Baca PDF (OCR): Akhir Sebuah Utopia: Jatuhnya Rojava

22 halaman · 22 halaman diproses dengan OCR · 9.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. 1. Rojava: Realisasi Utopia
  2. 2. Keruntuhan Rojava
  3. 3. Dua Cermin dari Masa Lalu: Aragon dan Chiapas
  4. Aragon, Spanyol (1936-1937)
  5. Chiapas, Meksiko (1994-sekarang)
  6. 4. Menganalisis Tiga Keruntuhan
  7. 5. Wairsan Kejatuhan
  8. Catatan Tambahan: Kenapa Tidak Ada "Sabaté" di Rojava?

AKHIR SEBUAH UTOPIA: JATUHNYA ROJAVA

FRONT PEMBEBASAN GATHOLOCO

Akhir Sebuah Utopia: Jatuhnya Rojava

Ditulis oleh Front Pembebasan Gatholoco Diterbitkan dan diedarkan oleh Yonaki Press September, 2026

1. Rojava: Realisasi Utopia

Saat nama Rojava disebut di media internasional, yang paling sering muncul adalah citra pejuang perempuan YPJ dengan senjata di bahu, atau narasi heroik pertempuran Kobani melawan ISIS pada 2014-2015. Citra itu tidak salah memang, namun ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih radikal dan lebih sulit diringkas dalam satu foto: sebuah eksperimen membangun masyarakat egaliter di tengah perang, embargo, dan kehancuran di sekelilingnya.

Rojava—nama Kurdi untuk wilayah di Suriah utara dan timur laut yang secara resmi disebut Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES/DAANES)—lahir dari kekosongan kekuasaan ketika rezim Assad menarik pasukannya dari wilayah yang dihuni mayoritas Kurdi pada 2012, di awal perang saudara Suriah. Alih-alih membentuk negara-bangsa Kurdi baru, gerakan yang menggerakkan Rojava—dipengaruhi kuat oleh pemikiran Abdullah Öcalan, pendiri PKK yang dipenjara Turki sejak 1999—memilih jalan yang tidak umum: konfederalisme demokratis. Ini adalah model yang secara sadar menolak negara sebagai bentuk akhir perjuangan, dan sebagai gantinya membangun kekuasaan dari bawah ke atas melalui komune-komune kecil.

Unit dasarnya disebut komin—sel warga di tingkat lingkungan atau desa, beranggotakan sampai sekitar 150 orang, yang mengelola urusan sehari-hari secara langsung: distribusi bahan bakar, listrik, pangan, hingga penyelesaian konflik lokal. Di atas komune ada dewan-dewan berjenjang, dari tingkat distrik sampai wilayah, yang semuanya menganutprinsip kepemimpinan ganda (co-chair)— satu laki-laki dan satu perempuan di setiap posisi kepemimpinan, di semua level. Prinsip ini bukan basa-

basi administratif. la berakar dari keyakinan bahwa masyarakat tidak bisa benar-benar egaliter tanpa membongkar patriarki sampai ke akar struktural, bukan sekadar memberi kuota simbolis.

Di sinilah Kongra Star (dulu bernama Yekitiya Star) berperan sebagai tulang punggung dari sisi ini. Kongra Star bukan sekadar organisasi advokasi perempuan, melainkan struktur paralel yang membayangi seluruh sistem pemerintahan Rojava: untuk setiap dewan atau komune yang ada, ada pula komune atau dewan perempuan yang setara di sampingnya, dengan otonomi sendiri. Melalui tekanan legislatif dari struktur ini, Rojava melarang pernikahan anak, pernikahan paksa, mutilasi genital perempuan, dan poligami; mengkriminalisasi kekerasan berbasis kehormatan; menyamakan kesaksian perempuan dengan laki-laki di hadapan hukum; dan membubarkan pengadilan syariah yang sebelumnya menjadi rujukan hukum keluarga di sebagian wilayah tersebut. Mala Jin, atau "Rumah Perempuan", menjadi tempat penyelesaian sengketa domestik dan kekerasan berbasis gender di luar sistem peradilan konvensional yang didominasi laki-laki.

Ekonomi juga dibangun berbeda. Alih-alih swastanisasi penuh atau ekonomi komando ala negara sosialis klasik, Rojava mendorong koperasi yang tumbuh dari komune-komune tersebut—pertanian kolektif, usaha kecil bersama, sampai upaya membangun apa yang mereka sebut "ekonomi komunal" yang menghubungkan produksi dengan kebutuhan komunitas langsung, bukan semata-mata pasar belaka. Ini semua dijalankan sambil menghadapi embargo dari hampir semua tetangga—Turki di utara memusuhi mereka karena keterkaitan ideologis dengan PKK, sementara rezim Assad dan kemudian kelompok-kelompok Islamis di selatan juga memandang mereka dengan curiga.

