Baca PDF (OCR): Kongres Rakyat Papua II

HD

Suatu Refleksi Tentang Aspirasi dan Tuntutan Papua Merdeka

Kata Pengantar : Dr. Muchtar Pakyahan

Origenes Reagen Ijie, SE

KONGRES RAKYAT PAPUA II

MERUPAKAN RESOLUSI DASAR MENUJU. p APUA MERDEKA

PT. Bumi lntltama Sejahtera Jakarta, 2003 ndapat terhadap beberapa ha! yang dikemukakan. Tetapi saya s t . sepe . . . . e UJu ia mengemukakann~,a secara _tertulis, seh,_ngga dan apa yang sudah dikernukakan tersebut, dapat dicari solus1 yang terba1k.

Beberapa hal yang tidak sesuai dengan ~1e_tod: dan sisternatika penulisan ilmiah yang dikemukakan di dalam buku m1 m1salnya, sering melakukan pengulangan data dan per~y~taan. Namun saya pi~ir, dengan seringnya melakukan pengulangan, ia mgm menegaskan kembali apa yang sebenarn a ada di dalam hatinya. Seperti berulang kali mengatakan pernyata:n kemerdekaan yang disampaikan rakyat Papua dan berulang kali mengungkapkan kekejaman tentara Indonesia, dimana pengulangan ini dilakukan hampir di semua bab. Tentu hal ini tidak sesuai dengan metode penulisan yang benar. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, mungkin hal-hal inilah yang membuat hatinya gundah, yang membuat batinnya bergejolak dan intelektualnya berkecamuk, dan inilah yang ingin dia kemukakan.

Berikutnya, apa yang tertuang di dalam buku yang ditulis Saudara Ijie ini merupakan perwakilan dari keinginan sebagian, atau sebagian besar rakyat Papua. Oleh karena itu semua pihak yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama pihak pengambil keputusan bagi Negara Kesatuan, setelah membaca buku ini agar merenungkan isinya baik-baik. Hentikanlah pendekatan keamanan, hentikanlah penindasan-penindasan di masa depan, kalau Papua diharapkan untuk terus menjadi bagian dari NI<RI.

Lewat pengantar ini, ada satu hal yang tidak saya setujui, yaitu kalau Papua berpisah dari NKRI. Tetapi sebagai seorang sosial demokrat, saya tidak akan memaksa Papua untuk menjadi bagian Indonesia. Kalau orang Papua masih terus ingin merdeka seperti sekarang ini, secara moral dan secara legaJ, yang dapat kita buat jalan keluarnya adalah melalui referendum. Namun biarlah rakyat Papua melakukan referendum ketika mereka daJam keadaan tenang, di

Iv ------------- %w~w d

RUOLUII DAMR M!NUJU PAPUA M!RD!KA

tengah suasana damai bukan dalam keadaan emosi tetapi berpikir secara tenang. Bagi saya sebagai seorang sosial demokrat, masalah kemanusiaan menjadi lebih utama dibandingkan masalah kebangsaan. Tetapi saya tetap berusaha agar Papua tidak lepas dari Indonesia. lnilah beberapa butir yang saya sampaikan.

Saya menyambut penulisan dan penerbitan buku ini. Kepada para pembaca, saya anjurkan agar lebih peduli kepada substansi yang disampaikan ketimbang metode penulisan ilmiahnya. Kepada penulis saya berharap setelah membaca buku ini, dapat menemukan sendiri kelemahan-kelemahan metode penulisan dan melakukan perbaikan. Sehingga buku ini diterbitkan untuk terbitan kedua, pembaca telah dapat menemukan perbaikan dalam metode dan sistematika penulisannya, sesuai dengan sebuah karya ilmiah pada umumnya.

Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang banyak mendapat kritik dari buku ini, khususnya birokrat , militer dan kepolisian, agar jangan melakukan tindakan yang semakin represif. Tetapi saya menghimbau untuk merenungkan isi buku ini baik-baik dan lakukanlah pendekatan yang lebih persuasif dan manusiawi. Semakin represif dan semakin securitif cara-cara pendekatan yang dilakukan, maka akan semakin kuat pula keinginan rakya Papua untuk merdeka.

Jakarta, Mei 2003

Dr. Muchtar Pakpahan

%to~go•lnl -------------- V

PRAKATA

uku ini merupakan kumpulan pemikiran dan hasil penelitian penulis ten tang akar masalah menguaknya bara pergolakan di Papua sepanjang B sejarah bergabungnya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana daerah ini terus menjadi suatu trouble pot yang dapat menumpahkan darah dan nyawa. Rasa kekecewaan yang terpendam begitu dalam dan Iuka psikologis sebagai kawasan yang sekian lama terpinggirkan ternyata telah memupukan sejumlah bara api dalam sekam setiap saat siap terbakar dan meletus menjadi Jedakan konflik dan kekerasan yang berskala luas. Tuntutan dan aspirasi Papua merdeka bukan ha1 baru yang semata-mata dapat disebabkan oleh masalah ketidakadilan, kesenjangan sosial, pelanggaran HAM dan ketimbang pembagian pendapatan antara Jakarta-Papua, tetapi masaJah tun tu tan dan aspirasi Papua merdeka adalah suatu pertaruhan terhadap hak asasi politik yang menyangkut harga diri (pride) dari suatu komunitas sosial yang berada di muka bumi pada suatu bangsa, yang nama bangsa Papua Barat yang pernah merdeka dan memiliki sebuah negara yang "berdaulat" sebagai sebuah modern nation state yang diproklamirkan pada tanggal l Desember 1961 di Port Numbay oleh Niew Guinea Raad yang lengkap sebagai unsur persyaratan

vi ----------------~w l( LSOLUSI D~AK M~.NUJU l'Af.'UA MF.kOtKA

berdirinycJ suatu nega ra seperti adanya luas wilayah yang meliput1 SorongMcrauke, adanya pemerintahan dan adanya alat kelengkapan negara anta ra lain: bendcra Bintang Kejora; lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua"; lambang negara ilurung Mambruk; TNP yang meliputi PIS dan PVK; Mata Uang IB; serta pengakuan oleh negara lain terutama bangsa dan pemerintah Indonesia.

Buku ini dalam fokus pembahasannya pada pencarian akar masalah yang fundamental dan tawaran Resolusi KRP II atas gejolak serta ledakan kekerasan yang terjadi Papua sebagai produk dan dampak dari kekeliruan fatal negara yang menempatkan daerah Papua sebagai subordinasi kekuasaan sentralistrik dan daerah DOM Pemerintah Indonesia.

Kemerdekaan bangsa Papua Barat yang pernah ada pada tanggal 1 Desember 1961 merupakan hak asasi politik dan harga diri bangsa Papua sebagai sebuah komunitas sosial pernah memiliki kedaulatan sebagai "modern nation state" yang dianeksasi oleh pemerintah RI lewat komando Trikora tanggal 19 Desember 1961 oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno, maka otomatis aspirasi dan tuntutan merdeka rakyat Papua tidak cukup hanya dengan mengubah pendekatan pembangunan dengan menerapkan otonomi khusus tetapi bagairnana melakukan pendekatan dialogis secara bertahap sehingga tercipta "win win solution" karena proses dialog maupun pengakuan kedaulatan berdirinya suatu negara merdeka merupakan kebutuhan hakiki dari proses dernokrasi.

Dalam penerbitan buku ini, saya ingin tegaskan bahwasanya penulisan sebuah buku dapat memenuhi syarat metodologis ilmiah akademis bagi sebuah karya tulis namun pada prinsipnya saya berupaya untuk meletakannya pada prinsip-prinsip metodologi deskripsi-eksloratif.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bpk. Dr. Muchtar Pakpahan, SH. MA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Sosial Demokrat dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat

(i)/ia~ot.o ------- - -------- -..a vii

Ar PAPUA II KoNGRES RAK\1 B. Otonomi Khusus Versus Merdeka C. Timor Timur ]ajak Pendapa t harus Belajar dari 61 Papua 64 D. Timar Timur Merdeka Papua Pun Merdeka 68 EKSPLORASf DAN EKPlOITASI SERTA BABIV PEMBANGUNAN PAPUA 79 A. Eksistensi Freeport di Papua 83 B. Pemberdayaan Masyarakat Papua 84 C. Nasib Orang Papua BAB V MEMAHAMI TUNTUTAN PAPUA MERDEKA A. Integrasi Nasional 91 101 B. Aksi Pengibaran Bintang Kejora 113 C. Tuntutan Papua Merdeka SAS VI KONGRES MENUJU PAPUA BARU A Masa Depan Rakyat dan Bansa Papua 129 B. Kongres Rakyat Papua Il 136 C. Arti Dialog 140 142 D. Resolusi

BAB I AKAR SEJARAH PERGOLAKAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN KoNFLIK 0 1PAPUA Iii

Interupsi menjelang Pepera » Tahun 1969 -

Suasana S1'd ang

BPUPKI t ◄◄ anggal 18 Agustus 1945 tentang status politik Papua B arat

Sidang penandatanganan New York Agreement ~ di Markas Besar PBB New York (15 Agustus 1962), tanpa melibatkan orang Papua.

BAB I AKAR SEJARAH PERGOLAKAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN KONFLII< DI PAPUA

A. LATAR BILAKANG

Gugatan dan tuntutan Papua merdeka dari dan oleh masyarakat Papua Barat (penduduk asli) terus menggema sejak awal integrasi wilayah Papua Barat ke wilayah RI. Tuntutan itu mencapai klimaks sejak tahun 1998, yaitu awal bergulimya arus reformasi pada bulan Mei 1998. Bintang Kejora, Bendera Kebangsaan Papua Barat telah dikibarkan di 13 kabupaten di provmsi Papua bahkan sampai ke desa-desa. Demikian pula wakil-wakil rakyat Papua Barat dari semua Kabupaten yang jumlahnya 100 orang atau dikenal Tim 100 orang secara bu\at telah menyampaikan aspirasi Papua merdeka kepada Pemerintah Indonesia me\a\ui Presiden B.J. Habibie di Jakarta tangga\ 26 Februari 1999. Presiden me\a\ui Tim 100 tersebut meminta masyarakat Papua Barat agar merenungkan kembali tuntutan tersebut.

Demikian catatan sejarah dapat memperlihatkan bahwa proses integrasi

LA~okg~okok cp~gofo~o~ ... ------------ 1

KoNGR6.\ RAt0A1 PAPUA 11

0 .. , , ,lavah RI trmyatil tidak mulus. Sebelum integrasi yaitu ti\ I'lpua °"r~, "e \, . cpa1 llJ\~al 1 Dl~mber l961, ra~·yat Papua telah mcnyatakan _kemerde~annya Yang d1tanda1 dt"ngan pengibaran bendera kebangsaan Bmtang KeJora. Lewa, berba~ai ~trategi d.tn pendrkatan yang melibatkan pemerintah Belanda-lnd0- nesia dan PBB, "ilayah dan masyarakat Papua Barat yang telah menyatakan kemerdekaannya diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia tanggal 1 Mei l96.3 mela1ui New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Hal tersebut telah menimbulkan perlawanan dan berbagai protes keras dari seluruh orang Papua. lsi dan rorak perlawanan tersebut menggambarkan bahwa tuntutan dan aspirasi OPM telah berlangsung dalam suatu semangat nasionalisme Papua. Pada tingbt dan titik ini aspirasi dan tuntutan Papua merdeka memiliki akar sejarah dan ideologi yang terus diperjuangkan bail< secara diplomasi maupun kontak senjata secara fisik dengan TNI. Perlawanan dilakukan secara bergerilya dan disosialisasikan ideologi tersebut kepada masyarakat Papua yang masih terisolasi,

Dari hasil penelitian penulis dapat dicatat beberapa peristiwa penting antara lain :

1 Pada tahun 1946 Konferensi Malino untuk membicarakan status politik Papua Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun ditentang oleh John Ariks dan meminta agar Papua hendaknya merdeka sendiri.

2. Pada tahun 1948 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), agar memasukkan Papua Barat, pasal 2 ayat £ sebagai bagian dari negara RIS.

3. Pada tahun 1955 Papua masuk sebagai anggota Pasifik Selatan.

4. Pada tahun 1950 - 1957 dibentuklah Dewan Distrik.

lh~u1.s1 DAM• Mu.u,u PA,u~ MuouA

s. Pada bulan Januari 1961 Bewnda m.,ngJµn~n p,.m001tubn partai-parta1 politik.

6. Pada tahun 1961 - 1963 anek.sasi kene~raan.

7. Pada tahun 1963 - 1969 pemerintahan sementara PBB

8. Pada tahun 1%9 - 1998 Han PJ1 rk.abung Na.,wnal Bangsa Papua.

9. Pada tahun 1998 sampai sekarang Han ~Pbangkitan ~ ional Bangsa Papua.

■• AICAII MUAI AN

Unsur-unsur akar masalah yang melatarbelakangi munculnya tuntutan Papua merdeka di Papua dapat dideskripsik.an sebagai berikut :

1. Latar Belakang Sejarah

Pendapat dari para responden baik dari hasil diskusi maupun interview _(wawancara), dari komunitas Papua maupun komunitas pandatang dapat menunjukkan bahwa tuntutan Papua merdeka merupakan petjuangan yang sudah lama berlangsung karena sejarah komunitas Papua Baral adalah sejarah penjajahan.

Beberapa fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Papua Barat tidak ada kantongan dengan NKRI antara lain :

a. Netherlansch Niew Guinea atau Papua Baral tidak termasuk wilayah Hindia Belanda adalah berdasarkan Deklarasi Batavia pada tanggal 7 Maret 1910 yang isinya antara lain "Wilayah Hindia Belanda dari Aceh sampai

~~ok g~oko~ cpeAgoQo~o" ... ------------..- 3 -

Maluku " yang berada di bawah kekuasaan Gubernur Hindia d . . pa a saa1 itu Sedangkan Netherlansch Niew Guinea bernama Suriname (J angsung · di bawah pengawasan Pemerintah Belanda di Netherlansch.

b Dalam pergerakan kebangsaan yang dimulai pada tahun 1908 di' b awah • Budi Utomo dan mencapai puncaknya pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, tak seorang pemuda Papua yang ikut terlibat atau ambil bagian pada pergerakan tersebut.

c. Secara fisik dan budaya orang Papua berbeda dari masyarakat Indonesia yang lainnya. Dan hal tersebut diakui oleh Ors. Muhammad Hatta dalam mempertimbangkan batas-batas wilayah Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdeka~ 17 Agustus 1945.

d. Dalam pertemuan di Saigon Jepang tanggal 12 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Ir. Soekarno, Ors. Muhammad Hatta, Dr. K.R.I Radjiman Widyoningrat dan Jenderal Haisaichi Taraci mengatakan bahwa ia akan menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda saat itu, sekaligus mengajukan pertanyaan tentang status tanah dan rakyat Papua. Ors. Muhammad Hatta dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Papua adalah ras Negroid bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua dapat menentukan nasibnya dan masa depannya sendiri. Sedangkan menurut Ir. Soekarno, bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ir. Soekarno dan Ors. Muhammad Hatta yang tidak memberikan pendapat untuk masalah Papua pada sidang ke II BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 mengenai batas-batas wilayah Indonesia yang akan segera memperoleh kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan pandangan anggota BPUPKI yang lain seperti Muhammad Yamm, MoezaJcir, Abdul I<affar dan Soemitro Kolopaking, sedangkan orang Papua pada umumnya menolak pandangan BPUPKI yang menghendakj agar tanah Papua masuk wilayah NKRI.

Menurut orang Papua l<laim dengan memakai konsep Janggi sebagai sebutan untuk orang Papua dalam sejarah kerajaan Majapahit dan kesultanan Tidore dinilai tidak tepat, mengapa? Karena alasan utama yang dikemuk.akan bahwa sifat dan pola hubungan pada waktu itu adalah hubungan dagang melalui VOC. Sultan Tidore representatif wakil kontingen Belanda.

Yang menjadi pertanyaan rakyat Papua selama ini adalah, apakah Netherlansch Niew Guinea termasuk Hindia Belanda menggambarkan bahwa Papua Barat bukan wilayah Hindia Belanda secara administratif?

Masyarakat Papua tidak il<ut ambil bagian dalam proses Proklamasi 17 Agustus 1945, sedangkan Papua Barat menjadi menarik perhatian Indonesia setelah 3 tahun merdeka yaitu pada tahun 1948 pemerintah Indonesia mengembangkan propaganda dan memasukan infiltran ke Papua Barat. Untuk pendapat dan fakta ini, orang Papua mengacu pada fakta-fakta antara lain :

1. Tokoh Sugoro di kota Nica, Sentani

2. Boven Digul atau tokoh hasil binaan pemerintah Indonesia yang pro NKRI dan dikenal dengan sebutan Kelompok Merah Putih pada tahun 1948, Indonesia mulai melakukan upaya-upaya untuk merebut Papua Barat, maka Pemerintah Belanda mulai mempersiapkan Papua Barat untuk merdeka, hal tersebut dapat dibuktikan dengan :

a. Berdirinya partai-partai politik pada tahun 1957 terbentuklah Dewan Distrik yang dapat menghimpun tokoh masyarakat, tokoh adat dan

v4~ak g~akak cpPAgoQa~all ... -------------- 5 tokoh agama di tiap-tiap distrik.

b. Terbentuklah Niew Guin~~:,Raad atau Dewan Perwakiian Rak Ya! Papua Barat.

c. Proses tersebut telah mencapai puncaknya Iewat Prokiarna. 81 Kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Desember 1961 dan m enuru1 orang Papua negara baru ini bukan negara boneka buatan B e 1 anda karena telah melalui proses yang panjang dan sudah memi}j~ sejumlah perlengkapan atribut kenegaraan. Selain Dewan Distrik dan Niew Guinea Raad juga perangkat kenegaraan lainnya seperti:

• Memiliki Bendera Nasional, Bintang Kejora;

• Lagu Kebangsaan, Hai Tanahku Papua;

• Dasar Negara, Kasih;

• Lambang Negara, Burung Mambruk; '.I

• 149 pasal UUD . .._

• Mata uang negara Rupiah Irian Barat (IB)

Pandangan orang Papua Barat tentang kemerdekaan tersebut telah mewujudkan program dekolonialisasi dari PBB bagi daerah-daerah di wilayah pasifik, termasuk Papua Barat yang belum merdeka sebelumnya.

Namun kenyataan pahit yang dirasakan oleh rakyat Papua Barat yaitu kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan yang memakan banyak korban, waktu, tenaga, harta bahkan nyawa hanya bisa berlangsung selama 18 hari yaitu tepatnya tanggal 19 Desember 1961 Ir. Soekarno mengumumkan seruan Trikora yang isinya antara Iain :

1 · Bubarkan pembentukan negara boneka Papua Barat buatan kolonial Belanda.

Kibarkan Sang Merah Putih di Papua Barat Tanah Air Indonesia. 2.

3. Bersiaplah mobilisasi umum untuk mempertahan.kan Kemerdeban Indonesia

Namun sekitar dua bulan kemudian yaitu pada tanggaJ 16 Februari 1963 Niew Guinea Raad mendeklarasikan prosedur penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat. Berbagai kelompok dalam Niew Guinea Raad menuntut plebisit pada tahun berikutnya. Pada tahun 1963 dengan bantuan Korps Perdamaian PBB, pemerintahan Netherlansch Niew Guinea mengalihkan administrasi pemerintahan kepada UNTEA di bawah pimpinan Djalal Abdon. Tentara Indonesia di bawah Korps perdamaian PBB (UNTEA) yang memaksa pemimpin-pemimpin Papua untuk menandatangani pernyataan pencabutan kembali deklarasi hak menentukan nasib sendiri, bahkan menangkap, menahan dan menyi}Ga orang-orang Papua yang meng~ demonstrasi untuk me_minta plebisit di bawah bantuan Korps perdamaian UNTENPBB. .Belum lagi permintaan atau tuntutan plebisit dipenuhi, UNTEA mengalihkan administrasi pemerintahan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Bersamaan dengan itu Niew Guinea Raad dibubarkan dan digantikan dengan DPR serta sebulan sebelumnya yaitu pada bulan April 1963, Ellieser Jan Bonay salah seorang anggota Niew Guinea Raad, diangkat sebagai gubernur pertama. Narnun setahun kernudian pada bulan Mei 1964, ia dipecat.

Setelah penyerahan, petjuangan rakyat Papua untuk rnempertahankan kernerdekaan yang ditandai 1 Desernber 1961 secara demokratis terus berlangsung di satu pihak tetapi senantiasa rnendapat perlakuan yang kejam dari tentara Indonesia di lain pihak. Akibatnya Partai Nasional Indonesia

~~k gijaka~ ~goQaba11 ... - - - ---- ------ 7

. . surat pmh'~ ~epada Prcsidcn Soekarno ,1tas perlnkuan tent menpnm ara Ind . t hadaf1 masvarakat Papua. Namun hal lcrscbut lidak 01 r) nes1a er ' , . . . end ara, )an dan perhatian oleh pemcnntah lndoncs1a, bnhkan kegiatan.k . tanggaf . . egia1an -~1, kebebasan berkumpul dan ha~-hak s1p1I masyarakat dicabut l po lu~ melalu1 n..-i~..;t Presiden Nomor 11 Tahun 1963 dan tanah Papua dinyatakan b . l..)Oul • se aga1 daerah tertutup bagi pihak asmg.

PBB, dalam hal ini UNTEA di Papua Barat, di mata orang Papua pada saai pelaksanaan Pepera (Penent~an Pendap.at Ra~ya~) 1969, berpihak kepada persekongkolan antara Amenka-Indones1a, ya1tu mtegrasi Papua ke dalam NKRl Adapun alasan orang Papua dengan keberpihakan Amerika-lndonesia adalah sebagai berikut :

a. New York Agreement tidak memberikan tempat yang memadai bagi prosedur-prosedur pelaksanaan penentuan nasib sendiri yang dikehendaki oleh masyarakat Papua.

b. Deklarasi oleh Niew Guinea Raad yang harus diimplementasikan dalam plebisit yang dituntut ataupun act of free choice.

c. Bahwa persyaratan deklarasi 16 Februari 1962 mendapat tern pat yang layak dalam New York Agreement, tetapi tidak dilaksanakan/diterapkan dalam Pepera 2 Agustus 1969.

d. Pepera tidak menjalankan syarat azas one man one vote.

e. Prosedur Pepera berlangsung secara ketat di bawah pengawasan tentara.

f. Dari wakil-wakil yang ditentukan sebanyak 1.025 orang, hanya 20% atau kurang orang yang memilih.

g. Pelabanaan Pepera tidak sesuai New York Agreement pasal XVII, XVIII dan XXII

8 .,____________ cA~oll g~okoh q,e.kgoQoko~ ...

h. Orh1;ln juga menyatJkiln lctberJt.u, rtthadJp pr~ p;,Jdksdnaan PeyPrcJ J9ff)

Dalam penelihan in1 para re11; ponden dapdf m;.nyc1,t.ikari bahwa ket,dakju1uran bukan hc1nyc1 berlaku pdda saat pemilihdtl, fPtlp1 JU?,a pada &aat ~ 1alisa,i men1elang Pepera 1%9 Sebag;n contoh, seorang ces?')"'den yattg menyaks1kan sambutan utusa n UNTEA d1 Wamena men1ela~ka:i batnva terjemahan sambutan dimaksud diselewmgkan menjadi seotah-Otah sattg utusan sedang berk.ampanye bagi kepentingan lndoneia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah Sabang sampai Merauke. Orang Indonesia dapat memegang kampak batu di tangan km dan kampak besi di tangan kmum dan bertanya, "Saudara-saudaramau menerimll koiptlk yang mana, yang sebelah kiri atau kanan?" Dan dtjawab o!eh masyarakat, ~ sebelah kanan!" Mendapat berbagai macam tawaran menarik seperti itn, maka masyarakat Papua menjawab, "Kami mau kampak yang~ hman .. , menurut responden tersebut hal itu menunjukkan adanya manipula.5i

Gambaran di atas saat ini telah disosialisasikan secara lnas di kalangan orang Papua sehingga gugatan Papua merdeka senantiasa memiliki hnbnngan erat dengan unsur sejarah yang terkait dengan hasil Deklarasi 1 Dese:m.ber 1961, dan telah menjadi dasar bagi rakyat Papua untuk meminta kembali kemerdekaannya.

2. N asionalisme dan Identitas Papua

Masyarakat dan bangsa Papua Barat secara fisik maupun sosial berbeda

dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Kalau mayoritas orang lndoLAl2ak gijaka~ cpt>Ag~a~aR ... --------------• 9

1 10 ------------ u(kok gP-§OkO' <Petgoiaka, ... I I

nesia tergolong rumpun Melayu yang berasal dari daerah "Yuna, c· . · 1, ma Se) (Kamboja), maka secara fisik orang Papua termasuk rumpun Mel . atan~ . . . . . anes1a ras N groid di Pasifik. Selam 1tu secara sosial orang Papua merasa memiliki a e. / · d. . b b d d · p ndanoa dan cara hidup tersen m yang sangat er e a an mayoritas raky t 1 on . . . . l . k a ndonesia di tempat-tempat atau provms1-provms1 am, arena orang Pap / ua memili~ sifat khas dalam mengatur, mengembangkan kebutuhan dan men 1 . ye esa1ka masalah berdasarkan hukum adat yang membebani hak dan kewa"b n ·. . . . . . . JI an adat dari para md1VIdu 1tu sendm, sehmgga mereka merasa sulit untuk b ertemu dalam satu NICRI seperti yang sekarang ini.

Praktek-praktek diskriminatif dari pendatang telah mendukung d an atau membenarkan pandangan tersebut. Praktek diskriminatif yang dimaksud t an ara Iain:

a Adanya menopoli di bidang ekonomi (pasar).

b. Promosi jabatan. c. Urusan kenaikan pangkat di instansi pemerintahan sipil dan militer.

d. Eksploitasi hasil kekayaan alam yang menempatkan mereka sebagai penonton, sementara pendatang menjadi karyawan utama padahal masyarakat Papua lah pemegang hak adat.

e. Dalam bidang politik dan pemerintahan, posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar atau pendatang dengan dalih orang Papua

belum mampu. Salah seorang responden pemerintah Kabupaten Sorong mengatakan bahwa dari 23 Dinas Otonom Kabupaten Sorong hanya 5 orang Papua yang menjabat menjadi kepala dinas, dan 12 kantor vertikal hanya 2 orang kepala kantor. Serta di lingkungan Setda Kabupaten Sorong dari 14 bagian hanya 5 l Y "'ng dipimpin oleh orang Papua dan 9 bagiari oleh orang non Pdpw, ,ag1an " l agi di kalangan swasta, orang Papua lebih ternndas a P" l lagi.

Di • skriminasi tersebut secara tidak langsung turut met1dapatkan perhatian dan sorotan dalam diskusi-diskusi sehubungan soal identitas Papua di 5amping pokok ketidakadilan. Penindasan terhadap masyarakat Papua denga11 identitas khusus pada masa TRIKORA-UNTEA dan menjelang Pepera 1969 merupakan bagian dari proses yang mematangkan evolusi nasionalisme Papua yang merupakan bagian dari orang Papua. Bagi orang Papua, tuntutan identitas dan menguatnya nasionalisme Papua adalah proses panjang dari tahun 1946, saat John Ariks berkampanye menolak pikiran integrasi Papua ke dalam NKRl sampai 26 Februari 1999 saat 100 orang tokoh masyarak.at Papua dapat menyampaikan aspirasi tuntutan merdeka kapada Persiden B.J. Habibie dan sejumlah menteri Kabinet Reformasi. Rasa solidaritas dan nasionalisme Papua yang kuat dapat disebabkan oleh:

a. Adanya praktek dan ideologi penjajahan.

b. Praktek ideologi pembangunan yang hanya mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan pembangunan, kesejahteraan dan martabat manusia. c. Eksplotasi dan penindasan oleh militer

d. Papua Barat memiliki tanah yang luas dan kekayaan alam yang melimpah namun rakyatnya miskin.

3. Ketidakadilan

Sudah 40 tahun masyarakat Papua berintegrasi dengan Indonesia dan merasakan adanya suatu perlakuan secara tidak adil. Hal ini menimbulkan

u\bak ~~aka~ cpe..goQa~a" ... ---------------a 11

Semakin kuatnya sikap kebera tan masyarakat Papua untuk berintegr . d . . as1 engan Negara Kesatuan Repubhk lndons1a. Terhadap faktor seJ·arah 'd . . . I entitas nasionalisme Papua, dan ketidakadilan, beberapa responden berp d ' en apat bahwa tanah dan masyarakat Papua ibarat anak perempuan yangdipaksa kawin dengan Iaki-Iaki (NKRI) oleh orangtua (AS dan Belanda). Kini laki-laki . d . . . ltu berbuat sewenang-wenang, an sang 1sten mmta cerai dan kembali orangtuanya karena bukan saja ia tidak cinta tetapi gaga! mengidonesiaka~ Papua karena ketidakadilan. Perlakuan yang tidak adil ini dikemukan oleh para responden dengan mengacu pada faktor yang berkaitan dengan aspekaspek:

a. Ekonomi yaitu eksploitasi SDA

Pembangnnan yang hanya mengejar kemajuan material dan kemajuan fisi.k dengan memakai indikator ekonomi semata-mata, telah menempatkan manusia pada posisi marginal di Papua Barat. Pembangunan banyak diarahkan pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) seperti tanah, hutan, tambang dan laut untuk kepentingan umum yang kurang jelas penggunaannya, sedangkan untuk kepentingan masyarakat Papua sebagai pemegang hak adat atas SDA justru kurang mendapat perhatian yang layak.

