Baca PDF (OCR): Anarki di Sumatra: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara

218 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 9.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Pustaka Catut
  2. DAFTAR ISI
  3. Bagian 4
  4. UCAPAN TERIMA KASIH
  5. P E N D A H U L U A N
  6. KONSEP PENTING
  7. SUSUNAN PENULISAN
  8. METODOLOGI PENELITIAN
  9. PEMBENTUKAN NEGARA DI SUMATRA: HUBUNGAN PUSAT DENGAN PINGGIRAN
  10. NEGARA KUNO HINGGA KOLONIAL: PEMBENTUKAN DAN PERLUASAN
  11. OTONOMI DI PEDALAMAN PRAKOLONIAL
  12. PELARIAN DAN PENGUNGSI POLITIK
  13. MEMASANG KEPALA
  14. KESIMPULAN
  15. ZOMIA BAHARI: RUANG NON-NEGARA DI PERAIRAN SUMATRA
  16. ZOMIA MARITIM: SEBUAH KONSEP
  17. ZAMAN KEEMASAN BAJAK LAUT
  18. PERBANDINGAN ANTARA DATARAN TINGGI DENGAN KEPULAUAN
  19. OTONOMI DI KEPULAUAN BARAT SUMATRA
  20. PENUTUP
  21. OTONOMI PEDALAMAN: RUANG NONNEGARA DI DATARAN TINGGI SUMATRA
  22. MUKJIZAT KETIADAAN NEGARA
  23. OTORITAS KEPALA SUKU NOMADEN
  24. OTORITAS KEPALA SUKU DI DATARAN TINGGI
  25. FEDERALISME KESUKUAN: BERSATU TANPA NEGARA
  26. Federasi berbasis teritorial
  27. Federasi berbasis genealogis
  28. Federasi campuran (teritorial-genealogis)
  29. PENUTUP
  30. NEGARA IMAJINER: KASUS BATAK DAN MINANGKABAU
  31. APAKAH GUNUNG MEMBUNUH NEGARA?
  32. NEGARA BATAK DAN MINANGKABAU PADA ZAMAN KUNO
  33. BATAK DAN MINANGKABAU MENJADI MASYARAKAT TANPA NEGARA
  34. NEGARA HAMPIR TERBENTUK KEMBALI DI TANAH BATAK
  35. KESIMPULAN
  36. P E N U T U P
  37. PEMBEBASAN SUMATRA: HIKMAH DARI LELUHUR?
  38. K E P U S T A K A A N
  39. BUKU & BAB BUKU
  40. JURNAL & BERKALA LAINNYA
  41. SUMBER LAIN (ARSIP, MANUSKRIP KUNO, DOKUMEN DIGITAL, & KARYA HUKUM)
  42. INDEKS KONSEP
  43. TENTANG PENULIS
  44. BUKU PROYEK SUKU API LAINNYA:

BIMA SATRIA PUTRA

Bima Satria Putra ANARKI DI SUMATRA: SEJARAH MASYARAKAT TANPA NEGARA

Cetakan Pertama, September 2026 iv + 214 hlm 14,8 x 21 cm

Hak cipta bebas dan merdeka. Setiap makhluk dianjurkan dan dinasehatkan untuk mengkopi, mencetak, menggandakan, serta menyebar isi serta materi-materi didalamnya. Versi digital buku ini gratis seperti wabah. Dapat diunduh dari: https://archive.org/details/@arsip_bawah_tanah

Pustaka Catut

Instagram: @pustakacatut Facebook: Pustaka Catut Surel: [email protected] Medium: @pustakacatut

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih 1 Pendahuluan 2 Kronologi Penaklukan Belanda ke Sumatra 17 Bagian 1 Pembentukan Negara di Sumatra: Hubungan Pusat 27 dengan Pinggiran Negara Kuno hingga Kolonial: Pembentukan dan Perluasan 27 Otonomi di Pedalaman Pra-kolonial 39 57 Pelarian dan Pengungsi Politik 67 Memasang Kepala Kesimpulan 76 Bagian 2 Zomia Bahari: Ruang Non-negara di Perairan Sumatra 79 Zomia Maritim: Sebuah Konsep 80 Zaman Keemasan Bajak Laut 87 Perbandingan antara Dataran Tinggi dengan Kepulauan 96 100 Otonomi di Kepulauan Barat Sumatra Penutup 111 Bagian 3 Otonomi Pedalaman: Ruang Non-negara di Dataran 115 Tinggi Sumatra Mukjizat Ketiadaan Negara 115 Otoritas Kepala Suku Nomaden 121 Otoritas Kepala Suku di Dataran Tinggi 125 Federalisme Kesukuan: Bersatu Tanpa Negara 139 155 Penutup

Bagian 4

Negara Imajiner: Kasus Batak dan Minangkabau 158 Apakah Gunung Membunuh Negara? 158 Negara Batak dan Minangkabau pada Zaman Kuno 163 Batak dan Minangkabau Menjadi Masyarakat Tanpa 178 Negara Negara Hampir Terbentuk Kembali di Tanah Batak 189 Kesimpulan 195 Penutup Pembebasan Sumatra: Hikmah dari Leluhur 198 Kepustakaan 202 Indeks Konsep 212 213 Tentang Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya harus berterima kasih untuk berbagai bantuan dan dukungan yang telah diberikan pada saya. Ditujukan kepada Galuh D.S., Alodya Yap, dan Nidya Paramita yang bersedia membantu saya untuk memudahkan galang dana Proyek Suku Api (PSA). Hadri Shah dari Malaysia berperan penting mencarikan bahan yang saya butuhkan. Jerrel juga telah membantu pengadaan buku. Terutama Yessi yang di tengah keterbatasannya tetap membantu mendigitalisasi buku fisik sehingga saya dapat mengaksesnya. Saya berhutang budi pada kawan-kawan Grimloc di Bandung yang telah mengupayakan piranti yang saya butuh untuk menulis. Draft akhir dari naskah ini saya serahkan pada Vicky Kurniawan, Abdul Rahman Pilliang, dan Imam Ardhianto. Mereka memberikan masukan yang berharga dan memperluas wawasan saya yang meningkatkan kualitas naskah ini.

Saya sangat bersyukur bahwa buku PSA sebelumnya, Anarki di Alifuru, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan terbit pada 2025, sehingga membuat karya saya menjangkau segmentasi pembaca internasional. Ini berkat kerja dari kawan-kawan Page Against The Machine (PATM) dan Stevphen Shukaitis dari Minor Composition. Saya berharap kerja sama itu terus berlangsung dengan penerjemahan naskah ini, yang menurut saya lebih kaya data dan komprehensif. Terakhir, saya berterimakasih kepada The Institute for Anarchist Studies (IAS) karena menjadikan PSA sebagai penerima Anarchist Horizons Grant 2026.

Ada banyak nama, yang tidak dapat atau tidak ingin namanya disebutkan. Kalian pasti sadar dengan sendirinya bahwa tanpa peran kalian, saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan naskah ini. Biar kita yang tahu bagaimana saya akan membalasnya.

P E N D A H U L U A N

“Telah dikatakan bahwa sejarah rakyat yang memiliki sejarah adalah sejarah perjuangan kelas. Bisa dibilang bahwa sebenarnya sejarah rakyat tanpa sejarah adalah sejarah perjuangan mereka melawan negara.” —Pierre Clastres, Society Against the State

ADA 22 Juli 1820, Sir Thomas Stamford Raffles, yang lebih kita kenal karena “menemukan” bunga bangkai yang kelak dinamai berdasarkan namanya (Rafflesia arnoldii), menulis surat kepada rekan kerjanya Thomas Murdoch. Saat itu, Raffles sedang menjabat sebagai Letnan Gubernur Bengkulu sejak 1818 dengan pusat pemerintahannya di Kota Bengkulu, terutama di Fort Marlborough, yang menjadi kantor dan kediaman resminya. Dari kota inilah ia mengelola seluruh wilayah residensi Inggris di Pantai Barat Sumatra, termasuk melakukan reformasi administrasi dan menulis banyak surat serta laporan. Dalam suratnya ke Murdoch, kita mendapatkan kesan berharga dan cukup tepat untuk menggambarkan penduduk pulau Sumatra pada umumnya. Seperti ditulis oleh Raffles:

“Di sini [Sumatra] saya adalah pendukung despotisme. Dibutuhkan lengan kekuasaan yang kuat untuk menyatukan manusia dan memusatkan mereka ke dalam masyarakat [.…] Sebagian besar Sumatra dihuni oleh suku-suku kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak tunduk pada pemerintahan umum.… Saat ini, orang-orang berkeliaran sesuai adat istiadat mereka seperti burung-burung di udara, dan sampai mereka berkumpul dan terorganisir di bawah sesuatu yang mirip otoritas, mereka tidak bisa diapa-apakan.”1

Pandangan Raffles sepertinya memang khas dari para administrator kolonial Eropa. Tapi bukan berarti pendapatnya hanya mewakili zamannya. Kita dapat asumsikan juga bahwa mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga kesultanan Islam di seluruh pesisir Sumatra, ada banyak masyarakat yang merdeka baik di pedalaman dan dataran tinggi Sumatra hingga pulau-pulau kecil yang berserak terutama di lepas pantai barat. Penaklukan atas masyarakat macam ini berhasil terutama pada masa kolonialisme Hindia-Belanda dan kelak disempurnakan oleh negarabangsa yang baru, Republik Indonesia. Tapi selama jangka waktu ribuan tahun sebelumnya, mereka telah menangkis pencaplokan negara, bahkan mencegah negara muncul dari dalam masyarakat mereka sendiri.

Masyarakat yang merdeka ini, yang Raffles umpamakan seperti burung-burung di udara, jumlahnya bukan main banyaknya. Sejarawan Australia Anthony Reid misalnya, yang telah digelari sebagai “sejarawan yang paling ambisius meneliti Sumatra,” memberikan perkiraan yang signifikan. Meskipun sejarah Sumatra sebagian besar hanya membahas sekitar 20% dari populasi yang bernegara, tapi 80% sisanya adalah “masyarakat tanpa negara” (stateless society).2 Teksteks yang ada dan sejarah konvensional terutama berfokus pada negara-negara sungai dan wilayah pesisir yang terorganisir secara politik dan berbasis perdagangan. Tapi sebagian besar penduduk yang tinggal di dataran tinggi pedalaman maupun yang tersebar di kepulauan kecil, yang secara sadar menghindari struktur negara untuk mempertahankan bentuk organisasi sosial yang didasarkan pada kekerabatan dan ritual, jarang dibahas atau dilewatkan sama sekali. Seperti dikatakan oleh Clastres, sejarah rakyat tanpa sejarah adalah sejarah perjuangan mereka melawan negara.

Historiografi kita memang menekankan pada penguasa dan negara. Jika orang awam diminta untuk membayangkan sejarah Sumatra, yang lebih mudah muncul dalam benak mereka adalah Sriwijaya pada masa kuno, kemudian dua pahlawan nasional seperti Cut Nyak Dien dari Aceh dan Sisingamangaraja dari Batak. Pemahaman ini bukan hanya memprioritaskan pusat dan mengabaikan pinggiran, tetapi juga membuat sejarah Sumatra secara keseluruhan adalah sejarahnya para raja. Sulit untuk menemukan literatur tentang bagaimana daerah “pinggiran/perbatasan (frontier)” seperti Pasemah, Nias dan Rejang memainkan peran dalam perdagangan, agama, demografi atau pertukaran politik dengan wilayah yang lebih luas yang hingga derajat tertentu punya konsekuensi global.

Masyarakat tanpa negara tidak punya tempat dalam historiografi arus utama, seolah mereka tidak pernah ada. Padahal masyarakat tanpa negara telah eksis dan menjadi sifat umum dari sejarah manusia di seluruh permukaan bumi, apalagi di Asia Tenggara. Steinberg (1987) menyatakan bahwa “jauh pada masa dahulu, sebagaimana sekarang, Asia Tenggara mungkin telah menjadi rumah bagi banyak kelompok etnis non-negara yang beragam dibandingkan belahan dunia yang lain.” Situasinya ia gambarkan sebagai berikut:

“…baik di daratan [benua Asia] maupun di kepulauan [nusantara], ratusan suku kecil ini dalam banyak hal berbeda dengan masyarakat negara sekitarnya yang dominan. Ada lebih banyak lagi masyarakat non-negara seperti itu, tetapi dalam banyak kasus populasinya jauh lebih kecil dari masyarakat bernegara. Mereka tidak punya tingkatan sosial yang curam mulai dari budak hingga raja sakral seperti dalam masyarakat bernegara; sebagian besar hanya punya kepala kampung atau tetua; sementara beberapa juga memiliki kelas sosial para kepala yang lebih tinggi.”

Oleh karena itu, naskah ini memberikan tempat untuk jenis historiografi bagi mereka yang ditaklukkan, yang di pinggiran dan dipinggirkan. Saya mencoba membangun apa yang James C. Scott dalam bukunya The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia (2009) sebut sebagai “ruang non-negara” (non-state space). Kajian Scott memusatkan perhatiannya pada dataran tinggi Zomia di Asia Tenggara yang masyarakatnya telah melarikan diri dari proyek perbudakan, wajib militer, pajak, kerja paksa, epidemi, dan peperangan—dari masyarakat negarabangsa di sekitar mereka. Buku ini begitu provokatif, dan memancing perdebatan akademik yang masih terus berlanjut hingga hari ini tentang jenis masyarakat “anarkis” yang katanya sengaja memilih untuk tidak bernegara.

1 Raffles, S. “To Mr. Thomas Murdoch”, 22 Juli 1820, dalam Memoir of the life (1830), hlm 463.

2 Anthony Reid, “Anthony Reid, Ph.D.,” Wissenschaftskolleg zu Berlin, diakses 21 November 2025,

https://www.wiko-berlin.de/en/fellows/academic-year/2012/reidanthony

KONSEP PENTING

Pada intinya, naskah ini membangun dikotomi antara negara dengan yang tanpa negara sebagai dua kutub yang berseberangan. Di antara kedua kutub ini, ada spektrum politik yang luas dan lebih rumit, yang bukan tempatnya dibahas di sini, atau akan dibahas nanti.

Dalam pemahaman awam di Indonesia, zaman dahulu adalah “kerajaan” (kingdom), dan sekarang adalah “negara” (state). Keduanya dianggap berbeda, karena kerajaan adalah kekuasaan feodal dengan tahta yang diwariskan, sementara negara memungkinkan kekuasaan dengan pejabat dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, saya kerap maklum jika kajian saya disalahpahami: zaman dahulu memang tanpa negara, karena memang belum mengenal negara. Saya harus luruskan, bahwa pemahaman itu adalah keliru. Dalam kajian ilmu sosial dan politik, keduanya adalah sama-sama negara. Jadi di dalam naskah ini, entah itu Kerajaan HinduBuddha atau Kesultanan Melayu, negara kolonial Hindia Belanda atau negara-bangsa Republik Indonesia yang baru merdeka, semuanya adalah negara. “Kerajaan” sebenarnya adalah istilah yang baru lazim dipakai dalam Bahasa Indonesia modern untuk menyebut negara zaman kuno. Padahal selama ribuan tahun negara adalah istilah Sanskerta yang telah dipakai sejak zaman Hindu-Buddha untuk menyebut “kerajaan”. Beberapa kerajaan juga memakai istilah negara sebagai namanya, seperti Tarumanegara dan Kutai Kartanegara.

Negara di dalam naskah ini adalah segala lembaga pemusatan kekuasaan ekonomi-politik-budaya, yang mengklaim kedaulatan atas suatu wilayah yang luas dan menjadikan penghuninya sebagai “rakyat”, yakni bawahan atau taklukan. Menjadi rakyat berarti menanggung kewajiban kepada penguasa, entah pajak, wajib militer atau kerja rodi. Komunitas-komunitas taklukan di pinggiran dengan demikian berarti tunduk pada istana. Pengambilan keputusan terkait urusan publik (atau kenegaraan) berada di tangan satu orang atau segelintir elit bangsawan, dengan banyak pembagian tugas ke dalam berbagai jabatan.

Yang tanpa negara ditempatkan sebagai kebalikan dari negara. Ini berarti tidak ada lembaga pemusatan kekuasaan di suatu wilayah luas. Komunitas (kadang secara bergantian disebut kampung atau suku tergantung konteks), otonom satu sama lain karena mengurus diri sendiri. Terkadang saya menyebutnya sebagai “swa-pemerintahan”. Kalaupun ada lembaga lintas komunitas seperti federasi, mereka tidak menghilangkan otonomi karena sekedar menjadi wadah koordinasi dari komunitas anggotanya. Kewajiban terhadap komunitas anggota lain maupun aturan bersama bersifat konsensual dan disepakati sebelumnya. Karena tidak ada negara, maka tidak ada raja. Tapi masyarakat tanpa negara tetap memiliki tokoh, tetua, kepala atau pemimpin, walau pada umumnya kekuasaannya sangat terbatas. Tidak ada satu penguasa yang menguasai wilayah luas, walau kadang terdapat kepala suku yang lebih dihormati oleh kepala yang lain, atau kepala dari kampung induk yang dituakan dalam jaringan kekerabatan, atau ditunjuk sebagai koordinator di tingkat federasi. Pengambilan keputusan terkait urusan publik dengan demikian melibatkan sebanyak mungkin atau malah semua orang di dalam komunitas.

Ada berbagai macam istilah yang biasa dipakai, seperti “masyarakat tanpa negara”, “masyarakat non-negara”, atau beberapa malah berani menyebutnya sebagai “masyarakat anarkis”. Kaum anarkis secara ideologis maupun masyarakat itu sendiri mungkin akan keberatan jika label “anarkis” yang dipakai. Tapi James C. Scott bukanlah yang pertama memakainya. Harold Barclay, Pierre Clastres, dan barubaru ini, David Graeber, telah menggunakan label tersebut beberapa tahun lebih awal dari Scott. Misal, buku Harold Barclay berjudul People without Government: An Anthropology of Anarchy (1998). Menurutnya, jenis masyarakat yang telah dibayangkan oleh kaum anarkis itu tidak ada dan, kecuali beberapa upaya yang terisolasi dan berumur pendek, tidak pernah ada. Oleh karena itu,

“... kita tidak bisa berharap supaya kaum anarkis akan setuju dengan polities anarkis yang ada. Jelas bahwa banyak orang akan merasa ngeri dengan beberapa sifat mereka. Walaupun masyarakat ini tidak memiliki pemerintahan, seperti yang akan kita lihat, patriarki sering berlaku; sejenis gerontokrasi atau dominasi oleh orang tua adalah hal yang lazim; sanksi agama merajalela; anak-anak selalu berada dalam posisi ‘kelas dua’; perempuan dengan cara apa pun jarang diperlakukan setara dengan laki-laki. Memang, selalu ada tekanan kuat agar menyesuaikan diri dengan tradisi kelompok. Tetapi karena mereka sangat terdesentralisasi, tidak memiliki pemerintahan dan negara, mereka memang mencontohkan anarki. Dan dengan demikian kita harus melihat sistem seperti itu sebagai contoh dari penerapan anarki.”3

David Graeber juga membela penggunaan label anarki:

“Orang Amazon mungkin tidak benar-benar memukul kepala penguasa setiap beberapa tahun, tetapi bukan berarti pengandaian [anarkis] itu sepenuhnya tidak pantas. Dengan petunjuk-petunjuk ini, semuanya adalah, dalam pengertian yang sebenarnya, merupakan masyarakat anarkis. Mereka didirikan di atas penolakan secara eksplisit atas logika negara dan pasar.”4

Jadi, label “anarkis” pada masyarakat adat, bukan saya yang memulainya. Saya hanya memulai dari kebiasaan para antropolog terdahulu. Dalam definisi ideologis, anarkisme sudah pasti tanpa negara, tapi masyarakat tanpa negara belum tentu anarkis. Ketika saya akan menggunakan istilah “anarki” di naskah ini, ia lebih merujuk pada alam semesta libertarian yang lebih luas, yang terutama tidak selalu terkait dengan istilah-istilah sejarah, tetapi mencakup perjuangan dan inisiatif anti-otoritarian, penentangan terhadap dominasi, dan pembelaan bentuk-bentuk hubungan yang egaliter. Anarki di sini tak ada hubungannya dengan tradisi anarkisme yang sosialis revolusioner ala Bakunin, terutama karena fokus kajiannya diarahkan pada alternatif kelembagaan politik (yang non-negara), dan tidak mendalami struktur ekonomi atau kajian gender (meski saya akan bahas sekilas). Jadi anarki yang dimaksud adalah utamanya tentang ketiadaan negara.

Masyarakat anarkis di dalam buku ini bukanlah utopia idealis dimana semua orang setara tanpa raja dan bekerja sama satu sama lain dalam damai untuk hidup bahagia selamanya. Mungkin ada beberapa yang egalitarian seperti Mentawai, tapi ada juga masyarakat tanpa negara yang jauh lebih hierarkis dengan kekuasaan kepala suku yang lebih kuat. Terkadang mereka berperang satu sama lain, atau menangkapi suku tetangga, dan menjualnya sebagai budak. Beberapa juga agak patriarkis. Itu kenapa Graeber (2004:30) menyatakan bahwasanya “ketidaksetaraan struktural selalu ada, dan sebagai hasilnya saya pikir adil untuk mengatakan bahwa apa yang kita sebut anarki ini tidak hanya tidak sempurna, mereka juga mengandung benih-benih kehancuran mereka sendiri.” Dengan demikian, hierarki bisa ada baik dalam masyarakat yang bernegara maupun yang tanpa negara.

Selain negara-negara pesisir, terdapat beberapa negara kecil lainnya yang status dan kekuasannya tidak sekuat Kesultanan. Mereka sepenuhnya berdaulat dari Kesultanan dan dalam beberapa periode sejarah malah lebih makmur dari ibu kota negara sekitarnya. Misalnya, di wilayah Rokan Kanan, terdapat Tambusai, Rambah, dan Kepenuhan. Dua yang pertama berkaitan erat dengan silsilah penguasa lokal yang mengobarkan Perang Padri awal abad ke-18, Tuanku Tambusai. Di Rokan Kiri terdapat Rokan IV Koto dan Kunto Darussalam. Di pedalaman Jambi juga terdapat Merangin dan Mangunjaya.

Saya bisa berikan contoh aneh lain: Kuantan di Riau. Mereka bukan masyarakat tanpa negara yang setiap kampungnya otonom lalu membentuk federasi. mereka juga bukan monarki yang memiliki raja dengan kualitas absolut. Mereka justru hampir mirip versi mungilnya negara federal modern, seperti Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa prakolonial, Kuantan terdiri atas lima wilayah yang pantas disebut negara bagian: Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, V Kota, Inuman, dan Cerenti. Masing-masing, kecuali Cerenti yang bisa disebut sebagai ibu kota, terdiri atas beberapa kampung yang berpopulasi padat. Masing-masing negara bagian ini dipimpin oleh orang gadang, umumnya bergelar Datuk. Di atas kelima orang ini di puncak hierarkinya terdapat seorang pangeran bergelar tuanku di pertuan. Dilaporkan:

“Kekuasaan pangeran yang sebenarnya hanya tampak di luar saja: pada kenyataannya, kekuasaan berada di tangan para kepala yang tingkatnya lebih rendah. Di antara raja dan para orang gadang, ada dua orang lain yang sebenarnya bisa dianggap sebagai penguasa yang sesungguhnya. [...] Di setiap nagari —yang sama seperti di Dataran Tinggi Padang, artinya setiap wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri— pemerintahannya berada di tangan empat orang panghulu, yang disebut Dato Berempat.”5

Contoh-contoh barusan, dalam literatur antropologi evolusioner yang percaya dengan tahapan perkembangan masyarakat, mungkin cocok dikategorikan sebagai chiefdom, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai “kedatuan” (bedakan dengan istilah Kedatuan Sriwijaya, yang merupakan negara sungguhan). Mereka bukan tanpa negara, tetapi juga tidak dikategorikan sepenuhnya sebagai negara. Mereka ada di tengah-tengah proses pembentukan negara (state formation).

Ada beragam pendapat tentang kedatuan, tetapi para pakar pada umumnya sepakat bahwa kedatuan dipimpin oleh seorang kepala suku tetap yang kekuasaannya didasarkan pada garis keturunan keluarga dan status yang diwariskan. Otoritasnya terpusat tetapi masih bergantung pada tradisi daripada hukum formal. Sebaliknya, negara diperintah oleh para pemimpin formal dan birokrasi administratif kompleks. Kekuasaan negara dipegang melalui sistem hukum, kantor-kantor khusus, dan monopoli atas penggunaan kekuatan yang sah. Secara ekonomi dan struktur sosial, kedatuan bergantung pada kepala suku yang mengumpulkan dan mendistribusikan kembali barang. Sebaliknya, negara mengekstrak kekayaan melalui perpajakan formal dan upeti untuk membiayai pekerjaan umum dan militer. Sistem kepemimpinan kedatuan mengatur masyarakat melalui ikatan darah nyata atau imajiner. Sementara negara memecah ikatan kekerabatan yang ketat, mengatur masyarakat ke dalam kelas sosial dan ekonomi yang impersonal dengan hukum tertulis.

Siapapun yang tertarik dengan topik ini, maka salah satu literatur teoritik yang saya anjurkan adalah tulisan Abrutyn dan Lawrence (2010), berjudul From Chiefdoms to States: Toward an Integrative Theory of the Evolution of Polity. Dalam naskah ini, saya melakukan penyederhanaan dengan secara khusus hanya menyoroti ketegangan antara masyarakat tanpa negara dengan yang bernegara, yang secara politis dapat ditaruh di dua sisi yang sangat berseberangan.

Meski konteks naskah ini menyoroti ketegangan masyarakat anarkis dengan negara, kenyataan sejarahnya tidak hanya sesederhana itu. Mereka lebih cenderung mencurigai otoritas atau sebisa mungkin menjauhi pusat kekuasaan. Tetapi ada juga dari mereka yang bekerja sama, bersekutu atau meminta perlindungan dari negara. Para pemimpin dalam masyarakat tanpa negara seringnya tidak mengakui otoritas yang lebih tinggi, tetapi ada beberapa pengecualian dimana demi gelar, kehormatan, dan sejumlah keuntungan pragmatis perdagangan, mengakui kekuasaan negara meski hanya di mulut saja. Perlu dipertegas bahwa pengesahan para kepala suku di pedalaman oleh raja pesisir/kesultanan seringkali bersifat transaksional dan pragmatis, bukan penyerahan kedaulatan. Para kepala suku membutuhkan legitimasi simbolis luar semata-mata untuk meredam konflik horizontal antar-kelompok di dalam atau memperlancar jalur perdagangan, sementara pengelolaan internal tetap murni dijalankan secara otonom oleh masyarakat lokal. Saya berusaha yang terbaik untuk tidak meromantisasi. Saya akan paparkan apa yang telah saya temukan sebagaimana adanya, termasuk penafsiran atas sejumlah fakta sejarah yang kontradiktif.

3 Harold Barclay. People without Government: An Anthropology of Anarchy (1998), hlm 18.

4 David Graeber. Fragments of an Anarchist Anthropology (2004), hlm 23

5 Netscher. “Aanteekeningen omtrent midden Sumatra” (1880), hlm 49.

SUSUNAN PENULISAN

Naskah ini pada hakikatnya adalah “sejarah anarkis”, yang mencermati ruang non-negara di Sumatra atau kawasan Indonesia barat yang diperluas, yang masyarakatnya tetap menggunakan tradisi dan norma politik lokal. Dalam rangka ini, saya menguraikan bentuk interaksi yang panjang dari abad ke-16 hingga akhir abad ke-19 antara masyarakat pribumi tanpa negara dengan negara, baik pada senjakala kerajaan Hindu-Buddha (kalau datanya ada), tetapi memusatkan perhatian terutama zaman kesultanan Islam dan kekuatan kolonial Eropa. Saya menggunakan analisis Scott dalam melengkapi kajian berdasarkan data studi pustaka yang telah saya himpun.

Sejak akhir abad ke-15 hingga abad ke-20, ruang nonnegara ini semakin menyempit dan pada akhirnya lenyap dengan terbentuknya negara kolonial Hindia Belanda. Proses “penggabungan” ini terjadi secara bertahap dan dengan beragam cara mulai dari penaklukan dan pembantaian, hingga perjanjian damai yang sepenuhnya sukarela atau manipulatif, sering kali mulanya didasari atas motif politik demi keberadaan sekutu atau penguasa yang mampu melindungi mereka dari musuh, hingga berakhir jadi pengakuan penuh kedaulatan negara atas diri mereka.

Masyarakat tanpa negara di Sumatra tak dapat dilihat sebagai subyek yang pasif dan patuh begitu saja. Di banyak tempat, secara de jure baik kesultanan dan negara kolonial mengklaim banyak dari ruang non-negara, tetapi secara de facto banyak dari ruang ini terlampau cair dari cengkraman otoritas akibat dari keterbatasan kekuatan militer, teknologi komunikasi dan transportasi pada masanya. Tahapan dan riwayat pembentukan negara, perluasan wilayah dan hubungannya dengan taklukan, serta otonomi relatif di pedalaman akan saya bahas pada Bagian 1.

Setelah saya menguraikan riwayat pembentukan negara serta bagaimana hubungan kekuasaan antara pusat dan pinggiran, saya akan jelaskan bagaimana masyarakat tanpa negara itu bekerja dan dinamika dari ruang non-negara itu. Inti uraiannya adalah tentang bentuk organisasi sosialnya. Ruang non-negara ini dipisah jadi dua. Bagian 2 membahas wilayah perairan yang selanjutnya kita sebut sebagai Zomia Maritim di sekitar Kepulauan Riau-Lingga. Meski konteksnya berbeda, saya juga sempatkan untuk membahas kepulauan di sebelah barat Sumatra, seperti Nias dan Mentawai. Bagian 3 berpindah ke daratan, yakni pedalaman dan dataran tinggi Sumatra. Bagian ini juga membahas suku-suku yang nomaden dan federasi kampung sebagai lembaga politik non-negara.

Meski begitu, pedalaman tidaklah selalu berhasil membunuh negara. Selalu ada anomali dan pengecualian dalam sejumlah kasus dimana negara di masa lampau bisa atau akan tumbuh di dataran tinggi. Saya menyisihkan satu bab khusus untuk membahas tentang Batak dan Minangkabau. Minangkabau adalah contoh unik tentang masyarakat tanpa negara yang dulu pernah punya negara. Bagian 4 adalah kajian tentang osilasi sosial, dimana negara dan tanpa negara berayun atau terombang-ambing tergantung pada konteks zamannya. Ini adalah paradoks bahwa negara ada sebagai konsep, atau bahkan hiasan yang dikagumi, tetapi tidak sungguhan dijalankan.

METODOLOGI PENELITIAN

Organisasi sosial di dalam dan di antara ruang negara telah banyak berubah selama 200 tahun terakhir. Periode sejarah yang berbeda memberikan dampak yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Meski saya sebisa mungkin mencari laporan penjelajah dan pelaut Eropa paling awal, saya wajib mengutip laporan lain mulai dari administrator kolonial, sejarawan, hingga etnografer kontemporer untuk melihat bagaimana penggambaran terhadap otoritas kepala suku, independensi antar unit kekerabatan dan pemukiman, hingga otonomi mereka baik dari kerajaan Melayu dan negara kolonial Eropa.

Saya sangat bergantung pada sumber primer berupa berbagai laporan dan catatan para penjelajah, pedagang, misionaris maupun pejabat kolonial yang tersedia. Meski beberapa dari sumber ini sangat bias, mereka tetap rujukan yang bermanfaat jika digunakan secara kritis dan kontekstual. Hasilnya akan mengungkap ketiadaan pemerintahan yang terpusat serta kekuasaan kepala suku atau tetua yang sangat terbatas, yang sangat berseberangan dengan kekuasaan para raja di pesisir.

Uraian dan kisah masa lalu tentang Sumatra yang saya sajikan di dalam bagian ini tidak menggantikan sumbersumber dari masyarakat asli Sumatra itu sendiri. Orangorang Eropa yang datang ke Sumatra biasanya hanya ada di sana selama beberapa waktu, sehingga kesempatan mereka untuk mengamati sangat terbatas dan mereka acap kurang memahami apa yang mereka lihat. Selain itu, pengamatan mereka juga diwarnai oleh latar belakang sosial budaya masing-masing, dipenuhi oleh prasangka bahwa orang Barat lebih unggul baik peradaban dan agamanya. Sebagai akibatnya, laporan mereka memuat pernyataan yang menghina orang-orang yang mereka temui, misalnya mengenai warna kulit, pakaian yang mereka kenakan, atau cara hidupnya. Mereka merasa punya misi untuk memberadabkan orangorang yang mereka pandang barbar menuju taraf yang sama dengan diri mereka (meski diam-diam mereka merasa itu mustahil).

William Marsden misalnya dalam karyanya yang terbit perdana pada 1784 tentang Sumatra menyatakan bahwa di tempat yang telah ditaklukkan atau dihuni orang asing berlaku maksim feodal. Sebaliknya, yang kurang terjamah berlaku aturan patriarki, yang menurutnya “sistem pemerintahan paling pertama dan paling utama yang diterapkan di daerah primitif yang pada semula kelihatannya tidak jelas apakah punya bentuk pemerintahan.” 6 Setiap upaya menuju kemajuan hanya mengarah kembali pada “kesederhanaan”. Di balik pernyataan itu, Marsden punya asumsi bahwa penduduk pribumi butuh campur tangan dari orang Eropa untuk “memajukan” mereka, terutama membentuk pemerintahan. Hal ini membenarkan kolonialisme. Karena itulah, sumber sejarah Eropa harus diperlakukan sebagai pelengkap sumber asli masyarakat.

Saya gemar sekali melakukan studi perbandingan dengan sejarah oral, mendengarkan cerita rakyat dari para tetua dimana batasan antara legenda dan sejarah menjadi kabur. Akibat sejumlah keterbatasan saya harus membatasi naskah ini hanya sebagai kajian kepustakaan tanpa harus kunjungan lapangan, meski saya sempat lakukan dua kali wawancara. Untungnya ada beberapa buku cerita rakyat Sumatra terutama terbitan pemerintah yang bersumber dari sejarah lisan. Buku ini juga banyak memanfaatkan sumber tertulis lokal seperti hikayat. Saya juga memeriksa naskahnaskah dari laporan dan catatan perjalanan kuno Cina tentang Sumatra sebagai pelengkap.

Peta Sumatra oleh Giacomo Gastaldi, kartografer Italia abad ke16, dalam Delle Navigationi et Viaggi Vol.III (1556) oleh Giovanni Battista Ramusio. Kemudian direproduksi oleh Adolf Erik Nordenskiöld dalam Periplus (1897). Orientasi mata anginnya sengaja dibuat terbalik, dimana utara terletak di bagian bawah peta.

1599 – Aceh: Kontak militer pertama Belanda–Aceh terjadi ketika ekspedisi Cornelis de Houtman terlibat bentrokan dengan pasukan Aceh. de Houtman tewas dalam pertempuran.

1607 – Aceh: VOC mendirikan kantor dagang di Banda Aceh. Kehadiran ini masih berupa basis perdagangan, bukan penaklukan Kesultanan Aceh. Kantor VOC tersebut kemudian ditutup pada 1661.

1615 – Jambi: VOC membuka kantor dagang di Jambi untuk memperoleh lada.

1616 – Minangkabau: Belanda dan Inggris mulai mendarat di muara Padang dan berusaha memperoleh akses perdagangan di pantai barat Sumatra ketika pengaruh Aceh masih kuat.

1619 – Palembang: VOC mendirikan kantor dagang di Palembang untuk perdagangan lada. Kantor tersebut ditutup pada 1621/1622 dan dibuka kembali pada 1641.

1641–1642 – Palembang: VOC memperoleh perjanjian dengan Kesultanan Palembang yang memberikan hak dagang dan monopoli tertentu kepada VOC. Pada 20 Oktober 1642, VOC menandatangani kontrak dengan penguasa Palembang. Kekuasaan politik kesultanan belum hilang, tetapi pengaruh ekonomi VOC meningkat.

1659 – Palembang: Setelah konflik dengan Kesultanan Palembang, VOC melancarkan ekspedisi militer di bawah Johan van der Laen. Pasukan VOC menyerang dan membakar Palembang pada November 1659 sebagai hukuman atas pembunuhan awak kapal Belanda. Serangan ini memaksa penguasa Palembang kembali bernegosiasi dengan VOC.

1659 – Pantai Barat Sumatra (Inderapura–Padang): VOC membuka kantor dagang di Padang dan Inderapura untuk menembus pengaruh Aceh dan menguasai perdagangan lada serta emas.

1663 – Pantai Barat Sumatra: Perjanjian Painan memperkuat posisi VOC di pantai barat Sumatra. VOC memanfaatkan konflik antara para penguasa pesisir dengan Aceh untuk menggantikan pengaruh politik Aceh dengan perlindungan dan kekuasaan dagang VOC.

1666–1668 – Pantai Barat Sumatra: VOC semakin memperluas pengaruhnya atas negeri-negeri di pantai barat Sumatra melalui perjanjian politik dan hubungan dengan para penguasa lokal. Sejumlah negeri pesisir ditempatkan di bawah perlindungan Belanda, meskipun pedalaman Minangkabau tetap berada di luar kontrol efektif VOC.

1667–1668 – Minangkabau: VOC memperkuat kedudukannya di Padang dan menjadikan kota tersebut pusat utama kekuasaannya di pantai barat Sumatra. Arsip VOC menunjukkan hubungan politik dengan Orang Kaya Kecil dan para penguasa Padang sejak 1667, sementara pada 1668 Padang ditetapkan sebagai kantor dagang dan pusat komando VOC di pantai barat.

1669 – Minangkabau: Orang Aceh menyerang dan mengusir Belanda dari Padang.

1671 – Pariaman: VOC mendirikan kantor dagang di Pariaman dan kemudian membangun benteng di wilayah tersebut. Pariaman menjadi bagian dari jaringan pos dagang VOC di pantai barat Sumatra.

1682 – Lampung: Setelah membantu Sultan Haji merebut takhta Banten dari Sultan Ageng Tirtayasa, VOC memperoleh hak pengawasan atas perdagangan di Lampung. Dalam piagam tertanggal 27 Agustus 1682, Sultan Haji menyerahkan pengawasan perdagangan rempah-rempah Lampung kepada VOC sekaligus memberikan hak monopoli lada. Pada 29 Agustus 1682 ekspedisi VOC– Banten di bawah Van der Schuur tiba di Tanjung Tiram, tetapi ekspedisi pertama gagal memperoleh lada dan tidak berhasil membuat para Lampung tunduk.

1700 – Minangkabau: Pada 13 Desember 1700, pasukan VOC dari Padang menyerang Pauh sebagai pembalasan atas serangan terhadap Padang. Serangan tersebut gagal; VOC menderita banyak korban dan terpaksa mundur kembali ke Padang. Kegagalan ini menunjukkan bahwa meskipun VOC telah menguasai Padang dan memiliki basis militer di pantai barat, kekuasaannya belum mampu menundukkan wilayah pedalaman Minangkabau.

1808 – Lampung: Setelah Kesultanan Banten dihapuskan oleh Daendels, Lampung melalui besluit tanggal 22 November 1808 ditempatkan langsung di bawah pemerintahan Belanda. Kebijakan ini memicu perlawanan masyarakat

Lampung dan membuka fase baru penaklukan langsung Belanda.

1816 – Bangka–Belitung: Setelah sebelumnya berada di bawah Inggris, Bangka dan Belitung diserahkan kembali kepada Belanda sebagai bagian dari penyelesaian pembagian wilayah kolonial Inggris–Belanda. VOC sebelumnya sudah memiliki kepentingan atas Bangka karena hubungan antara timah Bangka dan Kesultanan Palembang.

1819–1828 – Bangka: Depati Bahrin memimpin perlawanan besar masyarakat Bangka terhadap pemerintah kolonial Belanda dan monopoli pertambangan timah. Perlawanan berlangsung selama hampir satu dasawarsa sebelum akhirnya dapat ditekan.

1821 – Palembang: Belanda melancarkan ekspedisi militer kedua ke Palembang di bawah Hendrik Merkus de Kock. Sultan Mahmud Badaruddin II dikalahkan dan diasingkan, sementara kekuasaan Kesultanan Palembang beralih kepada pemerintah kolonial Belanda.

1821 – Minangkabau: Belanda campur tangan secara langsung dalam Perang Padri setelah kelompok Kaum Adat meminta bantuan Belanda menghadapi kaum Padri. Pasukan Belanda mulai menyerang wilayah Minangkabau pada April 1821.

1823 – Palembang: Kesultanan Palembang secara resmi dihapuskan oleh pemerintah kolonial setelah kekalahan pada 1821 dan serangkaian intervensi politik Belanda.

1824 – Riau–Lingga: Traktat London membagi lingkungan pengaruh Inggris dan Belanda di dunia Melayu. Riau dan Lingga masuk ke dalam lingkungan pengaruh Belanda, sementara Semenanjung Malaya berada dalam lingkungan Inggris. Perjanjian ini bukan penaklukan militer Riau– Lingga, tetapi menjadi dasar meningkatnya subordinasi Kesultanan Riau–Lingga terhadap Belanda.

1824–1825 – Bengkulu: Melalui Traktat London 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda. Penyerahan resmi berlangsung pada 6 April 1825 dan mengakhiri kekuasaan Inggris di Bengkulu. Belanda kemudian mengambil alih Fort Marlborough dan wilayah Bengkulu.

1825 – Nias: Setelah Inggris meninggalkan Nias, Belanda secara resmi mengambil alih wilayah tersebut. Namun, kekuasaan Belanda pada tahap ini masih sangat terbatas dan terutama berpusat di sekitar Gunungsitoli.

1828–1834 – Lampung: Radin Imba Kusuma melanjutkan perlawanan terhadap Belanda di sekitar Kalianda dan Gunung Rajabasa. Pada 1834 pasukan Belanda akhirnya merebut bentengnya; Radin Imba Kusuma melarikan diri ke Lingga, tetapi kemudian ditangkap dan diserahkan kepada Belanda.

1833 – Bengkulu: Perlawanan rakyat Bengkulu terhadap pemerintahan kolonial pecah dan menewaskan Asisten Residen Knoerle. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengambilalihan Bengkulu dari Inggris pada 1825 belum berarti Belanda langsung menguasai masyarakat Bengkulu tanpa perlawan.

1837 – Minangkabau: Belanda merebut Benteng Bonjol pada 16 Agustus 1837 setelah pengepungan panjang. Tuanku Imam Bonjol berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perlawanan. Pada 28 Oktober 1837 ia ditangkap Belanda setelah menghadiri perundingan di Palupuh.

1838 – Minangkabau: Benteng terakhir kaum Padri di DaluDalu, Rokan Hulu, jatuh pada 28 Desember 1838 setelah perlawanan Tuanku Tambusai. Peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Padri dan memungkinkan Belanda memperluas pemerintahan kolonialnya di Minangkabau.

1840 – Nias: Belanda membuka kantor di Gunungsitoli dan mulai berusaha memperluas kekuasaannya ke seluruh Nias. Namun, kontrol Belanda masih terbatas pada Gunungsitoli dan benteng-benteng di sekitarnya; wilayah pedalaman dan terutama Nias Selatan tetap berada di luar kontrol efektif Belanda.

1847 – Nias: Belanda melancarkan ekspedisi militer ke Nias Selatan untuk menghukum penduduk yang menyerang seorang perwira Belanda. Pasukan Belanda mendarat di Teluk Lagundri dan membakar sebuah kampung, tetapi ekspedisi tersebut tidak berhasil menundukkan Nias Selatan secara permanen.

1850–1856 – Lampung: Radin Inten II memimpin perlawanan bersenjata terhadap Belanda dari basisnya di sekitar Gunung Rajabasa. Belanda melancarkan ekspedisi besar di bawah Kolonel Waleson pada 1856. Setelah serangkaian operasi militer dan penghancuran benteng-benteng pertahanan, Radin Inten II terbunuh pada 5 Oktober 1856 dalam penyergapan yang melibatkan Radin Ngerapat dan pasukan Belanda.

1851 – Bangka: Depati Amir, putra Depati Bahrin, memimpin perlawanan terhadap Belanda sampai akhirnya ditangkap pada 7 Januari 1851. Ia kemudian diasingkan ke Timor bersama saudaranya, Hamzah. Dengan tertangkapnya Depati Amir, perlawanan besar yang dipimpinnya di Bangka berakhir.

1855 – Nias: Belanda kembali melancarkan ekspedisi militer ke Nias sebagai bagian dari usaha memperluas kewenangannya di luar Gunungsitoli. Namun, ekspedisi tersebut belum menghasilkan penguasaan penuh atas pulau itu.

1858 – Siak (Riau): Belanda memaksa Sultan Siak menandatangani Traktat Siak pada 1 Februari 1858. Siak mempertahankan otonomi atas wilayah intinya, tetapi berada di bawah naungan Belanda dan menyerahkan klaim atas sejumlah daerah taklukannya, termasuk Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan. Perjanjian ini menjadi dasar penting bagi ekspansi Belanda ke pantai timur Sumatra.

1862 – Deli: Sultan Deli menandatangani Acte van Verband dengan Belanda pada 22 Agustus 1862 dan mengakui hubungan politik dengan pemerintah kolonial.

1863 – Nias: Belanda melancarkan ekspedisi militer besar ke Nias untuk menghentikan perdagangan budak, penculikan manusia, dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Ekspedisi mencakup Nias Selatan dan menimbulkan pertempuran berat, tetapi tidak membuat seluruh Nias berada di bawah kontrol efektif Belanda.

1864 – Nias dan Kepulauan Mentawai: Pemerintah Belanda secara resmi menempatkan pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatra, termasuk Nias dan Mentawai, dalam lingkungan kekuasaannya. Namun, “kedaulatan” formal tersebut jauh mendahului penguasaan administratif dan militer yang efektif di lapangan.

1865 – Serdang: Belanda melancarkan ekspedisi militer besar ke Serdang setelah hubungan antara Sultan Basyaruddin dan Belanda memburuk. Pada Agustus–September 1865, ribuan pasukan Belanda didaratkan di pantai timur

Sumatra dan Serdang akhirnya takluk. Kesultanan tetap dipertahankan, tetapi berada di bawah subordinasi kolonial.

1865 – Asahan: Ekspedisi militer Belanda menyerang Kesultanan Asahan. Pada 22 September 1865 Asahan berhasil dikuasai dan pemerintahan kolonial kemudian dibentuk di Tanjung Balai. Kesultanan dan pemerintahan datuk-datuk tetap dipertahankan secara nominal, tetapi tidak lagi memiliki kekuasaan penuh.

1869 – Langkat: Kesultanan Langkat mengakui kedaulatan Belanda melalui kontrak politik. Kesultanan tetap dipertahankan sebagai pemerintahan lokal, tetapi kedaulatan eksternal dan hubungan politiknya berada di bawah pengawasan Belanda.

1871–1872 – Sumatra: Konvensi Anglo–Belanda mengenai Sumatra ditandatangani di Den Haag pada 2 November 1871 dan mulai berlaku pada 17 Februari 1872. Inggris menerima perluasan kepentingan Belanda di Sumatra, termasuk keleluasaan Belanda terhadap Aceh. Perjanjian ini membuka jalan diplomatik bagi Perang Aceh.

1872 – Deli: Belanda melancarkan ekspedisi militer ke Deli dan semakin memperkuat penguasaan politiknya atas kerajaan-kerajaan Melayu di pantai timur Sumatra. Setelah itu, Deli dan kerajaan-kerajaan sekitarnya berkembang menjadi kawasan perkebunan kolonial, sementara para sultan tetap dipertahankan dalam kedudukan sebagai penguasa swapraja di bawah Belanda.

1873 – Aceh: Belanda memulai Perang Aceh dengan ekspedisi militer ke Kesultanan Aceh. Serangan pertama pada April 1873 gagal menundukkan Aceh; pasukan Belanda berhasil merebut beberapa posisi pesisir tetapi dipukul oleh perlawanan Aceh di sekitar ibu kota.

1874 – Aceh: Setelah ekspedisi kedua, pasukan Belanda berhasil menduduki Kutaraja dan keraton Aceh pada Januari 1874. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan Aceh telah ditaklukkan, tetapi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan: perang gerilya dan kekuasaan politik Aceh terus bertahan selama puluhan tahun.

1878 – Tapanuli: Belanda melancarkan ekspedisi militer ke Toba pada Februari 1878 setelah meningkatnya konflik dengan Sisingamangaraja XII. Pasukan Belanda memasuki

Pearaja pada 6 Februari, kemudian membangun kedudukan di Bahal Batu. Pada Mei 1878, Bakkara, pusat kekuasaan Sisingamangaraja XII, berhasil diduduki dan dibakar. Sisingamangaraja XII melarikan diri dan melanjutkan perlawanan secara bergerilya.

1883 – Toba dan Silindung: Pemerintah Hindia Belanda secara administratif mulai memasukkan Toba dan Silindung ke dalam wilayah kolonial. Berdasarkan besluit No. 21 tanggal 16 Januari 1883, Toba dan Silindung dinyatakan sebagai daerah takluk dan dibentuk sebagai satu onderafdeeling dalam Afdeeling Bataklanden. Dengan demikian, perluasan kekuasaan Belanda di Tanah Batak berlangsung bertahap melalui kombinasi operasi militer dan pembentukan administrasi kolonial.

1893 – Mentawai: Belanda meningkatkan kehadiran militernya di Mentawai, antara lain dengan mendirikan pos militer di Sipora sebagai bagian dari usaha menghentikan penjarahan kapal dan memperkuat kontrol atas kepulauan tersebut. Namun, kontrol kolonial masih sangat terbatas.

1888–1889 – Tapanuli: Perlawanan Sisingamangaraja XII masih berlanjut. Pada 1888 pasukan Batak menyerang kedudukan Belanda di Kota Tua dengan bantuan pejuang dari Aceh. Pada Agustus–September 1889 kembali terjadi pertempuran di sekitar Lobu Talu, Huta Paong, dan Tamba.

1894 – Tapanuli: Belanda menyerang Bakkara dan memperluas operasi militernya terhadap basis kekuatan Sisingamangaraja XII.

1900 – Nias: Belanda mengirim kontingen militer besar untuk memperluas kontrol keluar dari Gunungsitoli. Operasi ini menandai fase akhir penaklukan Nias, tetapi perlawanan di Nias Selatan masih berlangsung.

1900–1912 – Simeulue: Kepala-kepala Simeulue menandatangani perjanjian kesetiaan kepada pemerintah Belanda pada 1 Agustus 1900. Belanda mulai menempatkan pasukan di Sinabang pada 1903 untuk mengawasi pemerintahan setempat. Onderafdeeling Simeulue baru dibentuk pada Maret 1912.

1901–1903 – Kerinci: Belanda mulai melakukan penetrasi militer ke Kerinci melalui Mukomuko dan Inderapura. Pertempuran dengan pasukan yang dipimpin Depati Parbo berlangsung sengit dan operasi besar Belanda berlangsung pada 1903. Ekspedisi tersebut berakhir dengan kemenangan Belanda dan penangkapan serta pengasingan Depati Parbo ke Ternate.

1901 – Jambi: Pemerintah kolonial memperkuat struktur administrasi di Jambi dengan menempatkan seorang Asisten Residen yang bertanggung jawab kepada Residen Palembang. Namun, ini belum berarti perlawanan Jambi berakhir.

1904-1908 – Pakpak/Dairi dan Karo: Ekspedisi militer besar Belanda di bawah Letnan Kolonel G.C.E. van Daalen melalui Gayo, Alas, dan wilayah Batak mempercepat proses aneksasi daerah pedalaman Sumatra Utara. Dalam periode 1904–1908, Belanda memasukkan sejumlah wilayah yang sebelumnya berada di luar kontrol efektifnya, termasuk Pakpak/Dairi, Samosir, sebagian wilayah Toba, Karo, dan berbagai wilayah Simalungun. Ini periode utama aneksasi wilayah-wilayah Batak yang sebelumnya merdeka.

1904 – Gayo–Alas (Aceh): Pasukan Belanda di bawah Van Daalen melancarkan operasi militer besar di dataran tinggi Gayo dan Alas. Operasi tersebut menimbulkan korban penduduk yang sangat besar dan memperluas kontrol kolonial ke wilayah pedalaman Aceh. Meski Belanda menyatakan Perang Aceh berakhir, gerilya dan perlawanan skala kecil berlanjut.

1904 – Jambi: Sultan Thaha Syaifuddin terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Belanda di Betung Bedaro pada 21 April 1904. Setelah kematiannya, Belanda mampu membentuk pemerintahan kolonial langsung di Jambi, meskipun sisa-sisa perlawanan tetap berlangsung beberapa tahun berikutnya.

