Baca PDF (OCR): Catatan 2 Tahun PG

12 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Pengantar
  2. Pengisian Jabatan Publik yang Problematik
  3. Bencana Ekologis: Negara Mengelola Citra, Minim dalam Pertanggungjawaban
  4. Ambisi Besar, Akuntabilitas Kecil: Sengkarut Akuntabilitas Program Prioritas Pemerintah
  5. Program Prioritas (Masih) Menjadi Ladang Patronase
  6. Basa Basi Pemberantasan Korupsi
  7. Carut Marutnya Perencanaan Pembangunan dan Pembentukan Undang-Undang oleh Pemerintah
  8. Tiga Tahun Tersisa: Menagih Pertanggungjawaban Kekuasaan

Catatan Kritis 2 Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran: Krisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kekuasaan dan Sumber Daya Publik

20 Oktober 2026

Pengantar

Dua tahun berkuasa, pemerintahan Prabowo - Gibran memperlihatkan pola yang kian jelas, yaitu kekuasaan yang terus dikonsolidasikan, sementara kewajiban dalam mempertanggungjawabkannya semakin diabaikan. Akuntabilitas dan transparansi sebagai dua prinsip paling dasar dalam pelaksanaan good governance diperlakukan sebagai urusan sampingan yang kerap dipinggirkan.

Sumber daya publik dalam jumlah besar dialirkan melalui program-program pemerintah yang dikendalikan langsung dari lingkar pusat kekuasaan. Di saat yang sama, mekanisme akuntabilitas yang seyogyanya mengimbangi dan membatasi kekuasaan tersebut justru dibuat melemah. Informasi publik dibatasi, pengawasan oleh warga kian dihambat, dan mekanisme perbaikan terhadap praktik yang merugikan warga pun tidak serius dilakukan.

Tingginya ketimpangan antara besarnya kekuasaan dan minimnya pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik yang melahirkan berbagai praktik ketidakadilan menjadi inti dari krisis akuntabilitas yang diulas dalam catatan ini. Krisis tersebut tidak hadir sekadar sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai pilihan sadar pemerintah. Melalui catatan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan Trend Asia mengurai bagaimana konsolidasi kekuasaan tersebut berlangsung dan melahirkan dampak yang harus diterima warga ketika akuntabilitas dikesampingkan.

Pengisian Jabatan Publik yang Problematik

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mengembalikan pertanyaan mendasar tentang jabatan publik di lingkar pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu apa dasar penempatan dan pergantian pejabat publik dan kepada siapa pejabat bertanggung jawab, kepada masyarakat atau sebatas kepada pihak yang menunjuknya? Kabinet awal yang terdiri atas 48 menteri, disertai pengumuman 56 wakil menteri, menunjukkan besarnya struktur kekuasaan yang dibentuk. Sedari awal telah dikhawatirkan berbagai pihak, jumlah jabatan tidak serta-merta akan mencerminkan kemampuan menyelesaikan persoalan.

Efektivitas pemerintahan ditentukan oleh kecakapan dalam memahami persoalan dan mengambil keputusan, kejelasan pembagian tugas, dan kemampuan mengubah anggaran menjadi pelayanan. Krisis akuntabilitas muncul ketika kewenangan menunjuk pejabat lebih kuat daripada kewajiban menimbang dan menjelaskan alasan pemilihan serta mengoreksi kegagalannya. Dalam keadaan itu, masyarakat membiayai organisasi pemerintahan tanpa memperoleh cukup informasi untuk menilai apakah perluasan kekuasaan benar-benar menghasilkan perlindungan dan kesejahteraan yang sebanding.

Rekam jejak dan kompetensi tidak terlihat menjadi pertimbangan utama. Delapan kali reshuffle kabinet dalam 2 tahun masa pemerintahan tidak menunjukkan adanya mekanisme korektif terhadap ketidakmampuan kabinetnya dan minimnya prinsip kehati-hatian dalam penempatan pejabat publik. Kesan “bagi-bagi jabatan” menguat ketika perombakan kabinet lebih mudah dikenali sebagai pergeseran jejaring politik daripada pembenahan kapasitas pemerintahan.

Pada 1 Oktober 2026, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian, dan Sugiono berpindah dari Menteri Luar Negeri ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, kepemimpinan Kementerian Keuangan berganti dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2025, lalu kepada Suahasil Nazara pada 14 September 2026. Representasi politik dan pergantian pejabat bukan persoalan yang berdiri sendiri. Persoalannya ialah keterbukaan ukuran keberhasilan, alasan pemindahan lintas bidang, dan tanggung jawab atas kebijakan sebelumnya. Tanpa evaluasi yang dapat diperiksa, publik sulit membedakan koreksi kinerja dari pembagian pengaruh. Pergantian kursi pun beresiko mengakhiri pembicaraan tentang kegagalan tanpa menyelesaikan penyebabnya.

