RADARBIRU
SIPILJAGASIPIL
ISU RASISME AKAN MUDAH MEMICU KONFLIK HORIZONTAL
SERUAN PENJARAHAN
SUPAYA DIANGGAP KRIMINAL, SEHINGGA KEKERASAN APARAT DAPAT DILEGITIMASI
DISINFORMASI
BERPOTENSI MEMECAH BELAH DAN MENGABURKAN TUJUANN UTAMA AKSI
DITERBITKAN OLEH: trottertales PUBLISHING
ZINE INI BEBAS UNTUK DIGANDAKAN SERTA DISEBARKAN KEPADA SIAPA SAJA.
R A D A R B I R U
S ebuah Z ine Pemb eritaan K arya Keluar ga Besa r Ju rnalistik Fikom Unpad dari berbagai angkatan.
EDISI: RESET INDONESIA 31 AGUSTUS - 4 SEPTEMBER 2025
“Kalau sampai masuk ke asrama, tembak dengan peluru karet. Jadi enggak usah ragu-ragu. ” ucap Listyo Sigit Prabowo dalam rapat virtual pada 31 Agustus 2025, hal ini menuai kritik publik karena dianggap berpotensi melegitimasi kekerasan aparat terhadap warga sipil.
PENGANTAR
SEBUAH USAHA UNTUK MEREBUT KEMBALI SEPREMASI RAKYAT
Tidak disangka, Radar Biru bisa lanjut sampai edisinya yang ke-2. Edisi ke-2 kami buat saat headline berita mengenai rumah pejabat publik, Ahmad Syahroni, dijarah. Saya tertarik saat menonton video dan komentar opini publik yang merespons video tersebut. Rasanya senang sekali melihat orang yang meledek kemiskinan rakyat akhirnya diadili oleh rakyat itu sendiri. Bagaimana warga Tanjung Priok yang menjarah rumahnya berteriak “JANGAN ADA API!” ke satu sama lain menandakan kalau mereka ingin marah dengan gayanya yang sopan. Dari rakyat kembali ke rakyat, katanya. Saya merasa kalimat ini magis dan tinggal menunggu kalimat-kalimat lainnya terbukti, bahwa kedaulatan sesungguhnya memang benar-benar ada di tangan rakyat.
Menjarah rumah Ahmad Syahroni dan pejabat publik lainnya merupakan salah satu pembuktian bahwa rakyat bisa menemukan jalannya sendiri untuk mengadili penguasa yang arogan, meskipun tanpa perangkat hukum yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Aksi itu bukan sekadar amarah spontan, tapi juga simbol bagaimana rakyat yang selama ini diremehkan mampu menunjukkan kuasa dan solidaritasnya. Justru dari momen-momen seperti ini kita belajar bahwa kemarahan rakyat harus dirawat, diorganisasi, dan diarahkan, agar tidak berhenti sebagai ledakan sesaat, melainkan menjadi kekuatan yang teratur dan berkelanjutan.
POWER TO THE PEOPLE
UCAPAN TERIMA KASIH
Trotter Tales mengucapkan terima kasih kepadan temanteman wartawan, akademisi, seniman yang sudah mau terlibat kembali dalam edisi kedua RADAR BIRU. Kami mengucapkan terima kasih pula kepada pada kolaborator yang sudah mau memperbanyak dan membagikan RADAR BIRU di kotanya masing-masing seperti CIREBON, BALI, dan juga YOGYAKARTA. Terima kasih sudah ikut menjaga api perlawanan kita dalam waktu-waktu beristirahat ini.
Trotter Tales mengucapkan terima kasih kepada kolega dan keluarga yang sudah menghawatirkan kami, menanyakan kabar, mengirimi pesan “kamu aman kan?” . Iya kami masih aman dan sehat, masih bersemangat menulis dan merangkai RADAR BIRU.
Trotter Tales percaya RADAR BIRU tidak akan dibredel oleh pihak berwenang, sebab sejauh ini kemampuan mereka hanya sebatas membredel pembuat poster, pembuat meme, dan halhal sepele lainnya. Mereka belum menunjukkan kapabilitas untuk membaca dan memahami banyak artikel yang dimuat pada terbitan ini.
SELAMATMEMBACA
P POLIS POLISI POLIS J
APAYANGDIKATAKAN PRABOWO USAIJENGUKPOLISIDI RSPOLRI UNCUT
Abrai [Seorang Wartawan Media Mainstream]
Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota Polri di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin (1/9). Anggota yang dijenguk adalah yang terluka saat demonstrasi memanas di Jakarta beberapa hari ke belakang.
Usai menjenguk, Prabowo memberikan keterangan pers. Berikut adalah isi lengkap keterangan Prabowo UNCUT:
Saya hari ini merasa terpanggil, harus menengok petugaspetugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 yang cedera, sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada disini, 14 anggota dan 3 masyarakat.
Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa, yang jelas ini perusuh.
Yang lain ada yang kena, saya sudah tengok 13 di atas ada yang (lukanya) berat, kepalanya sampai harus operasi tempurung ya, operasi tempurung kepalanya diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi.
Ini saya mau tengok yang paling parah, ginjalnya diinjekinjek sampai rusak. Beliau sekarang harus dicucui darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu mencari transplantasi, kita cari transplantasi, ginjalnya (luka) sangat berat.
Saya sampaikan ke Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), saya minta semua petugas dinaikin pangkat, naikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir.
Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat, dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya, demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Jadi undangundang mengatakan, kalo mau demonstrasi, harus minta izin, dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00.
Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha, bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ya ini sudah menurut saya, sudah perusuh, niatnya membakar.
Ditemukan truk isinya alat-alat untuk membakar dan kita lihat di banyak tempat, gedung DPR, gedung DPR, DPRD. Ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar.
Jadi, niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat, niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan.
Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya, untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting, berarti kau menciptakan lapangan kerja.
Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat, dan sudah mulai (terlihat) hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini, yang kita lihat ini terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang.
Saudara-saudara, saya datang, karena polisi kadangkadang, ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada yang keterpaksaan. Kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang membuat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa (menjadi) korban.
Jadi, ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar, dan akan saya jalankan.
Dan polisi sudah tegas menindak anggota yang mungkin keliru. Ini sudah diselidiki, kalau ada kesalahan, akan ditindak.
Tapi, jangan lupa, puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang-malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Jadi saya, sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ.
Saya ucapkan terima kasih atas negara, saya perintahkan mereka diberi penghargaan naik pangkat, masuk sekolah.
Dan ingat, di Sulawesi Selatan, 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban, gedung DPR dibakar.
Ini, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi. Jadi, semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak raguragu.
Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka.
Demi Allah saya tidak akan mundur se-tough apapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KORBAN MENINGGAL DALAM RANGKAIAN AKSI MASSA 28 AGUSTUS – 31 AGUSTUS 2025
Affan Kurniawan (21)
Seorang Driver Ojek Online yang ditabrak rantis Brimob di Jakarta pada 28 Agustus 2025
Andika Lutfi Falah (16)
Sarina Wati(26)
Seorang Pelajar yang terkena benturan benda tumpul di belakang kepala saat demonstrasi di Tangerang pada 28 Agustus 2025.