1905 – Aceh: Cut Nyak Dhien ditangkap oleh pasukan Belanda pada 4 November 1905 setelah lokasi persembunyiannya diketahui melalui Pang Laot Ali. Ia kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat.

1905 – Kampar Kiri (Riau): Kampar Kiri memperoleh status zelfbestuur dalam administrasi Hindia Belanda. Wilayah ini tetap memiliki pemerintahan lokal, tetapi berada dalam struktur pemerintahan kolonial dan di bawah pengawasan pejabat Belanda.

1905-1909 – Mentawai: Belanda memperkuat pos militer di Siberut dan Sipora, sementara kehadiran militer juga diperluas ke Pagai. Namun, Mentawai belum sepenuhnya diduduki pada 1905; kontrol Belanda atas Pagai baru semakin efektif pada 1907–1909, sementara Siberut dan Sipora masih memiliki struktur pemerintahan lokal yang terbatas.

1906–1908 – Samosir, Dairi, dan Habinsaran: Belanda memperluas pemerintahan langsungnya ke berbagai wilayah di sekitar Danau Toba. Sumber sejarah kolonial mencatat bahwa Samosir dianeksasi pada 1906, Pakpak pada 1906, Nai Pospos pada 1907, dan Habinsaran pada 1908.

1906–1907 – Karo dan Simalungun: Belanda membentuk Afdeeling Simeloengoen en de Karolanden berdasarkan Besluit Gouverneur-Generaal No. 22 tanggal 12 Desember 1906. Akan tetapi, pembentukan administratif ini mendahului penyerahan formal sejumlah kerajaan Simalungun. Para penguasa Simalungun menandatangani Korte Verklaring pada 1907; Siantar, misalnya, menyatakan tunduk pada 16 Oktober 1907. Pada 1909, Tanah Karo dan Simalungun telah diorganisasi sebagai onderafdeeling dengan controleur masing-masing.

1907 – Aceh: Meskipun Belanda telah menguasai sebagian besar pusat pemerintahan dan kawasan pesisir Aceh, serangan gerilya masih berlangsung. Tahun ini karena itu lebih tepat dipahami sebagai fase lanjutan Perang Aceh, bukan sebagai bukti bahwa Aceh telah sepenuhnya ditaklukkan.

1907 – Batak: Sisingamangaraja XII tewas dalam pertempuran melawan pasukan Belanda pada 17 Juni 1907. Kematiannya menjadi pukulan menentukan terhadap perlawanan Batak-Toba, meskipun konsolidasi administrasi kolonial di seluruh pedalaman tidak terjadi seketika.

1911 – Riau–Lingga: Belanda memakzulkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah II setelah ia menolak menandatangani perjanjian yang semakin menghapus kekuasaan kesultanan. Pasukan Belanda mengepung Pulau Penyengat dan Sultan akhirnya meninggalkan wilayah tersebut. Kesultanan Riau–Lingga secara politik berakhir pada 1911; pemerintahan langsung Belanda kemudian ditegakkan dan kesultanan secara resmi dibubarkan pada 1913.

1914 – Nias: Setelah serangkaian ekspedisi militer sejak 1847 dan operasi besar sejak 1900, para pejuang Nias Selatan akhirnya menghentikan perlawanan. Tahun 1914 menandai pertama kalinya seluruh Pulau Nias berada di bawah kontrol penuh Belanda.

1936 – Enggano: Belanda memindahkan pusat pemerintahan Enggano ke Malakoni dan memperkuat administrasi kolonial di pulau tersebut.

1942 – Sumatra: Kekuasaan kolonial Belanda di Sumatra berakhir setelah Jepang melancarkan invasi dan merebut wilayah-wilayah strategis Sumatra pada awal 1942. Pada Maret 1942 seluruh pemerintahan kolonial Belanda di Sumatra praktis telah runtuh.

B A G I A N 1

6 Marsden, The History of Sumatra (1811), hlm 210.

PEMBENTUKAN NEGARA DI SUMATRA: HUBUNGAN PUSAT DENGAN PINGGIRAN

“Jika kita bisa memahami misteri bagaimana Negara lahir, mungkin kita juga bisa memahami bagaimana Negara bisa berakhir.”

—Pierre Clastres

NEGARA KUNO HINGGA KOLONIAL: PEMBENTUKAN DAN PERLUASAN

Sebelum kehadiran bentuk-bentuk negara yang telah kita kenal dari catatan sejarah, telah ada jaringan sosial yang hidup dan kompleks, meski sangat jarang meninggalkan arsip tertulis. Katakan saja suatu dinasti berlangsung hingga generasi Raja ke-11. Ayahnya adalah Raja ke-10, kakeknya ke-9 dan begitu seterusnya. Jika silsilahnya ditelusuri kita akan tiba ke raja pertama, yang kita asumsikan, mulanya bukan raja sama sekali. Entitas-entitas politik seperti kerajaan atau kesultanan tidak muncul dari kekosongan, tetapi tumbuh dari struktur sosial yang sudah ada, sambil mengganti, mengooptasi, dan terkadang menghancurkan bentuk pengaturan mandiri yang lebih tua. Sebelum Hindu dan Buddha diperkenalkan pada masyarakat lokal, masyarakat belum mengenal konsep soal raja dan kerajaan (Arifin dkk., 2025:293).

Proyek pembentukan negara di Sumatra, telah ditandai penguatan pemusatan kekuasaan dari zaman ke zaman. Mulai dari kerajaan Hindu-Buddha, kesultanan Melayu, negara kolonial, hingga negara-bangsa yang baru merdeka. Pada awalnya konsep raja suci (dewarāja) yaitu raja sebagai wakil dewa di Bumi diserap atau diperkenalkan dari India. Ada beberapa teori yang menjelaskan tahapan adopsi ini, seperti misalnya dikenalkan oleh pendeta (brahmana), invasi militer (kesatria), atau pedagang (waisya). Ada juga teori arus balik yang menjelaskan peran aktif dari masyarakat Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk belajar lalu menyebarkannya sekembalinya ke tanah air. Atau yang sepadan dengan itu, teori jemput bola, yang menjelaskan kalau kepala suku di Nusantara dengan kesadaran sendiri mempelajari Agama Hindu (Arifin dkk., 2025:294).

Beberapa entitas politik kuno pra-Sriwijaya di Sumatra seperti yang tercatat dalam kronik istana Cina antara lain adalah Tu-po [diduga Tebo, hulu Sungai Batanghari, Jambi], Kan-to-li [Jambi], To-Lang Po-huang [Tulang Bawang, Lampung], dan Po-lou [Barus]. Mereka telah terpengaruh Hindu dan kemudian Buddha (Arifin dkk., 2025:312-322). Meski begitu proses Indianisasi ini pengaruhnya tidak tersebar secara merata. Menurut Coedès (1975:11) terdapat “sukusuku terbelakang yang terdorong ke pegunungan dimana Indianisasi tidak dapat menjangkau mereka.” Mereka menjaga norma politik masyarakat asli di Nusantara yang pada umumnya adalah tanpa negara dengan para kepala suku, tetua atau pemimpin punya kekuasaan yang amat terbatas.

Setelah masa Hindu-Buddha di Sumatra, para penguasa pelabuhan dagang beralih mengadopsi sistem kesultanan Islam melalui interaksi dengan jaringan Asia Barat Daya demi memperkuat pemusatan kekuasaan. Peralihan politik ini kemudian mencapai puncaknya ketika bangsa Eropa datang dan melakukan penaklukan yang mengubah atau membubarkan kesultanan-kesultanan tersebut agar masyarakatnya tergabung ke dalam sistem negara kolonial. Usai Perang Dunia 2, gelombang kemerdekaan melanda hingga 1957. Para pendiri bangsa lalu mengambil alih wilayah dan sistem yang ditinggalkan oleh penjajah. Dengan demikian, negara-bangsa modern di Asia Tenggara, dari batas di peta sampai bentuk negara, semuanya adalah produk kolonialisme Barat. Secara keseluruhan proses pembentukan negara adalah penyerapan gagasan asing. Keadaannya diuraikan oleh Reid (2005:64) sebagai berikut:

“Demikian gigih setiap langkah menuju negara-negara yang lebih kuat di kepulauan itu yang diambil oleh pelabuhan-pelabuhan dagang, dengan bantuan dan terilhami orang luar […] Gagasan-gagasan dan pelakupelaku dari India, Cina, Islam, hingga Eropa masingmasing menawarkan bentuk-bentuk negara yang lebih ambisius dan efektif daripada bentuk-bentuk negara sebelumnya.”

Pengaruh dari luar itu bisa melalui pengesahan takhta oleh penguasa asing. Pada zaman kuno, ini berarti restu dari Cina. Misalnya, kerajaan Melayu yang begitu tua, diperkirakan terletak di sekitar Jambi dan tercatat sebagai Sānfóqí, telah mengirimkan sebuah misi ke Cina pada tahun 1157. Catatan menyatakan bahwa penguasa yang bergelar Sri Maharaja diangkat oleh Cina sebagai “raja”. Penguasa Sānfóqí sebelumnya hanya ditunjuk sebagai “kepala” oleh istana Cina. Pada tahun 1178, penguasa baru, yang adalah putra raja lama, juga memperoleh pengakuan yang serupa (Wolters 1983, dalam Miksic, 2015:27). Perbedaan antara “kepala” (首领, Hanyu Pinyin: Shǒulǐng) dengan “raja”(王, Hanyu Pinyin: Wáng) menunjukkan dua bentuk otoritas; yang pertama adalah pemimpin suatu komunitas yang kemudian tahtanya ditegakkan untuk menjadi raja.

Contoh lain adalah Kesultanan Malaka (berdiri pada 1402, berakhir pada 1511) yang meski terletak di Semenanjung Malaya dan sekarang menjadi bagian dari Malaysia, perlu dibahas karena sangat berpengaruh di kawasan pesisir timur Sumatra. Pendirinya adalah Prameswara dan ada beberapa versi tentang asal-usulnya. Ada yang menyatakan asalnya dari Singapura. Ada sumber Portugis yang bilang beliau adalah pelarian dari Palembang. Sementara salah satu sumber Cina, Xingcha Shenglan, menjelaskan Man-LaChia [Malaka] sebagai berikut.

“Dahulu tempat ini tidak disebut sebagai ‘negara’; [dan] karena lautan [di sekitar sini] bernama ‘Pulau Lima’, [tempat itu] pun dinamakan ‘Pulau Lima’. Tidak ada raja di negeri itu; [dan] hanya dikuasai oleh seorang kepala suku... Pada tahun ketujuh [periode] Yung-lo, [tahun siklus] chi-ch’ou, Kaisar memerintahkan utusan utama kasim agung Cheng Ho dan yang lainnya untuk mengambil alih komando [kapal-kapal harta karun], dan untuk mengambil dekrit kekaisaran dan menganugerahkan kepada kepala ini dua segel perak, sebuah topi, sebuah ikat pinggang, dan sebuah jubah. [Cheng Ho] mendirikan sebuah prasasti batu dan membangun [istana] di kota ini dan semenjak itu dipanggil sebagai ‘negara Man-La-Chia’. Sang kepala suku, setelah menerima anugerah untuk diangkat menjadi raja, mengajak istri dan putranya, dan pergi ke istana di ibu kota untuk menyampaikan rasa terima kasihnya dan memberikan upeti berupa hasil bumi setempat.”7

Kedua sumber itu secara terang-terangan menyinggung bentuk kehidupan masyarakat awal yang belum mengenal negara, tetapi telah memiliki figur pemimpin lokal dengan kewenangan terbatas. Kepemimpinan semacam ini mungkin tidak identik dengan kekuasaan negara, karena ia tidak ditopang oleh aparatus koersif yang permanen, pajak yang terlembaga, atau klaim kedaulatan teritorial yang luas. Dalam konteks ini, kemunculan otoritas politik yang bersifat negara lebih masuk akal jika dipahami sebagai hasil pertemuan antara ambisi pribadi atau elit lokal dengan dukungan kekuatan eksternal—baik itu berupa aliansi militer, jaringan perdagangan, pengakuan simbolik, atau campur tangan politik dari pusat kekuasaan besar yang lain. Dukungan dari luar inilah yang memungkinkan seorang pemimpin lokal melampaui batas kewenangan tradisionalnya dan mengklaim otoritas yang lebih luas serta bersifat memaksa.

Kasus pembentukan negara lainnya di Semenanjung Malaya direkam di dalam Hikayat Merong Mahawangsa. Meski baru ditulis pada awal abad ke-19, tapi isinya dipercaya berasal dari cerita lisan kuno. Alkisah, datang seorang pangeran asing bernama Raja Kelana Hitam yang ingin menjadi raja Kedah karena negeri itu belum punya raja. Ia kemudian mengundang para pemimpin dari empat kelompok Orang Asli, yaitu bangsa Semang, Wila, rakyat bukit, dan Sakai, untuk bermusyawarah mencari tanah yang baik untuk menetap. Setelah menemukan tanahnya, keempat kelompok itu setia mengabdi kepada sang raja. Ketika kerajaan Raja Kelana Hitam diserang oleh raksasa gergasi, empat kelompok inilah yang paling banyak bertempur di garis depan. Keberanian mereka terlihat dari banyaknya korban yang gugur dalam pertempuran (Andaya, 2008:224).

Dalam kasus yang berbeda, desa-desa pesisir yang terletak di posisi strategis untuk perdagangan terutama di Sumatra bagian utara, mungkin secara perlahan tumbuh menjadi negara secara alami karena kebutuhan dan kesepakatan penduduknya untuk mengangkat satu penguasa di antara mereka sendiri. Salah satu sumber Cina yang sama seperti telah dikutip di atas, melaporkan kerajaan Li-Tai [Lide, Meureudu], sekarang jadi bagian dari Aceh, sebagai berikut:

“Negeri Li-Tai juga merupakan negeri kecil... Penduduk negeri itu terdiri dari tiga ribu keluarga. Mereka sendiri yang memilih seorang pria untuk menjadi raja, agar ia 8 dapat mengatur urusan mereka.”

Baik diberikan restu dari penguasa luar atau diangkat oleh rakyatnya sendiri, negara-negara telah bangkit dan runtuh di seluruh penjuru Sumatra. Beberapa juga bubar karena takluk dan jadi bagian/bawahan pada kerajaan lain, sementara sebagian diteruskan dinasti untuk kerajaan baru. Yang paling utama di masa kuno adalah Sriwijaya yang di dalam berita Cina disebut sebagai San-Bo-Zai. Mulanya, para sejarawan sering tertukar dan kesulitan membedakan Zhanbei [Jambi] dengan Kukang [Palembang] sebagai ibukota Palembang. Meski begitu tafsiran terbaru menyimpulkan bahwa keduanya mulanya adalah dua negara yang berbeda.

Pada tahap awal pembentukan negara, mereka jarang muncul sebagai entitas yang langsung memiliki wilayah luas dan rakyat yang beragam. Umumnya, kekuasaan mulamula berpusat pada sebuah inti yang sempit. Hal ini sesuai dengan maknanya secara etimologis. Nagara (नगऱ) adalah istilah Sanskerta untuk “kota”, “istana”, “pusat pemerintahan” atau “negara” (state). Di Sumatra, pusat semacam ini sering kali berupa kota pelabuhan, yang memiliki pengaruh ekonomi, militer, dan spiritual. Dalam buku Sejarah Dinasti Song (960-1279) buku 489 soal Sriwijaya tertulis:

“Penduduk tinggal bertebaran di luar kota dan tidak membayar pajak. Ketika mereka hendak berperang, mereka akan memilih seorang pemimpin yang akan memimpin mereka. Setiap orang menyediakan perlengkapan perang dan perbekalannya sendiri.”9

Dari pusat ini, pengaruh politik biasanya meluas secara bertahap ke desa-desa dan komunitas di sekitarnya yang relatif mudah dijangkau, diawasi, dan dikendalikan. Pengakuan dari komunitas-komunitas tersebut tidak selalu diperoleh melalui kesepakatan sukarela, melainkan sering lewat kombinasi tekanan, ancaman, serta penggunaan kekerasan, disertai dengan insentif ekonomi atau legitimasi simbolik. Ketika kekuasaan hendak diperluas ke wilayah yang lebih jauh dan beragam, terutama ke kawasan pedalaman atau wilayah lain yang lebih jauh, mekanisme damai semata umumnya tidak memadai. Penegakan kekuasaan di dalam konteks ini kerapkali bergantung pada kemampuan untuk memaksakan kehendak, baik secara langsung melalui kekuatan militer maupun secara tidak langsung melalui ancaman dan demonstrasi kekuasaan, atau bahkan kutukan.

Rumusan di atas berlaku secara umum, termasuk di Sumatra. Sebagian besar hikayat dan prasasti di Sumatra pada dasarnya menampilkan penggunaan kekuatan koersif. Bukti nyata mengenai penggunaan kekuatan koersif ini terekam jelas dalam berbagai peninggalan epigrafis dan sastra sejarah di Sumatra. Prasasti Kota Kapur (686 M) dan Prasasti Karang Brahi, misalnya, secara eksplisit memuat kutukan sakral bernada ancaman militer dari Kedatuan Sriwijaya terhadap wilayah pedalaman yang berani membangkang atau enggan tunduk pada otoritas pusat. Para pemberontak ini dalam prasasti disebut drohaka (durhaka).

Kepulauan di lepas pantai timur Sumatra dilintasi rute perdagangan internasional penting yang telah berlangsung ribuan tahun dan menghubungkan Nusantara dengan India dan Dinasti Yuan. Ribuan pulau-pulau kecil ini, membentang dari Pulau Rumpat di Selat Malaka, lalu ke timur adalah Bintan, Bengkalis, Batam, dan Lingga. Yang terbesar adalah Bangka dan Belitung, yang sekarang menjadi provinsi sendiri. Dan yang paling jauh, yang mendekati Kalimantan dan berada di Laut Cina Selatan, adalah Kepulauan Tambelan, Anambas, dan paling utara adalah Natuna.

Kawasan ini selama abad ke-6 hingga ke-7 kemungkinan besar hampir seluruhnya masuk ke dalam wilayah taklukan atau setidaknya di bawah pengaruh Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur berupa tiang batu yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, isinya membahas mengenai kutukan dan ancaman bagi para pemberontak/pengkhianat (drohaka) “di pedalaman semua daerah yang berada di bawah Kadātuan.” Menurut Slamet Muljana (2006:155), berbagai prasasti soal hukuman pemberontak ini pasti ditempatkan di negeri-negeri yang dianggap membahayakan. Ini mengasumsikan kalau Bangka adalah tempat asal pemberontakan terjadi. Pengaruh Sriwijaya juga terbukti dari arca-arca Buddha yang ditemukan di Pulau Belitung.

Segera setelah Sriwijaya melemah, otonomi mungkin merebak. Masing-masing masyarakat di tiap pulau-pulau ini punya dua pilihan, yaitu merdeka sepenuhnya atau menyatakan kesetiaannya pada pusat-pusat kekuasaan yang baru tumbuh di balik reruntuhan Sriwijaya, seperti Melayu di Jambi dan Pagaruyung, Singapura (Temasek), dan terutama Majapahit. Pupuh ke-13 dari Kakawin Negarakertagama menyebut Batan, yang mungkin merujuk pada Pulau Bintan atau Batam, sebagai taklukan Majapahit. Xingcha Shenglan tidak menyebutkan apakah Ma-yi-dong [Bangka] masuk ke dalam wilayah negara tertentu dan juga tidak menyebut adanya raja. Naskah itu hanya menjelaskan “para penduduk hidup bersama di desa-desa” (Groeneveldt, 2018:89). Dari sumber yang sama, kita mendapati Pulau Lingga dihuni oleh para bajak laut (ibid, 90). Jika kita mengamsumikan kalau adanya negara menjamin keamanan perdagangan, laporan ini menunjukkan kalau Lingga tidak dikendalikan oleh negara mana pun setidak-tidaknya selama pertengahan abad ke-15.

Memasuki milenium kedua, muncul pusat-pusat kekuasaan yang baru. Dharmasraya sekitar abad ke-14 terletak di Minangkabau–Batanghari, yang kelak menjadi Pagaruyung. Pada akhir 1290’an, juga berdiri beberapa negara-pelabuhan yang independen di utara Sumatra. Samudra Pasai (abad 13–15) menjadi negara Islam pertama yang terdokumentasi dari kawasan utara ini. Tetangganya yang lain menyusul, seperti Lamuri, Lide, Pidie dan agak lebih ke selatan terdapat Nagur, Aru dan Panai. Pada 1490’an, Aceh menaklukkan semua negara kecil tersebut ke bawah satu otoritas tunggal: Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Aru (abad ke 13–16, Sumatra Utara) yang cukup penting di jalur Selat

Malaka hancur setelah perang melawan Aceh dengan menjadi sekutu Portugis. Hingga awal abad ke-20, telah berdiri hampir selusin Kesultanan lainnya, di antaranya Serdang, Langkat, Asahan, Jambi, Palembang Darussalam, Siak, Pelalawan, Inderapura dan juga Riau–Lingga.

Ilustrasi Portugis abad ke-16 dari Códice Casanatense, menggambarkan orang Aceh.

Pembentukan negara pada masa kesultanan juga ditandai dengan pola penaklukan destruktif yang digambarkan secara dramatis selama perkembangan kesultanan di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu, atau yang dikenal juga sebagai Sulalatus Salatin (Silsilah Raja-raja). Semua naskah ini mengisahkan bagaimana ekspansi politik dan penyebaran pengaruh dari bandar pesisir ke wilayah sekitarnya kerap berujung pada perang terbuka, pembumihangusan pemukiman, serta penawanan para penduduk.

Selaras dengan sumber domestik tersebut, laporan-laporan eksternal secara konsisten mengonfirmasi bahwa stabilitas dan perluasan wilayah kekuasaan para sultan Sumatra sangat bergantung pada kesiapan armada perang mereka untuk menghancurkan tiap benih pembangkangan di pedalaman. Ibn Batutta misal, pada 1345 menyatakan bahwa Kesultanan Samudra Pasai mengobarkan perang agama untuk menaklukkan orang-orang kafir yang menetap di daerah sekitar yang lalu membayar pajak untuk berdamai.10 Setelah penaklukan, kekuasaan itu juga dipelihara dengan kekerasan. Sebagai imbalan atas kedudukannya, penguasa wilayah (kejurun) di Tanah Gayo wajib memberikan upeti kepada sultan berupa uang, kuda, dan kerbau. Pada abad kesembilan belas, setidaknya satu komandan Aceh memimpin serangan dahsyat ke wilayah Bukit karena taklukan mereka gagal dalam membayar upeti (Bowen, 1991:51).

Memang harus diakui, sepanjang sejarah, kekuasaan jarang murni berbasis kekerasan saja. Hal itu akan menjadi penyederhanaan yang serius. Ancaman dan kekerasan juga sering berjalan berdampingan dengan aliansi perkawinan, pengakuan simbolik, dan konsesi ekonomi dan ritual. Pengakuan masyarakat tanpa negara kepada negara tetangga mereka yang baru berdiri bisa terjadi melalui proses yang damai dan sukarela. Suku Petalangan di Kampar, Riau misalnya, menjadi rakyatnya Kesultanan Pelalawan yang menerima imbalan atas pengabdian dan kesetiaan mereka, sehingga sejumlah orang atau klan tertentu bisa mendapatkan pangkat dan kehormatan dalam kerajaan. Kisah asalusul Bujang Tan Domang mencatat bahwa sebagai imbalan atas pemberian tanah kepada penguasa Pelalawan, maka batin dari Sialang Kawan, salah satu dari wilayah suku Petalangan, diangkat sebagai monti ajo atau “menteri raja”. Dalam kapasitas ini, dirinya yang akan mewakili raja pada kesempatan-kesempatan tertentu (Turner, 1997:655).11

Pengakuan masyarakat tanpa negara pada kekuasaan asing kadang juga didorong karena harapan akan perlindungan keamanan atau peluang kesejahteraan. Misal dalam kasus VI Kota (sekarang Pangkalan Kota Baru di Sumatra Barat, terdiri atas enam nagari), yang “tiap negerinya memiliki kepalanya masing-masing” (Netscher, 1880:27). Laporan oleh Asisten Residen Couperus pada 1849 tentang para kepala di VI Kota menyatakan:

“Sepengamatan saya, para kepala laras dan panghulu kepala yang dulu mendapat gelar itu dari orang-orang Belanda, biasanya pengaruhnya sangat kecil. Kewenangan mereka hanya sebatas nama saja, tidak punya kekuasaan sungguhan. Tanpa bantuan aktif dari pengurus suku yang berdiri agak mandiri, mereka hampir tidak punya kekuasaan atas masyarakat. [...] Para kepala juga tidak punya penghasilan lain selain dari denda untuk menyelesaikan perkara, seperti yang terjadi di sini dan di tempat lain. Karena itu penghasilan mereka 12 bisa dibilang sangat sedikit.”

Mereka secara sukarela mengakui kekuasaan Belanda, katanya, agar terhindar dari penindasan Padri yang sering melakukan penjarahan. Tetapi kemudian diketahui kalau alasan mereka yang sebenarnya adalah karena perdagangan tengah merosot di wilayah mereka karena hasil produksi dari dataran tinggi Minangkabau lebih sering dibawa ke pantai barat di Padang yang berada di bawah kekuasaan kolonial. Permintaan ini disampaikan pada 1838 dan sekali lagi pada 1839, tetapi penyerahan kedaulatan baru dilakukan pada 1842. Setelah itu mereka diminta untuk memilih kepala tertinggi yang dibolehkan berdagang ke Payakumbuh untuk sutra mentah, berbagai jenis kain, benang emas, tapi tidak melebihi jumlah tertentu. Selama beberapa dekade kemudian mereka begitu menggebu-gebu supaya pemerintah kolonial segera hadir di wilayah mereka (ibid, 1880:28- 31).

Peta pegunungan Bukit Barisan dan aliran sungai utamanya (Diolah dari: Columbijn, 2005).

Walaupun berlangsung sukarela, tidak semua kasus pengakuan kekuasaan disambut dengan penuh sukacita. Kabar perluasan wilayah dari negara-negara pesisir, kadang sudah lebih dari cukup untuk membuat khawatir suatu masyarakat sampai-sampai mereka berinisiatif untuk terlebih dahulu mengaku takluk, bahkan walau kekuasaan itu belum benar-benar menjangkau wilayah mereka. Hurgronje (1903:90) menyatakan bahwa penguasa Aceh abad ke-17 tidak sedang membual saat menyebut Sumatra itu sebagai

Pulau Aceh. Kalau bukan karena konflik internal, maka kekuasaannya akan terus meluas ke selatan. Menurutnya, nama Aceh begitu ditakuti, sampai-sampai para pemimpin dari daerah pedalaman datang ke sana untuk memberi penghormatan dan menerima kembali kekuasaan turuntemurun mereka sebagai hadiah dari Sultan Aceh, sehingga sebagai negara bawahan yang diakui, mereka dapat tetap bebas dari ancaman kekerasan dari pihak asing.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beragam proses bagaimana rakyat bisa terbentuk. kadang melalui kekerasan, kadang karena terpaksa dan terdesak, atau kadang juga secara sukarela dan antusias. Rakyat adalah kebalikan dari penguasa, dan keduanya saling melengkapi seperti dua sisi koin yang berbeda. Seorang perlu memiliki rakyat untuk bisa berkuasa, dan seorang hanya bisa disebut rakyat apabila dikuasai. Rakyat berasal dari istilah Arab, ra‘iyyah ( رعية(, orang-orang yang berada dalam “pengasuhan, perlindungan, maupun kepemimpinan seseorang, khususnya subjek atau warga yang diperintah.” Dalam nada yang lebih sinis: dikuasai, diawasi, atau dikendalikan.

Tapi pedalaman Sumatra terbukti amat sulit untuk ditaklukkan. Selanjutnya kita membahas masyarakat yang tidak menjadi rakyat-nya raja dari negara manapun, atau yang tidak pernah bisa sepenuhnya dikuasai.

7 Mills, J. V. G. (Penerj.). (1970). Ying-Yai Sheng-Lan: “The Overall Survey of the Ocean’s Shores” (1433). Hlm 108.

8 Mills, J. V. G. (Penerj.). (1970). Ying-Yai Sheng-Lan: “The Overall Survey of the Ocean’s Shores” (1433). Hlm 122.

9 Groeneveldt. Nusantara dalam Catatan Tionghoa (2018), hlm 73.

10 Ibnu Batutta: Travels in Asia and Africa 1325-1354 (1929), hlm 274.

11 Lebih lanjut periksa juga: Tenas Effendy. Bujang Tan Domang (2008). Yayasan Obor Indonesia.

12 Couperus. “Verslag omtrent den stand van zaken in de VI Kota’s, door den Adsistent Resident van Limapoeloe Kota”. 1849. Dalam Netscher (1880), hlm 35.

OTONOMI DI PEDALAMAN PRAKOLONIAL

Catatan awal tentang Sumatra, walaupun sekilas dan dipenuhi dengan prasangka tentang orang-orang yang tidak beradab, sebenarnya menggambarkan ciri-ciri dari masyarakat tanpa negara yang menjaga otonomi mereka. Misalnya, di Kepulauan Nikobar. Meski sekarang menjadi bagian dari India, mereka adalah penutur bahasa Austroasiatik. Jarak pulau Nikobar Besar ke Aceh (200 km) juga lebih dekat ketimbang dengan daratan utama India (1.300 km). Karena itu, mereka perlu juga ditilik sebagai bagian dari ruang nonnegara di Sumatra untuk kawasan kepulauan. Satu laporan soal Nikobar ditulis oleh karya penjelajah terkemuka asal Italia, Marco Polo, yang mulanya diragukan dan bahkan dicurigai sebagai bohongan oleh orang Eropa. Namun, seiring waktu dan penjelajahan lebih lanjut, akurasi catatannya semakin terbukti dan menjadi sumber informasi penting tentang Asia bagi orang Eropa:

“'Ketika meninggalkan Pulau ]awa [Jawa kecil = Sumatra] dan Kerajaan Lambri [Lamuri], dengan berlayar ke utara sekitar 150 mil, kita akan menjumpai dua pulau, di mana salah satunya adalah Necuveran. Di pulau ini tidak di bawah pemerintahan raja, penduduknya tidak beradab; dan mereka semua telanjang, baik pria maupun wanita, tanpa sehelai benang pun. Mereka adalah pemuja benda-benda tertentu.”13

Di tenggara Nikobar, terdapat Pulau Beras dan Nasi, persis di seberang Kota Banda Aceh, sekitar setengah hari berlayar. Groeneveldt memperkirakan bahwa inilah tempat yang dimaksud sebagai Pulau Topi dalam Yingya Shenglan [Catatan Umum Pantai-pantai Samudra] yang terbit pada 1416 oleh Ma Huan. Tertulis:

“Di sebelah barat daya negara ini, di lautan dan berjarak setengah hari, terdapat sebuah pegunungan datar yang bernama Pulau Topi [...] Sekitar 20 sampai 30 keluarga tinggal di kaki gunung. Setiap orang akan memanggil dirinya raja. Jika seseorang ditanya siapa namanya, dia akan menjawab “aku raja”. Jika pertanyaan

ini diberikan kepada orang lain, dia pun akan memberi13 Marco Polo, The Travels of Marco Polo (1818), Chapter XVII, kan jawaban yang sama. Hal ini sangat menarik. Pulau ini merupakan bagian dari Kerajaan Lambri.”14

Meskipun menjadi taklukannya Lamuri, orang-orang di kepulauan utara Aceh ini sepertinya lebih egaliter. Sikap tata krama yang longgar dan bebas seperti tercermin dalam catatan itu memberi petunjuk bahwa kehidupan sehari-hari mereka juga bisa otonom dan bebas dari campur tangan negara pesisir utara Sumatra. Otonomi macam ini secara tidak langsung juga dikesankan oleh Marco Polo saat dirinya singgah di Sumatra pada 1292 dalam perjalanan pulang ke Eropa menumpang armada kapal Mongol. Mereka tiba di bagian utara Sumatra dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Marco Polo menyebut ada delapan “kerajaan”, tapi beberapa diantaranya tidak pantas disebut kerajaan, salah satunya adalah Basman. Marco Polo menulis:

“Orang-orang Basman adalah orang-orang tanpa hukum kecuali hukum yang berlaku di antara binatang-binatang buas dan kejam. Mereka mengaku setia pada Khan Yang Agung, tetapi tidak mengirimkan upeti kepadanya. Sebab lokasi mereka begitu terpencil sehingga anak buah Khan tidak dapat menjangkaunya.”15

Sulit untuk menentukan wilayah mana yang dimaksud Basman. Reid memperkirakan bahwa yang dimaksud sebagai Basman adalah sungai Peusangan di Aceh, sementara Marsden menyatakan itu Samudra Pasai. Kecil kemungkinannya adalah Pasaman, Sumatra Barat. Dari versi Prancis abad pertengahan, Basman disebut sebagai sebuah royaume, yang biasa diterjemahkan sebagai “kerajaan” dalam bahasa modern. Namun uraian Marco Polo bukan tentang pemerintahan yang terorganisir, melainkan tentang masyarakat yang “vivent comme des bêtes” (hidup seperti binatang) yang mengesankan hanya ada sedikit atau tanpa struktur hukum negara. Marco Polo juga tidak secara eksplisit menyebut adanya raja, sebagaimana ia menjelaskan kerajaan lain di Sumatra. Walau mengakui Khan Yang Agung sebagai tuan mereka, orang-orang Basman tidak membayar upeti karena lokasi yang jauh. Hal ini menunjukkan otonomi dari organisasi politik terpusat eksternal, dan hanya pengakuan simbolis saja.

Pada zaman kuno, otonomi seringkali adalah akibat tak terelakkan dari lemahnya kekuatan negara. Hal ini berbeda dengan negara-bangsa modern sejak Perang Dunia 2 yang mulai mengerahkan teknologi penghancur jarak seperti kereta api, jalan raya yang tahan pada segala cuaca, telepon, telegraf, kekuatan udara, helikopter, dan sekarang internet. Hal ini telah mengubah keseimbangan kekuatan strategis antara negara-bangsa dengan masyarakat yang memerintah dirinya sendiri. Sebaliknya di dalam konteks kerajaan kuno hingga kolonial, negara sebenarnya jarang mampu atau bahkan tidak berminat, untuk mengontrol seluruh taklukkan secara merata. Hubungan pusat-pinggiran ini tidak bisa dibayangkan sebagai administrasi penduduk negara-bangsa modern. “Bahkan dalam bentuknya yang paling otoriter dan totaliter sekalipun, negara-negara Asia Tenggara lebih dekat dengan anarki daripada dengan kenegaraan dalam pengertian Weberian,” tulis Tony Day (2002:283).

Reid (2004:3) misalnya, berpendapat bahwa “kekuasaan pusat [Sriwijaya] tidak terasa di dalam kalangan penduduk pedalaman yang hidup terpencar-pencar, karena lebih dipusatkan untuk memperkukuh kekuasaan atas pelabuhanpelabuhan internasional di Sumatra timur dan Semenanjung Malaya.” Reid mendasarkan pernyataan itu dari bukti bahwa prasasti dan patung Buddha yang terkubur paling banyak ditemukan di berbagai pelabuhan tersebut.

Otonomi dataran tinggi adalah realitas politik yang panjang. Berdirinya berbagai kesultanan Melayu hingga kolonialisme Eropa yang mencapai puncaknya pada abad ke-20 tidak mengubah keadaan ini. Di Sumatra, masyarakat yang menegaskan otonomi dari negara membusungkan dada dan menyebut dirinya merdeka. Dalam banyak kasus, negara memang sama sekali tidak dapat campur tangan di wilayah mereka.

Situasinya kurang lebih masih demikian saat berbagai kekuatan Eropa mencoba berdagang, menancapkan pengaruh, atau terlibat dalam aliansi politik dengan penguasa lokal di Sumatra. Namun, hingga akhir abad ke-18, hanya Inggris yang berhasil menguasai wilayah Bengkulu (sejak mendirikan Fort York pada 1685) dan Belanda yang menguasai Palembang (terutama pasca-perjanjian dagang 1642 dan monopoli lada). Kedua kekuatan ini pada awalnya beroperasi bukan sebagai negara modern, tetapi sebagai entitas korporasi-politik yang berdaulat: EIC (East India Company) dan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Peta politik kolonial berubah drastis ketika pada 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan karena bangkrut, yang kemudian menandai lahirnya era negara kolonial Hindia Belanda pada 1800. Dominasi Belanda di Sumatra menjadi mutlak setelah Inggris akhirnya resmi “angkat kaki” dari Bengkulu pada 1825 berdasarkan kesepakatan Traktat London 1824, yang menjadikannya penguasa tunggal Eropa yang mendominasi Sumatra lebih dari satu abad kemudian.

Selanjutnya, kita akan memusatkan pembahasan soal otonomi di pedalaman Sumatra pada periode abad ke-16 hingga akhir abad ke-19. Tomé Pires menjadi yang pertama yang secara eksplisit menyatakan otonomi orang pedalaman Sumatra pada abad ke-16. Dalam konteks ini, Pires memahami bahwa terdapat pemisahan tegas antara warga negara Melayu di pesisir yang memeluk Islam, dengan penduduk non-Islam yang hidup merdeka di pedalaman:

“Di pedalaman mereka adalah orang-orang Cafre [kafir], karena sudah pasti bahwa hampir semua dari mereka adalah orang kafir di pedalaman Sumatra, dan mereka 16 tidak tunduk kepada siapa pun.”

Tanah Gayo kemungkinan besar dimasukkan ke dalam Kesultanan Aceh pada abad ke-17 dan masuk Islam sebagai bagian dari penggabungan politik tersebut. Aceh lalu mengangkat empat penguasa wilayah (kejurun) dataran tinggi dan memungut upeti dari masing-masing penguasa. Orangorang Gayo menghargai para kejurun sebagai penghubung dengan kekuatan dunia luar dan merayakan kedatangan penguasa pertama dari seberang laut dalam legenda Lingé. Meski begitu, dalam kehidupan sehari-harinya, orang Gayo punya otonomi secara de facto. Hurgronje (1903:90) berpendapat bahwa pembagian politik Gayo yang “diperkenalkan dari luar, punya pengaruh kecil atas kehidupan internal, tetapi tetap diakui oleh semua orang Gayo sebagai sesuatu yang sah dan terhormat.”

Sejarah kampung di Gayo juga sering kali mengingkari legitimasi para penguasa. Bowen (1991:45) misal, merekam satu kisah tentang Kepala Akal, seorang kepala suku Gayo di kemukiman Isaq, sekarang jadi Kecamatan Lingé, Aceh Tengah, yang dulu takluk kepada Aceh. Setelah bertahuntahun tidak mengirim upeti berupa beras dan emas, Sultan Aceh jadi murka. Lalu Kepala Akal mengakalinya dengan mengirimkan sekarung beras dimana emas ditaruh paling atas. Sultan jadi heran dan saat ditanya, Kepala Akal menjawab bahwa beras lebih berharga ketimbang emas, karena orang bisa mati jika tidak makan. Sang Sultan kembali menguji Kepala Akal dengan memintanya menggambarkan penampilan putrinya. Karena putri duduk tinggi di atas mereka dan tidak seorang pun berani menatap langsung, maka Kepala Akal memesan sepiring sayuran hijau panjang yang belum dipotong. Sayur itu ia angkat tinggi dan masuk

ke dalam mulut, sehingga ia dapat melihat sang putri diam16 Pires & Rodrigues. The Suma oriental of Tomé Pires (1944), hlm diam. Sang Sultan lagi-lagi terkesan dengan kecerdikannya, dan karena itu membebaskan Kepala Akal dan Isaq dari kekuasaan kejurun di Lingé; otonomi secara de jure.

Aceh dan Sumatra utara dalam peta oleh Giacomo Gastaldi pada abad ke-16. Tertulis Terre Daru (Tanah Aru), Entree de baykes (“tempat masuknya perahu-perahu kecil”) dan Tuncan (Tamiang?). Di pesisir utara terdapat Pacem (Pasai), Pedir (Pidie), Achin (Aceh) dan Dara (Daya, sekarang Lamno).

Otonomi orang Gayo terhadap Aceh sepertinya berubah tergantung rezimnya. Ada kalanya, Kesultanan Aceh begitu kuat. Tapi di lain waktu, Aceh bisa dalam kondisi terfragmentasi. Pada masa pemerintahan yang kuat, berbagai ekspedisi militer mungkin berhasil menaklukkan sejumlah masyarakat pedalaman. Segera setelah terjadi instabilitas politik dan kekuasaan negara melemah, otonomi merebak. Aceh mencapai puncak kejayaannya di bawah tiran Sultan Alau’ddin (1589-1604) hingga penerusnya Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ketika pada tahun 1685 seorang penyair dan diplomat Persia, Ibn Muhammad Ibrahim, mengunjungi

Aceh yang dipimpin para ratu, ia menulis bahwa kekuasaan Aceh mulai melemah:

“Aceh sebenarnya sebuah pulau yang makmur dan indah. Dulu tempat ini adalah kediaman orang-orang berbakat, tetapi kini setiap sudut menyembunyikan raja atau gubernur yang terpisah dan semua penguasa setempat yang mengelola dirinya sendiri secara bebas dan tidak membayar upeti kepada penguasa yang lebih tinggi.”17

Situasi Aceh tetap demikian hingga akhir abad ke-19. Penyusutan kekuasaan untuk wilayah dataran rendah ini bahkan digambarkan sebagai “masa kemunduran”:

“[...] secara umum signifikansi sebenarnya dari raja-raja pelabuhan ini sepanjang sejarah negara hanya secara nominal mereka berkuasa. Sudah cukup jelas bagi kita untuk menganggap kondisi pemerintahan yang buruk yang kita temukan di negara [Aceh] ini adalah reruntuhan pemerintahan masa lalu yang tertata dengan baik. [...] Sebagian wilayah dataran rendah yang mereka kuasai langsung sebagai wilayah kekuasaan mereka sebenarnya tidak terlalu luas, dan bahkan wilayah kecil ini sebagian besar lepas dari kendali langsung mereka 18 pada masa kemunduran mereka.”

Jika Aceh punya kuasa yang minimal terhadap wilayah terdekatnya di dataran rendah, maka kita bisa asumsikan bahwa Aceh hampir tidak dapat campur tangan ke dataran tinggi yang jauh seperti Gayo. Bowen (1991:3) menjelaskan bahwa orang Gayo acap khawatir dengan potensi ancaman

atas otonomi mereka: “[...] Gayo mengakui martabat kera17 Ibn Muhammad Ibrahim, dikutip dari Reid, Sumatera Tempoe jaan-kerajaan asing yang kuat dan mengakui klaim-klaim penguasa tradisional atas warisannya. Di sisi lain, Gayo dengan tegas menolak campur tangan para penguasa, baik itu Gayo maupun bukan, dalam kehidupan kampung.”

Untuk kasus Batak, sangat sulit untuk menelusuri sejarahnya pada zaman kuno. Ada bukti yang meragukan dari naskah Cina tentang Ba-Ta (mungkin Batak?) sebagai bawahan Sriwijaya (Andaya, 2002:368). Saat dua misionaris Inggris datang ke Silindung, seorang kepala Batak mengakui Sultan Minangkabau sebagai penguasa tertinggi di Tanah Batak, walau saat itu tidak ada lagi campur tangan langsung dari Minangkabau (Burton dan Ward, 1826:495). Ada juga dugaan pengaruh Aceh terhadap pengangkatan empat raja Batak Karo (Reid, 2010:153). Pada masa awal kolonialisme Belanda abad ke-18 di kawasan ini, seluruh wilayah Tanah Batak tidak di bawah kekuasaan manapun dan secara bertahap dicaplok oleh Belanda. Wilayah Batak kemudian masuk administrasi kolonial Residentie Tapanoeli; tetapi di pedalaman Toba, Silindung, Humbang, Dairi, Samosir, Habinsaran, dan sekitarnya masih berada di luar kekuasaan efektif Belanda. Mereka punya reputasi sebagai suku kanibal yang buas dan membenci orang asing yang datang sampai-sampai penjelajah Jerman Ida Laura Pfeiffer menyebut mereka unabhängige Battaker, antropolog Italia Elio Modigliani menyebut mereka Batacchi indipendenti. Kolonial Belanda menyebut wilayah ini De Onafhankelijke Bataklanden. Arti ketiganya sama: Batak yang merdeka.

Kekuasaan Siak dan Pelalawan juga tidak mencapai wilayah pedalaman seperti Rokan dan Kampar. Mengacu kepada naskah hukum Babul Al-Qawaid, kekuasaan Siak mencakup sekitar 12 wilayah taklukan utama termasuk Bukit Batu, Merbau, Tebing Tinggi, dan Langkat di pesisir Sumatra. Netscher (1880:21) menyatakan bahwa Siak tidak pernah menaklukkan wilayah Kampar. Orang Kampar menyebut wilayahnya tanah andiko, karena dipimpin oleh para tetua adat, untuk membedakan diri dari Kesultanan Siak yang mereka sebut tanah berajo karena terdapat raja. Pembedaan ini adalah penegasan orang Kampar terhadap otonomi mereka. Para andiko Kampar telah sejak lama berteman dengan Sultan Siak. Tapi hubungan ini dibuat untuk secara simbolis bermartabat, tanpa mengakui kedaulatan Sultan atas wilayah mereka. Misalnya, untuk menghindari kesan bawahan yang sedang menghadap ke istana, terdapat kebiasaan bahwa ketika Sultan ingin berbicara dengan para datu atau andiko, maka ia pergi ke Pekanbaru untuk bertemu mereka.

Di sekitar Riau terdapat banyak wilayah rantau yang penguasanya punya hubungan dengan Minangkabau. Misalnya, tercatat penguasa lokal Kampar Kiri, Raja di Bua, berasal dari wangsa pangeran (keluarga kerajaan Pagaruyung) dan menyandang gelar kehormatan istimewa. Tapi Netscher (1880:46) menyatakan Raja di Bua “tidak punya kekuasaan di Kampar Kiri, yang mana seperti yang sudah dikatakan, prinsip-prinsip pemerintahan demokratis yang berlaku.”

Kerinci tampaknya juga salah satu wilayah paling aman di penjuru pedalaman Sumatra. Naskah Melayu tertua di dunia, Tanjung Tanah, menunjukkan bahwa Kerinci pernah menjadi bawahan Dharmasraya yang dipimpin Adityawarman pada abad ke-14 (Kulke, 2009:248). Tapi kerajaan dataran tinggi ini tidak berumur panjang, dan dengan demikian Kerinci kembali tanpa negara. Dataran tinggi Kerinci yang penghuninya kini disebut sebagai Uhang Kincai, merupakan salah satu daerah yang lebih lambat dijajah oleh Belanda dan disebut “tidak pernah dikuasai kerajaan-kerajaan pesisir.” Pada zaman kesultanan Islam, Kerinci telah diapit oleh Kesultanan Inderapura di barat dan Jambi di sebelah timur. Tetapi karena daerahnya lebih sulit diakses, “pertukaran komoditas hanya berlangsung apabila orang-orang dari Kerinci sendiri yang turun ke dataran rendah” (Mardi, dkk., 2022). Sunliensyar (2020:4) menjelaskan:

“Setiap kampung memiliki pemerintahan mandiri yang tidak terikat pada kekuasaan tertentu. Sebuah pemerintahan yang didasarkan pada keputusan bersama antar suku. Pemerintahan semacam ini sangat kontradiktif dengan sistem hirarkis yang dianut oleh kerajaankerajaan Islam di sekitar Kerinci. Pihak kerajaan sudah pasti mengalami kesulitan mengontrol secara penuh baik secara ekonomi, politik dan sosial kampung-kampung yang ada di Kerinci, apalagi jaraknya yang cukup jauh dari pusat pemerintahan.”

Penjelajah Inggris Charles Campbell yang mengunjungi wilayah ini pada 1800 menggambar orang-orang di pegunungan Kerinci sebagai orang “yang menghembuskan nafas kemerdekaan”, dan karena “sering terlibat perang antar kampung, mereka akan lebih siap menghadapi invasi apa pun yang mengancam kemerdekaan mereka.” Tetapi ia juga menyatakan bahwa orang di Serampai mengaku sebagai rakyat Sultan Jambi, dan yang sesekali (walaupun jarang sekali) menuntut upeti berupa seekor kerbau, satu tail emas dan 100 bambu beras dari tiap desa (Marsden, 1811:307-308, 320). John Anderson (1826:403) diplomat Inggris yang mendatangi pantai timur Sumatera pada 1823, juga ragu-ragu tentang hubungan Kerinci dengan Jambi: “Konon, wilayah Korinchi pernah menjadi wilayah bawahan seorang wakil raja [Jambi], tetapi belum diketahui apakah saat ini masih bergantung sepenuhnya.”

Dari sumber Belanda, diketahui daerah pinggiran Jambi terikat dengan tradisi jajah, yakni menyerahkan sumbangan yang disebut sebagai sembah raja. Di dalam bahasa Melayu, jajah berarti “berkeliling” atau “berjalan”, yang jadi etimologi untuk kata “menjelajah” dalam bahasa Indonesia. Mungkin ini merujuk pada utusan Jambi yang berkeliling untuk mengumumkan pemungutan sembah raja ke wilayah taklukannya. Tapi di dalam konteks ini karena perjalanan dilakukan untuk menarik pungutan, maka jajah lama-kelamaan punya konotasi negatif seperti saat ini, yang menjadi kata “dijajah” dan “penjajahan” dalam bahasa Indonesia. Walau begitu, orang Kerinci punya pandangan berbeda yang tetap menghormati kedaulatan Jambi sembari menekankan otonomi mereka. Jika di wilayah taklukan Jambi yang lainnya jajah yang dikenal sebagai amè manah dikumpulkan setiap tahun atau selama beberapa tahun sekaligus, sebaliknya,

“[...] menurut pandangan orang-orang Kerinci, wilayah tersebut tidak membayar upeti kepada Jambi, tetapi hanya, jika diminta, memberikan kontribusi uang kecil (sembah raja) sebagai bentuk bantuan. Selain itu, jajah dibayarkan sekali selama masa pemerintahan seorang pangeran Jambi, khususnya ketika diumumkan akan naik tahta. [... catatan kaki no.2:] penyerahan sembah raja memang harus dianggap sebagai bukti otoritas tertinggi Sultan Jambi. Namun, ini sama sekali bukan berarti bahwa Jambi diizinkan untuk ikut campur di dalam urusan internal Kerinci.”19

Dengan demikian, orang Kerinci memandang jajah sebagai sumbangan sukarela dalam jumlah sedikit untuk menghormati pangeran Jambi, tetapi mereka tetap menjaga otonominya untuk mengurus diri sendiri. Itupun, seperti dijelaskan oleh Sunliensyar (2020:4), pada abad ke-18 orangorang di hulu sudah melupakan kewajiban mereka untuk meneruskan tradisi tersebut ke Jambi. Catatan Belanda menunjukkan bahwa Jambi gagal untuk memintanya pada orang Kerinci setelah tahun 1858. Saat itu, seorang depati bernama Sanggaran Agung tetap menjalankan kebijakannya sendiri dan menolak membayar apa yang telah diperintahkan pejabat Jambi, Pangeran Temenggong, sehingga pejabat tersebut pergi dari Kerinci (van Aken, 1915:44). Kesempatan untuk menegaskan otonomi penuh dari pinggiran ini terjadi karena pemerintahan pusat Jambi melemah setelah Sultan Thaha Syaifuddin mengungsi dari Jambi akibat serangan

Belanda. Pada 1880, terbitan Belanda menyatakan bahwa pungutan dari Jambi sangat jarang, dan semakin jarang lagi belakangan ini:

“Namun kekuasaan Sultan sebenarnya hanya ada di atas kertas saja. Para Djenang, yaitu utusan yang dikirim untuk memungut tiga jenis pajak yang terdapat di Jambi: hatsil, toekoeau, dan tibaän, biasanya jarang sekali datang ke sana. Justru karena jarang datang itulah, mereka kadang-kadang masih bisa mendapatkan sesuatu. Di Kerinci, hal seperti ini sudah sama sekali tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir.”20

Otonomi Kerinci berlangsung sampai akhirnya ditaklukkan oleh Belanda pada 1903, setidaknya secara de jure, dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir di Pulau Tengah yang dipimpin Depati Parbo. Meski begitu gerilya orang Kerinci tetap berlangsung kecil-kecilan dan membuat dataran tinggi relatif kurang stabil selama masa pemerintahan kolonial.

