3 2044 enes Reagen Ijie, SE

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Merupakan RelusiDar MenuPaua Merdeka

WEST PAPUA

Suatu Refleksi Tentang Aspirasi dan Tuntutan Papua Merdeka

Kata Pengantar: Dr.Muchtr Pakpahan

Origenes Reagen Ijie, SE

KOnGRES

RAKYAtT PaPUA II

MERUPAKAN RESOLUSI DASAR MENUJU

PaPUa MeRDEKA

PT. Bumi Intitama Sejahtera Jakarta, 2003

KONGRES RAKYAT PAPUA II

tersebut, dapat dicari solusi yang terbaik.

ada di dalam hatinya See berulang ali mengataa eatan kemerdekaan yang disampaikan rakyat Papua dan berulang kali mengungkapkan kekejaman tentara Indonesia, dimana pengulangan ini dilakukan hmpir di semua bab. entu hal ini tidak sesuai dengan metode penulisan ang ena Tetap eali lagi sa easkan unin al-al ilah yang membuat hatinya gundah, yang membuat batinnya bergejolak dan intelektualnya berkecamuk, dan inilah yang ingin dia kemukakan. Berikutnya, apa yang tertuang di dalam buku yang ditulis Saudara Ijie ini merupakan perwakilan dari keinginan sebagian, atau sebagian besar rakyat Papua. Oleh karena itu semua pihak yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,terutama pihak pengambil keputusan bagi Negara Kesatuan, setelah membaca buku iniagar merenungkan isinya baik-baik. Hentikanlah pendekatan keamanan, hentikanlah penindasan-penindasan di masa depan, kalau Papua diharapkan untuk terus menjadi bagian dari NKRI. Lewat pengantar ini, ada satu hal yang tidak saya setujui, yaitu kalau Papua berpisah dari NKRI. Tetapi sebagai seorang sosial demokrat, saya tidak akan memaksa Papua untuk menjadi bagian Indonesia. Kalau orang Papua masih terus ingin merdeka seperti sekarang ini, secara moral dan secara legal, yang dapat kita buat jalan keluarnya adalah melalui referendum. Namun biarlah rakyat Papua melakukan referendum ketika mereka dalam keadaan tenang, di iv Kata Pengantar

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

tengah suasana damai bukan dalam keadaan emosi tetapi berpikir secara tenang.

Bagi saya sebagai seorang sosial demokrat, masalah kemanusiaan menjadi lebih

utama dibandingkan masalah kebangsaan. Tetapi saya tetap berusaha agar Papua

tidak lepas dari Indonesia. Inilah beberapa butir yang saya sampaikan.

Saya menyambut penulisan dan penerbitan buku ini. Kepada para pembaca, saya anjurkan agar lebih peduli kepada substansi yang disampaikan ketimbang metode penulisan ilmiahnya. Kepada penulis saya berharap setelah membaca buku ini, dapat menemukan sendiri kelemahan-kelemahan metode penulisan dan melakukan perbaikan. Sehingga buku ini diterbitkan untuk terbitan kedua, pembaca telah dapat menemukan perbaikan dalam metode dan sistematika penulisannya, sesuai dengan sebuah karya ilmiah pada umumnya. Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang banyak mendapat kritik dari buku ini, khususnya birokrat, militer dan kepolisian, agar jangan melakukan tindakan yang semakin represif. Tetapi saya menghimbau untuk merenungkan isi buku ini baik-baik dan lakukanlah pendekatan yang lebih persuasif dan manusiawi. Semakin represif dan semakin securitif cara-cara pendekatan yang dilakukan, maka akan semakin kuat pula keinginan rakya Papua untuk merdeka.

Jakarta, Mei 2003

Dr. Muchtar Pakpahan

Kata Pengantar

PRAKATA

u a n

Bja br P a a Rpubk In

donsi d dat menumpahkan darah dan nyawa. Rasa kekaandbiudada ua sikologssagai kawasan yag sekian lama teringgirkan ernyata telah memupukan sejumlah bara api dalam sekam setiap sat siap terbakar dan meletus menjadi ledakan konflik dan kekerasan yang berskala luas. Tuntutan dan aspirasi Papua merdeka bukan hal baru yang semata-mata dapat disebabkan oleh masalah ketidakadilan, kesenjangan sosial, pelanggaran HM dan ketimbang pembagian pendapatan antara Jakarta-Papua, tetapi masalah tuntutan dan aspirasi Papua merdeka adalah suatu pertaruhan terhadap hak asasi politik yang menyangkut harga diri (pride) dari suatu komunitas sosial yang berada di muka bumi pada suatu bangsa, yang nama bangsa Papua Barat yang pernah merdeka dan memiliki sebuah negara yang “berdaulat” sebagai sebuah modern nation state yang diproklamirkan pada tanggal 1 Desember 1961 di Port Numbay oleh Niew Guinea Raad yang lengkap sebagai unsur persyaratan viPrakata

ReSOLUSi DAsAR MeNUJu PAPUA MERDEKA

berdirinya suatu negara seperti adanya luas wilayah yang meliputí Sorong-

Merauke, adanya pemerintahan dan adanya alat kelengkapan negara antara lain: bendera Bintang Kejora; lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua”; lambang

negara Burung Mambruk; TNP yang meliputi PIS dan PVK; Mata Uang IB;

serta pengakuan oleh negara lain terutama bangsa dan pemerintah Indonesia.

Buku ini dalam fokus pembahasannya pada pencarian akar masalah yang

fundamental dan tawaran Resolusi KRP II atas gejolak serta ledakan kekerasan

yang terjadi Papua sebagai produk dan dampak dari kekeliruan fatal negara yang menempatkan daerah Papua sebagai subordinasi kekuasaan sentralistrik

dan daerah DOM Pemerintah Indonesia. Kemerdekaan bangsa Papua Barat yang pernah ada pada tanggal 1 Desember 1961 merupakan hak asasi politik dan harga diri bangsa Papua sebagai sebuah komunitas sosial pernah memiliki kedaulatan sebagai “modern nation state“ yang dianeksasi oleh pemerintah RI lewat komando Trikora tanggal 19 Desember 1961 oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno, maka otomatis aspirasi dan tuntutan merdeka rakyat Papua tidak cukup hanya dengan mengubah pendekatan pembangunan dengan menerapkan otonomi khusus tetapi bagaimana melakukan pendekatan dialogis secara bertahap sehingga tercipta “win win so- lution" karena proses dialog maupun pengakuan kedaulatan berdirinya suatu negara merdeka merupakan kebutuhan hakiki dari proses demokrasi. Dalam penerbitan buku ini, saya ingin tegaskan bahwasanya penulisan sebuah buku dapat memenuhi syarat metodologis ilmiah akademis bagi sebuah karya tulis namun pada prinsipnya saya berupaya untuk meletakannya pada prinsip-prinsip metodologi deskripsi-eksloratif. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bpk. Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Sosial Demokrat dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat

Prakata vii

KONGRES RAKYAT PAPUA II

B. Otonomi Khusus Versus Merdeka61

C. Timor Timur Jajak Pendapat harus Belajar dari

64 Papua 68

D. Timor Timur Merdeka Papua Pun Merdeka

EKSPLORASI DAN EKPLOITASI SERTA

BAB IV PEMBANGUNAN PAPUA 79

A. Eksistensi Freeport di Papua
83

B. Pemberdayaan Masyarakat Papua

C. Nasib Orang Papua

MEMAHAMI TUNTUTAN PAPUA MERDEKA

BAB V 91

A. Integrasi Nasional
101

B. Aksi Pengibaran Bintang Kejora
113

C. Tuntutan Papua Merdeka
BAB VIKONGRES MENUJU PAPUA BARU 129

A. Masa Depan Rakyat dan Bansa Papua
136

B. Kongres Rakyat Papua II
140

C. Arti Dialog
142

D. Resolusi
x

Daftar isi

BAB I

AKAR SEJARAH

PERGOLAKAN

DAN PROSPEK

PENYELESAIAN KONFLIK

乐

DI PAPUA

Suasana Sidang

BPUPKI Tanggal

18 Agustus 1945 tentang status politik Papua Barat

Interupsi menjelang H Pepera Tahun 1969

Sidang penandatanganan

New York Agreement

di Markas Besar PBB

H New York

(15 Agustus 1962), tanpa melibatkan

orang Papua.

BAB I

AKAR SEJARAH PERGOLAKAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN

KonFLIK DI PaPUA

A. LATAR BELAKANG

Gugatan dan tuntutan Papua merdeka dari dan oleh masyarakat Papua Barat (penduduk asli) terus menggema sejak awal integrasi wilayah Papua Barat ke wilayah RI. Tuntutan itu mencapai klimaks sejak tahun 1998, yaitu awal bergulirnya arus reformasi pada bulan Mei 1998. Bintang Kejora, Bendera Kebangsaan Papua Barat telah dikibarkan di 13 kabupaten di provinsi Papua bahkan sampai ke desa-desa. Demikian pula wakil-wakil rakyat Papua Barat dari semua Kabupaten yang jumlahnya 100 orang atau dikenal Tim 100 orang secara bulat telah menyampaikan aspirasi Papua merdeka kepada Pemerintah Indonesia melalui Presiden B.J. Habibie di Jakarta tanggal 26 Februari 1999. Presiden melalui Tim 100 tersebut meminta masyarakat Papua Barat agar merenungkan kembali tuntutan tersebut. Demikian catatan sejarah dapat memperlihatkan bahwa proses integrasi Akar Sejarah Pengolakan...

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

esi da la a aaraa u ara an ela etan me tia da waa ag Mi 963 melai Nw York Am aa 1 ustu 192 a rsebut telah mm a P sidan oraperlawanan tersebut menggambarkan baha tuntutan dan aspirasi OPM telah berlangsung dalam suatu semangat nasionalisme Papua. Pada tingkat da titikini asprasi dan tuntutan Paua meea mmiliki a sejarah dan ideologi yang terus diperjuangkan baik secara diplomasi maupun kontak senjata secara fsik dengan TNI. Perlawanan dilakukan secara bergerilya dan disosialisasikan ideologi tersebut kepada masyarakat Papua yang masih terisolasi. Dari hasil penelitian penulis dapat dicatat beberapa peristiwa penting antara lain :

1. Pada tahun 1946 Konferensi Malino untuk membicarakan status politik Papua Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun ditentang oleh John Ariks dan meminta agar Papua hendaknya merdeka sendiri.
2. Pada tahun 1948 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), agar memasukkan Papua Barat, pasal 2 ayat f, sebagai bagian dari negara RIS.
3. Pada tahun 1955 Papua masuk sebagai anggota Pasifik Selatan.
4. Pada tahun 1950 - 1957 dibentuklah Dewan Distrik.
   Akar Sejarah Pengolakan...

RESOLUSi DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

5. Pada bulan Januarí 1961 Belanda mengijinkan pembentukan partai-partai politik. Pada tahun 1961 - 1963 aneksasi kenegaraan.
   7.Pada tahun 1963 - 1969 pemerintahan sementara PBB.
6. Pada tahun 1969 - 1998 Hari Berkabung Nasional Bangsa Papua.
7. Pada tahun 1998 sampai sekarang Hari Kebangkitan Nasional Bangsa Papua.
   B. AKAR MASALAH Unsur-unsur akar masalah yang melatarbelakangi munculnya tuntutan Papua merdeka di Papua dapat dideskripsikan sebagai berikut :
8. Latar Belakang Sejarah Pendapat dari para responden baik dari hasil diskusi maupun interview (wawancara), dari komunitas Papua maupun komunitas pandatang dapat menunjukkan bahwa tuntutan Papua merdeka merupakan perjuangan yang sudah lama berlangsung karena sejarah komunitas Papua Barat adalah sejarah penjajahan. Beberapa fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Papua Barat tidak ada kantongan dengan NKRI antara lain :
   a. Netherlansch Niew Guinea atau Papua Barat tidak termasuk wilayah Hindia Belanda adalah berdasarkan Deklarasi Batavia pada tanggal 7 Maret 1910 yang isinya antara lain “Wilayah Hindia Belanda dari Aceh sampai Akar Sejarah Pergolakan...

KONGRES RAKYAT PAPUA II

di bawah pengawasan Pemerintah Belanda di Netherlansch.

b. Dalam pergerakan kebangsan ang dmula ada taun 1908 di bawah Budi Utomo dan mencapai puncaknya pada peristiwa Sumpah Pemuda pad a d tiba atau ambil bagian pada pergerakan tersebut.
C. Sear fisik dan budaya orang Paua berbda dari masyarat Indonesia yan laiya Da hal ersebu diakui le Drs. Muhammad Hata dalam mempertimbangkan batas-batas wilayah Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
d. Dalam pertemuan di Saigon Jepang tanggal 12 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Dr. K.R.I Radjiman Widyoningrat dan Jenderal Haisaichi Taraci mengatakan bahwa ia akan menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda saat itu, sekaligus mengajukan pertanyaan tentang status tanah dan rakyat Papua. Drs. Muhammad Hatta dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Papua adalah ras Negroid bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua dapat menentukan nasibnya dan masa depannya sendiri. Sedangkan menurut Ir. Soekarno, bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad
Hatta yang tidak memberikan pendapat untuk masalah Papua pada sidang ke I BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 mengenai batas-batas wilayah Indonesia yang akan segera memperoleh kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan pandangan Akan Sejarah Pengolan.

RESOLUSi DASAR MENUJU PAPUA MErdEKA

anggota BPUPKI yang lain seperti Muhammad Yamin, Moezakir, Abdul Kaffar

dan Soemitro Kolopaking, sedangkan orang Papua pada umumnya menolak pandangan BPUPKI yang menghendaki agar tanah Papua masuk wilayah NKRI. Menurut orang Papua klaim dengan memakai konsep Janggi sebagai sebutan untuk orang Papua dalam sejarah kerajaan Majapahit dan kesultanan Tidore dinilai tidak tepat, mengapa? Karena alasan utama yang dikemukakan bahwa sifat dan pola hubungan pada waktu itu adalah hubungan dagang melalui VOC. Sultan Tidore representatif wakil kontingen Belanda. Yang menjadi pertanyaan rakyat Papua selama ini adalah, apakah Netherlansch Niew Guinea termasuk Hindia Belanda menggambarkan bahwa Papua Barat bukan wilayah Hindia Belanda secara administratif? Masyarakat Papua tidak ikut ambil bagian dalam proses Proklamasi 17 Agustus 1945, sedangkan Papua Barat menjadi menarik perhatian Indonesia setelah 3 tahun merdeka yaitu pada tahun 1948 pemerintah Indonesia mengembangkan propaganda dan memasukan infiltran ke Papua Barat. Untuk pendapat dan fakta ini, orang Papua mengacu pada fakta-fakta antara lain :

1. Tokoh Sugoro di kota Nica, Sentani
2. Boven Digul atau tokoh hasil binaan pemerintah Indonesia yang pro NKRI dan dikenal dengan sebutan Kelompok Merah Putih pada tahun 1948, Indonesia mulai melakukan upaya-upaya untuk merebut Papua Barat, maka Pemerintah Belanda mulai mempersiapkan Papua Barat untuk merdeka, hal tersebut dapat dibuktikan dengan :
   a. Berdirinya partai-partai politik pada tahun 1957 terbentuklah Dewan Distrik yang dapat menghimpun tokoh masyarakat, tokoh adat dan
   Akar Sejarah Pengolakan...

KONGRES RAKYAT PAPUA II

tokoh agama di tiap-tiap distrik. Papua Barat.

C. Kemerdeka Pu aradag Dber 19 a eurut oran Pau gara ba uan gara bna bua Belada, karena telah melalui proses yang panjang dan sudah memili sjumla perengan aribut enegarn Selain Dwan Distik dan Niew Guinea Raad juga perangkat kenegaraan lainnya seperti : Memiliki Bendera Nasional, Bintang Kejora; Lagu Kebangsaan, Hai Tanahku Papua; Dasar Negara, Kasih; Lambang Negara, Burung Mambruk;
3 149 pasal UUD Mata uang negara Rupiah Irian Barat (IB) Pandangan orang Papua Barat tentang kemerdekaan tersebut telah mewujudkan program dekolonialisasi dari PBB bagi daerah-daerah di wilayah pasifik, termasuk Papua Barat yang belum merdeka sebelumnya. Namun kenyataan pahit yang dirasakan oleh rakyat Papua Barat yaitu kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan yang memakan banyak korban, waktu, tenaga, harta bahkan nyawa hanya bisa berlangsung selama 18 hariyaitu eatya tangal19Desember 191 Ir.Soekarnmengumumkan seruan Trikora yang isinya antara lain : Belanda.

Akan Sejarah Pengolakan..

RESOLUSI DASAR MeNUJU PAPUA MeRDEKA

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Papua Barat Tanah Air Indonesia.

3. Bersiaplah mobilisasi umum untuk mempertahankan Kemerdekaan In-

donesia

Namun sekitar dua bulan kemudian yaitu pada tanggal 16 Februari 1963

Niew Guinea Raad mendeklarasikan prosedur penentuan nasib sendiri bagi

masyarakat Papua Barat. Berbagai kelompok dalam Niew Guinea Raad

menuntut plebisit pada tahun berikutnya. Pada tahun 1963 dengan bantuan Korps Perdamaian PBB, pemerintahan Netherlansch Niew Guinea mengalihkan administrasi pemerintahan kepada UNTEA di bawah pimpinan Djalal Abdon. Tentara Indonesia di bawah Korps perdamaian PBB (UNTEA) yang memaksa pemimpin-pemimpin Papua untuk menandatangani pernyataan pencabutan kembali deklarasi hak menentukan nasib sendiri, bahkan menangkap, menahan dan menyiksa orang-orang Papua yang mengorganisir demonstrasi untuk meminta plebisit di bawah bantuan Korps perdamaian UNTEA/PBB. Belum lagi permintaan atau tuntutan plebisit dipenuhi, UNTEA mengalihkan administrasi pemerintahan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Bersamaan dengan itu Niew Guinea Raad dibubarkan dan digantikan dengan DPR serta sebulan sebelumnya yaitu pada bulan April 1963, Ellieser Jan Bonay salah seorang anggota Niew Guinea Raad, diangkat sebagai gubernur pertama. Namun setahun kemudian pada bulan Mei 1964, ia dipecat. Setelah penyerahan, perjuangan rakyat Papua untuk mempertahankan kemerdekaan yang ditandai 1 Desember 1961 secara demokratis terus berlangsung di satu pihak tetapi senantiasa mendapat perlakuan yang kejam dari tentara Indonesia di lain pihak. Akibatnya Partai Nasional Indonesia

Akan Sejarah Pengolakan...

KONGRES RAKYAT PAPuA I1

daerah tertutup bagi pihak asing.

a A P a eia A-sa

adalah sebagai berikut :

a New Yr Am da mma ma a emadai bai

prosdur-prosedur pelaksanaan penentuan nasib sedi ang

dikehendaki oleh masyarakat Papua.

b. Deklarasi leh Niew Guinea Raad yang harus dimplementasikan dalam plebisit yang dituntut ataupun act of free choice.
C. Bahwa persyaratan deklarasi 16 Februari 1962 mendapat tempat yang layak dalam New York Agreement, tetapi tidak dilaksanakan/diterapkan dalam Pepera 2 Agustus 1969.
d. Pepera tidak menjalankan syarat azas one man one vote.
e. Prosedur Pepera berlangsung secara ketat di bawah pengawasan tentara
f. Dari wakil-wakil yang ditentukan sebanyak 1.025 orang, hanya 20% atau kurang orang yang memilih.
g. Pelaksa er da Y A V XI an XXII
Akar Sejarah Pengolakan....

REsOLust DAsaR Menuu PaPua MeRdexa

h.Ortizan juga menyatakan keberatan terhadap proses pelaksanaan Pepera
1969. Dalam penelitian ini para responden dapat menyatakan bahwa
ketidakjujuran bukan hanya berlaku pada saat pemilihan, tetapi juga pada saat sosialisasi menjelang Pepera 1969. Sebagai contoh, seorang responden yang menyaksikan sambutan utusan UNTEA di Wamena menjelaskan bahwa terjemahan sambutan dimaksud diselewengkan menjadi seolah-olah sang utusan sedang berkampanye bagi kepentingan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah Sabang sampai Merauke. Orang Indonesia dapat memegang kampak batu di tangan kiri dan kampak besi di tangan kanan dan bertanya, "Saudara-saudara mau menerima kampak yang mana, yang sebelah kiri atau kanan?" Dan dijawab oleh masyarakat, "Yang sebelah kanan!" Mendapat berbagai macam tawaran menarik seperti itu, maka masyarakat Papua menjawab, “Kami mau kampak yang sebelah kanan", menurut responden tersebut hal itu menunjukkan adanya manipulasi. Gambaran di atas saat ini telah disosialisasikan secara luas di kalangan orang Papua sehingga gugatan Papua merdeka senantiasa memiliki hubungan erat dengan unsur sejarah yang terkait dengan hasil Deklarasi 1 Desember 1961, dan telah menjadi dasar bagi rakyat Papua untuk meminta kembali kemerdekaannya.

2. Nasionalisme dan Identitas Papua Masyarakat dan bangsa Papua Barat secara fisik maupun sosial berbeda dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Kalau mayoritas orang Indo-Akar Sejarah Pergolakan...

KONGRES RAKYAT PAPUA II

a ar b dalam sat e a skarang i. Praktek-praktek diskimnai ar endaan lah mnduung dan atau membenara adaa Pratdisna a asu a lain:

a. Adanya menopoli di bidang ekonomi (pasar).
b. Promosi jabatan.
C.Urusan kenaikan pangkat di instansi pemerintahan sipil dan milter.
d. Eksploitasi hasil kekayaan alam yang menempatkan mereka sebagai penonton, sementara pendatang menjadi karyawan utama padahal masyarakat Papua lah pemegang hak adat.
e. Dalam bidang politik dan pemerintahan, posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar atau pendatang dengan dalih orang Papua belum mampu. Salah seorang responden pemerintah Kabupaten Sorong mengatakan
bahwa dar 23 Dinas Otonom Kabupaten Sorong hanya 5 orang Papua yang menjabat menjadi kepala dinas, dan 12 kantor vertikal hanya 2 orang keal

kantor Seta ingkuna Setda apae Soong dar 4 bagia hany 5

Akan Searah Pegolakan...

ReSOLUSt DASAR MeNUJU PAPUA MeRDEKA bagian yang dipimpin oleh orang Papua dan 9 bagjan oleh orang non Papua, apalagi di kalangan swasta, orang Papua lebih tertindas lagí. Diskriminasi tersebut secara tidak langsung turut mendapatkan perhatian dan sorotan dalam diskusi-diskusi sehubungan soal identitas Papua dí samping pokok ketidakadilan. Penindasan terhadap masyarakat Papua dengan identitas khusus pada masa TRIKORA-UNTEA dan menjelang Pepera 1969 merupakan bagian dari proses yang mematangkan evolusi nasionalisme Papua yang merupakan bagian dari orang Papua. Bagi orang Papua, tuntutan identitas dan menguatnya nasionalisme Papua adalah proses panjang dari tahun 1946, saat John Ariks berkampanye menolak pikiran integrasi Papua ke dalam NKRI sampai 26 Februari 1999 saat 100 orang tokoh masyarakat Papua dapat menyampaikan aspirasi tuntutan merdeka kapada Persiden B.J. Habibie dan sejumlah menteri Kabinet Reformasi. Rasa solidaritas dan nasionalisme Papua yang kuat dapat disebabkan oleh:

a. Adanya praktek dan ideologi penjajahan.
b. Praktek ideologi pembangunan yang hanya mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan pembangunan, kesejahteraan dan martabat manusia.
C. Eksplotasi dan penindasan oleh militer
d. Papua Barat memiliki tanah yang luas dan kekayaan alam yang melimpah namun rakyatnya miskin.
3. Ketidakadilan Sudah 40 tahun masyarakat Papua berintegrasi dengan Indonesia dan merasakan adanya suatu perlakuan secara tidak adil. Hal ini menimbulkan Akar Sejarah Pergolakan...