Yang membuat Rojava layak dipelajari bukan karena mereka sempurna—ada kritik yang tepat soal bagaimana ia menjadi proxi Amerika Serikat di kawasan Arab-Persia, lalu soal bagaimana suku-suku Arab konservatif di sebagian wilayah yang dikuasai kemudian merasa terasing dari sistem ini, atau soal ketegangan antara idealisme komune dengan kebutuhan pragmatis menjalankan pemerintahan riil atas populasi 4,6 juta jiwa yang plural. Tapi bukti bahwa sistem ini bisa berjalan walau dengan segala carut marutnya—bertahan selama sekitar 14 tahun, mengelola wilayah yang pada puncaknya mencakup sekitar seperempat wilayah Suriah—sudah cukup untuk mematahkan klaim bahwa demokrasi radikal berbasis komune dan kesetaraan gender struktural itu sekadar utopia di atas kertas.

2. Keruntuhan Rojava

Akhir dari eksperimen ini datang cepat, meski benihnya sudah lama ditanam.

Pada Desember 2024, rezim Bashar al-Assad runtuh setelah ofensif kilat kelompok-kelompok oposisi yang dipimpin Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) di bawah Ahmed al-Sharaa (dikenal juga dengan nama perang Abu Mohammad al-Jolani). Suriah tiba-tiba punya kekuatan pusat baru yang bertekad menyatukan seluruh negeri di bawah satu komando, dan Rojava— dengan tentaranya sendiri (SDF), institusi sipilnya sendiri, dan penguasaan atas sepertiga wilayah negara termasuk sebagian besar ladang minyak dan gas Suriah—menjadi sebuah potensi masalah bagi Jolani, sehingga tidak bisa dibiarkan menggantung.

Untuk memahami kenapa Rojava bisa bertahan selama itu sebelum akhirnya runtuh, penting melihat lebih dulu kenapa ia begitu berharga secara strategis bagi kekuatan besar.

Bagi Amerika Serikat, SDF bukan sekadar mitra ideologis yang kebetulan disukai—mereka adalah kekuatan darat paling efektif dan paling murah untuk mengalahkan ISIS tanpa perlu mengerahkan pasukan reguler AS dalam jumlah besar, sebuah pelajaran pahit yang baru saja dipetik Washington dari petualangan kolonial mereka di Irak dan Afghanistan. Wilayah yang dikuasai SDF juga mencakup sebagian besar ladang minyak dan gas Suriah di sekitar Deir ez-Zor dan Hasakah, serta koridor strategis yang membentang dari perbatasan Irak sampai dekat perbatasan Turki—posisi yang memberi Washington pengaruh langsung atas jalur logistik dan sumber daya energi Suriah timur tanpa harus bernegosiasi dengan Damaskus maupun Teheran.

Kombinasi inilah yang membuat AS menempatkan sekitar 900 personel militernya di wilayah itu selama bertahun-tahun dan menjadikan SDF sebagai salah satu mitra non-negara paling lama dan paling terlembagakan dalam sejarah kebijakan luar negeri AS pasca-9/11. Tapi nilai strategis semacam itu, sebagaimana akan terlihat, selalu bersyarat pada kegunaannya bagi kepentingan yang lebih besar—bukan pada komitmen terhadap proyek independensi Rojava itu sendiri.

Pasukan yang dipimpin Kurdi Kakuatan jihadis November 2019 Pemberontak Suriah yang didukung Turki dan militer Pemarintah Suriah Ladang minysk "Zona aman yeng Ladang ges TURKI Ramake 300

Amerika Serikat, yang selama bertahun-tahun menjadikan SDF sebagai mitra darat utama dalam perang melawan ISIS, dengan cepat menggeser haluan, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh para politisi. Dalam hitungan minggu setelah kejatuhan Assad yang tak terhindarkan, Washington mulai merangkul Damaskus sebagai mitra baru, dan tekanan pun memberikan sebuah pukulan telak pada Mazloum Abdi, pimpinan SDF, untuk berunding.

Negosiasi berjalan alot selama lebih dari setahun, hingga pada Januari 2026 pemerintah Jolani melancarkan ofensif militer ke wilayah timur laut. Dalam hitungan minggu, sekitar 80 persen wilayah yang dikuasai DAANES direbut—tak ada bantuan kekuatan udara dari Amerika Serikat kali ini seperti yang mereka terima saat dulu merebut Kobani dari tangan ISIS. Di tengah tekanan itu, pada 29 Januari 2026keduapihakmenandatangani kesepakatan komprehensif: gencatan senjata, penyerahan bertahap institusi militer dan sipil SDF ke tangan negara, serta integrasi penuh yang ditargetkan selesai akhir tahun.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Jolani menandatangani dekrit yang memberi kewarganegaraan kepada puluhan ribu warga Kurdi yang sebelumnya tidak diakui secara hukum, menetapkan Nowruz sebagai hari libur nasional, dan mengakui bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional. Konsesi-konsesi ini nyata dan penting secara simbolis—namun sebagaimana dicatat banyak pengamat, dekrit itu bukan konstitusi, ia bisa dicabut kapan saja begitu tidak ada lagi kekuatan yang mampu menuntutnya untuk dipertahankan, dan ia sama sekali tidak menyinggung soal federalisme atau otonomi wilayah—dua hal yang justru menjadi urat nadi eksperimen Rojava selama ini.