Sementara itu, di selatan Sumatra, Palembang sering mencurigai upaya Belanda masuk ke daerah pedalaman dan karena itu mempersulit mereka. Oleh karena itu, laporan paling awal tentang kawasan di sungai Musi justru kita dapatkan dari orang Inggris yang berangkat dari Bengkulu untuk melintasi Pegunungan Bukit Barisan. Campbell dalam suratnya pada Maret 1802 melaporkan bahwa orang yang tinggal di hulu Sungai Musi, “tidak mengakui akan adanya otoritas yang lebih tinggi, tetapi sering direndahkan oleh kelompok predator dari Palembang.”21 Laporan Campbell tidak menjelaskan jenis gangguan macam apa yang

dimaksud, dan tidak menjelaskan secara spesifik tempat20 Netscher. “Aanteekeningen omtrent midden Sumatra” (1880), nya. Hulu Sungai Musi terletak di Bukit Kelam, Rejang Lebong, Bengkulu.

Sumatra selatan dalam peta oleh Giacomo Gastaldi pada abad ke-16. Tertulis Bancha (Bangka), Palinban (Palembang), Mandalican (?), Andragian (Indragiri), dan Campar (Kampar). Pesisir Lampung ditulis Coste de Menancabo (Pantai Minangkabau).

Sepertinya semakin jauh dari aliran sungai Musi dan pesisir, maka semakin aman orang dari gangguan Palembang. Di ujung paling selatan Sumatra, dikenal pembagian antara penduduk dataran tinggi yang secara historis menyebut dirinya Abung, dengan penduduk dataran rendah dan pesisir yang menyebut dirinya Lampung. Keduanya sama-sama menautkan diri dengan Sekala-Brak sebagai asal-usulnya, tetapi sebagian yang bermigrasi turun itulah yang menjadi orang Lampung. Meski lebih banyak samanya, ada sejumlah perbedaan mendasar.

Orang Abung dulunya dikenal sebagai suku yang kejam, suka berperang dan memenggal kepala (pengayauan) orangorang Lampung di dataran rendah. Karena resah, orang Lampung dengan bantuan Kesultanan Banten pada paruh kedua abad ke-18 menyerang Abung dan mengusir mereka (Broersma, 1915:19-20). Mereka inilah yang dimaksud di dalam pengamatan Inggris sebagai pemukiman padat penduduk yang terpusat terutama di bagian tengah dan pegunungan Lampung yang menghindari pesisir. Dilaporkan,

“[...] di sana masyarakatnya hidup merdeka dan dalam sejumlah hal aman dari serangan tetangga di sebelah timur, yaitu bangsa Jawa yang sering berusaha mengganggu dengan memasuki wilayah ini dari Palembang dan Selat [Sunda].”22

Mirip dengan Abung, orang Lampung mulanya adalah masyarakat tanpa negara. Dalam sumber Belanda mereka dituliskan bahwa, “secara tradisional sangat menjunjung tinggi kedaulatannya sendiri, tidak akan didikte oleh suku atau sesama warga negerinya” (Broersma, 1915:23). Karena orang Lampung saling berseteru, Banten memanfaatkan ini dengan memberikan kepada para kepala suku (penyimbang) Lampung berbagai macam gelar seperti di Jawa, mulai dari pangeran, ngabehi, kiai, atau temenggung, yang gelarnya masih diwariskan hingga hari ini. Banten juga kemudian memasang perwakilannya yang bergelar Mangkubumi di antara orang Lampung (ibid, 23). Dari sini lama-kelamaan lahir dua hukum adat yang berbeda. Orang-orang Lampung dataran rendah dikenal dengan adat Sebatin yang bernuansa aristokrat dan hierarkis dimana jabatan penyimbang dan gelar diwariskan secara mutlak berdasarkan garis keturunan (tidak bisa digugat). Sementara sebaliknya suku Abung dikenal adat Pepadun yang lebih egaliter dan demokratis dimana gelar adat bisa diperoleh siapa saja melalui tahap musyawarah dengan syarat mengadakan cakak pepadun yaitu membayar uang (daun) dan menyembelih kerbau (Utomo, 2020:43-45). Warisan hukum adat ini dengan demikian sebenarnya lahir dari suatu konteks sejarah khusus. Adat Sebatin (berarti “satu batin atau junjungan”) adalah sikap dari orang Lampung di dataran rendah yang menjadi bawahan Banten demi bantuan dan perlindungan keamanan, martabat politik para pemimpinnya, dan keuntungan ekonomi dari perdagangan lada. Sementara adat Pepadun lahir dari sikap orang-orang Abung yang menjaga otonomi di dataran tinggi dari negara-negara sekitarnya.

Otonomi semacam ini juga berlaku di dataran tinggi yang jauh dari jangkauan Palembang. Manguin (2009:474) menyatakan bahwa “penduduk dataran tinggi, yang bermukim lebih jauh di hulu sungai, tidak berada di bawah pemerintahan para sultan dan tidak membayar pajak kepada mereka.” Pada abad ke-18, Prancis berupaya menguasai Benteng Marlborough milik Inggris di Bengkulu, tapi gagal untuk hadir secara permanen dan jangka panjang. Sementara itu, perdagangan di Palembang telah dimonopoli oleh Belanda, walau mereka belum melakukan ekspedisi ke pedalaman. Dengan demikian wilayah Sumatra Selatan telah terjepit oleh dua kekuatan baru kolonial Eropa: Inggris di sebelah barat (Bengkulu), Belanda di sebelah timur (Palembang), dan zona otonomi yang terjepit di tengah-tengahnya. Ahli botani Inggris di Bengkulu, Charles Miller pada 1777, melaporkan:

“Orang-orang antara distrik kompeni Inggris di Bengkulu dengan mereka yang di Palembang di sisi lain pulau... [adalah] orang-orang yang merdeka, hidup di dalam desa kecil yang disebut dusun, yang independen satu dari yang lain, dan diperintah oleh ketuanya masing-masing (depati).”23

Mereka yang terjepit di bagian tengah Sumatra bagian selatan ini salah satunya adalah Pasemah. Raffles menyatakan bahwa “orang Passumah [Pasemah] adalah suku yang liar dan tidak bisa dikuasai, dan tidak ada perjanjian yang bisa dibuat dengan mereka.” 24 Orang Pasemah yang tinggal di sekitar kaki gunung Dempo menikmati otonomi penuh sehingga dijuluki sebagai Pasemah Sindang Merdika, yang berarti “perbatasan merdeka” karena terletak di ujung wilayah kekuasaan Palembang. Pengamat Belanda W.A. van Rees dalam laporannya yang terbit pada 1870 menyatakan:

“Sampai dengan tahun 1866 ada rakyat yang menghuni perbukitan yang ganas di sebelah tenggara dari Bukit Barisan yang tidak pernah menundukkan kepalanya pada tetangga yang sukunya lebih besar. Walau hanya terdiri dari beberapa suku saja mereka menamakan dirinya Merdika, yaitu rakyat yang bebas [vrij hadden gegenen]. Dari barat daya sulit ditembus oleh orangorang Bengkulu, dari tiga sudut lain dilingkungi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi dan ditutupi oleh rimba yang lebat dan luas di daerah pedalaman Palembang. Oleh karena itu tidak mengherankan mereka dapat mempertahankan kebebasannya, bahkan setelah daeralı sekelilingnya dicaplok atau diambil alih oleh 25 Belanda.”

Sebagaimana Aceh, Jambi dan kerajaan Melayu yang

lainnya, cakupan kekuasaan Palembang tidak selalu konsis23 Miller. An Account of the Island of Sumatra (1778), hlm 164.

ten dari masa ke masa. Sejarawan lokal di Sumatra Selatan telah membuat perumpamaan yang dengan tepat menggambarkan sifat kembang-kempis tersebut:

“Hubungan antara pusat kekuasaan di ibu kota [Palembang] dengan wilayah batas sangat ditentukan oleh kharisma raja, yaitu raja yang mempunyai political intellegence dan diplomasi. Dengan demikian batas wilayah yang disebut sebagai mandala tidaklah mantap, dia akan berkembang atau mengecil bagaikan alat musik akordeon yang sedang dipermainkan. Wilayah perbatasan di mana pusat-pusat kecil berada akan cenderung mencari segala arah untuk keamanan dan kesejahteraan.”26

Jika suatu komunitas mengaku tunduk, maka wilayah kekuasaan Palembang meluas. Jika suatu komunitas entah bagaimana berhasil meraih otonominya, maka wilayah kekuasaan Palembang mengecil. Hal yang terakhir ini bisa terjadi sebagaimana tampak di dalam cerita rakyat Puyang Remanjang Sakti dari Muara Enim di Sumatra Selatan. Dikisahkan, Puyang Remanjang Sakti merupakan pendekar yang berhasil mengalahkan makhluk halus Dandai. Atas jasanya itu, maka Marga IV Petulai Belimbing dibebaskan dari kewajiban menyerahkan gadis-gadis dan upeti kepada Palembang.27 Ini satu lagi contoh otonomi de jure.

Dari uraian saya di atas, terlihat bahwa semakin jauh jarak suatu wilayah dari pusat kekuasaan, dan semakin berat hambatan mobilitas serta keterbatasan akses menuju wilayah tersebut, maka semakin tinggi biaya yang harus ditanggung negara untuk mengawasi dan mengendalikannya. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan negara untuk

hadir secara efektif cenderung melemah. Akibatnya, komu26 Mahruf dkk. Pasemah Sindang Mardika (1999), hlm 164.

nitas-komunitas yang berada jauh dari pusat kekuasaan atau terlindungi oleh kondisi geografis yang sulit sering kali menikmati tingkat otonomi yang lebih besar.

hlm 617. Pada 1688, William Dampiers (1697:479) juga menyatakan: “Mereka tidak hidup di bawah pemerintahan yang bisa saya amati; karena mereka merasa setara, tanpa perbedaan apa pun; setiap orang memerintah di rumahnya sendiri.”

14 Groeneveldt. Nusantara dalam Catatan Tionghoa (2018), hlm 110.

15 Ibid, hlm 3.

Doeloe (2014), hlm 115.

18 Hurgronje. The Achehnese (1904), hlm 120-121.

19 van Aken. Nota Betreffende de Afdeeling Koerintji (1915), hlm 44.

hlm 61.

21 Marsden, The History of Sumatra (1811), hlm 364.

22 Marsden, The History of Sumatra (1811), hlm 296.

24 Raffles, S. “To The Duchess of Somerset”, 11 Juli 1818, dalam Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles (1830), hlm 318.

25 Dikutip dari Mahruf. Pasemah Sindang Mardika (1999), hlm 3.

27 “Puyang Remanjang Sakti”, di Cerita Rakyat Daerah Sumatra Selatan (1978/1979), hlm 11-18.

PELARIAN DAN PENGUNGSI POLITIK

Penduduk pedalaman Sumatra, baik di hulu sungainya atau di dataran tinggi, menghirup udara kemerdekaan yang segar sehingga pantas disebut sebagai zona otonomi. Kondisi ini memungkinkan kawasan pedalaman di Sumatra menjadi apa yang James C. Scott sebut dalam kajiannya The Art of Not Being Governed (2009) sebagai “zona pengungsi” [zones of refuge]. Menurut Scott, dataran tinggi di Asia Tenggara tidak hanya menjadi zona perlawanan, tetapi juga wilayah perlindungan. Itu artinya, sebagian besar penduduk di perbukitan selama lebih dari satu setengah milenium telah datang ke sana untuk menghindari berbagai dampak dari proyek-proyek pembentukan negara di dataran rendah.

Informasi mengenai para pengungsi dan pelarian misalnya tercatat di dalam naskah Hikayat Raja-Raja Pasai yang diperkirakan disusun akhir abad ke-14 atau kemungkinan besar pada awal abad ke-15. Naskah itu menyinggung soal pengungsian ke dataran tinggi Aceh oleh leluhur orang Gayo:

“Ada pun diceritakan oleh yang empunya cerita, ada suatu kaum orang di dalam negeri itu ia tiada mau masuk ke dalam agama Islam, mereka melarikan diri ke hulu Sungai Pasangan [Peusangan], maka karena itulah dinamai orang di dalam negeri itu Gayu hingga datang sekarang ini.”28

Kisah tersebut menjelaskan bahwa secara etimologis nama Gayo berasal dari kata kayo dalam bahasa Aceh, yang berarti “melarikan diri.” Hal ini sesuai dengan stereotip orang Aceh tentang Gayo yang terlambat memeluk Islam ketimbang orang pesisir. Bahasa Gayo juga adalah bahasa Austronesia yang berkerabat dengan bahasa Melayu dan Batak, tetapi mengandung beberapa kosakata Mon-Khmer yang tidak ditemukan dalam bahasa Aceh (Bowen, 1991:14– 15). Ini memberikan petunjuk bahwa pada masa HinduBudha leluhur proto-Gayo mungkin pernah tinggal di pesisir dan terlibat dalam perdagangan dengan daratan utama Asia Tenggara seperti Myanmar dan Kamboja.

Secara etimologis, ada kesesuaian antara kisah Gayo dengan orang-orang Suku Anak Dalam, yang juga dikenal sebagai Orang Rimba atau secara merendahkan disebut sebagai Kubu di Jambi. Menurut tradisi lisan suku Orang Rimba merupakan orang Maalau Sesat, yang lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam, Taman Nasional Bukit Duabelas. Mereka lalu dinamai puyang/moyang segayo (Tarib, 2012). Ada berbagai versi mengenai asal-usul Orang Rimba. Salah satu sumber mengisahkan mereka adalah keturunan prajurit dari Pagaruyung yang kabur saat hendak melawan Sriwijaya (Sukmareni, 2010:5). Seorang penjelajah Amerika, Walter Murray Gibson, saat tiba ke Palembang pada 1852 mendapatkan keterangan dari seorang pangeran Melayu bahwa Orang Kubu adalah “keturunan beberapa budak Iskandar [Iskandar Agung] yang melarikan diri dari tuan mereka” (Reid, 2014:294). Atau versi lain yang menarik adalah sebagai berikut:

“Legenda lain menyebutkan Orang Rimba merupakan masyarakat Melayu yang lari ke dalam hutan, karena tidak mau takluk kepada penjajah Belanda. Hal ini bisa dilihat dari pemikiran sebagian Orang Rimba yang meyakini di dunia luar mereka masih ada penjajah dan negeri dikuasai oleh raja. Untuk sebutan pemerintah Orang Rimba hingga kini masih menyebutnya dengan nama raja” (Sukmareni, 2010:5).

Ketimbang memilih mana versi yang paling benar, saya mengusulkan teori etnogenesis Orang Rimba sebagai asimilasi berbagai kelompok yang kemudian membaur menjadi satu. Selama berabad-abad, pedalaman Jambi di sekitar Sarolangun, hulu Batanghari, dan Tebo, yang merupakan hutan hujan tropis yang berbukit-bukit, telah menjadi wilayah liar yang menjadi tujuan pelarian dari orang-orang kalah dan tertindas lainnya. Dari waktu ke waktu, terjadi migrasi dalam beberapa gelombang berbagai kelompok yang beragam, yang lama kelamaan akibat hubungan satu sama lain menjadi satu. Meski dianggap primitif atau tertinggal, sebenarnya leluhur Orang Rimba adalah pencari kebebasan dan keamanan sejati, yang kemudian memilih hidup berpindah-pindah di rimba. Jadi, ini merupakan pilihan yang disengaja. Retno Handini (2009:406) punya pendapat yang sama saat menyatakan “Suku Anak Dalam kemungkinan besar berasal dari Sumatra Barat dan berpindah dari daerah asalnya ke hutan-hutan Jambi karena menolak untuk ditundukkan.” Etimologi “kubu” adalah benteng pertahanan.

Menurut Reid (2010:145), ketiadaan negara di dataran tinggi Asia Tenggara bukan karena mereka tidak mampu atau terlambat membangun negara, tetapi karena mereka dengan sengaja menolak cara hidup negara-negara pesisir yang berbasis perdagangan yang dianggap mengancam cara hidup mereka. Penduduk dataran tinggi di Sumatra Utara, yang secara kolektif dikenal sebagai Batak, menurutnya menjadi contoh utama. Penjelajah Portugis abad ke-16, João de Barros, menghasilkan catatan yang membenarkan pendapat tersebut. Barros menjelaskan bahwa di Sumatra,

“... dihuni oleh dua jenis orang, yaitu moros [Muslim] dan gentios [kafir]; yang terakhir adalah penduduk asli, sementara yang pertama adalah orang-orang asing yang datang karena alasan perdagangan dan mulai menetap dan mendiami wilayah maritim, yang berkembang biak begitu cepat sehingga dalam waktu kurang dari 150 tahun mereka telah memantapkan diri sebagai senhores

[tuan] dan mulai menyebut diri mereka sebagai raja. Orang-orang kafir, meninggalkan pantai, berlindung di bagian dalam pulau dan tinggal di sana hari ini. Mereka yang tinggal di bagian pulau yang menghadap Malaka disebut Batas. Mereka adalah orang-orang yang suka berperang dan yang paling tidak beradab di seluruh 29 dunia; mereka memakan daging manusia.”

Dalam kasus Gayo dan Batak, migrasi ke pedalaman bukan berarti sebelumnya dataran tinggi adalah tanah tak bertuan (terra nullius). Jelas bahwa ada kelompok masyarakat dengan bahasa dan budaya yang kurang lebih sama antara pesisir dengan pedalaman. Hanya saja, mereka yang tunduk kepada kekuasaan Muslim di pesisir lambat laun berasimilasi dengan pendatang sehingga tercipta etnik Aceh dan Melayu yang bernegara, sementara sisanya yang tidak bernegara di pedalaman disebut sebagai Gayo dan Batak oleh orang pesisir. Mereka tidak semata menolak Islam, tapi terutama karena mereka menolak negara-negara yang baru terbentuk sekitar abad ke-14 hingga 16.

Memang, orang-orang sejak lama selalu kabur dan bermigrasi karena berbagai macam hal. Kebangkitan tiran atau pembentukan negara hanyalah salah satu pendorong, tapi bukan satu-satunya. Dalam beberapa kasus, pelarian juga dapat terjadi akibat perebutan kekuasaan dan perselisihan politik. Misalnya, suku Penyabung, yang menjadi bagian dari orang-orang Petalangan di pedalaman Kampar, Riau, mengaku bahwa mereka keturunan perempuan yang lari setelah sengketa dengan saudaranya dalam sabung kerbau, itu sebabnya mereka disebut penyabung. 30 Besar kemungkinan mereka pelarian dari Pagaruyung karena kisah tersebut sesuai dengan cerita rakyat populer “menang” dan “kerbau” yang menjadi asal-usul Minangkabau. Suku-suku

Petalangan yang lain juga menyimpan sejarah lisan lokal tentang asal-usul mereka yang beragam, yang meski tidak selalu menyebut penyebab kepergian mereka, tetapi memberitahu kita tentang asalnya. Suatu laporan Belanda mencatat pengakuan bahwa orang Petalangan dulu punya kerajaan bernama Gassip. Tapi, “ketika raja terakhir meninggal tanpa ahli waris, kerajaan itu dibubarkan dan rakyatnya melarikan diri ke hutan (talang) dan menjadi nenek moyang orang Petalangan” (Andaya, 2008:210).

Sementara itu Palembang secara khusus kerap menjadi sumber ketidakstabilan politik untuk seluruh kawasan di Sumatra bagian selatan. Banyak cerita rakyat di Sumatra Selatan yang mungkin berasal dari abad ke-16 hingga ke-18, yang merekam perilaku Sunan Palembang yang tidak hanya menarik upeti tetapi juga menculik dan menawan gadisgadis cantik dari daerah taklukan untuk menjadi dayang. Putri Pinang Masak (Putri Senuro) misalnya adalah kisah tentang seorang jelita yang tinggal di Empat Ulu Laut yang kabur ke hulu sungai Ogan karena tidak sudi dipersunting oleh Sunan Palembang. Orang-orang cabut dari Palembang karena takut akan penguasanya, seperti kisah pengrajin Sang Sungging yang kabur ke Tanjung Batu karena kecemburuan Sunan Palembang.31

Pengungsian ke dataran tinggi Pasemah berlangsung masif selama awal ekspansi kolonial Belanda di Sumatra bagian selatan. Guna mencegah arus pelarian dari wilayah Palembang ke pedalaman, Belanda menyusun perjanjian teritorial sejak tahun 1819—yang kemudian diperbarui pada 1821 dan 1852—agar para kepala suku Pasemah (pesirah) menangkap dan menyerahkan kembali para pelarian politik tersebut (Mahruf, 1999:11). Kemudian pada tahun 1853, masyarakat Pasemah melakukan musyawarah besar dan secara radikal memutuskan untuk menolak aturan tersebut karena hukum adat mereka mewajibkan perlindungan total terhadap tamu yang meminta suaka (ibid.:33). Ketegangan memuncak ketika Pasemah menjadi tempat pelarian bagi masyarakat Lampung pada 1856 dan orang-orang Rejang pada 1858 yang wilayahnya telah diduduki. Karena dataran tinggi ini menjelma sebagai zona perlindungan bagi para pemberontak, Komandan Militer Belanda W.E. Kroesen dan Residen Palembang C. L. van Bloemen Waanders berulang kali mendesak Batavia agar membatalkan status otonom Sindang Merdeka milik Pasemah. Desakan untuk menganeksasi dan memasukkan Pasemah ke dalam administrasi resmi Hindia Belanda tersebut akhirnya baru dikabulkan oleh pemerintah pusat pada tahun 1865 (ibid.:xix).

Dataran tinggi Sumatra tidak hanya menjadi suaka bagi “orang kalah” yang pasif, melainkan menjadi basis penyusunan ulang kekuatan militer yang memanfaatkan perlindungan bentang alam pedalaman untuk menolak hegemoni Belanda. Ketika militer kolonial Belanda mulai menguasai dataran tinggi Minangkabau (Padangse Bovenlanden) dalam Perang Padri (1820-1830-an), pusat-pusat perlawanan yang terdesak tidak langsung menyerah. Mereka bergerak lebih jauh ke utara, menembus wilayah pedalaman yang lebih sulit dijangkau. Di bawah kepemimpinan Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai, gerakan Padri bergeser ke pedalaman Mandailing (Sumatra Utara) dan Rao (perbatasan Pasaman). Wilayah pedalaman yang berbukit-bukit dan tertutup hutan lebat itu dimanfaatkan untuk membangun jaringan benteng tanah dan bambu yang kokoh (seperti Benteng Dalu-Dalu).

Skenario serupa berlangsung dalam evakuasi berkelanjutan ke dataran tinggi Gayo selama Perang Aceh (1873– 1914). Ketika Belanda berhasil menduduki Kutaraja (Banda Aceh) dan wilayah pesisir, pusat pemerintahan Kesultanan Aceh runtuh. Namun, perang tidak usai. Dataran tinggi Gayo dan Alas berubah menjadi benteng pertahanan terakhir bagi para pejuang pesisir. Para ulama, bangsawan, dan gerilyawan Aceh mundur ke hulu Sungai Peusangan dan wilayah sekitar Danau Laut Tawar. Sifat geografis Gayo yang terisolasi itu memungkinkan perang gerilya bertahan hingga berdekatan dengan Perang Dunia 2.

Pasukan Marsose (Marechaussee) bersama Letnan Kolonel G.C.E. van Daalen setelah berhasil merebut dan menghancurkan Benteng Kute Reh di Tanah Gayo, Aceh, pada 14 Juni 1904. 313 laki-laki, 189 perempuan dan 59 anak-anak penduduk Kute Reh tewas.

Meski begitu, tidak semua wilayah secara topografis dapat menjadi tempat ideal tujuan pelarian. Misal, geografi khusus Sungai Musi menjadi salah satu alasan mengapa kekuasaan Palembang atas taklukkannya jauh lebih kokoh dibandingkan penguasa di sungai-sungai lain di Sumatra. Jaringan jalan beserta jalur yang padat terdapat di antara banyaknya jumlah anak sungai seperti Rawas, Lakitan, Klingi, Musi, Lematang, Enim, Ogan, dan Komering, dan kota Tebingtinggi menjadi pusat regional penting di mana beberapa jalan bisa bertemu (Colombijn (2005:17). Mungkin itu sebabnya Marsden (1811:216) melaporkan bahwa Manna di Bengkulu Selatan di sebelah barat pegunungan menjadi tempat tujuan untuk orang-orang yang melarikan diri dari Kesultanan Palembang. Para pelarian ini harus menyeberang hingga ke sisi lain Bukit Barisan untuk terlepas dari jangkauan Palembang. Kisah pelarian ini tercatat dalam 32 cerita rakyat lokal, seperti Puyang Bege.

Saat beban kehidupan di bawah kekuasaan negara telah terlampau berat, rakyat dengan sigap pindah ke pinggiran atau negara lain. Contoh paling spektakuler untuk hal ini terjadi pada 1861, saat pemerintah kolonial Hindia Belanda memulai pemeliharaan jalan intensif dan sistem kuli di Palembang. Pemeliharaan jalan menghalangi orang-orang untuk bekerja di pertanian. Seluruh desa lalu meninggalkan Sungai Musi untuk terhindar dari beban tersebut, sehingga kebijakan pemeliharaan jalan itu dihentikan setahun kemudian (Columbijn, 2005:27).

Sejak masa kolonialisme Belanda mitos lokal soal desa yang “tidak terlihat” (kelam mata atau silam) mulai bermunculan di wilayah pinggiran Palembang. Konon, desadesa ini berada di hulu aliran sungai, atau di tempat yang tertutup hutan lebat. Fenomena kampung yang menghilang juga dicatat oleh beberapa penulis Belanda. Dilaporkan bahwa pada abad ke-19, beberapa penduduk ulu masih melaporkan mendengar suara musik dari kampung-kampung yang telah lenyap ke dalam bumi setelah salah satu peristiwa gempa bumi dan letusan gunung berapi (Andaya, 1993:19). Meski begitu, saya mendapatkan pernyataan dari sumber yang berbeda bahwa mereka tidak terkait akibat peristiwa geologis, tetapi politik: mereka tidak ingin dijajah atau tidak ingin terlihat oleh penjajah. Apabila mereka pergi ke pasar atau keramaian, mereka mengelak menjawab dari mana asalnya. Kisah macam ini ditemukan di Sunsang, Talang

Rimba dan Lubuk Keliat, Ogan Komering Ilir.33 Buku cerita rakyat Sumatra Selatan mencatat legenda yang mendukung tentang kampung yang menghilang. Misalnya, ada legenda Kimas Bunang dari Ulak Bandung yang bertemu penduduk dusun silam yang mengaku berasal dari hulu sungai Lagan. Mereka menyembunyikan kampung dengan menutupi pakai kulit kelapa (sayak). Penggalan pantun dari penduduk Ulak Bandung tentang ini berbunyi:

Ulak Bandung berkota sayak (kulit kelapa)

Orang menolong menanam tebu

Rakyat Silam selalu berayak (berkeliaran)

Ulak Bandung tak dapat diserbu34

Fenomena dusun silam atau desa kelam mata tersebut sesungguhnya memberikan jawaban paling benderang atas pertanyaan retoris kita di atas mengenai nasib penduduk dataran rendah yang hidup di bawah bayang-bayang tiran. Ini mematahkan argumen bahwa hanya orang dataran tinggi yang bisa lolos dari negara. Orang dataran rendah pun bisa lolos dengan cara “menjadi tidak terlihat” di hidung negara itu sendiri. Ketika bentang alam tidak menyediakan kemewahan geografis berupa perbukitan yang terjal atau jeram hulu sungai yang tak terjangkau, masyarakat dataran rendah menciptakan “geografi artifisial” mereka sendiri melalui mistisisme, kamuflase budaya, dan taktik kelindan rimba. Mereka tidak perlu mendaki Bukit Barisan untuk menghirup udara kebebasan; mereka cukup melangkah beberapa pal ke dalam lebatnya hutan rawa atau menutup identitas kolektif mereka rapat-rapat. Dengan cara ini, otonomi tetap dapat dipertahankan bukan melalui jarak fisik,

melainkan melalui penolakan terhadap keterbacaan (legibi33 Wawancara dengan Mandala bin Naruto dan Ali Imron pada 29 lity) yang menjadi syarat utama bagi negara untuk menarik upeti, kuli, maupun wajib militer.

Jika kita memasuki fase kolonialisme modern (kapitalisme perkebunan), fenomena melarikan dirinya para kuli kontrak di Sumatra Timur adalah contoh konkret yang sangat masif. Di bawah undang-undang kolonial (poenale sanctie), kuli (dari Jawa atau Tiongkok) yang melarikan diri dari perkebunan dianggap melakukan tindak pidana dan akan dihukum berat jika tertangkap. Jan Breman (1989:29 & 31) menyatakan bahwa kuli perkebunan itu tetap nekat melarikan diri “dalam skala besar” dengan tujuan ke Malaya atau ke pedalaman. Para kuli pelarian kadang-kadang bersekutu dengan orang-orang Batak yang tidak puas untuk menyerbu perkebunan, lalu melakukan penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan. Para kuli yang bekerja di sana kemudian kemungkinan besar akan ikut bergabung, karena dorongan balas dendam atas kekejaman yang mereka alami. Ann Laura Stoler (1985:35) menjelaskan bahwa para pelarian dan buronan perkebunan ini sebelum 1900 dilaporkan membentuk “permukiman klandestin orang Jawa di pinggiran konsesi”, yang “secara hukum tidak berada di bawah administrasi Belanda maupun Melayu.” Alih-alih pulang ke tanah asal, komunitas marginal baru ini mendirikan perkampungan ilegal yang tidak terlacak selama bertahuntahun sehingga laporan yang tersedia gagal mencantumkan rincian kegiatan mereka.

Fenomena “pemukiman klandestin” itu membuktikan bahwa batas-batas teritorial yang diklaim oleh negara kolonial sekalipun senantiasa memiliki “ruang abu-abu” di mana penduduk dataran rendah dapat meretas otonomi mereka sendiri dengan cara menjadi tidak terbaca oleh penguasa. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi pedalaman Sumatra sebagai zona pengungsi bukanlah peristiwa sesaat, tetapi sebuah pola sejarah yang terus berulang dari abad ke-14 hingga abad ke-20.

Namun, negara bukanlah entitas yang diam saat batasbatasnya diretas. Ketika pengejaran militer ke lebatnya rimba dan terjalnya pegunungan pedalaman terlalu menguras sumber daya, struktur kekuasaan ini menyadari bahwa menjinakkan para pelarian dan komunitas otonom tidak bisa lagi dilakukan dengan serangan dari luar, melainkan harus dengan menyusupkan struktur penundukan baru dari dalam. Itulah mengapa sepanjang sejarah penaklukan negara acap kali memilih untuk merekayasa atau mengangkat “kepala buatan” dari dalam masyarakat itu sendiri, ketimbang menanam penguasa asing sebagai kaki tangan yang rentan memicu perlawanan.

28 Mead, J. P. (1914). A Romanized Version of the Hikayat RajaRaja Pasai, hlm 12.

29 Barros. 1563. De Asia, Des III, Cap 5;1. Dikutip dan diterjemahkan dari Reid. Imperial Alchemy (2010), hlm 152.

30 Robi Armilus. “Suku dan Pebatinan Masyarakat Petalangan”.

31 Kisah lainnya dengan latar belakang serupa adalah “Pekik Nyaring” dan “Putri Rambut Putih”. Periksa dalam Cerita Rakyat Daerah Sumatra Selatan (1978/1979).

32 “Puyang Bege”, di Cerita Rakyat Daerah Sumatra Selatan (1978/1979), hlm 57-61.

November 2025 di Palembang.

34 “Kimas Bunang” di Cerita Rakyat Daerah Sumatra Selatan (1978/1979), hlm 1-10.

MEMASANG KEPALA

Jika suatu masyarakat tanpa negara tidak memiliki bentuk hierarki tradisional lokal yang dapat diperalat oleh negara penjajah, maka negara penjajah memiliki sangat sedikit kemungkinan untuk memperluas kendali. Negara membutuhkan perpanjangan tangan untuk mengatur rakyat karena masyarakat hierarkis lebih mudah dikendalikan, dan hierarki tidak dapat mempertahankan diri dari hierarki yang lebih kuat. Pejabat negara akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan anggota masyarakat yang pengambilan keputusannya dilakukan dalam majelis terbuka atau masyarakat dengan pengambilan keputusan yang kacau daripada yang terpadu (Gelderloos, 2017). Castles (1979:75) punya pendapat yang sama untuk menjelaskan kenapa Batak pada masa prakolonial tidak dikuasai. Menurutnya, negara-negara besar di Sumatra (Sriwijaya, Aceh, Malaka) melebarkan kekuasaannya dengan menjadikan negara-negara kecil sebagai pembayar upeti. Itu sebabnya, mereka tidak punya cara untuk menembus negeri Batak, karena “penduduk asli menciptakan sistem pemerintahan mereka sendiri yang lebih lemah sehingga tidak bisa dimanfaatkan kekuasaan asing.”

Raffles sendiri mengeluh karena suku-suku yang tidak terhitung jumlahnya di Sumatra tidak tunduk pada pemerintahan umum. Menimbang kondisi demikian maka Raffles mendukung pemerintahan yang despotik di Sumatra, dan salah satu tahap untuk menuju ke sana adalah para kepala suku mesti diberi wewenang yang jauh lebih kuat. Ia blakblakan menulis:

“Cara paling baik dan tercepat untuk memberadabkan [orang Sumatra], dan oleh karena itu, semua yang dapat dilakukan, adalah dengan meningkatkan pentingnya para Kepala Suku [Chiefs], dan untuk membantu mempromosikan otoritas feodal.”35

Tapi ini bukanlah agenda yang khas kolonial. Sepanjang sejarah, negara-negara di Asia Tenggara telah mengangkat kepala-kepala untuk masyarakat yang sebelumnya relatif horizontal, termasuk dalam proyek pembentukan negara oleh kaum pribumi. Kasus terbaik untuk hal ini adalah Minangkabau selama agenda ambisius kaum Padri untuk menegakkan hukum dan otoritas Islam. Sebelum reformasi Padri, masyarakat Minangkabau sebetulnya memiliki institusi Raja di Pagaruyung, tapi otoritas politis-militer pusat ini sangat lemah dan lebih berfungsi sebagai simbol pemersatu budaya serta perdagangan emas. Keputusan hukum riil dan penerapan sanksi sehari-hari tersebar secara horizontal di tangan para penghulu (kepala suku adat) di masingmasing nagari melalui mufakat umum. Karena ketiadaan otoritas terpusat yang efektif pada akhir abad ke-18 itulah, kaum puritan Islam Minangkabau yang telah kembali dari Makkah terdorong untuk melakukan sentralisasi radikal. Mereka berniat membawa Al-Quran dan syariah ke posisi kekuasaan yang absolut, kemungkinan setelah belajar dari cara jalannya Kekaisaran Utsmaniyah yang dijadikan rujukan ideal.

Di sinilah letak ironi sejarah yang memukau: meski Sir

Thomas Stamford Raffles secara ideologis membenci fanatis35 Raffles, S. “To Mr. Thomas Murdoch”, 22 Juli 1820, dalam me keagamaan kaum Padri, sebagai seorang perancang negara, ia justru sepakat dengan proyek pemusatan kekuasaan tersebut. Pada 1820, Raffles menulis dengan nada mendukung: “...pemerintahan mereka [Padri] kelihatannya bertekad untuk melakukan reformasi dan perbaikan, karena memperkenalkan sesuatu yang mirip otoritas, yang sangat dibutuhkan di seluruh penjuru Sumatra.”36

Pernyataan Raffles adalah bukti nyata bahwa, bahkan dua kelompok yang punya kepentingan bertolak belakang— satunya pribumi muslim puritan dan satunya lagi kolonialis Eropa sekuler—pada akhirnya bertemu pada satu kesamaan pandangan: bahwa masyarakat horizontal Sumatra harus dijinakkan dengan cara mengenalkan otoritas yang kuat. Keduanya sama-sama mewakili sudut pandang negara yang menganggap ketertiban hanya bisa lahir dari pemusatan kekuasaan dan penegakan aturan (meski Padri dalam praktiknya terbukti lebih terdesentralisasi ketimbang yang telah dipercaya Raffles).

Tapi ini bukanlah perkara mudah. Orang-orang Sumatra telah terbiasa hidup bebas dengan para pemimpin yang punya otoritas lemah, dimana mereka lebih mengutamakan musyawarah umum dan kepala sulit menjatuhi hukuman. Seperti yang dinyatakan Marsden, “Sebenarnya, hukuman berat sangat tepat untuk diterapkan... Tetapi ini membutuhkan otoritas yang kuat, yang bukan hal biasa bagi pemerintah Sumatra. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, dan kepatuhan rakyat lebih seperti kesukarelaan saja.”37

Dalam beberapa kasus, para penguasa kelihatan lebih semangat untuk menerbitkan gelar-gelar daripada penguasa lokal yang memintanya. Pemberian gelar itu kalau bisa dilakukan dengan kekerasan. Misal, pada pertengahan abad

ke-19, Sultan Ibrahim dari Aceh melancarkan perang ter36 Raffles, S. Memoir of the life (1835), Vol. 2, hlm 84. Dikutip dari hadap para penguasa di sepanjang pantai timur untuk menegakkan haknya memberi gelar kepada mereka (Bowen 1991:51).

Kemunculan kepala-kepala dengan otoritas yang terlalu kuat, yang akan membawahi dan mengerdilkan kepala atau tetua yang lain, apalagi jika itu ditetapkan oleh orang asing, cenderung mendapat penolakan dari penduduk asli. Sudah pasti karena hal itu dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan mereka. Dalam kasus Sisingamangaraja, kelihatannya ia lebih cocok disebut sebagai jabatan rajapendeta yang non-politis. Ketika ada rencana mendamaikan antara Sisingamangaraja XII dengan pemerintah kolonial dengan cara mengakui beliau sebagai kepala di Bakkara, para kepala suku yang sekuler di wilayah tersebut menolak rencana itu (Castles, 1979:74). Marsden sendiri berpendapat: “Berdasarkan perilaku dan watak masyarakatnya, tidak mungkin seluruh negeri [Batak] ini pernah bersatu di bawah kepemimpinan tunggal.”38

Kalaupun tak terjadi penolakan secara terbuka, masyarakat pedalaman tinggal memilih untuk tidak mematuhinya. Misal di Bengkulu, berdiri dua Kepangeranan, satu di Sungai Lemau dan satu di Sungai Hitam. Keduanya disahkan oleh jenang —utusan Kesultanan Banten yang datang ke Bengkulu untuk berdagang lada dan memanfaatkan kunjungan tersebut dengan menjanjikan jabatan bagi dua kepala suku Rejang (proatin). Saat kongsi dagang EIC Inggris mendirikan benteng dan koloni Fort York (1685) lalu Fort Marlborough (1714), pengaruh Banten perlahan meredup. Jenang tersebut kemudian memberitahu kalau Banten tidak dapat lagi mengunjungi mereka, tetapi memberikan gelar pangeran pada dua kepala suku. Pangeran di Sungai Hitam membawahi lembah di Sungai Bengkulu, sementara Pangeran di Sungai Lemau membawahi beberapa dusun dan sukusuku Rejang lainnya. Namun, hampir seratus tahun kemudian, Marsden menyatakan bahwa para pangeran bentukan

Banten memiliki kekuasaan yang amat terbatas. Ia tidak dapat mengangkat para proatin, tetapi hanya mengiyakan saja para kepala suku yang telah dipilih oleh penduduknya sendiri. Ia juga tidak dapat menghukum pemberontak dan tidak menarik pajak. Semakin jauh jarak dusun-dusun dari pangeran, semakin sering pula orang Rejang membangkang. Marsden melaporkan:

“... sang pangeran memiliki hak kekuasaan mutlak mewakili raja yang mengangkatnya, tetapi para proatin tetap saja menganggap dirinya setara dan tidak terlalu mematuhinya. Sang pangeran tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan titahnya dan para proatin bersikeras pada pendirian mereka, tidak mengucapkan sumpah kesetiaan, dan tidak terikat pada perjanjian tertentu. Tapi mereka tetap bersikap hormat pada pangeran dan asal beliau tidak melanggar adat-istiadat, mereka siap menolong beliau, tetapi hal itu berdasarkan pada kemauan dan kebaikan mereka saja, bukan karena tuntutan kewajiban.”39

Kegagalan ini bahkan tidak hanya terjadi di pedalaman Sumatra, tetapi juga di Kepulauan Mentawai. Berbeda dari Nias yang punya kepala lebih kuat, Mentawai bahkan tidak punya kepala suku sama sekali. Loeb (1935:176-177) menyatakan bahwa Belanda tidak dapat memperalat rimata, tokoh spiritual yang kerap dikira sebagai kepala suku:

“Saat Belanda pertama kali mulai memerintah Mentawai, mereka memilih berbagai rimata sebagai orang yang tepat untuk menegakkan peraturan mereka, seperti pembangunan jalan setapak, tindakan sanitasi, dll. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa rimata adalah kepala suku yang mirip dengan kepala suku Nias

atau Tana Batak. Kekeliruan gagasan ini segera men39 Marsden, The History of Sumatra (1811), hlm 212.

jadi jelas, karena rimata tidak hanya tidak memiliki kekuasaan khusus atas penduduk asli, di luar periode [upacara adat] punen, tetapi sifat mereka sendiri mencegah mereka untuk secara aktif menegakkan perintah asing. Rimata begitu tabu (atau suci) sehingga mereka praktis tidak dapat melakukan pekerjaan apa pun, dan karenanya hanya orang-orang malas yang akan menerima posisi tersebut.”

Terbukti, eksperimen “memasang kepala” lebih sering berlangsung sulit bagi negara; ia acap kali memicu ledakan sosial yang mematikan jika dipaksakan pada masyarakat yang memiliki memori otonomi yang kuat. Kasus mencolok macam ini sangat terlihat pada orang-orang Pasemah. Pada 1820 hingga 1850’an, masyarakat Pasemah sedang mengalami guncangan dan perubahan sosial yang masif akibat campur tangan kolonial. Pada masa prakolonial, tatanan politik Pasemah bertumpu pada struktur federalisme yang demokratis, di mana masyarakatnya terbagi menjadi enam suku (sumbai). Kepala suku sumbai ini dipilih langsung oleh warganya secara demokratis, baru kemudian dikukuhkan secara simbolis oleh Sultan Palembang melalui pemberian piagam perunggu atau perak. Kontrol internal di tingkat tapak dijaga melalui sistem kepemimpinan ganda yang unik di setiap dusun, yakni jajaran kepala dusun (proatin, krio, atau penggawa) yang bertindak sebagai pelaksana roda pemerintahan, berpasangan dengan jurai tue—posisi turuntemurun yang bertindak sebagai pengawas hukum adat. Jika dianalogikan dengan sistem modern, proatin bertindak sebagai eksekutif, sementara jurai tue memegang fungsi legislatif dan yudikatif. Namun, tatanan horizontal yang seimbang ini runtuh ketika Belanda menghapuskan Kesultanan Palembang dan mengacaukan mekanisme lokal tersebut. Pengukuhan demokratis lewat piagam sultan digantikan oleh Belanda dengan surat keputusan resmi (besluit) dan pemberian tongkat komando yang berjenjang —tongkat kepala perak untuk gelar depati dan tongkat kepala emas untuk pangeran, dilengkapi dengan atribut pakaian formal berhias benang emas dan perak.

Demi melipatgandakan perpanjangan aparatus kolonial, Belanda melakukan inflasi gelar secara serampangan. Gelar pangeran—yang harusnya bersifat sakral dan hanya berhak disandang oleh Kepala Sumbai—mulai diobral dan dipasang pada kepala-kepala dusun jelata yang dianggap memiliki pengaruh besar. Strategi “memasang kepala” ini memicu dualisme kekuasaan dan perpecahan akut di tingkat dusun maupun di tingkat sumbai. Seorang proatin atau kepala dusun pilihan Belanda yang tidak mendapatkan restu atau bukan dari garis keturunan jurai tue, dipastikan akan lumpuh dan tidak mampu menjalankan tugasnya karena ditolak oleh penegak adat. Akibat benturan kepentingan ini, musyawarah yang digariskan adat sering kali menemui jalan buntu dan berakhir dengan perang saudara. Puncaknya, ketika Belanda menyerang ke Pasemah pada tahun 1854, rapuhnya otoritas buatan kolonial ini telanjang bulat: alih-alih memimpin perlawanan, beberapa kepala dusun justru lari menyerahkan diri dan meminta perlindungan kepada pasukan Belanda karena takut dibunuh oleh rakyatnya sendiri. van Rees menulis bahwa:

“[…] pada waktu kedatangan kami pada tahun 1866 tidak ada lagi bekas-bekas pemerintahan ini. Yang kami temui hanyalah negeri yang sepenuhnya tidak mempunyai pemerintahan sama sekali. Tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan perintah kepalanya; masingmasing bertindak menurut keinginan sendiri dan dia adalah selamanya benar, hanya tombak dan keris sajalah yang menjamin keselamatan diri.”40

Saat para jurai tue disahkan oleh Palembang, memang legitimasinya berasal dari kesultanan, tetapi bukan berarti mereka menjadi alat kekuasaan Sultan yang sesungguhnya. Belanda mengulangi kesalahan yang sama ketika pada awal abad ke-20 mereka menjadikan sistem dataran tinggi Jambi sebagai unit administratif dalam pemerintahan tidak langsung mereka. Belanda menemukan bahwa para kepalanya, yaitu pemuncak, sebenarnya hanya memiliki sedikit wewenang atas rakyatnya. Akibatnya, ketika pemuncak diberi kekuasaan lebih besar, mereka justru menjadi makin terasing dari masyarakat setempat. Hal ini tampak dari krisis kewenangan yang parah di dataran tinggi Jambi, yang meledak dalam pemberontakan Serikat Abang pada tahun 1916 (Znoj, 2009:355).

Pasemah dan Kerinci menjadi kasus terbaik untuk menunjukkan bahwa apabila negara mencoba memaksakan “kepala” pada tubuh masyarakat yang horizontal, maka yang lahir bukanlah ketertiban administratif yang rapi, melainkan keretakan sosial yang hebat. Di pedalaman Sumatra, upaya penundukan tersebut justru melahirkan resistensi radikal yang membuyarkan mimpi-mimpi kolonialis tentang keteraturan. Orang Pasemah dan Kerinci membuktikan bahwa ketika kebebasan mereka diancam oleh perpanjangan tangannya negara, mereka lebih memilih untuk meruntuhkan seluruh struktur kepatuhan itu dan kembali bersandar pada ketajaman tombak dan keris mereka sendiri.

Dampak pengangkatan kepala dan penguatan otoritas ini baru menemui keberhasilan destruktifnya lewat tangan dingin kolonialisme Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam kasus penaklukan Gayo, Bowen (1991) menunjukkan bagaimana tatanan baru dibentuk berdasarkan pada kebutuhan eksploitasi sumber daya alam dan hierarki teritorial. Administrator kolonial pertama di Gayo menyimpulkan bahwa “sistem pemerintahan yang terpecahpecah” harus digantikan oleh “otoritas terpusat” dengan memanfaatkan para penguasa wilayah (kejurun) yang sudah ada dan dulu dibentuk Aceh. Kebijakan kolonial ini memiliki dampak mendalam di wilayah Danau Lut Tawar; aktivitas ekonomi asing berhasil membuat para penguasa wilayah di sana menjadi semakin kaya, berkuasa, dan terlepas dari kontrol demokratis komunitasnya. Lewat pasokan modal ekonomi dan jaminan keamanan dari Batavia, Belanda berhasil menciptakan elite baru yang sepenuhnya tunduk pada birokrasi kolonial.

Keberhasilan yang nyata juga terlihat di kawasan inti Aceh. Ulëbalang diyakini sebagai kepala suku aslinya orang Aceh yang kuat, jauh sebelum kesultanan berdiri. Mereka menjadi gubernur, hakim, sekaligus jenderal militer bagi konfederasi (sagi) masing-masing (Loeb, 1935:226). Kuatnya kekuasaan para ulëbalang tercermin dari kemampuan kolonial memanfaatkan mereka sebagai aparaturnya. Seperti yang ditulis oleh Gubernur Goedhart (dalam Reid, 1973:5) pada 1927: “Sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa kekuasaan kita di Aceh terutama bertumpu kepada para uleebalang, selain dari kekuatan senjata… Tanpa mereka, kita tidak akan mencapai apa pun di Aceh dalam jangka panjang.” Keberadaan lembaga feodal ini membuat kekuatan kolonial memiliki titik masuk, sehingga ulëbalang selama masa penjajahan dianggap sebagai kolaborator. Selama masa Revolusi Sosial pada 1945, para bangsawan Aceh dan Melayu di Sumatra Utara, termasuk ulëbalang, jadi sasaran pembantaian para pejuang kemerdekaan. Meski begitu di Aceh perlawanannya lebih sengit sehingga menimbulkan apa yang lalu disebut Perang Cumbok (1945– 1946), perang saudara berdarah di Pidie, Aceh, yang terjadi antara kaum ulama (pendukung Republik Indonesia) melawan ulëbalang (yang dituduh ingin mengembalikan kekuasaan Belanda).

Kasus keberhasilan di Aceh dan Gayo adalah bukti bahwa hierarki feodal lama dapat dikooptasi untuk hierarki kolonial yang baru. Sebaliknya, di dalam kasus Mentawai, Rejang, Batak dan Pasemah, upaya kolonial untuk menciptakan atau memperkuat otoritas terpusat justru berbuah kegagalan total, memicu perpecahan internal, penolakan masif, hingga keruntuhan tatanan sosial akibat benturan dengan kuatnya memori otonomi dan budaya musyawarah masyarakatnya. Hierarki asing membutuhkan hierarki lokal untuk tumbuh; jika tidak ada, hierarki harus diciptakan.

Memoir of the life (1830), hlm 463.

Dobbin (1975).

37 Marsden, The History of Sumatra (1811), hlm 247.

38 Marsden, The History of Sumatra (1811), hlm 375.

40 Dikutip dari Mahruf dkk. Pasemah Sindang Mardika (1999), hlm XVIII-XIX.

KESIMPULAN

Berdasar uraian di atas, sulit untuk membayangkan pembentukan negara sebagai proses yang sepenuhnya lahir dari mufakat, seolah-olah berbagai masyarakat yang berbeda secara geografis dan sosial dengan sukarela berkumpul dan secara damai mengangkat salah satu dari mereka sebagai seorang penguasa. Bukan karena mereka “menolak kepemimpinan” secara moral, tapi karena institusi semacam itu jarang menawarkan keuntungan langsung, sementara justru membuka ruang bagi pemusatan kekuasaan dan kewajiban baru. Sebaliknya, pembentukan negara lebih tepat untuk dilihat sebagai proses historis pemusatan kekuasaan yang sering kali sarat oleh konflik.

Sepanjang zaman, mulai dari Hindu-Buddha hingga kolonialisme Eropa, berbagai negara telah mencoba menaklukkan masyarakat merdeka di sekitarnya melalui pemaksaan. Sebagai cara agar taklukan menjadi sesuai dengan agenda pendisiplinan dan kepatuhan, negara menghendaki agar kepala suku lokal punya kekuasaan yang lebih besar untuk perpanjangan tangan dari penguasa. Bagi masyarakat asli di Sumatra yang masih mempertahankan norma politik lokal, bahkan meskipun pengaruh-pengaruh dari luar hadir, hal itu tidak secara langsung meningkatkan kekuasaan para pemimpinnya.

Kerajaan pelabuhan seperti Palembang, Jambi, hingga Aceh, menjadi pusat kekuasaan yang kuat di wilayah pantai dan sungai besar. Namun, jangkauan kekuasaan mereka melemah drastis ketika memasuki wilayah pedalaman yang jauh dari jalur dagang, bergunung-gunung, dan sulit diakses secara logistik. Akibatnya, masyarakat pedalaman sering kali hanya terhubung dengan negara melalui klaim yang sifatnya simbolik, upeti sesekali, atau hubungan dagang, tanpa pengawasan administratif rutin. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengatur hukumnya sendiri, memilih pemimpin lokal, dan mengelola perselisihan (baik melalui mediasi atau perang) tanpa campur tangan negara.

Boleh dikata, kemerdekaan masyarakat dataran tinggi merupakan gabungan dari anugerah alam dan kondisi geografis dengan kelemahan infrastruktur dan administrasi negara-negara kuno. Tapi tidak tepat pula untuk menarik kesimpulan kalau ketiadaan negara itu cuma disebabkan oleh ketidakmampuan dan keengganan negara hadir secara penuh karena biaya penguasaannya terlalu tinggi. Di saat bersamaan, hidup di bawah negara berarti menghadapi pajak, wajib militer, kerja rodi, dan bagi sebagian besar adalah kondisi perbudakan. Orang-orang dataran tinggi ini punya kesadaran penuh bahwa berada di bawah kekuasaan negara pada sebagian besar waktu sangat tidak menyenangkan. Itu sebabnya mereka mengembangkan berbagai macam cara demi menangkis pencaplokan negara.