Eksploitasi SDA selama ini telah menampilkan suatu ketidakadilan berdasarkan fakta bahwa masyarakat Papua sebagai pemegang hak adat atas SDA tidak dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semua konsekuensi negatif pasti dipikul oleh penduduk asli bukan oleh pengambil keputusan. Sebaliknya agen-agen pembangunan yang mengeksploitasi SDA justru tidak memberikan pengakuan yang tidak memadai terhadap hak•hak di satu pihak dan tidak memikirkan a,lternatif sebagai penduduk asli di lain pihak.

Dal am kasus pengaHhan hak atas tanah untuk kepeduan transmi~ yang mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya sumber.sumbet ekonomi keluarga. Di Merauke misalnya masyarakat kehiJangan binatangburuan sebagai sumber protein, kayu untuk bangunan, kayu bakar, rusaknya ek.osistem lokal sebagai sumber protein yang mendukung kehidupan masyarakat Lok.al dan hilangnya sagu sebagai sumber karbohidrat bagi masyarakat Moi di Katapop, masyarakat Moswaren, Mogatemin dan Inanwatan l<abupaten Sorong. Hal ini juga berlaku untuk kasus HPH di Sorong, Merauke, Serui, Nabire, Jayapura dan Manokwari. Eksploitasi juga memberi dampak negatif yang besar buat penduduk lokal, kasus Freeport contohnya, limbah teling telah mencemari sumber-sumber ekonomi seperti Moluska (STK) sumber protein masyarakat Komoro Sempan di Omawita. Contoh ini berada di luar areal konsesi, lalu bagaimana halnya dengan hasil masyarakat di dalam areal konsesi?

Eksploitasi sumber daya laut seperti di Biak, Sorong, Merauke dan Fak Fak juga telah merusak ekosistem dan mengganggu populasi ikan. Penduduk lokal yang masih menggunakan teknologi penangkapan tradisional makin sulit mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut bagi kesejahteraannya. Tuduhan GPK/OPM ini dijadikan stigma supaya orang Papua dapat dihambat untuk memiliki akses di pemerintahan dan jika mereka bereaksi, maka mereka dapat ditangkap untuk diinterogasi, disiksa atau bahkan dibunuh demi suatu proyek yang menaikan kegiatan atau anggaran militer di Papua.

Dominasi masyarakat pendatang bukan hanya pada Seki • tahan saja tetapi juga pada sektor swasta. Pada kegiat or pemenn . . . . an sektor b kan banyak didommas1 oleh pekeqa dan masyarakat pend per an . . atang u · 1 ,a Bank Pembangunan Daerah Inan Jaya d1 seluruh tanah p · 1,11sa n) . . . apua PDAM PLN Telkom dan Pertamma. Dem1kian pula pada sektor ,· d '. , , . . n ustn faktur yang memanfaatkan ekspl01tas1 SDA sebagai bahan bak manu . . . u yang lebih banyak menggunakan tenaga keqa dan luar, seperti yang terjadi di pabrik playwood PI Wapoga, PI ~enris~n,_ PI Timber Group, PT Usaha Mina Sarong, pabrik pengalengan 1kan d1 B1ak dan Sorong serta PT Liem Sari di Jayapura.

Jika kondisi itu dipertanyakan, maka jawaban lazimnya adalah orang Papua belum siap. Tetapi kenapa belum dan bagaimana menyiapkan itu sejauh ini belum mendapat perhatian yang serius dari para pengambil kebijakan.

Dominasi dan tekanan-tekanan tersebut makin mematangkan nasionalisme Papua dan memungkinkan tuntutan Papua merdeka makin gencar di jaman reformasi.

b. Dominasi Pendatang

Perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat Papua juga terjadi dalam proses-proses politik pada umumnya, dan pemerintahan pada khususnya. Sadar atau tidak sadar, selama 40 tahun orang Papua kurang diberikan suatu peran sebagai decision maker dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi pembangunan dan lain-lain. Posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar dengan dalih orang Papua belum mampu. Dalih dan seleksi yang dikenakan terhadap orang Papua tersebut dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan tuduhan terhadap semua orang Papua sebagai OPM.

Oalam penelitian penulisan ini, ditemukan seorang responden yang kapasitasnya sebagai pimpinan Parpol pemenang Pemilu 1999, seorang politikus senior yang juga tokoh gereja menyatakan bahwa, terdapat kepentingan politik dari sejumlah elite di pemerintahan yang menginginbn agar penduduk asli tidak memiliki akses dan duduk di pemerintahan serta tidak bersuara untuk membela hak-hak dan kekayaan sumber daya alamnya dengan menggunakan tuduhan OPM/GPK

Lebih menyakitkan lagi yaitu setelah reformasi bergulir dan lahirnya partaipartai politik yang menjamur di tanah Papua, banyak orang Papua tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin partai politik terutama partaipartai reformis, contoh POI Petjuangan dari 13 DPC di Provinsi Papua, hanya 3 DPC yang dipimpin oleh orang Papua asli dan 10 DPC lainnya dipimpin oleh orang luar.

c. Dominasi dan Penindasan Budaya

Unsur luar pertama yang berpengaruh terhadap aspek sosial budaya masyarakat Papua adalah gereja. Penyebaran lnjil oleh Gereja Kristen yang dipertentangkan secara frontal dengan akar-akar budaya masyarakat Papua telah meniadakan atau menghancurkan beberapa akar budaya. Pengembangan sumber daya manusia memang secara gencar dilakukan oleh gereja tetapi diarahkan kepada kepentingan budaya Kristen.

Pasca berikutnya adalah kekuasaan pemerintah Indonesia melalui para petugas negara yang datang dan migran spontan dari luar Papua. Seba . . . ga, agen. ao-Pn pembangunan, mereka mebhat dan mengukur budaya orang Pa ()- . . . pua dan sudut budav~ kepentingan dan 1deologi pembangunan. Unsur keb d . . u ayaa,, Iokal menjadi salah satu sasaran yang harus diamankan supaya sesuai den "d I . d' t gan kepentingan budaya dan 1 eo ogi yang 1anu .

Kepentingan modem juga diinstruksikan kepada masyarakat Papua un · · d' . I d dih k tuk menggantikan kepenumpman tra 1s1ona an arap an membawa dam I k I rr. . . d . . pak positif bagi penduduk o a . 1etap1 yang teqa 1 JUstru menjadi sumber malapetaka, karena banyak hal yang menjadi amburadul, padahal pada masa sebelumnya, kepemimpinan adat telah mendptakan ketertiban.

Kesimpulannya pembangunan sumber daya manusia justru tidak berpi'ak pada pengetahuan dan kearifan lokal. Menyadari ancaman terhadap ekosist!m orang Pap~a, tokoh seperti Arnold Ap berusaha untuk menggali dan mengembangkan unsur-unsur ·budaya lokaJ namun penguasa militer melihat hal ini secara sempit dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika dan dipahami sebagai ancaman, makanya Arnold AP dibunuh dengan cara-cara yang melukai hati orang Papua khususnya kemanusiaan pada umumnya. Dominasi dan penindasan tersebut menjadi identitas dan nasionalisme Papua semakin mantap untuk menopang tuntutan Papua merdeka.

d. Kekerasan Militer

Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk antara lain: intimidasi, teror, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer, berkenaan dengan pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas b day sum e a alam secara paksa untuk berbagai keperluan Sfperti HPH, r . . . l trn nsm ·grasi pertambangan dan industn manufaktur maupun ,asa ~ta. , l'embunu han umumnya dilakukan terhadap orang•orang yang militan memperjuangkan demokrasi, hukum, budaya dan kemanusiaan termasuk tuntutan Papua merdeka. Frtt Pap"" Movmrtnt (f PM) mencatat adanya embunuhan masal dalam kurun waktu dari tahun 1961~2CXJ2 dan dinyataun ;erbunuh dan hilang telah mencapai ratusan ribu pwa.

c. PERSEPSI

Persepsi komunitas masyarakat di Papua berdasarkan diskusi yang terfokus pada wawancara yang mendalam serta dokumen yang relevan dengan akar masalah dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penduduk asli

Seluruh responden penduduk asli Papua dalam pandangannya menyatakan menghendaki merdeka. Menurut mereka tuntutan merdeka merupakan hak dan sudah dicapai pada"tanggal 1 Desember 1961 sebagai hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Artinya, perjuangan dan tuntutan merdeka sudah ada sejak lama dan merupakan hak yang sudah dirampas (aneksasi) secara paksa melalui proses aneksasi oleh pemerintah Indonesia. Proses integrasi atau masuknya Papua Barat ke dalam NKRI melalui Pepera tahun 1969 adalah hasil rekayasa yang penuh dengan tekanan dan

KoNGMES RAl\l'AT PAPUA 11

d . emerintah Indonesia. Mereka memiliki catatan tent . paksaan an P . . . ang hga peristiwa sejarah pentmg ya1tu . . . .

P d tanggal 1 Mei 1963 sebaga1 Han Kematian Negara Papua Barat 1 a. a a me alui aksi Trikora.

b. Pada tanggal 1 Juli 1971 sebagai Harl Kebangkitan Nasional Papua Barai

c. Pada tanggal 1 Desember 1%1 sebagai Harl Kemerdekaan Negara Papu~ Barat.

Rakyat Papua akan terus berjuang dan men~ntut kemerdekaan bagi Papua Barat sebagai suatu keharusa~. Mereka san~at tidak per~aya dengan berbag~ tawaran yang diajukan Pemenntah Indonesia bahkan dan mereka sudah tidak percaya dan tidak sabar lagi dengan bentuk upaya damai yang melelahkan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat.

2. Masyarakat Pendatang

Responden dari kelompok pendatang terbagi dalam tiga persepsi yaitu yang bersikap mendukung, netral dan menentang Papua merdeka antara lain:

a. Kelompok pendatang yang mendukung gerakan Papua merdeka adalah mereka yang orang tuanya sebagai penginjil dan guru pada masa awal atau pertama kali di kala Papua masih primitif (pelopor) dan mereka yang berketurunan Tionghoa (Cina).

b. Sebagian besar dari kelompok pendatang pula yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke bawah, mereka memahami mengapa mereka atau penduduk asli menuntut merdeka serta terdapat pula kelompok yang merasa tidak berkepentingan (tidak peduli) apakah Papua Barat mau merdeka atau tidak, yang penting trdak ada tragedi kemanustaan atau kerusuhan sosial yang menimpa mereka. Artinya bagi meieka, apapun sebabnya sepanjang akjbatnya tidak membuat merek.a menjadi korban kerusuhan sosial tidak akan ditentang,

Sebagian kecil dari kelompok pendatang terutama yang status sosiaJ c. ekonomi menengah ke atas bersik.ap menentang tuntutan kemeTCiekaan Papua dengan alasan bahwa k.alaupun benar Pepera dilaJrnbrt dengan penuh rekayasa namun secara yuridis formal Papua tebh sah secara nasional maupun internasional menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. -Elite Gerej.a, lntelektual (Papua dan Pendatang) LSM dan Pers

Pada dasarnya mereka menyadari bahwa tuntutan Papua merde.ka dari penduduk asli pada masa sekarang ini sangat kuat dan mereka memahami pula bahwa merdeka itu hak mereka Namun mereka menyata.kan bahwa -perjuangan mendapatkan kemerdekaan dari segi substansi berupa peningkatan martabat, kesejahteraan, perlakuan yang adil dan penega.kan hukum serta kebenaran bagi penduduk asli justr-u harus menjadi sasaran utama.

Menurut mereka, walaupun aspirasi merdeka dari penduduk asli dalarn arti formal memisahkan diri dari NKRI dapat dipahami, namun merdeka dalam arti negara belurn tentu merupakan jawaban atas persoalan kemanusiaan, politik, sosial ekonomi dan -budaya yang dialami penduduk asli selama

. t han Ordl' Baru bahkan jika hal itu dilakukan secara t" b pemenn a . . . d uru.bu ana.nP teriadinya traged1 kemanusiaan yang JUstru dapat tu akan mem •-ti ·, • . . mcru8ikan nduduk asli Papua sendm. r. renguasa (Birokrasi Sipil dan Militer)

lffigUasa memiliki pemikiran d~n sikap bahwa ~asuknya wilayah Papua Barat ke dalam NKRI telah melalm proses hukum mternasional ya ~ . . ng sah sudah final dan ti~ak dapat d1ganggu gugat (pandangan ini ditol~ oleh penduduk asli sebaga1mana tergambar dalam persepsi penduduk asli dengan alasan bahwa proses tersebut tidak sesuai ~engan persyaratan 1ree of dwict" yang wajar me~urut ukuran mereka). Seh1ngga mereka menentang aspirasi penduduk asli yang melakukan tuntutan merdeka. Mereka akan melakukan tindakan dengan resiko apapun untuk tetap mempertahankan keutuhan NKRI yaitu secara khusus persepsi perwira tinggi militer di Jakarta terhadap ~yarakat Papua (dapatkan dari hasil wawancara Chusnul Mariyah, Ph. D) digambarkan sebagai berikut :

a. OPM dianggap sebagai saudara yang tersesat sehingga militer perlu untuk menyelesaikan gerombolan tersebut secara tuntas.

b. Militer tidak dapat menempatkan posisi yang sama dengan para gerombolan tersebut.

c. Birokrasi militer bertugas dalam mempertahankan Negara Kesatuan RI sehingga mereka dapat melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukannya.

d. Kurangnya pendidikan bagi rakyat Papua sehingga menyebabkan tidak ada komunikasi yang baik

. . •r tidak setuju dikatakan mereka adalah ,umber dari kerusuha.nc I I ( 1 1 M · kcrusuhan di Papua dan militer menolak tuduhan ter!ebut karena menganggap dirinya mesln pembangunarr di Papua.

•ndak dipahamlnya ekologi dan ekosistem wiJayah Papua oleh birokJasj r. sipil yang menyebabkan pembangunan yang serag;im

Jika Papua merdeka, maka mereka perang selamanya dengan sesama sub, g. karena tidak ada kesepakatan di antara ratusan suku yang ada di Provinsi

Papua. Jadi menurut penguasa, persoalan martabat manusia, kesejahteraan ekonomi dapat diatasi dengan jalan memperbaiki dan mening.katlan pendapatan bagi penduduk asli, d.a~ melakukan penegakan HAM. Salah sa~ usaha yang dilakukan sekarang 1m adalah melaksanakan .konsep otononu khusus dan melakukan pemekaran wilayah Papua menjadi tiga provinsi dalam rangka memperbaiki keadaan tersebut.

5. Masyarakat Internasional

Pandangan masyarakat internasional tentang petjuangan rakyat Papua dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

a. Aspek legal formal, dimana status Papua dalam konteks NKRI di mata masyarakat internasional sudah final melalui Pepera, akan tetapi bu.kan berarti masyarakat intemasional tidal< memperduli.kan kondisi masyarakat Papua secara praktis pada saat ini.

b. Aspek pelanggaran HAM, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pi~ak terungkap bahwa eksploitasi kekayaan SDA belum memperhatikan kepentingan masyarakat Papua sebagai sesuatu yang penting, yang diambil ke luar Papua oleh penguasa di Jakarta dan tidal< melibatkan masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan.

LA~O.gijOkQ~ cpttgoea~Ql ... ------------- 21

KoNGRES RAKYAT PAPUA 11

6. Investor

Tuntutan Papua merdeka memang sangat mencemaskan para investo . Akan tetapi mereka tidak ingin mengomentari secara mendalam tent r asmg. ang gerakan-gerakan yang ada, d~ngan ~lasan mereka tidak_ ingin mencampun urusan dalam negeri Indonesia. Hasil wawancara penuhs dengan beberapa investor asing, mereka menilai bahwa pokok persoalannya terdapa t dalam sistem pengelolaan hukum di Indonesia yang tidak obyektif dan transparan, apa la . besamya peran militer di daerah-daerah seperti di Papua. ~ Secara spesifik mereka menilai sistem hukum dan para pelaksananya telah

menyumbang pada memburuknya hubungan rakyat Papua dengan pemerintah pusat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a Lembaga-lembaga keadilan seperti polisi, jaksa dan hakim tidak beketja dalam suasana penuh kemandirian khususnya yang melibatkan penguasa. Keadaan ini diperburuk dengan tingginya tingkat korupsi di lembagaIembaga tersebut dan hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap investor.

b. Pihak eksekutif terutama militer dapat dengan mudah memotong suatu ketenhtan hukum yang berlaku dan di sisi lain lebih berperannya diskorsi seorang pejabat dibandingkan dengan yang dinyatakan oleh hukum

c. Sebagai akibat ketidakmampuan lembaga-lembaga judicial di Indonesia menyebabkan rakyat Papua kehilangan jalan atau tempat untuk mengadukan masalah mereka. Karena itu investor asing melihat tuntutan Papua merdeka sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem politik dan hukum di Indonesia dalam menyalurkan kepentingan-kepentingan politik lokal dan menuruti tuntutan keadilan orang Papua.

22 ------------ u(f2ol f!ijo~o~ cpeigoQokoft ...

BAB II l<EADMN UMUM WILAYAH PROPINSI PAPUA

Lokasi ~ pcnainb .,., ang~ emas di n Timika.

J

Janda dan anak-an.k dari . ayahyang ~ dibantai oleh TNI/Polri

Penambangan ~ · emasoleh Freeport, Timika.

BAB II KEADMN UMUM WILAYAH PROPINSI PAPUA

A. SEJ.ARAII TERBENTUKNYA PROYINSI PAPUA

1. Latar Belakang

Selama periode penjajahan Belanda di Indonesia, Papua Bara atau Irian Jaya (saat itu bernama Netherlands/Dutch Niew Guinea) terus menerus menjadi 'anak emas' dari pemerintah Hindia Belanda (Netherlands Indies). Pemerintah Belanda menunjukkan minatnya yang baik di Papua Barat dengan rnengakui bahwa teritorial tersebut memiliki posisi strategis untuk mencegah analisir kepulauan Nusantara yang kaya tersebut. Pada awal abad ke 20, lrian Barat digunakan sebagai tempat hukuman bagi pegawai negeri Belanda yang nakal dan tempat pembuangan bagi para pemimpin nasionalis Indonesia termasuk mereka yang aktif dalam revolusi komunis tahun 1926/1927 seperti yang diungkapkan oleh mantan Residen Belanda di Papua Barat, Jan Van Eechoud, Papua Barat yang dahulunya merupakan

'J<.eadaa,. CUmum CWi~oyo~ cpkopl~i CJ)opuo ----·-------• 25 rr h aug Dilupakau " (Versctm, Aardc) dan diabaikan pembang "1a11a y · . . . unannya b d'perbaiki ketika orang luar mula1 mehnk ke wilayah t , aru 1 . ersebut P h ya Perang Dun1a ke II menyebabkan Belanda mulai m d · eca n . . en esak A 'ka Serikat untuk memperhahkan Papua Barat karena . men . ' w1 1 ayah t ebut merupakan bagian terpenhng dalam strategi Sekutu di' p . ers as1fik Selatan. Pada Bulan Oktober 1944, Jan Van Eechoud yang saat itu menjad· koroandan polisi di Holandia (Jaya~ura_ sekarang), mendirikan Batalyo; penduduk asli Papua pertama dan d1ben nama Batalyon Papua.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Indonesia berusaha untuk memperkuat daerah jajahan ke Papua Barat dengan Perjanjian Renville, maka Pemerintah Belanda bersiap untuk mempertahankan kepentingan dan kontrolnya atas Papua dengan tiga alasan utama, yaitu :

a Menjadikan Papua Baral sebagai pusat penampungan atau uTropical Holland" bagi keturunan Eurosia yang tidak dapat kembali ke Holland.

b. Tempat penampungan para wisatawan Belanda yang meninggalkan Indonesia.

c. Sebagai basis untuk kemungkinan intervensi militer ke Indonesia bila Republik yang baru tersebut ambruk

Indonesia berupaya untuk mendapatkan Papua Barat selama bernegoisasi dengan Belanda baik pada Koferensi Malino tahun 1946 maupun KMB di Den Hag pada tahun 1949. KMB tidak memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari RIS dan pasal 2 ayat f hanya menyatakan bahwa status politik Papua Barat akan didiskusikan oleh Indonesia dan Belaod a dalam konteks uni Indonesia-Belanda. Ketika persetujuan KMB

. d t ngani tanggal 27 Desember 1949, Residen Belanda di Papua Ba1at d1 tan a a V Eechoud dapat memproklamirkan pemisahan Papua Barat dari Jan an . . RIS dan meletakkannya langsung d,_ bawah Kera1aan ~landa.

Berbagai upaya dilakukan lndones1a untuk menyelesaikan persoaJan Papua Barat melalui jaJur diplomasi di PBB (1950-1957). Belanda juga tidak mau kaJah, dengan strateginya, yang antara lain :

Belanda mempercepat pembangunan ekonomi, yaitu dengan meingkatbn a. subsidi Belanda untuk Papua Barat dari 4,3 juta dolar AS pada tahun 1950, menjadi 28 dolar AS tahun 1962.

b. Mempercepat pembangunan sekolah, yaitu membangun Se.kolah Administrasi di Abepur~- _

c. Mendirikan partai-partai politik sebagai bagian dari pembangunan politik di Papua Barat.

Sejak awal tahun 1950, Belanda memfokuskan diri pada pembangunan politik di Papua Barat sebagai upaya untuk mencegah Indonesia dari dukungan Iuar negeri atas persoalan Papua Barat, dengan pandangan bahwa wilayah tersebut dapat merdeka sendiri. Hanya sedikit partai politik yang pro Indonesia, sedangkan sebagian besar lainnya pro Belanda. Gerakan politik yang pro Indonesia adalah Gerakan Pemuda Iryan (bukan Irian) yang dianggap disusupi oleh para pemimpin nasionalis Indonesia di Papua Barat dan karena itu dilarang · oleh Belanda pada tahun 1%1. Pada ·bulan Januari 1961 Belanda menyetujui berdirinya delapan partai politik di Papua Barat:

a. Partai Demokrasi Rakyat Ketua Arnold Runtuboy, Sekretaris Mozes Rumainum, Bendahara Petrus Moabuay. Partai ini didirikan pada tahun 1957 dan bertujuan untuk bersatu dengan PNG dalam Federasi Melanesia

. . 1 Ketua Herman Wajoi, Wakil Ketua Amus Indey S k b Parta1 Nas1ona ' . . . . . . ' e re1ar1 1 · . B 1 dan Frits M. Kmh10, bertu1uan untuk mempersiapka S.Martm e a . . . . 11 ora11 . P menui·u penentuan nas1b sendm d1 bawah pengawa g orang apua san dan petunjuk Belanda. .. . .

. N Guinea be.rsatu. Ketua LodeWIJk Mandat1an Wakil Ketu u , c Pantal ew a nl•W · Gosewijk. Tujuannya mencapai kemerdekaan politik sebelum tahun 1975 dalam kaitan dengan Belanda, Antilles dan Surimame.

d. Partai Serikat Pemuda Papua Ketua Johan Wamaer. Anggotanya terbalas pada orang-orang Papua dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan ~ bawah pengawasan PBB.

e. Partai Persatuan Orang Niew Guinea, ketuanya John Ariks yang bertujuan untuk merdeka tanpa target tanggal dan orangnya terbatas pada orang. orang Papua saja.

f. Partai Rakyat Ketua Husein Warwei, Wakil Ketua Luis Rumaropen, Sekretaris M.Ongge dan Z. Abaa.

g. Kena U. Embay (Partai Kekuatan Menuju Persatuan) Ketua Esau ltaar, Wakil Ketua Anas Kreuta, Bendahara Willem Ossoway. Tujuannya mencapai kemerdekaan sejumlah itu beketja dalam kaitannya dengan Belanda.

h. Persatuan Kristen-Islam Raja Ampat Nur Majalibit, Sekretaris J. Rajar, Penasihat pertama Abdullah Arfan. Tujuannya untuk beketja sama dengan Belanda guna mencapai kemakmuran di New Guinea Belanda dan bersandar pada hasil-hasil daerah.

Setelah pembentukan partai-partai politik pro Belanda di Papua Barat, maka Belanda memperkenalkan suatu bentuk demokrasi yang dari atas ke bawah. Pada Bulan Februari 1961 Belanda melangsungkan pemilihan langsung maupun

_J k I vcuno untuk membentuk sebuah lembaga parlemen (xuasi), yaitu Niew l,l ,111 ,,:i n . , r' "ad atau Dewan Niew Guinea. Menurut Van de-r Veur bahwa tJekitar ( ,111 ne11 ' " A 000 orang Papua yang berpartisipasi dalam Pemilu, dan ketik.a Dewan Niew 5,,. Cuiner1 diresmikan pada tanggal 5 April 1961, maka orang.orang Papua dapat but 22 kursi dari 26 kursi yang tersedia. Meskipun Van der Veur menyatabn rnere bahwa Pemilu tersebut sukses, namun dia juga menyatakan bahwa para pemilih sangat sedikit di wilayah-wilayah yang pro Indonesia seperti dj Yapen, Sorong dan Fak Fak.

Pada tanggal 27 September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Dt Yoseph Luns mengusulkan Rencana Luns (Luns Plan) kepada PBB yang intinya membentuk suatu organisasi intemasional dan otoritas intemasionaJ untuk mempersiapkan penduduk asli Papua guna pelaksanaan penentuan nasib sendiri secara dini pada kondisi stabil. Rencana tersebut ditolak oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Subandrio dengan alasan, bahwa Indonesia adalah pewaris Hindia Belanda karena itu Papua Barat adalah bagian dari Indonesia.

Rencana Luns membangkitkan pemimpin-pemimpin Papua yang pro Belanda termasuk Nicolaas Youwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo, Nicolaas Tanggahma dan Ellyeser Jan Bonay, yang membuat draft manifesto dan rnenyebutkan bahwa 17 orang Papua hadir pada pertemuan pada tanggal 17 Oktober 1961.

Pada pertemuan tersebut telah dilahirkan beberapa keputusan penting antara lain "Simbol Politik" sebagai berikut :

a. Nama Bangsa dan Negara, Bangsa Papua

b. Bendera kebangsaan, Bintang Kejora

c. Lagu -kebangsaan, Hai Tanahku Papua

'J<eadaak CU...11111 CWlfo~o~ cp.opwi cpopuo ----------- 29

KoNGRES RAKYAT P APUA 11

Lambang Negara, Burung Mambruk d.

Mata Uang Negara, lB

e. Sebutan rak-yat orang Papua diadopsi dan diperkenalkan f.

g. Bahasa persatuan Bahasa lnggris

Menurut Peter Hasting, lambang negara adalah Burung Mambruk dengan motto sama dengan motto Indonesia Bhineka Tunggal lka, yang kemudian berubah menjadi "One People One Soul".

Di tengah-tengah bergeloranya semangat nasionalisme kepapuaan, untuk membentuk suatu negara dan pemerintahan yang merdeka dan berdaulat tidaklah semudah yang dipikirkan. Karena kemudian namun datanglah beberapa pemimpin Papua dari Partai Nasional untuk memprotes hasil pertemuan tersebut yang isi protesnya antara lain, tidak ada gunanya menaikan bendera Papua pada saat perasaan kebangsaan Papua belum terbentuk, karena :

a. Dari sisi kebangsaan, sentimen Papua lebih tergambar dalam lagu ciptaan LS. Kijne "Dari Ombak Besar" dari pada dalam lagu "Hai Tanahku Papua".

b. Penggunan nama Papua juga kurang tepat karena konotasinya amat buruk yaitu budak.

c. Pada bulan september 1945 Marcus W Kaisepo mencanangkan nama lrian Jaya yang dalam bahasa Biak/Numfor yang artinya sinar mentari atau tanah yang panas.

Saat pemerintah Belanda sedang berpacu untuk mempercepat pembangunan politik dan ekonomi di Papua Barat, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora untuk membebaskan atau merebut Papua Barat dari tangan pemerintah Belanda dengan tiga tuntutan:

Bubarkan pembentukan negara boneka Papua buatan koJonial Belanda. 1.

J(jbarkan bendera merah putih di seluruh daratan Papua Baral 2.

Bersiaplah mobilisasi umum untuk mempertahankan k.eutuhan wilayah 3. dan rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari Trikora, maka Presiden Soekamo mengeluarbn Dekrit Presiden Nomor 1/1962 Tanggal 2 Januari 1962 tentang pembentubn Komando Mandala yang berpusat di Makassar untuk perebutan Papua Baral dari tangan pemerintah Belanda, dan pada tanggal 11 Januari 1962 Brigjen Soeharto diangkat menjadi mayor jenderal oleh Presiden Soekamo sebagai Panglima Mandala.