Seorang Pegawai DPRD Makassar yang bekerja di sekretariat DPRD Makassar dan tewas saat gedung DPRD dibakar massa dalam demonstrasi di Makassar pada 29 Agustus 2025
Saiful Akbar(43)
Seorang Plt. Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Makassar yang meninggal karena lompat dari lantai 4 gedung DPRD Makassar yang terbakar demi menyelamatkan diri di Makassar pada 29 Agustus 2025
Muhammad Akbar Basri(28)
Seorang Staf Humas DPRD Makassar yang tewas dalam kebakaran gedung DPRD saat menjalankan tugas di Makassar pada 29 Agustus 2025
Rusdamdiansyah (25)
Seorang Driver Ojek Online yang dikeroyok massa karena dituduh sebagai intelijen saat berada depan kampus Universitas Muslim Indonesia, Makassar pada 29 Agustus 2025
Sumari(60)
Seorang Tukang Becak yang meninggal karena sesak napas setelah terpapar gas air mata di Solo pada 29 Agustus 2025
Rheza Sendy Pratama (21)
Seorang Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta yang tewas setelah mengalami penganiayaan berat oleh aparat di Yogyakarta pada 31 Agustus 2025
Iko Juliant Junior(19)
Seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) angkatan 2024 yang tewas akibat penganiayaan oleh aparat saat demonstrasi di Semarang pada 31 Agustus 2025
INI SEMUA GAK AKAN TERJADI KALAU PEMERINTAH GAK ASAL-ASALAN BIKIN KEBIJAKAN, GAK MEREMEHKAN RAKYAT, DAN GAKMENYULUTKEMARAHANRAKYAT.
KitaSudahKehilanganLebihBanyakDariitu
REST IN POWER
PRESIDEN GAGAL PAHAM
Lagi-lagi, Presiden Prabowo Subianto gagal memahami kondisi negeri saat ini. Selepas aksi berdarah pada Agustus lalu, sejumlah pernyataan dalam pidato maupun wawancara cegat terhadap Presiden, justru terasa seperti luka yang semakin menganga.
Tepat setelah kematian Affan Kurniawan (21) yang terlindas kendaraan taktis Brimob, Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan di Youtube resmi Kantor KePresidenan. Isinya, ia turut berduka cita terhadap apa yang terjadi dan akan memerintahkan Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun kemarahan publik tidak bisa terbendung, demonstrasi tetap berlangsung, dan publik yang tidak puas, semakin marah.
Publik yang semula memusatkan aksi di gedung DPR/MPR RI, kini beralih ke markas-markas polisi. Publik geram melihat tingkah pongah polisi yang seolah-olah kebal hukum setelah serangkaian represifitas hanya diselesaikan di kantor polisi itu sendiri. Kemarahan publik menyebar ke berbagai daerah. Dampaknya, aksi tidak hanya digelar di depan gedunggedung anggota legislatif, juga menyasar Polres, Polda, Mako Brimob, hingga Mabes Polri.
Lalu tiba saatnya Presiden berbicara untuk kedua kalinya, kini didampingi ketua umum partai politik. Seolah-olah aksi tersebut digelar oleh politikus yang tidak menghendaki jabatannya di Istana Presiden.
Seperti yang bisa ditebak, Presiden menyebut bahwa masyarakat harus waspada terhadap pihak asing yang memantik demonstrasi tersebut, hingga besar dan menjalar ke berbagai kota. Dia menyebutnya sebagai ‘kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera’. Pernyataan tone deaf itu, telah bisa ditebak akan keluar dalam pidato seorang Prabowo Subianto karena beberapa kali, pernyataan tersebut dia sampaikan juga, seperti dalam penyampaian Pidato Kenegaraan di DPR RI beberapa waktu lalu.
Sejauh yang saya tahu, segala gerakgerik dan ucapan yang terlontar dari mulut seorang Presiden, merupakan pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Prabowo ingin menyampaikan pesan bahwa dia mendapatkan informasi mengenai kelompok-kelompok tersebut.
Sayangnya, argumentasi tersebut sekaligus memberikan makna bahwa tidak pernah terpikir dalam benak Presiden sebuah kemarahan yang begitu besar, disampaikan oleh rakyat kepada pemerintah. Yang berarti, Presiden menganggap bahwa demonstrasi yang terjadi belakangan, hanya semata-mata terjadi karena kelompok tersebut, tanpa ada pemantik yang riil, yang membuat masyarakat geram.
Bayangkan betapa pernyataan itu menjadi bensin di kobaran api kemarahan masyarakat. Kemarahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, nyatanya tidak disadari oleh Presiden. Bahwa aksi massa yang telah dibangun belakangan, hanya sebuah bentuk aksi yang dibuat-buat oleh kelompok-kelompok itu.
Pertanyaannya: jika memang aksi ini betul ditunggangi, lalu apakah kemarahan publik tidak valid terhadap pemerintahan yang Anda jalankan?
Solusi yang kemudian terlontar dari Presiden adalah meminta TNI dan Polri untuk segera mengambil tindakan. Pernyataan ini merupakan dampak dari pemikiran Presiden yang tidak melihat aksi massa sebagai bagian organik dari demokrasi. Bahwa setiap aksi yang ada sudah pasti merupakan aksi yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Indonesia sejahtera. Bagaimana jika DPR RI atau polisi– sebagai sumber permasalahan aksi ini–merupakan organisasi yang ditunggangi oleh kelompok ini?
Untuk berjoget saat kenaikan tunjangan diputuskan atau untuk melindas seorang pengemudi ojek online yang hanya berusaha mengantarkan makanan? Pernyataan Presiden mengenai kelompokkelompok imajiner ini, sekaligus menegaskan bahwa rakyat tidak pernah bisa memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional terhadap bagaimana seharusnya negara dijalankan.
Dan pelibatan TNI & Polri menjadi solusi dari seorang Prabowo Subianto dalam aksi ini. Tidak terlontar dari pidato Presiden mengenai upaya perbaikan yang harus dilakukan Polri sebagai institusi. Padahal, reformasi Polri adalah momentum yang tepat saat ini karena selama ini, Polri telah memegang terlalu banyak kekuasaan, tanpa terbagi, tanpa memiliki sistem check and balance.
Pernyataan Presiden mengenai pelibatan TNI & Polri, bukannya mampu memberikan angin segar bagi kemarahan masyarakat, justru memberikan kekuatan hukum yang lebih besar terhadap kedua institusi tersebut. Dampaknya, Polri kemudian memberikan arahan terhadap anggotanya untuk ‘menembak di tempat’ demonstran yang melakukan tindakan–apa yang mereka sebut sebagai–anarkisme. Seolah-olah, kematian Affan, Gamma, Kanjuruhan, dan berbagai kasus-kasus represifitas aparat adalah hal yang wajar dilakukan.
Seharusnya, yang lebih penting disuarakan Presiden saat ini bukan siapa dalang di balik aksi demonstrasi ini, melainkan apa yang menjadi dasar kemarahan masyarakat saat ini. Menurut saya, siapapun yang menjadi ‘dalang’ aksi ini, kemarahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan ngawur, masih valid.
Alhasil, kematian tujuh orang demonstran dalam demonstrasi kemarin, hanya menjadi angin lalu bagi Presiden. Tidak ada perbaikan fundamental yang dilakukan. Bahkan, Presiden menganggap bahwa tidak ada kemarahan organik dari masyarakat. Sampai di titik ini, saya paham, bahwa saya memiliki Presiden yang gagal paham. Saya tentu berharap ini adalah akhir dari kegagalpahaman Presiden. Namun tampaknya, hari-hari esok akan lebih sulit di jalanan. Tetap jaga orang-orang terdekat.
SEJARAH BERIMA TETAPI TIDAK BERIRAMA
“History Doesn’t Repeat Itself, but It Often Rhymes” — Mark Twain
Seharusnya kata yang tepat untuk memulai tulisan ini adalah pengkhianat, pembohong, atau penindas. Akan tetapi, kata-kata tersebut masih terdengar sangat sopan. Bagaimana dengan kata bajingan, sampah, atau tolol? Semua kata makian yang ada bahkan tidak dapat mewakili ketidakbecusan pemerintah.
Itu mengapa tulisan ini dimulai dengan kata history, sejarah.
