Baca EPUB: Gerhana Seni Rupa Modern Indonesia

9 bagian

Teks ini diambil langsung dari berkas EPUB; tata letak dan gambar tidak disertakan. Untuk tampilan lengkap, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Catatan
  2. Table of Contents
  3. Table of Contents
JOEBAAR AJOEB
Gerhana Seni Rupa Modern Indonesia: Sebuah Catatan pada Ulang Tahun Bung Karno, Saudara Kandung Seni Rupa Indonesia
Kacabenggala Editions

Publisher Note

Buku ini diperbanyak oleh Front Demokrasi Indonesia di Amsterdam pada bulan Januari 1993.

Publisher Note (Pengantar)

Sebuah Catatan pada Ulang Tahun Bung Karno,

Saudara Kandung Seni Rupa Indonesia

Ini adalah sebuah catatan atas sejumlah keadaan seni rupa modern Indonesia, sesudah 1965. Ia diharap dapat bermanfaat selaku masukan bagi perkembangan seni rupa modern Indonesia. Ia boleh dikata bertolak dari pengalaman pribadi yang subyektif. Yang datanya dapat saja tidak akurat dan tidak komprehensif. Di samping penilaian yang juga dapat saja tidak obyektif. Maka itu ia tentu dapat dipersoalkan. Dibantah dan diluruskan.

Apalagi literatur senirupa Indonesia, masih miskin. Ia dapat diperkaya melalui dialog bersama. Dan kemampuan itu sudah ada di kalangan seni rupa itu sendiri, kini.

Angkatan baru seni rupa Indonesia sekarang sudah mulai memikul peranan sejarahnya. Peranan yang rujukan utamanya seyogianya berpangkal pada sejarah senirupa Indonesia itu sendiri. Keuniversilan dapat dicapai, hanya dan selaku, jika kita berangkat dari yang kongkrit lokal. Lihatlah segala yang klasik yang kini telah bernilai universil. Yang bertolak dari bumi dan zamannya sendiri.

Rakyat Indonesia kini sedang bergerak menjadi dua ratus juta. Ia akan terus melahirkan seniman seni rupa negeri ini. Saya percaya yang seni rupa modern Indonesia akan tetap pandai berterimakasih pada ibu yang telah melahirkannya. Sebuah estetika yang telah ditegaskan dan diwariskan oleh para pendiri dan pelopor seni rupa modern Indonesia.

Juni 1992, Jakarta Joebaar Ajoeb

Digitizer Note

This digital edition is a faithful typeset of the printed text, preserving the original layout, spelling, punctuation, and front matter as closely as possible.

All original rights remain with their respective publishers and translators. Where copyright has expired or the material falls under fair use for preservation, the text is reproduced for historical study.

The Kacabenggala Editions are non-commercial and undertaken for study and admiration, shared purely for archival and educational purposes, without commercial intent.

GERHANA SENI RUPA MODERN INDONESIA

Gerhana seni rupa modern Indonesia sesudah tahun 1965, sepanjang amatan saya adalah seni rupa yang secara umum lebih cenderung menggerhana. Dialognya dengan situasi aktual Indonesia yang menghidupinya menjadi sukar sekali terlihat. Yang putih menjadi kabur dalam temaram gerhana. Sedang yang merah jadi hitam dan hitamnya, tidak semakin pekat, tapi lamat-lamat hilang dalam misteri. Setidaknya secara sekelibatan ia terlihat begitu. Walau ia mengapung dan menggelandang, namun ia berkecambah juga di sela-sela sebab dan akibatnya pembangunan. Seni itu terdiam tidak menyatakan belasungkawa ketika Proklamator, Presiden pertama Republik ini, Soekarno yang lama sudah jadi saudara kandungnya, meninggal dunia. Ia seakan memaling saja ketika negerinya dilanda tragedi besar. Singkat kata, seni rupa modern Indonesia bersikap menggerhana walau ia juga jaga terhadap kenyataan dan sejarah tempat ia hidup. Ia menghendap-hendap lalu menyuruk ke dalam ungkapan-ungkapan personal dan subyektif saja dalam menghayati era ini. Ia menggerhana dan atau digerhanai. Kendati perhatiannya terhadap kehidupan manusia beserta alam dengan lingkungannya tidaklah surut, namun ungkapannya tampil menjauhkan diri saja. Pendek kata seni rupa modern Indonesia era sesudah 65 ini, menggerhanakan diri dalam sebuah gerhana. Tidak terang-terangan menyatakan atau malah mencoba melindungi sikapnya, kendati penghayatannya meruah. Sikap yang padahal dalam era kebangkitan nasional dan awal kemerdekaan negerinya, tampak lepas dengan bebas dan terbuka. Begitulah PERSAGI menghadang “Mooi Indie”. Begitulah Soedjojono, Affandi, Hendra, Basuki Resobowo, Henk Ngantung dan kawan-kawannya memihak proklamasi, revolusi dan perang kemerdekaan negeri ini. Terbuka dan terus terang.

Jika fungsi seni rupa klasik dan tradisional Indonesia di dalam keagamaan dan politik, disangga oleh taraf “keempuan”, maka seni rupa modern Indonesia terutama sesudah era 65, lebih ditopang oleh “kiat ketukangan alias ketrampilan”.1

Bahkan sesudah era 65 ini ia juga bagaikan putri malu saja melihat terbentuknya sejenis elit kapitalis baru yang “dipercayai” ikut membangun Indonesia adil makmur berdasarkan Pancasila. Padahal, elit baru ini yang telah menjadi pendukung dan pasar yang menggairahkan keragaman dan maraknya ketrampilan artistik yang sebagian produknya memang “hiburan yang sedap di mata”.

Namun keadaan itu, secara kwantitatif bukannya tidak mengandung kemajuan. Kemajuan terlihat pada terbentuknya sejumlah persyaratan bagi penjelajahan berbagai kiat dan relung artistik. Penjelajahan yang kendati pada tahap tertentu terhenti oleh keterbatasan motif, tema dan organisasi, namun lukisan batik dan kaligrafi pada suatu masa tertentu berhasil menggalang momentum perkembangannya. Kaligrafi Arab misalnya yang menyandang pesan dan himbauan keagamaan, emosional diterima. Namun perkembangannya juga tidak sedahsyat seandainya ia berperan figuratif pada pembangunan sedemikian banyak rumah beserta lembaga ibadah sesudah tahun 1965, yang berlangsung seiring dengan pembangunan prasarana ekonomi dan sosok industri negeri ini. Perkembangan lukisan batik yang di sana sini terlihat aman inovatif, juga tidak sempat berkembang keluar dari posisinya yang tradisional. Batik sebagai sebuah wajah dan suasana, tetap saja memadakan dirinya pada sekedar menjadi pajangan dekoratif busana dan ruangan interior. Padahal “rona keindonesiaan” itu dapat diolah daripadanya karena di sini ia jelas. Namun apa yang mau dikata, ia tidak berhasil menemukan jalan pengembangannya secara lebih meluas dan meninggi pada jalur-jalur apa yang disebut dengan modernisasi atau pembangunan, kecuali sebagai komoditi ekspor.

Elan kerakyatan sebagai tema boleh dikata surut sekali dan menjadi sepertinya ditabukan oleh konotasi dan interpretasi politik tertentu. Konotasi demikian, terutama dibuat oleh sementara pemberita dan pengulas mass media cetak yang abai saja (sengaja ?) dalam menilai sejarah dan gapaian seni rupa Indonesia.2 Di sini, “pendekatan sekuruti” itu mungkin telah berkembang menjadi semacam kendala bagi kemajuan seni rupa modern Indonesia. Padahal tidak ada larangan resmi dari lembaga negara yang manapun untuk melukiskan kemiskinan, derita beserta citra dari angan-angan kerakyatan. Dalam pada itu S. Soedjojono dan Affandi terutama sebagai pelukis tetap dipuja, walau tanpa tautan dengan era dan lingkungan yang menempa mereka. Pembangunan ekonomi sesudah 65 dipojokkan sedemikian rupa sehingga ia seakan tidak punya konotasi politik samasekali, jadinya. Padahal, pembangunan ekonomi itu sendiri merupakan sebuah keputusan politik karena ia mengacu kepada pancasila, kepada arti kemerdekaan bagi rakyat dari dan bagi negara ini.

Maka itu tampilnya pameran lukisan Joko Pekik awal tahun 1990 di Jakarta, dengan sedikit salah faham singkat yang mengikutinya, terutama dalam rangka pameran KIAS, telah turut mencoba memantapkan kembali lempangnya jalan sejarah seni rupa modern Indonesia yang sewajarnya, sesudah seperempat abad sepertinya digantung oleh sikap mengambang di dalam gerhana.

SENI RUPA MODERN DAN PEMBANGUNAN

Tapi yang amat menarik dari penampilan seni rupa Indonesia sesudah 65 itu adalah bukan saja sikapnya yang menggerhana terhadap aktualitas yang dilaluinya selama lebih seperempat abad, tapi perpalingannya kepada khazanah klasik dan tradisional Indonesia. Ditengah-tengah gegap gempitanya pembangunan sekian banyak bendungan, waduk, stasiun pembangkit tenaga listrik, jalan dan jembatan, beribu pabrik, tambang gas bumi dan minyak anjungan beserta pipa-pipanya yang berjalaran negeri ini, irigasi, lautan, perkebunan, pesawahan baru, industri kapal laut dan terbang, bangunan tinggi-tinggi, supermarket, perumahan rakyat dan elit, lapangan golf, stadion, jaringan televisi, transportasi dengan palapa serta sarana lainnya; seni lukis justru bersitukik mengolah segala yang klasik dan yang tradisional. Seni Lukis Indonesia bahkan sepertinya berpapasan saja dengan gegap-gempita pembangunan itu, termasuk pembangunan sejenis kapitalisme dengan segala produksi dan kemaruk hedonismenya.

Apa sesungguhnya yang hendak dikatakan seni rupa Indonesia dengan sikap demikian? Apakah seni rupa Indonesia tidak diundang, tidak atau belum perlu hadir pada gegap gempitanya pembangunan ekonomi itu? Seperti pada sekelumit pembangunan gedung-gedung di dalam era Soekarno? Misalnya. Apakah para pelukis dan pematung Indonesia tidak mampu berpartisipasi atau dianggap belum waktunya ikut, atau enggan ikut memberi sekedar makna dan rona pada pembangunan itu? Sisi lain dari pertanyaan ini ialah, mengapa marak pembangunan itu seakan tidak dihadirkan pada kanvas seni rupa modern Indonesia. Apakah pembangunan itu belum pembangunan? Sehingga pantas juga dipertanyakan, ada apa maka seni rupa modern Indonesia seakan kehabisan kata untuk berdialog dengan pembangunan itu? Atau apakah seni rupa sedang mencari, menggembleng dan memodernisasi kekuatan daya cipta nasionalnya? Yang juga sebuah tantangan obyektif dari sejarha Indonesia?

Tapi dan dalam pada itu haruslah dicatat bahwa perajin dan atau seniman desa yang membanting tulang untuk produk kerajinan Indonesia, menemukan diri mereka hadir dalam barisan kaum pekerja upahan baru yang besar jumlahnya, telah menyangga pembangunan ekonomi dagang dan industri manufaktur Indonesia dengan kiat artistik mereka. Sebuah fenomen amat penting yang tak dapat diabaikan seni rupa modern Indonesia. Di sini seni rupa tradisional itu berarti peluang, alat dan syarat kerja baru. Walau mungkin saja ia terlibat dalam sebuah sistem pengurasan modern terhadap segala bentuk seni tradisional dan lokal. Di sini sejarah dan tradisi menjadi barang dagangan modern. Hal yang sudah agak lama dialami seni rupa Bali terutama. Dan dalam keadaan demikian, sebenarnya seberapakah ukiran Jepara dan seni rupa Bali itu sendiri misalnya mengalami modernisasi? Menjadi modern? Dalam arti estetika kebudayaan.

Padahal salah satu ciri penting dari seni rupa modern Indonesia adalah kemampuannya berdialog dengan situasi, baik ketika ia dimulai Raden Saleh, maupun ketika ia berada dalam era kebangkitan nasional, perang kemerdekaan, maupun segera sesudahnya. Seni rupa modern Indonesia, menurut hemat saya tidak terutama ditandai oleh alat apa yang ia pakai atau metode dan bentuk pelukisan apa yang ia gunakan (seperti naturalisme, realisme, impressionisme, ekspressionisme, kubisme, dadaisme dll). Ia dianggap seni rupa modern, terutama karena sikap dan wawasannya yang modern, yaitu sikap dan wawasan yang anti penjajahan-pro-kemerdekaan, demokratis-pro-kerakyatan dan anti feodalisme, menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia sebagai ummat dan sebagai perorangan serta mengagungkan keselarasan alam dan bumi dengan manusia. Seni rupa modern Indonesia tidak terutama ditandai dengan apakah ia bertekhnologokrasi barat atau timur, massal atau elit. Tapi ditandai oleh sikap dan wawasannya yang baru dan maju dalam dan bagi sejarah. Baru dan maju bagi ummat manusia, bagi rakyat dan bangsa tempat ia hidup dan dihidupi. Proses pertumbuhan seni rupa modern yang demikianlah, yang telah mengubah bentuk baru berupa ciri Indonesia selaku jati dirinya. Sebagaimana Indonesia adalah produk perjuangan, demikian pula keindonesiaan seni rupa hanya mungkin ada jika ia bergulat menciptakannya. Bergulat dalam dialognya dengan situasi, dengan tantangan era demi era, dan zaman demi zaman yang diharungi Indonesia. Maka itu kepribadian nasional Indonesia, bukanlah sebuah esensi dan bentuk yang direkayasa seseorang atau sesuatu puak kekuasaan dan golongan. Dan karena Indonesia adalah sebuah kekuatan, maka kepribadian nasionalnya pun merupakan kekuatan dari keindonesiaan itu. Ia dikatakan nasional karena ia anti penjajahan dan penindasan. Dan karenanya iapun demokratis, anti militerisme dan anti totalitarisme. Ia demokratis karena ia pro keadilan dan hak azasi manusia bagi ummat dan bagi orang seorang. Keindahan seni dan kebudayaan adalah wajah dan wahananya. Wajah itu dapat bermotif Jawa, dapat Bali atau Sunda, dapat Barat atau Timur, dapat Irian atau Aceh, Batak atau Iban. Bentuk dan kekuatannya dapat berasal dari yang modern, klasik atau purba sekalipun. Ia dapat tumbuh dari khazannah kebudayaan suku-suku Indonesia atau bangsa lain, berikut sejarah dan angan-angannya. Namun ciri utama dari yang modern itu adalah dialog kerakyatan.

Gambar wawasan dan sikap modern yang saya kemukakan di atas, adalah gambaran yang populer. Sedang untuk setengah orang yang asing atau “ketakutan” dengan istilah yang berbau politik, tentu rumus itu dapat dijabar ke dalam istilah lain, seperti kemanusiaan, keadilan yang beradab, perdamaian, cinta tanah air, penganggungan kasih sayang sesama dan keselarasan manusia dengan alam, pengagungan sejarah dan hari depan serta ilmu pengetahuan, dlsb. Tapi sikap anti penjajahan dan pro-kemerdekaan dan perdamaian dunia, adalah sikap aktual yang mutlak diminta oleh zaman. Ia telah dengan bulat dan zenian dirumuskan oleh Kongres Kebudayaan Nasional ke I tahun 1948 di Magelang yang menyatakan kemerdekaan adalah syarat mutlak perkembangan bebas dari kebudayaan nasional Indonesia. Sesudah kemerdekaan (terutama politik) ada di tangan, dan berlahiran generasi baru seniman Indonesia, tantangan aktual sebagai pengejawantahan wawasan dan sikap modern, tentu mengalami pergantian istilah dengan konotasi baru yang aktual pula. Tantangan baru dari yang modern itu menjadi berupa kebudayaan Indonesia yang berkepribadian nasional. Untuk itu diperlukan kebebasan atau demokrasi dan persatuan, bukan anarki totaliter dan atau egoisme individualis.

Terkait dengan apa yang modern itu, Umar Khayam menulis sepucuk tulisan dengan judul “Dari Nyoman Mandra Hingga Iwan Sagit”.1Namun ia tidak menyentuh kemampuan dialog seni rupa modern Indonesia dengan pembangunan aktual. Tulisan itu malah meyakinkan orang betapa seni rupa modern Indonesia seakan tidak punya hubungan bathin dengan khasiat atau akibat pembangunan yang aktual. J. Fisher dan Astri Wright bersama Panitia Pameran KIAS menghimpun sebuah koleksi lukisan dan patung Indonesia yang tradisional dan yang modern untuk dipamerkan di Amerika Serikat sepanjang tahun 1990-1991. Sebuah kegiatan besar yang dipimpin Mochtar Kusuma Atmaja dan Fuad Hasan yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Tapi apa yang modern di sini juga boleh dikata tak menyentuh era pembangunan sesudah 65, yang betapapun secara fisik ada dan nyata. Ada orang mungkin lebih suka menamakan pembangunan itu sebagai modernisasi.

Mungkin juga sebagai bagian dari proses globalisasi atau bahkan westernisasi, selaku sejenis rincian. Namun secara umum ia boleh dikata tidak terekam oleh perkembangan seni rupa Indonesia yang dikatakan modern itu. Memang kita kenal corak lukisan Dede Eri Supriya, Jokopekik, Jim Supangkat atau Semsar Siahaan, G.M. Sudarta dengan karikaturnya dan sementra kecenderungan Hardi serta beberapa dari angkatan baru lainnya seperti Moeljono dan Lucia Hartini, misalnya. Namum kehadiran corak dan wawasan seperti yang dikandung karya mereka belum memadai. Padahal dan betapapun, corak dan wawasan karya mereka adalah aspek penting dari seni rupa modern Indonesia. Terutama manakala modernisasi negeri ini berubah menjadi sebuah kemaruk yang mengideologi sehingga merusak keseimbangan manusia dengan teknologi dan alam, merusak keseimbangan manusia dengan sejarah dan hari depannya.

Jadi kecenderungan utama seni rupa modern Indonesia sesudah 65 memang seperti yang diungkap Umar Khayam dalam “Dari Nyoman Mandra Hingga Ivan Sugito”. Kecenderungan yang nyaris bertolak belakang dengan kecenderungan yang ada pada dunia sastra yang melakukan dialog terbuka dengan pembangunan. Lihatlah “Lautan Jilbab” Emha Ainun Najib. Atau sejumlah perandaian tertentu dari “Catatan Pinggir” Gunawan Mohamad. Lihatlah uahnya teater Putu Wijaya dan sentakan penyair Haji W.S. Rendra. Atau parodi Teater Koma dengan “Sandiawa Para Binatang”, “Konglomerat Buriswara” dan “Opera Kecoak” Riantiarno, misalnya, untuk menyebut beberapa contoh saja.2Kita tentu dapat saja melanjutkan contoh ini dengan sementara karya Asrul Sani, Nya’ Abad Acup, Arifin C. Nur, Eros Jarot, Iwan Fals, Afrizal Malna, Nirwan Dewanto dan lainnya.

Atau, apakah kita boleh mengatakan bahwa sikap seni rupa modern Indonesia terhadap pembangunan dicerminkan secara baik oleh misalnya Fadjar Sidik dengan “Dinamika Keruangan” dan But Mochtar dengan “Tari Baris”, Agus Kamal dengan “Padahal Ia Tidak Berdosa”, Lucia Hartini dengan “Lensa Mata-Mata”, Lian Sahar dengan “Adalah Yang Ada Dalam Tiada”, Soedjojono dengan “Taman Dipantai Laut” dan “Rontok”, atau Affandi dengan “Sesudah Gagal Melukis” dan “Ayam Mati”, “Ayam Jago dan Motor” Wakijan, “Irama Alam” Nashar, “Tanah Suci” Rusli, atau Hendra Gunawan dan Amrus Natalsya masing-masing dengan “Menyusui Anak Tetangga” beserta “Cicak Kering”, Hendra, “Tugu” Bagong Kusudiarjo, “Ayam Alas” dan “Opera Ganesha” Widayat, “Pengolahan Batik, Topeng dan Rumah Tua” Abas Alibasyah atau Sudjana Kerton dengan “Lapar”? Atau, bagaimana anda dapat menjelaskan bahwa karya Jim Supangkat dengan tema yang berasal di wilayah “maut”, atau Ivan Sagito tentang sekian sapi berduka, perempuan, anak dan kampung tanpa lelaki, apapun ismenya, merupakan pencerminan dari atau interpretasi atas pembangunan?

Dalam menghayati dan menilai karya, saya memang pertama-tama bertolak dari bernasnya makna. Untuk menemukan makna, orang dapat bertolak dari tema atau isi. Tema yang terjabar ke dalam bentuk dan bentuk yang jabaran garis, warna, komposisi bidang, warna, irama, sosok dan nuansa yang masing-masingnya boleh saja dipecah-pecah lagi. Atau proses pemahaman makna dan penilaian itu dapat membalik. Bertolak dari yang tekhnis relung artistik ke pengertian yang bernas. Namun dampak atau kesan yang dibentuknya harus teraba, terasa dan pada akhirnya bernas di pikiran dan hati kita. Apakah lukisan itu beraliran ekspresionis, impresionis, naturalis, realis, surealis atau kubis atau dadais, dekoratif atau simbolis, itu adalah sekedar penggolongan teknik pelukisan, teknik pengungkapan makna. Namun makna harus ketemu dan ada sebagai produk akhir. Makna, dapat saja sederhana, jelas, dapat juga tersamar, dapat saja satirikal, karikatural, kiasan, perlambang, atau sindiran, coek mengaduh dan asing atau sebuah komedi, parodi dan kebisuan sekalipun seperti yang terasa pada sementara lukisan Ivan Sagito. Lukisan Soedjojono “Rontok” bahkan ditambahi dengan catatan:

Berjuta Tirani

Berjuta Musuh

Tak Gentar Aku

Aku Anak Desa

Aku Anak Kebenaran

Buat apa? Demi membernaskan makna. Juga lukisannya yang lain yang dibuat dalam era pembangunan ini, “Taman Di Pantai Laut”, diberi judul yang hampir sejenis dengan “Perempuan di Depan Kelambu” yang tipikal Soedjojono. Ia mematerikan sejumlah makna pada kias dan lambang.

Yang hendak saya katakan juga dengan mengambil beberapa contoh karya di atas adalah, lukisan memerlukan sikap dan wawasan. Dan melukiskan pembangunan dengan segala tata nilainya pada kanvas seni rupa Indonesia sekarang, tidak ada sangkut-pautnya, bahkan bertentangan dengan sikap dan wawasan yang ada pada lukisan-lukisan “Mooi Indie” yang telah begitu ditolak habis-habisan sejak jaman “Persagi”. Dan pemandangan alam—alam semesta—di kurun ini telah mengandung dilemma manusia yang memang benar bersifat universal, seperti perobahan-perobahan dramatis fatal yang dilakukan manusia pada ozon, panas bumi, permukaan laut, musim, senjata nuklir pemusnah masal dlsb. Ia sudah dan sedang mengancam eksistensi manusia sebagai ummat dan sebagai orang. Orang telah mencoba menumpas dirinya dengan ilmu dan teknologi yang ia buat sendiri. Orang mencoba memperkosa hukum-hukum alam. Apakah seni rupa modern sudah biasa menyapa tantangan yang demikian? Seperti yang misalnya sudah dilakukan Lucia Hartini dengan “Penggorengan Bumi”? Atau, apakah seni rupa menyedari betapa ilmu dan teknologi dapat bersekutu selaras dengan alam dan manusia? Dan dengan begitu memberi nilai baru pada gumpalan dan hamparan alam lazuardi? Membaharui makna alam bagi manusia? Mengapa maka orang ingin membentuk “manusia seutuhnya” dan bagaimanakah wujudnya ia dalam seni rupa? Apakah seperti sejenis surealisme “Merah Putih” Bonyong Murni Ardhi dan “Ken Dedes” Jim Supangkat?

Atau kayak apa rupanya manusia Indonesia yang rengkah-pecah itu? Naturalisme dan romantisme, apalagi romantisme visual rasanya memang sudah tidak cukup lagi di sini. Alam memang guru yang terkembang, “tangan Tuhan” yang dapat dijabat, merangkul dan memapah atau menghukum. Alamlah yang memberi manusia kesedaran dan ilmu. Padanya manusia mengenal dirinya, mengenal segala apa yang dinamakan bersifat benda dan non benda. Romantisme kita padanya sudah sepatutnya revolusioner, bukannya konservatif seperti “Mooi Indie”.

Barangkali sajak penyair terkemuka Nikaragua di bawah ini dapat mengajak kita memasuki alternatif estetika alam demikian, bertegursapa dengan kekinian, haridepan dunia dan tanah airnya.

ERNESTE CARDENAL

Segelas Air Cologne

Di Cologne

Di sebuah restoran berkacakan sungai Rhine membiru

Saya meminta segelas air putih.

Kata Hermann kepadaku: “Air di Jerman, buruk.

Tidak seperti air di Solentiname.3 (catatan: Solentiname adalah gugus 38 pulau yang berada jauh di selatan Nikaragua, dimana terdapat gereja Cardenal dengan paguyubannya.)*

Air Jerman datang dari kamar mandi dan kakus.”

