Baca PDF (OCR): Segi-segi hukum peraturan perkawinan tjampuran

SEGI -SEGI HUKUM PERATURAN

PERKAWINAN TJAMPURAN

DEC 30 1958

UNIVERSITY CALI PA

GOUW GIOK SIONG )

SEGI -SEGI HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN

SEGI-SEGI HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN (Staatsblad 1898 No. 158)

DISERTASI UNTUK MEMPEROLEH DERADJAT DOKTOR DALAM ILMU HUKUM PADA UNIVERSITET INDONESIA DI DJAKARTA , DENGAN TANGGUNGAN PRESIDEN UNIVERSITET PROF . BAHDER DJOHAN GELAR MARAH BESAR , JANG AKAN DIPERTAHANKAN TERHADAP KEBERATAN2 DARI PIHAK FAKULTET HUKUM DAN PENGETAHUAN MASJARAKAT PADA BULAN DJANUARI , HARI SAPTU , TANGGAL 22 , TAHUN 1955 , DJAM 11 , DALAM AULA UNIVERSITET

OLEH :

GOUW GIOK SIONG LAHIR DI DJAKARTA TAHUN 1928

PERTJETAKAN EXPRESS DJAKARTA

PROMOTOR :

PROF . MR . G. J. RESINK

Kepada Isteriku

Kepada Ajah-Ibuku

ISI :

DAFTAR SINGKATAN -SINGKATAN 10 KATA PENGANTAR • 12 SUATU PERSPEKTIP SEDJARAH BERDASARKAN SOSIOLOGI HUKUM · . BAB IA 15 Perkawinan tjampuran dalam masjarakat kolonial 15 a Perkawinan tjampuran antara-tempat (interlocaal ) 16 b Perkawinan tjampuran antar-agama (interreligieus ) 18 C Perkawinan tjampuran antara-golongan -rakjat ( intergentiel ) 21 B Perkawinan tjampuran dalam masjarakat postkolonial • 34 BAB II BEBERAPA SEGI-SEGI SEDJARAH HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN 68 A Sedjarah pendahuluan tidak langsung . 68 a Pasal 15 Ov S. 1848/10 . 68 75 b S. 1861/38 dan S. 1874/63 c Sedjarah jurisprudensi 78 B 83 Sedjarah langsung dari GHR a Rapat Perhimpunan Ahli-Hukum Hindia Belanda 1887 8538383 b Rentjana GHR. C Hukum internasional sebagai latar belakang dan 86 suasana GHR . (pasal 2 dan 10 ) . . C Sedjarah perundang -undangan sesudahnja GHR 88 888 a S. 1901/348 dan selandjutnja 89 b Pasal 17 dan 18 Reglemen Agraria untuk Gubernemen Sumatra Barat S. 1915/98 . · 92 C S. 1918/827 : Pasal 12 ajat 4 Reglemen Tanah Partikelir sebelah Barat Tjimanuk S. 1912/422 93 d S. 1926 /421 ,,ten eerste " sub 3 , S. 1913/702 pasal 3 ajat 3 94 e Peraturan Peralihan dan Perselisihan dalam S. 1933/74 · • 95 BAB III- LINGKUNGAN -KEKUASAAN -HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN . · 104 A Lingkungan -kuasa-waktu ( tijdsgebied) GHR (pasal 105 2 , 10 dan 11) . . GHR B Lingkungan -kuasatempat (ruimtegebied) (pasal 10 ) . • 115 C Lingkungan -kuasa-peribadi (personengebied) setjara abstrak dari GHR (pasal 1) . . . . 117 BAB IV ― LINGKUNGAN -KUASA -PERIBADI KONKRIT DARI PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN . 121 Perkawinan internasional . 121 В Perkawinan antara -regio • 123 ABC Perkawinan tjampuran antara -tempat . 124 • 129 a Pendapat sardjana hukum aa Jang ,, luas " 129 bb jang ,,sempit " 134 135 CC jang ,,setengah -luas -setengah -sempit " dd Pendirian kami . 135 • 137 b Jurisprudensi D Perkawinan tjampuran antar -agama 140 E Perkawinan tjampuran antara -golongan 147 SCHEMA 160 BAB V PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN DALAM PRAKTEK HUKUM 168

BAB VI- SUATU PERSPEKTIP KEMUDIAN HARI BERSIFAT POLITIK-HUKUM . 188

TABEL-TABEL • 203 LAMPIRAN-LAMPIRAN • 242 SAMENVATTING 256 SUMMARY . 260 DAFTAR ISTILAH 264 DAFTAR BATJAAN . • 267 DAFTAR KEPUTUSAN² JANG DIBITJARAKAN 274 REGISTER NAMA DAN HAL-HAL . 279

DAFTAR SINGKATAN -SINGKATAN .

AB : Algemeene bepalingen van wetgeving voor Indonesië .

a.j.d.d.m. atau jang dipersamakan dengan mereka.

Arr . rechtbank : Arrondissementsrechtbank .

Bb Bijblad op het Staatsblad van Indonesië .

B.W. : Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (Nederlands Burgerlijk wetboek , disingkatkan dengan Ned. BW atau N. BW).

diss . : dissertatie.

D.P.R.D.S. : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara .

D.P.R.S. : Dewan Perwakilan Rakjat Sementara-Republik Indonesia .

G.H. : Gemengde Huwelijken , Staatsblad 1898 No. 158, Serie Wetgeving voor Nederlandsch -Indië , Officieële bescheiden, met eenige aantekeningen, Batavia 1899 , I dan II, 1901 .

GHR : Regeling op de Gemengde Huwelijken , Koninklijk Besluit van 29 December 1896 No. 23 , Staatsblad 1898 No. 158 .

Handelingen : Handelingen der Nederlandsch -Indische Juristenvereeniging, 1887, Derde Jaargang , II , Verslag van het verhandelde in de bijeenkomsten der NederlandschIndische Juristenvereeniging op 25 , 27 en 29 Juni 1887 te Batavia .

HGH : Hooggerechtshof .

H.I.Z, : Hof Islamietische Zaken .

HMGH : Hoog Militair Gerechtshof .

HOCI : Huwelijksordonnantie Christen -Indonesiërs Java, Minahasa en Amboina , Ordonnantie van 15 Februari 1933 , Staatsblad 1933 No. 74.

IS : Indische Staatsregeling.

I.V. : Indisch Verslag .

K. : Kamer .

K.B. : Koninklijk Besluit .

K.I.T.L.V.N.I. Koninklijk Instituut voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch -Indië .

Komisi-Visman Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen .

KUHP Kitab Undang -undang Hukum Pidana .

K.V. : Koloniaal Verslag .

Ldr : Landraad .

L.N. : Lembaran Negara Republik Indonesia .

N.I.S.W. : Nederlandsch Indisch Strafwetboek .

O.M. : Openbaar Ministerie .

Ov. : Bepalingen omtrent de invoering vanen den overgang tot de nieuwe wetgeving.

: Officier van Justitie O.v.J.

Panitya Negara : Staatscommissie voor de herziening van de Indische wetgeving op privaatrechtelijk gebied .

Praeadvies Mr. L. W. C. van den Berg dan Mr. H. Bakker , ,,Voldoet de wetgeving betreffende huwelijken tusschen personen behoorende tot de beide staatkundige categoriën der Nederlandsch Indische bevolking (die der Eropeanen en met hen , en die der Inlanders en met hen gelijkgestelden) aan de maatschappelijke behoefte ? Zoo neen, welke wijzigingen zijn noodig ?".

Res . Ger . : Residentiegerecht .

RR : Regeeringsreglement .

R.R.T. : Republik Rakjat Tiongkok.

RV : Reglement op de Rechtsvordering .

RvJ : Raad van Justitie .

R.v.O. : Rechtbank van Omgang .

S : Staatsblad van Indonesië . (Nederlands Staatsblad disingkatkan dengan N.S. atau Ned. S.).

T ,,Het Recht in Nederlandsch -Indië " dan ,,Indisch : Tijdschrift van het Recht " .

UUDS -RI : Undang -undang Dasar Sementara Republik Indonesia 17 Agustus 1950 .

VOC : Vereenigde Oost Indische Compagnie .

W : Indisch Weekblad van het Recht .

W en A : Wet en Adat.

W.v.S. : Wetboek van Strafrecht voor Indonesië .

KATA PENGANTAR

Dari pelbagai hal jang mendorong untuk ditulisnja disertasi ini , pertama -tama harus disebut aktualitet dari masalah perkawinan tjampuran . Aspek aktualitet ini semoga akan dapat dibuktikan dalam bab I dan VI.

Bagaimana peraturan -peraturan perkawinan tjampuran dalam hidup sehari-hari berkembang , bagaimana adanja hubungan antara hukum dan masjarakat , itu adalah soal hukum sosiologi , jang akan disadjikan dalam bab pertama .

Sesuatu pembahasan tanpa memperhatikan perkembangan sedjarah dari objek jang diselidiki , tentunja tak akan sempurna . Maka bab I perlu disusul dengan bab II mengenai sedjarah -hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken , S. 1898 No. 158 ). Bahan -bahan sedjarah ini ternjata sudah hampir tidak terdapat lagi di negeri kita . Demikianlah Praeadvies -praeadvies dari Mrs. L. W. C. van den Berg dan H. Bakker , dan risalah perundinganperundingan dari rapat tahunan Perhimpunan Ahli-Hukum Hindia Belanda tahun 1887, jang memperbintjangkan praeadvies -praeadvies tersebut, tidak tersedia lagi dalam perpustakaan -perpustakaan terlengkap disini . Karenanja , harus diminta pertolongan dari Rijksuniversiteit di Leiden dan Stichting voor de Culturele Samenwerking di Amsterdam . Bila kedua organisasi tersebut tidak membantu dengan mengirimkan kepada kami microfilm dan fotocopie jang dibutuhkan , terang bab I dan bab II tak dapat dibuat seperti sekarang ini . Djuga dari buku jang berisi bahan -bahan resmi dengan komentaar -komentaarnja atas Peraturan Perkawinan Tjampuran , buah pena Mr. I. A. Nederburgh , hanja ketinggalan beberapa exemplaar pada perpustakaan Kementerian Kehakiman . Maka alasan kedua dari ditulisnja disertasi ini, ialah mentjegah hilangnja bahan -bahan jang masih ketinggalan ini .

Disamping itu, sebagai alasan ketiga, dirasakan perlu untuk menghimpun keputusan -keputusan hakim mengenai perkawinan tjampuran jang telah disiarkan dalam berbagai publikasi . Dengan demikian kita akan memperoleh gambaran bagaimana berlangsungnja penglakPeraturan Perkawinan Tjampuran dalam praktek -hukum . sanaan

Setahu kami , hal tersebut hingga kini belum pernah dilakukan . Bagian praktek hukum ini akan merupakan bab III , IV dan V dari tulisan ini. Kami rasa dapat dipertanggung djawabkan untuk mengadakan pembitjaraan dalam tiap bab tersendiri ini , jang walaupun terpisah namun berseanjaman satu dengan lain . Dalam bab III akan dikupas lingkungan-kekuasaan -hukum (gebied), terdiri dari lingkungan -kuasa-waktu , tempat dan peribadi ( tijds- , ruimte- , en personengebied) dari peraturan tersebut. Dari jang tersebut achir ini dalam bab III hanja dibentangkan bagian jang abstrak -teoretis. Dalam bab IV jang menjusul akan dibitjarakan bagian lebih konkrit dengan illustrasi peristiwa² perkawinan tjampuran jang telah sampai pada tangan hakim . Bab V akan melandjutkan pemandangan kita dengan lingkungan -kuasa-soal-soal (zakengebied).

Sesudah menoleh kebelakang dengan memberikan pemandangan dalam sedjarah jang mempengaruhi keadaan pada waktu ini , sekiranja tak dapat ketinggalan sepatah dua patah kata mengenai hari kemudian . Perspektip melihat kedepan ini merupakan alasan ke-empat ditulisnja disertasi ini. Bab VI akan merupakan djuga bab terachir dari uraian kita.

Hasil pekerdjaan jang disadjikan ini adalah djauh dari sempurna . Terutama bahasa Indonesia jang digunakan oleh kami ini , penuh dengan kechilafan . Tak seorang lebih jakin tentang hal ini selain dari kami sendiri . Bahasa kami masih terlampau bersifat ,,pasaran " dan penuh ,,hollandismen " . Sebagai warga -negara Indonesia turunan Tionghoa , kami tidak dapat menulis bahasa Indonesia sebaik orang Indonesia asli berasal dari Sumatra . Semoga kiranja dalam hal ini kami dimaafkan oleh para pembatja , lebih -lebih karena ini adalah disertasi pertama ditulis dalam bahasa Indonesia jang mengupas masalah hukum ( ¹ ). Dari 15 disertasi-disertasi jang ditulis dalam bahasa Belanda sebelum dan sesudah waktu perang di Indonesia serta jang mendahului disertasi ini, dapat kami katakan , dengan perasaan terima kasih dalam bahasa Belanda ,,leringen strekken ", akan tetapi ,,voorbeelden wekken " . Penulis berpengharapan bahwa disertasi jang ditulis dalam bahasa Indonesia akan merupakan tjontoh dan diikuti oleh disertasi-disertasi lain jang lebih baik dan ditulis dalam bahasa Indonesia jang lebih sempurna .

Achirulkalam , disini hendak kami mengutjapkan rasa terima kasih kepada semua mereka jang turut membantu usaha kami dalam menjiapkan buku ini. Suatu aturan tak tertulis menghalangi kami untuk menghaturkan terima kasih ini kepada para guru-guru kami dalam ilmu hukum , dengan tjara lain daripada bentuk disertasi ini . Maka rasa terimakasih kami hanja dapat sampaikan kepada J. M.

Menteri Kehakiman dan J. M. Menteri Agama untuk idzin jang diberikan kepada kami mengadakan publikasi dari surat-surat resmi ; kepada Bibliothecaris Rijks -Universiteit di Leiden dan Stichting voor de Culturele Samenwerking di Amsterdam jang dengan perantaraan Prof. Dr. J. H. A. Logemann memberikan microfilm dan fotocopie kepada kami ; kepada Tuan G. M. Manuputty , Kepala Kantor Tjatatan Sipil Djakarta , jang telah mengidzinkan kami mengadakan penjelidikan dalam arsip kantornja dan memberikan kami keterangan-keterangan jang bermanfaat bagi tudjuan kami ; kepada Lembaga Penjelidikan Masjarakat pada Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masjarakat , chususnja pada Pemimpinnja Drs. J. H. Heeren dan Tuan Soemardi Soeleiman untuk bantuan penjelidikan angka-angka perkawinan tjampuran pada kepenghuluan " di Djakarta Raya dan Kantor -kantor Tjatatan Sipil berbagai tempat ; kepada Kementerian Kehakiman untuk perantaraan menjampaikan formulir -formulir pertanjaan kami kepada Kantor-kantor Tjatatan Sipil tersebut ; kepada Kepala -kepala Kantor Tjatatan Sipil di Sukabumi , Pekalongan , Surabaja , Malang , Kediri , Djember , Medan , Pangkalpinang , Bandjarmasin , Makassar dan Menado untuk angka-angka jang diberikan oleh beliau -beliau ; kepada Mr. Liauw Sian Tek jang mengumpulkan angka-angka dari Kantor Tjatatan Sipil Bandung ; kepada Mr. Rachmat Mangkudilaga dan Mr. Tagor Daulay untuk koreksi bahasa Indonesia kami ; kepada Nj . Mr. Ch. Pieters- Gill dan Miss Betty Lou Kirtley, untuk penjempurnaan ichtisar dalam bahasa Inggeris ; kepada Mr. Lie Oen Hock , Ketua Pengadilan Negeri di Djakarta dan Mr. Dr. Tan Kian Lok untuk petundjuk -petundjuk dan nasehat-nasehat jang berharga ; kepada Mr. Liem Koen Seng, Tuan Tan Eng Sin, Tuan dan Njonja Ch. Meyer , Tuan Lee Geok Peng , Tuan Tan Peng Tjiang, Tan Peng Djin , Tan Giok Kim , Lie Tek Long dan Tjoa Eng Ho , pemilik dan pemimpin tehnis Pertjetakan Express ; kepada pimpinan dan para pembantu perpustakaan -perpustakaan Lembaga Kebudajaan Indonesia ,,Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen " , Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masjarakat , Fakultet Sastra dan Filsafat , Kementerian Kehakiman dan last but not least , kawan -kawan sedjawatan kantor pengatjara kami , Mrs. Iwa Kusuma Sumantri , Soeprapto dan Lukman Hanafiah , jang dengan pengorbanan diri telah mengatur pekerdjaan sehari-hari kami sedemikian rupa , hingga kami memperoleh waktu terluang untuk mentjurahkan tenaga dan pikiran pada disertasi ini.

BAB I. SUATU PERSPEKTIP SEDJARAH BERDASARKAN SOSIOLOGI-HUKUM .

Perkataan ,, suatu " dalam pokok kalimat bab ini telah digunakan dengan sengadja , karena tidak seorang lebih jakin dari penulis bahwa jang akan disadjikan disini hanja suatu tjara membahas, disamping lain -lain tjara jang mungkin lebih sempurna . Maksud perkataan ini ialah agar supaja pembatja djangan mengharap akan menemukan pada garis-garis dibawah ini suatu kupasan tentang sosiologi -hukum mengenai perkawinan tjampuran jang serba lengkap (uitputtend) . Sebagai pengedjar ilmu hukum jang telah memperoleh pendidikannja pada Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia , jang belum mempunjai sosiologi -hukum sebagai mata-peladjaran tersendiri , amat terasa kekurangan kami ini. Dibawah ini kami sekedar hendak memberikan lukisan kasar dari kenjataan -kenjataan sosial jang ,,juridisch relevant " , se-olah -olah sepintas lalu memandang ,, rechtelijke werkelijkheid ” dari Sinzheimer ( ¹), atau „ ,full social reality of law " dari Gurvitch (2) .

Perkataan ,,sedjarah" adalah terdjemahan dari „,verleden" bahasa Belanda . Untuk suatu pengertian jang baik dari keadaan sekarang di lapangan objek -pemeriksaan kita , keadaan jang telah lampau tak dapat dikesampingkan sama sekali . Dalam pada itu disini harus diadakan pembatasan. Sebagai permulaan tindjauan telah kami pilih pertengahan abad ke- 19 . Pada waktu itu mulai berlaku perundang -undangan baru , jang sedjarah -hukumnja tjukup diketahui oleh kita , untuk dapat memetik dari padanja hal-hal jang ,,juridisch relevant" untuk pengertian masalah perkawinan tjampuran . Walaupun demikian , satu dua patah kata-kata tentang keadaan sebelum itu , kadang -kadang susah ketinggalan .

Penindjauan bab I ini akan dibuka dengan penjelidikan soal perkawinan tjampuran dalam masjarakat kolonial (A), sedangkan pada achirnja akan ditutup dengan keadaan dalam alam-nasional (B), jang sesungguhnja masih memperlihatkan dalam banjak hal tjorak - tjorak post-kolonial jang mendjadi tambah njata terlihat dari sudut sosial .

A. Perkawinan tjampuran dalam masjarakat kolonial.

Mula-mula harus ditetapkan apa jang kami artikan dengan istilah ,,perkawinan tjampuran ". Istilah jang dipakai disini ialah dari Peraturan Perkawinan Tjampuran , jang merupakan objek sebenarnja dari disertasi ini . Beslit Keradjaan 29 Desember 1896 No. 23 , S. 1898/

158 (,,Regeling op de gemengde huwelijken ", selandjutnja disingkatkan GHR) memberi definisi sebagai berikut : ,,perkawinan dari orangorang jang di Indonesia berada dibawah hukum jang berlainan " (pasal 1 ). Tindjauan kami akan terbatas pada dan berputar sekitar GHR ini . Dalam pada itu kami pun chusus akan membitjarakan pelbagai matjam perkawinan tjampuran jang terdapat di Indonesia . Batjaanbatjaan tentang perkawinan tjampuran diluar negeri tidak akan atau tak setjara langsung disebut dalam hubungan pembahasan ini .

,,Hukum jang berlainan ini ", antaranja dapat disebabkan , karena perbedaan kewarga -negaraan, kependudukan dalam pelbagai „ regio " Keradjaan Belanda , golongan rakjat (bevolkingsgroep , landaard ), tempat kediaman atau agama . Dengan demikian kita dapatkan perkawinan tjampuran internasional , perkawinan tjampuran antararegio ( interregionaal ), perkawinan tjampuran antaratempat (interlocaal), perkawinan tjampuran antara-golongan ( intergentiel) dan antaragama. Semua ini akan ditindjau dan dikupas lebih dalam di bab III dan IV pada waktu kita membitjarakan segi -segi hukum dari isi dan arti pasal -pasal mengenai lingkungan -kuasa -peribadi dari GHR .GHR hanja dapat dimengerti dengan baik , bila kita mengetahui latar belakang sosialnja . Latar belakang sosial intern ini akan mendjadi pokok uraian bagian bab ini .

Untuk memudahkan pembitjaraan kami rasa perlu untuk membagi keputusan kita dalam tiga bagian menurut perintjian jang pula diikuti dalam bab -bab selandjutnja : perkawinan tjampuran antaratempat ( perkawinan tjampuran antar -agama ( dan perkawinan a ) b ) tjampuran antara -golongan -rakjat ( Perkawinan antara orang -orang c ). jang berkewarganegaraan berbeda , kami rasa tak perlu untuk dibitjarakan tersendiri ,mengingat bahwa bagi Indonesia untuk sebagian besar hubungan sematjam ini , dalam segi -segi sosial bertalian erat dengan hubungan antara -golongan ,maka apa jang disadjikan dibawah berarti pula bagi jang pertama disebut ini . Demikian pula halnja c dengan perkawinan antara -regio . Karena tambahan lagi sesudah tanggal 27 Desember 1949 , hubungan ini merupakan sedjarah , kami anggap tak perlu untuk membitjarakannja tersendiri . Pembitjaraan mengenai bagian -bagian ini akan dilakukan kelak dalam bab III dan IV dibawah .

a . Perkawinan tjampuran antara -tempat (interlocaal ).

Tentang perkawinan tjampuran antara -tempat ini tjukup disini dengan uraian singkat ,mengingat dalam bab III akan diutarakan lebih mendalam mengenai hal tersebut . Hanja perlu diterangkan bahwa dengan istilah perkawinan tjampuran antaratempat dalam uraian kita dimaksudkan terutama perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri jang berasal dari suku bangsa atau daerah berlainan dan hidup dalam pelbagai lingkungan hukum (rechtssferen, rechtskringen ) . Mitsalnja perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda , seorang Djawa dengan wanita Lampong dan sebagainja .

Perkawinan matjam ini merupakan jang tertua dari segala rupa perkawinan tjampuran di Indonesia (terlihat dari kesatuan kepulauan Indonesia sekarang).

Sebelum 1924 djuga terdapat perkawinan tjampuran interlokal antara orang -orang Tionghoa , sedangkan sekarang mungkin masih ada perkawinan interlokal antara orang-orang Arab jang berasal dari tempat berlainan (mitsalnja antara Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan ), tetapi perkawinan sematjam ini boleh diabaikan djikalau dibandingkan djumlahnja dengan djumlah perkawinan interlokal antara orang-orang Indonesia sendiri .

Dalam literatur mengenai perkawinan tjampuran terdapat perbedaan faham apakah perkawinan -perkawinan sematjam itu termasuk pula dalam definisi pasal 1 GHR. Dalam bab III akan kami bentangkan pendapat-pendapat para sardjana hukum mengenai hal ini. Sekarang hanja perlu diberitahukan bahwa menurut pandangan kami perkawinan -perkawinan tjampuran antaratempat itu termasuk pula dalam lingkungan kekuasaan (gebied) dari GHR.

Sudah mendjadi pengetahuan umum bahwa makin tertutup suatu masjarakat , makin besar perasaan menentang terhadap perkawinan-perkawinan dengan orang-orang dari luar . Oleh Mallinckrodt (3) telah diuraikan dengan djelas proses pembukaan masjarakatmasjarakat primitip di Kalimantan . Mula-mula orang -orang luar dianggap sebagai suatu bahaja besar. Pergaulan dengan mereka sedapat-dapatnja dikurangi , perkawinan -perkawinan tjampuran antaratempat sangat sedikit . Suku -suku Dajak ini mula-mula merupakan masjarakat -masjarakat tersendiri jang tak hendak bergaul dengan masjarakat -masjarakat tetangga karena takut akan bahaja magis dari luar . Perkawinan seorang perempuan dari suku tertutup dengan orang asing, akan membawa akibat buruk dari ,,vreemdenmagie" itu , bukan sadja bagi perempuan tersebut, tetapi djuga bagi masjarakatnja . Akan tetapi , kita saksikan , bahwa apabila kontak dengan ,,dunia luar " bertambah , umpamanja karena berpindahan - tempat setjara besarbesaran (volksverhuizing ) semakin tipislah ketakutan ini . Semakin kurang orang -orang asing ini dipandang sebagai ,,duivelendragers ", maka semakin banjak terdjadi perkawinan interlokal .

Perkawinan tjampuran ternjata tak terlarang setjara mutlak oleh sesuatu peraturan adat, akan tetapi dianggap sebagai sunnah (aanbevelenswaardig ) untuk kawin dalam suku sendiri . Kendor -kakunja hal jang belakangan ini tergantung pada keadaan masjarakat -masjarakat suku masing-masing. „ Hoe verder zich het gemeenschapsleven ontwikkelt , vooral door grooter verkeer als gevolg van verkregen rust, hoe meer de stamband verslapt en de godsdienstige ideeën zich wijzigen , des te meer komt huwelijk buiten de bloedgemeenschap voor " . (4)

Pada proses perkembangan masjarakat -masjarakat primitip ini dapat sekiranja kita bertjermin . Menurut perasaan kami , apa jang dikemukakan Mallinckrodt ini , pada umumnja dapat dianggap berlaku dipelbagai daerah Nusantara kita , walaupun tentu disana sini terdapat struktur -masjarakat jang berlainan . Djika kita mengingat proses pembukaan masjarakat seperti dialami kita pada tahun-tahun belakangan dari abad ke-20 (5) , njatalah bahwa karena perbaikan perhubungan dan tambah sempurnanja pendidikan dapat dilihat bahwa perkawinan -perkawinan tjampuran antaratempat dikalangan rakjat Indonesia sendiri semakin lama akan semakin bertambah . Kita akan kembali pada persoalan ini pada waktu membitjarakan keadaan masjarakat dalam alam post-kolonial dibawah .

b. Perkawinan tjampuran antar-agama ( interreligieus ).

Djuga mengenai soal apakah perkawinan antara mereka dari satu golongan -rakjat (landaard ) tetapi berlainan agama , termasuk istilah perkawinan tjampuran dari GHR, terdapat pertentangan dalam praktek . Soal ini akan dikupas lebih djauh dibawah dalam bab IV Disini sudah dapat dinjatakan bahwa karena kami menganut interpretasi jang luas dari pasal 1 GHR, perkawinan antar-agama ini djuga termasuk lingkungan pembitjaraan kita .

Dalam dunia kompeni hingga tahun 1848 , keagamaan digunakan sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan tjampuran (6) . Sesuai struktur masjarakat jang terdapat pada waktu itu , agama jang dianut oleh penguasa , ialah agama Nasrani , didjadikan pegangan . Barrière -agama dipakai untuk melindungi golongan Belanda . Seorang Keristen tidak dapat menikah dengan seorang bukan Keristen . Karena tak sesuai dengan keadaan zaman, dengan pasal 15 Ov dari 1848, pendirian ini dilepaskan . Dalam tahun 1901 malah dianggap perlu untuk menambah GHR dengan ketentuan pasal 7 ajat 2, bahwa perbedaan agama tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu

RALAT

h. 11 garis 18 dari atas : Eropeanen , seharusnja : Europeanen h. 104 garis 13 dari atas : Logeman , seharusnja : Logemann h. 143 garis 5 dari atas : dianggap berlaku , seharusnja : dianggap oleh tergugat berlaku h. 152 garis 13 dari atas : listrik , seharusnja : gas h. 161 garis 10 dari atas : antara tempat , antara-golongan , seharusnja : antara tempat dengan antara golongan h. 161 garis 11 dari atas : atau antar-agama , seharusnja : dan antar-agama h. 161 garis 23 dari atas : berlainan ; seharusnja : berlainan ) ; h. 166 garis 1 dari atas : h. 19, seharusnja : h. 154 h. 167 garis 4 dari atas : (Zekie bin Ahmar ) M. , seharusnja : (Zekie bin Ahmar ) dengan M. h. 174 garis 7 dari bawah : Djakarta dihadapan , seharusnja : Djakarta dan Djokdjakarta dihadapan , dibelakang 11 Pebr . 1920 , ditambahkan : h . 78 h. 186 noot ( 14) h. 260 garis 13 dan 14 dari atas : conflicts of law , seharusnja : conflict of laws h. 260 garis 7 dari bawah : performed , seharusnja : concluded . h. 261 garis 10 dari bawah : h. 262 garis 16 dari atas , garis 15 dari bawah, garis 8 dari bawah ; h . 263 garis 2 dari atas , garis 9 dari atas jurisprudence , seharusnja : case law h. 262 garis 9 dari bawah : with higher international law , seharusnja : with international law h. 263 garis 6 dari bawah : contraction , seharusnja : conclusion h. 263 garis 2 dari bawah : folow , seharusnja : follow h. 267 garis 16 dari atas : Berg, Mr. L. W. C. , seharusnja Berg, Mr. L. W. C., van den, h. 268 garis 1 dari atas : Chabot , Mr. H. Th. , seharusnja : Chabot , (Prof.) Mr. H. Th ., h. 271 garis 16 dari atas : T. 154 /359-362 , seharusnja : T. 151 /359-362 h. 271 garis 22 dari atas : Veronachtzaamde uitspraken , seharusnja : - Veronachtzaamde uitspraken

h. 272 garis 9 dari bawah : Wertheim , Dr. W. F. , seharusnja : Wertheim , Prof. Dr. W. F. ,

h. 277 nomor 92 : 140/371 , seharusnja T. 140/371

DALIL-DALIL

1. Sesudah penjerahan kedaulatan perkawinan tjampuran antara orang-orang Indonesia dan Eropah makin bertambah , sedangkan antara orang-orang Indonesia dan Tionghoa makin berkurang .