Otonomi ini bukan berarti ketiadaan hubungan dengan negara. Masyarakat pedalaman bisa saja terhubung dengan pusat kekuasaan, tapi hubungannya longgar dan tidak berkelanjutan. Bentuknya bisa bersifat simbolik seperti lewat pengakuan di mulut saja, upeti sesekali, klaim kedaulatan yang tak pernah sepenuhnya ditegakkan, atau ingatan yang samar dari perjanjian antara leluhur mereka dengan rajaraja kuno yang tidak lagi dipenuhi.

Otonomi relatif di pedalaman, baik de facto maupun de jure, telah menarik minat para pencari kebebasan yang terancam perkembangan pusat-pusat kekuasaan di pesisir ataupun perilaku buruk para penguasanya. Itu sebabnya, dataran tinggi Sumatra pantas disebut sebagai zona pengungsi, mirip dengan daratan utama di Asia Tenggara. Jelas ada beberapa cerita tentang para pendiri kampung yang asalnya dan tujuannya tidak melulu politis. Tapi, apabila seseorang menjalankan riset ambisius dengan memeriksa sejarah kampung-kampung, pasti dapat ditemukan mozaik historis yang sangat kaya yang mendukung teori zona pengungsi: mereka adalah para buronan, pelarian politik, bangsawan yang kalah dalam perebutan takhta, hingga pengungsi dari serangan para penjarah atau penarikan pajak yang mencari keamanan dan kedamaian lepas dari ancaman negara dan penguasanya.

Perkembangan negara-negara ini tidak selalu linear. Kekuasaan negara dapat menguat, runtuh, dan muncul lagi dalam gelombang sejarah, yang bobot koersinya beragam dari satu zaman ke zaman lain. Kekuasaan berkembang dan menyusut, kesempatan muncul dan menghilang; dan di selasela tembok peradaban yang keropos, kebebasan bersemi seumpama rumput liar, banyak, tak terkendali dan perlahan menyelimuti sisa-sisa kemegahan kuno. Relung-relung otonomi ini yang menjadi tanah air bagi banyak masyarakat yang merdeka yang akan saya bahas selanjutnya, bukan hanya di gunung-gunung, tetapi juga yang di laut.

B A G I A N 2

ZOMIA BAHARI: RUANG NON-NEGARA DI PERAIRAN SUMATRA

“Ketika Alexander Agung bertanya kepadanya apa yang dia maksud dengan menguasai lautan, bajak laut itu menjawab dengan menantang: ‘Sama seperti yang kau lakukan ketika

kau menduduki seluruh dunia, tetapi karena saya melakukannya dengan kapal kecil, saya disebut perompak, dan karena Anda melakukannya dengan armada besar,

Anda adalah seorang kaisar.’”

—Santo Agustinus – City of God

Selama ini, kajian tentang ruang non-negara masih sangat sedikit, dan dari yang sedikit itu, hampir semuanya fokus pada daratan. Topik ruang non-negara di kepulauan nyaris luput dari perhatian kita karena dominasi paradigma agraris. Padahal dunia maritim juga menunjang bentuk kehidupan manusia yang bisa sama kompleksnya dengan kehidupan di benua; dan kita tidak boleh lupa bahwa laut menutupi 70% permukaan bumi. “Nusantara” itu sendiri secara etimologis berasal dari istilah Sanskerta nusa yang berarti “pulau” dan antara yang berarti “lain”, “luar” atau “seberang”. Ini adalah konsep maritim yang merujuk pada wilayah kepulauan yang disatukan oleh keterhubungan laut, bukan daratan. Dan karena Proyek Suku Api (PSA) adalah penelitian soal masyarakat tanpa negara di nusantara, maka kita berkewajiban untuk membahas sejarah di kepulauan.

Memang historiografi Sumatra sebagian besar berorientasi maritim. Nama Sumatra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni samudra atau samudradwipa yang berarti “pulau lautan”. Nama ini awalnya merujuk pada Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Aceh, yang kemudian diserap oleh penjelajah asing (seperti Ibnu Batuta) lalu dijadikan nama pulau secara keseluruhan. Meski berorientasi maritim, hampir seluruh sejarah Sumatra menggunakan sudut pandang penguasa dan pusat kekuasaan. Sifat negarasentris ini tampak dari topik populer seperti kerajaan Sriwijaya, Aceh atau negara pelabuhan lainnya, penyebaran Islam oleh pedagang dan pelaut Muslim, hingga kedatangan para pelayar Eropa ke Malaka demi perdagangan rempah. Historiografi tandingan karena itu mesti memusatkan perhatiannya pada mereka yang dikuasai dan berada di pinggir atau jauh dari kekuasaan.

James C. Scott telah memberikan arahan untuk kajian macam ini. Dalam buku The Art of Not Being Governed, ia (2009:328) menekankan pentingnya mengulas sejarah kaum gipsi laut (yaitu Orang Laut), “yang pilihan hidup nonnegara mereka adalah menggunakan perahu.” Tersebar di perairan, mereka dapat menghindari pedagang budak dan negara di tengah jalur perairan kepulauan yang kompleks sambil melakukan penyerangan, perdagangan budak, dan kadang-kadang menjadi tentara bayaran atau bawahan para penguasa Melayu. Mereka ini yang kemudian menyusun, apa yang Scott sebut sebagai “Zomia perairan”, atau yang Hong Seok-Joon (2016) sebut sebagai “Zomia Maritim” di Asia Tenggara.

ZOMIA MARITIM: SEBUAH KONSEP

Zomia Maritim di sini merujuk pada perluasan konsep Zomia yang telah didefinisikan oleh Scott (2009:ix) sebagai “salah satu dari sedikit wilayah di dunia dimana orangorangnya tidak sepenuhnya tergabung ke dalam negara.” Zomia Maritim dipahami dengan cara yang sama. Apabila

Zomia merujuk pada dataran tinggi Asia Tenggara, maka Zomia Maritim sepenuhnya merujuk pada wilayah kepulauan dan perairan Asia Tenggara. Zomia Maritim mencakup seluruh kepulauan di Selat Malaka dan Kepulauan Riau-Lingga, tapi bisa diperluas hingga Kepulauan Bangka Belitung hingga Kepulauan Natuna dan Anambas di Laut Cina Selatan. Kawasan ini terdiri atas lebih dari tiga ribu pulau yang tersebar di wilayah laut seluas ratusan ribu kilometer persegi, mungkin hampir seluruh paparan Sunda yang telah tenggelam dengan mengecualikan Laut Jawa.

Zomia Maritim adalah konsep yang belum pernah dikaji secara serius sebelumnya. Ia kontroversial dan menantang karena beberapa hal. Pertama, karena negara-negara pada umumnya terletak di muara dan pesisir, maka komunitas pesisir yang jadi “rakyat” negara diasumsikan lebih mudah ditaklukkan dan diawasi. Kedua, karena yang dimaksud maritim di sini, yakni antara Selat Malaka hingga Kepulauan Riau-Lingga, secara geopolitik diapit oleh beberapa negara. Pada abad ke-16 hingga ke-18, di Semenanjung Malaya terdiri atas sejumlah kesultanan Melayu. Setelah jatuhnya Malaka kepada Portugis pada 1511, Johor muncul sebagai penerus utama dinasti Malaka, sementara Perak dan Pahang berkembang dari cabang-cabang dinasti yang sama. Di sisi lain, Kedah, Kelantan, dan Terengganu telah memiliki perkembangan politiknya sendiri, dan Selangor beserta Negeri Sembilan muncul sebagai kekuatan baru pada abad ke-18. Kawasan ini juga amat dipengaruhi oleh Portugis di Malaka, Belanda setelah 1641, serta kemudian Inggris yang memperluas pengaruhnya melalui Penang, Singapura, dan Perjanjian Inggris-Belanda 1824. Di pesisir timur Sumatra juga berkembang sejumlah kerajaan dan kesultanan Melayu seperti Siak, Jambi, dan Palembang. Tambahkan pula berbagai politas sungai yang lebih kecil di sepanjang pesisir Selat Malaka, seperti Indragiri, Asahan, Deli, Serdang, Langkat, Batu Bara, Kualuh, Panai, Bilah, dan Kotapinang. Dikelilingi oleh negara-negara ini, tampaknya bukan hal mudah bagi komunitas kepulauan untuk bisa menjaga otonominya. Jadi, apakah skenario dataran tinggi di Asia Tenggara kurang lebih juga dapat berlangsung di wilayah maritim?

Menancapkan klaim kedaulatan di pulau terpencil bisa sama atau jauh lebih sulit daripada mengejar pelarian di hutan pedalaman Sumatra. Pulau-pulau kecil, selat sempit, dan hutan bakau yang rumit berfungsi persis sebagaimana “lebatnya rimba pedalaman Sumatra”: inilah ruang pelarian dan benteng otonomi yang ideal dari jangkauan birokrasi kesultanan maupun kolonial bagi Orang Laut yang hidup berpindah-pindah di atas sampan (sampan kajang), yang tidak menetap di darat dan hanya terhubung secara terbatas dengan struktur perpajakan, birokrasi, serta hukum formalnya kesultanan. T.J. Newbold pada awal abad ke-19 mengomentari kemampuan dan pengetahuan Orang Laut atas wilayah maritim mereka sendiri yang membuat aktivitas perompakan begitu sulit untuk diberantas:

“Apa yang paling mereka andalkan untuk keselamatan dan keberhasilan adalah keterampilan mereka dalam mendayung […], kecepatan perahu mereka, dan pengetahuan mereka tentang jalur-jalur yang rumit di antara pulau-pulau atau di atas beting sungai, yang biasanya mereka gunakan untuk melarikan diri, mengecoh para pengejar mereka, dan seringkali membuat mereka [yang mengejar] terdampar di beberapa beting atau gundukan lumpur yang banyak, yang dapat mereka hindari berkat pengetahuan mereka yang unggul.”41

Begbie (1834:266) menyatakan bahwa para bajak laut kepulauan memiliki keunggulan yang sangat besar karena ukuran kapal mereka yang kecil memungkinkan mereka untuk secara efektif menghindari pengejaran dengan berlindung di teluk-teluk kecil yang ada di setiap arah, sehingga

menekan pembajakan di wilayah Riau-Lingga tampak ham41 Dikutip dari Andaya. The Kingdom of Johor (1975), hlm 45.

pir tidak mungkin. Kemampuan ini sudah pasti menjamin otonomi komunitas Orang Laut.

Orang Laut di atas sampan kajang.

Memang, secara spasial di atas kertas, pulau-pulau itu tampak “terkepung”. Namun, dalam sejarah maritim Asia Tenggara sebelum abad ke-20, peta garis batas air tersebut menipu. Meski di sebelah timur Sumatra maupun di Semenanjung dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan makro tersebut, labirin maritim ini tak serta-merta kehilangan otonominya. Seperti halnya pegunungan pedalaman Sumatra, gugusan pulau kecil dan selat sempit di nusantara Riau-Lingga ini pada suatu waktu pernah berfungsi sebuah ruang abu-abu yang cair di mana komunitas seperti Orang Laut dapat meretas kebebasan mereka dari birokrasi di daratan. Jika pulau-pulau itu sejak awal sudah tidak memiliki otonomi dan mudah dikendalikan, maka kolonial Eropa tak perlu repot-repot menggambar garis batas baru dalam Perjanjian Inggris-Belanda 1824 (Treaty of London) yang membelah Imperium Johor-Riau menjadi dua. Pemberlakuan perjanjian inilah yang memberi petunjuk kuat bahwa sebelum tahun 1824, pulau-pulau di timur tersebut masih merupakan ruang politik yang cair, tempat para pangeran yang membangkang, pelarian politik, pedagang selundupan, dan bajak laut dapat bergerak relatif bebas melintasi selat tanpa mudah diawasi.

Lemahnya kontrol negara atas ruang maritim ini juga tampak dari kondisi wilayah daratan yang secara nominal berada di bawah para penguasa Johor baru, melalui wakilnya Temenggong. Wilayah kekuasaan Temenggong mencakup beberapa aliran sungai di ujung Semenanjung Malaya yang dihuni oleh Orang Benua [darat] serta Orang Laut di Kepulauan Riau-Lingga. Tapi sebelum Temenggong secara paksa dipindahkan dari Singapura oleh Inggris, wilayah lama Johor di Semenanjung ini menyerupai konfederasi longgar dari jaringan pelabuhan dan komunitas maritim dengan ruang yang cair secara administratif, pusat kekuasaan yang tersebar, dan batas-batas politik yang jauh dari tegas:

“Sebenarnya, tidak ada ‘negara’ di wilayah yang sekarang disebut Johor. Pada saat itu, ‘Johor’ hanya merujuk pada wilayah geografis yang samar, sebagian besar berupa kepulauan. Lagipula, tidak ada hal penting di daratan tersebut. Pemerintahan Temenggong sebenarnya adalah pemerintahan orang-orang laut.”42

J.R. Logan adalah antropolog yang mengunjungi Orang Benua pada tahun 1846. Ia menjelaskan bahwa, “Kekuasaan Bindáhárá dan Tamungong hampir tidak lebih dari sekadar nominal, urusan Binuá sepenuhnya diatur oleh kepala suku [batin] mereka sendiri, yang masing-masing memiliki yurisdiksi teritorial tertentu.” Otoritas lokal orang Melayu terhadap orang Benua hanya sebatas pada menjaga dan mengatur monopoli perdagangan. Tidak ada pajak rutin yang dibayarkan Orang Benua kepada para batin, tapi mereka

sering memberikan hadiah. Batin memang merupakan oto42 Trocki. Prince of Pirates (1979), hlm xv.

ritas tertinggi, terutama dalam urusan hukum adat dan penyelesaian sengketa (yudisial). Kewenangannya bersifat mutlak hanya jika kasus yang ditangani masih dapat diatasi oleh hukum adat. Tetapi untuk kasus-kasus yang sulit akan dibahas dalam dewan para batin, pengaduan diselidiki bersama para tetua, keputusan harus mengikuti adat yang ada, dan bahkan pemidanaan memerlukan pengakuan atau bukti langsung. Musyawarah yang berlarut-larut mencerminkan kuatnya unsur musyawarah dan pencarian mufakat ketika adat tidak menyediakan panduan yang jelas (Logan, 1847: 273-293). Otoritas batin Orang Benua sama dengan batin tetangga mereka, orang Mantra Jakun yang sama-sama hidup di pedalaman Semenanjung Malaya. Dituliskan kalau cara hidupnya batin tidak berbeda dari anggota kelompok lainnya dan karena itu “berlaku kesetaraan yang sempurna” (Sopher, 1964:267).

Organisasi sosial Orang Laut secara tradisional mirip seperti Orang Benua. Mereka terbagi ke dalam banyak kelompok (suku) berbeda, masing-masing menempati pulau, teluk, dan daerah labuh tertentu. Bahkan setelah struktur feodal kesultanan menghilang, kelompok-kelompok tersebut tetap mempertahankan identitas politiknya sendiri dan mengakui hak kolektif atas wilayah berdasarkan garis kekerabatan. Menurut Chou (2003:19–20) tiap komunitas punya kepala atau batin sendiri, tetapi mereka “bukan otoritas absolut atas keseluruhan komunitas”. Dalam praktiknya, kepala lebih berfungsi sebagai perwakilan kelompok dalam hubungannya dengan pihak luar, sedangkan pengambilan keputusan sehari-hari sering kali bersifat lebih cair dan bahkan dapat berada di tangan para perempuan. Menurut Andaya (2008:184), Orang Laut tidak pernah bersatu di bawah satu pemimpin, dan persaingan serta permusuhan kerap terjadi. Kita bisa mengasumsikan bahwa kuasa para batin Orang Laut sama saja dengan batin Orang Benua seperti telah kita kutip dari Logan sebelumnya.

Sopher (1964:266-268) bahkan lebih jauh lagi berpendapat bahwa hampir semua kelompok nomaden laut memiliki kepala suku nominal; lembaga kepala suku dengan otoritas otokratis bukanlah unsur dasar dari organisasi sosial masyarakat laut. Di antara banyak kelompok, jabatan kepala suku seperti batin telah diberi wewenang yang lebih besar, kadang-kadang dijabat oleh orang asing (biasanya Melayu) baik sebagai hasil perkawinan campur atau melalui pengaruh ekonomi atas kelompok tersebut. Dalam kasus lain, batin tersebut telah digantikan oleh pengangkatan pejabat pemerintahan yang mewakili penguasa wilayah tersebut. Peran para kepala ini, menurut Sopher, dengan demikian merupakan instrumen untuk penundukan politik terhadap masyarakat laut.

Meskipun begitu, masing-masing suku Orang Laut pada gilirannya punya bentuk hubungan yang beragam dengan Kesultanan Johor:

“Klan-klan [suku] yang dekat dengan pusat kekuasaan [Johor] berkembang dan naik dalam posisi politik, tetapi pada saat yang sama berada di bawah kendali yang lebih ketat dari kekuasaan pusat. Sebaliknya, klan-klan yang secara geografis jauh dari pusat, dan yang karenanya berstatus lebih rendah, justru paling mampu mempertahankan otonomi mereka. Klan-klan inilah yang paling sulit dikendalikan oleh para penguasa Melayu, sehingga mereka seringkali jauh lebih bebas dari kewajiban feodal. Beberapa klan ini bahkan tidak dianggap sebagai bawahan. Mereka mampu menjalani kehidupan yang relatif mandiri, yang hanya tunduk pada kepemimpinan kepala suku (batin) masing-masing.” 43

Dengan demikian, baik pada masa Johor Lama maupun Johor Baru (masa Temenggong), kekuasaan politik tampaknya lebih menyerupai jaringan patronase yang longgar dan beragam daripada negara teritorial yang mampu mengawasi masyarakat secara langsung. Trocki (1979:xvii) menjelaskan bahwa “saat pusat [Johor] melemah, mereka memperoleh otonomi yang cukup baik.” Contohnya adalah kemunculan dinasti yang stabil di Perak dan Selangor, yang makin lama membentuk pemerintahan mandiri. Kita harus asumsikan bahwa otonomi ini juga didapatkan oleh Orang Laut, terutama yang jauh dari istana dan terlibat dalam perompakan. Kondisi ini yang memungkinkan banyak komunitas Orang Laut mempertahankan ruang gerak politiknya sendiri di sela-sela kekuasaan formal penguasa Melayu.

Meski Zomia Maritim dalam naskah ini dikonstruksi hanya pada jangka waktu antara tahun 1699 hingga secara longgar pada 1850’an, bukan berarti perompakan dimulai dan berakhir pada periode tersebut. Kawasan Selat Malaka telah mendapatkan reputasinya sebagai tempat bajak laut bahkan sejak abad ke-14 dan masih berlangsung hingga hari ini (Freeman, 2003). Laporan kuno Cina abad ke-4 bahkan menyatakan kalau Lautan Asia Tenggara pada umumnya menjadi sarang bajak laut (Rahmat, 2021:89). Perompakan memang menjadi gejala bagi Zomia Maritim, tetapi bukan itu yang secara langsung mendefinisikannya; Zomia Maritim terutama adalah soal hubungan antara pusat dengan pinggiran. Soal ini, penting ditegaskan adanya kaitan antara merebaknya otonomi dengan perompakan, sebab setiap kali pusat mengalami “kemunduran”, maka saat itu juga perompakan merajalela (Trocki, 1979:xviii; Andaya, 2008:191). Itu berarti kembang-kempisnya Zomia Maritim mengikuti kembang-kempisnya kekuasaan pusat, dan hal ini berlangsung dalam beberapa gelombang sepanjang sejarah.

43 Cynthia Chou. Indonesian Sea Nomads (2003), hlm 18.

ZAMAN KEEMASAN BAJAK LAUT

Orang Laut dalam konteks sejarah adalah istilah untuk menyebut penduduk pulau dan pesisir yang mendiami Kepulauan Riau-Lingga, gugusan Pulau Tujuh, kepulauan Batam, dan pesisir serta pulau-pulau lepas pantai Sumatra timur dan Semenanjung Malaya selatan. Tetapi istilah ini sebenarnya mencakup komunitas yang lebih beragam di lapangan. Kelompok Orang Laut yang lebih kuat dan terkenal dinamai berdasarkan nama pulaunya, seperti suku Bintan dari Pulau Bintan, suku Mepar dari Pulau Lingga, suku Bulang dari Pulau Bulang, dan suku Galang terutama dari Kepulauan Galang. Selain itu terdapat Orang Laut di Pulau Singapura dan Orang Pesukuan (Orang Suku Bulo, Bekaka, Kilang, Timiang, Mnau, dan Pulau Boya) yang semuanya merupakan pengikut penguasa Pulau Bintan. Suku Orang Laut memperoleh penghidupan mereka dari laut melalui pembajakan dan pengumpulan hasil laut seperti teripang, dua jenis rumput laut (agar-agar dan sangu), dan cangkang penyu untuk perdagangan dengan Tiongkok, serta dengan mengumpulkan hasil hutan dan membuat tikar kajang untuk perdagangan kepulauan (Andaya, 1975:44). Sebagian besar Orang Laut sebenarnya hidup menetap di pulau-pulau tersebut.

Pada zaman kuno, Orang Laut terutama dari Bintan, diyakini sebagai salah satu bawahan Sriwijaya, yang kemudian menyatakan kesetiaan mereka kepada Malaka dan penerusnya di penguasa Johor. Berbagai Orang Laut lainnya juga menjadi bawahan Malaka-Johor dalam rentang waktu yang berbeda dan tidak diketahui, masing-masing disertai pembagian tugas. Suku yang menyediakan pasukan tempurnya penguasa adalah suku Bintan di bawah seorang hulubalang, Singgera di bawah seorang batin, Kopet di bawah seorang jinang, dan Bulo, Mepar, Galang, Gelam, Sekanna, dan Sugi. Pendayung untuk armada penguasa diperoleh dari suku Ladi, Galang, Gelam, Sekanna, Sugi, Klong, Trong, Moro, dan Tambus. Pekerjaan pandai besi dan pembuatan senjata adalah hak prerogatifnya suku Mantang. Setiap kali Orang Laut ini datang dan melayani, satu-satunya kewajiban penguasa adalah menyediakan makanan bagi mereka. Ada juga fungsi lain yang dilayani oleh suku lain, seperti pengangkutan utusan dan surat kepada penguasa di negara asing oleh suku Mepar; penyediaan agar-agar dan sagu oleh suku Kasu (Selat), Trong, Sugi, dan Moro; pelayanan di dapur, penyediaan air dan kayu bakar oleh suku

Nam; penyediaan kayu dan pertukangan untuk penguasa oleh suku Ladi; dan perawatan anjing buruan penguasa oleh suku Tambus (Andaya, 1975:47).

Orang Laut menyusun kekuatan utama angkatan laut sejak zaman Sriwijaya hingga Johor. Mereka menjaga perbatan dan melakukan patroli. Mereka menyambut sekaligus mengarahkan kapal pedagang untuk berlabuh ke istana. Mereka juga melakukan penyerangan terhadap wilayah para musuh atau di luar wilayah mereka. Ini membuat perbedaan antara bajak laut dan armada kerajaan sebenarnya hampir sama; mereka armada jika diberikan restu menyerang, dan mereka adalah bajak laut jika menyerang karena prakarsanya sendiri.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pada mulanya Orang Laut bukan masyarakat non-negara. Mereka justru menjadi bagian penting dari struktur politik Melayu klasik. Zomia Maritim tidak muncul karena Orang Laut sejak awal hidup di luarnya negara, melainkan karena sebagian dari mereka secara bertahap melepaskan dirinya dari hubungan politik yang sebelumnya mengikat mereka dengan pusat kekuasaan Melayu yang melemah. Melemahnya pusat telah berlangsung dalam beberapa gelombang.

Periode pertama Zomia Maritim muncul setelah krisis suksesi di Johor pada tahun 1699. Pada tahun tersebut, Bendahara Abdul Jalil membunuh Sultan Mahmud Shah II dan menjadikan dirinya sebagai sultan. Orang Laut secara massal menarik sumpah setia pada penguasa Johor yang baru dan bahkan menyatakan akan membalas dendam atas kematian sultan yang sah. Pemutusan hubungan dengan kerajaan ini yang membuat masing-masing suku Orang Laut memperoleh otonominya sendiri; sebuah keadaan yang membuat mereka tidak lagi bernegara.

“Pada pergantian abad [1700’an], dinasti Bendahara yang baru di Johor hanya memiliki kendali semu atas Orang Laut dan tidak lagi dapat bergantung kepada kesetiaan penuh dari sumber kekuasaan kerajaan tradisional ini” (Andaya, 1975:198).

Meski Orang Laut tidak menunaikan balas dendamnya, mereka melakukan pembajakan terhadap kapal yang datang dan pergi dari Johor yang membentuk periode pertama terciptanya Zomia Maritim. Seberapa masif perompakan di kawasan ini bisa kita lihat dari fakta bahwa Siam sampai merasa perlu untuk menyerang Johor yang dianggap gagal mengendalikan taklukkan dan menjaga keamanan di wilayahnya. Hubungan Orang Laut dengan Johor memburuk ketika beberapa pemimpin Orang Laut dari Pakakas dan wilayah Kuala Johor mencoba mendatangi istana untuk meminta pengampunan, tapi mereka justru dibantai. Peristiwa tragis ini menghancurkan sisa-sisa kepercayaan Orang Laut terhadap legitimasi penguasa baru di Johor (Andaya, 1975:202-203).

Karena otonomi suku-nya, Orang Laut terpecah-pecah dengan menyatakan kesetiaannya pada berbagai penguasa yang berbeda. Orang Laut punya kemampuan untuk mengalihkan kesetiaan mereka jika mengalami perlakuan buruk dari tuan Malayu mereka atau selama langkah-langkah tersebut melayani kepentingan terbaik mereka (Andaya, 2008: 189). Dalam periode ini, suku utama seperti Orang Suku Bintan dan Bulang memilih mengalihkan dukungan mereka kepada Raja Kecil dalam upayanya merebut takhta Johor, yang kelak berujung pada pendirian negara baru: Kesultanan Siak. Kelak, beberapa mencabut kesetiaannya kembali setelah Raja Kecil mengeksekusi mati beberapa kepala Orang Laut. Sejumlah suku kembali ke pangkuan Johor, karena yang kita tahu masih banyak Orang Laut yang menjadi bawahannya Tumenggong, yang mengakui kedaulatan Johor. Sebagian menyatakan kesetiaannya ke Jambi atau Palembang, walau sepertinya hanya di mulut saja.

Ada kemungkinan kalau pada masa ini ada juga suku yang sepenuhnya mengabdikan diri pada perompakan atau hidup berpindah-pindah. Contoh untuk kasus ini adalah

Peta Kepulauan Riau-Lingga (Andaya, 2007).

orang Sekak atau Loncong di Belitung. Verstege (dalam Sopher, 1964:124) melaporkan bahwa di Belitung terdapat kisah bahwa orang Sekak adalah keturunan dariseo-rang panglima bernama Juhar yang pernah mengabdi kepada Johor. Panglima tersebut, setelah diasingkan karena suatu tindakan pembangkangan, konon mengajak sukunya bersamanya; setelah melakukan pembajakan di perairan Kepulauan Riau-Lingga, mereka diusir dan datang ke Bangka, di mana mereka kemudian hidup di perahu-perahu kecil.

Periode kedua muncul antara tahun 1787 hingga 1795. Ini merupakan masa kekosongan kekuasaan yang luar biasa di Kepulauan Riau setelah Sultan Mahmud Shah III bersekutu dengan pelaut Illanun untuk mengusir VOC, yang kemudian diikuti dengan eksodus massal perangkat kerajaan guna menghindari balasan dari Belanda. Hengkangnya sultan ke pengasingan secara otomatis membuat labirin maritim Riau-Lingga tanpa pusat pemerintahan dan hukum formal daratan selama hampir delapan tahun. Tahun 1787– 1795 menjadi periode yang luar biasa dalam sejarah Melayu karena tidak ada penguasa sah Johor yang bermukim di kepulauan tersebut sehingga semua orang, pada dasarnya adalah perompak. Istilah perompak sebenarnya dipakai ke kelompok Orang Laut yang tidak berada di bawah kendali para kepala yang diakui, yaitu “pengembara dan pemberontak yang termasuk kelompok penjahat turun-temurun tanpa tempat tinggal tetap” (Trocki, 1979:56-57).

Periode ketiga muncul pasca Perjanjian Inggris-Belanda 1824. Saat itu Sultan berkedudukan di Daik sebagai penguasa tertinggi, sementara Temenggong menguasai Singapura, daratan Johor, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada 1824 Inggris memaksa Temenggong Abdul Rahman pindah dari Singapura ke Teluk Belanga. Setelah kematiannya setahun kemudian, muncul kekosongan kekuasaan di wilayah sekitar Singapura. Dari tahun 1826 sampai 1836 politik terhenti dan “pembajakan” merajalela. Butuh waktu sepuluh tahun sebelum penerusnya Temenggong mulai merapikan kembali pemerintahan yang rapuh dan terserak (Trocki, 1979:59–

60). Ini juga adalah masa yang sama dimana Kesultanan Riau-Lingga di Pulau Lingga dibentuk pada tahun 1824 dari pecahan wilayah Kesultanan Johor atas perjanjian yang disetujui oleh Inggris dan Belanda.

Laporan perompakan tentang periode ini ditulis oleh Peter James Begbie, seorang Kapten Inggris di Malaka. Ia (1834:264) menyatakan bahwa orang di Pulau Temiyang, Galang, Mepar, Buru, Sukana, Trong [Terong?], kampung Pekaka di Lingga, dan Sungai [?] hampir sepenuhnya terlibat ke dalam perompakan. Berdasarkan tabel yang dibuat Begbie tentang perkiraan jumlah populasi di sebagian tempat yang disebutkan (Temiyang, Galang, Mepar, Buru [Karimun?], Sukana), totalnya mencapai 5.300 laki-laki dewasa. Jumlah ini belum termasuk berbagai suku-suku di pulau lain yang melakukan perompakan sesekali seperti Kundur, Gaung, Buru [?] dan Seraka [Sekara?] dengan total 1.250 laki-laki dewasa. Ini angka yang sama besar bila dibanding total jumlah penduduk Johor di Semenanjung Malaya yang diperkirakan berkisar maksimal 25.000 jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak (Miller, 2024).

Biasanya kelompok utama bajak laut adalah penduduk pulau yang menetap di desa-desa tepi pantai, dengan kegiatan perikanan menetap, budidaya kebun dan ladang buahbuahan sesekali, serta punya modal dan kemampuan untuk membuat dan mengoperasikan kapal perang besar untuk ekspedisi penyerangan laut yang luas. Orang Laut yang nomaden bergantung secara ekonomi dan politik pada Orang Laut yang menetap, karena berdagang, atau direkrut sebagai awak kapal, pendayung, dan bahkan sebagai prajurit di kapal bajak laut (Sopher, 1964:88). Keuntungan merompak dibagi sesuai dengan kesepakatan yang teratur antara para bajak laut itu sendiri dan para bangsawan atau pedagang yang membiayai ekspedisi tersebut (Freeman, 2003:181).

Tiap-tiap suku punya pemimpin mereka sendiri dengan berbagai macam gelar, seperti datu, panglima, penghulu, orang kaya, dan yang paling banyak bergelar batin. Orang Suku Lingga di bawah kekuasaannya Sultan Johor secara langsung, sementara Orang Suku Bintang dan Residensi Riau di bawah Raja Muda (Begbie, 1834:270-272). Hanya suku Tumboosoo [Tambus] saja yang tidak diketahui siapa pemimpinnya. Dijelaskan bahwa mereka mirip perompak: “mengembara di penjuru Kepulauan, tidak punya tempat tinggal tetap, dan bermusuhan dengan semua suku yang lainnya” (ibid, 276). Gaya hidup nomaden dan permusuhan dengan suku lain, menjadi pertanda kalau mereka punya otonomi penuh. Asal muasal permusuhan tersebut tidak dijelaskan. Tetapi bisa jadi mereka adalah keturunan dari suku Orang Laut yang pada 1720’an beberapa kepala terpentingnya dibunuh dengan keris oleh Raja Kecil tanpa alasan yang kita ketahui. Mereka kemudian meninggalkan dan memusuhi Raja Kecil (Andaya, 1979:287, 289). Andai dugaan saya benar, permusuhan itu awalnya hanya ke Raja Kecil kemudian meluas ke suku Orang Laut lain yang masih setia padanya.

Mungkin ada beberapa penyebab mengapa dalam tabel Begbie suku Orang Laut lainnya memiliki kepala disertai dengan gelarnya, sementara hanya Tambus satu-satunya yang kosong, ditulis dengan tanda hubung “—” sepanjang kolom. Yang pertama, orang Tambus mungkin memiliki pemimpin, hanya saja pemimpinnya tidak diakui atau sulit untuk diketahui karena status permusuhan dan gaya hidup mereka yang nomaden. Kedua, jika benar dugaan Tambus adalah keturunan Orang Laut yang kepalanya dibunuh Raja Kecil, bisa jadi semenjak itu mereka tidak lagi mengangkat atau memilih kepala yang baru. Ketiga, bisa jadi karena orang Tambus berkelompok dalam jumlah yang terlalu kecil, berserak dan berpindah, mereka tidak lagi membutuhkan pemimpin. Pendapat ini didukung oleh pernyataan bahwa, “Perahu mereka berkapasitas 3 hingga 8 Coyangs, 44 dan dipersenjatai dengan beberapa swiffle [meriam putar kecil] dan tombak” (Begbie, 1834:272). Itu berarti perahu Orang Suku Tambus yang ditulis oleh Begbie adalah perahu kecil hingga menengah, cukup besar untuk membawa belasan atau puluhan awak, tetapi jauh lebih kecil daripada kapal Orang Laut pada umumnya. Ekspedisi perompakan seperti ini mungkin tetap memerlukan “kapten kapal”, tapi mereka tidak lagi membutuhkan batin sebagaimana Orang Laut lain yang lebih terikat dengan daratan di penjuru kepulauan. Thomson (dalam Sopher, 1964:89) pada 1851 secara eksplisit menyatakan bahwa semua orang Tambus adalah bajak laut kecil yang ruang lingkup operasinya terbatas karena ukuran kapal mereka yang kecil. Meski begitu orang Tambus sesekali merampok kapal beras Tionghoa yang tak bersenjata dari Kochi yang datang ke Singapura.

Apakah Orang Laut yang sepenuhnya independen itu mungkin? Terdapat dua pendapat yang bertentangan soal ini. Chou (2003:18) adalah yang membenarkan kemungkinan tersebut, juga Andaya (2008:190) yang menyatakan:

“Ada banyak contoh Orang Laut yang bertindak atas kehendak mereka sendiri… kegiatan Orang Laut yang independen menjadi lebih sering terjadi selama masamasa gejolak di kerajaan-kerajaan Malayu, saat kondisi politik mengganggu kerja sama Malayu–Orang Laut.”

Sebaliknya, Sopher (1964:89) berpendapat bahwa “tidak ada kelompok nomaden laut yang independen”, karena para nomaden laut di sini semuanya terikat kewajiban politik pada penguasa feodal mereka. Sopher mungkin menyimpulkan demikian berdasarkan laporan Belanda oleh J.G. Schot (dalam Andaya, 1975:74) yang diterbitkan pada 1883. Schot menulis bahwa orang Tambus bertugas merawat anjing buruan penguasa dan berada dalam tingkatan paling rendah dibanding Orang Laut lain. Tingkat ini tidak hanya diukur dari tugasnya pada penguasa (kerahan), tapi juga dari seberapa mahal mas kawin yang harus dibayar pada mempelai perempuan; mas kawin perempuan Tambus paling murah. Masalahnya, Sopher menutup adanya kemungkinan perubahan sosial suku Tambus dalam rentang waktu panjang. Misalnya, laporan Thomson pada 1851 yang telah kita kutip di atas menyatakan bahwa suku Tambus semuanya terlihat dalam perompakan. Hal ini berbeda dengan laporan dari awal abad ke-20, seperti Skeat dan Ridley (1900:248) yang menyatakan bahwa “Tambus sekarang menetap di suatu kampung di Silat [Selat] Durian di Kepulauan Riau. Mereka hanya memiliki seorang batin.” Dikatakan bahwa mereka tidak merompak (non-piratical). Dengan demikian, mereka telah berhenti hidup berpindah, berhenti merompak, akhirnya memiliki kepala, dan berarti telah takluk. Meski benar bahwa mereka kemudian berada di tingkat terendah, kita tidak boleh lupa kalau Chou (2003:18) berpendapat bahwa suku-suku yang “berstatus lebih rendah, justru yang paling mampu untuk mempertahankan otonomi mereka.”

Independensi Orang Laut dalam menentukan kesetiaan (dan ketidaksetiaannya) ini terlihat pada kasus 1629. Meski dikenal kesetiaannya pada Johor, tahun itu sebuah kapal dari Kamboja dibajak dan para korban yang ditawan dibagibagi antara Jambi dan Palembang (Andaya, 2008:190). Jadi Orang Laut tunduk pada raja yang mana? Jawabannya tergantung pada suku Orang Laut yang mana dan pada periode waktu yang mana.

44 “Coyangs” di sini berasal dari bahasa Melayu koyan, yang digunakan secara luas dalam perdagangan Asia Tenggara yang nilainya bervariasi menurut tempat dan komoditas, tetapi biasanya berkisar antara 27–30 pikul (sekitar 1,6–1,8 ton metrik untuk

muatan beras atau barang sejenis). Dengan konversi kasar, 8 koyan ≈ 14 ton.

PERBANDINGAN ANTARA DATARAN TINGGI DENGAN KEPULAUAN

Pada akhirnya, ruang otonom maritim ini menyusut ketika Inggris dan Belanda mulai membatasi wilayah secara tegas melalui Perjanjian Inggris-Belanda 1824 dan melancarkan kampanye pemberantasan bajak laut pada abad ke19. Bersamaan dengan itu, muncul proses pembentukan negara teritorial yang semakin efektif. Penyusutan ruang otonom maritim ini berlangsung bersamaan dengan perubahan besar dalam posisi sosial Orang Laut. Regisida 1699 dan bangkitnya elite Bugis secara bertahap menggeser kedudukan mereka dari pilar utama kekuasaan Johor menjadi kelompok yang semakin tersisih dari pusat politik. Orang Laut kemudian, seperti dijelaskan oleh Trocki (1979:xix), “menghilang dan terlupakan perlahan atau pindah ke daratan”.

Dengan demikian, terjadi perubahan yang begitu luar biasa secara bertahap. Pada mulanya mereka adalah rakyat Johor yang patuh, bisa diandalkan, dan kerap kali mengisi jabatan penting. Mereka kemudian menjadi pemberontak dan perompak yang berangsur-angsur mulai takluk kembali. Akhirnya pada abad ke-19, Orang Laut yang diamati orang Eropa hanya sisa-sisanya, yakni Orang Laut yang pemalu, yang menghindari kontak sebisa mungkin, dan berada di pinggiran kerajaan Melayu (Andaya, 1975:47).

Hari ini, Orang Laut jumlahnya sangat sedikit. Fenomena ini bukan karena populasi mereka menyusut, tetapi juga karena orang-orang semakin lama mulai dikenali berdasarkan konteks sejarah politiknya. Seperti telah saya jelaskan, seluruh penghuni Kepulauan Riau-Lingga adalah Orang Laut, baik yang menetap maupun yang berpindah. Mereka yang leluhurnya di dalam catatan sejarah disebut Orang Laut, sekarang disebut atau menyebut dirinya sebagai Melayu. Misalnya, di dalam sejarah dikenal Orang Laut dari Suku Galang. Tapi sekarang, penduduk lokal di tempat yang sama disebut sebagai Melayu Galang. Itu berarti, mereka yang tunduk pada Kesultanan lalu ter-Melayu-kan 45 atau berasimilasi dengan Melayu.

Meski istilah “Melayu” dapat ditemukan sejak zaman Hindu-Buddha, istilah ini perlahan menjadi identitas etnis dimulai sejak ekspansi Kesultanan Islam di Nusantara pada abad ke-15. Pada dasarnya, etnisitas ke-Melayu-an ditandai sebagai orang yang bernegara, yakni yang tunduk kepada Kesultanan Melayu. Rumusan untuk penggabungan penuh ke Melayu menurut Scott (2009:246) adalah “menjadi pengikut kepala suku Melayu, memeluk Islam, dan berbicara bahasa Melayu, bahasa perantara perdagangan di kepulauan tersebut.” Di Kalimantan Barat, orang Dayak yang melakukan ini disebut dengan masok Melayu. Berdasarkan penjelasan di atas, identitas Melayu bersifat cair dan politis, bukan sekadar keturunan genetik. Tampaknya, Orang Laut yang menetap dan kembali tunduk pada kesultanan atau aparaturnya, lama-kelamaan disebut sebagai orang Melayu, sebab “ke-Melayu-an juga dibentuk melalui proses di mana masyarakat non-negara menjadi warga negara dari negaranegara pelabuhan kecil” (Scott, 2009:119). Sebutan bagi Orang Laut akhirnya menyusut. Identitas ini tidak dipakai oleh mereka yang menetap di kampung, tetapi hanya pada populasi kecil suku-suku yang tinggal di atas perahu dan kurang lebih hidup berpindah-pindah di wilayah yang sama (meski sebagian besar di abad ke-21 secara perlahan mulai menetap). Di beberapa tempat, mereka kadang disebut juga sebagai Tambus, yang mungkin memberi petunjuk bahwa hanya Orang Suku Tambus yang mewarisi identitas Orang Laut.

Tapi buat apa? Mengapa Orang Laut mengadopsi strategi yang tetap berpegang teguh pada praktik-praktik yang

mendefinisikan mereka sebagai lawan dari komunitas pemidipakai oleh kolonial Hindia Belanda. Laporan kolonial banyak lik tanah? Mengapa Orang Laut melakukan upaya yang dengan sengaja menekankan gaya hidup nomaden mereka dengan menggunakan perahu dan teknologi yang berbeda dari yang ditemukan di antara penduduk di darat? Andaya (2008:199-200) berpendapat bahwa alasan utama Orang Laut menegakkan perbedaan adalah “untuk mempertahankan cara hidup yang menjanjikan kebebasan dan kemerdekaan yang jauh lebih besar daripada yang lain.” Mereka inilah yang menjaga jarak dari negara.

Jika pendapat Andaya benar, hal ini sesuai dengan tesis James C. Scott tentang etnogenesis yang berlaku di Zomia dataran tinggi. Menurut Scott, banyak identitas etnis di Asia Tenggara bukanlah sisa-sisa purba yang bertahan sejak dahulu kala, melainkan terbentuk melalui proses politik yang panjang sebagai respons terhadap ekspansi negara. Kelompok-kelompok yang memilih untuk menjauh dari pusat kekuasaan mengembangkan cara hidup, organisasi sosial, bahasa, dan identitas yang membedakan mereka dari populasi yang tunduk kepada negara. Dalam kerangka ini, identitas Orang Laut dapat dipahami bukan sekadar sebagai kategori keturunan atau asal-usul biologis, melainkan sebagai identitas politik yang lahir dari pilihan untuk mempertahankan otonomi di ruang maritim. Dengan demikian, Zomia Maritim dapat dipahami sebagai padanan bahari dari Zomia pegunungan: sebuah ruang yang selama berabadabad memungkinkan berbagai komunitas-komunitas nonnegara untuk menjaga otonomi relatifnya, membatasi penetrasi kekuasaan teritorial, dan bahkan membentuk identitas sosial yang secara sadar dibedakan dari masyarakat yang berada di bawah negara.

Ada sejumlah titik temu lainnya dalam perbandingan dua konsep Zomia ini. Kita lihat riwayat Orang Laut yang dulunya bisa menjabat posisi penting dalam struktur kerajaan tetapi lambat laun bertransformasi menjadi suku-suku kecil, yang dicap liar dan terpencil. Hal ini sesuai dengan konsep Scott tentang swa-barbarisasi (self-barbarization), yang dipakai untuk menjelaskan suatu strategi politik yang disengaja di mana kelompok pelarian meninggalkan peradaban negara daratan dan dengan sengaja mengambil identitas sebagai “orang barbar” agar terbebas dari pajak, kerja paksa, dan penindasan.

Tetapi ada juga perbedaan mendasar yang perlu dikaji lebih kritis. Misalnya, Scott (2009:386n) berpendapat bahwa reputasi menakutkan akibat kanibalisme dan perburuan kepala dari masyarakat tanpa negara di pedalaman adalah cara mereka untuk menakut-nakuti dan mengusir orang dataran rendah supaya tetap di pantai. Orang Laut juga punya reputasi menakutkan sebagai perompak, penjarah dan penangkap budak, tetapi patut dipertanyakan apakah hal ini berfungsi dengan cara yang sama sebagai pengusir negara (state-repelling). Betul bahwa aktivitas perompakan membuat sebagian jalur perairan dihindari oleh kapal perdagangan dan dicap sebagai zona yang tidak aman; hal ini mungkin menciptakan otonomi wilayah untuk sementara waktu. Tapi otonomi sepertinya bukan tujuan utama perompakan (?). Pada akhirnya mereka tetap jadi sasaran armada kolonial dalam operasi penumpasan bajak laut. Selain itu, strategi pengusir negara berfungsi bagi masyarakat dataran tinggi yang lebih terikat dengan tanah mereka dan ditujukan untuk pertahanan wilayah, sementara hal ini tidak berfungsi bagi Orang Laut nomaden yang lebih mudah berpindah dan meninggalkan wilayahnya. Dengan demikian Orang Laut tidak mengusir negara, tapi mereka yang kabur dari negara.

45 Ini mirip dengan kasus Alifuru di Maluku. Seperti saya bahas dalam Anarki di Alifuru: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Kepulauan Maluku (2024), Alifuru mulanya adalah julukan dari Ternate-Tidore untuk masyarakat tanpa negara yang dianggap liar, tidak beradab dan tidak memeluk Islam, yang kemudian juga

menyebut penduduk di Indonesia timur bahkan dari Sulawesi hingga Papua sebagai “Alifuru”. Seiring perluasan negara kolonial dan negara-bangsa Indonesia, istilah ini terus menyusut dan saat ini hanya dipakai untuk menyebut penduduk pedalaman pulau Seram dan sebagian Sulawesi.

OTONOMI DI KEPULAUAN BARAT SUMATRA

Selat Malaka dan Kepulauan Riau-Lingga menghadapi konteks sejarah yang lebih dinamis. Berada di jalur perdagangan strategis, dikelilingi oleh kekaisaran yang jatuhbangun dan saling bersaing, membuat para penghuninya sulit untuk terhindar dari tekanan; hal ini yang mendorong proses perubahan sosial secara terus-menerus.

Peta Kepulauan Barat Sumatra (McGuire, 2014).

Sebaliknya konteks sejarah ini tidak berlaku di belahan pesisir dan kepulauan lepas pantai barat di Sumatra. Yang dimaksud di sini dari utara ke selatan adalah Simeuleu, Nias, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai dan Enggano. Kawasan ini menjaga otonominya sebagaimana nampak dari norma politik lokal dan organisasi sosial yang lebih beragam dibandingkan kawasan di kepulauan sebelah timur. Proses pembentukan negara di sini jauh lebih sedikit dan lamban. Misal, pusat kekuasaan utamanya adalah Barus di Sumatra

Utara dan Inderapura, menyusul EIC Inggris di Bengkulu. Mereka kecil, fokus pada perdagangan kapur barus dan lada mereka sendiri, dan hampir tidak pernah mengusik penduduk kepulauan. Akibatnya, kepulauan di sebelah barat Sumatra adalah ruang dengan tingkat penetrasi negara yang rendah dan bentuk otonomi lokal yang bertahan lama.

Kawasan ini bukan perluasan dari Zomia dan juga bukan bagian dari Zomia Maritim, karena Zomia menyaratkan dinamika pusat-pinggiran yang tidak sepenuhnya bisa kita temukan di sini. Kepulauan sebelah barat Sumatra adalah ruang non-negara tersendiri yang bisa dipadankan dengan kepulauan Maluku sebelah selatan: ruang non-negara yang relatif lebih tenang, lebih terpencil, dan lebih tidak terseret ke dalam dinamika pusat-pinggiran dibandingkan Selat Malaka dan Kepulauan Riau-Lingga.

Meski begitu, bukan berarti kepulauan sebelah barat tanpa gangguan sama sekali. Sebelum Belanda menduduki pulau-pulau utama di kawasan ini, gangguan besar utama datang dari Aceh. Pada masa kejayaan abad ke-16 dan 17, Kesultanan Aceh melakukan ekspansi militer agresif untuk menaklukkan pelabuhan-pelabuhan yang kaya akan lada dan kamper di pantai barat Sumatra dan pulau-pulau zona subduksinya. Di bawah Sultan Ali Mughayat Syah, sekitar tahun 1539 Aceh secara agresif bergerak menyusuri pantai barat untuk merebut Barus, sebuah pelabuhan kuno yang terkenal di dunia karena Kapur Barus (kamper) dan emas berkualitas tinggi. Aceh menyingkirkan pengaruh saingan (termasuk pedagang Portugis awal) untuk memaksa semua perdagangan melalui ibu kota utaranya. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636), Aceh membangun armada angkatan laut yang sangat efisien. Ia mengkonsolidasikan kendali atas Simeulue dan memaksa penyerahan kerajaan-kerajaan di pantai barat hingga ke selatan Sumatra Barat (termasuk Priaman dan Padang), membangun monopoli kerajaan atas lada. Pulau-pulau seperti Nias dan gugusan Mentawai sangat terpengaruh oleh pergeseran ke utara ini. Nias menghadapi berabad-abad perburuan budak dan tekanan perdagangan dari para penguasa pesisir Aceh dan pedagang Minangkabau; orang Eropa yang berkunjung melaporkan pesisir yang tidak dihuni tetapi populasinya yang padat di pedalaman. Hanya Enggano di selatan yang agak terisolasi hingga campur tangan Belanda di kemudian hari.

Simeulue adalah satu-satunya yang mengalami reorganisasi sosial karena kelak langsung dibawahi oleh Aceh. Tetapi pada mulanya, seperti diduga Rosenberg (1878:115), penduduk pertama Simaulue adalah keturunan imigran dari Minangkabau, yang kemudian “berbagai desa membentuk negara-negara kecil yang merdeka [die verschiedenen Dörfer bilden kleine, von einander unabhängige Staaten].” “Negara” yang dimaksudnya pasti bukan negara sungguhan, tetapi bano. Beberapa sumber lokal menyatakan bahwa sebelum Islam masuk, Simeulue terbagi ke dalam bano (mirip wanua atau benua). Terdapat lima bano, yakni Teupah, Simulul, Alang, Sigulai dan Leukon. Setiap kepala suku “mempunyai otonomi” dan dalam urusan pemerintahan “berdiri sendirisendiri”. Setelah masuknya Islam pada abad 17–18, muncul satuan pemukiman yang dipimpin bangulu (mirip penghulu) yang secara simbolis tunduk pada Kesultanan Aceh (Lubis, 2019:135).

Sementara itu, kepulauan yang lainnya tidak dikuasai secara langsung oleh Aceh, tetapi mereka sebagian besar menderita oleh bajak laut dan pemburu budak yang menyasar pemukiman pesisir. Itu sebabnya selama berabad-abad, banyak pemukiman Nias, Mentawai dan Enggano berada di pedalaman; ada kemungkinan Nias belahan utara lebih sepi penduduk dan kurang berkembang akibat serangan rutin dari laut. Pulau-pulau ini mempertahankan otonomi penuh dari negara-negara Melayu dan kolonial yang berkembang sembari mempertahankan norma politik lokalnya, setidaknya hingga akhir abad ke-19 dimana Belanda secara bertahap membuat berbagai perjanjian atau membangun pos militer sampai akhirnya berdiri administrasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Para bangsawan di Nias selatan (Museum Volkenkunde, Leiden).