Selain persoalan tidak akuntabelnya pengisian jabatan menteri, terdapat persoalan lain yakni banyaknya menteri dan wakil menteri yang rangkap jabatan. Untuk persoalan tersebut, terdapat momentum dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada 28 Agustus 2025, MK mempertegas bahwa larangan rangkap jabatan menteri juga berlaku bagi wakil menteri, termasuk sebagai komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta. Akan tetapi, pada tahun 2026 masih terdapat 30 wakil menteri yang merangkap komisaris. Pemerintah perlu membuka data rangkap jabatan, langkah penggantian, dan jadwal penyelesaiannya. Tanpa itu, koreksi hukum kehilangan daya dorong karena pelaksanaannya sulit diawasi publik.

Kelemahan akuntabilitas pengisian jabatan akhirnya dapat memengaruhi mutu pelayanan dan pengelolaan anggaran. Walaupun beberapa program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bermasalah tidak selalu disebabkan oleh pengisian jabatan tertentu namun hal tersebut perlu dipandang dari pentingnya menilai pemimpin dari responnya terhadap pengawasan. Dalam keadaan demikian, mengganti pejabat tanpa mengubah kriteria seleksi dan mekanisme evaluasi hanya berisiko memindahkan persoalan kepada pemegang jabatan berikutnya.

Peristiwa penting lainnya yaitu krisis kebakaran hutan dan lahan pada Oktober 2026 memperlihatkan secara lebih langsung jarak antara besarnya pemerintahan dan kemampuan melindungi warga. Pada 13 Oktober 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui bahwa masyarakat telah terpapar asap selama tiga bulan, sekaligus menjelaskan keterbatasan operasi udara dan kebutuhan tambahan sarana pemadaman. Padahal, kementerian telah mengumumkan lima strategi menghadapi puncak cuaca ekstrem pada 1 September 2026. Kapasitas manajerial pejabat merupakan salah satu faktor yang perlu diuji, bersama kondisi cuaca dan kerusakan ekosistem. Pengangkatan Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB pada 15 Oktober 2026 harus disertai mandat koreksi yang jelas. Pelantikan baru tidak menghapus kewajiban menjelaskan kegagalan sebelumnya, dan sulitnya medan tidak meniadakan tanggung jawab atas kesiapsiagaan.

Catatan dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan perlunya menghubungkan kembali tiga hal yang sering terpisah yaitu alasan penunjukan, pelaksanaan kewenangan, dan konsekuensi atas hasil kerja. Pemerintah harus memublikasikan dasar pemilihan pejabat strategis, ringkasan penilaian kompetensi, deklarasi kepentingan, serta target yang dapat dievaluasi. DPR perlu menguji hasil pengangkatan melalui pengawasan anggaran dan kinerja. Walaupun pengangkatan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden, kewenangan tersebut tetap membutuhkan akuntabilitas yang jelas karena menyangkut pelaksanaan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya publik. Hak prerogatif memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan pembantunya, tetapi penggunaannya harus dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan pemerintahan, kompetensi, integritas, dan rekam jejak orang yang dipilih. Kabinet yang besar hanya memperoleh pembenaran jika menghasilkan kapasitas yang lebih baik. Krisis akuntabilitas akan terus berulang selama keberlangsungan jabatan lebih ditentukan oleh kepercayaan pemberi kekuasaan daripada kompetensi, integritas, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan kepada masyarakat.

Bencana Ekologis: Negara Mengelola Citra, Minim dalam Pertanggungjawaban

Di tahun kedua Prabowo-Gibran menjabat, setidaknya ada tiga bencana besar yang dapat menjadi cermin bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya dalam melindungi masyarakat. Melindungi patut diartikan sebagai menjaga warga dari segala risiko yang akan timbul dan menangani dampak bencana, bukan sekadar hadir di lapangan saat atau setelah bencana terjadi.

Tiga bencana tersebut meliputi banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Agustus 2026, hingga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meluas di banyak wilayah di Indonesia sepanjang 2026. Karhutla bahkan masih terjadi secara masif di penghujung tahun 2026 tanpa penanganan yang efektif. Kepulan asapnya tidak hanya berdampak bagi warga di sekitar hutan dan lahan yang dilahap api, namun merambah jauh hingga negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina.