2. Pendapat bahwa perkawinan tjampuran merupakan gedjala pertama (eerste symptoom ) dari proses pertjampuran (van Hasselt , De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor ChristenIndonesiërs , disertasi Leiden , 1952, h. 103 ) adalah kurang benar . Perkawinan tjampuran sebaliknja seringkali baru dilakukan , sesudah proses peleburan dalam lingkungan hukum fihak jang lain telah (lama) berlangsung .

3. Sjarat harus menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraannja jang lain dalam 1 tahun setelah Undang -undang Kewarganegaran Indonesia berlaku , oleh seorang warganegara Republik Indonesia jang mempunjai kewarganegaraan lain dan tidak memenuhi sjarat-sjarat keturunan termuat dalam pasal 4 Undang -undang tersebut , seperti ditetapkan dalam kalimat kedua ajat 1 pasal peralihan I Rentjana Undang2 tentang Kewarganegaraan Indonesia , jang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat Sementara R.I., tidak membawa akibat hukum hilangnja kewarganegaraan lain itu dan adalah bertentangan dengan perdjandjian internasional .

4. Tafsiran ,,gevestigd " dari pasal 1 sub le Undang -undang Kekaulanegaraan Belanda 10 Pebruari 1910, S. 1910/296 sebagai ,,hoofdverblijf hebbend , metterwoon gevestigd zijn , woonplaats hebbend", seperti diterima baik oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo atas usul Menteri Kehakiman , adalah tepat .

5. Sangat diharapkan perubahan dalam susunan peradilan hingga dalam perkara -perkara pidana jang diantjam dengan hukuman mati atau hukuman pendjara seumur hidup , Pengadilan Negeri mengadili dengan tiga orang hakim (Bandingkan R.U.U. tentang penetapan Undang -undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang tindakan -tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan , kekuasaan dan atjara pengadilan -pengadilan sipil sebagai undang-undang , dari Panitya Ad Hoc D.P.R.S.-R.I. untuk U.U. Darurat No. 1/1951 , ttg . 28 Maret 1953 , pasal 3 sub 3).

6. Suatu ,,Izin menempatkan ruangan " ( lazimnja disebut : V.B. ) , berdasarkan pasal 1 ,,Woonverordening Batavia 1947", J. Crt. 1947/14 , bukan merupakan titel-hukum , seperti dugaan orang biasa . Seorang pemegang V.B. karena tidak mempunjai hubungan sewa dengan pemilik rumah , dapat dikeluarkan oleh jang belakangan ini karena okupasi illegal dengan memperoleh perintah pengosongan dari Panitya Sewa Menjewa berdasarkan ,,Verordening Ontruiming Woningen ", J. Crt . 1947/18 ;

7. Penerimaan mata -peladjaran sosiologi -hukum sebagai sosiologi dari hukum mereka jang hidup diluar hukum adat masjarakatmasjarakat -hukum ketjil , sama perlunja seperti ilmu kebudajaan (culturele anthropologie ) adalah perlu untuk pengertian hukum adat.

8. Larangan pengasingan tanah (vervreemdingsverbod S. 1875/ 179) seharusnja di satu fihak diperluas hingga berlaku pula untuk golongan -golongan tertentu , di lain fihak diperlunak terhadap lain -lain golongan .

9. Dalam rangkaian uraian Louis Wirth,,,The problem of minority groups " (dalam Ralph Linton's, The science of man in the world crisis), golongan minoritet Tionghoa di Indonesia termasuk ,,pluralistic minority " .

10. Berhubung dengan turunnja nilai uang Rupiah, harga sewa rumah dan lain -lain bangunan jang paling tinggi diperkenankan , seperti tertera dalam pasal 3 Tekst Huurcommissie Verordening 1946 (J. Crt. 1946/120 seperti diubah dengan J. Crt. 1949/45 ) sepantasnja dinaikkan .

STELLINGEN

1. Na de souvereiniteitsoverdracht zijn gemengde huwelijken tussen Indonesiërs en Europeanen toegenomen, terwijl zij tussen Indonesiërs en Chinezen zijn afgenomen .

2. De opvatting , dat het gemengde huwelijk een eerste symptoom is van het proces van vermenging (van Hasselt , De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor Christen -Indonesiërs , dissertatie Leiden , 1952 , p . 103 ) is minder juist . Een gemengd huwelijk wordt veeleer pas gesloten , indien het proces van opgaan in de rechtssfeer van de andere partij reeds (ver) gevorderd is .

3. De eis van een verklaring tot het loslaten van de andere nationaliteit binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van de Wet op het Indonesisch Staatsburgerschap , gesteld aan een Indonesisch staatsburger , die ook nog een andere nationaliteit bezit en niet voldoet aan de afstammingsvoorwaarden opgenomen in artikel 4 van genoemde Wet , zoals is vastgesteld in de tweede zin van lid 1 der Eerste overgangsbepaling in het Ontwerp van Wet op het Indonesisch Staatsburgerschap , dat door de Regeering aan de Voorlopige Volksvertegenwoordiging van de Republik Indonesia is aangeboden , heeft niet tot rechtsgevolg dat die andere nationaliteit verloren gaat en is in strijd met internationaal verdragsrecht .

4. De interpretatie van ,, gevestigd " in artikel 1 sub ten le van de Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap van niet-Nederlanders van 10 Februari 1910, S. 1910/296 , als ,,hoofdverblijf hebbend , metterwoon gevestigd zijn , woonplaats hebbend" , welke op voorstel van de Minister van Justitie , door het Kabinet Ali Sastroamidjojo is aanvaard , is juist .

5. Het is wenselijk dat in de samenstelling van de Pengadilan Negeri in strafzaken waarin de doodstraf of levenslange gevangenisstraf wordt bedreigd , verandering wordt gebracht in dier voege , dat de berechting wordt toevertrouwd aan drie rechters (Vergelijk de R.U.U. tentang penetapan Undang -undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang tindakan -tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara pengadilan -pengadilan sipil sebagai undang-undang, van de Panitya Ad Hoc D.P.R.S.-R.I. untuk U.U. Darurat No. 1/1951 , ttg . 28 Maret 1953 , artikel 3 sub 3 ).

6. Een vergunning tot het betrekken van gebouwen (gewoonlijk genoemd V.B. ) op grond van artikel 1 der ,,Woonverordening Batavia 1947", J. Crt. 1947/14 , is geen rechtstitel zoals men gewoonlijk meent . Een V.B. -houder die niet in huurverhouding staat tot de huiseigenaar , kan door de laatste wegens onwettige occupatie daaruit verwijderd worden , met een bevel tot ontruiming van de Huurcommissie op grond van de ,,Verordening Ontruiming Woningen ", J. Crt. 1947/18 .

7. De invoering van het vak rechtssociologie als sociologie van het recht dergenen die geheel of gedeeltelijk onttogen zijn aan het adatrecht der kleine rechtsgemeenschappen is even noodzakelijk als de culturele anthropologie dat is voor het begrip van het adatrecht.

8. Het vervreemdingsverbod (S. 1875/179 ) dient enerzijds te worden uitgebreid tot bepaalde groepen en anderzijds te worden verzacht voor andere groepen.

9. In de opvatting van Louis Wirth,,,The problem of minority groups " (in Ralph Linton's , The science of man in the world crisis , New York, Seventh Printing , 1952 ) valt de Chinese minoriteit in Indonesië onder het begrip ,,pluralistic minority ".

10. In verband met de waardevermindering van de Rupiah dienen billijkheidshalve de maxima der huurprijzen van huizen en andere gebouwen als vastgelegd in artikel 3 der Huurcommissieverordening 1946 (J. Crt. 1946/120 seperti diubah dengan J. Crt. 1949/45 ) te worden verhoogd .

perkawinan tjampuran . Menurut pendjelasan mengenai pasal ini (7), jang mendjadi sebab daripada peraturan itu adalah keadaan di Bali, dimana menurut hukum Hindu jang berlaku seorang wanita kasta Brahma dilarang menikah dengan lelaki kasta rendahan atau takberkasta (sudra) (8). Kollewijn telah mengesankan bahwa penambahan ajat 2 pada pasal 7 GHR ini adalah akibat pengaruh Konperensi untuk Hukum Internasional di Den Haag pada tahun 1900 (9).

Dalam disertasinja mengenai peralihan -agama sebagai soal untuk hukum antara-golongan , Lemaire telah mengupas masalah ini setjara mendalam . Untuk dapat mengatasi larangan dari hukum adat Hindu Bali ini , atjapkali sang lelaki atau kedua fihak beralih memeluk agama lain (10) Perkawinan seorang wanita triwangsa dengan lelaki dari lain agama, seperti dengan orang-orang Arab, Tionghoa (11) atau Djawa , diperbolehkan (12).

Djika hanja salah satu fihak beralih agamanja , sebelum perkawinan dilangsungkan , perkawinan jang semula dimaksudkan sebagai intern , berubah mendjadi perkawinan tjampuran . Akan tetapi, menurut Lemaire , GHR tak patut dianggap berlaku untuk kedjadian ini , oleh karena terdjadinja didalam lingkungan ,,inheemsche rechter”. Djika GHR dianggap berlaku , hal ini bertentangan dengan pasal 130 IS ( 13). Alasan kedua ialah bahwa dalam praktek perkawinan tjampuran dari orang -orang Hindu-Bali dengan orang -orang Djawa atau Sasak selalu dilangsungkan diluar GHR.

Tentang djumlah perkawinan tjampuran sematjam ini di Bali van Vollenhoven menulis : „ Uit de verwantschap van ettelijke Baliërs ― - op Lombok met Sasaks moet men wel afleiden , dat gemengde huweken gemengd zoo naar ras als naar godsdienst allerminst onbekend waren en zijn " (14).

Mengenai keadaan dilingkungan hukum -adat Djawa -Tengah , Djawa -Timur dan Madura ditjatat oleh beliau pula bahwa ,,Niet zeldzaam zijn (of waren) de gevallen, dat de naib een Mohamedaansche en een Christelijke partij voor zich kreeg" ( 15). Kemudian diteruskannja : ,,naar de Mohamedaansche wet is zulk een huwelijk slechts geldig en ook naar de ordonnantie van 1895 (16), is assistentie slechts van pas indien de Christen te voren moslim wordt ".

Lebih djauh terdengar keluhan beliau , bahwa belum djuga ada sanksi hukuman terhadap naib jang dengan sengadja memberikan bantuan dalam perkawinan kepada seorang Keristen , jang perkawinannja belum dibatalkan menurut tjara Nasrani . ( 17)

Menurut van Vollenhoven pula , dilingkungan hukum adat Minahasa seringkali terdjadi perkawinan tjampuran antara orang -orang Keristen dan Moslim. Kebanjakan dalam hal demikian sang isteri beralih kepada agama suaminja ( 18). Djuga di kepulauan Ternate ternjata sering terdjadi perkawinan antara orang-orang Keristen dengan bukan -Keristen . Larangan adat untuk mengadakan perkawinan sedemikian , menurut kesan penulis ini , dapat dikatakan tidak ditaäti sama sekali (19).

Dalam hubungan pembitjaraan perkawinan antar-agama ini , perlu sekiranja ditegaskan , bahwa peralihan agama baru berarti bagi tindjauan kita , jang seperti dikatakan terbatas pada GHR, apabila dengan tindakan itu , jang bersangkutan djuga pindah kedalam suatu lingkungan (rechtssfeer ) lain , hingga baginja berlaku hukum jang lain dari semula. Djadi, peralihan agama umpamanja tidak berarti bagi kita , bilamana fihak-fihak jang bersangkutan adalah orang-orang Eropah atau Tionghoa . Disini perlu disebut pendirian van Hasselt , dalam dissertasinja (2º ), bahwa perkawinan antar-agama sesungguhnja hanja merupakan suatu ,,variant " juridis daripada perkawinan antara-golongan, oleh karena dalam golongan Eropah dan Tionghoa memang terdapat perkawinan -perkawinan jang dilihat dari sudut keagamaan merupakan perkawinan antar-agama , akan tetapi setjara juridis sama sekali tak berarti (irrelevant ) sebagai perkawinan tjampuran menurut GHR .

Lain faktor jang mendjadi sumber pula dari perkawinan tjampuran antar -agama ialah Ordonansi Perkawinan Indonesia -Nasrani Djawa, Minahasa dan Amboina , S. 1933/74 (selandjutnja disingkatkan : HOCI ) . Dalam pendjelasan dari HOCI ini telah ditetapkan , bahwa GHR berlaku pula untuk perkawinan orang -orang Keristen dengan bukan -Keristen segolongan-rakjat Indonesia , sedangkan pasal 75 HOCI membuka djalan untuk menjimpang dari dasar utama GHR, jakni pasal 2 (21).

Agama Nasrani dapat dianggap sebagai agama jang dianut oleh kasta tertinggi dalam masjarakat Hindia Belanda sebelum perang. Malah agama Nasrani itu pernah dapat menggantikan keturunan seperti akan diuraikan dibawah (22) . Orang golongan rendahan dapat beralih kefihak atasan dengan djalan memeluk agama Keristen ini. Orang Indonesia Keristen se -olah -olah berdiri pada perbatasan antara golongan . Djarak pemisah antara orang Eropah dan Indonesia -Nasrani tak begitu djauh . Hal ini harus diingati waktu menindjau keadaan masjarakat dalam daerah-daerah jang dianggap ,,gekerstend " , seperti daerah-daerah jang diliputi oleh HOCI .

Larangan perkawinan karena perbedaan susunan tingkat (standsverschil ) terdapat pula disana sini dalam pelbagai lingkungan hukumadat. Umpamanja di Buru (Maluku) terdapat larangan untuk menikah dengan laki-laki dari tingkat -rendahan . Seperti diketahui hukum Islam mengenal pula larangan sematjam ini (23). Wali fihak perempuan harus memperhatikan hal ini (24). Di kepulauan Amboina larangan ini hanja dapat di-elakkan dengan mengadakan suatu „ inlijfhuwelijk" demi kepentingan keturunan anak -anak sang perempuan ( 25) .

Melihat proses perubahan struktur masjarakat Indonesia , seperti akan dilukiskan dibawah ini , dapat ditarik kesimpulan bahwa djuga perkawinan -perkawinan tjampuran antar -agama ini bertambah pula . Perubahan masjarakat dengan segala pembawaannja , disebabkan meluasnja pendidikan dan tertariknja Indonesia dalam gelanggang perdagangan dan perhubungan sedunia , faham -faham modern dan nasionalistis , sekiranja mendjadi faktor -faktor pendorong jang menjebabkan bertambah banjaknja perkawinan sedemikian .

Di lain fihak pengaruh dari aliran -aliran agama , antaranja dari sebagian penganut agama Islam , seperti akan disinjalir dibawah ini (26), banjak sedikit akan menghambat perkembangan bertambahnja perkawinan tjampuran antar -agama ini, chususnja apabila fihak aspirant-isteri adalah menganut agama Islam . Sajang kita tidak dapat memperoleh angka dalam lingkungan lebih luas daripada angka-angka jang akan disadjikan dibawah ini mengenai perkawinan tjampuran sematjam itu, jang dilangsungkan dimuka kantor Tjatatan Sipil dan para penghulu di wilajah Djakarta -Raya .

C. Perkawinan tjampuran antara-golongan - rakjat (intergentiel).

Masjarakat kolonial adalah masjarakat -kasta.

Hasil penjelidikan sardjana sosiologi Raymond Kennedy (27) almarhum telah menjebarkan kenjataan ini kepada kita , walaupun djauh sebelumnja oleh Gerard Brom sudah dibitjarakan tentang suatu ,,blanke heerserskaste " (28). Istilah ,,kasta" dalam ilmu sosiologi digunakan untuk menundjuk pada adanja bendungan2 (barrières ) jang hampir tak dapat ditembusi dan menghalangi -menghalangi kenaikan sosial (maatschappelijke stijging) dari seseorang (29). Bendungan jang dimaksudkan Raymond Kennedy ialah ,,color line", tjiri universil pertama dari kolonialisme . Tembok ini adalah alas dari segenap masjarakat kolonial . Penduduk asing jang mendjadjah terpisah dari rakjat asli oleh tembok sosial jang tebal serta tinggi , jang hampir tak dapat diliwati . Orang membitjarakan tentang suatu ,, sistim kasta tertutup ", jang bertentangan dengan ,, sistim klassa terbuka ".

Batas -batas -kasta dalam suatu masjarakat -kasta mempunjai dasar sebenarnja dalam perhubungan dan kepentingan sosial, tetapi untuk dan oleh anggauta kasta masing-masing, batas -batas ini di- ,, rationaliseer "-kan dalam kepertjajaan jang agak irrasionil , bahwa batas -batas ini mitsalnja dikehendaki oleh Dewa -dewa atau Tuhan , atau menundjuk kan suatu ,,bovennatuurlijke ", se -tidak - tidaknja ,,bovenwereldlijke " atau ,,buitencultuurlijke orde".

Sebagai akibat dari adanja tembok -tembok pemisah ini , masjarakat kolonial menjolok mata karena hanja sedikit hubungan sosial (sociaal contact) antara kasta jang didjadjah dengan kasta pendjadjah . Dalam pergaulan se -hari -hari , di djalanan -djalanan , perkumpulan dan tempattempat bertamasja nampak dengan tegas ,, distansi ” antara golongan bumiputera dan bangsa kulit putih . Sifat ini adalah suatu tjorak pula dari masjarakat kolonial .

Tjoraktjorak ini dapat dikatakan ada pada tiaptiap masjarakat djadjahan , meskipun dengan pelbagai variasi . Dengan meneruskan hasil-hasil penjelidikan Raymond Kennedy , Wertheim (30) telah membuktikan dengan mejakinkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut djuga terdapat dalam masjarakat Hindia-Belanda , chususnja pasti dalam abad ke- 19 dan sebelumnja . Djuga Furnivall telah berkesimpulan sedemikian (31).

Menurut kenjataan sosial di Hindia-Belanda sedjak abad ke- 19 nampak dualisme disegala lapangan . Dalam lapangan hukum hal ini tampak antaranja dalam perbedaan ,,Europeanen en met dezen gelijkgestelden " dan ,, Inlanders en met dezen gelijkgestelden " (pasal 6 AB, 109 RR) . Kemudian perbedaan ini dilandjutkan dengan membedabedakan tiga matjam golongan rakjat (pasal 163 IS) , sedangkan lebih djauh diadakan perbedaan antara tiga matjam ,,Nederlandsche Onderdanen " (pasal 55 IS).

Berakar dalam dan dipupuk oleh perbedaan dalam perundangundangan ini, dapat dikatakan menurut kenjataan sosial di Hindia Belanda pada zaman itu nampak tiga kasta jang hidup agak terpisah satu sama lain : kasta ,,Eropah ", kasta ,,Timur Asing" dan kasta „ Inlanders ” , (32) . Dalam seluruh lapangan hukum terdapat perbedaan jang bersumber pada pasal2 undang2 tersebut diatas, jaitu dilapangan hukum pidana materiil maupun formil , hukum kerdja , hukum perdata

materiil maupun formil , pembahagian hukum (rechtsbedeeling), kemer22 dekaan bergerak dan bertempat tinggal , beban-beban-masjarakat berupa padjak -padjak , pendidikan , kesempatan mendjadi pegawai negeri, upah dsb . (33) . Dalam kehidupan masjarakat se-hari-hari nampak pula dengan tegas garis-garis kasta ini . Kasta Eropah diliputi dengan pelbagai perlindungan . Sistim ,, hormat " (34), kemewahan jang diperlihatkan „ dengan banjak emas dan bordir -bordiran " , dengan pajong -pajong dan tanda-tanda kehormatan , bahasa Belanda jang hanja boleh dipergunakan oleh orang Belanda (34), pakaian dan kelakuan jang tak dapat digunakan oleh kasta² lain (35), - sekalipun ,,gelijkgesteld " ! perkumpulan -perkumpulan eksklusip , tempattempat umum seperti penginapan -penginapan dan pemandian -pemandian jang hanja menerima orang-orang Eropah, penghargaan jang berlebih -lebihan bagi pekerdjaan dan pekerdja Eropah , adalah tjontohtjontoh bahwa masjarakat Hindia Belanda djuga merupakan masjarakat-kasta.

Kita berterima kasih kepada ilmu -ilmu hukum adat dan ethnologi (culturele anthropologie ), jang pada ,, reflectie " lebih mendalam , djuga memberi penerangan pada struktur hukum daripada lingkungan darimana para sardjana ilmu -ilmu ini berasal , atau dengan mana sardjanasardjana termaksud mempunjai hubungan . Mereka ini pasti adalah jang pertama-tama akan bergembira pada ,, reflectie" sematjam ini , jang diperoleh dengan alat-alat -pengertian ilmu pengetahuan (wetenschappelijke begripsintrumenten ) jang diberikan oleh mereka sendiri . Bagi golongan orang Eropah , chususnja mereka jang berasal dari ,,Nederlandsche stam " , istimewa dalam abad ke - 19 , pada waktu golongan ini masih ketjil , dapat dikatakan bahwa batas-batas -kasta ini adalah agak ,,immobiel " , susunan keluargaan (verwantschapsstelsel) „ patrilineaal ” , „ endogamie” dan monogamie tjorak - tjorak -utama dari sistim perkawinan , sedangkan keagamaannja adalah agama Keristen .

Masing -masing dari empat tjorak -struktur (structuurtrekken ) ini telah bertjermin dan nampak pula dalam hukum .

Segi hukum mengenai ,,immobilitet " ini terdapat pada atjara „ gelijkstelling ”, untuk mana semula ( 1884 ) disjaratkan „ volkomen geschiktheid " untuk masjarakat Eropah (Bb 4029 ) (36), sampai tahun 1894 tetap disertai dengan pemelukan agama Keristen (Bb 4998 ), dan pada permulaan abad ke-20 ( 1913 ) baru diutamakan sjarat kebutuhan -hukum (rechtsbehoeften ) dari jang bersangkutan (Bb 7962). Sifat ini tampak pula dalam lembaga naturalisasi , karena fi'il mana anggauta kasta lain daripada Belanda dapat beralih kedalam kasta Eropah , akan tetapi sesungguhnja tidak diadakan perbedaan apapun antara orang asing dan kaula -Belanda -bukan -Belanda (37). Tjorak ini nampak pula dari kesulitan -kesulitan jang ditumpukkan dalam proses peleburan orang Eropah dalam rakjat bumiputera (38). ,,Impermeabiliteit " dari ,,color -bar " djuga njata dari sjarat untuk mendjadi opsiropsir , jang mensjaratkan bahwa mereka ini sebelumnja wadjib tunduk dahulu pada hukum Eropah .

Segi hukum patrilineal " dari tentang susunan-kekeluargaan orang Eropah di Indonesia lebih njata daripada di negeri Belanda . Disana dan disini fihak suami adalah kepala persekutuanpernikahan (pasal 105 BW), fihak isteri tak dapat melakukan perbuatan -hukum sendiri (handelingsonbekwaam , pasal 108 BW dst ) , dan nama-keturunan dari sang ajah beralih pada anak -anak (kami membatasi diri pada beberapa tjiri spesifik sadja). Tetapi disini tambahan lagi ada lembaga Balai Harta Peninggalan (Weeskamer ) , jang bertindak djika fihak lelaki (ajah) meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak dibawah umur , lembaga mana telah berdiri disini selama lebih dari 300 tahun dan selalu telah dipimpin oleh orangorang lelaki (39). Lebih djauh hal ini dapat dilihat pula dari pasalpasal 275 dan 284 BW, jang typis mendahulukan hukum fihak lelaki sebagai jang memastikan bagi pengesjahan atau pengakuan anakanak (40). Djuga azas hukum intergentil , jang menentukan bahwa anak jang diakui , mengikuti status ajahnja menundjuk kearah ini . Typis pula dalam hubungan ini ialah , bahwa Panitya Negara jang merantjangkan GHR dan terdiri semuanja dari orang Belanda , djuga untuk orang-orang Tionghoa dan Indonesia , tidak dapat mempertimbangkan lain sistim daripada bahwa fihak lelaki adalah kepala dari hubungansuami -isteri (41) .

Dengan istilah „ endogami " kami ingin artikan : ,,kawin dalam golongan sendiri ", tanpa mementingkan chusus arti genealogisnja , seperti djuga antaranja digunakan oleh Friedericy untuk melukiskan ,,de wenschelijkheid om te huwen in een groep, die even hoog is als de zijne " (4¹a).

Segi hukum mengenai tjorak „ endogami ” terutama terlihat dari pasal 15 Ov , jang mensjaratkan pada bakal fihak -mempelai (suami atau isteri ) bukan -Eropah untuk terlebih dahulu tunduk pada hukum perdata dan perniagaan Eropah , hal mana istimewa untuk fihak lelaki bukan -Eropah , dapat dipandang sebagai suatu ,,inlijfhuwelijk ". Untuk berbitjara dengan Kollewijn, dapat dikatakan , bahwa pasal 15 Ov tersebut dimaksudkan untuk ,, afschrikken " fihak lelaki bukan -Eropah untuk kawin dengan perempuan Eropah. Dengan demikian dihindarkan sedapat mungkin perkawinan tjampuran jang dianggap berbahaja bagi „ zedelijk overwicht van de Europeanen over de Inlanders " (42).

Dan bila dalam tahun 1898 azas ini dikesampingkan , maka ternjata bahwa alasan-alasan untuk menerima baik beralihnja fihak perempuan dari hukum semulanja pada status sang suami ,ialah djuga bahwa dengan demikian fihak perempuan Eropah sedapat mungkin ditjegah mengadakan perkawinan tjampuran dengan antjaman , djika ia berbuat demikian , akan mendapat ,,gandjarannja " (43).

Dari sudut ini pula harus kita melihat sikap para penentang, dalam perdebatan mengenai peraturan perkawinan tjampuran pada Kongres Perhimpunan Ahli -hukum Hindia Belanda dalam tahun 1887, terhadap diberikannja status Eropah pada fihak lelaki bukan -Eropah jang kawin dengan perempuan Eropah . Bukankah dengan demikian laki-laki bukan -Eropah ini akan naik deradjat ? Mr. C. A. Henny berkata tentang ini : „ De opheffing van den inlandschen man daarentegen tot den staat van Europeaan is af te keuren . Hij zal door zijn huwelijk zoo veel voordelen verkrijgen , die hij vroeger niet bezat, dat de gemengde huwelijken daardoor zeer bevorderd zullen worden " (44), perkawinan -perkawinan tjampuran jang „,juist zoo ongewenscht” (45).

Sikap Mr. C. A. Henny dalam perdebatan tersebut mengenai ,,strafidee" terhadap perempuan Eropah jang ,,berani " mengadakan perkawinan tjampuran , sudah djelas dan diaksentuir lebih djauh oleh passage jang typis ini ,,, Om dergelijke redenen is het omgekeerd voor de Europeesche vrouw, die met een inlander huwt , geen groot bezwaar voortaan ook publiekrechtelijk tot de inlandsche maatschappij te behooren zij da alt daardoor zeker af, maar dit behoort zij dan maar te overwegen , alvorens tot een stap over te gaan , die haar in de oogen van elke Europeesche vrouw , welke nog een schijn van eigenwaarde bezit, den staat van Europeanen onwaardig maakt " (46).

Lebih djauh perempuan Eropah jang mendjadi „,inlander " ,,moet zich dit getroosten" (47).

Van den Berg mengharap , karena ketentuan ini , mudah-mudahan perempuan Eropah ini dapat ,,afgeschrikt " (48) untuk melangsungkan perkawinan tjampuran jang tak diingini .

Dan seorang pengenal masjarakat seperti Mr. Piepers , menguatkan bahwa ,,idee van, zij moet maar hebben wat er opstaat " , sesuai sekali dengan djiwa masjarakat Eropah di Hindia Belanda waktu itu , ,, die zulk eene handeling van eene werkelijk Europeesche vrouw diep 49) onteerend acht " ( ,walaupun beliau tak dapat mengikuti sepenuhnja , apa jang dinamakan „,afschriktheorie " 5º dari van den Berg . ( )

Betapa karakteristik adanja segi hukum mengenai monogami untuk golongan ini , njata sekali dari kenjataan bahwa untuk dapat tunduk seluruhnja kepada hukum Eropah (algehele onderwerping ) disjaratkan monogami (51), sedangkan hubungan antara monogami ini dan kepertjajaan Keristen waktu itu tidak ada lagi .

Pasal 15 Ov jang baru disebut tadi pun bertudjuan akan menghindarkan bahwa bahaja poligami menimpah perempuan Eropah (52).

Segi hukum mengenai ,,preponderantie " agama Keristen pada achirnja njata sekali dari larangan kawin antara Keristen dan bukanKeristen waktu dahulu (53), djuga dari praktek prosedur persamaan hak dengan golongan Eropah (gelijkstelling ) dan didahulukannja agama Keristen ini dalam HOCI dengan memungkinkan setjara sebelah fihak, pilihan -hukum (rechtskeuze) untuk hukum orang-orang beragama Keristen (54).