Saya mencoba mencicipi, ia benar.

Air itu tanpa warna, tanpa rasa, tanpa aroma, air kamar

mandi dan kakusnya yang telah disterilkan.

Ia didaur ulang sesedikitnya sepuluh kali.

Air itu telah melewati tubuh manusia.

Memancur bersama air kencing dan berak

Disosor binatang jadi kencing dan jadi tahinya

Dimurnikan dan disterilkan

Mengalir kembali ke tubuh manusia

Air dari rumah sakit dan rumah-rumah pelacuran

Kembali berlari mengalir ke comberan dan selokan

Mengalir terus ke comberan terbesar di dunia, yang bernama sungai

yang bernama sungai Rhine

Lalu dimuati arsenik, merkuri dan aksid sulfur,

Kemudian disaring dan dimurnikan kembali.

Dituang ke dalam gelas ini

Di saat aku lamun-larut memikirkan segelas air

Dari Solentiname

Yang jauh dari langit.

Ernesto Cardenal adalah penyair “Teologi Pembebasan” Nikaragua. Ketika revolusi Nikaragua membentuk pemerintahan Sandinista, Cardenal lalu jadi Menteri Kebudayaan negeri itu. Penyair ini percaya bahwa dengan revolusi tercipta kemungkinan terbentuknya “sebuah masyarakat penuh kasih sayang” di Nikaragua. Tapi ia adalah penyair yang juga menghujat revolusi yang pembohong, pengistimewaan klas dan pemborgolan mulut rakyat dalam revolusi Nikaragua.4

Mungkin baik mengungkai sedikit hal-ikhwal ini. Sejarah perkembangan seni rupa Indonesia menyatakan bahwa pemandangan alam Indonesia yang sedemikian luas, gemilang karena matahari, alam cemerlang yang menjadi magis oleh malam pegunungan, lembah, danau, laut, dan hamparan dataran, yang disepuh oleh lembayung senja, embun dan usapan matahari pagi, beribu sungai dan gunung berapi yang membawa kesuburan, kelahiran yang baru, kemakmuran, bencana dan maut, sepertinya belum cukup baik terekam dalam khazanah seni rupa modern Indonesia. Kalau kita berkunjung ke salah satu museum seni lukis Jepang di Tokio misalnya, kita diberinya kesadaran akan arti alam bagi manusianya, Berbeda jika kita masuk ke dalam Museum Seni Lukis Jakarta (Fatahilah). Tidak sering kita ketemu dengan alam Jayakarta atau Jakarta-Raya era ini dan dengan begitu kita juga jarang ketemu manusianya. Ringkas kata, khazanah seni rupa Indonesia seakan melangkah di atas ruang atau wajah alam Indonesia itu sendiri. Padahal itulah kampung halaman tempat ia dilahirkan, hidup dan yang menghidupinya. Walaupun sudah selalu ada saja pelukis yang merekam alam, namun kesedaran akan arti pentingnya, kesedaran akan betapa luasnya dimensi lukisan alam ini rasanya masih belum memadai.

Sehubungan dengan wajah dan makna alam dan manusia ini, bahkan pandangan dan wajah dari gaya hidup Indonesia tertentu menjadi mungkin dapat diajukan kepada dunia yang sedang geregetan menghadapi ketimpangan negara kaya dan miskin, dunia yang benar-benar sedang cemas menghadapi pengurasan dan pengrusakan alam karena gaya hidup masyarakat elit negara kaya yang berpolah “alu amah”.5

Kini seni rupa Indonesia sudah akan terbantu dalam berkaca pada tantangan bumi dan zaman yang digelar Konferensi Bumi Rio de Janeiro. Sebuah katahati zaman dan sejarah ummat manusia.

Kita terlalu lama sepertinya ditawan dan terlena oleh metodologi pelukisan yang berpolah pandangan modern seni rupa Eropa dengan segala perkara masyarakat mereka. Kita juga sudah terlalu lama menganggap bahwa seni rupa itu hanya terdiri dari seni lukis dan patung. Malah sebagian kita sepertinya tak acuh saja jika melihat seni kerajinan, ornamen dan patung primitif, ukiran, litografi, grafika, tatanilai warna etnik, berbagai bentuk ungkapan relief yang sudah klasik dan tradisional. Ia dianggap sebagai pekerjaan tukang tanpa estetika.6 Mungkin karena itu pula maka arsitektur, perencanaan kota dan pertamanan, pemukiman dan perkampungan baru (seperti di daerah transmigrasi) serta pemukiman baru di perkotaan, disain bentuk peralatan dan bahkan reklame, menjadi menjauh dari sentuhan perbendaharaan kreatif seni rupa Indonesia yang kaya itu.7 Namun demikian kedudukan seni lukis dan patung dalam dunia senirupa tidak dapat disamaratakan begitu saja dengan bentuk seni rupa lainnya. Seni lukis dan patung atau seni bentuk, tetap merupakan bidang di mana bukan hanya kiat artistik yang dibutuhkannya, tetapi juga wawasan dan kata hati yang ada padanya menjadikannya lebih tampil ke depan dalam pergulatan manusia, rakyat, bangsa-bangsa dan ummat manusia. Karena ia tercipta melalui pergulatan kesadaran dan hati nurani, maka iapun lebih cepat menyentuh manusia dan masyarakat. Kepekaan seni lukis dan patung pada pergulatan manusialah yang menyebabkannya cepat menerima perhatian, dibandingkan seni hias misalnya. Keterlibatan seni lukis dan patung pada filsafat, pada konsep-konsep estetika dan sistem-sistem sosial, membuat ia berakar pada berbagai pergulatan dan perjuangan. Di samping ia juga dapat merosot jadi kiat hias celana dalam saja, jika para senimannya tidak punya sikap dan wawasan yang dibutuhkan oleh aktualitas pergulatan sejarah. Tapi pengutamaan yang berlebihan pada bidang ini dan menyepelekan bidang lainnya, dapat berakibat ia kekeringan dan kehilangan pupuk serta lahan tempat tumbuh.

Maka itu seni lukis dan patung, tidak layak untuk tidak hirau pada kitarannya, pada era dan zamannya, pada manusia dan pergulatan rakyat serta bangsa-bangsa ummat manusia.

Kesimpulan saya mengenai pembangunan di dalam seni rupa modern Indonesia, atau seni rupa Indonesia di dalam pembangunan, mungkin saja tidak akurat karena pengamatan yang tidak menyeluruh dan mungkin juga tidak mendalam. Tapi kesimpulan itu setidaknya bagi saya terasa ada benarnya. Kebenarannya diperkuat bukan saja oleh situasi “masa mengambang” dan kegerhanaan tetapi juga oleh dimensi estetika lain sesudah 65, yaitu kebebasan seniman dalam menyatakan dirinya tanpa komitmen yang jelas. Yang sebagiannya mungkin dikarenakan gerhana. Tapi kebebasan individual mana yang berhasil lepas lelas dari komitmen?

FAJAR SIDIK

Dalam hubungan itu, barangkali salah satu kebebasan yang paling menarik yang dijabarkan di kalangan seni rupa ialah kebebasan Fadjar Sidik. Ia sekarang tergolong senior sudah dan karena itu sikapnya dapat dijadikan salah satu acuan. Tanggal 14 hingga 21 Agustus 1991, ia berpameran di Gedung Senirupa Dep. P dan K., Gambir, Jakarta.

Tidak kurang dari 4 pengamat dan dua pejabat mengantarkan pamerannya. Mereka adalah Kusnadi, Agus Dermawan T., Sudarmaji, Helena Spanjaard, sedang ketua pejabat adalah Drs. GBHP Puger, Dirjen Kebudayaan Dep. P. dan K. RI. dan But Muchtar yang pelukis di samping Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Berbeda dengan banyak pelukis lain seangkatannya, Fadjar Sidik mampu mengutarakan wawasan dan sikapnya secara jelas. Dan seperti banyak pelukis seniornya, Fadjar adalah pelukis yang berfikir dan bersikap. Karena pelukis, ia menyatakan kata hati dan fikirannya pada kanvas. Apakah lukisannya difahami orang seperti yang ia inginkan, ini soal persepsi dan lingkungan kebudayaan. Tidak semua temuan dan produk baik segera diterima masyarakat luas dengan serta merta. Hal yang juga berlaku di luar bidang seni. Lukisan yang dipamerkan Fadjar sebagian besar non imitatif. Kata lain yang barangkali agak umum dikenal, abstrak. Tapi di sini yang abstrak itu diberi wajah puitis. Warna dan komposisi warnanya terolah matang dan artistik laksana kata dalam puisi. Obyeknya sendiri tidaklah puitis. Tapi pengungkapannya tampak puitik. Didukung pengulangan yang ritmik berkembang ia berupaya menggubah sebuah wajah yang selesai. Ia menalari warna dengan nuansanya, seakan menatanya ke dalam komposisi seni bidang. Pada yang artistik itu ia menampilkan disonansi, soal, keanehan yang ganjil, sehingga Kusnadi menamakannya misteri. Maka itu pemandang yang konsumtif, tak akan merasa perlu berlama-lama berada dalam pukauan lukisannya. Fikiran dan sikap apa sesungguhnya yang membingkai-i lukisan Fadjar Sidik? Apakah memang absurditisme terhadap industri dan produknya yang tak selaras dengan alam?

Industri yang mengandung ilmu dan tekhnologi yang dikemukakan Fadjar pada pengantar katalognya, sudah seyogianya punya banyak faset pemahaman dan makna. Satu diantaranya ialah maknanya dalam sistem ekonomi tempat industri itu bergayutan. Jika pemahaman ini tidak jelas, kita bisa juga luntang-lantung dalam pemaknaan. Tapi Fadjar menemukan maknanya sendiri.

Secara terbuka ia menyatakan penolakannya terhadap kelakuan industri atas keselarasan alam, di samping menerima adanya dinamika pada ruang yang di dalamnya ada gerak maju ilmu dan tekhnologi. Dan alam di sini hendaklah dibaca lebih dari sekedar sebuah panorama. Ia sumberdaya, ekonomi, politik, kebudayaan dlsb. Penolakan atas dampak industri pada alam dan pengakuan pada dinamika tekhnologi boleh dikata sudah tercermin pada sebagian besar judul lukisannya. Seperti, “Dialog Segitiga di Kawasan Hitam” (DK), “Pelukan Maut” (FL), “Yang Berjaya dan Yang Pasrah” (FL), “Lilitan Ular” (FK), “Ular Tercekik di Kota” (FL), “Garuda Sembunyi di Gua” (FK), “Dudukan Banteng Merah” (FB), “Kicau Burung dan Gigitan Ular” (FB), “Gedung dan Naga” (LL), “Gedung Bertanduk” (LL). Dan masih banyak lagi judul lainnya yang menarik, sebagai kilas balik wawasan dan kata tahti pelukisnya. Pada lukisan Fadjar Sidik, judul sudah merupakan bagian integral dari estetikanya. Di tangannya senilukis tidak lagi difahami dan dibentuk secara konvensional. Ia sudah menggunakan garis, bentuk, warna, irama dan komposisi dengan segala potensi nuansanya selaku kata-kata bagi dialog yang tajam namun tetap menggunakan lambang dengan wajah yang puitis. Maka itu ada sejenis dramatik dan bobot atau vitalisme pada lukisannya.

Estetikanya tidak lagi visual imitatif dan total konsumtif. Untuk Indonesia terutama dan juga buat sebagian besar pemandang seni rupa dewasa ini, wajah lukisan seperti ini masih akan tetap terbatas lingkup pukauannya. Satu dan lain karena seni juga lebih sering difahami sebagai hiburan yang konsumtif oleh kalangan yang tampaknya modern sekalipun. Maka itu pameran “Restropektif 40 tahun” melukis Fadjar Sidik itu telah ikut membuka sebuah cakrawala baru bagi seni rupa modern Indonesia. Yaitu berdialog dengan situasi aktual, dengan kekinian dunia dan Indonesia dengan bahasa baru. Di sini yang modern itu bukan saja rona dari warna lukisannya, tetapi juga dialognya. Di sini kebebasan menjadi punya komitmen, keperdulian pada banyak relung kehidupan yang memerlukan perhatian dan sikap. Maka itu ia menerima Anugerah Seni Republik Indonesia 1971.

Seni lukis abstrak tidak apriori berasal dari Eropa. Ia potensial sudah ada pada seni lukis itu sendiri, di manapun ia berada dan tumbuh berkembang. Lukisan atau gambar-gambar yang ada di gua-gua, khazanah ornamen di mana lambang-lambang digunakan untuk menyampaikan sesuatu makna (religius, sosial dan politik), adalah potensi bagi seni lukis abstrak. Masalah kita sekarang ialah menggunakan lambang-lambang yang terfahami oleh komunitas di mana kita berada. Pemahaman atau persepsi terhadapnya membutuhkan sejumlah ilmu pengetahuan sejarah peradaban, kebudayaan dan bahkan filsafat yang kemudian berperan pada aktualitas. Kemusjkilan dan keindahannya bermain di wilayah ini. Seni lukis abstrak sebagai bentuk pengutaraan wawasan tentu tidak mampu menggantikan paparan filsafat itu sendiri. Tapi ia dapat memancing orang untuk menerawangi wawasan-wawasan yang didukung oleh lukisan-lukisan abstrak yang kadangkala filosofis. Para pengamat seni lukis (rupa) diharap dapat membantu pemandang lukisan abstrak dalam memahami makna aktual dan alternatif yang ada pada lukisan. Tidak meruwetkan persepsi orang terhadap lukisan abstrak dengan uraian-uraian teknis fungsional artistik. Persepsi seseorang pada seni amat kenyal dan proses pemetikan makna berlangsung berbeda dari orang ke orang yang memandangi lukisan. Lukisan abstrak Fadjar Sidik adalah perkembangan wajar dari taraf seni lukis yang telah ia capai di masa lalu. Dan mungkin sangat cocok dengan apa yang perlu dikatakannya. Karena itu, lukisannya mampu menunjukkan jalur dan jalan ke pemahaman makna. Makna lukisan abstraknya berpijak dan tumbuh dari bumi Indonesia. Ia bukan spekulasi yang mencatut warna, bidang dan komposisi untuk sebuah sensasi artistik tanpa makna. “Lurik-lurikan” misalnya jelas menunjukkan ia bukan epigon dari Jean Arc atau Malevich, bahkan berbalik membedakan diri dari dan bertentangan dengan mereka. Lukisan abstrak Fajar juga bukan seperti penilaian Helena Spanjaard terhadap lukisan abstrak “Bandung” hasil didikan Ries Mulder—yang oleh Trisno Soemardjo dirumuskan sebagai “Bandung Mengabdi Laboratorium Barat”. Fajar membentuk wawasan dan kemahirannya di sanggar dan di akademi. Dari sana ia tumbuh menjadi sebuah sosok berharga dalam dunia seni rupa Indonesia.

YANG MENGAMBANG

Jika saya mengutipkan sejumlah situasi dan kondisi seni rupa Indonesia dewasa ini seperti di atas, maksud saya hanyalah untuk sekedar ikut membantu memancing perhatian angkatan baru seni rupa Indonesia, bukan saja pada sejarahnya, tetapi juga pada komitmen dan tanggungjawab mereka bagi hari ini dan pada hari depan seni rupa Indonesia. Dalam hubungan inilah saya kira kita perlu menginsafi arti penting dari penyimpulan But Mochtar mengenai taraf pendidikan universiter dari sebagian besar seniman dan pekerja seni rupa Indonesia dewasa ini.1 1Lihat makalah Prof. Drs. But Mochtar pada “Temu Ilmiah/Dialog Kesenirupaan Indonesia 1992”, Jakarta, 25-27 Februari 1992, Departemen P dan K, Ditjen Kebudayaan, Proyek Wisma Seni Nasional Jakarta, 1991/1992.

Tetapi penyimpulan demikian dapat juga menyebabkan kita terperanjat melihat betapa miskinnya seni rupa Indonesia dalam hal penulisan dan penertiban, walau ini disadari sepenuhnya oleh banyak kalangan seni rupa itu sendiri. Bulletin “Dialog Seni Rupa” misalnya, semestinya sudah bukan bulletin lagi. Seyogianya sudah jadi majalah yang semestinya. Ia memang produk kecambah seni rupa Indonesia di dalam era pembangunan sesudah 65. Bulletin itu sekarang sudah sebaiknya diperlakukan sebagaimana Hendra dan Soedjojono berlaku terhadap sanggar dengan lembaga pendidikan mereka. Atau seperti Affandi membangun museum senirupanya. Tidak memerlukan pengorbanan dari siapapun. Yang diperlukan hanyalah langkah untuk mengerahkan dukungan terorganisasi. Majalah itu potensial sudah dan sudah mungkin sekali memperkuat seni rupa Indonesia dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Jika ini tidak terjadi, kita bersama Harsono dan teman-temannya pengasuh majalah itu harus bertanya, apakah hedonisme itu juga sudah atau sedang “boom” di dunia seni rupa Indonesia? Ataukah ia dikarenakan masyarakat pelukis, pematung dan pekerja seni rupa lainnya, tidak mampu mengurus kekuatan yang ada pada diri mereka sendiri?

Tapi lambatnya perkembangan bulletin itu menjadi majalah yang fungsional tentu mungkin saja berakar pada situasi umum negeri ini yang sudah kurang lebih seperempat abad lamanya berada dalam keadaan “massa mengambang”. Dan mungkin inilah memang tantangan yang layak ditangani angkatan seni rupa sekarang.

Rasanya memang kurang sekali seminar, bahasan atau kajian ilmiah mengenai apa yang disebut dengan “massa mengambang” ini. Jarang sekali orang mempersoalkan bagaimana bisa “kedaulatan rakyat” itu dapat dijabarkan melalui “rakyat sebagai massa yang mengambang”. Rakyat yang tidak mengatur diri mereka ke dalam organisasi politik. Sehingga tidak punya saluran mandiri untuk menyatakan sikap dan kepentingan politik praktis sehari-hari mereka. Sikap politik mereka hanya ditampilkan sekali dalam 5 tahun, yaitu ketika mereka diorganisasi untuk memilih salah satu dari ketiga organisasi politik (Golkar, PP dan PDI) yang sudah disahkan pemerintah. Tidak ada mekanisme yang demokratis terorganisasi dari rakyat untuk meminta tanggungjawab ketika organisasi politik itu. Orang tidak dapat memilih di luar ketiga orpol itu. Dan memang tidak ada organisasi politik resmi di luar ketiga organisasi politik yang dibentuk melalui konsensus di bawah pimpinan pemerintah itu. Tidak lagi dipersoalkan apakah benar keadaan ini sudah sesuai dengan azas “Kedaulatan Rakyat dengan musyawarah mufakatnya dari UUD 45 dan Pancasila”. Dan apa jadinya metabolisme kedaulatan rakyat itu tanpa organisasi politik mandiri dari rakyat itu sendiri. Pengalaman mengatakan bahwa demokrasi tanpa organisasi, sewaktu-waktu dapat saja berubah menjadi anarki, salah satu kecenderungan yang sering mengintip kita dalam kampanye pemilihan umum dan atau pada peristiwa lainnya saat massa itu berubah menjadi “lautan”. Apakah kedaulatan rakyat yang tidak disangga oleh tatanan kemandirian organisasi politik rakyat itu sendiri tidak akan membuat negeri ini secara politik, lemah? Yang juga bisa berarti hubungan emosional dan keorganisasian dari rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan berbagai programnya, melemah. Kelemahan yang dapat saja tumbuh jadi sikap tidak peduli asing-mengasingkan sehingga disiplin nasional itu jadi soal jadinya. Apakah memang negeri ini secara politik konstitusional tertakdir untuk terus bergantung kepada ABRI sebagai satu-satunya stabilisator, dinamisator atau kepemimpinan? Tapi dan memang dengan tatanan politik begitu itu tercipta sejenis stabilitas keadaan yang bisa memangku berbagai pembangunan dan perkembangan. Termasuk perkembangan seni rupa Indonesia pasca 65 yang kini kita punyai.

Dalam hubungan itu, masyarakat seni rupa Indonesia barangkali baik mendalami lebih lanjut apa yang dikatakan Fajar Sidik dalam makalahnya pada Temu Ilmiah/Dialog Kesenirupaan Indonesia 1992.2 2Makalah Fajar Sidik: “Kondisi Kesenirupaan Indonesia Dewasa Ini”. Pameran lukisan Fajar Sidik juga memamerkan 6 lukisan realisnya dari periode 50-an. Lukisan abstraknya ia kategorikan ke dalam “Dinamika Keruangan” (DK), “Alur-Aluran” (AA), “Dinamika Segi Tiga” (DST) dan “Jajar-Jajaran” (JJ), di samping kategorisasi (FL), (FB) dan (LL), (FL) “Fantasi Lurik”, (FB) = Fantasi Bidang, (LL) = Lurik-lurikan. Katanya antara lain, “Senirupa modern Indonesia masa kini masih merupakan kelanjutan dari seninya kaum terpelajar itu dalam kondisi yang berbeda. Kalau masa lalu dinamikanya adalah dinamika politik dari kaum terpelajar hasil pendidikan Barat, maka dinamika masa kini adalah dinamika pembangunan yang diprakarsai ABRI hasil revolusi 45 yang karena proses sejarah mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai pimpinan nasional……….”.

Pengertian yang diberikan Fajar Sidik, sederhana dan tidak mengambang. Ia bertolak dan berakhir pada fakta yang setiap orang tahu dan dapat saja memberikan penilaian atasnya.

Basuki Resobowo yang hidup dan melukis di luar negeri misalnya tentu dengan mudah saja merumuskan penilaiannya atas fakta itu, dengan mengatakan Indonesia kini berada di bawah telapak “rezim militerisme fasis”. Pada hal di Indonesia, istilah itu secara umum tidak digunakan orang. Banyak sekali orang tidak mengerti arti istilah demikian di Indonesia. Boleh dikata tidak ada mass media, cetak atau elektronik, yang menggunakan istilah Basuki Resobowo itu. Di Indonesia, orang yang membenarkan dan meragukan atau bahkan mungkin yang menolak kepemimpinan ABRI atas negara pada umumnya sudah terbiasa mengatakan bahwa “Demokrasi Pancasila harus terus menerus disempurnakan”. Di mana-mana di dunia ini, “keamanan dan stabilitas politik” itu perlu biaya yang terkadang tinggi sekali, namun harus dibayar rakyat sebagai satu-satunya pemikul bea dan biaya sejarah bangsa-bangsa.

Masyarakat seniman dan kebudayaan Indonesia dewasa ini, hendaklah menilai situasi dengan kepemimpinan ABRI seperti yang dikatakan Fadjar Sidik itu, tidak secara agitatif, tetapi bertolak dari kenyataan yang ada dan kemungkinan yang tersedia. Di Indonesia, tidak ada orang yang terang-terangan setuju dan mengibar-ngibarkan “militerisme, apalagi militerisme yang fasis”. Bahwa sesudah 65, ABRI menjadi satu-satunya kekuatan politik yang memimpin, itu adalah hasil imbangan kekuatan politik yang ada di masyarakat Indonesia. Kepemimpinan ABRI yang juga tidak berdiri sendiri. Ia didukung oleh sejumlah paguyuban politik yang sipil juga. Kini, manakala kepemimpinan ABRI itu sudah berlangsung lebih dari seperempat abad, dan demokrasi seakan terasa sebagai telah termanipulasi karenanya, jalan yang tersedia bagi yang merasa atau menamakan dirinya kekuatan demokrasi ialah melomba kepemimpinan ABRI secara legal, melalui jalur-jalur hukum dan non hukum seperti konsensus atau musjawarah mufakat. Peranserta ABRI dalam politik sudah ditegakkan segera sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dan pasang surut peranan itu telah terkonsolidasi menjadi kepemimpinan, antara lain karena lemahnya kehidupan partai-partai politik. Premis pokok di sini bukanlah kontroversi sipil-militer, tetapi demokratisasi demi kedaulatan rakyat. Ini berarti kekuatan politik yang demokratis itu, harus bisa membuktikan kemampuannya untuk ikut memimpin pembangunan negeri ini. Apakah kaum pengusaha yang kini terlihat tampil “gemerlapan” dapat menjadi kekuatan yang berkebudayaan demokratis bagi negeri ini, masih harus dibuktikan. Tetapi, atau maka iti masalah terpenting dan terpelik Indonesia kini ialah “lemahnya” kekuatan demokratis Indonesia itu sendiri. Kelemahan yang sebagiannya juga bersarang pada sejarah dan kebudayaannya sendiri. Suka dan setuju atau tidak, Indonesia sekarang tampaknya berada dalam konstelasi begitu itu.

Masyarakat seniman dan kebudayaan Indonesia, bukan sebuah satuan kekuatan terorganisasi yang berpolitik praktis, seperti partai politik. Kendati ia dapat punya arti politik praktis, namun jalan umum yang tersedia baginya ialah mampu memanfaatkan situasi yang ada, demi pengembangan kebudayaan Indonesia yang demokratis itu. Agitasi di sini adalah bumbu saja dan bukan jalan keluar.