Nias adalah contoh yang mudah menyesatkan orang awam karena secara sekilas kepala suku mereka terlihat seperti raja-raja kecil yang berkuasa atas kampung padat penduduk (yang paling ramai hingga 2.000 orang). Semua kepala suku dikenali oleh kostum dan atribut mereka yang khas, sehingga mudah dibedakan dari warga biasa. Harus diakui, Nias adalah masyarakat yang hierarkis. Mereka mengenal perbudakan, yang disebut savuyu, yang berarti “anak muda”, bisa akibat hutang atau hukuman adat. Jenis budak lain adalah binu, yang bisa ditumbalkan untuk upacara adat, tetapi harus ditangkap atau dibeli dari luar kampung mereka sendiri. Di Nias selatan, kekuasaan para kepalanya lebih kuat dengan pembagian kelas yang kaku; bangsawan paling senior (balé ziulu) adalah kepala desa resmi. Sementara di Nias tengah tidak ada jabatan seperti itu sampai Belanda memperkenalkannya; jadi kepemimpinan desa bersifat informal dan tidak stabil, karena para laki-laki terkemuka dari setiap garis keturunan bersaing untuk supremasi. Akibatnya ada beragam situasi: di satu kampung, mungkin ada tiga atau empat saingan yang memerintah bersama; di kampung lain, hanya seorang yang utama di antara yang setara (primus inter pares); dan di kampung ketiga, dominasi oleh seorang yang luar biasa (Beaty, 1992:266).

Meski begitu dalam praktiknya, hierarki semacam ini tidak selalu berarti terciptanya seorang pemimpin tiran. Di Nias, setiap kampung (banua) dipimpin oleh kepala (salawa di Nias utara dan tengah, si ulu di selatan) 46 yang berbicara dengan penuh wewenang dalam urusan adat dan memerintah bersama tetua kampung (satua mbanua) dan persetujuan rakyat biasa (ono mbanua). Beaty (1992:274) menyatakan bahwa “seorang kepala suku atau pemimpin tidak memiliki kekuasaan otokratis yang konstitusional. Otoritasnya bergantung pada dukungan publik dan jaringan utang yang menjadi pusatnya, di samping kemampuannya sendiri.” Hal ini dibenarkan oleh pengamatan Rosenberg yang terlibat ekspedisi militer Belanda ke Nias pada 1855:

“Hak istimewa dan pendapatan yang terkait dengan gelar tersebut tidak layak disebutkan, kekuasaannya sangat terbatas, gelarnya adalah Salawa, yang dapat ditingkatkan menjadi Belugu, [dengan syarat] di mana harus diberikan sejumlah besar uang dan kepala manusia dikorbankan.” 47

Kekuasaan terbatas inilah yang tidak memungkinkan Nias bersatu di bawah satu negara. Tidak ada kerajaan di Nias dan tidak ada satu pemimpin yang membawahi seluruh wilayah yang luas. Rosenberg (1878:160) menyatakan bahwa masing-masing suku di Nias itu otonom: “Jika kita melihat kehidupan publik, kita menemukan pembagian penduduk menjadi beberapa suku, masing-masing dengan nama dan kepala sukunya sendiri. [...] Tidak ada suku yang menjalankan supremasi atas suku lain.”

Tabib di Pulau Siberut, Mentawai.

Stratifikasi di atas tidak kita temui di Mentawai dan Enggano. Tiga pulau utama di Mentawai (Siberut, Sipora, Pagai Utara-Selatan) dihuni oleh masyarakat yang sangat egaliter. Seperti dinyatakan antropolog Stefano Coronese (1986:44), di Mentawai “tidak dikenal akan adanya pembagian kasta atau golongan serta tidak ada kepemimpinan yang bersifat otoriter dan ahli waris dengan corak kefeodalan. Semua anggota masyarakat memperoleh kedudukan sederajat.” Kesetaraan itu nampak baik dalam pakaian atau tindak tanduknya, seperti dilaporkan oleh pengamatan pertamakali orang Eropa pada 1792, oleh pelaut Inggris, John Crisp, yang berkunjung ke Sikakap, Pagai:

“Para pemimpin mereka hampir tidak ada bedanya dari masyarakat, baik dari segi kekuasaan maupun harta benda, keunggulan mereka terutama ditampilkan pada acara-acara hiburan publik, di mana mereka yang memimpinnya. Mereka tidak memiliki kekuasaan yudisial; semua perselisihan diselesaikan, dan kejahatan diadili, 48 melalui pertemuan seluruh desa.”

Pada 1855, Logan secara ragu-ragu membahas tentang “kepala suku” yang tidak punya kekuasaan di Mentawai:

“Masyarakatnya adalah demokrasi di bawah kepala suku kecil yang memiliki otoritas sangat terbatas [...] Tidak ada tatanan kerajaan, bangsawan, atau yang suci. Kita tidak diberi tahu apakah kepala suku tersebut turun temurun dan apakah pengikut mereka terbatas pada anggota klan atau keluarga mereka sendiri. Kemungkinan besar mereka adalah para kepala keluarga, karena ada beberapa [kepala] di satu desa. Mereka tidak punya hak istimewa selain memimpin perayaan, dan mereka juga tidak menerima tanda kehormatan apa pun. Mereka tidak memiliki wewenang peradilan, perselisihan dan pelanggaran diadili dalam pertemuan oleh seluruh penduduk desa. Fungsi mereka pada umumnya 49 adalah sebagai pendeta dan tabib [...]”

Kebingungan Logan beralasan, sebab Mentawai adalah masyarakat tanpa kepala (acephalous); kepala suku yang dimaksudnya bukanlah kepala suku sama sekali. Bahkan Loeb (1935:176) menyatakan “Orang-orang Mentawei tidak memiliki kepala suku, hukum, atau pemerintahan yang sebenarnya.” Orang Mentawai tinggal di dalam kampung yang terdiri dari satu atau beberapa rumah komunal (uma). Meski orang Mentawai tidak memiliki kepala suku, mereka punya sosok dan pemuka penting, yaitu rimata (pendeta) dan sikerei (dukun atau “peramal”). Rimata adalah pemimpin untuk tiap rumah komunal, dan karena tiap desa bisa berdiri beberapa rumah, maka terdapat beberapa rimata untuk masing-masing rumah. Rimata dibantu oleh satu atau lebih sikerei, memimpin upacara yang melibatkan periode tabu komunal (punen). Posisi rimata tidak bersifat turun-temurun dan biasanya dipilih oleh kepala keluarga desa. Selain memimpin upacara-upacara ini, rimata tidak memiliki prestise atau kekuasaan tambahan. Sikerei, di sisi lain, ditakuti dan dihormati, karena ia dapat mendeteksi penyihir dan mengusir pengaruh jahat. Sikerei bisa seorang laki-laki atau perempuan, merupakan ahli tentang banyak roh yang mengancam kehidupan masyarakat.

Yang terakhir adalah Enggano, yang memperlihatkan organisasi politik yang jauh lebih egaliter dibandingkan Nias. Tidak ditemukan bukti adanya kasta seperti di Nias Selatan atau aristokrasi turun-temurun yang kuat. Penjelajah Italia Modigliani yang berkunjung pada 1891 bahkan meluruskan bahwa julukan “raja’ yang disematkan kepada para kepala di Enggano bukan jabatan politik sungguhan, melainkan sebutan yang diberikan oleh para pedagang dari luar pulau:

“Rágia [Raja], gelar bagi para kepala Melayu, diterapkan di Enggano semata-mata secara ironis; para kepala, atau lebih tepatnya para pemuka masyarakat [abitanti principali], tidak mempunyai kekuasaan apa pun atas yang lain, dan gelar itu hanya diberikan oleh para pedagang Melayu dan Cina kepada orang yang paling berpengaruh dan paling kaya, yang dengan dialah mereka berurusan dalam perdagangan.”50

Orang Enggano.

Pengamatan Modigliani ini menunjukkan bahwa apa yang oleh orang luar dipahami sebagai “raja” sebenarnya hanyalah tokoh-tokoh masyarakat tanpa kewenangan untuk memerintah. Gambaran ini juga sejalan dengan laporan oleh Rosenberg hampir empat puluh tahun sebelumnya, hasil dari kunjungan singkat pada 1852. Ia menyatakan bahwa kepala-kepala di Enggano mempunyai sedikit sekali kekuasaan:

“Soal pemerintahan [bestuur], kalau sebutan itu hendak diterapkan pada keadaan sosial masyarakat Enggano, maka mereka berada di bawah sejumlah kepala desa, yang menyandang gelar Ama-Ama yang berarti “ayah”;

tapi mereka tidak memiliki banyak kekuasaan maupun wibawa dan sama sekali tidak memakai tanda pengenal lahiriah; satu-satunya hak istimewa mereka ialah boleh mengambil dua istri, sementara orang biasa harus puas dengan satu istri. Kedudukan kepala bersifat turuntemurun dalam keluarga, dengan ketentuan bahwa saudara-saudara laki-laki kepala memiliki kedudukan lebih tinggi daripada anak-anaknya.”51

Oudemans bahkan secara terang-terangan menulis:

“Meskipun setiap desa memiliki satu atau lebih raja, tidak ada pemerintahan atau otoritas sedikit pun... Terlepas dari itu, kesetaraan penuh berlaku, dan seluruh 52 pulau, dalam arti kata yang sebenarnya, tanpa pemerintahan [regerloos].”

Kesetaraan di Enggano juga nampak dari peran penting perempuan dalam mitologi asal-usul, kepemilikan harta (sampan dan rumah), maupun pengaruh perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Perempuan Enggano bahkan ikut berperang bersama para suami mereka dengan mengayuhkan tongkat gada untuk menghancurkan perisai musuh. Itu sebabnya Modigliani menjuluki Enggano sebagai “Pulau Perempuan” (L’Isola delle Donne), meneruskan julukan para pelaut Eropa dan legenda dari orang Melayu ratusan tahun sebelum dirinya.

Orang Enggano menganut sistem kekerabatan matrilineal dan terbagi ke dalam lima suku, yakni Kauno, Kaharuba, Kaahoao, Kaitora, dan Kaarubi. Setiap orang menjadi anggota suku ibunya seumur hidup. Unit rumah tangganya disebut euba (“rumah lebah”, euba ekadodio) yang berada di dalam kampung (eka’udara) berbentuk pemukiman melingkar. Tiap kampung dipimpin oleh seorang kepala, umumnya laki-laki (ekapu), meskipun terdapat pula kepala perempuan (ekaahuoi). Peran mereka terutama sebagai fasilitator penyelesaian sengketa dan koordinator upacara-upacara besar, bukan sebagai penguasa yang dapat memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Hubungan antar kampung juga tidak bersifat hierarkis. Tiap kampung mengatur urusannya sendiri, sedangkan koordinasi antar suku dilakukan oleh seorang paabuki yang diangkat dari salah satu kepala dari lima suku. Paabuki berfungsi sebagai penghubung dan juru damai, bukan raja. Dari sumber lokal, paabuki pertama kali diangkat pada 1882 oleh kesepakatan bersama di bawah dorongan Belanda. Pada saat itu Enggano baru mengalami serangkaian wabah penyakit menular seperti kolera, cacar, dan malaria yang dibawa oleh kapal-kapal asing. Wabah ini memusnahkan sebagian besar populasi asli Enggano, dan menyebabkan populasi suku setempat menyusut drastis.

46 Masyarakat di Kepulauan Batu sangat mirip dengan orang Nias selatan. Gelarnya kepalanya juga si ulu dan diwariskan, tetapi Loeb (1935:158) menyatakan bahwa pemerintahan mereka bersifat despotik.

47 Rosenberg. Die Insel Nias (1878), hlm 161.

48 Crisp. An account of the inhabitants of the Poggy Islands lying off Sumatra (1799), hlm 87.

49 Logan. The Chagaleegat, or Mantawe Islanders (1855), hlm 303.

50 Modigliani. L’Isola delle Donne (1894), hlm 69.

51 Rosenberg. Beschrijving van Engano en van deszelfs bewoners (1855), hlm 378.

52 Oudemans. Engano (bewesten Sumatra), zijne geschiedenis, bewoners en voortbrengselen (1887), hlm 151.

PENUTUP

Di Sumatra, negara pesisir Melayu punya kendali lemah atas seluruh wilayah kepulauan, dan karena itu komunitas di wilayah perairan punya otonomi (baik setengah hati atau penuh) dari para raja. Di perairan sebelah timur, mereka mengelola komunitas mereka kurang lebih secara demokratis. Mereka menjaga otonomi itu dengan hidup berpindah-pindah, atau terlibat dalam perdagangan dengan aparatus kerajaan, sembari melakukan perompakan yang sebenarnya menjadi sumber vital bagi penumpukan kekayaan para Sultan dan negara kolonialis Eropa yang juga bergantung pada kekerasan, persaingan dan monopoli perdagangan. Di perairan sebelah barat, kecuali Simaulue, sebagian besar hidup dalam otonomi penuh hampir di sepanjang sejarahnya. Mereka punya organisasi sosial yang beragam, mulai dari kepala suku kaya dan mencolok di Nias, hingga Mentawai yang bahkan tidak mengenal kepala suku (mirip

Orang Suku Tambus). Tetapi tidak ada pemusatan kekuasaan di sini sehingga mereka tidak memiliki kerajaan. Dua kondisi yang berbeda di sebelah barat dan timur menciptakan dua ruang non-negara dengan kondisi berbeda.

Ketiadaan negara (statelessness) Orang Laut sebenarnya adalah warisan Zomia Maritim. Walau konteks sejarahnya tidak lagi ada, tapi ini menentukan bentuk hubungan Orang Laut dengan negara-bangsa modern saat ini: Indonesia, Singapura dan Malaysia. Baik pemerintah atau kelompok sipil lain mencoba membuat Orang Laut menetap, tetapi ini sering gagal. Mereka tidak hanya menolak domestifikasi, ada yang bahkan tidak punya status kewarganegaraan. Itu sebabnya kadang Orang Laut, mirip orang Bajau di Sabah, rentan oleh hukum imigrasi yang menahan atau mendeportasi mereka.

Tapi fakta modern ini tidak berhenti pada status kewarganegaraan. Misalnya, saya mendapatkan cerita tentang sebuah kampung narkoba di pesisir Banyuasin, Sumatra Selatan, yang secara geografis merupakan dataran yang di kelilingi oleh rawa gambut dan aliran sungai sehingga menyulitkan akses polisi ke sana. Para bandar dan pengedar bisa tetap aman selama beroperasi di wilayahnya. Narkoba disimpan di tempat-tempat yang sukar dijangkau di kebun atau hutan, dan mereka selalu punya waktu dan sistem peringatan dini untuk berkemas dan kabur saat polisi tiba. Mereka sebagian besar justru tertangkap saat melakukan transaksi dan pengiriman narkoba keluar dari wilayahnya. Ada juga kampung pesisir yang menjadi tempat produksi senjata api rakitan dan titik penyelundupan internasional. Dan kita tidak boleh lupa bahwa perompakan masih berlangsung di sekitar Selat Malaka dan Kepulauan RiauLingga; kali ini tidak dikayuh, tetapi bajak laut bersenjata api yang menggunakan perahu mesin. Saya mengutip ulang petunjuk Ben Anderson (dalam Scott, 2009:xiv) tentang Zomia perairan: “Laut itu lebih luas, lebih kosong daripada gunung dan hutan. Lihat semua bajak laut itu yang masih dengan entengnya bisa melawan G-7 53 , Singapura, dll., dengan sangat tenang.”

Masih banyak pulau-pulau terpencil yang hidup masih sama seperti leluhur mereka. Negara sekedar bangunan pemerintah yang terbengkalai dan bendera di lapangan yang jarang dipakai upacara. Tanpa kehadiran aparatur pemerintahan atau pos militer, maka kehidupan sehari-hari mereka tetap tanpa negara secara de facto. Bahkan pada zaman modern, negara belum tentu bisa hadir di semua pulau yang berpenghuni. Hal ini tidak hanya untuk pulau yang lebih kecil, penelantaran bisa terjadi bahkan pada pulau besar. Pada 2025 misalnya, Enggano menjadi terisolir karena pendangkalan pantai membuat jadwal pelayaran terganggu, sampai-sampai petani lokal yang marah membuang hasil panennya di pelabuhan yang berbulan-bulan tidak lagi bisa disinggahi kapal.

Semua fakta menarik ini memberi petunjuk lebih lanjut untuk arah kajian masyarakat tanpa negara modern atau otonomi di perairan. Karena naskah ini adalah historiografi, maka kita membatasi diri pada periode sejarah hingga akhir zaman kolonial. Tapi saya mengajukan pertanyaan: Apakah Zomia Maritim masih ada dan bertahan saat ini? Jika tidak, faktor apa yang menghalangi kemunculannya? Jika masih ada, dinamika macam apa yang membentuk Zomia Maritim abad ke-20 dan 21? Apa yang membedakannya dengan Zomia Maritim zaman Kesultanan Melayu dan kolonialisme Eropa? Komunitas otonom macam apa, kalaupun ada, yang menjaga jarak atau kurang dikendalikan oleh negara-negara modern? Dan yang terpenting, bagaimana kajian itu bisa berguna untuk perjuangan kita hari ini?

Kajian semacam itu bisa diserahkan pada peneliti lain, terutama etnografer melalui kunjungan lapangan. Untuk Bagian 2 kita bisa mengakhirinya dengan menyimpulkan bahwa konsep Zomia Maritim bukan mustahil secara historis karena otonomi perairan itu terbukti berlangsung, meski dengan sedikit penyesuaian dengan yang terjadi Zomia di dataran tinggi Asia Tenggara. Lalu bagaimana dengan pedalaman dan dataran tinggi di Sumatra?

B A G I A N 3

53 G-7 (Group of Seven) adalah forum internasional informal yang beranggotakan tujuh negara ekonomi maju terbesar di dunia, ditambah Uni Eropa. Anggota inti G-7 memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan militer yang signifikan, yaitu: Amerika Serikat, Britania Raya (Inggris), Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis.

OTONOMI PEDALAMAN: RUANG NONNEGARA DI DATARAN TINGGI SUMATRA

“Ketika negara-negara di pesisir [Sumatra] sebagian besar dicirikan oleh penguasa pelabuhan atau raja... lembahlembah di dataran tinggi ini sepertinya mampu mengatur diri sendiri tanpa kehadiran raja sama sekali.”

—Anthony Reid54

MUKJIZAT KETIADAAN NEGARA

Selama ini, sejarawan begitu mudah terpukau dengan kemilau kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Pasai, Aceh, Barus, Palembang, Jambi, Riau, dan Siak dalam sumbersumber tertulis dari dalam dan luar. Penyebabnya, menurut Anthony Reid (2004:48) adalah karena penduduk dataran tinggi tidak meninggalkan catatan tertulis atau “membangun kerajaan terpusat”. Akibatnya, kita terus saja menulis sejarah yang mengabaikan mereka dan melihat mereka sebagai pelaku paling tidak penting.

Karena negara pesisir jadi titik dagang strategis, kaum awam biasanya membayangkan bahwa ini adalah kota pelabuhan yang ramai dan kosmopolitan, yang menjadi daya tarik pedagang internasional, termasuk orang udik dataran tinggi yang mencari peruntungan. Ketika kita membayangkan demografi pedalaman, maka ia cuma daerah terpencil yang sulit dijangkau, populasi yang jarang, dan pemukiman yang terpencar-pencar. Tapi Reid (2004:59) menyatakan bahwa fenomena kota dataran rendah menjadi daya tarik bagi orang dataran tinggi yang ambisius baru terjadi pada abad ke-20 dan terutama setelah kemerdekaan politik 1945. Selamat berabad-abad sebelumnya, di Sumatra terjad sebaliknya: dataran rendah adalah daerah rawa-rawa yang tidak subur dan kosong penduduk, sementara dataran tinggi adalah daerah subur pertanian dan padat penduduk.

Sebagian besar laporan Eropa pertama ke pedalaman Sumatra selalu menunjukkan decak kagumnya. “Di antara semua pulau di kepulauan ini, kecuali Jawa, saya belum pernah melihat negeri yang begitu padat penduduknya, atau begitu subur pertaniannya,” tulis Ida Laura Pfeiffer (1856: 84), penjelajah perempuan dari Jerman, saat berkunjung ke Silindung pada 1852. Ketika tiba di Minangkabau, ia kembali menyatakan bahwa Pariaman hampir menyaingi Silindung untuk kepadatan populasi.

Anthony Reid (2004:64) menyatakan bahwa masyarakat dataran tinggi menjaga otonomi mereka dengan gabungan antara perang gerilya dengan kelihaian diplomatis, seperti dalam kisah Kepala Akal dan Puyang Remanjang Sakti. Jurus lain adalah membesar-besarkan mitos tentang kebuasan mereka. Masashi Hirosue (2009) dengan meyakinkan berpendapat bahwa kebuasan kanibalisme Batak itu dengan sengaja dibesar-besarkan oleh orang Batak untuk memastikan mereka tidak diganggu oleh penguasa-penguasa pesisir dan petualang-petualang asing. James C. Scott (2009:386) berpendapat bahwa cerita tentang perburuan kepala dan kanibalisme adalah cara untuk membuat para pengusik dataran rendah tetap di pesisir. Kita harus curiga bahwa taktik ini dipakai oleh orang Abung yang dulu juga berburu kepala dan orang Pasemah yang dikenal ganas dan gemar berperang.

Ekosistem Sumatra secara alamiah membentuk hubungan erat ekonomi yang saling melengkapi antara penduduk dataran tinggi dengan dataran rendah. Sebagai jantung produksi, dataran tinggi kaya akan komoditas berharga seperti hasil hutan, emas, dan produk pertanian yang menjadi urat nadi perdagangan maritim dan kebutuhan domestik bagi kerajaan-kerajaan pelabuhan di pesisir. Sebaliknya, masyarakat pedalaman bergantung pada negara dataran rendah untuk mendapatkan garam, tekstil, hingga persenjataan yang terkadang tak dapat mereka hasilkan sendiri. Kontak dan pertukaran prasyarat hidup ini awalnya berjalan sebagai transaksi yang setara. Namun, harmoni perdagangan ini kerap bergeser menjadi hubungan kekuasaan yang timpang. Penguasa di muara yang mengendalikan gerbang keluarmasuk komoditas perlahan dapat mengubah jalur dagang menjadi instrumen pemaksaan. Pertukaran yang semula sifatnya sukarela dirubah secara sepihak menjadi hubungan patron-klien yang eksploitatif—di mana komoditas pedalaman dituntut sebagai upeti wajib yang disertai ancaman kekerasan, manipulasi harga, hingga monopoli perdagangan yang mencekik.

Untungnya di beberapa wilayah terdapat lebih dari satu aliran sungai sehingga monopoli perdagangan dapat ditangkis. Menurut Colombijn (2005:17), jika penduduk dataran tinggi merasa terdesak di pelabuhan hilir, mereka akan memilih sungai lain. Ia memberikan contoh tentang pedagang Minangkabau dari L Koto yang memilih berpindah dari sungai Kampar ke sungai Siak. Mereka menggantung rotan di Taratak Bulu sehingga memaksa pedagang berpindah ke Siak. Hal ini membuat para kepala Kampar sampai harus melawan blokade dengan mengirim para jago. Jalur perdagangan kembali semula setelah Kampar membujuk para kepala L Koto dengan hadiah dan janji. Mardi (2022) juga menjelaskan bahwa masyarakat dari dataran tinggi Kerinci yang enggan membayar pajak berusaha menghindari jalur dagang yang telah dikuasai oleh Belanda dengan mencari jalur alternatif baru. Jalur tersebut misalnya dari Danau Kerinci yang beberapa anak sungainya mengarah ke Batang Tabir, hingga sampai ke Rantau Panjang yang berdekatan dengan kota Jambi. Selain itu terdapat juga sungai yang mengarah ke Batang Tebo.

Dataran tinggi Sumatra ini Reid (2004:63) juluki sebagai “mukjizat ketiadaan negara” (miracles of statelessness). Ruang non-negara ini mencakup nyaris seluruh pedalaman pulau Sumatra, terutama di sepanjang pegunungan Bukit Barisan, hampir 1.700 km (1.050 mil) dari utara ke selatan pulau. Sumatra adalah pulau terbesar keenam di dunia. Apabila disejajarkan di Eropa dengan garis lurus maka panjang ruang non-negara di Bukit Barisan sepadan dengan jarak dari Copenhagen, Denmark, ke Barcelona, Spanyol. Ini panjang yang lebih dari satu setengah kali pulau Jawa. Di ujung paling utara pegunungan, terdapat orang-orang Gayo, Alas dan Batak. Di bagian tengah terdapat orang Minangkabau, yang menghuni hingga ke pesisir barat Sumatra. Apabila diteruskan ke selatan terdapat orang-orang Kerinci, Rejang, Lembak, dan Serawai. Dan di ujung selatan terdapat orang Pasemah, Komering, serta orang Abung (Pepaduan) di Lampung. Semua suku bangsa yang disebut ini adalah yang paling dikenal dan hidup menetap dengan populasi yang padat. Jadi, ini bukan pusat negara yang besar dan suku pedalaman yang kecil, tapi sebaliknya populasi pedalaman yang besar dan ibu kota negara yang kecil.

Bentuk masyarakatnya juga beragam mulai dari Batak, Minangkabau dan Rejang yang mengembangkan peradaban kompleks mereka sendiri di lembah-lembah dataran tinggi dengan sistem tulis menulis mereka sendiri. Belum termasuk suku-suku yang berpopulasi lebih kecil dan kurang dikenal, baik yang menetap atau hidup berpindah-pindah yang tersebar di penjuru Sumatra seperti orang Kaur, Lubu dan Kubu.

Pada Bagian 1, kita telah membahas bagaimana negaranegara Melayu di dataran rendah punya kendali yang lemah atau tanpa kendali sama sekali terhadap masyarakat di dataran tinggi. Kendali tersebut kadang kuat, tapi lebih sering lemah sepanjang sejarah. Dengan demikian, masyarakat pedalaman sering tidak mengakui otoritas tertinggi, atau hanya pengakuan setengah hati sementara sehari-hari otonomi berjalan secara de facto.

Peta pusat penghasil beras di dataran tinggi Sumatra (Reid, 2004). Posisi Rawas keliru karena terlalu ke utara.

Ketiadaan negara ini berlangsung dalam periode waktu yang berbeda di tempat berbeda. Pada pembukaan Bagian 1 dan 2 saya telah merangkum gambaran dari zaman HinduBuddha. Tetapi Bagian 3 akan memusatkan pembahasan pada periode prakolonial yang dengan akurat ditandai Loeb dimulai kurang lebih sebelum kedatangan Belanda:

“Armada Belanda pertama kali tiba di lokasi tersebut pada tahun 1596. [...] Situasi internal Sumatra pada saat itu sangat menguntungkan untuk pendirian sebuah lembaga perdagangan Eropa. Hampir penjuru pulau itu tidak memiliki pemerintahan.” 55

Situasi ketiadaan negara itu berlangsung hingga akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-20 negara kolonial Hindia Belanda nyaris mantap mencengkeram sebagian besar wilayah Sumatra. Masyarakat tanpa negara disebut sebagai tanpa negara tidak hanya karena terlepas dari kekuasaan di pesisir, tapi juga karena terlepas dari kekuasaan para pemimpin mereka sendiri. Mereka punya pemimpin, baik kepala kampung atau tetua dari kelompok kekerabatan. Mereka punya “kepala suku”, terlepas dari apapun definisi yang kita pakai. Tapi pada umumnya para kepala ini punya otoritas yang terbatas (nominal), bukan absolut seperti raja di dalam hierarki kerajaan. Mereka bisa dibantah atau kampungnya ditinggalkan untuk menghindari kekuasaannya. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat.

Meski begitu, kita harus membedakan antara masyarakat tanpa negara yang hidup berpindah-pindah (nomaden), tidak mengenal tulisan, tidak mengenal pertanian atau bergantung pada berburu-meramu, dengan “peradaban tanpa negara” yakni masyarakat yang menetap, bertani, mengenal aksara, dan memiliki struktur sosial yang lebih kompleks. Seperti ditulis oleh Reid (2010:18):

“Masyarakat di dataran tinggi seperti misal suku Batak, Minangkabau dan Pasemah di Sumatra […] unik karena telah mengembangkan peradaban yang kompleks, termasuk sistem tulisan, yang disatukan oleh kekerabatan dan ritual daripada kekuatan negara.”

Kita membahas para nomaden terlebih dahulu. Sebab mereka, entah karena populasinya kecil atau secara historis dianggap tidak memberikan dampak ekonomi-politik yang besar, jadi yang paling sering diabaikan dalam historiografi.

54 Dikutip dari Reid, Sumatera Tempoe Doeloe (2014), hlm xxi.

55 Loeb. Sumatra: Its History and People (1935), hlm 11-12.

OTORITAS KEPALA SUKU NOMADEN

Sumatra menjadi rumah bagi sejumlah suku nomaden dan semi-nomaden yang memiliki keterikatan ekologis mendalam baik dengan hutan dataran rendah maupun dataran tinggi. Kelompok-kelompok ini secara historis menggantungkan hidup pada sistem peladangan berpindah, pencarian hasil hutan non-kayu, serta pelintasan wilayah sungai terpencil. Kendati sebagian dari mereka sekarang mulai beradaptasi dengan modernisasi, bersinggungan dengan perkebunan skala besar, atau beralih menjadi masyarakat menetap, identitas kultural mereka tetap berakar kuat pada kelestarian ekosistem hutan yang menjadi ruang hidup turun-temurun sekaligus benteng pertahanan terakhir tradisi leluhur di pedalaman Sumatra.

Kennedy (1945:8) memasukan beberapa suku seperti Akit, Benua, Lubu, Mamak, Rawas, Sakai, Talang, Tapung, Ulu, dan Utan ke dalam kelompok Kubu. Alasan kenapa suku-suku ini diklasifikasikan dalam satu kelompok adalah karena kesamaan nomadennya. Padahal, semuanya adalah suku yang beragam dan tersebar di banyak tempat. Misalnya, orang Akit tersebar di provinsi Riau, Indonesia. Secara tradisional mereka dikenal sebagai “orang-orang yang hidup di dalam lingkungan laut”, karena gaya hidup mereka yang bersifat nomaden di perairan. Saat ini, mereka terutama menghuni daerah pesisir dan ekosistem bakau di Pulau

Rupat dan Kabupaten Bengkalis. Benua dan Sakai, meski diketahui juga terdapat di Riau, juga dikenal sebagai Orang Asli di Semenanjung Malaya, bersama dengan Semang dan Jakun. Suku nomaden lain yang tidak disebutkan oleh Kennedy adalah Orang Darat di Pulau Rempang dan Batam.

Orang Kubu di Jambi.

Populasi yang dijuluki sebagai “Kubu” secara historis terdiri dari berbagai kelompok suku yang mendiami wilayah sungai dan pedalaman yang berbeda-beda. Suku Mamak (Mamaq/Mamma) menetap di sepanjang Sungai Kuantan, Gangsal, dan Retih. Sebagian masyarakat menganggap mereka sebagai penduduk asli kerajaan kuno Indragiri. Suku Sakai dan Batin tersebar di wilayah Siak (sepanjang tepi Sungai Siak, Kampar, Mandau, dan Rokan). Perlu dicatat bahwa kelompok Batin di sini berbeda dengan Suku Batin yang berada lebih jauh ke selatan di daerah aliran Sungai Batang Hari, Jambi, serta di wilayah Rejang. Suku Akit (Aket/Akik), Talang, dan Tapung juga bermukim di wilayah Siak, tepatnya di sepanjang tepi sungai Siak, Kampar, Mandau, dan Rokan. Terakhir Orang Utan dan Orang Rawas menempati kawasan muara Sungai Siak serta rawa-rawa pesisir di sekitarnya. Mereka semua telah membaur dengan etnis penduduk utama lain di sekitarnya (LeBar, 1972:46).

Hari ini, yang disebut sebagai Orang Kubu atau Orang Rimba menyusut hanya kepada yang tinggal di kawasan hutan dataran rendah di pulau Sumatra, terutama di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, Bukit Tiga Puluh, dan sepanjang aliran sungai besar di Jambi, serta di daerah perbatasan dan kawasan hutan dataran rendah seperti di Musi Banyuasin dan Rawas di Sumatra Selatan. Mereka lebih senang menyebut dirinya sendiri sebagai Suku Anak Dalam (SAD), karena julukan “Kubu” dianggap terlalu merendahkan.

Laporan paling awal berasal dari 1830’an. Saat itu, orang Kubu ada yang telah menetap di dusun, dan ada pula yang masih mengembara di hutan. Mereka dipimpin pesirah masing-masing, yang lebih cocok disebut sebagai penengah andai terjadi sengketa:

“Administrasi [bestuur] mereka sangat sederhana. Kepala sebuah Soekoe yang sebagian besar tinggal bersama, menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara mereka dan berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertengkar; dua atau tiga keluarga memilih seorang Passirah [pesirah], yang memberikan keputusan dalam hal-hal penting, seperti dalam kasus pembunuhan, yang terkadang, meskipun jarang, merupakan akibat dari perzinahan. Lebih jauh lagi, di antara orang Kubu yang tinggal di dusun, Passirah adalah mediator dalam perselisihan yang timbul dari perdagangan dengan penduduk Palembang.” 56

Hagen (1908:155-156) mengamati bahwa seiring perubahan menjadi pemukiman yang tetap, orang Kubu mulai menyerap tradisi dan tatanan Melayu, termasuk gelar-gelar bagi para pemimpin. Ia mencontohkan di Muara Bahar, Lalang dan sungai Lekoh, orang Kubu ingin menetap di desa-desa permanen dan menempatkan diri di bawah perlindungan pemerintah Hindia Belanda tapi tidak dapat menghadirkan kepala suku untuk pengesahan dan pengakuan. Oleh karena itu, mereka harus meminta bantuan dari orang Kubu asing yang sudah beradab, atau orang Kubu-Melayu campuran, atau bahkan orang Melayu murni. Hagen bahkan menyimpulkan bahwa, “suku atau keluarga [Kubu] ini pasti dulunya tidak memiliki pemimpin.”

Forbes (1885:126) menyatakan bahwa karena gaya hidup nomaden, orang Kubu tidak dikuasai siapapun: “Karena mereka menjalani hidup berpindah-pindah, wewenang yang bisa dijalankan oleh siapa pun terhadap mereka sangat terbatas. Wewenang yang ada itu dijalankan oleh para tetua dalam kelompok. Para tetua inilah yang menyelesaikan perselisihan antar anggota, dan memberikan hukuman atas pelanggaran yang terjadi.” Tapi situasinya berbeda dengan orang Kubu yang mulai menetap. Hagen (1908:158) mencatat ada pemukiman Kubu di Jambi yang menjadi bawahan Sultan Jambi.

Suku nomaden lainnya adalah Lubu dan Orang Ulu yang diyakini sebagai salah satu penghuni awal pedalaman hutan di wilayah Sumatra Utara bagian selatan serta kawasan perbatasan dengan Sumatra Barat. Dari segi sejarah dan etnografi, Orang Lubu pada mulanya hidup secara nomaden dengan berburu-meramu, serta secara antropologis kerap dikaitkan dengan ras Weddoid—bertubuh kekar, berambut keriting, dan berkulit gelap—yang membedakan mereka dari mayoritas Batak berlatar belakang Mongoloid. Sementara itu, Orang Ulu (atau Orang Tanah Hulu) yang bermukim di sekitar Mandailing Natal memiliki pertalian erat dengan sejarah migrasi lokal, yang konon berakar dari kawasan Rao, Minangkabau. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya interaksi sosial, kedua kelompok ini mengalami proses asimilasi budaya yang intens; secara demografi mereka sekarang banyak berbaur dengan masyarakat Mandailing dan Padang Lawas, sehingga dalam kesehariannya mereka mengadopsi banyak unsur bahasa serta adat istiadat setempat, di samping sebagian kecil dari mereka yang masih mempertahankan tradisi agraris peladang berpindah dan pencaharian hasil hutan.

Orang Lubu telah masuk ke dalam laporan etnografi Belanda sejak 1850’an. Salah satunya menjelaskan:

“Status-status istimewa, seperti yang ada di kalangan orang Mandailing, tidak dikenal di antara orang Lubu. Mereka memiliki seorang kepala suku, yang diangkat berdasarkan pemilihan, meskipun lebih diutamakan memilih salah satu kerabat terdekat dari kepala suku sebelumnya. Seorang penghulu seperti itu tidak punya tanda pembeda dan tidak memiliki hak istimewa lain, selain bahwa masyarakat membantunya mengerjakan ladang, dan ia berhak atas satu paha jika seekor rusa atau babi dibunuh oleh salah seorang dari warganya.”57

Sebagian dari orang Kubu sudah hidup menetap sebagai bagian dari program pemerintah dan karena lingkungan mereka yang terdesak akibat pembalakan hutan dan pembukaan kebun kelapa sawit. Sementara seluruh orang Lubu sudah menetap setidaknya sejak akhir zaman kolonial. Selanjutnya kita akan membahas masyarakat yang hidup dalam pemukiman yang relatif permanen.

56 de Boers. “De Koeboes” (1838), hlm 202-203.

OTORITAS KEPALA SUKU DI DATARAN TINGGI

Di utara pegunungan Bukit Barisan, hidup orang-orang Gayo yang tersebar di dataran tinggi Aceh. Menurut Bowen (1989:27), “kehidupan politik Gayo prakolonial terdiri dari

kelompok yang setara dan otonom yang melakukan pertukaran dan negosiasi satu sama lain.” Pemerintahan kam57 Godon. “Bijdrage tot de kennis der Loeboes op Sumatra” (1864), pungnya berupa dewan yang disebut sarak opat atau empat unsur, yaitu reje (kepala kampung, atau pengulu), imem (pemimpin agama), petue (tetua atau asisten kepala) dan saudéré (rakyat). Pilihan kata “saudara” sebagai pengganti istilah rakyat mencerminkan sifat egalitarian dan demokratis dari sarak opat, karena fungsi mereka adalah terlibat dalam musyawarah mufakat (genap mupakat). Pada kenyataannya, pengadilan dan pengambilan keputusan bersifat partisipatif, bukan dipaksakan oleh reje saja.

Orang Gayo di Takengon.

Meski gelar kepala sukunya adalah reje yang berarti “raja”, ia bukanlah raja dalam pengertian sejatinya, tetapi kepala dari kelompok kekerabatan. Snouck Hurgronje dalam kajian tentang orang Gayo pada 1903 menjelaskan:

“... kekuasaan pribadi reje terbatas... reje hanya dapat melakukan apa yang ia yakini akan disetujui oleh para saudéré yang terkemuka. Keputusan yang bertentangan dengan keinginan mereka tetap tidak akan dilaksanakan, dan perintah yang tidak secara otomatis berasal dari adat yang diakui secara umum tidak akan diikuti. Oleh karena itu, dirinya sangat berhati-hati untuk tidak menangani suatu masalah, baik yang penting maupun yang sepele, tanpa kerja sama dari semua orang yang punya hak suara. Tidak mengikuti keinginan mayoritas terkait masalah serius bisa mengakibatkan perpecahan dan pemilihan reje yang baru.”58

Reje telah digambarkan sebagai primus inter pares, yang berarti “yang utama di antara yang setara”. Para reje mendapatkan pemasukan dari menetapkan denda (salah) saat menangani perselisihan. Saat seorang reje bepergian, tidak ada pengiring resmi di belakangnya. Dia mengurus dan mengerjakan sawahnya sendiri, berpakaian sama dengan rakyat biasa. Seorang saudere yang lebih kaya tidak akan menyalahi edet (adat) kalau dia berpakaian lebih bagus dari reje sendiri (Hurgronje, 1903:83-84). Bawahan reje dapat memisahkan diri kapanpun, dan mereka akan berada di bawah reje yang baru. Setelah pemisahan, kedua kelompok tidak lagi menganggap dirinya sebagai saudara dan terlepas dari tanggungjawab adat apapun (Loeb, 1935:250).

Gambaran serupa dapat kita pukul rata pada suku AlasKluet di Aceh, dan juga pada seluruh suku-suku Batak di Sumatra Utara. Urang Alas mendiami lembah Sungai Alas (sekarang Aceh Tenggara) dan para ahli pada umumnya sepakat bahwa orang Alas merupakan gabungan dari berbagai suku, termasuk Aceh, Gayo, Batak dan Minangkabau, yang lama-kelamaan dikenal sebagai suku yang berdiri sendiri. Itu sebabnya, budaya dan bahasa orang Alas dekat dengan tetangga mereka. Berbagai sumber Belanda berulang kali menyatakan bahwa orang Alas secara politik bersifat sangat “demokratis” (Iwabuchi, 1994:62).

Selanjutnya adalah Batak, eksonim yang belakangan dipermasalahkan terutama oleh orang Karo. Meski begitu, sepanjang sejarah, dan di dalam naskah ini, Batak merujuk kepada Karo, Dairi/Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola, dan Mandailing. Masing-masing memiliki budaya dan organisasi sosial yang beragam, tapi punya kedekatan linguistik. Lance Castles (1979) menjadi yang pertama melabeli Batak dengan “ketiadaan negara” (statelessness) dalam kajian akademik. Hal ini dibenarkan oleh penjelajah Inggris Charles Miller yang pada 1777 menyatakan bahwa:

“negeri ini dihuni dengan baik oleh orang-orang yang disebut Battas... [mereka] tidak punya raja [king], tetapi tinggal di desa-desa yang sepenuhnya independen satu dari lain dan sering berperang satu dengan yang lain.”59

Ketika laporan itu ditulis, yang mereka maksud tentu saja adalah tidak adanya raja sungguhan yang menguasai wilayah yang luas sebagaimana dipahami orang Inggris. Seperti reje di Gayo, orang Batak sesungguhnya juga punya raja, tetapi istilah ini dipakai untuk gelar kepala kampung (huta, Karo: kuta). Pada tahun 1852 Pfeiffer menjuluki swapemerintahan Batak Toba sebagai “monarki-konstitusional” [konstitutionell-monarchisch]. Walau istilah monarki di sini merujuk pada suksesi kepemimpinan patrilineal (garis keturunan laki-laki), tapi padanan kata “konstitusional” dipakai untuk menegaskan adanya batasan pada kekuasaan raja. Seperti dijelaskan oleh Pfeiffer soal kekuasaan para raja: “perintahnya tidak selalu dipatuhi sepenuhnya, meskipun pribadinya sangat dihormati.”60

Loeb (1935:38), yang melakukan penelitian di Sumatra

Utara pada 1920’an menjelaskan bahwa raja memang me59 Charles Miller. An Account of the Island of Sumatra (1778), hlm mimpin penyelidikan dan menjatuhi putusan, tapi keputusan penting harus dimusyawarahkan dan berdasar kepada hukum adat:

“Perintah yang dikeluarkan oleh para raja harus sesuai dengan adat, kemudian dibahas oleh semua laki-laki dewasa di desa, dan akhirnya diputuskan oleh mayoritas dalam sebuah dewan yang diadakan di sopo. Seorang raja mungkin akan lebih despotik andaikan tidak takut kehilangan konstituennya. Ketika sebuah desa ditindas oleh raja-nya dan diperlakukan secara tidak adil, para warga pergi dan menempatkan diri di bawah perlindungan raja tetangga, yang selalu menerima 61 mereka dengan tangan terbuka.”

Pemukiman di negeri Batak tidak diatur secara genealogis, tetapi secara teritorial. Oleh karena itu, dalam satu huta bisa terdapat beberapa marga sekaligus. Warga biasa akan berpindah ke desa lain jika raja dirasa terlalu kejam, dan ini memperbesar kekuatan raja di desa yang baru. Bahkan, perpindahan pengikut ini adalah salah satu alasan penyebab perang. Kekurangan tenaga membuat huta menjadi lemah dan rentan kalah dalam perang. Oleh karena itu, raja memastikan dirinya tidak menjadi diktator. Bahkan, di dalam satu desa dapat terjadi perimbangan kekuasaan karena tiap marga punya raja. Loeb (1935:42) mengamati bahwa di Karo, “setiap perwakilan laki-laki dari sib [marga] ini menyebut dirinya raja atau sibayak (kaya, terkemuka). Di beberapa desa, jumlah raja lebih banyak daripada jumlah rakyatnya. Namun, di Toba, pemerintah [Belanda] telah mengurangi jumlah raja secara signifikan.” Kenyataannya, istilah raja bahkan dipakai untuk menyebut semua anak laki-laki sampai hari ini. Hal ini tidak berlaku di Simalungun karena tiap desanya telah dikendalikan oleh marga yang berkuasa. Loeb (1935:39) menyatakan bahwa hanya laki-laki dewasa yang dapat bersuara dalam pertemuan. Tapi ia mencatat jika perempuan Batak sering menyampaikan pendapat mereka ke balai dewan dan tidak hanya didengar, tetapi jika kebetulan itu adalah pendapat seorang dukun tua, pendapat tersebut akan diakui.

Orang Batak.

Meski Batak adalah masyarakat tanpa negara, mereka tak sepenuhnya egaliter. Batak juga mengenal perbudakan yang semuanya adalah sesama Batak sendiri. Seseorang menjadi budak karena meneruskan status orang tua, menggadaikan diri, karena hutang, karena hukuman setelah sidang adat, tawanan perang, dan melalui penangkapan. Walau demikian bukan berarti antara para kepala (raja) dengan budak (hatoban) terdapat perbedaan yang curam. Pfeiffer menyatakan bahwa “[...] rajah adalah kepala; tapi semua orang, bahkan budak sekalipun, memperlakukan dia sebagai setara [mit ihm wie mit seines gleichen um].”62 Loeb (1935:42) menyatakan, “Nasib para budak di Tanah Batak selatan tidak jauh lebih buruk daripada nasib rakyat jelata.” Dua misionaris Inggris, Burton dan Ward, juga melaporkan bahwa status budak dan warga lainnya tidak terlalu berbeda di Toba:

“Perbudakan memang terdapat di kalangan suku Batak dalam cakupan yang cukup besar, tetapi hanya untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Mereka tidak mendatangkan budak dari luar, dan juga tidak banyak orang Batak sendiri yang dijual ke luar. Hukum memberikan perlindungan kepada orang-orang di negeri ini, dan pembagian kerja mereka tidak lebih menindas, dan kenyamanannya mereka kurang lebih sama saja dengan anggota keluarga yang merdeka tempat mereka berada. Mereka mungkin dihina, tetapi kami percaya, secara umum penderitaan mereka tidak lebih berat daripada orang yang merdeka.”63

Bergeser lebih jauh ke selatan di sepanjang punggungan Bukit Barisan, pola penolakan terhadap kekuasaan absolut ini juga berlanjut di dataran tinggi Minangkabau. Christine Dobbin (1979:77) menjelaskan bahwa, “Suku Minangkabau tidak melihat wilayah dan lembaga mereka sebagai bagian dari sebuah ‘negara’.” Orang Minangkabau tinggal dalam kesatuan teritorial yang disebut nagari. Nagari juga mencakup lahan pertanian, kebun dan hutan dengan batas yang jelas. Bagian yang dihuni di suatu nagari disebut kota. Para pemukim pertama di sebuah kota, termasuk dalam satu divisi keluarga (disebut kampueng). Masing-masing nagari otonom dari yang lain.

Walau demikian, tatanan swa-pemerintahan yang sebenarnya tidak terletak pada nagari, tetapi kesatuan genealogis berbasis klan (suku) yang menolak kehadiran otokratis yang efektif. Tatanan swa-pemerintahan Minangkabau telah dijuluki Loeb (1935:108) sebagai “bentuk demokrasi paling sejati yang dapat dirancang.” Di dalam satu nagari terdapat empat hingga sepuluh suku. Peran pemimpin suku yang disebut penghulu, dilaporkan oleh pengamat Belanda tidak punya kekuasaan mutlak:

“Seandainya mereka diberi wewenang otokratis, musyawarah bersama itu tidak akan terjadi karena rasa iri hati; namun para penghulu itu bukanlah otokrat dan tidak memiliki wewenang absolut. Mereka hanyalah penengah [mediator] dan pemimpin, masing-masing di suku mereka sendiri...” 64

Orang Minangkabau.

Dobbin (1979:83) menjelaskan bahwa tugas penghulu adalah menjaga ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan di negeri di antara suku-nya, tapi sebagian besar kekuasaan dan pengaruhnya bergantung pada kecerdasan, keberanian, dan kefasihannya sendiri. Penghulu adalah seorang hakim yang hampir tak punya kekuasaan eksekutif atau administratif yang bisa digunakannya. Jika terjadi perampokan atau pembunuhan, rapat penghulu tidak punya sarana untuk menegakkan hukuman. “Anak buah sering mengabaikan perintah penghulu mereka tanpa ada hukuman,” tulis Dobbin. Meski begitu ada beberapa penghulu yang karena berwibawa dan disegani, atau memiliki lebih banyak kekayaan, akhirnya punya pengaruh dan wewenang lebih besar sehingga perintahnya dituruti anak buah-nya. Penghulu semacam ini disebut sebagai pucuk aur.

Terdapat dua jenis penghulu, yakni penghulu suku dan penghulu kecil. Jika terjadi sengketa, pihak yang bermusuhan menghadap ke penghulu kecil, yakni kepala dari garis keturunan keluarga masing-masing. Jika masalahnya tidak juga selesai, barulah kasusnya diajukan ke penghulu suku, saudara laki-laki sulung dari perempuan tertua dalam garis keturunan suku yang paling terhormat. Di Matur pada masa kolonial yang terdiri atas 3.000 penduduk misal, terdapat tiga suku dan 90 keluarga besar, sehingga ada tiga penghulu suku dan 90 penghulu kecil (Dobbin, 1979:81). Loeb (1935: 108) menjelaskan perbedaan antara keduanya demikian:

“Para penghulu [kecil] tidak memiliki kekuasaan eksekutif, melainkan hanya perwakilan keluarga mereka. Kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan para kepala suku [penghulu suku]. Namun, mereka lebih bertindak sebagai penasihat ketimbang pembuat hukum. Mereka juga menerima perintah dari bawah dan tidak mampu melakukan apa pun atas inisiatif mereka sendiri.”

Penyaluran aspirasi dari bawah-ke-atas ini diwakilkan oleh pepatah yang berbunyi: Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat. Artinya, anak kemenakan harus patuh dan meminta petunjuk kepada mamak (saudara laki-laki dari ibu) sebagai pemimpin terdekat dalam keluarga. Seorang mamak tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus tunduk dan bermusyawarah kepada penghulu. Pada gilirannya, seorang penghulu dalam memutuskan suatu perkara atau masalah tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan harus berpedoman pada hasil mufakat (kesepakatan bersama).

Melangkah agak ke tengah, kita menemui sejumlah kelompok etnis yang mendiami lembah-lembah berhutan lebat di Bukit Barisan, mulai dari orang Kerinci, Rejang, Lembak, dan Serawai. Mereka menuturkan bahasa Austronesia yang masih berkerabat (Rejang menuturkan bahasa Melayu-Polinesia yang khas; Lembak dan Serawai adalah bahasa Malayik). Masing-masing dari mereka mempraktikkan model politik tanpa negara dan seringkali dengan gelar kepemimpinan yang sama.

Sunliensyar (2020:4) menyatakan, “Orang Kerinci tidak mengenal suatu pemerintahan terpusat. Tiap-tiap suku atau disebut pula sebagai kalbu, yang menghuni suatu dusun atau perkampungan memiliki struktur pemerintahan tersendiri.” Kalbu adalah sebutan untuk sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) yang lebih kecil dari dusun. Dusun dapat dihuni oleh beberapa kalbu dan dipimpin oleh kepala dusun atau depati yang lebih rendah, yang dibantu oleh sejumlah krio dan pamangku. Dusun-dusun kemudian tergabung dalam federasi dusun, yang disebut mendapo, dan setiap mendapo dipimpin oleh seorang depati yang dituakan. Kekuasaan para depati ini pada tahun 1880 dilaporkan demikian:

“Kekuasaan mereka atas masyarakat juga hanya sebatas sejauh mana tiap orang mau menghormatinya. Jika ada orang yang bertikai, lalu depati tidak berhasil mendamaikannya, maka keluarga dari kedua pihak yang bertikai akan ikut campur. Akibatnya dapat meledak perang kecil. Perangnya bisa pakai batu, senapan, atau lila [meriam tangan]... Karena itu, kekuasaan dan pengaruh para kepala suku sangat kecil. Mereka hanya bertahan sebentar saja, lalu posisinya akan digantikan oleh orang lain. Atau lama-lama mereka kembali jadi orang 65 biasa tanpa kuasa dan tanpa pengaruh apa-apa.”

