Publisher Note
Tulisan ini diterbitkan di surat kabar Sinar Harapan edisi 20 Februari 1984.
Digitizer Note
This digital edition is a faithful typeset of the printed text, preserving the original layout, spelling, punctuation, and front matter as closely as possible.
All original rights remain with their respective publishers and translators. Where copyright has expired or the material falls under fair use for preservation, the text is reproduced for historical study.
The Kacabenggala Editions are non-commercial and undertaken for study and admiration, shared purely for archival and educational purposes, without commercial intent.
Arief Budiman
ADA beberapa hal yang mau saya tanggapi terhadap tanggapan Harsja Bachtiar (SH. 8 Pebruari 1984) terhadap pernyataan saya (SH, 28 Januari 1984) tentang kualitas manusia Indonesia yang menurut saya makin menurun karena menjadi makin serakah akibat berkembangnya sistem kapitalisme. Tapi sebelumnya, saya ingin menyatakan dua hal:
(1) Tanggapan ini saya lakukan untuk memenuhi anjuran Harsja sendiri, yang dinyatakan berulang-ulang kepada saya dulu, bahwa kelemahan ilmu di Indonesia antara lain disebabkan para ilmuwannya segan untuk saling berpolemik. Karena faktor-faktor kebudayaan, maka ada keseganan untuk menyatakan bahwa rekannya salah. Dalam semangat inilah tulisan ini dibuat.
(2) Tapi saya juga sadar bahwa tanggapan Harsja ini bukan merupakan tulisan langsung dari dirinya sendiri, melainkan dituliskan oleh seorang wartawan. Saya tidak tahu sampai berapa jauh tafsiran sang wartawan juga masuk dalam memberitakan tanggapan Harsja ini, dan sampai berapa jauh wartawan ini benar dalam menafsirkan pernyataan Harsja.
Sebagian besar dari tanggapan Harsja berkisar pada keberatannya terhadap (menurut dia) konsep-konsep Barat yang saya pakai. Kesulitan saya dalam menerima kritik Harsja adalah sangat sulit sebenarnya untuk membedakan mana konsep Timur dan mana konsep Barat. Pengertian intelektual saja yang juga digunakan Harsja, tidak jelas lagi apakah itu konsep Timur atau Barat. Lalu bagaimana dengan konsep presiden, Islam santri dan abangan, hubungan patrimonial, dan sebagainya, yang sudah umum dipakai oleh para cendekiawan kita. Kalau pernyataan “konsep anda Barat, karena itu tidak cocok dengan kondisi di Indonesia” dinyatakan oleh seorang politikus, kita memang tidak usah terlalu mempersoalkannya, karena tujuannya jelas: untuk mendiskreditkan lawan politiknya. Tapi kalau pernyataan yang senada diucapkan oleh seorang Harsja Bachtiar yang ilmuwan ini, saya cuma bisa prihatin.
Kalnupun benar konsep-konsep yang saya pakai adalah konsep-konsep Barat, saya samasekali tidak merasa “bersalah”. Ya, apa salahnya? Seperti saya contohkan di atas, ilmu sosial kita sudah penuh ditaburi dengan konsep-konsep dan pemikiran dari Barat, dan menurut saya ini tak ada salahnya. Apalagi kita ketahui bahwa masyarajat kita (dan masyarakat negara-negara Timur lainnya) sedang mengalami proses pem-Barat-an yang intensip, akibat perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Banyak konsep-konsep dan modal-modal kemasyarakatan Barat yang limaratus tahun yang lalu tidak dapat dikenakan disini, pada saat sekarang sudah dapat dipakai, paling sedikit di kota-kota besar. Misalnya munculnya kaum borjuis yang merupakan kekuatan baru, yang bukan merupakan kaum bangsawan ataupun rakyat jelata itu.
Karena itu, daripada mendiskreditkan suatu pendapat berdasarkan kategori Timur dan Barat (yang tidak jelas), saya kira bagi ilmuwan lebih baik kita bersilang-pendapat mengenai materi konsep yang dipakai.
