Baca PDF (OCR): Gerontokrasi dan Otoritarianisme: Dominasi Berbasis Usia dalam Reproduksi Hirarki Sosio-Kultural

13 halaman · 3 halaman diproses dengan OCR · 3.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. GERONTOKRASI DAN OTORITARIANISME
  2. DAFTAR REFERENSI:

GERONTOKRASI DAN OTORITARIANISME

Dominasi Berbasis Usia dalam Reproduksi Hierarki Sosio-Kultural

Oleh N. A. Putra

SengIseng Zine

“Apakah ini berarti saya menolak seluruh otoritas? Jauh dari pikiran saya hal semacam itu. Dalam urusan sepatu, saya merujuk pada otoritas pembuat sepatu; mengenai rumah, saluran air, atau jalan kereta api, saya berkonsultasi

dengan arsitek atau insinyur. Untuk pengetahuan khusus tertentu, saya bertanya pada ilmuwan tertentu. Namun, saya

tidak mengizinkan pembuat sepatu, arsitek, maupun ilmuwan

itu untuk memaksakan otoritasnya kepada saya. Saya mendengarkan mereka secara bebas dan dengan segala rasa hormat yang layak diterima oleh kecerdasan, karakter, dan pengetahuan mereka, sembari tetap mempertahankan hak mutlak saya untuk mengkritik dan mengecam.” Mikhail Bakunin, God and the State (1871)

Suatu ketika, saya sedang berhenti menunggu lampu merah di kawasan Matraman. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya berkisar umur 30– 40 tahun menabrak sepeda motor saya dari belakang akibat kelalaiannya sendiri. Benturan keras itu membuat saya terjungkal ke depan dan merusak beberapa komponen motor. Bukannya bertanggung jawab, pria tersebut justru menghampiri dan memaki saya atas tuduhan berhenti mendadak. Saat saya berupaya meluruskan tuduhan keliru itu, ia malah membentak: "Anak sialan! Tidak punya etika menjawab orang yang lebih tua!" Kasus seperti ini menjadi cermin betapa lumrahnya manipulasi hierarki usia dalam kehidupan sehari-hari.

Lakalantas di Matraman tersebut menjadi cermin telanjang bagaimana mekanisme legitimasi berbasis age stratification1 bekerja di ruang publik, alih-alih mengambil tanggung jawab atas procedural fault2 personal, pelaku memanfaatkan variabel umur sebagai moral shield3 untuk mengintimidasi korban. Masalahnya adalah terdapat marginalisasi dan budaya Paternalistik yang berlandaskan pada kategori usia, dimana masyarakat dikondisikan utnuk tunduk pada doktrin epistemic authority4 , sebuah struktur hirarkis yang melahirkan bentuk otoritarianisme bernama Gerontokrasi.

Secara etimologis, istilah gerontokrasi dibentuk dari gabungan dua kata Yunani Kuno: geron (γέρων, genitif: gerontos) yang bermakna "orang tua" atau "lelaki tua" (berasal dari akar Proto-Indo-Eropa gere- "menjadi tua"), serta kratos (κράτος) atau akhiran -kratia (-κρατία) yang berarti "kekuasaan", "pemerintahan", atau "dominasi". Penggabungan istilah ini pertama kali dicetuskan dalam panggung politik Prancis pada tahun 1828 oleh Jean-Jacques Fazy melalui risalahnya De la gérontocratie untuk mendefinisikan tatanan politik dan sosial yang dikuasai secara mutlak oleh individu berumur panjang. Makna etimologis tersebut membongkar hakikat dasar gerontokrasi sebagai mekanisme kekuasaan ketika akumulasi angka usia dikonversi menjadi legitimasi tunggal untuk menundukkan, mengatur, dan merampas kedaulatan populasi yang lebih muda (Fazy, 1828; OED, 1830; Harper, 2001).

Mikhail Bakunin dalam bukunya God and The State (1871) menjelaskan awal mula hirarki sosial dan otoritas berakar dari pola hubungan alamiah antara orang tua dan anak-anak pada masa kecil. Pada fase awal kehidupan manusia, otoritas didasarkan pada tingkat pengetahuan dan pengalaman seseorang yang telah lebih dulu hidup, berkembang, serta menguasai memori kolektif masyarakat, seperti orang tua dan para tetua adat terhadap anak-anak maupun generasi muda yang akal budinya belum cukup matang. Bakunin menjelaskan bahwa pada tahap ini, otoritas berbasis keorangtuaan bersifat alami (natural authority), sah, dan mutlak diperlukan melalui mekanisme pendidikan dasar (pedagogi) guna melindungi kehidupan anak. Namun, ketika prinsip pengasuhan ini ditransformasikan dari ranah domestik ke ranah institusi sosial, lahirlah sebuah sistem paternalisme dan gerontokrasi, yakni bentuk hirarki buatan (artificial hierarchy) yang melegitimasi kepemimpinan tunggal para tetua atas dasar usia dan kewenangan pemegang otoritas semata. Seiring berjalannya proses pendewasaan, Bakunin menegaskan bahwa otoritas tersebut seharusnya mengalami negasi bertahap (gradual negation) untuk memberi ruang bagi kebebasan penuh individu dewasa. Jika tidak seperti itu, akan terjadi benturan tajam antara kelompok usia muda atau masyarakat umum yang secara biologis dan rasional telah mencapai kedewasaan (attained their majority), dengan kelompok tetua atau elit gerontokrat yang secara kaku menahan status kedewasaan sosial-politiknya. Dalam bukunya, Bakunin menjelaskan:

“Prinsip otoritas, dalam pendidikan anak-anak, merupakan titik berangkat yang alami; prinsip ini sah dan diperlukan ketika diterapkan pada anak-anak di usia belia, yang kecerdasannya belum berkembang secara terbuka. Namun, sebagaimana perkembangan segala sesuatu (dan konsekuensinya dalam pendidikan) mengandaikan adanya negasi bertahap atas titik berangkat tersebut, prinsip otoritas ini harus berkurang seiring berjalannya pendidikan dan pengajaran, untuk memberikan ruang bagi kebebasan yang terus meningkat.” (God and The State, 1871)

Fenomena kekuasaan berbasis kedewasaan usia dan otoritas keorangtuaan ini bermula dari dan dapat ditemukan jejak historis-sosiologisnya dalam berbagai struktur adat suku bangsa di Indonesia, seperti kepemimpinan lembaga tetua adat (Pu'un pada suku Baduy, Tuo

Adat di Minangkabau/Melayu, Abah/Ketua Adat pada masyarakat Kasepuhan Cisungsang, atau Ondoafi/Kepala Suku pada masyarakat adat Papua) di mana pengetahuan, hukum, serta keputusan politiskolektif berpusat secara mutlak pada figur-figur tetua yang dianggap menyimpan kearifan warisan leluhur. Dalam ranah sosiologis, pemusatan kewenangan ini bertransformasi menjadi hegemoni nilai tradisional di mana elite adat mengontrol struktur sosial dan menuntut kepatuhan mutlak warganya melalui legitimasi genealogis dan spiritualitas leluhur (Fadrullah & Syam, 2024). Sebagaimana diuraikan dalam analisis tata negara adat pada masyarakat Baduy, kedudukan Pu'un sebagai pimpinan tertinggi memegang kontrol penuh atas hukum adat dan tatanan sosial, di mana seluruh warga diwajibkan mematuhi titah adat (pikukuh) tanpa ruang negosiasi formal bagi generasi yang lebih muda (Hamidi dkk., 2021; Jurnal Ajudikasi, 2021). Meskipun jejak sejarah budaya ini berawal dari sistem politik dan struktur kekuasaan tradisional, tidak dipungkiri dari sini lahirlah sisa-sisa gerontokrasi yang merembes ke dalam ruang-ruang kehidupan sehari-hari hingga saat ini.

Sejalan dengan Bakunin, sebagaimana yang dikemukakan oleh David Graeber dalam "There Never Was a West: Or, Democracy Emerges from the Spaces In-Between" (2007), bentuk hierarki paling purba dalam sejarah manusia sebelum munculnya Negara dan aparatus birokrasi adalah otoritas berbasis usia dan gender. Seperti yang dikemukakan olehnya:

"Jika kita mengamati sebagian besar masyarakat egaliter, kita menemukan bahwa meskipun mereka tidak memiliki pemerintahan formal, mereka jarang sekali bebas dari hierarki. Apa yang biasanya mereka miliki adalah hierarki berbasis usia dan gender. Laki-laki tua mengendalikan laki-laki muda melalui penguasaan pengetahuan ritual dan kontrol atas pernikahan, yang memungkinkan mereka menentukan kapan laki-laki muda boleh menikah; laki-laki dan perempuan tua bersama-sama sering kali menjalankan kontrol atas perempuan muda. Bentuk-bentuk dominasi ini tidak memerlukan aparatus Negara untuk berfungsi, mereka tertanam dalam jalinan kehidupan sehari-hari, dalam kekerabatan, dan dalam hukum tradisional.” (There Never Was a West: Or, Democracy Emerges from the Spaces In-Between, 2007)

Graeber menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional tanpa negara tetap tidak menghilangkan sub-sub bentuk dominasi, seperti dominasi dan monopoli para tetua atas pengetahuan ritual, penafsiran hukum adat, serta kontrol atas reproduksi sosial seperti mekanisme pernikahan dan inisiasi. Para elit tua mengunci youth agency5 dengan memegang hak veto atas legalitas nilai, sehingga generasi muda dikondisikan bergantung penuh pada restu senior untuk memperoleh pengakuan sosial.