Sejarah adalah kata yang tidak asing bagi kita, bahkan sejarah merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. Dalam tingkat pendidikan apapun, guru sejarah berulang kali menegaskan bahwa tujuan mempelajari sejarah adalah untuk menjadi pedoman di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Lantas mengapa sejarah masih bisa terulang? Walaupun bukan pengulangan yang identik, tetapi ada kesamaan pola yang tergambar dengan jelas. Mengapa sejarah berima? Dan mengapa rima yang terdengar justru yang paling menyakitkan?
Karena dari awal, sejarah tidak pernah diceritakan dengan lengkap. Kita hanya fokus dengan nama-nama pahlawan, sehingga saat mengingat nama pengkhianat, seketika semuanya menjadi buram.
Pada akhir bulan Agustus, saat Indonesia merayakan ulang tahun yang ke80, terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan berbagai kota lainnya. Perayaan ulang tahun yang seharusnya meriah berubah menjadi ajang pertumpahan darah. Penindasan yang terjadi kepada rakyat membuat status kemerdekaan Indonesia kembali dipertanyakan.
Siapa musuh kita saat ini?
Demonstrasi dimulai pada 25 Agustus 2025. Aksi itu diikuti oleh ratusan massa dari berbagai kalangan. Mulai dari buruh, mahasiswa, hingga pelajar. Mereka mendesak DPR untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. DPR dinilai memanfaatkan keadaan saat rakyat sedang mengalami kesulitan. Hal ini dapat dilihat dari nominal tunjangan anggota DPR yang tidak masuk akal.
Demontrasi kembali terjadi pada 28, 29, 30, dan 31 Agustus 2025. Sebagaimana yang kita lihat di media sosial. Bulan Agustus 2025 ditutup dengan begitu banyak berita duka. Penyerangan terhadap demonstran, kekacauan, polisi yang tidak manusiawi, penangkapan demonstran, pembungkaman, pembakaran fasilitas umum dan cagar budaya, provokator, dan yang paling mahal harganya, beberapa orang kehilangan nyawanya. Hingga saat ini, Komnas HAM mencatat total 10 korban jiwa secara nasional selama demonstrasi berlangsung.
- Affan Kurniawan (21)
- Muhammad Akbar Basri (26)
- Sarinawati (26)
- Sumari (60)
- Rheza Sendy Pratama (21)
- Saiful Akbar (43)
- Andika Lutfi Falah (16)
- Rusdamdiansyah (25)
- Iko Juliant Junior (19)
- Septinus Sesa
Pada akhirnya, aksi yang terjadi bukan hanya sekedar karena tunjangan anggota DPR. Demonstran merasa diabaikan karena pada saat yang bersamaan anggota DPR tidak pernah menemui mereka, bahkan ada beberapa anggota yang sedang berada di luar negeri. Selain itu, publik mulai merasakan rima sejarah yang samar-samar mulai terdengar dari sudut ruangan pemerintahan.
Dan rima sejarah yang paling ditakutkan terjadi kembali adalah Mei 1998.
Dalam setiap peristiwa, selalu ada tokoh yang bertugas untuk menggerakkan cerita. Sayangnya, tokoh dalam peristiwa Mei 1998 dan Agustus 2025 adalah orang yang sama. Dua nama yang selalu dinantikan kehadirannya sejak demonstrasi mulai tidak kondusif, yaitu Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Sjarief Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan RI.
Pada tahun 1998, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia memiliki kendali atas sebelas ribu pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kala itu Prabowo juga menjabat sebagai Letnan Jenderal TNI. Ia berkaitan erat dengan penugasan Satuan Tugas Mawar untuk menculik aktivis prodemokrasi.
Pada saat yang bersamaan, Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya), komando teritorial yang meliputi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tugasnya termasuk mengendalikan aparat militer dan polisi dalam menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa serta mencegah kekacauan meluas. Namun, kerusuhan dan penjarahan besar-besaran tetap terjadi, termasuk kekerasan terhadap warga sipil dan tragedi kemanusiaan.
Faktanya, pernyataan sikap dari Prabowo justru menjadi bahan bakar amarah rakyat. Dalam pidatonya, Prabowo menilai bahwa demonstrasi ricuh mengarah ke makar dan gerakan terorisme. Kalimat tersebut jelas memperdalam luka seluruh masyarakat yang bersuara. Prabowo jelas tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Ia juga secara terangterangan mengizinkan Polri dan TNI untuk menindak tegas para demonstran yang melakukan pelanggaran.
Selain tokoh, ada beberapa pola serupa dalam demonstrasi Mei 1998 dan Agustus 2025, yaitu demontrasi terjadi akibat akumulasi dari banyaknya kekecewaan masyarakat yang dipendam selama bertahun-tahun. Selain itu, ada beberapa pihak yang terprovokasi sehingga terjadinya pembakaran, kerusuhan, dan penjarahan. Kalau hal ini dibiarkan, demonstrasi akan berakhir seperti 1998.
1998 BUKAN 2025. Pada tahun 1998 konflik utama yang terjadi adalah konflik horizontol, bahkan sampai menargetkan etnis tertentu. Walaupun setelah diselidiki, kesalahan tidak murni dari masyarakat, tetapi ada provokatornya. Saat ini masyarakat melampiaskan kemarahan kepada anggota DPR, menteri, dan aparat yang terbukti melakukan kekerasan, sehingga konflik yang terjadi adalah konflik vertikal. Masyarakat berhasil mengabaikan para provokator dan fokus kepada inti masalah dan siapa biang keroknya.
Hal ini dapat terjadi karena masyarakat memanfaatkan peran media sosial dengan baik. Seluruh lapisan masyarakat, dari orang biasa hingga para artis dengan jutaan followers ikut andil dalam menyebarkan informasi tentang demonstrasi. Selain itu, masyarakat juga saling membantu untuk menyaring berita bohong serta informasi yang dinilai bertujuan untuk memprovokasi. Masa demonstrasi juga ditandai dengan jargon “Warga Jaga Warga”. Masyarakat sepakat bahwa tidak boleh ada celah untuk memecah belah.
Sejarah memang berima, tugas kita adalah untuk memastikan kekacauan irama pada Mei 1998 tidak terjadi lagi.
MENARA GADING DALAMPUSARAN KRISIS SOSIAL
SebuahWawancara bersama Justito Adiprasetio
Justito Adiprasetio, peneliti di Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (CMCI), menilai kampus di Indonesia tengah menghadapi krisis peran dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, alih-alih menjadi ruang lahirnya gagasan kritis, universitas justru kerap berjarak dari denyut sosial-politik masyarakat.
Dalam wawancara eksklusif bersama RADAR BIRU, Mas Tito menyoroti bagaimana depolitisasi kampus menjadi warisan panjang Orde Baru yang masih terasa hingga kini. Civitas akademika, kata dia, sering terjebak dalam birokrasi feodal dan kehilangan stamina dalam memperjuangkan isu-isu publik.
Ia juga berkomentar tentang demonstrasi hari ini, di mana tantangan hari ini terletak pada bagaimana konsolidasi yang tak sistematis bisa diarahkan menjadi gerakan yang lebih terorganisir. Berikut penuturan Mas Tito:
Seharusnya kampus sebagai institusi akademik itu bersikap bagaimana Mas, ketika ada resah sosial dan politik seperti ini? Sedangkan kita yang bersekolah di sosial-humaniora diajarin untuk melakukan strategi-strategi perlawanan intelektual seperti menulis, berdiskusi, membongkar wacana, ikut aksi, atau mengorganisir kritik.
Dalam Program Studi Jurnalistik sendiri juga ditekan untuk kritis, tapi institusinya sendiri tidak melakukan hal demikian. Jadi sebenarnya apa yang seharusnya mereka lakukan?