KONGRES RAKYAT PAPuA II

an an Pap Pua a uka leh par respode dena ena ad ator a eria ena spek. aspek :

a. Ekonomi yaitu eksploitasi SDA Pembangunan yang hanya mengejar kemajuan material dan kemajuan fisik dengan memakai indikator ekonomi semata-mata,telah menempatkan manusia pada posisi marginal di Papua Barat Pembangunan banyak diarahkan pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) seperti tanah, hutan, tambang dan
laut untuk kepentingan umum yang kurang jelas penggunaannya, sedangkan untuk kepentingan masyarakat Papua sebagai pemegang hak adat atas SDA justru kurang mendapat perhatian yang layak. Eksploitasi SDA selama ini telah menampilkan suatu ketidakadilan berdasarkan fakta bahwa masyarakat Papua sebagai pemegang hak adat atas SDA tidak dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semua konsekuensi negatif pasti dipikul oleh penduduk asli bukan oleh pengambil keputusan. Sebaliknya agen-agen pembangunan yang

Akar Sejah Pengolakan...

ResOLUSi DASAr MeNuJu PAPUa MerdeKA

mengeksploitasi SDA justu tidak memberikan pengakuan yang tídak memadai

terhadap hak-hak di satu pihak dan tidak memikirkan alternatif sebagai

penduduk asli di lain pihak.

Dalam kasus pengalihan hak atas tanah untuk keperluan transmigrasi yang mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya sumber-sumber ekonomi keluarga. Di Merauke misalnya masyarakat kehilangan binatang buruan sebagai sumber protein, kayu untuk bangunan, kayu bakar, rusaknya ekosistem lokal sebagai sumber protein yang mendukung kehidupan masyarakat lokal dan hilangnya sagu sebagai sumber karbohidrat bagi masyarakat Moi di Katapop, masyarakat Moswaren, Mogatemin dan Inanwatan Kabupaten Sorong. Hal ini juga berlaku untuk kasus HPH di Sorong, Merauke, Serui, Nabire, Jayapura dan Manokwari. Eksploitasi juga memberi dampak negatíf yang besar buat penduduk lokal, kasus Freeport contohnya, limbah teling telah mencemari sumber-sumber ekonomi seperti Moluska (STK) sumber protein masyarakat Komoro Sempan di Omawita. Contoh ini berada di luar areal konsesi, lalu bagaimana halnya dengan hasil masyarakat di dalam areal konsesi? Eksploitasi sumber daya laut seperti di Biak, Sorong, Merauke dan Fak Fak juga telah merusak ekosistem dan mengganggu populasi ikan. Penduduk lokal yang masih menggunakan teknologi penangkapan tradisional makin sulit mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut bagi kesejahteraannya. Tuduhan GPK/OPM ini dijadikan stigma supaya orang Papua dapat dihambat untuk memiliki akses di pemerintahan dan

jika mereka bereaksi, maka mereka dapat ditangkap untuk diinterogasi,

disiksa atau bahkan dibunuh demi suatu proyek yang menaikan kegiatan

atau anggaran militer di Papua.

Akar Sejarah Pengolakan...

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Min Liem

Sari di Jayapura. k

belum ip. Teai belu da baaan aa sejauh ni

belum mendapat perhatian yang serius dari para pengambil kebijakan.

Dominasi dan tekanan-tekanan tersebut makin mematangkan nasionalisme

Papua dan memungkinkan tuntutan Papua merdeka makin gencar di jaman reformasi.

b. Dominasi Pendatang Perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat Papua juga terjadi dalam proses-proses politik pada umumnya, dan pemerintahan pada khususnya. Sadar atau tidak sadar, selama 40 tahun orang Papua kurang diberikan suatu peran sebagai decision maker dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi pembangunan dan lain-lain. Posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar dengan dalih orang Papua belum mampu. Dalih dan seleksi yang

Akan Sejarah Pengolakan..

ReSOLUSi DASAR MENUJU PAPuA MeRdEKA

dikenakan terhadap orang Papua tersebut dilatarbelakangí oleh kecurigaan dan tuduhan terhadap semua orang Papua sebagai OPM. Dalam penelitian penulisan ini, ditemukan seorang responden yang kapasitasnya sebagai pimpinan Parpol pemenang Pemilu 1999, seorang politikus senior yang juga tokoh gereja menyatakan bahwa, terdapat kepentingan politik dari sejumlah elite di pemerintahan yang menginginkan agar penduduk asli tidak memiliki akses dan duduk di pemerintahan serta tidak bersuara untuk membela hak-hak dan kekayaan sumber daya alamnya dengan menggunakan tuduhan OPM/GPK. Lebih menyakitkan lagi yaitu setelah reformasi bergulir dan lahirnya partai-partai politik yang menjamur di tanah Papua, banyak orang Papua tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin partai politik terutama partai-partai reformis, contoh PDI Perjuangan dari 13 DPC di Provinsi Papua, hanya 3 DPC yang dipimpin oleh orang Papua asli dan 10 DPC lainnya dipimpin oleh orang luar.

c. Dominasi dan Penindasan Budaya Unsur luar pertama yang berpengaruh terhadap aspek sosial budaya masyarakat Papua adalah gereja. Penyebaran Injil oleh Gereja Kristen yang dipertentangkan secara frontal dengan akar-akar budaya masyarakat Papua

telah meniadakan atau menghancurkan beberapa akar budaya. Pengembangan

sumber daya manusia memang secara gencar dilakukan oleh gereja tetapi

diarahkan kepada kepentingan budaya Kristen.

Pasca berikutnya adalah kekuasaan pemerintah Indonesia melalui para

Akar Sejarah Pengolakan...

KONGRES RAKYAT PAPuA II

kepentingan budaya dan ideologi yang dianut.

si be malap a b a a ia. s pad engta da k oa a an da kosistem orang Papua, tokoh seperti Arnold Ap berusaha untuk menggali dan mengembangkan unsur-unsur budaya lokał namun penguasa militer melihat ali bagai ancaman, makanya Arnold AP dibunuh dengan cara-cara yang melukai hati orang Papua khususnya kemanusiaan pada umumnya. Dominasi dan penindasan tersebut menjadiidentitas dan nasionalisme Papua semakin mantap untuk menopang tuntutan Papua merdeka.

d. Kekerasan Militer Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk antara lain: intimidasi, teror, peniksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer berkenaa dengan pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas
Akan Sejah Pengolakan..

RESOLUSt DASAR MeNUJU PAPUa MERDEKA

sumber daya alam secara paksa untuk berbagai keperluan sepertí HPH, transmigrasi, pertambangan dan industrí manufaktur maupun jasa wísata. Pembunuhan umumnya dilakukan terhadap orang-orang yang militan memperjuangkan demokrasi, hukum, budaya dan kemanusiaan termasuk tuntutan Papua merdeka. Free Papua Movement (FPM) mencatat adanya pembunuhan masal dalam kurun waktu dari tahun 1961-200 dan dinyatakan terbunuh dan hilang telah mencapai ratusan ribu jiwa.

C. PERSEPSI Persepsi komunitas masyarakat di Papua berdasarkan diskusi yang terfokus pada wawancara yang mendalam serta dokumen yang relevan dengan akar masalah dapat dikelompokkan menjadi :
1. Penduduk asli Seluruh responden penduduk asli Papua dalam pandangannya menyatakan menghendaki merdeka. Menurut mereka tuntutan merdeka merupakan hak dan sudah dicapai pada tanggal 1 Desember 1961 sebagai hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Artinya, perjuangan dan tuntutan merdeka sudah ada sejak lama dan merupakan hak yang sudah dirampas (aneksasi) secara paksa melalui proses aneksasi oleh pemerintah In- donesia. Proses integrasi atau masuknya Papua Barat ke dalam NKRI melalui Pepera tahun 1969 adalah hasil rekayasa yang penuh dengan tekanan dan Akan Seyarah Pengolakan...

KONGRES RAKYAT PAPUA II

peristiwa sejarah penting yaitu :

a. aksi Trikora. Barat. Ray ea lakan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat.
2. Masyarakat Pendatang Responden dari kelompok pendatan terbagi dalam tiga ersepsi aitu yang bersikap mendukung, netral dan menentang Papua merdeka anta lain:
a. Kelompok pendatang yang mendukung gerakan Papua merdeka adalah mereka yang orang tuanya sebagai penginjil dan guru pada masa awa atau pertama kali di kala Papua masih primitif (pelopor) dan mereka yang berketurunan Tionghoa (Cina).
b. Sebagian besar dari kelompok pendatang pula yang memiliki stus sosial ekonomi menengah ke bawah, mereka memahami mengapa mereka atau penduduk asli menuntut merdeka serta terdapat pula kelompok yang merasa tidak berkepentingan (tidak peduli apakah Papua Barat mau
Akan Seanah Pergolakan..

ResOLuSt DASAr MeNuJu PaPUa MerDeKA

merdeka atau tidak, yang penting tidak ada tragedi kemanusiaan atau kerusuhan sosial yang menimpa mereka. Artinya bagi mereka, apapun sebabnya sepanjang akibatnya tidak membuat mereka menjadi korban kerusuhan sosial tidak akan ditentang.

C.Sebagian kecil dari kelompok pendatang terutama yang status sosíal ekonomi menengah ke atas bersikap menentang tuntutan kemerdekaan Papua dengan alasan bahwa kalaupun benar Pepera dilakukan dengan penuh rekayasa namun secara yuridis formal Papua telah sah secara nasional maupun internasional menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Elite Gereja, Intelektual (Papua dan Pendatang) LSM dan Pers Pada dasarnya mereka menyadari bahwa tuntutan Papua merdeka dari penduduk asli pada masa sekarang ini sangat kuat dan mereka memahami pula bahwa merdeka itu hak mereka. Namun mereka menyatakan bahwa perjuangan mendapatkan kemerdekaan dari segi substansi berupa peningkatan martabat, kesejahteraan, perlakuan yang adil dan penegakan hukum serta kebenaran bagi penduduk asli justru harus menjadi sasaran utama. Menurut mereka, walaupun aspirasi merdeka dari penduduk asli dalam arti formal memisahkan diri dari NKRI dapat dipahami, namun merdeka dalam arti negara belum tentu merupakan jawaban atas persoalan kemanusiaan, politik, sosial ekonomi dan budaya yang dialami penduduk asli selama Akar Sejarah Pergolakan...

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

penduduk asli Papua sendiri.

4. Penguasa (Birokrasi Sipil dan Militer) aspirs puu a a mlua ua mda Mrea a melakukan tindakan dengan resiko apapun untuk tetap mempertahankan eutuha ir ata terhadap asarat Pa (daaa dar asl wr Cusu Mariah, Ph. D) digambarkan sebagai berikut : a OPM dianggap sebagai saudara yang tersesat sehingga militer perlu untuk menyelesaikan gerombolan tersebut secara tuntas.
   b. Militer tidak dapat menempatkan posisi yang sama dengan para gerombolan tersebut.
   C. Birokrasi militer bertugas dalam mempertahankan Negara Kesatuan RI sehingga mereka dapat melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukannya.
   d. Kurangnya pendidikan bagi rakyat Papua sehingga menyebabkan tidak ada komunikasi yang baik
   Akan Sejarah Pengolan....

ReSOLUSi DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

e. Militer tidak setuju dikatakan mereka adalah sumber darí kerusuhan- kerusuhan di Papua dan militer menolak tuduhan tersebut karena mengangga dirinya mesin pembangunan dí Papua. Tidak dipahaminya ekologi dan ekosistem wilayah Papua oleh birokrasi sipil yang menyebabkan pembangunan yang seragam
g. Jika Papua merdeka, maka mereka perang selamana dengan sesama suku karena tidak ada kesepakatan di antara ratusan suku yang ada di Provinsí Papua. Jadi menurut penguasa, persoalan martabat manusia, kesejahteraan ekonomi dapat diatasi dengan jalan memperbaiki dan meningkatkan pendapatan bagi penduduk asi dan melakukan penegakan HAM. Salah satu usaha yang dilakukan sekarang ini adalah melaksanakan konsep otonomi khusus dan melakukan pemekaran wilayah Papua menjadi tiga provinsi dalam rangka memperbaiki keadaan tersebut.
5. Masyarakat Internasional Pandangan masyarakat internasional tentang perjuangan rakyat Papua dapat dilihat dari dua aspek yaitu :
a. Aspek legal formal, dimana status Papua dalam konteks NKRI di mata masyarakat internasional sudah final melalui Pepera, akan tetapi bukan berarti masyarakat internasional tidak memperdulikan kondisi masyarakat Papua secara praktis pada saat ini.
b. Aspek pelanggaran HAM, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak terungkap bahwa eksploitasi kekayaan SDA belum memperhatikan kepentingan masyarakat Papua sebagai sesuatu yang penting, yang diambil ke luar Papua oleh penguasa di Jakarta dan tidak melibatkan masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan. Akan Searah Pengolakan..

KONGRES RAKYAT PAPUA II

6. Investor investor singmrekaenilaibapprsoala dapadala sistem engla besarnya peran militer di daera-daerah seperti di Papua. Secara spesi mereka menilai sistem hukum dan para elaksananya tlah menyumbang pada memburuknya hubungan rakyat Papua dengan pemerintah pusat dengan alasan-alasan sebagai berikut :
   a. Lembaga-embaga keadilan serti olsi, jaksa dan hai tidak bekera dalam suasana penuh kemandirian khususnya ang melibatkan penguasa. Keadaan ini diperburuk dengan tingginya tingkat korupsi di lembaga lembaga tersebut dan hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap investor.
   b.Pihak eksekutif terutama militer dapat dengan mudah memotong suatu ketentuan hukum yang berlaku dan di sisi lain lebih berperannya diskorsi seorang pejabat dibandingkan dengan yang dinyatakan oleh hukum Sebagai akibat ketidakmampuan lembaga-lembaga judicial di Indonesia menyebabkan rakyat Papua kehilangan jalan atau tempat untuk mengadukan masalah mereka. Karena itu investor asing melihat tuntutan Papua merdeka sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem politik dan hukm di Indonesia dalam menyalurkan kepentingan-kepentinga pltk lokal dan menuruti tuntutan keadilan orang Papua.
   Akan Sejarah Pengolakn ..

BAB II

KEADAAN UMUM

WILAYAH

PrOPINSI PAPUA

Lokasi

K penambangan emas di

Timika.

Janda dan anak-anak dari ayah yang dibantai oleh TNI/Polri

Penambangan

emas oleh

Freeport,

Timika.

BAB ⅡI

KEADAAN UMUM WILAYAH

PROPINSI PAPUA

A. SEJARAH TERBENTUKNYA PROVINSI PAPUA
1. Latar Belakang Selama periode penjajahan Belanda di Indonesia, Papua Bara atau Irian Jaya (saat itu bernama Netherlands/Dutch Niew Guinea) terus menerus menjadi ‘anak emas' dari pemerintah Hindia Belanda (Netherlands Indies). Pemerintah Belanda menunjukkan minatnya yang baik di Papua Barat dengan mengakui bahwa teritorial tersebut memiliki posisi strategis untuk mencegah analisir kepulauan Nusantara yang kaya tersebut. Pada awal abad ke 20, Irian Barat digunakan sebagai tempat hukuman bagi pegawai negeri Belanda yang nakal dan tempat pembuangan bagi para pemimpin nasionalis Indonesia termasuk mereka yang aktif dalam revolusi komunis tahun 1926/1927 seperti yang diungkapkan oleh mantan Residen Belanda di Papua Barat, Jan Van Eechoud, Papua Barat yang dahulunya merupakan Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

penduduk asliPaua pertama dan dibri nam Batalyon Papua.

Setela proklamas kmerdeaan Indonesia ad tanga 7 Agutus 1945 dan Indonesia berusaa untuk mmerkuat dara jajaa ke Papua Barat dengan Perjanjian Renville, maka Pemerintah Belanda bersiap untuk mempertahankan kepentingan dan kontrolnya atas Papua dengan tia alan utama, yaitu :

a. Menjadikan Papua Barat sebagai pusat penampungan atau “Tropical Hol land" bagi keturunan Eurosia yang tidak dapat kembali ke Holland.
b. Tempat penampungan para wisatawan Belanda yang meninggalkan Indo nesia.
C. Sebagai basis untuk kemungkinan intervensi militer ke Indonesia bila Republik yang baru tersebut ambruk Indonesia berupaya untuk mendapatkan Papua Barat selama bernegoisasi dengan Belanda baik pada Koferensi Malino tahun 1946 maupun KMB di Den Hag pada tahun 1949. KMB tidak memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari RIS da a at hana mna bawa staus politk Pau Barat aa ddisusikan le Idoneia da Belanda
dalaontundon-Bladaaua

Keadaan Umum Wila PrpisiPapus

RESOLUSi DASAR MeNUJU PAPUa MeRdEKA

ditandatangani tanggal 27 Desember 1949, Residen Belanda di Papua Barat Jan Van Eechoud dapat memproklamirkan pemisahan Papua Barat dari

RIS dan meletakkannya langsung di bawah Kerajaan Belanda.

Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua

Barat melui jalur diplomasi di PBB 1950-197). elanda juga tidak mau kalah,

dengan strateginya, yang antara lain :

a.Belanda mempercepat pembangunan ekonomi, yaitu dengan meingkatkan subsidi Belanda untuk Papua Barat dari 4,3 juta dolar AS pada tahun 1950, menjadi 28 dolar AS tahun 1962.
b. Mempercepat pembangunan sekolah, yaitu membangun Sekolah Administrasi di Abepura:
C.Mendirikan partai-partai politik sebagai bagian dari pembangunan politik di Papua Barat. Sejak awal tahun 1950, Belanda memfokuskan diri pada pembangunan politik di Papua Barat sebagai upaya untuk mencegah Indonesia dari dukungan luar negeri atas persoalan Papua Barat, dengan pandangan bahwa wilayah tersebut dapat merdeka sendiri. Hanya sedikit partai politik yang pro Indonesia, sedangkan sebagian besar lainnya pro Belanda. Gerakan politik yang pro Indonesia adalah Gerakan Pemuda Iryan (bukan Irian) yang dianggap disusupi oleh para pemimpin nasionalis Indonesia di Papua Barat dan karena itu dilarang oleh Belanda pada tahun 1961. Pada bulan Januari 1961 Belanda menyetujui berdirinya delapan partai politik di Papua Barat :
a. Partai Demokrasi Rakyat Ketua Arnold Runtuboy, Sekretaris Mozes Rumainum, Bendahara Petrus Moabuay. Partai ini didirikan pada tahun 1957 dan bertujuan untuk bersatu dengan PNG dalam Federasi Melanesia Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

petunjuk Belanda.

C.

dalam kaitan dengan Belanda, Antiles dan Surimame.

bawah pengawasan PBB.

Aat u

untu e a a a ra a a rng.

orang Papua saja.

f. Partai Rakat Ketua Husein Warwei, Wakil Ketua Luis Rumaropen, Sekretaris M.Ongge dan Z. Abaa.
g.Kena U. Emba (Partai Kekuatan Mnuj Persatuan) Ketu Esau Itaar Waki Ketua Anas Kreuta, Bendahara Willem Ossoway. Tujuannya mencapai kemerdekaan sejumlah itu bekerja dalam kaitannya dengan Belanda.
h. Persatuan Kristen-Islam Raja Ampat Nur Majalibit, Sekretaris J. Rajar Penasihat pertama Abdullah Arfan. Tujuannya untuk bekerja sama dengan Belanda guna mencapai kemakmuran di New Guinea Belanda dan bersandar pada hasil-hasil daerah. Setelapembntuan partai-partai politik pro Beland diPa Bara,mak Belanda memperkenalkan suatu bentuk demokrasi yang dari atas ke bawah. Pada Bulan Februari 1961 Belanda melangsungkan emilian langsung maupun

Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papu

RESOLUSt DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

ak la ( á Nw

G N G d skitar

54.00 ong P a la l d i Dn Nw

Guinea diresmia pada tanggl 5 Ap 1961, a oran-orang Ppu dapat mere yatakan bawa Pemilu tersbu uau d u naaan baa ar h ang Song dan Fak Fak. Pada tangga 7 September 191 Menter Luar Neger Belanda D. Yoseph Luns mengusulkan Renca Luns (Luns Plan) kepada PBB yang intinya membentuk suatu organisasi internasional dan otoritas internasional untuk mempersiapkan penduduk asli Papua guna pelaksanan penentuan nasi sendiri secara dini pada kondisi stabil. Rencana tersebut ditolak oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Subandrio dengan alasan, bahwa Indonesia adalah pewaris Hindia Belanda karena itu Papua Barat adalah bagian dari Indonesia. Rencana Luns membangkitkan pemimpin-pemimpin Papua yang pro Belanda termasuk Nicolaas Youwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo, Nicolaas Tanggahma dan Ellyeser Jan Bonay, yang membuat draft manifesto dan menyebutkan bahwa 17 orang Papua hadir pada pertemuan pada tanggal 17 Oktober 1961. Pada pertemuan tersebut telah dilahirkan beberapa keputusan penting antara lain “Simbol Politik“ sebagai berikut :

a. Nama Bangsa dan Negara, Bangsa Papua
b. Bendera kebangsaan, Bintang Kejora
c. Lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

d. Lambang Negara, Burung Mambruk Mata Uang Negara, IB
f. Sebutan rakyat orang Papua diadopsi dan diperkenalkan Bahasa persatuan Bahasa Inggris
g.

mo sa din

berubah menjadi “One People One Soul".

Di tengah-tengah bergelorana semangat nasionalisme epapuaan

untuk membentuk suatu negara dan pemerintahan yang merdeka dan berdault tidaklah semudah yang dipikirkan. Karena kemudian namun datanglah beberapa pemimpin Papua dari Partai Nasional untuk memprotes hasil pertemuan tersebut yang isi protesnya antara lain, tidak ada gunanya menaikan bendera Papua pada saat perasaan kebangsaan Papua belum terbentuk, karena :

a. Dari sisi kebangsaan, sentimen Papua lebih tergambar dalam lagu ciptaan
I.S. Kijne “Dari Ombak Besar" dari pada dalam lagu “Hai Tanahku Papua”.
b. Penggunan nama Papua juga kurang tepat karena konotasinya amat buruk yaitu budak. Pada bulan september 1945 Marcus W. Kaisepo mencanangkan nama Irian Jaya yang dalam bahasa Biak/Numfor yang artinya sinar mentariatau tanah yang panas. Saat pemerintah Belanda sedang berpacu untuk mempercepat pembangunan politik dan ekonomi di Papua Barat, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora untuk membebaskan atau merebut Paua Bat dar tangan pemerintah Belanda dengan tiga tuntutan:
Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

ResOLUSi DASaR MeNUJu PAPua MerDEKA

Bubarkan pembentukan negara boneka Paua buatan kolonial Belanda.

Kibarkan bendera merah putih di seluruh daratan Papua Barat.