Perang antara Indonesia dan Belanda telah tetjadi di mana-mana di seluruh wilayah Papua. Perang ini dapat mengidentifikasikan bahwa ketegangan antara Indonesia - Belanda semakin meningkat. Ketegangan demi ketegangan menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden John F. Kennedy untuk bertemu dengan Presiden Soekamo di Whashington DC pada bulan April dan September 1961, yang selanjutnya melakukan korespondensi selama dua bulan dan selama bulan Desember 1961 tentang bagaimana AS dapat membantu Indonesia dalam penyelesaian persoalan Papua Barat, dapat pula menyusul persoalan adanya komunis timbal balik antara dua Presiden tersebut sehingga John F.Kennedy dapat mengubah kebijakan AS tentang status politik Papua Barat dari passive neutrality policy menjadi active mediation policy untuk menyelesaikan masalah Papua Barat secara damai karena kepentingan AS di Papua Barat khususnya PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua Barat.

Gagasan dibalik perubahan kebijakan AS terhadap masalah Papua Barat

'J<eodaaR CU.UM CWiQoyo~ cpkoplAsl cpopuo -----------e 31

~ uhnva menguboh atau mrncegah menguatnya peng 1 tersebut sesunbv- . 1. • • • .. ani 1 Un, Soviet ke Indonesia. Pada bulan Desembar 1960, Um Soviet beqan11 membenka . . sebe,ar 450 Juta Dolar AS dengan bunga rendah kepada h)d n ptnJaman -- . . . . onesia kdi nakan ,ebagai modal pembelian senJata modern termasuk tank untu gu ~ , roke1 kapal selam, kapal perusak, pesawat tempur, pesa~at perusak dan pesawa; born dari Uni Soviet. Sebelumnya, Khruschev Juga telah berkunjun k pem U ·s . . b . .. g e Jakarta pada bulan Februari 1960. ru ovtet Juga e11anJ1 memberikan bantuan ekonomi sebesar 250 juta AS.

Untuk dapat mencegah semua pengaruh Uni Soviet tersebut, maka pada bulan Februari 1962, Presiden John E Kennedy mengirimkan adiknya Roberth F. Kennedy yang juga Ja~ Agung AS ke Jakarta dan Den Haag untuk bernegoisiasi dengan kedua belah pihak. Keterlibatan AS sebagai mediator misi tersebu! merupakan suatu sukses diplomatik AS. Presiden Soekarno setuju untuk berpartisipasi dalam negoisasi dengan Belanda di Belanda di bawah naungan PBB, tetapi seorang diplomat senior AS sebagai mediatomya.

Presiden John F. Kennedy juga melakukan pertemuan dengan Menlu Belanda Dr. Yoseph Luns. Pada awalnya Dr. Luns dengan tegas menentangupaya mediasi tersebut namun karena Presiden John F. Kennedy dengan nada menekan dan menjawabnya dengan menyatakan "Do you want to fight a war about West New Guinea?" Kennedy dan pembantu Amerika Serikat untuk Timur Jauh Avrell Herrymen mendesak Luns agar bersedia datang ke meja koferensi pada musim semi di AS pada Tahun 1962.

Kedua belah pihak sepakat Ellsworth Bungker, satu dari diplomat AS yang cukup berpengalaman bertindak sebagai mediator yang dipinjamkan AS kepada

PBB untuk tujuan tersebut. Pertemuan pertama diadakan di Middlebrug Vir32 ---------'---- ffieodaa,, ct{,,tllffl CWiOoya~ cpkopt11sl cpapuo l ln"gal W Maret 1962 dengan wakll•wakil berikut: ~1111 ,1 ' n . .. Dubes Belanda d1 AS Dr. Jhon H. Vin Ro1JeJ1 dan detegasi BeJanda di PBB ,1. c. WA. Shcurman.

Dubes Indonesia di Uni Soviet Adam Malik dan Kep-afa Direktorat Urusan b. Eropa Deplu RI, Soerjarwo Tjondronegoro.

Akhirnya pada tanggal 2 April 1962 Bungker dapat mengajukan suatu rencana yang disebut dengan 11Bungktr Proposal", yaitu Papua Barat akan ditransfer kepada yurisdiksi PBB, kernudian dari PBB kepada Indonesia yang disusul dengan penentuan nasib sendjri bagi rakyat Papua. Selama lima buJan melakukan negosiasi, sating tuduh menuduh, interupsi dan provoJQsi, akhimya pada tanggal 5 Agustus 1962 para negosiator Indonesia dan Belanda dapat menandatangani suatu perjanjian bersama yang disebut "I'ht Agrmnmt bttwttn Republic of Indonesia and The Kingdom of the Ndhtrlands concerning West Nitw Guinea (West lrian)" atau yang lebih dikenal dengan "Ntw York Agrmntnr' di Markas besar PBB, New York.

Sesuai dengan_persetujuan New York, Belanda akan melakukan pengalihan administrasi Papua Barat kepada UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962. Dan setelah tanggal 1 Mei 1963m, UNTEA dan Indonesia akan memerintah Papua Barat secara bersama-sama, dan Indonesia akan melaksanakan Pepera di Papua Barat dari tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969. Hasil tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi PBB Nomor 2504 (XXIV) tanggal 19 Nopember 1969 dengan perincian sebagai berikut:

a. Setuju 84 suara

b. Menentang O .suara

c. Abstain 30 suara

'J<eodoo11 CU.Ull CWt~oyol CJ\opoot cpopuo ------ ------ 33

KoNGRS-1; RAKYAT PArHA 11

. . . k s.1.1t itu, baik secam hukum internasional m Dengan dem1kian seJJ . . . . . aupun . 0 ... at resmi men1ad1 bagtan dan w1layah Indone etika demokra~ Papua u.sr 1 s a.

2. Masalah Pokok

. h Papua Barat ~rian Jaya) telah memiliki berbagai nama . [)a1atn se,ara Yattu: rtama Portuo-i4- di Maluku, Jorge de Meneses, pada tahun lS'lo a. Gubernur pe o-- . ~ yeb dengan nama Papua ketika de Meneses mengun1 ·unPi p men utnya o· u 1 au WaigeO, dan menamakan penduduk berkulit hitam dan berambut keriting sebagai orang Papua, sedangkan wilayahnya di.sebut Il~as dos Papua (Pulau Papua). Kata Papua dikonotasikan secara negatif sebagai uudak berkulit hita,n dan Jvambut ktriting.

b. Pada tanggal 20 Juni 1545 M seorang nahkoda .Spanyol bernama Ynigo Ortiz de Retes yang singgah di daerah Mamberamo memberikan nama Nova Guinea (Niew Guinea). Namun nama tersebut baru mul~ digunakan secara internasional setelah dimunculka~ dalam Peta Dunia buatan "Mercator" tahun 1569.

Wtlayah Papua Barat yang luas darata!ll\ya 414.800 km persegi dan luas perairan laut 228.000 km persegi, belum termasuk ZEE, terus menerus menjadi 'tanah yang panas' (Irian) dan 'tanah yang dilupakan' (Vergeten Aarde). Perhatian Belanda kepada wilayah Papua baru muncul setelah Jerman menduduki paro utara (Niew Guinea), dan Inggris menduduki paro selatan (Papua) yang kini menjadi PNG. Perhatian Belanda kepada The Netherlands Niew Guinea semakin nyata yang akhirnya membelah wilayah dua kali perbatasan pulau Niew Guinea hingga kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 dan setelah Papua

s:rf d ngan Indonesia di wilayah ini tetap merupakan tanah yang dilupakan t,ersatu e , . . dengan pembenan kcmerdekaan bag, rakyat PNG oleh Australia pada sampai . 1 16 September 1975 dan perhat1an Indonesia kepada Papua setelah tangga . knya 11mor TlJJ\ur ke dalam RI pun mula1 memudar. masu

Jika l<lta cermati secara saksama ada beberapa akar permasalahan stjak tahun t950 an hingga sekarang yang mengakibatkan sampai Papua ingin merdeka. Akar permasalahan tersebut dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

Segi internal yang meliputi lima faktor/akar permasalahan sehingga t. sekarang belum diselesaikan antara lain :

a. Pembangunan politik di Netherlands Niew Guinea mtm tahun 195(). 1962 yang meliputi :

.. Suka atau tidak suka, pendirian partai-partai politik yang disokong oleh orang-orang Indonesia di Papua Baral

.. Dibangunnya Sekolah Pamong Praja di Abepura

.. Pembentukan Dewan Nieuw Guinea Raad tanggal 1 April 1961

.. Dikibarkannya bendera Bintang Kejora tanggal 1 Desember 1961

.. Membangkitkan rasa nasionalisme Papua dan kemerdekaan bagi rakyat Papua.

Implikasi dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah :

■ Orang Papua sudah siap mendirikan negara sendiri.

■ Orang Papua bisa memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Niew Guinea melalui "one man one vote" meskipun melalui demokrasi.

■ Pada tanggal 1 Desember 1 % 1 sudah diproklam~sikan kemerdekaan rakyat Papua meskipun tanpa teks.

1 Proklamasi kemerdekaan oleh Zeth Rumkorem pada tan ggal I Jui· 1971. I

Pada saat Presiden Soekarno mencanangkan Tiikora yang butir pert arnany menyatakan "Bubarkan negara boneka Papua Barat buatan Kolonia! 8 1 a . . e anda" maka hal itu dapat diinterprestasikan oleh kaum mtelektual Papua pada ' . saat itu sebagai suatu tindakan Indonesia membubarkan negara Papua Barat. Itulah sebabnya sampai saat ini mereka terus m~nuntut adanya suatu pengakuan kemerdekaan dari pemerintah Indonesia dan mereka bukan men untut kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh OPM. Selain itu pula Pepera pada tahun 1969 dianggap tidak sah karena tidak dilakukan melalui cara "one man one rote", melainkan melalui sistem perwakilan. Sebenarnya pada tahun 1961 rakyat Papua dapat melakukan pemilihan, ·tetapi.mundur hingga pada tahun 1969 I karena rakyat Papua dianggap tidak mampu.

b. Peristiwa Traumatik Periode Peralihan 1963- 1969

Ada beberapa peristiwa penting yang sangat traumatik bagi rakyat Papua antara lain :

.. Indonesia pada saat itu mengalami krisis ekonomi dan dampaknya sarnpai ke Papua Barat sehingga para pejabat militer dan sipil yang bertugas di Papua saat itu membawa barang-barang berharga dari Papua ke wilayah Indonesia lain sehingga timbul suatu anggapan bahwa orang Indonesia merampok kekayaan orang Papua.

.. Harga barang-barang di Papua pada saat itu melambung tinggi, meskipun

d b .. kan untuk memperlakukan dua bentuk mata uang, yajtu: Ruada ke ,,a . , . . b' dan Rupiah 18 (Rupiah Jnan Baral) Panta1 New Guinea bersatu. piah 1asa . . . . . d' ya proses indones1amsas1 yang dipercepat dalam administrasi ~ Ter,a in . emerintahan sipil maupun dalam sunbol k.etatanegaraan. Para pegawai ~dministrasi sipil asal Papua didikan Belanda disingkirkan dan diganti dengan orang-orang yang berasal dari luar Papua, demilian puJa tetjadilah awal proses teralienasinya orang-orang Papua asli di tanahnya sendiri.

~ Pendekatan Keamanan terhadap para pendukung OPM dan k.aum intelektual yang berbeda pandangan dengan pemerintah hingga saat ini masih terus berlangsung.

~ Terjadinya proses irianisasi di bidang pemerintahan dan sektor swasta.

c. Program transmigrasi yang diinterprestasikan sebagai program jawanisasi dan islamisasi di Papua. Munculnya pandangan tersebut karena pengambilan lahan/tanah adat milik rakyat Papua tanpa adanya ganti rugi dari Pemerintah.

d. Pengerukan kekayaan alam secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Kandungan kekayaan alam yang tak terhingga seperti kekayaan hutan, tambang tembaga dan emas, minyak dan gas bumi dan kekayaan laut, sebagai salah satu contoh adalah pendapatan perhari Pr Freeport Indonesia 3 Juta Dolar AS.

Lebih sialnya lagi perusahaan macam Freeport yang mengeksploitasi kekayaan tambang tembaga dan emas di Papua tidak dapat memberikan

- l

k t 'b . ya untuk membantu mengangkat pertumbuhar, ek on n usm - ononr rakyat Papua yang miskin dan terl>ela~ng, terutama_ penduduk asli Papua1 P1 Freeport Indonesia yang beroperas1 d1 Papua seiak tahun 1967 hin ; ka ti·dak dapat membangun penduduk asli Papua dan ba gg se rang ru Pada tah -,(W\ PI Freeport Indonesia dapat menyediakan dana 12 mili d un u.MJ . ar olar rtahun untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat S ~ .. . . . u~ Amungme dan suku-suku lam di sekitar pertambangan, kenyataan h' . pa It inilah yang menyebabkan bertambahnya keinginan orang-orang Papua untuk merdeka dan menolak konsep otonomi khusus karena sudah terlalu lama terabaikan.

e. Faktor Timor Timur, dimana Penduduk Asli Papua sangat cemburu terhadap perlakuan Indonesia pada Timor Timur dari segi kekayaan alam dan perhatian pemerintah pada Pembangunan. Papua sebagai daerah pemberi devisa sangat besar pada Indonesia tetapi yang dikembalikan ke Papua sangat sedikit. Sebaliknya Timor Timur tidak memberikan apa-apa bagi pemerintah pusat tetapi anggaran pemerintah bagi pembangunan Timor Timur sangat luar biasa.

Dalam proses kemerdekaan Timor Timur perhatian Internasional sangat besar sedangkan untuk Papua masih minim jika Indonesia berani memberikan. hak untuk menentukan.nasib bagi Timor .Timur mengapa Papua Barat tidak? Apalagi Papua Baral masuk Indonesia melalui persetujuan Internasional yaitu Persetujuan New York. Itulah sebabnya t emberian dua opsi bagi Timor Timur munculah tuntutan bum ada saa p . P 1 , 1 Papua untuk menuntut dialog terbub dengan pemerintah pusat · n tele"'tua 1 k gakuan kemerdekaan Papua Barat untu pen

i faktor eksternal yang mempengaruhi keinginan orang Papua untuk rdeka antara lain :

me I(emerdekaan PNG dan negara Pasifik Selatan : a. , Kemerdekaan PNG dan negara-negara lainnya di Pa.sifik SeJatan

, Pemikiran orang Papua, mereka juga merupakan suatu bangsa yang sama-sama punya hak untuk merdeka

, Adanya perbedaan etnis bagi orang Papua yang merupakan ras Malanesia.

, PNG dan negara di Pasifik Selatan lainnya yang lebih miskin dari Papua Barat dan PNG bisa merdeka mengapa Papua Barat tidak.

b. Ada campur tangan pihak asing khususnya Amerika Serikat dalam masalah Papua Barat dimana:

• Jika pada masa perang dingin Amerika Serikat membantu memasukan Papua Barat ke pangkuan RI, maka sejak perang dingin berakhir pula dualisme kebijakan AS terhadap Papua Barat.

• Secara resmi Pemerintah AS tetap mendukung integrasi nasional Indonesia, .di sisi lain .ada. sekelompok kalangannya AS seperti aktivis LSM dan sektor-sektor AS yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua Barat.

KoNGRE.S RAKYAT PAPtlA I I

Sekarang adalah zaman kemerdekan. Bangsa In~~nesia dan ban s P d lah saudara. Di dalam zaman kemerdekaan m1 bangsa Ind g a apua a a . . onesia dan bangsa Papua berdiri sama tmggt dan duduk sama rendah. Ba . k k ... b ngsa l I donesia tidak boleh memonopo 1 e uasaan, pos1s1 Ja a tan dan kek n . . ayaan sedangkan Papua tidak mendapat~an apa-apa. J1ka persoalan-persoala~ tersebut masih ada, maka selama 1tu pula tetap akan ada permasalaha antara bangsa Indonesia dengan bangsa Papua (Anggota Niew Guinea Raadn Marcus Kaisiepo September 1945). '

Indonesia harus memindahkan basis roket dan instansi militer lai· nnya dari lrian Baral yang mengangkat senjata untuk memberontak, oleh karena motif-motif politik (Anggota MPRS-RI F. Karubuy, 10 Maret 1967). Selama 40 tahun proses pembangunan di tanah Papua, ia hanya dijadikan ideologi dan kebijakan yang dipaksakan dan itu membuat orang Papua merasa terbuang dari tanahnya. Ttdak heran bila ujung-ujungnya pembangunan di tanah Papua ini justru dilihat sebagai penjajahan. Akibatnya orang Papua beramai-ramai menuntut kemerdekaannya (Wawancara penulis dengan Pdt. Herman Saut Mth, di Jayapura tanggal 22 Maret 1999). 11

• • • Persiapan menuju kemerdekaan sudah ma tang, kemerdekaan itu sudah diproklamirkan 1 Desember 1961 tinggal pemerintah RI mengakui kemerdekan itu. Karena itu, upaya pemerintah untuk menghilangkan kemerdekaan Papua dengan otonomi khusus sama sekali tidak dibenarkan." (Demikian ungkap Frans Kemipit, wakil masa penentang sosialisasi otonomi khusus di Merauke tanggal 16 Februari 2000 tulis Kompas, 17 Februari 2000). 11 Terima kasih kepada pemerintah RI yang sudah hid up bersama selama

38 tahun dengan bangsa dan rakyat Papua, terima kasih kepada Presiden

. . ang telah mcmbukakan jendela demokrasi yang telah tertutup J Hab1b1e Y B. · e ada rakyat Papua, terima kasih kepada Presiden RJ Abdurrahman rapal k p telah mengijinkan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua IJ untuk W 8 hid yang .. tukan nasibnya sendm. Karena sudah terlalu lama dan saya at menen dap akai koteka dan telanjang. Saya ingin merdeka sendiri dan mau bosan P I d · (\I'. · w d'•~L- vA . 1 a -uga seperti bangsa n ones1a. ,um us nan JAW, N:tua Panel akat ce an 1 P pada Acara Kongres Rakyat Papua 11 melalui Pemandangan Umum Wamena . . Daerah tanggal 4 Juni 2000 d1 KRP II d1 Gedung Olah Raga Cenderawasih Jayapura Port Numbay). . . . .

Adanya upaya pemenntah untuk mengeliminaSI bantuan ek.stemal bagi kemerdekaan Papua Barat melalui jalur diplomasi seperti yang dihlukan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan dukungan internasional terhadap kemerdekaan Papua Barat yang masih kurang, khususnya dari unsur negara, karena masalah Papua sangat berbeda dengan kasus Timor Timur yang mendapat dukungan penuh dari dunia intemasional.

3. Kondisi Sekarang

Membaca dan menyimak dari keempat kutipan di atas dapat menunjukkan perasaan dan hati orang Papua dalam tiga kurun waktu yang berbeda, tetapi dalam nuansa yang sama, yakni perasaan bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Papua adalah saudara senasib sepenanggungan dalam era kemerdekaan . . Namun karena adanya monopoli kekuasaan, jabatan dan kekayaan oleh orang-orang Indonesia non Papua terhadap orang-orang Papua, maka ada perasaan bahwa orang-orang Indonesia sedang menjajah orang-orang Papua.

d

. asib diei·awantahkan dalam wu jud kcadila,, Jika perasaan sen , sos1a1 . ka 1,ecil kemungkinannya orang-orang Papua rnengan k dah ekononu, ma "' . . g at sen·a _...J.. t kemerdekaan dari Indonesia, karena mohf pemberor,t k l ~ untuk m~n1u · . . . . . a an tid h be akar dari mahf-motif politik melamkan pada kead'I ak sepenu nya r t an sosial ekonomi.

K t libatan kaum intelektual dalam usaha untuk d e er apa 1 b ki~i-an nasionalisme Papua sudah berkembang se1· ak tahu mem ang l1'< . • • n 1945 1 khususnya para tokoh politik Papua bmaan Belanda. Namun sejak tahun 1960_1984 Gerakan Papua Merdeka lebih banyak dilaksanakan secara sporad' oleh faksi-faksi yang menamakan dirinya OPM. Kebangkitan kembali ras: nasionalisme etnik yang muncul tahun 1980-an telah melibatkan kaum intelektual khususnya Kepala Museum Uncen Arnold Ap dalam mengol ks· . e I lagu-lagu daerah Irian Jaya untuk didendangkan dan direkam bersama kelompok musik etnik "Mambesak". _

Lagu daerah Irian Jaya ini bukan saja populer di tanah Irian, melainkan sampai ke Netherlands, PNG dan Vanuatu. Sayang, perasaan nasionalisme yang masih dalam kerangka NKRI itu dihadapi dengan cara-cara kekerasaan. Arnold Ap sendiri ditangkap, dimasukan ke penjara dan kemudian ditembak mati karena dituduh akan melarikan diri dari penjara. Hal ini merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya gelombang pengungsian dari lrian Jaya ke PNG pada tahun 1984-1985 yang mencapai jumlahnya 10.000 orang.

Sejak tahun 1984-1998 gerakan OPM di Papua merupakan perpaduanantara gerakan OPM dengan gerakan intelektual yang dimotori oleh para mahasiswa dan dosen Uncen dan PIS yang ada di seluruh tana_h Papua. Pada tahun 1998 muncullah wadah baru untuk mempertemukan perbedaan pandangan antara

• µ

h dt1n ma1yarakaf Papua, y ditu, mtJJlu, forum R,,Jtrm~tlkl$, Jldl,yat m'-''fnta pe Ln , ~uatu forum yang menggAbungkan k.dum intPitktudJ, Ptmda, t0koh ·ar1 Y"""'1 ' " ' h c;iqwa dan ketua--ketua adat. ma, ma a . aga Dari hasiJ prnelitian kepustakaa~ dan data lapangan yang dilakubn o!eh

. d pat disimpulkan bahwa dJ masyara~• Papua pada saat inj terdaMt nenuJJs, a . . . rrlompok elite politik Papua, yaitu : dua ke . . L ... t . uh ('aJ 0 .. Mereka yang mengmgm~n o onouu pen J ur ) yang dimotori oieh

para birokrat dan politisi.

.. Mereka yang menuntut merdeka a1au kemerdehan pent.th f,alm M) yang didukung oleh kaum intelektual, Pemda, tokoh agama, tok.oh adat, mahsiswa dan seluruh lapisan masyarakat strata bawah.

Kedua kelompok tersebut memiliki alasan masing-masing untn.k mempertahankan-posisi mereka antara lain:

❖ Mereka yang menuntut otonomi penuh mengatakan bahwa-secara hukmn nasional dan internasional Papua Barat sebagai bagian integral dari Indonesia sudah final, dan sekarang kita tinggal memperbaiki orang-orang Papua sebagai tuan rumah yang mengatur rumah tangganya sendiri.

❖ Para pendukung ke-merdekaan Galur M) sesungguhnya tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, dengan alasan bahwa pemberian otonomi itu dahulu sudah dijanjikan dan ada peraturan perundangundangannya, yaitu UU No. 5 tahun 1975, tetapi dalam pelaksanannya tidak. Sentralisasi kekuasaan pusat atas daerah masih terus berlangsung. Jika nanti diberikan otonomi khusus dalam prakteknya bisa saja lain seperti yang sudah terjadi sejak tahun 1963, karena selama 40 tahun berintegrasi dengan Indonesia merupakan masa yang cukup

... nJ·i ptlml'rint,1h pusal merupakan ,·an ··. lama. JanJl-Ja ) l Jt•1anj1 b .. . _ dah cukup l.una dan rakyat I apu~ tidak t elaka Janpn)a Hl . , ertarik k on~ep otonom1 khusus. Rakya t Papua in . . Pada tawaran · . . etnthh k Oalam perbedaan 1tulah muncul suatu kons Un1 ul merde a. . . ep baru .kn Indonesia menerapkan s1stem negera fede 1 Yail~ seba1 ya . . . ra • Sehi . benar-benar dapat d1laksanakan d1 masing-m . ngga otonom1 as1ng n . egara bagian. . .

Sebel m masuk pada kes1mpulan akhir, ada beberapa b u . esar Pote . d . . tegrasi nasional d1 Papua, apakah orang-orang Papua be ns, ism nar-be in ·n merdeka? dan langkah-langkah jangka pendek, menen ah nar gt d' b'l t k t · g ' dan . ng apa yang perlu 1am 1 un u menga as1nya? Ada ba·kn panJa . I ya hta erobahas terlebih dahulu akar se1arah masuknya Papua Barat k m e~ wilayah NKRI, tumbuh dan berkembangnya gerakan OPM di b . h d.. . k urn1 Cenderawasih tersebut, apa yang sesunggu nya nngm an oleh mas ka yara 1 Papua.

4. Rekomendasi

Atas dasar latar belakang sejarah, masalah pokok dan kondisi sekarang sebagaimana dapat diuraikan di atas, maka penulis berupaya untuk membuat beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi OPM di Papua Barat yang dibagi dalam 3 bagian yaitu jangka pendek, menengah dan panjang :

a Jangka pendek (1- 5 Tahun)

b. Jangka menegah ( 1-10 Tahun)

c. Jangka panjang (10 -25 Tahun )

oollAI•• P•OYINSI PUUA ,.,,,.-. o•

.. . . p ua terletak an tar a J" lJntang utaca 10" lintang seiatan daTI 134" - rrovins1 a p . . . , r dan merupakan wdayah yang berbatasa_n d1 sebelah utara o buJur t1mu , J4J pasifik sebelah timur dengan negara tetangga P~G, di sebelah an Jautan ' deng den an bagjan utara negara tetangga Australia dan sebeJah batat dengan selat~n . Mgluku. Problem utama di provinsi Papua adalah tingginya tingk.at rovins1 a P . 1 ·an daerah-daerah pedalaman, sehingga pendudu.k asli yang sangat ketenso as1 . . . . di provinsi in1 amat 1auh terhnggal akan perkembangan sos1al terse ar b ,nya dibandingkan dengan penduduk daerah 1ainnya di Indonesia. ekonoOlu• Sementara itu, karakter budaya masyarakatnya yang sangat e.kslusif dan

men ebabkan mereka seperti tak tersentuh dinamika pembangunan yang se~a ini begitu intens disosialisasikan oleh pemerintah pusat Provinsi rapua merupakan provinsi paling timur, yang keluasan wilayah daratannya selcitar 394.800 Km2, namun luasnya wilayah Papua tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang memadai.

C. .IUMLAH PINDUDUK DAN KEHIDUPAN IKONOMI

1. Penduduk

Perkiraan jumlah_penduduk Papua pada tahun 1988 adalah 2.355 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk di wilayah ini masih kurang dari 6 jiwa/km2. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk sebesar

tl<eodooll CU..UM CWleoyo~ cp•opiASl cpopu~ ----------- 45

, 8S% untuk tahun t<m-1998. Sementara itu menu rut data SUPAs 3 1995 . ril penduduk Papua (termasuk penduduk yang tidak berteinpat tin 'Jllll)lah on .. &gal let baru mencapai l.7'tv 11wa. ap),

Faktor penduduk dian~p pen ting, karena ia merupakan salah terpenting yang menentukan _gerak dinamika pembangunan di sua=~:kto1 Namun kasus Irian Jaya yang 1umlah pen~ud~knya kurang, bukan meru : ah. satu-satunya masalah krusial. Yang men1ad1 akar masalah adalah k ~ kan . eb11aka politik pemerintah Indonesia. Kalau hanya mental penduduk, da . n • • pat dtata · dengan St transm1gras1.

Hingga tahun I 996, transmigrasi yang masuk ke provinsi ini d'k .. . l etahUi sudah mencapai 50. 981 KK (W7.262 11wa), dan JUmlah tersebut seb . . enarnya swatransmigran yang umumnya berasal dan Sulawesi Utara, Sulawesi Selat dan Maluku yang berinisiatif datang sendiri untuk mengadu nasib di k an Ota~ kota provinsi ini

Tetapi masalah berat yang dirasakan sulit untuk diantisipasi begitu saja adalah realitas keterisolasian daerah pedalaman, terutama disebabkan karena terbatasnya infrastruktur yang dibangun. Desa-desa di pedalaman, sebagian besar dari jumlah 2.280 buah desa di Papua, letaknya terpencar dan betjauhan satu sama lain, dan umumnya hanya bisa dapat ditempuh melalui jalan setapak. Bahkan sating berjauhannya antar desa tersebut tidak jarang harus dicapai dengan berjalan kaki selama 3 atau 4 hari.

