengan pandangan umum bahwa para Marxis dan anarkis selalu bertentangan dalam soal Negara, apa yang kemudian lazim disebut dengan pendekatan Marxisme Libertarian, dengan salah satu gagasan intinya adalah menolak Kapital sekaligus menolak Negara - justru mengkonfirmasi gagasan anarkis tentang watak Negara.
xiv | Perang Melawan Negara
Para petani di Chiapas, Meksiko masih berdiri tegak dan belum goyah dalam mengambil model dan takdir berbeda dari gerakan revolusioner sejenis. Zapatista beroposisi keras dengan neoliberal, sekaligus di saat bersamaan juga menghantam Negara Meksiko.
Gagasan libertarian dalam Marxisme justru lahir dari pembacaan sejarah yang dialektis serta pendekatan yang non-dogmatis ini melampaui kalangan Marxis ortodoks (Leninisme, Trotskyisme, Maoisme, dsb) yang gagal melinat sisi lain dari dominasi dan kontrol. Barangkali inilah dampak dari watak dogmatis yang menutup mata untuk membuka diri pada kecenderungan individu dan sosial mutalkhir, dan senantiasa berefleksi atas gagasan yang diusung.
Dan pada akhirnya, ungkapan Ed Abbey mengenai pemberontakan, menjadi kunci dari gagasan-gagasan ini. Kita tidak hanya membutuhkan sebuah revolusi sebagai kejadian, namun juga perlu mendorong dan mengorganisir insureksi, yang tidak lain adalah proses kemenjadian. Tanpa memberontak, seorang budak tidak akan pernah belajar bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Untuk menjadi manusia yang utuh, diperlukan pembelajaran Anarkisme Dalam Pemikiran Gilles Deleuze dan Max Stirner | xv yang terus menerus. Kita tidak akan pernah menjumpai hari revolusi, tanpa ada pemberontakan di malam dan dini hari.
Demi terbitnya matahari baru esok hari, selamat belajar!
PERANG MELAWAN NEGARA
Pengaruh Max Stirner dalam teori politik kontemporer seringkali diabaikan. Namun yang mengejutkan dalam pemikiran politik Stirner adalah adanya pertemuan yang menakjubkan dengan teori postrukturalis, terutama yang membahas mengenai fungsi dari kekuasaan. Sebagai contoh, Andrew Koch melihat Stirner sebagai seorang pemikir yang melampaui tradisi Hegelian -tempat dimana ia biasanya diposisikan. Karya-karya Stirner merupakan perintis ide-ide postrukturalis mengenai landasan pengetahuan dan kebenaran (Koch, 1997). Menurut Koch, transen-dentalis penolakan atas epistemologi dari dimana hal bangunan dasar filsafat tentang Barat tradisional. tersebut melampaui batas-batas filsafat Koch Guna menerangkan apa yang diuraika tentang turalis, saya hubungan Stirner dan epistemologi postr akan melihat titik temu pemikiran Stirner ini melalui seorang pemikir postrukturalis yaitu Gilles Deleuze, mengenai Negara dan kekuasaan politik. Ada banyak kesejajaran yang penting antara kedua pemikir ini. Dalam metode yang berbeda, mereka berdua bisa dikata sebagai pemikir anti-Negara, filsuf anti-otoritarian. Saya ingin menunjukkan bahwa kritik Stirner terhadap Negara mendahului pemikiran postrukturalisnya Deleuze dalam menolak Negara, dan lebih penting lagi dimana pemikiran anti-esensialis mereka yakni anarkisme post-humanist melampaui sekaligus mencerminkan keterbatasan dari anarkisme klasik.
Tulisan ini akan mengupas keterkaitan antara esensi manusia, hasrat dan kekuasaan yang membentuk landasan dari otoritas Negara. Jadi, bila Koch memusatkan perhatian pada penolakan Stirner terhadap epistemologi landasan Negara, maka penekanan tulisan ini adalah pada ontologi radikal Stirner -penyingkapannya atas hubungan yang halus antara humanism (humanism), hasrat (desire) dan kekuasaan(power). Saya juga berpendapat bahwa kritik atas kekuasaan humanis dimana baik Stirner dan Deleuze bertautan, dapat memberi kita strategi kontemporer untuk melawan dominasi Negara.
Yang mesti dipahami, meskipun terdapat beberapa persamaan penting antara Stirner dan Deleuze, bagaimanapun juga terdapat banyak perbedaan. Serta dalam banyak hal, menyandingkan dua pemikir ini secara bersamaan mungkin merupakan pendekatan yang tidak lazim. Sebagai contoh, Stirner -bersama Marx, adalah eksponen Hegelian Muda, yang tampil dengan ulung sebagai sebuah kritik individualistik terhadap idealisme Jerman, khususnya Feurbachian dan Hegelian. Sementara Deleuze, di lain pihak, adalah filsuf abad 20 yang Anarkisme Dalam Pemikiran Gilles Deleuze dan Max Stirner | 3
Derrida, bersama-sama dengan Foucalt dan dipandang ost-strukturalist'. Saat sebagai salah satu tetua pemikir serangan atas karya Deleuze juga dapat dilihat s dan lebih Hegelianisme, ini juga mengikut analisa, hingga banyak hal-hal lain, dari politik dan teori sastra dan film. Sementara Stirner tidaklah dikenal sebagai seorang "postrukturalis', dan, terlepas dari artikel menggemparkan yang ditulis Koch (1997) dan karya Derrida tentang Marx (1994), Stirner tidak terlalu menjadi perhatian dalam teori kontemporer.
Bagaimana pun, mungkin ini juga menjadi masalah dengan label-label seperti "postrukturalisme", terdapat beberapa hal yang krusial mengenai pertemuan antara dua pemikir ini -terutama pada kritik mereka atas dominasi dan otoritas, dimana seseorang bisa tergoda keluar dan akan menolaknya jika seseorang menjelaskan mengenai berbagai label. Hal ini sangat tepat dalam menolak tirani "label-label", identitas esensial, abstraksi dan "fixed ideas"2, yang juga merupakan serangan atas konsep-konsep otoritarian yang membatasi pemikiran, dimana pada titik ini Stirner dan Deleuze berhasil hingga mencapai level paling dalam. Bukan bermaksud untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka, namun sebaliknya justru menunjukkan bagaimana perbedaan ini. Hal ini untuk menggemakannya secara bersama dalam cara-cara yang tidak terprediksi dan tidak menentu untuk membentuk 'tataran konsistensi' (plane of consistency) dimana konsep politik bisa dihasilkan.
moral sehari-hari. Terminologi ini merujuk pada gagasan Max Stirner mengenai otonomi individu, yakni kedirian seseorang sebagai prasyarat yang tidak bisa hilang dan dihilangkan dari kebebasan. Stirner menuangkan manifesto individualis.
Fixed idea merujuk ada berkebalikan dengan yang dipikirkan atau dirasakan.
I. KRITIK ATAS NEGARA
Baik Stirner maupun Deleuze sama-sama memandang negara sebagai abstraksi yang melampaui perbedaan berbagai manifestasi konkretnya, dan saat yang bersamaan beroperasi melalui hal tersebut. Negara lebih dari sekedar institusi khusus, yang ada dalam sebuah tahapan sejarah khusus pula. Negara tidak lain sebagai prinsip abstrak dari kekuasaan dan otoritas yang selalu eksis dalam berbagai bentuk berbeda, kadangkala 'lebih dari' aktualisasi-aktualisasi khusus tersebut.
Kritik Stirner terhadap Negara menunjukkan poin yang sangat penting ini. Bagi Stirner, negara pada dasarnya adalah institusi yang menindas. Penolakanna in brgegas melampaui sebuah kritik atas kenyataan di berbagai Negara -baik liberal atau pun sosialis. Lebih dari itu, hal tersebut adalah sebuah serangan atas Negara - kategori itu juga dari kekuasaan Negara, bukan hanya pada bentuk-bentuk lain yang diasumsikan. Apa yang mesti diwaspadai, menurut Stirner, adalah ide atas kekuasaan Negara itu sendiri - prinsip berkuasa (ruling principle) (Stirner, 1993:226). Oleh karenanya Stirner menolak program-program revolusioner, seperti dalam Marxisme, yang tujuannya mengambilalih kekuasaan Negara, ketimbang meng-hancurkannya. Negara pekerja-nya para Marxis³ hanya akan menjadi bentuk penegasan kembali atas Negara melalui kedok berbeda - yakni sebuah "pergantian majikan" (stirner 1993:229). Stirner kemudian menyarankan :
Perang bisa lebih ditegaskan melawan tatanan itu sendiri: negara, bukan saja seb ara a tertentu, sama atau sesuatu yang keadaar a dengan dal lam bentuk lain Negara saat ini; ini bukan negara (misalnya 'negara rakyat') yang orang-orang inginkan,... (Stirner, 1993:224)
MU paradigma Negara. Hal ini menyisakan perangkap dalam dialektika kekuasaan, bahwa revolusi hanya berhasil jika mengganti satu bentuk otoritas dengan otoritas lainnya. Hal Ini disebabkan teori revolusioner tak pernah mempertanyakan hal mendasar, yaitu gagasan tentang otoritas Negara, dan karenanya tetap menyisakan pertanyaan :
"masih dijumpai sedikit keberatan dalam menentang Negara yang eksis atau menjungkirbalikkan hukum, akan tetapi untuk melawan gagasan tentang Negara, bukan mendudukkan gagasan tersebut di hadapan hukum, siapakah yang berani melakukannya?" (Stirner 1993: 87). Negara tidak akan bisa direformasi karena tidak bisa dipercaya. Stirner menolak tulisan Bruo Bauer tentang yang akan selalu mensubordinasi 'keinginan masyarakat'. Bagi Stirner, Negara tidak akan bisa didudukkan di bawah kontrol rakyat. Negara selalu memiliki logika dan ager.danya sendiri, yang mana hal tersebut sangatlah kejam, dan segera akan berbalik melawan keinginan orang-orang yang bermaksud mewakilinya (Stirner 1993: 228).