3. Bersiaplah mobilisasi umum untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan rakyat. Sebagai tindak lanjut dari Trikora, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden Nomor 1/1962 Tanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala yang berpusat di Makassar untuk perebutan Papua Barat dari tangan pemerintah Belanda, dan pada tanggal 11 Januari 1962 Brigjen Soeharto diangkat menjadi mayor jenderal oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Mandala. Perang antara Indonesia dan Belanda telah terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Papua. Perang ini dapat mengidentifikasikan bahwa ketegangan antara Indonesia-Belanda semakin meningkat. Ketegangan demi ketegangan menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden John F. Kennedy untuk bertemu dengan Presiden Soekarno di Whashington DC pada bulan April dan September 1961, yang selanjutnya melakukan korespondensi selama dua bulan dan selama bulan Desember 1961 tentang bagaimana AS dapat membantu Indonesia dalam penyelesaian persoalan Papua Barat, dapat pula menyusul persoalan adanya komunis timbal balik antara dua Presiden tersebut sehingga John FKennedy dapat mengubah kebijakan AS tentang status politik Papua Barat dari passive neu- trality policy menjadi active mediation policy untuk menyelesaikan masalah Papua Barat secara damai karena kepentingan AS di Papua Barat khususnya PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua Barat. Gagasan dibalik perubahan kebijakan AS terhadap masalah Papua Barat
   

   Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPuA I1

a a ta

ekonomi sebesar 250 juta AS. Untuk a a ad ula P bt Kend yan u ak Agng A Jakaa a Dn H tuk bemegiss dengan kedu belah iak Keterlibatan AS sebaga mediator mi tersbu merupakan suatu sukses diplomatik AS. Presiden Soekarno setuju untuk berparisiasidla egoisasi dega Belada d Belanda di aa naungan PBB, tetapi seorang diplomat senior AS sebagai mediatornya. Presiden John F. Kennedy juga melakukan pertemuan dengan Menlu Belanda Dr. Yoseph Luns. Pada awalnya Dr. Luns dengan tegas menentang upaya mediasi tersebut namun karena Presiden John F Kennedy dengan nada menekan dan menjawabnya dengan menyatakan “Do you want to fight a war about Wes New Guinea?"Kennedy dan pembantu Amerika Serikat untuk Timur Jauh Aell Herrymen mendesak Luns agar bersedia datang ke meja koferensi pada musim semi di AS pada Tahun 1962. Kedua belah pihak sepakat Ellsworth Bungker, satu dari diplomat AS yang cukup berpengalaman bertindak sebagai mediator yang dipinjamkan AS kepada PBB untuk tujuan tersebut.Pertemuan pertam diadakan di Middlebrug Vir Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

RESOLUSt DASAR MENUJU PAPUA MeRDEKA

ini aga 0 e 9 waakil berikut:

a. Dubs Belanda di AS Dr. Jhon H. Van Roijen dan delgsi Belanda di PBB
C. W.A. Shcurman.
b. Dubes Indonesia di Uni Soviet Adam Malik dan Kepal Drektorat Urusan Eropa Deplu RI, Soerjarwo Tjondronegoro. Akhirnya pada tanggal 2 April 1962 Bungker dapat mengajukan suatu
rencana yang disebut dengan “Bungker Proposal",yaitu Papua Barat akan ditranser kepada urisdiksi PBB keudian dr B eada Indonesia yang disusul dengan penentuan nasib sendir bagi rakyat Papua. Selama lima bulan melakukan negosiasi,saling tuduh menuduh,interupsi dan provokasi,akhirnya pada tangal 5 Agustus 1962 para negosiator Indonesia dan Belanda dapat menandatangai suau perjanjian bersama yan disebut The Agrement beween Republic of Indonesia and The Kingdom of the Netherlands concerning West Niew Guinea (West Irian)" atau yang lebih dikenal dengan “New York Agreement" di Markas besar PBB, New York. Sesuai dengan persetujuan New York,Belanda akan melakukan pengalihan administrasi Papua Barat kepada UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962. Dan setelah tanggal 1 Mei 1963m, UNTEA dan Indonesia akan memerintah Papua Barat secara bersama-sama, dan Indonesia akan melaksanakan Pepera di Papua Barat dari tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969. Hasil tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi PBB Nomor 2504 (XXIV) tanggal 19 Nopember 1969 dengan perincian sebagai berikut:

a. Setuju 84 suara
b. Menentang 0 suara
C. Abstain 30 suara Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

2. Masalah Pokok dan berambut keriting.
   b. rt d Re a igga era mbra mmberikan nam Nova Guinea(New Guinea). Namun nama tersebut baru mulai digunakan secar nternsional setelah dimunculka dalam Peta Dunia buatan "Mercator" tahun 1569. Wilayah Papua Barat yang luas daratannya 414.800 km persegi dan luas
   péraran lau 2800 k erse belum eérmasu Z, erus merus menjadi tanah yang panas'(rin) dan tanah yang dilupakan' (Vergeten Aarde). Perhatian Belanda kepada wilayah Papua baru muncul setelah Jerman menduduki paro utara (Niew Guinea), dan Inggris menduduki paro selatan (Papua) yang kini menjadi PNG. Perhatian Belanda kepada The Netherlands Niew Guinea semakin nyata yang akhirnya membelah wilayah dua kali perbatāsan pulau Niew Guinea hingga kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 dan setelah Papua Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

RESOLUSt DASAR MeNUJU PAPUA MeRDeKA

masuky T e daa u emuda.

ika a a aa

tahu 19 n ngn ed a tu

1. S a ga

sekarang belum diselesaikan antara lain :

Pembangunan politik di Netherlands Niew Guinea antara tahun 1950- 1962 yang meliputi : W Suka atau tidak suka, pendirian partai-partai politik yang disokong oleh orang-orang Indonesia di Papua Barat 1 Dibangunnya Sekolah Pamong Praja di Abepura H Pembentukan Dewan Nieuw Guinea Raad tanggal 1 April 1961 Dikibarkannya bendera Bintang Kejora tanggal 1 Desember 1961 Membangkitkan rasa nasionalisme Papua dan kemerdekaan bagi rakyat Papua. Implikasi dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah : Orang Papua sudah siap mendirikan negara sendiri. Orang Papua bisa memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Niew Guinea melalui “one man one vote" meskipun melalui demokrasi. Pada tanggal 1 Desember 1961 sudah diproklamasikan kemerdekaan

Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

rakyat Papua meskipun tanpa teks.

1971.
ote melaa li la 191 ryat

Papu daat melauka emilia, ap dundu ing ada taun 19,

karena rakyat Papua dianggap tidak mampu.

b. Peristiwa Traumatik Periode Peralihan 1963- 1969 Ada beberapa peristiwa penting yang sangat traumatik bagi rakyat Papua antara lain : ▶Indonesia pada saat itu mengalami krisis ekonomi dan dampaknya sampai ke Papua Barat sehingga para pejabat militer dan sipil yang bertugas di Papua saat itu membawa barang-barang berharga dari Papua ke wilayah Indonesia lain sehingga timbul suatu anggapan bahwa orang Indonesia merampok kekayaan orang Papua. W Harga barang-barang di Papua pada sat itu melambung tingi meskipun
Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

ada k t

Tera an aa istrs

adminstrasi laa Paa dda Belada diingia dan diganti denga-d dm ah

awal proses teralienasinya orang-orang Papua asli di tananya sendin. W

Pendekatan Keamanan terhadap para pendukung OPM dan kaum

intelektual yang berbeda pandangan dengan pemerintah hingga sat ini masih terus berlangsung. Terjadinya proses irianisasi di bidang pemerintahan dan sektor swasta.

c. Program transmigrasi yang diinterprestasikan sebagai program jawanisasi dan islamisasi di Papua. Munculnya pandangan tersebut karena pengambilan lahan/tanah adat milik rakyat Papua tanpa adanya ganti rugi dari Pemerintah.
d. Pengerukan kekayaan alam secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Kandungan kekayaan alam yang tak terhingga seperti kekayaan hutan, tambang tembaga dan emas, minyak dan gas bumi dan kekayaan laut, sebagai salah satu contoh adalah pendapatan perhari PT. Freeport Indonesia 3 Juta Dolar AS. Lebih sialnya lagi perusahaan macam Freeport yang mengeksploitasi kekayaan tambang tembaga dan emas di Papua tidak dapat memberikan Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

untu merd a nla m kar sda erlu

lama terabaikan.

e. Faktor Timor Timur, dimana Penduduk Asli Papua sangat

cemburu terhadap perlakuan Indonesia pada Timor Timur dari segi kekayaan alam dan perhatian pemerintah pada Pembangunan. Papua sebagai daerah pemberi devisa sangat besar pada Indonesia tetapi yang dikembalikan ke Papua sangat sedikit. Sebaliknya Timor Timur tidak memberikan apa-apa bagi pemerintah pusat tetapi anggaran pemerintah bagi pembangunan Timor Timur sangat luar biasa.

Dalam proses kemerdekaan Timor Timur perhatian Internasional sangat besar sedangkan untuk Papua masih minim jika Indonesia berani memberikan hak untuk menentukan nasib bagi Timor Timur mengapa Papua Barat tidak? Apalagi Papua Barat masuk Indonesia melalui persetujuan Internasional yaitu Persetujuan New York. Itulah sebabnya

Keadaan Umum Wilayah Propisi Papua

ReSOLUSi DASAR MENUJU PAPUA MeRDEKA

untuk pengakuan kemerdekaan Papua Barat. 2Faktor eksternal yang mempengaruhi keinginan orang Papua untuk merdeka antara lain :

a.Kemerdekaan PNG dan negara Pasifik Selatan : Kemerdekaan PNG dan negara-negara lainaya di Pasifik Selatan
- Pemikiran orang Papua, mereka juga merupakan suatu bangsa yang sama-sama punya hak untuk merdeka. Adanya perbedaan etnis bagi orang Papua yang merupakan ras Malanesia. PNG dan negara di Pasifik Selatan lainnya yang lebih miskin dari Papua Barat dan PNG bisa merdeka mengapa Papua Barat tidak.
b. Ada campur tangan pihak asing khususnya Amerika Serikat dalam masalah Papua Barat dimana:
- Jika pada masa perang dingin Amerika Serikat membantu memasukan Papua Barat ke pangkuan RI, maka sejak perang dingin berakhir pula dualisme kebijakan AS terhadap Papua Barat. Secara resmi Pemerintah AS tetap mendukung integrasi nasional Indonesia, di sisi lain ada sekelompok kalangannya AS seperti aktivis LSM dan sektor-sektor AS yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua Barat.
Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

anta a Gun ad, Marcus Kaisiepo September 1945). Ino m dar ia a an menana na nuk mmerona le karena moti-motif poltik (Angota MPRS-RI F Karubuy 0 Maret 1967).Selam 40 tahun proses pembanguna di tana Paua i ha dijadia deologi dan kebijakan yang dipaksakan dan itu mmbuat orang Papua mera terbuang dari tanahya. īiak heran il ujung-ujungnya pembangunan di tanah Papua ini justru dilihat sebagai penjajahan. Akibatnya orang Papua beramai-ramai menuntut kemerdekaannya (Wawancara penulis dengan Pdt. Herman Saut Mth, di Jayapura tanggal 22 Maret 1999). “..Persiapan menuju kemerdekaan sudah matang, kemerdekaan itu sudah diproklamirkan 1 Desember 1961 tinggal pemerintah RI mengakui kemerdekan itu. Karena itu, upaya pemerintah untuk menghilangkan kemerdekaan Papua dengan otonomi khusus sama sekali tidak dibenarkan." (Demikian ungkap Frans Kemipit, wakil masa penentang sosilisasi otonomi khusus di Merauke tanggal 16 Februari 2000 tulis Kompas, 17 Februari 2000). "Terima kasih kepada pemerintah RI yang sudah hidup bersama selama 8 aun denga angsa dan raat Paua e asi kea Presidn Keadaan Umum Wilayah Proisi Papua

ReSOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

a

amen a Uu Dara g drwasih

Jayapura Port Numbay).

Adanya upaya pemerintah untuk mengeliminasi bantuan ekstenal bagi kmerden Pa ara ea r dplomai ser a akua oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan dukungan intenasionl erhadap kemerdekaan Papua Barat yang masih kurang, khususnya dari unsur negara, karena masalah Papua sangat berbeda dengan kasus Timor Timur yang mendapat dukungan penuh dari dunia internasional.

3. Kondisi Sekarang Membaca dan menyimak dari keempat kutipan di atas dapat menunjukkan perasaan dan hati orang Papua dalam tiga kurun waktu yang berbeda, tetapi dalam nuansa yang sama, yakni perasaan bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Papua adalah saudara senasib sepenanggungan dalam era kemerdekaan. Namun karena adanya monopoli kekuasaan, jabatan dan kekayaan oleh orang-orang Indonesia non Papua terhadap orang-orang Papua, maka ada peraa ahwa orang-orang Indonesia sedang menjajah orang-orang Papua. Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA 11

ekonomi.

intelekual kusu Kal usm U A A daa mengolksi

lagu-lagu daera Iria a unuk dendangkan dan diream bersama

kelompok musik etnik “Mambesak". Lagu darah Irian Jaya ini bukan saj populer di tanah Irian, melainkan sampai ke Netherlands, PNG dan Vanuatu. Sayang, perasaan nasionalisme yang masih dalam kerangka NKRI itu dihadapi dengan cara-cara kekerasaan Arnold Ap sendiri ditangkap, dimasukan ke penjara dan kemudian ditembak mati karena dituduh akan melarikan diri dari penjara. Hal ini merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya gelombang pengungsian dari Irian Jaya ke PNG pada tahun 1984-1985 yang mencapai jumlahnya 10.000 orang. Sejak tahun 1984-1998 gerakan OPM di Papua merupakan perpaduan antara gerakan OPM dengan gerakan intelektual yang dimotori oleh para mahasiswa dan dosen Uncen dan PTS yang ada di seluruh tanah Papua. Pada tahun 1998 muncullah wadah baru untuk mempertemukan perbedaan pandangan antara

Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papu

RESOLUSt DASAR MENUU PApUa MeRdeKA

agama, mahasiswa dan ketua-ketua adat.

dua ko at:

M ot eh

para birokrat dan politisi. H Mereka yang nu d ma jalur yang didukung oleh kaum intelektual, Pemda, tokoh agama, tokoh adat, mahsiswa dan seluruh lapisan masyarakat strata bawah. Kedua kelompok tersebut memiliki alasan masing-masing untuk mempertahankan posisi mereka antara lain : Mereka yang menuntut otonomi penuh mengatakan bahwa secara hukum nasional dan internasional Papua Barat sebagai bagian integral dari Indonesia sudah final, dan sekarang kita tinggal memperbaiki orang-orang Papua sebagai tuan rumah yang mengatur rumah tangganya sendiri. 公 Para pendukung kemerdekaan (Jalur M) sesungguhnya tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, dengan alasan bahwa pemberian otonomi itu dahulu sudah dijanjikan dan ada peraturan perundang- undangannya, yaitu UU No. 5 tahun 1975, tetapi dalam pelaksanannya tidak. Sentralisasi kekuasaan pusat atas daerah masih terus berlangsung. Jika nanti diberikan otonomi khusus dalam prakteknya bisa saja lain seperti yang sudah terjadi sejak tahun 1963, karena selama 40 tahun berintegrasi dengan Indonesia merupakan masa yang cukup Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

bagian.

end t aa

Papua.

4. Rekomendasi
   

   Atas dasar ltar elakan sejarah, masalah pokok dan kondi sekarang

sebagaimana dapat diuraikan di atas, maka penulis berupaya untuk membuat beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi OPM di Papua Barat ang dibagi dalam 3 bagian yaitu jangka pendek, menengah dan panjang :

a. Jangka pendek (1- 5 Tahun)
b. Jangka menegah (1-10 Tahun)
c. Jangka panjang (10 –25 Tahun )

Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

RESOLUSt DASAR MeNUJU PAPUA MeRDeA

esa a ss

ekonominya dibandingan dengan penduduk daerah laina di Indonesia.

Sementara itu, karakter budaya masyarakatnya yang sangat ekslusif dan

menyebabkan mereka seri tak tersentuh dinamika pembangunan yang

selama in egitu nen disosialsasikan ole pmerinta usat Provinsi Ppua merupakan provinsi paling timur, yang keluasan wilayah daratannya sekitar

394.800 Km², namun luasnya wilayah Papua tidak dimbangi dengan jumlah

penduduk yang memadai.

C. JUMLAH PENDUDUK DAN KEHIDUPAN EKONOMI
1. Penduduk Perkiraan jumlah penduduk Papua pada tahun 1988 adalah 2.355 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk di wilayah ini masih kurang dari 6 jiwa/km². Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk sebesar

Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA 11

baru mencapai 1.943 jiwa.

dengan transmigrasi.

dan Malu an berisitf datang endii nuk menadu nasi i kta-

kota provinsi ini.

etap aala ra a raa i daai u saj

adala relitas keterisolasian darah pedalaman erutama disebabka karena

terbatasnya infrastruktur yang dibangun. Desa-desa di pedalaman sebagian besar dari jumlah 2.280 buah desa di Papua, letaknya terpencar dan berjauhan satu sama lain, dan umumnya hanya bisa dapat ditempuh melalui jalan setapak Bahkan saling berjauhannya antar desa tersebut tidak jarang harus dicapai dengan berjalan kaki selama 3 atau 4 hari. Yang dimaksud dengan “desa" di daerah pedalaman Papua sesungguhnya bukanlah desa sebagaimana halnya desa pelosok di pulau Jawa yang masih mengacu pada konsep wilayah pemukiman karena kebutuhan hubungan yang muncul karna peran eksternal, yaitu pemerintah yang berkuasa.Dea d Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

RESOLUSi DASAR MeNUJU PAPUA MERDEKA

enga

belum terjangkau dengan pembangunan di tanah Papua ini.

2. Perekonomian Dalam rangka memajukan dan memperkuat basis ekonomi kerakyatan dengan program Bandes dan IDT yang diberikan untuk desa-desa tertinggal tak ada yang meragukan bahwasanya desa di pedalaman Papua adalah desa miskin dalam kondisi yang sangat parah dan tidak ada perubahan. Misalnya bantuan Presiden (Bandes) sebesar Rp 5.000.000,- bagi desa di palau Jawa sudah cukup, sedangkan untuk Irian tidak cukup. Alasannya simpel saja yaitu:
   a. Tingginya harga barang-barang.
   b. Transportasi hanya lewat udara dan laut
   c. Belum terjangkaunya daerah-daerah terpencil.
   d. Biaya transportasi yang cukup tinggi Karena itu, namun rakyat yang tidak bekerja tidak mampu membeli barang-Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

ang Papua.

Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua

BAB III

PEPERA PAPUA 1969

DAN

KaSUs TiMoR TIMUR

Suasana Pepera

tahun 1969

Operasi MandalaH melalui Trikora

Penyerahan Irian 4 Barat dari UNTEA kepada RI tahun 1963 an Kekuas am man Barat Kenada Republiktndor CVNarasiman Wakil Sekjen PBB

BAB III

PEPERA PAPUA 1969 DAN

KASUS TIMOR TIMUR

A. NASIONALISME Suat realita olitik yang tak bisa dielakkan dwasa ini di kalangan rakyat Papua yaitu semakin memudarna nasionalisme dan kebanggaan orang Papua sebagai bangsa Indonesia. Hal ini sangat jelas pada peringatan HUT ke 55 kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2000 lalu. Di halaman rumah penduduk asli Papua hampir-hampir di seluruh pelosok wilayah Papua tak kita temukan adanya pengibaran bendera merah putih dan juga tidak ada kegiatan yang menurut tradisi dan kebiasaan dalam rangka memperingati momentum 17 Agustus. Partanyaannya, "Mengapa rakyat Papua semakin hilang rasa nasionalisme dan kebanggaanya sebagai orang Indonesia?" Untuk dapat menjawab fakta tersebut dapat ditinjau beberapa aspek, antara lain:
1. Aspek Sejarah Politik Pandangan pertama dari aspek sejarah politik menurut hemat penulis Pepera Papua 1969 dan Kasus Simor Simur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

dari wilayah RI, karena :

a. Benteng Dubus.
b. terpisah. Oktober 1928. bangsa Papua Barat adalah bangsa yang masih primitif.
e. Pa ea aa waa o a eu perng Jepang di Saigon pada tanggal 12 Agustus 1945, Drs. Muhamad Hata menegaskan bahwa bangsa Papua adalah ras negroid, bangsa Melaesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri sementara Ir Soekarno mengatakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.
f. Papua Barat idak termasuk di dalam daerah-daerah yang diproklamirkan sebagai wilayah negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.
g."Oran Papua itu budak berkult hitam,berambut keriting dan bau busuk."Ha tersebut diungkapkan oleh gubernur pertama Portugis di Maluku Jorge

Pepena Papua 1969 dan Kasus Timo Timnk

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

Mercator tahun 1569.

2. Aspek Ideologi

Di dalam kesadaran kebangsaan atau nasionalisme bila dipahami

denga bak a ara ubykif

uatmasaamsa da stuan an

disebut sebagai bangsa Papua atau bangsa Indonesia. Kesadaran akan dentias diri sebagai komunitas sosial seperti yang diuraikan oleh Benedict Anderson tentang Imagined Community, untuk menjelaskan proses terbentuknya kesadaran nasional pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai dampak dari kolonialisme yang telah menetapkan batas-batas teritorial yang jelas atas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Kesadaran akan identitas diri yang terbentuk dalam perjalanan sejarah di atas dapat dikatakan memberi motivasi bagi rakyat Papua untuk mempertanyakan identitas dirinya dalam kesatuan keindonesiaan. Upaya untuk mempertanyakan identitas dirinya sebagai suatu komunitas sosial terbukti dari gugatan rakyat Papua untuk mengembalikan nama Papua yang selama 40 tahun berintegrasi, walaupun sengaja Pepera Papua 1969 dan Kasus Timor Timur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

2000.

an mb aa a asan

men ang diujudkan dala aksi demonstrasi yang disertai dengan pengibara bendera Bintang Kejor dan dinanikay lag angs “Hi Tnk Papua", dilakukan secara resmi pada upacra tanggal 1 Desember 1999di Taman MBI pusat kota Jayapura, tepatnya jam 06.00 WPB. Uacara tersebut dihadiri oleh †

80.000 orang.
3. Aspek Hukum
a. Secara de facto, pada tanggal 1 Desember 1961 rakyat Papua telah menyatakan kehendaknya untuk merdeka dan negara yang baru merdeka
Pepera Papua 1969 dan Kasus Timor Timur

ResOLUSi DASAR MeNUJU PAPUA MERDEKA

di yat ag esmber 1961.

b. Secara de jure : Pida 1945 Alinea I Pembukaan UUD 1945 Deklarasi Universesal HAM tanggal 10 Desember 1948 leh PBB Resolusi PBB nomor 1514 tahun 1960, tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-negara dan Daerah Jajahan Gouvernementsblad Van Netherlanch Niew Guinea Tahun 1960 Nomor 69 tentang lagu kebangsaan negara. Pernyataan resmi Tuan Nicholaas Youwe dalam persidangan komisi gabungan Pemerintah RI dan Belanda dalam pembahasan status politk, nasib, tanah, rakyat dan bangsa Niew Guinea/rian tanggal 19 Juli 1950 yang isinya tentang penyelesaian atas campur tangan bangsa Indonesia yang dinilainya tidak berhak untuk mengurus status politik Papua Barat. Surat rahasia Presiden AS John F Kennedy kepada Pemerintah Belanda cq. Dr. J.E.de Quay, Perdana Menteri Belanda, tertanggal 2 April 1962.
4. Aspek kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamnan TNI/POLRI di wilayah Papua Setelah pasca berintegrasinya Papua ke dalam NKRI, kesadaran subyektifitas dapat dirusak dan dihapuskan lewat pengalaman empiris, dengan Pepera Papua 1969 dan Kasus Timor Timur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

an u a a t.

pelanggaran HAM disebabkan oleh :

1962.

dan smakin dekatnya ubungan Indonesia denga negara-negara

Blok Timur sebaimana tertera dalam surat rahasia Presiden AS.John

F. Kennedy de Quay tanggal 2 April 1962. Sebagai akibatnya,Belanda tunduk pada tekanan politik AS untuk menandatangani persetujuan dengan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Mengapa New York Agreement tersebut dapat memperkuat AS menekan Belanda untuk menandatangani New York Agreement? Hal tersebut disebabkan beberapa alasan, antara lain : Adanya perang dingin antara Blok Barat (dikomandoi AS), yang berpaham demokrasi liberal dan Blok Timur (Uni Soviet) yang berpaham komunis. é Amerika Serikat telah mengalami kekalahan dalam Perang Duni
Pepera Papua 1969 dan Kasus Timor Tmu

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

II dengan dbmy pangkan angkaan erang Amerika Srikat

di Pearl Harbour (Pasik oleh pasukan Jepang Sedangkan Blok

Timur di bawah komando Uni Soviet yang berpaham komunis

sudah masuk dan menguasai Asiadiantara RRC dan Vietnam.