Gelar yang sama dapat ditemukan di Rejang. Secara tradisional orang Rejang mengorganisir diri ke dalam unitunit pêtulai (marga) yang menempati lahan (petalangan) tertentu, yang masing-masing dengan seorang kepala suku yang lebih tua yang dipilih untuk memimpin, yang disebut sebagai depati. Pada masa Inggris, mereka kerap dipanggil untuk urusan yudisial dan kemudian digelari proatin. Soal kekuasaan kepala suku di Rejang, Marsden menulis:

“[...] tanpa adanya kerajinan dan hanya ada sedikit industri, tingkat kekayaan antar penduduk hampir sama rata, dan para kepala suku hampir tidak ada bedanya dengan sebagian besar rakyat, kecuali dalam hal gelar... Wewenang pemimpin di sini tidak lebih dari sekedar gelar tanpa disertai dengan kekuatan koersif yang dibutuhkan agar ditakuti dan dipatuhi secara mutlak oleh penduduk... Landasan hak memerintah di antara orang-orang ini tampaknya seperti telah saya katakan adalah musyawarah untuk mufakat [general consent]. Jika seorang pemimpin menggunakan wewenang yang berlebihan, atau menyimpang dari adat dan kebiasaan yang telah lama mereka anut, mereka merasa bebas untuk melepaskan kesetiaan mereka.”66

Prinsip kebebasan untuk mencabut kesetiaan politis ini juga ditemukan di sebelah selatan di kaki gunung Dempo, tempat bernaungnya orang Pasemah. Masyarakat Pasemah prakolonial terorganisir ke dalam jurai, yaitu kelompok kekerabatan dari satu buyut yang sama. Pemimpin setiap jurai di suatu dusun disebut jurai tue yang kadang juga dipanggil sebagai proatin. Berbagai jurai ini kemudian tergabung dalam pengelompokan berdasarkan silsilah dari satu nenek moyang yang disebut sumbai. Pemimpin tertinggi dari seluruh jurai di dalam satu sumbai ini disebut jurai tue sumbai. Di seluruh wilayah Pasemah mulanya ada enam sumbai. Dalam Bagian 1, kita sudah membahas bahwa Belanda tidak memerintah langsung sampai ke kampungkampung. Mereka menggunakan sistem pemerintahan tidak langsung dengan merubah sistem sumbai menjadi satuan administratif yang disebut marga dan dipimpin oleh pesirah. Dalam prosesnya para pemimpin yang disahkan Belanda ini tidak diindahkan oleh rakyatnya. Meski begitu, sebelum campur tangan Belanda, sumber Inggris yang sama menjelaskan bahwa kekuasaan para kepala dalam sistem lama juga sama lemah:

“Para kepala suku mereka [Pasemah] sama-sama tidak memiliki kestabilan kekuasaan yang mengekang dan masyarakatnya bebas untuk memilih siapa yang akan mereka patuhi.”67

Tentang kekuasaan para kepala suku di Pasemah, van Royen menyatakan:

“Ikatan di dalam suku sangat longgar, para tetua memiliki sedikit otoritas. Orang-orang menerima nasihat mereka demi pengalaman mereka yang lebih banyak atau menolaknya berdasarkan keinginan mereka sendiri.” 68

Pengantin perempuan Pasemah di Muara Empayang.

Sebagai tambahan, van Royen (1927:21-22) menjelaskan bahwa kebiasaan untuk berpindah dan memisahkan diri tidak hanya ditemukan di antara suku-suku yang merdeka, tetapi juga mencakup suku yang masuk ke dalam wilayah Palembang (kepungutan). Jika satu rumah (satu keluarga besar) terus-menerus terlibat perselisihan dengan penggawa atau kepala kampung, mereka dapat pindah ke kampung lain.

Akhirnya, bentang otonomi pedalaman ini mencapai ke ujung selatan Sumatra di dataran tinggi Lampung. Selama ini, orang-orang awam terbiasa untuk menjelaskan sejarah Lampung dalam kerangka yang negarasentris, yaitu dengan merujuk Sekala-Brak sebagai kerajaan kuno yang telah berdiri selama ribuan tahun. Tapi tidak demikian dalam buku resmi sejarah lokal terbitan pemerintah:

“[...] pada waktu itu Lampung memang tidak merupakan suatu kesatuan daerah yang dikuasai oleh seorang raja atau ratu. Sehingga sejarah kerajaan-kerajaan sebagai-mana ada di tempat-tempat lain tidak dikenal di sini. Yang ada hanyalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang kecil-kecil yang disebut kebuayan, yaitu suatu kesatuan geneologis yang mendiami daerah-daerah tertentu. Sistem kebuayan ini pada dasarnya sudah dikenal sejak permulaan orang-orang Lampung berdiam di daerah dataran tinggi Belalau (Sekala Berak) dan terus tumbuh berkembang dan diakui setelah masuknya agama Islam dan pengaruh Banten.”69

Broersma (1916:21) menjelaskan kebuayan “sebenarnya tidak dapat disebut sebagai pemerintahan”. Komunitaskomunitas itu dikelola oleh para tetua (penyimbang) dan kepala keluarga dalam suatu sistem yang disebutnya “sebuah organisasi demokratis” dan “tidak memiliki keluarga kerajaan”. Penyimbang adalah keturunan leluhur pendiri dan mempunyai pengaruh sosial. Ia dinamai penyimbang karena menjadi penengah sengketa dan menetapkan denda adat; julukan itu sendiri artinya “penyeimbang” (mediator). “Mereka tidak pernah menjadi kepala pemerintahan dalam arti kepala-kepala pribumi sekarang [pada zaman kolonial],” tulisnya (ibid, 22). Penyimbang tidak mendapat penghasilan dari jabatannya, tapi mereka menerima hadiah atas usaha mereka, menerima denda yang mereka jatuhkan melalui putusan, dan dibantu oleh warga dalam berladang.

Baik petulai, sumbay, kebuayan, atau suku di antara orang Rejang, Pasemah, Komering, Ogan, dan Abung kemudian dipukulratakan jadi marga saat diadakan reorganisasi oleh Belanda pada 1825. Hal ini dibutuhkan untuk mengubah kesatuan genealogis menjadi kesatuan teritorial yang menjadi sistem pemerintahan tidak langsung oleh negara kolonial dan mempermudah pembacaan administratif.

hlm 264.

58 Snouck Hurgronje. Het Gajōland en zijne bewoners (1903), hlm 89.

60 Pfeiffer. Meine zweite Weltreise (1856), hlm 34. Dalam versi Bahasa Inggris (1855), diterjemahkan sebagai “limited monarchy”.

61 Loeb. Sumatra: Its History and People (1935), hlm 38.

62 Pfeiffer. Meine zweite Weltreise (1856), hlm 34.

63 Burton dan Ward. “Report of a Journey into the Batak Country” (1826), hlm 508.

64 Westenenk. De Minang Kabausche Nagari (1913), hlm 33.

65 Netscher. “Aanteekeningen omtrent midden Sumatra” (1880), hlm 64.

66 Marsden, The History of Sumatra (1811), hlm 210 dan 211.

67 Marsden. The History of Sumatra (1811), hlm 215-216.

68 van Royen. Palembangsche Marga en haar Gronden Waterrechten (1927), hlm 27.

69 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah Daerah Lampung (1997/1998), hlm 56. Kata yang dibuat miring (italic) adalah dari penulis.

FEDERALISME KESUKUAN: BERSATU TANPA NEGARA

Sejak kemunculan anarkisme modern pada pertengahan abad ke-19, para anarkis secara konsisten mengusulkan federalisme dari komune demokrasi langsung sebagai pengganti negara. Ini adalah kelembagaan dimana orang-orang melakukan pengambilan keputusan terhadap hal-hal penting yang menyangkut kehidupan mereka, dan bukannya dengan membiarkan urusan ini ditentukan hanya oleh segelintir orang. Gagasan ini pertama kali diartikulasikan oleh Pierre-Joseph Proudhon dari Prancis, yang sering disebut sebagai “Bapak Pendiri Anarkisme”. Di dalam karyanya, Du Principe Fédératif (1863), Proudhon menyatakan bahwa “sistem federal adalah kebalikan dari hierarki atau sentralisasi administratif dan pemerintahan.” Menurutnya,

“Yang terpenting dan merupakan ciri dari kontrak federal, [...] adalah bahwa dalam sistem ini para pihak yang mengadakan kontrak, baik itu kepala keluarga, kota, kanton, provinsi, atau negeri, tidak hanya melakukan hubungan bilateral dan kewajiban komutatif [saling membalas], namun dalam membuat perjanjian tersebut mereka punya lebih banyak hak, kebebasan, wewenang, dan lebih banyak harta benda daripada yang mereka tinggalkan. [...]”

Federalisme Proudhon juga diusung oleh Mikhail Bakunin, anarkis Rusia. Meski Bakunin menarik ilham dari analisis ekonomi Marx, tetapi tidak dengan politiknya. Ia menolak kediktatoran proletariat dan mengawinkan komunisme Marx dengan politik federalisme Proudhon. Di dalam Federalism, Socialism, Anti-Theologism (1867) ia menulis:

“... hari ini kita menyimpulkan bahwa kita mendukung perlunya menghancurkan negara. Atau, jika disetujui, mengubahnya secara radikal dan menyeluruh sehingga, setelah tidak lagi menjadi kekuasaan yang terpusat dan diorganisir dari atas ke bawah, yang dijalankan dengan kekerasan atau otoritas berdasarkan prinsip tertentu, mereka dapat mengakui –dengan kebebasan mutlak bagi semua pihak untuk bergabung atau melepaskan diri [...] dari bawah ke atas, sesuai dengan kebutuhan nyata dan kecenderungan alami dari pihak yang terlibat, lewat federasi bebas oleh individu, asosiasi, komune, distrik, provinsi, dan negeri atas nama kemanusiaan.”

Pada generasi selanjutnya, Peter Kropotkin kemudian memberikan kredit soal federalisme kepada Bakunin. Ia bahkan menuliskannya dengan optimis, menyebutnya sebagai “komune kita yang terfederasi di masa depan”. Negara dan federasi baginya adalah dua pertentangan. “Komune,” tulis Kropotkin, dalam situasi kekuatan ganda, “akan mengetahui bahwa ia harus menghancurkan Negara dan menggantikannya dengan Federasi.”

Secara garis besar, para anarkis sepakat tentang penerapan demokrasi langsung dalam Komune yang jumlah penduduknya masuk akal untuk pertemuan tatap muka. “Bentuklah kelompok-kelompok kecil, yang berdaulat secara individu, dan satukan mereka melalui pakta federal,” tulis

Proudhon, yang menyaratkan desentralisasi. Tapi tidak ada Komune yang dapat berdiri sendiri. Peter Kropotkin menganggap bahwa eksperimen komune yang berhasil itu harus dilakukan dengan terfederasi. Dari satuan yang kecil, ia kemudian terorganisir dalam organisasi mencakup wilayah yang semakin meluas. Dalam penjelasan Bakunin: “prinsipnya tidak lain daripada federasi bebas individu-individu menjadi komune, komune menjadi provinsi, provinsi menjadi bangsa-bangsa, dan, akhirnya, bangsa-bangsa menjadi Serikat Eropa terlebih dahulu, dan pada akhirnya seluruh dunia.”

Ada kesesuaian yang begitu mencolok antara teori anarkisme dengan praktik di Sumatra yang berkaitan dengan federasi. Meski tanpa lembaga politik dengan kekuasaan yang terpusat dan membawahi taklukan yang luas, bukan berarti berbagai masyarakat tanpa negara di Sumatra tidak memiliki lembaga politik lintas kampungnya sendiri. Di berbagai tempat, berbagai federasi didirikan untuk tujuan perdagangan, penyelesaian sengketa, dan pertahanan bersama. Berbeda dengan negara, federasi ini dibentuk sembari mempertahankan otonomi suku atau kampung, yakni unit-unit yang menyusunnya.

Di Sumatra, terdapat tiga tipologi federasi. Yang pertama adalah federasi teritorial, yang dibentuk karena kedekatan pemukiman semata, yang terdiri dari kampung-kampung yang secara geografis berdekatan. Misalnya di Batak Karo, Dairi, sebagian Simalungun, Nias, dan Minangkabau. Jenis kedua adalah federasi genealogis, yang dibentuk terutama karena hubungan kekerabatan yang melacak kedekatan hubungan dari asal-usul atau nenek moyang yang sama. Federasi genealogis juga dapat disebut sebagai federasi berbasis marga. Jenis yang kedua ini misalnya di Pasemah dan Lampung. Ada pula model ketiga dimana perbedaan antara teritorial dan genealogis terlihat berjalan berbarengan atau tumpang tindih, seperti di antara Batak Toba dan Kerinci.

Di sini, saya membedakan federasi dengan konfederasi. Secara bertingkat dari bawah ke atas, gabungan unit-unit terkecil lalu membentuk federasi. Berbagai federasi jika bergabung kemudian menjadi konfederasi. Konfederasi lebih luas dan satu tingkat lebih tinggi dibandingkan federasi.

Federasi berbasis teritorial

Orang-orang Batak Karo, Dairi dan sebagian Simalungun mengenal urung, yakni “federasi desa yang longgar dengan batas-batas yang mungkin kurang lebih jelas”, yang terdiri dari beberapa gabungan desa (perbapaan), yakni satu kampung induk dan pemekarannya. Diperkirakan urung berasal dari kata urom, istilah Tamil abad ke-11 hingga ke14, yang merujuk pada dewan yang mengelola kelompokkelompok kampung kelas sudra yang terpisah dari desadesa Brahmadeya dari kasta Brahmana. Walau sumber kolonial menyebutkan jumlah yang berbeda-beda, setidaknya berdiri 22 federasi urung di seluruh penjuru Sumatra Utara. Terdapat kampung-kampung di dataran tinggi yang tidak tergabung dalam urung (McKinnon, 2009:123).

Masyarakat Minangkabau juga mengenal federasi yang disebut laras (larèh) yang secara garis besar terbagi dalam dua jenis utama berdasarkan perbedaan konsepsi politik, yaitu laras Koto-Piliang dan laras Bodi-Tjaniago. Pembagian ini bersumber dari dua tokoh legendaris pembentuk adat Minangkabau, yakni Datu Katumanggungan (pendiri Laras Koto-Piliang) dan Datu Patih nan Sabatang (pendiri Laras Bodi-Tjaniago). Meskipun tersebar anggapan populer bahwa laras didasarkan pada pengelompokan suku, analisis historis oleh Leyds (1926:380) menunjukkan bahwa kedua laras ini pada awalnya merupakan perwakilan dari dua aliran atau partai politik yang berbeda.

Sistem swa-pemerintah tradisional Minangkabau sangat menjunjung tinggi prinsip desentralisasi, di mana setiap unit politis dari tingkat bawah tetap memegang otonomi yang kuat. Struktur laras berfungsi sebagai jembatan federatif, tetapi tidak pernah menghapus kedaulatan internal masing-masing nagari atau suku di dalamnya. Hubungan laras dengan kekuasaan raja Rajo Alam di Pagaruyung bersifat longgar dan tidak bersifat hierarkis-sentralistik. Raja dan para pembantunya (Basar ampė balai) memang diidentifikasikan erat sebagai pelindung dan simbol pilar Laras Koto-Piliang yang cenderung aristokratis. Mereka diwakili oleh perumpamaan: bajanjang naiak, batanggo turun (“berjenjang naik, bertangga turun”). Sebaliknya, Laras BodiCaniago yang berjiwa demokratis memiliki kebebasan politik yang sangat besar. Pemimpin tertingginya, Datu Bandaharo nan Kuning dari Limo Kaum, bahkan memegang hak istimewa adat untuk menghadap raja tanpa harus berlutut (cukup berdiri) dan diizinkan menggunakan payung kebesaran di hadapan raja. Mereka diwakili dalam perumpamaan yang mengesankan etos egalitarianisme: tagak samo tinggi, duduak samo randah (“berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”). Perbedaan prinsipil ini juga tercermin dari bentuk fisik balai: Koto-Piliang memiliki anjungan yang lebih tinggi dari yang lain untuk tempat duduk pimpinan tertinggi adat (nan dituah), sementara balai Bodi Caniago dibuat mendatar semuanya.

Ditinjau dari berbagai dimensi, struktur federalisme semacam ini jauh lebih rumit ketimbang sekedar bersifat teritorial. Di tingkatan nagari, pemukimannya masih bersifat genealogis dan teritorial, karena adanya tatanan sukusuku didalamnya. Sejarawan lokal bahkan juga menafsirkan nagari sebagai federasi (Hardi, 2020:18). Tapi di tingkatan laras, federasi tidak hanya teritorial, tapi juga bersifat ideologis (antara monarki-konservatif yang feodal atau anarkiprogresif yang egalitarian). Meski ada dimensi genealogis dan ideologis di dua tingkatan itu, laras tetap mesti dilihat terutama sebagai federasi teritorial, karena dimensi genealogis dan ideologis dari waktu ke waktu semakin luntur atau tidak digunakan lagi. Misal, beberapa laras hari ini tidak bisa dikenali lagi apakah tergolong Koto-Piliang atau BodiCaniago, atau dianggap jenis laras campuran.70

Mekanisme kerja laras bertumpu pada musyawarah mufakat lintas-wilayah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan di tingkat nagari. Jika suatu perselisihan adat gagal diputuskan melalui rapat adat di karapatan nagari, maka perkara tersebut didelegasikan ke tingkat federasi yang lebih tinggi melalui forum yang disebut rapè salarèh (rapat selaras). Dalam bidang hukum, perbedaan prinsip kedua laras tercermin dalam pendekatan sanksinya: Laras Koto-Piliang mengedepankan pendekatan keagamaan yang ketat (“mata ganti mata”), sementara itu Laras Bodi-Tjaniago mengutamakan pemulihan keadilan, ganti rugi, dan perbaikan sifat pelaku kejahatan.

Fungsi laras juga mencakup koordinasi pembangunan fasilitas publik, seperti pembuatan saluran air atau pengamanan tebing sungai, yang dikerjakan secara gotong royong lintas-nagari melalui semangat solidaritas komunal. Penerapan struktur laras secara teritorial menunjukkan dinamika yang unik di berbagai daerah. Sebagai contoh, di wilayah L Kota (daerah Soeliki), terdapat Laras Koto Lawèh yang secara internal terbagi lagi menjadi dua sub-laras berdasarkan kondisi geografis dan kepentingan ekonomi, yaitu Larèh Air (federasi nagari-nagari di sepanjang Sungai Sinamar) dan Larèh Kaki Gunung. Setiap sub-laras ini memiliki pusat balai pertemuan dan pemimpin (pucuk) masing-masing, tapi mereka bersatu dalam rapat besar di Balai nan Panjang di Limbanang untuk isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama. Kerumitan ini menunjukkan bahwa batas-batas laras sangat lentur dan dibentuk oleh perjumpaan sosial, sejarah migrasi, serta kepentingan praktis masyarakat setempat (Leyds, 1926:410).

Sistem laras dipakai tidak hanya di tiga luak (Tanah Datar, Agam dan Limo Puluh Kuta) yang menjadi penyusun inti Alam Minangkabau. Laras juga dipakai oleh diaspora

Minangkabau ke rantau, yakni sebutan bagi wilayah pengembangan di luar daerah inti, yang biasanya berada di hilir sungai atau pesisir. Misalnya, laras Kampar nan VII Kota yang sekarang berada di provinsi Riau bersama dengan Kampar toengkoe nan III (yang terdiri atas enam nagari) bergabung menjadi satu laras baru yang lebih besar, yaitu Kampar nan XII Kota, di bawah kepemimpinan Datu di Balai. Selain itu di Kampar juga terdapat laras ketiga, yakni Kampar nan V Kota. Ketiganya disebut kabung, yang berarti “gabung” atau “keseluruhan”, yang menyusun Kampar (Netscher, 1880:20). Laras Kampar nan V Kota terdiri dari lima nagari di wilayah aliran Sungai Kampar Kanan, yakni Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio. Tentang mereka dicatat:

“Kelima negeri yang disebutkan tidak berada di bawah seorang raja. Setiap negeri dipimpin secara independen oleh satu orang atau lebih yang pengaruhnya paling besar karena punya uang atau harta kekayaan. Para pemimpin ini dibantu dalam mengurus negeri oleh para panghulu. Untuk urusan yang menyangkut kepentingan bersama dari V Kota, mereka saling berunding. Jadi, tidak ada keputusan yang menyangkut kelima negeri 71 itu yang diambil kecuali sudah disetujui bersama.”

Ketika Pemerintah Kolonial Belanda menguasai wilayah Minangkabau (khususnya pasca Perang Padri), mereka memanfaatkan struktur federatif ini untuk kepentingan birokrasi mereka. Belanda menunjuk kepala-kepala adat lokal sebagai Tuanku Larèh untuk memimpin distrik administratif baru yang dinamakan Laras. Pada tahun 1837 Belanda membagi Tanah Datar menjadi empat belas laras, dan Agam menjadi dua belas laras dengan mengacu kepada batas secara tradisional (Dobbin, 1979:80). Apabila merujuk ke Besluit Gubernur Hindia Belanda No.25 (22 April 1863), terdapat 83 laras di penjuru Residen Padangsche Bovenlanden, yakni 13 laras di Afdeeling XIII dan IX Koto, 16 laras di Afdeeling Lima Poeloe, 27 laras di Afdeeling Agam dan 27 laras di Afdeeling Tanah Datar.

Pada tahun 1913 terjadi reorganisasi, di mana sistem laras resmi dihapuskan dan digantikan oleh jenis distrikdistrik modern yang dipimpin oleh pejabat Demang dari luar daerah. Kebijakan ini memecah integritas teritorial adat karena batas distrik baru sering kali ditarik secara paksa memotong wilayah laras tradisional dengan memisahkan nagari-nagari yang secara historis merupakan saudara kandung satu federasi.

Federasi teritorial lain bisa ditemukan tidak hanya di pedalaman Sumatra, tetapi juga di kepulauan. Di Nias, terdapat öri, yakni federasi beberapa kampung (banua) yang didirikan untuk mengatur sengketa perbatasan, standar bobot dan ukuran, dan hukuman atas pelanggaran kepercayaan suci, dan menyelesaikan perselisihan (Suzuki, 1958:8). Hukum bersama di tingkat federasi diperbarui dan dirumuskan ulang, lalu diterapkan melalui perayaan yang diadakan oleh federasi setiap tujuh tahun sekali (Hummel, 2007:29). Contohnya adalah federasi sembilan kampung di Susua Hulu; atau federasi O’o’u di Nias Barat yang mulanya tiga kampung dan kemudian terus bertambah dengan datangnya kelompok imigran. Tidak semua wilayah di Nias membentuk federasi. Di lembah Susua, tidak ada federasi dan karena itu masing-masing kampung sepenuhnya independen. Federasi di Gomo-Susua dibentuk agak belakangan oleh Belanda, dan akhirnya seluruh federasi di Nias dibubarkan pada 1967 (lihat Beaty, 1992).

Meski jumlah anggota tiap öri hanya beberapa banua dan bisa dihitung dengan jari, kita tidak boleh lupa bahwa populasi masyarakat Nias prakolonial cukup terkonsentrasi dan di Nias Selatan banua paling ramai dihuni oleh dua ribu orang. Ini berbeda dengan orang Pasemah yang lebih terpencar ke dalam lebih banyak dusun.

Saya perlu jelaskan satu contoh federasi teritorial yang mungkin agak membingungkan karena justru ditemukan di dalam masyarakat yang bernegara, yaitu Aceh di dataran rendah. Ibu kota dari Kesultanan Aceh terletak di Kutaraja (yang sekarang disebut Banda Aceh). Berbeda dengan Jambi atau Palembang dimana istana ibu kota dikelilingi oleh kampung-kampung bawahan yang pengaruhnya menyusut seiring jarak, Aceh justru dikelilingi oleh wilayah berdaulat yang terorganisir ke dalam konfederasi (sagi), yang disebut Sagi Mukim (Aceh Lhèë Sagoë). Ketiga sagi itu adalah Sagi XXV Mukim (25 mukim), Sagi XXVI Mukim (26 mukim) dan Sagi XXII Mukim (22 mukim).

Sistem konfederasi di Aceh berakar dari tradisi Islam yang memadukan struktur keagamaan dan teritorial. Secara struktur, fondasi paling dasar dari sistem ini adalah mukim, yakni gabungan beberapa kampung (gampong) yang disatukan oleh keberadaan sebuah masjid sebagai pusat ibadah, musyawarah, dan peradilan. Beberapa mukim kemudian dihimpun menjadi wilayah sagi yang dipimpin oleh seorang Panglima Sagi. Konsep teritorial ini, penamaan dan fondasi institusionalnya sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam, merujuk pada istilah muqim (tempat menetap) serta ketentuan fikih Mazhab Syafii mengenai syarat minimal jamaah salat Jumat dalam mendirikan sebuah masjid di suatu kawasan. Sagi XXV Mukim berpusat di mesjid Indrapurwa Pancu. Sagi XXVI Mukim berpusat di mesjid Ladong. Sagi XXII Mukim berpusat di mesjid Indrapuri. Masing-masing dipimpin oleh Ulëbalang (Melayu: hulubalang).

Di luar tiga sagi, terdapat federasi lain, seperti di pantai timur dan barat, misalnya di Pidie, Pase, atau Keureuto. Di sini terjadi pergeseran penyebutan atau penyesuaian bentuk federasi lokal di mana struktur yang setara dengan konfederasi besar kerap kali diisi atau disangga langsung oleh wilayah-wilayah otonom yang disebut nanggroë (masingmasing dipimpin oleh para Ulèëbalang Cut). Misalnya adalah Ulèëbalang Lapan (Delapan Hulubalang) di Keureuto yang menghimpun delapan nanggroë di bawah satu Ulèëbalang Chik. Ada juga Ulèëbalang Peut (Empat Hulubalang) yang membentuk Dewan Tuha Peut (Dewan Empat Tetua).

Dengan demikian, jika di wilayah lain ketiadaan negara digantikan dengan federasi, di Aceh justru federasi dan kesultanan dapat hidup secara berdampingan. Bagaimana bisa?

Untuk menjawabnya, kita harus mundur hingga ke masa terbentuknya Kesultanan Aceh. Mulanya, Aceh berdiri dengan kekuasaan yang personal dan sangat tersentralisasi. “Mereka [sultan] memainkan peran yang sangat dominan dalam perdagangan, yang lebih menyukai sistem monopoli kerajaan yang agresif daripada kebijakan Melayu yang lebih lunak yang bertujuan menarik perdagangan ke ibu kota,” tulis Reid (1973:4). Secara historis, pembentukan ketiga sagi baru dikonsolidasikan pada paruh kedua abad ke-17 di bawah pemerintahan para Sultanah Aceh—khususnya era kepemimpinan ratu seperti Sultanah Safiatuddin atau Nakiatuddin—sebagai langkah penyesuaian konstitusional untuk meredam konflik internal dan menopang kekuasaan pusat yang perlahan melemah. Tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas politik melalui pembagian administratif daerah otonom sekaligus memperkuat pertahanan ibukota. Jadi, konfederasi dibentuk saat kekuasaan Aceh yang terpusat merosot pada akhir abad ke-17. Ini adalah masa dimana istana menjadi tidak benar-benar dapat mengatur bawahan di pinggiran seperti yang kita bayangkan dengan administrasi seperti Kesultanan Palembang. Sebagian besar waktu, wilayah yang takluk atau mengakui kekuasaan Aceh seringkali menjalankan dirinya secara otonom. Seperti yang kemudian dinyatakan oleh Raffles (dalam Loeb, 1935:225), Sultan Aceh “dihormati di mana-mana oleh rakyatnya, tapi tidak ditaati di mana pun.” Keadaan Aceh digambarkan demikian oleh penulis Belanda:

“[…] sangat mencolok betapa lemahnya fondasi yang menopang Kesultanan tersebut. Dalam urusan politik Aceh, Sultan dapat diabaikan tanpa keberatan. Terutama di masa-masa selanjutnya, kekuasaan Sultan yang sesungguhnya terbatas di dalam batas-batas kediaman mereka, yaitu Dalam. Bukannya mengendalikan para kepala suku di Aceh, Sultan harus mengawasi mereka agar tidak kehilangan kekuasaan mereka sebagai raja pelabuhan […] Awalnya sebagai primus inter pares di antara para Ulëbalang, Sultan, bahkan sebelum akhir abad ke-17 yang dimulai dengan begitu gemilang, sepenuhnya berada di bawah bimbingan tiga kepala suku Sagi. Dengan demikian, Aceh tidak pernah menjadi monarki yang kuat, melainkan kumpulan negara-negara kecil. Ditambah lagi dengan kurangnya kekuasaan sentralisasi ini adalah perselisihan internal yang terusmenerus di antara para kepala suku. Semua ini menyebabkan kerajaan semakin terpecah-pecah; kemunduran menjadi jelas terlihat, terutama setelah tahun 1659.”72

Sebagai kesimpulan untuk anomali abad ke-19, jika kita sungguhan ingin mendefinisikannya, maka Aceh harusnya disebut sebagai negara monarki-federal Islam. Saya belum temukan padanan kelembagaan yang sama persis dengan Aceh.

70 Keadannya tambah rumit dengan adanya laras ketiga, yakni Lreh Nan Panjang yang dipimpin oleh Datuak Bandaro Kayo yang

berkedudukan di Pariangan. Katanya berfungsi sebagai penengah atau juru damai jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara Koto-Piliang dan Bodi-Caniago.

71 Netscher. “Aanteekeningen omtrent midden Sumatra” (1880), hlm 26.

Federasi berbasis genealogis

Jenis kedua, adalah federasi yang sifatnya genealogis. Di Lampung, terdapat Abung Siwo Mego (Sembilan Marga Abung), suatu federasi marga suku Abung yang terdiri dari sembilan buay, yaitu Unyai, Unyi, Subing, Uban, Kunang, Anak Tuba, Belinyuk, Selagai, dan Nyerupa. Juga Mego Pak Tulang Bawang (Empat Marga Tulang Bawang) yang terdiri dari empat puyang, yakni Umpu, Bulan, Aji, dan Tegamoan. Lalu Pubian Telu Suku (Tiga Suku Pubian) yang terdiri dari Minak Patih Tuha (Manyarakat), Minak Demang Lanca

(Tambapupus), serta Minak Handak Hulu (Bukujadi). Ter72 Kreemer. Atjèh. Algemeen samenvattend overzicht van land en akhir ada Sungkay-Way Kanan Buay Lima, yang terdiri dari lima buay keturunan Raja Tijang Jungur, yakni Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, dan Barasakti.

Federasi genealogis lain yang agak meragukan dapat ditemukan di antara orang Pasemah di dataran tinggi yang jauh dari Palembang. Mereka terdiri atas enam suku, yakni Sumbai Ulu Lurah, Sumbai Pangkal Lurah, Sumbai Besar, Sumbai Mangku Anom, Semidang dan Penjalang. Akibat status permusuhan di antara empat suku Sumbai Pasemah keturunan Atong Bungsu, maka para tetuanya menghadap ke Kesultanan Palembang untuk mendapatkan petunjuk. Mereka lalu diserahkan empat tikar (lampik) untuk duduk dan bermusyawarah; semenjak itu mereka disebut sebagai “Lampik Empat”, dengan para kepalanya disahkan dan memiliki perjanjian dengan Palembang. Dua suku yang lainnya sepenuhnya independen dari Palembang; mereka dijuluki “Merdeka Due”. Lampik Empat Merdeka Due kemudian dikenal para sejarawan seperti Gilaud dkk (2009:427n) dan Abubakar dkk (2020:33) sebagai struktur federasi longgar yang secara adat memayungi enam suku Pasemah.

Meski begitu, belum pernah ada bukti bahwa keenam suku Pasemah duduk bersama sebagai satu federasi. Salah satu musyawarah tingkat federasi dilakukan pada 1866 di Gelung Sakti yang hanya diikuti oleh empat suku Sumbai, yang memutuskan bahwa mereka tidak akan melawan Belanda dan justru menyatakan sumpah setia. Musyawarah ini tidak diikuti oleh Semidang dan Penjalang (Mahruf dkk, 1999:72). Keadaan di Pasemah Lebar sepanjang masa prakolonial ditandai oleh permusuhan dan otonomi yang kuat dari masing-masing suku. Dengan demikian Lampik Empat Merdeka Due sepertinya bukan federasi, melainkan konsep tentang bagaimana orang Pasemah memandang hubungan mereka dengan Palembang. Yang sepenuhnya menjalankan prinsip federalisme bersifat genealogis adalah empat sumbai yang tergabung ke dalam Lampik Empat. Mereka berjalan secara efektif dan kompak setelah disahkan oleh Kesultanan Palembang dan tetap menjaga otonomi penuh karena status sebagai sindang (perbatasan), tetapi mengalami keretakan setelah dibubarkannya Kesultanan oleh Belanda. Bubarnya Lampik Empat terbukti dari kegagalan menciptakan stabilitas keamanan dan tidak dipatuhinya para pemimpin suku seperti telah saya bahas di Bagian 1.

Seberapa besar cakupan federalisme Lampik Empat bisa diketahui dari jumlah dusun tiap sumbai pada 1870. Sumbai Besar terdiri dari 52 dusun, Sumbai Ulu Lurah 38 dusun, Sumbai Pangkal Lurah dengan 24 dusun dan Sumbai Mangku Anom 19 dusun (Mahruf dkk, 1999:19). Mengorganisir wilayah dan populasi seperti ini di masa lalu bukanlah perkara mudah dan mungkin memerlukan logistik dan jaringan komunikasi lintas dusun yang mumpuni. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ini mirip dengan konfederalisme yang disahkan oleh penguasa dari luar di Kerinci. Jika di Pasemah terdapat federasi Lampik Empat yang disahkan oleh Palembang, maka di Kerinci terdapat Tiga Helai Kain dan Delapan Helai Kain yang disahkan oleh Jambi dan Inderapura. Ketiganya dalam definisi politik modern dapat disebut sebagai konfederasi. Norma politik lokal (federasi dusun) maupun struktur makronya (konfederasi) berjalan berdampingan.

Selain Pasemah, ada kasus lain yang agak meragukan tentang praktik federalisme. Misalnya, Batak Angkola dan Mandailing punya lembaga lintas-kampung yang disebut kuria. Bartlett (1955:639) menyebut kuria sebagai federasi. Tetapi Castles (1979:70) berpendapat bahwa “federasi desa tampaknya bukan istilah yang tepat karena menyiratkan hubungan yang dibentuk dengan sengaja di antara orangorang yang setara.” Sebaliknya, kuria bersifat agak feodal dan tersentralisasi. Sebuah kuria mencakup banyak desa yang tidak dihuni dari desa induk tetapi justru ditaklukkan olehnya, atau lebih sering didirikan oleh anggota marga lain di wilayah yang telah diklaim oleh marga pemilik kuria. Meski ukurannya beragam, kuria terbesar pada zaman kolonial dilaporkan berpenduduk lebih dari 19.000 orang. Dari populasi padat itu mulai muncul kelas istimewa, para aristokrat (namora-mora) yang hanya menikah antara mereka sendiri. Di tingkat kuria, juga terdapat raja yang setingkat lebih tinggi dari raja tingkat huta. Rajanya (yang disebut pamusuk di Tapanuli Selatan), menurut Castles “jadi mirip seperti raja yang sungguhan, meskipun pada dasarnya masih menjadi kepala keluarga dari garis keturunan terbesar – dan pendiri.” Sampai ada penelitian lebih lanjut tentang sejarah kuria, kita belum tahu apakah ini merupakan federasi atau negara. Saya rasa bukan keduanya, atau mungkin mulanya bersifat federatif tetapi lama-kelamaan mulai menjadi proto-negara (lihat Bagian 4).

volk … (1922), hlm 9.

Federasi campuran (teritorial-genealogis)

Di Kerinci terdapat mendapo, yakni federasi dusun yang memiliki ikatan genealogis (keturunan) dan teritorial. Di setiap dusun terdapat empat suku (kalbu), masing-masing dengan kepala sukunya sendiri. Salah satu kepala suku ini kemudian dipilih menjadi depati, yaitu kepala dusun yang jabatannya digilir kepada tiga kepala suku yang lain. Beberapa dusun ini kemudian membentuk mendapo, yang kepala mendapo-nya juga dipilih secara bergantian (gilir-ganti) dari para depati di dalam persekutuan dusun-dusun itu. Dengan begini, baik kepala dusun dan kepala mendapo jabatannya sama-sama digilir. Sunliensyar (2020:4) menjuluki tatanan masyarakat Kerinci ini sebagai “heterarkis dan egalitarian”, sementara itu Sandra dkk (2023) menyebutnya “demokrasi komunitarian”.

Suatu mendapo, terdiri dari beberapa dusun yang berdekatan dan sekaligus terikat ke dalam hubungan kekerabatan, biasanya satu kampung induk serta beberapa kampung pemekarannya. Misalnya, Mendapo Hiang di Sungai Batu Sangkir terdiri atas sebelas dusun. Beberapa mendapo juga dinamai berdasarkan jumlah anggotanya. Misalnya, terlepas dari apakah anggota federasinya suatu saat bertambah, ada Mendapo Depati Tujuh dan Mendapo Limo Dusun. Watson (2009:253) secara berlebihan memperkirakan bahwa ada ratusan mendapo di penjuru Kerinci, sementara Netscher

(1880:63) dalam tabelnya mencatat ada 29 mendapo. Tidak diketahui apa terdapat dusun-dusun yang sepenuhnya independen. Tetapi sepertinya semua dusun tergabung dalam mendapo karena ikatan kekerabatan adalah norma politik lokal.

Pada gilirannya, beberapa mendapo dapat bergabung ke kesatuan yang lebih besar secara teritorial, misal Tiga Helai Kain dan Selapan Helai Kain. Selapan Helai Kain atau yang disebut Mendapo nan Selapan, beranggotakan delapan mendapo, salah satunya Mendapo Hiang yang beranggotakan sebelas dusun. Sumber lain menyatakan delapan mendapo tersebut adalah: Mendapo Semurup (28 dusun), Mendapo Kemantan (12 dusun), Mendapo Depati Tujuh (12 dusun), Mendapo Rawang Mudik (18 dusun), Mendapo Rawang Hilir (17 dusun), Mendapo Penawar (9 dusun), Mendapo Hiang (9 dusun), dan Mendapo Seleman (7 dusun) (Djakfar & Idris, 2006, dalam Sandra dkk, 2023:61). Dengan demikian, terdapat total 112 dusun dalam satu konfederasi.

Van Aken (1915:40) menyebut Tiga Helai Kain dan Selapan Helai Kain sebagai “persekutuan adat bersama” [gezamenlijk adat-verband] dan Sunliensyar (2020:18) menyebutnya “wilayah adat utama”, yang jumlah seluruhnya ada lima di Kerinci. Tetapi saya justru mendefinisikan Selapan Helai Kain lebih tepat sebagai konfederasi, karena merupakan federasi dari federasi: dusun-dusun tergabung dalam mendapo, dan mendapo-mendapo tergabung ke dalam Selapan Helai Kain. Tingkatan mendapo (federasi) sifatnya genealogis, sementara Selapan Helai Kain (konfederasi) sifatnya teritorial. Pendapat saya sejalan dengan Netscher (1880:64) yang mendefinisikan mendapo sebagai “asosiasi dusun ultrademokratis-republikan” dan seluruh Kerinci sebagai “Konfederasi republik ultra-demokratis.”

Sunliensyar (2020:19) menjelaskan federasi dibentuk karena “sangat sulit bagi para penguasa [pemimpin] Kerinci untuk melakukan komunikasi dan berhubungan dengan pihak-pihak kerajaan secara terkoordinasi”. Itu sebabnya, para depati mengambil inisiatif untuk membuat kerapatan di balai. Empat Helai Kain dibentuk untuk menjadi perantara hubungan dengan Jambi. Sementara Delapan Helai Kain sebagai perantara hubungan dengan Inderapura. Satusatunya alasan kenapa mereka membutuhkan pengukuhan dari penguasa eksternal adalah karena mereka memandang sesama orang Kerinci sebagai sederajat, dan karena itu tak punya wewenang apapun.

Meski federasi-federasi ini disahkan oleh penguasa pesisir, bukan berarti mereka langsung kehilangan otonominya. Memang, dulunya Inderapura dan Jambi punya perwakilan di Kerinci, tetapi mereka tidak berkuasa dan pada akhir abad ke-19 angkat kaki dari Kerinci. Netscher (1880:61) menyatakan bahwa “Inderapura tidak memiliki supremasi di Kerinci.” Begitu juga Jambi, seperti yang dinyatakan oleh Andaya (1993:166):

“Tradisi lokal mencatat bahwa penguasa Jambi-lah yang membagi kain penanda terbentuknya dua federasi di Kerinci, yaitu delapan helai kain dan tiga helai kain. Kendati demikian, hubungan ini sangat bergantung pada keinginan dari masyarakat itu sendiri. Sebagian besar wilayah hulu (ulu) mampu berdiri sendiri secara ekonomi tanpa bergantung pada pusat di hilir (ilir). Federasi-federasi lokal ini bahkan membuat kesepakatan lisan sendiri untuk mengurus batas wilayah, pengelolaan tambang emas, hingga urusan utang piutang. Meskipun seorang kepala suku terkadang meminta piagam dari Jambi untuk memperkuat posisinya, legitimasi atau gelar kehormatan dari raja hilir tersebut dirasa makin lama makin kehilangan taringnya.”

Sementara itu, dalam tradisi masyarakat Batak Toba di dataran tinggi, tatanan federasi otonom terwujud melalui institusi horja dan bius yang memadukan ikatan darah (genealogis) sekaligus teritorial. Struktur terbawah dimulai dari huta sebagai kampung asal yang dipimpin oleh Raja Huta, yang kemudian berhimpun ke dalam federasi (horja).

Berbagai horja kemudian membentuk bius, sebuah dewan tertinggi sekaligus konfederasi makro lintas marga dan horja. Federasi mengelola sumber daya bersama, kerja sama antar desa, dan penyelesaian sengketa lokal di antara huta anggota. Mereka punya wewenang untuk menjalin pakta dengan federasi lain untuk perlindungan bersama dan stabilitas regional dan menyelenggarakan pertemuan tradisional besar dan pesta syukur komunal (horja rea).

Otonomi masing-masing kampung dan marga penyusun tetap terjaga secara mutlak tanpa adanya kekuasaan raja tunggal yang bersifat sentralistis. Berbeda dengan kuria di Mandailing yang diubah Belanda menjadi instrumen administratif modern, sistem bius dan horja di Toba digerus secara sistematis oleh penetrasi pemerintahan kolonial melalui pembagian distrik (distrikt) dan kontrol langsung berbasis birokrasi teritorial asing, yang secara perlahan mereduksi kedaulatan dewan adat tradisional tersebut.

Contoh-contoh federasi di atas mengulangi pembahasan saya dalam dua kajian Proyek Suku Api (PSA) sebelumnya. Di dalam Dayak Mardaheka (2021:72-179) saya telah tunjukkan federasi kampung juga dapat ditemukan di antara orang Dayak Simpakng-Krio di Kalimantan Barat dan juga Ma’anyan di Kalimantan Tengah. Setelah buku itu terbit, saya temukan struktur serupa di antara Dayak Deah di Kalimantan Selatan dan Orang Darat di Kotawaringin, Kalimantan Tengah. Di dalam Anarki di Alifuru (2024), saya juga tunjukkan struktur federalisme yang beragam seperti Fogoguru di Halmahera, Saniri Waele Telu di Seram dan Seri-Tahun di Seram Laut. Jadi, federalisme adalah praktik kelembagaan yang sama meluasnya di Nusantara. Tidak semuanya berbentuk kerajaan untuk bersatu.

PENUTUP

Berdasar apa yang telah saya uraikan, organisasi sosial di Sumatra menjadi bukti yang menolak pemahaman bahwa pemimpin (leader) dan kepala (chief) adalah sama dengan penguasa (ruler). Memang di beberapa masyarakat para kepalanya lebih besar kekuasannya ketimbang yang lain. Tapi kita dapat melakukan generalisasi bahwa sebagian besar para kepala di masyarakat tanpa negara punya di pedalaman Sumatra punya kekuasaan yang terbatas, mereka bisa dibantah atau diabaikan, dan keputusan penting terkait urusan bersama harus dimusyawarahkan. Bahkan, mereka dapat diganti, atau seperti yang banyak dilaporkan, dapat ditinggalkan karena warganya membentuk kampung baru dengan kepala baru. Hal ini meluruskan pemahaman awam bahwa masyarakat prakolonial sudah pasti berbentuk kerajaan, sementara pada kenyataannya para kepala ini, bahkan walau bergelar raja, bukanlah raja sama sekali.

Kerajaan bukan satu-satunya pilihan kelembagaan yang tersedia untuk mengkoordinir kehidupan sosial di wilayah yang luas. Alih-alih menyerahkan keputusan hanya kepada otoritas absolut satu orang, masyarakat tanpa negara ini memiliki semacam dewan-dewan yang mewakili kampung, suku dan marganya masing-masing di dalam kedudukan yang kurang lebih sederajat. Alih-alih membuat kampung dan marga tunduk kepada pusat, federalisme ini memungkinkan tiap kampung dan marga tetap otonom dan terdesentralisasi. Melalui federasi, berbagai entitas bisa menjalankan kebijakan atau bergerak secara kompak dan derap langkah yang sama. Melalui federasi, wilayah yang luas bisa menjadi selaras; kata “selaras” secara etimologis berasal dari laras Minangkabau untuk menggambarkan kesatuan dan harmoni berbagai nagari.

Beberapa bentuk kelembagaan non-negara lain kadang disalahpahami sebagai federasi. Misalnya, Lampik Empat Merdeka Due bukan federasi, yang federasi hanya Lampik Empat. Begitu juga berbagai kuria di antara Batak Mandailing, memang terlihat seperti federasi, tetapi terdapat pusat kekuasaan yang agak lemah dari kampung induk ke kampung anakan berdasar hubungan kekerabatan.

Praktik federasi bahkan bisa ditemukan dalam masyarakat bernegara seperti Aceh, dimana pusat (kesultanan)

dengan pinggiran (federasi) berjalan berdampingan. Dengan demikian, keberadaan federasi tidak secara otomatis menandakan bahwa masyarakatnya egalitarian. Federasi di Aceh menjadi bukti bahwa praktik federalisme dapat diintegrasikan ke dalam kesultanan sembari mempertahankan bentuk hubungan yang relatif hierarkis dan feodal.

Tapi, studi kasus Aceh memberikan berbagai kemungkinan tidak terduga dalam kajian ketiadaan negara. Jika di Aceh terdapat berbagai konfederasi, di Minangkabau justru terdapat kerajaan Pagaruyung. Begitu pula di Batak, terdapat institusi Sisingamangaraja. Apakah itu artinya baik Batak dan Minangkabau adalah masyarakat yang memiliki negara, seperti Aceh?

B A G I A N 4

NEGARA IMAJINER: KASUS BATAK DAN MINANGKABAU

“Salah satu penemuan paling menarik dari antropologi evolusioner adalah bahwa sangat mungkin memiliki raja dan bangsawan serta pernak-pernik kerajaan lainnya tanpa sama sekali memiliki negara dalam pengertian yang

mekanis.”

—David Graeber73

APAKAH GUNUNG MEMBUNUH NEGARA?

Tidak diragukan lagi James C. Scott memberikan sumbangsih dan terobosan historiografi penting tentang kajian masyarakat tanpa negara di dataran tinggi Asia Tenggara dalam karyanya, The Art of Not Being Governed (2009). Tapi Scott seringkali berhadapan dengan sejumlah fakta yang bertentangan dengan tesis dasarnya sendiri. Untungnya ia sadar akan hal itu dan tidak abai, walau ia seperti sengaja menaruh fakta bertentangan tersebut dalam catatan akhir sebagai upaya menjaga keutuhan retorika buku, atau agar tidak meruntuhkan bangunan teoritis yang telah dengan apik disusun(?). Karena memiliki konteks politik yang sama, maka tesisnya diasumsikan juga berlaku di penjuru Asia Tenggara. Tetapi sejumlah tantangan pada tesisnya justru sama-sama berasal dari dataran tinggi Asia Tenggara, termasuk Sumatra.

Tantangan pertama pada tesis Scott menyasar pada argumennya soal perbedaan pola pertanian Asia Tenggara yang bukan sekadar adaptasi ekologis, melainkan keputusan politik yang disengaja. Menurutnya, sawah irigasi di dataran rendah dirancang sebagai “mesin negara” yang memfasilitasi pengumpulan pajak, pemusatan penduduk, dan kontrol administratif yang hierarkis. Sementara itu, ladang berpindah di pegunungan merupakan strategi politik berupa “pertanian pelarian” yang sengaja dipilih untuk menjaga mobilitas, menghindari penyitaan, serta merawat otonomi agar masyarakat terhindar dari cengkeraman penindasan negara.

Scott memberi kesan dikotomis ladang dataran tinggi (tanpa negara) sebagai alternatif dari sawah dataran rendah (negara). Tapi hal ini tidak berlaku di Sumatra. Di sini, ladang berpindah dipraktikkan kecil-kecilan oleh suku-suku semi-nomaden. Sebagian besar masyarakat populasi padat di dataran tinggi Sumatra yang tanpa negara, seperti dikaji oleh Reid (2004), malah membudidayakan padi secara ekstensif. Mereka bahkan telah menjadi lumbung pangan bagi negara dataran rendah seperti Jambi dan Palembang (Reid, 2005:50). Hal ini juga diakui Scott di catatan kakinya:

“Minangkabau dan Batak di Sumatra memiliki pertanian padi yang maju dan budaya yang kaya, tapi tidak membentuk negara. Hal ini berarti pertanian padi saja tidak cukup untuk membentuk negara.”74

Tantangan yang kedua dalam tesis Scott adalah argumennya bahwa ketiadaan aksara dalam masyarakat tanpa negara di Zomia bukanlah sebuah keterbelakangan, melainkan sebuah pilihan sadar untuk menjaga otonomi politik.

Sementara bagi negara, aksara adalah instrumen krusial untuk menciptakan “keterbacaan” (legibility) yang memungkinkan penguasa melakukan sensus, pemungutan pajak, dan mobilisasi tenaga kerja atas subjeknya. Perbedaan dikotomis ini menempatkan aksara sebagai alat sentralisasi dan kekakuan administratif yang mengikat individu pada catatan negara, sedangkan tradisi lisan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan diri yang fleksibel dan mudah berubah, sehingga mencegah negara untuk melacak, mendokumentasikan, atau mempermanenkan identitas penduduk yang ingin tetap berada di luar jangkauan kekuasaan pusat.

Lagi-lagi hal ini menemukan pengecualiannya di Sumatra. Masyarakat dataran tinggi tanpa negara di Sumatra menggunakan dua rumpun aksara tradisional. Pertama adalah Surat Ulu atau aksara Ka-Ga-Nga (dari Kerinci, Rejang, Lampung, Lembak, Pasemah hingga Serawai) yang mencakup aksara Kerinci (surat incung), aksara Rencong, aksara Rejang-Lebong, dan aksara Lampung. Kedua adalah Surat Batak dari Angkola-Mandailing, Toba, Simalungun, PakpakDairi, hingga Karo. Scott juga mengakui soal fakta ini dalam catatan kaki, meski tak merujuk secara spesifik:

“Orang-orang Portugis pada awal abad ketujuh belas menemukan ada tingkat melek huruf yang tinggi yang dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan di Filipina bagian selatan, Sumatra, dan Sulawesi. […] melek huruf mereka tidak berkaitan dengan istana, teks-teks, perpajakan, catatan perdagangan, sekolah formal, perselisihan hukum, atau sejarah tertulis. Sepertinya itu digunakan secara eksklusif untuk kepentingan tradisi lisan. Orang akan, katakanlah, menuliskan mantra atau puisi cinta (yang pada dasarnya sama saja!) pada sehelai daun lontar untuk menghafal dan melantunkannya atau untuk mempersembahkan naskah itu sendiri kepada orang yang dicintai sebagai bagian dari ritual pacaran. Ini adalah contoh yang menarik tentang suatu bentuk melek huruf yang tampaknya, sepenuhnya terlepas dari yang biasanya dikaitkan dengan teknologi 75 pembentukan negara.”

Seorang pendeta Batak memegang pustaha.

Jika kita patuh pada tesis Scott secara ketat, maka kita tiba pada anomali dari masyarakat tanpa negara di dataran tinggi Sumatra yang, anehnya, memiliki sawah dan aksara. Fakta ini sendiri tidak kemudian meruntuhkan teori Scott. Ini adalah pengecualian empiris dan pembatasan geografis dan konseptual: situasi di daratan utama Asia Tenggara berbeda dengan di kepulauan.