Oke. Kita punya rekam jejak depolitisasi universitas, ya. Terutama pasca-65 dan Malari. Itu panjang sekali. Setelah Gestok (Gerakan Satu Oktober) universitas dibersihkan dari akademisi-akademisi berhaluan kiri. Sedangkan Malari memantik pelaksanaan program NKKBKK—Normalisasi Kehidupan Kampus— di mana universitas dipaksa menjadi ruang steril. Hal yang membuat adanya idealisasi bahwa universitas itu ruang yang netral. Dampak epistemik yang kemudian bercokol selama bertahun-tahun, menempa para dosen, dan akhirnya direproduksi terus-menerus oleh universitas.
Jadi ada hipokrisi, seperti yang tadi kamu bilang, Kadang dosen menuntut mahasiswa kritis, tapi mereka sendiri cenderung hanya menunjuknunjuk dari menara gading, tanpa ikut bersuara. Saya tidak mengatakan ini seluruhnya, karena ada kampus-kampus tertentu seperti UII dengan rektornya, Pak Fathul Wahid, yang cukup progresif. Tapi secara umum, peran universitas dalam arti peran sivitas akademikanya, tidak se-progresif yang seharusnya, jika kita bayangkan universitas sebagai ruang dari diskursus pengetahuan dan politik diperdebatan, sebagai ruang deliberasi, tulang punggung demokrasi.
Kalau kita lihat sejarah, motor utama gerakan perubahan itu jarang dari kalangan dosen.
Ada, sebagian sangat signifikan, tapi kalau kita bicara proporsi, tidak besar. Saat 1998 misalnya, ada Suara Ibu Peduli dengan sosok seperti Gadis Arivia dan Karlina Supelli. Namun secara umum, motornya dari kalangan intelektual-nya adalah mahasiswa. Mahasiswa jadi martir terdepan.
Pasca reformasi hal tersebut bertahan. Mahasiswa ada di garis depan. Sedangkan akademisi, dosen-dosen kebanyakan mengambil posisi selayaknya priyayi di menara gading dan menunjuk-nunjuk: “Harusnya begini, mestinya begitu, ” namun tidak ikut serta dalam langkah perubahan.
Neoliberalisme pendidikan tinggi memperparah hal tersebut. Dosen semakin meminggirkan peran politiknya. Sebagian terjerat tanpa pilihan, sebagian lagi memang merelakan universitas tidak benar-benar menjadi ruang deliberatif.
Memang ada beberapa kelompok, seperti Serikat Pekerja Kampus atau kelompok akademisi yang progresif. Tapi secara umum, jejak depolitisasi Orde Baru itu masih sangat kuat. Universitas berlomba-lomba mengejar ranking, berlomba-lomba publikasi jurnal Scopus yang katanya berdampak, padahal kalau dilihat, dampaknya pada sekitar sangat kecil. Termasuk dalam situasi krisis seperti ini, universitas tidak cukup berpihak pada demokrasi dan mengambil posisi terhadap ketimpangan dan penindasan.
Jadi kira-kira begitu. Artinya, ini semacam pola lama yang terus direproduksi sampai sekarang. Walaupun tentu saja ada pengecualian. Misalnya, protesprotes besar atau inisiatif serikat pekerja kampus, seperti di UGM yang merupakan serikat pekerja pertama di level universitas di Indonesia. Motor penggeraknya kebanyakan generasi muda, dosen-dosen yang karir awalnya dirintis pasca-reformasi. Mereka cukup produktif dan ikut berkontribusi dalam diskursus politik hari ini.
Tapi kalau bicara soal gambaran umum universitas di Indonesia, baik PTN maupun PTS, peran itu tidak sebesar yang kita harapkan. Masih banyak dosen yang memilih diam, memilih aman, memilih tidak berkomentar atas peristiwa politik yang terjadi beberapa hari ini, atau bahkan tiga tahun ke belakang. Ada dosen yang produktif dan ikut berdiskusi lewat Twitter/X, media massa, atau artikel akademik. Tapi secara persentase, jumlahnya tidak banyak.
Oke menarik, aku jadi pengen tahu lebih tentang akademisinya nih Pak, apakah ada hambatan tersendiri itu untuk para dosen ataupun civitas akademik untuk terlibat lebih aktif dalam menyuarakan atau, kayak ngasih tahu keberpihakannya sama hal yang terjadi sekarang. Terus kayak apakah ada resiko personal atau institusional yang membuat mereka akhirnya berhati-hati?
Oke, kalau di level universitas kita tahu bahwa sejak 2017 rektor ikut dipilih oleh pemerintah dengan komposisi 65% suara dari universitas dan 35% dari pemerintah. Tapi bisa dilihat bagaimana peran pemerintah sangat signifikan dalam memilih rektor. Itu membuat pimpinan perguruan tinggi berhati-hati ketika menyuarakan atau memutuskan sesuatu. Bahkan ada juga motivasi pribadi, misalnya ingin terpilih lagi di periode berikutnya. Jadi ada semacam kehati-hatian dalam bersikap. Hal ini pada akhirnya memenjarakan posisi politik universitas.
Walaupun banyak pihak mengatakan universitas harus bebas dari politik, saya justru berpendapat bahwa universitas seharusnya berpihak pada masyarakat, pada publik, apalagi universitas sebagai"bejana pengetahuan" . Dalam konteks ini, naif sekali kalau universitas bilang posisinya harus netral atau moderat, terutama ketika ada ancamanancaman terhadap demokrasi, represi dan ketimpangan ada di depan mata. Itu kalau kita bicara level universitas atau rektorat.
Kalau di level individu,dosen per dosen, situasinya juga problematis. Dari tahap rekrutmen sampai ke jabatan struktural, banyak yang masih terjebak dalam relasi patrimonial. Ada relasi kawula-gusti, patron-klien, yang membuat mereka harus menjaga sopan santun berlebihan. Sama seperti di ” birokrasi pemerintahan, kalau mau bicara harus diawali dengan “mohon izin, atau dalam komunikasi sehari-hari selalu ada pantangan. Akibatnya, ekspresi politik sering teredam.
Begitu juga, dalam perekrutan dosen. Di banyak kampus, mereka yang bisa masuk menjadi dosen tetap biasanya mereka yang punya click dengan petinggi universitas. Sejak awal mereka entah memang apolitis karena oportunis, atau terpenjara hutang budi.
Kita bisa lihat bagaimana relasi feodal ini membuat diskursus politik di kampus tidak pernah benar-benar produktif. Misalnya, gagasan tentang serikat pekerja universitas yang seharusnya ada, sulit sekali diwujudkan. Padahal, kalau kita bandingkan dengan luar negeri, dosen-dosen belajar politik dari serikat pekerja universitas. Mereka memperjuangkan hak, bahkan sampai turun ke jalan berdemonstrasi.
Yang agak menyedihkan, dosen-dosen Indonesia yang studi ke luar negeri jarang sekali membawa pulang pengalaman itu. Mereka tidak banyak belajar atau membagikan pengalaman politik di sana, bagaimana dosen ikut demonstrasi di Inggris atau Australia, misalnya. Di Indonesia, hal seperti itu sangat jarang terjadi. Mungkin ada di satu dua kampus, tapi di mayoritas kampus hal-hal seperti itu hampir tidak muncul. Padahal, menyuarakan tidak hanya soal diskursus politik makro di level nasional, tapi juga yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dosen dan sivitas akademika sendiri.
Jadi, kalau saya ringkas, problemnya memang kompleks. Tapi ada tiga inti persoalan menurut saya. Pertama, kebebasan berekspresi di kampus masih sangat terkungkung oleh feodalisme, relasi patron-klien yang kental. Kedua, neoliberalisme pendidikan tinggi. Ketiga, warisan Orde Baru yang menciptakan jejaring kekuasaan yang membuat universitas gagap dalam menyuarakan sesuatu. Begitu.