Pada kesempatan itulah Ir. Soekarno menggunakan momen

tersebut ntuk menekan AS (PBB)agar AS dapat menekan Belanda

untuk menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia. Hal ini sebenarnya telah diprotes oleh negara-negara Afrika, negar Pasifik Selatan dan Malaysia, yang menyatakan bahwa, biarlah rakyat Papua Barat yang menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara Papua Barat. Sikap Malaysia menyebabkan bangsa Indonesia merasa tersinggung, lalu terjadilah konfrontasi Indonesia Malaysia yang mengakibatkan Indonesia harus keluar sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tahun 1950. Amerika Serikat merasa terancam, karena jika Indonesia masuk menjadi anggota Blok Timur, maka komunis akan mulai memperkuat pangkalan angkatan perang Uni Soviet di Pasifik, khususnya pulau Biak untuk menyerang Amerika Serikat. Kalau hal itu terjadi, Amerika Serikat akan mengalami kekalahan melawan Blok Timur. New York Agreement adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral karena tidak pernah melibatkan orang Papua/wakil- wakil resmi bangsa Papua Barat untuk membicarakan status politik dan nasib bangsa Papua Barat. Isi New York Agreement dalam pelaksanaannya adalah hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, untuk memilih apakah bangsa Papua Barat mau merdeka atau berintegrasi. Dan hal ini tidak pernah Pepera Papua 1969 dan Kasus Simor Simur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

disosialisasikan kepada rakyat Papua.

Presiden RI No. 11 Tahun 1963 tanggal 15 Mei 1963.

e pemilihan yang demokratis.

Sejak anga9ma uammpatkan

asua Pa Barat. Pasukan yang ditempatkan di Papua adala pasukan organik dan non organik TN/Polr dari semua Kodam dan Polda di seluruh Indonesia Akibat dari engiriman pasukan militer dari TN/olri, mak tela terjadi tindakan kejahatan dan pelanggaran antara lain: Pelanggaran akan hak-hak politik dan HAM di tanah Papua yang brutal di luar batas prikemanusiaan pembunuhan secara kilat, penguburan manusia secara hidup-hidup, penembakan terhadap korban dengan terlebih dahulu disuruh menggali kuburannya sendiri. Pembunuhan ayah yang kemudian dagingnya dibakar dan dipaksakan untuk dimakan oleh isteri dan anak-anaknya, ada yang diikat kaki dan tangan lalu dibuang ke laut dari as heliopter enangkaan (penculikan) dar rumah dan tidak perna kembali Perlakua kejuga terjadi dengan mmasukka bei panas Pepera Papua 1969 dan Kasus Timor Timur

ResOLUSi DASaR MeNUJU PAPUA MeRDEKA

dan disulut dengan api rokok. disuruh untuk membuka lubang anusnya lalu disulut dengan api rokok,alat kelamin wanita ditusuk dengan bayonet/kayu. Penahanan

tanpa ada proses pengadilan, pembakaran rumah penduduk,

pengrusakan kebun rakyat, dan lain-lain. Banyak sudah pelaku dan pejuang emansipasi di Papua yang dibantai seca keji dan kejam Tindakan kekerasan yan dilakukan oleh aparat TNI Polr di Papua tidak jauh berbeda dengan tindakan kejahatan yang dilakukan dleh PKI pada Tanggal 30 September 1965. Misalnya pembnuhan keji terhadap Ketua PDP Theys Hiyo Eluay, Ferry Awom, Arnold Ap, Dr. Thomas Wanggai, Steven Suripaty, Mina Sangkek, Aristoteles Masoka, Willem Onde, Mekianus Salossa,Musa Keba, Abner Asmuruf dan lain sebagainya. Berbagai kasus tindakan kejahatan pelanggaran HAM seperti pembantaian oleh TNI (ABRI) di seluruh dataran tanah Papua, antara lain: Pada Tahun 1965 di Manokwari Pada Tahun 1968 dan Tahun 2000 di Sorong di halaman gedung Gereja Imanuel Boswezen Peristiwa Ayapo Berdarah dengan korban 70 orang Pada Tahun 1977 di Jayawijaya Pada Tahun 1984 dan 1988 di Sarmi Jayapura Pada Tahun 1977 dan 1986 di Timika Pepera Papua 1969 dan Kasus Simor Simur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Pada Tahun 1989 di Mapendum (Puncak Jaya)

Pada Tahun 998 embnhan di Biak dan Abpura

Pada Tahun 2001 di Bonggo Jayapura

Pada Tahun 2001 di Wasior-Manokwari

Pada Tahun 2001 di Yapen Waropen Pada tahun 2001 di Merauke

eaa a h Indonesia dan aparat keamanan kepada rakyat Papua untuk dapat mengekspresikan dan mengartiulasikan dentitas uda mereka Kdian inijstru en atr ai raya ia ea menijdi orang Indonesia. Fakta menujukkan bahwa masyarakat Papua telah tiba pada suatu tahap paling akhir dan merata di berbagai lapisan masyarakat, untuk secara kolkif berusaha menggunakan identitas dirinya sendiri, seperti penggunaan nama Pua,bndera Bintang Kejora dan lagu kebangsaan “Hai TanahKu Papua" sebaga manisfestasi dari nasionalisme Papua. Pada kenyataa ini, psikologi subyektifitas keindonesiaan telah dirusak sendiri oleh praktek kejahatan da pelanggaran HAM yang dilauka le pemerintah Indonesia. Artinya, kesadaran psikologis masyarat Papua Pepera Papu 19 dan Kasu TimonTmk

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

aat Sumpa d ad a 28 b 1928 dicetuskan saa

oe uan bang Pda

dengn ha a e. Nan

hal t tena diabaika a Prolas 17 Agustus 1945 hingga era

rd Bau (1 18) dengan ea argumen aar lai : 1. Padasaa Sumpa Pemuda 28 Oktober 1928,tidak da perwakilan pemuda

Papua yang hadir.Yang ada hanya Pemuda Jong Sumatera, Jong Jawa,

Jong Celebes dan Jong Ambon.

2. Pada aat pacara Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak ada rakyat Papua yang hadir.
3. Batas wilayah Negara RI adalah mulai dari Sabang sampai Maluku. Pada hakekatnya, Indonesia dapat membentuk kesatuan budaya meskipun ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, termasuk nasionalisme rakyat Papua. Perlu dingat bahwa, yang dimasukkan ke dalam nasionalisme Indonesia bukanlah tujuan akhir, melainkan kemanusiaan. Ironisnya, cita-cita luhur Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, oleh Ir. Soekarno malah dibelokkan Pepera Paua 19 dan Kasus Timor Timur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

melepaskan diri dr kesan imperealisme dan intervensionis Jawa.

P a

ei a a pu

polit O a l waku ni gja a a iaha diri di wilayah-wilayah tertentu. Gejala di berbagai wilayah terutama di Aceh dan Paua, bukan lagi berkembang dari otonom ke federal tetapi dari otonom ke merdeka. Kondisi di kedua wilayah tersebut justru diperburuk oleh aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh aparat militer dan Kepolisian In- donesia. Walaupun pemerintah pusat berinisiatif memberikan otonomi khusus kepada kedua daerah tersebut, namun keinginan untuk memisahkan dir tetap kuat, sebab tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri terus terjadi walaupun UU Otsus sudah disahkan dan Pepera Papua 1969 dan Kasus Timon Tima

ResoLUSt DASAR MeNUJU PAPUA MERDEKA

oleh Kopassus.

ini tidak seimbang bahkan tidak adil sama sekali.

Meskipun posisi dan peran Papua sangat sentral dalam perekonomian

nasional namun 1.738 (80%) desa dari 2.000 desa di Papua termasuk desa

miskin dan masuk dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sekitar 10,7 jta hektar tanah dan hutan Papua telah dikapling bagi 44 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH ), sehingga masyarakat asli pemilik hak adat malah dibatasi haknya untuk mengambil kayu bakar. Nasionalisme bangsa dalam bentuk aspirasi dan tuntutan dari rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI bukanlah persoalan budaya dan ekonomi semata namun sebuah perwujudan politik dari akumulasi berbagai permasalahan, antara lain:

1. Persoalan ketidakadilan, diskriminasi, kejahatan dan pelanggaran HAM.
2. Pembagian kekuasaan dan hasil kekayaan alam yang tidak adil
3. Kemiskinan, kebodohan, pengrusakan lingkungan
4. Kuatnya rasa nasionalisme yang tertanam dan menimbulkan pernyataan Pepera Papua 1969 dan Kasus Timor Simur

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

karena terjajah.

mampu mengats persoalan-persoalan yang ada. Papua akan

PEPERA 1969 DI PAPUA

Barat) atau berintegrasi dengan NKRI. etl

penuis berusa untuk mereonruksi kejada ewa endean sejah

politik untuk melihat persamaan :

1. Psikopolitik yang berbentuk aksi-aksi pemberontakan sert gerakan OPM, aksi-aksi demonstrasi, pengibaran bendera Bintang Kejora, tuntutan merdeka dengan pemisahan diri dari NKRI setelah 40 tahun berintegasi
2. Pengalaman empiris membuktikan bahwa pelaksanaan Pepera tahun
   Pepera Papua 1969 dan Kasus Timon Timu

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

dengan Indonesia.

pad nga eebe 1. 1752VI

Pa g a

s 93, a bagsa Papua. Lebih tragis lagi, pemerintah Indonesia telah merekayasa dan memanipulasi suatu aturan permainan yang sangat melenceng dari isi pasal 18New York Agreement di mana penyelenggaraan Pepera tahun 1969 atas dasar one man one vote, namun digai dan diubah dengan sistem perwakilan (proporsional), melalui Operasi Khusus (OPSUS) yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Untuk menunjang sistem perwakilan, Ali Moertopo membentuk sebuah Dewan di Papua yang disebut dengan nama "Dewan Musyawarah Pepera" (DMP) yang beranggotakan 1.025 orang yang terdiri dari tokoh-Pepera Papua 1969 dan Kasus Timor Timur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

yaitu:

a. Jayapura

b. Teluk Cenderawasih

C. Manokwari
d. Sorong
e. Fak Fak
f. Jayawijaya
g.Merauke
h. Paniai Alasan pembentukan DMP oleh OPSUS adalah:

a a a

mempengaruhi proses penentuan pendapat rakyat. 2Alasan ondi georais dala anga ros soilisai Pera

3. Selain rekayasa dan manipulasi pelasanaan Pepera melalui OPSUS ada juga tindakan represif atau kekerasan yang dilakukan leh ™NI Polri dalan bentuk: Aksi-aksi intimidasi Ancaman kekerasan Pelanggaran HAM atas rakyat dan penduduk Papua Para anggota DMP yang berjumlah 1.025 orang itu telah
   Pepera Papua 1969 dan Kasus Timor Timar

REsOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

aasi dnga i iska disapala g T y y ap dan Drs.Bas Retob, anta Pegawa Kantor Perwakilan Pemda Papua di Jakarta.

a a berikut:

1. d a N Yor e ment yang diubah menjadi stem perwakilan proporsional DMP 1.025 orang) 2 Sebagai easi atas penolakan /3 Anggota Majelis Umum PBB maka dikeluarkan nota diplomatik yang mencatat bahwa pernah diadakan smaam milihan umu di Pau.Prlu iambaan baa, pada saat perdebatan mengenai hasil Pepera, Koffi Anan salah seorang Seketaris Yunier dari Sekjen PBB, dan kini menjabat Sekjen PBB) pernah berada di Papua khususnya di Kabupaten Fak Fak menjelang Pepera tahun 1969. Pepera Paua 9 dan Kasus Jimor Timur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

D. diminta penyelesaiannya. Cendrawasih. Suda 9 i ulala k adat t is ra iona ma a ea ang dimanfatkan tanpa mempertimbangkan kehadiran manuia Papua Akibtya, lahir dan muncul perasaan diperlakukan tidak adil dan rasa tidak pus akibat penjajahan. Masyarakat dapat membandingkan situasi dan kondisi mereka tatkala masih berada di bawah penjajahan Belanda dengan Indonesia,sehing menurut mereka ada timbul semacam penjajahan baru (nekolonialisme), atas penduduk setempat. Hal ini mungkin bisa dibandingkan dengan masa-masa awal tatkal masuknya pemerintahan Dai Nippon Jepang di Jawa (Indonesia) pada thn
Pepera Papua 1969 dan Kas Timo Tnt

ReSOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

berakhir pada perang Pasifi 95.

NKRI yaitu :

1. Pendekatan Pembangunan Persa dperla d d a erhdap Indonesiaberdasarkan pengalaman empiris pelaksanan pembangunan asiona sla a u daa bra ftor sebai ekes dari elaksa mangunan di Paa antara lain :
   a. Proses rekrutmen dan dominasi kebijaksanaan politik Pandangan yang berkembang selama 40 tahun integrasi adalah, orang Papua diperlakukan secara tidak adil bahkan diskriminatif oleh pemerintah RI, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dan berperan aktif. Hal ini terbukti dari proses rekrutmen untuk menduduki jabatan-jabatan strategis karier dan politis baik di pusat maupun di daerah seperti pencalonan bupati, walikota, Kakanwil. Bahkan, gubernur sekalipun cenderung menolak aspirasi Pepera Papua 1969 dan Kasus Simor Timur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

departemen di Jakarta tidak dijumpai.

adi b

abaa U d ua si ga

membangun Papua selama 40 tahun.

b. Eksploitasi kegiatan ekonomi

Papua bisa dikatakan bagai korba dari konspirasi oltik tingkat tinggi

antara Indonesia dan AS, hal ini terbukti dari surat rahasia Presiden John F Kennedy yang ditujukan kepada Perdana Menteri Belanda pada bulan Juni 1961 yang menekankan agar West Papua segera diserahkan kepada Indonesia. Konspirasi tersebut bertujuan untuk mengamankan kepentingan ekonomi AS

dalam eksploitasi dan eksplorasi tambang tembaga dan emas yang sekarang

dikenal pada PT. Freeport Indonesia di Timika Papua. Beberapa kasus eksploitasi kekayaan alam di Papua dengan tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat, yakni: PT. Freeport, Perusahaan Kayu Jayanti, Barito Timber,

Pepera Pa Kasus Timor Timur

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA Usaha Mina Sorong,

H Das Mamberamo, HPT. Henrison Sorong, HPerusahaan minyak Sorong, H

Perusahaan ikan di Biak, dan lain-lain.

Hal yang sama pernah terjadi di Sorong pada tahun 19, dimana tindakan

pemerinta Kaupa Srn ala ha n rhd peulis bersam delapan

pemilk ta adat oleh Buati Soron. Karn tidak bersedia menerakn

tanah untuk kepentingan transmigrasi, maka pemilik tanah adat ditangkap dan ditahan/dipenjarakan di Markas Kodim 1704 Sorong selama 14 hari. Pada waktu kami dalam tahanan, penebangan lokasi pemukiman transmigrasi segera dilakukan dan yang bertindak sebagai kontraktor dalam proyek tersebut adalah ABRI.

c. Interaksi sosial dan intervensi kebudayaan Fakta sosial membuktikan dari interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis baik di kota besar maupun kehidupan bersama di lingkungan pemukiman di Papua, ada kecenderungan terjadinya kesenjangan dan disharmoni. Adanya polarisasi yang tercermin dalam ungkapan “pendatang versus penduduk asli" atau orang Papua dan orang non Papua (Indonesia). Demikianlah hubungan yang tidak harmonis ini menampakkan wajah primordialisme, kesukuan yang ekstrim atau feodalisme dalam jenjang struktur sosial yang ada dan, sebagai akibatnya muncullah suatu sikap inferior dan superior dalam hubungan dan interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis termasuk
apua 1969 dan Kasus Timor Timur

KONGRES RAKYAT PAPUA II

intervensi budaya dan status sosial.

tebut d ngara a A la Pu Dimana mas ndaa aua daa a ng danga ereja

tidak. Demikian pula kasus penempatan transmigrasi yang dapat menimbulkan ekses, penduduk asli Papua merasa dianaktirikan.

Pendekatan pembangunan selu menggunakan pendekatan birokratis dan

meliterisme dalam menerapkan sebuah program seperti Transmigrasi

Bhineka Tunggal Ika. Hal semacam ini pernah dialami oleh penulis yaitu pada tahun 1992, dimana rencana program transmigrasi masuk wilayah Desa Moswaren Kecamatan Aitinyo Kabupaten Sorong. Masyarakat yang mempunyai hak adat atas tanah adat sebenarnya dapat menolak program transmigrasi, tetapi apalah artinya kekuatan rakyat. Pada tanggal 13 Agustus 1992 melalui rapat Muspida yang menghadirkan Bupati Sorong, Dandim 1704 Sorong, Kapolres Sorong, Departemen Transmigrasi Kabupaten Sorong dan Camat Aitinyo, masyarakat dipaksa untuk menyerahkan tanah bagi pemukiman transmigrasi, namun rakyat menolak. Apa yang terjadi? Rakyat ditodong dengan senjata untuk menanda tangani surat pelepasan tanah adat, penembakan gertakan terjadi di mana-mana sehingga pada saat itu penulis yang ikut sebagai pemberi motivasi langsung mengadakan protes dan perlawanan. Di Papua juga terdapat rasa tidak aman dan kurang perlindungan hukum. Akibat pendekatan keamanan yang berlebihan, muncullah ungkapan “Apakah orang Papua itu musuh ABRI atau ABRI itu memusuhi orang Papua“ karena Pepera Papua 1 s Timor Timur

ReSOLUSI DASAR MeNUJU PAPUA MERDEKA

2.Pendekatan Sejarah Politik Dari segi sejarah politik, pelaksanaan pembangunan selama 40 tahun telah menendorong timbulnya berbagai masalah di Papua, hal ini dikarenakan:
a.Harus jujur diakui bahwa, integrasi Papua ke dalam NKRI merupakan kesalahan besar yang dilakukan Indonesia pada rakyat dan penduduk Papua. Kesalahan sejarah politik pada saat KMB 1948 di Den Haag (Belanda), tatkala Indonesia-Belanda membicarakan persoalan kedaulatan Indonesia, termasuk Papua, rakyat dan wilayah ini tidak dilibatkan secara “subyek". Meskipun pada saat itu wakil orang Papua seperti Silas Papare, Nicolaas Youwe, Herman Wajoi dan lain-lain dalam delegasi Indonesia, namun mereka tidak dilibatkan secara subyek untuk mempersoalkan status politik tentang tanah mereka (Papua). Keberadaan mereka hanya sebagai obyek sebab KMB merupakan titik awal permasalahan status politik Papua yang dipersoalkan antara Indonesia, Belanda dan Papua.
b. Persoalan Papua yang secara intensif dipersoalkan lagi pada tanggal 15 Agustus 1962, pada saat Perjanjian New York yang di tandatangani oleh Indonesia dan Belanda, dengan tisak melibatkan partisipasi dan peran orang Papua mengenai tanah mereka. Rakyat Papua hanya menjadi obek bukan sebagai subyek dari perundingan tersebut.
dan Kasus Timor Timur Pepero

KONGRES RAKYAT PAPUA II

anta Indoesia-Belanda-rakyat Papu eri Tmor Timur.

Menapa a k

antara dua negara aitu Indonesia-Belanda tentang wilah Papua

seharusnya melibatkan peran dan partisipasi aktif rakyat dan

penduduk Papua kerena menyangkut nasib dan masa dean mereka, bukan nasib dan masa depan Indonesia atau Belanda. Menurut logika yang sederhana rakyat dan wilayah Papua yang sedang atau tengah menjadi konflik, seharusnya diikutsertakan sebagai subyek untuk menentukan pilihan politik, bukan antara Indonesia atau Belanda.

Pasca penandatanganan New York Agreement telah ditetapkan pasal 18, 19 dan 22, yang menyatakan bahwa rakyat Papua diberikan kewenangan untuk menentukan nasib sendiri melalui plebisit atau referendum. Namun hak duduk bersama ini telah diabaikan oleh pemerintah Indonesia-Belanda, dan inilah awal mla pelanggaran HAM Papua di bidang politik oleh Indonesia atau Belanda.

c. Pemerintah Indonesia diberi tanggung jawab umtuk mempersiapkan pelaksanaan Pepera tahun 1969 dengan sistem plebisit atau referendum, berdasarkan prinsip demokrasi yaitu, one man one vote, namun kenyataannya beebeda. Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto merekayasa suatu aturan permainan melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Rejim Soeharto merubah aturan New York Agreement
Pepera Papua 1969 dan Kasus Timor Timur

RESOLUSi DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

melali sise perwailan dengan dibentuknya DMP di Paua, yang

beranggotakan 1.025 orang wail yang ditentukan oleh pemerinah bukan

dari pilihan rakyat. Alasan Pemerintah Indonesia untuk membentuk DMP adalah : Pertimbangan dan kesulitan geografis Alam dan angkutan

3. Tingkat pemahaman politik dari rakyat yang digambarkan masih bodoh dan primitif (alasan klsik pemerintah Indonesia). Alasan tersebut hanya sekedar mendukung kepentingan dan strategi politik masyarakat Indonesia, karena Papua pada saat itu masih berada dalam teritorial kerajaan Belanda. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa di bulan Juni 1961 rakyat Papua mampu untuk melakukan pmilihan umum dengan sistem distrik penuh dengan menggunakan sistem one man one vote? Jadi, delapan tahun sebelum pelaksanaan Pepera, atau tiga tahun setelah Pepera, rakyat Papua untuk pertama kalinya di bawah rejim Orde Baru (tepatnya tahun 1971) mampu untuk melaksanakan dan mengikuti pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan one man one vote. Jika demikian, menurut pendapat penulis, sampai pada tingkat semacam itu ternyata pengalaman sejarah politik membuktikan bahwa rekayasa dan manipulasi politik Indonesia sangat canggih untuk mengkhianati, bahkan melecehkan hak asasi dari suatu kelompok masyarakat di muka bumi yang hendak menentukan nasibnya sendiri. Selain itu Indonesia tidak jujur sebagai bangsa yang beradab berdasarkan Pancasila dan UDD 1945 dalam menantati perjanjian internasional. Oleh karena
   sus Timor Timur Pepera Papr

KONGRES RAKYAT PAPUA II

人ARCT

secara jujur tanpa ditutup-tutupi.

Alaa aga

kecurangan yan dilakukan melali Pepera dan pelechan sikap tidak

onsie dala ata da eta d Peraa N

York

Pepena Papua 1969 dan Kasus Timor Timur

BAB IV EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PEMBANGUNAN PAPUA

Bendera Bintang

Kejora dan Merah

Putih berkibar secara

berdampingan di Taman Imbi, Jayapura, tanggal 1 Desember 1999.

Satgas Papua mengamankan pengibaran Bintang Kejora 1 Desember 1999.

Mubes Rakyat Papua di Jayapura, tanggal 12 November 1999

BAB IV

EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI

SERTa PEMBANGUNAN PaPUA

A. EKSISTENSI FREEPORT DI PAPUA Dalam analisis antropologi sosial, pola budaya yang ditampilkan oleh kelompok masyarakat di pedalaman Papua adalah pola budaya masyarakat subsisten yang hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan kegiatan meramu, yaitu suatu tingkat perkembangan budaya sebelum tingkat budaya pertanian. Dari sudut pandang ekologi, pola kehidupan yang ditampilkan oleh kelompok masyarakat di pedalaman Papua itu sebenarnya dapat menggambarkan perilaku penduduk ekosistem itu sendiri yaitu penduduk asli suatu wilayah tempat mereka hidup dan hal semacam ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak peradaban manusia itu. Pada tahun 1936 tim peneliti (Jean Jaeques Dozy) menemukan kekayaan alam berupa tambang emas dan tembaga, di Erstberg (Timika, Papua). Hal ini semakin memancing para penelit dri Eropa terus berdatangan ke Papua. Pada tanggal 15 Agustus 1962 telah lahirlah New York Agreement dan dibukalah Freeort Mac.Moran yang dikenal sebagai perusahaan induk dari Eksplorasi & Eksploitasi Pembangunan Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

PT. Freeport Indonesia.

a na a a raan

Belanda, sedangkan persoalan Papua mengalami kendala. eba eea ena a angal

15 Agustus 1962 di New York (Amerika Serikat),telah ditandatangani New

York Agreement antara pemerintah Indonesia dengan Belanda guna

penyelesaian kasus Papua. Hasil keputusan Nw York Agreement tersebut

antara lain :

a. Pada tanggal 1 Mei 1963 Papua (Irian Barat) dapat diserahkan kepada Indonesia
b. Sesuai dengan pasal 18 NewYork Agreement, lima tahun kemudian tepatnya pada tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969, diadakan jajak pendapat (Pepera) di Papua, dan hasilnya Papua Barat dianeksasikan secara ilegal masuk ke dalam wilayah NKRI. Upaya diplomasi politik antara pemerintah Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan kasus Papua mengundang banyak campur tangan negara-negara adi daya seperti Amerika Serikat. Presiden John F Kennedy sangat berkepentingan dengan posisi strategis Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang cenderung berpihak kepada negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet dan RRC. Bl tidak dapat dibendung, maka akan berkuasalah komunisme di Asia terutama di Asi Tengara, seperti di Vietnam, Laos, Kamboja termasuk Indonesia.

