Publisher Note
Tulisan ini diterbitkan di Kompas edisi No. 47 Th. XXXI, 14 Agustus 1995.
Digitizer Note
This digital edition is a faithful typeset of the printed text, preserving the original layout, spelling, punctuation, and front matter as closely as possible.
All original rights remain with their respective publishers and translators. Where copyright has expired or the material falls under fair use for preservation, the text is reproduced for historical study.
The Kacabenggala Editions are non-commercial and undertaken for study and admiration, shared purely for archival and educational purposes, without commercial intent.
BARU-BARU ini, beberapa sastrawan terkemuka membuat satu pernyataan yang isinya memprotes pemberian Hadiah Magsaysay kepada Pramoedya Ananta Toer. Pernyataan ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Taufiq Ismail (pemrakarsa), Mochtar Lubis, HB Jassin, Rosihan Anwar, Asrul Sani, Wiratmo Sukito, WS Rendra, dan beberapa orang lagi. Sebagian dari mereka adalah para penandatangan Manifes Kebudayaan, sebuah manifesto yang membela kebebasan mencipta, yang kemudian dilarang oleh Presiden Sukarno pada tahun 1964.
Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa Pramoedya pernah memimpin kampanye antikarya-karya seniman-seniman nonkomunis pada permulaan tahun 1960-an, dengan menuduh mereka anti-Manipol Usdek dan karena itu antirevolusi. Aksi ini sedikit banyak merupakan faktor yang mengakibatkan dilarangnya Manifes Kebudayaan atau Manikebu. Sampai sekarang Pram tidak pernah menyesali perbuatannya secara terbuka.
Dengan memberikan hadiah kepada Pram, Yayasan Hadiah Magsaysay secara implisit membenarkan tindakan-tindakan Pram yang membungkam kehidupan kreatif pada masa tersebut. Pernyataan ini juga mengatakan, sungguh ironis bahwa Pram disejajarkan dengan Mochtar Lubis, seorang pejuang kebebasan berekspresi yang juga menerima Hadiah Magsaysay beberapa tahun yang lalu.
Saya sendiri mengetahui adanya pernyataan tersebut ketika saya sedang berada di Pesantren Rhaudatut Thalibien di Rembang. Pada waktu itu saya sedang makan pagi di atas tikar, bersama KH Cholil Bisri, KH Mustofa Bisri, serta beberapa kiai, santri, wartawan dan tamu-tamu lainnya. Gus Mus (KH Mustofa Bisri) menyodorkan sebuah faksimile dari Taufiq Ismail yang isinya menanyakan apakah saya bisa menyetujui pernyataan yag tertulis pada faks tersebut.
Selesai membaca, orang-orang di sekitar saya (terutama wartawan) segera bertanya apa isi faks itu. Karena saya pikir isi faks ini merupakan persoalan nasional yang penting, saya segera menceritakannya. Saya juga menyatakan sikap saya, yakni bahwa saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sambil sekaligus minta komentar terhadap pendapat saya ini. Saya merasa beruntung bahwa faks tersebut tiba pada saat saya ada bersama banyak orang yang arif, sehingga saya bisa mendiskusikannya. Maka, pembicaraan ketika makan pagi itu tiba-tiba menjadi ramai.
Mengapa saya menolak pernyataan tersebut?
Saya adalah salah seorang penandatangan Manifes Kebudayaan, dan karena itu saya adalah salah seorang korban dari kampanye Pram ketika itu. Saya tidak bisa menulis di surat kabar, karena saya dituduh sebagai seorang Manikebuis yang kontra-revolusi antek Nekolim (Neo-Kolonialisme dan Imperialisme). Hati saya terasa sakit, tapi saya tidak berdaya. “Dosa” yang saya lakukan hanyalah menulis pandangan-pandangan saya tentang kebebasan manusia sebagai hak yang tidak bisa dirampas oleh negara. Saya tidak setuju kalau kriteria penilaian seni hanya didasarkan pada patokan-patokan kepentingan politik saja, khususnya kepentingan politik dari yang berkuasa.
Menghadapi perlakuan yang tidak adil ini, saya hanya bisa berjanji kepada diri saya bahwa kalau pada suatu kali saya berkuasa, saya tidak akan menindas kebebasan orang lain. Ketika itu, saya ingat Wiratmo Sukito pernah berkata, seorang intelektual adaah seorang yang tidak mendendam kalau ditindas, dan tidak menindas kalau berkuasa. Kata-kata ini masuk ke dalam sanubari saya.
Keadaan makin hari makin bertambah buruk. Para pendukung Manikebu tidak saja dilarang menulis, tapi juga dicopot dari jabatannya di pemerintahan. Begitulah Wiratmo Sukito kehilangan jabatannya di RRI, HB Jassin di Fakultas Sastra UI, dan banyak teman-teman lain tidak bisa menulis di media massa. Melihat semua ini, saya cuma bisa merasa sedih. Saya lihat budaya kekuasaan merajalela di sekeliling saya. Dan kembali saya berjanji, saya akan selalu berusaha menciptakan budaya baru dimana kekuasaan tidak dipakai untuk membungkam. Saya makin yakin bahwa pluralisme nilai adalah gizi yang paling baik bagi bangsa ini.