Konsepsi Stirner tentang Negara sebagai sebuah entitas independen menempatkannya berseberangan dengan Marxisme, khususnya pandangannya tentang Negara dikaitkan dengan kekuasaan ekonomi. Stirner tertarik pada bentuk-bentuk dominasi non-ekonomis dalam masyarakat dan meyakini bahwa Negara, jika ini dipahami betul, mestilah dianggap terpisah dari susunan ekonomi. Kekuasaan birokrasi sebagai contoh, mengatur sebuah bentuk penindasan dalam bentuk non-ekonomi : operasinya tidak bisa mengurangi jalannya ekonomi (Harrison 1983: 62). Hal ini berseberangan dengan teori Marxis, yang secara umum melihat Negara dapat mempengaruhi jalannya ekonomi, dan sebagai subyek dari kepentingan kaum borjuis. Menurut Stirner bahwa saat Negara melindungi kepemilikan pribadi dan kepentingan borjuasi, ia juga berdiri di atas dan mendominasi 199 3 115). kekuatan-kekuatan tersebut (Stiner Bagi Stirner, kekuasaan politis yang dipertar ankan dalam Negara lebih berkuasa dan melampa kekuasaan ekonomis dan hubungannya dengan kep entingan kelas. N masyarakat.
Analisis non-ekonomis terhadap Negara ini - upaya melihat kekuasaan Negara dalam spesifikasinya -mungkin terlihat sebagai perluasan argumen para anarkis. Beberapa anarkis seperti Mikhail Bakunin dan Peter Kropotkin telah mengatakannya satu abad yang lalu bahwa reduksionisme ekonomi Marxis mengabaikan para anarkis, memiliki logika penindasannya sendiri yakni self-perpetuation atau logika merawat diri dimana logika ini sifatnya otonom dari relasi ekonomi dan kelas. Menurut Bakunin, Marxisme terlalu mencurahkan perhatian pada bentuk dari kekuasaan Negara, dan tidak cukup banyak memperhatikan bagaimana kekuasaan Negara ini berjalan "Mereka (kaum Marxis) tidak mengetahui bahwa kekejaman Negara tidaklah terletak pada bentukny, akan tetapi pada prinsip dasar dari Negara dan kekuasaan politis" (Bakunin 1984:221). Begitu pun juga Kropotkin, yang memandang bahwa seseorang mestilah melihat bentuk Negara melampaui bentuk Negara hari ini : "Dan mereka yang memandang Negara, seperti kita, tidak hanya bentuk aktualnya dan semua bentuk dominasinya yang bisa diasumsikan, namun juga hal terpokok, yang menjadi batu sandungan menuju revolusi sosial..." (Kropotkin, 1943:9). Penindasan dan kezaliman, dengan kata lain, yang hadir pada struktur dan simbolisme Negara, bukanlah sekedar turunan kekuatan kelas. Sehingga untuk mengabaikan otonomi ini dan menggunakan Negara sebagai senjata kelas revolusioner seperti yang diajukan para Marxis, amatlah berbahaya. Kalangan anarkis meyakini bahwa hal tersebut hanya akan mempertahankan kekuasaan Negara dengan cara otoritarian. Oleh karenanya, analisa Stirner tentang Negara yang melampaui Negara sebagai dominasi klasik ekonomi dan kelas, dapat dilihat sebagai sebuah perluasan kritik para anarkis atas filosofi Negara seperti halnya Marxisme.
Deleuze juga menekankan mengenai otonomi konseptual Negara. Deleuze berpendapat tentang kerja Negara yang beroperasi dalam berbagai level konseptual yang terbeda, meskipun demikian ia sependapat Stirner dan para anarkis mengenai ide bahwa merupakan bentuk abstrak kekuasaan yang tak bisa teridentifikasi deai-eaa a y nyata. Deleuze mengacu pada 'bentuk-negara' - sebuah model abstrak kekuasaan :
...aparat Negara merupakan perkumpulan nyata yangmenjalankan mesin overcoding terhadap sebuah masyarakat ... mesin ini dalam gilirannya bukanlah hanya Negara itu sendiri, melainkan mesin abstrak yang mengorganisir pendapat dominan dan tatanan yang eksis dalam sebuah masyarakat, bahasa-bahasa dan pengetahuan dominan, berbagai tindakan dan perasaan konformis, segmen yang sukses di antara lainnya (Deleuze 1987: 129).
Bagi Deleuze, Negara adalah sebuah mesin abstrak ketimbang sebuah institusi nyata, yang secara esensial 'berkuasa'melalui berbagai institusi dan praktik dominasi.
Negara meng-overcode dan mengatur dominasi-dominasi minor ini, lalu mengesahkannya tanpa jejak. Hal penting dari mesin abtsrak ini bukanlah bentuknya yang nampak, namun lebih pada fungsinya dimana inilah konstitusi atas padang interiority dimana kekuasaan politik dapat diujicobakan. Negara dapat dilihat sebagai sebuah sebuah proses penjebakan (Deleuze dan Guattari 1988: 436-437).
Senada dengan Stirner, Deleuze berpisah dengan analisa para Marxis mengenai Negara. Fungsi dan asal usul Negara tak bisa sepenuhnya dijelaskan berdasarkan analisa ekonomi. Negara adalah sebuah aparatus yang meng-kode aliran ekonomi dan produksi, lantas mengorganisasikannya dalam sebuah model. Aparatus ini tidalklah muncul sebagai hasil dari corak produksi agraris sebagaimana pendapat Marx, namun pada kenyataannya mendahului - bahkan mensyaratkan, corak produksi ini. Bagi Deleuze dan termasuk Stirner, Negara tidak bisa dilekatkan dengan corak produksi. Berbalik dari analisa Marxis tradisional ini dalam pemahaman bahwa corak produksi dapat dihasilkan dari Negara. Sebagaimana yang dikatakan Deleuze : "bukanlah Negara yang menentukan sebuah mode produksi; sebaliknya, negaralah yang membuat produksi menjadi sebuah 'corak' (Deleuze dan Guattari 1998: 429). Bagi Deleuze akan selalu ada yang nmaegar-Ur keberadannya berasal dari satu kali penciptaan (Deleuze dan Guattari 1988: 437). Analisa non-ekonomi atas Negara membuka sebuah tirai filsafat radikal dimana kekuasaan diteorikan berdasarkan siapa yang memegangnya.
Saat konsepsi Stirner dan Deleuze mengenai Negara yang otonom dari susunan ekonomi berseberangan dengan Marxisme, penolakan mereka atas teori-teori kontrak sosial yang melandasi pembentukan Negara juga berangkat dari teori liberal. Deleuze berpendapat bahwa dominasi Negara berdasar pada filsafat seperli teori kontrak sosial yang liberal. Bentuk 'pemikiran negara' ini melegitimasi kekuasaan Negara dengan mengklaim bahwa warga secara sukarela menyerahkan kebebasannya untuk sebuah kekuasaan abstrak diluar mereka sebagai penukar rasa aman, yang kemudian membentuk Negara sebagai hal yang perlu dan tak bisa dihindari. Selanjutnya Deleuze menghindari tafir teologis Hegelian atas Negara yang berdasar pada rekonsiliasi dialektis. Stirner pun menolak teori-teori liberal tentang Negara dan hukum-hukumnya. Menurutnya liberalisme adalah sebuah filsafat, yang atas nama pemberian kebebasan dan otonomi kepada individu, justru sebenarnya lebih jauh mengsubordinasi individu kepada Negara dan hukum serta aturannya. Jadi, ketimbang membebaskan individu dari Negara, liberalisme justru membebaskan individu dari jeratan lain seperti agama, sehingga individu tersebut dapat lebih efektif terdominasi dari Negara: "kebebasan politik berarti bahwa polis, Negara - adalah bebas. Ini bukan berarti kebebasanku, namun kebebasan untuk kekuasaan yang berkuasa dan menakklukkan diriku;" (Stirner 1993: 107). Stirner menyerang kemunafikan liberalisme; sebagai sebuah filsafat yang menghadiahi segala jenis kebebasankebebasan formal namun menolak kebebasan untuk menantang tatanan itu sendiri, aturan-aturannya, dsb (Stirner 1993: 108). Penolakan atas teori-teori liberal mengenai Negara dan kontrak sosial ini memiliki banyak kesamaan dengan anarkisme, yang juga menolak segala filsafat yang membenarkan Negara. Akan tetapi, seperti yang akan saya katakan, hal ini sangat dekat kritik atas filsafat Negara yang Stirner dan Deleuze capai melampaui tradisional, dan batasan konseptual anarkisme mengembangkan sebuah penolakan kepada Negara yang bersifat pos-humanis, anti-esensialis.