Beberapa ahli telah berupaya merevisi atau membatasi klaim universal Scott. Ini sebuah upaya yang coba dilakukan oleh Michael Paul Leadbetter dan Wayan Jarrah Sastrawan lewat satu artikel berjudul Do mountains kill states? Keduanya menantang asumsi bahwa “lingkungan dataran tinggi membatasi dan menghambat kompleksitas sosial, sehingga tidak kondusif bagi sifat-sifat yang sering dikaitkan dengan peradaban dan struktur negara.” Lewat studi kasus aksara dan sisa arkeologis pegunungan Kulen (Kamboja), dataran tinggi Ifugao (Filipina) dan berbagai gunung berapi (Jawa Tengah), keduanya menunjukkan bagaimana “masyarakat dengan dataran tinggi” [people with highlands] dan pegunungan juga dapat menciptakan serta mengonsolidasikan negara-negara yang sama kokohnya dengan negaranegara di dataran rendah. Mereka dapat melestarikan jejakjejak material dan tekstual dari negara, dan mereka dapat menciptakan bentuk-bentuk organisasi sosial yang belum memiliki terminologi analitis.

Leadbetter dan Sastrawan mungkin hampir benar kalau studi kasus mereka di Batak dan Minangkabau. Meski ada beberapa sejarawan yang berkata keduanya tanpa negara, terdapat fakta yang tidak terbantahkan tentang keberadaan lembaga mirip negara. Di Minangkabau terdapat Kerajaan Pagaruyung yang terletak di tempat dengan nama yang sama yang mengklaim jadi penguasa seluruh darek hingga rantau Minangkabau. Sementara di Batak Toba, terdapat Sisingamangaraja yang di beberapa sumber disebut sebagai penguasa seluruh tanah Batak. Keberadaan kedua lembaga inilah yang membuat beberapa sejarawan dan kaum awam saat ini beranggapan bahwa Batak dan Minangkabau dulunya adalah masyarakat yang memiliki negara.

Pada Bagian ke-4 ini, saya akan menunjukkan bahwa anggapan itu separuhnya benar dan separuhnya lagi salah: Batak dan Minangkabau pernah bernegara dan juga pernah tanpa negara. Entitas mirip negara yang kemudian dihadapi oleh orang Eropa pada abad ke-16 hingga ke-19, seperti dijelaskan oleh Leadbetter dan Sastrawan, belum memiliki terminologi analitis. Di sini saya akan menyebutnya “negara khayalan” (imajinary state), karena bayang-bayang kekuasaan yang abstrak dan hanya ada di dalam pikiran, tetapi tidak punya pengaruh politis secara langsung dan nyata sebagaimana negara pada umumnya baik kuno maupun yang modern. Reid (2005:64) juga menyatakan bahwa “Raja-raja Minangkabau dan Batak adalah tokoh-tokoh karismatik atau magis yang memproyeksikan kekuasaan mereka ke luar tetapi tidak memerintah rakyat mereka sendiri.” Definisi yang saya ajukan mungkin bermasalah, karena bisa jadi ini hanya soal mode kekuasaan yang bekerja dengan cara berbeda. Tapi semuanya akan menjadi lebih mudah untuk dipahami setelah saya terangkan selanjutnya.

73 Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology (2009), hlm 65.

74 Scott, The Art of Not Being Governed (2009), catatan kaki 57, hlm 343.

75 Scott, The Art of Not Being Governed (2009), catatan kaki 613, hlm 388.

NEGARA BATAK DAN MINANGKABAU PADA ZAMAN KUNO

Dari zaman ke zaman, Nusantara telah menerima gagasan tentang negara dari beragam sumber: India, Cina, Arab, hingga Eropa. Pengaruh India ke Batak seperti dinyatakan oleh Castles (1979:67) mencakup aksara, konsep keagamaan (termasuk pengorbanan kuda seperti yang dilakukan oleh bangsa Arya Weda) dan cukup banyak kosakata, termasuk istilah politik utama seperti huta (kampung), raja (kepala suku/kampung) dan marga (klan). Bahkan, bisa jadi penyerapannya bukan sekedar kosakata, tapi juga konsep dan praktik kerajaan itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh adanya prasasti aksara Tamil dari abad ke-11 di penjuru Sumatra.

Meski sejarawan modern sepakat menyebut Batak dan Minangkabau sebagai masyarakat tanpa negara, tetapi pada zaman kuno keduanya sebenarnya ditandai oleh keberadaan negara, terlepas dari apakah kekuasaannya kuat atau lemah, atau apakah hal itu negara sungguhan atau bukan. Ini akan menjadi rumit ketika kita hendak menjawab apakah itu negaranya orang Batak/Minangkabau atau negara yang berkuasa atas orang Batak/Minangkabau? (mengingat identitas etnis keduanya belum terbentuk sebelum abad ke-16).

Batak sebenarnya adalah julukan yang dipakai untuk menyebut berbagai suku yang tidak memeluk Islam di utara Sumatra. Mereka adalah berbagai suku bangsa yang meski memiliki beberapa kesamaan bahasa, tetapi cukup beragam secara budaya dan politik. Masing-masing suku punya catatan etnohistori yang berbeda untuk melacak riwayatnya masing-masing. Misal, orang-orang Simalungun mengaitkan diri mereka pada sejarah kerajaan Nagur dan orang Karo dengan kerajaan Aru. Meski tidak secara langsung, tampaknya ada hubungan antara marga Pane dari Batak Angkola di Tapanuli Selatan dengan kerajaan Panai, atau antara orang Batak Toba dan Pakpak-Dairi dengan Barus. Yang menariknya, semua negara tersebut terletak di pesisir atau setidaknya menguasai akses strategis menuju ke pesisir, sementara Batak pada saat ini terletak di pedalaman.

Beberapa laporan Cina memberikan deskripsi tentang masyarakat tanpa negara di pesisir timur Sumatra Utara. Laporan yang ditulis oleh Wang Dayuan dari Dinasti Yuan dalam bukunya Dao Yi Zhi Lue, (“Laporan Ringkas Pulaupulau Barbar”) tahun 1349, menggambarkan orang-orang “Berwajah Bunga” yang menato wajah mereka dengan tinta, dimana “adat istiadat mereka sederhana, dan mereka memiliki seorang kepala suku.” 76 Laporan ini menyiratkan bahwa tidak ada raja formal atau otoritas negara, meski sepertinya ada kepemimpinan tunggal khas Austronesia.

Gambaran serupa diperkuat Ma Huan di dalam Yingya Shenglan [Catatan Umum Pantai-pantai Samudra] ketika membahas tentang “raja bertato” dari Na-ku-erh (那古兒)

yang baru menyerang Samudra Pasai.77 Catatan perjalanan utusan Dinasti Ming yang sama, Fei Xin, dalam Xingcha Shenglan (“Catatan Umum Perjalanan di Lautan”) pada 1436 menggambarkan penduduk “negeri Hua-mian” (negeri wajah bertato) sebagai berikut:

花面國 其處與蘇門答剌國接境。遠迤山地,田足稻禾。氣 候不常,風俗尚厚。男女 大小皆以黑汁刺面,為花獸之狀。 猱頭裸體,單布圍腰。孳生牛羊,雞鴨羅市。 不奪其弱,上 下自耕自食,富不驕奢,貧不生盜,可為。

“Negeri ini berbatasan dengan Samudra [Pasai]. Membentang jauh hingga pegunungan, dengan hamparan sawah yang melimpah. Iklimnya tidak menentu, tetapi adat istiadatnya sederhana dan jujur. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya bertato dengan tinta hitam di wajah mereka, menyerupai bunga dan hewan... Mereka tidak menjarah yang lemah; rakyatnya bercocok tanam sendiri-sendiri. Orang kaya tidak sombong, dan orang miskin tidak mencuri. Negeri ini adalah tempat tinggal yang layak.”78

Kutipan di atas menyiratkan negeri yang dihuni oleh masyarakat suku yang egaliter, tanpa ada pembagian kelas yang signifikan. “Tidak menjarah yang lemah” dapat ditafsirkan sebagai ketiadaan penarikan pajak dan upeti. Tiga laporan itu juga menunjukkan bahwa dari zaman ke zaman, terjadi perkembangan dari yang sebelumnya kepala suku menjadi raja, walau struktur pemerintahannya masih lemah atau longgar. Versi Xingcha Shenglan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Mills (1996), mengidentifikasi negeri wajah bertato itu sebagai Nagur. Na-ku-erh mungkin adalah Nagur.

Groeneveldt (2018:109) memperkirakan bahwa Nagur merupakan pemukiman maju di pesisir timur bagi orang Batak yang tinggal di pedalaman. Pernyataan “negeri ini membentang hingga ke pegunungan” juga mengasosiasikan negeri wajah bertato di pesisir dengan Batak di pedalaman. Meski tanpa menyebutkan sumber, buku sejarah terbitan Depdikbud (1978) memperkirakan bahwa wilayah “kekuasaan” Nagur mencakup pedalaman Asahan, Serdang Hulu, Tanah Karo hingga ke Gayo-Alas. Sementara Kenan Purba (dalam Damanik, 2018:148) menyatakan Nagur mencakup Simalungun, sebagian Karo, Pakpak, Deli-Serdang dan yang agak berlebihan, sampai ke Rokan di Riau. Batara Sangti Simanjuntak (1978:196) bahkan berpendapat Nagur terdapat di Gayo-Alas, mirip seperti Reid (2006:10) yang menempatkan Bata di dalam laporan Tomé Pires di sekitar Langsa atau Tamiang, Aceh.

Jika seluruh tebakan di atas tepat, maka secara historis terjadi “penyusutan” dari Nagur kuno yang wilayahnya mencakup pesisir, ke wilayah tradisional Simalungun saat ini yang secara garis besar tersebar dan berpusat di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar setelah hancurnya kerajaan Nagur. Hubungan Nagur dengan Simalungun juga dibuktikan dari beberapa nama tempat seperti Nagur Raja (Nagaraja), Nagur Raya, Nagur Bayu, Mariah Nagur dan lain-lain. Bahkan di Simalungun, tidak sedikit namanama wilayah yang identik dengan nama ‘Nagur’ seperti Nagur Huta (Nagahuta), Nagur Saribu (Nagasaribu) dan lain-lain (Damanik, 2018:xlvii). Saya tambahkan pula adanya nama tempat seperti Nagur Usang di Kabupaten Simalungun dan desa Nagur di Serdang Bedagai.

Satu versi berpendapat nama Nagur diambil dari asal pedagang Chetty dari India, yaitu Nagpur, yang lalu diserap menjadi nagari (Minangkabau), negeri (Melayu) dan nagori (Simalungun) (Damanik, 2018:xliii-xliv). Pendapat ini keliru karena “negeri” merupakan serapan Sanskerta nagarī (नगरी). Nama Nagur secara kebetulan mirip tempat asal leluhur Simalungun, yang konon, dari Nagore di Tamil Nadu, India

Selatan (Situmorang, 2022:49). Terdapat beberapa bukti yang membenarkan tesis tentang asal-usul India ini. Simalungun punya sejarah lisan tentang pertempuran antara Nagur dengan Batangio yang disebabkan oleh permainan catur dua rajanya, yang dibuktikan dengan artefak batu buah catur dan batu bergaris-garis (Purba Tambak, 2019:18- 19). Menariknya, catur adalah permainan tradisional yang berasal dari India, chaturanga. Meski sekarang ini telah berkembang menjadi puluhan marga karena bertambahnya para pendatang, Simalungun mulanya hanya tersusun atas empat marga utama, yaitu Sinaga, Saragih, Damanik, Purba (nama terakhir berasal dari bahasa Sanskerta, purwa, yang berarti “timur”). Secara khusus Damanik, yang dikatakan adalah pendiri kerajaan Nagur dan berasal dari kelas brahmana dan kesatria India, memiliki anak marga yang namanya jelas pengaruh India selatan: Colia, Brahmana, Pandia, Meliala, Depari, Muham, Pelawi, dan Tekan.

Salah satu versi asal-usul Simalungun dijelaskan oleh Tuan Taralamsyah Saragih (surat pribadi pada 1963, dalam Panjaitan, 2014:61), yang menyatakan orang Simalungun merupakan keturunan dari empat raja besar yang berasal dari Siam dan India, yang rakyatnya masuk ke wilayah Sumatera Timur kemudian meneruskan perjalanan hingga ke Aceh, ke Langkat, Bangun Purba, dan Bandar Kalifah sampai ke Batubara. Akibat desakan dari orang “Djau” (?), mereka berangsur-angsur mencapai pinggiran Danau Toba sampai ke Samosir. Keempat raja yang menurunkan empat marga utama Simalungun mengadakan harungguan bolon (permusyawaratan besar) dengan kesepakatan agar jangan saling menyerang satu sama lain. Lama-kelamaan, mereka menjadi satu suku tersendiri, yang hari ini disebut sebagai Simalungun.

Ingatan tentang kerajaan besar di masa lalu juga terekam dalam sejarah lisan dari Simalungun, Parpandanan Na Bolag. Raja terakhirnya, Pakpak Mula Raja, anak Dayang Nagurrata, dikisahkan luar biasa rakus selera makannya, yang membuat kerajaan itu hancur di tengah kekeringan dan gagal panen. Akhirnya kerajaan itu lenyap dan tak lagi dapat diketahui keberadaannya. Ini mungkin pengandaian dari seorang tiran yang karena perbuatannya sendiri menghancurkan kerajaannya. Para peneliti Simalungun menduga bahwa Parpandangan na Bolag adalah Nagur, dan letaknya di sekitar Pulau Pandan, yang persis menghadap ke Selat Malaka (Damanik, 2018:148).

Para sejarawan punya pendapat yang berbeda-beda soal kehancuran Nagur. Sebuah terbitan oleh Pemprov Sumatra Utara (1994:50) menyatakan kemunduran Nagur terjadi akibat serangan Rajendra Chola (1023-1024) pada abad ke-11. Sementara Damanik (2018:xlvii) menyatakan Nagur hancur akibat serangan Majapahit pada abad ke-13. Batara Sangti Simanjuntak (1978:196) bahkan menyatakan kemunduran Nagur justru terjadi akibat serangan balasan dari Samudra Pasai (laporan Cina yang saya kutip di atas menyatakan “raja negeri bertato” menyerang Samudra Pasai).

Setelah kehancuran Nagur, pada abad ke-16 wilayah Simalungun terpecah jadi empat kerajaan kecil (Harajaan Na Opat) yang dijalankan oleh marga yang berbeda, yakni Siantar (Damanik), Tanah Jawa (Sinaga), Panei (Dasuha) dan Silou (Tambak). Keadaannya semakin terfragmentasi pada awal abad ke-20 menjadi tujuh kerajaan (Harajaan Na Pitu), yakni kerajaan Siantar, Panei, Tanoh Djawa, Silou, dan tiga pertuanan: Purba, Nagasaribu dan Raya (Damanik, 2018:liii).

Berbeda dengan suku Batak lainnya yang tanpa negara, hanya Simalungun yang mempertahankan bentuk tatanan yang lebih hierarkis dan feodal. Ini mungkin memberikan petunjuk tentang warisan Nagur dan pengaruh gagasan raja sungguhan yang diperoleh dari imigran India. Itu sebabnya, para sejarawan sepakat menolak Simalungun digolongkan sebagai masyarakat tanpa negara seperti Batak yang lainnya. Reid (1973:1) misalnya berpendapat bahwa “kecuali sebagian Simalungun, suku Batak tidak mengembangkan sistem kenegaraan.” Loeb (1935:38) yang melakukan penelitian pada dekade 1920’an juga menyatakan, “selain Batak

Timur [Simalungun], bentuk pemerintahan [Batak lainnya] benar-benar demokratis.”

Nagur bertetangga dengan kerajaan Batak kuno lain di pesisir timur, yakni Aru, yang diasosiasikan dengan orang Karo. Pada tahun 1515 Tomé Pires memberikan rincian penting tentang Aru yang bertetangga dengan sebuah kerajaan Islam lemah bernama Bata di kawasan ini, yang mungkin adalah sisa terakhir Nagur sebelum terpecah jadi Harajaan Na Opat. Masalahnya, Reid (2006) menempatkan Bata di sebelah barat dari Aru, di sekitar Tamiang, sementara wilayah orang Simalungun (Nagur/Bata) sekarang terletak di sebelah timur dari wilayah orang Karo (Aru). Mungkin benar Rambe dan Sembiring (2017) yang menyatakan penduduk Haru (Aru) mengungsi ke pedalaman Deli, lalu semakin ke barat, ke Bahorok, pedalaman Langkat. Tomé Pires menulis:

“Kerajaan Bata berbatasan di satu sisi dengan kerajaan Pase [Pasai] dan bersebelahan dengan kerajaan Daru [Aru]. Raja negeri ini disebut Raja Tomjano. Dia adalah seorang ksatria Moor [Muslim]. Dia sering pergi ke laut untuk menjarah. Dia adalah menantu raja Aru. [...] Ia pasti memiliki sebanyak tiga puluh atau empat puluh lanchara [perahu tradisional, lancaran] yang dilengkapi dengan baik, yang berlayar ke selat [Malaka] melalui sungai-sungai yang ada di negaranya, karena tidak ada seorang pun yang tinggal di pantai kecuali para pengawas untuk melihat siapa yang melintas.” 79

Raja Tomjano diduga adalah gelar yang sama dengan Timorraja [Raja Timur] yang disebutkan oleh Mendes Pinto sekitar tahun 1540. Jika begitu, maka Bata yang dimaksud Pires mungkin merujuk pada Batak Timur, istilah sinonim lamanya orang Simalungun. Bukan kebetulan pula bahwa Timo Raya salah satu tokoh leluhur atau nenek moyang penting dalam silsilah marga Damanik (Damanik Nagur, yang menurunkan Damanik Sola, atau Chola). Kenyataan bahwa raja Bata terdaftar sebagai Muslim dan jadi menantu raja Aru, menurut Reid (2006:12) menunjukkan situasi keagamaan masih cair. Batak di sini tidak lagi diasosiasikan dengan “negeri wajah bertato” yang berarti pemimpin dan sebagian populasinya mulai memeluk Islam, terlepas dari apakah itu hanya di permukaan saja.

Sementara untuk Aru, rincian penting yang ditulis Pires adalah berikut:

“Kerajaan Aru adalah kerajaan yang besar, lebih besar dari kerajaan mana pun yang sejauh ini telah disebutkan, dan kekayaan bukan karena barang dagangan dan perdagangan, karena tidak ada perdagangan. [Raja] ini memiliki banyak rakyat, banyak lanchara. Dia adalah raja terbesar di seluruh Sumatra, dan yang paling kuat dalam serangan penjarahan. Dia adalah orang Moor dan tinggal di pedalaman, dan memiliki banyak sungai di negaranya. Tanah itu sendiri berawa dan tidak dapat 80 ditembus. [Raja] ini selalu tinggal di kerajaannya.”

Beberapa dekade kemudian, Mendes Pinto berkunjung ke kerajaan Aru, yang ibu kotanya berada di Panaju. Ditulis bahwa Raja Aru baru saja memeluk Islam atas anjuran Aceh, musuh mereka. Tapi permusuhan bertambah buruk, yang sampai membuat Aru menyerang Aceh. Raja Batak itu menderita kekalahan besar. Sekitar 35.000 tentaranya tewas sehingga ia harus menarik mundur pasukannya. Pasukan Raja Batak yang tersisa dibubarkan, sementara dirinya

mengasingkan diri selama 14 hari ke hulu sungai di Pachis80 Pires & Rodrigues. The Suma oriental of Tomé Pires (1944), hlm

81 saru, yang mungkin hari ini adalah Kisaran? Perang ini terjadi pada 1593.

Kerajaan Aru baru hancur akibat serangan militer besar dari Kesultanan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1613. Serangan ini meruntuhkan pusat kekuasaan Aru di sekitar Deli Tua dan Benteng Putri Hijau. Dari bekas wilayahnya, Aru merdeka dari Aceh pada 1669 dengan nama Kesultanan Deli, yang kemudian terpecah jadi negara baru pada 1723 dengan nama Kesultanan Serdang. Menariknya, orang Karo juga punya federasi (urung) yang mana empat raja-nya (Raja Berempat) dari Urung Sunggal, Urung XII Kuta, Urung Sukapiring hingga Urung Senembah, dijelaskan berperan dalam penentuan calon pengganti Sultan Deli (Mardiono, 2023:114-116). Hal ini menunjukan bahwa orang Karo masih berpengaruh dalam urusan Kesultanan yang baru, meski kerajaan kuno Aru milik mereka telah hancur

Apakah benar Aru adalah negaranya orang Karo diperkuat oleh kenyataan bahwa istilah federasi Karo, “Urung”, berasal dari bentuk organisasi masyarakat Tamil dari abad pertengahan. Karo terdiri dari lima marga (merga silema), yakni Karo-Karo, Peranginangin, Ginting, Tarigan, dan Sembiring, semuanya mengaku berasal dari daratan sebelah barat. Terutama marga Sembiring, artinya “yang hitam”, diyakini ada hubungannya dengan pedagang Tamil. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa India berpengaruh dalam pembentukan kerajaan Aru milik orang Karo.

Satu lagi kerajaan kuno Batak adalah Panai, yang terletak di sebelah selatan Aru. Tepatnya di lembah-lembah Sungai Barumun dan Sungai Panai, yang saat ini berada di wilayah Labuhan Batu dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sekarang terdapat kompleks candi Padang Lawas di sekitar situ, yang sepertinya menjadi pusat upacara utama untuk entitas politik Panai (Andaya, 2008:87).

Rumbi Mulia (dalam Reichle, 2007:145) memberikan beberapa bukti untuk menunjukkan bahwa letak Panai ada di pedalaman dan di sebelah barat, di daerah yang secara tradisional dihuni oleh orang Batak. Misalnya, turunan kata “Panai” digunakan dalam beberapa konteks dalam masyarakat Batak. Secara geografis anak sungai dari Sungai Barumun adalah Batang Panai dan kecamatan di sebelah timur Danau Toba bernama Pane. Selain itu di dalam kepercayaan tradisional Batak, dewa dunia bawah bernama Pane na Bolon. Pane juga merupakan nama salah satu marga Batak Angkola di Tapanuli Selatan.

Catatan paling awal soal Panai berasal dari luar negeri. Di kota kuno Tanjore (Thanjavur—nama kuno) di Tamil Nadu, terdapat prasasti bertahun 1030 yang memuat daftar pelabuhan di Selat Malaka yang diserang armada utusan Raja Rajendra Chola I. Salah satu tempat yang diklaim telah diserang oleh Rajendra adalah Pannai. Tiga abad kemudian, pada 1365, Negarakertagama dalam Pupuh XIII, bait 1 menyebut Panai sebagai salah satu bawahan atau dipengaruhi oleh Majapahit, bersama dengan Aru.

Satu-satunya sumber lokal yang menyebutkan nama Panai adalah Prasasti Panai, yang ditemukan di dekat kompleks candi Biaro Bahal di Kabupaten Padang Lawas. Kata “Panai” tercantum pada baris ke-10 prasasti tersebut, juga gelar haji. Para sejarawan menyimpulkan bahwa Pannai kemungkinan merupakan kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja penganut agama Buddha yang menyandang gelar kehormatan “Haji”, yang kedudukannya berada di bawah penguasa tertinggi bergelar “Maharaja” (Putri, 2019). Sepertinya, Panai pada mulanya adalah bawahan Sriwijaya, karena mereka juga menjadi sasaran serangan Chola yang ditujukan ke Sriwijaya. Panai kemudian menjadi kerajaan independen pada abad ke-14 (Andaya, 2008:87). Tidak ada hubungan antara Panai kuno dengan Kesultanan Panai kecil yang terbentuk agak belakangan dan terhubung pada Bilah dan Kota Pinang yang silsilahnya dari Pagaruyung.

Pagaruyung sendiri adalah “kerajaan” di Minangkabau yang terletak di nagari dengan nama yang sama. Nama tersebut tidak terdapat dalam literatur kuno. Yang ada hanya lah Malayapura, yakni kerajaan Malayu yang didirikan oleh Adityawarman, keturunan Sumatra yang dibesarkan di Majapahit. Setelah diutus untuk menjadi raja bawahan di Sumatra, Adityawarman memindahkan ibu kota Malayu ke daerah pedalaman Minangkabau, Dharmasraya, mungkin mengincar penambangan emas atau karena menghindari resiko dari kebijakan ekspansionisme kerabatnya di Majapahit setelah ia mendeklarasikan pendirian kerajaan baru. Hampir seluruh prasasti peninggalan Adityawarman terletak di sekitar Batusangkar, Bukit Gombak, dan Suruaso, beberapa kilometer dari Pagaruyung, yang diduga merupakan penerusnya. Tapi tidak terdapat riwayat yang jelas soal ini pada abad ke-14.

Kedatangan Adityawarman di dalam sejumlah tambo dikisahkan sebagai serangan bala tentara dari pesisir, yakni Si Anggang dari Lauik [Laut] (Navis, 1984:51). Ketika sang Adityawarman datang dan mendirikan kerajaan di Minangkabau, masyarakatnya terbagi menjadi dua aliran adat yang dipimpin oleh dua tokoh legendaris: Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Datuk Ketemanggungan menyetujui sistem pemerintahan yang lebih terpusat, tegas, dan mirip kalangan bangsawan (aristokrat). Datuk Perpatih nan Sabatang mengutamakan sistem yang sangat demokratis, lebih egaliter, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat di antara warga. Adityawarman awalnya memilih bersekutu dengan Datuk Ketemanggungan karena mendukung gaya pemerintahannya sebagai raja dengan sistem aristokrasi. Namun, sebagai langkah damai dan strategi politik supaya rakyat dapat menerima kekuasaannya, konon Adityawarman menikah dengan adik bungsu Datuk Perpatih nan Sabatang untuk menyatukan dua kubu yang berbeda soal pandangan politik, dan melakukan rekonsiliasi antara pihak istana (raja) dengan kaum adat yang demokratis (Andaya, 2008:85).

Patung Bhairawa yang diduga mewakili Adityawarman.

Adityawarman adalah seorang tiran. Citra dari rezimnya diwariskan dari patung yang memperingati penahbisan Adityawarman sebagai Bhairawa, sosok dewa Siwa-Buddha beraliran Tantra. Dirinya digambarkan memegang pisau di tangan kanan dan tengkorak di tangan kiri, serta berdiri di atas tubuh seseorang yang tertekuk ke belakang dalam posisi kurban, dikelilingi oleh delapan tengkorak manusia berukuran besar. Bertakhta di atas tumpukan mayat dan diselimuti kepulan asap dari kurban manusia, ia meminum darah para korbannya sembari tertawa dengan kejam.

Ini adalah masa penuh kekerasan yang berujung kalahnya kubu Datuk Perpatih nan Sabatang. Di hulu Lamandau Kalimantan Tengah, orang Dayak Tomun di desa Kudangan punya satu legenda tentang kedatangan Patih nan Sabatang dari Pagaruyung. Jika legenda itu benar, mereka mungkin rombongan pengungsi dari Minangkabau. Selain itu warisan monarki Adityawarman bertahan walau terfragmentasi. Ada jeda waktu yang tidak diketahui dari zaman Adityawarman hingga laporan oleh Tomé Pires pada abad ke-16. Saat itu puncak kekuasaan Minangkabau telah terbagi menjadi tiga, yang disebut Rajo Tigo Selo (“tiga raja yang bersila”), yakni Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyung; Raja Adat yang berkedudukan di Buo; dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Raja Alam menjadi primus inter pares berkat VOC yang membuat Minangkabau dikenal di bawah kekuasaan Pagaruyung. Di bawah ketiga raja ini, terdapat empat Mentri (Besar Empat Balai), yakni Bendahara Sungai Tarab, lndomo Suruaso, Kadi Padang Ganting, dan Mangkudum Sumanik.82 Tiga raja dan empat mentri ini memegang adat Koto-Piliang milik Datuk Ketemanggungan, yang menandai kubunya sebagai pemenang.

Saya punya satu hipotesis tentang bagaimana peralihan transisi kerajaan Adityawarman menjadi Rajo Tigo Selo. Miksic (dalam Kulke, 2009:243) berpendapat bahwa Adityawarman “berupaya membangun kerajaan klasik dataran rendah di dataran tinggi Sumatra, wilayah yang hingga saat itu memiliki karakteristik masyarakat yang lebih egaliter.” Jadi, Kulke berpendapat bahwa Dharmasraya bukanlah

kerajaannya orang Minangkabau, tetapi kerajaan yang berkuasa atas orang Minangkabau. Kerajaan ini hanya ber82 Langgam nan Tujuah yang juga beradatkan Koto-Piliang sepertinya juga ditetapkan pada masa yang sama. Mereka adalah tujuh tahan selama 30 tahun, dan kehancurannya mungkin dikenang dari legenda kemenangan orang lokal mengusir Majapahit dalam adu banteng (minang dan kabau). Keruntuhannya ditandai oleh perang sipil, dimana beberapa bawahan Adityawarman yang terpengaruh gagasan monarki saling berebut pengaruh hendak menjadi penerus takhta. Karena perang yang berkepanjangan telah membuat banyak orang Minangkabau mengungsi ke seluruh penjuru Nusantara, hal ini berujung pada penetapan tiga raja (triumvirate) secara sekaligus agar kedamaian tercipta kembali. Ketiganya sama sekali tidak dapat mendekati bentuk kekuasaan pendahulunya, karena meski adat Koto-Piliang menang, tapi otonomi dan egalitarianisme Minangkabau menangkis gagasan soal monarki. Navis (1984:82) juga berpendapat bahwa “penaklukan Adityawarman sebagai wakil Majapahit pada dasarnya tidaklah mengubah sistem pemerintahan Minangkabau.”

Minangkabau kemudian ditaklukkan Aceh lalu merdeka dengan menjadi sekutu VOC. Tetapi jelas Pagaruyung telah jauh lebih lemah dibanding zaman Adityawarman. Buktinya adalah ketika wilayah teramat luas “diserahkan” pada Pagaruyung, hal ini membuat rajanya kaget dan takjub. Karena merasa telah dijamin VOC, Pagaruyung mengirim utusan ke Padang pada tahun 1690 untuk meminta agar komandan Belanda memungut upeti yang menjadi haknya Pagaruyung pada pemukiman-pemukiman di pantai barat. Tapi permintaannya ditolak dengan sopan. Pihak Belanda beralasan bahwa kekuasaan penguasa itu, “yang istananya hampir tidak dapat dibedakan dari gubuk-gubuk menyedihkan milik rakyatnya yang miskin,” telah lama mengalami kemunduran sehingga “penghormatan yang diberikan padanya oleh penduduk di pantai barat lebih bersifat spiritual daripada bersifat duniawi” (Andaya, 2008:98). Saat Raffles mengunjungi Pagaruyung pada 1818, ia mengamati bahwa otonomi yang sama di penjuru Minangkabau. Inilah masa dimana berbagai nagari Minangkabau merdeka sendiri-sendiri, baik itu membentuk negara kecil atau federasi laras yang lebih demokratis.

Dari contoh-contoh di atas, negara di tanah Batak dan Minangkabau mengalami kehancuran, yang ditandai dengan fragmentasi wilayah dan berdirinya kerajaan-kerajaan baru. Di Sumatra Utara, kerajaan Nagur, Aru dan Panai hancur lalu tergantikan berbagai Kesultanan Melayu. Dari utara ke selatan adalah Langkat, Deli, Serdang, Batubara, Asahan, Kualuh, Bilah, Kota Pinang hingga Panai (Islam). Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau juga melemah pada periode yang kurang lebih sama. Etmi Hardi (2020:37) juga menjelaskan bahwa di rantau Minangkabau kemudian berdiri berbagai kerajaan kecil. Status mereka bukan sebagai daerah bawahan, “namun lebih merupakan sebuah konfederasi.” Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Inderapura, Pasaman, Jambu Lipo, Sungai Pagu, Sungai Tarab, Sumanik, dan Pulau Punjung. Hanya Barus entitas politik kuno yang bertahan di tempat yang sama.

Kemunduran ini secara perlahan menyebabkan pembentukan etnis (etnogenesis) antara pedalaman dengan pesisir. Pada zaman kuno, Sumatra dan penduduknya kerap disebut Malayu. Setelah itu mulai terjadi pemisahan antara Batak dan Minangkabau dengan Islam (Melayu). Populasi Melayu di pesisir jelas berasal dari penduduk lokal, termasuk Batak dan Minangkabau. Tetapi mereka kemudian memeluk Islam dengan para migran dari berbagai belahan Asia lainnya. Singkat kata, mereka ter-Melayu-kan. Jika kita kembali ke Bagian 2 tentang Zomia Maritim, saya telah menjelaskan bahwa menjadi Melayu berarti menjadi warga negara. Jika dalam laporan awal Batak memiliki raja maupun negara, Reid (2006:14) kemudian mengamati bahwa ekspansi Islam Aceh yang agresif pada 1520-1630, menghancurkan semua negara pantai. Inilah masa ketika Batak menjadi “tidak bernegara”. Penjelajah Portugis abad ke-16, João de Barros, tidak lagi melaporkan adanya kerajaan Batak yang berkuasa hingga ke pesisir. Sebaliknya ia menulis:

“Orang-orang kafir, meninggalkan pantai, berlindung di bagian dalam pulau dan tinggal di sana hari ini. Mereka yang tinggal di bagian pulau yang menghadap Malaka disebut Batas.”83

Ketika kekuasan Eropa mulai menginjak kakinya di Sumatra, negara-negara Batak dan Minangkabau sudah dalam posisi yang melemah atau sejak lama bubar. Pagaruyung adalah contoh dari negara yang keropos. Suatu negara imajiner. Saat Sultan Arifin Muningsyah mengungsi ke Jambi pada masa tahapan awal Perang Padri (sekitar tahun 1815), mereka tidak sedang menghancurkan kekuasaan Pagaruyung; Pagaruyung telah sejak lama memang tidak berfungsi. Ada atau tidaknya istana Pagaruyung tidak banyak berpengaruh ke ranah politik internal di seluruh nagari yang otonom. Sisingamangaraja, dalam konteks yang berbeda, adalah juga penguasa imajiner seperti yang akan dibahas selanjutnya.

Pengeroposan negara juga terjadi di Aceh. Tetapi ada perbedaan serius dari ketiganya. Infrastruktur pemerintahan pusat di Aceh memang melemah, tetapi hal ini disusul dengan menguatnya infrastruktur lokal yang sama hierarkis dan feodalnya di tangan hulubalang. Sementara di Batak dan Minangkabau, tatanan lokal yang lahir dari keruntuhan peradaban kuno kebanyakan jauh lebih demokratis. Saking lemahnya kekuasaan pusat dan keberhasilan demokratisasi di pinggiran, orang Batak dan Minangkabau sejak abad ke16 lebih pantas untuk disebut masyarakat tanpa negara.

76 汪大渊. (至正) 岛夷志略 [Dao Yi Zhi Lüe – Laporan Ringkas Pulau-pulau Barbar].

77 Mills, J.V.G. (Penerj.). (1970). Ying-Yai Sheng-Lan: “The Overall Survey of the Ocean’s Shores” (1433). Hlm 121.

78 Fei Xin. (1436/2005). Xingcha Shenglan.

79 Pires & Rodrigues. The Suma oriental of Tomé Pires (1944), hlm 145-146.

146-147.

81 Periksa Pinto, Mendes 1989. The Travels of Mendes Pinto, penerj: Rebecca Catz. Chicago: University of Chicago Press, hlm 20-30.

aparatur yang berada satu tingkat di bawah Besar Empat Balai.

BATAK DAN MINANGKABAU MENJADI MASYARAKAT TANPA NEGARA

Secara historis, institusi Raja Alam di Pagaruyung sebelum Perang Padri dikenal punya otoritas politis-militer yang sangat lemah di tingkat lokal (nagari). Taufik Abdullah (dalam Etmi Hardi, 2020:37) menyatakan bahwa, “kedudukan

Raja Minangkabau yang berkedudukan di Pagaruyung tidak lebih hanya sekedar simbol saja. Keberadaannya hanyalah untuk menarik perhatian rakyat banyak serta perekat antar negeri. Raja tidak memiliki kekuasaan politik atas nagarinagari yang ada di Minangkabau.” Pernyataan ini didukung Christine Dobbin (1979:77) yang menyatakan bahwa, “Suku Minangkabau tidak melihat wilayah dan lembaga mereka sebagai bagian dari sebuah ‘negara’.”

Sifat terdesentralisasi masyarakat Minangkabau tercermin dari musyawarah umum antara Raffles dengan para kepala nagari dan perwakilan wilayah Luhak Kubuang Tigo Baleh pada 1818 untuk membuka jalur perdagangan bebas antara pedalaman Minangkabau dengan pesisir barat yang dikuasai Inggris. Pertemuan ini sangat demokratis karena Raffles mendapati kenyataan bahwa ia tidak bisa sekadar melobi seorang raja absolut atau penguasa tunggal seperti di wilayah feodal lainnya. Raffles (1830:342) harus berunding langsung dengan para pemimpin nagari yang otonom, yang ia jelaskan: “wilayah Tigablas sendiri berada di bawah kendali dan otoritas umum Sultan Menangkabu, membentuk salah satu negara merdeka yang masih termasuk dalam kekaisaran tersebut.” Pada suratnya yang lain pada 1819, Raffles terang-terangan menyatakan:

“Beberapa jejak peradaban masa lalu yang lebih tinggi masih terlihat, tetapi secara umum masyarakatnya tak jauh berbeda dengan yang ditemukan di belahan lain Sumatra. Penguasa Menangkabu memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki wewenang sama sekali, dan penduduknya tampaknya telah kembali ke pembagian suku 84 kuno sebagaimana lazim di seluruh Sumatra.”

Pendapat serupa juga telah disampaikan dari pengamatan lebih dari setengah abad kemudian. Veth (1881:181-182)

menyatakan bahwa Raja Pagaruyung tidak punya kekuasaan nyata sama sekali:

“Di mana pun dalam sejarah bangsa-bangsa Timur, kita tidak akan menemukan penguasa yang, tanpa memiliki kekuasaan nyata sama sekali, tapi mampu membangun nama besar dan wibawa yang sedemikian tinggi seperti Daulat Yang Dipertuan dari Minangkabau. Beliau ini dipuja dan dihormati, bukan ditakuti sebagai penguasa yang menindas. Masyarakat Minangkabau memang dapat disebut sebagai satu bangsa, tetapi wilayah mereka bukanlah sebuah negara. Kesatuan politik yang ada hanyalah negeri, atau paling banyak gabungan dari beberapa negeri yang memiliki kepentingan yang sama. Dengan demikian, wilayah Manangkabau sesungguhnya hanyalah kumpulan negeri-negeri yang berdiri sendiri. Mereka menghormati raja sebagai sosok yang lebih tinggi dan memberikan upeti kepadanya pada saat kunjungan tahunannya, dalam bentuk persembahan.”

Minangkabau adalah kasus sempurna untuk anomali ini: mereka secara praktik tanpa negara, akan tapi ingatan, simbolisme dan jabatan monarki tetap hidup, dirawat, dan dihargai, walau tidak berfungsi lagi. Dobbin (1979:78) misal, mengutip bahwa pada 1670 seorang pengamat Belanda di pesisir menyatakan kalau Raja Alam bahkan tidak dapat mengendalikan mereka yang “tinggal di dekat istananya.” Pagaruyung kadang memakai kekerasan untuk memaksa perintah ke wilayah terdekat, tapi wilayah yang agak jauh Pagaruyung hanya bisa memberi kutukan (bisa kawi).

Meski jarang, Minangkabau bukan kasus yang unik. Kita bisa dapatkan contoh dari tempat lain di Nusantara. Misalnya, Clifford Geertz di dalam bukunya Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980) berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa kerajaan di Bali pada abad ke-19 bukanlah mesin birokrasi yang mengatur rakyatnya secara mekanis. Pemusatan kekuasaan secara sistematis adalah mandul. Raja serta istananya ada semata-mata untuk menggelar upacara, ritual, dan tontonan publik yang megah. Geertz (1980:13) menulis bahwa di Bali, “kekuasaan yang melayani kemegahan, bukan kemegahan yang melayani kekuasaan”. Status raja adalah hiasan (teater) yang menjadi cerminan tatanan kosmis, bukan alat pengatur negara.

Penggambaran Geertz relevan dengan laporan Raffles (1830:363) soal Raja Minangkabau yang walau menurutnya tidak punya kekuasaan, tetapi “rasa hormat yang masih diberikan kepada para pangerannya oleh semua kalangan hampir mencapai tingkat pemujaan.” Pengakuan simbolis terlihat dari bagaimana raja Pagaruyung dihormati secara sukarela murni karena wibawa status dan mitos asal-usul keemasan dari bangsa Minangkabau yang melekat pada diri mereka; setelah pengaruh Islam, penguasa Minangkabau sepertinya mulai mengaitkan diri sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain. Istana Pagaruyung juga dianggap punya kekuatan spiritual.

Meski tanpa kekuasaan eksekutif (baik dengan membujuk ataupun dengan memaksa), ketiga raja Minangkabau mengambil fungsi yang bersifat yudikatif. Christine Dobbin (1979:78) menunjukkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan penghulu suku dialihkan ke penghulu nagari. Jika tidak dapat diselesaikan, maka mereka dapat mengajukan banding ke empat menteri, dan terakhir pada tiga raja. Itu artinya raja menjadi pengadilan tinggi, walau jarang kasus sampai padanya. Itu artinya, sebagian besar waktu raja hanya disibukkan dengan aktivitas upacara dan menerima tamu. Raja Alam terakhir dilaporkan sebagai pemakai candu dan penjudi.

Jika Minangkabau, akibat ulah VOC, merawat institusi kerajaan sebagai simbol mati di dalam nagari-nagari yang terdesentralisasi, maka masyarakat Batak mengambil jalan yang lebih radikal lagi: mereka mengelola seluruh tatanan sosial dan ekonominya tanpa memerlukan simbol mahkota sama sekali. Soal ini, Castles (1979:75) punya penjelasan mengapa Batak bisa tidak bernegara:

“... ada dua hal yang bisa dikemukakan. Dilihat dari dalam, masyarakat Batak tidak membutuhkan negara. Dan kalau dilihat dari luar, tidak ada satu pun tetangga mereka hingga abad ke-19 yang memiliki kekuatan atau keinginan untuk menaklukkan mereka.”

Batak tidak membutuhkan negara, begitu tulis Castles. Tidak butuhnya negara bisa kita lihat dalam kasus Batak Toba. Mengapa orang Batak Toba tidak butuh negara? Jawabannya adalah karena masyarakat Batak Toba mampu hidup mandiri. Tatanan sosial dan ekonominya diatur secara efektif melalui lembaga non-negara yang kompleks. Itulah makanya Reid (2006:17) mengatakan bahwa “kejayaan orang Batak seharusnya lebih pada keberhasilan mereka dalam mengelola kehidupan tanpa negara.”

Misal, jaringan pasar rotasi empat hari (pekan) menjadi salah satu simpul penting pertukaran ekonomi dan interaksi sosial antar kelompok di wilayah Batak Toba. Pasar-pasar tersebut tidak hanya mempertemukan penduduk dari huta yang berbeda, tetapi juga menciptakan ruang interaksi yang melampaui batas-batas kelompok marga dan wilayah lokal. Hubungan ekonomi dan sosial di dalamnya berlangsung dalam kerangka norma adat (patik dohot uhum) serta kewajiban timbal balik yang mengatur hubungan antar kelompok. Dalam konteks konflik antar kelompok, pekan juga dapat berfungsi sebagai ruang yang relatif aman dan netral untuk melakukan pertukaran dan komunikasi, karena norma adat membatasi penggunaan kekerasan dalam interaksi semacam itu. Dengan demikian, jaringan pasar telah memperluas hubungan sosial di luar huta dan menyediakan mekanisme integrasi ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada otoritas politik terpusat.

Hubungan sosial masyarakat Batak Toba diatur melalui Dalihan Na Tolu, suatu sistem relasi kekerabatan dan perkawinan yang menempatkan individu dalam posisi sebagai hula-hula (pihak pemberi perempuan), dongan tubu (kerabat semarga), dan boru (pihak penerima perempuan). Karena hubungan marga dan perkawinan dapat menghubungkan individu dan kelompok yang tinggal di berbagai huta dan wilayah, Dalihan Na Tolu membentuk jaringan normatif yang melampaui batas-batas teritorial lokal. Sistem ini menyediakan kewajiban timbal balik, mekanisme penyelesaian konflik, dan pengaturan hubungan sosial tanpa bergantung pada satu otoritas politik terpusat yang menaungi seluruh masyarakat Batak Toba.

Koherensi spiritual dan sosial juga dijaga oleh para datu (ahli ritual, pengobatan, dan astrologi tradisional) serta para parhuta (pemuka kampung senior). Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat di bale pasanggrahan atau halaman kampung (ria huta). Kepatuhan warga terhadap norma sosial tidak ditegakkan melalui penjara atau algojo negara, melainkan melalui sanksi sosial yang sangat berat, seperti pengucilan dari adat (liplip) atau rasa malu yang mendalam (ila).

Meski tanpa negara, Batak Toba mengenal sosok Sisingamangaraja. Sebagian besar sejarawan lokal Batak menulis bahwa Sisingamangaraja adalah raja sungguhan. Beberapa diantaranya Profesor Bonar Sidjabat, Batara Sangti, Mangaradja Parlindungan, dan Sitor Situmorang. Karya mereka dikritik Reid (2006:17) karena “ditulis menggunakan lensa yang tercemar hierarki yang dipaksakan oleh negara”. Ia juga menyebut karya mereka “spekulatif” dan “menyimpang” karena membuat sejarah Batak menjadi mirip cerita peradaban lainnya, dimana ada negara yang hebat dan berjaya supaya bisa membuat sejarah Batak bermakna.

Perdebatan perdana tentang ketiadaan negara Batak berlangsung dalam tulisan Lance Castles pada 1979 saat dirinya menolak pendapat Robert Heine-Geldern, antropolog Austria, yang menyatakan bahwa Sisingamangaraja adalah raja sungguhan. Heine-Geldern mendasari pendapatnya karena Sisingamangaraja memungut pajak, membentuk pasukan, dan melaksanakan peradilan. Tapi menurut Castles, contoh-contoh yang disebut Heine-Geldern adalah kejadian 85 khusus dan tidak berlangsung terus-menerus.

Misalnya, Singamangaraja X pada saat invasi Padri dikatakan telah mengumpulkan prajurit dari Samosir, Toba Holbung dan Uluan. Daerah-daerah yang hampir sama bersatu di bawah Singamangaraja XII pada tahun 1883. Dalam kedua kasus ini, Sisingamangaraja menjadi sosok religius yang mempersatukan wilayah yang luas dan tanpa negara untuk menangkis serangan dari luar wilayah Batak. Dalam situasi normal, tidak ada pasukan terorganisir di bawah satu panji yang sama.

Menurut Castles (1979:73) Sisingamangaraja bukan tokoh politik, tapi lebih mirip tokoh agamawan. Pendapat ini didukung Loeb (1935:38), yang sepertinya merujuk pada Sisingamangaraja XI yang bergerilya ke perbatasan Pakpak, saat menyatakan, “Singa Maharadja tinggal di antara suku Pak-Pak, dan merupakan sosok yang dipuja oleh seluruh masyarakat Batak, tapi tidak memiliki kekuasaan duniawi.” Gelar Sisingamangaraja berarti ‘sang singa yang serupa raja agung’ dan bukannya ‘raja agung serupa singa’. Secara keseluruhan kedudukannya setingkat lebih tinggi dan beragam dibandingkan parbaringin (pendeta tradisional), yang telah menyerahkan kepemimpinan duniawi kepada raja parjolo, raja doli dan seterusnya. Fungsi kependetaan Sisingamangaraja juga terbatas ke kelompok marga Sumba; kelompok marga lain punya kepala pendetanya sendiri, seperti Ompu Paltiraja di kelompok marga Lontung dan Jonggi Manaor di kelompok marga Borbor. Keduanya setara dengan Sisingamangaraja walau kurang dikenal sejarah.

Pendapat Lance Castles didukung oleh pengamatan dua misionaris Inggris, Burton dan Ward, saat berkunjung ke Silindung pada 1824. Inilah pengamatan pertama dari orang

Eropa. Mereka bertemu Tuan na bolon (Raja Tuan Nabolon Sinamela) yang menjadi Sisingamangaraja X dan menyatakan bahwa beliau tidak punya kekuasaan yang nyata dan hidup bersahaja sebagaimana rakyat pada umumnya:

“Terlepas dari pengakuan umum terhadap penghormatan pada penguasa kuno Minangkabau, masyarakat Batak juga mengakui adanya satu kepala suku tertinggi. Kediamannya berada di ujung barat laut Danau Toba yang besar. Namun, wewenangnya hanya bersifat simbolis dan tidak nyata. Wibawanya bersandar pada kepercayaan takhayul dan tipu daya. Sejauh yang dapat kami pastikan, ia tidak kelihatan memiliki kekuatan nyata, baik dalam bidang pemerintahan maupun militer. Semua sumber dayanya bergantung pada sumbangan dan pemberian sukarela dari rakyatnya. Rakyat menganggapnya sebagai “bartuwah”, yaitu orang yang dikaruniai kekuatan gaib. Karena itu mereka menaati permintaannya, sesuai dengan seberapa besar mereka percaya pada hal tersebut. Ia tidak mencampuri urusan pemerintahan sehari-hari. Ia hanya menunjuk wakilwakil untuk tinggal di berbagai wilayah di sekitarnya. Karena wakil-wakil itu sendiri adalah kepala desanya, mereka mendapat tambahan kekuasaan yang sifatnya terbatas dan mandiri. Di wilayah Silindung terdapat empat orang wakil [rajana opat?]. Mereka harus diajak berunding dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan umum di wilayah itu. Tapi mereka tidak memiliki tanda jabatan khusus, dan tidak mendapat penghormatan khusus dari masyarakat. Bahkan pemimpin mereka [Sisingamangaraja] terlihat berbaur dengan orang banyak di pasar ketika kami datang. Ia bahkan menawarkan sepotong kain hasil tenunan keluarganya sendiri untuk dijual. Kemampuan pribadi dan kecerdasan seseorang ternyata merupakan sumber kekuasaan yang paling nyata dan luas. Karena sering terjadi peperangan dan musyawarah rakyat, orang memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan dan mengasah kemampuannya. Dengan begitu, mereka secara alami mudah mendapatkan pengaruh. Sementara itu kekayaan hanya memberikan pengaruh yang kecil.”86

Dalam hal ini, menurut saya Sisingamangaraja lebih mirip sebagai kepala imam atau raja pendeta. Posisi kepala imam tidak terdapat di Karo karena praktik ritualnya terdesentralisasi. Pendeta atau dukun di Karo disebut guru sibaso (kalau perempuan) atau guru mbelin, bersifat independen di tiap wilayah. Sementara itu khusus di daerah marga-marga Sumba di Toba, para parbaringin terorganisir di bawah kelembagaan Singamangaraja. Parbaringin punya surat pengangkatan dari Singamangaraja, dan pasar katanya telah didirikan olehnya (Castles, 1979:74). Sifat teokratnya terlihat dalam upaya pemerintah Belanda untuk berdamai dengan Sisingamangaraja XII, dengan syarat dirinya menjadi kepala di Bakarra. Usulan ini ditolak oleh para raja lainnya yang sekuler di kawasan itu (ibid, 74).

Saya tambahkan juga tiga fakta lain yang memperkuat pendapat Sisingamangaraja bukanlah raja sungguhan. Pertama, tidak ada bukti tentang pemusatan kekuasaan, yang wujudnya adalah monopoli pengambilan keputusan. Kita harus bandingkan dengan Kesultanan Melayu dimana keputusan diambil di puncak hierarki kekuasan, yakni Sultan, lalu menurun ke para pejabatnya. Pengumpulan bawahan dan kepala kampung ditujukan hanya untuk menyampaikan dekrit kerajaan. Jadi keputusan sudah ditetapkan sebelumnya dan sisanya adalah penyuluhan. Sebaliknya di dalam masyarakat tanpa negara, monopoli pengambilan keputusan sangat jarang atau diminimalisir. Buktinya laporan Burton dan Ward yang telah saya kutip di atas menyatakan bahwa Sisingamangaraja mesti melibatkan rajana opat di dalam banyak musyawarah penting. Selain itu, di seluruh wilayah

Batak, rapat-rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai huta juga sering terjadi. Pfeiffer (1856:34) menyatakan bahwa para raja sering berkumpul bersama untuk musyawarah.