Yang dirnaksud dengan "desa" di daerah pedalaman Papua sesungguhnya bukanlah desa sebagaimana halnya desa pelosok di pulau Jawa yang masih mengacu pada konsep wilayah pemukiman karena kebutuhan hubungan yang muncul karena peran eksternal, yaitu pemerintah yang berkuasa. Desa di

Po ua adalah suatu kawasan pemukiman yang muncul karena pcdalaman kptuan hukum genealogjs. Sebuah desa biasanya dihuni oleh perse u ildanya d biasanya untuk sebuah suku besar seperti suku Asmat dan suku an . . suatu . H I ini bisa terjadi karena mereka menghuru beberapa desa adrrunku QanJ. a . . . su . k 1 . us tanpa merasa bahwa mereka 1tu berbeda wtlayah mukim . . t allf se a ig 15 r . t h suku Asmat misalnya tersebar di em pat kecamatan di kabupaten 5 baga1 con o ' e itu kecamatan Agats, Atsy dan Pantai Kasuari serta kecamatan Merauke, ya . . . ang Juas wilayahnya seluas provms1 Jawa Barat. Dalam kaitannya sawaerrna y asalah penduduk di tanah Papua yang terbagi menjadi 243 etnis dengan rn diketahui melalui 243 bahasa dan ada empat belas suku terasing yang yang b cli h P · · belurn terjangkau dengan pem angunan tana apua JJU.

z. Perekonomian

Dalam rangka memajukan dan memperkuat basis ekonomi kerakyatan dengan program Bandes dan IDT yang cliberikan untuk desa-desa tertinggal, tak ada yang meragukan bahwasanya desa di pedalaman Papua adalah desa miskin dalam kondisi yang sangat parah dan tidak ada perubahan. Misalnya bantuan Presiden (Bandes) sebesar Rp 5.000.000,- bagi desa cli palau Jawa sudah cukup, sedangkan untuk Irian tidak cukup. Alasannya simpel saja yaitu:

a. Tingginya harga barang-barang.

b. Transportasi hanya lewat udara dan laut

c. Belum tetjangkaunya <laerah-daerah terpendl.

d. Biaya transportasi yang cukup tinggi

Karena itu, namun rakyat yang tidak bekerja tidak mampu membeli barangt'Keadaa11 CliMUIII CWi~o~o, cpltOpillsi cpopuo ------------• 47

KoNGR~ RAKYAT PAPllA 11

barang kebutuhan pokok seperti pada masa Belanda dahul menimbulkan k-erusuhan sosial seperti di Manokwari, Biak Via u. lia1 in1 ' pen wa dan Sukarnapura (Jayapura) dan ~erusuhan tersebut dihadapi d:0 Pen, kekerasan sehingga bukan sa1a memmbulkan trauma yang mend ngan · · b ki' tka alarn b penduduk Papua, tetap1 iuga mem ang n semangat untuk a~ mana antara tahun 1963-1965 mulai terdengar istilah OPM suatu :tka di diberikan oleh penguasa militer terhadap organisasi untuk kes . h ah Yang e1a teraa ang Papua. n or.

sAB Ill PEPERA PAPUA 1969 DAN KAsus TIMOR T IMUR

Penyerahan lrianEA ~ · UNT Barat dan un 196.3 . kepada RI tah

~ " " ~ ~ ~,,,,_'z ~ Suasana Peper~ tahun 1969

. . '•,, , ' / I ~. J . ,. .., 4 ... tll"'f,- . ~ ,

BAB Ill PEPERA p APUA 1969 DAN I(Asus TIMOR T IMUR

A- NA5IONALISME

Suatu realita politik yang tak bisa dielakkan dewasa ini di kalangan rakyat Pa ua, yaitu semakin memudarnya nasionalisme dan kebanggaan orang Papua se!agai bangsa Indonesia. Hal ini sangat jelas pada peringatan HUT ke 55 kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2000 lalu. Di halaman rumah penduduk asli Papua hampir-hampir di seluruh pelosok wilayah Papua tak kita temukan adanya pengibaran bendera merah putih dan juga tidak ada kegiatan yang menurut tradisi dan kebiasaan dalam rangka memperingati momentum 17 Agustus. Partanyaannya, "Mengapa rakyat Papua semakin hilang rasa nasionalisme dan kebanggaanya sebagai orang Indonesia?" Untuk dapat menjawab fakta tersebut dapat ditinjau beberapa aspek, antara lain:

l. Aspek Sejarah Politik

Pandangan pertama dari a_spek-sejarah politik menurut hemat penulis

KoNGR~ RAKYAT PAPUA II

bebe apa alasan yang membuat orang Papua untuk . bahwa ada r tidak . Indonesia dan bangsa Papua Barat sesunggun s, 01p dengan bangsa ,, .. ~ a . ya bukan b~ ,aij dari wilayah RL Ml~n · . . . &tan

hi toris Papua Barat bukan bagtan dan Hmdia Beland a. Secara s . a kare I 28 Agustus 1828 d1 Lobo, Teluk Trilon p na Pada tangga an tai s diproldamasikan kepemilikan Papua Baral oleh Komandan p:latan, T. tara Belanda atas nama Sri Baginda Raja Nederland pada sa t 8 Ukan ~ a~~ · Benteng Dubus. ll\ian

Walapun di kala itu Papua Barat dan Indonesia merupakan Wila ah . . b. d . . . . h y JaJahan Belanda namun secara a nurustras1 pemennta an Papua B . , arat dillrus terpisah.

Bangsa Papua tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda tan ~ ~u Oktober 1928.

d. Pada Sidang BPUPKI bulan Juli 1945, Ors. Muhammad Hatta mengatakan bangsa Papua Barat adalah bangsa yang masih primitif.

e. Pada pertemuan antar wakil-wakil Indonesia dengan penguasa perang Jepang di Saigon pada tanggal 12 Agustus 1945, Ors. Muhammad Hatta menegaskan bahwa bangsa Papua adalah ras negroid, bangsa Melanesia, • maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri sementara k Soekamo mengatakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

f. Papua Baral tidak termasuk di dalam daerah-daerah yang diproklamirkan sebagai wilayah negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.

g. "Orang Papua itu budak berkulit hitam, berambut keriting dan bau busul" H~ tersebut diungkapkan oleh gubemur pertama Portugis di Maluku Jorge an" mengunjungj Pulau Waigeo pada tahun 1528. Sedangkan MeneBeB Y ,, . de g disebut /lhas Dos Papua (puJau Papua) dan Nova Guznea (Niew ·1ayah yan . . wt , adalah geografis tanah yang d1ben nama oJeh seorang nahkoda cuinea)I b rnama Ynigo Ortize de Rates pada saat ia singgah di daerah S anyo e P mo pada tanggaJ 20 ]uni 1545 M. Namun nama Papua baru muncul Marnbera I • digunakan secara internasional dalam peta dunia buatan dan rnu a1 Mercator tahun 1569.

Aspek Jdeologi 2.

Di dalam kesadaran kebangsaan atau nasionalisme bila dipahami baik maka hal tersebut merupakan refleksi kesadaran subyektif dengan , 'd 'fika 'k d' . d I k syarakat dalam mengt enti s1 an 1n a am satu esatuan yang suatu m · a disebut sebagai bangsa Papua atau bangsa Indonesia. Kesadaran akan identitas diri sebagai komunitas sosial seperti yang diuraikan oleh Benedict Anderson tentang Imagined Community, untuk menjelaskan proses terbentuknya kesadaran nasional pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai dampak dari kolonialisme yang telah menetapkan batas-batas teritorial yang jelas atas wilayah kekuasaan Hindia Belanda.

Kesadaran akan identitas diri yang terbentuk dalam perjalanan sejarah di atas dapat dikatakan memberi motivasi bagi rakyat Papua untuk mempertanyakan identitas dirinya dalam kesatuan keindonesiaan.

___ Upaya untuk mempertanya~_an identitas dirinya sebagai suatu komunitas sosial terbukti dari gugatan rakyat Papua untuk mengembalikan nama Papua yang selama 40 tahun berintegrasi, walaupun sengaja

~a%pua 1969 den, ~tTilMot tfilllllk --------- 53 • k Oleh Indonesia dengan sebutan Irian Jaya (lrian 8 digelap an . . . . . arat). G . . tu memiliki arti dan 1mplikas1 pohtik yang menandai su t uga1a0 1ru ten . . a u era b n dengan kebangkitan parad1gma baru yang menu aru bersamaa n tut ad , ktualisasi yang nyata dan bertanggung jawab dari paham keb anya a . . angsaan I d . aki·bat pengalaman emp1ns pembangunan nasional 8 1 n. ones1a e arna o B berkuasa di Papua. Sebutan nama Papua walaupun diiJ'i• k rde aru . n an ol P .d n RI ke-4 K H Abdurrahman Wahid pada acara dialog rak eh res1 e · · yat Pa d gan Presiden pada tanggal 31 Desember 1999 di Aula Sas ~ua en ana l<rtd K ntor Gubernur Provinsi Papua, namun hal itu ditentang dan ct· a a . . ltolak 1 h fraksi-fraksi yang ada d1 MPR RI pada S1dang Tahunan Bulan A o e gustus 200).

Implikasi selanjutnya dari pengembalian nama Papua sekaligus menyentuh kalangan terpelajar untuk me~perso~ gagasan baru yaitu perlunya ditinjau kembali kekuasaan Indonesia alas wilayah Papua Barat. Tegasnya, gagasan mengenai pembentukan suatu negara nasional, yaitu Papua yang merdeka yan diwujudkan dalam aksi demonstrasi yang disertai dengan pengibaran bender: Bintang Kejora dan dinyanyikannya lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", dilakukan secara resmi pada upacra tanggal 1 Desember 1999 di Taman IMBI pusat kota Jayapura, tepatnya jam 06.00 WPB. Upacara tersebut dihadiri oleh ± 80.00J orang.

3. Aspek Hukum

a. Secara de facto, pada tanggal 1 Desember 1961 rakyat Papua telah menyatakan kehendaknya untuk merdeka dan negara yang baru merdeka but dapat berkuasa selama 3 tahun, kemudian dianeksasi oleh terse . tah Indonesia melalui Trikora oleh Presiden RI pertama It Soekarno emerin P karta pada tanggal 19 Desember 1961. di Yogya

Secara de Jure :

b. ••• Pidato Presiden RI pertama Ir. Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945

• ❖ Afinea I Pembukaan UUD 1945

❖ Oeklarasi Universesal HAM tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB

❖ Resolusi PBB nomor 1514 tahun 1960, tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-negara dan Daerah Jajahan

❖ Gouvernementsblad Van Netherlanch Niew Guinea Tahun 1960 Nomor 69 tentang lagu kebangsaan negara.

❖ Pernyataan resmi Tuan Nicholaas Youwe dalam persidangan komisi gabungan Pemerintah RI dan Belanda dalam pembahasan status politik, nasib, tanah, rakyat dan bangsa Niew Guinea/Irian tanggal 19 Juli 1950 yang isinya tentang penyelesaian alas campur tangan bangsa Indonesia yang dinilainya tidak berhak untuk mengurus status politik Papua Baral.

❖ Surat rahasia Presiden AS John F Kennedy kepada Pemerintah Belanda cq. Dr. J.E.de Quay, Perdana Menteri Belanda, tertanggal 2 April 1962.

4. Aspek kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamnan TNI/POLRI di wilayah Papua

Setelah pasca berintegrasinya Papua ke dalam NKRI, kesadaran subyektifitas dapat dirusak dan dihapuskan lewat pengalaman empiris, dengan banaunan nasional yang diserlai kejahatan d pela~naan pem •-o- . . . an Pelan dil. , , "'In oleh Onie Baru dengan mstrumen TN11n 1 . S&ara" HAM yang Jl'U't-o . . •tro n. Ke·a ,, . k dengan alasan gangguan stab1htas nasional d . I ha1an itu d1laku ,an . . ari ger . n,,..r,mL~i Papua Merdeka. Dengan alasan m1, banyak ky akan separatisme v, ~ . . . ra at p .b uh untuk membunuh reahtas kemgman rakyat. apua yang I un d

Fakta sejarah membuktikan b~h~a ~alah satu kejahatan dan pelan . a HAM te~"r di dunia telah teqad1 di daerah Papua Barat keJ· h gg ran 1vc"° , a atan d pelan~an HAM disebabkan oleh : an

Kemerdekaan bangsa Papua Barat yang diproklamirkan pada t a. anggal I Desember 1961 telah dianeksasi oleh pemerintah Indonesia 1 . . mea~ pen<tomandoan Trikora oleh Pres1den Soekarno pada tanggal 19 0 o esember 1962.

b. Adanya perang dingin antara Blok Baral d~n Blok Timur (komunis) dan semakin dekatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur sebagaimana tertera dalam surat rahasia Presiden AS. John F. Kennedy de Quay tanggal 2 April 1962. Sebagai akibatnya, Belanda tunduk pada tekanan politik AS untuk menandatangani persetujuan dengan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Mengapa New York Agreement tersebut dapat memperkuat AS menekan Belanda untuk menandatangani New York Agreement? Hal tersebut disebabkan beberapa alasan, antara lain :

❖ Adanya perang dingin antara Blok Barat (dikomandoi AS), yang berpaham demokrasi liberal dan Blok Timur (Uni Soviet) yang berpaham komunis.

❖ Amerika Serikat telah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia n dibomnya pangkalan angkatan perang Amerika Serikat fJ denga P I Harbour (Pasifik) oleh pasukan Jepang. Sedangkan Blok di ear di bawah komando Uni Soviet yang berpaham komunis Timur sudah masuk dan menguasai Asia di antara RRC dan Vietnam. Pada kesempa tan itulah Ir. Soekarno menggunakan momen but untuk menekan AS (PBB) agar AS dapat menekan Belanda terse untuk menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia. Hal ini sebenarnya telah diprotes oleh negara-negara Afrika, negara Pasifik Selatan dan Malaysia, yang menyatakan bahwa, biarlah rakyat Papua Barat yang menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara Papua Barat. Sikap Malaysia menyebabkan bangsa Indonesia merasa tersinggung, lalu terjadilah konfrontasi Indonesia Malaysia yang mengakibatkan Indonesia harus keluar sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tahun 1950.

❖ Amerika Serikat merasa terancam, karena jika Indonesia masuk menjadi anggota Blok Tlillur, maka komunis akan mulai memperkuat pangkalan angkatan perang Uni Soviet di Pasifik, khususnya pulau Biak untuk menyerang Amerika Serikat. Kalau hal itu terjadi, Amerika Serikat akan mengalami kekalahan melawan Blok Tlffiur.

New York Agreement adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral karena tidak pernah melibatkan orang Papua/wakilwakil resmi bangsa Papua Barat untuk membicarakan status politik dan nasib bangsa Papua Barat. Isi New York Agreement dalam pelaksanaannya adalah hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, untuk memilih apakah bangsa Papua Barat mau merdeka atau berintegrasi. Dan hal ini tidak pernah

~ cpapua f969 do11 tJ<ogus CJ°flllOli CJ°flllUJl -------- 57

KoNGRES RA~'YAT PAPUA II

disosialisasikan kepada rakyat Papua.

P I XXn avat 1 New York Agreement dengan jelas men asa I gatur le k h k bangsa Papua untuk bebas berbicara, berkumpul dan be niang ha - a rgera~ 1 . 'dak n.,mah dapat dilaksanakan oleh bangsa Papua. Sebab semu etap1 ti r~·· a organi . sosial dan politik yang dibentuk sebelurn tah~n 1963 dapat dibubarkan :s1 dil ng melakukan aktivitasnya oleh pernenntah Indonesia melal . an ara u1 Dekrj Presiden RI No.11 Tahun 1%3 tanggal 15 Mei 1963. 1

Niew Guinea Raad yang adalah Badan Perwakilan Rakyat Papua, dik . leh Herman Wayoi dari Partai Nasional, dapat dibubarkan dan di· ~tuai 0 . . ~~ leh DPR Gotong Royong yang keanggotaannya tidak melalui suatu O proses pemilihan yang demokratis.

Sejak Tanggal 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan-pasukan militer dalam jumlah yang besar di seluruh tanah Papua Barat. Pasukan yang ditempatkan di Papua adalah pasukan organik dan non organik TNJ/Polri dari semua Kodam dan Polda di seluruh Indonesia.

Akibat dari pengiriman pasukan militer dari TNJ/Polri, maka telah tetjadi tindakan kejahatan dan pelanggaran antara lain:

~ Pelanggaran akan hak-hak politik dan HAM di tanah Papua yang brutal di luar batas prikemanusiaan pembunuhan secara kilat, penguburan manusia secara hidup-hidup, penembakan terhadap korban dengan terlebih dahulu disuruh menggali kuburannya sendiri. Pembunuhan ayah yang kemudian dagingnya dibakar dan dipaksakan untuk dimakan oleh isteri dan anak-anaknya, ada yang diikat kaki dan tangan lalu dibuang ke laut dari atas helikopter, penangkapan (penculikan) dari rumah dan tidak pemah kembali. Perlakuan keji juga tetjadi dengan memasukkan besi panas

I b ng anus dan distroom. Aksi teror, jemput lalu pada malam daJarn u a ke . 1 h hal biasa. Ada pula yang digantung dengan kepala ke bawah han ada a .

. ulut dengan ap1 rokok. dan is · d. d k · d . b h d kekerasan pun terJa I pa a ana wan1ta 1 awa umur. r,ndakan ~ . d istri dipaksa untuk bersetubuh di muka umum, wanita suarn1 an . h untuk membuka lubang anusnya lalu disulut dengan api d1suru . . k lat kelamin wan1ta d1tusuk dengan bayonet/kayu. Penahanan roko , a ada proses pengadilan, pembakaran rumah penduduk, tanpa

en usakan kebun rakyat, dan lain-lain. p gr d . . . d. P d. Banyak sudah pelaku an peJuang emans1pas1 1 apua yang 1bantai keJ.i dan keJ·am. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI/ secara Pol.ri di Papua tidak jauh berbeda dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pJ(I pada Tanggal 30 September 1965. Misalnya pembunuhan keji terhadap I(etua PDP Theys Hiyo Eluay, Ferry Awom, Arnold Ap, Dr. Thomas Wanggai, Steven Suripaty, Mina Sangkek, Aristoteles Masoka, Willem Onde, Mekianus Salossa, Musa Keba, Abner Asmuruf dan lain sebagainya.

Berbagai kasus tindakan kejahatan pelanggaran HAM seperti pembantaian oleh TNI (ABRI) di seluruh dataran tanah Papua, antara lain:

.. Pada Tahun 1965 di Manokwari

.. Pada Tahun 1968 dan Tahun 2000 di Sorong di halaman gedung Gereja Imanuel Boswezen

.. Peristiwa Ayapo Berdarah dengan korban 70 orang

.. Pada Tahun 1977 di Jayawijaya

.. Pada Tahun 1984 dan 1988 di Sarmi Jayapura

.. Pada Tahun 1977 dan 1986 di Timika

~CJlopuof969datttJ(o~<cJiJIIOk<cJilllllk -----------e 59

KoNG RES RAKYAT PA Pl IA 11

.. Pada Tahun l989 di Mapenduma (Puncak Jaya)

.. Pada Tahun 1998, pembunuhan di Biak dan Abepura

.. Pada Tahun 2001 di Bonggo Jayapura

.. Pada Tahun 2001 di Wasior-Manokwari

.. Pada Tahun 2001 di Yapen Waropen

.. Pada tahun 2001 di Merauke

KeJ·adian demi kejadian yang rnengakibatkan adanya pemb . unuhan d bantaian terhadap rakyat Papua serta para peJuang emansipas· p an pem l apua da berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh n d b rika k . apara1 TNI (ABRI) dan Kepolisian, apat rnern e n es1rnpulan bahwa peme . ·1·ki . 'k d b 'k t h d nntah Indonesia tidak mem1 1 1h a a1 er a ap rakyat Papu a untuk menumbuhkan dan mengernbangkan identitas kepapuaan mereka 0 · engan perkataan lain, tidak ada peluang dan kesempatan yang diberikan pemerintah Indonesia dan aparat keamanan kepada rakyat Papua untuk dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan identitas budaya mereka. Kesediaan ini justru menjadi faktor utama bagi rakyat Papua untuk tidak merasa menjadi orang Indonesia.

Fakta menujukkan bahwa masyarakat Papua telah tiba pada suatu tahap paling akhir dan merata di berbagai lapisan masyarakat, untuk secara koleklif berusaha menggunakan identitas dirinya sendiri, seperti penggunaan nama P~ua,b:nderaBintang Kejora dan lagu kebangsaan "Hai TanahKu Papua" sebag~ manisfestasi dari nasionalisme Papua.

Pada kenyata~~ ini, psikologi subyektifitas keindonesiaan telah 'dirusak' sendiri oleh praktek kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Artinya, kesadaran psikologis masyarakat Papua k apuaannya semakin kuat untuk mengembalikan kut proses ep menyan~ tidiri sebagai orang Papua. 1den11tas 1a

l(IIUSUI VERSUS MERDEKA I 010110• ..

h Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskan, saat Saat Sumpa . . d' polemik di seputar peradaban dan kebudayaan Indonesia. . pula terJa 1 ,tu . d Iah keturunan bangsa melanesoid dan Papua adalah keturunan 1 dones1a a a . n 'd Dari berbagai perbedaan yang ada lahirlah Sumpah Pemuda bangsa negroi . h rapan akan dapat mempersatukan perbedaan tersebut. Namun dengan a . . . . t rnyata diabaikan se1ak Proklamas1 17 Agustus 1945 h1ngga era hal 1tu e 0rde Baru (21 Mei 1998), dengan berbagai argumen, antara lain :

1. Pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, tidak ada perwakilan pemuda Papua yang hadir. Yang ada hanya Pemuda Jong Sumatera, Jong Jawa, Jong Celebes dan Jong Ambon.

2. Padasaatupacara Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak ada rakyat Papua yang hadir.

3. Batas wilayah Negara RI adalah mulai dari Sabang sampai Maluku.

Pada hakekatnya, Indonesia dapat memben tuk kesatuan budaya meskipun ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, termasuk nasionalisme rakyat Papua. Perlu diingat bahwa, yang dimasukkan ke dalam nasionalisme Indonesia bukanlah tujuan akhir, melainkan kemanusiaan.

lronisnya, cita-cita luhur Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, oleh Ir. Soekarno malah dibelokkan

. d' tu'uan untuk dirinya sendiri. Nasionalisme menJ·adi menJa 1 J . . . . proyek ta ata Hal ini terbukti ketika Pancasila dapat d1peras me . Polltik sema -m · . . . . . . nJadi satu . B ka kemanusiaan yang d11ad1kan mtinya melamkan gotong Stla, u n . . royong.

K manusiaan bers1fa t universal, sedangkan gotong-ro e . Yong ad 1 terminologis Jawa. Epistemologi S~ekar.no sangatl~h Jawa, demikian a ah S h rto tak kalah Jawanya. Nas1onabsme yang 1dentik den Pula oe a , gan got ro ong itu telah mendominasi politik Indonesia selama 57 tahun ong y . . . t I . . . , Pasca Indonesia merdeka. Dommas1 ep1s emo og1 1tu mula1 digugat den kebangkitan Aceh yang menuntut referendum untuk memisahkan d'. ~an 1 . • aka in, Riau dan Papua pun menyusul. Ha tru merup n suatu refleksi dari kein . · ali d ·t · gtl\an melepaskan diri dari kesan tmpere sme an m ervens10nis Jawa.

Politik Orde Baru dan Soeharto adalah politik Jawa yang tertutu d sentralistik. Jawanisasi dalam kehidupan politik sangat jelas dalam pe~~ politik Orde Baru, dan hal itu tanpa disadari menyimpan born waktu. Kini gejala anti Jawa 0akarta) muncul dalam berbagai aksi dan tuntutan pemisahan diri di wilayah-wilayah tertentu.

Gejala di berbagai wilayah terutama di Aceh dan Papua, bukan lagi berkembang dari otonom ke federal tetapi dari otonom ke merdeka. Kondisi di kedua wilayah tersebut justru diperburuk oleh aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh aparat militer dan Kepolisian Indonesia.

Walaupun pemerintah pusat berinisiatif memberikan otonomi khusus kepada kedua daerah tersebut, namun keinginan untuk memisahkan diri tetap kuat, sebab tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri terus terjadi walaupun UU Otsus sudah disahkan dan

C ntohnya penembakan terhadap Rektor IAIN, Sekwilda kan. 0 d,lakSana DPRD Aceh dan penculikan terhadap Ketua PDP Theys anggota Meh, ada tanggal 10 November 2001 dan Aris Masoka (sopir Theys) J-{iyo Eluay P

J(opassus. oleh kaya akan somber daya alam dieksploitasi habis-habisan Papua yang . kekuasaan Orde Baru (Soeharto), konglomerat Jakarta dan oleh elate ultinasional Freeport Mc. Moran. Demikian juga perusahaan usahaan m . p~r ak di Sorong yang setiap tahun membe~kan sumbangan terbesar ke rninY b yak Rp 94 triliun. Padahal alokas1 dana APBN yang diberikan egara se an n rintah pusat ke provinsi Papua hanya sebesar Rp 836 miliar, hal oleh peme . . 'd k eimbang bahkan tidak adil sama sekali. 101 ti a s

Meskipun posisi dan peran Papua sangat sentral dalam perekonomian . I namun 1.738 (80%) desa dari 2.000 desa di Papua termasuk desa nas1ona rniskin dan masuk dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sekitar 7 juta hektar tanah dan hutan Papua telah dikapling bagi 44 perusahaan 10, pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH ), sehingga masyarakat asli pemilik hak adat malah dibatasi haknya untuk mengambil kayu bakar.

Nasionalisme bangsa dalam bentuk aspirasi dan tuntutan dari rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI bukanlah persoalan budaya dan ekonomi semata namun sebuah perwujudan politik dari akumulasi berbagai permasalahan, antara lain:

1. Persoalan ketidakadilan, diskriminasi, kejahatan dan pelanggaran HAM.

2. Pembagian kekuasaan dan hasil kekayaan alam yang tidak adil

3. Kemiskinan, kebodohan, pengrusakan lingkungan

4. Kuatnya rasa nasionalisme yang tertanam dan menimbulkan pemyataan

KONGRhS RAl\1'AT PAt•llA 11

perasaan sen~lsib bl\~i rL1~·y,tt P!lpun dari Port Nuinb~ , y san,,) . karena tetjajdh. a, l'on l

•'~o. Oleh karena ~esJdaran baru yang timbul dari ra , l'l"l\ih . . . sa nas,o, . h,at Papua telah tiba pad,1 sebuah keyakinan ya. lahs111 e a r "-' . . . . ng kuat b se1~ dengan menusahkan din atau merdeka dan RI rnaka rak nhwa ha tu1, mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Yat Papua a?~ ~ll

C. nMOI TIMUR JAJAI( PENDAPAT HARus IELA,Alt D pEPEIA 1969 DI PAPUA ._, ~~S

Pada tanggal 30 Agustus 1999 rakyat Tunor Tunur menyelen ka d. h d ka d d · ggarakani· · endapat. Mere 1per a ap n pa a ua ops1 yaitu otonom • kh a1a1; P . . ' z usus, de tetap berintegras1 dengan Indonesia, atau merdeka, yakni memb ngan . . ~~k~ baru, lepas dari NKRI. Proses serupa Juga dilakukan PBB dengan Ind ?ara uli s/d 2 A ones1a d' Papua Barat, dari tanggal 14 J gustus 1969, dengan menet ka 1 ap n dua p.ilban, yaitu merdeka penuh, dengan pembentukan negara send· . (P lfl apua Barat) atau berintegrasi dengan NKRI.

Bertolak dari pengalaman empiris pelaksanaan Papera tahun 1969 di Pa ua penulis berusaha untuk merekontruksi kejadian lewat pendekatan sej~~ politik untuk melihat persamaan :

1. Psikopolitik yang berbentuk aksi-aksi pemberontakan seperti gerakan OPM, aksi-aksi demonstrasi, pengibaran bendera Bintang Kejora, tuntutan merdeka dengan pemisahan diri dari NKRI setelah 40 tahun berintegrasi.

2. Pengalaman empiris membuktikan bahwa pelaksanaan Pepera tahun crflt sarat dengan rekayasa politik, manipulasi uang f' Utl ~tl r1 n' ' . . . . 1969 di ~p caman dan int1m1das1 aparat keamanan TNI/Poln , dcngt1n an d,~crlal meskipun rakyat Papua telah menyatakan bergabung akyat Papua, ata~ r · Indonesia. dengan tatus poUtik Papua Barat dapat bermuara pada New York 'k ten tang 5

3 rolerTll l lS Agustus 1962, yang ditandatangani oleh Indonesia . rnent tangga Agee d t npa melibatkan rakyat/wakil-wakil rakyat Papua di PBB. Belan a a dan .. ebut dicatat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi o ri·anpan ters

re .l 24 September 1962 No. 1752/XVII. da tangga pa al 1 Oktober 1962 dilakukan penyerahan kekuasaan dari pada tangg . h K aJ·aan Belanda kepada pemerintah Indonesia dan pada tanggal ennta er UNTEA menyerahkan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia. pern . 63 1 Mei19 " . . h ang menyebabkan rakyat Papua menyatakan Han Berkabung 1 Hal 1tu a Y . . ,, . . . 1 tau Bari Kemattan Nasional Bangsa Papua setiap tanggal 1 Mei Nastona a karena merupakan sejarah aneksasi bangsa Indonesia terhadap bangsa 3 196 I

Papua. . . . Lebih tragis lag1, pemenntah Indonesia telah merekayasa dan memanipulasi suatu aturan permainan yang sangat melenceng dari isi pasal l8 New York Agreement di mana penyelenggaraan Pepera tahun 1969 atas dasar one man one vote, namun diganti dan diubah dengan sistem perwakilan (proporsional), melalui Operasi Khusus (OPSUS) yang dipimpin oleh Ali Moertopo.