3 Tentu saja yang dimaksudkan sebagai "Negara Marxis" merujuk pada konsepsi Marxis ortodoks yang mengadvokasi perebutan kekuasaan negara - Leninisme, Trotskyisme, Stalinisme, Maoisme, Sosial Demokrat, dll. Perlu dipaparkan disini bahwa terdapat juga tendensi dalam Marxisme yang menolak pengafirmasian kekuasaan (Negara) dan menekankan pembangunan organisasi-organisasi proletariat yang otonom, swakelola, dan mengadopsi bentuk-bentuk demokrasi langsung sebagai strategi kelas pekerja. Tendensi seperti Situasionist, Communist Council, Marxis Otonomis, atau Marxis Libertarian secara umum adalah ragam interpretasi Marxisme yang mengedepankan aspek-aspek emansipasi diri dan otonomi kelas pekerja, ketimbang perebutan kekuasaan Negara untuk membangun Negara pekerja melalui partai pelopor (vanguard).
4 Overcoding : proses yang dilakukan (terutama) oleh Negara melalui penghentian hasrat yang mengalir terus-menerus dengan bertujuan untuk menjamin tidak ada aliran hasrat yang keluar dari kekuasaan despotik, dimana Deg pemberlakukan tura ukum (overcde) n Negara daamelaca baalrahasraang a teedungmemkoens menumbangkan tatanan Negara.
II. PEMIKIRAN NEGARA
Bagi Stirner, wacana mengenai moralitas dan rasionalitas adalah momok (spook) atau fixed ideas. Hal tersebut merupakan penampakan sosok hantu, abstraksi ideologis yang meskipun demikian berdampak nyata secara politis - wacana-wacana tersebut memberikan pembenaran kepada Negara terkait penindasannya. Pendapat Koch yang menyebutkan bahwa serangan Stirner kepada fixed ideas merepresentasikan sebuah patahan yang menentukan dengan transendentalisme pemikiran Barat, yang menunjukkan kekuasaan di balik ide-ide dominan dan "berlopengkan transendental" (Koch 1997: 101). Kekuasaan ini telah diabstraksikan dari individu dan abstraksi tersebut dipertahankan melalui individu tersebut. Dominasi moralitas, sebagai contoh, secara mendasar terhubung dengan kekuasaan politik, meremajakan keberlangsungan keberadaan Negara polisi (Stirner 1993: 241). Bagi Stirner moralitas bukan hanya sebuah fiksi yang berasal dari idealisme Kristen, namun juga sebuah wacana yang menindas individu. Hal ini mulanya berdasar pada penistaan atas kehendak individu - ego. Moralitas hanyalah kelebihan dari Kristianitas, hanya dalam pakaian humanis baru : "Kepercayaan moral sama fanatiknya dengan kepercayaan religius!". Moralitas telah menjadi agama baru - sebuah agama sekuler - yang juga menginginkan hal yang sama yakni kepatuhan yang tak bisa dipertanyakan lagi.
Oleh Stirner, Negara tidak lain sebagai gereja baru - menggunakan moral baru dan otoritas rasional melampaui individu (1993:23). Sebangun dengan hal tersebut, rasionalitas dapat dilihat sebuah sebuah bentuk wacana yang melanggengkan kekuasaan Negara. Kebenaran rasional selalu dijunjung di atas perspektif-perspektif individu dan ini adalah metode lain mengsubordinasikan ego individu di bawah sebuah kekuasaan abstrak yang menguasainya. Seperti halnya dengan moralitas, kepercayaan rasional telah menjadi sakral, absolut, dan terhapus dari pengertian individual (1993:353). Jadi bagi Stirner, moralitas dan rasionalitas tidak lain adalah wacana-wacana mengenai Negara, dan fungsinya, ketimbang untuk membebaskan kita dari dominasi, justru untuk mensubordinasi individu lebih jauh atas kekuasaan Negara. Oleh karenanya, menurut Stirner, dalam rangka melakukan perang terhadap Negara, seseorang juga mesti memerangi prinsip-prinsip yang melengkapi kekuasaan politik dengan sebuah pondasi moral dan rasional.
Deleuze juga membuka kedok berbagai bentuk dan struktur pemikiran yang mengafirmasi kekuasaan Negara. Sebagaimana Stirner, Deleuze percaya bahwa pemikiran terlibat dalam dominasi Negara, yakni menyediakan sebuah dasar legitimasi dan persetujuan : "hanya pikiranlah yang mampu menciptakan fiksi mengenai Negara bahwa hal tersebut universal dengan mengangkat negara ke universalitas secara de jure" (Deleuze dan Guattari 1988: 375). Rasionalitas adalah sebuah contoh dari pemikiran Negara. Disini Delezue melangkah selangkah ke depan dari Stirner : ketimbang melihat dpy sederhananya meminjamkan otoritas rasional dan moral kepada Negara, Deleuze mengatakan bahwa wacana rasional dan moral sebenarnya tidak lain adalah bagian dari Negara itu sendiri. Negara bukan sekedar serangkaian institusi-institusi dan berbagai penjabaran politis, melainkan juga terdiri dari sejumlah besar norma-norma, teknologi-teknologi, wacana, praktek, bentuk-bentuk pemikiran, serta struktur-ketata bahasaan. Ini bukan sekedar bahwa narasi-narasi menyediakan sebuah pembenaran atas (keberadaan) Negara -melain hal-hal tersebut adalah manifestasi dari bentuk Negara dalam pemahaman. Negara tetap imanen dalam pikiran, memberikan dasar, logos -melengkapinya dengan sebuah model yang menentukan berbagai "tujuan, jalur, lorong, terusan, organ ..." (Deleuze dan Guattari 1988: 434). Negara telah melakukan penetrasi dan mengkodefikasi pemikiran, terutama pada pemikiran rasional. Keduanya bergantung pada diskursus-diskursus rasional demi pelegitimasiannya dan berfungsi sementara pada gilirannya membuat wacana akan hal ini diterima. Pemikiran rasional adalah filsafat Negara : "akal sehat, kesatuan dari semua fakultas pada pusat Cogito, adalah persetujuan akan Negara yang absolut" (Deleuze dan Guattari 1988: 376). Hanya dengan membebaskan pemikiran kita dari otoritarianisme moral dan rasional tersebutlah, baru kita bisa terbebas dari Negara (Deleuze 1987:23).
Bagi Deleuze model pemikiran tentang Negara adalah apa yang disebutnya sebagai logika aborescent (Deleuze 1987: 25). Logika aborescent adalah sebuah model konseptual atau 'image' yang sebelumnya menentukan pikiran pada sebuah dasar rasional. Ini mengacu pada sistem akar dan pohon : terdapat sebuah kesatuan sentral, kebenaran atau esensi -seperti halnya rasionalitas - adalah akar, yang menentukan pertumbuhan dari dahan-dahannya. Deleuze mengatakan:
... pepohonan sama sekali bukanlah sebuah metafora melainkan sebuah citra dari pemikiran, sebuah fungsi, keseluruhan aparatus yang tertanam dalam kepala untuk membuatnya tetap berfikir lurus dan memproduksi ide-ide masyhur yang dibolehkan. Terdapat berbagai macam karakteristik pada pohon: sebuah titik asal, biji atau pusat, ini adalah mesin biner atau prinsip dikotomi yang terus menerus membelah dan mereproduksi dahandahan, titik dari aborescence (Deleize 1987: 25).
Pikiran terjebak dalam identitas-identitas biner seperti /homoseks. Pikiran hitam/putih, lelaki/perempuan, hetero/ harus senantiasa menuruti logika dialektika dan terjebak perbedaan dan dalam pembagian biner yang menyangkali keragaman (Deleuze 1987: 128). Bagi Deleuze model pikiran seperti ini juga adalah model kekuasaan politik tidak bisa otoritarianisme dilepaskan sebuah yang lain : hubungannya dengan otoritarianisme "Kekuasaan selalu arborescent5" (Deleuze 1987: 25).
Jadi daripada model pikiran otoritarian ini, Deleuze mengusulkan sebuah model rhizomatic yang menghindari esensi-esensi, kesatuan-kesatuan dan logika biner, serta mengupayakan keberagaman, pluralitas serta kemenjadian. Model rizoma6 adalah sebuah sela, image berfikir yang non-otoritarian, mengacu pada metafora rumput, yang tumbuh secara liar dan tak terpiediksi, sebagai oposisi atas pertumbuhan yang rapi dan terkendali dalam sistem pohon arborescent. Tujuan dari rizoma adalah memungkinkan pemikiran yang menyingkirkan model sebelumnya, lalu menumbuhkan (model) rumput - bahkan meskipun skala lokal di wilayah pinggiran" (Deleuze dan Guattari 1988: 24). Rizoma, dalam hal ini, menantang ide utama dari sebuah model : ia tak memiliki ujung, hubungan dalam jumlah besar yang serenteng, yang tidak lagi didominasi oleh sebuah pusat atau tempat yang tunggal, namun terdesentralisir dan plural. Ini melingkupi empat karakteristik : hubungan, heterogenitas, kejamakan, dan perbedaan (Deleuze dan Guattari 1988: 7). Rizoma menolak pembagian biner dan berbagai hirarki, serta tidaklah diperintah berdasarkan sebuah pembentangan, logika dialektika. Oleh karenanya, rizoma mempertanyakan abstraksi-abstraksi yang memerintah pikiran, yang membentuk dasar dari berbagai narasi pengetahuan dan rasionalitas. Dengan kata lain, pemikiran rizomatik adalah pemikiran yang membantah oleh Kekuasaan, menolak terbatasi hal tersebut- (Deleuze dan Guattari 1988: 24).