Puncaknya datang pada 25-26 Agustus 2026. Di Istana Rakyat Damaskus, Mazloum Abdi mengumumkan pembubaran SDF sebagai kekuatan militer independen, menyusul selesainya proses integrasi ke dalam brigade-brigade Angkatan Bersenjata Suriah. Sipan Hamo, mantan komandan YPG yang menjadi inti kekuatan tempur SDF, naik jabatan menjadi Wakil Menteri Pertahanan untuk wilayah timur—sebuah posisi yang secara simbolis menunjukkan arah baru: perjuangan yang dimenangkan di Kobani kini berujung pada kursi di kabinet Damaskus, bukan otonomi Kurdistan.

Bersamaan dengan pembubaran militer, Abdi juga mengumumkan bubarnya Administrasi Otonom itu sendiri—bukan cuma sayap bersenjatanya, melainkan keseluruhan struktur pemerintahan sipil yang dibangun sejak 2012. Media internasional menyebutnya sebagai akhir dari "eksperimen berisiko tinggi" yang pernah menguasai nyaris seperempat wilayah Suriah.

Nasib Unit Pertahanan Perempuan (YPJ) menjadi ilustrasi paling telanjang dari logika yang bekerja di baliknya. Berbeda dari YPG yang melebur langsung ke militer reguler, kelompok Islamis yang berkuasa di Damaskus menolak memasukkan YPJ ke angkatan bersenjata—tentu saja, karena alasan ideologi konservatif dan pandangan patriarkal mereka tentang posisi perempuan dalam institusi militer. Setelah berbulan-bulan menjadi titik buntu negosiasi, akhir Agustus 2026 YPJ akhirnya sepakat untuk masuk sebagai unit kontra-terorisme khusus di bawah Kementerian Dalam Negeri—bukan tentara, melainkan aparat keamanan sipil. Ironinya tajam: perempuan-perempuan yang

mempertaruhkan nyawa mempertahankan Kobani dan turut mengalahkan "kekhalifahan" ISIS dianggap tidak layak menjadi bagian dari tentara reguler negara barusebuah keputusan yang mencerminkan ideologi konservatif rezim baru itu sendiri, bukan pertimbangan kapasitas atau pengalaman tempur.

Dengan lenyapnya SDF dan DAANES sebagai institusi

independen, seluruh arsitektur di baliknya—komune, dewan berjenjang, kepemimpinan ganda, struktur paralel Kongra Star—kehilangan fondasi kekuasaannya. Yang tersisa adalah jabatan-jabatan simbolis: Abdi menjadi penasihat Jolani untuk urusan Kurdi, Ilham Ahmed mendapat kursi di parlemen, bahasa Kurdi diajarkan pada beberapa mata pelajaran. Sistem representasi menggantikan pemerintahan independen yang egaliter dan mengakar.

JURNAS.com

BANE DUNIA KUCURKAN HIBAH RP1,6 TRILIUN KE SURIAH G0000

Arah ini sebetulnya sudah terbaca dari peristiwa-peristiwa yang mengapitnya nyaris di hari yang sama. Pada Senin, 24 Agustus 2026—sehari sebelum Abdi mengumumkan pembubaran SDF—Amerika Serikat resmi mencabut status Suriah sebagai negara yang dicap "sponsor terorisme", menghapus salah satu hambatan hukum dan finansial terakhir bagi negara itu untuk terhubung kembali dengan sistem keuangan global—dengan kata lain, kembali jatuh ke dalam rengkuhan dunia lama. Keesokan harinya, tepat ketika Abdi berdiri di Istana Rakyat mengumumkan bubarnya SDF, giliran Presiden Jolani tampil di video resmi negara membayar kopi di sebuah restoran di kota tua Damaskus menggunakan kartu Visa, didampingi Gubernur Bank Sentral—momen spektakular yang sengaja dipentaskan untuk menandai kembalinya Suriah ke jaringan pembayaran internasional Visa dan Mastercard setelah lebih dari satu dekade putus.

Ironis saat melihat bagaimana Jolani, yang dulu murid sempat menjadi kesayangan Al-Baghdadi, sang pimpinan ISIS, mengkafirkan apa pun, kini menerima hadirnya kembali Visa/Mastercard dengan penuh sukacita. Dua peristiwa yang berhimpitan waktu itu bukan kebetulan yang dibaca berlebihan: pencabutan status sponsor terorisme dan pembukaan akses Visa/Mastercard terjadi persis mengapit hari pengumuman pembubaran SDF. Damaskus, dengan kata lain, sedang mempersiapkan diri untuk kembali terintegrasi dengan pasar dunia—dan Rojava adalah salah satu harga yang harus dibayar untuk itu.