Terakhir, soal universitas. Menurut Mas Tito, langkah apa yang seharusnya kampus bisa lakukan, dari inisiatif kecil ke langkah strategis, agar kampus tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu membangun ruang diskusi kritis yang benar-benar berpihak pada publik?
Kalau soal langkah apa yang bisa dilakukan universitas, menurut saya, hal paling sederhana, bahkan di permukaan saja sebenarnya adalah menyatakan dukungan moral. Itu langkah kecil, tapi penting. Karena dukungan moral yang tertulis dan tegas bisa merembet ke konsekuensi lain, ke tindakan-tindakan lanjutan.
Masalahnya, bahkan untuk menyatakan dukungan moral saja banyak universitas urung melakukannya. Buat saya itu sangat problematik. Kita bisa lihat di halaman sosial media universitas-universitas tersebut, mereka biasanya memamerkan mahasiswanya yang berprestasi, juga alumninya yang sukses. Tapi halaman sosial media tersebut bersih dari dukungan moral ketika mahasiswa dan alumninya direpresi.
Kalau bicara langkah lebih jauh, universitas seharusnya sadar bahwa mereka adalah bejana pengetahuan. Sekumpulan orang-orang pintar dari berbagai bidang—politik, humaniora, komunikasi, pemerintahan, sampai STEM—berkumpul di sana. Kapasitas mereka jelas jauh lebih besar dibandingkan, katakanlah, influencer atau seleb di TikTok yang justru harihari ini mengambil alih ruang diskursus publik.
Padahal, universitas besar di Indonesia seharusnya punya kemampuan membangun trajectory, arah, dan tuntutan yang jelas. Tapi yang kita lihat tiga hari ke belakang, justru suara paling kencang datang dari aktivis – apapun definisinya –, CSO, bahkan influencer juga mencoba mengambil microphone. Pertanyaannya: kemana universitas? Mengapa tidak ada yang berbicara lebih jauh, atau mengawal isu-isu besar yang sebenarnya sangat dekat dengan demokrasi dan kepentingan publik?
Memang ada akademisi yang ikut terlibat, misalnya lewat platform media sosial atau kolom opini, tapi secara institusional universitas cenderung tumpul. Padahal, universitas bisa memainkan peran signifikan, apalagi kalau mereka bersatu lewat forum rektor, asosiasi, atau perkumpulan akademisi.
Ironisnya, forum-forum ini biasanya vokal ketika bicara soal ranking internasional, soal pentingnya publikasi akademik yang berdampak. Tapi ketika ada situasi nyata yang jelas-jelas berdampak pada demokrasi dan diskursus intelektual di Indonesia, kebanyakan justru menghilang. Itu, menurut saya, sangat menyedihkan.
Mas, bagaimana sebenarnya perbedaan antara aksi atau demonstrasi yang terorganisir dan yang tidak terorganisir? Misalnya dulu ada gerakan mahasiswa seperti ‘Reformasi Dikorupsi’ atau demo RUU KUHP yang terlihat lebih rapi dan terstruktur, sementara aksi seperti ‘Bubarkan DPR’ atau ‘Reset Indonesia’ cenderung tidak terorganisir. Menurut Mas, apa yang membedakan keduanya, dan bagaimana dampaknya terhadap jalannya aksi?”
Kalau kemarin kita ambil contoh kasus Garuda Biru, itu kan sebenarnya bukan didominasi gerakan mahasiswa. Walaupun ada mahasiswa yang ikut konsolidasi, tapi secara umum aksi itu lebih luas. Bahkan yang jadi “kompor” saat itu ya orang biasa (mereka yang juga ragu tuk mengaku aktivis), wibuwibu dan kelompok lain.
Kalau di Garuda Biru atau Peringatan Darurat, isunya relatif abstrak, politik, etika politik, soal-soal normatif. Tapi kalau sekarang, isunya beririsan dengan ekonomi. Apalagi dengan rekaman anggota DPR yang terang-terangan mengejek publik, itu gampang sekali memicu kemarahan orang-orang yang lapar. Dari sejarah kita tahu, amok biasanya lahir dari kondisi seperti itu. Orang-orang bisa tidak terlalu peduli pada isu politik yang abstrak, tapi begitu menyentuh soal perut, soal kemiskinan, mereka bergerak.
Saya jadi ingat kalimat “Jangan ganggu kemiskinan kami. ” Nah, hari ini kemiskinan itu diejek, ditertawakan. Itu yang semakin menggerakkan orang.
Kalau bicara kerusuhan dalam arti penjarahan atau pembakaran, kita tahu itu pola yang berulang: 1974, 1998, Halte Salemba. Dan biasanya, awalnya bukan dipicu langsung oleh demonstran.
Gerakan hari ini mungkin memang tidak benar-benar sistematis. Karena isunya saling silang, saling terhubung. Nah, ini jadi PR. Bagaimana sesuatu yang tidak sistematis ini bisa diorganisir?
Walaupun melibatkan banyak elemen, seharusnya tetap bisa diarahkan. Saya melihat stamina demonstrasi hari ini lebih panjang, juga jelas lebih besar. Kenapa? Karena problemnya terasa lebih mengakar untuk masyarakat. Juga gerakan akar rumput selama beberapa tahun ke belakang mendapatkan sasana latihan. Pelajaran demokrasi yang didapatkan dari jalanan.
Dan pada akhirnya kita masih punya pekerjaan rumah: mengorganisir gerakan ini, sehingga tujuan objektif demokratisasi dan perubahannya bisa benar-benar tercapai.
BUNUH BUNUHLAH AKU KALAU KAU BISA SILAKAN SAJA
Penggalan lirik dari lagu Rumahsakit - Pop Kinetik langsung terngiang di kepalaku ketika Bapak Kapolri yang tercinta memberikan perintah kepada ‘anak buahnya’ untuk menembak massa yang menerobos Mako Brimob. Walaupun perintah tersebut hanya merujuk pada penggunaan peluru karet, tetapi hal ini dapat disalahartikan oleh para polisi yang cerdas. Bisa-bisa arahan ini dianggap sebagai legitimasi tindakan represif aparat kepada massa aksi. Lagipula, demonstran bodoh mana yang mau menerobos ke markas pembunuh?
Kekhawatiran ini bukan tidak berdasar, kita semua tentu sudah muak dengan seluruh tindak kekerasan dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh polisi-polisi tercinta. Tidak hanya pada aksi demonstrasi baru-baru ini, sebelumnya sudah banyak korban yang merasakan tinju, tendangan, pentungan, perihnya gas air mata, bahkan hingga peluru dari aparat. Terbaru, pada Senin (1/9/2025) polisi-polisi tercinta ini dengan senang hati menghabiskan malamnya untuk mengepung kampus Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung. Sejak kapan ruang akademis diperbolehkan menjadi target penyerangan? Kalian Zionis?
Tidak sedikit juga aku melihat anggota aparat ataupun kerabat dan keluarganya yang memberikan pembelaan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengikuti arahan. Mereka merasa tidak ada pilihan lain selain menjadi tameng dan alat bagi para penguasa untuk membuat rakyat menurut. Jika ingin memiliki pilihan, mari lucuti seragam dan senjata kalian, bergabung dalam barisan untuk mengganggu rasa nyaman para pemegang kekuasaan.
Penggalan lirik di atas menjadi pemantik untuk menunjukkan keberanian terhadap segala tindakan represif aparat. Kami tidak takut, tetapi kami juga tidak menantang untuk melawan kalian yang penuh dengan senjata dan peralatan perang. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami akan terus bertahan dan melawan. Semoga semua bapak polisi mengerti, bahwa segala ancaman dan kekerasan tidak akan membuat kami gentar. Itu hanya akan melahirkan perlawanan-perlawanan lainnya yang mungkin akan semakin mengakar—semoga saja kita semua masih selamat.