Eksplorasi & Eksplotasi Pembangunan Papua

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

le

guna penyelesaian kasus Papua.

Hal lain yang dilakukan oleh Presiden John F Kennedy yaitu englua Bld

D. .E. Qu a ain: Agar Belad na a aa Pu ra Idei arena apabila dibiarkan berlarut-larut hal itu akan menambah kemarahan Soekarno sehingga akan memperburuk situasi dan akan menggiring Indonesia jatuh ke tangan komunis.
b. Adanya kepentingan ekonomi Amerika di Papua Barat, dengan ditemukannya kekayaan alam berupa tambang emas dan tembaga pada tahun 1936 oleh Jean Jacques Dozy di Erstberg (Timika) Papua Barat. Sesuai dengan isi New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962, sejak tanggal 1 Mei 1963 Papua Barat menjadi wilayah “Administratif Republik Indonesia". Selanjutnya lima tahun kemudian harus dilakukan referen- dum/plebisit bagi penduduk Papua untuk menentukan “nasib dan masa depannya sendiri“. Memenuhi hal itu, pada tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969 dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang kemudian oleh rakyat Papua dinilai tidak sesuai dengan pasal 18 New York Agreement, karena Pepera diadakan jak pendapat (Pepera) seharusnya menggunakan prinsip “one ma one vote". Tetp prinsi tu tdak dilaksanakan seenuhnya akibat adanya rekayasa poltik yan dilakukan oleh pemerintah Indonesia Eksplorasi & Eksploitasi Pembc

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

Soeharto.

9 D n t a a a nda emb ng jab t a pii

dan hukum wilayah Papua masih dalam status quo?

Kesimpulan penulis,halini merupaan onspirasi politik antara Presiden

John E Kenned (Amerika Serikat) dengan Presiden Soekao (Indonesia).

Kemudian hasil konspirasi itu dilanjutkan oleh Soeharto dengan mengorbankan kepentingan, nasib dan masa depan komunitas sosial bangsa Papua. Jadi bertemulah dua kepentingan, yakni kepentingan Indonesia dengan kepentingan keutuhan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, sementara Amerika Serikat dengan kepentingan kapitalis dalam rangka mengelola emas dan tambang di tanah Papua. Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada, sejak tahun 2000 PI Freeport telah membantu rakyat Papua dalam upaya pemberdayaan penduduk dan masyarakat, terutama tujuh suku di wilayah eksplorasinya, melalui pemberian bantuan berupa beasiswa ke 5000 anak Papua yang bersekolah dar D hingga program S2 di berbagai perguruan inggi di dalam dan luar negeri. Eksplorasi & Eksploitasi Pembangunan Papua

RESOLUSt DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

. F da

ea a a

depa n ambagan

PT. Freeport telah mendukung sektor ekonomi kerakyata di tanah Papua

denga melibaa kelo masa ai aa asat dai

tradisi meramu ke mengenal par dari tahap yang sangat sederhana hingga berkembang menjadi semangat kewirausahaan yang cukup inggidi klangan penduduk lokal terutam di sekitar Timika, merupkan hasil pembinaan dan bimbingan putra daerah yang dilakukan oleh PT Freeport pada beberapa tahun lalu sehingga banyak pemuda dan pemudi Papua mulai menekuni bisnis antara lain :

1. Usaha di bidang Pertanian,
2. Peternakan,
3. Perikanan,
4. Koperasi dan jasa,
5. Industri bahan bangunan,
6. Usaha pertamanan,
7. Seni ukir, dan lain-lain Tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia untuk mendukung pembangunan di Papua yang dilaksanakan sejak tahun 1974, selaras dengan tingkat pendapatan perusahaan dan besarnya keuntungan. Tanggung jawab tersebut dinyatakan melui penyedaan 1% dari penghasilan kotor PT. Freeport
   Papua Eksplorasi & Eksploitasi Pemb

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Pa a badat

an berdaakan

masyarak a d d a S X

da S XI sea dbdaya elalui keia eonm asar di bwah

bimbinga a ibenuk

oleh PI Freeport Indonesia.

Wujud dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT Freeport

Indonesia adalah :

a. Membangun rumah masyarakat, 103 unit di SP IX dan 350 unit rumah di SP XII.
b. Membangun sarana umum berupa sekolah, gereja, klinik,sarana air bersih, balai desa dan lain-lain
c. Memberikan pelatihan kepada para petani
d. Membentuk dan membina koperasi.
C. NASIB ORANG PAPUA Waktu rakyat Papua sedang menyongsong pelantikan Yacobus Salossa

menjadi Gubernur Provinsi Papua, rakyat mempunyai harapan. Rakyat berhara Yacobus dat menciptakan kesejahtern dan mengembalikan

kea a r d an Pa an ela ingirka ela 40 Eksplorasi & Eksploitasi Pembangunan Papu

ReSOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

peni

ear o Insa.

Penulis sel bertanya kepada Tuhan dalam pikiran doa-da setiap harí, "Mengapa Tuhan menciptakan gunung-gunung batu dan salju yang indah itu di daerah Papua, khususnya Amugme? PT. Freeport Indonesia, ABRI, pemerintah dan orang luar datang mengambil hasil kekayaan lam Papua sementara rakyatnya sendiri menderita, ditekan, dibunuh tanpa alasan. Sungguh, Penulis benar-benar marah pada Tuhan. Mengapa dia menempatkan segala yang indah dan barang tambang itu di sini? Deretan bait-bait puisi di atas, dikutip dari Tuarek Narkine, tetua suku Amugme pada tahun 2002 dalam buku yang berjudul “Merana di Tanah Kelimpahan" yang diterbitkan oleh EL-SAM (1998). Meskipun bertahun-tahun suku Amugme dan suku lain di Papua telah dan sudah habis air mata bahkan darah, namun Amugme masih beruntung. Mereka masih punya Tuarek Narkitme, Tom Beanal, mama Yosepha dan ketua- ketua lain yang bisa menyuarakan kepentingan rakyat. Tegaklah di dataran rendah, ada suku Komoro yang nyaris terabaikan. Suku yang masih meramu hidup dari hasil hutan dan berburu serta mencari ikan di sungai itu sebenarnya jauh lebih sengsara. Kehidupan sosial budaya mereka berubah total, karena tanah adat mereka menjadi kawasan pembuangan tailing, limbah penambangan PT. Freeport Indonesia. Eksplorasi & Eksploitasi Pembangunan Papua

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Sosial ke kawasan Koperapoka Baru di Timika. au m u

rumah yang dibangun tidak sepadan dengan jumlah keluarga yang

dipindaan sn u u uu dini bebera keluarga. Akibatnya, terjadi migrasi pad tahun 1997. Dar 100 keluarga, hanya 53 keluarga yang tetap tinggal di Nawaripi Baru. Migasi tu berlangsung tidak atas dasar pola tradisional, sehingga membuat orang Nawaripi tercerai berai dari tanah adat, dusun sagu, ikan sungai bahkan air tawar mereka. Kembali kepada suku Amugme, protes tiada henti dan pembentukan perwakilan masyarakat Amugme yang disebut LEMASA menghasilkan trust fund sebesar 1% dari pendapatan Freeport ejak tahun 1996, seperti diungkapkan oleh Mindo Pangaribuan, Departemen Komunikasi Eksternal Freeport, bahwa:

a. Bantuan berupa trust fund sebesar 1 % pada tahun 1996 sebesar Rp. 34,5 miliyar.
b. Tahun 1997 meningkat menjadi 15 juta dolar Amerika Serikat.
c. Tahun 1998 menjadi 13 juta dolar Amerika Serikat.
d. Tahun 1999 menjadi 12 juta dolar Amerika Serikat.
Eksplonasi & Eksploitasi Pembangunan Papua

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

an a mem b

a.Trust fund yang sehun i menngkatkan kesejaern tujuh suku yang ada di aa etaana at da mena sasaran.
b. Pihak Freeport lebih bersifat reaktif dari pada rensponsf Adanya perbedaan pandangan sosial budaya antara masyarakat lokal dengan perusahaan.
d. Prosedur manajemen dan filosofimanajemen Freeport sepertimaterialisme, hak kepemilikan individu, hukum tertulis formal, kesenjangan (birokrasi) dan pengambilan keputusan tanpa konsensus bersama, bersifat baku sehingga menimbulkan salah pengertian
e. Lemahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Fak Fak dan Timika sehingga menimbulkan kekacauan peran dan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah daerah.
f. Pemerintah daerah dan militer (TNI/Polri) banyak memperoleh bantuan Freeport, sehingga cenderung memihak kepada kepentingan perusahaan. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dan kejahatan HAM di seputar wilayah operasi Freeport. Dari hasil audit yang dilakukan ternyata telah terjadi banyak penyimpangan, maka Labat Anderson dapat merekomendasikan berbagai hal, antara lain :
a. Riset antropologi,
b. Pengembangan/pemberdayaan institusi lokal,
c. Melibatkan LSM,
Papua

Eksplorasi & Eksploit

KONGRES RAKYAT PAPUA II

d. Membuat perjanjian dan perundingan baru.
f. Freeport harus merubah struktur manajemen.
g. Membangun dengan kearifan lokal.
h. ant p o aa a a Pa
1. Prsid a a r ua asli. Dalam kurun waktu 37 tahu beroerasi di Pau, PT Freport ternyata gagal dalam mempersiapkan sumber daya manusia orang Papua Sebagai contohnya, N. A. Maidepa yang ki Kakanwil Departemen Pertambangan Provinsi Papua, Dr. John Nasei, geolog lulusan Jepang, John Karma geolog lulusan Amerika dan Jacobus Hans Wospakrik ahli Fisika murni yang kini menyelesaikan program S3 di Amerika Serikat, tidak dipakai. Mengapa manajemen tidak dipercayakan pada mereka? Dari berbagai argumentasi yang disinggung di atas, ternyata sejarah kehadiran Freeport sejak awal telah menimbulkan komplikasi baik politik, ekonomi, sosial budaya bagi masyarakat Papua. Seharusnya stake holders sejak lama sudah harus menyadari kondisi psikologis rakyat Papua. Jangan lagi kepala orang Papua selalu ditundukkan dengan kekerasan.
Eksplorasi & Eksploitasi Pembangunan Papua

BAB V MEMAHAMI

TUNTUTAN PAPUA

MERDEKA

Suasana Kongres II

Rakyat Papua

(29 Mei s/d 4 Juni 2000)

Perlawanan rakyat Pupua W menentang pemerintah RI.

Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969, yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan negara anggota PBB.

BAB V

MEMAHAMI TUNTUTAN PAPUA MERDEKA

A. INTEGRASI NASIONAL Sebelum membahas masalah integrasi nasional lebih mendalam, ada baiknya akan dijelaskan terlebih dahulu konsep dan definisi tentang etnis, integrasi politik, integrasi nasional dan integrasi teritorial.
1. Pengertian Integrasi Ada beberapa pendapat tentang konsep dan definisi integrasi, antara lain: Menurut Cynthia H. Enloe, kelompok etnik adalah suatu kesatuan individu yang memiliki rasa saling atas dasar ikatan budaya dan biasanya berkombinasi dengan agama, bahasa, suku dan adat istiadat dan suatu perasaan dari nenek moyang yang sama. Batas antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya yang memisahkan antara kita dan mereka tidaklah harus bersifat teritorial. Batas-batas ini merupakan perasaan Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

a an

bas r a o a b ombins. Integras politk menut Ronald L. adala penatua kelompok

yang berbeda masyarakat ataupun wilayah, ke dalam suatu organis

politk a bs da baa ana on ntegrasi

nasional mengacu pada suatu proses atau kondisi penyatuan bagian-bagian bangsa yaitu masyarakat yang hidup di wilayah negara yang bersangkutan yang memiliki persamaan sejarah, kesatuan simbol dan perasaan subyektif yang mengikat antara satu anggota dengan anggota lainnya. Watt juga menjelaskan bahwa integrasi politik bisa tumpang tindih tidak saja dengan integrasi nasional dalam kasus negara-bangsa, tetapi juga pada suatu unit sub nasional yang lebih keclatau dalam bentuk yang lebih luas lagi seperti organisasi politik mulitinasional.

c. Menurut klaim, untuk mendapatkan kebebasan dari pemerintah pusat biasanya sangat efektif di daerah-daerah yang ikatan-ikatan etnik, budaya dan bahasanya sangat kuat.Sering kl gerakan kebebasan tersebut secara khusus amat aktif di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Daerah-daerah ni kemungkinan besar adala daerah-daerah pertama yang mengalami dampak negatif dari tumbuhnya sentralisasi kekuasaan

Memahami Tuntutan Papua Mendeka

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

Esman ea l a ira r p)

Sedangkan Myron Weiner berpendapat bahwa masalah yang amat serius

dalam integrasi teritorial adalah upaya darí pemerintah yang baru untuk mengontrol wilayah perbatasan yang mereka warisi dari pemerintah

kolonial. Demikian juga masalah integrasi nasional yang secara khusus mengacu pada masalah menciptakan perasaan nasional teritorial yang menutupi atau melenyapkan ikatan subordinat yang sempit.

Yang dimaksud dengan integrasi nasional adalah proses berencana untuk menyatukan pemerintah negara dengan rakyat dan antara golongan rakyat yang satu dengan golongan yang lainnya, yang mendiami teritori suatu negara nasional yang sama, sehingga menjadi satu komuniti politik yang handal untuk mencapai cita-cita nasional. Sesuai dengan luasnya, cakupan integrasi nasional merupakan proses politik yang amat kompleks. Integrasi nasional ini mengacu pada konsensus politik berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, dimana konsensus politik ini sendiri bersifat dinamis. Konsensus yang sama dapat dipahami secara berbeda dalam pelaksanaannya oleh elite yang merumuskan konsensus itu.

Konsensus itu sendiri bisa dilanggar baik dengan sengaja maupun kerena terpaksa oleh keadaan. Generasi yang baru datang menyusul dapat memberikan tafsirannya sendiri terhadap konsensus yang ada atau menghendaki konsensus baru. Aspirasi dan kepentingan golongan dalam

Memahami Tuntutan Papua Merdeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

tidak jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya.

arn d rna kmba kpn-p a a n -tuy

pl a baru

ataupun untuk bergabung dengan suatu negara nasional yang lain. Disintegrasi nasional dengan konflik komunal antara pusat dan pnggiran tidaklah harus erbentuk kekerasan. Konflik komunal terbagi atas tiga tingkatan antara lain: Beberapa konfik akan muncul dalam bentuk ketegangan karena dua atau lebih kelompok etnik dituntut untuk bekerja sama secara kooperatif.

b. Konflik bisa juga berbentuk oposisi politik terhadap program-program pemerintah pusat. Biasanya, konflik ini muncul karena anggota satu kelompok etnik percaya bahwa kementerian di pusat bertindak sebagai agen dari satu masyarakat etnik yang berkompetensi.
C. Konflik yang paling ekstrim berbentuk gerakan separatis, dimana satu kelompok etnik atau suatu koalisasi minoritas berupaya untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat. Ikrar Nusa Bakti mengemukakan masalah tentang proses integrasinsional
Papua dengan perhatian khusus terhadap peranan luar negeri di daerah itu serta perkembangan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani gerakan separatis, antara lain: Memahami Tuntutan Papua Mendeka

ReSOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

a. Ba i terhadap RI di daerah itu.
b. Geaa pemerinta R a aa a a a nandalkan eda a p uan ekify l era da te utru da pejat ngg ARI d dra tu sendir aitu Pangowlan Letind (Marinir) Kahi Suridiredj dan Pangd Brigend Raj Ki Sembing Meliala. Perhatian pemerintah RI yang terlalu besar terhadap pembangunan provinsi Timor Timur telah menimbulkan kecemburuan di daerah ini.

d. Kecemburuan penduduk lokal terhadap pendatang yang mempunyai

kedudukan baik sebagai salah satu unsur yang menyulut perasan separatis

e. Simpati terbuka atau tertutup yang diberikan pemerintah negara tetangga seperti Australia dan PNG. Telah terjadi perubahan sikap negara-negara di Pasik Selatan, yang kemudian menjadi anti terhadap NKRI. Aspirasi dan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka disebabkan adanya faktor yang meningkatkan kesadaran kedaerahan, yaitu:
1. Secara nasional, modernisasi di daerah-daerah yang tertinggal. Adanya perbedaan ideologi, politik dan ekonomi untuk menciptakan kebencian dan ketakutan terhadap eksploitasi yang berasal dari wilayah yang lebih maju. Kemampuan yang tak seimbang untuk mempengaruhi kehidupan perpolitikan di pusat juga merupakan faktor pengumpan bagi kebencian/ Memahami Tuntutan Papua Merdeka

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

kemarahan dan meningkatkan kesadaran nasional

3. langsung terhadap kesadaran nasional.
4. Proses Integrasi Papua Papu ara Ira aa-v Idsi ang masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui New York Agreement yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian tersebut dicatat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusinya pada tanggal 21 September 1962 No. 1752 (XVII). Pada tangga1 Oktober1962 dilakukan Penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada Pemerintahan Sementara PBB (United Nations Temporany Executive Authority-UNTEA). Pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan kekuasaan tersebut kepada Indonesia, dan pada tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pada tanggal 19 Nopember 1969 Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat menjadi semakin sah dengan adanya Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) yang mencatat hasil Pepera tersebut. Bila ditinjau dari sejarah, masuknya Papua Barat ke Indonesia amatlah singkat dan sederhana. Tetapi kenyataannya panjang dan rumit. Indonesia bukan hanya menggunakan cara-cara diplomasi untuk mendapatkan Papua Barat, tetapi juga dengan cara-cara militer. Pada fase pembebasan, yaitu antara tahu 1949-1963, sudah muncul benih-benih gerakan Organisasi Papua Merdeka. Benih gerakan Organisasi Papua Merdeka ini dipupuk dan dikembangkan
   Memahami Tuntutan Papua Mendeka

RESOLUSt DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

ica a ese

a a

serta Eduard Hegemur.

Pada tanggal 19 Oktober 1961 pemerintah Belanda mengijinkan Dewan Niew Guinea untuk dapat mengadakan Sidang Komite Nasional yang melahirkan beberapa keputusan, antara lain :

a. Bendara negara adalah Bintang Kejora;
b. Lagu kebangsaan adalah Hai Tanahku Papua;
c. Nama negara adalah Papua Barat;
d. Nama penduduk orang Papua;
e. Lambang negara adalah Burung Mambruk;
f. Mata uang negara adalah Rupiah Irian Barat (IB); Masalah yang dapat menyebabkan bangkitnya kembali sikap antipati bagi gerakan OPM di Papua pada fase peralihan 1963-1969 untuk merdeka antara lain:
1. Sikap sebagian pejabat di Papua seperti baru menang perang sehingga dapat menumbuhkan persepsi di kalangan penduduk asli Papua bahwa pendatang itu adalah the New Colonial Master.
2. Par pejabat sipil maupun milter juga mengambil barang-barang Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

peninggalan Belanda dari Papua sehingga menimbulkan kesan kuat bahwa

seolah-olah pejabat tersebut merampok Papua, sehingga timbul suatu sikap

antipati Indonesia di Papua.

3. Indonesia pada saat itu tengah mengalami masa krisis ekonomi dan berdampak ke Papua yang mengakibatkan :
   a.Kesulitan untuk membangun Papua Barat walau telah dibantu oleh dana Belanda lewat FUNDWI (Dana bantuan PBB untuk Papua Barat), kebutuhan-kebutuhan pokok penduduk saat itu sulit didapat dipasar, kalau pun ada harganya selangit.
   b. Banyak migrasi penduduk dari Indonesia Barat dan Indonesia Tengah ke Papua, khususnya dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dan Maluku, untuk mengadukan nasibnya di Papua. Hal ini tentunya sangat mengecewakan penduduk asli yang bukan saja tidak mengecap pembangunan, tetapi juga terpental sebagai pedagang eceran di pasar-pasar di Papua.
   4.Keinginan pemerintah untuk memantapkan tertib administrasi di Papua, yang menyebabkan banyak orang Papua yang terpental dari posisi mereka di pemerintahan Belanda, karena pemerintah Indonesia mengganti banyak pegawai orang Papua.
   5.Keinginan pemerintah untuk mempercepat indonesianisasi di Papua, yaitu integrasi masyarakat Papua ke dalam NKRI, menyebabkan penggunaan pendekatan keamanan lebih menonjol daripada pendekatan persuasif dan pendekatan kesejahteraan. Dampak negatifnya, tidak sedikit orang Papua yang dulunya mendukung Indonesia dan mau bekerja sama dengan Indonesia sekarang berbalik
   

   Memahami Tuntutan Papua Mendeka

ReSOLUSi DASAR MeNUJU PAPUa MERdEKA

dan bersikap menjadi antipati kepada Indonesía. Dalam pandangan mereka, jika orang Papua Barat merdeka mereka bisa mengatur negaranya sendiri dan menikmati kemakmuran.

6. Situasi buruk yang terjadi di Papua pada saat itu dapat membangkitkan kembali sikap anti asing (antiamber), yang kemudian berubah menjadi pemberotakan. Suatu gagasan baru untuk mendirikan OPM secara resmi terbentuk pada tahun 1963 dan tahun 1964 di daerah Mansinyek Ayamaru. OPM pecah pada tahun 1965, yang dipimpin oleh Wompere, Permenas Awom, Abner Asmuruf (seorang Bister/Kepala Distrik) kecamatan Aitinyo, Musa Keba, Womsiwor, Marinus Athabu Ruben Kambuaya, David Naa, Yohanes Kareth, Jelmau, Wamban, Maipauw, dan lain-lain.
   7.Pada tanggal 28 Juli 1965 salah satu kerusuhan atau pemberontakan paling besar terjadi di Oransbari Manokwari di bawah pimpinan Permenas Awom, dan pemberontakan yang sama juga terjadi Biak, Enarotali dan Wagheta.
7. Aksi OPM Gerakan OPM telah melakukan berbagai aktivitas politik dan militernya antara tahun 1970-1984 di Jayapura, dan merembet ke Selatan dan PNG. Sampai saat ini, Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan, seperti Selandia Baru, Fiji, Kepulauan Salomon dan Samoa Barat, tetap tidak mengakui kedaulatan Indo- nesia di Papua Barat, bahkan secara resmi mendukung OPM. Pemerintah Vanuatu juga menyetujui untuk memberi tempat bagi aktivis OPM di Swedia, Memahami Tuntutan Papua Merdeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Ghana, Yunani dan Belanda untuk mengadakan Konvensi Nasional Papua

Barat.

Ada beberapa sebab mengapa Organisasi Papua Merdeka tetap melakukan

kegiatan politiknya, antara lain :

a. Munculnya PNG sebagai negara merdeka pada tanggal 16 September 1975, yang memperlihatkan ternyata Papua juga mampu mandiri sebagai suatu negara merdeka. Secra geografis dan topografis di Papua juga terdapat sumber daya alam yang cukup banyak, hanya saja sejarah kedua wilayah tersebut memang berbeda sehingga Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia sedangkan PNG bisa menjadi negara sendiri.
b. 1 Letak Papua yang berbeda di ujung timur Indonesia dan berbatasan dengan PNG merupakan sumber inspirasi bagi beberapa kalangan di daerah itu untuk tetap mempertahankan OPM. Artinya, gerakan-gerakan OPM bisa digunakan sebagai cara untuk menarik perhatian pemerintah pusat agar tetap memperhatikan pembangunan sosial ekonomi dan politik di daerah tersebut.
C.Dialihkannya perhatian pemerintah Indonesia (pusat) dari Papua ke provinsi Timor Timur, menimbulkan rasa cemburu masyarakat dan kalangan intelektual di Papua soal pembangunan.
d. Masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan hankam yang ada di Papua saat ini tak jauh berbeda dengan situasi pada masa peralihan.
e.Adanya kesamaan rumpun bangsa. Ada beberapa kalangan di PNG yang mempertahankan perasaan Solidaritas Persaudaraan Melanesia (Malanesian Brotherhood Solidarity) terhadap saudra-sadaranya di Papua. Hal ini bisa menjelaskan mengapa secara tak resmi PNG tetap bersimpati
Memahami Tuntutan Papua Merdeka

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

kepada OPM.