Pramoedya dan Hadiah Magsaysay
Keadaan terus berubah. Tanpa terasa kita tiba pada tahun 1995, tahun kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-50. Lampu-lampu warna-warni mewarnai seluruh permukaan Tanah Air, dari desa ke kota, dari daerah perbukitan ke dataran rendah. Dan Pramoedya Ananta Toer memperoleh Hadiah Magsaysay.
Saya adalah salah seorang penggemar karya-karya sastra Pram, sejak ketika saya duduk di SD sampai sekarang. Karena itu, saya sangat senang dan menghargai Yayasan Hadiah Magsaysay. Bagi saya, hadiah tersebut tepat, karena diberikan kepada salah seorang sastrawan terbaik Indonesia.
Bagaimana dengan tindakan-tindakan Pram pada permulaan tahun 1960-an? Apakah saya sudah melupakannya? Sama sekali tidak. Saya tidak bisa melupakannya, meskipun saya berusaha. Tapi saya ingin bersikap positif dari pengalaman masa lalu ini.
Bagi saya, persoalan yang kita hadapi sekarang bukanlah sekadar mau membalas dendam. Saya tidak ingin mempertahankan budaya lama di mana yang lebih berkuasa selalu ingin menggunakan kekuasaannya untuk “menggebuki” lawannya yang lebih lemah. Apalagi kalau ternyata lawan (kita anggap) pernah berbuat salah kepada kita. Karena itu, persoalan kita adalah beranikah kita menciptakan budaya baru di mana kekuasaan tidak dipakai secara sewenang-wenang? Bisakah kita memisahkan dendam pribadi kita dengan masalah prinsip yang mau kita tegakkan.
Saya teringat kembali pada janji-janji saya. Saya tidak mau bersikap seperti Pram dulu, mencegah seseorang mendapatkan sebuah hadiah yang memang pantas diperolehnya, hanya karena dia lawan kita. Kalau ini kita lakukan, maka ini artinya kita menghidupkan kembali budaya yang kita lawan dulu. Kita tidak menciptakan budaya baru yang lebih baik. Lalu, siapa jadinya yang menang?
Tapi sebaliknya, kalau saya bahkan menyambut hadiah tersebut dengan penuh syukur, maka kita membuktikan bahwa kita sudah keluar dari budaya kesewenang-wenangan kekuasaan yang dulu kita lawan. Kita menciptakan budaya baru dimana kita saling menghormati martabat orang lain, meskipun dia berlainan pendapat dengan kita.
Sosok Pramoedya (Pram), menarik bagi saya untuk dilukis. Keinginan itu tumbuh ketika saya membaca biografi Jenderal (Purn) Soemitro. Di situ selintas dikisahkan pengalaman Pak Mitro di Pulau Buru, di mana Pramoedya ditahan untuk menebus dosa politiknya. Kalau tak salah, ia dihukum 8 atau 10 tahun.
Beberapa bulan setelah itu, seorang pelukis dari Australia menggelar pameran di TIM. Ada sebuah patung, katanya patung Pram. Tapi secara estetik, patung itu kurang bagus. Saya penasaran. Kebetulan saya ditegur oleh seorang tua, tapi saya lupa, siapa dia. Setelah tanya sana-sini, saya diberi tahu dialah Pramoedya. Saya kaget dan secara spontan saya bilang, Pak Pram akan saya lukis. Ia mengangguk.
Singkatnya ia saya potret dan kemudian saya lukis. Lukisan tersebut sudah berjalan tiga bulan, tujuh puluh persen selesai, tapi lantas macet. Kemudian menjelang pameran kami enam pelukis di TIM, saya tergugah lagi ketika Pram dapat Hadiah Magsaysay. Tanggal 3 Agustus saya pamerkan, tanggal 4 Agustus ada berita Mochtar Lubis menggugat panitia Magsaysay, dan hendak mengembalikan hadiah yang pernah diterimanya. Seperti yang bisa kita baca di koran, saya kecewa berat kepada Mochtar Lubis dkk.
Mcngapa? Karena justru para seniman sendiri yang masih diliputi hawa dendam tebal, sementara pemerintah justru sudah melonggarkan cekal Pram dengan terbitnya buku lamanya yang laris di toko. Eksistensi Pram yang produktif dan kreatif itulah sesungguhnya yang harus dilawan oleh kelompok Mochtar Lubis dengan ajakan lebih produktif, lebih kreatif untuk adu kualitas di toko buku. Penggugatan kepada Hadiah Magsaysay sesungguhnya hanya perwujudan hawa dendam yang tak kunjung padam. Barangkali karena itu karya pujangga generasi Pram nyaris tak muncul di toko buku. Yang lain selain Pram adalah John Grisham, Shidney Sheldon, Doraemon, Candy, dll.
Untuk itu barangkali hikmah merdeka 50 tahun, perlu kita isi dengan perasaan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengampun. Kalau dengan Belanda yang menjajah 350 tahun dengan Jepang yang menjajah 3,5 tahun kita bisa lupa, mengapa di relung hati kita secuil rasa kasihan dan respek tidak ada untuk Pram…