Baca PDF (OCR): Leaflet #3 Ditenggelamkan: Bagian Pertama

4 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 1.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Ditenggelamkan

Bagian Pertama

Aku adalah anak pertama dari empat bersaudara. Sejak kecil, aku belajar lebih cepat dari yang seharusnya: belajar mengalah, belajar membantu, dan belajar membaca wajah ayah ketika ia pulang dengan tubuh letih tapi tangan kosong. Hidup di desa, menjadi anak sulung berarti siap berdiri paling depan dalam keadaan apa pun—termasuk setiap kali banjir datang. Aku belajar bahwa tanggung jawab sering kali hadir lebih dulu daripada pilihan: mengangkat barang, menenangkan adik-adik, dan menyimpan ketakutan sendirian agar yang lain bisa tetap tenang.

Aku tinggal di sebuah desa di Lamongan yang namanya selalu disebut setiap musim hujan—bukan karena prestasi, melainkan karena banjir tahunan. Setiap tahun, desa kami tenggelam dengan cara yang sama: air naik perlahan, jalan berubah sungai, dan tambak-tambak pertanian berubah menjadi lautan. Banjir di sini bukan kejutan, melainkan rutinitas yang diwariskan dari satu musim ke musim berikutnya.

Karena itu, orang-orang tua di desa sering berkata bahwa banjir adalah bagian dari hidup kami sejak lama. Mereka menyebutnya sebagai budaya, sesuatu yang harus diterima dan disyukuri karena dianggap bagian dari siklus alam. Namun semakin aku tumbuh, semakin sulit bagiku menerima penjelasan itu. Nenek moyang kami tidak pernah menandatangani rencana tata ruang yang semrawut, dan tidak pernah menyebut kelalaian sebagai kearifan lokal. Yang diwariskan kepada kami bukan budaya banjir, melainkan kegagalan menata ruang yang terus dilanggengkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di tengah rutinitas banjir itu, ayah adalah orang yang paling pertama membaca tanda-tandanya. Setiap musim hujan datang, ia berdiri lama di tepi tambak dengan mata menyipit, menatap langit seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang tak pernah tertulis dengan jelas. Tangannya keras dan kasar, penuh bekas runtuhan pematang dan jaring yang robek, tetapi ia memperlakukan air dengan kewaspadaan—seperti berhadapan dengan makhluk hidup yang bisa berubah kejam kapan saja. Di tempat kami tinggal, nasib satu keluarga ditentukan oleh hujan, pintu air, dan keputusan orang-orang yang membuat kebijakan tanpa pernah menjejakkan kaki ke sini. Karena itu, kecemasan ayah selalu datang lebih dulu sebelum hujan benar-benar turun.

Tambak yang ia jaga itu bukan warisan besar, bukan pula tanah subur yang dibanggakan dalam peta pembangunan. Ia hanyalah petak-petak tanah yang dirawat ayah dengan kesabaran nyaris tak masuk akal—ditambal sedikit demi sedikit, dijaga siang malam, diperlakukan seperti anak sendiri. Dari situlah ayah menggantungkan hidup kami: biaya sekolah, beras di dapur, dan harapan agar kami tidak selamanya hidup di bawah ancaman air. Bandeng, udang, dan ikan-ikan lain bukan sekadar komoditas, melainkan bukti bahwa kerja keras masih mungkin memberi hasil. Namun di desa kami, harapan seperti itu selalu rapuh. Ia bisa hanyut kapan saja, bukan hanya oleh hujan, tetapi oleh kebijakan yang tak pernah benar-benar berpihak pada mereka yang hidup di tepian.

Karena itulah banjir di desa kami tidak bisa dijelaskan hanya sebagai persoalan cuaca. Air meluap karena sungai-sungai yang dinormalisasi setengah hati—dipersempit di satu sisi, dibiarkan dangkal di sisi lain—hingga kehilangan fungsinya sebagai jalur air yang aman. Di daerah hulu, tempat penampungan air yang dirancang seperti waduk tidak digunakan sebagaimana mestinya, lebih sering menjadi bangunan mati atau proyek yang selesai di atas kertas. Semua kesalahan itu menumpuk, saling menunggu, lalu jatuh bersamaan ketika hujan tak lagi bisa ditahan. Di tengah kekacauan tersebut, ayah tetap turun ke tambak, memperbaiki pematang yang retak dengan lumpur dan kayu seadanya, seolah masih ada ruang untuk bertahan.