Bencana Sumatera menewaskan lebih dari seribu orang dan ratusan ribu warga masih bertahan di pengungsian hingga satu tahun kemudian. 1 Gempa NTT merenggut lebih dari seratus nyawa dalam sebulan pertama, dan sebagian besar di antaranya justru meninggal di tempat pengungsian. 2 Karhutla dipastikan berdampak pada kesehatan, hak warga terhadap udaha bersih, hingga kehidupan sehari-hari. Ketiga bencana tersebut berbeda jenis: bencana hidrometeorologi, bencana geologi, dan bencana yang dipicu tangan manusia. Namun, ketiganya memperlihatkan pola yang sama yaitu gagalnya negara menghadapi bencana. Bahkan untuk bencana seperti Karhutla yang telah berulang kali dan semestinya ada langkah mitigasi dan persiapan respon darurat. Jika pola yang sama muncul pada tiga jenis bencana yang berbeda, pola itu lahir dari cara negara bekerja yang tidak memprioritaskan keselamatan masyarakat terhadap ancaman bencana. Dengan demikian dampak bencana yang berkepanjangan dapat dikatakan sengaja diundang.

Bencana ini sebetulnya sudah bisa diminimalkan dampaknya karena dapat diprediksi melalui adanya kerentanan. Pada April 2026, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengakui di hadapan DPR bahwa terdapat ketidaksinkronan antara kajian lingkungan hidup strategis dan rencana tata ruang di tiga provinsi yang dilanda banjir. Hal ini menunjukkan kerentanan regulasi yang memberi celah hadirnya bencana. Terlebih berbagai data telah tersaji. Deforestasi nasional melonjak tajam sepanjang 2025, dan lonjakan terbesar justru terjadi di tiga provinsi yang beberapa bulan kemudian terendam oleh banjir. 3 Hal tersebut jelas mempunyai risiko tersendiri di tengah musim kemarau panjang.

Pada saat yang sama, pagu BNPB turun hingga mencapai titik terendah dalam sejarah lembaga itu pada APBN 2026, dan baru ditambal di tengah tahun setelah bencana demi bencana memaksa. 4 Mitigasi menjadi pos pertama yang dikorbankan dari penurunan anggaran secara drastis. Dampaknya terlihat ketika peringatan cuaca ekstrem dari BMKG berhenti di pemerintah daerah tanpa berubah menjadi evakuasi, dan ketika pengungsian di 5 NTT berubah menjadi tempat orang kehilangan nyawa.

Rapuhnya pengelolaan anggaran kebencanaan tidak berhenti pada pemangkasan. Pada 13 Oktober 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan di BNPB dan menangkap 14 orang, termasuk pejabat tinggi lembaga dan adik Kepala BNPB, serta menyita uang sekitar Rp1,4 miliar dan emas. 6 Korupsi dana bencana bukan pertama kali terjadi. Sehingga hal yang juga patut dilayangkan pada pemerintah adalah bagaimana pemerintah belajar dan lebih serius mencegah korupsi yang terus menerus terjasi.

Peristiwa ini terjadi di tengah bencana yang belum selesai ditangani: penyintas banjir Sumatera masih bertahan di pengungsian, korban gempa NTT meninggal di tenda, dan asap Karhutla masih menyelimuti berbagai wilayah. Terlebih ICW mencatat sejak 2015-2025 terjadi setidaknya 48 kejadian karhutla dengan total wilayah terbakar mencapai 4.113.396 Ha. Juga terdapat repetisi karhutla sebanyak 9 kali di Kalimantan, 7 kali di Riau, dan 6 kali di Sumatera Selatan. Dana siap pakai yang selama ini menjadi andalan pemerintah setiap kali bencana datang justru dikelola oleh lembaga yang integritasnya kini dipertanyakan. Ketika anggaran mitigasi dipangkas dan dana darurat rawan diselewengkan, warga terdampak harus menanggung kerugian dua kali.

Bobroknya mitigasi bencana juga terlihat dalam masa darurat dan pemulihan. Negara lebih sibuk mengelola citra. Pemerintah memilih mempertahankan status bencana daerah dan menolak tawaran bantuan dari sejumlah negara dengan alasan Indonesia mampu menangani sendiri. Bahkan tidak ada status bencana nasional. Pada Idul Fitri 2026, Presiden menyatakan seluruh pengungsi di Aceh Tamiang telah keluar dari tenda, sementara pada hari yang sama Kepala BPBD setempat mengakui sebagian penyintas

7 masih tinggal di tenda. Ini jelas pemerintah tidak holistik dalam pemulihan. Pemerintah mengukur keberhasilan dari apa yang dianggarkan dan diumumkan, sedangkan fakta di lapangan tidak menjadi perhatian.