Aspirasi dan tuntutan Papua merdeka bag rakyat Papua tlah terungkap

dalam pernyataan sikap melalui Pandangan Umum Daerah darí 14 daerah kabupatn/t euu rvini Pu aga n Gdn Olah Raga Cenderawai Jayaura, dengan tegas menyatakan menolk integrasi dan meminta pemisahan diri dar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Papua Barat yang dianeksasi pada tanggal 19 Desember

1961.
B. AKSI PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA
1. Pengibaran Bendera Bintang Kejora Kontroversi antara perintah Presiden Gus Dur untuk menaikkan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora dengan larangan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua yang diinstruksikan oleh Kapolri Jenderal S. Bimantoro kepada Kapolda Irian Jaya Brigjen Polisi S.YWenas sudah selesai. Tetapi apakah permasalahan rakyat Papua sudah selesai? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu ada baiknya kita menelusuri kembali latar belakang sejarah dan makna simbolis dari aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora. Salah satu hal yang tidak pernah kita sadari sebagai bangsa adalah bahwa Bintang Kejora merupakan salah satu dari suatu paham Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

kebangsaan lain, nasionalisme Papua. Paham yang menghendaki wilayah

Paua Barat menadi negara bangs (nton st)yang mede dan berdaulat

penuh. Suatu nasionalisme yang pada awalnya dibangun oleh pemerintah

Belanda, terutama dimasa menjelang pelaksanaan KMBpada tahun 1949 bahkan

sejak tahun 1945. Lahirnya nasionalisme Papua dindikasikan dengan kegagalan KMB antara pihak Indonesia dan kerajaan Belanda dalam menentukan status politik wilayah Papua Barat yang diproklamasikan pada tanggal 1 Desember 1961 dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, menyanyikan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua", pembentukan Dewan Papua (Niew Guinea Raad) dan TNP, (Tentara Nasional Papua). Nasionalisme yang didasari pada suatu paham bahwa Indonesia dan Papua Barat tidak memiliki hubungan etnologis, sosiologis dan keagamaan. Sebagai bangsa yang telah dibina Belanda dengan orientasi ke dalam dan pernah menjadi anggota Forum Pasifik Selatan (6 Februari 1946), Papua Barat tak berkiblat ke Indonesia ataupun Belanda, tetapi ke Pasifik Selatan. Cita-cita menjadi negara bangsa (nation state) yang merdeka dan berdaulat penuh itulah yang di-bypass oleh Perjanjian New York tanggal 15 Januari 1962, yang berlangsung tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan intelektual Papua, padahal perjanjian itu tidak menyangkut nasib bangsa Indonesia atau Belanda. Inilah sebuah konspirasi politik antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda yang mengorbankan harapan dan cita-cita sebuah komunitas sosial untuk mewujudkan Papua merdeka. Proses Integrasi dengan RI menjadi pengalaman traumatik bagi komunitas Memahami Tuntutan Papua Mendeka

RESOLUSt DAsaR MeNUJU PAPUa MeRDEKA Papua, ketika simbol kebangsan Papua Bat lagu, bendera bahkan nama Papua dinyatakan terlarang Larangan tersebut mengakibatkan meletusnya pemberontakan bersenjata ertama di daerah pedalaman Ayamaru, yaitu Mansinyek pada tahun 1964 yang dimotor oleh Permenas Awom.Pemberontakan kedua di Manokwari pada tangal 26 Juli 1965, yang dimotori leh Lowdewik Mandatjan dan Awom bersaudara dengan dukungan polítikus senior John Ariks,yang kemudian menghambat pelaksanaan proses pembangunan nasional di Papua, dan membuat wilayah itu benar-benar terisolasi darí pusat kekuasaan di Jakarta. Isolasi yang dimaksud bukan saja dalam dimensi fisik geografis, tetapi juga isolasi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan dan politik. Oleh kerena itu berbagai bentuk pengalahgunaan kekuasaan dalam wujud pelanggaran HAM di tanah Papua nyaris tak pernah terbuka dan terselesaikan sampai ke pusat.

2. Tragedi Bintang Kejora Tragedi berdarah terjadi dari Wamena Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya hingga Timika (Papua), pada peristiwa 6 Oktober 2000 lalu sebagai akibat instruksi operasi penurunan bendera Bintang Kejora oleh aparat kepolisian RI. Operasi penurunan Bendera ini kemudian memperoleh perlawanan keras dari masyarakat, khususnya Satgas Papua, yang berbuntut pada meninggalnya 40 korban jiwa, disamping yang luka-luka. Sesudah itu, terjadi pengungsian besar-besaran warga pendatang baik ke luar kota Wamena maupun yang Memahami Tuntutan Papua Merdeka

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

berlindung di Makodim setempat.

Permasalahannya, apakah dengan larangan pengibaran bendera Bintang

Kejora di seluruh pelosok tanah Papua bisa menyelesaikan akar persoalan di

Papua, atau justru semakin memperkeruh keadaan? Lebih tragis lagi, tragedi

Wamena 6 Oktober 2000 telah membuktikan bahwa sesungguhnya pemerintah

pusat di Jakarta tidak serius untuk menyelesaikan akar permasalahan

masyarakat Papua selama 40 tahun (sejak 1962) berintegrasi.

Sangat mengherankan karena kejadian di Wamena itu sebenarnya tak

muncul begitu saja. Bila diamati secara teliti dan saksama, peristiwa 6 Oktober 2000 timbul sebagai ekses dari instruksi Kapolri kepada Kapolda Papua yang kemudian diteruskan kepada bawahannya, Kapolres Wamena. Di Posko pertama bendera diturunkan oleh petugas kepolisian, khususnya Brimob, secara paksa. Di Posko kedua dan ketiga, hal yang sama dilakukan. Di Posko induk sedang terjadi perundingan yang alot antara Kapolres Wamena dengan Satgas Papua. Anak buah Kapolres melakukan penurunan bendera Bintang Kejora, yang dijadikan tameng adalah putra-putra daerah Papua yang berasal dari pesisir pantai utara (Biak, Serui) dan secara langsung berhadapan dengan masyarakat/ satgas papua yang berasal dari Suku Dani, hal ini dapat menunjukkan bahwa: Konflik awal terjadi antara aparat kepolisian dengan Satgas Papua, dan menurut hemat penulis sifatnya konflik vertikal.

b. Digunakannya putra daerah Papua khususnya petugas Brimob. Menurut pendapat penulis bahwa, sadar atau tidak sadar ada semacam 'rekayasa' yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengadu domba antara orang papua dengan orang papua sendiri, antara petugas
Memahami Tuntutan Papua Mendeka

RESOLUSt DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA kepolisian a era dai dra ata aa dnga tas Pap dan pemuda suku Daní.

C. Pembentukan Geran Soldaritas Masyarakat Indonesia Pendatang (GSMIP) dengan tujuan untuk membantu korban engungsian akibat kejadian 6 Oktober 2000 di Wamena. Latar belakang dan motivasi dibntuky GMI adala mmobisasi masyarakat pendatang untuk melakukan perlawan bila terjdi penyerangan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh rakyat dan penduduksetempat(Satgas Papua) atau dengan kat lain pembentukan gerakan in justru mmber eluang bagi terjadinya pertentangan atau konflik horizontal antara kaum pendatang dan penduduk lokal. Jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan konflik, maka aparat keamanan dan kepolisian bisa menjustikasi kondisi tersebut, lalu melakukan tindakan
kekerasan yang sangat dikhawatirkan akan memperlebar kasus Maluku dan Aceh di Papua. Aspirasi dan tuntutan Papua merdeka melalui demonstrasi pengibaran Bendera Bintang Kejora ini menuntut perhatian mengenai:

a. Penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Papua;
b. Hak atas partisipasi dalam jenjang kepegawaian dan birokrasi pemerintahan;
c. Pengendalian atas perampasan kekayaan sumber daya alam;
d. Permasalahan transmigrasi;
e. Persoalan hak adat atas tanah. Upaya pemerintah di dalam penyelesaian masalah Papua tidak cukup Memahami Juntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

hanya dengan pemekaran provinsi Papua menjadi tiga dan pelantikan gubernur tanggal 11 Oktober 1999 yang dipetieskan, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, merestui pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II tanggal 29 Mei-4 Juni 2000, mengijinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora namun kemudian melarang pengibaran bendera Bintang Kejora dan penyediaan anggaran Sebesar Rp. 1.7 triliun dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah Indonesia. Namun tugas pemerintah dan aparat keamanan yang sebenarnya adalah: 口 Mengakui secara jujur, transparan, dan demokratis sejarah politik integrasi papua dengan NKRI yang penuh rekayasa dan manipulasi (Pepera 1969), sehingga mengorbankan kedaulatan sebuah komunitas sosial bangsa Papua. D Harus ada penyelesaian yang menyeluruh atas pelanggaran dan kejahatan HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan selama tiga dekade lebih berintegrasi. 口 Presiden Megawati Soekarnoputri (pemerintah) hendaknya memfasilitasi penyelenggaraan dialog dan kerja sama pada tingkat nasional dan daerah, untuk menampung berbagai sudut dalam rangka menyamakan persepsi dan mencari jalan keluar dengan melibatkan seluruh unsur negara bangsa di Papua, baik formal maupun informal, yang mewakili pluralisme agama, suku, ras dan kelompok-kelompok masyarakat. Dan bila masalah Papua ini tidak segera di tangani sebagai prioritas, bukan tidak mungkin kita akan terperangkap dalam tragedi kemanusiaan dan ancaman serius terciptanya disintegrasi bangsa.

Mamahami Tuntutan Papua Mendeka

ReSOLUSi DASaR MeNUJU PAPUA MeRDEKA

3. Faktor Pemicu
   

   Perasaan tidak puas dengan pola dan hasil-hasil pembangunan serta

dampak negatif dari proses perubahan tersebut justru merupakan faktor utama pemicu yang mendorong munculnya aspirasi dan tuntutan perlawanan rakyat. Faktor-faktor pemicu yang dimaksud antara lain:

a. Perubahan Sosial Interaksi sosial dan intervensi kebudayaan merupakan fakta sosial yang membuktikan bahwa dari interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis baik di kota besar maupun kehidupan bersama di lingkungan pemukiman di Papua cenderung tejadi 'kesenjangan' dan disharmoni, karena : Adanya polarisasi yang tercermin dalam ungkapan pendatang versus penduduk asli atau orang Papua dan orang Indonesia; Primodialisme; Kesulungan yang ekstrim; Feodalisme dalam jenjang struktur sosial yang ada; Kecemburuan sosial di antara kelompok etnis yang ada; Adanya sikap inferior dan superior dalam hubungan dan interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis; D Intervensi budaya dan status sosial; 口 Adanya perlakuan yang tidak adil dalam anggaran Departemen Agama. Dan bila masalah Papua ini tidak segera di tangani sebagai prioritas, bukan Memahami Tuntutan Papua Merdeka

KONGRES RAKYAT PAPUA I1 tidak mungkin kta an terperangkap dalam tragedi kemanusia, ancaman serius terciptanya disintegrasi bangsa.

b. Budaya Arus globalisasi dan era reformasi dapat memunculkan fenomena baru dari setiap kelompok masyarakat untuk mempertanyakan jati dirinya' sebagai sebuah identitas dalam sebuah bangsa seperti Indonesia. Kearifan itu telah di jawab oleh Presiden Gus Dur dengan mengembalikan nama “Papua" kepada rakyat dan penduduk asli wilayah itu. Fakta tersebut tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena menjawab bagaimana caranya mempertahankan individualisme, kesukuan, budaya, daerah, sejarah bahkan agama didalam kesatuan keluarga masyarakat nasional dan global. Pengembalian nama Papua oleh Gus Dur pada tanggal 31 Desember 2000 merupakan sebuah proses pengangkatan kembali identitas dan nilai-nilai budaya orang Papua agar memperoleh pengakuan ungkapan identitas kepapuaan, dan merupakan gerakan balasan budaya yang dipandang sebagai pemberontak terhadap basis negara dan bangsa (nation state) Indonesia. Ungkapan tersebut harus dipandang sebagai salah satu tonggak budaya di antara identitas dan budaya lainnya, yang diharapkan pada gilirannya akan memperkukuh keutuhan persatuan dan kesatuan identitas dari sebuah bangsa. Oleh sebab itu sebutan “Papua" tidak lagi relevan jika dikaitkan dengan sebutan
separatisme.

Memahami Tuntutan Papua Mendeka

ReSOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDÉKA

C. Ekonomi

Di bm

gas alam, hasi utan dan laut,dieksploitasi habis-habisan olh pemerintah

pusat, 'Group Cendana' dan kroní-kroninya.

Pemerintahan Jakarta, Soeharto dan ABRI-nya tídak segan-segan menggunakan kekerasan militer untuk mendapatkan kesetiaan dan ketaatan rakyat. Sebagai kibatnya, terjdilah peminggiran rakyat papua dan rakyat di wilayah-wilayah lain secara ekonomi, politik, sosial budaya yang bercampur baur dengan penindasan dan kejahatan HAM. Tetapi waktu tidak bisa dihentikan, perubahan tak bisa ditahan, tantangan demi tantangan bermunculan dan paradigma pun bergeser. Rakyat tak bisa lagi dibohongi. Guratan hitam dalam wajah nasionalisme bangsa Indonesia adalah aspirasi dan tuntutan dari beberapa daerah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan RI untuk merdeka, seperti Papua dan Aceh, tak dapat dihindari lagi. Kedaulatan negara yang sangat besar melalui pendekatan ekonomi kapitalis yang berorientasi pasar, terutama perusahaan multinasional sebagai pelaku hubungan internasional, menyebabkan kedaulatan negara di bidang politik menjadi lemah. Belum lagi lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB dan IMF tidak saja memiliki kekuatan nyata untuk mengatur ekonomi suatu negara tetapi juga sistem politik atau malah menentukan personil yang akan duduk dalam pemerintahan. Kedaulatan negara juga semakin mempersempit ruang gerak bidang ekonomi lewat arus kapitalisme yang berbentuk perjanjian internasional.

Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

Ekonomi pasar bebas yang dirumuskan dalam General Agreement on Triff and

Trade (GATT) tidak mungkin lagi ditolak masuk dengan dalil tidak sesuai

dengan ideologi atau faham kebangaan. Contoh, kasus penyanderaan yang

dilakukan oleh Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya terhadap Para peneliti

WWF pada tahun 1996 dan kasus pengibaran bendera Bintang Kejora oleh Dr.

• Thomas Wanggai pada tanggal 14 Desember 1988.
  d. Politik Rasa nasionalisme yang identik dengan gotong royong yang telah mendominasi politik Indonesia selama 57 tahun pasca Indonesia merdeka, mulai digugat dengan kebangkitan Papua menuntut merdeka dan memisahkan diri dari NKRI yang disusul dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Refleksi dari keinginan untuk melepaskan diri karena terkesan imperialis dan intervensional Jawa. Politik pemerintah Indonesia adalah politik Jawa yang tertutup dan sentralistik Jawanisasi kehidupan politik sangat jelas dalam perilaku politik Orde Lama dan Orde Baru. Hal tersebut tanpa disadari dapat menyimpan bom waktu. Kini anti Jawa (Jakarta) muncul dalam rupa aksi-aksi dan tuntutan pemisahan diri di wilayah-wilayah tertentu di tanah air seperti Papua dan
  Aceh. Aspirasi dan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka bertumpu pada dua alasan yaitu :

1. Alasan sejarah, dimana pengalaman sejarah politik mencatat bahwa sejak
   

   Memahami Tuntutan Papua Mendeka

RESLUSI DASAR MENUU PAPUA MERDEKA ula ba Pee a a 9 elah mea Rik Indonesía.

Dimes r a 91- 1 Mei 00) idak mennjuka danya tikad ai mintah Indnsia untuk memperlakukan rakyat Papua sebagai arga bangsa in secara adi dan ea Da a a a a atalaag lahir dan timbulnya tuntutan Papua merdeka menurut mantan Ketua DPRD Provinsi Papua periode 1974-1977 dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 1977-1982 llyas Paprindey adalah akibat perasaan tidak puas. Ketidakadilan bagi rakyat Papua dalam pembangunan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua karena pembangunan di tanah Papua oleh pemerintah Indonesia tidak menyentuh kepentingan rakyat dan penduduk asli Papua. Sementara itu menurut anggota DPR RI asal Papua Drs. Simon Patrick Morin bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua telah kehilangan 'roh kemanusiaannya', ini terbukti dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Papua telah menghilangkan identitas dan jati diri orang Papua. Hak kesejahteraan, budaya, bahkan hak untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran pun diabaikannya. Penghancuran identitas diri, budaya dan sejarah yang tercermin lewat Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGReS RAKYAT PAPuA II

kata Papua dihilangkan selama 40 tahun integrasi.

Oleh karena itu, langkah politik yang diambil oleh Presiden Gus Dur

dengan mengembalikan istla dan atau nama Papua menjadi suatu titik

balik sekaligus upaya pembbasan dari sebuah belenggu sejarah dalam

upaya pengembalian jati diri orang Papua kepada orisinalitas kebudayaannya.

2. Akses Pembangunan. Pemaparan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah menunjukkan suatu kesenjangan yang luar biasa. Kegagalan demi kegagalan pemerintah Jakarta inilah yang dapat membuat rakyat dan penduduk asli Papua telah terlantar selama 40 tahun. Kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan telah membungkus orang Papua. Orang Papua menjadi miskin di atas kekayaannya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dan ketidak seriusan pemerintah, untuk membangun Papua.
   e. Pelanggaran Ribuan nyawa orang Papua telah hilang entah dimana jasad dan rimbanya, karena dibunuh. Banyak orang telah kehilangan suami/isteri, anak-anak, harta kekayaan dan hak adat. Pemerkosaan serta perlakuan yang keji dan kejam yang lainnya telah dapat ditunjukkan oleh ABRI kepada orang Papua. Penculikan dan pembantaian merupakan lagu wajib bagi militer terhadap rakyat Papua. Dengan uraian di atas, maka rakyat Papua merasa senasib dan sepenanggungan.
   

   Memahami Tuntutan Papua Mendeka

ReSOLUSi DASaR MeNUJU PAPUa MerdEKA

untuk merdeka.

TUNTUTAN PAPUA MERDEKA

Bentuk yang paling canggih dari eskpisme itu adalah penekanan dikotomi

antara rambut keriting versus rambut lurus, dan antara penduduk asli dan

pendatang. Dialog 100 orang tokoh masyarakat Irian Jaya (Papua) dengan

Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999 di Jakarta, sangat menarik untuk dikaji. Melalui juru bicaranya Tom Beanal, mereka dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan merdeka, permasalahannya, serta mengapa muncul tuntutan dan aspirasi merdeka, padahal Irian Jaya telah berintegrasi selama 26 tahun sejak tahun 1963. Apakah akar permasalahan yang telah diabaikan selama tiga dasa warsa lebih atas rakyat Papua sepatutnya kita mengkaji dan memahami makna dan hakekat dibalik tuntutan dan aspirasi merdeka. Untuk menjawab hal itu perlu digunakan dua perspektif tinjauan antara lain :

1. Sejarah Politik Pelanggaran HAM terbesar di dunia yang dilakukan oleh Pemerintah In- donesia dan Belanda pada awal polemik tentang status politik Papua pada saat terjadinya perundingan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Kedua pemerintahan tidak melibatkan secara aktif rakyat Papua melalui wakilnya,
   

   Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Ae Papa

Belad Persnet aar Idnsi-Belanda na laa Ppua

seharusnya melibatkan masyaraat Irian Jaya (Paua sendiri, karena

edina agut s da a depa P a a depan

Indonesia-Belanda. Hak untuk duduk bersama pada satu meja perundingan bagirakyat Papua

ad a Periiwa

n meruaa a l elanra s n dan polik

untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Sesuai isi New York Agree ment tahun 1962 yaitu bahwa rakyat Papua diberi wewenang untuk menentukan nasib sendiri lewat plebisit atau referendum. Plebisit merupakan konsensus Indonesia dan Belanda dalam New York Agreement (1962),atau yang lebih dikenal dengan Pepera (The Act Of Free Choice) pada tahun 1969 dibawah pengawasan PBB. Di dalam New York Agreement pasal 18 dinyatakan bahwa pelaksanaan plebisit atau penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua dilaksanakan dengan prinsip demokrasi one man one vote, yaitu satu orang satu suara, dengan dua opsi (merdeka atau ikut Indonesia). Namun semua harapan dan impian masyarakat Papua hilang dan tinggal kenangan belaka, dengan adanya operasi khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Moertopo, yang mana dapat dicari dan direkayasa suatu aturan permainan yang sangat melenceng dari keputusan New York Agreement. Rekayasa yang dilakukan adalah penentuan nasib sendiri bukan lagi atas dasar one man one vote tetapi melui sistem perwalian. Untuk dapat mewujudkan sistem tersebut Memahami Tuntutan Papua Merdeka

ReSOLUSi DASAR MENUJU PAPUA MeRDEKA

auan Alasa d it asykat merek diwaki kepala su dan eal da dala Dwa Msyrah Pepera. Alasan tersebut dibanta karn sjara mnat bawa ada buln Juni 1961, ttkala Pau m ad dala wilaa ttrial Blad a isbut Niew Guinea, masyarakat Papua telah mampu melaksanakan pemilihan umum dengan sistem distri penu. Jadi kalau pemerintah Indonesia berdal bahwa Pepera harus dilaksanakan dengan sistem perwalian atau proporsional karena kondisi masyarkat pada saat itu belum memungkinkan, bisa dipertanyakan apakah rakyat Papua yang bodoh dan terbelakang ataukah memang ada kepentingan Indonesia atas wilayah itu. Ada beberapa alasan sejarah politik tentang status tanah Papua yang harus digugat antara lain:

a. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah memanipulasi pelaksanaan Pepera atau penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua di Papua dengan mengabaikan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1961. Halini membuktikan telah terjadi pelanggaran HAM terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.
b. Hasil Pepera yang dilaporkan kepada wakil Sekjen PBB Ortizan ternyata ditolak oleh 2/3 anggota PBB pada sidang Majelis Umum PBB. Penolakan Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

tersebut dipelor leh Kong Brazavill, Ga dan Senegal.

Akiba a a 19 di

Papua ma sidang dat mengeluarkan Diplomic N ang isinya

menolak dan tidak merima hasil pelaksanaan Pepera yang

diselenggarakan oleh Indonesia di Papua, karena Indonesia dinilai tidak

jur dan adil dalm menerapkan prns one man one vote menurut

kesepakatan New York Agreement pasal 18 dan 20 tentang tata cara

pelaksanaan plebisit atau referendum.

d. 1 Diplomatic Note mengatakan bahwa permasalahan pepera di Papua tetap mengambang sampai sat ini. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah melakukan pelacuran politik dan mengorbankan rakyat Papua di Papua untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri.
e. Setelah Diplomatic Note dikeluarkan pada Sidang Umum PBB, negara- negara anggota sepakat untuk melakukan voting tentang hasil Pepera. Namun sebelum voting dilaksanakan duta besar Italia di PBB mengusulkan sebuah “Memorandum of Roma“ yang isinya antara lain:
1. Indonesia diberikan mandat oleh PBB untuk membangun Papua selama 25 tahun.
2. Pembangunan dalam rangka perwalian tersebut, biayanya ditanggung oleh PBB, Belanda dan Indonesia.
3.Setelah 25 tahun, maka mandat perwalian harus segera dikembalikan kepada PBB untuk selanjutnya diatur mengenai penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Apabila mulai dihitung berdasarkan Perjanjian Roma yang ditandatangani tanggal 30 September 1963, maka waktu 25 tahun tersebut berakhir tanggal 30 September 1987,
Memahami Tuntutan Papua Mendeka

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA ata ja 25 aun itu berakhir tanggal 1 Mei 1988. adi sda a ju dalam men Pp dan Pemenaa a a a a ena a a a masyarakat Papua. Untuk itu, tuntutan merdeka telah terungap dalam pertemuan tokoh masyarat Papua (Tim 100 orang) engan Presiden B.J. abie pad tangal 26 Februari 19, jadi jangan sampai pemerintah Idonesia menca tuntutan Papua merdeka dengan tuduhan sigma separatis. Menurut penulis, di sinilah terletak akar persoalan yang tak pernah diselesaikan secara tuntas dan baik, sehingga sebagai dampaknya timbul aksi aksi demonstrasi yang dibarengi pengibaran bendera Bintang Kejora pada bulan Juli 1998, dan tuntutan merdeka dari seluruh rakyat Papua pada bulan Februari 1999 Nah yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang seharusnya bersalah, apakah rakyat Papua atau pemerintah Indonesia?