3. Dua Cermin dari Masa Lalu: Aragon dan Chiapas

Untuk memahami apa yang terjadi pada Rojava, ada baiknya menengok dua eksperimen lain yang jauh lebih tua, di benua dan zaman yang berbeda, namun mengikuti pola yang mirip.

Aragon, Spanyol (1936-1937)

Ketika Jenderal Francisco Franco memberontak melawan Republik Spanyol pada Juli 1936, kekosongan otoritas negara di banyak wilayah— terutama di Catalunya dan Aragon—memberi ruang bagi salah satu eksperimen kolektivisasi terbesar dalam sejarah modern. Digerakkan terutama oleh CNT, konfederasi serikat buruh anarko-sindikalis terbesar di Spanyol, ribuan desa dan kota di Aragon mengambil alih tanah, pabrik, dan alat produksi, lalu menjalankannya secara kolektif tanpa pemilik pribadi maupun kontrol negara pusat. Petani yang dulunya buruh tani tanpa tanah kini mengelola ladang bersama melalui rapat desa; pabrik-pabrik di Barcelona dijalankan oleh komite buruh; sistem upah digantikan sebagian dengan distribusi berdasar kebutuhan di banyak kolektif.

Ini bukan eksperimen kecil di pinggiran—sekitar 70 persen tanah pertanian Aragon pada puncaknya dikelola secara kolektif, melibatkan ratusan ribu orang. George Orwell, yang berjuang bersama milisi POUM di front Aragon, menulis dalam Homage to Catalonia bagaimana untuk pertama kalinya ia menyaksikan masyarakat di mana kelas pekerja berkuasa secara nyata, bukan sekadar dalam slogan Kiri.

Nilai strategis wilayah ini bagi Republik jauh melampaui simbolisme revolusioner semata. Front Aragon adalah salah satu garis pertahanan utama antara Madrid dan wilayah yang dikuasai Franco, sementara Catalunya di sebelahnya menyumbang sebagian besar kapasitas industri dan manufaktur senjata Republik—pabrik-pabrik di Barcelona yang diambil alih buruh itu memproduksi amunisi dan perlengkapan militer yang menjadi urat nadi logistik perang. Kolektif-kolektif pertanian Aragon juga menjadi salah satu sumber pangan penting bagi front dan kota-kota Republik yang terkepung. Dengan kata lain, milisi dan kolektif di Aragon bukan cuma proyek sosial yang dibiarkan hidup karena toleransi politik, melainkan tulang punggung logistik dan pertahanan bagi Republik yang sedang bertaruh nyawa melawan kudeta militer Franco—persis alasan yang membuat kekuatan itu, sekali lagi, dianggap terlalu penting untuk dibiarkan berjalan sendiri di luar kendali pusat begitu Republik semakin bergantung pada satu-satunya pemasok senjata yang tersedia bagi mereka.

Namun masalahnya, kolektif-kolektif ini hidup di tengah perang sipil yang sedang berkecamuk, dan Republik yang mereka bela membutuhkan senjata—yang hanya bisa dipasok Uni Soviet. Stalin menuntut harga politik: partai komunis Spanyol (PCE) harus diperkuat, dan eksperimen-eksperimen revolusioner yang dianggap "mengganggu" front persatuan melawan fasisme harus dijinakkan—tentu saja ini berarti kubu anarkis. Pada Mei 1937, terjadi bentrokan bersenjata di Barcelona antara pasukan pemerintah pusat dengan CNT dan POUM—dikenal sebagai Peristiwa Mei—yang berujung pada represi terhadap kekuatan revolusioner. Tak lama sesudahnya, pasukan pemerintah, termasuk Divisi Lincoln yang berada di bawah komando komunis, secara paksa membubarkan kolektif-kolektif Aragon, menyita hasil panen, dan menangkapi para penggeraknya—yang secara ironis bukan dilakukan oleh Franco, melainkan oleh pemerintah Republik sendiri yang ssebelumnya para anarkis dukung dan pertahankan mati-matian.

Pemimpin CNT sendiri, di bawah tekanan yang sama, telah lebih dulu memilih jalan integrasi: sejumlah tokohnya, termasuk Federica Montseny, duduk sebagai menteri dalam kabinet Republik sejak akhir 1936—sebuah langkah yang secara filosofis kontradiktif bagi organisasi anarkis yang selama ini menolak partisipasi dalam struktur negara. Kelompok sempalan seperti Amigos de Durruti kemudian mengecam ini sebagai pengkhianatan terhadap revolusi itu sendiri, bukan sekadar kompromi taktis yang dibutuhkan. Pada akhirnya, baik kompromi maupun represi paksa itu tidak menyelamatkan Republik. Franco menang perang pada 1939, dan Spanyol jatuh ke dalam kediktatoran selama hampir empat dekade berikutnya.