Djuga dari pasal 7 AB 1848 hal ini dapat dibatja , walaupun hanja untuk sementara waktu sadja, jakni sampai RR 1854 dengan pasal 109 -nja dan olen pasal 3 Ov sudah lebih dahulu dikurangi . Menurut pasal 7 AB tersebut, maka djuga ,,inlanders ", jang menganut agama Nasrani , tergolong „ met Europeanen gelijkgestelden ”.

Para sardjana hukum pun menguatkan kesan ini . Prins umpamanja menetapkan bahwa istilah ,,Christen ", ialah ,,veelal een synoniem van ,,Europeaan " (55). Nederburgh sudah katakan pada achir abad ke-19 , bahwa ,,de Staat de Europeesch -Christelijke opvattingen beschouwt als voortreffelijker dan die der Inlanders " (56).

Djuga dalam suatu keputusan hakim pernah dipertimbangkan , bahwa di Djawa ,,alle Christenen ", mengenai kedudukan status peribadi mereka, dianggap ,,gelijk te staan met de Europeesche bevolking " (57) .

Sesudah menguraikan tjorak - tjorak utama dari masjarakat kasta kolonial dengan bajangannja dalam hukum jang berlaku , kita kembali pada soal-semula pembitjaraan kita .

Adalah tjukup djelas bahwa dalam suasana demikian dengan batas-batas ,, ras " jang begitu kokoh -kaku , dan sedikitnja kontak sosial dari individu kasta-kasta jang satu dengan jang lain (58), dengan alam pikiran jang menjalahi hubungan antara kasta , perkawinan tjampuran setjara terangterangan, tidak banjak terdapat . ,,Endogami " dalam kasta Eropah tjukup terdjamin . Seorang Eropah jang mengadakan perkawinan tjampuran tak dipandang lebih lama oleh golongannja (59).

Djika seorang Eropah hendak mengadakan hubungan tetap dengan seorang perempuan Indonesia , ia tidak mengawinkannja , melairkan diambilnja sebagai „ ,njai ” (huishoudster ) (60). Baru djika ia mengundurkan diri dari pergaulan masjarakat , dalam kepentingan anaknja dan supaja memperoleh pensiun-djanda , ia mulai berpikir untuk mengesahkan pergaulan tjampuran itu dihadapan hukum (81). Menurut Mr. Taco Henny sebab dari kenjataan ini, ialah terutama ,, omdat men zich schaamt zijne inlandsche concubine als wettige echtgenoote aan de wereld te vertoonen " (62), sikap mana oleh van den Berg dianggap suatu ,,verkeerde opvatting van fatsoen " atau ,, valsche trots " (63), pernjataan mana tak dapat diikuti oleh Piepers (64), jang menundjuk pada adanja keberatan-keberatan sosial jang rieël , seperti antaranja risiko pemetjatan dari djabatan² tinggi , jang dilukiskan beliau dengan tjontoh - tjontoh dari pengalamannja mengenai seorang dokter militer pandai berpangkat kolonel , jang karena kawin dengan „ ibu anak -anaknja ”, telah dipetjat dari kedudukannja , dan residen jang hilang pamor -nja , karena ibu anak -anaknja ini segera ingin bertindak terangterangan sebagai isterinja pada resepsi -resepsi dan pertemuanpertemuan resmi , hingga timbul ,,onmogelijke verhoudingan " antara perempuan ini , dan isteri² Eropah dari pendjabat -pendjabat pegawai negeri setempat , dan timbul ketegangan -ketegangan jang mengatjaukan keadaan masjarakat disitu , dan mendjalar pada perhubungan kepegawaian , hingga dimusnakan , setidaktidaknja dihalang -halangi , carrière Residen itu (65).

Banjaknja hubungan -hubungan tjampuran jang belum sampai mendjadi perkawinan sjah, digambarkan pula dengan tegas dari banjaknja persoalan -persoalan bersangkut paut dengan ini , jang diadjukan kehadapan hakim (66). Hanja lapisan - lapisan bawah dari kasta Eropah jang memberanikan diri untuk ,,menikah dengan ibu anak-anaknja " ( 7), mengingat tindakan ini se -olah -olah penumpasan diri bagi penghidupan mereka (68). Terang bahwa perkawinan tjampuran antara perempuan -perempuan Eropah dengan lelaki bukan Eropah lebih djarang lagi terdapat. Jang ,,berani " melakukan perbuatan ini hanja bukan ,, werkelijk Europeesche vrouwen " (69), bukan suatu ‚ware", tetapi hanja suatu „ fictieve Europeesche vrouw" (70), atau ,,zoogenaamde Europeesche vrouwen " (7¹ ), djadi perempuan jang „ in geen geval een sieraad van de Europeesche uitmaakte " (72), jang hanja ,,nog in naam Europeanen " (73) , bukan ,,in werkelijkheid ” . „, In levenswijze en levensbeschouwing zijn zij vrijwel aan den inlander geassimileerd " (74). Mereka ini menurut kata-kata Paderi van Santen , sudah ,,hetzij maatschappelijk , hetzij zedelijk , meestal in beide opzichten diep gezonken " (75). Kata Mr. C. A. Henny ,,Dacht en gevoelde zij nog als Europeesche , zij zoude geen stap doen , die in het oog van werkelijk

Europeesche vrouwen even stuitend als vernederend is . Veelal zal in hare aderen al zeer weinig Europeesch bloed meer vloeien . Er bestaan velen van die half -cast Europeanen , die noch op het uiterlijk , noch in zeden en levenswijze meer van inlanders zijn te onderkennen " (76) . Alangkah tepatnja kata-kata ini untuk melukiskan masjarakat kasta pada waktu itu ! Betapa menjolok mata djika dibandingkan dengan keadaan dalam alam post-kolonial .

Struktur masjarakat seperti jang diuraikan diatas ini , tentu sadja tidak berlaku mutlak sama ,, kerasnja ", tanpa variasi kendor -kaku , untuk semua waktu dan tempat diseluruh Hindia-Belanda .

Sebelum abad ke- 19 , njatalah bahwa dalam lapangan pernikahan garis-garis-kasta adalah tak demikian tadjam seperti lukisan diatas . Di zaman VOC (77) garis pembatasan jang digunakan , bukan berpedoman ,, ras", melainkan lebih tjondong kepada keagamaan (78) : seorang bukan Keristen tak dapat menikah dengan seorang Keristen (79). Barrière agama ternjata mendjadi garis-pemisah kasta . Tetapi nistjaja demikian , sedjak 1717 dengan diulangkan dalam tahun 1766, seorang Tionghoa dilarang kawin diluar bangsanja (80).

Perkawinan tjampuran Keristen diketemukan pada waktu itu, walaupun fihak Kompeni tak suka melihatnja ( 81).

Berbeda adalah keadaan di daerah Maluku, dimana tak ada penghalang-penghalang sedemikian . Sudah dalam tahun 1607 di Ambon diperbolehkan dengan tegas perkawinan antara hamba -hamba Kompeni dan wanita peribumi . Dan dengan ini kita sampai pada penjimpangan karena tempat dari pola (patroon , pattern) umum terurai diatas . Sedari dahulu kedua golongan Eropah dan rakjat bumiputera di Indonesia Timur tidak demikian djauh dan tadjam dipisahkan satu sama lain seperti di daerah-daerah lain . Seorang Procureur -Generaal dalam sebuah adpis pernah menetapkan hal ini (82). Dikatakan beliau : ,,In de Mol . Eilanden bestaat niet die scherpe afscheiding tusschen den Eur . en den Inl . landaard , die men op Java opmerkt . Hierdoor ontstaat veelvuldige toenadering , welke vaak door huwelijken onderling wordt opgevolgd" . Van den Berg sendiri dalam prae-adviesnja mengenai perkawinan tjampuran , telah mengemukakan tentang keadaan disana : „ Men heeft in die streken namelijk een groot aantal afstammelingen van Europeanen , die zich in geen enkel opzicht van de Inlandsche Christenen onderscheiden , dan alleen in den naam dien zij voeren.

Tusschen deze personen en de Inlandsche Christenen zijn van ouds huwelijken zeer gewoon , niet alleen van Europeesche mannen met Inlandsche vrouwen , maar ook van Inlandsche mannen met Europeesche vrouwen , welke laatste huwelijken in de overige gedeelten van Indië tot vóór betrekkelijk weinige jaren slechts bij groote uitzondering voorkwamen . De oorzaak van dit verschijnsel is, dat nergens anders de afstammingen der Europeanen zoo algemeen tot het Inlandsche standpunt zijn afgedaald, en nergens anders de Inlandsche Christenen zich zoozeer als de gelijken van hunne Europeesche geloofsgenooten gedragen als daar " (83).

Prins berkata dalam tahun 1938 tentang ,,het milieu van Christenen uit Amboina en Menado dat zich reeds sedert meer dan honderd jaar aan de grens der Europeesche samenleving ontwikkeld heeft" (84). Tidak tanpa alasan orang bitjara tentang ,,blanda hitam " jang sudah ,,gekerstend " . Dalam hubungan ini menarik pula apa jang telah dikemukakan dalam suatu keputusan hakim di tahun 1937, jakni bahwa perkawinan -perkawinan antara perempuan Tionghoa dan orang Makassar ,,niet tot de zeldzaamheden behooren " (85) . Djuga Bertling (85a ) menetapkan hal ini .

Keistimewaan jang menjolok mata ini dapat dibuktikan dengan angka statistik . Dalam tahun -tahun 1856-1878 , tiga perempat dari semua perkawinan tjampuran jang dilakukan di tanah Seberang Buitengewesten ), terdjadi di Maluku. Lebih 80% dari fihak isteri Indonesia memeluk agama Keristen . Van Marle (86), dari siapa kami memperoleh angka-angka ini , mengemukakan bahwa hal ini membuktikan kebenaran dalil bahwa di daerah Maluku tidak ada garisgaris pemisah jang tadjam antara orang -orang (Indo) -Eropah dan Indonesia -Nasrani . Dari angka-angka statistik jang kami akan sadjikan dibawah , akan ternjata pula kebenaran ini untuk tahun -tahun kemudian .

Peraturan perkawinan jang chusus berlaku setjara menjimpang dari peraturan umum (pasal 15 Ov), pun memperlihatkan dengan tegas kedudukan istimewa ini (S. 1861/38 , dengan S. 1874/63 diperluas pada Timor) (87) .

Djuga daerah Vorstenlanden di Djawa tidak memperlihatkan garis-garis pemisah setadjam di bagian-bagian Hindia Belanda lainnja . Jang mendjadi dasar umum di daerah ini bukan keagamaan, melainkan kedudukan sosial . Suatu disagio rasial (88) harus diimbangi dengan suatu agio sosial . Banjak orang Eropah kawin di daerah tersebut dengan perempuan -perempuan Indonesia bangsawan .

Van Marle telah menegaskan hal ini dalam karangannja lengkap dengan angka-angka dan tjontoh -

tjontoh . Dalam hubungan ini mena29 rik perhatian apa jang diberitahukan oleh van den Berg tentang kenjataan di Vorstenlanden , bahwa ,,dergelijke fictieve Europeanen " disana sama taatnja dan mengabdi dengan penuh hormat pada pemukapemuka berpangkat dari golongan Indonesia , seperti orang Djawa sendiri (89).

Keadaan masjarakat Hindia-Belanda pada waktu itu dengan dikesampingkan pengetjualian -pengetjualian tersebut diatas, pada umumnja sekiranja dapat digambarkan dengan garis kasar menurut schema dibawah ini :

Timur Asing Eropah Bumiputera (Tionghoa )

Batas -batas kasta ,,vertikal " oleh orang-orang bersangkutan dirasa lebih tebal , djika dibandingkan dengan garis-garis lapisan - lapisan klassa ,,horizontal " dalam masing-masing golongan sendiri . Panahpanah dari batas -batas kasta menundjuk ke-atas , jakni ke dunia atasalam (bovennatuurlijke wereld ) atau dunia -luar -kebudajaan (buitencultuurlijke wereld), tetapi tiap - tiap kali memang terlihat dari suatu kebudajaan tertentu .

Pada permulaan abad ke-20 struktur masjarakat Hindia-Belanda telah mengalami perubahan -perubahan . Tembok -tembok pemisah antara kasta-kasta Eropah , Bumiputera dan Timur Asing disana sini mulai memperlihatkan lobang - lobang . Kemadjuan pendidikan atas . dasar Barat dan pemasukan perhubungan uang (geldverkeer ) dalam ekonomi desa (99) adalah sebab -sebab terutama . Pendidikan adalah dinamit bagi sistim kasta kolonial , demikian Raymond Kennedy (91) . Perhubungan dengan dunia luar dan didalam negeri tambah lama tambah baik (92) . Dengan dibukanja terusan Suez dalam tahun 1869. dan terusan Panama dalam 1914 , sangat dipermudah perhubungan dengan luar negeri , perdagangan meluas, kemungkinan transport di dalam negeri pun semakin bertambah , perhubungan udara djuga bersemi , pos , tilgrap , tilpon , radio dan film, semua ini turut mempengaruhi dengan sangat modernisering daripada kepulauan Hindia Belanda . Pengaruh Barat ini terutama terasa di kota besar, meskipun disana sini pun masuk sampai djauh di pedalaman . Karena mudahnja perhubungan ini mobilitet dari perseorangan bertambah , dan tertjipta kemungkinankemungkinan baru untuk mengoper tjita - tjita dan tjara berpikir modern . Mobilitet ini bukan hanja berdjalan ke djurusan ,,horizontal" territorial dari dusun kekota , tetapi pula setjara ,,vertikal " dari bawah ke atas dari kedudukan sosial bawahan ke sosial-atasan . Batas -batas kasta semakin tipis , disana sini retak dengan kemungkinan-kemungkinan tertembus . Tak dapat kita berbitjara lebih lama tentang suatu sistim-kastatertutup , melainkan lukisan kita lebih mendekati struktur ,,caste -like ", suatu bentuk -peralihan kearah sistim-klassaterbuka . Pendidikan setjara Barat berarti kenaikan dalam tangga kedudukan masjarakat . Klassa dari orang -orang Bumiputera dan Timur Asing jang telah memperoleh pendidikan Barat mendobrak tembok -tembok pemisah kasta. Pengaruh dari kebangkitan Asia, negeri leluhur Tiongkok atas orang-orang Timur Asing turunan Tionghoa di Hindia Belanda , pun membantu proses modernisering ini . Diskriminasi hukum karena keturunan djuga karenanja telah diperketjil .

Dalam karangan Wertheim mengenai ,,Wijzigingen in de standenstructuur van Indonesië (93) proses ini telah diuraikan dengan djelas dan mejakinkan , walaupun mungkin terlalu ,, generaliserend" melihat sedikit bahannja . Dalam masjarakat Hindia Belanda sebelum perang Pasifik , semakin lama kita melihat semakin banjak orang-orang Indonesia dan Timur Asing bergaul satu sama lain dengan orang Eropah sebagai seksamanja dalam kedudukan sosial . Perkawinan tjampuran Eropah dengan perempuan bukan -Eropah bertambah . Lebih banjak laki -laki Eropah menikah dengan „ ,njai ” -nja . Perkawinan dari perempuan -perempuan Eropah dengan orang Indonesia atau Tionghoa jang berpendidikan akademis terdapat pula .

Van Marle (94) telah membuktikan dengan angka-angka jang menjingkirkan segala kebimbangan , kebenaran dari proses perubahan struktur masjarakat terlukis diatas . Dimana antara tahun 1856-1878 masih hanja terdapat 10-13 % perkawinan tjampuran dari total pernikahan orang Eropah , angka persentase ini sesudah 25 tahun (1879- 1904) menundjukkan stabilitet dari 13% , dalam tahun 1905 meningkat mendjadi 15 % dan dalam tahun 1917 mendjadi 20 % sedangkan puntjaknja terdapat di tahun 1925 dengan 27,50 % . Kemudian angka ini , disebabkan banjaknja kedatangan perempuan -perempuan Eropah dari negeri Belanda dan sebagai akibat dari krisis sesudah 1929, jang menghambat lantjarnja proses ,,mengawinkan ibu anak-anaknja " oleh laki -laki Eropah , turun kembali dan pada tahun 1940 menghasilkan 20%.

Nederburgh memberitahukan bahwa diluar Maluku , di Hindia Belanda antara 1856-1885 dilakukan k.l. 54 perkawinan tjampuran tiap tahun (95). Menurut laporan Menteri Djadjahan dari tahun 1896 mengenai Rentjana GHR, sedari 1885 terdjadi k.l. 82 perkawinan tjampuran setahun (95a ).

Sedjak 1848 - 1940 telah dilangsungkan hampir 19.000 perkawinan tjampuran dihadapan Pegawai Burgerlijke Stand . Dalam djumlah ini terdapat lebih dari 1.000 perempuan Eropah sebagai fihak (95b).

Proses tambah banjaknja perkawinan tjampuran sudah diramalkan djauh dimuka oleh van den Berg dalam praeadviesnja dihadapan Kongres Perkumpulan Ahli -hukum Hindia Belanda tahun 1887 (96) dan ,,Staatscommissie voor de herziening van de Indische wetgeving op privaatrechtelijkgebied " (selandjutnja disebut : Panitya Negara ), dalam Pendjelasannja atas Rentjana GHR (97), dan surat Gubernur -Djenderal mengenai Rantjangan Peraturan tersebut (98).

Nederburgh sendiri djuga telah melihat makin bertambahnja perkawinan tjampuran ini . Tjatatan beliau atas GHR telah ditutupnja dengan kata-kata sebagai berikut : ,,Zal in de volgende 50 jaren de verandering van toestand in dezelfde richting niet veel vlugger voortschrijden ? Alles gaat tegenwoordig sneller en bij de gewijzigde sociale toestanden valt het den Europeanen waarvan Indië overdadig voorzien is en wordt , steeds moeilijker de grenzen in het oog te houden , die hier de rassen naar traditioneele opvatting scheiden. Wij behooren ons dus voor te bereiden op steeds meer vermenging ". Beliau mengachiri dengan : ,,Wat nu nog zeldzaam is, kan weldra een dikwijls voorkomend verschijnsel zijn " (99). Angka -angka membuktikan kebenaran penglihatan ini .

Walaupun pada waktu Panitya Negara meramalkan akan bertambahnja perkawinan tjampuran kelak , masih belum ada angka-angka statistik jang lengkap , namun penglihatan Panitya Negara itu didasarkan atas keadaan dalam masjarakat . Djumlah perkawinan tjampuran antara orang Tionghoa di Djawa -Madura dengan perempuan -perempuan Indonesia dan Arab serta sebaliknja , berdasarkan kenjataankenjataan ini , dianggap besar dan setiap tahun bertambah . Djumlah pernikahan antara lelaki Eropah atau jang dipersamakan dengan mereka (selandjutnja disingkatkan : a.j.d.d.m. ) dan perempuan bukan Eropah setiap tahun bertambah , sedangkan tak asing pula perkawinanperkawinan di Indonesia antara perempuan Eropah -peranakan maupun totok -dengan orang Indonesia atau Timur Asing , suatu hal jang dalam tahun 1848 masih dianggap mustahil .

Menurut Panitya Negara , sebab dari peristiwa bertambahnja perkawinan tjampuran ini, harus ditjari pertama-tama dalam ,,toenemende armoede ten gevolge van achteruitgang in welvaart eenerzijds , en in meer verstandelijke en maatschappelijke ontwikkeling anderzijds " (99a ) . Dengan lain perkataan jang digunakan Wertheim ,,met een sociaal agio dat het raciaal disagio moest compenseren" (100) . Dari perdebatan dalam kongres ahli hukum Hindia Belanda tahun 1887 , antaranja dari Mr. Heyligers dan Bakker , ternjata bahwa disana sini terdapat banjak perkawinan tjampuran antara perempuan Eropah dengan laki -laki Indonesia jang berpangkat dan kenamaan , sedangkan pula terdapat laki -laki turunan Eropah jang hidup sama sekali seperti orang -orang bumiputera , jang kawin dengan perempuan -perempuan Indonesia -Nasrani ( 101). Hal-hal ini sesuai dengan gambaran jang diberikan diatas. Kenjataan sosial-lah jang , disamping faktor -faktor individuil lainnja , menetapkan ketjenderungan (,,geneigheid ") ( 102) kearah perkawinan tjampuran .

Kebenaran dalil ini dapat disaksikan pula dari perkembangan perkawinan -perkawinan tjampuran lelaki Eropah dengan perempuanperempuan Tionghoa . Angka -angka ini terus menaik selaras dengan naiknja kedudukan (status ) sosial dari wanita Tionghoa . Suatu ,,vereuropeaniseringsproces " dari golongan atas dan menengah Tionghoa jang telah dikesankan oleh T.H. Thung (103), banjak sedikit mempengaruhi hal ini.

Dari semua perkawinan tjampuran jang dilakukan oleh lelaki Eropah, terdapat isteri Tionghoa : (104)

1929 1931 : 12.2%

1932 1934 : 13,5%

1935 1937 : 17,8%

1938-1940 : 21,7 %

Dibawah ini akan kami sambung tindjauan kami dengan memberikan angka-angka bandingan dalam keadaan masjarakat postkolonial .

B. Perkawinan tjampuran dalam masjarakat post-kolonial .

Berdasarkan hasil-hasil penjelidikan tertera diatas, kami berani mendalikan bahwa dalam tahun-tahun sesudah perang Pasifik , teristimewa sesudah penjerahan kedaulatan , perkawinan -perkawinan tjampuran telah bertambah .

Proses perubahan struktur masjarakat jang telah dibahas oleh Wertheim dan Komisi-Visman , dalam masjarakat Belanda dalam tahun -tahun sebelum perang, telah terus berlangsung dengan pesat. Karena revolusi kemerdekaan kedudukan sosial dari orang -orang Indonesia telah berubah sama sekali . Dari tingkatan terbawah dapat dikatakan mereka telah menaik sampai di lapisan tertinggi dalam dunia kekuasaan politik , kepolisian dan kemiliteran . Sesudah penjerahan kedaulatan kekuasaan politis dsb . berpindah sama sekali dari tangan orang -orang Belanda ke tangan orang -orang Indonesia . Keunggulan ekonomis (economisch overwicht ) dari orang-orang Eropah telah berkurang sebagai akibat tindakan -tindakan jang diambil oleh Pemerintah dilapangan keuangan , import dan export , pengangkutan darat air dan udara , dll. Sebaliknja di lapangan kulturi masih njata keunggulan lapisan Eropah , bahkan lebih njata daripada sebelum perang. ,,Anti -acculturation policy " (105) dari Pemerintah Hindia Belanda di lapangan pengadjaran , perkembangan hukum dan penjebaran agama mitsalnja , sekarang ditinggalkan oleh Pemerintah Indonesia. Disana sini nampak bertambahnja proses ke Baratan (verwestering) dari masjarakat Indonesia (106) . Tjitatjita , tjara - tjara berpikir dan kebiasaan Eropah modern diterima oleh fihak Indonesia , istimewa oleh lapisan intellektuilnja (107) . Djuga nasionalisme Indonesia adalah hasil pengaruh Barat . Tetapi kedudukan sosial dari ,,orang Indonesia baru " (,,de nieuwe Indonesiër " dari Wertheim ) terutama diberikan padanja oleh keunggulan politis dan perimbangan ekonomis (economisch tegenwicht), jang lambat laun direbut oleh mereka . Karena perubahan -perubahan ini kita menjaksikan bahwa batas -batas pemisah antara kasta Eropah dan Indonesia dirasa mendjadi lebih tipis . Sebaliknja , garis-garis klassa dalam masing-masing kasta dirasa mendjadi tebal . Perkembangan masjarakat menudju kearah ,, sistim -klassa-terbuka " .

Setjara schematis dapat digambarkan keadaan masjarakat pada waktu ini sebagai berikut :

Dibandingkan dengan schema jang pertama (108) peranan -peranan telah berubah . Orang -orang Indonesia (bukan lagi ,,Bumiputera") sekarang berada di tengah - tengah , sedangkan orang Eropah dan Timur Asing berada di samping . Kita dapatkan sekarang suatu garis batas antara Eropah dan Indonesia jang mendjadi tipis , sedangkan batas antara Indonesia dan Timur Asing, tidak setipis itu , walaupun sudah agak tipis djika dibandingkan dengan schema jang dahulu . Sebaliknja garis-garis klassa dalam tiaptiap golongan dirasa mendjadi lebih tebal dan lebih bersambung pula daripada dahulu sedangkan panah dalam gambar semula disini diganti oleh garis belaka .

Sebagai akibat dari suasana berpikir setjara modern , ternjatalah bahwa teori mengenai ,, ras" dalam kalangan tertinggi ditinggalkan , dengan akibat bahwa garis-garis pemisah kasta tambah lama tambah luntur . Sebagai pembawaan perubahan -perubahan ini harus dapat kita saksikan pula bertambah banjaknja perkawinan tjampuran antara orang -orang Eropah dan Indonesia . Djuga perkawinan laki -laki Indonesia dengan perempuan -perempuan Eropah sejogjanja bertambah pula .

Berhubung dengan faktor -faktor ini kami pun berpendapat , bahwa perkawinan tjampuran lebih -lebih terdapat di kalangan orang -orang intellek . Hal ini antaranja dibuktikan dari hasil-hasil penjelidikan jang telah dilakukan oleh Lembaga Penjelidikan Masjarakat dari Universitet Indonesia mengenai ,,Transmigrasi dan demobilisasi di Sumatera Selatan" (109). Kita melihat bahwa angka-angka perkawinan tjampuran interlokal antara para transmigran jang pada umumnja tak termasuk lapisan orang terpeladjar atau mempunjai kedudukan tinggi dalam susunantingkat (standenindeling ) dengan penduduk asli di Lampong Selatan (Sumberdjaja ), sangat rendah sekali . Di Sumberdjaja hanja diketemukan 3 kali dalam satu setengah tahun walaupun djumlah transmigran ialah 9202 djiwa dengan kelebihan orang lelaki ( 1000 lelaki dalam usia nikah terhadap 897 wanita dalam masa -nikah pula ). Sebaliknja menurut hasil penjelidikan Chabot (110) tentang golongan -golongan Keristen -Protestan di Makassar , persentase dari perkawinan interlokal (antara ,, suku” , jakni dalam istilah beliau „ een minderheid op ethnische basis " ) (111) antara golongan Protestan dalam tahun 1948 dan 1949 , ada djauh lebih besar : 27 % dari semua perkawinan antara orang Protestan disana . Dapat dikatakan bahwa orang Keristen pada umumnja termasuk golongan intellek , sedikit -dikitnja tak buta huruf . Meneruskan tindjauan kita ini , dapat ditjatat disini , bahwa pada suatu ketika sesudah penjerahan kedaulatan 4 dari 9 dekan -dekan Universitet Indonesia berada dalam hubungan perkawinan tjampuran .

Dan fihak perempuan Eropah jang sekarang menikah dengan laki-laki bukan -Eropah , untuk terus memindjam perkataan -perkataan jang digunakan van den Berg , ialah suatu ,, werkelijk Europeesche vrouw " (112).

Perubahan -perubahan karena perkembangan masjarakat dirasakan pula di Bali, dimana seperti telah dikatakan diatas ( 113) sedari dahulu terdapat larangan adat dan agama terhadap perkawinan perempuan kasta atasan dengan lelaki kasta rendahan . Larangan ini sekarang tidak lagi sekeras semula. Dahulu didjatuhkan hukuman berat atas pelanggaran, sekarang seolah-olah hanja diberikan peringatan". Dalam "" tahun 1952 , Dr. van Blankenstein (114) tertarik oleh proses pembaruan ini, jang dinamakannja peristiwa paling revolusioner jang telah diketemukannja , dibandingkan dengan keadaan pada penindjauannja 24 tahun jang lalu .

Sebaliknja kita tidak dapat menutup mata bagi faktor -faktor sosial lain, jang djusteru menentang proses pembaharuan terlukis diatas .

Kami maksudkan pengaruh agama dan sentimen banjak sedikit terdorong oleh nasionalisme terhadap individu -individu dari bangsa golongan bekas-pendjadjah . Menurut Koran II : 221 seorang wanita jang memeluk agama Islam dilarang menikah dengan seorang bukanIslam , sedangkan Koran II : 220 melarang laki-laki Islam menikah dengan perempuan kafir jang belum pertjaja . Tetapi menurut tafsiran madzab Abu Hanifah Koran V: 7 mengidzinkan laki -laki Islam kawin dengan perempuan Nasrani dan Jahudi (115) . Djuga dalam hukum adat jang berlaku pada umumnja dapat dikatakan hukum Islam jang melarang perkawinan tjampuran karena perbedaan agama , tidak diterima (116) . Walaupun demikian , pengaruh aliran agama ini tak dapat diabaikan . Perkawinan tjampuran , chususnja dari seorang perempuan Islam dengan seorang bukan -Islam dalam zaman merdeka lebih2 dari dahulu dalam zaman kolonial ditentang dengan

hebat. Peraturan tertera dalam pasal 7 ajat 2 dari GHR jang mene36 tapkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dianggap sebagai penghalang untuk pernikahan , dianggap tak sesuai dengan kepentingan nasional . Sebagai illustrasi dilampirkan dibelakang dissertasi ini ( 117), sebuah resolusi jang menurut keterangan telah disokong oleh tidak Jang mendjadi kurang 6.500 orang . GHR dianggap berdjiwa kolonial . sanggahan ialah perkawinan seorang perempuan Islam , Raden Adjeng Soemarni dengan lelaki Indonesia Keristen Ursinus Elias Medellu , perkawinan mana dilangsungkan dalam geredja Protestan di Djakarta pada tanggal 24 Djuli 1952. Menurut keterangan resmi perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan GHR ( 118). Perkawinan sematjam ini dipandang tidak sah menurut hukum Islam dan karenanja pertjampuran demikian dianggap suatu pelanggaran adat dan susila. Dari sudut sedjarah kebudajaan perkawinan tjampuran demikian dianggap sebagai suatu ,,bahaja nasional ". GHR dianggap bertudjuan akan mentjegah bahwa perempuan golongan pendjadjah a.j.d.d.m. djangan sampai dapat dikawini oleh golongan rakjat terbanjak , sedangkan sebaliknja GHR itu memberi kesempatan pada golongan pendjadjah tadi dan jang dipersamakan dengan mereka untuk mengawin perempuan dari golongan rakjat terbanjak . Masalah ini akan dibitjarakan lebih djauh dalam bab VI kelak (119).