Terus Bergerak dan TerusMelawan
Beberapa tahun lalu aku sempat berpikir bahwa gerakan-gerakan yang terjadi di Indonesia hanya berlandaskan moral tanpa adanya dorongan kuat yang mengakar untuk melakukan perubahan. Gerakan-gerakan tersebut hanyalah respons ketika terjadi suatu ketidakadilan dan penyelewengan kekuasaan dari pemerintah. Dengan harapan gerakan moral tersebut dapat menyadarkan moral pemerintah untuk meluruskan segala ketidakadilan.
Melihat berbagai aksi dan gerakan yang telah dilakukan, sulit rasanya untuk menggerakkan atau menyadarkan pemerintah yang ternyata amoral. Mungkin kita perlu melakukan gerakan yang lebih mendasar dan mengakar, tak apa jika semuanya berawal dari dorongan moral. Kita semua perlu terus bergerak, terus melawan, dan jangan sampai terlena dengan kenyamanan fana yang kita rasakan.
Semoga kita semua dapat menyaksikan, terlibat, ataupun sedikit mengambil peran untuk mendorong perubahan. Mari rapatkan barisan, saling dukung dan saling jaga. Percayalah, Tuhan bersama orang-orang yang melawan.Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan!
PERIHAL ANARKISME YANG KERAP DISALAHARTIKAN
Pemahaman yang masih menganggap anarkis dan anarkisme semata-mata sebagai sebuah tindakan kekerasan, kerusuhan atau vandalisme adalah kesalahpahaman yang harus segera dihentikan. Sebab sebagaimana yang diungkapkan oleh Emma Goldman (seorang anarkis yang hidup pada rentang awal abad ke-20), “Mereka yang memandang anarkisme sebagai kekerasan dan perusakan, baik seorang yang cerdas atau massa yang bodoh, hanya menghakimi tanpa mengetahui secara menyeluruh soal subjek tersebut”.
Secara etimologis, anarkisme berakar dari bahasa Yunani yang berarti tanpa pemerintahan atau tanpa otoritas hierarkis. Istilah tersebut merujuk pada konsep sosial yang bergerak untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarki dengan tujuan kebebasan dan kesetaraan yang saling mendukung.
Sedangkan anarkis merupakan sebutan untuk orang yang menganut paham anarkisme. Kedua istilah tersebut sudah jelas tidak memiliki kesamaan dengan tindakan kekerasan. Secara lebih jauh, anarkisme justru adalah upaya mengakhiri kekerasan itu sendiri. Upaya menjauhkan diri dari sifat hierarkis yang berjalan begitu lekat dengan otoritarian dan kekerasan.
Lantas mengapa anarkisme kerap disalahartikan sebagai kekerasan?
Di Indonesia, sejak dari masa orde baru silam, bentuk paling nyata dari kekuasaan bernama negara dan rentetan hierarkinya lah yang secara masif menyebarkan kesalahpahaman ini. Tipu daya ini bergantian dirawat bersamaan dengan isu kebangkitan komunisme dan antek asing yang tak pernah dibuktikan secara nyata (omon-omon).
Tuduhan yang dilakukan oleh aparat terhadap massa aksi Mayday 2019 di Bandung dan Makassar, klaim penangkapan ketua anarko (sangat amat lucu), mengartikan anarkis sebagai tindakan kekerasan, hingga polarisasi massa aksi hanya karena ia memakai baju hitam, menjadi bukti kuat bahwa negara masih menjadi inang bagi orde baru hingga hari ini.
Sayangnya, kesalahpahaman ini menyebar luas di masyarakat termasuk dalam media-media pemberitaan. Oleh sebab itu, berikut terdapat beberapa rekomendasi bacaan (bebas hak cipta, temukan di Internet Archive) bagi siapa pun yang ingin terbebas dari kesalahpahaman tersebut:
ABCANARKISME AlexanderBerkman
INIBUKAN REVOLUSIKU EmmaGoldman
PETUALANGANANARKIS KECIL BodhiIA
BANGKIT, DAN TERBUNUH JUGA.
Lalu, kapan antreanmu?
Diam, kau akan ditembak jika bersuara!
Laras panjang itu akan menari di pelipismu, membabi buta kepada siapa saja yang bersuara. Menjadikan setiap kata seharga nyawa, setiap bisik menuju langkah tiada.
Bungkam, KAMI dibungkam! Dipaksa sehat di tempat yang SAKIT! Dalam hening yang kau paksakan ini, Menurutmu, siapa yang lebih dulu MATI? Siapa yang akan lebih dulu ditembak? Apakah tubuh kami yang rebah di tanah basah? Atau nuranimu yang telah lama jadi arang dan punah? Sebab peluru memang bisa menembus daging, tapi ia takkan pernah sanggup membungkam gema kebenaran yang hening.
Lihat sekelilingmu. Negara ini penuh jebakan. Jebakan yang sama, yang kau tanam untuk kami, kini merambati kakimu sendiri. Setiap jeritan yang kau bungkam menjadi tali, siap menyentakmu saat kau acuh tak peduli.
Maka jangan terlalu pongah dengan seragam dan senjatamu.
Ia adalah hakim paling adil yang menunggu di ujung jalan.
Kematian tak pernah memihak pada siapapun.
Mati. Kau juga akan Mati. Tunggu saja antreanmu.
RENUNGAN MINGGU, 31 AGUSTUS 2025.
YESAYA10:1-2
10:1 Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, 10:2 untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umat-Ku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda, dan dapat menjarah anak-anak yatim!
[Kapan lagi nulis kondisi negara pakai ayat alkitab? I hope guru sekolah minggu ku bangga]
Celaka, celaka, celakalah yang mereka dapat. Mereka yang hanya omonomon, berjoget bak tiktokers ala tahun 2020 dengan sound jedag-jedug, hidup terlalu berlebih. Mereka yang otaknya cuma muter di angka-angka, di mana yang miskin cuma jadi variabel, dan hak asasi manusia cuma jadi data statistik. Mereka yang dengan santainya ngorbanin orang-orang nggak berdaya demi ambisi pribadi dan kekuasaan. Di depan layar, mereka ngomongin keadilan, tapi di belakang, mereka jadi tiran yang bikin aturan seenak jidat.
Semua ini, perlahan tapi pasti, menumbuhkan amarah yang terpendam di bawah permukaan. Di mata mereka yang sengsara, kekayaan para elite itu bukan lagi simbol kesuksesan, melainkan bukti nyata dari perampasan. Setiap mobil mewah yang melintas, setiap pesta pora yang diunggah ke media sosial, adalah bahan bakar yang membakar emosi mereka.
Saat keadilan terasa tak terjangkau, saat hak-hak dasar diinjak-injak, narasi "eat the rich" mulai menggema, bukan lagi sekadar kiasan kosong. Ia adalah manifestasi dari keputusasaan yang ekstrem. Ia lahir dari kesadaran bahwa sistem yang ada tidak lagi menawarkan solusi. Bagi mereka yang kehilangan segalanya—tanah, pekerjaan, dan masa depan—satu-satunya jalan yang terlihat adalah meruntuhkan fondasi yang dibangun di atas penderitaan mereka.
Ini bukan tentang merebut kekayaan semata, tetapi tentang mengambil kembali keadilan yang dirampas. Ini adalah puncak dari frustasi yang akumulatif, di mana mereka yang dianggap tidak punya apa-apa akhirnya menyadari bahwa mereka memiliki satu hal: jumlah. Dan dalam jumlah, mereka memiliki kekuatan untuk melawan.