Harsja memang membahas juga materi konsep saya yang dikatakan Barat itu. Dia mengatakan bahwa pembagian kualitas manusia Indonesia atas kategori moral dan teknis “merupakan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat dan karena itu tidak cocok dengan realitas yang ada di Indonesia. Dia memberi contoh bahwa bila di Barat seorang ahli benar-benar bekerja untuk keahliannya, di Indonesia “seorang dokter dapat mengerjakan tugas lain di luar bidang medis”. Contoh yang diberikan Harsja ini samasekali tidak meruntuhkan konsep bahwa dokter Indonesia tersebut kualitasnya dapat dinilai secara teknis ataupun secara moral. Di Baratpun sangat banyak dokter yang “mengerjakan tugas lain di luar bidang medis”. Jadi dengan perkataan lain, saya tidak melihat argumen yang diajukan oleh Harsja telah berhasil menggoyahkan pembagian yang saya buat tentang penilaian manusia berdasarkan aspek teknis dan moral. Konsep ini, darimanapun dia datang, saya kira dapat dipakai di Indonesia.
Manusia Serakah
Harsja tidak setuju bahwa di Indonesia sekarang berkembang sistem kapitalis. “Tidak seluruhnya kapitalis, tidak juga sosialis, tapi suatu sistim khas Indonesia”, katanya.
Kritiknya ini sejalan dengan argumen utamanya, yakni bahwa saya pada dasarnya memakai konsep-konsep Barat (dalam hal ini, sistem kapitalis) yang mau dipaksakan kepada keadaan di Indonesia. Persoalan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas dalam tulisan saya yang berjudul “Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme.” (Prisma, Januari 1982).
Benarkah Indonesia menganut sistem kapitalis? Kalau kita melihat ciri umum dari sistem kapitalis, maka kita jumpai ciri pokok sebagai berikut: Ada golongan di masyarakat yang menguasai alat produksi yang dipakai untuk mengembangkan usahanya (sebagai modal). Ada golongan masyarakat lain yang tidak memiliki alat produksi, dan karena itu harus menjual tenaga kerjanya sebagai komoditi di pasar. Terjadi eksloitasi golongan masyarakat pertama terhadap golongan masyarakat kedua. Ciri seperti ini merupakan ciri utama sistem kapitalis, karena ciri sistem feodal dan sistem sosialis berlainan. Di Indonesia kalau kita perhatikan sekarang, maka yang dominan adalah ciri sistem kapitalis tadi.
Saya katakan yang dominan, karena di manapun di dunia ini, tidak ada sistem kapitalis yang murni. Artinya, di tengah-tengah sistem kapitalis yang beratpun, ada sistem-sistem lain yang melengkapi. Di AS misalnya, yang dianggap sebagai negara yang paling murni melaksanakan sistem kapitalis, masih ada lembaga “social security”, atau “food stamps”, di mana negara menolong kaum miskin dengan bantuan langsung. Lembaga-lembaga ini lebih merupakan sistem sosialis daripada kapitalis, karena itu lembaga-lembaga ini ditentang oleh kaum pengusaha di sana.
Jadi, yang dikatakan Harsja memang benar. Di Indonesia, sistem yang ada tidak seluruhnya kapitalis, tidak juga sosialis, tapi suatu sistim khas Indonesia”. Di Indonesia, memang masih terdapat sistem feodal, masih juga terdapat sistem sistem sosialis, tapi yang paling dominan pada saat ini, yang paling menguasai pembangunan di Indonesia, adalah sistem kapitalisnya. Sistem-sistem lain Cuma berperan-peran dipinggiran saja. Kombinasi sistem-sistem lain yang ada ini yang memberikan ciri khas Indonesia, yang lain dengan negara-negara lain. Dengan lain perkataan, kapitalisme di Indonesia tidak sama dengan kapitalisme di Brazil, atau Korea Selatan, atau Taiwan, atau Amerika Serikat pada azas analisis yang umum, semua negara ini merupakan negara-negara yang menjalankan pembangunan dengan sistem kapitalis. Kita hanya tinggal lagi mencari kekhasan dari sistem kapialisme yang ada di Indonesia.
Berkaitan dengan sistem kapitalis ini, Harsja juga bicara tentang manusia serakah. Dia tidak percaya bahwa manusia Indonsia menjadi semakin serakah. “Tidak ada penumpukan harta di Indonesia, bahkan orang yang memperoleh harta akan segera membaginya kepada yang lain”, kata Harsja.
Karena ini merupakan pengamatan terhadap gejala masyarakat yang juga diamati oleh para pembaca, saya persilahkan saja para pembaca untuk bersetuju atau tidak terhadap pernyataan Harsja ini. Hanya satu komentar yang mau saya berikan. Kalau saja pernyataan Harsja ini benar, kita tidak akan punya persoalan dalam mengumpulkan zakat-fitrah yang selalu jauh dibawah target setiap kali kita mengumpulkannya.