Dipandang dari sudut keagamaan sikap para penentang dari perkawinan sengketa dapat dimengerti . Tambahan lagi apabila kita mengingati bahwa djuga di kalangan orang-orang beragama Nasrani sendiri terdapat aliran -aliran , jang menganggap perkawinan seorang Keristen dihadapan penghulu sebagai perkawinan tidak sjah ( 120) . Djojodigoeno -Tirtawinata mentjatat adanja aliran antara kalangan Katolik di Djawa Tengah , jang menganggap suatu perkawinan hanja dapat dilangsungkan menurut peraturan -peraturan Keristen , apabila suami dan isteri kedua-duanja adalah orang Keristen ( 121).

Berhubung dengan persoalan kita van Vollenhoven telah mentjatat untuk lingkungan -hukum -adat Djawa-Tengah , - Timur dan Madura ,,Sjafiietiesche Moslims zoowel als (bij kerkelijk huwelijk ) Christenen kunnen niet trouwen met anders geloovigen" (122) . Lebih landjut telah dikemukakan oleh beliau suatu hal , jang mungkin dapat perhatian pula dalam casuspositie kita , perkawinan Medellu -Soemarni , jakni : ,,Men bedenke voorts , dat de protestantsche zendeling zich bevoegd rekende of rekent een huwelijk te weigeren, indien wel is waar aan alle gebruikelijke eischen was voldaan , doch er nochtans bij hem bezwaren bestonden ; wat zeggen wil , dat hij het aantal eischen vergrooten kon naar bevind van zaken " (123).

Djuga bila kita mengingat pada sikap dari penguasa di dunia Kompeni jang menentukan bahwa konsen-menikah dengan perempuan

Indonesia hanja dapat diberikan ,,aan diegenen , die alvorens gedoopt zullen zijn en de Christelijke religie aangenomen hebben in welke zij ook gehouden zullen wezen hunne kinderen op te brengen" (124) , dapat diperoleh gambaran bahwa keberatan-keberatan agama ini tidak hanja terdapat pada satu fihak .

Dalam hubungan ini ada baiknja untuk mengulangi sikap dari paderi van Santen jang ingin kembali pada ,, vroeger bestaande verbodsbepalingen ten aanzien der gemengde huwelijken ” (125) .

Aliran fihak agama jang menentang perkawinan tjampuran wanita Islam dengan lelaki bukan Islam ini , nampak pula pada para penghulu di daerah Djakarta -raya, jang setjara kollektip bersikap tidak mau memberikan keterangan jang menurut pasal 7 GHR dibutuhkan oleh fihak perempuan Islam untuk dapat melakukan perkawinan tjampuran . Karena adanja pendirian ini, dapat dikatakan bahwa semua perkawinan tjampuran sematjam ini , sesudah revolusi dan penjerahan kedaulatan , hanja dapat dilangsungkan berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Negeri menurut pasal 8 GHR, jang menggantikan keterangan jang dibutuhkan (126).

Sentimen bangsa antaranja ternjata dalam tulisan beberapa pengarang Indonesia sebelum perang jang memakai sebagai thema perkawinan tjanpuran antara laki -laki Indonesia dan perempuan Eropah . Disini hanja disebut ,,Salah asuhan" dari Abdoel Moeis tahun 1928 , dikemukakan pula oleh van der Linden (127) dan Teeuw (128) dan ,,Nasib " dari Habib St. Maharadja tahun 1932 . Dalam buku jang pertama ditarik kesimpulan bersama-sama dengan Kipling, bahwa ,.East is East and West is West and never the twain shall meet " , sifat mana menurut van der Linden memang merupakan ,,pessimistische grondtoon " dari seluruh buku tersebut . Dalam buku kedua , penulis berkeluh bahwa ,, amat susahlah mempertemukan Barat dengan Timur" , karena ,,achirnja bersisih djuga minjak keminjak , rasam air keair djuga ”.

Proses keruntuhan garis-garis kasta antara kasta -Eropah dan kasta Indonesia seperti dilukiskan tadi , tidak nampak pada hubungan kasta Indonesia dan Tionghoa . Melihat kenjataan sosial pada waktu ini dapat dikatakan , bahwa sebaliknja djusteru batas -batas kasta ini mendjadi lebih tebal . Banjak orang keturunan Tionghoa jang telah menolak kewarganegaraan Indonesia dan memilih kewarganegaraan Tiongkok, walaupun harus diakui , bahwa pada umumnja sebagian besar tak melakukan fi'il ini karena kesadaran politis , melainkan hanja terbawa -bawa oleh aliran dan propaganda jang menjesatkan . Hal ini njata dari adanja keinginan jang hidup di kalangan orang-orang jang menolak ini, untuk memperbaiki tindakan mereka dengan memohon lagi kewarganegaraan Indonesia , djika kelak terbuka ketika ini . Kedudukan ekonomis golongan Tionghoa dapat dikatakan belum berubah banjak .

Perdagangan menengah dapat dikatakan pada umumnja masih berada dalam tangan orang-orang Tionghoa . Politik Pemerintah kearah perbaikan di lapangan ini, menghasilkan timbulnja ,,perkawinan tjampuran ” keuangan dalam perusahaan-perusahaan ,,Ali-Baba ” . Di lain fihak politik ini tidak membawa kebaikan untuk proses homogenisasi dan assimilasi dari warganegara Indonesia turunan Tionghoa . Sedari dahulu memang golongan ini tidak mempunjai keunggulan politis .

Banjak orang -orang turunan Tionghoa adalah warganegara R.R.T. dan djika mereka warganegara Indonesia , masih berstatus bipatride . Hal jang belakangan ini tentu sadja mendjadi suatu masalah bagi Pemerintah Republik Indonesia . Perkembangan politik di Asia Selatan Tenggara dari mulai ,,Bangunnja Asia" sedjak Sun Yat Sen (129), hingga tahun -tahun achir ini , tidak dapat dikatakan membawa perbaikan dalam lapangan ini . Djika minoritet Eropah dianggap tidak berbahaja , lain halnja dengan golongan ketjil Tionghoa . Dan meskipun orang -orang Tionghoa telah mendjadi warganegara Indonesia, dapat dikatakan bahwa pada umumnja mereka tetap menghendaki memegang terus kebudajaan (indo ) Tionghoa mereka sendiri . Pengenalpengenal masjarakat Tionghoa seperti Tjan Tjoe Som ( 130), Purcell ( 131), Fromberg ( 132), sudah menetapkan hal ini . Pemuka -pemuka politik jang mewakili golongan ini pada waktu sekarang, seperti misalnja Siauw Giok Tjhan (133), rata-rata menolak perkawinan tjampuran sebagai djalan kearah peleburan proses kesatuan bangsa. Assimilasi adalah baik , tetapi tidak perlu assimilasi-darah (134) .

,,Import " besar-besaran dari perempuan Tionghoa totok adalah sebab utama dari berhentinja proses pertjampuran karena perkawinan . Purcell menguraikan dengan djelas , bahwa karena faktor ini ,,barriers of race rose up " (135), „ creating a wall against assimilation " (136) .

Terang bahwa faktor -faktor ini tidak akan memupuk bertambah banjaknja perkawinan tjampuran .

Di kalangan Indonesia sendiri terdapat pula perasaan keseganan untuk kawin dengan orang Tionghoa . Resink memberitahukan kami tentang informasi jang diberikan pada beliau , mengenai masih adanja kepertjajaan di kalangan rakjat , supaja orang Djawa djangan menikah dengan perempuan Tionghoa , mengingat bahwa Diponegoro katanja telah luka dalam perang karena perkawinannja dengan seorang perempuan Tionghoa , ( 137) . Beliau djuga dengar dari seorang intellektuil Indonesia , bahwa perkawinan dengan orang -orang Tionghoa lebih baik tidak dilakukan , karena mereka ini berasal dari ,,awu" (as) jang lebih tua. Sebaliknja kawin dengan orang-orang Eropah tidak keberatan apa-apa, karena mereka ini berasal dari ,, awu" lebih muda . ,,Bijgeloof " ini merupakan tjontoh baik bagaimanalah orang -orang ingin me - ,, rasionaliseer"-kan ,,distansi sosial" antara kasta-kasta dengan alasan -alasan jang pada dasarnja sangat ,,irrasionil ".

Dibandingkan dengan perempuan Eropah di Indonesia terdapat lebih banjak perempuan -perempuan Tionghoa . Karenanja bagi lakilaki Tionghoa ada kesempatan lebih besar untuk menikah dalam golongan sendiri (188). Mungkin ini pun mendjadi salah suatu sebab dari tertutupnja kasta Tionghoa .

Tetapi disamping faktor -faktor ini, tidak dapat kita menutup mata bagi lain -lain faktor jang sebaliknja membentur -bentur pada batas -batas kasta. Exclusivisme dari perkumpulan -perkumpulan sosial Tionghoa jang di zaman lampau begitu menjolok mata dapat dikatakan telah hilang . Perkumpulan olah raga seperti U.M.S. , Chung Hua Tsing Nien Hui , perhimpunan mahasiswa Ta Hsueh Hsueh Seng Hui , untuk menjebut beberapa tjontoh , sekarang terbuka bagi semua golongan bangsa . Kontak sosial antara golongan -golongan bangsa karenanja bertambah . Malah di lapangan politik pula , dianggap tak sesuai lagi pendirian eksklusip , maka dalam organisasi terbesar jang bergerak dilapangan ini , Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki ) terdapat banjak orang bukan turunan Tionghoa sebagai anggauta -anggauta . Dari sudut tjita-tjita kearah rakjat Indonesia jang homogeen ini djuga, harus dilihat kehendak dari Tjabang Baperki Surabaja , untuk tidak turut serta dengan daftar tersendiri pada pemilihan umum jang akan datang ( 189 ). Pendidikan anak -anak pun pada waktu ini , ditudjukan pada penghapusan batasbatas kasta .

Dan djangan dilupakan bahwa kenjataan pun membuktikan ,bahwa terutama di Indonesia orang -orang Tionghoa banjak sekali jang mempunjai ,, darah tjampuran ”.Dalam hubungan ini Purcell beritakan sebagai kuriositet bahwa ia pernah terperandjat menjaksikan dalam suatu rapat Chung Hwa Hui dinegeri Belanda jang dihadliri oleh kirakira 100 peranakan Tionghoa dari Indonesia ,,,the dark complexion socommon among them ,which was inmarked contrast with the lighter complexion of the Chinese of most ofMalaya " (140 )Djuga van Marle dengan mengikuti apa jang dikatakan Freedman (142 ) tentang (141 ) pertjampuran orang -orang Tionghoa telah menetapkan hal ini . di Bali ,

Van Vollenhoven pun menulis , bahwa perkawinan antara orang-orang Tionghoa dengan ,,dochters des lands " adalah ,,zoo gewoon ” (143).

Supaja tidak timbul salah faham perlu sekiranja diperhatikan , bahwa menurut pandangan kami penulis -penulis ini tidak membedakan antara perkawinan -perkawinan jang sjah setjara juridis atau tidak . Jang diutamakan ialah perhubungan tjampuran setjara sosiologis . Dalam hubungan ini harus dinilaikan utjapan -utjapan Fromberg , bahwa belum pernah diketemukannja seorang lelaki Tionghoa , jang kawin setjara sjah dengan perempuan bumiputera meskipun sedari dahulu memang pergaulan laki-laki Tionghoa dengan perempuan Bumiputera rapat sekali (144). Walaupun kesimpulan Fromberg ini menurut faham kami tidak dapat diterima untuk seratus persen, berhubung sjah tidaknja sesuatu perhubungan sebelum perundang -undangan baru untuk golongan Tionghoa mulai berlaku , adalah tidak mudah untuk ditetapkan , namun pada pokoknja pendirian penulis ini menggambarkan dengan baik djiwa jang hidup di kalangan masjarakat Tionghoa disini pada masa ,,Pergerakan Tionghoa " .

Semua faktor -faktor jang diuraikan diatas membantu kearah tambah banjaknja perkawinan -perkawinan tjampuran . Kami menduga bahwa , djika dibantu oleh lain -lain faktor baik (gunstige factoren ) perkawinan -perkawinan tjampuran , antara orang -orang Indonesia dan orang-orang turunan Tionghoa sebagai fihak dihari kemudian akan bertambah pula .

Pendapat kami bahwa sesudah penjerahan kedaulatan , baik di Indonesia maupun di luar negeri teristimewa di negeri Belanda perkawinan tjampuran antara orang-orang Eropah dan Indonesia bertambah , sedangkan perkawinan antara orang-orang Tionghoa dan Indonesia berkurang hendak kami tjoba buktikan dengan hasil penjelidikan kami kearah ini. Penjelidikan ini hanja berdasarkan angka-angka jang diperoleh dalam negeri. Angka -angka mengenai perkawinan tjampuran di luar negeri hanja dapat diperoleh di negara asing masing-masing. Di daerah Djakarta -Raya telah kami adakan pemeriksaan pada arsiparsip dari Kantor Tjatatan Sipil dan pada kepenghuluan -kepenghuluan jang bertugas mentjatat pernikahan .

Karena tidak adanja daftar tersendiri dari perkawinan -perkawinan tjampuran dengan orang laki -laki Eropah , Tionghoa dan Indonesia dan orang-orang laki-laki Indonesia beragama Islam sebagai fihak , maka untuk mengetahui djumlah perkawinan tjampuran ternjata perlu untuk mempeladjari akta demi akta jang tertjatat di masing-masing Register (Eropah, Tionghoa dan Indonesia Nasrani ) pada Kantor Tjatatan Sipil dan di daftar -nikah jang berada pada penghulu -penghulu .

Tentang Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri jang harus diadakan menurut S. 1904/279 , djika fihak perempuan berada dibawah lingkungan kekuasaan hukum Eropah , perlu didjelaskan bahwa sedjak tahun 1946 hingga kini dapat dikatakan tidak ada register-register tersebut sama sekali , antaranja disebabkan karena dari fihak pentjatatnikah Islam di Djakarta -Raya sama sekali tidak dilaporkan perkawinan -perkawinan sematjam itu pada Kantor Tjatatan Sipil . Mungkin praktek penghulu -penghulu ini jang tak sesuai dengan S. , 1902/113 , disebabkan karena dalam suasana revolusi Kantor ,,Burgerlijke Stand " dianggap sebagai instansi Belanda Federal dan mungkin pula , dengan adanja aliran jang telah disinjalir diatas ,GHR (termasuk pula kewadjiban untuk mendaftarkan menurut pasal 7 ajat 3 dipandang sebagai ) Kenjataan adalah , bahwa dari tahun -tahun 1946- peraturan kolonial . 1950 tidak terdapat Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri pada Kantor Tjatatan Sipil Djakarta . Berhubung dengan kenjataan ini kami diharuskan mengadakan penjelidikan dari perkawinan perkawinan - tjampuran jang dilangsungan dihadapan penghulu -penghulu pentjatatnikah di Djakarta Raya .

Untuk memperoleh djumlah perkawinan tjampuran di DjakartaRaya ini , maka harus kita tambahkan djumlah dari Daftar -daftar Tjatatan Sipil dengan angka -angka dari penghulu -penghulu ini .Walaupun sudah dilakukan hal ini , angka total jang akan diperoleh ,masih dibawah angka jang sebenarnja ,mengingat hal -hal sebagai berikut :

Menurut keterangan jang kami peroleh dari Kepala Kantor Tjatatan Sipil Djakarta -Raya , pada waktu ini sering terdjadi dalam praktek , bahwa seorang bakal suami Eropah atau Tionghoa memakai nama Indonesia untuk dapat menikah dihadapan penghulu dengan seorang perempuan Indonesia . Berkenaan dengan ini sebagai tjontoh kami sadjikan salah satu dari peristiwa -peristiwa jang telah kami ketemukan dalam praktek sehari -hari sebagai pengatjara . Pada tanggal 4Nopember 1949 seorang lelaki Eropah bernama v.H. telah menikah dengan perempuan Indonesia M. binti M.S. hadapan penghulu di tg. dengan memakai nama Zekie bin Ahmar , dan kemudian pada 17 September 1952 telah menikah kembali kali ini dengan memakai nama sebenarnja , dengan perempuan Indonesia tersebut pula , dihadapan Kantor Tjatatan Sipil Djakarta , sesudah terlebih dahulu mentjeraikannja dengan talak pada tanggal 3Djanuari 1952. Lain tjontoh adalah dari seorang perempuan Eropah v.H. jang telah menikah dengan memakai nama Indonesia dengan lelaki Indonesia -Islam H.S. dihadapan penghulu . Peristiwa -peristiwa ini di masa belakangan bukan merupakan pengetjualian ,melainkan seringkali terdjadi . Karena adanja praktek penjelundupan ini ,

perkawinan -perkawinan jang sesung42 guhnja tjampuran tidak dapat kami ketahui , ketjuali bila kami setjara kebetulan menemukannja .

Faktor lain jang djuga memperketjil angka total perkawinan tjampuran , adalah praktek bahwa fihak bukan Eropah seringkali sebelum menikah tunduk (vrijwillige onderwerping ) terlebih dahulu kepada hukum Eropah. Karenanja oleh Kantor Tjatatan Sipil Djakarta , perkawinan jang tadinja adalah tjampuran , dilangsungkan setjara perkawinan intern . Pendapat ini kami sangsikan kebenarannja , mengingat bahwa walaupun seorang telah tunduk pada hukum Eropah , ini belum berarti bahwa karenanja ia berubah dalam seluruh (145) lapangan hukum , sedemikian rupa , hingga apa jang berlainan antara kedua fihak mempelai , karenanja mendjadi hapus sama sekali .

Perlu diingat pula, bahwa walaupun perkawinan antara orangorang Eropah (misalnja orang Belanda atau bangsa asing Eropah ) dan ,,Staatsblad-Europeanen " (karena ,, gelijkstelling " atau ,,toepasselijkverklaring " menurut pasal 163 IS) baik juridis maupun sosiologis merupakan perkawinan tjampuran , pemeriksaan kita kandas pada kesulitan -kesulitan chusus, disebabkan kedua fihak mempunjai Burgerlijke Stand jang sama dan keterangan-keterangan bersangkutan mengenai kedudukan mereka ini , tidak diberitahukan dalam akta-aktanikah jang bersangkutan (146).

Dari akta-akta tersebut djuga tidak dapat diketahui apakah orang -orang Eropah atau Tionghoa bersangkutan adalah orang-orang Eropah dan Tionghoa ,,totok ", atau ,,Indo" ,,,Indische mensen" c.q. „ Peranakan Tionghoa " . Tetapi perbedaan-perbedaan ini bagi tindjauan kita tidak ,,juridisch relevant".

Suatu tjatatan mengenai keadaan Daftar -daftar Perkawinan Tjampuran , mendahului tindjauan kita tentang angka-angka jang diperoleh . Kita telah saksikan bahwa antara tahun 1946 1950 sama sekali tidak dibuat Daftar Perkawinan Tjampuran oleh Pegawai Tjatatan Sipil di Djakarta , walaupun pasal 7 dari S. 1904/279 sebenarnja menentukan , bahwa meskipun tidak ada perkawinan -perkawinan tjampuran jang dapat ditjatat dalam suatu tahun , namun buku daftar harus diadakan djuga dan harus ditutup pada achir tahun . Selain dari pada itu buku Daftar Perkawinan Tjampuran chusus di Kantor Tjatatan Sipil Djakarta dari tahun 1951 jang memperlihatkan djumlah total hanja 2 akta, menurut hemat kami tidak dipegang sesuai dengan aturan jang berlaku . Akta jang pertama dari perempuan Husni Jongeneelen alias Paini dengan Hardjono bin Mohamad Affendi , baru didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 1951 , sedangkan perkawinan ini telah dilangsungkan dimuka penghulu pada tanggal 18 Agustus 1949. Pendaftaran di Kantor Tjatatan Sipil dalam Daftar jang chusus disediakan untuk perkawinan tjampuran inipun baru dilakukan sebagai akibat dari seputjuk surat tidak resmi dari Mr. Dardo , Hakim pada Pengadilan Negeri Djakarta , kepada Pegawai Kantor Tjatatan Sipil , jang maksudnja minta dilakukan tjatatan tersebut. Walaupun surat ini bukan suatu ketetapan Hakim , tetapi rupanja surat ini telah membuka kembali praktek jang disjaratkan oleh peraturan untuk mengadakan buku buku - daftar chusus untuk perkawinan tjampuran . Kedjadian ini akan kami bitjarakan kembali kelak dalam bab VI (147 ) .

Akta kedua antara Tjia Soen Nio alias Emmy dan Sunarjo bin Notodidjojo , hanja dapat dibukukan karena dilaporkan oleh fihak jang menikah sendiri . Rupanja orang jang berkepentingan ,mengingat kedudukannja sebagai orang jang dapat dianggap terpeladjar , jakni pegawai Kementerian Luar Negeri ,mengetahui aturan -aturan jang berlaku , melihat perkawinan tjampuran tersebut jang dilangsungkan dihadapan penghulu pada tanggal 23Djuni 1951 , dalam djangka waktu jang baik , jakni pada tanggal 26 Djuni 1951 , telah dilaporkan pada Pegawai Kantor Tjatatan Sipil . Sebenarnja jang harus melakukan ini ialah pentjatat -nikah i.c. penghulu jang bersangkutan .

Pada waktu memandang angka -angka dibawah , harus kita ingatkan hal -hal ini .

Djika kita peladjari angka -angka jang telah diperoleh dari daftardaftar Kantor Tjatatan Sipil Djakarta (Tabel Adan B), * )maka djelas bahwa benarlah teori kita tentang makin banjaknja perkawinan tjampuran antara orang -orang Eropah dan Indonesia serta makin berkurangnja perkawinan antara orang -orang Tionghoa dan Indonesia . Oleh karena kita tidak mempunjai angka -angka perbandingan dari sebelum perang jang dapat digunakan , telah kami periksa djuga angka -angka dari beberapa tahun (1900 , 1910 , 1920 , 1930 , 1940 , 1941 dan pada daftar -daftar bersangkutan . 1942 ) Seperti diketahui angkaangka dalam Koloniaal Verslag (K.V. ) adalah mengenai wilajah Raad van Justitie masing -masing bijlage ( Edan D, F, G, dan Hdari K.V. ) atau mengenai ,,Gewest "Batavia (1898 — 1931 , bijlage Edan D X dari K.V. , dan djilid II dari Indisch Verslag ) ,maupun wilajah ,,Djawa Barat " mulai ( 1932 1940 , I.V. -II ) Djuga ukuran jang digunakan . adalah tak sama .

Antaranja jang dibuat pegangan ialah perkawinan antara orang Eropah a.j.d.d.m. dan Indonesia a.j.d.d.m. Baru belakangan digunakan ukuran perbedaan golongan -rakjat menurut 163 IS. Oleh karena itu dirasakan perlu untuk memperoleh angka -angka perkawinan tjampuran dari beberapa tahun sebelum perang untuk dapat digunakan sebagai angka perbandingan . Dalam pada itu , kami pun insjaf , bahwa dalam

* ) Tabel -tabel dilampirkan dibelakang .

pemilihan tahun-tahun tersebut diatas, tentunja kami bertindak agak subjektip . Nistjaja demikian , kami menganggap angkaangka jang diperoleh dari tahun-tahun tersebut , jakni tiap 10 tahun sedjak 1900 dan tahun-tahun jang terdekat pada petjahnja perang Pasifik , ada tjukup representatip untuk digunakan sebagai pedoman dari keadaan angka perkawinan tjampuran sebelum perang . Penjelidikan dari van Marle jang sudah berulang -ulang disebut, djuga membenarkan kesimpulan kami ini.

Pada daftar Eropah menjolok mata persentase perkawinan tjampuran jang djauh lebih tinggi dari sebelum perang, jang djika dibandingkan telah meningkat kira -kira 50 % , jakni dari k.l. 10 % sampai mendjadi k.l. 15 % dari total djumlah perkawinan . Angka di tahun 1942 tidak memberi gambaran angka ratarata tiap tahun jang normal dari keadaan-keadaan sebelum perang. Angka di tahun itu adalah tinggi disebabkan faktor aneka ragam, antaranja terhentinja ,,import " perempuan -perempuan Eropah, susunan ,,persaudaraan " jang diutarakan dalam kenjataan -hukum (rechtswerkelijkheid ) pada perubahan resmi dari istilah ,,inlanders " mendjadi ,,Indonesiërs " , dan keinginan untuk mengesjahkan perhubungan -perhubungan kekeluargaan mengingat peperangan sudah didepan pintu .

Djuga adalah menjolok mata tambah banjaknja perkawinan orang lelaki Eropah dengan perempuan Indonesia , sedangkan sebaliknja nampak berkurangnja perkawinan dengan perempuan Tionghoa , perkawinan -perkawinan mana istimewa dalam tahun-tahun perang ternjata adalah tinggi .

Djuga menarik perhatian bertambahnja perkawinan dengan perempuan Indonesia Nasrani .

Djika kita bandingkan angka-angka dari daftar Eropah dan daftar Tionghoa , maka ternjata bahwa persentase dari perkawinan tjampuran dalam daftar jang pertama djauh melebihi jang belakangan . Untuk keadaan sesudah perang belum pernah persentase perkawinan tjampuran dengan lelaki Tionghoa di Djakarta ini melebihi 4 , 84% (1949) sedangkan untuk golongan Eropah angka ini pernah memuntjak sampai 21 , 20% (1950).

Melihat daftar Tionghoa , maka njata sekali berkurangnja perkawinan tjampuran sesudah penjerahan kedaulatan , sedangkan tertutupnja kasta ini terhadap masjarakat Indonesia minta perhatian . Adalah menarik bahwa dalam tahun 1930 diantara total 110 perkawinan sama sekali tidak terdapat perkawinan tjampuran . Pada waktu itu masih kaku dan tadjam kasta tersebut . Kemudian sifat ini mendjadi makin kendor . Tahun 1940 mendjadi 1,95 % , terus sesuai dengan meningkatnja djumlah perkawinan Tionghoa dimuka Burgerlijke Stand, bertambah pula dalam zaman Federal . Tetapi dalam tahun sesudah penjerahan kedaulatan ( 1950) angka ini merosot dari 58 (4,84 % ) mendjadi 33 (3,48 %) dan lebih landjut dalam 1951 sampai 22 (2,10 % ) dan 1952 mendjadi 21 ( 1,60 % ) . Ternjata dalam tahun 1953 djumlah ini kembali meningkat (2,94 % ). Mungkin ini menudju kearah masjarakat lebih terbuka ? Melihat keadaan di tempattempat lain , kemungkinan ini beralasan .

Perkawinan antara laki -laki Tionghoa dan perempuan Indonesia njata berkurang . Dari periode meningkat di zaman Federal (1946 : 26,32 % 1947 : 41,18 % ; 1948 : 56,10 % 1949 : 62,07 % ), pada tahun 1950 sesudah penjerahan kedaulatan mulai turun dengan 60,61 % , kemudian dalam 1951 mendjadi 45,45 % ; 1952 : 33,33 % dan 1953 24%. Dengan perempuan -perempuan Eropah sebaliknja kita saksikan kenaikan angka .

Tentang daftar Indonesia Nasrani dapat dikatakan , bahwa dalam tahun -tahun sesudah perang, terlihat suatu gedjala menurun dari perkawinan -perkawinan antar-agama dalam golongan rakjat Indonesia sendiri . Sebaliknja dalam tahun-tahun itu djuga njata tendens meningkat daripada perkawinan dengan perempuan-perempuan Eropah, sedangkan sebaliknja perkawinan dengan perempuan Tionghoa menundjukkan tendens berkurang .

Seperti diatas sudah dikatakan , dengan tidak adanja Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri sesudah perang, sekali-kali tidak berarti bahwa dalam tiaptiap tahun sama sekali tidak dilangsungkan perkawinan tjampuran antara laki-laki Indonesia dan perempuan -perempuan Eropah atau Tionghoa (perempuan-perempuan jang berada dibawah hukum Eropah). Tabel B jang memuat djumlah akta-akta jang tertjatat dalam Daftar -daftar Perkawinan Tjampuran Tjatatan Sipil Djakarta , harus disempurnakan dengan angka-angka jang diperoleh dari kepenghuluan -penghuluan (Tabel C).