Satu hal yang bisa didebatkan disini bahwá serangan Stirner atas abstraksi, esensi dan fixed ideas, adalah sebuah contoh dari pemikiran rizomatik. Seperti Deleuze, Stirner mengupayakan keragaman dan perbedaanperbedaan individual, ketimbang persatuan dan abstraksiabstraksi. Dimana abstraksi-abstraksi, seperti kebenaran, rasionalitas, esensi manusia, adalah kumpulan gambaran yang menurut pemikir-pemikir ini, mengingkari pluralitas dan merusak perbedaan untuk meleburkannya dalam kesamaan. Koch berpendapat mengenai pandangan Stirner yang melecehkan ide-ide konkret transendental. Akan tetapi saya akan membantah bahwa disini Stirner menemukan sebuah bentuk baru dari pemikiran yang menekankan kemajemukan, pluralitas dan individualitas melebihi universalisme dan transdentalisme. Anti esensialis anti-universal ini menyongsong pendekatan Deleuze. Lagi pula gaya berfikir anti-esensialis, antipondasionalis ini berdampak radikal pada filsafat politis. Gelanggang politik tidak bisa lagi dipersiapkan untuk linilini pertempuran lama dari Negara dan otonomis, subyek rasional yang melawannya. Hal ini dikarenakan sebuah revolusi mampu membentuk berbagai hubungan ganda, termasuk juga hubungan dengan kekuasaan yang dikira beroposisi dengannya : 'lini-lini ini akan kembali berhubungan satu dengan lainnya. Itulah mengapa seseorang tidak akan bisa mengusulkan sebuah dualism atau dikotomi, meski dalam bentuk awal dari baik dan buruk' (Deleuze dan Guattari 1988: 9). Jadi mengacu pada kritik mereka atas narasi rasional dan moral, baik Stirner dan Deleuze akan memandang teori-teori politik berdasarkan sebuah kritik rasional atas Negara, menjadi bentuk-bentuk pemikiran yang sebenarnya menegaskan kembali kekuasaan Negara, bukannya melawannya. Demikianlah teori-teori, dikarenakan tidak mempertanyakan perbedaan esensialis artara rasionalitas dan irasionalitas, dank arena mereka memandang Negara pada dasarnya irasional, akibatnya mengabaikan fakta bahwa Negara telah sediakala memenjarakan narasi rasionalnya sendiri. Dengan kata lain, mempertanyakan dasar rasional dari Negara, menyatakan bahwa kekuasaan Negara itu irasional atau amoral, bukan berarti hal tersebut sebuah subversi atas Negara, namun bisa saja hal tersebut menegaskan kekuasaan Negara itu sendiri. Hal ini memberikan kekuasaan Negara secara utuh melalui pensubjekan (subjecting) aksi revolusioner dalam arahan rasional dan moral yang mengkanalisasikannya ke dalam bentuk-bentuk Negara. Jika ingin mengatasi Negara maka seseorang mesti menemukan politik dengan formulasi-formulasi baru yang tidak lagi membuatnya terjebak berdasarkan rasionalitas : "politik adalah eksperimentasi aktif sejak kita tidak mengetaui secara pasti ke arah mana yang membawa kita pada perubahan" (Deleuze 1987: 137). Saya mesti mengalamatkan pertanyaan ini pada gerakan ke depan.
Jadi menurut Deleuze dan Stirner sebuah filsafat seperti anarkisme, yang mengarahkan kritik atas otoritas Negara berdasarkan prinsip-prinsip moral dan rasional, hanya akan menegaskan kembali kekuasaan Negara. Anarkisme tradisional memandang Negara sangat amoral dan irasional, yang kemudian membangun sebuah dikotomi Manichean7 antara Negara dan moral secara esensial, subjek rasional yang menolak kekuasaan ini (Bakunin 1984: 212). Seperti pernyataan saya sebelumnya, pemikiran anti-Negara dari Deieuze dan Stirner bergegas melampaui kategori-kategori dari anarkisme tradisional sebagaimana yang ditekankan dalam hal ini.
Bagi kedua pemikir ini, gagasan-gagasan seperti esensi, pusat, serta landasan rasional dan moral -yakni prinsipprinsip yang mendasari kritik kalangan anarkis terhadap otoritas -tidak lain adalah struktur-struktur otoritarian itu sendiri yang meminjamkan dirinya pada dominasi politik. Dalam kata lain, Stirner dan Deleuze, dengan cara yang berbeda, telah melampaui titik tertinggi kritik anarkis atas otoritas, mengembalikannya kembali pada kritik itu sendiri. Mereka mengambil kritik atas otoritas Negara ke dalam sebuah wilayah dimana para anarkis tak bisa mencapainya -yakni pemikiran rasional itu sendiri, lantas memecah dengan kategori-kategori atas humanisme Pencerahan yang mengikat anarkisme. Tak seperti para anarkis, Deleuze dan Stirner tak mengindahkan keistimewaan dari oposisi yang tegas antara irasional, imoral, negara dengan kekuasaanya yang korup, dan rasional, esensi moral dari subjek manusia. Mereka berdua menolaknya, dengan kata lain, titik tolak yang tidak terkontaminasi dari subjektivitas manusia yang menjadi inti dari kritik para Anarkis terhadap otoritas.
5 Deleuze dan Guattari menggunakan istilah arboresen untuk mengg ambarkan bentuk pemikiran Barat yang digambarkan dalam metafora cermin dan pohon. Cermin : pemikiran Barat bergantung pada metafora cermin, dimana realitas diyakini sebagai pencerminan kesadaran atau rasio manusia. Sementara pohon adalah simbol hirarki organisatif dalam pemikiran Barat yang berasur si bahwa pikiran atau rasio manusia bisa mengorganisir realitas. Untuk dapat mengorganisir atau menyederhanakan realitas dalam pikirannya, manusia modern Pama Be,Ee,Huum,Kee, ddasaka pada ua sym lsebadaysa pmema dam,egesdes
6 Mengambil analogi model pertumbuhan rizoma dan rerumputan yang secara morfologis tidak memiliki pusat pertumbuhan, namun langsung dari akar dan tidak bercabang. Sebaran tumbuhnya tidak terprediksi, liar dan meluas.
7 Penganut Maniisme (Manicheanism), sebuah agama yang dibawa oleh Mani, berkembang di Persia, kombinasi Kristen Gnostik, Buddhis, dan Zoroastrian. Muncul sekitar abad ke-3 hingga 7 masehi, dan menghilang pada akhir abad 15. Doktrinnya bersandar pada kepercayaan bahwa segala sesuatu bersifat dualistik, dimana dalam sesuatu tersebut terdapat konflik antara terang dan gelap, representasi baik dan jahat. Kesempurnaan tak terbatas dari Tuhan disangkal, dan mengajukan dalil mengenai dua hal berlawanan yang sama kuat. Tubuh manusia dapat dilihat sebagai wilayah pertemuan antar kekuatankekuatan tersebut : yang baik adalah jiwa, dan yang buruk adalah tubuh.
III. SUBJEK ATAS HASRAT
Kritik Stirner dan Deleuze mengenai humanisme Pencerahan yang menerangkan anarkisme dapat dilihat lebih jelas dalam dekonstruksi mereka atas ide mengenai subjek esensial. Karya Stirner merupakan sebuah penolakan atas ide tentang subjektivitas manusia yang esensial, yakni esensi manusia yang terbebas dari kekuasaan. Seperti pendapat Koch, perpecahan Stirner dengan humanisme Pencerahan lantas membentuk suatu wilayah teoritik baru yang melampaui anarkisme klasik - suatu wilayah yang telah mendahului postrukturalisme. Pandangan Stirner terbentuk sebagai kritik atas humanisme Feurbachian. Ludwig Feuerbach meyakini bahwa agama itu mengalienasi sebab agama memerlukan dan kuasanya atas manusia yang melepaskan kualitas a figur Tuhan dirinya, dengan memproyeksikan mereka Dea] yang menggantikan esensi dari dirinya, meninggalkannya dalam alienasi dan kehinaan (Feuerbach 1957 : 27-28). Feuerbach memandang kehendak, kebaikan serta pemikiran rasional sebagai karakter-karakter esensial yang berhasil diabstraksi dari manusia; predikat yang disandang Tuhan sebenarnya hanyalah merupakan predikat manusia sebagai mahkluk hidup. Jadi dengan pengklaiman dari kualitas (kecakapan) tersebut dimana kita menghubungkannya dengan Tuhan atau Yang Absolut merupakan kualitas manusia yang sebenarnya, Feuerbach telah merubah manusia menjadi Yang Maha Kuasa atas dirinya sendiri. Feuerbach menghidupkan proyek humanisme Pencerahan dengan menempatkan manusia pada posisi yang sah sebagai pusat alam semesta -untuk menjadikan manusia yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas dari yang terbatas.'