Dalam seperempat abad terakhir ini misalnya, tampak sekali bahwa sejenis demokrasi ekonomi yang diutamakan. Di sini bahkan terjadi liberalisasi. Sedangkan demokrasi politik terkendali oleh “massa mengambang” yang jika perlu dibatasi atau diredam kalau dianggap akan mengganggu pembangunan yang aa di pangkuan sejenis “stabilitas politik” itu. “Stabilitas dan massa rakyat yang mengambang” telah menjadi seperti jimat. Untuk kepentingan dan atas nama keamanan dan pembangunan, politik dan kegiatan praktisnya lalu terekayasa agar ia dikelola oleh selapisan elit saja, sehingga azas kekeluargaan yang merakyat dari bangunan politik dan demokrasi Indonesia yang Pancasila itu mengalami “involusi” tertentu. Apakah ini akan tetap begitu, dan dianggap sebagai sudah sesuai dengan UUD 45, sepertinya sudah tidak dipersoalkan lagi selama ini. Padahal pada suatu hari ia dapat saja menjadi dilemma gawat Indonesia secara taktis maupun strategis. Satu dan lain bukan saja karena arus globalisasi alam pemikiran demokrasi dunia membuat dunia itu sendiri selalu bergerak untuk berganti rupa, tetapi demokrasi itu sendiri pada hakekatnya adalah sebuah benda sejarah yang kenyal dan licin sekali. Kendati tampak tidak langsung, tapi uluhati seni rupa modern Indonesia terlibat langsung pada permasalahan kebudayaan politik demikian.

KAPITALISME dan SENI RUPA

Perkara lain yang juga erat kaitannya dengan perkembangan seni rupa Indonesia dewasa ini adalah masalah “Kapitalisme dan Pancasila”. Sebagai seniman, dalam kesehariannya ia berhadapan dengan salah satu dan atau kedua matra itu sekaligus. Kalangan cendekiawan dan para sarjana Indonesia, masih belum mengupas permasalahan “Pancasila dan kapitalisme” ini secara tuntas. Tapi sejumlah tulisan Prof. Dr. Mubyarto, Emil Salim dan Kwik Kian Bie serta Arif Budiman misalnya telah mendekati permasalahan yang pelik dan bersejarah ini. Ada kalanya orang sampai berkesimpulan “Yang Kaya Tambah Kaya, Yang Miskin Bertambah Miskin”, atau “Jurang Antara Kaya dan Miskin Bertambah Dalam”. Maka akibatnya, ramailah orang bicara perkara senjangnya “Kesetiakawanan Sosial”. Dan tidak kurang dari Ketua DPR/MPR R.I., Jenderal Kharis Suhud sendiri yang menjadi ketua gerakan “Kesetiakawanan Sosial” negeri ini. Gerakan mana marak dalam Desember setiap tahun.

Saya ingin menggarisbawahi permasalahan “Pancasila dan Kapitalisme” ini karena permasalahan ini dapat membuat seni rupa Indonesia terlunta-lunta. Kapitalisme yang seperti umum ketahui, pada pokoknya adalah sebuah sistem ekonomi yang sudah tua dan punya tatanan tata-nilai sendiri. Sedang Pancasila adalah sebuah tatanan tata-nilai penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pancasila bukan sebuah sistem ekonomi seperti sistem kapitalisme. Pancasila mengandung norma-norma yang sengaja hendak diterapkan dalam sistem kenegaraan. Namun hubungan antara sistem ekonomi dengan ketatanegaraan, bukan hubungan yang sederhana. Ekonomi punya hukum-hukumnya yang obyektif dan tidak selalu bergantung kepada niat baik etika. Sementara ketatanegaraan juga punya hukum-hukum sejarah dan politiknya yang obyektif yang adakalanya berada di luar wilayah ekonomi.1 1Mengingat pentingnya masalah “Kapitalisme dan Pancasila” ini saya akan merangkum catatan ini ke dalam sebuah “lampiran khusus” di akhir tulisan ini. Saya berharap para pembaca, terutama kalangan seniman dapat menarik makna teoritis dan praktisnya bagi kemaslahatan penggubahan karya seni. Sebagai sistem ekonomi, kapitalisme juga mengemban dan dimotivasi oleh nilai-nilai etika tertentu. Demikian juga Pancasila. Sebagai sistem ketatanegaraan ia mengemban dan dimotivasi oleh nilai-nilai politik, peradaban dan etika tertentu. Pada nilai-nilai etika itu, kedua sistem suka dapat bertemu, atau ditemu-temukan dan ia lalu seakan seia sekata. Tapi yang tampak sebagai seia sekata itu sering bertumpu pada proses dan akar yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan. Lihatlah contoh yang saya kemukakan di sini2 2Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jakarta, mungkin telah memberlakukan sebuah etika Pancasila kepada pelanggan listrik dengan denda beratus proses sebulannya, jika orang terlambat bayar tagihan listrik. Keluarga yang harus membayar Rp. 12.625 menunggak selama 2 bulan dikenakan denda Rp 30.000,- atau lebih. Di sini etika Pancasila itu tidak menggunakan kaedah ekonomi/bunga bank sebagai rujukan denda. Kaedah apa dipergunakan PLN di sini? Apakah pengejawantahan Pancasila yang memanfaatkan kapitalisme itu sudah demikian “kemaruknya”? Dalam hal ia digunakan untuk mendenda keluarga berpenghasilan rendah? Atau, apakah ini sebagian dari paket penaikan tarif listrik yang direkomendasikan Bank Dunia yang dilaksanakan Indonesia? . Dengan contoh ini, tentu belum bisa disimpulkan bahwa pejabat menggunakan kekuasaan negara Pancasila itu sebagai tameng untuk bertindak tanpa rujukan, karena tanpa menggunakan kelayakan kaedah-kaedah ekonomi-keuangan sebagai rujukan. Tapi jika ada orang yang bersedia dan mampu mengumpulkan data lain dan ia sampai kepada kesimpulan yang positif mengenai penaklukan kaedah atau norma-norma Pancasila kepada kapitalisme, itu tentu akan membantu orang memahami secara lebih baik, apa dan bagaimana atau sedang diapakan negara dan ekonomi itu, hal yang di dalam pelajaran teoritis sekolahan pada umumnya selalu difahami sebagai dua hal yang sangat terpilah yang seakan berdiri sendiri-sendiri.

Jika saya mengajak anda, terutama para orang yang bergerak di dunia seni rupa Indonesia memasuki permasalahan negara, politik dan ekonomi dengan sistem beserta nilai-nilainya, itu terutama dikarenakan permasalahan inilah yang selalu melatari eksistensi bentuk dan harga manusia dengan dunianya yang dihadapi para seniman di dalam proses penciptaannya. Dr. Soedjoko benar sekali ketika mengatakan bahwa politik terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada para politisi saja3. Para seniman dapat dan perlu mengusut berbagai latar dari berbagai fenomena sosial dan manusia negerinya sendiri jika ia hendak mengolahnya menjadi produk seni di mana ia menuangkan kata hatai, sikap dan wawasannya.

Misalnya, pembangunan atau modernisasi dengan menggunakan kapitalisme dapat saja membuat pembangunan itu asing atau menjauh dari manusia Indonesia dengan segala harapan sejarahnya. Dari segi kebendaan, orang dapat saja bertambah makmur. Tetapi berbareng itu sebagai orang, manusia dan keluarga, orang atau manusia itu dapat saja kehilangan harga atau mutu tradisional kepribumiannya. Sementara mutu manusia modern yang akan atau mulai ia raih kehilangan pautannya dengan Pancasila itu sendiri. Kapitalisme bukan saja mampu menghisap, tetapi juga berpotensi untuk menguasai dan menindas. Pancasila, setidaknya sebagaimana ia dirumuskan oleh penggalinya dan para pendiri negara ini, tidak demikian. Keadaan ini dapat membuat seni rupa modern Indonesia menggelandang, gagu, melengos dan bahkan mengigau dalam menghadapi berbagai gejala sosial, kemanusiaan manusia dan estetika kebudayaan. Ia berada dalam gerhana. Kapitalisme dapat saja membuat Pancasila itu terkesima dan sepertinya hilang akal, karena di pundi-pundi kapitalisme itu selalu tersedia berbagai ilmu dan tekhnologi perkasa yang siap pakai dan linuhung sebagai manipulator. Dan manusia dapat saja dikeremusnya menjadi bagian daripadanya, bagian dari kapital, bagian dari ilmu dan tekhnologi itu sendiri. Manusia dapat jadi uang recehan dan pentol kecil saja di dalam produk industri dan mekanisasi. Jika seni rupa modern Indonesia menghadapi fenomena demikian pada apa yang kita acungkan sebagai pembangunan dan pengamalan Pancasila, seni rupa itu memang dapat juga kehilangan akal, kehilangan wawasan dan angan-angannya sendiri. Seni rupa dapat berganti roh dengan reklame, seni promosi bagi kapitalisme dan bahkan obat perangsang hedonisme itu sendiri. Atau ia mengada-ngada pada topan di dalam gelas. Jika kita tidak siaga maka jangan-jangan yang kita namakan pembangunan Pancasila itu adalah tidak lebih kurang dari pembangunan kapitalisme itu sendiri.

Tapi kapitalisme adalah sebuah alternatif sejarah dan masih aktual. Ia mempunyai kekuatan dan sudah ada di negeri ini pada waktu seni rupa modern Indonesia lahir dan tumbuh menjadi sebuah sosok dari kebudayaan nasional negeri ini. Kita tidak dapat tidak harus berurusan dengannya, bukan saja karena pembangunan itu memerlukan modal, tetapi ia juga perlu ilmu dan tekhnologi yang banyak berada di pundi-pundi kapitalisme itu. Kita tidak dapat tidak harus menghadapinya, berupaya memanfaatkannya, karena ia adalah sebuah produk sejarah panjang penuh temuan. Hal yang sebenarnya sudah dimanfaatkan sejarah juga. Tetapi ketika kapitalisme itu sampai tega memproses manusia (Indonesia) menjadi limbah pabrik, seni rupa dapat dan sudah harus berdialog dengan kapitalisme itu. Menyapa, menegor, menentang atau menjinakinya. Mengendalikan dan negara dengan Pancasila itu dapat dipakai sebagai kekuatan atau rujukan. Seni rupa modern Indonesia tidak layak bersikap melengos atau menggerhanakan dirinya, manakala ia hendak hadir sebagai sesuatu yang berarti. Pada saat inilah ia harus pandai-pandai memilah apa dan mana yang Pancasila dan apa dan mana yang berakar kapitalisme, atau kapitalisme itu sendiri, sehingga seni rupa itu mampu menggelar kepiawaian estetikanya secara fungsional. Pancasila sudah dari awalnya tidak punya pilihan lain daripada berupaya menggunakan kapitalisme bagi kepentingannya. Upaya ini sudah tua umurnya, yang di dalam sejarah dikenal dengan konsep “penjinakan kapitalisme H.O.S. Tjokroaminoto” pada era awal abad ini.

Secara konsepsional saya memang telah menyederhanakan permasalahannya, seakan kita dapat memiliah-milah yang buruk dengan yang baik di dalam kehidupan manusia ini dengan begitu sederhana dan begitu mudahnya. Padahal di sini kita berurusan dengan manusia, tuntutan konkrit dan angan-angan. Di sini kita berhadapan dengan sejarah dan hari esok. Dari berjuta orang. Dari puak-puak, suku bangsa, bangsa-bangsa dan ummat itu sendiri. Ummat yang bertebaran di tanah-tanah pertanian, pegunungan, hutan dan lembah bersungai-sungai. Ummat yang karena sejarah sudah jadi bagian dari deru mesin dan bangsa macam-macam industri dan kapitalisme itu sendiri. Tapi sebagai metodologi, penyederhanaan mungkin dapat membantu kita memahami keadaan dan posisi-posisi.

SEJARAH dan SEJARAH SENI RUPA

Sejarah dan angan-angan adalah laksana sebuah hutan balantara kemasukan kuda liar. Hanya dengan ilmu tertentu kita dapat memasuki hutan balantara itu jika kita hendak bertemu muka dengan sejarah dan angan-angan itu. Apalagi, tidak jarang orang menjarah sejarah. Juga angan-angan atau cita-cita suka disamun orang. Buku-buku sejarah yang telah ada banyak yang dengan sukarela suka memperingatkan kita mengenai hal ini.

Maka manakala masyarakat seni rupa Indonesia berangan-angan untuk membuat sejarah seni rupa Indonesia, kita hendaknya belajar dari pengalaman golongan masyarakat lainnya mengenai ini. Sebuah usaha penting telah dirintis oleh Jim Supangkat. Yaitu menyusun sebuah ”Sejarah Seni Rupa Modern Indonesia”.1Dan menerbitkannya. Tetapi rupa-rupanya, penerbitan itu telah terhalang. Tampaknya karena biaya.2Saya rasa, ini harus dipikirkan dan diusahakan bersama oleh masyarakat seni rupa Indonesia. Apapun isinya “Sejarah Senirupa Modern Indonesia” prakarsa Jim Supangkat itu, ia adalah sebuah awal yang penting. Sejarah tidak dapat ditulis sekaligus selesai. Seperti sejarah sastra Indonesia. Betapa banyak versi dan penilaian terhadapnya. Hampir 30 tahun yang lalu, Balai Pustaka yang berkiprah di zaman Hindia Belanda, dinyatakan sebagai sebuah lembaga penerbitan kolonial oleh Konferensi Pengajaran Sastra Indonesia (Lembaga Sastra Indonesia, LEKRA) di tahun 1964.3Pernyataan yang bersamaan kemudian dinyatakan kembali oleh Sapardi Djoko Damono dalam makalahnya di Kongres Kebudayaan Indonesia Dep. P. dan K. tahun 1991. Bukan hanya itu. Bahkan dalam tahun-tahun ini seorang peneliti LIPI tengah merampungkan sebuah penelitian betapa “Roman Picisan” yang begitu dinista penguasa itu, sesungguhnya merupakan gelanggang bagi sastra yang mendukung “Kebangkitan Nasional”.4Ini semua menunjukkan bahwa proses penetapan dan penilaian sejarah itu akan berlangsung lama. Bahkan tidak akan pernah ia berhenti.

Naskah sejarah seni rupa modern Indonesia yang ada sekarang ini, seyogianya menjadi tanggungjawab masyarakat seni rupa Indonesia itu sendiri untuk menerbitkannya. Naskah itu dapat mendorong maju dan memperkaya wawasan berbagai pandangan yang kini hidup di dunia seni rupa. Dan mumpung seni rupa Indonesia masih punya Haryadi, Dullah, Sudarso, Kusnadi, Mochtar Apin, S. Kerton, Wakijan, Abas Alibasyah, Edi Sunarso, But Muchtar, Amrus Natalsya, Popo Iskandar, Fajar Sidik, Mia Bustam (istri pertama alm. Soedjojono), Bagong Kusudiarjo, Amang Rahman, Mara Karma, Marah Jibal, Kartika, Tatang Ganar dan lainnya, baik sebagai nara sumber dan atau rujukan, naskah itu masih punya peluang baik untuk dapat diperkaya. Termasuk upaya yang telah dan sedang dilakukan para pengamat seperti Sudarso SP, Sri Warso Wahono, Sudarmaji, Sanento Yuliman, Agus Dermawan T. dan lainnya serta sejumlah peneliti luar negeri yang dengan kacamata mereka masing-masing menghimpun banyak data dan penilaian yang diperlukan sebuah penulisan sejarah. Bahkan Mochtar Lubis (yang juga melukis) pun dalam hal seperti ini dapat dimintai sumbangannya, karena ia juga pengamat dan akrab dengan dunia seni rupa Indonesia. Saya rasa dengan saling menghargai pandangan yang ada, naskah itu pasti bermanfaat sekali bagi angkatan seni rupa seakrang dan yang akan datang, yang sebagiannya tinggi sudah pendidikannya. Sejarah itu juga bermanfaat bagi para kolektor, galeri dan sanggar-sanggar serta sejarah Indonesia itu sendiri. Yang terpenting tentulah data dan berbagai faset dari data itu terhimpun dan tersusun di dalam organisme sejarah negeri ini.

Bahwa ada perbedaan penilaian atas fakta dan data, itu soal biasa saja. Mari berbagi dan bertukar pikiran dan secara terbuka menggelar penilaian dan wawasan-wawasan. Ini akan membuat seni rupa itu hidup sehat dan hangat. Namun yang harus dihindari ialah memalsu sejarah. Ia sering juga tampil selaku teka-teki. Atau bagaikan kerbau yang dihela menanduk, dihalau menyepak. Kecuali itu iapun ada kalanya merupakan saudara kembar dari mitologi atau mitologi itu sendiri. Tapi mitologi bukan anak haram kebudayaan dan peradaban.

Basuki Resobowo, yang kini ada di Eropa tentu layak sekali memberikan sumbangannya pada naskah tersebut. Pengalamannya barangkali tidak dimiliki orang lain. Misalnya, selama ini Affandi dikenal pelukis lukisan. Tidak pernah saya tahu ada orang (Indonesia atau asing) atau pengamat seni rupa Indonesia sekarang membahas Affandi sebagai pelukis seni poster di hari-hari proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Poster terkenalnya “Bung Ajo Bung”, sungguh tidak ada duanya. Di tangan Affandi poster benar-benar menjadi sebuah seni. Beberapa pengamat seni rupa sekarang mengatakan Affandi itu ikut politik sejak ada atau karena LEKRA. Yang seharusnya mereka katakan: “LEKRA itu campur politik antara lain karena Affandi dan teman-temannya yang telah berpolitik, sebelum LEKRA lahir.” Dan Basuki yang di masa-masa awal proklamasi ada di Jakarta, mungkin masih dapat mengingat-ngingat bentuk dan cara yang ditempuh seni rupa modern Indonesia menyatakan peransertanya dalam peristiwa yang amat bersejarah itu. tahun 1957, LEKRA pernah menyelenggarakan Pameran Seni Poster di mana sejumlah poster Affandi dipamerkan di Gedung Pemuda Jakarta (di halaman gedung Mahkamah Agung R.I. sekarang). Barangkali dari reportase atau resensi koran, bahan-bahan mengenai itu dapat dihimpun, disamping dari foto dokumentasi Departemen Penerangan R.I dan IPPHOS.

Sementara “Sejarah Seni Rupa Modern Indonesia” prakarsa Jim Supangkat belum juga terbit, tiba-tiba saja terbitlah sebuah buku berjudul “Perjalanan Seni Rupa Indonesia—Dari Zaman Prasejarah Hingga Masa Kini”. Dengan Dewan Redaksi Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, Rachmad Adenan, Kusnadi, Drs. Sudarmji, Soedarso SP. MA, Agus Dermawan T. Penerbitnya, Panitia Pameran KIAS 1990-1991. Tahun penerbitan tidak dicantumkan. Dan tidak kurang dari 12 orang memberikan sumbangan tulisan dalam buku setebal 225 halaman kertas yang seimbang untuk mereproduksi kurang lebih 150 karya senirupa. Para penyumbang itu adalah Soedarso SP dengan judul “Seni Rupa Indonesia Dalam Masa Prasejarah”, Wiyoso Yudoseputo “Seni Rupa Klasik”, Sudarmaji, “Persagi” dan Kusnadi dengan tiga tulisan, “Seni Rupa Modern”, “Seni Lukis Zaman Pendudukan Jepang dan Awal Revolusi”, “Periode Revolusi Fisik Kemerdekaan”, kemudian Agus Dermawan T, “Seni Lukis Kontemporer Indonesia”, lalu “Seni Keramik Modern” oleh Hildawati Siddharta, “Seni Patung Indonesia Lama” dan “Seni Patung Modern” oleh Wiyoso Yudiseputro, “Seni Serat Modern” oleh Yusuf Effendi, ditutup oleh Kaboel Suadi mengenai “Seni Grafis”. Judul-judul itu menyodorkan kesan betapa luas sudah bidang seni rupa yang dipapari buku itu. Belum lagi kata sambutan Menteri P dan K., Fuad Hasan selaku Ketua Panitia Nasional Pameran KIAS 1990-1991 dan kata pengantar Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja selaku Ketua Panitia Pelaksana Pameran. Hal-hal mana menerangkan betapa besar kesungguhan yang ada pada penerbitan ini. Namun “Pengantar” dari Penyunting yang menyatakan bahwa “buku ini diterbitkan untuk memberikan gambaran seni rupa yang lengkap mengenai perkembangan sejarah…”, benar-benar “mengagumkan”. Apakah “memberikan gambaran seni rupa yang lengkap” di sini dapat ditampung oleh sebuah buku setebal 225 halaman dengan 150-an reproduksi, ini tentu dapat dan boleh diragukan, kalau tidak hendak dikatakan mustahil.

Penerbitan berlangsung sesudah Pameran KIAS (Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat), usai. Kalau melihat peredarannya, ia tampaknya diterbitkan dalam pertengahan tahun 1992 ini. Di samping dewan redaksi, buku ini juga ditangani redaksi pelaksana, terdiri dari Supono Hadisudjatno, Djoko Sujono, MA dan Arwah Setiawan disertai perancang grafik, Gugus Grafis, sedang fotografinya adalah karya Kusnadi, Toky Yohari, Harsono dan Fendi Siregar, dengan pencetak “Seni Budaya” Bandung.

Kata pengantar Mochtar Kusuma Atmadja memberi keterangan mengenai apa sangkut paut penerbitan ini dengan penerbitan buku “Modern Indonesian Art” yang dieditori Joseph Fisher yang juga didukung oleh segugus penulisan oleh Fisher sendiri, Kusnadi, Umar Khayam, Helena Spanjaard, Soedarso SP, Astri Wright dan Jim Supangkat, yang juga setebal 200 halaman lebih dan memuat lebih dari 100 reproduksi karya. Kata Pengantar Mochtar Kusuma Atmadja antara lain menjelaskan bahwa buku “Perjalanan Senirupa Indonesia” ini dimaksudkan sebagai pelengkap “Modern Indonesian Art”. Yang belakangan ini dengan sendirinya merupakan sejenis katalogus yang memang sengaja dipersiapkan untuk masyarakat Amerika Serikat selama pameran berlangsung. Sebagai katalogus, “Modern Indonesian Art” ia memang memadai. Jika dalam katalogus “Fisher” ini, kita dengan mudah menemukan daftar lukisan dan daftar pelukis yang ikut pameran, tidaklah demikian dengan penerbitan yang baru, seusai pameran. Tidak ada daftar pelukis dan lukisan pada penerbitan pelengkap KIAS yang baru ini. Apalagi tahun lukisan dibuat, kecuali satu dua. Padahal buku baru ini menyandang gengsi “perjalanan seni rupa lengkap dalam sejarahnya sejak jaman purba hingga kemarin dulu”. Bahkan kata sambutan Menteri P. dan K serta pengantar Mochtar Kusuma Atmadja pun tanpa tanggal. Untuk sebuah penerbitan yang juga bersasaran luar negeri plus sejenis sumber informasi sejarah kata Fuad Hasan dalam pengantarnya, hal-hal demikian hendaknya layak diperhatikan. Walaupun ia dapat saja mendalih pada kelalaian tekhnis, tapi ia juga dapat menjadi cacat yang mempermalukan reputasi kebudayaan Indonesia.

Alhasil, betapa jua penerbitan buku ini sudah mengawali sebuah sumbangan. Kekurangannya dapat ditambah kemudian. Begitu juga kekisruhan. Dan saya ingin terlebih dahulu menyumbang sesuatu untuk tulisan Kusnadi yang siapa tahu ada gunanya. Pertama mengenai “Seni Lukis Zaman Pendudukan Jepang dan Awal Republik”.

POLITIK dan SENI RUPA

Salah satu ciri penting dalam masa penjajahan Jepang ialah menyatunya seniman Indonesia dari berbagai bidang. Para pelukis, pematung, pengarang dan penyair, komponis, orang film, seni drama dan lainnya, seakan merupakan sebuah paguyuban. Ini terutama amat terlihat di Jakarta. Salah satu manifestasinya yang menyolok dan terdokumentasi terlihat pada sajak Chairil Anwar yang ditujukan kepada Affandi dan Basuki Resobowo. Paguyuban itu juga menghasilkan kerjasama mendalam antara penyair dengan komponis, antara pengarang dengan produser dan sutradara film serta sandiwara. Ciri kedua yang luar biasa penting artinya (bagi kebudayaan), hubungan erat seniman dengan karya mereka pada nasib dan perjuangan rakyat. Ciri ketiga dengan agak jelas ditunjukkan Kusnadi. Yaitu hubungan seni rupa dengan POETERA (Pusat Tenaga Rakyat) yang dipimpin oleh Bung Karno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiyai Haji Mansur. POETERA adalah sebuah lembaga politik, kendali formal dan real berada dalam jajaran kekuasaan Jepang. Namun ia menyimpan, memelihara dan memarakkan api kemerdekaan Indonesia. Walaupun secara organisasi, di samping POETERA ada “Keimin Bunka Shidosho” yang berupaya memanfaatkan kebudayaan bagi “Perang fasisme Jepang dengan wawasan “Asia Timur Raya”, tapi seniman dengan kebudayaan Indonesia, menemukan posisi dan jalan perkembangannya sendiri bagi “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia”. Mengapa seniman Indonesia dapat menemukan posisi dan arah perkembangannya sendiri dalam keadaan ia dijajah yang secara tekhnis dikuasai militerisme Jepang? Jawabnya ialah, karena mereka satu dengan nurani, penderitaan dan perjuangan rakyat Indonesia. Yang dalam bentuk kelembagaan politik diemban juga oleh POETERA secara “diam”. Ini penting dan sangat penting, juga bagi penyimpulan mutu seni rupa Indonesia masa itu. Ini penting untuk menjelaskan mengapa Soedjojono, Affandi, Hendra dan teman-temannya berada di POETERA di dalam kepemimpinan Soekarno dan kawan-kawannya. Keadaan ini juga mengejawantahkan betapa nafas demokrasi itu sudah menghidupi seniman Indonesia. Dan keterkaitan para pelukis pada hal-hal demikian akan menjelaskan keterkaitan dan apa arti politik bagi seniman dan senirupa Indonesia. Nafas demokrasi itu yang telah memberi watak karya mereka dan terutama ini sangat kental tercermin pada sejumlah lukisan Affandi, Henk Ngantung, Soedjana Kerton, Soedjojono beserta teman-temannya. Adapun perwujudannya, dapat saja berupa lukisan kemiskinan, penderitaan, kesengsaraan, peminta-peminta seperti dengan jelas terlihat pada karya Affandi dan Chairil Anwar.