Untuk menunjang sistem perwakilan, Ali Moertopo membentuk sebuah Dewan di Papua yang disebut dengan nama "Dewan Musyawarah

Pepera" (DMP) yang beranggotakan 1.025 orang yang terdiri dari tokoh65 •

1 h m,,, ~,ak,1 t yanA d1rckrut dan ditrntukan bu~ to .. <' ' · l an da,i . t u dirlhh dan d,tcntu~an okh prmrtintah lndone , ' 8 ~}a1 1 ,us r . Ma rnc1 I , ''~1, ,.,·hu,u~ (OPSUS). Papua pada waktu 1lu terdiri atab d I a lit Op, ' " ' e aran k b h;II . . a lllJ ya,lfU. ) 11 11 ,. jayapu.ra

b. Teluk Cenderawasih

c. Manokwari

d. Sorong

e. Fak Fak

{. Jayawijaya

g. Merauke

h. Paniai

Alasan ?ffi1bentukan DMP oleh OPSUS adalah:

l. Masyarakat dan penduduk Papua dianggap masih terbefakang, boct h dan rendah tingkat pendidikannya, sehingga dikhawatirk 0 an akan mempengaruhi proses penentuan pendapat rakyat.

2 Alasan kondisi geografis dalam rangka proses sosialisasi Pepera.

3. Selain rekayasa dan manipulasi pelaksanaan Pepera melalui OPSUS ada juga tindakan represif atau kekerasan yang dilakukan oleh TNV Polri dalan bentuk:

~ Aksi-aksi intimidasi

~ Ancaman kekerasan

~ Pelanggaran HAM atas rakyat da~ p~hduduk Papua

~ Para anggota DMP yang berju..mlah 1.025 orang itu telah t ·na /dli~ola1i dari ma~yarakat, lalu diindoktrinasi dengan d,~aran 1 . . ean untuk memil1h integras1 dengan Indonesia. Jika tidak kehaflb ,,,imillh inttgrasi 1~1aka anggota ~MP tersebut_ akan merasakan ,kib,tnya yaitu dthukum atau dt tembak matt. Pengakuan ini dlsampaikan anggota DMP Theys Hiyo Eluay, Ketua LMA Papua dan Ors. Baas Retob, mantan Peg~wai Kantor Perwakilan Pemda Papua di Jakarta .

. 1 laksanaan Pepera 14 Juli s/d 2 Agustus 1969 dilaporkan pada Has1 pe U m Majelis Umum PBB pada bulan September 1969 oleh utusan Sidang S~~en PBB Ortizan (diplomat Bolivia). Perlu disampaikan bahwa, k}tusus e J . 1 ksanaanPepera tahun 1969 yang kepada Sidang Majelis Umum has1l pe a d bulan September 1969 hasilnya ditolak oleh 2/3 anggota PBB pBB pa a . . . alasan penolakan atas hasil-Pepera tahun 1969 d1 Papua adalah sebagai Adapun

berikut: - . . . 1. 1idak jujur dan tidak adil, bahkan tidak sesuai pasal 18 New York Agreement yang diubah menjadi sistem ·perwakilan proporsional (DMP 1.025 orang)

l Sebagai reaksi atas penolakan 2/3 Anggota Majelis Umum PBB maka dikeluarkan nota diplomatik yang mencatat bahwa pernah diadakan semacam pemilihan umum di Papua. Perlu ditambahkan bahwa, pada saat perqebatan mengenai hasil Pepera, Koffi Anan (salah seorang Sekretaris-Yuniortiari Sekjen PBB, dan kini menjabat S~kjen PBB) pernah berada di Papua khususnya di Kabupaten Fak Fak menjelang Pepera tahun 1969. _

KoNGRES RAt01 AT PAPUA II

D. TIMOR TIMUR MERDEKA PAPUA PUN MIRDl"-

Dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI p d a a Ian 1998 timbul semangat di kalangan rakyat untuk menyelesa'k &gal 21 M ' . I an segala ~ ke permukaan. Semua permasalahan yang tertutup rapat se . rnasalah . pan1ang 32 masa Orde Baru berkuasa dapat d1pertanyakan, digugat d . lahun ' an d1u·· diminta penyelesaiannya. JI un1u~

Salah satu persoalan yang paling hangat adalah kasus T' . . imor Ti Hasilnya pemerintah Indonesia menawarkan Jejak pendapat. ] lllur. . awaran .. memancing daerah lam untuk melakukan hal yang sama, seperti Pa u 1 n1 b b h . . . P a se1e1a1i kejatuhan Soeharto e erapa ta un iru Juga mengalami berbagai ge·ola ks. ks' d tr . d' · d J k H~ ini terbukti dari a 1-a 1 emons as1 yang 1serta1 engan pen<nbar b . . . o· an endera Bintang Ke1ora pada awal bulan Juli dan Oktober 1998 di seluruh . WI 1 ayan Cendrawasih.

Sudah 40 tahun sejak 1 Mei 1963 keterlibatan RI di Papua, dan sejak itu pulalah intervensi dan hegemoni Indonesia atas hak asasi manusia bahkan hak adat atas basis-basis tradisional masyarakat seperti tanah adat mereka yang dimanfatkan tanpa mempertimbangkan kehadiran manusia Papua. Akibatnya, lahir dan muncul perasaan diperlakukan tidak adil dan rasa tidak puas a~bal penjajahan. Masyarakat dapat membandingkan situasi dan kondisi mereka tatkala masih berada di bawah penjajahan Belanda dengan Indonesia, sehingga menurut mereka ada timbul semacam penjajahan baru (nekolonialisme), alas penduduk setempat.

Hal ini mungkin bisa dibandingkan dengan masa-masa awal tatkala masuknya pemerintahan Dai Nippon Jepang di Jawa Qndonesia), pada tahun

I kukan penduduk Indonesia seperti sa udara kandung. rnernper a 942 yang n itu tak bertahan lama, karena yang muncul justru wajah 1 P erlakua ·1· · 'k J d' I d . ~3 01un rintahan fa sis m11tenst1 epang 1 n ones1a yang 1 , • han peme

asli penJaJ: erang Pasifik 1945. i,erakhir pa a P_ 1 ma 6 bulan terakhir di tahun 2001 bisa diidentifikasi dua . diskus1 se a Dan nJ·eJaskan perasaan diperlakukan tidak adil dan rasa tidak katan guna me . . . pende p pua pada pemerintah d1 wilayahnya sehingga muncul dan asyarakat a puas m ikiran dan tuntutan Papua merdeka melepaskan diri dari lahir ide atau pem NKRJyaitU:

pendekatan Pembangunan 1.

dl·perlakukan tidak adil dan rasa tidak puas rakyat Papua terhadap Perasaan • berdasarkan pengalaman empiris pelaksanaan pembangunan selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, dapat ditemui beberapa faktor Indonesia . 1 nas1ona sebagai ekses dari pelaksanaan pembangunan di Papua antara lain :

a. Proses rekrutmen dan dominasi kebijaksanaan politik

Pandangan yang berkembang selama 40 tahun integrasi adalah, orang Papua diperlakukan secara tidak adil bahkan diskriminatif oleh pemerintah RI, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dan berperan aktif. Hal ini terbukti dari proses rekrutmen untuk menduduki jabatan-jabatan strategis karier dan politis, bail< di pusat maupun di daerah seperti pencalonan bupati, walikota, Kakanwil. Bahkan, gubemur sekalipun cenderung menolak aspirasi

~ %poo f969 do~ <J<osus tJilQ tJiJJIUk _______ ___. 69 lokal dengan alasan rasionali~me impl_isil yang ditujt'.kan pada orang Pa bahwa masih bodoh, kurang mampu, tidak ahb dan lam sebagainya. Mal(/ua heran jika tidak ada satu pun orang Papua yang menempati jabatan tal( eselon It Ill, IV atau v di pusat.Jangankan eselon ll, eselon V saja pada se:::~ departemen di Jakarta tidak d11umpai.

}adi tak ada peran dan partisipasi orang Papua dalam pembuatan d . d' . k an pengambi\an keputusan politik m~~gena1 in mere a sendiri sehingga penyelesaian masalah-masalah pohtik sangat terbatas bahkan cenderung diabaikan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa ternyata Indonesia gaga! membangun Papua selama 40 tahun.

b. Eksploiusi kegiaun ekonomi

Papua bisa dikatakan sebagai korban dari konspirasi politik tingkat tinggi antara Indonesia dan AS, hal ini terbukti dari surat rahasia Presiden John F. Kennedy yang ditujukan kepada Perdana Menteri Belanda pada bulan Juni 1961 yang menekankan agar West Papua segera diserahkan kepada Indonesia. Konspirasi tersebut bertujuan untuk rnengarnankan kepentingan ekonomi AS dalam eksploitasi dan eksplorasi tarnbang ternbaga dan ernas yang sekarang dikenal pada PI Freeport Indonesia di Timika Papua.

Beberapa kasus eksploitasi kekayaan alarn di Papua dengan tidak memperhitungkan kepentingan rnasyarakat, yakni:

.. PT Freeport,

.. Perusahaan Kayu Jayanti,

.. Barito Timber,

Usaha Mina Sorong, .. Oas Mamberamo, ..

.. PT. Henrison Sorong,

Perusahaan minyak Sorong,

.. Perusahaan ikan di Biak, dan lain-lain.

.. Hal yang sama pernah terjadi di Sarong pada tahun 1 '112, dimana tindakan pemerintah Kabupaten Sorong, dalam hal ini terhadap penulis bersama delapan emilik tanah adat oleh Bupati Sorong. Karena tidak bersedia menyerahkan ;anah untuk kepentingan transmigrasi, maka pemilik tanah adat ditangkap dan ditahan/dipenjarakan di Markas Kodim 1704 Sorong selama 14 hari. Pada waktu kami dalam tahanan, penebangan lokasi pemukiman transmigrasi segera dilakukan dan yang bertindak sebagai kontraktor dalam proyek tersebut adalah ABRL

c. Interaksi sosial dan intervensi kebudayaan

Fakta sosial membuktikan dari interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis baik di kota besar maupun kehidupan bersama di lingkungan pemukiman di Papua, ada kecenderungan tetjadinya kesenjangan dan disharmoni.

Adanya polarisasi yang tercermin dalam ungkapan "pendatang versus penduduk asli" atau orang Papua dan orang non Papua (Indonesia). Demikianlah hubungan yang tidak harmonis ini menampakkan wajah primordialisme, kesukuan yang ekstrim atau feodalisme dalam jenjang struktur sosial yang ada dan, sebagai akibatnya muncullah suatu sikap inferior dan superior dalam hubungan dan interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis termasuk

KoNGRES iwo'AT PAPUA II

intervensi budaya dan ~tatus sosial.

Adanya perlakuan yang tidak seimbang, tidak adil dan proporsional terbukti dari anggaran Departemen Agama untuk wilayah Papua. Diman; masjid mendapatkan bantuan dana yang lebih tinggi sedangkan gereja tidak. Demikian pula kasus penempatan transmigrasi yang dapat menimbulkan ekses, penduduk asli Papua merasa dianaktirikan. Pendekatan pembangunan selalu menggunakan pendekatan birokratis dan meliterisme dalam menerapkan sebuah program seperti Transmigrasi Bhineka Tunggal Ika.

Hal semacam ini pernah dialami oleh penulis yaitu pada tahun 1992, dimana rencana program transmigrasi masuk wilayah Desa Moswaren Kecamatan Aitinyo Kabupaten Sorong. Masyarakat yang mempunyai hak adat atas tanah adat sebenamya dapat menolak program transmigrasi, tetapi apalah artinya kekuatan rakyat.

Pada tanggal 13 Agustus 1992 melalui rapat Muspida yang menghadirkan Bupati Sorong, Dandim 1704 Sorong, Kapoires Sorong, Departemen Transmigrasi Kabupaten Sorong dan Camat Ai tin yo, masyarakat dipaksa untuk menyerahkan tanah bagi pemul<lman transmigrasi, namun rakyat menolak. Apa yang terjadi? Rakyat ditodong dengan senjata untuk menanda tangani surat pelepasan tanah adat, penembakan gertakan terjadi di mana-mana sehingga pada saat itu penulis yang ikut sebagai pemberi motivasi Iangsung mengadakan protes dan perlawanan. -·

> r . J J 72 --------- ~cpapua f

Di Papua juga terdapat rasa tidak aman dan kurang perlindungan hukum. Akibat pendekatan-keamanan yang berlebihan, muncullah ungkapan ''Apakah orang Papua itu musuh ABRI atau ABRI itu memusuhi oran~ Papua" karena

· rakyat selalu dipasung dengan stigma GPK/OPM. i,ak asas1

pendekatan Sejarah Politik 2.

Dari segi sejarah politik, pelaksanaan pembangunan selama 40 tahun telah menendorong timbulnya berbagai masalah di Papua, hal ini dibrenakan:

a. Harus jujur diakui bahwa, integrasi Papua ke dalam NKR1 merupakan kesalahan besar yang dilakukan Indonesia pada rakyat dan penduduk Papua. Kesalahan sejarah politik pada saat KMB 1948 di Den Haag (Belanda), tatkala Indonesia-Belanda membicarakan persoalan kedaulatan Indonesia, termasuk Papua, rakyat dan wilayah ini tidak dilibatkan secara "subyek*. Meskipun pada saat itu wakil orang Papua seperti Silas Pa pare; Nicolaas You we, Herman Wajoi dan lain-lain dalam delegasi Indonesia, namun mereka tidak dilibatkan secara subyek untuk mempersoalkan status politik tentang tanah mereka (Papua). Keberadaan mereka hanya sebagai obyek sebab KMB merupakan titik awal permasalahan status politik Papua yang dipersoalkan antara Indonesia, Belanda dan Papua.

b. Persoalan Papua yang secara intensif dipersoalkan lagi pada tanggal 15 Agustus 1962, pada saat Perjanjian New York yang di tandatangani oleh Indonesia dan Belanda, dengan tisak melibatkan partisipasi dan peran orang Papua mengenai tanah mereka. Rakyat Papua han-ya menjadi obek bukan sebagai subyek dari perundingan tersebut.

,. 'I' I do11<J<asu.c:9°t1Q9°~u ---------- 73 , ./,

KoNGR~ RAKYAT PAPUA If

Seharusnya perundingan tersebut merupakan pertem . uan segif' antara Indonesia - Belanda - rakyat Papua, seperti Timor r· '8a IOlur.

Mengapa rakyat Papua perlu dilibatkan? Alasannya adalah k . . onflik antara dua negara ya1tu lndones1a-Belanda tentang wilayah p . . . apua seharusnya melibatkan peran dan parhs1pas1 aktif rakyat dan Penduduk Papua kerena menyangkut nasib dan masa depan merek a, bukan nasib dan masa depan Indonesia atau Belanda. Menurut Iogika yang sederhana rakyat dan wilayah Papua yang sedang atau tengah menjadi konflik, seharusnya diikutsertakan sebagai subyek untuk menentukan pilihan politik, bukan antara Indonesia atau Belanda.

Pasca penandatanganan New York Agreement telah ditetapkan pasal 18, 19 dan 22, yang menyatakan bahwa rakyat Papua diberikan kewenangan untuk menentukan nasib sendiri melalui plebisit a tau referendum. Namun hak duduk bersama ini telah diabaikan oleh pemerintah IndonesiaBelanda, dan inilah awal mµla pelanggaran HAM Papua di bidang politik oleh Indonesia atau Belanda.

c. Pemerintah Indonesia diberi tanggung jawab umtuk mempersiapkan pelaksanaan Pepera tahun 1969 dengan sistem p1ebisit atau referendum, berdasarkan prinsip demokrasi yaitu, one man one vote, namun kenyataannya beebeda. Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto merekayasa suatu aturan permainan melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Rejim Soeharto merubah aturan New York Agreement

~ u

,nelalui sistem perwakilan dengan dibentuknya DMP di Papua, yang beranggotakan 1.025 orang wal<ll yang ditentubn oleh pemerintah bukan dari pilihan rakyat.

Alasan Pemerintah Indonesia untuk membentuk DMP adalah :

1. Pertimbangan dan kesulitan geografis

2. Alam dan angkutan

3. Tingkat pemahaman politik dari rakyat yang digambarkan m~ bodoh dan primitif (alasan klasik pemerintah Indonesia).

Alasan tersebut hanya sekedar mendukung kepentingan dan strategi politik masyarakat Indonesia, karena Papua pada saat itu masih berada daJam teritorial kerajaan Belanda. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa di bulan Juni 1961 rakyat Papua mampu untuk melakukan pmilihan umum dengan sistem distrik penuh dengan menggunakan sistem cme man cme vote?

Jadi, delapan tahun sebelum pelaksanaan Pepera, atau tiga tahun setelah Pepera, rakyat Papua untuk pertama kalinya di bawah rejim Orde Baru (tepatnya tahun 1971) mampu untuk melaksanakan dan mengikuti pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan one man cme rote.

Jil<a demikian, menurut pendapat penulis, sampai pada tingkat semacam itu ternyata pengalaman sejarah politik membuktikan bahwa rekayasa dan manipulasi politik Indonesia sangat canggih untuk mengkhianati, bahkan melecehkan hak asasi dari suatu kelompok masyarakat di muka bumi yang hendak menentukan nasibnya sendiri.

Selain itu Indonesia tidak jujur sebagai bangsa yang beradab berdasarkan Pancasila dan UDO 1945 dalam menantaati petjanjian internasional. Oleh karena

p?\ ~ gill\o.\<JUI\~ ----------- 15 --

KoNGR~ RAKYAT PAPUA II

itu, kini saatnya pemerintah Indonesia harus memberikan penjelasan ' ,.: . ah I . te . n k ulang na mendekonstru~1 se1ar awa m gras1 rapua e dalam wila h . . ya NKR1 gu secara jujur tanpa d1tutup-tutup1.

Alasan munculnya tuntutan Papua merdeka adalah persoalan kecura . . ngankecurangan yang d1lakukan melalm Pepera dan pelecehan sikap tidak konsistennya Indonesia dalam kaitan dengan ketaatan pada Perjanjian New York.

BAB IV EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI S ERTA PEMBANGUNAN p APUA

Bendera Bintang Kejora dan Merah Putih berkibar secara

~ berdampingan di Tamanlmbi, Jayapura, tanggal 1 Desember 1999 .

Satgas Papua mengamankan ~ pengibaran Bintang Kejora 1 Desember 1999.

Mubes Rakyat Papua ~ di Jayapura, tanggal 12 November 1999

BAB IV EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PEMBANGUNAN p APUA

A. EKSISTENSI FREEPORT DI PAPUA

Dalam analisis antropologi sosial, pola budaya yang ditampilkan oleh kelornpok masyarakat di pedalaman Papua adalah pola budaya masyarakat subsisten yang hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan kegiatan meramu, yaitu suatu tingkat perkembangan budaya sebelum tingkat budaya pertanian. Dari sudut pandang ekologi, pola kehidupan yang ditarnpilkan oleh kelompok masyarakat di pedalaman Papua itu sebenarnya dapat menggambarkan perilaku penduduk ekosistem~ u sendiri yaitu penduduk asli suatu wilayah tempat mereka hidup dan hal semacam ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak peradaban manusia itu.

Pada tahun 1936 tim peneliti (Jean Jaeques Dozy) menemukan kekayaan alam berupa tambang emas dan tembaga, di Erstberg (Timika, Papua). Hal ini semakin memancing para peneliti dari Eropa terus berdatangan ke Papua.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 telah lahirlah New York Agreement dan dibukalah Freeport Mac.Moran yang dikenal sebagai perusahaan induk dari

l -

KONG RES iw.1'AT p APUA IJ

PT. Freeport Indonesia.

Keberadaan Freeport di Papua tidak dapat dilepaskan dari . per1uanga awal bangsa Indonesia dalam rangka merebut Papua dari pemerintah 1-1· n . . an tndia Belanda. Konferensi MeJa Bundar di Den Haag Belanda tahun 1949 t ernyata hanya menghasilkan pengakuan "Kedaulatan Indonesia" oleh ker . a1aan Belanda, sedangkan persoalan Papua mengalami kendala.

Sebagai penyelesaian akhir persengketaan mengenai Papua pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York (Amerika Serikat), telah ditandatangani New York Agreement antara pemerintah Indonesia dengan Belanda guna penyelesaian kasus Papua. Hasil keputusan New York Agreement tersebut antara lain :

a. Pada tanggal 1 Mei 1963 Papua (Irian Barat) dapat diserahkan kepada Indonesia

b. Sesuai dengan pasal 18 NewYork Agreement, lima tahun kemudian tepatnya pada tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969, diadakan jajak pendapat (Pepera) di Papua, dan hasilnya Papua Barat dianeksasikan secara ilegal masuk ke dalam wilayah NKRI.

Upaya diplomasi politik antara pemerintah Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan kasus Papua mengundang banyak campur tangan negaranegara adi daya seperti Amerika Serikat. Presiden John E Kennedy sangat berkepentingan dengan posisi strategis Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang cenderung berpihak kepada negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet dan RRC. Bila tidak dapat dibendung, maka akan berkuasalah komunisme di Asia terutama di Asia Tenggara, seperti di Vietnam, Laos, Kamboja termasuk Indonesia.

bab i tu persoalan Papua segera diselesaikan Presiden John F. Oleh se ' lalui kunjungannya ke Jakarta pada tahun 1962 untuk bertemu K nnedy me . e p siden Soekarno. Sementara 1tu, AS terus menekan Belanda agar dengan re . . . . I kukan perundmgan-perundmgan rahas1a dengan pihak Indonesia mau me a enyelesaian kasus Papua. guna P

Hal lain yang dilakukan oleh Presiden John F. Kennedy yaitu mengeluarkan 'Surat rahasia' yang ditujukan kepada Perdana Menteri Belanda Dr. J.E. de Quay pada tanggal 2 April 1962, yang isinya antara Iain :

a. Agar Belanda dengan ikhlas melepaskan Papua Barat ke Indonesia, karena apabila dibiarkan berlarut-larut hal itu akan menambah kemarahan Soekarno sehingga akan memperburuk situasi dan akan menggiring Indonesia jatuh ke tangan komunis.

b. Adanya kepentingan ekonomi Amerika di Papua Barat, dengan ditemukannya kekayaan alam berupa tambang emas dan tembaga pada tahun 1936 oleh Jean Jacques Dozy di Erstberg (Tunika) Papua Barat.

Sesuai dengan isi New York Agreement tanggal 15 Agustus 1%2, sejak tanggal 1 Mei 1963 Papua Barat menjadi wilayah 'J\dministratif Republilc Indonesia". Selanjutnya lima tahun kemudian harus dilakukan referendum/plebisit bagi penduduk Papua untuk menentukan "nasib dan masa depannya sendiri". Memenuhi hal itu, pada tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969 dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang kemudian oleh rakyat Papua dinilai tidak sesuai dengan pasal 18 New York Agreement, karena Pepera diadakan jajak pendapat (Pepera) seharusnya menggunakan prinsip "one man one vote". Tetapi prinsip itu tidak dilaksanakan sepenuhnya akibat adanya rekayasa politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia

lt:n,

KoNGRES KA" lt\1 I' Al'UA II

ufl trs·d I t Operasi Khusus (OPSUS) Ali Moertopo di bawah kekuasa" J> " ('I) ewa

Soeharto. Ti bul OPrtanvaan kritis bila dikaitkan dengan keberadaan Fr un r - . . . eepori In d . (Papua) Mengapa pemerintah Indonesia d, bawah kekuasaan p . · 00~ . . ~ Soeh rto relah berani melakukan penandatanganan konlrak karya p a . . erlarna pada tahu.n l96i? Padahal saat itu status pohtik dan hukum wilayah Papua Barat masih berada dalam situasi nstatus quo", sebab Pepera baru berlangsun !%9. Dengan kata lain, status wilayah Papua Barat masih menjadi agend~ pembicaraan PBB. Dan pertanyaan selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab atas penandatanganan Kontrak karya tersebut, sementara status politik dan hukum wilayah Papua masih dalam status quo? Kesimpulan penulis, hal ini merupakan konspirasi politik antara Presiden

John F. Kennedy (Amerika Serikat) dengan Presiden Soekarno (Indonesia). Kemudian hasil konspirasi itu dilanjutkan oleh Soeharto dengan mengorbankan kepentingan, nasib dan masa depan komunitas sosial bangsa Papua. Jadi bertemulah dua kepentingan, yakni kepentingan Indonesia dengan kepentingan keutuhan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, sementara Amerika Serikat dengan kepentingan kapitalis dalam rangka mengelola emas dan tambang di tanah Papua

Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada, sejak tahun 2lXX) PI Freeport telah membantu rakyat Papua dalam upaya pemberdayaan penduduk dan masyarakat, terutama tujuh suku di wilayah eksplorasinya, melalui pemberian bantuan berupa ~easiswa ke 5000 anak Papua yang bersekolah dari SD hingga program S2 di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

82 8'2spQotosl g 8'2 n .,A . ffi O~\ pl"1IIIDAYAAN MAffAIAICAT PDUA ,.

rt Freeport Indonesia sebagai perusahaan pioner yang cukup sukses dan bertahan untuk beroperasi dalam kondisi yang cukup berat telah rnarnpu . . . , rneyakinkan para inv~stor asmg u~tuk mebnk Papua sebagai wilayah masa depan untuk investast skala besar dt sektor pertambangan.

PT Freeport telah mendukung sektor ekonomi kerakyatan di tanah Papua dengan melibatkan kelornpok masyarakat asli. Keadaan masyaraht a.sli dari tradisi meramu ke mengenal pasar, dari tahap yang sangat sederhana hingga berkembang menjadi semangat kewirausahaan yang cukup tinggi di kaJangan penduduk lokal terutama di sekitar Timika, merupkan hasil pembinaan dan bimbingan putra daerah yang dilakukan oleh P1 Freeport pada beberapa tahun lalu sehingga banyak pemuda dan pemudi Papua mulai menekuni bisnis antara lain:

1. Usaha di bidang Pertanian,

2. Peternakan,

3. Perikanan,

4. Koperasi dan jasa,

5. Industri bahan bangunan,

6. Usaha pertamanan,

7. Seni ukir, dan lain-lain

Tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia untuk mendukung pembangunan di Papua yang dilaksanakan sejak tahun 1974, selaras dengan tingkat pendapatan perusahaan dan besarnya keuntungan. Tanggung jawab tersebut dinyatakan melalui penyediaan 1 % dari penghasilan kotor PT. Freeport

Indonesia yang disebul Fund for lria,1 Jaya Development (FFJ]D) 1 ) · · ada t 1 1996 telah diprogramkan Pengembangan Wilayah Timika Terpadu ( PW a 1 un

Pada akhir tahun 1998 Pemerintah Kabupaten Mimika, Pernerintal p T ~I). ' rovm · Papua dan PT. Freeport Indonesia, bekerja sama dengan lembaga.Jemb s, . . aga adat yang bermukim di Lembah Waa d1 sekitar Tembagapura untuk memberdayaka masyarakal Mereka dimukimkan di dataran rendah ~imika pada Iokasi SP 1 ; da SP XII, serta diberdayakan melalui kegiatan ekonomi pasar di bawah bimbingan Yayasan Jaya Sakti Mandiri (YJM), sebuah yayasan yang dibentuk oleh PI Freeport lndonesia.

Wujud dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PI Freeport Indonesia adalah :

a Membangun rumah masyarakat, 103 unit di SP IX dan 350 unit rumah di SP XII.

b. Membangun sarana umum berupa sekolah, gereja, klinik, sarana air bersih, balai desa dan lain-lain

c. Memberikan pelatihan kepada para.petani

d. Membentuk dan membina koperasi.

C. NASII ORANG PAPUA

Waktu rakyat Papua sedang menyongsong pelantikan Yacobus Salossa menjadi Gubernur Provinsi Papua, rakyat mempunyai harapan. Rakyat ---berharap Yacobus dapat menciptakan kesejahteraan dan mengembalikan kepercayaan serta harga diri orang Papua yang telah terpinggirkan selama 40

'h pkan lewat otonomi khusus bagi rakyat Papua, Gubernur bersama I n D1 ara ta 10 · Pa ua dapat memprioritaskan upaya-upaya pemberdayaan masyaraka t orRD p spek kehidupan. Dengan otoritas yang dimilikinya, sudah saatnya 1 d' sernua a . . a Gubernur Papua perlu terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan iug . tentang kebijaksanaan perusahaan-perusahaan yang memiliki strategi penhng a ekonomi, politik dan sosial masyarakat seperti PI Freeport Indonesia. secar

Penulis selalu bertanya kepada Tuhan dalam pikiran doa-doa setiap hari, "Mengapa Tuhan menciptakan gunung-gunung batu dan saJju yang indah itu di daerah Papua, khususnya Amugme? PI Freeport Indonesia, ABRJ, pemerintah dan orang luar datang mengambil hasil kekayaan alam Papua sementara rakyatnya sendiri menderita, ditekan, dibunuh tanpa alasan. Sungguh, Penulis benar-benar marah pada Tuhan. Mengapa dia menempatkan segala yang indah dan barang tambang itu di sini?

Deretan bait-bait puisi di atas, dikutip dari Tuarek Narkine, tetua suku Amugme pada tahun 2002 dalam buku yang berjudul "Merana di Tanah Kelimpahan" yang diterbitkan oleh EL-SAM (1998).

Meskipun bertahun-tahun suku Amugme dan suku Iain di Papua telah dan sudah habis air mata bahkan darah, namun Amugme masih beruntung. Mereka masih punya Tuarek Narkitme, Tom Beanal, mama Yosepha dan ketuaketua lain yang bisa menyuarakan kepentingan rakyat. Tegaklah di dataran rendah, ada suku Komoro yang nyaris terabaikan. Suku yang masih meramu hidup dari hasil hutan dan berburu serta mencari ikan di sungai itu sebenarnya jauh lebih sengsara. Kehidupan sosial budaya mereka berubah total, karena tanah adat mereka menjadi kawasan pembuangan tailing, limbah penambangan pt Freeport Indonesia.