Sesudah dilakukan penambahan tersebut, ternjata bahwa untuk tahun -tahun 1951 dan 1952 masing-masing terdapat djumlah 26 (2 + 15 + 9 ) dan 58 (4 + 37 + 17 ), sedangkan untuk 1953 di kepenghuluan sadja sudah terdapat 31 perkawinan tjampuran walaupun dalam daftar Tjatatan Sipil belum tertjatat satupun . Angka-angka dari kepenghuluan jang demikian besar ini, belum ada bandingannja dalam daftar -daftar tabel B di tahun-tahun sebelum perang. Jang terbanjak pada waktu itu adalah 9 ( 1932 dan 1938 ). Di tahun 1944 meningkat sampai 12, akan tetapi, keadaan waktu itu masih dalam pendudukan Djepang , karenanja tidak normal dan dapat dikatakan tak banjak kesempatan memilih bagi bakal isteri perempuan Eropah untuk memperoleh kawan hidup sebangsanja sendiri . Belum terhitung dalam djumlah ini kepenghuluan dari Pulaugadung , Kebon Djeruk, Tandjong Priok dan Pulau Seribu , jang meskipun termasuk wilajah Djakarta Raya , belum sampai diselidiki . Dan belum djuga terhitung djumlah perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dihadapan penghulu dengan memakai nama Indonesia palsu . Dengan beralasan dapat dikemukakan , bahwa perkawinan -perkawinan tjampuran sematjam ini seringkali terdjadi (148). Mengingat semua faktor -faktor ini, djika kita hendak menemukan angka total sebenarnja dari perkawinanperkawinan tjampuran jang dilangsungkan sebelum perang, ternjata akan djauh melebihi dugaan jang terbesar dari penulis -penulis jang pernah mensinjalir adanja perkawinan -perkawinan tjampuran sematjam ini , seperti van den Berg (149) , Kollewijn ( 149a ) van Mastenbroek (159), dan van Marle ( 151) .

Keadaan jang kita telah ketemukan untuk Djakarta , mungkin djuga terdapat dengan tidak berbeda banjak di tempattempat lain di Indonesia. Sajang kami kekurangan kesempatan untuk mengadakan tindjauan sematjam ini ditempattempat itu . Disini terbuka ketika untuk penjelidikan lebih landjut kelak .

Sesudah melihat angka-angka dari Djakarta berturut -turut kita akan menindjau pula keadaan angka-angka Kantor-kantor Tjatatan Sipil dari lain-lain tempat.

Kita mulai dengan Sukabumi (Tabel D)

Memandang daftar Eropah , maka njatalah sekali bertambah banjaknja perkawinan tjampuran dari lelaki Eropah sesudah perang djika dibandingkan dengan angka-angka sebelum perang. Djika dahulu persentase ini kira -kira 20% (angka-angka jang tinggi dalam tahun -tahun 1940, 1941 , 1942 merupakan pengetjualian berhubung dengan bahaja perang jang didepan pintu dan faktor -faktor jang telah disinjalir untuk Djakarta mengenai tahun -tahun ini), maka sesudah penjerahan kedaulatan kita dapat tidak kurang dari rata-rata 90 % . Walaupun djumlah perkawinan di tahun belakangan ini adalah ketjil , hingga mungkin terlalu dipengaruhi faktor -faktor luar biasa ( toevallig ) untuk menarik kesimpulan -kesimpulan jang djitu , namun nampak dengan tegas bahwa semua lelaki Eropah jang mengadakan perkawinan tjampuran pada waktu itu dapat dikatakan telah menikah dengan perempuan Indonesia (Keristen atau bukan -Keristen ). Terlihatlah bahwa perkawinan dengan perempuan Indonesia ini adalah lebih banjak daripada dengan perempuan Tionghoa .

Mengenai angka-angka daftar Tionghoa dapat kita saksikan bahwa batas -batas kasta ini tetap kaku . Djika dibandingkan dengan golongan Eropah, maka persentase perkawinan tjampuran golongan Tionghoa ini amat ketjil . Sesudah perang persentase mereka ini adalah kira -kira 5 %, sedangkan sebaliknja untuk golongan Eropah persentase ini merupakan rata -rata 90% . Melihat angka-angka tahun -tahun achir , ternjata sudah ada permulaan jang menundjukkan perobahan . Sekarang sudah terdapat perkawinan -perkawinan tjampuran , hal mana tak demikian dengan angka-angka sebelum perang. Mungkin ini menundjukkan permulaan dari akan bertambah lunturnja batas -batas kasta masjarakat Tionghoa jang telah kita sinjalir diatas, dan mulai nampak pada angka-angka beberapa tempat (Surabaja , Bandung ?), jang akan dibitjarakan kelak .

Angka -angka dari daftar Indonesia Nasrani ada terlalu ketjil untuk menarik kesimpulan -kesimpulan .

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri jang disadjikan disini (Tabel E), pasti tidak memperlihatkan semua perkawinan jang dilangsungkan dihadapan penghulu . Dapat dipastikan bahwa banjak perkawinan -perkawinan tidak diteruskan pada Kantor Tjatatan Sipil Sukabumi , seperti halnja di Djakarta .

Kini diteruskan tindjauan kita dengan angka-angka dari Kantor Tjatatan Sipil Bandung (Tabel F) Perlu sekiranja diberitahukan , bahwa chususnja untuk golongan Indonesia Nasrani terdapat kesulitan waktu mengadakan pemeriksaan , karena ternjata harus diadakan penjelidikan di tiga kantor , jakni di Kantor Tjatatan Sipil , dimana sedjak 1946 perkawinan dari Indonesia -Nasrani dibukukan dalam satu daftar dengan golongan Eropah , di kantor Bagian Pamong Pradja dari Balai Kota, dimana sedjak zaman pendudukan Djepang , perkawinan dari Indonesia Nasrani jang tinggal didalam kota besar dilangsungkan dan pada Bagian Tjatatan Sipil dari Kabupaten , dimana sedjak pendudukan Djepang dilangsungkan perkawinan dari orang -orang Indonesia Nasrani jang tinggal dalam wilajah kabupaten tetapi diluar kota besar . Ternjata djuga bahwa Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri menurut S. 1904/279 tidak diadakan .

Dalam daftar Eropah dengan njata dapat dilihat tendens meningkat dari djumlah perkawinan tjampuran sesudah perang, istimewa sesudah penjerahan kedaulatan . Mengenai angka tahun 1942 jang tinggi berlaku pula apa jang telah dikatakan tentang tahun ini bagi Djakarta . Djuga persentase jang tinggi di zaman pendudukan Djepang disebabkan keadaankeadaan tidak normal . Pilihan partner nikah sangat dibatasi . Djuga hanja terdapat djumlah jang kwantitatip ketjil dari perkawinan -perkawinan jang dilangsungkan di zaman pendudukan itu .

Sajang kita tidak memperoleh angka-angka bandingan dari sebelum perang. Angka -angka jang disiarkan dalam Koloniaal Verslag menundjukkan keadaan di ,,Preanger Oost , Preanger Regentschappen (1898-1928) ,,,Preanger -West,-Midden en- Oost " (1930 1931 ) - atau ,,West-Java" (1932-1940 ) dalam Indisch Verslag dan wilajah ,,Raad van Justitie Batavia ".

Pada kolom perempuan Indonesia dalam daftar Eropah kita saksikan persentase perkawinan tjampuran jang tinggi , kira -kira 50 % . Njata djuga kenaikan dari persentase perkawinan tjampuran dengan perempuan Indonesia Nasrani . Sebaliknja dapat dilihat bahwa perkawinan tjampuran dengan perempuan Tionghoa , dibandingkan dengan perempuan Indonesia tidak seberapa (k.l. 15 % 50% ).

Tentang daftar Tionghoa dapat dikatakan , bahwa dibandingkan dengan persentase perkawinan tjampuran dari golongan lelaki Eropah njata sekali jang pertama ini memperlihatkan angka jang lebih ketjil (kira -kira 5-10 % 15-20 % ). Dalam pada itu kita tidak memandang pada djumlah ditahun 1951 , jang mungkin menundjuk pada permulaan makin kendornja batas-batas kasta golongan Tionghoa terhadap perkawinan tjampuran di daerah Bandung . Berhubung dengan ini sajang sekali belum dapat diperoleh angka-angka untuk tahun-tahun 1952 dan 1953. Sebelum diketahui ini, kesimpulan kami mengenai tahun 1951 hanja merupakan dugaan belaka . Sajang tidak terdapat angka-angka bandingan dari sebelum perang . Setahu kami angkaangka tentang tjatatan Burgerlijke Stand untuk golongan Tionghoa jang mengenai perkawinan tjampuran sebelum perang, belum pernah dipublisir .

Sesuai dengan keadaan di Djakarta daftar Indonesia Nasrani dari kota -besar dan kabupaten menundjukkan makin kurangnja perkawinan tjampuran antaragama di kalangan Indonesia sendiri . Adalah menjolok mata bertambah banjaknja perkawinan dengan perempuan Eropah , sedangkan hal ini tidak bisa dikatakan dari perkawinan dengan perempuan Tionghoa .

Formulir-formulir jang disampaikan pada Kantor -kantor Tjatatan Sipil di Bogor dan Garut hingga kini belum diterima kembali . Angkaangka jang dikirim oleh Tjirebon tidak dapat digunakan , berhubung tidak diisi seperti diminta .

Sesudah menindjau kota -kota di Djawa Barat , kita pindah ke Djawa Tengah . Kota jang memberi bahan -bahan untuk penjelidikan ini adalah Pekalongan . Angka - angka daftar -daftar Indonesia Nasrani tidak disampaikan pada kami oleh Kantor Tjatatan Sipil Pekalongan , oleh karena tidak termasuk lingkungan pekerdjaannja , melainkan didjalankan oleh Kantor Kabupaten Pekalongan . Daftar -daftar jang masih terdapat diatas memperhatikan angka -angka seperti tertjaat dalam Tabel G.

Djuga disini pada daftar Eropah nampak suatu kenaikan persentase perkawinan tjampuran jang menjolok dibandingkan dengan sebelum perang. Walaupun djumlah perkawinan tiap tahun ada terlalu ketjil , namun kesimpulan jang ditarik ini, tidak djauh dari kebenaran.

Daftar golongan Tionghoa memperlihatkan tjorak ,,tertutup" jang typis sekali . Angka dari tahun 1947 jang memperlihatkan persentase 33,33 % hanja kebetulan , melihat djumlah jang seketjil (3 ) dari perkawinan jang dilangsungkan pada tahun itu . Adalah menarik perhatian bahwa dalam tahun-tahun 1950 - 1952 tidak terdapat perkawinan tjampuran sama sekali , sedangkan dalam tahun 1953 hanja ada 2 perkawinan tjampuran dari total 77 perkawinan . Djuga sangat menjolok bahwa dalam djangka waktu empatbelas tahun , jakni dari 1940 sampai dengan 1953, pada waktu mana dilangsungkan 497 perkawinan , hanja terdapat 5 perkawinan tjampuran . Kenjataan memperlihatkan tjorak ,,kaku - tertutup " sedari sebelum perang, jang diteruskan pada suasana sesudah perang . Djika dibandingkan dengan persentase perkawinan tjampuran pada daftar Eropah , menjolok sekali perbedaan ini.

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri dari Pekalongan tidak berarti , hanja memperlihatkan angka-angka untuk 1907 : 1 , 1928 : 1 , 1950 : 1. Tahun -tahun lainnja nihil .

Formulir -formulir jang telah dikirimkan pada Kantor Tjatatan Sipil Semarang hingga buku ini ditulis belum diterima kembali .

Sesudah melawat di Djawa Tengah , kita pindah ke Djawa Timur . Surabaja ialah kota pembitjaraan jang pertama (Tabel H).

Daftar Eropah dibandingkan dengan sebelum perang memperlihatkan angka persentase kenaikan , dari kira -kira 10% mendjadi k.l. 20%, dari perkawinan tjampuran laki -laki Eropah . Djuga dapat dilihat bahwa perkawinan tjampuran ini lebih banjak dilakukan dengan perempuan Indonesia (Keristen atau tidak ) daripada dengan perempuan Tionghoa walaupun hal ini tidak begitu njata . Tidak adanja angka-angka perbandingan dalam Koloniaal Verslag , berhubung disana hanja dibitjarakan tentang ,,gewest " Surabaja dan sesudah 1932 tentang ,,Oost Java” , tidak merupakan penghalang dengan adanja angkaangka sebelum perang jang diberikan oleh Kantor Tjatatan Sipil Surabaja sekarang ini. Djuga angka-angka perkawinan antara Eropah a.j.d.d.m. dan Indonesia a.j.d.d.m. dari ,,gewest " Surabaja ini rata-rata tidak melebihi 10 % dari semua perkawinan .

Berlainan dengan keadaan di lain -lain kota , dan sesuai dengan pengetjualian -pengetjualian jang telah disinjalir untuk beberapa kota (Sukabumi , Bandung ?), nampak dengan tegas sekali kenaikan dari angka perkawinan tjampuran lelaki Tionghoa di Surabaja . Perbedaan persentase dengan perkawinan tjampuran golongan Eropah masih tetap ada (k.l. 10 % ). Banjak perkawinan dilakukan dengan perempuan Indonesia . Mungkin ini menundjukkan batas -batas kasta jang tidak begitu kokoh -kaku di Surabaja , djika dibandingkan dengan lain -laintempat (misalnja Djakarta , lebih tegas : Medan , Pangkalpinang , dsb .) .

Disini diperingati kembali , bahwa Baperki Tjabang Surabaja tidak menjetudjui turut sertanja organisasi ini dalam pemilihan umum jang akan datang dengan daftar tjalon - tjalon tersendiri .

Perlu disebut pula bahwa Burger (152), dengan mengikuti Pigeaud , telah mensinjalir adanja pertjampuran dan peleburan dari masjarakat peranakan Tionghoa dengan rakjat Djawa , djuga dari kalangan menengah dan atasan di tempattempat pantai laut bagian Utara , seperti ,,Vermenging en samen Surabaja Lasem , Tuban , Gresik dan Tjirebon . groeiing " ini disebabkan karena perkawinan tjampuran dan peralihan pada agama Islam . ,,Van aanzienlijke geslachten in Oost-Java is het zij bekend, dat Chinezen onder hun voorvaderen hebben " . Akan tetapi , sesuai dengan apa jang telah dikemukakan Purcell (153 ) pertjampuran ini terhenti di zaman belakangan , karena bertambahnja pengaruh dari Tiongkok modern .

Perkawinan tjampuran dari lelaki Indonesia Nasrani bertambah pula , lebih -lebih dengan perempuan Eropah . Dengan perempuan Tionghoa tak seberapa dibandingkan dengan perempuan Eropah ini .

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri ,memperlihatkan angkaangka jang lumajan untuk tahun -tahun 1949 (24 ) 1951 ( 10) 1952 , , (28 ) 1953 ( 17 dan untuk tahun -tahun sebelum perang 1933 ( , ) 6 ) , 1934 (47 ) , 1935 (32 ) , 1936 (39 ) . Untuk tahun -tahun lainnja nihil . Melihat besarnja angka -angka untuk tahun -tahun tersebut diatas ,angka nihil untuk tahun -tahun lainnja ini menurut dugaan kami disebabkan karena tidak adanja lagi daftar -daftar tersebut , bukan dari tidak adanja dilangsungkan perkawinan tjampuran di tahun -tahun itu .

Kantor Tjatatan Sipil di Malang memperlihatkan angka -angka seperti tertjantum pada Tabel I.

Pada Daftar Eropah nampak kenaikan jang sangat tegas . Boleh dikatakan persentase dari sesudah perang telah meningkat dengan hampir 100 %. Angka -angka jang tinggi dalam tahun 1942 disebabkan faktor -faktor jang sama seperti telah diterangkan untuk Djakarta .

Dihitung dengan persen lebih banjak perkawinan dengan perempuan Indonesia (Keristen atau bukan Keristen ) daripada dengan perempuan Tionghoa . Angka untuk tahun 1947 menurut hemat kami telah dipengaruhi anasir kebetulan melihat djumlah ketjil dari perkawinan jang dilangsungkan pada tahun itu (3) . Pengetjualian satu -satunja jang berarti ialah untuk tahun 1952, dimana terdapat djumlah lebih banjak dari perkawinan dengan perempuan Tionghoa .

Daftar Tionghoa djika dibandingkan dengan persentase jang terdapat pada daftar Eropah njata sekali lebih ketjil . Perbandingan dari tiga tahun terachir adalah belum 8 : 30. Djumlah perkawinan lelaki Tionghoa dengan perempuan Eropah atau Indonesia hampir tak berbeda .

Daftar Indonesia Nasrani terlampau sedikit dan memperlihatkan angka-angka kedjadian terlalu ketjil untuk memperoleh sesuatu gambaran jang njata .

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri (Tabel J), memperlihatkan djauh lebih banjak angka-angka daripada di lain -lain kota , misalnja Djakarta .

Kota selandjutnja di Djawa Timur jang memberikan bahan -bahan kepada kita ialah kotabesar Kediri . (Tabel K).

Walaupun sajang sekali tidak ada angka perbandingan sebelum perang, namun dapat dipertahankan pendirian , bahwa ternjata ada suatu kenaikan pada angka persentase perkawinan tjampuran lelaki Eropah , mengingat bahwa persentase sesudah perang ini memperlihatkan angka lebih dari 50%.

Dari daftar Tionghoa susah ditarik kesimpulan apa -apa berhubung tidak adanja angka-angka perbandingan sebelum perang.

Angka -angka dari daftar Indonesia Nasrani ternjata terlalu ketjil dan sedikit untuk menarik kesimpulan -kesimpulan apapun .

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri ternjata untuk tahuntahun sesudah perang memperlihatkan angka-angka lumajan djuga : 1949 , 8 ; 1950 , 2 ; 1951 , 17 ; 1952 , 16 ; 1953 , 16.

Karena hilangnja daftar -daftar sebelum perang tidak dapat diperoleh angka-angka bandingan dan karenanja tak dapat ditarik kesimpulan -kesimpulan pula .

Kota terachir di Djawa Timur jang akan dibitjarakan adalah Djember (Tabel L).

Djuga dari angka-angka sesudah perang pada daftar Eropah ini ternjata bertambah banjaknja persentase perkawinan tjampuran . Kita saksikan bahwa terdapat kenaikan dari k.l. 10% sampai kira -kira 30%.

Angka -angka dari tahun-tahun 1941 dan 1942 berhubung dengan faktor jang sudah disinjalir untuk Djakarta dengan peperangan didepan mata, hanja merupakan pengetjualian -pengetjualian .

Djuga disini ternjata bahwa perkawinan lelaki Eropah lebih banjak dilakukan dengan perempuan Indonesia (Keristen dan bukan Keristen ) daripada dengan perempuan Tionghoa .

Djika dibandingkan dengan persentase perkawinan tjampuran lelaki Eropah dan lelaki Tionghoa , maka ternjatalah betapa sedikit persentase jang belakangan ini.

Daftar Indonesia Nasrani memperlihatkan relatip banjak perkawinan tjampuran . Tetapi tidak dengan perempuan -perempuan Tionghoa . Sebaliknja dari keadaan di Djakarta , banjak dengan perempuan Indonesia bukan -Keristen .

Daftar -daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri dari tahun-tahun 1912, 1915 , 1924 , 1928 , 1938 , dan 1943 sampai 1948 tidak ada lagi , sedangkan dalam daftar -daftar jang masih ada , hanja terdapat 1 untuk tahun 1941 dan untuk 1949 djuga 1 perkawinan tjampuran . Lainlain tahun semua nihil . Melihat keadaan naiknja perkawinan tjampuran jang nampak dari Daftar -daftar Eropah , Tionghoa dan Indonesia Nasrani , maka dapat diduga bahwa keadaan Daftar -daftar tersendiri ini tidak menggambarkan keadaan jang sebenarnja .

Formulir-formulir jang dikirim pada Kantor Tjatatan Sipil di Pasuruan , hingga kini belum diterima kembali .

Kita akan meninggalkan pulau Djawa dan menindjau keadaan di daerah seberang. Pertama -tama akan dibitjarakan angka-angka dari Medan (Tabel M).

Daerah Sumatera Timur dapat dinamakan sebagai ,,daerah Tionghoa " (154) Tjorak masjarakat Tionghoa karenanja harus nampak lebih tegas dari pada daerah-daerah lain . Karena adanja hubungan erat dengan negeri leluhur dan Singapura , banjaknja ,,import " perempuanperempuan Tionghoa totok , dapat dikatakan bahwa barrière ,,ras" dari golongan ini adalah tinggi dan tebal .

Menurut berita -berita jang tersiar di harian -harian , di daerah ini terdapat banjak sekali penolakan kewarganegaraan Indonesia oleh orang-orang turunan Tionghoa .

Angka-angka jang kami peroleh membenarkan sepenuhnja apa jang tertera diatas.

Daftar Tionghoa memperlihatkan dengan tegas sifat tertutup dari golongan ini. Sesudah dan sebelum perang hanja menundjukkan beberapa persen perkawinan tjampuran dari lelaki Tionghoa , sesudah penjerahan kedaulatan persentase ini mendjadi kurang dari 1 persen (1951 : 0,51 , 1952 : 0,63 , 1953 : 0,17). Sangat menjolok bahwa dari ratusan perkawinan jang dilangsungkan oleh golongan ini (dalam tahun 1953 umpamanja tidak kurang dari 593), hanja terdapat 1 perkawinan tjampuran . Dan ini djuga masih dengan perempuan Indonesia Nasrani .

Pada daftar Eropah ternjata penambahan perkawinan tjampuran sesudah perang, jang tak dapat diabaikan , dibandingkan dengan sebelum perang . Persentase perkawinan tjampuran oleh lelaki Eropah djauh melebihi persentase daftar Tionghoa . Dalam tahun 1950 ternjata hampir sampai angka 30 % (29,41 ).

Berlainan dengan tempattempat lain (umpamanja Djakarta , ternjata perkawinan tjampuran dari lelaki Indonesia Surabaja , dsb .) Nasrani memperlihatkan tendens makin berkurang . Gedjala menurun ini pun dapat dilihat pada perkawinan dengan perempuan -perempuan Indonesia sendiri bukan Nasrani . Djuga menjolok mata bahwa tidak terdapat perempuan Eropah sebagai partner , hal mana pun berlainan dari tempattempat lain (misalnja Djakarta , Bandung , Surabaja , dsb .).

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri hanja memperlihatkan sedikit angka-angka : 1924, 1 ; 1925, 1 ; 1927, 1 ; 1946, 5 ; 1947, 2 ; 1951 , 1 ; 1952, 1. Tahun -tahun lainnja nihil.

Sekarang kita membitjarakan angka-angka dari Tjatatan Sipil Pangkalpinang (Tabel N).

Djuga daerah ini jang terkenal sebagai „ daerah Tionghoa " (155) memperlihatkan sifat kaku dan tertutup dari masjarakat Tionghoa di lapangan perkawinan . Dari Daftar Tionghoa ternjata bahwa dalam tahun -tahun 1952 dan 1953 dari masing-masing 89 dan 163 perkawinan tidak terdapat satupun perkawinan tjampuran . Dari djumlah 444 perkawinan dalam tempo 8 tahun , ternjata hanja ada 1 perkawinan tjampuran dengan seorang perempuan Indonesia . Keadaan disini tak beda djauh dengan di Medan .

Daftar Eropah njata memperlihatkan persentase perkawinan tjampuran tinggi . Sajang tidak ada angka-angka perbandingan sebelum perang karena daftar -daftar telah hilang .

K.V. hanja menguraikan tentang ,,gewest " Bangka , belakangan ,,Bangka en onderhorigheden ” , kemudian dalam I.V. sesudah 1932 dari ,,Sumatra incl . Bangka , Biliton , Riouw en onderhorigheden ". Tetapi dapat diduga dengan beralasan , bahwa persentase belum pernah setinggi seperti sekarang ini .

Tingginja angka ini lebih -lebih menjolok bila dibandingkan dengan angka-angka daftar Tionghoa .

Daftar Indonesia Nasrani dan Perkawinan Tjampuran tersendiri ternjata tidak ada.

Pormulir-pormulir jang dikirim ke kantor Tjatatan Sipil di Palembang, sampai sekarang belum diterima kembali .

Kita melandjutkan penjelidikan kita dengan angka-angka dari Bandjarmasin (Tabel O).

Dari Daftar Eropah ternjata betapa pentingnja perkawinan tjampuran bagi golongan Eropah di daerah tersebut sedjak sebelum perang. Sesudah perang njata terdapat tendens jang dapat dikatakan meningkat. Persentase -persentase dari tahun -tahun 1943 dan 1944 tidak dapat didjadikan pegangan . Ketjuali keadaan dalam pendudukan Djepang , angka-angka perkawinan ini terlalu ketjil .

Setiap tahun ternjata ada perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dengan perempuan Indonesia , hal mana tidak dapat dikatakan terdjadi dengan perempuan Tionghoa .

Daftar Tionghoa sekali lagi dengan tegas memperlihatkan sifat tertutup dari masjarakat ini . Lebih² hal ini menjolok djika dibandingkan dengan angka-angka dari daftar Eropah dibawah 10% (antara 2,44 dan maksimum 9,76) lawan rata-rata 50%.

Angka -angka dari daftar Indonesia Nasrani tak berarti bagi tindjauan kita . Hanja dalam tahun-tahun 1952 dan 1953 dilangsungkan masing-masing 1 perkawinan jang bukan tjampuran .

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri pun demikian dengan hanja memperlihatkan angka 1 pada masing-masing tahun 1928 , 1937 , 1944 , 1949 s/d 1953 dan nihil untuk tahun-tahun lainnja .

Tindjauan kita dilandjutkan dengan angka-angka Tjatatan Sipil Makassar (Tabel P).

Walaupun tidak ada bahan -bahan perbandingan karena daftardaftar sebelum perang telah hilang , dapat diraba tidak menjimpang dari kebenaran , djika kita bitjara tentang suatu tendens meningkat dari perkawinan -perkawinan tjampuran lelaki Eropah . Diatas telah diuraikan bahwa sedjak dahulu memang di daerah ini terdapat banjak perkawinan tjampuran dari orang-orang Eropah. K.V. djuga telah menundjukkan persentase jang besar dari perkawinan -perkawinan tjampuran untuk daerah ,, Celebes en onderhorigheden " sebelum perang. Akan tetapi , angka-angka jang melebihi 50% seperti di tahuntahun achir ini djarang didapat. Njatalah djuga bahwa perkawinan tjampuran ini lebih banjak dilakukan dengan perempuan Indonesia Nasrani . Djuga terlihat banjak perempuan Tionghoa , akan tetapi masih kurang dari perempuan Indonesia Nasrani .

Pada daftar -daftar Tionghoa sajang tidak ada angka-angka perbandingan sama sekali . Daftar -daftar telah hilang dan sebelum perang pun tak diumumkan dalam laporan - laporan tertentu . Nistjaja demikian , njata djuga ketjilnja persentase (k.l. 10 % ) dari perkawinan tjampuran laki-laki Tionghoa ini , djika dibandingkan dengan persentase laki-laki Eropah (k.l. 50 % ) . Djuga ternjata perkawinan lebih banjak dilangsungkan dengan perempuan Indonesia beragama Nasrani daripada dengan jang bukan Nasrani .

Bahwa sanja djuga ada perkawinan -perkawinan tjampuran dengan perempuan Indonesia ini , dapat dibatja dari laporan pandangan mata seorang wartawan , jang menjaksikan sendiri adanja ,,warganegara Tiongkok turunan Indonesia ", berupa isteri-isteri Indonesia dari warganegara-warganegara Tiongkok jang turut memenuhi kewadjiban mendaftarkan di Makassar (156).

Dari daftar Indonesia Nasrani njata adanja banjak perkawinan laki-laki Indonesia Nasrani dengan perempuan -perempuan Eropah , sedangkan dengan perempuan -perempuan Indonesia bukan Nasrani tegas kelihatan sedikit sekali . Dibandingkan dengan perempuan -perempuan Eropah , djumlah perempuan Tionghoa sebagai fihak sangat ketjil .

Daftar Perkawinan Tjampuran tersendiri dari sebelum perang ternjata hilang . Tahun -tahun sesudah perang memperlihatkan angka-angka jang lumajan : 1947 , 14 ; 1948 , 13 ; 1949 , 17 ; 1950, 23 ; 1951 , 10 ; 1952 , 19 ; 1953 , 14. Dibandingkan dengan angkaangka dari lain -lain kota (umpamanja dengan Djakarta dimana dalam tahun-tahun tersebut ternjata tidak dibuat daftar -daftar serupa ini sama sekali), angka-angka besar tersebut menjolok sekali .

Kota penghabisan jang akan dibitjarakan ialah Menado (Tabel O).

Melihat angka-angka dari daftar Eropah , dapat dikatakan bahwa di daerah Menado ini tidak ada lagi batas -batas kasta di lapangan perkawinan antara masjarakat Eropah dan Indonesia jang beragama Nasrani . Persentase perkawinan tjampuran mendekati 100 % . Perkawinan tjampuran terutama dilangsungkan dengan perempuan Indonesia Nasrani .

Daftar Tionghoa pun tidak memperlihatkan tjorak begitu kaku seperti di lain -lain tempat (misalnja Medan , Pangkalpinang ) . Karena tidak adanja angka-angka perbandingan dari sebelum perang, tidak dapat ditarik kesimpulan tentang ada atau tidak adanja perubahan . Perkawinan tjampuran tidak ada jang dilangsungkan dengan perempuan Indonesia bukan Nasrani .

Pormulir-pormulir jang dikirim pada Kantor Tjatatan Sipil di Ambon hingga kini belum di terima kembali .

Meringkaskan hasil pemeriksaan kita , dapat disimpulkan bahwa dalil kami tentang bertambahnja perkawinan tjampuran antara golongan Eropah dan Indonesia , dibenarkan oleh kenjataan disemua tempat jang ditindjau . Tentang berkurangnja perkawinan tjampuran antara golongan Tionghoa dan Indonesia , pada umumnja djuga dibenarkan oleh kenjataan , walaupun disana sini (seperti di Sukabumi , Bandung ? Surabaja , Menado ?), njata mulai ada tendens kearah penghapusan dari batas-batas kasta jang kaku dilapangan perkawinan ini . Untuk daerah-daerah jang terkenal sebagai daerah-daerah spesifik Tionghoa (seperti Medan , Pangkalpinang ) lebih -lebih tegas terlihat sifat batas-batas jang tertutup-kaku ini (157) .