Mekanisme kontrol tersebut bertransformasi, merembes, serta mengendap ke dalam pranata sosial modern. Hari ini tak jarang kita jumpai kasus pengebirian subversive agency6 di ruang publik yang dilegitimasi oleh angka kelahiran pada kartu identitas. Penundukan generasi muda tidak lagi membutuhkan balutan ritus inisiasi adat formal. Mekanisme kontrol tersebut bertransformasi menjadi penataan birokrasi yang kaku, dogmatisme senioritas, serta pembatasan akses keputusan secara mutlak. Tetua mempertahankan dominasi dengan memonopoli legitimasi kebenaran, menindas setiap benih pembangkangan pemikiran, serta melabeli setiap bentuk perlawanan terhadap kecacatan orang dewasa sebagai tindak kriminalisasi etika. Implikasi tatanan piramidal ini melumat habis otonomi mutlak generasi muda di ranah sosial. Sanggahan atas kelalaian personal maupun kekeliruan struktural para penguasa gaek7 ditampik bukan karena cacat logika, semata-mata karena posisi demografis pencetusnya berada di kasta terendah hierarki. Doktrin perhambaan dipaksakan sebagai standar moral mutlak, menciptakan teror psikologis yang memadamkan api pembangkangan. Kelompok muda dipaksa menyerahkan kedaulatan dirinya, bertekuk lutut demi memburu legitimasi serta remah-remah mobilitas sosial dari pemegang otoritas gaek. Gerontokrasi kontemporer mengonversi ketergantungan kultural menjadi perbudakan massal yang menjamin kelanggengan kekuasaan para penguasa tua.

Pertanyaan tersebut mempertanyakan kedudukan gerontokrasi dalam skala penindasan global: mereka tidak mengerti mengapa subjugasi berbasis usia harus diposisikan sejajar dengan mesin pembunuh seperti imperialisme, kapitalisme, atau negara. Pertanyaan itu muncul dari ketaatan buta yang gagal melihat bahwa gerontokrasi adalah pangkalan militer pertama tempat jiwa manusia ditaklukkan sebelum diterjunkan ke dalam perbudakan modal dan otoritas negara.

Karakter suatu masyarakat terlihat telanjang dari cara mereka memperlakukan pemuda. Generasi muda dipisahkan dari gelanggang sosial, disekap dalam institusi pendoktrinan wajib yang berfungsi tak ubahnya kamp penjinakan mental agar mereka patuh pada tatanan. Atas dasar ini, pembebasan radikal pemuda menjadi tumpuan. Sebagian pihak gagap memahami urgensi ini. "Bagaimana mungkin penundukan usia disetarakan dengan kekejaman imperialisme, kapitalisme, atau negara?" cerocos mereka.

Dogma busuk yang mendudukkan orang dewasa sebagai figur mahatahu dan nirdosa, sementara kelompok berusia lebih muda diposisikan sebagai makhluk inferior, adalah fabrikasi realitas demi melegitimasi hierarki sosiologis dan epistemic authority penguasa gaek. Otoritas gaek menghancurkan kedaulatan psikologis generasi muda secara berencana untuk membunuh karakter, memadamkan api pembangkangan, dan meremukkan otonomi diri. Mereka dikepung oleh otoritas keluarga, otoritas sekolah, aparatus negara, dan hegemonik budaya massa yang terintegrasi penuh bagaikan pabrik pencetak serdadu penurut yang siap melompat dan merayap begitu perintah diturunkan.

Penghancuran kedaulatan individu sejak dini berfungsi memasukkan pemrograman kepatuhan massal, memastikan jiwa-jiwa yang telah diremukkan kelak mereproduksi kembali aparatus penindas seperti negara, kapitalisme, dan gerontokrasi ketika tubuh mereka menua. Dikotomi "figur otoritas" dan "subjek teratur" adalah laboratorium primer tempat mekanika dominasi dipelajari dan diinternalisasi. Hubungan hierarkis ini wajib dihancurkan untuk digantikan oleh relasi yang berdiri utuh di atas otonomi, kesetaraan radikal, serta asosiasi bebas.

Antagonisme antara anarki dan gerontokrasi bersifat mutlak. Jika kita bersikap jujur dan serius ingin meruntuhkan hierarki global yang menjijikkan ini, pembangkangan harus dilancarkan di setiap lini.

Kita harus menyerangnya di mana pun ia memanifestasikan diri termasuk dalam hubungan, kehidupan, perilaku, dan mentalitas kita sendiri, serta arena yang lebih tradisional secara "politik".