Ada juga masalah transparansi dalam penegakan hukum yang kerap berhenti pada ranah administratif. Pemerintah seolah ingin menunjukan ketegasan dalam menindak korporasi perusak lingkungan dengan menyegel perusahaan di hulu Batang Toru dimana memicu banjir besar di Sumatera, kemudian melakukan audit ratusan unit usaha, dan mencabut izin 28 perusahaan pada Januari 2026. Namun, hampir semua tindakan itu berhenti di jalur administratif atau perdata. Sedangkan pada jalur pidana untuk bencana Sumatera, hanya berujung pada satu perkara korporasi yang beroperasi di luar izin. Di sisi lain, perusahaan besar pemegang izin negara, yang membuka lahan terluas di hulu, hanya menghadapi gugatan perdata dan sanksi administratif.

Akuntabilitas pemerintah dalam menindak korporasi perusak lingkungan pun tidak pernah dijalankan secara jelas. Ketika pemerintah mencabut izin 28 perusahaan, nama lengkap setiap perusahaan beserta luas konsesinya diumumkan seterang-terangnya. Sebaliknya, dalam kasus Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup hanya menyebut enam perusahaan yang digugat dengan inisial, dan Kementerian Kehutanan hanya menyebut puluhan perusahaan yang berkontribusi terhadap Karhutla dengan inisial. Kemudian kepolisian malahan merahasiakan dalam jangka waktu lama terhadap identitas pelaku pembalakan hutan di Batang Toru yang memicu banjir. Ironisnya, publik justru mengetahui nama tujuh perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan lewat teguran resmi yang diterbitkan 8 oleh Badan Lingkungan Hidup Nasional (National Environment Agency) Singapura.

Dengan pola ini, penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan justru berlangsung tanpa transparansi yang memadai dan menyulitkan publik untuk mengawasi prosesnya. Dalam penanganan bencana, krisis akuntabilitas bukan hanya terlihat dari lemahnya penindakan, tetapi juga dari tertutupnya informasi yang seharusnya menjadi hak publik untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan bencana yang ditimbulkannya.

1 Aceh Journal Nation Network, “Setahun Bencana Aceh, MaTA Pertanyakan Transparansi Anggaran Pemulihan”, 16 Oktober 2026, https://www.ajnn.net/news/setahun-bencana-aceh-mata-pertanyakan-transparansi-anggaran-pemulihan/index.html

2 Kompas.com, “BNPB Luruskan Data 94 Warga Meninggal di Pengungsian Gempa NTT: Disebabkan Penyakit Kronis,”

17 September 2026,

https://nasional.kompas.com/read/2026/09/17/17144961/bnpb-luruskan-data-94-warga-meninggal-di-pengungsian-gempa-ntt-di sebabkan.

3 Auriga Nusantara, “Status Deforestasi Indonesia 2025,”

31 Maret 2026, https://auriga.or.id/press_release/detail/65/status-of-deforestation-in-indonesia-2025.

4 Kompas.com, “Melihat Anggaran BNPB sejak 2020-2026, dari Rp 11,78 Triliun Jadi Rp 491 Miliar,”

7 September 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/09/07/14124291/melihat-anggaran-bnpb-sejak-2020-2026-dari-rp-1178-triliun-jadi-rp-49 1.

5 Amnesty International Indonesia, “Kasus NTT bukti krisis kapasitas negara tangani bencana,”

17 September 2026, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/gempa-ntt-bukti-krisis-kapasitas-negara-tangani-bencana/09/2026/.

6 Liputan 6, “Kronologi Awal OTT KPK di BNPB hingga Amankan 14 Orang”, 14 Oktober 2026, https://www.liputan6.com/news/read/8312758/kronologi-awal-ott-kpk-di-bnpb-hingga-amankan-14-orang

Ambisi Besar, Akuntabilitas Kecil: Sengkarut Akuntabilitas Program Prioritas Pemerintah

Selama berlangsungnya rezim Prabowo - Gibran, tercatat ada sejumlh program prioritas dengan alokasi anggaran sangat besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Danantara. Pemantauan ICW menunjukan indikasi mangkirnya penerapan tata kelola program yang baik dalam sejumlah program tersebut. Misalnya, ditemukannya indikasi potensi perburuan rente dalam pengadaan mobil pikap untuk KDMP oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Temuan ICW mengidentifikasi potensi rente sebesar Rp 9 Pada pengadaan lainnya di 4,86 - 5,54 triliun berdasarkan target pengadaan 80.000 unit.