Hasil pemeriksaan ini membuktikan bahwa perkawinan tjampuran pada waktu ini sangat aktuil , sehingga djuga peraturan perkawinan itu dalam S. 1898/158 mendjadi aktuil pula , bahkan djauh lebih aktuil daripada dahulu .

Inilah suatu alasan untuk membahas peraturan tersebut dan kita mulai dalam bab II dengan suatu pandangan sedjarah perundangundangan (wetshistorisch ) sebelum S. 1898/158 itu.

( 5 ) Lihat h. 30 dst . ( 6 ) Lihat lebih landjut dibawah , h. 28 .

( 1 ) De taak der rechtssociologie , h. 12 dst .

(3 ) Het adatrecht van Borneo , dl . I, h. 139 , 141 dst . , 392-396 ; Bdgk . van Dijk, Samenleving en adatrechtsvorming , h. 44 , 45.

( 9 ) Het Duitse verbod van huwelijken tussen Ariërs en niet -Ariërs , T. 142/477 ; lihat bawah h. 183 .

(10) Korn memberitahukan dan mengetjam adanja tjampur tangan fihak pa57 mongpradja dalam perkawinan -perkawinan antara perempuan Hindu -Bali dengan lelaki Islam , dengan djalan memberikan idzin untuk peralihan pada agama Islam , apabila fihak penghulu memberikan sertipikat bahwa perempuan tersebut sudah tjukup masak untuk agama jang baru (Adatrecht van Bali , h. 511 ).

(11) Bdgk . Pandecten, VI , h. 151 no . 738 ; Korn, Adatrecht van Bali , h. 176 . Sebaliknja di Gianjar ada larangan terhadap perkawinan sedemikian , djuga antara laki Bali dan perempuan Tionghoa .

(12) Bdgk . Pandecten, VI , h. 146 no. 721 , dimana dikemukakan bahwa semua perkawinan antara pelbagai penduduk Lombok diperbolehkan , ketjuali antara perempuan Bali dari kasta tinggian dengan lelaki Islam .

(13) diss . h. 131 .

(14) Adatrecht I, h. 481 .

(15) Adatrecht I, h. 579 .

(16) Jang dimaksudkan ialah S. 1895 no. 198 , Bb . 5279 dimana dengan tegas digunakan kata-kata ,,tusschen Mohamedanen volgens de leer van de Islam ".

(17) Adatrecht I , h. 579. Dalam praktek kami selaku pengatjara , pernah kami mengalami suatu perkara ,,bigamie " dari seorang lelaki Indonesia Nasrani P. , jang telah menikah menurut tjara HOCI dengan perempuan Eropah J.v.M. , tetapi selama perkawinan ini masih berlangsung, telah kawin lagi tjara Islam dihadapan penghulu dengan terlebih dahulu mengaku telah memeluk agama Islam . Lebih djauh , lihat putusan-putusan hakim dibitjarakan dibawah , h. 142 dst .

(18) Adatrecht I, h. 335 ; Bdgk. Pandecten VI , h. 112 no. 547 .

(19) Adatrecht I, h. 388 .

(20) Botsingsbepalingen , h. 97 .

(21) Lebih djauh lihat dibawah , h. 95 dst .

(22) h. 26 .

(23) Juynboll , h. 186 .

(24) Lihat Van Vollenhoven , Adatrecht I, h. 575 untuk lingkungan hukum adat Djawa -Tengah ,-Timur dan Madura ; h. 180 untuk Atjeh .

(25) Adatrecht I , h. 408 .

(26) h. 36 dst .

(27) The colonial crisis and the future , dalam himpunan karangan Ralph Linton The science of man in the world crisis , h. 308 .

(28) Java in onze kunst, 1931 , h. 27 , seperti dikemukakan oleh Resink , Zakelijkheid en zekerheid in de Indonesische geschiedschrijving , dalam Weerklank op het werk van Jan Romein , h. 155 , noot 4. Dalam dunia Kompeni djuga sudah digunakan istilah ,,Castas", lihat resolusi 5 Pebr . 1706 , Realia I, h. 500 , lebih landjut dibawah noot 79 .

(29) Wertheim , Herrijzend Azië , h . 51. Betapa tinggi dan tebal dirasakan temboktembok pemisah oleh jang bersangkutan antaranja dapat dilukiskan dengan keluhan -keluhan sbb.:,,Garis jang memisahkan bangsa -bangsa oleh politik djadjahan di ini Hindia soeda dibikin djadi begitoe tebal , hingga tembok benteng jang paling tebal djoega masih kalah tebalnja dengan itoe. Sebab tembok-tembok benteng jang sebagaimana tebal dengan dilapis wadja masih bisa dipetjahkan dengan beberapa poeloe kali tembakan meriam jang djitoe . Tetapi itoe tembok jang memisahkan bangsa -bangsa disini , njata soeda tidak bisa dipetjahkan dengan pertjampuran hidoep sama -sama sampe ber -abad -abad" . (Tjoe Bou San, ,,Pergerakan Tionghoa di Hindia Olanda , Petikan -petikan artikel dari Sin Po ", brosur , 1921 : „ Fromberg dan pergerakan Tionghoa , karangan dalam Sin Po , 16 Djuli 1921 , h. 226 ).

(30) Het Rassenprobleem , De ondergang van een mythe, Den Haag , 1948 , h. 63 dst .; Herrijzend Azië h. 50 dst .

(31) Netherlands India , A study of plural economy h. 450 , 464 dst .

(32) Istilah ,, Inlanders " disini hanja digunakan untuk memberikan kesan lebih baik dari keadaan pada waktu itu . Selandjutnja akan diterdjemahkan dengan ,,Bumiputera ". Istilah ini digunakan pula oleh Supomo , Sistim hukum Indonesia sebelum perang dunia II.

(33) Untuk ini lihat Verslag van de Commissie tot bestudering van staatsrechtelijke hervormingen , dl II, h. 42 dst .

(34) Bdgk . P. H. Fromberg , Verspreide Geschriften , h. 424, 585 ; lihat djuga Bb . 6061 , 6118 , 6496 , 7029 .

(35) Pasal 2 no. 6, Algemeen Politiestrafreglement voor de Inlanders , S. 1872 / 111 ; hukum denda Rp. 10.- sampai Rp . 15.- atau hukum badan 1 sampai 6 hari terhadap : „ Die zich in het openbaar vertoont vermomd in andere kleederdragt, dan in die van den landaard of de kunne, waartoe hij of zij behoort , met uitzondering van gemaskerde of gekostumeerde optogten" . Bb . 3707 menegaskan , bahwa perubahan agama belum mengesjahkan perubahan tjara -berpakaian . Untuk tjara berpakaian kasta ,,Vreemde Oosterlingen ", lihat Bb. 6241 : sirkuler Sekretaris-Gubernemen no. 1279 ttg. 27 Maret 1905 tentang pergerakan Tionghoa untuk membuang ,,totjang " (haarstaart, buntut rambut) mereka. Sesudah diadakan pemeriksaan ternjata bahwa pergerakan ini tak mempunjai arti politik , untuk menjelundupi ,,de beperkende bepalingen" mengenai ,,klederdracht ”. Lihat djuga keputusan RvJ Surabaja 1 Ag. 1896 T. 68/121 mengenai tjara berpakaian seorang perempuan jang memakai nama Eropah Veverkorn . Passage jang menarik untuk disitir ialah : ,,dat wel is waar die kabaia een witte is en zij zich ook de weelde veroorlooft van op sloffen te loopen , doch daargelaten dat die kleedingstukken wel eens meer door niet-Europeesche vrouwen worden gedragen , toch zeker niet behoeft te worden betoogd, dat het individu niet eigenmachtig zijn publiekrechtelijken staat kan regelen door het aantrekken van een of ander kleedingstuk en althans hieruit niet mag worden afgeleid, dat hij (of zij) tot de Europeesche bevolking behoort , wanneer alle andere kenmerken van dien landaard ontbreken". Bdgk . peristiwa Si Tjim Kang , alias Eduard Leonard Jöner jang wadjahnja seperti orang Eropah , berpakaian tjara Eropah dan ,,het haar op Europeesche wijze draagt", W. 1671/105 , HGH 3e K, 4 Djuni 1895 .

(36) T. 70/410 dst .; sirkuler 1° Gouv . Secretaris , 13 Djuli 1897 no . 1635b : gelijkstelling ialah suatu ,, gunst ” .

(37) Bdgk . Supomo , Sistim Hukum di Indonesia , h. 17 ; Logemann , Staatsrecht van Indonesië , h. 96 .

(38) Dari Resink kami mendapat informasi mengenai pertemuan beliau dalam interniran di Ngawi dengan seorang Belanda Indo , jang oleh rakjat diakui sebagai kepala desa dekat Bojolali , tetapi tidak diakui oleh pamongpradja Eropah dalam kwalitet itu. Berlainan adalah halnja dengan ,,Karel , Johan van der Moore ", alias Mochamad Affandi , Kepala desa Tjipaisan ; jang bertentangan dengan Ldr . Purwakarta 1922 (18 Okt. ) oleh RvJ Batavia (interlocutoir 11 Djan . 1924 ) dianggap sudah ,,opgelost ", T. 133/145 . Dengan sirkuler Proc .-Generaal Sibenius Trip No. 2587 ttg. 7 Nop. 1881 , telah ditetapkan bahwa maksud daripada sanksi hukuman atas pelanggaran peraturan tjara berpakaian , ialah mentjegah bahwa orang-orang jang dipersamakan dengan orang Eropah , walaupun mereka sudah beralih pada agama Islam ,,, zich ongemerkt met de Inlandsche bevolking vermengen ”, Bb. 3707 .

(39) De Weeskamer te Batavia 325 jaar , T. 1950/562 .

( 40) Kollewijn, Het Hooggerechtshof van Ned . Indië en het intergentiel recht, Feestbundel 150 jarig bestaan KBG , dl I, h. 341 dst , dan kritik beliau atas pasal 284 ajat 3 BW dalam De Stuw, II, tahun 2, 15 Djan . 1931 , h. 6-10 , Het buitenecht geboren kind in het intergentiel recht. Bdgk. Hazairin , Kesusilaan dan hukum , h. 16.

(41) Nederburgh , GH I, h. 18.

(41a ) De standen bij de Boegineezen en Makassaren , h. 109 , 150. Bdgk . Bertling , Huwelijk en huwelijksrecht in Zuid -Celebes, T. 147/132 .

Intergentiel recht in Ned . Indië , T. 151/554 , 555 . (42)

(43) Nederburgh , GH I, h. 20 , 21 ; van den Berg, Praeadvies , h . 58 .

(44) Handelingen , h. 40 ; Bdgk . Piepers dengan dalilnja , bahwa orang berstatus terrendah (bukan -Eropah ) selalu harus beralih pada status tertinggi (Eropah ). Handelingen , h. 17 , 31. Berlainan Abendanon , jang tak setudju dengan perbedaan „ hogeren en lageren staat " ini , Handelingen h. 45 .

(45) Handelingen , h. 41 , sungguh menggirangkan bahwa masih ada suara jang menentang pendirian ini, jakni dari Abendanon , jang belakangan akan mendjadi Directeur van onderwijs , dan terkenal sebagai kawan besar dari Kartini . Beliau tak sefaham, bahwa perempuan Eropah jang kawin tjampuran merendahkan diri (Handelingen , h. 44 ).

(46) Handelingen , h. 41 dst .

(47) Handelingen , h. 41 .

(48) Praeadvies , h. 52.

(49) Handelingen , h. 42 .

(50) Handelingen , h. 53.

(51) Pasal 1, ajat 1 S. 1917/12 jo. 528 ; Tobi, De vrijwillige onderwerping aan het Europeesch privaatrecht , h. 35 dst .

(52) Kollewijn, Intergentiel recht in Ned . Indië , T. 151/554 .

(53) Lihat bawah , h. 28 ; va nden Berg, Praeadvies , h. 3 .

(54) Van Hasselt, Botsingsbepalingen , h. 117 dst .

(55) Nederlander of inheemsch onderdaan -niet-nederlander ? T. 147/746 , 749.

(56) W en A, 1e en 2e jrg , Band I , h. 29.

(57) Prins , T. 147/750 ; Bdgk . W. 537/164 , Ldr . Batavia 7 Mei 1872 , HGH, 3e K,. 28 Djuni 1872 , RvJ . 27 Djuli 1872 , HGH , le K., 10 Sept. 1872 : seorang Ambon Nasrani adalah orang Eropah ; Lihat djuga T. 4/102 HGH, le K. 28 Pebr . 1850 ; Mannoury malah menganggap orang-orang Indonesia Nasrani , karena bukan Bumiputera menurut pasal 109 RR . 1854 , berdasarkan ajat 1 Pasal Peralihan S. 1892/268 sebagai ,,Nederlanders ", Het Nederlandsche Nationaliteitsrecht . dissertasi Amsterdam , 1947 , h. 77 .

(58) Bdgk . Slamet , Privaatrechtelijke codificatie en maatschappij in Indonesië , h. 12 dan tjontohnja putusan RvJ Semarang, 27 Mei 1857 , T. 14/469 , mengenai perkawinan antara Regent dari J. dengan perempuan djanda

Eropah jang dilangsungkan tjara Islam . Dilihat dari sudut juridis , menurut hemat kami , putusan tersebut adalah benar . Perkawinan tjampuran pada waktu itu harus dilangsungkan berdasarkan 15 Ov untuk dianggap sjah. Abendanon menetapkan bahwa menurut pendapat umum dan jurisprudensi dalam hal demikian , sang perempuan hanja merupakan „ concubine" belaka, Handelingen , h. 22. Lihat djuga van den Berg, Praeadvies h. 16 , 30 , 31 , 37 , dimana ditundjuk pula pada terdjadinja perkawiperkawinan sematjam ini ; Van Mastenbroek , De historische ontwikkeling van de staatsrechtelijke indeeling der bevolking van Ned . Indië , h. 77 .

(59) Bdgk . Pastoor van Santen , Handelingen , h. 36 .

(60) Menurut Mr. Piepers , melihat keadaan waktu itu, sama sekali bukan suatu kesusilaan rusak jang mendorong laki -laki Eropah akan memelihara njai , melainkan ,,volstrekte noodzakelijkheid vooral in de binnenlanden om met eene vrouw samenteleven , die in staat is op eenvoudige wijze het huishouden te bestieren ", Handelingen , h . 66. Lihat pula Van Marle , De groep der Europeanen in Ned . Indië , III , h . 481 dst ; Bdgk . T. 93/203 , RvJ Medan , 3 Djuli 1909 , HGH 2e K. , 15 Sept. 1909 : „ In de Nederlandsch -Indische samenleving is een als huishoudster aangenomen vrouw niet een huisbediende ", maar concubine ” .

(61) Van den Berg, Praeadvies , h. 15 , 16 ; Piepers , Handelingen , h. 63. Dengarlah keluhannja : „ Een huwelijk ! Eene rechtshandeling , in werkelijkheid eene formaliteit , maar eene aan welke de maatschappelijke toestanden in Indië groote bezwaren verbinden en die daarom liefst zoo lang mogelijk , dikwijls te lang wordt verschoven" (h . 62).

(62) Handelingen , h. 63 ; Di tahun-tahun sesudah perang dunia pertama masih terdengar utjapan -utjapan mengenai perempuan Djawa , seperti dilakukan wakil pemimpin Redaksi „ Java Bode " : „ dat het wijfje nog altijd de verdrukte positie inneemt van tweeduizend jaren terug, en alleen genotsmiddel en werktuig is " , T. 120/422 , HGH 10 Okt. 1922 , disebut oleh Schepper dalam T. 143/583 , Het gevaar voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het in art. 156 N.I. S.W. omschreven ,,haatzaai "-delict.

(63) Handelingen , h. 63 .

(64) Handelingen , h. 63 .

(65) Handelingen , h. 64 .

(66) Tjontoh - tjontoh : pembagian harta-peninggalan lelaki Eropah dan perempuan Madura merdeka, W. 255/78 , Arr . rechtbank Amsterdam 13 Ag. 1867 ; pembunuhan anak dilahirkan dari hubungan pelajan Indonesia dan madjikan Eropah , T. 61/360 , RvJ Surabaja 15 Djuni 1893 ; hukum discipliner terhadap seorang Sersan Eropah , karena „,eene huishouder van een zijner kameraden, die in preventief arrest zat , bij zich op de kamer te nemen", T. 66/382 , HMGH 26 Djuni 1896 ; pengakuan intergentil oleh laki -laki Eropah dari anak-anak jang dilahirkan oleh perempuan-perempuan bumiputera : W. 76 dan W. 110/135 , RvJ Semarang 19 Okt. 1864 HGH 29 Djuni 1865 , W. 560/46 , HGH 12 Pebr . 1874 (sebelum kelahiran anak telah diakui ) , W. 707/12 RvJ Semarang Sept. 1876 , W. 742/149 , HGH le Kamer , 5 Djuli 1877 , (idzin ibu bumiputera ) , W. 1535/193 HGH 9 Nop. 1892 (pengakuan anak Leendert Adolf Wijnand Fisser , tanpa idzin ibu Tionghoanja Njo Hing Nio). Djuga disebut oleh Prins , T. 147/751 ; T. 69/128 HGH 9 Sept. 1897 (harus dilakukan dengan tegas ) ; T. 101/50 , HGH 26 Djuni 1913 ; T. 102/60 , Ldr . Bat. 26 April 1913 , T. 90/427 , HGH, 1 Djuli 1908 , T. 91/421 , RvJ Smg. 1 Des . 1908 HGH 2e K 16 Des. 1908 (,,tukang mengaku" dari van Marle , o.c. III . h. 488 ). Tentang pengakuan ini , lebih landjut lihat Kollewijn , Het buiten echt geboren kind in het intergentiel recht, De Stuw , jrg II No. 2 , 15 Djan. 1931 , h. 1-5 , No. 3, 1 Pebr . 1931 , h. 6-10 , Het Hooggerechtshof en het intergentiel recht, h. 342 dan jurisprudensi jang disebut disana ; tuntutan pengem balian anak dilahirkan dari hubungan tjampuran T. 99/475 , RvJ Batavia le Kamer 10 Mrt. 1911 , HGH le Kamer 16 Djan . 1913 ; status anak diluar nikah dari perempuan Djawa jang hidup bersama lelaki Tionghoa , T. 111/327 , Ldr . Medan , 21 Mrt. 1918 , RvJ Medan 5 April 1918 ; pergaulan tjampuran perempuan Nias dengan lelaki Eropah dan Tionghoa T. 135/290 Ldr Padang 5 Des. 1931 ; piaraan perempuan Makassar oleh lelaki Tionghoa T. 135/343 , Ldr Bonthain 3 Sept. 1931 , RvJ Makassar 22 Djan. 1932 ; anak-anak-alam (natuurlijk kind ) perempuan Djepang T. 135/551 , RvJ Medan 26 Pebr . 1931 ; persediaan -perwalian (voogdijvoorziening ) anak diluar perkawinan dari perempuan Indonesia dan lelaki Tionghoa , RvJ Medan 9 Okt. 1925 ; HGH 18 Mrt. 1926 , T. 124/120 , dari perempuan Nias -Nasrani dan laki Eropah T. 143/656 , HGH le Kamer 23 April 1936 ; kesaksian oleh anak alam kelahiran hubungan laki Eropah dan perempuan Indonesia T. 153/34 , RvJ Batavia interlocutoir 4 Ag. 1939 , achir 24 Mei 1940 .

(67) Istilah ,,huwen met de moeder zijner kinderen " ini digunakan oleh Piepers , Handelingen , h. 63 , 66 van Marle , o.c. II, h. 320 .

(68) W. en A. dl . II, Bijlagen over legitimatie en erkenning , h. 6, 58 .

(69) Istilah van den Berg, Praeadvies , h. 41 , 58 ; Piepers , Handelingen , h. 42 ; kursip dari kami .

(70) Djuga istilah van den Berg, Handelingen , h. 52 ; kursip dari kami .

(71) Idem , Praeadvies , h. 56 ; Mr. C. A. Henny , Handelingen , h. 41 ; kursip dari kami .

(72) Idem , Praeadvies, h. 57 .

(73) H. Bakker , Praeadvies , h. 69 ; Mr. C. A. Henny , Handelingen , h. 39 ; kursip dari kami .

(74) Idem , Praendvies , h. 77 ; Bdgk . Abendanon , Handelingen , h . 19 ; Piepers , idem h . 28 .

(75) Handelingen , h. 36 .

(76) Handelingen , h. 39.

(77) Untuk peraturan-peraturan di zaman Kompeni ini , lihat pada bab . II h. 68 .

(78) Van Mastenbroek , h. 46 ; Paul W. van der Veur , The Eurasians of Indonesia : Castaways of colonialism , Pacific Affairs, Vol . XXVII No. 2 , Djuni 1954 , h. 124 .

(79) Bahwa hal ini tak dapat dianggap diteruskan dengan konsekwen ternjata dari resolusi 5 Pebr . 1706 : ,,De Inlanders mogen niet dan met licentie van zijn Edelheit trouwen om het vermengen der Castas te previnieeren ", Realia I, h. 500 . 1

(80) Resolusi 26 Djan . 1717 „ De Chineezen werden bij een biljet g'interdiceert buyten haare Natie te trouwen ". Larangan ini ditetapkan lagi pada tgl . 25 Djuli 1766 : „,Geen Chineesche of Mohametaansche mans of vrouwen zullen zig buiten hare natie in den egt begeeven ", Realia I, h. 500 , 502 .

(81) Dalam Bataviasche Statuten dinjatakan bahwa seorang Eropah , jang berhubung dengan usianja , membutuhkan idzin untuk dapat menikah dari

orang tua jang berada di negeri Belanda , tidak dapat memperoleh dis62 pensasi dari pertundjukan idzin tsb . , bila ia hendak kawin ,,met een ongelijk portuyr , swartinne , oneerbare ofte ander vuyl persoon" (van der Chijs , Plakaatboek I, h. 540 , 541 , kursip dari kami ). Dalam Nieuwe Bataviasche Statuten hal ini ditetapkan kembali . Plakat -plakat dari 6 Sept. 1633 dan 6 Okt. 1649 melarang isteri-isteri Indonesia -Nasrani mengikuti suami-suami mereka ke Eropah (van der Chijs , Plakaatboek I , h . 297 ; II , 133 , 134 ). Di Timor antaranja terlarang perkawinan antara ,,Compagnies Dienaaren met de dogters , enz . der Vorsten en Groten " (Realia , I, h. 502 ) Bdgk . untuk semua ini , van den Berg, Praeadvies, h. 5.

(82) Mengenai Rantjangan S. 1861/38 ttg. 7 Ag. 1855 No. 1274/190 Nederburgh , Het privaatrecht der Inlandsche Christenen , W. en A., le en 2e jrg. Eerste Band, h. 27 .

(83) Praeadvies , h. 5 dst , 8, 50 ; Lihat pula H. Bakker , Praeadvies , h. 67 dst . , 72 ,

(84) Nederlander of inheemsch-onderdaan niet-Nederlander , T. 147/752 .

(85) T. 147/259 , 13 Pebr . 1937 , lihat h. 154 .

(85a) Huwelijk en huwelijksrecht in Zuid Celebes , T. 147/135 , 136 ; Bdgk. Nederburgh , Eenheid of meerheid van recht, T. 79/567 .

(86) o.c. II , h. 320 ; Bdgk . pula van den Berg, Praeadvies , h. 15 .

( 87) Lebih landjut lihat dibawah , bab II , h. 75 dst .

(88) Bdgk . istilah „ geen werkelijk Europeesche vrouw " , „ zoogenaamde vrouw ” , dsb . h. 27 .

Untuk keadaan di Indonesia Timur, lihat Bakker , Praeadvies , h. 68 , 72 , ,,Huwelijken tusschen inlanders tot de hoogste aristocratie des lands 75 : behoorende met meisjes van Europeesche origine behooren hier niet tot de zeldzaamheden", Bdgk . Mr. Heyligers , Handelingen , h. 43 .

(89) Handelingen , h. 51.

(90) Untuk proses pembukaan Djawa , lihat diss . dari D.H. Burger : De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer , dan Structuurveranderingen in de Javaanse samenleving, dl . I-VII, Indonesië , tahun II dan III, 1948-49 , 1949-50 ; Duyvendak , Inleiding tot de ethnologie van de Indische Archipel , h. 177 dst .; untuk proses pemasukan ,,verkeerssfeer" pada umumnja , bandingkan van Dijk, Samenleving en adatrechtsvorming , h. 57 ; de Kat Angelino , Staatkundig beleid en bestuurszorg in Ned .-Indië , dl . II, h. 216 dst . Sumitro Djojohadikusumo , Het volkscredietwezen in de depressie , h. 1, 4 dst .

(91) ,,Education would be dynamite for the rigid caste systems of colonies ", o.c. h. 311 .

(92) Lihat Prof. Dr. I. J. Brugmans dan Mr. Soenario , Enkele gegevens van socialen aard dalam laporan Komisi -Visman , dl . I. h. 53 dst . Dalam karangan ini terdapat pula daftar -daftar jang memperlihatkan dengan tegas kemadjuan pendidikan setjara Barat bagi rakjat Bumiputera dan Timur Asing di tahun-tahun 1914 s/d 1939 ; Bdgk . pula van den Berg. Praeadvies , h. 17 mengenai bertambahnja perkawinan -perkawinan antara laki -laki Indonesia dengan perempuan Eropah , karena bertambah mudahnja perhubungan .

(93) Herrijzend Azië , h. 45 dst .

(94) o.c. II, h. 319 dst .

(95) GH I, h. 107 .

(95a) GH I, h. 82.

(95b ) van Marle o.c. II, h. 337 .

(96) h. 15 , 16 .

(97) GH I, h. 13.

(98) GH I , h. 63 .

(99) GH I, h. 130.

(99a) GH I , h. 13 .

(100) Het Rassenprobleem , h. 81

(101) Handelingen , h. 43 , 51 ; Praeadvies h. 68 , 72 , 75 , lihat h. 29,30 .

( 102) Van Marle , o.c. II, h. 321. Istilah serupa ini pun digunakan oleh van den Berg, Praeadvies , h . 15 dimana beliau meramalkan adanja ,,sterke neiging tot toename" dari perkawinan -perkawinan tjampuran .

(103) Het veranderend cultuurpatroon van de Indo -Chineezen , Oriëntatie , Nop./ Des . 1950 h. 102 , 104.

(104) Van Marle , o.c. II , h. 323 .

(105) A. Irving Hallowel , Sociopsychological aspects of acculturation , dengan mengikuti Kennedy ,,Acculturation and Administration in Indonesia ", dalam Linton's , The science of man in the world crisis, h. 187 , 188 .

(106) Bdgk . perkataan -perkataan Dr. Teeuw tentang ini : ,,de internationale cultuur is niet alleen doorgedrongen tot Indonesië , maar heeft Indonesiërs doordrongen tot in hart en nieren" Voltooid Voorspel , h. 111 .

( 107) Menarik adalah kesan jang diberikan Burger tentang perubahan dalam ,,uiterlijke omgangsvormen " : ,,Typerend is , dat b.v. een regent vroeger in zijn gevolg zijn rijpaard , een zitmatje en een sirihstel liet meevoeren , doch in de jaren vóór de oorlog hoger waardering had voor een auto, een clubfateuil en een sigarettenkoker . En dat een welopgevoed controleur B.B. vroeger moest kunnen . ,tandakken " doch dat vóór de oorlog een wedana zich toelegde op tennisspel , biljart en westerse dansen ". Structuurveranderingen , Indonesië , 3e jrg . , 1949/1950 , h . 102 .

(108) h. 30 .

(109) Laporan , h . 33.

(110) Protestants -Christelijke groepen te Makassar , Indonesië , Djuli 1954 , jrg . VII No. 5, h. 431 .

(111) O.c. , h. 425 noot 2 .

( 112) Praeadvies , h . 41 , kursip dari kami .

(113) h. 19 .

(114) Indonesië nu, Nieuwe indrukken , h. 99 , 100 .

(115) Juynboll , h. 188 .

(116) Nederburgh , GH II , h . 68 .

(117) Lampiran No. 7.

(118) Dalam Pandecten VI , h. 177 No. 820 diberitahukan tentang adanja peraturan di daerah Tjigelam (Gunung Puteri ) , Depok (Tugu ) , Tjideres , bahwa seorang pengabarIndjil (Zendeling ) tidak dapat melangsungkan perkawinan antara orang Keristen dan orang Islam atau antara orang2 Islam . Di Bogor hal ini dapat dilakukan djuga bilamana dikehendaki dan disetudjui oleh penghulu . Djika kedua mempelai adalah orang Islam , sjarat ini tentu tak dapat dipenuhi . Di Bandung dapat dilangsungkan perkawinan oleh pengabarIndjil , apabila fihak Islam menjetudjui kewadjiban -kewadjiban dari perkawinan Keristen . Dari tjatatan - tjatatan ini sekiranja djelas, bahwa berlainan dari apa jang ditentukan dalam pasal 6 ajat 1 GHR , bukan hukum fihak lelakilah , jang selalu menentukan dilangsungkannja perkawinan -perkawinan tjampuran . Lihat lampiran no. 8.

(119) h. 195 dst .