"Pembebasan pemuda bukanlah isu tunggal, bukan politik identitas, dan bukan hobi radikal yang terpisah dari perjuangan besar melawan Sistem. Dominasi terhadap orang muda adalah bentuk perbudakan nyata yang terjadi di sekeliling kita, berfungsi memperkuat dan mereproduksi negara, kapitalisme, serta institusi kontrol lainnya... Gerontokrasi harus mengambil tempatnya sejajar dengan kapitalisme, negara, patriarki, dan supremasi kulit putih sebagai institusi kontrol sosial yang bertujuan untuk kita hancurkan." (I)Anok Ta Chai, Pembebasan Pemuda

"Setiap institusi hari ini—keluarga, Negara, norma moral kita—melihat pada setiap subjek muda sebagai bahan mentah yang harus dibentuk, didisiplinkan, dan dicetak ke dalam wujud yang dikristalkan... Generasi muda, dengan segala spontanitas, rasa ingin tahu, dan kerinduan akan kebebasannya, dihancurkan oleh bobot berat otoritas orang dewasa.” (Goldman, E. (1906). The Child and Its Enemies)

"Orang tua dan pendidik kita yang 'baik' itu hanya melihat kita sebagai sesuatu yang harus dihancurkan, dilatih, dan dijinakkan. Sejak hari-hari pertama kehidupan, kita dikepung oleh hantu-hantu kewajiban dan rasa hormat pada usia, hingga kehendak kita sendiri benar-benar dilumpuhkan bahkan sebelum ia sempat bersuara." (Stirner, M. (1995). The Ego and Its Own)

1 Age stratification (stratifikasi usia) adalah pemeringkatan sosiologis yang membagi masyarakat ke dalam hierarki berbasis umur, di mana kekuasaan dan hak didistribusikan secara tidak setara, menempatkan kelompok tua di puncak dan menundukkan populasi muda di dasarnya.

2 Procedural fault (kesalahan prosedural) adalah kekeliruan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap aturan, mekanisme, dan tata cara teknis yang berlaku, baik berupa pelanggaran lalu

lintas, kesalahan skema kerja, maupun cacat logika yang murni menjadi tanggung jawab individual sang pelanggar.

3 Moral shield (perisai moral) adalah taktik manipulatif di mana seseorang memanfaatkan atribut moral, status kultural, atau posisi hierarkis tertentu (seperti usia, Senioritas, atau peran pengasuh) untuk berlindung dari akuntabilitas, membungkam kritik, dan membenarkan kesalahan atau kecacatan logis yang diperbuatnya.

4 Epistemic authority (otoritas epistemik) adalah klaim monopoli atas kebenaran dan pengetahuan, di mana sebuah pernyataan dianggap sah atau wajib dipercayai karena status, posisi, atau identitas pihak yang menyatakannya.

5Youth agency (agensi pemuda) adalah kapasitas, kehendak bebas, dan kedaulatan subjek muda untuk bertindak mandiri, mengambil keputusan atas dirinya sendiri, serta memengaruhi dan mengubah struktur sosial di sekitarnya tanpa ditundukkan oleh kontrol otoritas orang dewasa. 6Subversive agency (agensi subversif) adalah kapasitas dan tindakan aktif individu untuk membangkang, merusak, dan meruntuhkan struktur kekuasaan serta norma hierarkis yang menindasnya dari dalam.

7 Penguasa gaek adalah julukan konfrontatif bagi elite gerontokrat atau figur senior yang menggunakan dominasi usia dan legitimasi usang untuk melanggengkan posisi kekuasaan, menindas otonomi subjek muda, serta membendung perubahan sosial.

DAFTAR REFERENSI:

1. Bakunin, M. (1871). God and the State. 4. Fazy, J.-J. (1828). De la gérontocratie, ou De l'abus de la sagesse des vieillards dans le gouvernement de la France. Paris: Delaunay. 5. Goldman, E. (1906). The Child and Its Enemies. 8. Harper, D. (2001). Online Etymology Dictionary. 9. Oxford University Press. (1830). Gerontocracy. Dalam Oxford English Dictionary. 11. Ta Chai, (I)An-ok. (2004). Youth Liberation. The Anarchist Library.

2. Bookchin, M. (1982). The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Cheshire Books.

3. Fadrullah, & Syam, A. (2024). Hegemoni Nilai Tradisional dan Kontrol Sosial Elite Adat dalam Masyarakat Tradisional. Jurnal Sosiologi dan Budaya.

6. Graeber, D. (2007). There Never Was a West: Or, Democracy Emerges from the Spaces In-Between. Dalam D. Graeber, Possibilities: Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire. AK Press.

7. Hamidi, dkk. (2021). Sistem Pemerintahan Hukum Adat Baduy dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pikukuh. Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1).

10. Stirner, M. (1995). The Ego and Its Own (D. Leopold, Ed.). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1844).