KDMP, terdapat ketidaksesuaian klaim PT APN terhadap 26 paket pengadaan untuk yang menyebutkan berhasil melakukan efisiensi anggaran pada proses pengadaan tersebut. Namun, ICW justru menemukan bahwa klaim efisiensi yang disampaikan justru bertolak belakang. Terdapat temuan selisih kemahalan harga yang patut diduga sebagai mark up 10 pada empat paket pengadaan yang dilakukan oleh PT APN sebesar Rp 2,26 triliun.

Sementara itu, dalam program MBG, proses tata kelola yang buruk bermuara pada maraknya terjadi keracunan pada siswa sekolah. Laporan ICW terhadap pemantauan pelaksanaan distribusi MBG di wilayah menunjukan adanya kasus keracunan pada siswa sekolah setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG. 11 Penanganan pasca kejadian juga menunjukan adanya pergeseran tanggung jawab dalam mengatasi persoalan. Sampai saat ini dengan kejadian yang terus berulang, belum ada pihak yang bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Hal ini justru semakin memperkuat bahwa tidak ada akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG.

Selain itu, program ini menambah daftar panjang tata kelola yang buruk yang dicerminkan oleh praktik korupsi dari penyelenggara program. Hal ini terjadi ketika Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN), dengan nilai kerugian negara yang dilaporkan mencapai Rp863,8 miliar. 12 Perkara ini semakin problematik dengan turut terlibatnya seorang prajurit TNI aktif dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Keterlibatan prajurit TNI aktif dalam perkara ini turut mempertanyakan kejelasan kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban di ranah sipil. Kedua kasus tersebut juga menunjukan bahwa risiko penyimpangan dalam implementasi program prioritas pemerintah menjadi semakin besar ketika tata kelolanya dijalankan secara serampangan.

Tidak jauh berbeda pada Danantara, badan baru yang dibekali kewenangan jumbo untuk menguasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta aset senilai US$ 1 Triliun turut memiliki permasalahan. Berdasarkan UU BUMN terbaru presiden memegang kendali penuh dalam berbagai aspek tata kelola Danantara yang menjadikannya sebagai badan yang tunduk di bawah komando politis kepala negara. Berdasarkan kewenangan diskresional yang luas dalam menunjuk individu yang mengampu kewenangan besar di Danantara, menjadikan individu-individu yang masuk ke dalam kategori Politically Exposed Person (PEP) mengisi jabatan struktural di dalamnya. Berdasarkan pemantauan ICW, Setidaknya 24 individu dari 31 individu yang menempati struktur organisasi Danantara masuk ke dalam kategori Politically Exposed Person (PEP). Kemudian, setidaknya 7 individu dari 31 individu yang menempati struktur organisasi Danantara memiliki afiliasi aktif di bidang politik. Skema yang demikian menunjukan tata kelola yang jauh dari kata akuntabel dan transparan.

7 Kompas.id, “Presiden Sebut Tak Ada Lagi Pengungsi, Mengapa Masih Ada Penyintas Hidup di Tenda?,”

23 Maret 2026, https://www.kompas.id/artikel/presiden-sebut-tak-ada-lagi-pengungsi-mengapa-masih-ada-penyintas-hidup-di-tenda.

8 Suara.com, “Ditegur Singapura, Milik Siapa 7 Perusahaan Indonesia yang Diduga Biang Kerok Karhutla”, 20 Oktober 2026, https://www.suara.com/news/2026/10/20/120011/ditegur-singapura-milik-siapa-7-perusahaan-indonesia-yang-diduga-biang-ker ok-karhutla

9 Indonesia Corruption Watch, “Potensi Perburuan Rente dalam Pengadaan Mobil Pikap KDMP”, 10 Juli 2026

Program Prioritas (Masih) Menjadi Ladang Patronase

Selain persoalan tata kelola, program prioritas pemerintah juga sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan. Program tersebut menjadi ajang bagi-bagi kue kepada para penyokong kekuasaan, mulai dari rekanan elite politik, pengusaha dan pemilik modal yang menopang kekuasaan, aparat keamanan seperti TNI dan Polri, aparat penegak hukum, hingga partai politik yang berada di lingkaran elite pemerintahan. Hal ini tercermin dari adanya afiliasi dan keterlibatan aktor tersebut dengan pelaksanaan program.

Penelusuran ICW, memberikan daftar panjang siapa yang mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan program prioritas. Misalnya pada program MBG, pelaksanaan program mengindikasikan adanya keterkaitan sumber daya atau akses tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik sebagai upaya memperluas dukungan. Hal tersebut diperkuat dengan temuan bahwa yayasan-yayasan pengelola SPPG tidak memiliki relevansi, kompetensi, dan kualifikasi dalam memberikan makanan kepada penerima manfaat. Contohnya, sejumlah yayasan justru terafiliasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polri, serta militer. Setidaknya terdapat enam yayasan yang memiliki afiliasi dengan militer, 28 yayasan afiliasi dengan partai politik, serta dua yayasan yang memiliki 13 keterkaitan dengan aparat penegak hukum.