(120) Pandecten VI , h. 179 , sub No. 827. Peraturan adat Keristen tersebut , Bogor , Indramaju . terdapat di Tjigelam (Gunung Puteri ) , Depok (Tugu ) Dalam hubungan ini menarik perhatian berita tentang suatu pembunuhan jang dilakukan oleh Hendrik Loen alias Sin bin Ketjing , seorang Indonesia Keristen dari Depok , terhadap seorang gadis . Menurut pengakuannja pembunuhan ini dilakukannja karena dihina oleh gadis tersebut dengan edjekanedjekan bahwa ia ini telah menikah setjara Islam , tidak setjara Keristen , seperti lazim dilakukan orang -orang Keristen ”. (Keng Po , 14 Djuni 1954 ). Di Bandung perkawinan sematjam itu dapat dianggap sjah, tetapi perbuatan ini dipandang sebagai apostasi.

(121) Het Adatprivaatrecht van Middel -Java , h. 212. Kalangan Protestan tidak begitu ,,streng " dalam hal ini . Perkawinan antara Muslim dan Keristen dapat dilakukan .

(122) Adatrecht I, h. 575 .

(123) Adatrecht I , h. 575 ; kursip dari kami .

(124) Pasal 60 Instructie voor den Gouverneur en de Raden van Indië , tahun 1617 , van der Chijs , Plakaatboek I, h. 46 , 47 ; kursip dari kami , lihat lebih djauh bab II , h. 68 .

(125) Handelingen , h. 36 .

(126) Mengenai persoalan ini lihat lebih landjut surat-menjurat Kepala Tjatatan Sipil Djakarta , Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman , Kantor Agama , lampiran - lampiran No. 1—6 .

(127) De Europeaan in de Maleische Literatuur , diss . Utrecht , 1937 , h. 433 dst . (128) Voltooid Voorspel , h. 97 dst .

(129) Sila pertama dari Trisila ,,San Min Chu I " , nasionalisme , menguatkan perasaan , bahwa ,,The people of China were a single pure race", Purcell , The Chinese in South East Asia , h. XXXI .

(130) De culturele positie der Chinezen in Indonesië , Tijdschrift „ Indonesië ” jrg . I, 1947-48 , h. 53 ; ,,Hoe ook de staatsvorm van Indonesië zal worden , welke plaats de Chinese groep daarin zal innemen, er zal op de een of andere manier rekening moeten worden gehouden met het feit, dat de Chinezen een eigen cultureel leven hebben en dit ook wensen te behouden” .

(131) O.c.h. XXVI : „ It is likely that whatever happens the Chinese , both at home and overseas , will retain considerable social and cultural coherence , besides a strong sense of being ,,Chinese ".

(132) Verspreide Geschriften , h. 407 , 645 , 774.

( 133) Lihat antaranja polemik beliau dengan O. Karnabrata ,,,Assimilasi bukan kawin paksa" , seperti disiarkan Antara 11 Desember 1953 ; pertanjaanpertanjaan pada Pemerintah dengan berpendirian bahwa minoritet di Indonesia tergolong ,,pluralistic minority " (rupanja dengan berpedoman pada Louis Wirth. The problem of minority groups, dalam Ralph Linton's , The science of man in the world crisis) , jang menghendaki memegang terus perbedaan physiek dan kebudajaan , jaitu ,, cultural autonomy " , Keng Po, 22 Pebr . , 2-3 April 1954 , Djawaban Pemerintah tentang minoritet .

(134) Dari pengalaman sendiri dapat kami saksikan betapa kuatnja pada waktu sekarang ini , masih berakar perasaan tidak menjetudjui perkawinan tjampuran ini. Telah kedjadian bahwa seorang anak perempuan dari seorang saudagar warga -negara Indonesia turunan Tionghoa , tidak mau mengakui anaknja lebih lama , karena perkawinannja dengan lelaki Indonesia (asli) saudagar hartawan pula . Peristiwa ini pernah menggontjangkan masjarakat Tionghoa di Djakarta .

(135) O.c.h. 305 , untuk keadaan di Malaya .

( 136) O.c.h. 147 , 156 , 157 , untuk keadaan di Siam, djuga h. 105 , 118 . Kesimpulan umum , h. xxxii .

(137) Sebaliknja Siauw Giok Tjhan telah mengemukakan dalam wedjangannja tentang ,,Kewarganegaraan rangkap ", bahwa pahlawan perwira Raden Patah , jang terkenal menentang pendjadjahan Belanda , menurut sedjarah dilahirkan dari seorang ibu Tionghoa (Puteri Tjina) , Berita Baperki , 26 Sept. 1954 , tahun I No. 6, h. 3.

(138) Mengingat faktor kwantitet ini sebaliknja mendjadi pertanjaan , mengapa begitu banjak perempuan Indonesia , jang mempunjai kesempatan demikian besar untuk kawin dalam golongannja sendiri , masih suka untuk menikah dengan lelaki Eropah .

( 139) Berita Baperki , Agustus 1954 .

(140) O.c. h. 8 noot 1, djuga h. 132 .

(141) O.c. I, h. 102 .

(142) Miscegenation with Chinese has clearly occured over long periods of time and on a considerable scale ", Nan Yang : Chinese South-East Asia , Asian Horizon , vol . I , h. 19 ( 1948 ) , seperti dikutib van Marle , o.c. I , h. 102 .

( 143) Adatrecht II , h . 655 ; Lihat djuga Nederburgh , Eenheid of meerheid van recht, T. 79/565 dst .

(144) Verspreide Geschriften , h. 407 : „ Nooit is het voorgekomen , dat een chinees op Java met een inlandsche vrouw , als ware deze een gelijke die voor hoofdvrouw in aanmerking kon komen , wettig gehuwd is . Aldus hebben zij voorkomen dat zij één werden met de inlandsche bevolking . Dat zij javaansch bloed in de aderen hebben, heeft hun niet belet Chineezen te blijven . Zij hebben zich met de inlandsche bevolking vermengd maar niet vereenigd" ;

h. 775 : ,,Zelfs waren zij op de vrouwen van het land aangewezen , omdat Chineesche vrouwen niet of zelden emigreerden. Maar nooit is hier te land een Chineesche man met een inlandsche vrouw getrouwd . Het was alsof zij instinctmatig gevoelden , dat onderling trouwen tot gevolg zou hebben, dat zij in de groote massa van de Inlandsche bevolking zouden opgaan.

M.a.w. , zij hebben zich met de Inlandsche bevolking vermengd, maar niet vereenigd. Ik zeide daar : nooit is een Chineesche man met een Inlandsche vrouw getrouwd . Toen ik bezig was mijn boek over den privaatrechtelijken toestand der Chineezen te schrijven , heb ik dat punt laten nagaan. En dat kon gemakkelijk geschieden . Want tot 1911 was voor de wettigheid van een Chineesch huwelijk noodig een consent van de Boedelkamer . Nooit is een dergelijk huwelijksconsent afgegeven voor het huwelijk van een Chineesche man met een niet-Chineesche vrouw .

En slaan we het koloniaal verslag op, bijv . het laatste dat over 1921-1922 , dan vindt u daar een opgave van de in 1920 gesloten zoogen. gemengde huwelijken , d.z. huwelijken tusschen personen die aan een verschillend recht zijn onderworpen . U vindt daar wel melding gemaakt van Europeesche mannen die met Inlandsche of Chineesche vrouwen getrouwd zijn en van Europeesche vrouwen die met Inlandsche mannen getrouwd zijn (26), maar geen enkele Chineesche man is met een Inlandsche vrouw getrouwd .

Wel hebben doorlopend Chineesche mannen Inlandsche vrouwen tot huishoudsters of bijvrouwen gehad , waarbij de vrouw dus in een inferieure positie tot den man stond, die als het ware zich zelf bleef".

(145) Istilah ,,hukum berlainan " dari pasal 1 GHR menundjuk pada segala lapangan hukum , Bdgk . h. 117 .

(146) Bdgk . van Marle , o.c. II, h. 336.

(147) h. 198 .

(148) Lihat atas , h. 42 .

(149) Praeadvies , h. 31 , Afwijkingen van het Mohamedaansche familieen erfrecht op Java, h. 464 , seperti dikutip oleh van Marle , II , h. 340 .

(149a) T. 134/53 .

(150) diss . h. 81 .

(151) O.c. h. 335 , dan penulis -penulis jang disebut disitu .

(152) Structuurveranderingen , Indonesië , jrg . III , 1949/1950 , h . 107 .

(153) Lihat h. 39 dst .

( 154) Purcell , o.c. h. 442 , 444 .

(155) Purcell , o.c. , h. 442 , 444 .

(156) Sin Po , Pendaftaran orang asing di daerah Timur Indonesia , 15 Okt. 1954 .

(157) Hasil penjelidikan ini sesuai dengan hasil ,,steekproeven " jang diadakan Resink pada mahasiswa-mahasiswanja . Sewaktu dalam suatu kuliah ditanjakan , apakah menurut pandangan para mahasiswa perkawinan tjampuran antara orang -orang Eropah dan Indonesia bertambah, dengan positip oleh semua jang hadlir didjawab dengan ,,ja !" Waktu ditanja apakah perkawinan tjampuran antara orang Indonesia dan Tionghoa berkurang , djawaban para mahasiswa kurang positip, dibandingkan dengan djawaban atas pertanjaan pertama.

BAB II . BEBERAPA SEGI-SEGI SEDJARAH HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN.

Seperti diatas telah dikatakan pokok pangkal pembitjaraan kita berputar sekitar GHR. Untuk memperoleh pengertian jang baik tiap pengupasan tak dapat mengabaikan segi -segi terpenting dalam sedjarah tumbuhnja objek jang ditindjau . Dalam bab ini kita akan mulai dengan menengok sedjarah pendahuluan indirect atau tidak langsung (A) dari GHR. Kemudian akan menjusul riwajat direct atau langsung (B) jang mewudjudkan lahirnja peraturan tersebut, sedangkan pada achirnja kita akan tutup dengan sedjarah perundang -undangan sesudahnja (nageschiedenis) jang merupakan perubahan -perubahan dan penambahan -penambahan langsung dan tidak langsung dari S. 1898/ 158 (C).

Sementara itu bab ini tak berpretensi akan membawa hal-hal jang baru . Sebagai dalam kata pendahuluan telah dinjatakan , salah satu sebab jang mendorong untuk menulis disertasi ini , ialah hasrat untuk mentjegah hilangnja bahan -bahan bersedjarah sekitar peraturan perkawinan tjampuran .

A Sedjarah pendahuluan tidak langsung.

a. pasal 15 Ov S. 1848/10.

Sesuai dengan perubahan zaman, lambat laun kriterium agama dan larangan perkawinan tjampuran dari dunia Kompenie ( ¹) tak dapat dipertahankan . Pada waktu hendak dimulai dengan perundang -undangan baru dalam tahun 1848 , setelah dipertimbangkan , telah dilepaskan larangan perkawinan tjampuran antara agama (Keristen dengan bukan Keristen ) Mula-mula dalam Rantjangan Burgerlijk Wetboek untuk Hindia Belanda tertjatat larangan perkawinan tjampuran ,,tusschen Europeanen of daarmede gelijkgestelde personen en Inlanders of personen als zoodanig beschouwd ". Tetapi pada waktu diterima baik rantjangan itu ketentuan tersebut sudah dihilangkan . Oleh Menteri telah diusulkan untuk hanja melarang perkawinan dengan orang Islam atau orang kafir . Hal ini djuga tak terwudjud . Staatsraad Mr. Wichers , pembentuk dari perundang -undangan baru bagi Hindia Belanda , menganggap sjarat bahwa fihak Islam sebelum menikah harus bertobat mendjadi orang Keristen , tak sesuai dengan apa jang ditetapkan dalam pasal 26 BW, jakni bahwa undang -undang tidak memandang perkawinan dari sudut keagamaan, melainkan semata-mata ,,in deszelfs burgerlijke betrekkingen ". Oleh karena itu , sekarang diadjukan suatu sjarat lain jang karena hanja berkenaan dengan hak -hak dan kewadjiban -kewadjiban ,,burgerlijk " adalah sesuai dengan apa jang tertera dalam pasal 26 , demikian Wichers (2).

Perkawinan tjampuran sekarang diperbolehkan , akan tetapi hanja sesudah memenuhi sjarat : tunduk dahulu setjara ,, sukarela " pada hukum perdata dan perniagaan Eropah .

Kollewijn jang berpendirian bahwa penundukan setjara sukarela untuk perbuatan hukum tertentu hanja mengenai hukum harta-benda , telah menundjukkan dalam kupasannja tentang ,,De onderwerping voor een bepaalde rechtshandeling " (3), pada uraian dari Wichers ini (4). Oleh beliau telah ditegaskan bahwa Wichers dalam hubungan tersebut hanja memikirkan kemungkinan penundukan diri mengenai ,,huwelijkssluiting ", djadi mengenai ,,vervulling der formaliteiten " jang mentjiptakan status perkawinan , tanpa hak -hak dan kewadjiban dari kedudukan tersebut diliputi oleh hukum Eropah. Pemakaian pasal 11 dan 13 AB untuk fi'il-menikah (huwelijkssluiting) oleh Kollewijn dianggap agak dipaksakan (,, geforceerd" ), sedangkan seberarnja jang mendjadi sebab akan dibuatnja pasal 15 Ov ialah pasal 3 Ov. Karena pasal 3 Ov ini mendjadi tak mungkin bagi orang Indonesia -Nasrani untuk menikah dengan orang Eropah (jang dengan pasal 7 AB telah dipersamakan dengan mereka ) (5). Hal ini tak diinginkan . Maka untuk mengatasi kesulitan tersebut telah dibuat pasal 15 Ov.

Menurut Wichers djika tidak ada pasal 15 Ov ini , dan tidak diterima baik pasal jang melarang setjara tegas perkawinan antara orang Eropah dan bumiputera , namun sebenarnja (in wezen) tak dapat dilangsungkan perkawinan tjampuran tersebut, oleh karena BW hanja berlaku untuk golongan Eropah dan jang dipersamakan dengan mereka ini, dan hanja mereka ini jang dapat melangsungkan suatu perkawinan menurut sjarat-sjarat tersebut dalam BW itu . Karenanja , selama undang -undang itu belum dinjatakan berlaku ( toepasselijk verklaard ) untuk orang -orang bumiputera , mereka tak dapat melangsungkan perkawinan menurut sjarat-sjarat dan bentuk tersebut ( 6) . Tetapi setjara individuil seorang bumiputera dapat tunduk menurut pasal 11 dan 13 AB kepada perundang -undangan Eropah , hingga dengan demikian larangan -perkawinan -setjara diam-diam (stilzwijgend huwelijksverbod ) hanja berlaku ,,in eene zekere mate " dan ,,voorwaardelijk " (").

Pada Kongres ahli hukum Hindia Belanda tahun 1887, jang mendengarkan praeadvies2 dari Mrs. L. W. C. van den Berg dan H. Bakker , semua peserta dengan suara bulat menolak larangan perkawinan tjampuran oleh undang-undang (8) .

Sebagai peraturan pelaksanaan ditetapkan bahwa penundukan tersebut harus dilakukan dengan naskah otentik jang salinannja harus diperlihatkan kepada Pegawai Tjatatan Sipil . Hukum Eropah jang dianggap lebih baik . Dengan peraturan ini sekalipun fihak lelaki , apabila bukan Eropah , harus mengikuti hukum fihak perempuan . Terdjadilah apa jang telah kita sebutkan diatas , suatu ,,juridisch inlijfhuwelijk ” (9). Dengan memindjam istilah Nederburgh , jang kelak akan memperkenalkan diri sebagai peminat sungguh-sungguh dari masalah perkawinan tjampuran , pada siapa kita harus berterima kasih untuk bahanbahan sedjarah hukum jang telah disadjikannja mengenai hal ini , dapat dibitjarakan tentang golongan „ Huwelijks -Europeanen " (1º).

Teks dari pasal 15 Ov berbunji sebagai berikut :

,, Personen behoorende tot de inlandsche of daarmede gelijkgestelde bevolking zullen met Europeanen of daarmede gelijkgestelde personen in het huwelijk mogen treden, mits zij zich vooraf hebben onderworpen aan de geheele Europeesche wetgeving aangaande het burgerlijk en handelsregt . Die onderwerping zal geschieden bij authentieke acte , waarvan een geauthentiseerd afschrift zal worden ter hand gesteld aan den ambtenaar van den burgerlijken stand , die van deze overgave melding zal maken in de huwelijksacte , en het afschrift als bijlage bij die acte zal overleggen " .

Pasal 15 Ov ini sebenarnja susah dipandang sebagai peraturan tentang perkawinan tjampuran . Sebanjak -banjaknja pasal ini dianggap sebagai suatu tjara mengeluarkan isi kalbu (geestesuiting ) pembuatundang -undang pada waktu itu hukum kekeluargaan Eropah baru jang akan berlaku di Hindia Belanda adalah lebih tinggi mutunja . Kollewijn telah djelaskan (1ºa ) Seperti diatas sudah dikemukakan , bahwa maksud pasal 15 Ov itu ialah untuk menghalang -halangi sedapat mungkin terdjadinja perkawinan tjampuran , karena perkawinan sematjam ini adalah ,,gevaarlijk " voor het zedelijk overwicht van de Europeanen over de Inlanders " Pasal tersebut dimaksudkan untuk . ,, afschrikken " lelaki bukan Eropah akan mengawini perempuan Eropah .Disamping hal ini tudjuan lain ialah untuk menghindarkan ,bahwa Tak perempuan Eropah djatuh dibawah hukum perkawinan poligaam . dapat disangsikan bahwa pasal satu -satunja ini tak tjukup untuk ,,mengatur " soal perkawinan tjampuran . Sedjak semula dirasakan kekurangan -kekurangan dan keraguan -keraguan jang ditimbulkan dalam praktek sehari -hari oleh pasal itu .

Dalam praeadvies dari van den Berg dihadapan Perhimpunan

Ahli -Hukum Hindia Belanda tahun 1887 telah dikemukakan kekura70 ngan-kekurangan dari 15 Ov ini , jang dinamakan beliau sebagai pasal jang tak ada bandingannja dalam seluruh hukum perdata , dengan kesulitan -kesulitan dan persoalan -persoalan hukum jang diterbitkannja (11). Dalam Pendjelasan dari Panitya Negara atas rentjana Peraturan Perkawinan Tjampuran , telah ditundjuk pula pada praeadvies tersebut (12). Antaranja jang dirasakan sebagai kekurangan ialah :

1. Pasal 15 Ov tidak mengatur bagaimana tjara dilangsungkannja suatu perkawinan tjampuran untuk dianggap sebagai sjah.

2. Tidak mendjelaskan apakah sang isteri selama perkawinan mengikuti fihak lelaki .

3. Tidak memberitahukan status apakah jang diperoleh anak -anak terlahir dari perkawinan demikian (13).

4. Tidak mengadakan kesatuan hukum dalam lapangan publik dalam keluarga jang bersangkutan . Karena perbedaan antara suamiisteri dalam lapangan hukum pidana , hukum atjara pidana , sistim kependjaraan dan hukum fiskal umpamanja , timbul kegandjilankegandjilan jang aneh (14) Nederburgh ( 14a ) telah menundjuk pada halhal ini. Suatu tjontoh typis jang menegaskan kegandjilan tersebut : Djika sesudahnja matahari silam, seorang suami Eropah berdjalandjalan di djalan besar dengan isterinja bumiputera , pada satu tangan dapat ia mengandeng isterinja , sedangkan ditangan lainnja ia harus membawa obor . Seperti diketahui waktu itu banjak tempat terlarang bagi seorang bumiputera untuk berdjalan sesudah malam , tanpa membawa penerangan . Tjontoh ini dapat membawa orang berpikir tentang keanehan -keanehan jang mendjadi pembawaannja struktur masjarakat pada waktu itu . Dengan satu tjontoh ini sudah mendjadi terang bagi kita keadaan masjarakat tersebut .

Mr. Piepers mengatakan tentang kegandjilan ini, bahwa perempuan Indonesia jang kawin dengan laki Eropah ,,naar de praktijk om den gril van een schout of eenig valsch rapport van eenen oppasser , wien zij eene fooi heeft geweigerd, ter politierol kunnen worden veroordeeld om met het uitschot der inlandsche vrouwen op den publieken weg ten aanschouwe van ieder te „ krakallen " of nevens de vuilniskar loopende het straatvuil te verzamelen " (15).

Di tempat lain beliau melemparkan kritik dengan tjontoh - tjontoh lutju , jang kami rasa ada faedahnja untuk mengutip disini :

ودWanneer eene Inlandsche vrouw met eenen Europeaan huwt , zij neemt naar het gebruik ook den titel van ,, Mevrouw " aan en ook de Europeesche kleederdracht voor zooveel zij onder een Europeesch publiek verschijnt . Eilieve , art . No. 6 van het politiestrafreglement 2 Een weinig animositeit van voor Inlanders , stelt dit laatste strafbaar . eenen politie -ambtenaar is er dan maar noodig om die vrouw , zelfs op het oogenblik dat zij inhare Europeesche kleeding het gebouw verlaat waarin haar huwelijk is voltrokken te doen in hechtenis nemen en onder allerlei dieveggen en prostituées inde gevangenis te laten opsluiten " ( 16 ).

Lebih landjut : ,, Een inlander mag niet zonder pas over zee reizen , dus mag een Europeaan zijne Inlandsche vrouw niet van Soerabaja naar Madoera medenemen zonder vergunning van het bestuur ! " 17) ( .

Suatu tjontoh lain : Bagaimana halnja dengan isteri bumiputera dari seorang Eropah jang mendjadi gila ? Apakah pasal 230 IR (sekarang pasal 234 HIR ) atau 134 RO jo. 457 BW jang berlaku ?HGH pada tahun 1896 , 18 dalam menguatkan keputusan RvJ tahun 1895 ( ) berpendirian : 230 IR jang berlaku , karena pasal 457 BW maupun pasal 134 RO ialah peraturan untuk memelihara tata -tertib (goede orde ) dan untuk mentjegah ketjelakaan -ketjelakaan , maka adalah suatu peraturan hukum publik. Untuk perempuan Indonesia Nasrani Ida Maria jang berhubung perkawinannja dengan J.C. van der Voet , telah tunduk pada seluruh hukum Eropah di lapangan perdata dan perniagaan , tidak berlaku pasal 457 BW , jang ada suatu peraturan publik .Nederburgh ( 19 tak sependapat :pasal ) 15Ov mengatur penundukan pada seluruh BW , termasuk pasal 457. Tak benar semua peraturan jang bertudjuan memelihara tata -tertib dan mentjegah ketjelakaan adalah hukum publik . Hampir semua peraturan perdatapun bertudjuan untuk mendjamin ketertiban umum dengan membataskan kemerdekaan perseorangan , karena dengan timbulnja perselisihanperselisihan akan terdjadi kekatjauan , jang mungkin akan membawa ketjelakaan -ketjelakaan .

5. Suatu kekurangan lain ialah , tidak adanja ketegasan mengenai lingkungan kekuasaan hukum (gebied ) dari peraturan tersebut :

Bagaimana umpamanja dengan perkawinan -perkawinan antara lelaki Indonesia dan perempuan Eropah jang dilangsungkan dinegeri 20 Belanda ( ) . Apakah pasal 15 Ov djuga berlaku untuk itu ? Sebagian mengatakan ,, ja karena 15Ov . ” , termasuk ketentuan perundang -undangan mengenai status dan kemampuan (staat en bevoegdheid ) termaksud dalam pasal 16AB (21 Nederburgh ( ) . 22 ) berkata ,,tidak " , karena pasal 15 Ov adalah suatu peraturan jang hanja berlaku dan hanja bisa berlaku di Hindia Belanda . Dinegeri Belanda terdapat satu matjam hukum sadja dan djuga orang Indonesia berada dibawah hukum perdata Eropah (pasal 9 AB Ned .)

6. Selandjutnja (23) timbul pertanjaan berapa lamakah berlakunja penundukan termaksud ?

Pertanjaan apakah sesudah bubarnja perkawinan , fihak bukan Eropah jang telah tunduk pada hukum perdata dan perniagaan Eropah berdasarkan pasal 15 Ov tetap berada dibawah hukum Eropah , umumnja didjawab dengan tidak . Akibat dengan sendirinja hilang dengan hilangnja sebab , demikian Nederburgh (24) dan van den Berg (25) ;

7. Keberatan lain ialah tidak adanja persediaan djika fihak bumiputera tak dapat memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh hukum Eropah untuk dapat menikah (26).

8. Lebih landjut timbul kesulitan² karena tidak adanja persediaan apa-apa tentang pernikahan antara ,, Inlanders " dan jang dipersamakan dengan mereka :

9. Persoalan timbul apakah masih dapat seorang bumiputera jang telah tunduk pada hukum Eropah , terus memperoleh hak atas tanah milik dan hak erfpacht atas tanah-tanah partikelir sebelah Barat Tjimanuk (27).

10. Mendjadi pertanjaan menurut hukum fihak manakah harus ditetapkan apakah kedua fihak dapat menikah satu sama lain ?

11. Lebih djauh , dapatkah seorang bumiputera jang sudah menikah dengan isteri segolongannja , menikah lagi dengan seorang perempuan Eropah ? (28).

12. Kesulitan lain ialah , apakah penundukan termaksud djuga mempunjai akibat terhadap anak -anak (29).

13. Lain soal ialah , apakah isteri bumiputera mendjadi wali dari anak -anak dibawah umur sesudah sang suami meninggal (30).

14. Lebih landjut , haruskah anak -anak terlahir dari perkawinan tjampuran dengan ibu golongan Eropah atau jang dipersamakan dengan mereka , didaftarkan dalam daftar -daftar Tjatatan Sipil (Burgerlijke Stand) ? (31).

15. Nederburgh jang telah mengupas pasal 15 Ov ini , sangsikan apakah sistim jang dipakai oleh pembuat Undang -undang dapat disebutkan dengan tepat suatu penundukan diri setjara sukarela (vrijwillig).

Pihak bumiputera tidak mempunjai kesempatan memilih (geen keuze). Djika ia mau kawin ia diwadjibkan untuk tunduk . Lain tjara untuk menikah tidak ada . Djuga penundukan kepada seluruh hukum perdata Eropah tidak dirasakan perlu untuk fi'il menikah sadja . Jang diinginkan oleh pembuat Undang -undang ialah akibat-hukum (rechtsgevolg) daripada perbuatan tersebut , dan karenanja baik apabila ditentukan sadja pasal sematjam ini :

,,bij huwelijken tusschen Europeanen en Inlanders is de Inlandsche echtgenoot door het huwelijk van rechtwege onderworpen aan de geheele Europeesche , burgerlijke en handelswetgeving " ;

Untuk memperoleh ketentuan bahwa tjara melakukan perkawinan tetap tjara Eropah dapat ditambahkan :

,,de tot standkoming van deze huwelijken wordt beheerscht door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek " (32).

Ini , apabila sistim dari pembuat undang-undang tersebut masih dapat diterima .

Tetapi hal ini tak demikian . Keberatan -keberatan jang dirasakan antaranja : Kesatuan hukum dalam keluarga harus didjundjung tinggi , akan tetapi hukum -kesatuan ini tak usah selamanja hukum Eropah . Perempuan Eropah jang telah memberanikan diri sedemikian rupa , hingga ingin kawin dengan lelaki bumiputera , dalam 98 hal dari 100 kedjadian , sudah ,,zóó ver -Inlandscht " , sebaliknja seorang lelaki bumiputera jang hendak menikah dengan perempuan Eropah , sudah mendjadi „ zóó Europeesch " , bahwa peralihan ke golongan „ lain " ini tak demikian besar. Lebih landjut pikiran ,,hukuman " bagi seorang perempuan Eropah jang meninggalkan tempatnja (33), djuga terlihat dari pernjataan bahwa djika dalam beberapa pengetjualian andaikata seorang laki -laki Islam terpeladjar berhasil untuk ,,een op en top Europeesche vrouw tot een huwelijk weet te bewegen ", perempuan Eropah itu harus mempertimbangkan sendiri dengan masak-masak apakah ,,haar genegenheid groot genoeg is om het overgaan tot een vreemd recht, met al wat daaraan verbonden is , te trotseeren" (34).

Seperti diketahui , patokan -patokan serupa ini pun telah mendjadi pegangan dan pertimbangan dari Panitya Negara jang telah menjusun Rentjana GHR dan kemudian menghasilkan pasal 2 GHR.

Kesimpulan Nederburgh tentang pasal 15 ialah , bahwa peraturan peralihan tersebut tidak dipertimbangkan masak-masak dalam segala akibat -akibatnja dan tak mempunjai hubungan jang baik dengan sistimhukum jang berlaku (35).

Selain daripada alasan-alasan juridis ini oleh perantjang -perantjang GHR, ditundjuk pula kepada keberatan-keberatan praktis , jakni bahwa penundukan menurut pasal 15 Ov adalah terlalu formalistis dan mahal , ( 36) sehingga atjapkali lebih baik dipilih konkubinat daripada perkawinan sjah (37) .

Keberatan -keberatan terurai diatas ini , telah terbukti dalam praktek . Pada tanggal 17 Agustus 1848 Djaksa Agung (Procureur Generaal ) pada Hooggerechtshof sudah terpaksa meminta keterangan kepada Pemerintah apa jang harus dilakukan apabila fihak bumiputera jang hendak menikah tjampuran , tak dapat memenuhi sjarat-sjarat termaktub dalam pasal 27 sampai dengan 49 BW. (³7a ).

Semua hal -hal ini mendorong kearah diadakannja peraturanperaturan jang lebih memenuhi kebutuhan -kebutuhan masjarakat .

b. S. 1861/38 dan S. 1874/63.