1. Pelaksanaan Pembangunan Penjelasan ini menunjukkan bahwa ada suatu unsur kesengajaan penggelapan sejarah orang Papua yang berintegrasi dengan Indonesia sehingga berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Papua. Pemerintah Indonesia gagal di dalam memahami apa kinginan yang ada dalam back mind (batok kepala) masyarakat Papua selama berintegrasi dengan Indonesia. Sebagai bukti antara lain kasus-kasus pelanggaran HAM masihtap berlangsun secara rutin dan Memahami Tuntutan Papua Merdeka

KONGRES RAKYAT PAPuA II

istmts a a edu asli Papua digunakan untuk:

a. Membenarkan tidakan oknum aparat pemerintah untuk melecehkan kebenaran orang /rakyat Papua.
b. Pemerintah Indonesia sedang menjalankan paham hirarki kebudayaan.
C. Kebudayaan Papua yang sesungguhnya sangat majemuk diposisikan pada derajat yang lebih rendah. Contoh, betapa populernya penggambaran tentang orang Dani yang nyaris telanjang dan masih hiup di jaman batu.
d. Bentuk lain dari penyangkalan adalah dikotomi antara rambut kering versus rambut lurus, antara penduduk asli dan pendatang. Hal lain yang menjadi penggambaran adalah para petani di lembah Baliem yang memiliki kebudayaan pertanian ubi-ubian yang tergolong paling canggih di dunia, yaitu hasil inovasi dan adaptasi selama empat ratus tahun tanpa bantuan sepotong logam (G.J. Aditjondro 1993). Demikian pula perlawanan PT Freeport Indonesia terhadap penduduk Amungme, Dani dan Komoro di sekitar wilayah eksplorasi dan eksploitasi tambang emas dan tembaga terbesar di Asia bahkan di dunia. Dampak sosial yang paling eksklusif adalah masyarakat lokal kehilangan tanah ulayat mereka sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi mereka. Hilangnya tanah ulayat, dalam perspektif suku Amungme dan Komoro, menimbulkan masalah baru. Persoalan baru itu adalah kehilangan keniscayaan kesinambungan antartanah, alam dan hutan yang dimiliki, karena konsep tanah bagi orang Amungme dan Komoro adalah mekanisme pengaturan kesinambungan yang dinamis antara alam dan lingkungan budaya setempat. Hal ini jka idak diperhatikan dengan baik, maka tanah temat mereka berpijak
Memahami Tuntutan Papua Mendeka

ReSOLUSI DASAR MeNUJU PAPUA MERDEKA

dirusa iba balik antara alam-ukrowi-manusia.

Ekses dri ketidakberdayaan masyarakat Papua dalam menghadapi

erasy aa pelaa aa d uai

dengan aspirasi da keinginan masrat adala pelarian ke asa lu. Franz

Fanon (1967) mensinyalir bahwa wujud pelarian ke masa lalu ni hidup subur

di kalangan ndiia ai Paua Maniestasi a nuk pelarian ke masa

lalu tersebut adalah pengukuhan identitas ras melaneia atau Papua sebagai

ekspresi ketakberdayaan dalam menghadapi arus pendatang dari daerah lain di Indonesia. Lebih ekstrim lagi, manifestasi atau perwujudan dari pelarian ke masa lalu dapat kita lihat pada aksi demonstrasi yang disertai dengan pengibaran bendera Papua Barat yaitu Bintang Kejora pada awal Juli 1998 dengan permintaan delegasi yang terdiri dari 100 orang tokoh masyarakat Papua untuk bertemu Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999 guna menyampaikan keinginan untuk 'merdeka' dan keluar dari NKRI serta membentuk negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Sangat di sesalkan jika aksi-aksi dan tuntutan aspirasi masyarakat papua untuk minta merdeka itu dapat dicap separatisme oleh Pemerintah Indonesia tanpa melihat akar persoalan yang sebenarnya yang selama ini diabaikan. Selama 38 tahun papua berintegrasi dengan NKRI sebutan “Papua” secara resmi digunakan pada tanggal 7 Januari 2001 dalam institusi-institusi pemerintah mupun swasta. Namun il dikaitkan dengan integrasi masyarakat dan sebutan separatis atau separatisme, penduduk Papua tidak terlepas dari persoalan-persoalan kebangsaan yang membelenggunya. Memahami Suntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Aspiras a a a a

e v rbu

ejak en 1M on a dengan

pengibaran bendera Bintang Kejora dan aksi-asi demonstrasi tersebut

dilakukan secara tansparan. Melalui aksi-aksi tersebut dapat diketahui bahwa Papua menuntut untuk merdeka Apa latar belakang, motivasi, ataupun tujuan tuntutan melalui aksi-aksi tersebut? Pada umumnya muncul suatu kesimpulan bahwa tuntutan merdeka bagi rakyat dan penduduk Papua semata-mata merupakan persoalan politik dan yang paling menonjol dari sikap untuk melepaskan tanah Papua dari NKRI, adalah penyerangan atas kompleks TNI di Manokwari yang dilanjutkan dengan menjalarnya pemberontakan bersenjata ke seluruh wilayah Kepala Burung, dan hal tersebut dinyatakan sebagai lahirnya Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat, organisasi yang oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan dicap sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) Berkaitan dengan konflik bersenjata yang terjadi pada awal tahun 60-an, para perjuangan nasionalis Papua berusaha untuk melakukan konsolidasi guna menghadapi Referendum 1969 dan Papera. Menurut Perjanjian New York pasal 18 ayat (d), semestinya referendum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi universal, yaitu one man one vote (satu orang satu suara). Tetapi oleh Jenderal Ali Moertopo melalui operasi khusus, referendum tersebut direkayasa menjadi sistem musyawarah untuk mufakat yaitu sebuah praktek demokrasi ala Orde Baru. Berbagai cara, strategi dan taktik dapat dihalalkan oleh operasi pemerintah Indonesia tahun 1969, melalui tiga tokohnya yaitu Jenderal Ali Murtopo, Jenderal Sarwo Edy Wibowo

Memahami Tuntutan Papua Merdeka

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

aIntimidasi, Teror,

b.
C.Ancaman,

d. uha p ng

tak mau bergabung dengan Indonesia.

Unju ra da dmotra c ea-ara dr raya Pu di

apr mpr a ng igear

pada tagal 12 Fuai 199 a d i l a Wi d Pehas

Hans Torey, berlangsung di depan kediaman Fermando Ortíz dengan 2

tuntutan yaitu:

a. Menolak praktek pelaksanaan Papera dengan sistem musyawarah karena tidak sesuai dengan pasal 18 Perjanjian New York (1962)
b. Adanya perlakuan buruk, penindasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer, khususnya ABRI, atas rakyat dan tokoh-tokoh Papua yang menolak pelaksanaan Pepera dengan sistem musyawarah. Namun di tengah protes keras dan demonstrasi tersebut, Pepera tetap dilaksanakan dengan sistem musyawarah. Hasilnya, 1.025 orang anggota DMP yang berkumpul secara estafet di 8 kota mulai dari Marauke pada tanggal 14 Juli dan berakhir di Jayapura pada tanggal 2 Agustus 1969, dengan suara bulat menyatakan tetap dalam NKRI. Hasil Pepera yang disertai dengan lampiran Dr. Ortizan tersebut disampaikan ke Sidang Umum PBB bulan September 1969. Dalam acara voting di PBB,anggota P terpecah menjadi empat kelompok antara lain:
a. Negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, menyatakan Memahami Tuntutan Papua Merdeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

mene i A

u ia sebagai PI Freeport Indonesia di Timika.

b. Negara-ar lo oit an n d bih au oleh Indonesia tanpa banyak perdebatan menerima hasil Pepera.
C. Nega-negar slam juga menerima asil Pera sebab menginginkan dukungan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bagi Palestina.
d. Negara Afrika yang berjumlah 15 negara, menolak hasil Pepera karena didorong oleh rasa Solidaritas kulit hitam. Setelah pelaksanaan Pepera yang disertai dengan pelanggaran dan kejahatan HAM oleh ABRI, Zeth Rumkorem menanyakan ketentuan internasional Perjanjian New York 1962. Pada 1 Juli 1971, mantan anggota TNI AD dan juga putra dari pejuang pro Indonesia Lukas Rumkorem mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua" di markas Viktoria (Marvik), yang terletak di Kecamatan Waris dekat daerah Perbatasan Papua-PNG. Sejak saat itulah berbagai kelompok masyarakat Papua secara bergantian terlibat dalam upaya nasionalisme Papua, melalui simbol pengibaran bendera Bintang Kejora. Sosialisasi ini berlangsung dari generasi ke generasi di Papua, khususnya di kalangan PNS, mahasiswa dan dosen. Seorang doktor Ilmu Administrasi Negara lulusan Amerika Serikat, Thomas Wanggai (alm.) bahkan sempat melakukannya di stadion Mandala Jayapura pada tanggal 14 Desember
1988. Untuk itu, ia harus menerima ganjaran hukuman penjara selama 20 tahun yang tak sempat dijalani sepenuhnya, karena ia meninggal secara misterius di Rumah Sakit Polri Jakarta pada tahun 1996. Nasionalisme Papua tumbuh dan

Memahami Tuntutan Papua Mendeka

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

in elagaa lobang a a a nasionalisme Papua. Proses nasionalisme Papua yang pada awalnya hanya sebagai bentukan emerta a menjadi jai iri masyara Paua Ia du da mmnuk di sebagai konsep-konsep pemahaan masat terhadap dunianya yang terungkap lewat simbol-simbol yang hanya dapat dimengertioleh komunitas yang memahami kebudayaan Papua. Nasionalisme Papua tidak saja menjadi jat di tetapi juga telah menjadi basis logika dalam perilaku sekaligus harga diri bagi para perilaku kebudayaannya, atau nasionalisme Papua telah menjadi faktor kohesi sosial yang mengikat masyarakat Papua sebagai suatu komunitas. Instruksi Kapolri untuk menggelar operasi dalam upaya menurunkan bendera Bintang Kejora yang melahirkan tragedi berdarah 6 Oktober tahun 2000 telah membuktikan kegagalan pemerintah pusat dan aparat keamanan rakyat terutama, masyarakat Dani. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kesombongan kita sebagai bangsa di dalam menangkap sinyal dibalik bersikerasnya rakyat Papua (Satgas Papua), untuk mempertahankan pengibaran bendera Bintang Kejora. Sikap itu sekaligus membuktikan tiadanya penghargaan pada eksistensi dan identitas nasionalisme Papua, dan disparitas tersebut telah, itngelamkan oleh kebijakan pusat melalui instruksi Kapolri. Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Ane aami

l u a

kaum cendikiawa Indonesia laina, sehingga tak ernah da usaha untuk membuat umusan dan agenda politi yang jelas nuk menyelesaikan masalah Papua dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali belajar untuk mengetahui dan memahami nasionalisme Papua yang tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi memiliki akar sejarah dan budaya yang sama seperti nasionalisme Indonesia. Hanya dengan cara itulah kita dapat memposisikan nasionalisme Papua sebagai bagian dari pluralisme bangsa sehingga diharapkan akan ada saling pengertian yang kelak menciptakan kehidupan yang rukun antara rakyat Papua dari rakyat Indonesia lainnya. Pertanyaannya, maukah kita sebagai bangsa melakukannya?

a. Konflik awal terjadi antara aparat kepolisian dengan Satgas Papua dan menurut hemat saya sifatnya konflik vertikal.
b. Digunakannya putra daerah Papua khususnya petugas Brimob, menurut pendapat saya bahwa, sadar atau tidak sadar, ada semacam 'rekayasa' yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengadu domba antara orang Papua dengan orang Papua sendiri, antara petugas kepolisian yang berasal dari daerah pantai utara dengan Satgas Papua dan pemuda Dani.
C.Pembentukan Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia Pendatang (GSMIP) dengan tujuan untuk membantu korban pengungsian akibat kejadian 6 Oktober 2000. Latar belakang dan motivasi dibentuknya GSMIP adalah, memobilisasi
masyarakat pendatang untuk siap menghadapi apabila sewaktu-waktu terjadi Memahami Tuntutan Papua Mendeka

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

dan penduduk lokal. Jika sewaktu-wak ejdi peningktan konflik, maka aparat keamanan

dan kepolisian bisa menjustifikasi kondis tersbut,lalu melakukan tindakan kekerasan yang sangat dikhawatirkan akan memperlebar kasus Maluku dan

Aceh di Papua. Aspirasi dan tuntutan Papua merdeka melalui demonstrasi pengibaran bendera Bintang Kejora ini menuntut perhatian mengenai: Penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Papua;

b. Hak atas partisipasi dalam jenjang Kepegawaian dan birokrasi pemerintahan;
C. Pengendalian atas perampasan kekayaan SDA;
d. Permasalahan transmigrasi; Persoalan hak adat atas tanah; Upaya pemerintah di dalam penyelesaian masalah Papua tidak cukup hanya dengan pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga dan pelantikan Gubernur tranggal 11 Oktober 1999 yang dipetieskan, ijin pengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, merestui pelaksanaan Kongres Rakyat Papua I tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000, mengijinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora yang kemudian melarang pengibaran bendera Bintang Kejora dan penyediaan anggaran sebesar Rp 1.7 triliun dalam mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia, namun tugas pemerintah dan aparat keamanan adalah adanya pengakuan secara jujur, transparan, dan demokratis

Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

ejra p bik ndo

si a a as hingga

mengorbankan kedaulatan sebuah komunitas sosial bangsa Papua.

Memahami Tiuntutan Papua Mendeka

BAB VI KONGRES

MENUJU

PaPUA BaRU

R

Ribuan jiwa rakyat

Papua menghadiri

Kongres Rakyat

Papua II dan meminta merdeka.

Theys Hiyo Eluay, Ketua PDP

Tom Beanal, M Wakil Ketua PDP

ReSOLUSi DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

BAB VI

KONGRES MENUJU PAPUa BaRU

A. MASA DEPAN RAKYAT DAN BANGSA PAPUA

Bila diamati secara mendalam, sesungguhnya aspirasi dan tuntutan

pemisahan Papua (Irian Jaya) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dianggap enteng oleh pemerintah pusat di Jakarta. Alasannya, rakyat Papua sudah terlalu lama diperlakukan secara tidak adil dan manusiawi oleh suatu instrumen kekuasaan pemerintahan Indonesia. Aspirasi dan cita-cita politik rakyat Papua dimanipulasi tentang tanah hak adat dirampas, yang sumber daya alam dieksploitasi dan hasilnya pun diboyong ke luar daerah, bahkan di luar negeri. Bertolak dari beberapa penjelasan awal di atas, maka Kongres Rakyat Papua II merupakan resolusi dasar menuju kemerdekaan Papua. Sesungguhnya sesuatu yang amat dan sangat sulit untuk diterima oleh Pemerintah Indonesia dan rakyat negeri ini yaitu membaca keputusan Kongres Rakyat Papua II di Jayapura yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000 yang menyatakan masyarakat dan wilayah Irian Jaya (Papua Barat) ke luar dari NKRI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh 60.000 rakyat Papua yang •129 Kongres Menuju Papua Baru

menghadiri kongres. Kongres tersebut dihadiri pula oleh:

1. 501 orang anggota panel;
   

   2 Duta a Nearaea a e G ri ia ngis

Belanda, Jerman, Australia, Irlandia, Jepang Cina, dan lain-lain;

3. Pemerintah Indonesia;
4. Wartawan dalam dan luar negeri;
5. Pelaku sejarah, dan lain-lain. Anehnya sebelum kongres berakhir, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Abdurrahman Wahid lewat juru bicaranya Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak, menyatakan menolak hasil Kongres Rakyat Papua. Alasannya, Kongres Rakyat Papua dianggap tidak representatif, sebab tidak melibatkan kelompok pro integrasi dan adanya intervensi orang asing. Bagaikan gayung bersambut, penolakan itu diikuti oleh Ketua DPR RI Akbar Tanjung yang tak tanggung-tanggung menyatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap panitia kongres dan PDP. Selain Akbar Tanjung, kecaman dan pernyataanpun mengalir dari Menlu Alwi Shihab, Menkopolsoskam/Menteri Dalam Negeri Surjadi Sudirja, Panglima TNI, Ketua Komisi I DPR RI Yasril Ananta Baharuddin, anggota DPR yang ikut-ikutan mengecam seperti jajaran DPD KNPI. Permasalahannya, mengapa hingga pemerintah pusat seperti kebakaran jenggot dalam merespons masalah Papua? Sehusnyanya para elit politik pusat justru bertanya dalam diri mereka, apa makna dibalik pernyataan dan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua itu. Apakah yang salah selama ini, yang telah dilakukan oleh mereka atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bangsa, terhadap rakyat Papua? Apa yang direnungkan oleh kita sebagai bangsa
   

   Kongres Menuju Papua Baru

ReSOLUSi DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

menge peria eaa R?

membuktikan bahwa :

1. Sebelum Kongres Rakyat Papua II slesai dievaluasi, bahkan menolak sebelum mengetahui hasilnya. Apabila Pemerintah keberatan bahwa KRP tidak representatif dan düntervensi oleh pihak lain dengan kehadiran orang asing, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang bisa menentukan apakah kongres itu representatif? Sekurang-kurangnya ada 501 orang wakil rakyat sebagai peserta utusan daerah masing-masing wilayah. Bila ditanyakan kepada ribuan rakyat yang datang dan menyaksikan kongres tersebut, maka mereka akan menyatakan sudah terwakili. Di samping itu, adä saja dalih pemerintah bahwa aspirasi merdeka hanya atas nama, segelintir orang. Artinya pemerintah pusat tidak saja gagal memahami realitas politik yang berkembang di masyarakat Papua tetapi juga seolah-olah menyederhanakan masalah Papua, pada hal selama 32 tahun persoalan Papua tidak pernah diselesaikan secara tuntas.
2. Pelurusan sejarah. Sebenarnya selama pelaksanaan KRP tidak ada masalah. Yang ramai justru elite penguasa di Jakarta. Misalnya penyataan Pangdam XVII Trikora, Alberth Ingkiriwng, bahwa tidak usah ada penambahan pasukan, sewaktu menanggapi pernyataan dari Pangkostrad Agus Wirahadikusumah. Kongres Menuju Papua Baru

KONGReS RAKYAT PAPuA II

Kehadiran orang asing sejauh yang dapat diamati dan sesuai dengan

Oinformasi yang diperoleh bahwa orang asing yang hadir hanya beberapa

wartawan luar negeri yang datang untuk meliput jalannya kongres dan

beberapa orang staf diplomat negara-negara sahabat yang memang menjadi tugas mereka sebagai pemantau peristiwa-peristiwa tertentu, tidak saja di Papua tetapi di wilayah lain di Indonesia.

Khusus untuk Gubernur Provinsi Sandau dari PNG John Tiwek, menurut hemat penulis bahwa kehadirannya dapat dijelaskan sebagai tanda menyatakan 'rasa solidaritas kemanusiaan' dengan saudara-saudaranya serumpun Melanesia di Papua yang selama ini diperlakukan secara tidak adil. Sebagai saudara-saudara yang serumpun yang ikut solider dan prihatin atas nasib dan masa depan rakyat Papua yang ternyata selama 32 tahun lebih berintegrasi dengan Indonesia namun tidak pernah ada perbaikan dalam kehidupan rakyat Papua.

3. Yang lebih lucu lagi yaitu hasil akhir dari Kongres Rakyat Papua II berupa resolusi sesuai pemantauan, tidak ada satupun media massa baik cetak maupun elektronik baik di daerah maupun di Jakarta yang memuat secara lengkap dan benar. Padahal rakyat Papua melalui resolusi hanya meminta perhatian atas 4 faktor secara de facto pelurusan sejarah integrasi Papua dengan Indonesia yaitu :
   a. Pada tanggal 1 Desember 1961 bangsa Papua sudah diberikan
   

   enuju Papua Baru

RESOLUSI DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA kedaulatan.

b. an a dan penadagaa N Y A g 1 tu 1962
C. Pelaksanaan Pepera Pada tahun 199 ternyata cat hukum bahkan dilakukan di bawah intimidasi dan penindasan. Ada sejarah kejahatan dan pelanggaran HA selama 38 thun yang tidak penah dselesaikan secara hukum oleh emerintah Indonesa. Akar permasalahan, keinginan rakyat Papua untuk meminta perhatian awal dari pemerintah pusat untuk mencari kebenaran dan keadilan serta proses itu perlu dilakukan secara bersama-sama. Inilah roh dasar dari resolusi. Mengapa ungkapan isi hati yang disertai ajakan berupa permohonan tulus dan ikhlas dari rakyat Papua sulit didengar apalagi diterima oleh Pemerintah Pusat di Jakarta. Pada hal kalau ditelusuri dengan baik, maka aspirasi dan tuntutan merdeka bagi rakyat Papua bukanlah hal yang baru. Selama 3 tau ntegrasi Paua Barat(vers Indonesia) denga RI nan
hal itu ditentang oleh rakyat Papua dan diwujudkan dalam gerakan-gerakan perlawana brenat sprad le O a mula dar un91 spai sekarang. Namun sea riy er om a dada na engseya Presiden oart ad agga 21 M 98 ma ea eeat ulai menga n

bas a a asu

Kongnes Menu Papua Baru

KONGRES RAKYAT PAPUA I1

politik Papua yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh cara-cara militer

melalui pendekatan kemauan yang reprensifolh TN/Polri, kini lebih menonjol

dengan cara-cara politik, diplomasi dan dialog. Disamping itu, ada fenomena dan gerakan baru yang lebih menonjol dalam gerakan organisasi Papua merdeka, antara lain :

a. Keterlibatan intensif kelompok intelektual Papua yang notabenenya merupakan produk republik yang diprakarsai oleh mahasiswa dan dosen Universitas Cendrawasih, Jayapura dan PTS-PTS di seluruh Papua.
b. Terbentuknya Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian (FORERI) pada tahun 1998 untuk menghimpun kelompok intelektual, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan mahasiswa, guna menyatukan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.
C.Terbentuknya Tim 100 orang Papua untuk menghadap Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999, yang diketuai oleh Tom Beanal untuk menuntut melepaskan diri dari NKRI
d. Pembentukan LMA di seluruh Papua pada tanggal 12 Nopember 2000. Pembentukan Presidium Dewan Papua pada tanggal 12 Desember 1999.
f. Pembentukan Komite Nasional Pemuda Papua pada tanggal 26 Mei 2000.
g. Pelaksanaan KRP dari tanggal 29 s/d 4 Juni 2000. Apabila ditelusuri secara cermat dan mendalam kejadian demi kejadian di Papua yang berpuncak pada KRP telah lama berkembang dari KMB di Den Haag tahun 1949 yang bermuara pada beberapa akar permasalahan antara lain :
a.Selama 38 tahun, pemerintah Jakarta (Indonesia) tidak mendengarkan tuntutan dan aspirasi rakyat Papua bahkan pemerintah Indonesia melupakan rakyat Papua setelah rakyat Timor Timor berintegrasi ke
Kongres Menuju Papua Baru

RESOLUSt DASAR MENUJU PAPUA MERDEKA

wilayah RI pada tahun 1975.

b. Proses kemerdekaan Timor Timor, perhatian dunía internasional sangat besar sedangkan Papua sangat minim.
C. Pemerintah Indonesia berani memberikan hak untuk merdeka bagį rakyat Timor Timor melalui jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, sedangkan Papua Barat yang masuk ke Indonesia melalui perjanjian internasional (New York Agreement) tanggal 15 Agustus 1962 tidak dihiraukan.
d. Penyelesaian masalah Aceh melalui garansi dialog di Swiss oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang berpuncak pada penandatanganan “Jeda Kemanusiaan“ dengan fasilitator Yayasan/Lembaga Henry Dunant Center, sedangkan rakyat Papua melaksanakan kongresnya di wilayah teritorial RI justru hasil kongresnya ditolak dengan alasan ada intervensi pihak asing, nah kalau begitu proses penandatanganan dan penyelesaian Aceh yang melibatkan fasilitator Henry Dunant Center, bukanlah juga dianggap merupakan campur tangan pihak asing.
e. Hal ini merupakan ketidakjujuran pemerintah Indonesia baik Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dalam melakukan diskriminasi, tidak adil dan tidak jujur dalam penyelesaian kasus Papua. Akhir catatan, menyimak dari berbagai uraian di atas, maka sudah saatnya dilakukan dialog secara terbuka dan transparan antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua yang melibatkan dunia internasional (PBB) sebagai mediator dan fasilitator guna penyelesaian masalah-masalah yang ada di Papua antara lain : Konares Menuju Papua Baru

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Δ

Pelurusan sejarah integrasi Papua ke NKRI;

Ω Asal usul nama Irian (Papua Barat); Q

Penegakan HAM dan pengusutan,yang dilanjutkan dengan pengadilan bagi pelaku yang melangga HM di Paua termasuk

pelaku pembunuhan terhada Ketua PDP Theys Hiyo Eluay;

D

Reabit ara a a M

baik langsung maupun keluarganya; Δ

Pendekatan keamanan termasuk tuduhan makar atas tokoh-tokoh Papua yang menyelenggarakan Kongres Rakyat Paua II

Δ Sabotase hak adat dan eksploitasi SDA yang merupakan hak dasar rakyat Papua sepert IHPH,tambang, perikanan, hasil hutan, dan

lain-lain. 』 Tinggalkan cara-cara milterstik dan gantikan dengan pendekatan dialogis, menyangkut masalah DOM di Papua. Sebagai suatu catatan, adalah penting untuk direnungkan realitas yang berkembang di rakyat mulai dari Port Sagawin sampai Port Numbay, bahwa rakyat Papua ingin berdialog bukan hanya untuk mendiskusikan otonomi khusus atau pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat menjadi 3 (tiga) provinsi, tetapi rakyat Papua ingin berbicara tentang masa depan rakyat dan bangsa Papua.