Era jaman pendudukan Jepang ini telah mengkonsolidasi lebih lanjut hubungan para seniman termasuk para pelukis dan pematung Indonesia dengan politik dan lembaga politik antara lain melalui POETERA. Hubungan kebudayaan dengan politik yang telah disemai tumbuh semenjak era kebangkitan nasional oleh PERSAGI, dalam era jaman Jepang ini dilegalisasi dan diperkokoh lebih lanjut oleh POETERA. Hendaknya jangan dilupakan bahwa Soedjojono, sudah semenjak era kebangkitan nasional itu, menjadi anggota GERINDO. Dan tidak kurang dari sebuah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang berpolitik seperti TAMAN SISWA yang telah menjadi pengasuh politik utama para seniman utama seni rupa Indonesia seperti Soedjojono, Affandi, Hendra, Basuki Resobowo, Trubus, Kartono Yudhokusumo dan lain-lainnya. Hubungan mereka dengan Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar, bukan saja berkerangka kebudayaan dan politik, tapi sudah mengendap menjadi hubungan kekeluargaan.

Tulisan Kusnadi mengenai “Seni lukis zaman pendudukan Jepang dan awal Republik” menjadi tidak memadai jika dilihat dengan konteks yang saya kemukakan di atas. Padahal saya yakin Kusnadi bukannya tidak tahu dan tidak mengerti, karena di samping Haryadi, Basuki Resobowo, Sutiksna, Agus Djaja dan Otto Djaja (yang masih hidup), Kusnadi menghayati periode itu, walau tidak langsung dalam semua konteks yang saya kemukakan di atas. Penulisan itu semakin terasa tidak memadainya, karena hampir tidak ditulis sepatahpun mengenai kegiatan para seniman atau pelukis, di hari-hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, khususnya seni poster, utamanya katakanlah poster Affandi yang secara estetika patut ditampilkan. Dan mengapa orang juga semudah itu melupakan seniman seperti Dukut Hendronoto? Juga reproduksi lukisan yang dimuat bagi peristiwa yang demikian bersejarahnya seperti pendudukan Jepang dan proklamasi, sangat tidak memadai.

Uraian Kusnadi mengenai “Periode Revolusi Fisik” juga tidak memadai karena ia terutama hanya mengemukakan banyaknya organisasi pelukis bertampilan dalam periode ini. Sebagai pencerminan betapa merdekanya seniman dan pelukis dari periode ini, tentulah catatan Kusnadi itu penting. Catatan itu bahkan secara implisit menyatakan bahwa kesadaran demokrasi yang berorganisasi di kalangan pelukis dan pematung lebih konkrit dan tinggi mutunya dibanding dengan seniman lainnya di luar seni rupa. Periode ini sungguh telah juga mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi yang dibawa kemerdekaan itu hanya eksis jika ia ditulangi oleh organisasi. Tetapi yang harus disayangkan ialah, Kusnadi tidak menjabarkan secara agak lebih konkrit kegiatan para pelukis dan pematang dengan organisasi mereka, sehubungan dengan “Periode Revolusi Fisik” itu. Dari mana “Pelukis Rakyat” mendapatkan biaya untuk pendidikan dan pamerannya di gedung Sono Budoyo? Bagaimana rupanya hubungan antara organisasi pelukis dan pematung dengan negara berikut pemerintah saat-saat itu? Juga lukisan yang diciptakan dalam periode ini dan yang dimuat reproduksinya, sangat sangat tidak memadai. Saya tidak hendak mengatakan bahwa buku “Perjalanan Seni Rupa Indonesia” itu menyepelekan apa yang ia sebut sebagai “Periode Revolusi Fisik”, tetapi Kusnadi adalah orang kepada siapa kita dapat mengharap untuk menuliskan periode itu sebagai periode gemilang seni rupa Indonesia. Karena saya kenal manusianya, dan karena sekarang tentulah ia sudah cukup tua, maka saya rasa, para editor atau penyuntinglah yang seharusnya secara tekhnis membantu Kusnadi dalam penulisan. Dan karena hanya ada satu Kusnadi di gelanggang senirupa Indonesia, keberadaan dan perbendaharaan yang ada padanya seyogianyalah dimanfaatkan oleh para pengamat dan penulis muda, agar sejarah seni rupa Indonesia kaya bahan, data dan wawasan.

Masih ada sejumlah hal yang barangkali baik atau memerlukan tanggapan, seperti mengenai terjemahan, tetapi ini mungkin lebih bersifat tekhnis. Atau kekeliruan pada data informasi. Misalnya mengenai lukisan, patung dan tampang Gajah Mada. Tapi ini dapat ditunda. Saya ingin mendahulukan masalah yang bersifat lebih mendasar, terutama mengenai kesalahfahaman (sengaja atau tidak) terhadap LEKRA dan kata bersayap “Politik Adalah Panglima” yang dilampirkan kepadanya. Sesudah sekian lama diliputi gerhana, seni rupa Indonesia dan penulisannya sudah selayaknya menampakkan dirinya yang sesungguhnya, agar angkatan baru seniman sekarang, tidak dikelabu atau terkelabui olehnya.

Terutama dalam tulisan Agus Dermawan T. yang berjudul “Seni Lukis Kontemporer Indonesia 1950-1990”, berkeliaran sejumlah pengertian sesat dan jahil mengenai LEKRA, politik kebebasan, propaganda politik, yang tanpa data dan tanpa rujukan sumber apapun. Saya menyayangkan Agus Dermawan T. bersedia melakukan hal seperti itu di dalam sebuah buku seni rupa Indonesia yang berjudul “Perjalanan… Dari Zaman Prasejarah Hingga Masa Kini” pada anak judul “Seni Lukis Kontemporer Indonesia”. Saya rasa tidak enak untuk menuding satu persatu pemalsuan dan vulgaritasnya. Barangkali lebih baik kalau saya mengajukan sejumlah bahan otentik yang berkaitan dengan pembenaran atau kemungkinan pembenaran dari kesesatan, penyesatan dan kejahilan itu. Saya tidak percaya yang Dewan Redaksi buku itu telah menyetujui penulisan yang lebih bersifat memfitnah daripada menulis sejarah.

Mengenai hubungan seniman termasuk para pelukis dan pematung dengan politik dan lembaga politik, ini bukan penemuan LEKRA. Sebelum LEKRA lahir, barang itu sudah ada dan sudah bersejarah. Dan LEKRA, sebagaimana anda lihat nanti di dalam azas atau “Mukaddimah” organisasinya, tidak berpandangan nihilistik. Maka itu ia menghormati karya besar siapa saja di dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Keindahan dan kekuatan yang memancar dari karya-karya besar itu yang telah ikut membentuk pendirian dan pandangan LEKRA mengenai hubungan seni, kebudayaan dan politik atau sebaliknya, hubungan seniman dan pekerja kebudayaan dengan organisasi termasuk organisasi politik. Hubungan antara kebudayaan dengan nasib dan perjuangan rakyat dari dan bangsa ini.

Untuk sekedar memperjelas wawasan kita mengenai itu, saya titipkan sedikit amsal dan misal di sini. Ada karya “Jaman Edan” Ronggowarsito. Apakah anda pikir Ronggowarsito tidak berpolitik? Ia mengeritik elit kekuasaan kraton dengan dekadensi yang dielus-elusnya. Padahal ia pujangga kraton, pujangga elit kekuasaan itu sendiri. Kritik kerakyatan Ronggowarsito pada karya itu misalnya, dapatkah dibuang dari sejarah sastera Indonesia dan Jawa, karena ia berpolitik dalam karya itu. Apakah nafas demokrasi yang ada di dalam “Jaman Edan” itu, menjadikannya sebuah karya propaganda? Amsal lainnya, puisi “Hikayat Perang Sabil” yang dilarang diqairahkan sepanjang kolonialisme Belanda bersimaharajalela di Aceh. Apakah ia bukan puisi filsafat hidup yang besar yang juga berpolitik praktis melawan penjajahan Belanda? Apakah kita akan menyunat “Jika Saja Saya Seorang Belanda” Ki Hajar Dewantara, karena disinilah seni dan sastra itu berpolitik. Karena di sini sastra itu tidak saja berpolitik, tetapi sekaligus berprogandan dengan kecenderungan agitatif malah. Patutkah ia dibuang dari sejarah dan sejarah kebudayaan Indonesia, karena karya itu berpolitik dan dalam hal ini berpolitik praktis, bahkan? Karena bersebab pada esai itu antara lain Ki Hajar dihukum buang oleh kolonialisme Belanda. Apakah sajak “Buruh” J.E. Tatengkeng Pujangga Baru tahun 30-an, sajak propaganda politik yang murah dan tidak seni? Dan kalau begitu mengapa ia dimuat St. Takdir Alisyahbana dalam majalah PUJANGGA BARU? Apakah lukisan “Sekko” Soedjojono yang sarat dengan roh yang magis itu, bukan karya besar karena ia berpolitik? Apakah karya Affandi yang melukiskan kemiskinan dan penderitaan di jaman Jepang dan sebelumnya, tidak berpolitik karena dengan itu paling tidak ia telah menyindir “Kemakmuran Asia Timur Raya” militerisme fasis Jepang? Apakah “Penganten Revolusi” Hendra Gunawan, harus dibuang dari khazanah sejarah seni rupa Indonesia, karena lukisan itu berpolitik, menghopla prajurit menikah dalam revolusi dengan romantisme revolusioner? Kita tidak usah pergi mencari amsal dan misal-misal ke luar negeri seperti Meksiko, Spanyol, Rusia, Cina atau Italia. Tapi agar percontohan ini diterpa sinar yang lebih terang, saya harap pengamat senirupa seperti Agus Dermawan T. berkorespondensi atau mencari bahan mengapa Mohamad Ali punya pandangan politik sehingga menolak pergi perang ke Vietnam dan tidak sekedar menjadi tukang tinju saja agar tidak berpolitik? Atau Elvis Presley, atau Michael Jackson dan segitu banyak bintang di dunia ini yang berpolitik. Apakah Mahabarata, karya sastra klasik dunia dan yang kini masih diputar di televisi negeri ini, tidak mengolah dan sering memusat kepada hal-hal politik? Bahkan keadilan dan agamapun yang begitu bagaikan gunung berdiri kukuh sendiri-sendiri, amat sering menjadi bawah sadar penampilan-penampilan politik. Mansur Al Hallaj, seorang sufi. Ia memusatkan kekuatan jasmaniah dan rohaniahnya untuk lebur di dalam Tuhan. Ia digantung mati di Bagdad karena pendirian keagamaannya kata kisah sejarah kepada kita. Tapi pengadilannya mengatakan ia terlibat berat dalam pengorganisasian kaum tani tak bertanah di rawa-rawa Bagdad untuk mengganti kekuasaan. Sufi itu berpolitik. Jalan untuk mengamalkan ia punya “Anal Haq”, “Akulah Kebenaran”. Mansur Al Hallaj tidak pernah ketemu Hamzah Fanzuri atau Syekh Siti Jenar, tapi persahabatan mereka kental dan berbuah khuldi. Baik Hamzah Fanzuri maupun Syekh Siti Jenar kedua-keduanya punya kedudukan dan kekuatan politik.

Lihatlah “Pemberontakan Jawa” dari Sartono Kartodirdjo. Di Banten, biang pemberontakan dikelola oleh para ulama gerakan tasawuf yang berpolitik. Mereka melawan penjajahan. Mereka hancur oleh senjata kolonialisme Belanda. Kata sejarah, mereka kalah dan mati. Tapi pada penghujung abad ke 19, mereka berkecambah hidup kembali di sepanjang pantai utara dan timur pulau Jawa. Mereka bertemu dan bersekutu dengan balada dan tragedi “Penari Nyi Janggrung dan Joko Demung”, di pantai Pati ketika memburuh membuat jalan “Daendels” Anyer-Banyuwangi. Joko Demung, seorang demobilisan tentara Mataram yang kalah di Batavia, berlawanan kembali didampingi isterinya yang penari. Joko Demung, buruh jalanan tak bertanah di tanah Jawa, demobilisan Tentara Kerajaan Mataram, ditembak mati bersama isterinya yang penari di tengah jalan Daendels “Anyer-Banyuwangi”. Inilah ballada seorang penari Jawa yang mati dalam tragedi seorang bekas prajurit Mataram, yang berpolitik. “Yang Berpolitik adalah Panglima”, bahkan.

Saya tidak keberatan anda keberatan. Tapi saya telah mencoba menampilkan sosok-sosok sejarah tertentu sebagai amsal dalam berbagi pikiran. Sejarah seperti yang sering kita lihat tidak mempan dikhianati. Ia sudah menjadi milik Tuhan yang dipercayakan kepada ummat manusia. Ia tidak hanya suci, tapi juga sakti. Yang suka mengharu-biru itu memang politik. Ia bermuka banyak, “Dasamuka”. Ia bermuka lebih dari seribu atau selaksa. Kadang ia laksana air, menetes, diam tak bersalah, menyejukkan, menggenang, berubah jadi sungai, dambaan kaum tani dan orang metropolitan. Tapi kadang ia menjelma jadi banjir galodo, menyosor apa saja, membawanya ke samudera luas dan ia tidak pernah bisa diam lagi. Namun kalau ia tidak datang-datang lagi ke daerah anda, tidak lagi mengairi sawah ladang dan lembah hutan negeri anda. Anda harus waspada. Itu tanda kemarau. Itu juga bisa menandakan ia sedang berbagi pikiran dengan gunung-gunung berapi, mungkin menghasutnya untuk sewaktu-waktu menyemburkan api, lahar, batu dan debu, membakar dan menghanguskan apa saja yang berada dalam jangkauannya. Kita lari lintang-pukang mencari selamat, mencari air yang kita tahu dapat jadi air bah, banjir bandang malapetaka. Namun kita butuh. Kita tidak dapat hidup tanpa air dan api. “Air dan api, itulah politik”. Jika anda enggan atau takut ketemu dia, dia yang akan datang menemui anda. Mungkin mengiterogasi, menahan dan memenjarakan atau bahkan membunuh anda. Tapi mungkin saja ia datang dengan membawa lepat nagasari, roti dan pertunjukan sulap atau akrobatik, kitab suci dan bermacam peralatan elektronik dengan manualnya, pakaian bagus dan mahal, menawarkan atau mengasi rumah murah atau villa dan sekaligus wanita bugil untuk anda keloni, kalau anda seorang lelaki. Tapi semua yang datang menemui anda itu, itulah politik atau produk politik itu.

Pada suatu hari selang bebrapa tahun ini saya ditamui seorang sarjana Amerika Serikat, James Siegel. Ia pengajar antropologi di Universitas Cornell, Kalifornia. Ia mudah akrab dan diakrabi, kendati ia profesor. Ia biasa. Terbuka. Suka sekali makanan Padang. Saya apalagi. Perkenalan merangkak ke persahabatan. Senda gurau, sindir menyindir. Saya Indonesia asal Minang, ia Amerika asal Jahudi. Nenek moyangnya berasal Jahudi Ukraina yang karena politik nyangsang di Amerika. Saya cerita saya pernah ke Kiev, membasuh kaki di sungai Dnyeper yang memalungi kota Kiev yang berjuntai enak-enak di pebukitan. Perempuan dan kanak-kanak Ukraina di Kiev suka sekali warna putih berenda-renda. Gedung-gedungnyapun pada putih bergaya-gaya. Macam-macam bunga ditanam dan bermekaran di banyak pekarangan kantor atau bukan. James Siegel gondok pada cerita saya, tapi terutama pada politik Amerika-Uni Soviet yang praktis tidak memungkinkannya mengunjungi negeri dari mana nenek moyangnya bertolak ke Amerika. Namun ia salah seorang sarjana Amerika yang beruntung, walau ketika itu belum dapat pergi ke kampung halaman nenek moyangnya di Ukraina.

Dalam era Soekarno ia lama berdiam di pesantrennya Daud Beureuh di Aceh. Keluar dari situ ia menulis “Tali Allah”—The Rope of God. Dalam era Soeharto, ia “bersarang” di Solo. Keluar dari “sarang” itu ia membuat sebuah lagi buku, “Solo di dalam Orde Baru”.5Pada kedua buku antropologi tipe “baru” ini, kita dapat melihat bagaimana politik itu jadi semacam “permen karet” saja di tangan profesor ini. Lalu karena alasan apa makna seniman dalam hal ini para pengamatnya seni rupa Indonesia sepertinya “meriang” saja kalau menghadapi permasalahan politik? Barangkali inilah sisa-sisa pendidikan kolonial itu, di mana orang hanya boleh bicara dan berfikir menurut bidang teknisnya saja. Dan didunia ketiga, penyakit “meriang” memang masih banyak.

Kita beruntung mempunyai orang seperti Sanento Yuliman almarhum yang sudah membahas senirupa dalam konteks yang lebih luas, berupaya untuk bersandar pada fakta dan data. Yang dengan masygul memandang pembangunan sebagai pembentuk “Seni Rupa Atas, Seni Rupa Bawah”. Sebuah repolarisasi sosial-politik kebudayan yang tidak hanya terjadi di dunia seni rupa, tetapi juga di lapangan seni lainnya seperti tari.6Dan Sal Murgiyanto tidak kurang jelinya dalam menuding kedudukan seniman tari dan tari di dalam apsar bebas, yang jika dibawa ke tingkat umum makro kita dapat menggunakan istilah “kapitalisme”. Kalau pendekatan “kapitalisme” ini yang kita pergunakan, maka ia secara otomatis terkait pada negara, politik dan pola pembangunan. Kapitalisme, di mana-mana memang tidak dapat berdiri sendiri, terutama semenjak ia membengkak menjadi finans-kapital dan berubah kelamin menjadi imperialisme.7

Kebudayaan, termasuk seni sungguh tak dapat dipisahkan dari politik, sejarah dan perjuangan rakyat serta bangsa-bangsa, atau ummat manusia keseluruhannya. Sejumlah pertautan dan paling tidak saling sangganya dengan wajar telah diperlihatkan oleh pandangan kebudayan Angkatan 45 seperti “Surat Kepercayaan Gelanggang” dan “Mukkaddimah LEKRA”. Untuk mencegah manipulasi seperti yang dilakukan Agus Dermawan T. saya kutipkan kedua kertas kebudayaan itu di sini. Apalagi ia telah mengutip “Manifes Kebudayaan” untuk buku “Perjalanan… Dari Zaman Prasejarah Hingga Masa Kini”. Pada kedua kertas kebudayaan Angkatan 45 yang dikutip itu kita dapat melihat komitmen, kebebasan beserta sikap-sikap terhadap revolusi, kebudayaan Indonesia dan kebudayaan dunia. Tidaklah layak untuk meringkus “Surat Kepercayaan Gelanggang” ke dalam istilah “pewaris kebudayaan universal atau humanisme universil”. Dan menyunat “Mukkaddimah LEKRA” ke dalam kata bersayap “politik adalah panglima”.

SURAT KEPERCAYAAN GELANGGANG

“Kami adalah ahliwaris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang-banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur-baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan.

Ke-indonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo-matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh ujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata-ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat pada melaplap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai rangsang suara yang disebabkan suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri.

Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran-nilai.

Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nlai usang yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai.

Dalam penemuan kami, kami mungkin tidak selalu asli; yang pokok ditemui ialah manusia. Dalam cara kami memberi, membahas dan menelaah masalah kami membawa sifat sendiri.

Penghargaan kami terhadap keadilan keliling (masyarakat) adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman.”

Adapun Mukkaddimah LEKRA berbunyi:

MUKADDIMAH

Menyedari bahwa rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikanlah Lembaga Kebudayaan Rakyat, disingkat LEKRA. Pendirian ini terjadi di tengah-tengah proses perkembangan kebudayaan, yang sebagai hasil keseluruhan daya upaya sedar manusia untuk memenuhi setinggi-tingginya kebutuhan hidup lahir batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya.

Revolusi Agustus 1945 membuktikan bahwa pahlawan di dalam peristiwa bersejarah ini, tiada lain adalah rakyat. Rakyat Indonesia dewasa ini adalah semua golongan di dalam masyarakat yang menentang penjajahan. Revolusi Agustus adalah usaha pembebeasan diri rakyat Indonesia dari penjajahan dan peperangan penjajahan serta penindasan feodal. Hanya jika panggilan sejarah Revolusi Agustus terlaksana, jika tercipta kemerdekaan dan perdamaian serta demokrasi, kebudayaan rakyat akan berkembang bebas. Keyakinan tentang kebenaran ini menyebabkan LEKRA bekerja membantu pergulatan untuk Kemerdekaan Tanah Air dan untuk perdamaian di antara bangsa-bangsa, di mana terdapat kebebasan bagi perkembangan kepribadian berjuta-juta rakyat.

LEKRA bekerja khusus di lapangan kebudayaan, dan untuk masa ini terutama di lapangan kesenian dan ilmu. LEKRA menghimpun tenaga dan kegiatan seniman-seniman, sarjana-sarjana serta pekerja-pekerja kebudayaan lainnya. LEKRA membantah pendapat bahwa kesenian dan ilmu bisa terlepas dari masyarakat. LEKRA mengajak pekerja-pekerja kebudayaan untuk dengan sedar mengabdikan dayacipta, bakat serta keahlian mereka guna kemajuan Indonesia, kemerdekaan Indonesia dan pembaruan Indonesia.

Zaman kita dilahirkan oleh sejarah yang besar, dan sejarah bangsa kita telah melahirkan putera-putera yang baik, di lapangan kesusasteraan, senirupa, musik, senitari, senidrama dan film, maupun di lapangan kesenian lainnya serta ilmu. Kita wajib bangga bahwa bangsa kita terdiri dari suku-suku yang masing-masingnya mempunyai kebudayaan yang bernilai. Keragaman bangsa kita ini menyediakan kemungkinan yang tiada terbatas untuk penciptaan yang sekaya-kayanya serta seindah-indahnya.

LEKRA tidak hanya menyambut setiap sesuatu yang baru; LEKRA memberikan bantuan yang aktif untuk memenangkan setiap yang baru dan maju. LEKRA membantu aktif perombakan sisa-sisa “kebudayaan” penjajahan yang mewariskan kebodohan, rasa rendah serta watak lemah pada sebagian bangsa kita. LEKRA menerim adengan kritis peninggalan-peninggalan nenek-moyang kita, mempelajarinya dengan seksama segala segi peninggalan-peninggalan itu, seperti halnya dengan mempelajari dengan seksama pula hasil-hasil ciptaan klasik, maupun dari bangsa lain manapun, dan dengan ini berusaha meneruskan secara kreatif tradisi yang agung dari sejarah dan bangsa kita, menuju ke penciptaan kebudayaan baru yang nasional dan ilmiah. LEKRA menganjurkan kepada anggota-anggotanya, tetapi juga kepada seniman-seniman, sarjana-sarjana dan pekerja-pekerja kebudayaan lainnya di luar LEKRA, untuk secara dalam mempelajari kebenaran yang hakiki dari kehidupan, dan untuk bersikap setia kepada kenyataan dan kebenaran.

LEKRA menganjurkan untuk mempelajari dan memahami pertentangan-pertentangan yang berlaku di dalam masyarakat maupun di dalam hati manusia, mempelajari dan memahami gerak perkembangannya serta hari depannya. LEKRA menganjurkan pemahaman yang tepat atas kenyataan-kenyataan di dalam perkembangannya yang maju dan menganjurkan hal ini, baik untuk carakerja di lapangan ilmu, maupun carakerja penciptaan di lapangan kesenian. Di lapangan kesenian LEKRA mendorong inisiatif yang kreatif, mendorong keberanian kreatif dan LEKRA menyetujui setiap aliran bentuk dan gaya, selama ia setia kepada kebenaran, keadilan dan kemajuan dan selama ia mengusahakan keindahan artistik yang setinggi-tingginya.