Chiapas, Meksiko (1994-sekarang)

Cerita Zapatista dimulai jauh lebih baru dan berjalan lebih lambat. Pada 1 Januari 1994—hari yang sama dengan berlakunya perjanjian perdagangan bebas NAFTA—Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) mengangkat senjata di Chiapas, negara bagian termiskin di Meksiko, menuntut hak tanah dan pengakuan masyarakat adat. Setelah 12 hari pertempuran dan gencatan senjata, EZLN memilih jalan yang jarang ditempuh gerakan bersenjata: mereka berhenti berperang untuk merebut negara, dan sebagai gantinya membangun otonomi de facto di wilayah yang mereka kuasai, tanpa pernah mengakui atau meminta pengakuan dari pemerintah Meksiko.

Struktur yang mereka bangun disebut Caracoles—pusat komunitas yang menaungi Munisipalitas Otonom Pemberontak Zapatista (MAREZ) dan dijalankan oleh Dewan Kebaikan Pemerintahan (Juntas de Buen Gobierno). Di dalamnya berjalan sekolah, klinik kesehatan, dan sistem peradilan sendiri, semuanya menolak bantuan atau campur tangan pemerintah federal maupun negara bagian. Prinsip yang mereka pegang, "mandar obedeciendo"—memerintah dengan taat pada rakyat— menempatkan otoritas tertinggi bukan pada dewan, melainkan pada majelis warga di setiap desa.

Yang membedakan Zapatista dari Rojava maupun CNT adalah pilihan sadar mereka untuk tetap kecil dan merengkuh ketidak strategisan wilayah mereka. Mereka tidak duduk di atas cadangan minyak, tidak menjadi basis ekonomi penting penyumbang devisa terbesar negara, tidak menjadi mitra militer kekuatan besar dunia mana pun, dan sengaja tetap terisolasi secara geopolitik. Pilihan itu memungkinkan mereka bertahan lebih dari 30 tahun—jauh lebih lama dari Aragon atau bahkan Rojava—tanpa harus berhadapan dengan tentara nasional dalam skala penuh.

Masalahnya isolasi dari negara ternyata tidak berarti aman dari segala ancaman. Sejak awal 2020-an, Chiapas menjadi medan perang wilayah antara Kartel Sinaloa dan Kartel Jalisco New Generation, diperparah jalur migrasi dan penyelundupan yang melintasi perbatasan dengan Guatemala. Kekerasan ini bukan datang dari negara yang menyerang otonomi Zapatista secara langsung, melainkan dari kekosongan kekuasaan yang sama—pemerintah Meksiko justru dianggap absen, mereka hanya mengirim pasukan untuk membendung arus migrasi atas permintaan Amerika Serikat, mereka tidak merasa perlu buang-buang anggaran mengirim pasukan demi menundukkan Zapatista dan menguasai wilayah yang tak memberikan nilai ekonomis tinggi.

Pada November 2023, EZLN mengumumkan pembubaran MAREZ dan Dewan Kebaikan Pemerintahan—dua struktur paling ikonik dari otonomi mereka selama hampir tiga dekade. Ini digantikan struktur baru yang lebih terdesentralisasi hingga ke tingkat desa, sebagian sebagai strategi bertahan: tanpa target tunggal berupa dewan pusat yang bisa diancam atau disusupi kartel, kekuasaan tersebar sehingga lebih sulit direbut sekaligus. Caracoles tetap berjalan, tapi kini tertutup dari orang luar—sebuah komunitas yang memilih menyusut dan menutup diri demi bertahan hidup.

DEMARAIA LIBERTAD JUSTICIA EZLN

4. Menganalisis Tiga Keruntuhan

Ditelusuri berdampingan, tiga kasus ini menyingkap sesuatu yang lebih struktural daripada sekadar rangkaian kegagalan kepemimpinan atau nasib buruk.

Pertama, soal kekuatan eksternal dan ongkos ketergantungannya. Baik Republik Spanyol maupun Rojava membutuhkan sekutu kuat untuk bertahan dari ancaman eksistensial—Uni Soviet bagi yang pertama, Amerika Serikat bagi yang kedua. Tapi patron eksternal selalu punya kepentingan sendiri yang tidak identik dengan tujuan komunitas yang mereka bantu. Begitu kepentingan itu berubah—Stalin memprioritaskan hubungan dengan Prancis-Inggris dibanding revolusi Spanyol, Washington memprioritaskan hubungan baik dengan Damaskus yang baru dibanding komitmen jangka panjang pada SDF—komunitas yang bergantung pada mereka kehilangan pijakan. Ketergantungan pada kekuatan luar, sekuat apa pun niat baik di baliknya, berarti nasib komunitas ditentukan oleh kalkulasi geopolitik yang berada di luar kendali mereka sepenuhnya.