Ia jarang marah, tapi sering menggerutu pelan. “Air ini tahu jalannya,” katanya suatu sore sambil memandangi rembesan yang makin lebar. “Ia selalu mencari tempat paling rendah. Tapi pemerintah pura-pura tidak tahu ke mana air seharusnya ditampung dan dialirkan.” Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagiku ia lebih jujur daripada seluruh laporan resmi yang pernah kubaca.

Meski begitu, setiap kali kami mengeluh, alasan yang sama selalu diberikan: elevasi tanah tempat tinggal kami memang rendah. Seolah penjelasan itu cukup untuk menutup semua pertanyaan. Seolah posisi geografis adalah vonis yang tak bisa digugat. Padahal mewajarkan banjir hanya dengan menyebut ketinggian tanah, tanpa pernah menoleh pada alih fungsi lahan di daerah hulu, adalah bahasa yang digunakan seorang penindas. Bahasa yang menyederhanakan masalah agar tanggung jawab bisa dihindari, bahasa yang memindahkan kesalahan dari kebijakan ke tubuh kami sendiri. Dengan bahasa itu, banjir berhenti menjadi kegagalan tata ruang, dan berubah menjadi kesalahan warga yang memilih tinggal di tempat “terlalu rendah”.

Suatu malam, air masuk tanpa permisi. Dalam hitungan jam, tambak berubah menjadi lautan keruh. Ikan-ikan meloncat panik, lalu menghilang bersama arus yang tak lagi bisa dibendung. Ayah berdiri lama di tepi tambak, sepatu botnya terbenam lumpur, matanya kosong seperti kolam yang kehilangan batas. Tidak ada teriakan, tidak ada sumpah serapah—hanya diam yang berat dan sulit dijelaskan.

Gagal panen bagi kami bukan sekadar kerugian angka. Ia berarti utang pakan yang tak terbayar, biaya sekolah adik yang harus ditunda, dan ibu yang kembali menghitung beras per cangkir. Ketika ayah melapor ke perangkat desa, jawabannya terdengar akrab: sabar, ini bencana alam. Padahal kami tahu, alam tidak pernah menandatangani izin alih fungsi lahan. Alam tidak membangun gudang di bantaran sungai. Alam juga tidak lupa membersihkan saluran air menjelang musim hujan.

Beberapa bulan kemudian, ketika air mulai surut, pejabat datang. Mereka turun dari mobil dinas dengan sepatu bersih, berdiri sebentar di tepi genangan, lalu berfoto seolah ikut merasakan penderitaan kami. Setelah itu, kata-kata besar mulai diucapkan: normalisasi sungai, revitalisasi tambak, penanganan terpadu. Kalimat-kalimatnya panjang dan terdengar canggih, tapi tak pernah benar-benar sampai kepada kami. Kamera dimatikan, mobil dinas pergi, dan kami kembali membersihkan lumpur dengan tangan kosong serta janji yang kembali menguap.

Kini musam hujan telah tiba. Ayah menatap tambak yang baru diisi benih dengan harapan kecil yang keras kepala. Namun aku tahu, selama banjir dianggap takdir dan bukan akibat kebijakan, tambak-tambak seperti milik ayah akan terus ditenggelamkan—bukan oleh hujan, melainkan oleh kelalaian yang disengaja. Akhir-akhir ini Ayah semakin jarang bicara. Tangannya tetap bekerja, tetapi keyakinannya pelan-pelan terkikis. Suatu malam ia berkata lirih, “Yang gagal bukan cuma panen. Yang gagal itu perlindungan.”

Kalimat itu membuatku berhenti berharap pada kesabaran. Aku menolak lagi menjadi warga yang diminta sabar setiap kali air datang. Aku menolak diajari bahwa kesabaran adalah solusi, sementara kegagalan terus diwariskan dari satu musim ke musim berikutnya. Di balik kata bertahan, kami semua dipaksa bernegosiasi sendirian dengan air — tanpa negara di sisinya, tanpa perlindungan, tanpa tanggung jawab. Kemarahan ini lahir bukan karena hujan, melainkan karena kebijakan yang memilih berpaling.

Selama banjir terus disebut takdir, budaya, atau kesalahan tanah yang terlalu rendah, kami akan terus ditenggelamkan secara sengaja. Dan jika suara kami masih dianggap gangguan, biarlah kemarahan ini menjadi penanda: kami tidak tenggelam karena air, kami sengaja dibiarkan tenggelamkan.