Dalam konteks program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang pembangunannya menargetkan 80.000 unit di seluruh Indonesia, pemerintah turut mengarahkan penggunaan sumber daya fiskal desa untuk mendukung program tersebut. Melalui serangkaian regulasi yang mengatur mekanisme persetujuan kepala desa dalam pembiayaan koperasi, dan bentuk dukungan yang bersumber dari dana desa untuk pinjaman dan fasilitas untuk 14 Sebagai akibat, terdapat resiko sumber daya yang memenuhi kewajiban pengembaliannya. semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan dan pembangunan desa justru dialihkan untuk menopang pembiayaan koperasi.

Di sisi lain, janji 20% keuntungan koperasi untuk pendapatan desa berpotensi menjadi 15 Namun, ketika Dana Desa insentif bagi desa untuk mendukung program pemerintah pusat. turut digunakan untuk menopang pembiayaan KDMP, ruang anggaran desa untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) berisiko menyempit.

Selain kedua program tersebut, Danantara menjadi salah satu program yang sarat akan bagi-bagi kue pemerintahan untuk mendulang dukungan. Dengan memberikan posisi di organisasi kepada individu-individu yang masuk ke dalam kategori PEP dan individu yang terafiliasi aktif di bidang politik mengindikasikan adanya pembagian “kue” untuk menjamin dukungan kepada pemerintahan saat ini. Pembagian posisi peran di Danantara yang diisi oleh individu-individu tersebut malah berpotensi menambah permasalahan baru seperti konflik kepentingan. Belum lagi potensi bentuk pembagian “kue” dapat berlangsung melalui penetapan proyek-proyek yang dibiayai Danantara. Jika keputusan investasi dan alokasi proyek dipengaruhi oleh kepentingan politik atau bisnis pihak-pihak yang terafiliasi dengan kekuasaan, Danantara berisiko menjadi instrumen state capture yang memfasilitasi kepentingan kelompok tertentu dalam pelaksanaan kebijakan negara demi memperoleh keuntungan, dengan mengorbankan kepentingan publik.

10 Indonesia Corruption Watch, “Pengadaan Janggal Kopdes Merah Putih”, 21 Agustus 2026

11 Indonesia Corruption Watch, “Menyeberangi Janji MBG Menelusuri Tata Kelola, Akses, dan Risiko dalam Program MBG”, 23 April 2026

12 Kompas.com, “Korupsi Pengadaan Motor Listrik MBG Rugikan Negara Rp 863,8 Miliar”, 10 Oktober 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/10/10/15252541/korupsi-pengadaan-motor-listrik-mbg-rugikan-negara-rp8638-miliar

13 Indonesia Corruption Watch, “Ada Siapa Di Balik MBG?”, 29 Desember 2025

14 detikfinance, “Dana Desa yang Jadi Jaminan Utang Koperasi Merah Putih Tak Wajib Dikembalikan”, 14 Agustus 2025,

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8059561/dana-desa-yang-jadi-jaminan-utang-koperasi-merah-p utih-tak-wajib-dikembalikan

Basa Basi Pemberantasan Korupsi

Sejak masa awal kepemimpinannya, Prabowo dan Gibran menyerukan akan melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan. Bahkan dalam salah satu pernyataannya, ia menginstruksikan agar seluruh jajarannya termasuk lembaga yudikatif dan legislatif perlu bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Namun hal itu tidak lebih dari sekadar pernyataan tanpa komitmen nyata. Selama dua tahun pemerintahannya, kita justru disuguhkan dengan konflik fondasi pemberantasan korupsi yang semakin tergerus.

Pada periode tahun pertama pemerintahannya, Prabowo dinobatkan sebagai Presiden pertama dalam sepanjang sejarah Indonesia yang memberikan amnesti dan abolisi bagi terpidana korupsi. Memasuki masa awal di periode keduanya, Prabowo kembali mengintervensi penegakan hukum pada kasus korupsi dengan memberikan rehabilitasi bagi terdakwa kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Rehabilitasi tersebut diberikan kepada mantan Dirut PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), Ira Puspita Dewi, bersama dengan dua mantan direktur lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, dengan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan, dan mengganggu independensi lembaga peradilan. Hal ini juga sangat berbahaya karena menyiratkan bahwa putusan pengadilan dapat dinegosiasikan sepanjang tersedia akses politik.

