Baca EPUB: rasialisme-anti-tionghoa-dan-usaha-menyikapinya

Tulisan ini merupakan topik utama dalam jurnal Mitra: Jurnal Budaya & Filsafat, edisi 4 Maret 2000. Edisi jurnal ini bertajuk “Indonesia Tionghoa Minoritas Ekslusif?”.

This digital edition is a faithful typeset of the printed text, preserving the original layout, spelling, punctuation, and front matter as closely as possible.

All original rights remain with their respective publishers and translators. Where copyright has expired or the material falls under fair use for preservation, the text is reproduced for historical study.

The Kacabenggala Editions are non-commercial and undertaken for study and admiration, shared purely for archival and educational purposes, without commercial intent.

Rasialisme anti-Tionghoa terbesar yang pertama kali terjadi pada tahun 1740, jelas hasil permainan kekuasaan Kompeni alias VOC. Sumber-sumber otentik yang dipergunakan Jan Risconi dalam disertasinya “Sja’ir Kompeni Welanda Berperang Dengan Tjina” (1935) cukup jelas. Sayang disertasi yang membahas syair berbahasa Melayu aksra Arab ini ditulis dalam bahasa Belanda sehingga untuk masa sekarang ini agak sulit menjadi sumber rujukan. Kasus tahun 1740 adalah rasialisme anti-Tionghoa dari pihak kekuasaan orang Barat/Belanda.

Rasialisme anti-Tionghoa sepanjang yang tercatat oleh sejarah, terjadi pertama kali di Solo, pusat kapital, produksi dan perdagangan batik. Padahal ko-eksistensi damai antara Pribumi dan Tionghoa berjalan mulus sepanjang sejarah. Pada masa ini kekuasaan kolonial sedang mengembangkan politik etnisnya yang sesungguhnya dapat menerima terjadinya kebangkitan pribumi. Syaratnya memang: asal tidak bersifat politik. Jad sejajar dengan politik masa mengambang Orba. Seperti halnya pada peristiwa 1740 juga disini tangan kekuasaan bermain di belakang layar. Gerakan boikot oleh para pedagang Tionghoa terhadap perusahaan-perusahaan raksasa Barat di Surabaya adalah suatu kemenangan. Lahirnya Syarikat Islam yang dalam waktu sangat pendek telah menjadi gerakan massa yang meraksasa, juga merupakan kemenangan dari pihak pribumi. Unsur-unsur ini telah dipaparkan dalam karya Sang Pemula, (Hasta Mitra, Jakarta 1985). Dari sumber-sumber yang amat langka disebutkan adanya kegelisahan pada penduduk bangsa Barat dan keturunannya terhadap kebangkitan massa Pribumi yang agamanya lain daripada yang mereka anut. Walau penduduk penetap bangsa Barat ini merupakan minoritas yang sangat kecil, namun mereka bertulangpunggung kekuasaan, kekuasaan kolonial. Maka terjadilah kerusuhan rasial itu.

Kerusuhan rasial anti-Tionghoa terjadi 4 tahun kemudian di Kudus, pada tahun 1916. Walaupun kejadiannya jauh lebih besar, meliputi seluruh kota industri rokok ini dan juga disertai pembunuhan di berbagai tempat, namun sebagai peristiwa sebenarnya hanya merupakan edisi kedua dari yang pertama. Beruntunglah bahwa Tan Boen Kim telah membukukan peristiwa ini dengan judul Perosoehan di Koedoes, 1918. Namun masih ada yang patut disayangkan. Karya yang berdasarkan pemberitaan pers ini tak sampai mengungkap latar belakang peristiwa. Tentang ada-tidaknya tangan kekuasaan yang bermain, ia hanya menyesalkan sikap para pejabat setempat, bukan peran mereka sebagai lembaga kekuasaan.

Kemudian terjadi peristiwa rasial anti-Tionghoa semasa Indonesia telah merdeka, diformalkan oleh negara, dalam bentuk PP 10-1959¹ . Sungguh mengagetkan dan mengherankan, mengingat bangsa Indonesia yang merdeka ini telah merumuskan aspirasi perjuangan nasionalnya dalam Pancasila. Buku Hokiau di Indonesia pertama diterbitkan oleh Bintang Press, pada tahun 1960, tak lain merupakan reaksi atas PP 10 tersebut. Peraturan Pemerintah nomor 10 ini kemudian berbuntut panjang dengan terjadinya tindakan rasial di Jawa Barat pada tahun 1963, yang dilakukan oleh Militer Angkatan Darat. Kebetulan pada waktu itu saya “mengajar” di Fakultas Sastra Universitas Res Publika milik Baperki, yang sekarang diubah namanya menjadi Universitas Trisakti dan bukan lagi milik Baperki. Dari para mahasiswa yang sebagian terbesar WNI keturunan Tionghoa, saya menerima sejumlah informasi tentang perlakuan militer terhadap keluarga mereka yang tinggal di Jawa Barat. Ternyata rasialisme formal ini ditempatkan oleh beberapa orang dari kalangan elit Orla untuk meranjau hubungan antara RI dengan RR, yang jelas, sadar atau tidak menjadi sempalan perang dingin yang menguntungkan pihak Barat.