Bagaimanapun hal ini merupakan upaya menggantikan Tuhan dengan manusia, hal yang sangat dikutuk oleh
Stirner. Menurut Stirner, Feuerbach bersama seruannya untuk meruntuhkan Agama, semata-mata hanya membalikkan tatanan dari subjek-predikat, dan sama sekali tidak menyerang otoritas dari agama itu sendiri (Stirner 1993: 58). Kategori yang mengalienasi tentang Tuhan tersebut semakin kokoh dengan pemaksakannya pada manusia, dengan kata lain manusia menjadi tersubstitusikan dalam ilusi Kristiani (Stirner 1993: 176). Feurbach menurut Stirner adalah pendeta tertinggi dari sebuah agama baru - humanisme : "Agama MANUSIA hanyalah metamorphosis akhir dari agama Kristen" (Stirner 1993: 176). Dengan membuat semacam karakteristik dan kualitas esensial bagi manusia, Feuerbach telah mengalienasikan karakter serta kualitas esensial manusia ini ke dalam satu kualitas yang sukar untuk ditemukan (abstrak). Individual tersebut mendapati dirinya menjadi subjek atas bentuk baru dari yang absolut -manusia dan esensinya. Bagi Stirner, 'Manusia' sama menindasnya seperti Tuhan: "Feuerbach berpikir, bahwa jika dia menghumanisasikan Keilahian, ia takkan menemukan kebenaran. Tidak, jika Tuhan memberikan kita kepedihan, 'Manusia' juga memiliki kapabilitas untuk lebih menyakiti kita" (Stirne 1993; 174). Hanya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan yang merepresi ego individual, yang kini menjadi esensi manusia, maka ketakutan manusia hanyalah semata-mata bentuk ketakutan manusia terhadap Tuhan namun dalam bentuk yang berbeda' (Stirner 1993; 185). Bagi Stirner esensi manusia merupakan norma baru yang menghukum segala bentuk perbedaan. Humanisme, adalah wacana tentang dominasi -telah menciptakan, yang dikatakan oleh Stirner, 'bentuk feodalisme baru di bawah kekuasaan 'manusia' (Stirner 1993; 341). Manusia beserta kemanusiaannya dikonstruksikan dalam diskursus humanis sebagai norma esensial dimana setiap individu mesti menyesuaikan diri di dalamnya, dan menuruti hal yang berbeda berarti akan terpinggirkan:
Saya merancang seperti apa "manusia" seharusnya dan bertindak sesuai dengan jalan 'manusia yang sejati' dan saya menuntut setiap orang bahwa hukum ini akan menjadi norma dan nilai ideal baginya; atau dengan kata lain dia akan mengekspos dirinya sendiri sebagai "pendosa dan criminal" (Stirner 1993: 204)
Stirner telah mendefenisikan sebuah cara baru beroperasinya kekuasaan yang mengelak dari filsafat pencerahan klasik seperti anarkisme. la menggambarkan sebuah proses subjektifikasi, dimana kekuasaan berfungsi merepresi manusia, tidak dengan namun mengkonstruksinya sebagai subjek politik lalu menguasainya. Manusia tersusun sebagai sebuah wilayah kekuasaan, unit politik dimana melalui hal tersebut negara mendominasi tiap individu (Stirner 1993: 180). Negara menuntut setiap individu menyesuaikan diri dalam sebuah identitas utama tertentu sehingga individu tersebut dapat menjadi bagian dari warga negara lalu kemudian didominasi : "Jadi Negara menyingkap permusuhannya sendiri terhadapku dengan menuntut saya untuk menjadi manusia. Negara membebankan ke-menjadi-an manusia kepadaku sebagai sebuah kewajiban" (Stirner 1993: 179). Stirner berseberangan dengan ontologi humanis tradisional dalam melihat ego individual dan esensi manusia sebagai entitas-entitas yang terpisah dan berlawanan. Kemanusiaan bukanlah suatu esensi yang maha yang diciptakan oleh hukum alam yang dimana darinyalah kekuasaan muncul untuk menindas, seperti yang diyakini oleh para anarkis. Lebih dari itu kemanusiaan adalah pabrikasi kekuasaan, atau setidaknya sebuah gagasan yang terpisah-pisah yang dapat dijadikan untuk melayani kepentingan kekuasaan.
Kelemahan dari ontologi humanis Pencerahan inilah yang membuat beberapa postrukturalis seperti Deleuze kembali melihat politik dalam cara yang sepenuhnya baru. Sebagaimana Stirner, Deleuze lebih memandang subjek manusia sebagai suafu efek dari kekuasaan dibanding sebagai identitas yang otonom dan esensial. Subjektivitas tersusun dalam suatu cara yang membuat hasrat dari individu menjadi semata-mata hasrat demi negara. Menurut Deleuze, Negara, dimana ia bergerak melalui massifnya aparatus represif, tak lagi membutuhkan fungsifungsinya aparatusnya itu yang ada melalui dominasi diri atas subjek. Subjek adalah duta Negara :
Semakin engkau mematuhi pernyataan dari realitas dominan, semakin pula kau memerintah sebagai subjek dibawah realitas mental, pada akhirnya kau hanya akan mematuhi dirimu sendiri... Sebuah bentuk baru perbudakan telah berhasil ditemukan, yaitu menjadi budak atas diri sendiri ... (Deleuze dan Guattari 1988: 162)
Bagi Deleuze hasrat tersalur ke negara melalui kerelaan kita untuk patuh pada representasi Oedipals. Oedipus merupakan bentuk pertahanan negara dari hasiat yang tak terkekang (Deleuze 1987: 88). Pada kenyataannya Deleuze melihat Psikoanalisa sebagai bentuk gereja baru, sebuah altar baru yang juga menjadi tempat kita mengorbankan diri, yang tak lagi ditujukan bagi Tuhan tetapi bagi Oedipus. Psikoanalisa tak lain merupakan "pendeta terakhir"-nya (Deleuze 1987; 81). Jadi, bila menurut Stirner agama dari negara adalah humanisme dan manusia humanis, maka bagi Deleuze agama dari negara adalah Oedipus. Representasi Oedipal tidaklah begitu merepresi hasrat, melainkan mengkonstruksinya ke dalam suatu cara yang membuat hasrat itu yakin bahwa dirinya sedang direpresi, berdasarkan pada negativitas, rasa bersalah dan kekurangan (Deleuze dan Guattari 1977: 116). Represi oedipal semacam itu sederhananya merupakan topeng bagi dominasi nyata atas hasrat. Hasrat "direpresi" dalam cara seperti itu karena hasrat tersebut tak terkekang, ini merupakan ancaman bagi negara - inilah yang sesungguhnya revolusioner : "...sama sekali tak ada mesin hasrat (desire machine)9 yang dapat dirakit tanpa terlebih dulu menghancurkan seluruh sektor sosial" (Deleuze dan Guattari 1977: 116). Deleuze berpendapat bahwa Oedipus meng-individualisasi-kan hasrat ini dengan memutuskannya dari segala koneksi yang mungkin tercipta dan memenjarakannya dalam subjek individuai. Hal ini sangat mendekati apa yang diungkapkan oleh Stirner, baginya subjek manusia yang esensial memenjarakan ego, mencoba untuk memenjarakan segala pluralitas serta kondisinya yang terus berubah itu ke dalam satu konsep yang tunggal.