Di sisi lain, aktivitas penindakan pada kasus korupsi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga belum menunjukan efektivitas pemberantasan korupsi. Penindakan kasus korupsi cenderung masih dihitung dengan mengedepankan jumlah orang yang ditangkap, bukan dari uang yang kembali, jejaring yang berhasil dibongkar, atau sistem yang berhasil diperbaiki. Data ICW di Desember 2025 menunjukan bahwa terdapat nilai kerugian negara Rp330,9 Triliun, sementara pemulihan melalui uang pengganti dan denda hanya mencapai sekitar 4,84%. 16 Rata-rata vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus korupsi pun hanya berkisar 3 tahun 3 bulan, dengan pengenaan denda rata-rata hanya sebesar Rp180 juta. 17 Kombinasi vonis ringan, dan pemulihan aset yang kecil membuat kalkulasi pelaku tipikor tetap menguntungkan. Selama hasil korupsi lebih besar daripada risiko yang ditanggung, lonjakan penangkapan tidak akan mengubah perilaku apalagi sistem yang buruk itu sendiri.

Persoalan pada efektivitas pemberantasan korupsi juga semakin serius ketika mekanisme penegakan hukum diuji pada perkara yang melibatkan pejabat tinggi dan pihak-pihak yang berada dekat dengan pusat kekuasaan. Sebagai contoh, kasus korupsi yang menjerat Dadan Hindayana, mantan kepala BGN sekaligus mantan anggota tim sukses Prabowo. Penetapan sebagai tersangka terhadap seorang pejabat sekaligus orang dekat Presiden belum cukup untuk membuktikan bahwa akuntabilitas telah berjalan secara menyeluruh.

Ukuran yang lebih substantif terletak pada sejauh mana penyidikan mampu mengungkap aliran dana, pihak-pihak yang memperoleh keuntungan, serta tanggung jawab aktor lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam perkara yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah, hal ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada individu, tetapi juga mendorong pertanggungjawaban atas tata kelola program dan penggunaan anggaran publik.

16 Indonesia Corruption Watch, “Rendahnya Vonis Bagi Terdakwa Korupsi dan Gagalnya Pemerintah dalam Merampas Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, 4 Desember 2025.

17 Ibid.

Carut Marutnya Perencanaan Pembangunan dan Pembentukan Undang-Undang oleh Pemerintah

Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Pemerintah setidaknya menetapkan 18 RUU yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Kendati demikian, jumlah itu nyatanya tidak sinkron dengan jumlah RUU prioritas yang diusulkan Pemerintah dalam Prolegnas 2025-2029, yaitu sebanyak 42 RUU (dari total 176 RUU) pada awal periode pemerintahannya.

Tercatat, setidaknya 5 RUU yang masuk dalam RPJMN 2025-2029 tetapi tidak masuk dalam Prolegnas 2025-2029, yaitu:

1. Rancangan Undang-undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila,

2. Rancangan Undang-undang tentang Kelanjutusiaan,

3. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Danantara sebagai lembaga Sui Generis,

4. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Sosial, dan

5. Rancangan Undang-undang tentang Perkotaan.

Sebaliknya, ada 29 RUU yang diinisiasi Pemerintah dalam Prolegnas 2025-2029 yang justru tidak masuk dalam daftar RPJMN 2025-2029, yakni:

1. RUU tentang Hukum Acara Perdata,

2. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika,

3. RUU tentang Desain Industri,

4. RUU tentang Hukum Perdata Internasional,

5. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara,

6. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik,

7. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,

8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

10. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara)

11. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)

12. RUU tentang Grasi (RUU tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi)

13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

14. RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)

15. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

16. RUU tentang Penyesuaian Pidana/ RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah

17. RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

18. RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

19. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

20. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

21. RUU tentang Perlelangan

22. RUU tentang Penilai

23. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

24. RUU tentang Rahasia Negara

25. RUU tentang Persandian

26. RUU tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

27. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah

28. UU tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

29. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Tidak sinkronnya perencanaan pembentukan UU oleh Pemerintah di RPJMN dan Prolegnas membuktikan adanya koordinasi yang terputus antara Kementerian yang menyusun kedua alat perencanaan tersebut. Ini terjadi karena Prolegnas Pemerintah dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum, sedangkan RPJMN dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Keterlambatan pengesahan RPJMN 2025-2029, diindikasikan menjadi faktor pendukung ketidaksinkronannya dengan Prolegnas 2025-2029. Pada Pasal 18 huruf UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa penyusunan Prolegnas salah satunya didasarkan kepada rencana pembangunan jangka menengah, yaitu RPJMN. Namun ketika Prolegnas 2025-2029 dibahas, RPJMN 2025-2029 belum rampung disahkan. Bahkan pengesahan Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029 baru terjadi pada 10 Februari 2025, melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu tiga bulan dari pelantikan Presiden. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 dilaksanakan pada 20 Oktober 2024, sehingga seharusnya maksimal RPJMN 2025-2029 disahkan pada 20 Januari 2025.