Yang mengherankan tentang rasialisme anti-Tionghoa ialah: mengapa ini bisa terjadi dalam alam Indonesia Merdeka? Disamping Indonesia memiliki Pancasila, bukankah pihak etnik Tionghoa juga punya saham dalam gerakan kemerdekaan nasional sampai pencarian input untuk panitia persiapan kemerdekaan menjelang akhir pendudukan Jepang? Bukankah sumbangannya pada revolusi juga ada, dan tidak semua etnis Tionghoa bergabung dengan Po Ang Tui yang berpihak pada Belanda, sebagaimana halnya tidak semua Pribumi berpihak pada Nica? Juga dalam alam Indonesia merdeka?

Tentang ini, dengan mudah siapa saja dapat mengikuti tulisan Siauw Giok Tjhan Lima Jaman, Perwujudan Integrasi Wajar, (Yayasan Teratai, Jakarta-Amsterdam, Mei 1981). Dalam paparan lebih luas hubungan Pribumi-Tionghoa, sejak zaman migrasi yang meliput penyeberangan budaya Dongson atau perunggu sampai kurun 70-an abad ini dalam konteks pembauran di seluruh Indonesia telah ditulis oleh Yoe-Sioe Liem dalam karyanya Die ethnische Minderheit der Uberseechinesen im Entwickelungsprozess Indonesiens (Verlag Breitenbach, Saarbrucken, Fort Lauderdale, 1980). Bukankah dalam momentum pembauran purba, budaya Dongson Jawa memiliki tangga nada selindra, karena datangnya melalui wilayah kedatukan Cailendra? Belakangan ini semakin banyak diterbitkan paparan tentang etnis Tionghoa di Indonesia, tetapi nampaknya kurang mendapat perhatian.

Kurun perjuangan nasional dan saham etnis Tionghoa di dalamnya telah ditulis oleh Siauw Giok Tjhan sebagai pelaku sejarah. Tokoh luar biasa disamping Siauw adalah Liem Koen Hian, pendiri Partai Tionghoa-Indonesia pada September 1932. Ia menggalang kerjasama dengan para tokoh puncak gerakan-gerakan kemerdekaan nasional pada masanya. Malahan sebagai pribadi, biar pun bukan hartawan, ia selalu memberikan bantuan yang mereka perlukan. Ia sejak semula menjadi penganjur hapusnya diskriminasi rasial untuk mempermudah dipupuknya rasa senasib antara semua putera Indonesia, termasuk etnis Tionghoa. Partai ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa organisasi, dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia pada waktu itu sinonim dengan bahasa pers Melayu-Tionghoa, sekali pun diantara para anggotanya ada lulusan perguruan tinggi Belanda.

Nasib dua orang pejuang gerakan kemerdekaan ini, yang pada masa kegiatannya, dua jenderal besar Indonesia justru menjadi serdadu KNIL, nyaris sama. Seperti jutaan orang Indonesia yang jadi korban Orba, mereka pun menjadi tapol Orba. Bebas sebagai tapol pada 1 Mei 1979, Siauw Giok Tjhan meninggalkan Indonesia bermukim di Belanda dan wafat disana. Liem Koen Hian sebagai tapol Orba mengalami kekecewaan berat, karena sebagai tapol sama sekali tidak mendapat perhatian, jangankan pertolongan, dari tokoh-tokoh puncak semasa gerakan kemerdekaan nasional yang pernah dibantunya. Bebas sebagai tapol Orba ia langsung meninggalkan kewarganegaraannya sebagai orang Indonesia, dan sejak itu tak pernah terdengar lagi kabar-beritanya.