Pertanyaan atas hasrat memainkan peranan penting dalam konsep pemikiran politik Deleuze dan Stirner, dan menurut pendapat saya sangatlah tidak mungkin untuk memahami pendekatan politik radikal mereka tanpa memperhatikan konsep tersebut. Bagi kedua pemikir ini kita dapat menghasrati dominasi kita sendiri, seperti kita juga bisa menghasrati kebebasan. Deleuze mengatakan :
hasrat Tentangpertanyaan "bagaimana menghendaki represi atas dirinya, bagaimana bisa hasrat itu menghendaki pembudakan dirinya?" sekali lagi kami katakan bahwa kekuasaan yang dalamhal ini menghancurkan atau pula menundukkan hasrat, adalah telah menjadi bentuk bagian secara keseluruhan dari hasrat : ...(Deleuze 1987:133)
Sebagaimana yang juga diyakini Stirner, hasrat tidaklah direpresi atau pun ditiadakan - akan tetapi disalurkan pada negara: `Negara menggunakan hasrat itu sendiri untuk menjinakkan manusia yang berhasrat. dengan kata lain, ia mencari cara untuk mengarahkan hasratnya pada dirinya sendiri, dan untuk mengisi hasrat tersebut dengan apa yang ditawarkan oleh negara (Stirner 1993: 312). Jadi bagi Stirner hasrat itu terbentuk dengan suatu cara tertentu sehingga menjadi semata-mata hasrat untuk negara. Dengan cara semacam ini dominasi negara Anarkisme Dalam Pemikiran Gilles Deleuze dan Max Stirner | 37 dimungkinkan melalui keterlibatan kita -yakni melalui hasrat kita demi yang berkuasa (Stirner 1993: 312). Seperti Deleuze, Stirner tidaklah banyak tertarik pada kekuasaan itu sendiri, tetapi lebih pada alasan mengapa kita membiarkan diri kita sendiri didominasi oleh kekuasaan. la ingin mempelajari cara -cara dimana kita turut melibatkan diri dalam ketertindasan kita sendiri, dan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ekonomi atau pun politik - tetapi juga berakar dalam kebutuhan-kebutuhan Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga psikologis. menempel pada dirinya sendiri, dalam bentuk ide-ide abstrak seperti negara, esensi dan moralitas manusia, jauh di dalam kesadaran kita. Dominasi negara, sebagaimana yang diargumenkan oleh Stirner, bergantung pada keinginan kita dalam membiarkannya mendominasi diri kita :
Negara tidak akan dapat terpikirkan sama sekali tanpa penguasaan dan penghambaan (kepatuhan secara sukarela) ; oleh karena itu negara perlu untuk menjadi tuan bagi segala hal yang dapat dirangkulnya, dan keinginan ini disebut sebagai 'will of the state'. la, yang menjaga kepunyaannya, mesti memperhitungkan absennya kehendak pada orang lain sebagai sebuah hal yang diciptakan orang lain, sebagai seorang tuan berartí sebuah hal yang diciptakan oleh pelayan. Jika ketertundukan tersebut berhenti, maka berakhirlah sudah penguasaan (Stirner 1993: 195-6)
Stirner berpendapat bahwa Negara itu sendirilah yang secara esensial merupakan sebuah abstraksi: ia hanya eksis karena kitalah yang membiarkannya eksis dan karena kita mengabdikan otoritas kita sepenuhnya kepada negara, dalam cara yang sama dimana kita menciptakan Tuhan dengan melepaskan otoritas kita dan menempatkannya di luar dari diri kita. Apa yang lebih penting selain institusi negara adalah 'prinsip berkuasa' - inilah ide dari negara yang menindas kita (Stirner 1993: 226). Kekuasaan negara sebenarnya berdasar pada kekuatan kita. Akankah negara menjadi sesuatu yang dominan jika kita menolak untuk mematuhinya, jika seseorang menolak untuk menyerahkan otoritasnya kepada negara? Bukankah tak bisa dipungkiri bahwa segala bentuk aturan bergantung pada keinginan kita untuk membiarkannya mengatur diri kita? Kekuasaan politik tidaklah dapat menyandarkan dirinya semata-mata pada koersi (kekerasan). la juga membutuhkan bantuan kita serta kehendak kita untuk patuh. Semua itu dikarenakan setiap individu tidaklah mengenali kekuasaan seperti ini, karena ia merendahkan dirinya sendiri mendahului semua yang suci dan mendahului otoritas, itulah yang melanjutkan eksistensi negara (Stirner 1993: 284).
Jadi bagi Stirner maupun Deleuze, negara harus dilawan pada saat masih berbentuk sebagai ide, sebelum dilawan saat sudah menjadi kenyataan. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa negara baru tidak bermunculan untuk menggantikan yang lama. Ini juga menjadi pusat perhatian dari anarkisme. Bágaimana pun, menurut argumen tersebut, anarkisme klasik gagal dalam memperhitungkantentangmasalahkekuasaan, subjektivitas dan hasrat. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Stirner dan Deleuze, bukan hanya kekuasaan negara yang berhubungan dengan wacana moral dan rasionalitas, tetapi ia juga secara fundamental terkait dengan ide mengenai subjek humanis yang otonom -yang menjadi dasar dari pemikiran anarkis. Apa yang tidak diketahui oleh anarkisme klasik adalah bahwa kompleksitas yang halus antara subjek yang berkehendak dan kekuasaanlah yang menindas manusia. Ini merupakan hantu bagi setiap teori revolusioner. Demikian Stimer dan Deleuze berusaha melampaui hal probematik dari anarkisme klasik dengan membuka. kedók dári keterkaitan antara esensi manusia dan kekuasaan, serta dengan mengenali kemungkinan otoritarian dari hasral. Jadi sangat jelas kemudian bahwa resistansi melawan kekuasaan negara mesti berfungsi melalui jalur yang berbeda dari apa yang dilihat oleh anarkisme klasik.
Sebuah istilah dalam psikoanalisa Sigmund Freud berkenaan dengan fase perkembangan seorang manusiadi masa kanak-kanak, yang menjelaskan bagaimana hasrat seseorang untuk berhubungan seksual dengan orangtuanya ditekan. Freud meminjam kisah Oedipus dalam mitologi Yunani, seseorang yang membunuh ayahnya untuk mengawini ibunya. Dengan karakter itu, Freud ingin menggambarkan bahwa orangtua menyadari adanya hasrat seksual tersebut pada sang anak, yang kemudian ditekan untuk tidak terealisasi, Oedipus Complex menjadi sa'ah satu teori Freud yang terkenal dalam psikoanalisa. Di kemudian hari, Deleuze dan Guattari memakai Oedipus sebagal representasi kekuasaan yang merepresi hasrat dalam skala luas. Ini dituangkan dalam karya monumental mereka Anti-Oedipus: Capitalism and Skizophrenia.
9 Desire Machine adalah istilah khas Deleuze (dan Guattari) yang menunjukkan setuah mesin yang terhubung dengan apa yang diistilahkan sebagal "tubuh tanpa organ", dimana dari hubungan tersebut hasrat produktif dipompa dan dka.Tu (b wi rg d me haa dari sistem dalam organisasl produksi dimana allran hasrat diköntrol.
36 | Perang Melawan Negara
IV. RESISTENSI
Jadi baik menurut Stiner maupun Deleuze, dominasi negara tidak hanya bekerja melalui, berbagai teori kontrak sosia', wacana moral dan rasional, tetapi secara fundamental melalui hasrat manusia itu sendiri. Jika kita sebegitu ru.mitnya terikat pada negara, pertanyaannya haruslah menjadi : bagaimana kita melawan dominasi negara? Bagi Stirner dan Deleuze, perlawanan terhadap negara haruslah berada pada level pemikiran kita, pada ide-ide kita serta yang paling fundamental adalah pada hasrat kita. Kita harus belajar berpikir melampaui paradigma negara. Aksi-aksi revolusioner pada masa lampau mengalami kegagalan karena masih tetap terperangkap dalam paradigma seperti ini. Bahkan filosofi revolusioner seperti anarkisme, yang dengan tujuan utamanya untuk menghancurkan kekuasaan negara, masih tetap terjebak dalam konsep esensialis dan struktur manichean. Yang mana, seperti yang telah ditunjukkan oleh Strirner dan Deleuze seringkali berakhir dengan mengafirmasi atau memperkokoh kembali otoritas. Boleh jadi, ide tentang revolusi itu juga seharusnya ditanggalkan. Boleh jadi juga, politik seharusnya mengenai pelarian dari struktur esensialis dan identitas. Stirner berpendapat, sebagai contoh, bahwa perlawanan terhadap negara seharusnya mengambil bentuk, bukanlah revolusi, tapi 'insureksi':
Revolusi dan insureksi haruslah tidak dilihat sebagai hal yang sinonim. Yang disebut pertama terdiri dalam kondisi penggulingan kondisi atau status yang eksis, yakni negara atau masyarakat. Dan berdasarkan pada tindakantindakan sosial dan politik. Sementara yang disebutkan berikutnya tentu saja merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari proses transformasi, namun proses itu tidaklah berawal darinya namun dari kekecewaan atas dirinya sendiri, bukanlah sebuah perlawanan bersenjata
Anarkisme Dalam Pemikiran Gilles Deleuze dan Max Stimer | 43 akan tetapi kebangkitan individu-individu, yang bangkit tanpa memandang pada rencana yang muncul darl hal tersebut. Revolusi bertujuan membuat tatanan baru sementara insureksi membawa kita untuk tidak lagi membiarkan diri kita diatur, tetapi untuk mengatur diri kita sendiri, dan tidak menggantungkan kemilau harapan kita kepada 'institusi'. Ini bukanlah perjuangan melawan kemapanan, sejak kemapanan tersebut akan hancur dengan sendirinya, jika hal tersebut berhasil dengan baik. Ini hanya bekerja melalui diriku diluar dari kemapanan tersebut (Stirner 1993: 316).
bermula dari Insureksi mungkin dapat diartikan penolakan individual atas identitasnya yang telah dibentuk yakni sang "aku", melalui dimana kekuasaan itu bekerja: hal ini dimulai dari kekecewaan "manusia terhadap diri mereka sendiri". Lebih dari itu Stirner mengatakan bahwa insureksi tidaklah bertujuan menghancurkan institusi politik. Tujuannya adalah individulah yang menghancurkan identitasnya sendiri -yang mana merupakan hasil dari sebuah perubahan dalam tatanan politik, Oleh karena itu insureksi bukanlah mengenai menjadi manusiakah seseorang. menurut humanisme, melainkan mengenak tidak menjadikah seseorang tersebut. Gagasan Stirner mengenai pemberontakan melibatkan sebuah proses kemenjadian-yakni penemuan kembali dirinya secara terus menerus. Diri bukanlah esensi, yakni sebuah susunan definisi tentang berbagai karakteristik, melainkan kekosongan, sebuah "kekosongan yang kreatif", dan hal ini tergantung pada individual untuk menciptakan sesuatu diluar dari hal ini dan tidak dibatasi oleh esensi (Stirner 1993: 150).