Singkatnya dengan menolak sifat anti-kemanusiaan dan anti sosial dari kebudayaan bukan rakyat, dengan menolak perkosaan terhadap kebenaran dan terhadap nilai-nilai keindahan, LEKRA bekerja untuk membantu pembentukan manusia baru yang memiliki segala kemampuan untuk memajukan dirinya dalam perkembangan kepribadian yang bersegi banyak dan harmonis.

Di dalam kegiatannya LEKRA menggunakan cara saling bantu, saling kritik dan diskusi persaudaraan dalam masalah-masalah penciptaan. LEKRA berpendapat bahwa secara tegas berpihak kepada rakyat, adalah satu-satunya jalan bagi seniman-seniman, sarjana-sarjana maupun pekerja-pekerja kebudayaan lainnya, untuk mencapai hasil-hasil yang tahan uji dan tahan waktu.

LEKRA mengulurkan tangan kepada organisasi kebudayaan yang lain dari aliran atau keyakinan apapun untuk bekerjasama dalam pengabdian ini.

Anda sekarang dengan leluasa dapat mengunyah-ngunyah kedua kertas kebudayaan yang sama berasal dari alam pemikiran kebudayaan “Angkatan 45” itu. Tidakkah anda dapat menemukan suasana revolusi Agustus 45 pada keduanya? Kedua-duanya secara azasi bersikap terhadap revolusi, pembaruan, kebebasan kreatif dan demokrasi, Rakyat dan kepribadian Indonesia yang baru, sejarah dan hari depan Indonesia. Kedua-duanya hendak meneruskan secara kreatif khazanah kebudayaan dunia yang luhur. Kedua-duanya hendak menegakkan kebudayaan Indonesia, dengan jatidiri keindonesiaannya. Kedua-dua kertas kebudayaan itu berniat dan bertekad untuk membangun Indonesia yang merdeka rakyat dan manusianya. Kedua-duanya sudah mengambil sikap terhadap apa yang sekarang diistilahkan sebagai globalisasi.

Namun, kedua kertas kebudayaan ini, kurang dibahas secara mendalam dan menyeluruh di negerinya sendiri. Sedang para peneliti asing, pada umumnya membahasnya secara secuil demi secuil, kontekstual sekali. Maka itu saya ingin mempersilakan anda masuk ke gelanggang pembahasan, agar dapat lebih dalam merogo kandungan wawasan kedua kerats kebudayaan itu. Angkatan seni rupa Indonesia dewasa ini patut menilainya tanpa prasangka, karena katakanlah dari kedua kertas kebudayaan itu telah lahir sejumlah karya seni yang telah pula menjadi perbendaharaan kebudayaan Indonesia. Saya merasa perlu menyatakan “tanpa prasangka”, karena pengalaman saya mengatakan, banyak seniman dan juga sarjana, bahkan, suka sekali “main hitam putih” saja. Contoh yang paling menyedihkan adalah tulisan Yahaya Ismail, “Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan LEKRA di Indonesia”, penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1972. Ini adalah sebuah kajian bertaraf skripsi untuk mendapat gelar sarjana sastera di Universitas Indonesia dengan “fellowship Asia Foundation”. Dan ternyata kajian dengan kilah ilmiahpun dapat mencapai bentuk propaganda politik dengan nalar yang tipikal “hitam putih”.

Barangkali tidak pada tempatnya memperbandingkan kajian Yahaya Ismail itu dengan kajian Keith Foulcher dari Flinders University Australia terhadap LEKRA dalam bukunya “Social Commitment…”. Tapi karya Keith Foulcher ini harus disebut, karena ia dengan jeals menunjukkan sikap ilmu yang patut disimak. Buku itu mencerminkan faedah ilmu yang berupaya menegakkan obyektivitas atau keadilan di lapangan kebudayaan. Ia bahkan dengan contoh-contoh menarik memapar kesamaan kreativitas Angkatan 45 dengan karya seniman dan sastrawan yang berada di lingkungan LEKRA.

Seniman dan angkatan seni rupa sekarang baik menguji kedua kertas kebudayaan itu. Apakah ia masih relevan dengan situasi sekarang. Termasuk situasi yang lebih sering ditampilkan sebagai pembangunan. Atau tidak. Anda boleh memakai ukuran dunia atau ukuran yang tertera di dalam UUD 45 dan Pancasila maupun ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR. Anda boleh menjadikannya kaca spion bagi berbagai program pemerintah di bidang kebudayaan termasuk pendidikan. Anda, terutama yang sudah berpendidikan tinggi di bidang seni dan seni rupa dapat memasukkan kedua kertas kebudayaan itu ke dalam laboratorium dari mana orang dapat melihat prospek teoritis seni dan estetika dalam skala Indonesia dengan lokalitasnya atau yang sehubungan dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Saya pikir tidaklah layak meringkus “Surat Kepercayaan Gelanggang” ke dalam istilah “humanisme universil atau pewaris kebudayaan universil” dan mencatut “Mukaddimah LEKRA” ke dalam kata-kata “propaganda” atau “politik adalah panglima”.

BUNGA RAMPAI ANGKATAN 45;

A. Sibarani – Basuki Resobowo – Abas Alibasyah

Saya ingin memberi sedikit ilustrasi terhadap kedua kertas kebudayaan itu dengan mengemukakan tigas pelukis Angkatan 45 itu sendiri, sebagai pengejawantahan estika Angkatan 45 itu sendiri. Pertama, Sibarani. Seorang pelukis yang kekuatan sebenarnya terletak dalam karikatur. Dalam era Soekarno sebelum 65, ia Ketua Lembaga Seni Budaya Indonesia (LESBI), sebuah lembaga kebudayaan yang berdiri sendiri dan yang bekerjasama dengan PARTINDO (Partai Indonesia)—dikenal juga sebagai partai politik pecahan dari PNI (Partai Nasional Indonesia). Sibarani pernah perwira berpangkat Mayor dalam TNI Angkatan Darat di Jawa Tengah dalam masa perang kemerdekaan. Sebagai karikaturis di tahun 50-an hingga 60-an, Sibarani boleh dikata kemuncak untuk masa-masa itu. Untuk masa sekarang, anda saya persilahkan menilainya, karena ada sejumlah karikaturnya yang menjadi kontroversial sehingga ia harus beberapa kali meninggalkan pekerjaannya sebagai karikaturis di beberapa media cetak. Jika para sarjana dan peneliti asing membahas capaian seni karikatur di Indonesia, Sibarani yang selalu jadi acuan penunjuk mutu karikatur Indonesia. Bahkan seorang sarjana Jerman menjadikan karya karikatur Sibarani sebagai pokok bahasan ilmiah untuk mendapatkan derajat keilmuan Ph.D. Pelukis kedua, Basuki Resobowo. Seorang pelukis yang giat di Menteng 31 di hari-hari Proklamasi Kemerdekaan negeri ini, yang telah bintang film ketika film Indonesia masih bisu, dan yang kemudian menjadi Anggota Konstituante dari golongan tak berpartai bersama Affandi, Hendra Gunawan dan Henk Ngantung.

Sibarani di samping karikaturnya, juga sudah lama dikenal sebagai pencipta lukisan Sisingamangaraja. Lukisan itu, sebagaimana Henk Ngantung menciptakan lukisan Gajah Mada, dibuatnya melalui penelitian yang cukup lama dan mendalam. Ia juga menulis sebuah buku mengenai perjuangan gagah berani Sisingamangaraja melawan penjajahan Belanda ke tanah Batak. Buku itu telah diterbitkan walau agak mengherankan mengapa buku sedemikian baik, tidak dicetak ulang. Sebagai pelukis, Sibarani jarang berpameran. Tapi jika ia berpameran, seperti pada bulan puasa berselang, ia menggendong terus dunia karikaturalnya. Salah satu lukisannya yang mengundang tawa ialah “Main Catur”. Segundukan orang (bisa dan biasanya Batak) sedang hangat bermain catur, sementara di belakang mereka terlihat penggusuran atau bekas gusuran. Seorang wartawan dari sebuah harian menyanyayangkan kehangatan main catur itu dilatari dengan penggusuran. Karena penggusuran itu, “politik”, kata sang wartawan. Lukisan itu tidak dibeli orang.1Mungkin karena “politik” itu, dan tapi mungkin juga karena sapuan Sibarani agak kasar dan kusut pada sosok manusia (Batak?) pencatur itu, sehingga tidak cocok untuk dinding gedong elit yang mulus-halus. Tapi lukisan alam (suka bermotifkan sekitar Danau Toba) dan perempuan denok gempa-gempal tak berbaju lengkap dengan paha-paha terbuka, bersapuan halus, juga tak dibeli orang. Seorang sahabatnya berseloro mengatakan bahwa lukisan perempuan denok tak berbaju lengkap dengan paha terbuka, mungkin dianggap dapat dengan mudah menggoda iman bapak-bapak dan remaja gedongan. Karena itu tidak dibeli. Sibarani terdiam, tapi ia telah memasang niat untuk terus melukis dan berpameran. Yang ia pikirkan sekarang ialah perlunya manajemen baik untuk sebuah pameran. Tidak lain karena karikaturnya tidak dapat berkembang oleh konstelasi pers yang ada kini. Tidak ada pengamat seni rupa kondang menulis atau mengurasi pameran ini. Tapi Sibarani sepertinya mengerti apa yang suka bermain di balik berbagai resensi seni rupa. Tapi semua itu belum seberapa.

Yang banyak artinya dan yang harus dihitung jika bicara mengenai Sibarani ini ialah, perihal lukisan “Sisingamangaraja” yang kini menjadi ciri utama uang kertas seribu rupiah Republik Indonesia. Sudah hampir dua tahun Sibarani meminta haknya yang syah atas dipakainya “lukisan Sisingamangaraja” pada mata uang itu kepada yang berwajib. Permintaan ini kemudian meningkat menjadi gugatan dan perkara Pengadilan Negeri. Sesudah sidang-sidang pengadilan mengadili perkara ini, Sibarani dinyatakan kalah oleh pengadilan. Sibarani naik banding. Di Pengadilan Tinggi, lagi-lagi Sibarani kalah. “Wajah Sisingamangaraja” yang diciptakan Sibarani tidak pernah diberi tahu yang karyanya telah menjadi milik negara. Ia merasa di atau terabaikan dalam sebuah negara hukum melalui seperangkat putusan sah pengadilan. Dengan hati luka ia mengisahkan permasalahan keadilan dan pengadilan hak cipta ini kepada siapa saja. Ketika sampai pada saya, saya menganjurkan agar ia melaporkan hal ini kepada Presiden Soeharto dan meminta kebijaksanaan beliau. Saya menganjurkan agar ia belajar dari pengalaman Ibu Sud dalam hal hak cipta atas karya musiknya yang telah ditangani Menteri Fuad Hasan dengan melalui musyawarah dan mufakat. Tapi gejala yang paling menarik juga di sini ialah, menyangkut pers nasional Indonesia, cetak atau elektronik. Boleh dikata tidak pernah ada liputan pers sewajarnya terhadap permasalahan hak cipta Sibarani ini. Ada pepatah mengatakan, “ada asap ada api”. Tapi untuk sebuah fakta hidup kebudayaan seperti hak cipta karya Sibarani ini, asap tidak apipun tidak bagi pers Indonesia. “Yang bertanggungjawab” itu.

Padahal sementara itu suhu bumi tengah meningkat semakin panas karena api dan asap, sehingga pada suatu masa kita dikabari media massa betapa api tahu-tahu telah menjalari sementar hutan negeri ini. Kebakaran di Bukit Soeharto, kata orang bahkan akan memerlukan bantual luar negeri untuk memadamkannya. Api dan panasnya dapat mengobah tanggapan mata kita atas panorama alam maupun sosial. Banyak orang mengenal dan melihat surealisme melalui seni terutama seni lukis. Tapi sekarang bersama dengan Sibarani kita dapat menyaksikan surealisme itu pada struktur kenyataan dan pembentukan kenyataan itu sendiri. Dalam pada itu lukisan Sibarani sendiri memang berkecenderungan surealistik. Seperti lukisannya mengenai pertarungan harimau dengan bangkai banteng (sejenis duplikat karikatural dari lukisan Raden Saleh yang terkenal itu). kecenderungan itu di masa datang mungkin akan bertambah kuat sesudah ia sendiri mengalami bagaimana keadilan diadili oleh prosedur-prosedur secara surealistik. Selintas lalu memang terdapat keliaran dalam karya karikatur maupun lukisan Sibarani. Namun karya-karyanya tetap kontekstual, tetap menjunjung makna. Secara naluriah lukisan-lukisan Sibarani mencerminkan alam Angkatan 45 itu sendiri. Anda boleh mencari apa yang “pasemon”2(untuk meminjam “penemuan” Gunawan Mohamad), dalam karya Sibarani, terutama karya karikaturnya sesudah 65. Ia, adalah tipikal seniman, karikaturis dan pelukis angkatan 45 yang bersoaljawab intensif dengan era dari mana ia hidup dan berkarya. Di pengadilan ia dapat kalah atau dikalahkan. Tapi kakinya tidaklah patah. Apalagi hatinya, sebuah kelaziman Angkatan 45 itu sendiri. Walau di dalam gerhana sekalipun.

Ciri penting lain kalau bicara mengenai Sibarani, ialah karikaturnya yang suka menerabas ke permasalahan dunia internasional. Ia suka jitu dalam memahami dan mengkarikaturkan politik lua rnegeri Amerika Serikat dengan tokoh-tokohnya. Ia dengan kena mengangkat permasalahan perlucutan senjata, permasalahan nuklir, peperangan lokal dan global, tanpa melepaskan hal-hal yang bersifat harian dari kehidupan manusia.

Wawasan dan gagasan yang menerabasi permasalahan dunia, patut dilanjutkan oleh angkatan senirupa sekarang. Perang saudara dan kelaparan yang begitu menggrowoti peri kemanusiaan manusia modern, Perang Teluk, Negro, Invasi Panama dan Granada, Libya dengan Moamar Kadafi yang sepertinya telah jadi dongeng modern, Tanah Air Orang Palestina, Revolusi Islam Iran dengan Ayatullah Khomeini yang juga sepertinya telah membuat “ayat-ayat modern”, kebintangan dari sistem-sistem ekonomi, di samping permasalahan bumi, yang sungguh patut menyentuh kanvas seni rupa modern Indonesia. Negeri yang melahirkan Konferensi Asia-Afrika bersejarah yang telah membidani Gerakan Non Blok yang secara potensial dapat mengobah arah atau langkah sejarah dunia ini.

Sekarang mari kita temui sebuah sosok Angkatan 45 lainnya. Basuki Resobowo. Bersama Henk Ngantung dan Rivai Apin, ia pendukung awal dari “Surat Kepercayaan Gelanggang”. Kini ia hidup dan berkarya di luar negeri. Entah di Belanda entah di Jerman. Padahal ia orang Jawa Matraman Mesjid Jakarta. Mungkin masih keturunan prajurit Sultan Agung Mataram yang pernah berbenteng di Matraman (dari asal kata Mataraman) ketika menyerang Belanda di Batavia. Ia lama sepertinya bohemian saja. Walau selalu berorganisasi juga. Dalam dan dengan organisasi, kemampuan dan kreativitasnya ia rasakan menjadi terlipat ganda. Di kalangan LEKRA ia terkenal sebagai seorang pekerja keras.3Saya ingin menitipkan cacatan saya atas tiga buah lukisan lamanya, di sini. Yang barangkali berguna bagi angkatan seni rupa sekarang.

Salah satu lukisannya memperlihatkan “Beberapa ekor ular keluar dari rerumputan yang meranggas gersang, merayap dengan kepala tegak seakan lari berkejaran di punggung sebuah halaman mesjid yang kering kerontang di tengah hari bolong. Lukisan itu dipanggangnya dengan warna kekuningan yang garang dan mersik”. Lukisan itu bagai “Mantera Memanggil Hutan”. Saya lupa ia beri judul apa lukisannya itu. Ketika itu tahun 50-an di Jakarta. Ketika itu ya republik ya kemerdekaan baru berumur “setahun jagung”. Masa itu masa munculnya sajak Sitor Situmorang, seperti “Bulan Di Atas Kuburan”.

Lukisannya yang lain lagi, terus tampil begitu saja dihadapan saya. Yang ini judulnya saya pasti. “Tukang Loak”. Sebuah dunia yang secara amat khusus memperlakukan barang-barang bekas, rusak dan tua. Ia menampilkan sesosok manusia yang juga punya karakteristik khusus. Tukang Loka. Di sini jenis manusia dan jenis pekerjaan menghasilkan sebuah kepribadian seseorang dalam dunia dan fungsinya sendiri. Pada lukisan ini, tukang loak tampil sebagai sesosok manusia yang berharga, anggun, namun terlindung oleh topinya. Wajahnya yang kurus sudah menua namun mantap, mendambakan sesuatu. Pada mata dan kontur wajahnya Basuki Menitip cercahan sinar dan kilau. Pada lukisan ini Basuki menjabarkan kepribadian yang non-priyayi. Kepribadian pekerja tekun. Pada lukisan ini kerakyatan bukan propaganda apalagi agitasi. Lukisan ini tidak mendesakkan sesuatu. Lukisan ini hanya memancing anda masuk ke sebuah dunia yang berfikir, sebagai unsur terpenting dari eksistensi manusia dan kemanusiaan.

Lukisan lainnya, lukisan cat air. “Suasana panik di sekolah Cikini ketika Bung Karno digranat”, pada tahun 1960 di Jakarta. Ketika lukisan itu ikut dipamerkan di gedung “Harmoni”, (sekarang sudah tiada dan masuk ke dalam wilayah istana presiden) Bung Karno terhenti sejenak di depannya dan bersenda dengan Basuki Resobowo. Tampaknya Bung Karno sepertinya gundah melihat lukisan cat air Basuki, walau ia seperti biasanya, cengengesan saja pada orang-orang dikitarannya. Lama juga Bung Karno menatap lukisan cat air Basuki itu. Bagi Bung Karno, lukisan itu mungkin sangat mengerikan, karena warna hitam putihnya dengan gencar mengibaskan maut yang sabung menyabung hendak mengoyak-ngoyak jasad Sukarno beserta anak-anak sekolah yang tengah berpesta ketka itu. Bagi Bung Karno dan mungkin bagi banyak orang lukisan cat air hitam putih Basuki itu, bisa sekali difahami mereka sebagai lambang “Kebesaran Tuhan” yang dengan gaib telah menyelamatkan Presiden Republik Indonesia dari kematiannya oleh serpihan besi ledakan granat. Ketika hendak meninggalkan lukisan Basuki Resobowo untuk lanjut melihat lukisan lainnya di pameran itu, Bung Karno yang seakan bersaran mengatakan “lukisannya kurang besar dikit… Bas… yah…”. Dan Basuki yang orang Jawa itu, tersipu manggut namun rada menolak penilaian Bung Karno itu. Saya tahu, bagi Basuki, besar kecil lukisan tidak terlalu penting. Yang penting adalah sikap dan mutu kebenaran yang diungkapkan di dalam bingkai lukisan. Estetika Basuki bukan “estetika” reklame bioskop atau bill-board Marlboro. Dan bukan pula estetika propaganda atau agitasi (masa itu). Namun ia jelas “Angkatan 45” dan seorang dari pimpinan LEKRA.

Estetika Basuki adalah estetika yang mencari kebenaran melalui keindahan, mungkin seperti paparan Chernichevsky dalam esai filsafainya “Kenyataan dan Keindahan” yang kesohor itu. Walau, secara tekhnis artistik adakalanya ia tampak tersandung juga pada kekikukan teknik, namun boleh dikata semua lukisan Basuki Resobowo membawa kandungan pemikian, makna.

Adanya kandungan makna adalah salah satu ciri penting karya seni “Angkatan 45”. Karena makna maka angkatan itu “menentang” Pujangga Baru dengan menggubah bahasa Indonesia menjadi sesuai dengan kebutuhan “Revolusi 45”. Puisi mereka sangat berpengaruh pada jalannya pembaruan bahasa Indonesia. Bahkan dalam hal bahasa kita akan tanpa aling melihat betapa bentuk menjadi mengabdi kepada makna bagi “Angkatan 45”. Ini terutama menjadi penting, karena dalam “l’art pour l’art” dan “formalisme”, seperti yang menjadi semacam “pegangan Prof. Teeuw, amat berpengaruh di kalangan elit Indonesia, bentuk itu menjadi “dewa seniman”.

Basuki Resobowo adalah seniman yang tak terpisahkan dari “Angkatan 45” dengan Chairil Anwar dan kawan-kawannya. Keakraban Basuki dengan Chairil, yang sebagian secara baku tercermin pada dua sajak Chairil kepada Basuki. Sajak yang juga menjelaskan watak dari sikap Chairil yang sesungguhnya. Basuki bukan seorang individualis, apalagi anarkis. Chairil memang “binatang jalang”, tapi tidak dalam artian anarkisme ideologi. “Binatang jalang” lebih mendekati kebenarannya jika ia difahami sebagai seorang “pemberontak” dari kalangan kumpulan massa dari sistem sosial hasil rekayasa politik militerisme fasis Jepang di Indonesia.4Kehadiran Basuki dalam angkatan ini tercermin dengan baik oleh dua sajak yang ditujukan Chairil kepadanya. Sajak itu merupakan dialog Chairil dengan Basuki peri tantangan era revolusi yang mereka hayati bersama dan berbunyi”

BASUKI RESOBOWO DAN CHAIRIL ANWAR

Chairil Anwar

SAJAK BUAT BASUKI RESOBOWO (I)

Adakah jauh perjalanan ini?

Cuma selenggang!—Coba kalau bisa lebih!

Lantas bagaimana?

Pada daun gugur tanya sendiri,

Dan sama lagu melembut jadi melodi!

Apa tinggal jadi tanda mata?

Lihat pada betina tidak lagi menengadah

Atau bayu sayu, bintang menghilang!

Lagi jalan ini berapa lama?

Boleh seabad… aduh sekerdip saja!

Perjalanan karena apa?

Tanya rumah asal yang bisu!

Keturunanku yang beku di situ

Ada yang menggamit?

Ada yang kehilangan?

Ah! jawab senidiri—aku terus gelandangan…

SAJAK BUAT BASUKI RESOBOWO (II)

Seperti ibu + nenekku juga

tambah tujuh turunan yang lalu

aku minta pula supaya sampai di sorga

yang kata Masyumi + Muhammadiyah bersungai susu

dan bertabur bidadari beribu

Tapi ada suara menimbang dalam diriku,

nekad mencemooh: Bisakah kiranya

berkering dari kuyup laut biru,

gamitan dari tiap pelabuhan gimana?

Lagi siapa bisa mengatakan pasti

di situ memang ada bidadari

Suaranya berat menelan seperti Nina, punya kerlingnya Jati?

Malang, 28 Februari 1947

CHAIRIL ANWAR KEPADA AFFANDI

Karena sudah memasuki kedudukan seniman seni rupa Indonesia dalam “Angkatan 45”, sebaiknya saya juga mengutip dua sajak Chairil kepada Affandi yang berbunyi:

KEPADA PELUKIS AFFANDI

Kalau, ‘ku habis-habis kata, tidak lagi

berani memasuki rumah sendiri, terdiri

di ambang penuh kupak,

adalah karena kesementaraan segala

yang mencap setiap benda, lagi pula terasa

mati kan datang merusak.

Dan tangan ‘kan kaku, menulis berhenti,

kecemasan derita, kecemsaan mimpi;

berilah aku di menara tinggi,

di mana kau sendiri meninggi

atas keramaian dunia dan cedera,

lagak lahir dan kelancungan cipta,

kau memaling dan memuja

dan gelap tertutup jadi terbuka!

”BETINA”-NYA AFFANDI

Betina, jika di barat nanti

menjadi gelap

turut tenggelam sama sekali

juga yang mengendap,

di mukamu tinggal bermain Hidup dan Mati.

Matamu menentang—sebentar dulu!—

Kau tidak gamang, hidup kau sintuh, kau cumbu,

sekarang senja gosong, tinggal abu…

Dalam tubuhmu ramping masih berkejaran

Perempuan dan Laki.

1946

Tapi sekarang tentulah Basuki Resobowo itu sudah sepuh, sedang Soedjojono, Hendra Gunawan, Henk Ngantung dan Affandi sudah berpulang. Kita sepantasnya memandang Basuki terutama dari niat ingsun kesenimanannya. Ia sebenarnya tidak cocok untuk tinggal menetap di Eropa. Manusia seperti Basuki rasa-rasanya akan hidup lebih sehat sebagai seniman, jika ia di Indonesia, khususnya Jakarta. Apalagi kalau ia hendak menapis alam politik Indonesia. Politik, tidak dapat ditakar hanya dari “info-isu-inside dan info”. Politik, bukan hanya memerlukan sentuhan informasi dan pengolahan data, tapi sungguh butuh penghayatan juga terutama bagi seniman. Nuansa dan dimensinya tidak kurang bahkan lebih kaya dan rumit dari nuansa bidang, perspektif, komposisi, warna dan angan-angan lukisan-lukisan yang berharga. Jika lukisan cenderung lebih memapan wajahnya, (walau makna lukisan berobah menurut Picasso), politik tidak. Politik cenderung sangat bergerak, berobah dan anti kemapanan dalam wajah maupun bagunannya. Politik mengandung gerak semu dan bahkan tipudaya. Karya seni lukis tidak. Seni adalah barang yang lugu-lugas walau ia selembut sutera yang bercanda dengan kesepoian sekalipun. Hanya penilaian atas karya yang dapat berobah-obah. Dan seperti juga politik, seni lukispun harus dibaca dengan ilmu masing-masingnya.