Di samping ini adalah kartu anggota Partai Tionghoa Indonesia atas nama Kho Sien Hoo, cabang Magelang, dengan tandatangannya sendiri dan tandatangan Liem Koen Hian, tertanggal 5 Januari 1933. Bukan suatu kebetulan kartu anggota Kho Sien Hoo direproduksi disini, karena sejak berdirinya Partai Tionghoa Indonesia ia mulai bergabung dengan gerakan kemerdekaan nasional. Jadi ia hanya sekedar contoh diantara begitu banyak yang kurang diketahui. Semasa revolusi ia menjadi komandan tertinggi Laskar Rakyat Magelang dan Kedu, bersama kesatuan BKR merampas senjata Nakamura Butai dan melawan Inggris-Gurkha dan Nica di Ambarawa pada awal revolusi.

Ia mengubah namanya menjadi Surjo Budihandoko tanpa melalui pengadilan. Dilahirkan pada 1905 ia wafat di Jakarta pada November 1969. Bintang-bintang pada dadanya adalah pengakuan resmi tentang jasa-jasanya pada tanah air dan bangsa.

Bahwa yang dipampangkan di sini hanya Surjo Budihandoko bukan berarti hanya beliau yang berjasa pada tanah air dan bangsa Indonesia. Cukup banyak yang diakui atau tidak jasa-jasanya.

Makanya mengherankan bila terjadi kerusuhan rasial anti-Tionghoa. Celakanya justru yang terjadi pada penutup era Orba, Mei 1998. Padahal justru semasa Orba Pancasila diajarkan sejak dari SD sampai Perguruan tinggi. Atau memang sudah diprogram jadi ajaran “Pancasila Bibir?” mungkinkah Siauw Giok Tjhan dan Liem Koen Hian juga kecewa berat terhadap “Pancasila Bibir” ini sehingga yang pertama meninggalkan Indonesia dan yang kedua menanggalkan kewarganegaraanya?

Stop! Rasialisme anti minoritas apa pun harus tak terjadi lagi di Indonesia. Sungguh suatu aib yang memalukan dalam lebih setengah abad dan ber-Pancasila bisa terjadi kebiadaban ini kalau bukan karena hipokrisi pada kekuasaan.

Pada awal 1946, waktu saya naik kereta api dari Jakarta menuju ke basis militer di Cikampek, disamping saya duduk seorang pemuda yang meminjamkan kepada saya buku karya S. Soedjojono, pelukis nasional itu. Saya sudah lupa apa judulnya. Yang teringat dari bacaan itu hanya satu bagian kecil: tentang Mongoolse Vlek, tembong biru pada pantat atau bagian bawah lain dari bayi yang baru dilahirkan, satu isyarat bahwa si bayi punya darah Mongoloid atau darah Cina. Padahal bayi-bayi Indonesia berkulit sedikit lebih cerah dari coklat bertembong biru. Saya tidak tahu jawaban para anthropolog atau pun dokter tentang kebenarannya. Beberapa tahun kemudian seseorang mengatakan: sekiranya Hitler dalam upayanya memurnikan darah Aria pada bangsa Jerman, tahu tentang adanya Mongoolse Vlek alias tembong biru ini mungkin beberapa juta orang lagi akan dilikuidasi Nazi. Ke Singasari, ke Timur sampai ke Jepang, juga ke Barat sampai ke Eropa Tengah.

Setelah Kublai Khan mendirikan pusat kerajaannya di Beijing, bajak laut Cina mendirikan diaspora di Palembang. Beijing mengirimkan ekspedisi ke Palembang dan menangkap gembong bajak laut tersebut dan menghukumnya mati di Beijing. Namun diaspora ini justru berkembang, bahkan menghasilkan seorang Jin Bun, yang kemudian menjadi raja Islam pertama di Demak. Percampuran darah dari koloni ini dengan penduduk lokal membuahkan generasi dengan tubuh lebih tinggi dan kulit lebih cerah, menyebar sampai ke wilayah Lampung.

Kalau benar rembong biru pada bayi pertanda ada darah Cina mengalir dalam tubuhnya, apakah kerusuhan rasial 1998 masih tetap dapat dikatakan rasial? Ya atau tidak sama sekali tidak penting. Setidak-tidaknya kerusuhan tersebut merupakan suatu kejahatan dan kebiadaban terhadap kemanusiaan, siapa pun yang melakukannya dan siapa pun korbannya.

Akhirnya yang timbul hanya pertanyaan bagaimana mengakhiri kejahatan dan kebiadaban terhadap manusia ini? Saya hanya bisa menyarankan penggiatan penyebaran informasi yang menumbuhkan saling pengertian antara dua belah pihak. Diantaranya menyebarluaskan karya Siauw Giok Tjhan dan lain-lain.