Pada akhirnya, seruan "eat the rich" menjadi semacam peringatan. Bahwa ketika kesenjangan sudah terlalu lebar, dan ketika kelaliman menjadi norma, maka mereka yang paling menderita akan bangkit. Bukan untuk menari diiringi musik yang sama, tetapi untuk mengakhiri irama yang telah lama menyakitkan mereka. Dan dalam perlawanan itu, yang paling celaka bukanlah mereka yang kehilangan harta, tetapi mereka yang kehilangan kemanusiaannya sendiri.
MENGABDI DALAM BAYANG KESENGSARAAN
Ketika perintah dikumandangkan, sorak-sorai "kemenangan" memenuhi ruanganmu Menari di atas kesengsaraan, kau hujamkan anak bedil menembus kulit
Layangan beton menghantam ragaku, mematahkan apa yang melekat pada tubuhku Menyisakan kekecewaan atas pengkhianatan
Diperdaya oleh titah sang tiran Berlindung dalam tempurung hukum yang dicurangi Tak sepadan! Kau menjual nurani dan otakmu untuk menjadi alat belaka
RASTRASEWAKOTTAMA AbdiUtamadaripadaNusadanBangsa
Maka, pada bangsa siapa kau mengabdi?
SETELAH KEPERGIAN AFFAN, 28 AGUSTUS 2025
Affan, setelah kepergianmu, kami melambung marah, menuntut keadilan atas tubuhmu yang terbaring di atas aspal. Ratusan orang beringinan mengantarmu pulang, Fan. Kepergianmu menyadarkan banyak kepala: polisi tak pernah ragu untuk menindas rakyatnya sendiri.
Tapi Affan, setelah kepergianmu, realita masih jauh dari kata membaik. Jika mobil Brimob diturunkan pada 28 Agustus lalu, maka sekarang, polisi mulai meluncurkan tembakan ke arah demonstran. Sebuah perintah langsung dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Affan, kita sama-sama anak muda yang berharap esok hari akan sedikit lebih mudah dari hari sebelumnya. Namun rasanya dunia makin hancur saat tenaga medis dan jurnalis terus dihantam polisi. Mereka marah jika direkam. Marah jika aksinya ditonton dunia.
Fan, kami masih berdiri untuk memusnahkan penindasan di tanah ini. Kini beberapa anggota DPR mulai ketakutan, meminta maaf dan berusaha menganulir kebijakan. Tapi ini seharusnya mereka lakukan sebelum kita kehilanganmu, bukan?
Maka atas kegagalan negara untuk menjaga cita-citamu, mimpimu, nyawamu, kami akan senantiasa memperjuangkan keadilan. Agar tidak ada lagi Affan, Gamma, Alif, 135 korban Kanjuruhan, dan jiwa-jiwa lainnya yang jatuh di tangan polisi.
Karena sungguh, kami tidak menginginkan kebebasan yang lahir dari darah di tangan aparat.
PERNYATAAN AKAL-AKALAN
Setelah rakyat berkali-kali bersuara untuk mempertahankan demokrasi yang hampir mati sejak mimpi “si gemoy” terkabul. Mereka, Dewan (katanya) Perwakilan Rakyat yang menjarah harta tuannya dan mengatakan itu adalah hak yang pantas diterimanya (kentut), kini mulai bermunculan dan berlomba merilis pernyataan yang entah apakah mereka mendengar rakyat atau hanya takut hartanya dikuras habis.
Dari semua pernyataan yang dirilis tidak ada tuntutan yang dijawab. Mereka masih berpikir tuannya bodoh dan mudah terbawa empati, padahal yang kami cari–bahkan sudah diberi–adalah solusi.
Pada akhirnya, pernyataan itu hanya akal-akalan para manusia rakus yang takut hartanya digerus–meskipun didapat dari hasil curian.
Negara ini bangsat. Katanya demokrasi, katanya rakyat bebas bersuara. Nyatanya yang turun ke jalan disambut laras panjang. Senjata yang seharusnya dipakai melawan musuh negara malah diarahkan ke rakyat sendiri. Petinggi polisi dengan mulut bangsatnya berani bilang, “tembak massa pakai peluru, ” seolah nyawa manusia cuma boneka uji coba.
Di lapangan, rakyat bawa poster, aparat bawa senjata. Kami bawa suara, mereka bawa perintah pembantaian. Kami teriak keadilan, mereka teriak komando. Bagi mereka, satu perintah atasan lebih sakral daripada seribu jeritan rakyat. Jalan penuh asap, suara tembakan menggema, orang-orang berlarian menyelamatkan diri, dan aparat tertawa seakan sedang menonton pertunjukan.
Video berseliweran di media sosial, moncong senjata diarahkan ke kerumunan. Aparat narsistik norak merasa gagah, bangsat setengah mati dengan laras panjang di tangan. Padahal otak kosong, hati busuk, lebih mirip preman berseragam daripada pelindung masyarakat. Mereka memamerkan seragam, memamerkan kekuasaan, tapi lupa kalau gaji mereka berasal dari uang rakyat yang kini mereka jadikan sasaran.
Petinggi mereka bangga seakan angka korban adalah medali. Dasar bajingan bangsat berjas dinas, memakan gaji rakyat tapi menjadikan rakyat sasaran tembak. Pelayan masyarakat kepala anjing.
This is not democracy. This is a bloody circus run by rotten institutions, greedy lawmakers, and brainless narcissistic cops who mistake their guns for crowns. This is the proof that freedom in this so-called republic has been buried under boots, bullets, and the arrogance of bastards in uniform.
TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 MINGGU TENGGATWAKTU:5SEPTEMBER2025
TUGASPRESIDENPRABOWO
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
TUGASDEWANPERWAKILANRAKYAT
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
TUGASKETUAUMUMPARTAIPOLITIK
Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
TUGASKEPOLISIANREPUBLIKINDONESIA
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
TUGASTNI(TENTARANASIONALINDONESIA)
Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
TUGASKEMENTERIANSEKTOREKONOMI
Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 TAHUN TENGGATWAKTU:31AGUSTUS2026
1.BERSIHKANDANREFORMASI DPRBESAR-BESARAN
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2.REFORMASIPARTAIPOLITIKDAN KUATKANPENGAWASANEKSEKUTIF
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
3.SUSUNRENCANAREFORMASI PERPAJAKANYANGLEBIHADIL
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4.SAHKANDANTEGAKKANUU PERAMPASANASETKORUPTOR
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5.REFORMASIKEPEMIMPINANDANSISTEMDI KEPOLISIANAGARPROFESIONALDANHUMANIS
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6.TNIKEMBALIKEBARAK,TANPA PENGECUALIAN
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7.PERKUATKOMNASHAMDAN LEMBAGAPENGAWASINDEPENDEN
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8.TINJAUULANGKEBIJAKANSEKTOR EKONOMI&KETENAGAKERJAAN
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melibatkan hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
17+8 tuntutan ini adalah rangkuman* atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir, di antaranya:
Tuntutan 7 hari @salsaer @jeromepolin @cherylmarella hasil rembukan jutaan suara rakyat di kolom komentar & Instagram Story.
Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI.
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Pernyataan Sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI.
Pernyataan Sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025.
12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan.
*Rangkuman ini berupaya menangkap esensi dari berbagai sumber referensi di atas dan mungkin tidak mengikutsertakan seluruh detil secara utuh. Rangkuman ini juga tidak bermaksud mengesampingkan tuntutan-tuntutan lain yang mungkin juga beredar di waktu yang sama.
via @malakaproject.id
PROTOKOL KEAMANAN AKSI
Credits: @walikonten @nakaharadz, @hironoisme, @dawgfromthehood, @Logos_Id, @onlytusik, @hyeongjcn, @nicedream_, @cat5u, @Jackjackparrr, @CJournalist_ID, @melfostilia, @Incognitoswan, @regulusaja
APA YANG HARUS DILAKUKAN APABILA TERTANGKAP?