S ngai Aykwa tak dapat lagi dilayari, padang berburu 01 u . enyern , untuk memperoleh sagu mereka harus ber1alan jauh ke hilir. Tak adp,, dan akan nasib mereka, karena suku Komoro sangat individ I a Yang menyuar . . ua dan tid 'liki pemimpin yang benar-benar d1taati. Bertahun-tahun p I ak mem1 . . u a rnereka hid dengan kualitas yang buruk. Keadaan m1 membuat subsuku I( up . omoro d' Nawaripi, pada tahun 1982 dipindahkan dan d1mukimkan oieh Departernen' Sosial ke kawasan Koperapoka Baru di Timika.

Tahun l994, pemerintah dan Freeport membangun pemukiman untuk masyarakat Nawaripi di Nawaripi Baru, sekitar 3 km dari Timika. Tetapi jumlah rumah yang dibangun tidak sepadan dengan jumlah keluarga yang dipindahkan sehingga satu rumah berukuran tiga puluh meter persegi dihuru beberapa keluarga. Akibatnya, terjadi migrasi pada tahun 1997. Dari 100 keluarga, hanya 53 keluarga yang tetap tinggal di Nawaripi Baru. Migrasi itu berlangsung tidak atas dasar pola tradisional, sehingga membuat orang Nawaripi tercerai berai dari tanah adat, dusun sagu, il<an sungai bahkan air tawar mereka.

Kembali kepada suku Amugme, protes tiada henti dan pembentukan perwakilan masyarakat Amugme yang disebut LEMASA menghasilkan trust fund sebesar9ro dari pendapatan Freeport sejak tahun 1996, seperti diungkapkan oleh Mindo Pangaribuan, Departemen Komunikasi Eksternal Freeport, bahwa:

a. Bantuan berupa trust fund sebesar 1 % pada tahun 1996 sebesar Rp. 34,5 miliyar.

b. Tuhun 1997 meningkat menjadi 15 juta dolar Amerika Serikat.

c. Tahun 1998 menjadi 13 juta dolar Amerika Serikat.

d. Tahun 1999 menjadi 12 juta dolar Amerika S rika e t.

rncni·adi pertanyaan, selesaikah persoalan? Ternyata tidak. Masyarakat Yang ni·adi miskin dan persoalan sosial bermunculan di mana,.mana. Untuk 1etap me . itu diundanglah Labat Anderson untuk melakukan audit sosial. Hasilnya, ia edkan laporan pada tahun 1997 yang menyebutkan bahwa : b

mem . . Trust Jund yang seharusnya btsa menmgkatkan kestjahteraan tujuh suku a. yang ada di kawasan pertambangan ternyata tidak mencapai sasaran.

b. Pihak Freeport lebih bersifat reaktif dari pada rensponsii.

c. Adanya perbedaan pandangan sosial budaya antara masyaraht Jokal dengan perusahaan.

d. Prosedur manajemen dan filosofi manajemen Freeport seperti materialisme, hak kepemilikan individu, hukum tertulis formal, kesenjangan (birokrasi) dan pengambilan keputusan tanpa konsensus bersama, bersifat baku sehingga menimbulkan salah pengertian

e. Lemahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Fak Fak dan Tnnika sehingga menimbulkan kekacauan peran dan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah daerah.

f. Pemerintah daerah dan militer (TNI/Polri) ban yak memperoleh bantuan Freeport, sehingga cenderung memihak kepada kepentingan perusahaan. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dan

kejahatan HAM di seputar wilayah operasi Freeport. Dari hasil audit yang dilakukan ternyata telah terjadi banyak penyimpangan, maka Labat Anderson dapat merekomendasikan berbagai hal, antara lain :

a. Riset antropologi,

b. Pengembangan/pemberdayaan institusi lokal,

c. Melibatkan LSM, d. Membuat perjanjian dan perundingan barn.

e. Mengadakan pertemuan berkala dan koordinasi dengan masyarakat

f. Freeport harus merubah struktur manajemen. ·

g. Membangun dengan kearifan lokal.

h. Kantor pusat Freeport di Jakarta dapat dialihfungsikan ke Papua.

1. Presiden direktur Freeport sudah bisa dipercayakan kepada putra Papua asli.

Dalam kurun waktu 37 tahun beroperasi di Papua, PT Freeport ternyata gagal dalam mempersiapkan sumber daya manusia orang Papua. Sebagai contohnya, N. A. Maidepa yang kini Kakanwil Departemen Pertambangan Provinsi Papua, Dr. John Nasei, geolog lulusan Jepang, John Karma geolog lulusan Amerika dan Jacobus Hans Wospakrik ahli Fisika murni yang kini menyelesaikan program 53 di Amerika Serikat, tidak dipakai. Mengapa manajemen tidak dipercayakan pada mereka?

Dari berbagai argumentasi yang disinggung di atas, ternyata sejarah kehadiran Freeport sejak awal telah menimbulkan komplikasi baik politik, ekonomi, sosial budaya bagi masyarakat Papua. Seharusnya stake holders sejak lama sudah harus menyadari kondisi psikologis rakyat Papua. Jangan Jagi kepala orang Papua selalu ditundukkan dengan kekerasan.

, 88 8kspto•os[ g 8~~hno·1 • (1\ b ◄

BAB V ME I TUNTUTAN PAPUA MERDEKA

~ ., pemerinbh RI .

Suasana Kongres 11 ~ Rakyat Papua (29 Mei s/d 4 Juni 20oo)

Perlawwn rakyat Pupua menentmg

Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969, yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan negara anggota PBB.

BABY MEMAHAMI TuNTUTAN PAPUA MERDEKA

A- 1NTEGRAII NASIONAL

Sebelum membahas masalah integrasi nasional lebih mendalam, ada baiknya akan dijelaskan terlebih dahulu konsep dan definisi tentang etnis, integrasi politik, integrasi nasional dan integrasi teritorial.

1. Pengertian Integrasi

Ada beberapa pendapat tentang konsep dan definisi integrasi, antara lain:

a. Menurut Cynthia H. Enloe, kelompok etnik adalah suatu kesatuan individu yang memiliki rasa sating atas dasar ikatan budaya dan biasanya berkombinasi dengan agama, bahasa, suku dan adat istiadat dan suatu perasaan dari nenek moyang yang sama. Batas antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya yang memisahkan antara kita dan mereka tidaklah-harus bersifat teritorial. Batas-batas ini merupakan perasaan

LAfeMohoffli <a°ululo11 cpopuo uU~deba 91 loyalama dan rasa berbeda dengan orang oran luan anaelompok-kelompoketi, seperti juga abngsa-b persaudaran. Kesadaran etnik berkembang melalui suatu komunitas bahasa, ras agama dan kosentras regional dalam berbagai kombinasi.

.Integas politik menurut Ronald L.Wat adalah penyatuan kelompok yangbebeda,masyaraka ataupunwilayah, ke dalam suatu rganias py bka d beahan du.edaka kn e nasional mengacu pada suatu proses atau kondisi penyatuan bagian-bagian banga yaitu masyaraka yang hidup di wilayah negara yang bersangkutan yan memilkperamaan sejarah, kestuan smbl dan perasan ubye yangmengka antara satu anggota dengan anggota lainnya.Watt uga mek ba uka ea dkaa-ba,udau b k dbuylla le organisasi politik mulitinasional.

Menurut klaim,untuk mendapatkan kebebasan dari pemerintah pusat C. baaya nkdaa-daeah yankan-kataebday dabhaay kuakerkn kebebn ereu khusus amat aktif di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Daerah-daerah in kemungkinan besar adalah daerah-daerah pertama yang mengalami dampak negatif dari tumbuhnya sentralisasi kekuasaan hinenuukka reak uaP l e Esman sebagai pola pusat dan pinggiran (centre and periphery).

Sedangkan Myron Weiner berpendapat bahwa masalah yang amat serius d. dalam ntegrasi tertrial adalah upaya dari pemernahyanbuuuk mengontrol wilayah perbatasan yang mereka warisi dari pemerintah kolonial. Demikian juga masalah integrasi nasional yang secara khusus mengacu pada masalah menciptakan perasaan nasional teritorial yang menutupi atau melenyapkan ikatan subordinat yang sempit.

Yang dimaksud dengan integrasi nasional adalah proses berencana untuk menyatukan pemerintah negara dengan rakyat dan antara golongan rakyat yang satu dengan golongan yang lainnya, yang mendiami teritori suatu negara nasional yang sama, sehingga menjadi satu komuniti politik yang handal untuk mencapai cita-cita nasional. Sesuai dengan luasnya, cakupan integrasi nasional merupakan proses politik yang amat kompleks. Integrasi nasional ini mengacu pada konsensus politik berbagai golongan yang ada dalam masyarakat, dimana konsensus politik ini sendiri bersifat dinamis. Konsensus yang sama dapat dipahami secara berbeda dalam pelaksanaannya oleh elite yang merumuskan konsensus itu.

Konsensus itu sendiri bisa dilanggar baik dengan sengaja maupun kerena terpaksa oleh keadaan. Generasi yang baru datang menyusul dapat memberikan tafsirannya sendiri terhadap konsensus yang ada atau menghendaki konsensus baru. Aspirasi dan kepentingan golongan dalam sendir khususnya ka khidupan mereka di bawahnegaeainal itu dkhbkkdy

Oleh karena tu, berdampingan dengan integras nasionalyaituterainya kembakomponen-komponen negara nasional tersebut menjadi satu-satunya ku dmrkauer asb ataupun untuk bergabung dengan suatu negara nasional yang lain.

Deanasional engan konlik komunal antara usa daingr dakkkekkmlak antara lain:

a Beberapa konflik akan muncul dalam bentuk ketegangan karena dua atau lebh kelompok eik tuntut untuk bekerja sama secara kooperaif.

b. Konflik bisa juga berbentuk oposisi politik terhadap program-program pemerintah pusat. Biasanya, konflik ini muncul karena anggota satu kelompok etnik percaya bahwa kementerian di pusat bertindak sebagai agen dari satu masyarakat etnik yang berkompetensi.

C. Knk yang alkmbebek erakanseparasmau kelmkku ua kmas beuy ukmeleka diri dari pemerintah pusat.

k Nusa Bakmenemukakan masalah tenang pres neas nasional Puedauedae serta perkembangan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani gerakan separatis, antara lain:

Bahwa negara Belanda ah yang pertama kalimenanamaknbibb eparas à. terhadap RI di daerah itu.

Gerakan separatis menjadi marak justru karena kesalahan strategi b. pemerintah RI sendiri yang dalam taraf awal sangat mengandalkan pendekatan keamanan. Adalah menarik bahwa penilaian terhadap kurang ky dk yaladke pejabat tinggi ABRI di daerah itu sendiri yaitu, PangkowilhanLetend (Marinir) Kahpi Suriadiredja dan Pangdam Brigjend Raja Kami Sembiring Meliala.

C. Perhatian pemerintah RI yang terlalu besar terhadap pembangunan provinsi Timor Timur telah menimbulkan kecemburuan di daerah ini

d. Kecemburuan penduduk lokal terhadap pendatang yang mempunyai kedudukan bak ebagai slahsa uu y meu ean e

e. Simpati terbuka atau tertutup yang diberikan pemerintah negara tetangga seperti Australia dan PNG.

f. Telaheradeubhankaeara-negraPskSelaa,a kemudian menjadi anti terhadap NKRI.

Aspirasi dantunuan rakyat Papua utuk merdeka debabkan adanya faktor yang meningkatkan kesadaran kedaerahan, yaitu:

1. Secara nasional, modernisasi di daerah-daerah yang tertinggal. Adanya perbedaan ideologi, politik dan ekonomi untuk menciptakan kebencian dakekutnhdapeklas ynbeaadlayhy maju.

2. Kemampuan yang tak seimbang untuk mempengaruhi kehidupan pelknu meupakan k eman bkebn kemarahan dan meningkatkan kesadaran nasional

3.Dampak d pngaruh-pangaruhekteral baiklnmaupuntak langsung terhadap kesadaran nasional.

2. Proses Integrasi Papua

PpuB(Bara) adalah sau-saunya rovinsi d Indonesia yang masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui New York Agreement yang ddBlad danIndoneia adaagga15Agusu1962 PMeUmPBBbkaly pdaang21Setembe1962No.1752(XV)Padaangga1Oktober1962 dilakukan Penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada Pemerintahan Sementara PBB (United Nations Temporany Executive Authority- UNTEA). Pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan kekuasaan tersebut kepada Indonesia, dan pada tanggal 14 Juli s/d 2 Agustus 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pada tanggal 19 Nopember 1969 Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat menjadi semakin sah dengan adanya Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) yang mencatat hasil Pepera tersebut.

Bila ditinjau dari sejarah, masuknya Papua Barat ke Indonesia amatlah singkat dan sederhana. Tetapi kenyataannya panjang dan rumit. Indonesia bukan hanya menggunakan cara-cara diplomasi untuk mendapatkan Papua Barat, tetapi juga dengan cara-cara militer. Pada fase pembebasan, yaitu antara tahu 1949-1963, sudah muncul benih-benih gerakan Organisasi Papua Merdeka.

Benih gerakan Organisasi Papua Merdeka ini dipupuk dan dikembangkan

1961 dlanutkan dengan upaya mendirikan ega au Bara n mempersiapkan beberapa tokoh Papu angar NclasYouwe, PTorey,MarkusKaisiepo,NicolaasTagama da Jan Bonay (yang kemudian menjadi Gubernur Irian Brat) dan Herman Waoi serta Eduard Hegemur.

Pada tanggal 19 Oktober 1961 pemerintah Belanda mengijinkan Dewan Niew Guinea untuk dapat mengadakan Sidang Komite Nasional yang melahirkan beberapa keputusan, antara lain :

a. Bendara negara adalah Bintang Kejora;

b. Lagu kebangsaan adalah Hai Tanahku Papua;

c. Nama negara adalah Papua Barat;

d. Nama penduduk orang Papua;

e. Lambang negara adalah Burung Mambruk;

f. Mata uang negara adalah Rupiah Irian Barat (IB);

Maalah yng dapt meyebakan ankya mk gakanPM Papua pdaase eralhan1963-1969kmeka lain:

kaebebPu bme dapat menumbuhkan persepsi di kalangan penduduk asli Papua bahwa pendatang itu adalah the New Colonial Master.

2Para pejabat sipil maupun militer juga mengambil barang-barang peninggalan Belanda dari Papua sehingga menimbulkan kesan kuat bahwa seolah-olah pejabat tersebut merampok Papua, sehingga timbul suatu sikap antipati Indonesia di Papua.

3. Indonesia pada saat itu tengah mengalami masa krisis ekonomi dan berdampak ke Papua yang mengakibatkan :

a. Kesulitan untuk membangun Papua Barat walau telah dibantu oleh dana Belanda lewat FUNDWI (Dana bantuan PBB untuk Papua Barat), kebutuhan-kebutuhan pokok penduduk saat itu sulit didapat dipasar, kalau pun ada harganya selangit.

b. Banyak migrasi penduduk dari Indonesia Barat dan Indonesia Tengah ke Papua, khususnya dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dan Maluku, untuk mengadukan nasibnya di Papua. Hal ini tentunya sangat mengecewakan penduduk asli yang bukan saja tidak mengecap pembangunan, tetapi juga terpental sebagai pedagang eceran di pasar-pasar di Papua.

4. Keinginan pemerintah untuk memantapkan tertib administrasi di Papua, yang menyebabkan banyak orang Papua yang terpental dari posisi mereka di pemerintahan Belanda, karena pemerintah Indonesia mengganti banyak pegawai orang Papua.

5. Keinginan pemerintah untuk mempercepat indonesianisasi di Papua, yaitu integrasi masyarakat Papua ke dalam NKRI, menyebabkan penggunaan pendekatan keamanan lebih menonjol daripada pendekatan persuasif dan pendekatan kesejahteraan. Dampak negatifnya, tidak sedikit orang Papua yang dulunya mendukung Indonesia dan mau bekerja sama dengan Indonesia sekarang berbalik dan bersikap menjadi antipati kepada Indonesía. Dalam pandangan mereka, jika orang Papua Barat merdeka mereka bisa mengatur negaranya sendiri dan menikmati kemakmuran.

Situasi buruk yang terjadi di Papua pada saat itu dapat membangkitkan 6. kembali sikap anti asing (antiamber), yang kemudian berubah menjadi pemberotakan. Suatu gagasan baru untuk mendirikan OPM secara resmi terbentuk pada tahun 1963 dan tahun 1964 di daerah Mansinyek Ayamaru. OPM pecah pada tahun 1965, yang dipimpin oleh Wompere, Permenas Awom, Abner Asmuruf (seorang Bister/Kepala Distrik) kecamatan Aitinyo, Musa Keba, Womsiwor, Marinus Athabu Ruben Kambuaya, David Naa, Yohanes Kareth, Jelmau, Wamban, Maipauw, dan lain-lain.

7. Pada tanggal 28 Juli 1965 salah satu kerusuhan atau pemberontakan paling besar terjadi di Oransbari Manokwari di bawah pimpinan Permenas Awom, dan pemberontakan yang sama juga terjadi Biak, Enarotali dan Wagheta.

3. Aksi OPM

Gerakan OPM telah melakukan berbagai aktivitas politik dan militernya antara tahun 1970-1984 di Jayapura, dan merembet ke Selatan dan PNG. Sampai saat ini, Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan, seperti Selandia Baru, Fiji, Kepulauan Salomon dan Samoa Barat, tetap tidak mengakui kedaulatan Indonesia di Papua Barat, bahkan secara resmi mendukung OPM. Pemerintah Vanuatu juga menyetujui untuk memberi tempat bagi aktivis OPM di Swedia,

Ghana, Yunani dan Belanda untuk mengadakan Konvensi Nasional Papua

Barat. Ada beberapa sebab mengapa Organisasi Papua Merdeka tetap melakukan

kegiatan politiknya, antara lain : a. Munculnya PNG sebagai negara merdeka pada tanggal 16 September 1975, yang memperlihatkan ternyata Papua juga mampu mandiri sebagai suatu negara merdeka. Secara geografis dan topografis di Papua juga terdapat sumber daya alam yang cukup banyak, hanya saja sejarah kedua wilayah tersebut memang berbeda sehingga Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia sedangkan PNG bisa menjadi negara sendiri.

Letak Papua yang berbeda di ujung timur Indonesia dan berbatasan dengan b. PNG merupakan sumber inspirasi bagi beberapa kalangan di daerah itu untuk tetap mempertahankan OPM. Artinya, gerakan-gerakan OPM bisa digunakan sebagai cara untuk menarik perhatian pemerintah pusat agar tetap memperhatikan pembangunan sosial ekonomi dan politik di daerah tersebut.

Dialihkannya perhatian pemerintah Indonesia (pusat) dari Papua ke C. provinsi Timor Timur, menimbulkan rasa cemburu masyarakat dan kalangan intelektual di Papua soal pembangunan.

d. Masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan hankam yang ada di Papua saat ini tak jauh berbeda dengan situasi pada masa peralihan.

e. Adanya kesamaan rumpun bangsa. Ada beberapa kalangan di PNG yang mempertahankan perasaan Solidaritas Persaudaraan Melanesia (Malanesian Brotherhood Solidarity) terhadap saudra-sadaranya di Papua. Hal ini bisa menjelaskan mengapa secara tak resmi PNG tetap bersimpati kepada OPM.

Aspirasi dan tuntutan Papua merdeka bagi rakyat Papua telah terungkap dalam pernyataan sikap melalui Pandangan Umum Daerh dar 14 daer kabuaten/kota d seluruh provinsi Papua pada aa2 Jud Olah Raga Cenderawaih Jayapura, dengan tegas menyaakan menlake dan meminta pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Papua Barat yang dianeksasi pada tanggal 19 Desember 1961.

B. AKSI PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA

1. Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Kontroversi antara perintah Presiden Gus Dur untuk menaikkan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora dengan larangan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua yang diinstruksikan oleh Kapolri Jenderal S. Bimantoro kepada Kapolda Irian Jaya Brigjen Polisi S.YWenas sudah selesai. Tetapi apakah permasalahan rakyat Papua sudah selesai?

Untuk dapat menjawab pertanyaan itu ada baiknya kita menelusuri kembali latar belakang sejarah dan makna simbolis dari aksi pengibaran Bendera Bintang Kejora. Salah satu hal yang tidak pernah kita sadari sebagai bangsa adalah bahwa Bintang Kejora merupakan salah satu dari suatu paham kebangsaan lain, nasionalisme Papua. Paham yang menghendaki wilayah Papua Barat menjadi negara bangsa (nation state) yang merdeka dan berdaulat penuh. Suatu nasionalisme yang pada awalnya dibangun oleh pemerintah Belanda, terutama di masa menjelang pelaksanaan KMB pada tahun 1949 bahkan sejak tahun 1945.

Lahirnya nasionalisme Papua diindikasikan dengan kegagalan KMB antara pihak Indonesia dan kerajaan Belanda dalam menentukan status politik wilayah Papua Barat yang diproklamasikan pada tanggal 1 Desember 1961 dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, menyanyikan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", pembentukan Dewan Papua (Niew Guinea Raad) dan TNP, (Tentara Nasional Papua).

Nasionalisme yang didasari pada suatu paham bahwa Indonesia dan Papua Barat tidak memiliki hubungan etnologis, sosiologis dan keagamaan. Sebagai bangsa yang telah dibina Belanda dengan orientasi ke dalam dan pernah menjadi anggota Forum Pasifik Selatan (6 Februari 1946), Papua Barat tak berkiblat ke Indonesia ataupun Belanda, tetapi ke Pasifik Selatan.

Cita-cita menjadi negara bangsa (nation state) yang merdeka dan berdaulat penuh itulah yang di-bypass oleh Perjanjian New York tanggal 15 Januari 1962, yang berlangsung tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan intelektual Papua, padahal perjanjian itu tidak menyangkut nasib bangsa Indonesia atau Belanda. Inilah sebuah konspirasi politik antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda yang mengorbankan harapan dan cita-cita sebuah komunitas sosial untuk mewujudkan Papua merdeka.

Proses Integrasi dengan RI menjadi pengalaman traumatik bagi komunitas

Papua, ketika simbol kebangsaan Papua Barat lagu, bendera bahkan nama Papua dinyatakan terlarang. Larangan tersebut mengakibatkan meletusnya pemberontakan bersenjata pertama di daerah pedalaman Ayamaru, yaitu Mansinyek pada tahun 1964 yang dimotori oleh Permenas Awom. Pemberontakan kedua di Manokwari pada tanggal 26 Juli 1965, yang dimotori oleh Lowdewik Mandatjan dan Awom bersaudara dengan dukungan politikus senior John Ariks, yang kemudian menghambat pelaksanaan proses pembangunan nasional di Papua, dan membuat wilayah itu benar-benar terisolasi dari pusat kekuasaan di Jakarta.

Isolasi yang dimaksud bukan saja dalam dimensi fisik geografis, tetapi juga isolasi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan dan politik. Oleh kerena itu berbagai bentuk pengalahgunaan kekuasaan dalam wujud pelanggaran HAM di tanah Papua nyaris tak pernah terbuka dan terselesaikan sampai ke pusat.

2. Tragedi Bintang Kejora

Tragedi berdarah terjadi dari Wamena Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya hingga Timika (Papua), pada peristiwa 6 Oktober 2000 lalu sebagai akibat instruksi operasi penurunan bendera Bintang Kejora oleh aparat kepolisian RI. Operasi penurunan Bendera ini kemudian memperoleh perlawanan keras dari masyarakat, khususnya Satgas Papua, yang berbuntut pada meninggalnya 40 korban jiwa, disamping yang luka-luka. Sesudah itu, terjadi pengungsian besar-besaran warga pendatang baik ke luar kota Wamena maupun yang berlindung di Makodim setempat.

Permasalahannya, apakah dengan larangan pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh pelosok tanah Papua bisa menyelesaikan akar persoalan di Papua, atau justru semakin memperkeruh keadaan? Lebih tragis lagi, tragedi Wamena 6 Oktober 2000 telah membuktikan bahwa sesungguhnya pemerintah pusat di Jakarta tidak serius untuk menyelesaikan akar permasalahan masyarakat Papua selama 40 tahun (sejak 1962) berintegrasi.

Sangat mengherankan karena kejadian di Wamena itu sebenarnya tak muncul begitu saja. Bila diamati secara teliti dan saksama, peristiwa 6 Oktober 2000 timbul sebagai ekses dari instruksi Kapolri kepada Kapolda Papua yang kemudian diteruskan kepada bawahannya, Kapolres Wamena. Di Posko pertama bendera diturunkan oleh petugas kepolisian, khususnya Brimob, secara paksa. Di Posko kedua dan ketiga, hal yang sama dilakukan. Di Posko induk sedang terjadi perundingan yang alot antara Kapolres Wamena dengan Satgas Papua. Anak buah Kapolres melakukan penurunan bendera Bintang Kejora, yang dijadikan tameng adalah putra-putra daerah Papua yang berasal dari pesisir pantai utara (Biak, Serui) dan secara langsung berhadapan dengan masyarakat/ satgas papua yang berasal dari Suku Dani, hal ini dapat menunjukkan bahwa:

a. Konflik awal terjadi antara aparat kepolisian dengan Satgas Papua, dan menurut hemat penulis sifatnya konflik vertikal.

Digunakannya putra daerah Papua khususnya petugas Brimob. b. I Menurut pendapat penulis bahwa, sadar atau tidak sadar ada semacam 'rekayasa' yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengadu domba antara orang papua dengan orang papua sendiri, antara petugas kepolisian yang berasal dari daerah pantai utara dengan Satgas Papua dan pemuda suku Dani.

C. Pembentukan Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia Pendatang (GSMIP) dengan tujuan untuk membantu korban pengungsian akibat kejadian 6 Oktober 2000 di Wamena. Latar belakang dan motivasi dibentuknya GMIP adalah memobilisasi masyarakat pendatang untuk melakukan perlawanan bila terjadi penyerangan sewaktu-waktu yang dlakukan oleh rakyat dan penduduk setempat (Satgas Papua), aau dengan kata lain pembentukan gerakan ini justru memberi peluang bagi terjadinya pertentangan atau konflik horizontal antara kaum pendatang dan penduduk lokal.

Jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan konflik, maka aparat keamanan dan kepolisian bisa menjustifikasi kondisi tersebut, lalu melakukan tindakan kekerasan yang sangat dikhawatirkan akan memperlebar kasus Maluku dan Aceh di Papua.

Aspirasi dan tuntutan Papua merdeka melalui demonstrasi pengibaran Bendera Bintang Kejora ini menuntut perhatian mengenai:

b. Hak atas partisipasi dalam jenjang kepegawaian dan birokrasi pemerintahan;

a. Penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Papua;

C. Pengendalian atas perampasan kekayaan sumber daya alam;

d. Permasalahan transmigrasi;

e. Persoalan hak adat atas tanah.

Upaya pemerintah di dalam penyelesaian masalah Papua tidak cukup hanya dengan pemekaran provinsi Papua menjadi tiga dan pelantikan gubernur tanggal 11 Oktober 1999 yang dipetieskan, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, merestui pelaksanaan Kongres Rakyat Papua Il tanggal 29 Mei-4 Juni 2000, mengijinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora namun kemudian melarang pengibaran bendera Bintang Kejora dan penyediaan anggaran Sebesar Rp. 1.7 triliun dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah Indonesia. Namun tugas pemerintah dan aparat keamanan yang sebenarnya adalah:

Mengakui secara jujur, transparan, dan demokratis sejarah politik integrasi papua dengan NKRI yang penuh rekayasa dan manipulasi (Pepera 1969), sehingga mengorbankan kedaulatan sebuah komunitas sosial bangsa Papua.

Harus ada penyelesaian yang menyeluruh atas pelanggaran dan kejahatan HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan selama tiga dekade lebih berintegrasi.

Presiden Megawati Soekarnoputri (pemerintah) hendaknya memfasilitasi penyelenggaraan dialog dan kerja sama pada tingkat nasional dan daerah, untuk menampung berbagai sudut dalam rangka menyamakan persepsi dan mencari jalan keluar dengan melibatkan seluruh unsur negara bangsa di Papua, baik formal maupun informal, yang mewakili pluralisme agama, suku, ras dan kelompok-kelompok masyarakat.

Dan bila masalah Papua ini tidak segera di tangani sebagai prioritas, bukan tidak mungkin kita akan terperangkap dalam tragedi kemanusiaan dan ancaman serius terciptanya disintegrasi bangsa.