Sebagaimana telah kita lihat, Deleuze yang juga menolak kesatuan dan esensialisme dari subjek, melihat hal ini sebagai struktur yang membatasi hasrat. la juga memandang kemenjadian (becoming) -yakni menjadi sesuatu selain manusia, selain insan -sebagai bentuk resistensi. la mengajukan sebuah gagasan mengenai subjektivitas yang mengistimewakan keserbaragaman, pluralitas, serta perbedaan melampaui persatuan, dan perubahan yang terus menerus (flux) melampaui stabilitas dan esensialisme identitas. Kesatuan dari subyek melebur ke dalam berbagai macam aliran, hubungan, dan kumpulan dari berbagai bagian yang heterogen (Bogue 1989:94). Seseorang bahkan tidak dapat berpikir tentang tubuh yang menyatu : kita tersusun atas berbagai bagian berbeda yang dapat berfungsi cukup independen. Yang penting bukanlah subyek atau berbagai komponen itu sendiri, tapi lebih pada apa yang terjadi antara komponenkomponen tersebut: berbagai hubungan, aliran-aliran,dll (Bogue 1989: 91).
Jadi bagi Deleuze dan Stirner, resistensi melawan negara mesti menyertakan unsur penolakan atas penyatuan dan identitas esensialis - yakni identitas yang mengikat hasrat, bahasa dan pemikiran pada negara. Hancurnya kesatuan tersebut ke dalam pluralitas, perbedaan dan kemenjadian dapat dipandang sebagai sebuah gerak dalam gagasan anti-otoritarian dan anti-negara. Pun bisa dipandang sebagai upaya untuk melampaui kategori-kategori politik yang eksis saat ini termasuk upaya menemukan lagi sesuatu yang baru -untuk memperluas wilayah politik melampaui batasan yang ada saat ini dengan menyingkap semua yang menutupi berbagai hubungan yang dapat terbentuk antara resistensi dan kekuasaan yang ditentangnya. Sebagaimana yang dikatakan Deleuze: "Kau bisa membuat pemisahan, menarik garis landasan, dimana di situ masih terdapat bahaya yang menjadi sandaran bagi segalanya, formasi yang mengembalikan kekuasaan menjadi penanda (signifir),..." (Deleuze dan Guattari 1989: 9).
Mungkin salah satu cara untuk berpikir di luar dari relasi biner dan logika esensialis ini adalah dengan konsep mengenai 'perang'. Stirner dan Deleuze, dengan cara yang berbeda, menteorisasikan bentuk-bentuk non-esensialis atas perlawanan terhadap negara dalam terminologi perang. Stirner menghendaki agar perang dideklarasikan terhadap seluruh institusi dan prinsip yang melekat pada negara. Terlebih lagi, ia memandang masyarakat dalam terminologi secara umum sebagai perang ego, adalah sejenis perang ala Hobbesian atau "semua melawan semua" dimana di dalamnya tidak ada seruan-seruan terhadap gagasan apa pun mengenai kolektivitas atau pur kesatuan (Clark 1976: 93). Untuk hal ini dia seringlkali dituduh menganjurkan keegoisan dan individualisme yang ekstrim dimana "yang kuatlah yang benar" dan individual berhak atas semua hal yang ia miliki dalam kekuasaan yang dapat ia raih. Bagaimana pun saya berpendapat bahwa Stirner tidaklah berbicara mengenai perang yang aktual tetapi lebih pada perjuangan pada level representasi yang telah menciptakan pembukaan teoritis yang cukup radikal dan dimana kesatuan dari semua yang esensial dan kolektivitas itu terputus. Bagi Stimer perang bukanlah hal alamiah atau atau pun sebuah karakteristik yang esensial. Tetapi lebih dari itu, merupakan pola berpikir yang meruntuhkan segala esensi.
Dalam nada yang sama Deleuze juga membahas mengenai 'mesin perang'(war machine) sebagai sebuah gambaran tentang resistensi melawan negara. Mesin perang membentuk sesuatu di luar dari negara. Jika negara dikarakteristikkan sebagal bagian dalamnya, maka mesin perang dikarakteristikkan sepenuhnya sebagai bagian luarnya. Seperti yang kita lihat, jika negara adalah sebuah gagasan tentang pembatasan tataran konseptual yang terkodifikasi dalam struktur biner, maka mesin perang hanyalah gerakan nomadik, tak beralur dan tak terkode. Hal ini merupakan ruang yang dikarakteristikkan dengan pluralitas, keberagaman, dan perbedaan, yang menyelam&tkan diri dari kodifikasi-negara dengan menjauhkan diri dari struktur biner (Deleuze 1987: 141). Mesin perang (war machine) adalah bagian luar dari negara, yaitu apa pun yang mengelak diri dari jeratan negara: "seperti juga Hobbes yang secara jelas melihat bahwa negara menentang perang, maka begitu pun perang juga menentang Negara dan membuatnya mustahil" (Deleuze dan Guattari 1989: 359). Hal tersebut merupakan ketidakhadiran dari esensi dan otoritas sentral secara konseptual. Sekali lagi saya berpendapat bahwa Deleuze, seperti juga pada Stirner, tidaklah berbicara mengenai perang secara aktual, tetapi lebih pada wilayah teoritis yang dikarakteristikkan oleh keterbukaan secara konseptual terhadap pluralitas dan perbedaan, yang menjauhkan diri dari berbagai identitas yang stabil, kesatuan esensi dan konseptual yang membentuk bagian dari keseluruhan negara. Gagasan mengenai perang sebagai dislokasi yang radikal dan kekosongan yang konstitutif mungkin dapat terbentuk dalam cara yang demikian, sebagai alat resistensi terhadap kekuasaan negara dan otoritas.
Sebagaimana yang telah kita lihat, resistensi merupakan suatu upaya berbahaya : ia dapat selalu dikolonisasi oleh kekuatan yang dilawannya. Hal tersebut tak lagi dapat dilihat sebagai penjatuhan kekuasaan negara dengan melalui subjek revolusioner yang esensial. Resistensi mungkin sekarang dapat dipandang dalam terminologi tentang perang: sebuah hamparan dari berbagai macam perjuangan, strategi, taktik yang dilokalisir, rintangan yang sifatnya temporer dan juga pengkhianatan -antagonisme yang berlangsung tanpa menjanjikan kemenangan final. Sebagaimana yang dikatakan oleh Deleuze: "...dunia beserta negara di dalamnya bukan lagi penguasa dalam jagad mereka ketimbang para revolusioner yang dihukum dalam setiap perubahan bentuk mereka. Segalanya dimainkan dalam permaina-permainan yang tak menentu..." (Deleuze 1987:147).
Bagaimana bisa gagasan tentang perlawanan sebagai perang ini, layaknya permainan tak menentu yang dimainkan secara individual, secara kolektif dan otoritas ini, berbeda dari gagasan anarkis mengenai revolusi? Bagi anarkis klasik, revolusi merupakan hal utama, dialektika dalam menjungkirbalikkan tatanan, dimana struktur dari kekuasaan dan otoritas dapat digulingkan dan rintangan terakhir untuk realisasi sepenuhnya manusia sebagai subjek, dapat dienyahkan. Sementara bagi Deleuze dan Stirner di lain pihak, resistensi sama sekali tidak memiliki konklusi atau telos dalam pengertian semacam Ini.
Resistensi dipandang sebagai konfrontasi yang sedang berlangsung, perang demi perseteruan yang terus menerus tanpa henti, dimana garis batas konfrontasi tidak di depan melainkan lebih pada akan terbatas (kekuasaan) secara konstan dan pemberangusan perjuangan tanpa akhir. Resistensi melawan negará sesungguhnya merupakan permainan yang tak menentu (uncertain game) karena kekuasaan negara tak dapat lagi dibatasi hanya sebagai sebuah institusi tunggal tetapi adalah sesuatu yang meliputi pabrik sosial1o, tersusun, sebagaimana yang kita lihat, atas hasrat, esensi serta prinsip-prinsip rasionalitas. Pun gagasan tentang moral dan subjek manusia rasional yang melawan kekuasaan negara dalam wacana anarkis, terkonstruksi atau paling tidak diterobos juga oleh kekuasaan (negara) yang sebenarnya dilawannya. Jadi, resistensi merupakan sebuah permainan tak menentu (terbuka) yang dimainkan berbagai individu dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam perjuangan sehari-hari dengan beragam bentuk dominasi.
10 Social Factory, konstruksi masyarakat kapitalis mutakhir paska-Fordisme, dimana akumulasi kapital tak lagi terbatasi di balik tembok pabrik atau kantor, melainkan ke seluruh tatanan masyarakat. Kerja-kerja akumulasi juga tak lagi berupa sekedar kerja produktif yang mengakumulasi kapital secara langsung, tetapi juga hingga kerja-kerja non-produktif seperti kerja domestik, penganggur.