Ketahui hak kamu: hak untuk diam, hak untuk tidak disiksa, hak bebas dari intimidasi atau tindakan lainnya yang mengancam keselamatanmu, dan hak mendapatkan proses hukum yang sewajarnya.
Kamu berhak untuk diberitahu mengenai hak-hak tadi dan bahwa apapun perkataanmu dapat digunakan untuk melawan dirimu di pengadilan.
Tunggu didampingi oleh pengacara atau bantuan hukum lain.
Jangan tanda tangani apapun tanpa adanya pendamping.
PUSAT BANTUAN HUKUM DAN ANTI KRIMINALISASI
JAKARTA 0852-8322-6297 TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI / TAUD
SEMARANG 0823-2423-0247 LBH SEMARANG
PADANG 0821-6929-3527 LBH PADANG
BANDUNG 0852-8322-6297 LBH BANDUNG
MALANG 0822-3125-8328 LBH POS MALANG
MANADO 0853-9769-3642 LBH MANADO
YOGYAKARTA 0895-1062-9630 LBH YOGYAKARTA
PEKANBARU 0895-3792-16947 LBH PEKANBARU
KAL-BAR 0822-5387-1694 LBH KALBAR
SURABAYA 0822-3000-3197 LBH SURABAYA
MAKASSAR 0851-7448-2383 LBH MAKASSAR
SAMARINDA 0822-1361-9449 LBH SAMARINDA
LAMPUNG 0821-8222-2070 LBH BANDAR LAMPUNG
MEDAN 0852-9607-5321 LBH MEDAN
PAPUA 0821-9206-0754 LBH PAPUA
PALEMBANG 0813-6930-0442 LBH PALEMBANG
BALI 0881-0371-87402 LBH BALI
ACEH 0882-1276-5968 LBH BANDA ACEH
PERLENGKAPAN AKSI
KEAMANAN
LOGISTIK
LOGISTIK
PERTOLONGAN PERTAMA
Gas Air Mata
Saat Terpapar:
Jangan panik, segera menjauh dan cari udara segar.
Atur napas pendek-pendek, jangan hirup dalam-dalam.
Jangan sentuh wajah untuk menghindari iritasi lebih lanjut.
Setelah di Tempat Aman:
Bilas mata dengan air bersih/mineral, jangan digosok.
Ganti pakaian yang terkena gas untuk mengurangi iritasi.
Bersihkan wajah dengan tisu basah atau kain lembab.
Yang Harus Dihindari:
Jangan pakai air hangat, pasta gigi, sampo bayi, atau cuka.
Jangan gosok mata, biarkan air mengalir saat membilas.
Jika sesak atau iritasi parah, segera cari bantuan medis.
Terluka dan Tidak Bergerak
Evakuasi korban ke tempat yang aman, jauhkan dari massa aksi di depan.
Tetap bersikap tenang, berikan ruang untuk korban.
Buka payung untuk melindungi korban dari lemparan.
Panggil paramedis atau kunjungi tenda medis.
Apabila memungkinkan, tanyakan gejala yang dialami korban, lalu beritahukan ke paramedis.
Kepanasan, Kelelahan, dan Kehausan (dehidrasi)
Bawa perlengkapan untuk melindungi diri dari sinar matahari atau sumber panas (topi, payung, etc).
Istirahat yang cukup dan siapkan pendinginan.
Minum air yang cukup.
Kenakan pakaian longgar yang nyaman.
Hindari mengkonsumsi makanan berat (nasi, mie, dll) sebelum mengikuti aksi karena bisa memberi panas ke tubuh dan proses pencernaan yang lebih berat.
Selama aksi berlangsung, kamu juga bisa konsumsi makanan yang memiliki energi dan nutrisi yang cukup, seperti: Pisang, Energy Bar, Coklat Batangan
Penanganan Luka Ringan
Jika memungkinkan, ikuti kursus P3K atau latihan mandiri sebelum aksi.
Jika terjadi pendarahan, sebaiknya hubungi tim medis.
Jika tidak ada pendarahan (lecet, tergores, dll) bersihkan luka dengan larutan garam.
Jika ada pendarahan, berikan tekanan lembut pada luka dengan kain kasa atau kain bersih sampai pendarahan berhenti.
Tutup seluruh luka dengan pembersih steril dan sesuai dengan ukuran lukanya dengan kain kasa atau bantalan anti-lengket.
Jika perlu, kencangkan ikatan perban atau pita untuk memastikan sirkulasi darah tetap memadai (perlu kroscek).
SEBELUM AKSI
INGAT!
Pahami tuntutan aksi.
Gabung dengan teman atau kelompok biar lebih aman.
Pelajari akses lokasi aksi & rute evakuasi.
Kalau bawa kendaraan, parkir jauh dari lokasi. Paling aman pakai transportasi umum.
Simpan nomor penting (LBH, KORLAP, dll) buat keadaan darurat.
Bawa alat penyampaian aspirasi (poster, spanduk, stiker).
Pakai aplikasi aman buat komunikasi (Signal/Telegram mode rahasia).
Backup data penting & amankan HP pakai PIN/password.
Cek cuaca dan siapin perlindungan tambahan (sunscreen, topi, jas hujan).
Beri tahu orang terpercaya soal rencana aksi.
Pakai baju & sepatu nyaman buat banyak gerak.
Kalau pakai kacamata, pilih yang olahraga.
JANGAN!
Jangan Sendirian – Selalu bersama minimal satu teman.
Jangan Parkir di Tempat Terbuka – Pilih lokasi yang lebih aman.
Jangan Bawa Identitas Asli – Cukup salinan jika perlu.
Jangan Aktifkan GPS – Matikan fitur pelacak otomatis.
Jangan Gunakan Sidik Jari/Face ID – Pakai pola atau kode untuk HP.
Jangan Pakai Softlens – Bisa berbahaya di kondisi tertentu.
Jangan Pakai Pakaian yang Menghambat Gerak – Pilih yang nyaman dan tidak mencolok.
SAAT AKSI
INGAT!
Tetap bersama kelompok, satu komando!
Jaga ketenangan & fokus meski situasi mulai memanas.
Pastikan tubuh tetap fit (cukup minum, makan, & istirahat).
Rekam jika ada kekerasan atau korban luka, lalu teriakkan “Medis!!” atau “Bukan warga!!”
Bantu arahkan korban ke posko medis terdekat.
Kalau keadaan mendesak, segera mundur lewat jalur evakuasi yang sudah disiapkan.
Lakukan transaksi hanya pakai uang tunai.
Kalau terpisah, langsung menuju titik kumpul darurat (contoh: stasiun terdekat).
JANGAN!
Jangan bercerai dari kelompok tanpa rencana.
Jangan panik atau ikut terpancing emosi.
Jangan lupa makan/minum biar nggak tumbang di tengah aksi.
Jangan buka aplikasi pribadi di HP saat aksi berlangsung.
Jangan terlibat konfrontasi fisik. Prioritaskan de-eskalasi!
Jangan tergiur ajakan menjarah
Jangan mengajak dan mau diajak merusak fasilitas umum
Jangan terprovokasi isu di luar tuntutan, khususnya isu ras
Kami membutuhkan bantuan kamu untuk mempebanyak zine ini!
atau merilis edisi selanjutnya
RADARBIRU
Teks, Berita, Opini, Grafis, Fotografi: Keluarga Besar Program Studi Jurnalistik Fikom Unpad & Internet
Produksi:TrotterTales Publishing @trottertales.co