B. KONGRES RAKYAT PAPUA II Untuk dapat memahami semua permasalahan yang mendasar, patut dijelaskan pasca Kongres Rakyat Papua II, yang berlangsung dari tanggal 29

Kongres Menuju Papua Baru

RESOLUSI DASAR MeNUJU PAPUA MERDEKA

Mei s/d 4 Jun 2000di Port Numbay, bagaimana nasib dan masa depan bangsa

dan rakyat Papua, serta sikap dan kebijakan apakah yang harus dambil oleh

pemerintah pusat di Jakarta dalam merespon aspirasi da tuntutan merdeka bagi rakyat Papua.

Adanya tuntutan dan aspirasi rakyat Papua untuk memisahkan dirí darí NKRI dapat muncul sebagai suatu kesadaran baru bahwa berbagai perlakuan yang sangat diskriminatif hanya dapat diselesaikan jika rakyat Papua memisahkan diri atau merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ironisnya, untuk menghadapi kesadaran baru dari tuntutan merdeka ini, pemerintah Indonesia justru reaktif, bahkan disertai ancaman pengambilan tindakan kekerasan, misalkan menangkap, menahan dan mengadili tokoh- tokoh PDP, bahkan membunuh Ketua PDP Theys Hiyo Eluay. Hal ini

membuktikan bahwa pemerintah pusat gagal dalam memahami realitas politik

pada masyarakat dengan derasnya aspirasi dan tuntutan merdeka. Realitas politik semacam itu menuntut adanya cara dan pendekatan khusus yang memberikan garansi kesejahteraan, kesetaraan dan kemakmuran bagi rakyat Papua. Pemerintah pusat seharusnya mencari dan memecahkan akar permasalahan yang mengakibatkan munculnya aspirasi dan tuntutan merdeka, karena selama 38 tahun integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintah Indonesia sadar atau tidak sadar telah gagal melakukan beberapa hal antara lain :

1. Tidak tuntasnya masalah integrasi Papua dengan Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurang transparannya sejarah awal proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Pemerintah cenderung menutup-nutupi realitas
   

   Konghes Menuju Papua Baru

KONGRES RAKYAT PAPUA II

yang sebenarnya dari sejarah politik Papua sebagaimana termuat dalam pasal 18 New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962, serta implikasi

terhadap pelaksanaan Pepera tahun 1962

2. Pendekatan keamanan dan kekuasaan selama 32 tahun telah membuat rakyat Papua seakan-akan hidup di bawah rejim kolonialisme, karena adanya berbagai tindakan kekerasan seperti :
   a. Teror,
   b. Intimidasi,
   c. Penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer,
   d. Pemerkosaan,
   e. Pelanggaran HAM yang luar biasa.
3. Tidak adanya kesetaraan politik bagi rakyat Papua dan tidak ada ruang gerak untuk rakyat Papua dalam menentukan keputusan-keputusan politik Pemerintah Pusat mengenai dirinya
4. Monopoli sumber daya alam dan ekonomi oleh masyarakat pendatang (non Papua) menjadi salah satu faktor seperti yang terjadi di PT. Freeport Indonesia, Petrometren di Sorong dll. Ditinjau dari sudut pandang hukum ketatanegaraan Indonesia tuntutan merdeka bagi rakyat Papua boleh dibilang absurd. Tetapi dari prespektif perubahan dan kondisi psikologi penduduknya tuntutan tersebut bisa
   dipahami. Untuk itu, format dari reformasi pro demokrasi harus membuka peluang baru di dalam materi gugatan terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan kebijakan pemerintahan pada sistem yang lalu, termasuk dalam pelurusan sejarah awal proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Gugatan itu memang sudah

Kongres Menuju Papua Baru

ReSOLUSt DASAR MeNUJU PAPUA MeRdeKA

sampai dan menyentuh sendi-sendi keberadaan dan kebersamaan kita sebagai

bangsa dan negara.

Adanya suatu pengakuan yang jujur atas pluralisme atau keanekaragaman

masyarakat dan daerah,dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Papua

untuk mengatur diri sendiri melalui local self government dan melaksanakan model pembangunan yang sesuai dengan kekhasannya. Keanekaragaman atau pluralisme dalam konteks ini dapat dipahami sebagai “gewine engagement of diversities within the bonds of democracy" (ikatan keanekaragaman yang sejati dalam bingkai demokrasi). Secara politik, dampak dari kelambatan pemerintah pusat dalam menanggapi tuntutan dan aspirasi merdeka rakyat Papua sehingga muncul resolusi Kongres Rakyat Papua yang disertai dengan tuntutan untuk meninjau kembali status politik rakyat dan wilayah Papua Barat. Tuntutan tersebut bukanlah sekedar tuntutan belaka, melainkan memiliki rasionalitas yang sama yakni keinginan untuk ke luar dari suasana ketidakadilan ekonomi, politik dan budaya. Sebab pada dasarnya di tengah masyarakat Papua telah muncul suatu kesadaran baru bahwa berbagai ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif hanya bisa dapat diselesaikan apabila rakyat Papua merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. Tuntutan merdeka bagi rakyat Papua adalah harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan lebih bersikap negarawan, terbuka, mencintai suasana yang melegakan dan menciptakan suasana demokrasi yang bersahabat bagi terwujudnya perdamaian dunia yang abadi dan bersahabat.

Konghes Menuju Papua Baku

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Merdeka dalam berbagai bentuk selalu mengandung arti ´pembebasan’. Dimensi pembebasan tersebut menekankan usaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan dan kekuatan dominan. Tujuan mengatasi ketergantungan pada

kekuatan tersebut adalah untuk mengakhiri eksploitasi oleh kekuatan yang

dominan. Untuk membongkar dependensi dan menciptakan kedudukan yang setara

bagi rakyat Papua dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, diperlukan aspek

kemerdekaan yang disebut pembebasan dan emansipasi atau dengan perkataan

lain, rakyat Papua membutuhkan pembebasan diri tapi sekaligus memperjuangkan 'emansipasi' mereka dalam rangka mengakhiri dominasi dan

dependensi, sehingga setara dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada

di dunia.

C. ARTI DIALOG Untuk dapat menangkap segala persoalan yang sedang dan akan terus berlangsung, maka dipandang perlu dan sangat penting dialog nasional tentang Papua segera dilaksanakan. Lewat dialog akan terjadi komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Dialog merupakan proses kesadaran dari sebuah peradaban, artinya salah satu tolok ukur dari sebuah pemerintah yang beradab adalah adanya proses dialog dalam mengatur sebuah bangsa. Pengaturan itu bukan saja meliputi dan mencakup hubungan kekuasaan tetapi juga mencerminkan
bagaimana sebuah pemerintahan lewat proses dialog mampu memanusiakan sebuah kelompok masyarakat, dalam hal ini rakyat Papua, karena ukuran

res Menuju Papua Baru

RESOLUSi DASAR MeNUU PAPUA MeRDEKA

pemerintahan yang mempunyai peradaban adalah:

Adanya nilai-nilai demokrasi;

b. Menghargai dan menghormati sesama warga bangsa;
c. Terjadinya proses dialog;
d. Menghargai hak dan martabat manusia. Pengalaman empiris membuktikan bahwa selama 38 tahun integrasi masyarakat dan wilayah Papua dengan NKRI, ternyata rakyat Papua berada dalam situasi tanpa dialog dan keterbukaan. Akibatnya banyak kali ditemui konflik antara rakyat dengan pemerintah yang selalu berakhir dengan:
a. Penindasan
b. Ketidakadilan
C. Kemelaratan
d. Kemiskinan dan kebodohan
e. Pertumpahan darah.
f. Adanya pengakuan secara jujur,transparan, dan demokratis sejarah politik awal integrasi papua dengan NKRI yang penuh rekayasa dan manipulasi (Pepera 1969) sehingga mengorbankan kedaulatan sebuah komunitas sosial bangsa Papua. Harus ada penyelesaian yang menyeluruh atas pelanggaran dan kejahatan
g. HAM di Papua, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan selama tiga dekade lebih berintegrasi
h. Presiden Megawati Soekarnoputri (pemerintah) hendaknya memfasilitasi penyelenggaraan dialog dan kerja sama pada tingkat nasional dan daerah untuk menampung berbagai sudut dalam rangka menyamakan persepsi dan mencari jlan keluar dengan melibatkan seluruh unsur negara bangsa Kongres Menuju Pabua Baru

KONGRES RAKYAT PAPUA 11

di Papua baik formal maupun informal yang mewakili pluralisme agama,

suku, ras dan kelompok-kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, rencana dialog yang telah dirancang oleh Kantor

Mensesneg lewat Kantor Wapres pada pertemuan formal tanggal 28-29 Oktober

2000 lalu di Jakarta merupakan PR yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri,

karena dialog nasional tentang Papua merupakan salah satu agenda reformasi selain agenda-agenda lainnya.

D. RESOLUSI Fakta sejarah telah mencatat bahwa kenyataannya rakyat Papua telah sampai pada suatu titik kulminasi perjuangan, yaitu adanya suatu keyakinan yang sungguh bahwa cuma dengan memisahkan diri atas merdeka dari NKRI, maka perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan yang dirasakan dan dialami selama ini akan berakhir. Untuk itu, langkah yang seharusnya diambil dalam rangka mengatasi masalah Papua adalah, pemerintah harus dapat memahami kenyataan masyarakat Papua secara terbuka, transparan dan demokratis, sehingga dapat menemukan titik temu antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia Di dalam usaha untuk mencoba memahami kenyataan masyarakat Papua tidak pernah diagendakan oleh pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, rakyat Papua menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak mempunyai niat baik untuk

Kongres Menuju Papua Baru

RESOLUSt DAsaR MeNUu PAPUa MeRdexA

memahami dan menyelesaikan masalah yang sedang dirasakan dan dialamí

masyarakat papua selama 40 tahun integrasi,sejak tahun 1962. Usaha untuk merehabilitasi kembali tuntutan dan aspirasi masyarakat

Papua sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam menyikapí aspirasí dan tuntutan merdeka rakyat Papua. Akibat ketidakperdulian dar Jakarta yang tidak mau memperhatikan dan memahami aspirasi dan tuntutan merdeka bagi rakyat Papua, hanyalah memperlebar kesenjangan komunikasi. Dengan dalih untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga pemerintah RI menolak

aspirasi dan tuntutan rakyat papua dengan label separatisme yang ditumpas

dengan kekuatan senjata. Sesungguhnya ada tiga faktor yang dapat mendorong masyarakat Papua Barat untuk terus menuntut kemerdekaan bagi Papua Barat. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Ketidakmampuan lembaga negara dalam menangkap sinyal yang ada di balik aspirasi dan tuntutan merdeka yang dapat disimbolkan melalui pengibaran bendera Bintang Kejora, karena ketidak percayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia dalam memberikan perhatian kepada masyarakat Papua. Ketidak adilan dan perlakuan yang diskriminatif sangat merugikan dan dirasakan oleh masyarakat papua selama 40 tahun integrasi yaitu mulai dari era, Soekarno, Soeharto, B J. Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri, dan pemerintah RI tidak mampu memberikan kesejahteraan, kedamaian, keadilan dan kesetaraan.
2. Para elite pemerintah RI hanya sibuk menyuarakan kepentingan kelompoknyia sendir,bukan kepentingan bangsa, sehingga arena publik lebih diwarnai dengan pertarungan politik dari berbagai kubu dan aliran.
   

   Kongres Menuju Papua Baru

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Masyarakat Papua, melalui aspirasi dan tuntutan untuk merdeka, dapat mengingatkan kita bahwa masalah bangsa bukan hanya kasus Bulog gate, Brunai gate, Bank Bali, Aceh, Tanjung Priok, Trisakti, Poso, Sambas, Maluku atauHAM di Timor Timur, tetapi juga masalah papua yang memerlukan adanya suatu penyelesaian yang serius dan konkrit.

3. Adanya perkembangan globalisasi yang ditandai dengan ekonomi pasar dunia, yang dapat mendorong berbagai kelompok masyarakat termasuk masyarakat Papua Barat kembali bernaung di bawah panji tradisi dan solidaritas kesukuan, agama, golongan dan kedaerahan, untuk melakukan suatu perubahan. Deskripsi istilah sosiolog Neil J. Smelser, yaitu bahwa telah terjadi semacam revolusi identitas diri. Perubahan mendasar telah terjadi, dimana batas-batas antara kelompok yang sebelumnya bersifat longgar, kini mungkin mengeras dalam batas-batas simbolik yang tak ternegosiasikan, dan pada akarnya telah terjadi pergeseran yang luar biasa dari kepentingan ekonomi ke penegasan identitas. Jika untuk kepentingan ekonomi masih dimediasikan oleh berbagai bentuk kepentingan ekonomi, sepanjang dan selama sumber daya masih memungkinkan maka penegasan identitas diri lebih bersifat “Zero Sun Game" yang artinya setiap komponen masyarakat berdiri tegak dalam menegakkan identitasnya masing-masing, sehingga memporak-porandakan aturan-aturan hubungan antar manusia di arena publik. Hal tersebut telah menggejala di Indonesia termasuk di Papua sehingga rakyat Papua Barat bangkit dan mempersoalkan integrasi dengan NKRI selama 40 tahun karena. Sejarah awal integrasinya dianggap telah di manipulasi dan Kongres Menuju Papua Baru

ReSOLUSt DASAR MenUJU PAPUa MeRdeKA diabaikan.

Praktek serupa telah dirasakan dan dialami oleh rakyat Papua pada saat

pelaksanaan Pepera 1969 yang melenceng jauh dari ketentuan pasal 18 New

York Agreement tanggal 15 Januari 1962, yang seharusnya didasarí pada prinsip

one man one vote yang ternyata dibelokan oleh pemerintah RI lewat Opsus Alí

Moertopo (alm) menjadi sistem musyawarah untuk mufakat melalui, DMP sabagai sitem demokrasi Orde Baru pimpinan Soeharto. Bahkan tidak tanggung-tanggung, disertai dengan intimidasí, ancaman, kekerasan dan pelanggaran HAM rakyat Papua. Di dalam penyelesaian masalah Papua, sikap diskriminatif merupakan suatu penerapan logika satu dimensi yang membuat Pemerintah Indonesia tidak mudah membedakan apakah suatu gerakan daerah itu merupakan gerakan separatis, ataukah gerakan pengembalian identitas lokal yang menjadi suatu keniscayaan sejarah. Untuk itu, haruslah secara jujur diakui bahwa ada suatu kecenderungan bahwa pemerintah Indonesia bersikap diskriminatif, tidak adil dan tidak jujur dalam menyelesaikan masalah tuntutan Papua merdeka bagi rakyat Papua. Sejarah telah membuktikan bahwa penyelesaian masalah Papua yang diskriminatif, tidak jujur dan tidak adil dapat membuktikan bahwa logika satu dimensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, dan bahwa proses subsidiari lewat dialog lebih akomodatif dan aspiratif. Beranjak dari kenyataan tersebut diatas, maka tidaklah mengherankan jika masyarakat Papua berupaya keras untuk terus mengeliminasi bantuan eksternal bagi kemerdekaan papua Barat melalui jalur diplomasi politik ke negara-negara Eropa, AS, Asia dan Pasifik Selatan. Untuk itu menurut hemat saya, guna Kongres Menuju Papua Baru

KONGRES RAKYAT PAPUA II

penyelesaian persoalan Papua harus melalui dua tahap, yaitu:

1. Tahap dialog internasional dengan agenda utamanya antara lain: Pelurusan sejarah masuknya Papua Barat kedalam NKRI dan asal usul nama Papua Barat
   b.Penegakan HAM dan pengusutan terhadap para pelaku dengan mengadukan bagi mereka yang melanggar HAM di Papua
   c. Rehabilitasi sosial bagi para korban pelanggaran HAM.
   2 Resolusi

a. Segera membuka dialog internasional dengan menghadirkan pemerintah Belanda Indonesia, Amerika Serikat dan rakyat Papua Barat, dengan PBB sebagai mediatornya
b. Referendum bagi rakyat Papua.

Konges Menu Papua Baru

Pengibaran Bendera Bintang Kejora Tanggal 1 Desember

1999.
Ketua dan Wakil Ketua PDP memasuki ruang sidang Kongres Rakyat Papua II pada pembukaan Kongres, tanggal 29 Mei 1999.

Jenazah

Ketua PDP,

Theys H.

Eluay

diusung dengan berjalan kaki sepanjang ± 45 km

Jenazah Ketua PDP,

Theys Hiyo

Eluay diarak dari Jayapura menuju Sentani.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adrianto, Taufik Tuhana. Mengapa Papua Bergejolak, Yogyakarta: Gama

Global Media, 2001,

2.Aka, Claude. A Theory of Political Integration. Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1967.

3. Anderson, Benedict. Komunitas-komunitas Imajiner. Renungan tentang asal-

usul dan penyebaran nasionalisme. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan In-

sist, 1999. Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik

4. Aceh – Jakarta – Papua, YAPPIKA Yogyakarta, 2001.
   . Bara Dalam Sekam. Identifikasi Akar Masalah dan Solusi

5. atas Konflik-konflik Lokal di Aceh – Maluku – Papua dan Riau, Tim Peneliti LIPI, Mizan Pustaka Kronik di Indonesia Baru, Kerja sama Kantor Menristek RI, 2001.
   . Bebaskan Irian Barat. Kumpulan Pidato Presiden Soekarno

6. tentang Pembebasan Irian Barat, 18 Agustus 1961 – 17 Agustus 1962.
   7.Bahar, A. Saafroedin. Integrasi Nasional, Teori Masalah dan Strategi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
   8.Bahar, A. Saafroedin. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992.

7. Beanal, Tom. Amungme Megaboard Negel Jombei Peinei, Jakarta : Walhi, 1997.
8. Bhakti Ikrar Nusa, Intervensi Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Masalah Irian Barat, Masalah Internasional Masa Kini, Jakarta : LRKN, LIPI, 1985.
   

   Daftar Pustaka

KONGRES RAKYAT PAPUA II

1986.

2 Plkd

Ppu. Jarta: Pusta Sinar Haran,2000.

3. Doa. P a

Gramedia Widiasarana Indonesia.

4. enii ra Da.

log, Jakarta: Millenium Publisher, 2001

15. Sarman, Mukhtar dan Sajogyo Penanggulangan Kemiskinan i Kwasan

Timur Indonesia, Puspa Swara untuk Pusat P3R – YSE,2000.

16. Saraswati,Arimbi Adinda. Sandera 130 Hari Terperangkap di Mapanduma.

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

17. Subandrio,DR,Meluruskan Sejarah Pejuangan Irian Barat. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaku, 2001.
18. Yorrys TH Raweyai, Dokumentasi VCD, "Mengapa Papua Ingin Merdeka", Presidium Dewan Papua (PDP), 2002.
    Daftan Pustaka

BIODATA PENULIS

ORIGENES REAGEN IJIE, SE, lahir di desa Wermit Teminabuan Sorong Papua tanggal 19 Oktober 1969. Pendidikan : SD YPK Syalom Moswaren, tahun 1984. SMP Negeri 3 Sorong, tahun 1987. SMA YPPK St. Agustinus Sorong, tahun 1990 Sarjana Muda Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, tahun 1994. Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih Jayapura, tahun 2001.

Pengalaman kerja : Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sorong, tahun 1996 – sekarang, Direktur CV. Sumber Mandiri, tahun 2000 – sekarang.

Pengalaman Organisasi : Ketua V Ikatan Mahasiswa Sorong di Sulawesi Utara, tahun 1991 – 1992. Koordinator Kampus I Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) Unsrat Manado, tahun 1990 – 1993. Sekretaris IV Ikatan Mahasiswa Indonesia Irian Jaya Sulawesi Utara, tahun 1993-1995.

tahun 1995 - 2000. Sorong, tahun 2002. Sorong, tahun 2002 – 2007. Sinai Sorong, tahun 2001 – 2004. Sosial Demokrat, tahun 2002 - 2007. Provinsi Irian Jaya Barat, tahun 2002. 0 KONGRES RAKYAT PAPUA II Koordinator Irian Jaya Crisis Center Daerah Kota Sorong. Wakil Ketua I DPD PBSD Provinsi Papua, tahun 2002 – 2007. Anggota Tim Penyusunan Kajian Prospek Provinsi rian Jaya Barat. Koordinator Wilayah I Kepala Burun (Irian Jaya Barat) Partai Buruh Ketua Delegasi Kota Sorong dalam Tim 315 orang untuk PemekaranKetua Majelis Pertimbangan Cabang Partai Buruh Sosial Demokrat KotaKetua Panitia Konfercab Partai Buruh Sosial Demokrat Kota/Kabupaten Ketu Bidang Keuangan Jemaat Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat

AM 0162430 Code I-2004-336715 37 HARVARD LAW SCHOOL

Pada akhirnya, rakyat Papua menilai bahwa

pemerintah Indonesia tidak mempunyai niat

baik untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang sedang dirasakan dan dialami masyarakat Papua selama 40 tahun integrasi,

sejak tahun 1962.

Usaha untuk merehabilitasi kembali tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua sangat tergan- tung pada pemerintah pusat dalam menyikapi aspirasi dan tuntutan merdeka rakyat Papua.

ISBN 979-95553-3-7