3. Faktor Pemicu

Perasaan tidak puas dengan pola dan hasil-hasil pembangunan serta dampak negatif dari proses perubahan tersebut justru merupakan faktor utama pemicu yang mendorong munculnya aspirasi dan tuntutan perlawanan rakyat. Faktor-faktor pemicu yang dimaksud antara lain:

a. Perubahan Sosial

Interaksi sosial dan intervensi kebudayaan merupakan fakta sosial yang membuktikan bahwa dari interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis baik di kota besar maupun kehidupan bersama di lingkungan pemukiman di Papua cenderung tejadi 'kesenjangan' dan disharmoni, karena :

Adanya polarisasi yang tercermin dalam ungkapan pendatang versus penduduk asli atau orang Papua dan orang Indonesia;

Primodialisme;

Kesulungan yang ekstrim;

Feodalisme dalam jenjang struktur sosial yang ada;

Kecemburuan sosial di antara kelompok etnis yang ada;

Adanya sikap inferior dan superior dalam hubungan dan interaksi sosial antara kelompok-kelompok etnis;

Intervensi budaya dan status sosial;

Adanya perlakuan yang tidak adil dalam anggaran Departemen Agama. Dan bila masalah Papua ini tidak segera di tangani sebagai prioritas, bukan dakmunkkta akan terperangkap dalam traged kmausian, anaman serius terciptanya disintegrasi bangsa.

b. Budaya

Arus globalisasi dan era reformasi dapat memunculkan fenomena baru dari setiap kelompok masyarakat untuk mempertanyakan jati dirinya' sebagai sebuah identitas dalam sebuah bangsa seperti Indonesia. Kearifan itu telah di jawab oleh Presiden Gus Dur dengan mengembalikan nama “Papua" kepada rakyat dan penduduk asli wilayah itu. Fakta tersebut tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena menjawab bagaimana caranya mempertahankan individualisme, kesukuan, budaya, daerah, sejarah bahkan agama didalam kesatuan keluarga masyarakat nasional dan global.

Pengembalian nama Papua oleh Gus Dur pada tanggal 31 Desember 2000 merupakan sebuah proses pengangkatan kembali identitas dan nilai-nilai budaya orang Papua agar memperoleh pengakuan ungkapan identitas kepapuaan, dan merupakan gerakan balasan budaya yang dipandang sebagai pemberontak terhadap basis negara dan bangsa (nation state) Indonesia.

Ungkapan tersebut harus dipandang sebagai salah satu tonggak budaya di antara identitas dan budaya lainnya, yang diharapkan pada gilirannya akan memperkukuh keutuhan persatuan dan kesatuan identitas dari sebuah bangsa. Oleh sebab itu sebutan "Papua" tidak lagi relevan jika dikaitkan dengan sebutan separatisme.

c. Ekonomi

Di sektor ekonomi, kekayaan Papua berupa tambang emas, minyak bumi, glamhasalad pusat, 'Group Cendana' dan kroni-kroninya.

Pemerintahan Jakarta, Soeharto dan ABRI-nya tidak segan-segan menggunakan kekerasan militer untuk mendapatkan kesetiaan dan ketaatan rakybaakbayeradaekyuay wilayah-wilayah lain secara ekonomi, politik, sosial budaya yang bercampur baur dengan penindasan dan kejahatan HAM.

Tetapi waktu tidak bisa dihentikan, perubahan tak bisa ditahan, tantangan demi tantangan bermunculan dan paradigma pun bergeser. Rakyat tak bisa lagi dibohongi. Guratan hitam dalam wajah nasionalisme bangsa Indonesia adalah aspirasi dan tuntutan dari beberapa daerah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan RI untuk merdeka, seperti Papua dan Aceh, tak dapat dihindari lagi.

Kedaulatan negara yang sangat besar melalui pendekatan ekonomi kapitalis yang berorientasi pasar, terutama perusahaan multinasional sebagai pelaku hubungan internasional, menyebabkan kedaulatan negara di bidang politik menjadi lemah. Belum lagi lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB dan IMF tidak saja memiliki kekuatan nyata untuk mengatur ekonomi suatu negara tetapi juga sistem politik atau malah menentukan personil yang akan duduk dalam pemerintahan.

Kedaulatan negara juga semakin mempersempit ruang gerak bidang ekonomi lewat arus kapitalisme yang berbentuk perjanjian internasional.

Memahami Tuntutan Papua Mendeka

KONGRES RAKYAT PaPuA 11

Ekonomi pasar bebas yang dirumuskan dalam General Agreement on Tariff and Tde (GA)dakmuknlag tlak masuk dengan dall dakseuai dengan ideologi atau faham kebangsaan. Contoh, kasus penyanderaan yang dilakukan oleh Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya terhadap Para peneliti WWF pada tahun 1996 dan kasus pengibaran bendera Bintang Kejora oleh Dr. - Thomas Wanggai pada tanggal 14 Desember 1988.

d. Politik

Rasa nasionalisme yang identik dengan gotong royong yang telah mendominasi politik Indonesia selama 57 tahun pasca Indonesia merdeka, mulai digugat dengan kebangkitan Papua menuntut merdeka dan memisahkan diri dari NKRI yang disusul dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Refleksi dari keinginan untuk melepaskan diri karena terkesan imperialis dan intervensional Jawa.

Politik pemerintah Indonesia adalah politik Jawa yang tertutup dan sentralistik Jawanisasi kehidupan politik sangat jelas dalam perilaku politik Orde Lama dan Orde Baru. Hal tersebut tanpa disadari dapat menyimpan bom waktu. Kini anti Jawa (Jakarta) muncul dalam rupa aksi-aksi dan tuntutan pemisahan diri di wilayah-wilayah tertentu di tanah air seperti Papua dan Aceh.

Aspirasi dan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka bertumpu pada dua alasan yaitu :

1. Alasan sejarah, dimana pengalaman sejarah politik mencatat bahwa sejak bula Juni 191, rakyat dan pendudk asli aua pan sttuberama New Guinea masih berada dalam terr Belada dann Pepera yang dilaksanakan dari tag 1 1/d 5 ut 9ah Indonesía. menganeksasi bangsa Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republk

Dimesi polik karena proses ntegras Papua selama 40 tahun (1Me1961 1Me2002) dak menunukkan adanya kad baik pemeria Indonea untuk memperlakukan rakyat Papua sebagai warga bangsa n cara ad dan seahera.Dan harus akuecara uu bhwa yn meltabelaka lahir dan timbulnya tuntutan Papua merdeka menurut mantan Ketua DPRD Provinsi Papua periode 1974-1977 dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 1977-1982 Ellyas Paprindey adalah akibat perasaandak puasKedakadilan bag rakyat Papua dalam pembangunan,khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua karena pembangunan di tanah Papua oleh pemerintah Indonesia tidak menyentuh kepentingan rakyat dan penduduk asli Papua.

Sementara itu menurut anggota DPR RI asal Papua Drs. Simon Patrick Morin bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua telah kehilangan roh kemanusiaaya,terbuk dar kebijakan embangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Papua telah menghilangkan identitas dadraPauakkeee,budayabhkanhkuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran pun diabaikannya. Penghancura dentas dir, budaya da sejarah yangtecemnlewa kata Papua dihilangkan selama 40 tahun integrasi.

Oleh karena tu, langkah politik yang diambil oleh Presiden Gus Dur denga megembalikan ilah dan atau nama Papua menjadi suatu k balik sekaligusupaya pembebasan dari sebuah belenggu sejarah dalam upaya pengembalian jati diri orang Papua kepada orisinalitas kebudayaannya.

2. Akses Pembangunan. Pemaparan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah menunjukkan suatu kesenjangan yang luar biasa. Kegagalan demi kegagalan pemerintah Jakarta inilah yang dapat membuat rakyat dan penduduk asli Papua telah terlantar selama 40 tahun. Kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan telah membungkus orang Papua. Orang Papua menjadi miskin di atas kekayaannya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dan ketidak seriusan pemerintah, untuk membangun Papua.

e. Pelanggaran

Ribuan nyawa orang Papua telah hilang entah dimana jasad dan rimbanya, karena dibunuh. Banyak orang telah kehilangan suami/isteri, anak-anak, harta kekayaan dan hak adat. Pemerkosaan serta perlakuan yang keji dan kejam yang lainnya telah dapat ditunjukkan oleh ABRI kepada orang Papua. Penculikan daembaiameuakalaabadkPau. Degn ran a,maka aky Ppu meraa eib an eeagn.

Untukudakada ala lain elain harus melakukaneaanna ut untuk merdeka.

C. TUNTUTAN PAPUA MERDEKA

Bentuk yang paling canggih dari eskpisme itu adalah penekanan dikotomi antara rambut keriting versus rambut lurus, dan antara penduduk asli dan pendatang. Dialog 100 orang tokoh masyarakat Irian Jaya (Papua) dengan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999 di Jakarta, sangat menarik untuk dikaji. Melalui juru bicaranya Tom Beanal, mereka dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan merdeka, permasalahannya, serta mengapa muncul tuntutan dan aspirasi merdeka, padahal Irian Jaya telah berintegrasi selama 26 tahun sejak tahun 1963.

Apakah akar permasalahan yang telah diabaikan selama tiga dasa warsa lebih atas rakyat Papua sepatutnya kita mengkaji dan memahami makna dan hakekat dibalik tuntutan dan aspirasi merdeka. Untuk menjawab hal itu perlu digunakan dua perspektif tinjauan antara lain :

1. Sejarah Politik

Pelanggaran HAM terbesar di dunia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda pada awal polemik tentang status politik Papua pada saat terjadinya perundingan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Kedua pemerintahan tidak melibatkan secara aktif rakyat Papua melalui wakilnya, untuka duduk dalam au meja prudnanrakyaP waktut hanya menjadbyek bukan subyek dari perundingan New Ageentu ea itu lndoia eleasi rakyaP BelandaPereeantara Indonesia-Belanda mengenai wilaya seharusnya melibatkan masyarakat Irian Jaya (Papua) sendiri, karena perundnga menyangutnasib dan masa depan Papuabkamsa depan Indonesia-Belanda.

Hak untuk duduk bersama pada satu meja perundingan bagi rakyat Papua merupakan awal mula pelanggaran hak asas rang Papua ddang untuk menentukan masa depan mereka sendir esuai is ew York Agre ment tahun 1962 yaitu bahwa rakyat Papua diberi wewenang untuk menentukan nasib sendiri lewat plebisit atau referendum.

Plebisit merupakan konsensus Indonesia dan Belanda dalam New York m (2),yh e P (T O pada tahun 1969 dibawah pengawasan PBB.D dalam New York Agreement k bPkkedmam yudad(medkakde).

Namun semua harapan dan mpian masyarakat Papua hilang dan nggal ke blakadedy eauus (Opus)yag pmlh Myaa dadkyaun em ynelndkeuueYrkAreeRekayayn lkkdlebka lauaU dka

(DMP) yang akanDal] ]

Alasan dibentuknya DMP karena menurut pemerintah pusa masyaraka Papua masi terbelakang bodo dan rndah nddka, kaen Pepera.

Alasan tersebut dibantah karena sejara mencaa ba pad ula 11, au mad alala Niew Guinea, masyarakat Papua telah mampu melaksanakan pemilhan mm dngn ssi eJaa eme desa Plakkagm kondsmasyaka ad sa beumemnknka dayka apakah rakyat Papua yang bodoh dan terbelakang ataukah memang ada kepentingan Indonesia atas wilayah itu.

Ada beberapa alasan searah lk g au Pua y digugat antara lain:

aPengalaman sejarah membukkan bhwa pemertahIndoneia telah memanipuls pelaka Peperau peeuan sb eky Papua di Papua dengan mengabaikan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1961.Halnmembuktikan tlah terjadi pelanggaran HAMeer yang pernah dilakan oleh pemeritah Indonesia kepada rktPapua.

b. Hasil Peperea dilaprkn kepa wakil SekjenB rzanet ditolak oleh2/3 anggota PB pada sidang Majelis Umum PBB. Penolakan tersebut dipelopori oleh Kongo, Brazzavlle, Gana, dan Senegal.

Akba keegaga yan berakir dengan dlaknya hasil Pepera 1969 C. Papua, maka sidang dapat mengeluarkan "Diplomatic Note" yang sinya menolak dan tidak menerima hasil pelaksanaan Pepera yang dselenarakan leh Indonesia d Papua, karena Indonesia dniladak jujurdan adildalam menerapkan prinsip one man one vote menurut kesepakatan New York Agreement pasal 18 dan 20 tentang tata cara pelaksanaan plebisit atau referendum.

d. Dmmetakan bahw permasalahn eera d Ppua ap mengambang sampai sat ini. Hal ini membukikan bahwa Indonesia telah melakukan pelacuran politik dan mengorbankan rakyat Papua di Papua untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri.

Setelah Diplomatic Note dikeluarkan pada Sidang Umum PBB, negarae. negara anggota sepakat untuk melakukan voting tentang hasil Pepera. Namun sebelum voting dilaksanakan duta besar Italia di PBB mengusulkan sebuah "Memorandum of Roma" yang isinya antara lain:

1. Indonesia diberikan mandat oleh PBB untuk membangun Papua selama 25 tahun.

Pembangunan dalam rangka perwalian tersebut, biayanya ditanggung 2 oleh PBB, Belanda dan Indonesia.

3. Setelah 25 tahun, maka mandat perwalian harus segera dikembalikan kepada PBB untuk selanjutnya diatur mengenai penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Apabila mulai dihitung berdasarkan Perjanjian Roma yang ditandatangani tanggal 30 September 1963, maka waktu 25 tahun tersebut berakhir tanggal 30 September 1987, atau jika dihitung sejak integrasi tanggal 1 Mei 1963, waktu 25 tahun itu berakhir tanggal 1 Mei 1988.

Jadudah anga elas d transparan, pmeriIndonesi dak u dalam menati konsensus internasional tentang nasib rakyat Papua dn Pemerntah ra sadar dan segaja telah mengabaika hak asma masyarakat Papua.

Untuk itu, tuntutan merdeka telah terungkap dalam pertemuan tokoh masyarakaPaua (Tm100rang)engan Pedenabdaa 26 Februari 1999, jadi jangan sampai pemerintah Indonesia mencap tuntutan Papua merdeka dengan tuduhan stigma separatis.

Menurut penulis, di sinilah terletak akar persoalan yang tak pernah diselesaikan secara tuntas dan baik, sehingga sebagai dampaknya timbul aksiaksi demonstrasi yang dibarengi pengibaran bendera Bintang Kejora pada bulan Juli 1998, dan tuntutan merdeka dari seluruh rakyat Papua pada bulan Februari 1999. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang seharusnya bersalah, apakah rakyat Papua atau pemerintah Indonesia?

1. Pelaksanaan Pembangunan

Penjelasan ini menunjukkan bahwa ada suatu unsur kesengajaan penggelapan sejarah orang Papua yang berintegrasi dengan Indonesia sehingga berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Papua. Pemerintah Indonesia gagal di dalam memahami apa kinginan yang ada dalam back mind (batok kepala) masyarakat Papua selama berintegrasi dengan Indonesia. Sebagai bukti antara lain kasus-kasus pelanggaran HAM masih tetap berlangsung secara rutin dan smlayahengngkaraneksistensi dan kebudayanenduduk asli Papua digunakan untuk:

a. Membenarkan tindakan oknum aparat pemerintah untuk melecehkan kebenaran orang /rakyat Papua.

Pemerintah Indonesia sedang menjalankan paham hirarki kebudayaan. b. I

Kebudayaan Papua yang sesungguhnya sangat majemuk diposisikan pada C. derajat yang lebih rendah. Contoh, betapa populernya penggambaran tentang ang Dani yang yais telanjang dan masih hiup d jaman bau.

d. Bentuk lain dari penyangkalan adalah dikotomi antara rambut kering versus rambut lurus, antara penduduk asli dan pendatang.

Hal lain yang menjadi penggambaran adalah para petani di lembah Baliem yang memiliki kebudayaan pertanian ubi-ubian yang tergolong paling canggih di dunia, yaitu hasil inovasi dan adaptasi selama empat ratus tahun tanpa bantuan sepotong logam (G.J. Aditjondro 1993). Demikian pula perlawanan PT Freeport Indonesia terhadap penduduk Amungme, Dani dan Komoro di sekitar wilayah eksplorasi dan eksploitasi tambang emas dan tembaga terbesar di Asia bahkan di dunia.

Dampak sosial yang paling eksklusif adalah masyarakat lokal kehilangan tanah ulayat mereka sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi mereka. Hilangnya tanah ulayat, dalam perspektif suku Amungme dan Komoro, menimbulkan masalah baru. Persoalan baru itu adalah kehilangan keniscayaan kesinambungan antartanah, alam dan hutan yang dimiliki, karena konsep tanah bagi orang Amungme dan Komoro adalah mekanisme pengaturan kesinambungan yang dinamis antara alam dan lingkungan budaya setempat. Hal ini jika tidak diperhatikan dengan baik, maka tanah tempat mereka berpijak drusak dan dapa mengganggu equilibrium mata rantai, hubungamba balik antara alam - ukrowi - manusia.

Ekses dari ketidakberdayaan masyarakat Papua dalam menghadapi dery auperubahan, kib pelakan embag yk dengpiras akeingnnmasyrka adalahelarakemlaa Fanon (1967) mensinyalir bahwa wujud pelarian ke masa lalu ini hidup subur di kalangan cendikiawan asli Papua. Manifestasi dari bentuk pelarian ke masa lalu tersebut adalah pengukuhan identitas ras melanesia atau Papua sebagai ekspresi ketakberdayaan dalam menghadapi arus pendatang dari daerah lain di Indonesia.

Lebih ekstrim lagi, manifestasi atau perwujudan dari pelarian ke masa lalu dapat kita lihat pada aksi demonstrasi yang disertai dengan pengibaran bendera Papua Barat yaitu Bintang Kejora pada awal Juli 1998 dengan permintaan delegasi yang terdiri dari 100 orang tokoh masyarakat Papua untuk bertemu Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999 guna menyampaikan keinginan untuk 'merdeka' dan keluar dari NKRI serta membentuk negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Sangat di sesalkan jika aksi-aksi dan tuntutan aspirasi masyarakat papua untuk minta merdeka itu dapat dicap separatisme oleh Pemerintah Indonesia tanpa melihat akar persoalan yang sebenarnya yang selama ini diabaikan.

Selama 38 tahun papua berintegrasi dengan NKRI sebutan “Papua" secara resmi digunakan pada tanggal 7 Januari 2001 dalam institusi-institusi pemerintah maupun swasta. Namun bila dikaitkan dengan integrasi masyarakat dan sebutan separatis atau separatisme, penduduk Papua tidak terlepas dari persoalan-persoalan kebangsaan yang membelenggunya.

Aspirasi dan tuntutan merdeka yang disuarakan sejak bergulirnya remelaeak kapan mbusprs dan aer pegbaran bendera Bintang Kejora dan aksi-aksi demonstrasi terse Papua menuntut untuk merdeka.

Apa latabelakangmotivasi, ataupun tujuan tuntutan melalu aki-aksi tersebu? Pada umumnya muncul suatu kesimpulan bahwa tuntutan merdeka bkdaeduuPu emta-ma merupakan erala da y lnmeonol dakauuk melepaskan tanahPapua dar KR adalah penyeragan atas kmpleksTId Manokwari yang dilanutkan denamenlaya emberontaka bersenjata ke seluruhwilayah Kepala BudykaebalayOaPua Menuju Kemerdekaan Papua Barat, organisasi yang oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan dicap sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berkaitan dengan konflik bersenjata yang terjadi pada awal tahun 60-an, para perjuangan nasionalis Papua berusaha untuk melakukan konsolidasi guna menghadapi Referendum 1969 dan Papera.

Menurut Perjanjian New York pasal 18 ayat (d), semestinya referendum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi universal, yaitu one man one vote (satu orang satu suara). Tetapi oleh Jenderal Ali Moertopo melalui operasi khusus, referendum tersebut direkayasa menjadi sistem musyawarah untuk mufakat yaitu sebuah praktek demokrasi ala Orde Baru. Berbagai cara, strategi dan taktik dapat dihalalkan oleh operasi pemerintah Indonesia tahun 1969, melauky ya JedeaAMuo, JedealSaw yWb dan Pangdam XVI Cenderasih patu itu nmnlakan :

Intimidasi, a.

Teror, b.

Ancaman, C.

d. Pembunuhan terhadap rakyat dan para pejuang asionalis Papua yang tak mau bergabung dengan Indonesia.

Unjukrasa dan demonstrasi secara besar-besaran dar rakya Papua d Jyaura umee a ky Py pada tanggal12 erua 1969, yag d m leemadPee Hans Torey, berlangsung di depan kediaman Fermando Ortiz dengan 2 tuntutan yaitu:

a. Menolak praktek pelaksanaan Papera dengan sistem musyawarah karena tidak sesuai dengan pasal 18 Perjanjian New York (1962)

b. Adanya perlakuan buruk, penindasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer, khususnya ABRI, atas rakyat dan tokoh-tokoh Papua yang menolak pelaksanaan Pepera dengan sistem musyawarah.

Namun di tengah protes keras dan demonstrasi tersebut, Pepera tetap dilaksanakan dengan sistem musyawarah. Hasilnya, 1.025 orang anggota DMP yang berkumpul secara estafet di 8 kota mulai dari Marauke pada tanggal 14 Juli dan berakhir di Jayapura pada tanggal 2 Agustus 1969, dengan suara bulat menyatakan tetap dalam NKRI. Hasil Pepera yang disertai dengan lampiran Dr. Ortizan tersebut disampaikan ke Sidang Umum PBB bulan September 1969. Dalamacara vndPBB,ang PBermenam kelmk antara lain:

a.Negara-negara Barat yang dipmpin leh Amerika Serikat,menyatakan menerima hasil Pepera, mengingat kepentingan ekonomi kapitalis AS untuk mengeksploitas hasil tambang dan emas di Papuayang kinierkenal sebagai PT Freeport Indonesia di Timika.

eaeBlokSovieyangk ingnerensi lebihau Indonesia tanpa banyak perdebatan menerima hasil Pepera.

Negara-negara Islam uga menerima hasil Pepera sebab menginginkan dukungan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bagi Palestina.

.Nea Aka yan beumlah15negara,menlak hasil Pepera kaena ddnlehrasa Soldakul.

Setelah pelaksanaan Pepera yang disertai dengan pelanggaran dan kejahatan HAM oleh ABRI, Zeth Rumkorem menanyakan ketentuan anaPeraYk192P1Ju971,aT ADdan uga ua da euang Indonesi Lukas Rumkoremmegbarkan bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua" di markas Viktoria (Marvik), yang terletak di Kecamatan Waris dekat daerah Perbatasan Papua - PNG.

Sejak saat itulah berbagai kelompok masyarakat Papua secara bergantian terlibat dalam upaya nasionalisme Papua, melalui simbol pengibaran bendera Bintang Kejora. Sosialisasi ini berlangsung dari generasi ke generasi di Papua, khususnya di kalangan PNS, mahasiswa dan dosen. Seorang doktor Ilmu Administrasi Negara lulusan Amerika Serikat, Thomas Wanggai (alm.) bahkan sempat melakukannya di stadion Mandala Jayapura pada tanggal 14 Desember 1988. Untuk itu, ia harus menerima ganjaran hukuman penjara selama 20 tahun yang tak sempat dijalani sepenuhnya, karena ia meninggal secara misterius di Rumah Sakit Polri Jakarta pada tahun 1996. Nasionalisme Papua tumbuh dan

] pguga Jay da

Pelanggaran dan kejahatan HA, pembantaian, pemoag transmigrasi dan migrasi spontan serta ekploitas Sa dan menghargai hak adat dan ulayat rakyat Papua pun semakin memperkuat nasionalisme Papua.

Proses nasionalisme Papua yang pada awalnya hanya sebaga bentukan pemerintahBelanda kini telah terakomodas dalam kebudayn rakya Ppu menjad rmasyaraka PapuaIidudammbenk daga konsep-konsep pemahaman masyarakat terhadap dunianya yang terungkap lewatmbol-simbol yang hanya dapat dimengelekmunasyang memahami kebudayaan Papua.

Nasionalisme Papua tidak saja menjadi jati diri tetapi juga telah menjadi basis logika dalam perilaku sekaligus harga diri bagi para perilaku kebudayaannya, atau nasionalisme Papua telah menjadi faktor kohesi sosial yang mengikat masyarakat Papua sebagai suatu komunitas.

Instruksi Kapolri untuk menggelar operasi dalam upaya menurunkan bendera Bintang Kejora yang melahirkan tragedi berdarah 6 Oktober tahun 2000 telah membuktikan kegagalan pemerintah pusat dan aparat keamanan rakyat terutama, masyarakat Dani. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kesombongan kita sebagai bangsa di dalam menangkapsnyaldbalik beikeraya rkyaPapua (Sga Paa)mmeka ba bendera Bintang Kejora. Sikap itu sekaligus membuktikan tiadanya dkdPu eelklla

Anehnya akar seaa dan budaya tersebut tidak dipelajari dan dipahami eemeaaparamanan(/Plripolitleu kaumedka Idonesia laya, sehna tak erah ada uah membuumuan dan agenda polii ag las untuk menyelesaikan masalah Papua dengan baik.

Olekarea ,dak ada alan lain bag kita keuali belajaunuk menhudamemaham nasionalisme Paua yang dak beitu saja atuh dmemk kasearahdabdaya yn same anameIndneiHaydngra lkdamemk Pub uam bg rka kaang egean yagkelak mencipakankedupanyngkun antara rakyat Papua dari rakyat Indonesia lainnya. Pertanyaannya, maukah kita sebagai bangsa melakukannya?

Konflik awal terjadi antara aparat kepolisian dengan Satgas Papua dan a. menurut hemat saya sifatnya konflik vertikal.

b. Digunakannya putra daerah Papua khususnya petugas Brimob, menurut pendapat saya bahwa, sadar atau tidak sadar, ada semacam 'rekayasa' yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengadu domba antara orang Papua dengan orang Papua sendiri, antara petugas kepolisian yang berasal dari daerah pantai utara dengan Satgas Papua dan pemuda Dani.

C. Pembentukan Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia Pendatang (GSMIP) dengan tujuan untuk membantu korban pengungsian akibat kejadian 6 Oktober 2000.

Latar belakang dan motivasi dibentuknya GSMIP adalah, memobilisasi masyarakat pendatang untuk siap menghadapi apabila sewaktu-waktu terjadi penyerangan yang diakuka leh aka dnddde Papua)udengan kaalembentukan aan baterady ag u dan penduduk lokal.

Jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan konflik, maka apara keamanan dkmlkkk kekerasan yang sangat dikhawatirkan akan memperlebar kasus Maluku dan Aceh di Papua.

Aspirasi dan tuntutan Papua merdeka melalui demonstrasi pengibaran bendera Bintang Kejora ini menuntut perhatian mengenai:

a. Penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Papua;

b. Hak atas partisipasi dalam jenjang Kepegawaian dan birokrasi pemerintahan;

C. Pengendalian atas perampasan kekayaan SDA;

d. Permasalahan transmigrasi;

e. Persoalan hak adat atas tanah;

Upaya pemerintah di dalam penyelesaian masalah Papua tidak cukup hanya dengan pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga dan pelantikan Gubernur tranggal 11 Oktober 1999 yang dipetieskan, ijin pengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, merestui pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000, mengijinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora yang kemudian melarang pengibaran bendera Bintang Kejora dan penyediaan anggaran sebesar Rp 1.7 triliun dalam mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia, namun tugas pemerintah dan aparat keamanan adalah adanya pengakuan secara jujur, transparan, dan demokratis apP e nReb nesia yang penuh rekayasa dan manipulasi (Pepera 1969) sehinga mengorbankan kedaulatan sebuah komunitas sosial bangsa Papua.

BAB VI KONGRES MENUJU Papua Baru

Kongres Rakyat Papua II dan meminta merdeka.

BAB VI Kongres Menuju Papua Baru

A. MASA DEPAN RAKYAT DAN BANGSA PAPUA

Bila diamati secara mendalam, sesungguhnya aspirasi dan tuntutan pemisahan Papua (Irian Jaya) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dianggap enteng oleh pemerintah pusat di Jakarta. Alasannya, rakyat Papua sudah terlalu lama diperlakukan secara tidak adil dan manusiawi oleh suatu instrumen kekuasaan pemerintahan Indonesia. Aspirasi dan cita-cita politik rakyat Papua dimanipulasi tentang tanah hak adat dirampas, yang sumber daya alam dieksploitasi dan hasilnya pun diboyong ke luar daerah, bahkan di luar negeri.

Bertolak dari beberapa penjelasan awal di atas, maka Kongres Rakyat Papua II merupakan resolusi dasar menuju kemerdekaan Papua. Sesungguhnya sesuatu yang amat dan sangat sulit untuk diterima oleh Pemerintah Indonesia dan rakyat negeri ini yaitu membaca keputusan Kongres Rakyat Papua II di Jayapura yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000, yang menyatakan masyarakat dan wilayah Irian Jaya (Papua Barat) ke luar dari NKRI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh 60.000 rakyat Papua yang menghadiri kongres. Kongres tersebut dihadiri pula oleh:

1. 501 orang anggota panel;

2DuBNeaa-eg ahba PG, merka Srka Ing Belanda, Jerman, Australia, Irlandia, Jepang Cina, dan lain-lain;

3. Pemerintah Indonesia;

4. Wartawan dalam dan luar negeri;

5. Pelaku sejarah, dan lain-lain.

Anehnya sebelum kongres berakhir, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Abdurrahman Wahid lewat juru bicaranya Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak, menyatakan menolak hasil Kongres Rakyat Papua. Alasannya, Kongres Rakyat Papua dianggap tidak representatif, sebab tidak melibatkan kelompok pro integrasi dan adanya intervensi orang asing.