Kedua, soal daya tarik strategis sebagai bom waktu. Aragon penting karena basis industri dan pertanian bagi Republik yang sedang berperang. Rojava penting karena ladang minyak-gasnya dan posisinya sebagai mitra tempur utama melawan ISIS. Keduanya menjadi berharga secara strategis, dan justru nilai strategis itulah yang membuat mereka menjadi aset yang diperebutkan—bukan proyek emansipatoris yang dihormati untuk dirinya sendiri, melainkan alat yang dinilai dari fungsinya bagi kepentingan yang lebih besar. Begitu fungsi itu selesai atau tergantikan, tekanan untuk menormalkan atau membongkarnya pun datang. Zapatista, sebaliknya, sengaja memilih menjadi tidak menarik secara geopolitik—dan itu memberi mereka rentang hidup jauh lebih panjang. Tapi Chiapas kemudian menunjukkan variasi ketiga dari pola yang sama: wilayah itu tetap punya nilai, hanya saja bukan bagi negara-bangsa, melainkan bagi ekonomi kekerasan informal berupa kartel narkoba dan jalur migrasi.

Ketiga, dan mungkin yang paling mendasar: soal monopoli kekerasan. Baik diserap negara (Aragon, Rojava) maupun dibiarkan sendirian tanpa negara (Chiapas), pertanyaan yang selalu kembali adalah siapa yang memegang kendali kekerasan terorganisir di suatu wilayah. Otonomi radikal, betapapun matang struktur ekonomi dan sosialnya, pada akhirnya tetap butuh cara melindungi dirinya dari kekerasan eksternal—entah dari tentara negara, milisi sempalan, atau kartel. Ketika komunitas tidak bisa (atau menolak, atas dasar prinsip) membangun kekuatan militer sebesar kekuatan yang mengancamnya, ruang itu pada akhirnya diisi entitas lain yang punya kekerasan terorganisir lebih besar. CNT dan SDF/Rojava mempertahankan struktur mereka sampai titik dipaksa memilih antara integrasi atau kehancuran total. Zapatista memilih membongkar struktur formalnya sendiri lebih dulu, secara sukarela, sebagai strategi defensif—menghindari kehancuran paksa dengan cara mengecilkan diri sebelum diserang.

Karena itu, "beda kecepatan menuju hasil yang sama" barangkali memang deskripsi yang tepat: Aragon runtuh dalam hitungan bulan, Rojava bertahan 14 tahun, Zapatista lebih dari 30 tahun—tapi ketiganya pada akhirnya sama-sama harus membongkar struktur inti yang mereka bangun, entah dipaksa dari luar atau dibongkar sendiri demi bertahan hidup. Tidak satu pun dari ketiganya berhasil menjadi otonomi radikal yang permanen di dalam dunia yang tetap dikuasai logika negara, kapital, dan kekerasan terorganisir.

5. Wairsan Kejatuhan

Kesimpulan ini jujur terasa suram—tapi memang begitu adanya, kalau ukuran keberhasilan yang kita pakai adalah daya tahan tanpa batas, tidak pernah diserap, tidak pernah dipaksa berkompromi. Dengan ukuran itu, hampir semua proyek emansipatoris dalam sejarah, betapapun besar pencapaiannya, otomatis "gagal" karena tidak ada yang abadi. Namun standard ukurannya itu sendiri layak dipertanyakan.

Yang justru penting untuk dilihat, tanpa mengurangi kejujuran soal keruntuhannya, adalah bahwa ketiga eksperimen ini pernah benar-benar terjadi—dijalankan oleh orang-orang sungguhan, bukan sekadar teori yang tak berhenti diperdebatkan di atas kertas. Para petani Aragon benar-benar mengelola tanah tanpa tuan tanah selama itu berlangsung. Perempuan Rojava benar-benar duduk sebagai co-chair di setiap level pemerintahan, bukan simbol kuota kosong, selama 14 tahun. Warga MAREZ benar-benar menjalankan sekolah dan klinik mereka sendiri di luar jangkauan negara selama hampir tiga dekade. Fakta bahwa itu semua kini runtuh, disusutkan, atau dibongkar, tidak menghapus fakta bahwa ketiganya pernah berjalan dengan baik—dan itu adalah data sejarah yang tidak bisa lagi disangkal begitu ia pernah ada, berbeda dari klaim teoretis yang belum pernah diuji.