ABAS ALIBASYAH

Sosok ketiga seniman seni rupa “Angkatan 45” yang menarik diperkataan ialah Abas Alibasyah, seorang Sunda terlahir Maret 1928 di Purwakarta. Sungguhpun ia berguru pada Affandi, Hendra dan Barli yang memag lebih tua daripadanya, namun mereka seangkatan dalam arti panggilan sejarah yang mereka emban. Saya tidak akan menerangkan bagaimana Abbas seperti juga Haryadi (SIM), terlibat ke dalam perjuangan bersenjata perang kemerdekaan sebagai Tentara Pelajar di Jawa Barat, dan kemudian nyangsang di Yogyakarta di lingkungan “Pelukis Rakyat” yang berada di dalam asuhan Hendra Gunawan, Affandi dan Trubus.

Saya juga tidak akan menguraikan bagaimana ia kemudian menjadi salah seorang dari pimpinan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), sebelum tahun 1965, di samping Sitor Situmorang. Lalu tampil sebagai Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa R.I. di Yogyakarta, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan dan berjabatan terakhir Inspektur Jenderal Kebudayaan Dep. P dan K. Republik Indonesia, sebelum dipensiun sebagai pegawai negeri. Kedudukannya pada pimpinan LKN dan seterusnya pada lembaga pemerintahan, telah membentuknya menjadi seorang budayawan yang didadanya disematkan “Bintang Gerilya” Perang Kemerdekaan dan kemudian “Anugerah Seni” pemerintah di tahun 1985. Abas berbeda dari kebanyakan sosok seniman “Angkatan 45” lainnya yang tidak digelimangi oleh jabatan kenegaraan dan bintang-bintang penghargaan.

Saya hanya akan mengedepankan wawasan dan sikapnya sebagai pelukis “Angkatan 45” sebagaimana tertuang ke dalam lukisannya terutama akhir-akhir ini, sepanjang yang dapat saya amati. Karena berasal dan diasah oleh perjuangan dan perang kemerdekaan tanah airnya, Abas adalah orang yang mengerti politik dan pengertian politiknya terutama dibentuk oleh penghayatannya pada sejarah negerinya. Pengertian itu terjabar ke dalam wawasan estetikanya dengan jelas. Sebagai seorang seniman “Angkatan 45”, ia kini telah tampil sebagai salah seorang dari romantikus besar seni lukis modern Indonesia sesudah Hendra Gunawan dan Henk Ngantung.

Ia tampaknya tidak terkoyak dan ditelan mentah oleh berbagai teori esteika seni lukis barat yang bersikap tak acuh pada segala yang berbau perjuangan kesejarahan rakyat-rakyat terjajah. Ia telah mencoba menundukkan satu persatu teknik dan bentuk ungkapan pelukisan seperti realisme, naturalisme, kubisme dan abstrak serta dekoratif (sebuah kategorisasi barat). Ia tidak dogmatis pada batas-batas ungkapan itu. ia memang Sunda dalam pemberian warna. Warna dari segala yang subur maupun segala yang gersang pada terik matahri khatulistiwa. Warna romantik yang dapat dikembangkan seakan tanpa batas, sebenarnya. Walau ia mengangkat kegersangan bebatuan, pasir pantai dan padang kepanasan, ia memberinya kekuatan dengan cercahan pewarnaan yang romantis (seperti antara lain “Parang Tritis” 1991, “Pantai Selatan Bali” 1987, “Keindahan Gunung Batu” 1991, “Suatu Hari di Hutan Kalimantan” 1978). Bebatuan tebing yang terjal mengancam dan yang bergumpalan pada bumi ini, tampak menjadi seakan berharga dan indah. Ia melukiskan wilayah kehidupan yang kerontang beserta rumah-rumah tua dengan pemberitahuan betapa bernilainya wilayah kehidupan itu (seperti antara lain “Tari Rakyat Madura” 1966, “Tari Pesisir Bali” 1966, “Perkampungan Nelayan” 1970. Abas melihat alam dengan wawasan yang modern, karena memancing pemandang lukisannya masuk ke obyek lukisan untuk menyimak riwayat dan sejarah. Sebuah sikap yang dilatari oleh wawasan ilmiah. Ia membimbing orang untuk memasuki antropologi, etnologi dan riwayat rakyat dari berbagai suku bangsa Indonesia. Pada lukisan-lukisannya ia menunjukkan betapa berkilau dan indahnya wawasan mencintai tanah air dengan rakyat yang tangguh dalam penderitaan, (antara lain, “Setelah Perang Usai” 1989, “Telah Ditinggalkan” 1990, “Sudut Kampung Bali, Nyepi” 1990, “Nostalgia Senen” 1990, “Sudut Senen Lama” 1990) manakala ia dijabarkan ke dalam kanvas secara artistik dan romantis.

Berbeda dengan sementara pelukis “Angkatan 45” lainnya yang mengolah beban pergulatan hidup ke dalam kanvas, Abas meletakkan beban derita itu pada formasi dan warna romantik. Ia tidak membebani lukisan-lukisannya dengan kepelikan pemikiran, kenelangsaan atau protes seperti yang kita temukan pada sejumlah lukisan Basuki Resobowo atau Soedjojono. Ia sepertinya melihat dan menyuguhkan sesuatu di dalam lukisannya sebagai objek yang tampaknya selesai saja. Namun ada kalanya juga ia sebenarnya sudah menyindir, tapi sindiran terhadap polah yang sudah membahayakan kebudayaan negeri ini. Tematik artifak kebudayaan suku-suku bangsa kita, (manusia dilukis melalui topeng-topeng dan patung nenek moyang) sesungguhnya sudah mengandung aspek sindirian terhadap keadaan yang berlangsung di lapangan kebudayaan dalam kurun ini. Sementara Abas telah sampai pada taraf memadukan tradisi yang baik-baik pada teknologi artistik yang modern dan patriotik.

Ia mengolah estetika batik menjadi sebuah sosok komposisi lukisan yang utuh. Ia memaparkan topeng-topeng ke dalam formasi dan latar yang semi-abstrak dengan dukungan warna yang ia peroleh dari artifak klasik dan tradisional, seperti tenunan tua. Ia hanya melakukan eksperimen teknis dan artistik, tapi tidak lagi dalam sikap dan wawasan tempat lukisan-lukisannya bersandar. Berbeda dengan Widayat yang tangguh pada konservasi atas bentuk seni hias dan dekoratif, Abas mengolah dan memberi tempat serta latar baru kepada topeng-topeng Bali, Jawa dan bahkan patung nenek moyang Tanimbar dan lainnya. Namun pembaruannya tidaklah binal. Ia menghormati apa yang telah dihasilkan oleh warna sakral tenunan dan artifak berbagai suku bangsa Indonesia.

Pendek kata, ia sepertinya telah secara alamiah sudah dan tengah membentuk apa sebaiknya kita namakan sebuah seni lukis modern Indonesia yang berkepribadian nasional melalui pemandu tradisi yang bernilai dengan kekinian yang patriotik dan demokratis.

Sikap romantisme yang patriotik dan demokratis Abas terlihat jelas kala ia menghadapi panorama “Pemulung”, “Pembuat Garam”, “Kampung, Rumah-Rumah Rakyat dan Pekerja yang Tua di Sudut-Sudut Kampung atau Kota”. Relung-relung kehidupan (termasuk sebatang pohon rindang di tengah-tengah lahan yang telah terolah) dan hamparan bumi dengan gemawan lazuardi yang ia gelar, pada umumnya berwajah agraris. Namun ia merogo nilai yang ada pada alam agraris itu dengan menggunakan seperangkat ilmu pengetahuan yang secara intuitif tumpah ke dalam karya. Berbeda dengan Dede Eri Supriya dan Jokopekik yang menjadikan alam dan lingkungan menjadi latar manusia pekerja, Abas menjadikanya wajah utama lukisannya. Maka itu ia tidak singgah memusat kepada sosok manusia petani, apalagi petani miskin atau buruh tani, walau juga tidak pada petani kaya apalagi tuan tanah atau tokoh pedesaan lainnya. Ia menggambarkan manusia petani pekerja, melalui alam, persawahan dan lahan-lahan bekas tangan pekerja. Manusia lelaki atau perempuan ia lukiskan melalui tokoh-tokoh pertopengan yang akar maknanya berada dalam kebudayaan suku bangsa dalam komposisi dan warna-warna kebudayaan suku-suku bangsa Indonesia itu sendiri. Hanya teknik yang ia ambil dari yang non-Indonesia.

Seperti banyak pelukis seangkatannya, ia juga tidak menjamah wajah industri, kota dengan bangunan-bangunan kehidupan yang disebut modern. Ia tidak melukiskan ketiak-ketiak atau buah dada industri dan kota Indonesia yang kata orang sudah “metropolitan”. Ia belum tergiur pada nona dan nyonya besar kota besar yang berkecipak kecipung d kolam-kolam renang produk industri di dalam gedung-gedung berneon mencakari langit Tuhan. Ia seakan menggerhana melihat kekerasan hidup kaum pekerja kota dan industri yang memang sepertinya tidak menyuguhkan kehidupan yang romantis, kecuali ketika mereka berada dalam iklan. Ia tidak menyentuh betapa jalan tol, mobil, bis, pesawat, pangkat dan gelar dalam iklan-diri, listrik dan supermarket selaku ujung tombak berbagai industri dengan produknya, sebagai yang telah mendandani manusia dan kemanusiannya. Dan atau menggeret manusia menjadi skrup atau bedak dan parfum, sebagai “pengagungan manusia dan pengagungan modernisasi”. Abas dalam hal ini tampaknya seperti Fajar Sidik, teman seangkatannya. Menetap di dalam wawasan keselarasan alam dan manusia, keselarasan sejarah dan hari depan, keselarasan manusia dengan ilmu dan teknologi, keselarasan aktualitas dan alternatif. Ia tampaknya telah menolak bersikap fetisy pada modernisasi dengan segala kandungannya yang untuk masa ini termasuk yang tampak seperti sebuah kemaruk saja.

Tapi wawasan dan sikap romantisme patriotik Abas dengan berbagai ketrampilan artistik serta segala pengalaman ilmiah dan emosional kebudayaan yang telah ia harungi, pada suatu hari tidak dapat tidak akan digoda dan ditantang oleh kebudayaan industri dengan mekanisasi negerinya. Ini memang tantangan baru bagi seniman “Angkatan 45” pada umur lanjut mereka. Dan Abas pantas dan punya kemampuan menghadapinya, jika saja ia mau.

MEMADUKAN TRADISI DENGAN KEKINIAN

Masih ada sejumlah aspek dunia seni rupa modern Indonesia yang menarik untuk dibahas. Misalnya perihal “memadukan tradisi yang baik dengan kekinian yang modern dan demokratis, seperti yang telah disinggung-singgung. Hal yang pada dunia sastera di dalam sejumlah karya Chairil Anwar misalnya ditangani secara piawai. Sifat dekoratif dari pantun misalnya tergubah secara modern dalam sejumlah sajaknya. Bahkan roh magis dari mantera ia tuang ke dalam “Cerita Buat Dien Tamaela”. Juga Agam Wispi dengan seronok menuangkan kocaknya pantun ke dalam sajak “Matinya Seorang Petani”. Demikian juga HR. Bondaharo, Amarzan, Ismail, Hamid, Rendra, Darmanto Yatman dan Linus Suryadi beserta sejumlah penyair asal Jawa lainnya ada kalanya berhasil mengolah wajah dan ungkapan-ungkapan tradisional ke dalam sajak-sajak yang modern. Secara teknis artistik sebagian mereka selesai dalam memberi wajah dan makna. Hal serupa juga sudah terjadi dalam cerita pendek dan teater. Sedang pada tari ia pun telah lama dipelopori oleh Bambang Sukowati Dewantara, Wisynu Wardhana dan Bagong Kusudiarjo.

Pada dunia musik, tema memadukan tradisi yang baik dengan kekinian yang modern juga menarik sekali. Terutama sekarang, di mana radio dan pertelevisian Indonesia sepertinya keasyikan mengabdi kepada musik pop yang sebagiannya seumpama reproduksi musik Amerika saja. Musik pop Amerika memang kuat karena ia punya akar dan sudah menjadi ritus dari “way of life” dengan demokrasi mereka. Tapi mengapa kita tidak menggalakkan orizinalitas atau kepribadian kita sendiri sehingga musik pop kita dapat jadi kebudayaan dan barang dagangan kita sendiri di dunia yang fana ini? Bukannya tidak atau belum ada musik Indonesia yang sudah memadukan tradisi dengan kekinian yang modern dan maju. Tapi tempat dan kedudukan yang diberikan kepadanya oleh radio dan pertelevisian negeri ini tidak seimbang dengan peranan yang sesungguhnya dapat ia berikan bagi kebudayaan dan ketahanan nasional dari bangsa ini.

Di dunia seni rupa, hal seperti itu tampaknya semakin perlu dikaji lebih sering dan mendalam. Antara lain karena seni rupa tradisional Indonesia luar biasa kaya perbendaharaannya. Lukisan Agus Jaya dan lukisan batik “Pawai” (1960) M.D. Hadi, “Gerobak Sapi” (1995) Batara Lubis, “Wajah-Wajah” (1974) dan “Wajah-Wajah Syiwa dan Durga” dari Abas Alibasyah, Lukisan “Ikan-Ikan” Widayat, “Pelaut” (1989) Amrus Natalsya, “Perang Kemerdekaan” (1989) I Wayan Bendi dan bahkan “Menyiapkan Sesajen di Dapur” (sebelum tahun 1940) I Gusti Nyoman Lempad, kebanyakan lukisan Bramasto sekarang dan masih banyak lainnya, telah tegas-tegas memperlihatkan berlangsungnya pemaduan tradisi yang baik-baik pada kekinian yang modern, setidaknya dalam hal bentuk atau wajah seni lukis Indonesia. Ini adalah salah satu dari proses pembentukan seni lukis Indonesia yang berkepribadian nasional itu. Maka itu kedudukan makna lukisan menjadi penting. Makna dari wajah itu sudah tentu tidak seyogianya membelakangi nilai atau kepentingan azasi manusia, bangsa dan rakyat Indonesia. Makna di sini menjadi kardinal. Makna tidak dapat dipisahkan dari bentuk yang mendukungnya. Mereka merupakan “kedua sisi sebuah mata uang”.

Lalu bagaimanakah kita harus memahami “seni lukis Raden Saleh dan periode awal lukisan Soedjojono serta beberapa lainnya dari PERSAGI yang boleh dikata dalam hal bentuk meniru barat”? Seperti yang pernah disoalkan Helena Spanjaard?

Meniru teknik barat dalam batas-batas seperti yang ditunjukkan Raden Saleh dan Soedjojono dengan kawan-kawannya, sesungguhnya merupakan bagian awal dari kebangkitan nasional, sebuah proses awal dari pembentukan harga diri atau kepribadian nasional itu. Dengan itu mereka memperlihatkan kemampuan mereka terhadap para penjajah mereka, terutama dari segi ilmu dan teknik. Tapi baik Raden Saleh maupun Soedjojono mempunyai makna yang mereka gali dan gubah sendiri dari era kehidupan mereka. Yang pada akhrinya menentang penjajahan itu dalam kadar yang dimungkinkan sejarah. Makna dan ideologi mereka berbeda bahkan menjadi bertentangan dengan penjajahan. Proses demikian juga berlaku bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, bagi sastra Ki Hajar dan Mohamad Yamin dengan soneta dan sejenisnya sampai-sampai ke Chairil Anwar. Proses demikian juga berlaku di lapangan musik dan lain sebagainya. Maka itu makna dan kemudian menjadi digolongkan pada ideologi atau politik memegang peranan penentu kwalitas peniruan. Wajah, bentuk dan teknik adalah wahana dari makna. Tetapi, manakala negeri ini sudah hampir setengah abad merdeka, dan kita masih saja mengutamakan peniruan-peniruan, saya pikir kita sedang berada dalam keadaan yang tersesat.

Memang permasalahan wajah dan makna sangat kentara pada seni poster ataupun reklame dan sejenisnya. Tapi juga di sini masalah bentuk dan makna itu tidak sederhana. Harga diri seni rupa modern Indonesia dihadapkan pada permasalahan hedonisme yang digelorakan oleh bentuk-bentuk reklame produk industri dan mekanisasi. Permasalahan ke-Indonesiaan di sini ialah agar tidak menjadi tukang tiru saja dari berbagai reklame asing.

Dalam hal poster pembangunan dan sejenisnya, misalnya. Pada era Soekarno, poster menemukan tempatnya untuk berkembang. Banyak pelukis LEKRA terlibat dalam pekerjaan ini. Namun perkembangan estetikanya masih belum optimal. Estetika Affandi dalam poster seperti pada “Bung Ayo Bung” masih belum terjabar baik masa itu. Banyak poster pelukis LEKRA masih dalam taraf artistik etalase. Ada memang sejumlah poster yang bersifat dekoratif. Tapi kebanyakan masih merupakan poster yang masih riuh rendah, tidak berhasil menemukan pusat himbauan ringkas yang artistik yang memukau. Sayangnya mutu poster yang elementer etalase itu pula yang tampaknya masih dimanfaatkan Departemen Penerangan R.I yang sering memajang poster pembangunan di sekitar Taman Monumen Nasional Jakarta. Para pengulas seni sepertinya menjauhkan diri dari permasalahan poster-poster pembangunan ini. Sehingga tidak ada rangsangan untuk memajukan mutu artistik poster. Sehingga tidak ada rangsangan untuk memajukan mutu artistik poster. TVRI misalnya, menyiarkan satu dua lagu yang bersifat poster. Seperti sanjungan pada kerja petani dan guru. Tapi Departemen Penerangan dan departemen lainnya belum memanfaatkan seni poster itu secara efektif untuk menghargai petani, buruh dan pekerja industri, mahasiswa, pelajar dan murid sekolah, termasuk pelestarian lingkungan, demokrasi dan keadilan, disiplin nasional dan bahkan juga koperasi dll. program nasional yang pada hal amat mendasar. Memang banyak poster-poster Keluarga Berencana, tapi yang sebagian besarnya telah melepaskan diri dari seni poster. Dan yang inipun tenggelam dalam reklame promosi produk industri dan dagang. Seni poster hendaklah dipajang di lokasi tersendiri, seperti pameran seni lukis atau pagelaran lainnya. Bentuk dekoratif dan bahkan bentuk mozaik seperti yang pernah dibuat I.B. Said dulu, dapat dimanfaatkan untuk memperkaya dan memperkuat ungkapan, di samping pemanfaatan berbagai ungkapan kesasteraan daerah atau Indonesia dalam teks.

Bukan hanya pelukis dan pematung, tapi juga para mahasiswa seni rupa sudah pada tempatnya memberikan perhatian dan menawarkan ketrampilan dan kreativitas mereka kepada berbagai tantangan yang dihadapi negeri ini. Seperti dalam bentuk poster ini misalnya.

Perhatian terhadap gambar yang harus dibuat untuk film kartun misalnya, masih sangat tidak memadai. Bidang ini sangat membutuhkan bukan hanya kepiawaian menggambar, tetapi juga imaginasi dan ilmu pengetahuan. Semua kita mengerti betapa vitalnya film kartun sebagai sebuah bentuk karya seni bagi dunia pendidikan. Tapi ini tidak dapat ditegakkan tanpa pelukis atau penggambar, walau menggunakan komputer sekalipun. Kita jauh tertinggal dibanding dengan Filipina saja, di bidang ini.

Dalam pada itu, sebagian wajah negeri ini sungguh telah berobah oleh industri (manufaktur sekalipun) dan perdagangan modern. Perobahan wajah dimungkinkan oleh berobah atau berkembangnya tenaga-tenaga yang berperan pada wajah itu. Misalnya, sudahlah pertanian kita disangga oleh lebih dari 60 prosen pekerja wanita, kini industri kita pun bekerja dengan menggunakan lebih dari 30 prosen tenaga wanita di tahun-tahun menjelang 80-an. Pada beberapa sektor seperti perdagangan dan jasa, ia meningkat menjadi lebih dari 50 prosen. Angka yang dalam tahun 90-an ini, pasti meningkat.

Adakah wajah wanita dalam seni rupa Indonesia mencerminkan atau menjadi kaca pembesar bagi perobahan itu. Adakah seni rupa Indonesia mendengar tentang daya tukar pendapatan petani Indonesia merosot lebih dari 7 prosen setiap tahunnya karena inflasi, termasuk berbagai kenaikan harga alias penyesuaian alias berbagai devaluasi?1. Dan ini berlangsung sementara Indonesia berhasil swasembada beras. Pernahkah seni rupa Indonesia mendengar pemogokan buruh wanita yang dipimpin wanita itu sendiri di berbagai pabrik negeri ini? Sejumlah wanita menjadi terkemuka dan terkenal karena kedudukan pengusaha atau manajer atau kesarjanaan mereka. Industrialisasi dan mekanisasi pertanian, ditambah dengan globalisasi, apapun mutu kehidupan yang dihasilkannya, tidak dapat disangkal menciptakan ragam baru, corak dan relung pergolakan baru kehidupan manusia, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa, remaja, wanita dan kanak-kanak serta orang tua sekalipun. Seni rupa modern Indonesia menjelang tahun 2000-an seyogianya bertambah kaya garapan dan wajahnya. Sosok manusia dan kehidupan baru dengan angan-angan modern yang disertai segala permasalahan dan beban yang dibawanya, pastilah akan memperkaya dan mendorong maju seni rupa modern Indonesia.

Dengan catatan pendek ini, yang hendak diperluas ufuk pendekatan seni rupa Indonesia kepada kehadiran dan peranan perempuan Indonesia. Perempuan sebagaimana anda lihat dan alami, bukan dan sudah lama bukan lagi dekorasi saja. Perempuan Indonesia berobah wajah dan harkatnya.

Basuki Abdulah, terkenal karena perempuan, dalam hal ini lukisan perempuan terutama. Pada umumnya ia bersikap romantis dalam arti konvensional saja. Tapi banyak orang mungkin lupa, bahwa Basuki Abdulah juga pernah membuat poster untuk gerakan demokratis para mahasiswa Muang Thai, ketika ia sedang menjadi pelukis istana kerajaan Muang Thai itu sendiri. Romantisme Basuki Abdulah ternyata dapat juga berdimensi lebih dalam daripada yang kita saksikan pada lukisan-lukisan perempuannya yang cantik angun menor dlsb. itu. Seni rupa modern Indonesia, seyogianya memahami perempuan, seperti seorang anak memahami ibunya sendiri. “Ibu Pertiwi” selaku salah satu acuan utamanya. Sebuah acuan kontemplatif yang sudah ditunjukkan Soedjojono dengan “Perempuan di muka kelambu”. Ia hindar dari vulgarisasi komersial.

Seni rupa kita sepertinya belum menjamah dengan sungguh-sungguh khazanah dan kenyataan hidup rakyat suku-suku bangsa kita, dongeng manusia dan alam, wajah, pola, bentuk produksi dan bentuk kehidupan kedaerahan, bentuk-bentuk kerja produksi dan kehidupan hutan, binatang dan peternakan, flora dan fauna yang begitu kaya, dunia kanak-kanak dan orang tua, episode perang melawan penjajahan, kebangkitan nasional dan perang kemerdekaan, dengan segala yang kini terhampar di muka kita, yang kita sebut sebagai pembangunan, yang kesemuanya kaya warna dan makna, yang akan membuat seni rupa kita bagian yang sah dan organis dari kepribadian nasional bangsa ini. Dengan kekuatan dan keindahan seni rupa yang demikian, kita dapat bersoal jawab atau tukar menukar dalam era globalisasi ini.

Saya tidak bermaksud memperluas lebih jauh cakrawala sejarah dan perobahan mutu kehidupan Indonesia dalam mutu seni rupanya. Upaya demikian telah dan akan dilanjutkan terus oleh kepekaan para seniman seni rupa Indonesia itu sendiri. Saya hanya hendak memancing anda ke luar dari gerhana dan penggerhanaan. Memasuki wilayah yang terbuka untuk bertukar dan berbagi makna pikiran. Memasangkan kanvas demokrasi itu sendiri pada bingkai seni rupa modern Indonesia. Dari kanvas itu akan tampil karya-karya yang punya mutu, nyali, tumbuh dari bumi kita sendiri, mengandung vitalitas, berkilau karena sapuan hujan dan matahari khatulistiwa yang tidak selamanya menggerhana atau menggerhanai. Padahal kita belum bicara mengenai patung, mural, mozaik, lukisan dinding dll. yang entah mengapa telah tidak jadi bagian arsitektur kita.