Bagaikan gayung bersambut, penolakan itu diikuti oleh Ketua DPR RI Akbar Tanjung yang tak tanggung-tanggung menyatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap panitia kongres dan PDP. Selain Akbar Tanjung, kecaman dan pernyataanpun mengalir dari Menlu Alwi Shihab, Menkopolsoskam/Menteri Dalam Negeri Surjadi Sudirja, Panglima TNI, Ketua Komisi I DPR RI Yasril Ananta Baharuddin, anggota DPR yang ikut-ikutan mengecam seperti jajaran DPD KNPI.

Permasalahannya, mengapa hingga pemerintah pusat seperti kebakaran jenggot dalam merespons masalah Papua? Sehusnyanya para elit politik pusat justru bertanya dalam diri mereka, apa makna dibalik pernyataan dan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua itu. Apakah yang salah selama ini, yang telah dilakukan oleh mereka atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bangsa, terhadap rakyat Papua? Apa yang direnungkan oleh kita sebagai bangsa mna balkelakaKRP?

Rak yang erlhkkuan daka mauu me(ri dam merespon pelakana kongre d hya membuktikan bahwa :

1. Sebelum Kongres Rakyat Papua selesai dievaluasi, bahkan menolak sebelum mengetahui hasilnya. Apabila Pemerintah keberatan bahwa KRP tidak representatif dan diintervensi oleh pihak lain dengan kehadiran orang asing, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang bisa menentukan apakah kongres itu representatif? Sekurang-kurangnya ada 501 orang wakil rakyat sebagai peserta utusan daerah masing-masing wilayah. Bila ditanyakan kepada ribuan rakyat yang datang dan menyaksikan kongres tersebut, maka mereka akan menyatakan sudah terwakili.

Di samping itu, adä saja dalih pemerintah bahwa aspirasi merdeka hanya atas nama, segelintir orang. Artinya pemerintah pusat tidak saja gagal memahami realitas politik yang berkembang di masyarakat Papua tetapi juga seolah-olah menyederhanakan masalah Papua, pada hal selama 32 tahun persoalan Papua tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

2. Pelurusan sejarah. Sebenarnya selama pelaksanaan KRP tidak ada masalah. Yang ramai justru elite penguasa di Jakarta. Misalnya pernyataan Pangdam XVII Trikora, Alberth Ingkiriwng, bahwa tidak usah ada penambahan pasukan, sewaktu menanggapi pernyataan dari Pangkostrad Agus Wirahadikusumah.

Kehadiran orang asing sejauh yang dapat diamati dan sesuai dengan inormasi yang diperoleh bahwa orang asing yang hadir hanya beberapa wartawan luar neger yang datang untuk meliput jalannya kongres dan beberapa orang staf diplomat negara-negara sahabat yang memang menjadi tugas mereka sebagai pemantau peristiwa-peristiwa tertentu, tidak saja di Papua tetapi di wilayah lain di Indonesia.

Khusus untuk Gubernur Provinsi Sandau dari PNG John Tiwek, menurut hemat penulis bahwa kehadirannya dapat dijelaskan sebagai tanda menyatakan 'rasa solidaritas kemanusiaan' dengan saudara-saudaranya serumpun Melanesia di Papua yang selama ini diperlakukan secara tidak adil. Sebagai saudara-saudara yang serumpun yang ikut solider dan prihatin atas nasib dan masa depan rakyat Papua yang ternyata selama 32 tahun lebih berintegrasi dengan Indonesia namun tidak pernah ada perbaikan dalam kehidupan rakyat Papua.

3. Yang lebih lucu lagi yaitu hasil akhir dari Kongres Rakyat Papua II berupa resolusi sesuai pemantauan, tidak ada satupun media massa baik cetak maupun elektronik baik di daerah maupun di Jakarta yang memuat secara lengkap dan benar.

Padahal rakyat Papua melalui resolusi hanya meminta perhatian atas 4 faktor secara de facto pelurusan sejarah integrasi Papua dengan Indonesia yaitu :

a. Pada tanggal 1 Desember 1961 bangsa Papua sudah diberikan

enuju Papua Baru kedaulatan.

b. Bangsa Papua tidak terwakili sebagai subyek sewaktu pembuatan dan penandatanganan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962.

C. Pelaksanaan Pepera pada tahun 1969 ternyata cacat hukum bahkan dilakukan di bawah intimidasi dan penindasan.

d.Ada sejarah kejahatan dan pelanggaran HAM selama 38 tahun yang tidak pernah diselesaikan secara hukum oleh pemerintah Indonesia.

4.Akar permasalahan, keinginan rakyat Papua untuk meminta perhatan waldr emerntah usa unuk mena ebnradakelae prosesuperludlakukan secara bersama-amalahhdasd resolusi. Mengapa ungkapan isi hai yang disertai ajakan berupa permohonantulus dan klas dari rakya Pu sulddengala mlPhPkPkae bkmaka aiasdan ua medeka bkaPubkl yang baru.

Selama 38 tahun integrasi Papua Barat (versi Indonesia) dengan RInamun haenaglerkyPau dudkdalmekn-eka perlawanan berseata spads OP yang mula dn191mpa sekarang.

Namun sejak bergulrnya era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada anga2Memaka eakaereaul mengalamipergeeranbentuk da rientas menjad peran-penyaa bebas dan udah merambat ke taa PresidenR Bahkn penelesaiankaus politik Papua yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh cara-cara militer melaedk km yTPlemen dengan cara-cara politik, diplomasi dan dialog.

Di samping itu, ada fenomena dan gerakan baru yang lebih menonjol dalam gerakan organisasi Papua merdeka, antara lain :

a. Keterlibatan intensif kelompok intelektual Papua yang notabenenya merupakan produk republik yang diprakarsai oleh mahasiswa dan dosen Universitas Cendrawasih, Jayapura dan PTS-PTS di seluruh Papua.

Terbentuknya Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian (FORERI) pada tahun 1998 b. untuk menghimpun kelompok intelektual, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan mahasiswa, guna menyatukan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.

Terbentuknya Tim 100 orang Papua untuk menghadap Presiden B.J. C. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999, yang diketuai oleh Tom Beanal untuk menuntut melepaskan diri dari NKRI

d. Pembentukan LMA di seluruh Papua pada tanggal 12 Nopember 2000.

e. Pembentukan Presidium Dewan Papua pada tanggal 12 Desember 1999.

f. Pembentukan Komite Nasional Pemuda Papua pada tanggal 26 Mei 2000.

g. Pelaksanaan KRP dari tanggal 29 s/d 4 Juni 2000.

Apabila ditelusuri secara cermat dan mendalam kejadian demi kejadian di Papua yang berpuncak pada KRP telah lama berkembang dari KMB di Den Haag tahun 1949 yang bermuara pada beberapa akar permasalahan antara lain :

a. Selama 38 tahun, pemerintah Jakarta (Indonesia) tidak mendengarkan tuntutan dan aspirasi rakyat Papua bahkan pemerintah Indonesia melupakan rakyat Papua setelah rakyat Timor Timor berintegrasi ke wilayah RI pada tahun 1975.

b. Proses kemerdekaan Timor Timor, perhatian dunía internasional sangat besar sedangkan Papua sangat minim.

C. Pemerintah Indonesia berani memberikan hak untuk merdeka bagi rakyat Timor Timor melalui jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, sedangkan Papua Barat yang masuk ke Indonesia melalui perjanjian internasional (New York Agreement) tanggal 15 Agustus 1962 tidak dihiraukan.

d. Penyelesaian masalah Aceh melalui garansi dialog di Swiss oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang berpuncak pada penandatanganan "Jeda Kemanusiaan" dengan fasilitator Yayasan/Lembaga Henry Dunant Center, sedangkan rakyat Papua melaksanakan kongresnya di wilayah teritorial RI justru hasil kongresnya ditolak dengan alasan ada intervensi pihak asing, nah kalau begitu proses penandatanganan dan penyelesaian Aceh yang melibatkan fasilitator Henry Dunant Center, bukanlah juga dianggap merupakan campur tangan pihak asing.

e. Hal ini merupakan ketidakjujuran pemerintah Indonesia baik Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dalam melakukan diskriminasi, tidak adil dan tidak jujur dalam penyelesaian kasus Papua.

f. Akhir catatan, menyimak dari berbagai uraian di atas, maka sudah saatnya dilakukan dialog secara terbuka dan transparan antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua yang melibatkan dunia internasional (PBB) sebagai mediator dan fasilitator guna penyelesaian masalah-masalah yang ada di Papua antara lain :

Pelurusan sejarah integrasi Papua ke NKRI;

Asal usul nama Irian (Papua Barat); Penegakan HAM dan pengusutan, yang dilanjutkan dengan pengadilan bagi pelaku yang melanggar HAM di Papua termasuk pelaku pembunuhan terhadap Ketua PDP Theys Hiyo Eluay;

Rehabiltasi sosial bag para korban pelanggaran dan kejahatan HAM, baik langsung maupun keluarganya;

Pendekatan keamanan termasuk tuduhan makar atas tokoh-tokoh Papua yang menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua II;

Sabotase hak adat dan eksploitasi SDA yang merupakan hak dasar rakyat Papua seperti IHPHH, tambang, perikanan, hasil hutan, dan lain-lain.

Tinggalkan cara-cara militeristik dan gantikan dengan pendekatan dialogis, menyangkut masalah DOM di Papua.

Sebagai suatu catatan, adalah penting untuk direnungkan realitas yang berkembang di rakyat mulai dari Port Sagawin sampai Port Numbay, bahwa rakyat Papua ingin berdialog bukan hanya untuk mendiskusikan otonomi khusus atau pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat menjadi 3 (tiga) provinsi, tetapi rakyat Papua ingin berbicara tentang masa depan rakyat dan bangsa Papua.

B. KONGRES RAKYAT PAPUAII

Untuk dapat memahami semua permasalahan yang mendasar, patut dijelaskan pasca Kongres Rakyat Papua II, yang berlangsung dari tanggal 29

Mei s/d 4 Juni 2000 di Por Numbay, bagaimana nasib dan masa depanbag dan rakyat Papua, serta sikap dan kebijakan apakah yang harus diambil oleh pemerintah pusat di Jakarta dalam merespon aspirasi dan tuntutan merdeka bagi rakyat Papua.

Adanya tuntutan dan aspirasi rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI dapat muncul sebagai suatu kesadaran baru bahwa berbagai perlakuan yang sangat diskriminatif hanya dapat diselesaikan jika rakyat Papua memisahkan diri atau merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ironisnya, untuk menghadapi kesadaran baru dari tuntutan merdeka ini, pemerintah Indonesia justru reaktif, bahkan disertai ancaman pengambilan tindakan kekerasan, misalkan menangkap, menahan dan mengadili tokohtokoh PDP, bahkan membunuh Ketua PDP Theys Hiyo Eluay. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah pusat gagal dalam memahami realitas politik pada masyarakat dengan derasnya aspirasi dan tuntutan merdeka. Realitas politik semacam itu menuntut adanya cara dan pendekatan khusus yang memberikan garansi kesejahteraan, kesetaraan dan kemakmuran bagi rakyat Papua.

Pemerintah pusat seharusnya mencari dan memecahkan akar permasalahan yang mengakibatkan munculnya aspirasi dan tuntutan merdeka, karena selama 38 tahun integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintah Indonesia sadar atau tidak sadar telah gagal melakukan beberapa hal antara lain :

1. Tidak tuntasnya masalah integrasi Papua dengan Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurang transparannya sejarah awal proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Pemerintah cenderung menutup-nutupi realitas yang sebenarnya dari sejarah politik Papua sebagaimana termuat dalam pasal 18 New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962, serta implikasi terhadap pelaksanaan Pepera tahun 1962

2. Pendekatan keamanan dan kekuasaan selama 32 tahun telah membuat rakyat Papua seakan-akan hidup di bawah rejim kolonialisme, karena adanya berbagai tindakan kekerasan seperti :

a. Teror,

b. Intimidasi,

c. Penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer,

d. Pemerkosaan,

e. Pelanggaran HAM yang luar biasa.

3. Tidak adanya kesetaraan politik bagi rakyat Papua dan tidak ada ruang gerak untuk rakyat Papua dalam menentukan keputusan-keputusan politik Pemerintah Pusat mengenai dirinya

4. Monopoli sumber daya alam dan ekonomi oleh masyarakat pendatang (non Papua) menjadi salah satu faktor seperti yang terjadi di PT. Freeport Indonesia, Petrometren di Sorong dll.

Ditinjau dari sudut pandang hukum ketatanegaraan Indonesia tuntutan merdeka bagi rakyat Papua boleh dibilang absurd. Tetapi dari prespektif perubahan dan kondisi psikologi penduduknya tuntutan tersebut bisa dipahami.

Untuk itu, format dari reformasi pro demokrasi harus membuka peluang baru di dalam materi gugatan terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan kebijakan pemerintahan pada sistem yang lalu, termasuk dalam pelurusan sejarah awal proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Gugatan itu memang sudah sampai dan menyentuh sendi-sendi keberadaan dan kebersamaan kita sebagai bangsa dan negara.

Adanya suatu pengakuan yang jujur atas pluralisme atau keanekaragaman masyarakat dan daerah, dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk mengatur diri sendiri melalui local self government dan melaksanakan model pembangunan yang sesuai dengan kekhasannya. Keanekaragaman atau pluralisme dalam konteks ini dapat dipahami sebagai “gewine engagement of diversities within the bonds of democracy" (ikatan keanekaragaman yang sejati dalam bingkai demokrasi).

Secara politik, dampak dari kelambatan pemerintah pusat dalam menanggapi tuntutan dan aspirasi merdeka rakyat Papua sehingga muncul resolusi Kongres Rakyat Papua yang disertai dengan tuntutan untuk meninjau kembali status politik rakyat dan wilayah Papua Barat. Tuntutan tersebut bukanlah sekedar tuntutan belaka, melainkan memiliki rasionalitas yang sama yakni keinginan untuk ke luar dari suasana ketidakadilan ekonomi, politik dan budaya.

Sebab pada dasarnya di tengah masyarakat Papua telah muncul suatu kesadaran baru bahwa berbagai ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif hanya bisa dapat diselesaikan apabila rakyat Papua merdeka dan memisahkan diri dari NKRI.

Tuntutan merdeka bagi rakyat Papua adalah harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan lebih bersikap negarawan, terbuka, mencintai suasana yang melegakan dan menciptakan suasana demokrasi yang bersahabat bagi terwujudnya perdamaian dunia yang abadi dan bersahabat.

Merdeka dalam berbagai bentuk selalu mengandung arti 'pembebasan'. Dimensi pembebasan tersebut menekankan usaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan dan kekuatan dominan. Tujuan mengatasi ketergantungan pada kekuatan tersebut adalah untuk mengakhiri eksploitasi oleh kekuatan yang dominan.

Untuk membongkar dependensi dan menciptakan kedudukan yang setara bagi rakyat Papua dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, diperlukan aspek kemerdekaan yang disebut pembebasan dan emansipasi atau dengan perkataan lain, rakyat Papua membutuhkan pembebasan diri tapi sekaligus memperjuangkan 'emansipasi' mereka dalam rangka mengakhiri dominasi dan dependensi, sehingga setara dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia.

C. ARTI DIALOG

Untuk dapat menangkap segala persoalan yang sedang dan akan terus berlangsung, maka dipandang perlu dan sangat penting dialog nasional tentang Papua segera dilaksanakan. Lewat dialog akan terjadi komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Dialog merupakan proses kesadaran dari sebuah peradaban, artinya salah satu tolok ukur dari sebuah pemerintah yang beradab adalah adanya proses dialog dalam mengatur sebuah bangsa. Pengaturan itu bukan saja meliputi dan mencakup hubungan kekuasaan tetapi juga mencerminkan bagaimana sebuah pemerintahan lewat proses dialog mampu memanusiakan sebuah kelompok masyarakat, dalam hal ini rakyat Papua, karena ukuran pemerintahan yang mempunyai peradaban adalah :

Adanya nilai-nilai demokrasi; a.

Menghargai dan menghormati sesama warga bangsa; b.

C. Terjadinya proses dialog;

d. Menghargai hak dan martabat manusia.

Pengalaman empiris membuktikan bahwa selama 38 tahun integrasi masyarakat dan wilayah Papua dengan NKRI, ternyata rakyat Papua berada dalam situasi tanpa dialog dan keterbukaan. Akibatnya banyak kali ditemui konflik antara rakyat dengan pemerintah yang selalu berakhir dengan:

a. Penindasan

b. Ketidakadilan

C. Kemelaratan

d. Kemiskinan dan kebodohan

e. Pertumpahan darah.

f. Adanya pengakuan secara jujur, transparan, dan demokratis sejarah politik awal integrasi papua dengan NKRI yang penuh rekayasa dan manipulasi (Pepera 1969) sehingga mengorbankan kedaulatan sebuah komunitas sosial bangsa Papua.

g. Harus ada penyelesaian yang menyeluruh atas pelanggaran dan kejahatan HAM di Papua, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparat keamanan selama tiga dekade lebih berintegrasi

Presiden Megawati Soekarnoputri (pemerintah) hendaknya memfasilitasi h. penyelenggaraan dialog dan kerja sama pada tingkat nasional dan daerah untuk menampung berbagai sudut dalam rangka menyamakan persepsi dan mencari jalan keluar dengan melibatkan seluruh unsur negara bangsa

KONGRES RAKYAT PAPUA 1I

di Papua baik formal maupun informal yang mewakili pluralisme agama, suku, ras dan kelompok-kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, rencana dialog yang telah dirancang oleh Kantor Mensesneg lewat Kantor Wapres pada pertemuan formal tanggal 28-29 Oktober 2000 lalu di Jakarta merupakan PR yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, karena dialog nasional tentang Papua merupakan salah satu agenda reformasi selain agenda-agenda lainnya.

D. RESOLUSI

Fakta sejarah telah mencatat bahwa kenyataannya rakyat Papua telah sampai pada suatu titik kulminasi perjuangan, yaitu adanya suatu keyakinan yang sungguh bahwa cuma dengan memisahkan diri atas merdeka dari NKRI, maka perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan yang dirasakan dan dialami selama ini akan berakhir.

Untuk itu, langkah yang seharusnya diambil dalam rangka mengatasi masalah Papua adalah, pemerintah harus dapat memahami kenyataan masyarakat Papua secara terbuka, transparan dan demokratis, sehingga dapat menemukan titik temu antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia

Di dalam usaha untuk mencoba memahami kenyataan masyarakat Papua tidak pernah diagendakan oleh pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, rakyat Papua menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak mempunyai niat baik untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang sedang dirasakan dan dalami masyarakat papua selama 40 tahun integrasi, sejak tahun 1962.

Usaha untuk merehabilitasi kembali tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua sangattergaung pada pemera pu dalammeykap dan tuntutan merdeka rakyat Papua. Akibat ketidakperdulian dari Jakarta yang tidak mau memperhatikan dan memahami aspirasi dan tuntutan merdeka bagi rakyat Papua, hanyalah memperlebar kesenjangan komunikasi. Dengan dalih untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga pemerintah RI menolak aspirasi dan tuntutan rakyat papua dengan label separatisme yang ditumpas dengan kekuatan senjata.

Sesungguhnya ada tiga faktor yang dapat mendorong masyarakat Papua Barat untuk terus menuntut kemerdekaan bagi Papua Barat. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Ketidakmampuan lembaga negara dalam menangkap sinyal yang ada di balik aspirasi dan tuntutan merdeka yang dapat disimbolkan melalui pengibaran bendera Bintang Kejora, karena ketidak percayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia dalam memberikan perhatian kepada masyarakat Papua. Ketidak adilan dan perlakuan yang diskriminatif sangat merugikan dan dirasakan oleh masyarakat papua selama 40 tahun integrasi yaitu mulai dari era, Soekarno, Soeharto, B J. Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri, dan pemerintah RI tidak mampu memberikan kesejahteraan, kedamaian, keadilan dan kesetaraan.

Para elite pemerintah RI hanya sibuk menyuarakan kepentingan 2. kelompoknya sendiri, bukan kepentingan bangsa, sehingga arena publik eba egn ea lk a bub

Masyarakat Papua, melalui aspirasi dan tuntutan untuk merdeka, dapat mengingatkan kita bahwa masalah bangsa bukan hanya kasus Bulog gate, Brunai gate, Bank Bali, Aceh, Tanjung Priok, Trisakti, Poso, Sambas, Maluku atauHAM di Timor Timur, tetapi juga masalah papua yang memerlukan adanya suatu penyelesaian yang serius dan konkrit.

3. Adanya perkembangan globalisasi yang ditandai dengan ekonomi pasar dunia, yang dapat mendorong berbagai kelompok masyarakat termasuk masyarakat Papua Barat kembali bernaung di bawah panji tradisi dan solidaritas kesukuan, agama, golongan dan kedaerahan, untuk melakukan suatu perubahan.

Deskripsi istilah sosiolog Neil J. Smelser, yaitu bahwa telah terjadi semacam revolusi identitas diri. Perubahan mendasar telah terjadi, dimana batas-batas antara kelompok yang sebelumnya bersifat longgar, kini mungkin mengeras dalam batas-batas simbolik yang tak ternegosiasikan, dan pada akarnya telah terjadi pergeseran yang luar biasa dari kepentingan ekonomi ke penegasan identitas.

Jika untuk kepentingan ekonomi masih dimediasikan oleh berbagai bentuk kepentingan ekonomi, sepanjang dan selama sumber daya masih memungkinkan maka penegasan identitas diri lebih bersifat "Zero Sun Game" yang artinya setiap komponen masyarakat berdiri tegak dalam menegakkan identitasnya masing-masing, sehingga memporak-porandakan aturan-aturan hubungan antar manusia di arena publik

Hal tersebut telah menggejala di Indonesia termasuk di Papua sehingga rakyat Papua Barat bangkit dan mempersoalkan integrasi dengan NKRI selama 40 tahun karena. Sejarah awal integrasinya dianggap telah di manipulasi dan diabaikan.

Praktek serupa telah dirasakan dan dialami oleh rakyat Papua pada saat pelaksanaan Pepera 1969 yang melenceng jauh dari ketentuan pasal 18 New York Agreement tanggal 15 Januari 1962, yang seharusnya didasari pada prinsip one man one vote yang ternyata dibelokkan oleh pemerintah RI lewat Opsus Ali Moertopo (alm) menjadi sistem musyawarah untuk mufakat melalui, DMP sabagai sitem demokrasi Orde Baru pimpinan Soeharto. Bahkan tidak tanggung-tanggung, disertai dengan intimidasi, ancaman, kekerasan dan pelanggaran HAM rakyat Papua.

Di dalam penyelesaian masalah Papua, sikap diskriminatif merupakan suatu penerapan logika satu dimensi yang membuat Pemerintah Indonesia tidak mudah membedakan apakah suatu gerakan daerah itu merupakan gerakan separatis, ataukah gerakan pengembalian identitas lokal yang menjadi suatu keniscayaan sejarah.

Untuk itu, haruslah secara jujur diakui bahwa ada suatu kecenderungan bahwa pemerintah Indonesia bersikap diskriminatif, tidak adil dan tidak jujur dalam menyelesaikan masalah tuntutan Papua merdeka bagi rakyat Papua.

Sejarah telah membuktikan bahwa penyelesaian masalah Papua yang diskriminatif, tidak jujur dan tidak adil dapat membuktikan bahwa logika satu dimensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, dan bahwa proses subsidiari lewat dialog lebih akomodatif dan aspiratif.

Beranjak dari kenyataan tersebut diatas, maka tidaklah mengherankan jika masyarakat Papua berupaya keras untuk terus mengeliminasi bantuan eksternal bagi kemerdekaan papua Barat melalui jalur diplomasi politik ke negara-negara Eropa, AS, Asia dan Pasifik Selatan. Untuk itu menurut hemat saya, guna penyelesaian persoalan Papua harus melalui dua tahap, yaitu:

1. Tahap dialog internasional dengan agenda utamanya antara lain:

a. Pelurusan sejarah masuknya Papua Barat kedalam NKRI dan asal usul nama Papua Barat

b. Penegakan HAM dan pengusutan terhadap para pelaku dengan mengadukan bagi mereka yang melanggar HAM di Papua

C. Rehabilitasi sosial bagi para korban pelanggaran HAM.

2. Resolusi

a. Segera membuka dialog internasional dengan menghadirkan pemerintah Belanda Indonesia, Amerika Serikat dan rakyat Papua Barat, dengan PBB sebagai mediatornya

b. Referendum bagi rakyat Papua.

Pengibaran Bendera Bintang Kejora Tanggal1 Desember 1999.

Ketua dan Wakil Ketua PDP memasuki ruang sidang Kongres Rakyat Papua II pada pembukaan Kongres, tanggal 29 Mei 1999.

Jenazah Ketua PDP, Theys H. Eluay diusung dengan berjalan kaki sepanjang± 45 km

Jenazah Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay diarak dari Jayapura menuju Sentani.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adrianto, Taufik Tuhana. Mengapa Papua Bergejolak, Yogyakarta: Gama Global Media, 2001,

Aka, Claude. A Theory of Political Integration. Homewood, Illinois: The 2. Dorsey Press, 1967.

Anderson, Benedict. Komunitas-komunitas Imajiner. Renungan tentang asal- 3. usul dan penyebaran nasionalisme. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist, 1999.

. Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik 4. Aceh – Jakarta – Papua, YAPPIKA Yogyakarta, 2001.

. Bara Dalam Sekam. Identifikasi Akar Masalah dan Solusi 5. atas Konflik-konflik Lokal di Aceh - Maluku - Papua dan Riau, Tim Peneliti LIPI, Mizan Pustaka Kronik di Indonesia Baru, Kerja sama Kantor Menristek RI, 2001.

. Bebaskan Irian Barat. Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 6. tentang Pembebasan Irian Barat, 18 Agustus 1961 – 17 Agustus 1962.

7. Bahar, A. Saafroedin. Integrasi Nasional, Teori Masalah dan Strategi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

8. Bahar, A. Saafroedin. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992.

9. Beanal, Tom. Amungme Megaboard Negel Jombei Peinei, Jakarta : Walhi, 1997.

10. Bhakti Ikrar Nusa, Intervensi Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Masalah Irian Barat, Masalah Internasional Masa Kini, Jakarta : LRKN, LIPI, 1985.

Bela lu in a a an artTramedia, 1986. 12DePayBEluame da Seaah PJkPustkanaHarapa2000. DoG.Jo.PemberontakOrganisasPauMerdekaJakaP Gramedia Widiasarana Indonesia. 14.MeniagaFran.asa DeanPauMerdeka.Otonomi husus danDia log, Jakarta: Millenium Publisher, 2001 1SamanMukhtadanSajogyo.PenanggulangaKemiskinandKawa Timur Indonesia, Puspa Swara untuk Pusat P3R – YSE, 2000. 16SambAddaSanda130kaMaadm Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997. bDukSPuBJakaYy Kepada Bangsaku, 2001. 18. Yorrys TH Raweyai, Dokumentasi VCD, "Mengapa Papua Ingin Merdeka", Presidium Dewan Papua (PDP), 2002.

BIODATA PENULIS

ORIGENES REAGEN IJIE, SE, lahir di desa Wermit Teminabuan Sorong Papua tanggal 19 Oktober 1969.

Pendidikan :

SD YPK Syalom Moswaren, tahun 1984.

SMP Negeri 3 Sorong, tahun 1987.

SMA YPPK St. Agustinus Sorong, tahun 1990

Sarjana Muda Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, tahun 1994.

Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih Jayapura, tahun 2001.

Pengalaman kerja :

Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sorong, tahun 1996 – sekarang,

Direktur CV. Sumber Mandiri, tahun 2000 – sekarang.

Pengalaman Organisasi :

Ketua V Ikatan Mahasiswa Sorong di Sulawesi Utara, tahun 1991 – 1992.

Koordinator Kampus I Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) Unsrat Manado, tahun 1990 – 1993.

Sekretaris IV Ikatan Mahasiswa Indonesia Irian Jaya Sulawesi Utara, tahun 1993–1995.

Wakil Ketua Pemuda Gereja Baptis Anugerah Indonesia Wilayah ISorong tahun 1995 - 2000.

Ketua Bidang Keuangan Jemaat Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Sinai Sorong, tahun 2001 – 2004.

Ketua Panitia Konfercab Partai Buruh Sosial Demokrat Kota/Kabupaten Sorong, tahun 2002.

Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Partai Buruh Sosial Demokrat Kota Sorong, tahun 2002 – 2007.

Ketua Delegasi Kota Sorong dalam Tim 315 orang untuk Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, tahun 2002.

Anggota Tim Penyusunan Kajian Prospek Provinsi Irian Jaya Barat.

Koordinator Irian Jaya Crisis Center Daerah Kota Sorong.

Wakil Ketua I DPD PBSD Provinsi Papua, tahun 2002 - 2007.

Koordinator Wilayah III Kepala Burung (Irian Jaya Barat) Partai Buruh Sosial Demokrat, tahun 2002 - 2007.

Pada akhirnya, rakyat Papua menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak mempunyai niat baik untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang sedang dirasakan dan dialami masyarakat Papua selama 40 tahun integrasi, sejak tahun 1962.

Usaha untuk merehabilitasi kembali tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam menyikapi aspirasi dan tuntutan merdeka rakyat Papua.

ISBN 979-95553-3-7