Dampak dari tidak sinkronnya perencanaan pembentukan UU usulan Pemerintah di Prolegnas dan RPJMN adalah tidak terukurnya kinerja pemerintah, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang, sehingga Pemerintah berjalan dengan tidak akuntabel. Jumlah RUU dalam Prolegnas dan RPJMN akan berdampak kepada besar anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikannya, jika dasar pengalokasian anggaran tidak sinkron, maka ruang untuk mengambil keputusan sewenang-wenang akan lebih terbuka. Selain itu, ketidaksinkronan dokumen perencanaan pembentukan UU akan berdampak kepada semakin lemahnya tingkat kepercayaan terhadap Prolegnas dan RPJMN, yang seharusnya menjadi basis bagi jalannya pembangunan dan digunakan oleh pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Carut marutnya perencanaan pembangunan dan pembentukan Undang-Undang di Pemerintah, juga terlihat pada kinerja legislasi selama 2 tahun terakhir yang diwarnai oleh berbagai Undang-Undang kontroversial yang memantik amarah publik dari segi substansinya. Tak berhenti soal substansi semata, proses legislasi yang ugal-ugalan, minimnya transparansi dan partisipasi publik secara bermakna menggambarkan cacatnya kinerja legislasi selama 2 tahun terakhir.

Misalnya saja lewat pengesahan UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Revisi UU BUMN). Meski UU ini merupakan usul inisiatif dari Pemerintah, akan tetapi dalam perencanaan legislasinya justru tidak tercatat sebagai RUU Prioritas 2025 kala itu. Padahal substansi UU ini secara fundamental mengubah tata kelola BUMN termasuk status keuangannya hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Presiden dalam pengelolaan BUMN.

Tak hanya itu, Pemerintah dan DPR juga mengesahkan UU No. 3 Tahun 2025 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI). Kendati secara tertulis disebutkan sebagai usul inisiatif dari DPR, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa Pemerintahlah yang justru mendorong masuknya Revisi UU TNI dalam perubahan Prolegnas Prioritas 2025. Sebagaimana terlihat dari sebelum ditetapkannya Revisi UU TNI dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025, sudah terdapat Surat Presiden yang menunjuk perwakilan Pemerintah untuk membahas Revisi UU TNI sejak 13 Februari 2025. Padahal Revisi UU TNI saat itu tidak tercatat sebagai RUU Carry Over atau luncuran dari periode sebelumnya.

Tiga Tahun Tersisa: Menagih Pertanggungjawaban Kekuasaan

Dua tahun rezim Prabowo - Gibran menunjukan kemunduran serius dalam akuntabilitas penyelenggaraan negara. Karpet merah bagi korupsi, konflik kepentingan, dan politik patronase semakin terbuka lebar. Pelaksanaan program pemerintah tidak lagi berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak warga, tapi hanya sebagai sarana bancakan yang menguntungkan elite dan penguasa.

Dengan tiga tahun masa pemerintahan yang tersisa, kondisi ini memerlukan pengawasan publik yang lebih ketat dan tekanan yang lebih konsisten. Pengawasan perlu diarahkan pada seluruh simpul kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun aparat penegak hukum. Cakupannya meliputi keputusan pengangkatan pejabat, alokasi dan penggunaan anggaran program, penanganan perkara korupsi, hingga proses pembentukan undang-undang. DPR, yang memegang fungsi pengawasan anggaran dan kinerja, juga perlu terus didesak agar menjalankan perannya sebagai penyeimbang, bukan sekadar pemberi legitimasi bagi kebijakan pemerintah.

Masyarakat sipil juga perlu terus menuntut keterbukaan informasi sebagai hak, bukan sebagai kemurahan hati pemerintah. Daya kritis warga juga perlu terus dijaga agar tidak menelan mentah-mentah klaim keberhasilan yang disampaikan pemerintah. Susah saatnya berhenti mengukur keberhasilan pemerintah lewat besarnya alokasi anggaran, jumlah program, atau jumlah koruptor yang ditangkap tanpa pengungkapan jejaring yang lebih luas dan pemulihan kerugian yang menyasar pihak terdampak. Hanya dengan pengawasan yang konsisten dari seluruh elemen publik, kekuasaan yang terus membesar dapat dipaksa kembali tunduk pada kepentingan warga.

Narahubung:

Seira Tamara - ICW

Zaky Amali - Trend Asia

M. Nur Ramadhan - PSHK Indonesia