PARA PENGAMAT SENI RUPA

Maka itu para pengamat seni rupa yang biasa bekerja denga tulisan, tidak lagi perlu menakut-nakuti para pekerja seni rupa Indonesia dengan politik, ideologi, partai atau permihakan. Penakutan dan ketakutan adalah kanker kebudayaan. Era seni rupa modern Indonesia kini sungguh telah meminta persyaratan baru bagi para pengamat ataupun kritikusnya. Mereka bukan hanya dituntut untuk memahami dan memberi jabaran pada segala yang disebut sebagai yang modern, tetapi juga pada segala yang klasik dan tradisional. Mereka diminta (sudah lama) untuk memahami dengan jeli dan kritis, berbagai pandangan keagamaan, etika dan estetika seni rupa yang tersimpan di dalam agama dan kebudayaan Hindu, Budha, Islam dan bahkan Kristen. Ini amat diperlukan dalam menukil makna-makna khusus yang tersimpan di dalam karya lukisan seperti Agus Djaja yang menggunakan teknik “barat” untuk kisah dan formasi pewayangan maupun pola teknik dekoratif Widayat. Nyoman Mandra misalnya tentu tak akan terfahami tanpa pemahaman cukup atas pewayangan dari Hindu Bali. Demikian juga terhadap karya seni rupa modern yang lahir dari celah ataupun dasar-dasar kapitalisme dan sosialisme. Para pengamat dan kritikus patut sekali untuk bersikap obyektif terhadapnya, menjauhkan diri dari pendekatan berprasangka dan picik. Kapitalisme dan sosialisme bukan produk asumis orang-orang iseng. Kedua-duanya terpaut era pada konstelasi dunia dan sejarah. Pendek kata, walau sangat diperlukan masyarakat seni rupa Indonesia, namun sungguh tidak mudah untuk menjadi pengamat dan kritikus seni rupa. Yang diminta dari mereka bukan hanya pengetahuan luas dan obyektivitas, tapi juga kepekaan dan kerendahan hati. Mereka hendaklah mampu menjabarkan berbagai alternatif bagi peningkatan persepsi pemandang seni rupa yang juga menjadi pendukung seni rupa itu sendiri. Mereka juga diminta untuk memberikan berbagai alternatif penciptaan dengan segala konteks dan aspek estetikanya bagi para pelukis. Para pengamat dan kritikus bukan “hakim” pembuat keputusan dan bukan pula promotor bisnis lukisan panjaran. Mereka adalah katalisator bagi perkembangan seni rupa yang harus ada dan bergairah.

Keterangan Srihadi Sudarsono dan A.D. Pirous kepada Helena Spaanjaard misalnya, secara tandas menunjukkan sikap mereka pada fungsi makna dalam karya mereka.1Dan implikasinya pada dunia seni rupa Indonesia, hendaklah dijabarkan oleh para pengamat dan kritisi yang sudah selayaknya menghitung pandangan estetika para seniman seni rupa dan di mana perlu menjadikannya rujukan. Para pengamat seyogianya tidak mesti menagrang-ngarang sendiri rujukan atau mengikat diri pada dunia Barat. Barat tentu dapat dijadikan bahan banding, namun inipun harus disertai penjelasan atas akar sejarah dan sosial dari estetika barat itu. Dengan cara demikian kritik atau tinjauan atas seni rupa Indonesia, dapat dihidupkan sebagai bahan dialog bagi pertumbuhan seni rupa Indonesia oleh masyarakat pendukung dan kalangan seniman seni rupa itu sendiri. Estetika kaligrafi Arab A.D. Pirous misalnya, mendorong para pengamat untuk sebelum membahas mutu artistik lukisan, mengetahui lebih dahulu ayat mana dan apa artinya. Kaligrafi Arab bukan hanya punya bahan banding yang kaya di luar negeri, tetapi bentuk seni ini juga punya sejarahnya sendiri di negeri ini. Singkat kata, dalam hal inipun kita hendaknya dapat bertolak dari sejarah dan bumi kita sendiri. Hampir setiap negeri di mana hidup kebudayaan Islam, wajah kaligrafi punya acuan dan pengolahannya sendiri-sendiri. Di sini pun dapat ditemukan wajah yang nasional itu, tanpa mengusik sifat universal dari ayat-ayat Al Quran itu sendiri.

Bahkan kritik atau ulasan atas seni rupa Indonesia kini sudah membutuhkan spesialisasi, antara lain bukan saja karena lingkup bidangnya yang amat luas dan beragam, tapi juga konteks ulasan atasnya sudah lama bersegi banyak layaknya di samping ia semakin memerlukan pendalaman, di samping kepelikan teknologi penggambaran dan pelukisan.

GLOBALISASI SENI RUPA

Masalah lain yang juga tengah dihadapi seni rupa Indonesia dewasa ini, ialah “globalisasi dan globalisasi kebudayaan, termasuk seni rupa”. Untuk era ini terutama, globalisasi seni rupa terutama lebih bersifat boyongan dari asing ke Indonesia. Dan asing di sini lebih bersifat Amerika dan Eropa. Atau hasil olahan kedua benua itu.

Teknologi elektronik gambar dan suara tanpa disadari telah membongkar pasang imaginasi atau angan-angan para konsumennya. Manusia seakan telah menjadi sejenis kereta tua yang hilir mudik antara kenyataan ke angan-angan viseversa yang kini berlangsung dengan kecepatan tinggi. Dan manusia selalu saja tidak kunjung diam dan terpuaskan baik oleh kenyataan maupun oleh angan-angan. Manusia adalah kenyataan dan angan-angan itu sendiri. Malahan sering terjadi manusia lebih banyak berada dalam balon angan-angan, walau batang tubuhnya tetap berada di bumi kenyataan. Manusia digolak oleh ilusi dan kenyataan. Oleh karena itu manusia adalah identik dengan pergerakan, perobahan dan perjuangan untuk lebih maju dan seyogianya lebih beradab.

Dunia angan-angan adalah dunia petualangan. Boyongan seni rupa asing yang tumpah dari film, video, musik, seni komputer, buku dan sastra elektronik dapat membuat angan-angan, ilusi dan imaginasi orang Indonesia, menjadi amat luas tak bertepi, bergerak dan berobah-obah. Terutama mereka yang berada dalam pangkuan teknologi modern. Petualangan angan-angan dapat membelakangi manusia itu sendiri. Bahkan merendahkan kebersamaan manusia dan alam kenyataan itu sendiri. Ia dapat melecehkan semua norma aktual dan membawa orang ke nihilisme. Globalisasi atau boyongan seni rupa asing ke Indonesia, dapat merompak norma lokal, aktual dan tradisional. Globalisasi dapat saja memindahkan orang ke dalam perkampungan-perkampungan kosmopolitanisme. Seni rupa dapat tanpa makna. Dan kalau ada makna, makna itu berobah-obah tanpa acuan. Seni rupa dapat tak acuh pada kemanusiaan, keadilan, demokrasi dan segala yang nasional. Seni menjadi hanyalah dramatik dan sensasi-sensasi artistik tanpa makna. Dan yang tanpa makna itu dicamkan orang sebagai yang modern, mendunia dan bergengsi serta mengasyikkan.

Maka itu lukisan yang berbentuk gambar biasa sebagai pencerminan kenyataan, dapat menjadi tidak memuaskan. Dapat menjadi sekedar kilas balik tak sempurna dari kenyataan. Kanvas dapat juga jadi tempat penuangan konsepsi subyektif seniman atas kenyataan. Maka itu surealisme sering menjadi lebih menarik sementara orang daripada realisme atau naturalisme. Padahal realisme atau naturalisme sekalipun tidak akan mampu memindahkan kekayaan dan kejayaan kenyataan ke dalam lukisan, patung atau maket sekalipun. Dalam pada itu realisme bukan potret. Ia memerlukan pilihan-pilihan dan interpretasi atas kenyataan, sehingga iapun dapat membawa kesan dan pesan, seperti pada “Kanak-Kanak Berpayung” Wakijan, atau “Pembantu Rumah Tangga” Marah Jibal, misalnya. Walau ia deformatif sekalipun, kenyataan alam, benda atau manusia akan tetap tampil ke depan membawa makna dan keindahannya. Malah naturalisme Dullah dan Rustamaji atau Srihadi Soedarsono sekalipun selalu saja mencari simpul-simpul kehidupan dan pertumbuhan pada alam dan kenyataan. Sebaliknya surealisme menjadi “tidak sah” jika digunakan untuk memalsu kenyataan. Surealisme dapat jadi sejenis heroin jika orang memanipulasinya jadi pememalsuan kenyataan. Kenyataan tetap lebih rumit, kayaraya dalam makna dan berjaya daripada angan-angan. Lukisan atau karya seni bukan kenyataan itu sendiri. Karya seni adalah pencerminan, bayangan dan bayang-bayang atau angan-angan seniman mengenai kenyataan. Kenyataan, benda, alam dan manusia tetap primer dalam proses penggubahan. Proses yang sarat dengan kata hati, wawasan dan imaginasi.

Tapi mereka yang sudah mampu dan selesai menempatkan segala yang modern dan yang dibawa globalisasi itu, dapat kembali ke dalam kebakuan kehidupan, keseimbangan manusia dengan alam, sejarah dan hari depan. Mereka hidup dengan kaedah-kaedah namun melangkah maju. Mereka menolak keliaran atau anarki, mereka menolak bunuh diri dan perkosaan atas alam dan manusia. Mereka tetap Manusia, bukan perkakas. Perkakas ekonomi, industri ataupun kekuasaan. Mereka dhaif namun diberi kemampuan untuk mengobah nasibnya dan mengkhalifahi yang fana.

ORGANISASI SENI RUPA

Dunia seni rupa Indonesia sungguh masih memerlukan pembenahan dirinya untuk dapat memacu kreativitas dan kemajuannya dalam era yang disebut sebagai pembangunan di tanah airnya sendiri. Pertama-tama tentu ia harus memahami benar dalam keadaan apa dan bagaimana ia kini berada dan berkarya. Aspek-aspek tertentu telah kita singgung sebelumnya. Yang belum kita sorot ialah aspek demokrasi dan organisasi yang akan dan dapat merupakan tulang punggung kehadiran dan kemajuan seni rupa.

Untuk itu masyarakat seni rupa pertama-tama haruslah berupaya betul membentuk paling tidak sebuah organisasi profesional para seniman senirupa Indonesia yang bertaraf nasional. Organisasi demikian sebaiknya merupakan sebuah badan konsultatif yang demokratis. Sifat nasional dan demokratis itu akan memungkinkan ia menghimpun secara tidak langsung sebagian besar kekuatan utama seni rupa Indonesia. Lembaga demikian dapat diberi nama Masyarakat Seniman Rupa Indonesia. Atau apa saja yang mampu mencerminkan sifat nasional dan demokratisnya. Lembaga ini hendaklah lembaga seniman seni rupa yang mandiri. Ia dapat bekerjasama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga swasta lainnya dari masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Keanggotaan dapat mengutamakan mereka dari kalangan sanggar-sanggar dan kelompok-kelompok seniman senirupa yang sekarang sudah ada dan hidup. Di samping keanggotaan perorangan lainnya dengan persyaratan hormat menghormati. Misalnya, seorang pelukis, pematung, atau desainer terkemuka yang diperlukan perbawa ilmu, pengalaman dan kearifannya. Jadi, keanggotaannya bersifat perorangan. Lembaga ini sepenuhnya bergerak di taraf perangkat lunak kehidupan seni rupa Indonesia. Ia tidak mencari dan menangani sendiri pesanan-pesanan dari pemerintah atau lembaga swasta. Tapi menyalurkan dan merekomendasikannya ke kalangan seni rupa itu sendiri. Jadi, ia boleh dan dapat mengajukan usul atau rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga-lembaga swasta yang memerlukan jasanya. Lembaga ini terutama berkewajiban membantu kegiatan seni rupa umumnya untuk memajukan berbagai persyaratan yang diperlukan oleh kiprahnya kreativitas. Lembaga ini hendaknya membantu menggairahkan dan mengkonsolidasi berbagai kegiatan seniman senirupa yang dilakukan bermacam perkumpulan, sanggar dan seniman perorangan dalam berkarya dan mendorong agar karya-karya itu menemukan fungsinya secara lebih efektif. Misalnya memberi pertimbangan dan saran atau petunjuk untuk berpameran di dalam maupun di luar negeri. Mengeluarkan seruan dan himbauan kepada para pengrajin dan disainer yang telah terdidik dan berpengalaman untuk bekerja sama dalam sarasehan ilmiah atau praktek sanggar dan perbengkelan. Misalnya dalam hal seni las-mengelas yang ditekuni Jim Supangat. Jadi ia lebih mengutamakan fungsinya sebagai badan konsulatif atau dewan Pertimbangan. Mungkin lembaga ini, secara teknis dapat memusatkan perhatiannya kepada permasalahan hak cipta, penerbitan majalah dan buku atau reproduksi karya seni rupa Indonesia dan perpustakaan seni rupa nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik. Ia hendaknya berupaya membantu dunia seni rupa Indonesia memperoleh dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern yang diperlukan oleh pengembangan kreativitas dan peranan seni rupa bagi perjuangan bangsa yang membangun ini. Atau ia juga dapat memelihara dan mengembangkan teknik dan bermacam ketrampilan tradisional yang sedemikian kayanya di negeri ini dengan mendirikan sanggar-sanggar khusus yang dikelola sebaiknya bersama-sama dengan lembaga perguruan tinggi seni rupa.

Lembaga ini sebaiknya dibentuk melalui sebuah kongres atau konferensi para seniman seni rupa. Mereka yang berada di kalangan berbagai perguruan tinggi senirupa, sanggar, himpunan dan tokoh-tokoh seni rupa nasional yang sekarang kita punyai, sebaiknya memelopori terselenggaranya kongres atau konferensi. Kongres itu membuat anggaran dasar dan rumah tangga lembaga yang longgar, realistis dan aktual, di samping memilih sejumlah orang untuk mengurus lembaga. Lembaga ini harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berbau komplotan untuk gagah dan jago sendiri. Keulungan hendaknya dicapai melalui karya, tidak dengan memanipulasi tatanan birokrasi organisasi. Lembaga ini harus rendah hati, “Tut Wuri Handayani… dst”. Lembaga ini melalui praktek, hendaklah meyakinkan para seniman dan seniman seni rupa khususnya, bahwa untuk membangun sebuah dunia seni rupa Indonesia yang cemerlang dan berarti bagi kemanusiaan manusia Indonesia memang diperlukan organisasi, sebuah metode hidup dan kerja yang modern.

Jadi prosedur pembentukan lembaga beserta pengurusnya, juga bersifat demokratis. Demokrasi dan organisasi itu akan membantu membawa seni rupa modern Indonesia ke luar dari gerhana atau penggerhanaan. Ia akan merupakan alat bantu dalam mengukuhkan jati diri dan kekuatan bagi seni rupa itu sendiri. Memang akan bermunculan banyak soal, tapi soal-soal lebih baik muncul terbuka daripada tidak. Sehingga skala prioritas permasalahan dan pemecahannya dapat dibuat terorganisasi.

Ini mungkin sejenis batu ujian bagi masyarakat seni rupa itu sendiri. Apakah musyawarah mufakat itu masih dan dapat juga hidup dan bermanfaat bagi seni rupa modern Indonesia, akan terlihat nantinya. Atau apakah masyarakat seni rupa itu juga sedang kehilangan naluri jatidiri dan kemampuan kulturalny dalam era pembangunan ini? Dalam era “massa mengambang” ini? Kata lain untuk musyawarah dan mufakat itu ialah “demokrasi”. Sebentuk peradaban yang aktual amat dibutuhkan manusia Indonesia dan kemajuan kebudayaan negeri ini.

LAMPIRAN: “KAPITALISME DAN PANCASILA”

Sebenarnya ini adalah Catatan Kaki no. 11 untuk hal. 19 [dalam edisi aslinya—keterangan oleh kami]. Tapi karena agak terlalu panjang dan penting maka ia saya namakan lampiran saja. Jadi ia dibuat untuk atau sebagai rujukan mengenai adanya upaya kalangan cendekiawan kita untuk memeriksa sistem ekonomi apa yang dijabarkan di Indonesia, terutama sesudah tahun 1965. Wilayah kajian mereka adalah “kapitalisme dan Pancasila”.

Upaya itu mulai marak ketika Mubyarto tampil dengan Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ekonomi Universitas Gajah Mada dalam bulan Mei 1979. Dan memuncak pada sebuah seminar mengenai “Sistem Perekonomian Pancasila” di dalam rangka memperingati 25 tahun Fakultas Ekonomi Universitas Gajah mada, September 1980 di Yogyakarta. Jadi 15 tahun sesudah tahun 1965, pada saat pembangunan sekarang ini berada pada Repelita ke III.

Sistem Perekonomian Pancasila menurut Mubyarto punya 5 ciri yang secara ringkas adalah:

1.
Koperasi sebagai sokoguru.
2.
Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial dan moral.
3.
Kehendak kuat masyarakat dan pemerataan.
4.
Nasionalisme yang menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
5.
Keseimbangan perencanaan nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan.

Pada seminar ekonomi Pancasila “Gajah Mada” itu tampil banyak ahli dan makalah. Terdiri dari:

1.
Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila — Ki Sarino Mangunprato
2.
Karsa Membangun Ilmu Ekonomi Pancasia — Hidayat Nataatmadja
3.
Mencari Pengertian Tentang Pembangunan: Sudut Pandang Pancasila — M. Dawam Rahardjo
4.
Aspek Religius Dalam Ekonomi Pancasila — Ace Partadiredja
5.
Sekelumit Tentang Sistem Ekonomi Pancasila Ditinjau Dari Segi Sosio Kultural — Soetrisno SH
6.
Nasionalisme Dalam Ekonomi Pancasila — Hadori Yunus
7.
Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Pancasila — Mubyarto
8.
Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dalam Ekonomi Pancasila — Sulistyo dan Soediyono.
9.
Masalah Pengendalian Ekonomi Makro Dalam Ekonomi Pancasila — Boediono
10.
Mekanisme Alokasi Sumber Daya Dalam Ekonomi Pancasila — Roekmono Markam
11.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Ekonomi Pancasila — Dibyo Prabowo
12.
Hubungan Perburuhan Pancasila — Sudarsono
13.
Menejemen Dalam Ekonomi Pancasila — A.M. Kadarman SJ.
14.
Koperasi Dalam Ekonomi Pancasila (I) — Soetatwo Hadiwigeno
15.
Koperasi Dalam Ekonomi Pancasila (II) — Mubyarto
16.
Usaha Swasta Dalam Sistem Ekonomi Pancasila (I) — Harsono
17.
Usaha Swasta Dalam Ekonomi Pancasila (II) — RJ. Kaptin Adisumarta
18.
Perusahaan Negara Dalam Ekonomi Pancasila — Bambang Ryanto

Seperti anda lihat, seminar tsb. telah mengerahkan kekuatan intelektual yang mengagumkan untuk memamapankan Pancasila itu sendiri, kali ini untuk bidang ekonomi, sebuah pembidangan teoritis ilmiah. Dan seperti kita lihat dalam judul makalah saja, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari bidang lainnya, kali ini Pancasila sebagai dasar negara atau haluan politik negara di lapangan ekonomi. Tentulah tidak mungkin untuk menyusun rampung sebuah teori ekonomi dalam satu seminar. Tapi sesedikitnya seminar itu telah menunjukkan dan memaparkan kehendak-kehendak yang dianggap sebagai Pancasila bagi tatanan ekonomi negeri ini. Disamping sejarah, politik dan kaedah-kaedah obyektif ekonomi serta kenyataan yang berlaku, manusia individu dan kolektif tetap memegang peranan kunci.

Salah satu matra utama dalam sistem ekonomi adalah perihal hakekat dan perilaku manusia. Dalam Pancasila, matra hakekat dan perilaku manusia, juga penting sekali. Manusia adalah sasaran terakhir pengabdian Pancasila dan bukan sebaliknya. Namun di sini ia diletakkan di dalam bangunan sebuah tata negara. Dalam hal ini, Indonesia. Matra hakekat dan perilaku manusia ini amat relevan dan penting sekali juga bagi dan dalam proses penggubahan rakyat seni. Termasuk seni rupa.

Jika dalam ekonomi dan ketatanegaraan, alam (dan kemudian menjadi tanah air), menduduki kedudukan sentral pula, pada seni dan kebudayaan, ia juga demikian. Jadi antara seni, ilmu (ekonomi dlsb.) dan politik (negara) terdapat kiesamaan titik tolak dan sasaran. Maka itu hal ini baik diulas lebih konkrit dan lebih kontekstual.

Untuk itu, menarik sekali menyimak tanggapan Arif Budiman terhadap upaya pemeriksaan dan pembentukan sistem ekonomi Indonesia era ini. Sistem Perekonomian Pancasila yang menjadi ajang bahasan, didekatinya dengan cara yang pada dasarnya amat berbeda (bahkan dalam hal tertentu menjadi bertentangan) dari cara yang pada umumnya digunakan para sarjana lainnya. Jika pada umumnya sarjana lain mengambil sejumlah fenomena kapitalisme sebagai hal-hal yang tidak disukai (seperti persaingan bebas-liberalisme), Arif langsung menumpu dan memperkarakan biang kerok yang melahirkan fenomena sistem kapitalisme itu sendiri. Yaitu konsep Adam Smith mengenai manusia yang pada hakekatnya berperilaku materialistik, serakah dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Perilaku yang demikianlah yang dikelola oleh kapitalisme dalam sebuah sistem. Adapun yang mengatur kehidupan masyarakat manusia yang berperilaku demikian adalah persaingan bebas di pasar-pasar. Ketika Adam Smith menyimpulkan tumpuan teorinya itu, kapitalisme sedang tumbuh gagah-gagahnya sebagaimana ternyata pada kiprahnya dalam revolusi Perancis yang terkenal itu.

Manakala kapitalisme sebagai sistem berada di dalam sebuah negara, maka ia seenaknya saja berekaya untuk menempatkan pemerintah dari negara itu sebagai alat untuk melindungi bermacam-macam kepentingannya. Arif Budiman mengutip seorang penganut fanatik dari sistem kapitalisme. Orang itu bernama Milton Friedman yang beberapa tahun berselang dianugerahi hadiah Nobel. Sehubungan dengan peranan pemerintahan negara dalam sistem kapitalisme, beliau berkata:

“…daerah kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Tugas utamanya, melindungi kemerdekaan kita, baik terhadap musuh-musuh dari luar maupun terhadap sesama bangsa sendiri, menyelenggarakan keamanan dan ketertiban, memaksa dipatuhinya kontrak-kontrak pribadi dan menjamin adanya pasar di mana berlaku persaingan bebas”. (Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1962, hal. 2)

Berbeda dan malah bertentangan dengan manusia dari sistem kapitalis itu adalah manusia Pancasila yang pada dasarnya adalah manusia yang hubungan dan kepentingannya pada materi dengan segala sesuatu bersifat spiritual, berada dalam keadaan berimbang atau selaras. Manusia dalam konsep Pancasila bukan manusia yang berhakekat dan berperilaku serakah, materialis dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu Sistem Perekonomian Pancasila bersandar pada manusia yang demikian. Manusia Pancasila tidak mengutamakan salah satu, tapi kedua-duanya. Dari sini dapat dilihat bahwa secara konseptual, Pancasila dengan segala sistem yang mendukungya, tidak sama dan bahkan bertentangan dengan sistem kapitalisme itu sendiri. Ia terlihat sederhana dan mudah secara konsepsional, walau dalam kenyataan ia tidak semudah dan sesederhana itu. Pancasila dengan demikian dapat digolongkan kepada salah satu bentuk reaksi dari sistem kapitalisme itu.

Untuk memahami Pancasila secara lebih kategoris, salah satu literatur utamnya adalah pidato Sukarno di hadapan Panitia Penyelidik dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, beberapa bulan sebelum proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pidato itu kemudian terkenal dengan judul “Lahirnya Pancasila”. Pidato Hatta, Moh. Yamin, Prof. Dr. Supomo, Ki Hadjar Dewantara di hadapan Panitia itu, baik juga disimak untuk memahami Pancasila secara lebih bersegi banyak.

Memahami Pancasila adalah sebuah upaya tersendiri. Yang tidak sama dengan menemukan manusia-manusia Pancasila. Yang ini rupanya lebih sulit. Kata Arif Budiman dalam “Sistem Perekonomian Indonesia dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia”, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1989, “Dalam kenyataannya, manusia-manusia Pancasila yang memiliki keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, sulit ditemukan. Mereka yang merupakan elit di bidang ekonomi, politik, dan kenegaraan bisanya menempatkan kepentingan material lebih tinggi ketimbang kepentingan non-material. Dengan perkataan lain, mereka lebih materialistis ketimbang idealistis”.

Untuk memperkuat kesimpulannya Arif mengutip “Catatan Pinggir” Goenawan Mohamad dalam majalah Tempo September 1988 yang berbunyi:

“Di masa Bung Karno hidup, Indonesia memang punya citra seorang ksatria tanpa credit card, tanpa mobil BMW 3181, dan tanpa parfum Drakkar Noir. Di masa Bung Karno, Indonesia lebih terasa sebagai sebuah tujuan, sebuah alasan untuk berjuang, a cause. Kita agaknya kini tak seperti itu lagi yang menyebabkan kita merasa seperti kehilangan sesuatu…. Sebab, apa boleh buat: zaman tak lagi pagi. Banyak di antara kita kini yang memang lebih mencari kekayaan ketimbang keagungan”.