Melihat keruntuhan mereka secara jernih, tanpa romantisasi, justru merupakan bentuk penghormatan yang lebih jujur ketimbang nostalgia kosong soal kejayaan mereka. Sebab dari keruntuhan itu ada pembelajaran konkret yang terwariskan pada gerakan berikutnya. Kegagalan CNT masuk kabinet dan gagal menahan sentralisasi militer Republik menjadi bahan pelajaran nyata tentang bahaya integrasi setengah hati. Barangkali keputusan Zapatista membongkar diri lebih dulu pada 2023, alih-alih menunggu dipaksa kartel atau negara, adalah bentuk pembelajaran dari sejarah kekalahan-kekalahan sebelumnya— desentralisasi sebagai strategi bertahan, jelas ini bukan sekadar kepasrahan. Mungkin juga bagaimana bersikukuhnya YPJ meminta status sebagai "unit terpisah dan terorganisir" ketimbang larut sepenuhnya ke militer reguler Suriah adalah usaha, meski kecil dan mungkin sementara, untuk mempertahankan sedikit ruang otonom di tengah proses peleburan total. Mungkin.

Pertanyaan yang tersisa bukan lagi "apakah otonomi radikal bisa menang secara permanen"—jawabannya, berdasarkan tiga kasus ini, tampaknya tidak, setidaknya belum ada preseden yang membuktikan sebaliknya. Pertanyaan yang lebih berguna barangkali: apa yang bisa dipelajari dari cara masing-masing eksperimen ini bertahan selama mereka bertahan, dan kenapa serta bagaimana mereka jatuh, agar eksperimen berikutnya, semoga ada—dan pasti akan selalu ada eksperimen berikutnya, karena keinginan manusia untuk hidup di luar logika negara dan kapital tidak pernah benar-benar padam—bisa belajar dari kesalahan yang sama tanpa harus mengulanginya dari nol.

Rojava jatuh. Aragon jatuh jauh lebih dulu. Chiapas menyusut, meski belum sepenuhnya padam. Tapi ketiganya membuktikan sesuatu yang sulit dibantah: bahwa dunia yang berbeda dari yang kita kenal hari ini bukan sekadarmungkin dibayangkan, melainkan pernah benar-benar dijalani. Itu memang bukan bukti kemenangan. Tapi itu juga bukan kesia-siaan. Dibanding khayalan kaum Kiri terhadap kediktatoran proletariat yang tak pernah kunjung terlaksana sama sekali.

Catatan Tambahan: Kenapa Tidak Ada "Sabaté" di Rojava?

Setiap kekalahan besar biasanya melahirkan penolaknya sendiri—mereka yang memilih tidak menyerah meski induk organisasinya sudah berdamai. Di Spanyol pasca-1939, sosok itu adalah Francisco Sabaté Llopart ("El Quico"), gerilyawan anarkis yang terus menyelundup masuk-keluar Spanyol dari pengasingan Prancis untuk melakukan sabotase dan perampokan bersenjata melawan rezim Franco, sampai akhirnya tewas ditembak polisi Franco pada 1960—dua dekade penuh setelah perang saudara usai. Di Kolombia pasca-2016, sosoknya adalah faksi-faksi seperti Segunda Marquetalia dan EMC, yang menolak perjanjian damai FARC dengan pemerintah dan tetap mengangkat senjata, sebagian karena kekecewaan pada implementasi kesepakatan, sebagian karena kepentingan mempertahankan kendali atas jalur kokain yang selama ini mereka kuasai.

Pertanyaan wajar yang muncul soal Rojava: adakah sosok atau faksi serupa—yang menolak pembubaran SDF dan memilih terus bertempur?

Jawabannya, sejauh ini, tidak—dan alasannya struktural, bukan soal kurangnya tekad.

Momen paling dekat dengan skenario itu justru terjadi sebelum pembubaran resmi, saat ofensif pemerintah Damaskus ke Aleppo dan Jazira awal Januari 2026. Pada momen genting itu, Bahoz Erdal—nama alias untuk Fehman Hüseyin, komandan senior militer PKK yang berbasis di pegunungan Qandil, Irak Utara—datang langsung ke Suriah untuk mengambil alih komando pertempuran SDF di Aleppo, termasuk di distrik Sheikh Maqsoud, Al-Ashrafiyah, dan Bani Zaid. Erdal bukan tokoh baru: ia salah satu komandan militer paling senior dan paling lama di jajaran PKK, dengan reputasi sebagai garis keras yang jauh lebih skeptis terhadap jalur negosiasi dibanding sayap politik gerakan. Kehadirannya di lapangan, bersamaan dengan laporan niat sebagian pemimpin PKK memanfaatkan jaringan terowongan lama di Al-Jazirah untuk terus bertempur, sempat memunculkan kemungkinan nyata munculnya faksi penolak damai—persis pola Sabaté atau Segunda Marquetalia, hanya saja di level komando aktif, bukan pasca-perjanjian.