Kedua, Sisingamangaraja juga bukan raja sungguhan karena dirinya tidak punya kendali langsung atas seluruh wilayah Batak. Dia bisa saja berpengaruh dan dihormati di banyak tempat, tapi menurut Castles (1979:74) “bukan berarti bahwa ia punya kendali yang efektif atas tanah-tanah tersebut.” Bukti nyatanya adalah masalah perizinan bagi orang asing. Penjelajah maupun utusan kolonial selalu lebih dahulu menghadap penguasa lokal, terutama Sultan, untuk berdagang, menetap atau melintas. Apabila diizinkan, para Sultan Melayu akan memberikan para pendamping yang membantu urusan dan perjalanan tamunya. Sebaliknya di dalam masyarakat tanpa negara, tidak adanya penguasa tunggal berarti kesulitan besar orang Eropa karena tidak lewat perizinan ‘satu pintu’. Pfeiffer (1856:60-61) mengeluh: “di negeri orang Batak, setiap utta [huta] punya rajah-nya sendiri-sendiri, dan ini membuat perjalanan ke sini menjadi sulit karena setiap beberapa mil kamu harus meminta perlindungan dari [raja] yang baru.” Ini berarti tiap huta berdaulat penuh; Bakarra bukanlah ibu kota kerajaan dimana Sisingamangaraja yang memberikan izin lalu Pfeiffer bebas berkelana ke seluruh penjuru Batak Toba.

Tentu saja Pfeiffer akhirnya diiringi oleh pemandu lokal Batak, yakni seorang raja dari salah satu huta pertama yang Pfeiffer temui di pinggiran Silindung. Alasannya, sang raja khawatir akan bahaya selama perjalanan karena ada banyak perang, belum lagi ada hambatan bahasa. Raja itu bukanlah suruhan Sisingamangaraja atau pejabat tinggi, karena memang tidak ada hal semacam itu. Malahan dirinya sendiri yang inisiatif memandu Pfeiffer walau harus capek dan menghadapi resiko. Artinya ada dua: antara dia begitu miskin karena sampai harus mengharapkan imbalan, atau karena ia tidak punya kekuasaan sama sekali untuk menugaskan warga huta yang lain. Memang, kebanyakan raja Batak seperti telah saya buktikan di Bagian 3, dengan beberapa pengecualian, kekuasannya terbatas.

Tetapi hal di atas sekaligus mengungkap fakta ketiga: suku Batak saling berperang satu sama lain. Ini adalah satu sifat dari masyarakat tanpa negara dalam sejarah, yang terbanding terbalik dengan stabilitas relatif di wilayah yang bernegara. Meski begitu, skala perang di antara Batak tidak pernah mematikan dan penaklukan jarang terjadi, sebab jika terjadi penaklukan, maka hierarki antar marga muncul. Menurut Castles (1979:74) orang Batak enggan untuk menerima penundukkan apapun, bahkan walau dari cabang lain marga mereka sendiri. Perang yang semakin mematikan baru muncul pada abad ke-19. Loeb (1935: 32) menyatakan bahwa setelah serangan Padri, “orang-orang Batak memahami arti perang yang sesungguhnya.”

Dan terakhir, pernyataan Castles soal orang Batak yang jika dilihat dari dalam tidak membutuhkan negara dapat berkembang jadi tesis yang jauh lebih kontroversial: bagaimana jika orang Batak ternyata juga tidak menginginkan negara? Bagaimana jika mereka juga berupaya mencegah lahirnya negara dari dalam masyarakat mereka sendiri? Berdasarkan hikayat Barus Hilir yang disunting oleh Jane Drakard, para kepala suku Batak di pedalaman sempat meminta Sultan Ibrahim untuk menetap dan menjadi raja mereka. Namun, masyarakat Batak menolak syarat untuk memeluk Islam, sehingga sang sultan harus pindah dan mendirikan kerajaan Muslim di pesisir Barus. Tapi kedua belah pihak menyepakati ikatan perjanjian dagang jangka panjang, dimana Sultan menikahi perempuan Batak yang melahirkan Sisingamangaraja pertama (Reid, 2006).

Penolakan atas negara juga bisa ditafsirkan dari laporan Burton dan Ward saat bertemu salah satu raja yang menceritakan mitos raja Batak sungguhan di masa depan:

“Ia mengatakan bahwa Sultan Minangkabau, pada puncak kekuasaannya, melakukan kunjungan ke pulau itu, dan menunjuk kepala suku utama untuk pemerintahan masing-masing; bahwa setelah membuat pilihan yang tepat untuk suku Batak, ia memberikan mereka sebuah pertanda yang akan selalu membedakan penerus yang tepat di masa mendatang, dan kemudian mereka telah dipandu oleh tanda itu sejak saat itu. Tanda itu adalah bintik hitam di bawah lidah.”87

Sekilas, mitos ini seperti ramalan tentang raja Batak di masa depan; seolah orang Batak menanti kedatangan raja mereka sendiri. Namun jika dipikirkan kembali, sebenarnya syarat tanda tubuh yang aneh itu sengaja dibuat agar tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi penguasa. Syarat itu hampir mustahil dipenuhi oleh sembarang orang, apalagi oleh para politikus licik atau pejabat bentukan penjajah dari luar. Jadi, orang Batak sengaja memajang mitos kerajaan ini sebagai “pintu gerbang”, tetapi kuncinya telah mereka buang jauh-jauh sehingga tidak mungkin terbuka. Mitos ini bukan untuk membenarkan terbentuknya negara, sebaliknya justru untuk mencegahnya lahir.

83 Barros. 1563. De Asia, Des III, Cap 5;1. Dikutip dan diterjemahkan dari Reid. Imperial Alchemy (2010), hlm 152.

84 Raffles, S. “Letter To Sir Robert Harry Inglis”. Memoir of the life (1830), hlm 388.

85 Lihat Castles, L. (1979). “Statelessness and stateforming tendencies among the Batak before colonial rule.” Juga Robert HeineGeldern (1959). “Le Pays de P’i-k’ien Le roi au grand cou et la Singamangaradja.”

86 Burton dan Ward. “Report of a Journey into the Batak Country” (1826), hlm 512-513.

NEGARA HAMPIR TERBENTUK KEMBALI DI TANAH BATAK

Castles (1979:75) berpendapat ketiadaan negara pada masyarakat Batak hingga abad ke-19 berakar pada minimnya minat kekuatan asing untuk menaklukkan mereka, terutama karena nilai komoditas ekonomi seperti kemenyan dan kapur barus dapat diperoleh “dengan membujuk orang Batak tanpa harus menguasai mereka secara politik.”

Namun, situasi berubah drastis pada abad ke-19 ketika wilayah Batak menghadapi tekanan dari dua arah: gelombang serangan kaum Padri yang memakan korban jiwa, termasuk tewasnya Sisingamangaraja X, serta ekspansi kolonial Belanda yang semakin agresif pasca-Traktat Siak 1858.

Proses penaklukan Belanda terhadap seluruh dataran tinggi Batak berlangsung secara bertahap dan memakan waktu panjang. Meski Belanda telah mengirim ekspedisi militer ke Asahan pada 1865 dan melakukan kontak dengan masyarakat Karo pada 1872, penetapan administrasi kolonial yang efektif di wilayah pedalaman baru terwujud setelah perlawanan sengit dari penduduk setempat. Di luar kontrol Belanda, wilayah lain disebut sebagai “Batak merdeka”. Ini termasuk wilayah di selatan Danau Toba, dimana Belanda harus menghadapi perlawanan terorganisir di bawah panji Sisingamangaraja (1877–1889). Hal ini memaksa Belanda mengirimkan empat ekspedisi militer sebelum akhirnya berhasil ditundukkan. Ekspansi Belanda terus berlanjut ke berbagai penjuru; setelah mengonsolidasikan kontrol di Angkola, Sipirok dan Mandailing pasca-Perang Padri, Belanda mulai menempatkan controleur di wilayah timur laut Danau Toba (1896–1906), menaklukkan Dairi/Pakpak pada 1904, lalu menduduki Samosir, Sidikalang, dan Habinsaran pada rentang 1906–1908. Penaklukan Tanah Batak baru tuntas ketika wilayah Karo dan Simalungun akhirnya sepenuhnya berada di bawah administrasi Belanda pada tahun 1915.

Dengan latar belakang semacam ini, dari satu generasi ke generasi secara perlahan tentu mulai terjadi pemusatan kekuasaan dan penumpukan kekayaan akibat sumber daya sosial diarahkan pada proyek pengorganisasian militer. Akibatnya, kekuasaan Sisingamangaraja XII menjadi lebih kuat dan lebih bersifat politis dibanding para pendahulunya. Kita bisa bandingkan ketika Castles (1979:74) mengutip laporan Van der Tuuk yang menyatakan bahwa Singamangaraja XI tinggal di gubuk-gubuk yang banyak kesamaannya dengan kandang kambing, karena ia terlalu miskin untuk membangun kembali rumah-rumah yang telah dihancurkan oleh serangan Padri yang dipimpin Si Pokki 30 tahun sebelumnya. Sebaliknya Sisingamangaraja XII berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah besar, tidak hanya dari Toba, tetapi juga dari Simalungun. Ini bukanlah pajak, tetapi menjelaskan mengapa penjelajah Modigliani pada akhir abad ke-19, walau tak bertemu langsung dengan Sisingamangaraja XII, memberikan pernyataan yang agak berbeda dari laporan Burton dan Ward:

“Singa Manga Ragia, selain sebagai Kepala Suku yang kaya dan berkuasa, adalah rajanya para pendeta Batak, dan banyak kepercayaan mistis mengelilingi kepribadiannya.”88

Pemahaman historis dari “kekuasaan” (sahala) Sisingamangaraja kemudian berubah. Pada 1933, yaitu dua dekade setelah Singamangaraja XII gugur, sejumlah parbaringan menemui Asisten Residen di Tarutung dan mengusulkan supaya Karel Buntal Sinambela menjadi Sisingamangaraja selanjutnya. Asisten Residen menolak usulan ini dengan alasan, “Raja Sisingamangaraja bukanlah pemimpin duniaawi, tetapi pemimpin agama.” Tetapi wakil parbaringan bersikukuh:

“Dia bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi dia juga memiliki kekuasaan duniawi. Dan ia tidak boleh hanya menguasai satu kampung saja, karena tidak ada gunanya jika porbaringin, sebagai wakil Raja Sisingamangaraja, tidak diberi wewenang. Dalam setiap hal penting porbaringin harus hadir sebagai wakil Raja Sisingamangaraja. Oleh karena itu, Raja Sisingamangaraja adalah seorang pemimpin duniawi. Penguasa yang 89 gagah perkasa, yang diakui oleh bangsa Batak.”

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa pandangan semacam ini konsisten dari zaman ke zaman. Tetapi jelas seperti diuraikan sebelumnya, pernyataan ini keluar setelah sistem Sisingamangaraja berakhir, dan mungkin mewarisi pengalaman tentang praktik kekuasaan Sisingamangaraja XII. Selain itu di bawah pemerintahan kolonial, bisa jadi para parbaringan melihat peluang pragmatis untuk bentuk kekuasaan baru yang direstui oleh penjajah asing: mereka ingin Sisingamangaraja yang baru berkuasa agar mereka juga ikut berkuasa.

Itu makanya, Castles (1979:74-75) mengakui bahwa ada kecenderungan Sisingamangaraja mulai menjadi faktor utama di dalam sistem politik Batak, terutama pada saat-saat terakhir penghancuran sistem tersebut oleh Belanda. Hal ini tidak terjadi pada masa normal. Tahap awal pembentukan negara (state formation) ini adalah fenomena yang terjadi di sejumlah wilayah Batak lainnya, terutama di wilayah pinggiran. Pengecualiannya Simalungun, yang mana memiliki banyak kerajaan kecil setelah pembubaran Nagur dan bertahan hingga masa perjumpaan kolonial. Sebaliknya seluruh suku Batak yang lain selama berabad-abad tidak memiliki negara, sampai akhirnya mulai muncul beberapa kepala dengan kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar, itupun modelnya juga hasil pengaruh asing.

Castles memberikan beberapa contoh. Ketika pertamakali diserang kaum Padri, Mandailing tidak mampu memberikan perlawanan yang terpadu. Tetapi kemudian Patuan Naga, seorang panusunan dari Penyabungan, menyatukan beberapa wilayah Mandailing hingga dua kali walau kalah. Ketika Mandailing di bawah kekuasaan Tuanku Tambusai, Ja Boaton, seorang pemuda yang bukan siapa-siapa, tetiba mendapatkan mimpi dan memimpin perlawanan. Orangorang yang putus asa menjulukinya Sutan Hayuaru meski ia tidak punya hak. Setelah pendudukan usai pada 1841, para kepala suku lama hendak mengembalikan kewenangan mereka dan Sutan Hayuaru dilengserkan. Di beberapa daerah di selatan Toba juga muncul para pemimpin yang bergelar Nankali, yang merupakan serapan dari Minangkabau untuk ‘nan’ dan kali. Contohnya Nangkali Bonar (Sitompul). Mereka semua menurut Castles adalah contoh dari kecenderungan munculnya kepala suku yang lebih kuat di pinggiran negeri Batak, terutama sebagai akibat dari kebutuhan untuk menanggapi tantangan kekuatan politik non-Batak.

Sisingamangaraja berbeda dari contoh di atas karena dia bukan muncul karena Toba diserang. Tapi kemampuan mengumpulkan prajurit, menarik sumbangan, dan memimpin perang atau menciptakan pengaruh, merupakan situasi khusus ketika beberapa jenis otoritas dibutuhkan atau bisa muncul. Itulah makanya ada Sisingamangaraja lemah dan miskin, tapi di lain waktu ada Singamangaraja yang kuat dan kaya. Pendapat Castles juga didukung satu ulasan dari pengamatan kolonial abad ke-19, yang menyatakan bahwa masyarakat Angkola dan Mandailing dulunya demokratis, tetapi belakangan bisa berubah jadi otoritarian atau anarkis tergantung pada kepalanya:

“Sistem pemerintahan [bestuur] mereka awalnya demokratis. Itu bentuk aslinya. Tapi bentuk itu sudah berubah, dan terus berubah tergantung situasi. Pemerintahannya bisa jadi otoriter kalau Rajanya orang yang kuat dan punya ambisi. Dia yang memberi perintah dan tidak mau ada yang berani membantah. Pemerintahannya bisa juga menjadi anarkis kalau Rajanya lemah dan tidak bisa mengendalikan bawahannya. Jabatan kepala besar [opperhoofd] yang meliputi keseluruhan wilayah Padang Lawas juga tidak ada, karena masing-masing negara kecil [staatje, yakni kuria] itu bebas dan berdiri sendiri, tidak tergantung pada yang lain.”90

Setelah beberapa abad ketiadaan negara, di berbagai tempat di wilayah Batak secara perlahan mulai berlangsung pemusatan kekuasaan oleh kepala-kepala yang lebih kuat dari biasanya (suatu kejanggalan mengingat kepala-kepala Batak pada umumnya lemah). Penguatan ini pemicunya adalah faktor-faktor eksternal, persis yang dijelaskan Peter

Gerderloos (2017): “punya negara sebagai tetangga mengubah situasi politik yang dihadapi oleh suatu masyarakat dan membuat pilihan militerisasi menjadi lebih menarik. Negara sangat berbahaya baik bagi warganya dan juga bagi orang barbar yang tereksternalisasi. Mereka mewajibkan masyarakat tetangga untuk mempertimbangkan pertanyaan soal pertahanan diri.”

Beberapa orang mungkin tidak sependapat dengan saya dan memandang peran Singamangaraja yang terjadi pada masa-masa krisis tersebut bukanlah pembentukan negara modern yang mapan secara institusional-administratif, tapi sentralisasi dari komando militer yang bersifat darurat dan sementara yang kembali bubar jika ancamannya mereda. Tetapi, saya memandang bahwa ini adalah tahapan awal yang berpotensi menjadi negara apabila tidak digagalkan. Hal ini sangat mungkin terjadi seperti dibuktikan sejarah.

Kasus yang mendukung pendapat saya misalnya adalah Qin Shi Huang, pendiri Dinasti Qin zaman Tiongkok Kuno. Sebelum Tiongkok disatukan menjadi sebuah kekaisaran terpusat pertama pada 221 SM, wilayah tersebut terpecahpecah menjadi negara-negara kecil yang saling berperang. Negara Qin awalnya adalah wilayah perbatasan yang keras dan terbelakang. Untuk bertahan dari ancaman negara-negara tetangga yang lebih besar, Qin melakukan militerisasi total atas seluruh sumber daya sosialnya, lalu menempatkan para panglima perang dan birokrasi militer sebagai pusat pengorganisasian negara. Dari komando pertahanan darurat inilah lahir fondasi Kekaisaran Tiongkok yang utuh.

Kasus yang kedua adalah Mustafa Kemal Atatürk pada masa Turki Modern. Runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman) pasca-Perang Dunia I menyisakan wilayah Anatolia yang dikeroyok oleh tentara pendudukan Sekutu dan Yunani. Di tengah puing kekaisaran yang hancur, Atatürk muncul sebagai jenderal dan pemimpin militer perlawanan nasional di Ankara. Ia membentuk pemerintahan darurat tandingan yang berpusat pada komando militer. Dari komando darurat penyelamatan bangsa inilah ia mendeklarasikan Republik Turki modern dan merombak total struktur institusional-administratif negaranya.

Sekarang, bayangkan jika jalannya sejarah jadi berbeda: sebuah kerajaan federal Batak yang terkonsolidasi di bawah Sisingamangaraja. Ini adalah embrio negara yang hampir lahir di tanah Sumatra—sebuah trajektori sejarah yang terhenti karena entah gagal dari dalam, atau karena berbenturan dengan mesin kolonial Eropa yang datang terlalu cepat.

87 Burton dan Ward. “Report of a Journey into the Batak Country” (1826), hlm 495.

88 Modigliani. Fra i Batacchi indipendenti (1892), hlm 72.

89 “Si Singa Maharadja,” Het Koloniaal Weekblad 33, no.

47 (23 November 1933): 485–486.

90 Netscher. “Aanteekeningen omtrent midden Sumatra” (1880), hlm 3.

KESIMPULAN

Mari kita kembali pada pertanyaan di awal Bagian 4 ini, apakah gunung membunuh negara? Jawabannya adalah: bisa. Proyek pembentukan negara di dataran tinggi Sumatra dalam kasus Adityawarman adalah upaya untuk pemusatan kekuasaan yang tidak berlangsung lama. Ujung-ujungnya, negara tetap membutuhkan kendali perdagangan ke muara dan pesisir untuk membuat basis perekonomiannya bertahan lama. Dalam kasus Batak, mereka mundur agak ke pedalaman dan menyerahkan pesisir untuk etnis Melayu yang sedang terbentuk. Dalam kasus Minangkabau “pusat kekuasaannya” mungkin tetap diam di tempat (di Tanah Datar), tetapi mereka kehilangan kendali langsung ke hilir dan pesisir karena kemunculan berbagai kerajaan pemekaran yang otonom. Menurut Reid (2015:47) hilangnya kesempatan untuk mengendalikan perdagangan melalui satu muara sungai atau akses istimewa ke pasar Cina membuat “dataran tinggi [Sumatra] kembali ke mode peradaban yang pada dasarnya tanpa negara.”

“Peradaban tanpa negara” yang dimaksud Reid adalah konsep yang melampaui dikotomis tesis Scott: barbar—dataran tinggi—tanpa negara—tidak mengenal aksara—ladang berpindah vs beradab—dataran rendah—bernegara—mengenal aksara—sawah. Batak dan Minangkabau berada di tengah, karena mereka adalah peradaban tanpa negara di dataran tinggi yang mengenal aksara dan sawah. Ini artinya ketiadaan negara di Sumatra punya konteks yang berbeda dengan Zomia dan tidak dapat dilihat dari kacamata dikotomis tesis Scott.

Struktur organisasi sosial masyarakat itu bukanlah sesuatu yang stabil dan kaku. Sebaliknya hal itu rentan oleh perubahan dan penyesuaian. Apabila Pagaruyung dan Aceh adalah contoh dari pelemahan, pengeroposan atau pembubaran negara, maka Batak seperti yang dijelaskan Castles, terdapat “kecenderungan pembentukan negara” (stateforming tendencies). Hal ini membenarkan tesis saya di dalam Dayak Mardaheka: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Pedalaman Kalimantan (2021:85):

“Kehancuran suatu negara bukan berarti kehancuran masyarakat. “Negara” dan “masyarakat” adalah dua hal yang berbeda. Ketika suatu negara melemah, keropos atau bubar, masyarakat tetap ada. Tapi kasus yang lebih menarik adalah ketika suatu negara melemah sehingga tidak menjadi negara lagi, meski ia bertahan secara simbolis.”

Batak dan Minangkabau merupakan bantahan serius terhadap logika antropologi evolusioner yang melihat perkembangan masyarakat sekedar sebagai tahapan menuju terbentuknya negara, sementara kenyataan sejarah menunjukkan hal yang sebaliknya. Negara dapat melemah dan dibubarkan.

Permasalahannya, sejarawan kerap menulis masa lalu dari sudut pandang yang “negarasentris”. Biasanya, hal ini didorong oleh rasa tidak mau kalah kalau leluhur mereka juga mampu memiliki kerajaan. Masa lalu leluhur dikatakan berhasil jika diukur dari kejayaan negaranya. Padahal situasinya bisa lebih rumit dari yang dikira. Kerajaan telah dibangun dan hancur sepanjang waktu, dan kekuasannya meluas dan menyusut. Makanya, Castles (1979:74-75) memaklumi jika para penulis sejarah salah paham mengira dinasti Sisingamangaraja adalah dinasti raja sungguhan.

Penulisan sejarah Batak ini menurutnya melengkapi apa yang ada dalam benaknya para penulis soal suatu perubahan yang hanya terjadi belakangan dan cuma terjadi sebagian di dalam kenyataan. Ini adalah konsekuensi apabila kita hanya menyoroti satu episode dan satu tokoh penguasa sebagai subyek sejarah.

Tetapi jika kita, seperti yang selama ini saya kritik, melakukan penulisan sejarah dari rentang waktu yang luas dan menyeluruh, menggunakan sudut pandang dari pinggiran dan dari yang dikuasai, kita langsung mendapatkan kenyataan yang bisa sepenuhnya berbeda dari historiografi arus utama: Batak dan Minangkabau adalah masyarakat tanpa negara. Keberadaan dari negara khayalan kuno yang ambruk atau yang tengah terbentuk tidak lalu menyingkirkan praktik utama di lapangan dari masyarakat yang otonom, berdemokrasi langsung, terdesentralisasi dan berfederasi. Semuanya ini, meski dalam banyak hal lain hierarki dan ketidaksetaraan masih berlangsung, adalah sebagian dari sifat anarkis. Anarki di Sumatra berlangsung dalam konteks demikian. Sejarahnya masyarakat di dataran tinggi Sumatra bukanlah sejarah tentang “keterbelakangan karena tidak punya negara”, melainkan sejarah tentang pilihan sadar untuk merawat kebebasan dan otonomi di tengah kepungan imperium yang silih berganti runtuh.

P E N U T U P

PEMBEBASAN SUMATRA: HIKMAH DARI LELUHUR?

Hikmah paling penting yang terkandung dalam naskah ini menurut saya adalah federasi. Melalui federasi, tercipta perdamaian dan kerjasama lintas komunitas. Mereka bisa bermusyawarah dengan melibatkan perwakilan dari komunitas-komunitas anggota yang setara, merumuskan aturan bersama, atau saling melindungi. Alih-alih tunduk kepada pusat dan kehilangan kebebasannya seperti dalam negara, federasi memungkinkan komunitas anggotanya tetap mempertahankan kebebasan dan bahkan memperluasnya untuk pelestarian budaya yang mengikat persatuan dan kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan.

Federalisme anarkis berbeda dengan negara federal, yang pada dasarnya tetaplah negara. Negara federal terdiri dari negara-negara kecil yang menjadi anggotanya. Federalisme anarkis adalah komunitas otonom yang berdasarkan demokrasi langsung terdesentralisasi. Federalisme kesukuan di Sumatra pada prinsipnya sama, tapi praktiknya mencakup wilayah yang terbatas dan dijalankan secara longgar. Sebaliknya, federalisme anarkis bersifat formal, mampu mencakup wilayah yang luas (kalau perlu internasional), dan karena itu terbuka pada usulan lembaga federal yang lebih kompleks. Federalisme anarkis berbeda dari negara federal karena ketiadaan birokrasi vertikal dan monopoli kekerasan menjadi pembeda mutlak. Negara federal masih mendirikan negara-negara bagian dengan aparatur koersifnya sendiri, sementara federalisme anarkis dibangun dari bawah ke atas (bottom-up) lewat delegasi yang dapat ditarik sewaktu-waktu (mandat imperatif).

Jika kita menarik ilham dari praktik leluhur kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman terkini, maka gambaran saya dimulai dari pembentukan dewan warga di setiap desa yang telah dirubah sesuai nama kesatuan teritorial tradisional di setiap tempat. Itu berarti ada satu dewan warga di tiap gampong, banua, nagari, atau huta. Masing-masing dewan warga kemudian mengutus delegasi ke dewan di tingkat kecamatan. Federalisme kesukuan pada umumnya berhenti di tingkat ini, akan tetapi Konfederalisme Demokratik memperluasnya. Dewan kecamatan/kelurahan mengutus delegasi ke dewan kota/kabupaten, begitu seterusnya hingga ke tingkat Sumatra sebagai satu federasi, yang juga menjadi anggota dari Konfederasi Indonesia atau Nusantara. Dengan demikian, demokrasi langsung menjamin kekuasaan berlangsung dari bawah ke atas, dari akar rumput, bukan dewan perwakilan dari atas ke bawah.

Usulan saya untuk federasi akan tertuang dalam satu naskah berjudul Anarki dan Konfederalisme Demokratik yang belum terbit. Tetapi literatur lainnya dalam Bahasa Indonesia yang telah tersedia adalah Politik Ekologi Sosial: Munisipalisme Libertarian karya Janet Biehl yang telah dicetak serta dapat dibaca gratis secara online. Buku tersebut membahas usulan anarkis Amerika, Murray Bookchin, tentang Munisipalisme Libertarian. Gagasan itu kemudian menginspirasi Abdullah Ocalan, tokoh pemimpin Kurdi yang kemudian mengusulkan Konfederalisme Demokratik dan sempat diperjuangkan di Rojava, Suriah. Gagasan itu yang kemudian akan saya pakai untuk mewakili usulan dan praktik federalisme anarkis yang riwayatnya panjang.

Yang terpenting dari Konfederalisme Demokratik adalah karena peluangnya menjadi jalan keluar dari krisis ekonomi, politik dan ekologis yang sedang berlangsung dan akan terus memburuk. Perubahan iklim mengancam keberlangsungan hidup milyaran manusia, dan ini diakibatkan oleh kapitalisme, sistem yang memungkinkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tanpa batas. Tampak paling mencolok adalah bentang hujan tropis yang luas di Sumatra disulap menjadi perkebunan kelapa sawit, disertai dengan kekerasan dan perampasan lahan, yang menyebabkan baik kemiskinan struktural dan bencana seperti banjir bandang. Hal ini berlangsung di bawah pemerintahan yang semakin militeristik dan jawasentris. Menghadapi keadaan ini, mulai muncul rasisme terhadap orang Jawa, serta gagasan yang tidak lagi hanya berhenti pada reformasi. Misalnya, di Aceh kembali menguat usulan referendum untuk negara Aceh yang merdeka, gagasan yang sempat meredup semenjak Tsunami Aceh. Ada juga usulan untuk kembali pada sistem kerajaan, atau menghidupkan kembali berbagai Kesultanan. Ada yang mengusulkan otonomi daerah yang lebih besar, seperti negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) dimana Sumatra terbagi menjadi beberapa negara kecil. Bahkan karena sentimen rasial, muncul solidaritas Melayu yang kuat dengan usulan bergabung dengan Malaysia. Seluruh aspirasi ini membutuhkan tambahan analisis kritis agar tidak terjebak pada nasionalisme sempit, primordialisme, dan etnonasionalisme, tetapi mengubah struktur kekuasaan dari akarnya.

Bagaimanapun, berbagai usulan di atas tetap melestarikan tatanan dominasi lama. Kita tidak boleh lupa bahwa Kerajaan Hindu-Buddha terilhami dari India, Kesultanan Islam berasal dari Arab dan Asia Barat Daya, dan konsep Republik Indonesia sendiri sama persis dengan negara kolonial Hindia Belanda karena meneruskan warisan dari konsep negara Eropa modern. Padahal permasalahan hari ini bukan masalah sikap atau kemampuan pribadi pejabatnya (moral), bukan pula semata kebijakan dan penerapannya (prosedural), tetapi berakar pada masalah kekuasaan yang sifatnya struktural. Memperbaiki masalah struktural membutuhkan usulan struktural, yang harus berbentuk lembaga politik yang berbeda dari negara kapitalis. 1945 terbukti tidak cukup untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati karena kita mempertahankan tatanan dominasi yang lama yang pejabat Eropanya digantikan dengan orang kita sendiri.

Sebaliknya, Konfederalisme Demokratik sesuai dengan federalisme kesukuan zaman dahulu di Sumatra. Dengan demikian Konfederalisme Demokratik adalah lembaga dekolonisasi, bukan hanya karena menarik hikmah dari leluhur, tetapi juga karena menolak bentuk lembaga politik yang selama ini menjaga sistem dominasi dan gagasannya diserap dari luar. Membangun Konfederalisme Demokratik berarti menumpas sisa-sisa dan akibat dari ratusan tahun kolonialisme. Lembaga ini bukan eksperimen baru dan asing, tetapi justru menghidupkan kembali praktik leluhur yang pernah ada dan bahkan melestarikan apa yang masih bertahan hingga hari ini.

Konfederalisme Demokratik akan bersandar pada penerapan nyata dari otonomi dan demokrasi langsung. Ini adalah masyarakat yang merdeka karena kekuasaan tidak lagi terpusat di tangan segelintir orang, tetapi oleh masingmasing komunitas. Mereka yang paling tahu apa yang dibutuhkan dan memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi diri mereka. Hal ini juga akan memulihkan kedaulatan komunitas atas sumber daya kolektif yang telah dirampas untuk kepentingan segelintir elit kapitalis. Federasi terbukti berjalan sebagaimana tampak dalam sejarah berbagai masyarakat tanpa negara dan tanpa raja di Sumatra. Apa yang pernah dibentuk dapat dibentuk lagi.

K E P U S T A K A A N

BUKU & BAB BUKU

Abubakar, A., Krisdiana, R., Sukarya, U., Santun, D. I. M., Adiyanto, J., Maliati, R., Wibawa, M. A., & Akbar, A. (2020). Oedjan Mas’ di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia dan ‘heritage’ di Sumatra Selatan. Bank Indonesia Institute. Andaya, L. Y. (1979). The kingdom of Johor 1642–1728. Oxford University Press. Andaya, B.W. (1993). To live as brothers: Southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth centuries. University of Hawaii Press Andaya, L. Y. (2008). Leaves of the same tree: Trade and ethnicity in the Straits of Melaka. University of Hawai‘i Press. Anderson, J. (1826). Mission to the east coast of Sumatra. William Blackwood. Arifin, K., Bawono, R. A., Duli, A., Mahirta, Mahmud, M. I., Mulyadi, Y., Noerwidi, S., Nur, M., Oktaviana, A. A., Permana, R. C. E., & Yondri, L. (2025). Sejarah Indonesia: Dinamika kebangsaan dalam arus global, jilid II – Nusantara dalam jaringan global: Perjumpaan dengan India, Tiongkok, dan Persia. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Barclay, H. (1998). People without government: An anthropology of anarchy. Kahn & Averill. Barros, J. de. (1973). Da Asia. Regia Officina. (Karya asli diterbitkan 1563). Beatty, A. (1992). Society and exchange in Nias. Clarendon Press. Bartlett, H. H. (1955). Fire in Relation to Primitive Agriculture and Grazing in the Tropics. University of Michigan Botanical Gardens. Begbie, P. J. (1834). The Malayan peninsula, embracing its history, manners and customs of the inhabitants, politics, natural history &c. from its earliest records. Vepery Mission Press. Bowen, J. R. (1991). Sumatran politics and poetics: Gayo history, 1900–1989. Yale University Press. Broersma, R. (1916). De Lampongsche districten. Javasche Boekhandel & Drukkerij.

Castles, L. (1979). Statelessness and stateforming tendencies among the Batak before colonial rule. Dalam A. Reid (Peny.), Pre-colonial state systems in Southeast Asia (hlm. 67–76). Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Chou, S. (2003). Indonesian sea nomads: Money, magic, and fear of the Orang Suku Laut. RoutledgeCurzon. Coedes, G. (1975). The Indianized states of Southeast Asia. NUS Press. Coronese, S. (1986). Kebudayaan Suku Mentawai. Penerbit Grafidian Jaya. Damanik, E. L. (Ed.). (2018). Parpandanan na bolag: Awal mula Kerajaan Nagur di Simalungun. Komite Penerbit Buku Simalungun (KPBS). Dampier, W. (1697). A new voyage round the world…. James Knapton. Day, T. (2002). Fluid iron: State formation in Southeast Asia. University of Hawaii Press. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1979). Cerita rakyat daerah Sumatra Selatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1978). Sejarah daerah Sumatera Utara. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. Dobbin, C. (1979). Exercise of authority in Minangkabau in the late eighteen century. Dalam A. Reid (Peny.), Pre-colonial state systems in Southeast Asia (hlm. 77–89). Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Fei, X. (1996). Hsing-Ch’a Sheng-Lan: The overall survey of the star raft (J. V. Mills, Penerj.; R. Ptak, Peny.). Harrassowitz Verlag. Freeman, D. B. (2003). Straits of Malacca: Gateway or gauntlet?. McGill-Queen's University Press. Gelderloos, P. (2017). Worshipping power: An anarchist view of early state formation. AK Press. Gibb, H. A. R. (Penerj.). (1929). Ibn Battuta: Travels in Asia and Africa 1325–1354. George Routledge & Sons. Graeber, D. (2004). The fragments of anarchist anthropology. Prickly Paradigm Press. Groeneveldt, W. P. (2018). Nusantara dalam catatan Tionghoa. Komunitas Bambu.

Guillaud, D., Forestier, H., & Simanjuntak, T. (2009). Mounds, tombs, and tales: Archaeology and oral tradition in the South Sumatra highlands. Dalam D. Bonatz, J. Miksic, & J. D. Neidel (Peny.), From distant tales: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra (hlm. 416–433). Cambridge Scholars Publishing. Handini, Retno. (2009). The meaning of the rainforest for the Suku Anak Dalam in Jambi. Dalam D. Bonatz, J. Miksic, & J. D. Neidel (Peny.), From distant tales: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra (hlm. 402–413). Cambridge Scholars Publishing. Hardi, E. (2023). Minangkabau: Perkembangan sejarah dan kebudayaan. PT. RajaGrafindo Persada. Hagen, B. (1908). Die Orang Kubu auf Sumatra. Koninklijk Instituut voor de Tropen. Hirosue, M. (2009). The role of local informants in the making of the image of “cannibalism” in North Sumatra. Dalam D. Bonatz, J. Miksic, & J. D. Neidel (Peny.), From distant tales: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra. Cambridge Scholars Publishing. Hummel, U., & Telaumbanua, T. (2007). Cross and Adu: A sociohistorical study on the encounter between Christianity and the indigenous culture on Nias and the Batu Islands, Indonesia (1865–1965). Boekencentrum. Hurgronje, C. S. (1903). Het Gajōland en zijne bewoners: Met eene overzichtskaart van de Gajen Alaslanden. Landsdrukkerij. Hurgronje, C. S. (1906). The Achehnese (Vol. 1). Luzac & Co. Iwabuchi, A. (1994). The people of the Alas valley: A study of an ethnic group of Northern Sumatra. Clarendon Press; Oxford University Press. Kennedy, R. (1945). Bibliography of Indonesian peoples and cultures. Yale University Press. Kempees, J. C. J. (1905). De tocht van overste van Daalen door de Gajo-, Alasen Bataklanden. J. C. Dalmeijer. Kreemer, J. (1922). Atjèh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjèh en onderhoorigheden. Eerste deel. Leiden: E. J. Brill. Kulke, H. (2009). Adityavarman’s Highland Kingdom. Dalam D. Bonatz, J. Miksic, & J. D. Neidel (Peny.), From distant tales: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra. Cambridge Scholars Publishing.

LeBar, F. M. (Ed.). (1972). Ethnic groups of insular Southeast Asia (Vol. 1). Human Relations Area Files Press. Leyds Jzn., W. J. (1926). Larassen in Minangkabau. Weltevreden: G. Kolff & Co. (Overdruk uit “Koloniale Studiën” No. 3, 10de jaargang, Juni 1926). Loeb, E. M. (1935). Sumatra: Its history and people. The Institut für Völkerkunde. Mahruf, K., dkk. (1999). Pasemah Sindang Mardika 1821–1866. Pustaka ASRI. Manguin, P.-Y. (2009). Southeast Sumatra in protohistoric and Srivijaya times: Upstream-downstream relations and the settlement of the peneplain. Dalam D. Bonatz, J. N. Miksic, J. D. Neidel, & M. L. Tjoa-Bonatz (Eds.), From distant tales: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra (hlm. 434–484). Cambridge Scholars Publishing. Mardiyono, P. (2023). Sejarah kerajaan bawahan Majapahit di luar Jawa dan luar negeri. Araska Publisher. Miksic, J. (2015). Kerinci and the ancient history of Jambi. Dalam A 14th century Malay code of laws: The Nitisarasamuccaya. Institute of Southeast Asian Studies. Miller, C. (1778). An account of the island of Sumatra, &c. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 68, 160–179. Miller, N. B. (2024). Family resemblance? Colonialism, sovereignty, and the global royal family in nineteenthcentury Hawai‘i and Johor. Dalam R. Aldrich, C. McCreery, & F. Schnicke (Eds.), Global royal families: Cultures of transnational monarchy in the nineteenth and twentieth centuries. Oxford University Press.

Marsden, W. (1811). The history of Sumatra: Containing an account of the government, laws, customs, and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions, and a relation to the ancient political state of that island (edisi ke-3). Dicetak untuk penulis oleh J. McCreery.

McKinnon, E. E. (2009). Ceramics, cloth, iron and salt: Coastal hinterland interaction in the Karo region of Northeastern Sumatra. Dalam D. Bonatz, J. Miksic, & J. D. Neidel (Peny.), From distant tales: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra. Cambridge Scholars Publishing.

Modigliani, E. (1892). Fra i Batacchi indipendenti: Viaggio. Società Geografica Italiana. Modigliani, E. (1894). L’Isola delle donne: Viaggio ad Engano. Ulrico Hoepli. Muljana, S. (2006). Sriwijaya. LKiS. Navis, A. A. (1984). Alam terkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau. Grafiti Pers. Nordenskiöld, A. E. (1897). Periplus: An essay on the early history of charts and sailing-directions (F. A. Bather, Terj.). P. A. Norstedt & Söner. Panjaitan, A. P., Darmawan, A., Maharani, Purba, I. R., Rachmad, Y., & Simanjuntak, R. (2014). Korelasi kebudayaan dan pendidikan: Membangun pendidikan berbasis budaya lokal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. (1994). Sejarah perkembangan pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Pfeiffer, I. (1856). Meine zweite Weltreise (Vol. 2). Carl Gerold’s Sohn. Purba Tambak, B. A. (2019). Sejarah Simalungun: Pemerintahan tradisional, kolonialisme, agama dan adat istiadat. Simetri Institute. Putra, B. S. (2021). Dayak Mardaheka: Sejarah masyarakat tanpa negara di pedalaman Kalimantan. Pustaka Catut. Pinto, M. (1989). The travels of Mendes Pinto (R. Catz, Penerj.). University of Chicago Press. Pires, T., & Rodrigues, F. (1944). The Suma oriental of Tomé Pires: An account of the East, from the Red Sea to Japan, written in Malacca and India in 1512-1515; and, the book of Francisco Rodrigues, rutter of a voyage in the Red Sea, nautical rules, almanack and maps, written and drawn in the East before 1515. The Hakluyt Society. Polo, M. (1818). The travels of Marco Polo, a Venetian, in the thirteenth century: Being a description, by that early traveller, of remarkable places and things, in the eastern parts of the world (W. Marsden, Penerj.). Dicetak untuk penulis. Raffles, S. (1830). Memoir of the life and public services of Sir Thomas Stamford Raffles: Particularly in the government of Java, 1811–1816, and of Bencoolen and its dependencies, 1817–1824: With details of the commerce and resources of the Eastern archipelago, and selections from his correspondence. J. Murray. Rahmat, S. (2021). Perompak dan penguasa Kepulauan Melayu: Dinamika jalur rempah di Pantai Timur Sumatra. Dalam Arus rempah di Pantai Barat dan Timur Sumatra (hlm. 89–112). Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Reichle, N. (2007). Violence and serenity: Late Buddhist sculpture from Indonesia. University of Hawai’i Press. Reid, A. (1979). The blood of the people: revolution and the end of traditional rule in Northern Sumatra. Oxford University Press. Reid, A. (2005). An Indonesian frontier: Acehnese and other histories of Sumatra. Brill. Reid, A. (2010). Imperial alchemy: Nationalism and political identity in Southeast Asia. Cambridge University Press. Reid, A. (2014). Sumatera tempo doeloe: Dari Marco Polo sampai Tan Malaka. Komunitas Bambu. Reid, A. (2015). A history of Southeast Asia: Critical crossroads. Wiley Blackwell. Scott, J. C. (2009). The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia. Yale University Press. Simanjuntak, B. S. (1978). Sejarah Batak. K. Sianipar Company. Sopher, D. E. (1964). The sea nomads: A study based on the literature of the maritime boat people of Southeast Asia. Government Printer. Steinberg, D. (Peny.). (1987). In search of Southeast Asia: A modern history. University of Hawaii Press. Stoler, A. L. (1985). Capitalism and confrontation in Sumatra’s plantation belt, 1870–1979. Yale University Press. Sukmareni (Peny.). (2010). Orang Rimba menantang zaman. KKI Warsi. Sunliensyar, H. H. (2020). Tanah, kuasa, dan niaga: Dinamika relasi antara Orang Kerinci dan kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya abad XVII hingga abad XIX. Perpusnas Press. Suzuki, P. (1958). Critical survey of studies on the anthropology of Nias, Mentawei and Enggano. Martinus Nijhoff. Trocki, C. A. (1979). Prince of pirates: The Temenggongs and the development of Johor and Singapore 1784-1855. Singapore University Press.

Utomo, L. (2020). Buku ajar antropologi dan sosiologi. Lembaga Studi Hukum Indonesia.

van Aken, A. Ph. (1915). Nota betreffende de afdeeling Koerintji. Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen (Aflevering VIII). Papyrus.

van Royen, J. W. (1927). De Palembangsche marga en haar gronden waterrechten. Leidsche Uitgeversmaatschappij.

Veth, P.J. (1881). Midden-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Sumatra-expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig genootschap, 1877-1879, beschreven door de leden der expeditie, onder toezicht van Prof. P.J. Veth (Vol. 3). E. J. Brill.

Westenenk, L. C. (1913). De Minang Kabausche Nagari. Padang: Winkel Maatschappij v.h. P. Bäumer & Co.

Znoj, H. (2009). Social structure and mobility in historical perspective: Sungai Tenang in highland Jambi. Dalam D. Bonatz, J. Miksic, & J. D. Neidel (Peny.), From distant tales: Archaeology and ethnohistory in the highlands of Sumatra. Cambridge Scholars Publishing.

JURNAL & BERKALA LAINNYA

Author, A. A. (1933, November 23). Si Singa Maharadja. Het Koloniaal Weekblad, 33(47), 485–486.

Abrutyn, S., & Lawrence, K. (2010). From chiefdoms to states: Toward an integrative theory of the evolution of polity. Sociological Perspectives, 53(3), 419–442.

Boers, J. (1838). De Koeboes. Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1(2), 286–295.

Bowen, J. R. (1989). Poetic duels and political change in the Gayo highlands of Sumatra. American Anthropologist, 91(1), 25– 40. http://www.jstor.org/stable/679736

Burton, & Ward. (1826). Report of a journey into the Batak country, in the interior of Sumatra, in the year 1824. Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1(2), 485–513.

Colombijn, F. (2005). A moving history of Middle Sumatra, 1600– 1870. Modern Asian Studies, 39(1), 1–38.

Crisp, J. (1799). An account of the inhabitants of the Poggy Islands lying off Sumatra. Asiatick Researches, 6, 77–91.

Forbes, H. O. (1885). On the Kubus of Sumatra. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 14, 121-127. Netscher, E. (1880). Aanteekeningen omtrent midden Sumatra, aan officieele bescheiden ontleend. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 39. W. Bruining & Co. Hong, S.-J. (2016). The social formation and cultural identity of Southeast Asian frontier society: Focused on the concept of maritime Zomia as frontier in connection with the ocean and the inland. Journal of Marine and Island Cultures, 5, 28–35. Godon, J. P. (1864). Bijdrage tot de kennis der Loeboes op Sumatra. Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 2(11), 261- 266. Grismer, L. L., Riyanto, A., Iskandar, D. T., & McGuire, J. A. (2014). A new species of Hemiphyllodactylus Bleeker, 1860 (Squamata: Gekkonidae) from Pulau Enggano, southwestern Sumatra, Indonesia. Zootaxa, 3821(4), 485– 495. Leadbetter, M. P., & Sastrawan, W. J. (2024). Do mountains kill states? Exploring the diversity of Southeast Asian highland communities. Journal of Global History, 19(2), 195–220. Logan, J. R. (1847). The Binua of Johore. The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, 1, 242–283. Logan, J. R. (1855). The Chagaleegat, or Mantawe Islanders. Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, 9, 273–305. Mardi, S. N., Zulqayyim, & Nopriyasman. (2022). Hegemoni politik-ekonomi di Kerinci pada masa Hindia Belanda 1903-1942. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 5(2), 109-116. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.50229 Mead, J. P. (1914). A Romanized version of the Hikayat Raja-Raja Pasai. Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, (66), 1–55. Oudemans, A. C., Jr. (1887). Engano (bewesten Sumatra), zijne geschiedenis, bewoners en voortbrengselen. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 4(2), 109–161.

Reid, A. (2006). Is there a Batak history? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1317167 von Rosenberg, H. (1878). Die insel Nias. Der Malayische Archipel, 123–176.

Rambe, T., & Sembiring, S. S. (2017). Sejarah migrasi etnis Karo ke Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah, 2(1), 73.

von Rosenberg, H. (1855). Beschrijving van Engano en van deszelfs bewoners. Tijdschrift voor Indische Taal-, Landen Volkenkunde, 3, 370–386.

Sandra, Y., Erman, & Hakim, L. (2023). Sistem pemerintahan tradisional mendapo: Menelusuri sejarah yang hilang dalam masyarakat Kerinci. Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama dan Humaniora, 27(2), 57–71. https://doi.org/10.37108/tabuah.v27i2.995

Skeat, W. W., & Ridley, H. N. (1900). The Orang Laut of Singapore. Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, 33, 247–250.

Turner, A. (1997). Cultural survival, identity and the performing arts of Kampar’s Suku Petalangan. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde, 153(4), 648–671. http://www.jstor.org/stable/27865393

SUMBER LAIN (ARSIP, MANUSKRIP KUNO, DOKUMEN DIGITAL, & KARYA HUKUM)

Bakunin, M. (1867). Federalism, socialism, anti-theologism. The Anarchist Library. https://theanarchistlibrary.org

Códice Casanatense. (n.d.). Manuskrip koleksi Biblioteca Casanatense, Roma. http://www.casanatense.it/en/

Corrêa, F. (n.d.). Anarchist theory and history in global perspective. Instituto de Teoria e História Anarquista. Diakses dari https://itha-iath.org/en/en_home/

Fei, X. (2005). Xingcha Shenglan [星槎勝覽]. Ocean Press. (Karya asli ditulis tahun 1436)

Kropotkin, P. (1885). Words of a rebel. The Anarchist Library. https://theanarchistlibrary.org

Lubis, T. (2019). Tradisi lisan Nandong Simeulue: Pendekatan antropolinguistik [Disertasi Doktor, Universitas Sumatra Utara]. Repositori Institusi USU.

Mills, J. V. G. (Penerj.). (1970). Ying-Yai Sheng-Lan: “The overall survey of the ocean’s shores” (1433). The White Lotus Press. Https://archive.org/details/ying-yai-sheng-lan1433/mode/1up Putri, R. H. (2019, 16 Juli). Misteri Kerajaan Panai di Sumatra. Historia – Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. Diambil 15 Agustus 2026, dari https://historia.id Proudhon, P.-J. (1863). The federative principle. The Anarchist Library. https://theanarchistlibrary.org Reid, A. (2012). Anthony Reid, Ph.D. [Profil Akademik]. Wissenschaftskolleg zu Berlin. https://www.wikoberlin.de/en/fellows/academic-year/2012/reid-anthony Robi Armilus. (2017, Oktober). Suku dan pebatinan masyarakat Petalangan. http://www.robiarmilus.com/2017/10/sukudan-pebatinan-masyarakat-petalangan.html Tarib, T. (2012). Hutan adalah rumah dan sumber penghidupan kami: Kesaksian Tumenggung Tarib “Orang Rimbo” [Dokumen Keterangan Sakit/Uji Materi]. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Wang, D. (至正 / Era Zhizheng). Dao Yi Zhi Lüe [岛夷志略 / Laporan Ringkas Pulau-pulau Barbar]. Wikisource. https://zh.wikisource.org/zhhans/%E5%B3%B6%E5%A4%B7%E8%AA%8C%E7%95%A 5 Zhang, T. (Peny.). (1974). Ming Shi [明史] (Vol. 325). Zhonghua Shuju. https://www.gutenberg.org/ebooks/23982 (Karya asli diterbitkan 1739)

INDEKS KONSEP

Batak merdeka 47, 190

cafre (kafir) 36, 43, 177; gentios 59-60

drohaka 33

etnogenesis Batak 177; Lampung, 53-54; Melayu 98-99, 177; Minangkabau 177; Orang Laut 99; Orang Rimba 59

federasi (definisi) 141;

konfederasi (definisi) 142;

federasi campuran 141, 152;

federasi genealogis 141, 149;

federasi teritorial 141-142;

contoh federalisme lainnya 155

Indianisasi 28

jajah (etimologi) 49

kedatuan (chiefdom) 10

kelam mata/silam (tidak terlihat) 64

ketiadaan negara (statelessness) 112, 118, 128

komune 139-141

Konfederalisme Demokratik 199-201

masok Melayu 98

masyarakat dengan dataran tinggi (people with highlands) 162

Munisipalisme Libertarian 199

nagara (etimologi) 32

negara (definisi) 6

negara khayalan (imajinary state) 163

Nusantara (etimologi) 79

nomaden 93-95, 99, 100, 120- 125

Pasemah Sindang Merdika 55 pembentukan negara (state formation/stateforming) 10, 193-194, 196

pemukiman klandestin 66

penengah/mediator 123, 132, 138, 144

pengusir negara (staterepelling) 100

perompak 92

pertanian pelarian (escape agriculture) 159

primus inter pares 105, 127, 149, 175

ra‘iyyah (etimologi) 39

raja suci (dewarāja) 28

ruang non-negara (non-state space) 5

selaras (etimologi) 156

Sumatra (etimologi) 80

swa-barbarisasi (selfbarbarization) 99

tanah andiko 47

tanah berajo 47

tanah tak bertuan (terra nullius) 60

tanpa kepala (acephalous) 107, 124

tanpa pemerintahan (regerloos) 110

tiga raja (triumvirate) 176

Zomia (definisi) 5; Zomia Maritim (definisi) 80

zona pengungsi (zones of refuge) 58, 66

TENTANG PENULIS

Bima Satria Putra, lahir di Kapuas, Kalimantan Tengah, pada 4 November 1995. Lulusan jurnalistik Fiskom UKSW. Pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera. Sekarang menjadi penulis, peneliti dan penerjemah. Tertarik pada kajian sejarah, antropologi dan ekologi. Sekarang menjalankan penelitian Proyek Suku Api (PSA). Beberapa karyanya antara lain:

1. Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan: Anarkisme & Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia (1908-1948) (2018)

2. Hindia Bawah Tanah: Ernest Douwes Dekker dan Anarkisme Zaman Kolonial (2026)

3. Suku Pelangi: LGBT dalam Budaya Masyarakat Nusantara (2026)

BUKU PROYEK SUKU API LAINNYA:

Dayak Mardaheka: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Pedalaman Kalimantan 2021 Bima Satria Putra

Anarki di Alifuru: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Kepulauan Maluku 2024 Bima Satria Putra

Nenek Moyangku Seorang Anarkis: Bunga Rampai Masyarakat Tanpa Negara di Nusantara 2025 Penyunting: Bima Satria Putra