Reaksi lain yang penting dan fundamental adalah sosialisme ilmiah yang batu-batu pertamanya diletakkan oleh Marx dan Engels dalam abad ke-19. Sebagai sekedar pengantar untuk memahami sosialisme dan kedudukan manusia di dalam sistem itu, saya rasa baik jika saya secara kontekstual mengutip Arif Budiman dalam tulisannya “Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme”, majalah Prisma 1 Januari 1982. Katanya:

“Bagaimana konsep mengenai hakekat manusia dalam sistem sosialisme? Marx mengakui bahwa manusia seperti yang kita temui sehari-hari adalah serakah dan materialistis. Tapi Marx tidak berhenti di sini dalam analisanya. Mengikuti analisa sejarah dan (pembalikan J.A.) metode dialektika yang diperolehnya dari Hegel, Marx menganggap bahwa hakekat dan perilaku manusia yang materialistik, serakah dan mementingkan diri sendiri itu bukanlah suatu hakekat yang tak dapat diobah, karena ia merupakan hasil dari suatu proses sejarah. Manusia serakah materialis dan mementingkan diri sendiri adalah manusia yang telah ditekuk-tekuk dan diselewengkan sejarah. Maka itu Marx percaya bahwa hakekat manusia adalah “sosial”, bukan “individual”.

Menurut Marx, manusia sebenarnya hidup secara harmonis dengan alam dan manusia lainnya. Tapi kapitalisme melalui konsep pemilikan pribadi, membuat orang lalu berebutan untuk memiliki alam sebanyak-banyaknya. Manusia jadi bersaing sesamanya untuk memiliki sebanyak-banyaknya. Manusia jadi bersaing sesamanya untuk memiliki sebanyak-banyaknya dan lebih banyak lagi untuk menjadi lebih berkuasa guna bisa menguasai dan memiliki manusia lainnya. Manusia menjadi terasing, menyendiri, terputus hubungannya dengan alam dan manusia lainnya. Alam dan manusia lainnya bahkan menjadi “musuh” yang bisa digunakan untuk mengancam dirinya, jika ia tidak memilikinya (karena mungkin dimiliki orang lain). Maka itu menurut Marx, hanya dengan menghapuskan pemilikan pribadi (atas alat-alat produksi utama. J.A), keterasingan manusia bisa dihapuskan, dan hakekat manusia yang “sosial” itu bisa ditegakkan kembali. Karl Marx, Early Writing (New York: Vintage Book, 1975), hal. 348. Usaha menentang kapitalisme dan menegakkan sosialisme adalah sama dengan usaha mengembalikan hakekat manusia yang hilang dalam proses sejarah. Yakni manusia sebagai makhluk sosial.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam pemikiran Marx, ada dua jenis hakekat manusia: hakekat manusia umum (human nature in general) dan hakekat manusia yang telah diobah Erich Fromm, “Marx’s Concept of Man” (New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1966), hal. 25. Perobahan hakekat itu terjadi karena perobahan sistem sosial sepanjang sejarah. Dengan demikian Marx melihat adanya hubungan erat antara hakekat manusia yang menggejala dalam suatu masa sejarah tertentu dengan sistem sosial yang ada waktu itu.

Persoalan utama Marx adalah menciptakan sebuah sistem sosial yang bisa mengembalikan hakekat manusia itu. Dan sistem sosial itu adalah sistem sosialisme. Karena itu menurut From:

…tujuan sosialisme adalah emansipasi manusia dan emansipasi manusia adalah sama dengan merealisasikan dirinya dalam suatu proses keterhubungan dan kesatuan yang produktif antara manusia dan alam. Tujuan sosialisme adalah pengembangan kepribadian masing-masing orang.

Uraian di atas mengungkapkan sebenarnya konsep hakekat manusia Pancasila seperti yang dikemukakan oleh para pemikir Sistem Perekonomian Pancasila, dekat kalau tidak sama konsep hakekat manusia sebagaimana dirumuskan Marxisme. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak hanya mengejar-ngejar materi belaka. Manusia pada dasarnya tidaklah serakah.

Saya harap catatan dan kutipan-kutipan kontekstual saya mengenai kedudukan manusia di dalam sistem-sistem sosial ini, dapat bermanfaat bagi para seniman, termasuk seniman seni rupa demi pendalaman wawasan, pemantapan kata hati dan cita-cita.

Lampiran ini tidak pada tempatnya mencoba menarik kesimpulan apapun jua mengenai apakah Sistem Perekonomian Pancasila itu sudah menjadi kenyataan dan dihayati oleh rakyat Indonesia. Dengan kata lain apakah manusia Pancasila Indonesia sudah sedemikian rupa mutu dan kekuatannya sehingga mampu menyangga Sistem Perekonomian Pancasila itu. Kesimpulan tertentu memang telah diambil oleh sementara ahli ekonomi kita. Mubyarto sendiri di tahun 1979 menarik kesimpulan bahwa Sistem Perekonomian Pancasila itu belum menjadi kenyataan (lihat Kompas 3 Mei 1979). Dalam teori Sistem Perekonomian Pancasila Mubyarto, “koperasi” merupakan ciri pertama dan utamanya.

Tapi dalam seminar mengenai kerjasama koperasi dengan perusahaan negara serta swasta (3-5 April 1979), beliau memperoleh angka pertumbuhan koperasi yang mencengangkan dari Ir. Hamzah Junuzir dan Dr. Djuanedi Hadisumarto. Jika dalam tahun 1964; koperasi di sektor industri merupakan 2,3% dari jumlah seluruh usaha industri Indonesia, tahun 1974, ia turun menjadi hany 1,3%. Sedang jumlah tenaga kerjanya merosot dari 3,1% menjadi 1,5%. Drs. Yan Mokoginta dalam seminar itu malah menyatakan “tidak berkembangnya koperasi disebabkan antara lain oleh kesalahan dalam strategi pembangunan ekonomi yang terlalu bersifat liberal materialistis dan kurang memperhatikan aspek kekeluargaan spiritual”. Dalam seminar itu malah didapat kesepakatan bahwa sistem perekonomian kita sampai sekarang masih amat jauh dari Sistem Perekonomian Pancasila, bahkan lebih mendekati kapitalisme. Kesepakatan yang menakjubkan Mubyarto itu malahan ditambah lagi oleh Jukardi Odang SH. dan Probosutedjo “yang tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa sistem perekonomian kita sekarang (terutama selama Pelita I dan II) adalah sungguh-sungguh sistem ekonomi liberal”. Adapun Jukardi Odang SH. mewakili kalangan perusahaan negara dan Probosutedjo mewakili pengusaha swasta dalam seminar tersebut di atas.

Dalam membahas sistem perekonomian yang cocok bagi Indonesia banyak ahli ekonomi melihatnya dari perkembangan sejarah perekonomian dunia. Kata Mubyarto dalam “Koperasi dan Ekonomi Pancasila” (Kompas 3 Mei 1979), “Ditinjau dari segi sejarah memang teori ekonomi telah bercabang dua pada pertengahan abad ke 19; yaitu dengan penerbitan buku John Stuart Mill, “Principle of Political Economy (1848) dan dengan penerbitan buku Karl Marx, “Das Kapital (1867)”.

Pandangan ekonomi Marx dipadu dengan cita-cita sosialisme Eropa (Inggeris-Jerman-Perancis) kemudian berkembang dan berbuah melahirkan sebuah negara sosialis pertama di dunia, yaitu Uni-Sovyet dalam tahun 1917. Sesudah Perang Dunia ke 2, disusul oleh kelahiran negara sosialis lainnya di Eropa Timur, Asia (Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Laos) dan kemudian Amerika Latin (Kuba). Pandangan sosialisme itu kemudian juga merambah sampai ke Afrika.

Jadi sosialisme itu telah menjadi sebuah sistem ekonomi yang mendunia juga, di samping kapitalisme yang akar sejarahnya jauh lebih tua. Namun yang juga menarik jika orang membicarakan sistem sosialisme dalam hubungannya dengan Sistem Ekonomi Pancasila, ialah sering sekali sosialisme itu dikarakteristikan sebagai “sistem Etatisme atau sistem komando”, “perencanaan terpusat” saja. Misalnya tulisan Emil Salim “Sistem Ekonomi Pancasila” (Kompas 30 Juni 1966). Dan cara demikian diulangi terus oleh banyak ahli ekonomi lainnya, hingga kini.

Padahal ciri utama ekonomi sosialis itu terletak pada sistem pemilikan alat-alat produksi yang menguasai hajat hidup rakyat yang boleh dikata bersaudara dengan fasal 23, 27, 33 dan 34 dari Undang-Undang Dasar 1945. Ciri utama lain sosialisme adalah dasar keadilan yang merata dari pembagian pendapatan ekonomi negara, yang juga pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan fasal-fasal ekonomi dari UUD 45.

Saya memang membuat lampiran atau rujukan ini dengan bersandar pada bahan-bahan yang tampaknya tidak aktual lagi karena datanya sudah berumur 10 tahun lebih. Tapi untuk memahami sebuah ekonomi dengan sistem-sistem yang mendukungnya, bahan-bahan yang saya kutipkan di sini, mungkin telah menjadi semakin aktual jika dipasangkan pada keadaan ekonomi negeri kita ini, kini.

TENTANG PENULIS

Joebaar Ajoeb penulis karangan ini, adalah penulis esai, penterjemah dan pengamat kebudayaan. Ia salah seorang pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang sedari 1956 menjadi Sekretaris Umum lembaga tsb. Tahun 1959, ia diangkat Presiden Soekarno menjadi anggota DPR-GR/MPRS RI, mewakili kalangan fungsional cendekiawan dan berada dalam Fraksi Golkar. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pemuda Dep. P dan K RI., Anggota Dewan Penasehat Siaran Radio Dep. Penerangan RI, Anggota Dewan Film Dep. Penerangan RI. Ia pernah salah seorang Sekretaris Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) disamping Trisno Soemardjo dan Anas Makruf, yang kemudian bersama dengan Asrul Sani, Henk Ngantung, Rivai Apin dan Sitor Situmorang, Boejoeng Saleh dan Mochtar Lubis mendirikan Masyarakat Seniman Jakarta Raya (MSDR).

Ia anggota Himpunan Pengarang Asia-Afrika di Indonesia yang diketuai Pramoedya Ananta Toer dan bersama Sitor Situmorang, memimpin Delegasi Pengarang Indonesia ke Sidang Komite Eksekutif Himpunana Pengarang Asia-Afrika di Tokio (1961) bersama Utuy Tatang Sontani, Dodong Djiwapradja dan Rivai Apin dan kemudian sidang badan tersebut di Bali (Indonesia) (1962). Kemudian ia giat di Biro Laporan Umum Konferensi Pengarang Asia-Afrika ke 2, 1963 di Kairo, di samping Wakil Ketua Delegasi Pengarang Indonesia di Konferensi Pengarang Asia-Afrika ke 2.

Ia juga menulis drama bersanjak seperti “Siti Jamilah”, (sebuah cerita rakyat Minangkabau), menulis kritik sastra dan esai antara lain “Idrus dan Surabaya”, “Seni Untuk Rakyat” sebuah polemik dengan penyair Haryadi S. Hartowardoyo dan Putu Shanti di “Gelanggang” majalah Siasat, “Belenggu Armijn Pane”, “Realisme Kita Dewasa Ini”, “Kritik Atas Kumpulan Sajak Nasi dan Melati” penerbitan LEKRA Surabaya, dlsb, di samping pernah Wakil Pemimpin Redaksi HR Sport dan Film.

Sesudah tahun 1980-an ia giat menterjemahkan. Di antara terjemahan tasawufnya berwujud buku antara lain adalah “Annal Haq Mansur Al Hallaj” (dikerjakan bersama penyair HR. Bandahoro), “Sufi Martir” (Riwayat Kerajaan Jordania dan bangsa-bangsa Arab), “Tentang Yerusalem” (sebuah tinjauan hukum internasional dan politik). Buku lain yang juga pernah ia terjemahkan diantaranya, “Industri dan Perdagangan di Indonesia”, “Aceh di Jaman Jepang”, “Harta Waris Orang Minangkabau” (sebuah penelitian antropologi hukum), dan Adat Minangkabau.

Catatan

  1. ^1 *Lihat “Modern Indonesian Art, Three Generations of Tradition and Change 1945-1990”, edited by Joseph Fisher, Jakarta and New York: Panitia Pameran KIAS (1990-91) and Festival of Indonesia, 1990.
  2. ^2 Kendari menurut sementara orang, idiom dramanya, kasar. Yang ternyata disengaja Riantiarno dengan dalih sudah kurang pekanya masyarakat sekarang (Harian Kompas 12 Maret 1992). Betapapun niat untuk berdialog dengan aktualitas, jelas ada.
  3. ^3 ”Politik itu toh terlalu penting untuk diurus oleh politikus melulu; urusan perang itu toh terlalu penting untuk diserahkan kepada jenderal melulu”, kata Dr. Sudjoko dalam makalahnya, “Masalah Penulisan Kritik Seni Rupa di Indonesia” pada “Temu Ilmiah/Dialog Kesenirupaan Indonesia 1992” Ditjen Kebudayaan Dep. P. dan K. RI.
  4. ^1 Menurut Astri Wright dalam disertasinya “Soul, Spirit and Mountain: Preoccupations of Modern Indonesian Painters”, Cornell University, March 1991, buku sejarah seni rupa yang dirintis Jim Supangkat itu telah akan terbit akhir 1991. Sayang sekali sampai tulisan ini dibuat, belum terlihat buku sejarah itu diterbitkan. Kusnadi, seorang yang pernah pelukis dan pengamat terkemuka dalam seni rupa Indonesia juga telah berupaya merangkum sejarah seni rupa Indonesia dalam bentuk ceramah “Sejarah Seni Rupa Indonesia” (1956).
  5. ^2 Tampaknya keluarnya Jim Supangkat dkk. dari YASRI (Yayasan Senirupa Indonesia), telah menghalangi penerbitan naskah “Sejarah Senirupa Modern Indonesia” itu. Peristiwa ini juga hendaknya menambah pengertian masyarakat seniman Indonesia, apa kapitalisme itu sesungguhnya dan bagaimana sebaiknya menghadapi atau memanfaatkannya.
  6. ^3 Kesimpulan seperti itu tentu tidak akan ditemukan di dalam buku sastra karya Prof. Teeuw dan yang dipengaruhinya yang beredar banyak di sekolah-sekolah Indonesia. Kajian menarik juga dilakukan Hilmar Farid Setiadi dalam “Kolonialisme Budaya; Balai Pustaka Hindia Belanda”, Prisma, Okotber 1991.
  7. ^4 Juga ada sebuah monografi Wilson, “Bacaan Liar”: Budaya dan Politik di Jaman Pergerakan”.
  8. ^5 ”The Rope of God” sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kata orang ia akan diterbitkan oleh “Pustaka Sinar Harapan”. Entah kapan. Sedang “Solo di dalam Orde Baru”, setahu saya belum diterjemahkan,
  9. ^6 Lihat tulisan Sal Murgiyanto dalam “Kalam” majalah Tempo, Januari 1992.
  10. ^7 Bahkan dalam hal penyelematan bumi sekalipun, kapitalisme telah menjadi perkara. Lihat bagaimana Presiden Soeharto di Konferensi Bumi, Rio de Janeiro, menempatkan imperialisme itu di dalam pidato beliau.
  11. ^1 Keterangan saya peroleh dari Sibarani sendiri. Sang wartawan rupa-rupanya tidak melihat film “Si Gadis” karya Titik Puspa dan Nyak Abas Acup yang tema sentralnya justru “penggusuran”, dibuat tahun 70-an dan beredar biasa-biasa saja.
  12. ^2 Lihat Kompas 25-26 Mei 1992. Gunawan Mohamad, “Kesusasteraan “Pasemon” Indonesia”. Sebuah bahasan mengenai karakteristik kesusasteraa modern Indonesia dalam konstelasi politik dan kebudayaan Indonesia. Tidak ada salahnya jika para pengamat seni rupa Indonesia melihat bahasan ini sebagai bahan bandingan dalam menulis dan membahas sejarah seni rupa.
  13. ^3 Basuki Resobowo, Henk Ngantung, Soedjojono, Affandi dan Hendra Gunawan, adalah Anggota Pleno Pimpinan Pusat LEKRA dan Pimpinan Lembaga Senirupa Indonesia (LEKRA). Soedjojono, adalah Anggota Konstituante RI dan DPR.RI, sedang Hendra Gunawan, Affandi dan Basuki Resobowo adalah Anggota Konstituante dari Golongan Tak Berpartai. Adapun Henk Ngantung di samping Wakil Sekretaris Umum LEKRA adalah anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung), pernah Wakil dan kemudian Gubernur Jakarta-Raya. Kedudukan mereka itu kesemuanya ini berlangsung di dalam era Soekarno, Presiden RI pertama yang dikenal erat dengan para pelukis dan pematung Indonesia. Hanya Basuki Resobowo yang kini masih hidup melukis di Eropa, sedang ke empat seniman lainnya telah meninggal dunia di Indonesia.
  14. ^4 Sapardi Djoko Damono dalam Kata Penutup bagi “Chairil Anwar, Aku Binatang Jalang”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, menganggap bahwa “kejalangan” Chairil merupakan lambang keseniman di Indonesia. Saya rasa dalam hal ini Sapardi memasuki wilayah “pelesetan” karena tidak melihat sajak Chairil dalam konteks kumpulan atau kawanan massa yang direkayasa militerisme Jepang. Sapardi akhirnya memang terpeleset juga ketika ia rupanya tidak pernah tahu sikap LEKRA terhadap Chairil yang mensejajarkannya dengan Ronggowarsito dan Amir Hamzah seperti yang tertera di dalam “Laporan Umum Sekretaris Umum LEKRA” yang disahkan Kongres Nasionalnya yang pertama di Solo tahun 1959. Ia merujuk kepada seorang tokoh LEKRA (tanpa menyebut nama) yang mendukung pernyataan mahasiswa yang tidak suka pada Chairil, sebagai sikap organisasi LEKRA. Padahal sikap tokoh itu adalah sikap perorangan yang di kalangan LEKRA bisa dan boleh saja terjadi.
  15. ^1 Keterangan Menteri Koperasi Ka Bulog Bustanil Arifin dalam Harian Kompas 27 Juli 1992
  16. ^1 Lihat Helena Spanjaard dalam “Bandung Laboratorium Barat?” yang juga dimuat dalam “Modern Indonesian Art, Three Generations of Traditional and Change 1945-1990”, edited by Joseph Fisher, Jakarta and New York: Panitia Pameran KIAS (1990-91) and Festival of Indonesia, 1990. Dalam tanyajawab dengan Helena Spanjaard, Srihadi Sudarsono antara lain mengatakan bahwa ia seorang tradisionalis, bersandar pada pengertian etika dan estetika (Jawa) sebagai dasar dari seni yang baik. Juga A.D. Pirous yang dikenal dengan kaligrafi Arabnya bersandar kepada kebenaran-kebenaran yang ada pada ayat-ayat Al Quran, sebagai makna lukisan.

1Affandi di dalam percakapan sehari-hari dengan rendah hati suka juga mengatakan bahwa ia hanyalah “tukang gambar” saja.


2Seperti antara lain tulisan Bambang Bujono dalam Tempo 17 Pebruari 1990 yang berjudul “Penderitaan Dilihat Dari Satu Titik”. Yang antara lain mengatakan, “apakah karena Joko Pekik kekurangan rasa humor sebagaimana yang diperlihatkan oleh pelukis lainnya mengenai realitas sosial, maka lukisan Joko Pekik menjadi tanggapan satu sisi, yaitu perasaan-perasaan pribadi saja. Dunia Joko Pekik sepertinya dunia tanpa harapan. Mungkin ini yang jadi penyebab maka lukisan-lukisannya yang terbaik sekalipun, tampak tidak selesai”.

Mengherankan sebenarnya bahwa komentar demikian keluar dari seorang Bambang Bujono. Sebab, di anatra lukisan Joko Pekik yang dipamerkan banyak terdapat lukisan yang amat lucu dan lugu walau satirikal—seperti “penjual trompet tahun baru”, misalnya—. Lalu, apakah lukisan Affandi tentang kemiskinan dan penderitaan yang ia buat puluhan tahun lebih dahulu dari Joko Pekik, dapat juga digolongan pada “satu sisi” dan “perasaan-perasaan pribadi saja” atau “tampak tidak selesai”? Di Indonesia, terutama sesudah tahun 1965, banyak sekali prasangka yang secara salah kaprah menganggap tema kerakyatan, kemiskinan dan kaum pekerja hanya berhubungan dan dimonopoli oleh LEKRA. Inilah salah kaprah yang menyesatkan. Padahal lama sekali sebelum LEKRA ada, tema kerakyatan, kaum pekerja dan kemiskinan itu sudah tergarap dan sudah berkembang. Ia sudah menjadi bagian dari sejarah perkembangan demokratis seni rupanya kebudayaan dunia, ya di barat, ya di timur. Barangsiapa mengenal artifak kebudayaan Mesir Purba, Yunani, Mesopotamia, Romawi dst. Sampai ke Asia, akan melihat betapa tema demikian sudah eksis, juga di Indonesia seperti yang sebagian terlihat pada relief Borobudur. Lagi pula, Affandi sudah jauh lebih dulu daripada Joko Pekik dalam melukiskan kemiskinan dan penderitaan rakyat dan jauh pula sebelum Affandi bergabung ke dalam LEKRA sebagai salah seorang dari Pleno pimpinan Pusat Lekra.

Bahkan Astri Wright, yang rupanya sesudah membacai berbagai resensi media cetak Indonesia atas pameran Joko Pekik, menyindir dengan bertanya keheranan, apakah para pembuat resensi itu menjunjungi pameran yang sama? Maksudnya Pameran Lukisan Joko Pekik di Galeri Edwin Pebruari 1990. Sindirannya tertuju pada tidak adanya prospek sejarah dan konstelasi seni lukis yang dipakai sebagai rujukan. (Lihat “Soul, Spirit and Mountain: Preoccupations of Modern Indonesia Painters”, Astri Wright, Cornell University, March 1991. Sebuah disertasi Ph.D.).



4Diterjemahkan dari kumpulan sajak “Ernesto Cardenal From Nicaragua with love: Poems (1979-1986)”, City Light Books, San Francisco.


5Mungkin sosok perempuan di dalam banyak lukisan Soedarso misalnya dapat membawa kita ke wilayah yang saya maksud. Perempuan yang tidak dirusak oleh produk industri.


6Ada satu masa di awal 50-an di mana S. Soedjojono, dengan ngotot selalu menggunakan istilah “senibentuk” pengganti istilah “seni rupa”. Menurut Soedjojono, kata “senibentuk” akan mendorong orang berpengertian luas dan seimbang dalam mengartikan “fine Art”. Bahkan Dr. Soedjoko berpuluh tahun kemudian (pengajar terkemuka di ITB) sempat “mengamuk” pula, mencercai segala penaklukan diri kepada segala yang asing dan atau Eropa. Menurut anggapannya, itulah yang jadi penyebab maka orang mendewa-dewakan seni murni sehingga kurang mengutamakan kekayaan bentuk seni rupa negeri sendiri. Lihat juga Sanento Yuliman dalam “Kalam”, Tempo Januari 1992. Pembenaran dari pandangan Soedjojono, Dr. Sudjoko dan Dr. Sanento Yuliman ini barangkali dapat terlihat antara lain pada 2 hadiah internasional yang diraih Salim M. (pelukis Ancol itu) dengan lukisannya yang dibuat melalui teknik sablon. Asian Cultural Center For UNESCO di Jepang memberinya Hadiah Kedua untuk ilustrasi cerita kanak-kanak “Cindelaras”. Hadiah Pertama jatuh pada pelukis Kuba dan Hadiah Ketiga untuk pelukis RRC (1991). Hadiah internasional lainnya diberikan Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Agama Islam, Republik Islam Iran dalam suatu Pameran Internasional ke 1 Buku Kanak-Kanak di Taheran (1991) terhadap Cover/Ilustrasi Salim bagi cerita “Tiga Cobaan Hidup oleh Michaela D. Dwianto yang berbahasa Indonesia dan Perancis, Penerbit Aya Media Pustaka, Jakarta.


7Tapi di lain fihak terjadi juga proses sebaliknya. Kalangan pemerintahan di propinsi Sumatera Barat misalnya karena setia pada wajah kedaerahannya sebagai ungkapan kepribadian nasional dan melestarikan budaya bangsa, menonggokkan bentuk atap gonjong rumah adat pada berbagai bangunan lembaga pemerintahan dan kerabatnya, tanpa pengolahan estetika baru arsitektural. Sedang propinsi Riau beserta sejumlah propinsi lainnya tampak mulai menemukan bentuk kedaerahannya bagi berbagai bangunan baru mereka. Tidakkah kalangan seni rupa Indonesia melihat dan tertarik pada tantangan aktual dari bentuk arsitektur daerah atau propinsi-propinsi, sebagai upaya memadukan keindahan tradisional dengan kekinian yang modern dan demokratis? Dan dalam hubungan yang modern dan demokratis ini, kiranya menarik untuk memperhatikan upaya-upaya kreatif dan perdagangan Sapto Hudoyo dalam hal gerabah desa dengan senimannya.