V. KONKLUSI
Pemikiran anti-negara dari Stirner dan Deleuze memungkinkan kita untuk mengkonseptualisasikan dan mengembangkan bentuk perlawanan yang dapat menghindarkan kita dari jebakan yang dibuat negara - melalui.kesetiaan kita secara absolut kepada struktur pemikiran rasional, dan pola hasrat esensialis, alih-alih menaklukkan dominasi, kita justru akan berakhir pada sebuah bentuk penegasan kembali (reafirmasi) dominasi itu. Oleh karena itu, seseorang mesti mampu berpikir melampaui pertanyaan seperti apakah institusi itu? bagaimanakah bentuk dominasi itu? yang kesemuanya bertujuan untuk menggantikan sesuatu yang telah kita gulingkan sebelumnya. Pemikiran anti-negara Deleuze dan Stirner barangkali dapat mempersenjatai kita dengan senjata konseptual menyangkut politik kebebasan dari pertanyaan-pertanyaan abadi yang dapat mengacaukannya. Saya juga berpendapat bahwa sekalipun analisa Stirner dan Deleuze mengenai kekuasaan negara dalam banyak cara memiliki perbedaan dengan anarkisme tradisional, namun justru pada poin inilah mereka lebih dekat dengan anarkisme. Mereka berbagi dengan anarkisme sebuah kritik keras atas bentuk anarkisme tradisional, terutama sekali pada penolakan atas ide bahwa beberapa bentuk tertentu dari otoritas dapat membebaskan. Perbedaannya ialah bahwa Stirner dan Deleuze menyingkap kedudukan potensial dari dominasi yang tak pernah dilihat oleh anarkisme klasik - dalam diskursus moral dan rasional, esensi serta hasrat manusia. Dengan kata lain mereka semata-mata memperluas cakupan dari kritik kekuasaan dan otoritas yang telah dimulai oleh anarkisme klasik. Dalam hal ini kritik Deleuze dan Stirner mengenai negara dapat dilihat sebagal bentuk dari anarkisme. Namun anarkisme yang ini adalah anarkisme tanpa esensi dan jaminan moral maupun otoritas rasional. Mungkin dengan cara seperti inilah filsafat anti-negara Deleuze dan Stirner dapat dikategorikan sebagai post-anarchism - rangkaian strategi konseptual yang hanya dapat memajukan anarkisme dengan membuatnya lebih relevan dengan perjuangan kontemporer melawan kekuasaan.
Menurut saya terdapat pertemuan/konvergensi yang mengejutkan dan belum tereksplorasi antara Stirner dan Deleuze berkaitan dengan pertanyaan mengenai negara. Selain itu, dengan mengeksplorasi konvergensi ini memungkinkan kita untuk menteorisasikan politik nonesensialis dari resistensi atas dominasi negara. Kedua pemikir tersebut memandang negara sebagai prinsip yang abstrak dari kekuasaan serta kedaulatan yang tidak bisa bentuk kongkritnya. Mereka tereduksi dalam mengembangkan teori mengenai negara yang melampaui Marxisme dalam melihat negara sebagai sesuatu yang otonom dari aturan-aturan ekonomi, dan melampaui anarkisme dalam memandang negara sebagai sesuatu yang beroperasi juga melalui wacana moral dan rasional yang dulunya digunakan untuk melawannya. Dalam melakukan ini mereka memutuskan relasi dengan paradigma pencerahan ala humanisme, menyingkap relasi antara kekuasaan dan esensi manusia, lalu menunjukkan bahwa hasrat kadangkala menginginkan represi atas dirinya. Stirner dan Deleuze, kemudian dapat ditempatkan sejajar dengan filsuf dan langgam politik anti-otoritarian - salah satunya dengan mendeklarasikan perang konseptual melawan negara, serta siapapun yang membawa implikasi teoritik bagi anarkisme mestilah diperhitungkan.
DAFTAR REFERENSI
Bakunin, Mikhail 1984. Political Philosophy: scientific anarchism. (ed.) G.P Maximoff. London: Free Press of Glencoe.
Bogue, Ronald 1989. Deleuze & Guattari. London: Roultedge.
Clark,John 1976. Max Stirner's Egoism. London: Freedom Press.
Deleuze, Gilles & Felix Guattari 1977. Anti-Oedipus: Capitalism & Schizophrenia. New York: Viking Press.
Deleuze, Gilles 1987. Dialogues. New York: Columbia University Press.
Deleuze, Gilles and Felix Guattari 1988. A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia. London: Althone Press.
Derrida, Jacques 1994. Spectres of Marx: The State of Debt, the Work of Mourning & the New International. (trans.) Peggy Kamuf, New York: Routledge.
Feuerbach, Ludwig 1957. The Essence of Christianity, New York: Harper.
Harrison, Frank 1983. The Modern State: An Anarchist Analysis. Montreal: Black Rose Books.
Koch, Andrew 1997. Max Stirner: The Last Hegelian or the First Poststructuralist. Anarchist Studies 5: 95-107.
Kropotkin, Peter 1943. The State: Its Historic Role.
London: Freedom Press. Stirner, Max 1993. The Ego and Its Own. (trans.) Steven Byington. London: Rebel Press.
Rekomendasi Bacaan
Ini beberapa referensi yang saya sarankan terkalt pemikiran politik Gilles Deleuze :
Goodchild, Philip 1996. Deleuze and Guattari: an introduction to the politics of desire. London: SAGE Publications.
Massumi, Brian 1992. A User's Guide to Capitalism and Schizophrenia: deviations from Deleuze and Guattari. Cambridge, Mass: MIT Press.
Patton, Paul 1984. 'Conceptual Politics and the War- Machine in Mille Plateaux', Substance. 44/45, 61- 80.
Perez, Rolando 1990. On An(archy) and Schizoanalysis. Autonomedia: USA.
Schrift, Alan 1992. 'Between Church and State: Nietzsche, Deleuze and the Genealogy of Psychoanalysis', International Studies in Philosophy, 24(2), 41-52.
Saya juga merekomendasikan refleksi Deleuze terhadap konsep Foucalt mengenai kekuasaan dan resistensi. Lihat :
Deleuze,Gilles 1988. Foucault. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Untuk pemikiran politik Max Stirner:
Carroll, John 1974. Break-Out from the Crystal Palace. The anarcho-psychological critique: Stirner, Nietzsche, Dostoyevsky. London: Routledge & Kegan Paul.
Ferguson, Kathy. E 1982. 'Saint Max Revisited: A Reconsideration of Max Stirner', Idealistic Studies. 12(3), 276-292.
Eksplorasi lebih jauh mengenai relasi anarkisme dan postrukturalisme :
Todd 1994. The Political Philosophy of May, Poststructuralist Anarchism. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.
May, Todd 1989. 'Is poststructuralist political theory anarchist?' Philosophy & Social Criticism. 15(2), 167-181.
Untuk pengantar poltik posmodern:
Ross, Andrew (ed.) 1988. Universal Abandon: The Politics of Post-Modernism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Untuk anarkisme kontemporer: Clark, John 1984. The Anarchist Moment Reflections on e,Natue & Powe. Black Rose Book Montreal.
Ehrlich, Howard J. (ed.) 1996. Reinventing Anarchy, Again. San Francisco, CA: AK Press.
TENTANG PENULIS
Saul Newman, (1972 - ?) dosen senior dalam ilmu politik di University of London. la merupakan salah satu teoritisi dari apa yang disebut sebagai post-anarchism, sebuah interpretasi anarkis dengan pendekatan postrukturalisme. Bukunya yang terkenal "From Bakunin to Lacan: Antiauthoritarianism and the Dislocation of Power" (2001), diterjemahkan ke beberapa bahasa. Newman, sebagaimana para pos-anarkis lain mengkritik konsepsi-konsepsi tradisional anarkisme seperti esensialisme, sifat positif pada manusia (yang umumnya menganggap pada dasarnya manusia itu baik), bahkan mengenai revolusi itu sendiri.
Inilah analisa uos skonomi atusaagara, sebuah pemikiran menaikat yang merangkai argu penolakon atustnegaru dan seniuu struktur otoriturian. Seul Newman merunut pemikiran Mux Shtmor, seorung redikul ubad 19 yung tidek terlalu dikonal dalom formal, dan Gilles Delouze yang merupakan filsuf besar ubad 20. Keduanya menolak p moralistik dun runionalis seperti yang sering diajukan pare anarkis klasik, juga argumen-argumenstundarparapenyokong Negaradan pengafirmasikekuasaan. Baik Stirner dun Deleuze, tidak saja memberikan hasis pemikiran yang sangut radikal, tentu saja melengkupi @an bahkan memperbuharyi argumen unarkis tentang struktur sosial otoritarian sekaligus menawarkan alternatifnya. Mungkinkah menganalisa negaru dengan melepaskannya dari sudut pandang ekonomi? Bagaimana cara kerja negara hingga setiap individu tidak lagi merasa bahkan butuh untuk dikuasai? Dimana potensi revolysioner hasrat-energi kekal yang tak terprediksi? Mari berjala jalan di taman yang penuh bunga; dari politik radikal ke psikoanalisa, dari postrukralisme hiug imajinasi... KONTINUM