Tapi momen itu mereda, bukan meledak. Setelah dua minggu pertempuran, mediasi yang melibatkan Trump, Erdogan, dan pemerintah Kurdistan Irak (KRG) menghasilkan kesepakatan 30 Januari 2026—dan sejak itu arah yang terjadi justru penarikan kader PKK secara menyeluruh dari Suriah, bukan eskalasi. Kesepakatan itu sendiri secara eksplisit mensyaratkan pengusiran semua kader dan pemimpin PKK non-Suriah, sebuah klausul yang jelas menyasar keberadaan Erdal dan kader senior lain seperti dirinya.

Tiga faktor yang menjelaskan kenapa faksi penolak semacam itu tidak (belum) muncul secara terbuka:

Pertama, PKK sebagai organisasi induk ideologis sedang membubarkan dirinya sendiri secara paralel—proses ini dimulai Mei 2025 setelah seruan Abdullah Öcalan dari penjara, dan sudah mencapai fase pembakaran senjata simbolis di Irak Utara sepanjang 2025. Ini berbeda drastis dari situasi FARC pada 2016, di mana organisasi induknya tetap utuh secara formal dan sebagian anggotanya punya opsi keluar untuk membentuk sempalan sambil tetap mengklaim warisan ideologis yang sama. Rojava tidak punya "markas ideologis" semacam itu untuk ditinggali para penolak, karena markas itu sendiri sedang melucuti diri.

Kedua, kalkulasi kekuatan militer berbeda jauh. FARC berunding dari posisi yang relatif tidak kalah telak—mereka masih menguasai wilayah luas di pedalaman Kolombia saat perjanjian damai ditandatangani, sehingga sempalan yang menolak damai tetap punya medan operasi dan sumber pendanaan (dalam kasus mereka: jalur narkotika) untuk bertahan sampai sekarang. SDF sebaliknya kehilangan sekitar 80 persen wilayahnya dalam hitungan minggu saat ofensif Januari 2026 — kekalahan telak yang membuat opsi "melanjutkan perang gerilya sendirian" jadi jauh lebih mahal ongkosnya, karena basis teritorial untuk bersembunyi dan mengorganisir nyaris tidak tersisa.

Ketiga, faktor geografi dan pengepungan regional. Sabaté punya jaringan pengasingan anarkis di Prancis untuk keluar-masuk. FARC punya hutan Amazon Kolombia yang sangat luas dan sulit dijangkau negara. Wilayah bekas SDF di Suriah timur laut justru dikepung dari segala arah oleh kekuatan yang sama-sama memusuhi kelanjutan otonomi Kurdi: Turki di utara yang sejak lama ingin menghabisi pengaruh PKK, pemerintah baru Damaskus di selatan dan barat, dan pemerintah Kurdistan Irak (KRG) di timur yang punya hubungan tegang dengan PKK karena rivalitas politik internal Kurdi. Praktis tidak ada ruang aman untuk menjadi gerilyawan lepas tanpa dukungan siapa pun.

Yang muncul sebagai gantinya bukan perlawanan bersenjata, melainkan perlawanan diskursif.

Mazloum Abdi sendiri menyisakan celah retorika dengan menegaskan perjuangan akan berlanjut "untuk mengukuhkan hak-hak rakyat kami dalam konstitusi"—bahasayang mengarahkan perlawananke jalur politik-konstitusional, bukan militer. Kritik paling tajam justru datang dari kubu Kiri Kurdi sendiri: esai Rezgar Akrawi yang beredar di jaringan anarkis internasional akhir Agustus 2026 mengakui kesepakatan itu menurunkan risiko perang, tapi menandaskan bahwa ia tidak memuat satu pun jaminan soal hak perempuan, karakter sekuler, atau demokrasi akar rumput—dan bahwa ketergantungan gerakan pada dana dan senjata Amerika Serikat, secara bertahap, mengubah karakter internal gerakan dari kekuatan sosial berbasis massa menjadi sekadar pasukan bayaran. Sementara di tingkat warga biasa, reaksi yang tertangkap di Qamishli lebih ke arah duka ketimbang amarah—dukungan pada integrasi itu sendiri, dibarengi kesedihan atas berakhirnya organisasi yang mengorbankan begitu banyak nyawa sat dulu bertempur melawan ISIS.

Pola ini mengingatkan pada apa yang terjadi pada jaringan CNT-FAI pasca-1939: begitu kekalahan militer benar-benar total dan tanpa ruang gerak, perlawanan berpindah dari senjata ke memori, tulisan, dan jaringan solidaritas lintas batas—bukan hilang sepenuhnya, tapi berubah bentuk. Kalau ada eskalasi kekerasan di masa depan, kemungkinan besar pemicunya bukan datang dari struktur SDF resmi yang memang sudah dibubarkan, melainkan dari akumulasi dendam warga sipil akibat kekerasan yang terekam selama ofensif Januari 2026—bara yang bisa menyala kapan saja terlepas dari sikap resmi kepemimpinan mana pun.

YONAKI PRESS