Sumbang
Harsja kemudian menilai bahwa pandangan-pandangan saya yang agak “sumbang” terhadap apa yang terjadi di Indonesia merupakan pemikiran dari orang-orang yang “tertinggal dalam dinamika perkembangan negara.” Karena itu, pemikiran-pemikiran seperti ini “tidak akan mendapat pengikut dalam jumlah yang banyak.”
Harsja memang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “tertinggal dinamika perkembangan negara”. Kalau negara kita artikan secara luas, meliputi segala macam lapisan masyarakat, maka perkembangan negara yang sekarang, paling tidak sampai titik yang sekarang ini, jelas lebih menguntungkan golongan menengah ke atas. Golongan masyarakat yang ada di bawah masih jauh tertinggal dengan “bapak-bapak” mereka yang ada di atasnya, yang pada umumnya tinggal di kota-kota besar.
Bagi golongan menengah ke atas yang diuntungkan dengan pembangunan yang ada sekarang, dengan sendirinya mereka tidak akan mengeluarkan suara “sumbang” tentang keadaan masyarakat yang sekarang. Tapi dapatkah dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak “tertinggal dalam dinamika perkembangan negara”? Menurut saya, mereka justru tertinggal karena mereka hanya membela kepentingan pribadi/golongan mereka sendiri. Mereka tidak mengidentifikasikan diri dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Sebaliknya, mereka yang mengeluarkan suara “sumbang” tentang keadaan masyarakat sekarang, mungkin mereka tidak “tertinggal dalam dinamika perkembangan negara”, bahkan mereka justru adalah yang paling menghayati “dinamika perkembangan negara”, kalau dengan negara dimaksudkan bukan hanya golongan tertentu saja di dalam masyarakat ini. Merekalah yang sebenarnya berusaha mengembalikan “dinamika perkembangan negara” ini ke jalur yang sebenarnya, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur.
Maka, dengan demikian, tanpa memberikan kejelasan tentang istilah “dinamika perkembangan negara”, tuduhan apakah seseorang “tertinggal” atau “tidak tertinggal” dapat dikenakan baik kepada mereka yang memberikan suara “sumbang” ataupun tidak terhadap keadaan sekarang. Tuduhan yang dikenakan kepada kedua kelompok pendapat ini sama absahnya, dan juga sama “nonsense”-nya.
Tentang pandangan saya yang oleh Harsja dikatakan tidak akan mendapat pengikut yang banyak, sekali lagi ini masalah pengamatan. Kalau saya berkata bahwa manusia Indonesia menjadi semakin serakah akibat perkembangan sistem kapitalis, dan Harsja membantahnya dengan mengatakan bahwa tidak ada penumpukan harta di Indonesia, bahwa orang Indonesia kalau “memperoleh harta segera akan membaginya kepada yang lain”, maka saya serahkan kepada pembaca (sementara belum ada penghitungan jumlah) pandangan mana kira-kira yang akan mendapat lebih banyak “pengikut”.
Tapi, terlepas dari “perlombaan” untuk mendapatkan lebih banyak pengikut, saya kira bagi Harsja dan saya sebagai ilmuwan, lebih penting untuk mengetahui pandangan siapa yang lebih menyentuh kenyataan yang sebenarnya.
Masih banyak hal-hal menarik yang cukup penting untuk didiskusikan. Tapi, dengan tanggapan terhadap tiga masalah diatas, saya kira saya sudah cukup menanggapi tanggapan Harsja Bachtiar terhadap pernyatan saya. Sekali lagi ingin saya nyatakan bahwa tanggapan ini saya lakukan dalam semangat mengembangkan ilmu. Saya percaya bahwa dunia ilmu di Indonesia hanya bisa berkembang melalui bentrokan pendapat, karena dalam bentrokan pendapat itu kita mempertajam pengertian kita. Kita harus berusaha, menurut saya, mengikis “kebudayaan sungkan” untuk melakukan saling kritik.
Ini memang pemikiran dari Barat barangkali, yang mungkin ditolak oleh Harsja karena dianggap tidak cocok dengan kondisi Indonesia. Cuma ironisnya, pemikiran ini antara lain saya peroleh dari Harsja juga.***