1. Dalam tahun 1851 seorang Regent bumiputera beragama Nasrani dari negorij Nolloth (Saparua) hendak menikah dengan anak perempuan seorang warga Ambon keturunan Belanda bernama J. H. van Westerloo . Ternjata bahwa mengenai akibat-akibat daripada penundukan kepada perundang -undang Eropah untuk jang bersangkutan dan anak-anaknja , timbul pelbagai keragu-raguan .

• pemerintahan dari Negorij ? Apakah ia tetap duduk dalam pengadi75

Dalam karangan Nederburgh jang berkalimat ,,Het Privaatrecht der Inlandsche Christenen " (38) kedjadian ini telah diuraikan pandjang lebar . Menurut Asistent -Residen Saparua , berdasarkan pasal 15 Ov Radja dari negorij Nolloth itu harus tunduk dahulu kepada hukum perdata dan perniagaan Eropah. Baginja mendjadi pertanjaan apakah terhadap perbuatan penundukan oleh seorang Kepala bumiputera tidak ada keberatan -keberatan . Bukankah orang ini tak mengenal sama sekali perundang -undangan pada mana ia harus tunduk , sedangkan hukum ini sangat berlainan — antaranja dalam lapangan hukum warisan — dengan hukumnja sendiri ? Dilihat dari sudut politis , dichawatirkan bahwa penundukan ini akan membawa akibat -akibat kurang baik . Apakah ia tidak menganggap dirinja sama dengan orang Eropah ? Apakah penundukan ini tak membawa akibat -akibat atas lan-pengadilan bumiputera ? Apakah anak-anaknja jang terlahir dari perkawinan tersebut, dapat menggantikan karena keturunan dalam djabatannja ? Assisten -Residen tersebut menganggap hal jang belakangan ini tak mungkin , karena dengan ditjatatnja anak -anak itu dalam Register dari Burgerlijke Stand mereka dengan sendirinja mendjadi ,,burgers " dan karenanja mereka dikesampingkan dari pemerintahan Negorij . Gubernur Kepulauan Maluku tak sependapat dengan pendirian Asisten -Residen ini Menurut beliau , tidak benar bahwa oleh pentjatatan dalam register - register dari ,,Burgerlijke Stand" mereka ini memperoleh status ,,burger". Kedudukan ini hanja diperoleh , bilamana mereka karena kelahiran dari seorang ibu Eropah memperoleh status Europeaan dan tidak mengikuti status ajah mereka .

Untuk menghilangkan segala keragu -raguan mengenai status anak-anak dari perkawinan tjampuran sematjam ini telah diminta nasehat - nasehat dari pelbagai instansi . Antara lain Procureur Generaal , Raad van Indië, Hooggerechtshof , pendjabat Algemeen Sekretaris , dan Gouvernements -kommissaris Mr. W. H. Du Cloux, telah mengemukakan pendapat mereka masing-masing . Ternjata bahwa mengenai pelbagai soal terdapat pendirian jang amat berlainan . Akan tetapi, dalam satu hal pendapat semua penasehat adalah sama , jakni bahwa untuk mendjernihkan keadaan dalam praktek , dibutuhkan suatu pernjataan dari fihak penguasa jang dapat dipakai sebagai pegangan . Achir -achirnja semua pertimbangan -pertimbangan dan nasehat-nasehat ini telah mendjelma mendjadi ,,Reglement voor de Inlandsche Christenen in het Gouvernement der Moluksche -Eilanden op het aangaan van huwelijken zoo onderling als met Europeanen of derzelver afstammelingen " dari 24 Mei 1861 S. No. 38 (39) . Peraturan ini berlaku untuk daerahdaerah Menado , Ternate , Ambon dan dengan S. 1874/63 telah dinjatakan berlaku pula untuk keresidenan Timor en Onderhoorigheden . Sampai kini peraturan tersebut masih berlaku untuk bagian-bagian dari daerah tersebut tadi , dimana S. 1933/74 tidak berlaku . Tetapi pasalpasal jang mengenai perkawinan tjampuran , sedjak GHR berlaku , telah ditjabut .

Bagi tindjauan kita teristimewa pasal 12 dan 13 jang penting . Bunjinja ialah sbb.:

Pasal 12 : ,,De huwelijken tusschen inlandsche Christenen en Europeanen of hunne afstammelingen worden gesloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften , bestemd voor den landaard van den man, of waaraan deze laatste zich , ingevolge het bepaalde bij het volgende artikel , vrijwillig heeft onderworpen ".

Pasal 13 : „ Bij de in het vorige artikel bedoelde huwelijken staat het den man, die tot de inlandsche christenbevolking behoort , vrij , zich overeenkomstig het bepaalde bij art . 15 der bepalingen omtrent de invoering vanen den overgang tot de nieuwe wetgeving , aan de geheele Europeesche wetgeving aangaande het burgerlijk en handelsregt te onderwerpen .

Overigens wordt door het huwelijk de vrouw van regtswege onderworpen aan de voorschriften van het burgerlijk en handelsregt, welke voor haren man verbindend zijn ” .

Mula-mula oleh Mr. Du Cloux , Komisaris -Gubernemen jang telah ditugaskan mendjalankan pekerdjaan ini , telah direntjanakan dua pasal tersendiri mengenai perkawinan tjampuran . Akan tetapi menurut HGH pasal-pasal itu kurang tepat menggambarkan kebutuhan pada waktu itu dalam lapangan ini dan terlalu berbelit -belit . Seharusnja segala sesuatu mengenai hal ini hanja berpokok sekitar dua patokan ;

1. bahwa dalam perkawinan tjampuran sematjam ini , fihak perempuan mengikuti kedudukan fihak suami ;

2. bahwa dalam perkawinan sedemikian , fihak Indonesia Nasrani bebas untuk memilih apakah ia hendak tunduk kepada hukum perdata dan perniagaan Eropah atau tidak .

Pada achirnja , telah diterima baik formulering dari Procureur Generaal , jang kemudian sama sekali telah digunakan dalam pasal 12 dan 13 dari S. 1861/38 .

Pihak lelaki Indonesia Nasrani tidak diwadjibkan lagi tunduk kepada hukum kekeluargaan Europah . Ia boleh memilih apakah ia hendak melakukan penundukan tersebut atau tidak . Suatu tjontoh bahwa , seperti dalam bab I telah diuraikan , pembatasan antara bumiputera jang beragama Keristen di daerah Indonesia Timur dengan orang Eropah, tidak tadjam . Pasal -pasal ini berarti pula suatu pelanggaran daripada pedoman tertera dalam pasal 15 Ov. Dasar pikiran pasal-pasal ini menundjuk kearah pasal 2 GHR . Tidak lagi dapat dibitjarakan tentang suatu „,juridisch inlijfhuwelijk ” . Bagi fihak kasta Eropah hal ini rupanja suatu pengorbanan , karena dengan demikian perempuan -perempuan Eropah dapat hilang hukum perdata dan perniagaannja . Akan tetapi ,,pengorbanan " ini tak sungguhsungguh, melihat bahwa menurut pikiran pembuat undang-undang hanja orang -orang jang sudah dapat dianggap terlebur dalam masjarakat (hanja suara namanja jang masih Eropah ), jang terkena oleh peraturan ini (4º).

Dalam rangkaian gambaran struktur masjarakat jang telah kita berikan dalam bab I diatas, sangat dapat dimengerti pasal 12 dan 13 ini . Seperti diatas telah dikatakan , dalam daerah kepulauan Maluku garis-kasta antara kasta Eropah dan bumiputera jang beragama Keristen tidak demikian tebal . Sebenarnja orang-orang jang termasuk kasta Eropah termaksud ini pun tak dapat dikatakan adalah representant jang sedjati (baik ) dari kasta ini . Mereka ini, walaupun masih keturunan Eropah , untuk sebagian besar dapat dikatakan telah mentjampurkan diri dengan rakjat bumiputera sedemikian rupa , hingga mereka ini hanja dapat dibedakan (onderscheiden ) dari rakjat aseli karena nama mereka . Bahasa dan adat-kebiasaan dari rakjat bumiputera oleh banjak dari mereka telah diambil oper . Karena hal ini banjak sekali terdapat perkawinan tjampuran antara keturunan Eropah dan keturunan rakjat bumiputera jang beragama Keristen . Kenjataan sosial ini telah disinjalir pula oleh Gubernur Kepulauan Maluku tersebut diatas .

C. Sedjarah jurisprudensi .

Dalam bagian pertama, sedapat mungkin akan diikuti tjara pembahasan chronologis dari keputusan-keputusan hakim , jang djumlahnja tidak banjak (41), mengenai perkawinan tjampuran sebelum 1898 ( 1) Sesudah itu akan dibitjarakan beberapa putusan hakim , jang mendjelaskan bahwa karena perkawinan tjampuran dengan orang Eropah sebelum 1898, orang dapat dianggap beralih ke dalam golongan Eropah (2).

1. Oleh HGH telah diputuskan dalam tahun 1863 ( 42) , bahwa seorang perempuan Bumiputera , Noor Aijnie , jang telah kawin dengan lelaki Arab Said Mohamad bin Achmad bin Hassan , tidak memperoleh status suaminja Timur Asing itu . RvJ Batavia djuga menganggap perempuan tersebut tidak tergolong Timur Asing. Jang pasti adalah bahwa pasal 15 Ov tidak dapat dianggap berlaku , berhubung tidak ada orang Eropah sebagai fihak dalam perkawinan ini (4³ ).

Dalam tahun 1868 oleh HGH (44) telah ditetapkan , bahwa seorang Melaju jang tinggal di Surabaja dan menikah dengan perempuan Djawa adalah orang Timur Asing (pasal 9 S. 1855/79 ). Oleh karena 15 Ov hanja mengenai perkawinan tjampuran dengan seorang Eropah sebagai salah satu fihak , maka dalam keputusan ini tidak sampai dipersoaikan berlaku tidaknja pasal tersebut untuk perhubungan sengketa .

Demikian djuga halnja dengan keputusan RvJ Padang tahun 1875 (45), dalam mana ditetapkan , bahwa RvJ berkuasa mengadili perkara pertjeraian jang diadjukan oleh perempuan Tionghoa Kim Liang Nio terhadap suaminja seorang Bengkulu , Radja Djohan , dengan siapa ia telah menikah di Padang dalam tahun 1866 setjara Islam . RvJ menjatakan perkawinan tersebut putus karena tergugat tidak memberi tjukup nafkah pada penggugat . Bagi kami mendjadi pertanjaan apakah pendirian RvJ . jang menganggap diri berkuasa mengadili perkara ini, adalah tepat mengingat bahwa tergugat adalah seorang bumiputera , sedangkan masih mendjadi pertanjaan apakah fihak perempuan pun tidak mendjadi orang bumiputera karena perkawinan .

Oleh RvJ . Batavia dalam tahun 1877 (+6), telah ditetapkan bahwa Miesnan , jang mengakui diri seorang Timur Asing, sebenarnja adalah seorang Indonesia , karena tidak njata , bahwa ajahnja , seorang Bengala , telah menikah sjah dengan ibunja , seorang perempuan Indonesia .

Landraad Padang dalam tahun 1879 ( 7) memeriksa perkara warisan dari seorang lelaki Melaju , Sie Siedoen gelar Radja Boedjang , jang telah kawin dengan perempuan Nias , Si Boteh , pertama-tama setjara Nias dan , sesudah selama perkawinan perempuan tersebut telah memeluk agama Islam , menurut keterangannja kembali menikah dengan tjara Islam .. Walaupun Landraad tidak mengatakan dengan tegas , bahwa perempuan Nias tersebut telah masuk ,,natie" Melaju dari suaminja , karena belum tetap bahwa perkawinan tjara Islam benarbenar telah dilangsungkan , dapat dikatakan bahwa Landraad telah berpikir kearah ini , melihat kata-kata ,,tot welke natie wijlen Sie Siedoen behoor : heeft en de gedaagde thans nog behoort " (h. 80 ) . Adalah menarik perhatian pertimbangan Landraad , bahwa Sie Siedoen tetap seorang Melaju, mengingat bahwa ternjata pada kupingnja tidak dibikin lobang seperti kebiasaan orang -orang Nias , bahwa ia memakai gelar seperti lajak dikalangan orang Melaju suku Tjaniago , walaupun sebaliknja telah diangkat sebagai Kepala orang-orang Nias.

Dalam tahun 1882 RvJ Batavia telah memeriksa perkara jang sampai pada HGH (48) mengenai persediaan perwalian dari anak -anak alam (natuurlijke kinderen ) seorang ibu Eropah , Francisca Louisa Zecha , dan letuan Tionghoa Lauw Tek Lok. Anak-anak bernama Emilia, Cornelia Sebastiana, Christiaan , Maximiliaan Theodoor , Louis, djuga disebut masing-masing Lauw Joenio, Lauw Gobang , Lauw Tjeng Soey, Lauw Tjeng Kiet, Lauw Tjeng Bie , diakui oleh ajah mereka . Berlainan dengan RvJ , HGH berpendapat bahwa RvJ berhak untuk menentukan perwalian anak-anak alam jang karena terlahir dari ibu Eropah , mempunjai status orang Eropah . Pengakuan oleh ajah Tionghoa atas anak -anak tersebut dan persediaan perwalian , tidak dapat membawa akibat hukum .

Oleh Raad van Justitie Batavia , dalam suatu keputusan tahun 1885 (49) mengenai perkara tagihan tambahan pembajaran padjak warisan oleh Pemerintah dari anak -anak alam, njonja Zecha dan Lauw Tek Lok ini , telah ditetapkan pula , bahwa anak-anak tersebut jang di lahirkan diluar perkawinan dari seorang perempuan Eropah, berada dibawah hukum Eropah . Pengakuan dari anak-anak ini hanja dapat dilakukan sesuai dengan hukum Eropah itu . Walaupun adalah tetap, bahwa Lauw Tek Lok dan njonja Zecha telah hidup terangterangan setjara suami-isteri , dan anak -anak tersebut telah dilahirkan dan dididik dalam rumah Lauw, sedangkan jang belakangan ini telah memperingati anak -anak tersebut dalam wasiatnja , namun karena tak sesuai dengan hukum Eropah , tak dapat dikatakan bahwa anakanak tersebut setjara sjah telah diakui oleh Lauw . Bilamana Lauw hendak mengesjahkan anak -anak itu , menurut hukum Eropah ia dengan mudah dapat menikah sadja dengan njonja Zecha tersebut, sesudah terlebih dahulu tunduk pada hukum Eropah , conform pasal 15 Ov, demikian pertimbangan hakim . Kalau hal ini tak dilakukan , anak-anak tersebut adalah asing sama sekali terhadapnja . Kemudian oleh HGH (50) telah dibatalkan keputusan RvJ ini , berdasarkan pertimbangan bahwa telah ternjata , bahwa Lauw Tek Lok telah mengakui anak-anak tersebut setjara sjah. Jang menarik dalam hubungan tindjauan kita , ialah pembelaan fihak pemerintah dalam bagian jang menundjuk pada pasal 15 Ov sebagai salah satu azas berlakunja dalil bahwa anak Eropah tak dapat dihilangkan status Eropahnja karena perbuatan -perbuatan orang bumiputera a.j.d.d.m. (5a) Pasal 15 Ov. tersebut malahan menghalang -halangi bahwa seorang perempuan Eropah karena perbuatan -perbuatannja sendiri , jakni karena perkawinan dengan seorang bumiputera a.j.d.d.m. , akan kehilangan status Eropahnja ini . Pihak Lauw-Zecha c.s. telah mengemukakan bahwa pasal 15 Ov, jang pada hakekatnja ada suatu ,,inbreuk op de burgerlijke vrijheid", semata -mata harus dibatasi pada perkawinan sadja (5ºb). Berhubung dengan persoalan sekitar penundukan setjara sukarela kepada hukum perdata Eropah , keputusan ini pun pernah mendjadi pokok pembitjaraan dari pelbagai ahli-hukum (51).

Dari jurisprudensi tersebut diatas telah terang, bahwa sebelumnja 1898 hakim beranggapan dalam perkawinan tjampuran sang isteri tidak perlu mengikuti kedudukan sang suami .

Dalam tahun 1889 HGH (52) menetapkan , bahwa perkawinan antara seorang perempuan Indonesia Si Awa, dengan lelaki Keling Abdul Rachman almarhum , hanja dapat dibuktikan dengan suratidzin jang diberikan oleh boedelmeesters menurut pasal 64 S. 1828/ 46. Carpentier Alting (53) mengetjam keputusan ini , karena menurut beliau , HGH lupa , bahwa pasal 72 Ov hanja membitjarakan tentang tetap berlakunja peraturan -peraturan mengenai ,,beheer" dari boedelmeesters , dan soal batal tidaknja perkawinan tidak termasuk dalam istilah itu . Menurut faham kami , HGH dalam hal ini berlaku agak bertentangan dengan pendapat umum , jang antaranja telah dikemukakan oleh Kollewijn (54), bahwa mengingat funksi perkawinan dalam kehidupan masjarakat tidak dapat dianggap batal apalagi djika perkawinan ini sudah diterima oleh masjarakat , seperti dalam hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi .

Dalam tahun 1896 (54a ) oleh RvJ Soerabaja ditetapkan , bahwa karena perkawinan seorang perempuan Indonesia Nasrani , Susanna Maney dengan seorang lelaki Eropah Neyman , terdapat suatu dugaan sjah (wettig vermoeden), bahwa perempuan tersebut sebelum perkawinannja sudah tunduk dengan naskah otentik pada hukum perniagaan dan perdata Eropah menurut pasal 15 Ov. Oleh karena itu eksepsi jang diadjukan sebagai pembelaan oleh perempuan tersebut bahwa ia tetap ,,inlandsche vrouw " dan bahwa RvJ tidak berkuasa , dikesampingkan oleh RvJ . Dari keputusan ini njata bahwa perkawinan antara seorang perempuan Indonesia Nasrani dan lelaki Eropah sebelum 1898, tanpa akta otentik tersebut dalam pasal 15 Ov dapat dianggap sjah djikalau dalam proses perkawinan itu merupakan ,,tusschen partijen vaststaand huwelijk ".

Disini perlu djuga ditundjuk pada keputusan Residentie -rechter dan RvJ Padang tahun 1904 (55), tentang perkawinan antara lelaki Melaju Si Mail gelar Mara Soleman almarhum dengan perempuan Djawa. Hakim pertama menganggap bahwa untuk perempuan tersebut berlaku hukum adat Melaju . Karena perkawinan perempuan tersebut telah mengikuti sang suami . RvJ menganggap bahwa perempuan Djawa itu telah ,,vermengd" dengan sang suami . Melihat tahun meninggalnja Si Mail tersebut dan digunakannja S. 1828/55 dan S. 1874/94c sebagai pedoman dalam pertimbangan -pertimbangan hakim , menurut dugaan kami , perkawinan antara kedua fihak telah dilangsungkan sebelum mulai berlakunja GHR ( 1 September 1898 ), maka dibitjarakan sekarang ini. Djuga diminta perhatian disini untuk anggapan RvJ jang menjatakan perempuan Djawa tersebut sudah terlebur dalam hukum fihak lelaki . Maka tidak sampai perlu dipersoalkan berlaku - tidaknja GHR. Karena itu menurut hemat kami kurang tepat untuk mengambil keputusan -keputusan ini sebagai tjontoh , bahwa hakim menganggap GHR tidak berlaku untuk perkawinan tjampuran interlokal (56). Dibawah akan dibitjarakan lebih landjut tentang hal ini (57).

2. Sekarang meminta perhatian apa jang telah diputuskan oleh

hakim mengenai persoalan ,,persamaan" dengan orang Eropah (,,gelijk81 stelling"). Disamping persamaan dengan Staatsblad ( ,, Staatsblad -Europeanen") menurut pasal 109 ajat 5 RR , jang dapat disebut persamaan setjara ,,formeel -wettelijk ", sedari dahulukala terdapat persamaan setjara ,,informeel - rechtelijk " . Bagian ini menarik perhatian kita . Prins (58) telah menegaskan bahwa sedjak dahulukala tumbuh dalam praktek kehidupan sehari -hari jang dikuatkan oleh jurisprudensi , pengakuan dari orang -orang jang dipersamakan dengan orang Eropah diluar sesuatu Staatsblad . Perkawinan dengan seorang wanita Eropah antaranja dapat mempersamakan seorang bukan Eropah dengan orang Eropah . Walaupun 15 Ov mengakibatkan bahwa orang demikian dalam lapangan hukum privat (perdata dan perniagaan) karena penundukan mendjadi Europeaan (,,privaatrechtelijk Europeaan " ), menurut hukum publik , orang itu tetap bukan seorang Eropah (59). Tetapi dengan keputusan hakim jang dapat dikatakan merupakan jurisprudensi tetap , dalam lapangan hukum publik pun orang tersebut , djika memenuhi beberapa hal , dapat dipersamakan dengan orang Eropah . Pada waktu itu, memang dapat dikatakan bahwa fihak bukan Eropah jang menikah dengan seorang wanita Eropah , sama sekali beralih kegolongan Eropah . Tjontoh - tjontoh Rd . Ismangoen Danoe Winoto dan Mr. Oei Jan Lee (Johan Lee ) ; kedua-duanja dipersamakan dengan orang Eropah (6 ), malahan jang tersebut belakangan mendjadi Nederlander karena naturalisatie .

Achirnja hal ini tak demikian lagi (6¹ ).

Disamping nama dan agama , tjara -hidup (leefwijze ) seseorang jang dapat membikinnja mendjadi orang Eropah . (62) Dalam pada itu untuk menentukan faktor -faktor sosial ini amat penting hubungan perkawinannja seseorang . Antaranja karena ia menikah setjara Eropah dengan seorang bernama A. E. , seorang anak dari rumah piatu Parapatan, (ditambah dengan nama Eropahnja , belum pernah disangsikan oleh masjarakat bahwa ia adalah seorang Eropah , pekerdjaannja sebagai komies pegawai negeri), A.M. van der Z. dalam tahun 1855 telah dianggap adalah seorang Eropah atau jang dipersamakan dengan itu , walaupun ajahnja adalah seorang Indonesia bernama Bapa Saim (63) . Bahwa dalam menentukan apakah seorang dapat dipersamakan dengan orang Eropah penting sekali dipandang kedudukannja dalam masjarakat (maatschappelijke positie) dan romannja (uiterlijke staat ) , ditetapkan pula oleh HGH tahun 1860 dalam perkara R. A. De Fretes dan kesimpulan dari Advoc-Gen . Essers dalam perkara tersebut (64).

Dalam perkara Johannes Wilhelmus Poetoehena ditahun 1879 pertimbangan -pertimbangan jang menentukan dalam menetapkan status Eropahnja , ialah bahwa ia telah kawin tjara Eropah dengan perempuan Eropah J. C. Merling (65). Djuga dalam perkara Jacob da Costa di tahun 1887 salah suatu faktor jang menentukan status Eropahnja ialah perkawinan dengan seorang perempuan Eropah (66).

Sekiranja perlu ditjatat pula disini keputusan dalam perkara Oey Twan Ge, jang menamakan dirinja Willem de la Rambelje . Oleh HGH dalam tahun 1895 ia dianggap masuk golongan Eropah , karena selain roman muka terdakwa menjerupai orang Eropah , ada sebuah aktapengakuan ttg. 31 Maret 1885 jang menetapkan bahwa oleh E. de la Rambelje telah diakui seorang anak terlahir dari hubungan dengan perempuan Tionghoa Go Yong Nio (67).

B. Sedjaruh langsung dari GHR.

Perkembangan sedjarah hukum membawa kita kepada GHR, jang mendjadi pokok pembitjaraan dissertasi ini . Sampailah kita kepada bagian sedjarah langsung dari GHR. Kita akan mulai dengan membitjarakan rapat ,, Nederlandsch -Indische Juristenvereeniging " tahun 1887 (a), sesudah mara menjusul hasil pekerdjaan dari Panitya Negara jang membuat GHR ( b), sedangkan suatu pendjelasan dari latar belakang dan suasana GHR, sekiranja tidak boleh ketinggalan (c );

a. Rapat Perhimpunan Ahli-hukum Hindia Belanda 1887.

Seperti diatas dikatakan sepintas lalu , Rapat tahunan perhimpunan Ahli -hukum Hindia Belanda tahun 1887, telah mempersoalkan masalah perkawinan tjampuran . Apakah peraturan jang ada mengenai hal ini, masih memenuhi kebutuhan masjarakat ? Djika tidak , perubahan-perubahan manakah jang dikehendaki , demikian pokok atjara pembitjaraan dalam rapat tersebut . Praeadvies -praeadvies dari van den Berg , jang terkenal sebagai sardjana hukum pandai , dan Bakker , seorang ahli pengenal keadaan masjarakat di bagian Timur Indonesia , didjadikan pangkal pembitjaraan . Tidak banjak orang jang hadlir (hanja 12 ), tetapi peserta -peserta rapat ini, dapat dianggap termasuk kalangan ahli-ahli hukum terpandai dan berpengalaman jang pada waktu itu berada di Hindia Belanda , melihat antaranja nama-nama dari Piepers , Abendanon dan Margadant , dsb. Seorang Padri , van Santen, telah diundang pula untuk menghadliri rapat ini .

Berhubung isi dari praeadvies -praeadvies dan pertukaran pikiran pada rapat tersebut , sudah dan masih akan dikemukakan berkali -kali dalam rangkaian pembitjaraan kita , disini tjukup sekiranja , dengan hanja memberitahukan hasil -hasil daripada perdebatan , sebagai kesimpulan dari apa jang telah dibitjarakan .

Pertanjaan -pertanjaan jang diadjukan kepada dan djawaban -djawaban jang diberikan oleh rapat ialah sbb . :

1. Apakah perundang -undangan jang ada mengenai perkawinan antara rakjat Hindia Belanda tergolong ,,categoriën" berlainan , sesuai dengan kebutuhan masjarakat ?

Dengan suara bulat didjawab : Tidak !

2. Djika dikehendaki perubahan -perubahan , apakah perlu suatu peraturan jang melarang perkawinan tjampuran demikian ?

Djuga pertanjaan ini dengan suara bulat didjawab : Tidak !

3. Dapatkah tertjapai perbaikan dengan dibuatnja peraturan jang menetapkan , bahwa karena melangsungkan perkawinan sematjam itu, fihak perempuan mengikuti fihak suami , baik dalam hukum publik maupun hukum perdata ?

Hasil pemungutan suara ialah : 9 setudju , 2 tidak .

4. Atau lebih baikkah , djika ditetapkan , bahwa fihak jang kedudukannja lebih rendah , beralih kepada kedudukan jang lebih tinggi ?

5. Apakah dikehendaki supaja ditetapkan sebagai pengetjualian atas peraturan tersebut , bahwa perempuan jang berstatus lebih tinggi , djika ia menghendaki , dapat menerangkan dengan tegas pada waktu melangsungkan perkawinan , bahwa ia ingin beralih pada status rendahan dari sang suami ?

6. Apakah untuk melakukan pernjataan ini , sebaiknja diperlukan idzin dari Gubernur Djenderal ?

Berhubung pertanjaan nomor 3 sudah didjawab dengan pasti, rapat menganggap tidak perlu untuk mempersoalkan lebih djauh pertanjaan 4, 5 dan 6 .

7. Perlukah diadakan peraturan mengenai penjelenggaraan hak -hak harta benda (zakelijke rechten) jang hanja dapat dimiliki oleh orang-orang bumiputera a.j.d.d.m. , berhubung dengan beralihnja orang-orang tersebut kegolongan Eropah karena perkawinan sedemikian ? Pertanjaan ini didjawab dengan ,,ja" oleh 9 orang 2 orang tidak mengeluarkan pendapat .

8. Apakah persediaan jang sama diperlukan berkenaan dengan pangkat-pangkat dan titel-titel jang semata -mata berlaku untuk masjarakat bumiputera ?

Hasil djawaban adalah sama dengan pertanjaan 7.

9. Apakah dibutuhkan suatu peraturan mengenai perkawinan tjampuran jang diselenggarakan diluar negeri ? Hasil pemungutan suara ialah 5 lawan 5, sedangkan 1 orang tak mengeluarkan suara .

10. Perlukah diadakan larangan terhadap dilangsungkan perkawinan tjampuran oleh fihak , jang masih terikat dalam hubungan pernikahan dengan orang lain ?

Pertanjaan ini didjawab dengan 9 suara jang menganggap tidak perlu , dan 2 blanco .

b. Rentjana GHR.

Bahan -bahan untuk paragrap ini teristimewa diperoleh dari himpunan Nederburgh mengenai teks resmi serta pendjelasan rantjangan GHR . (68), dan praeadvies-praeadvies Mrs. L. W. C. van den Berg dan H. Bakker , jang sudah seringkali disebut.

Kebutuhan akan suatu peraturan tersendiri mengenai perkawinan tjampuran , dirasakan sekali oleh Panitya Negara jang ditugaskan mengadakan perbaikan dalam perundang -undangan perdata di negeri ini. Disamping kekurangan -kekurangan jang diatas sudah ditegaskan , Panitya tersebut menganggap diadakannja GHR sangat urgent berhubung dengan akan berlakunja seluruh hukum Eropah , termasuk djuga hukum kekeluargaan , bagi orang-orang Tionghoa , istimewa jang di Djawa dan Madura . Hal ini telah diumumkan dengan S. 1892/238 , tetapi hari mulai berlakunja telah ditunda dengan S. 1892/286 . Djika berlaku peraturan ini , orang Tionghoa di Djawa dan Madura dapat dikatakan berada dibawah hukum perdata jang sama dengan golongan Eropah . Djika seorang perempuan bumiputera atau Arab di Djawa kawin dengan seorang Tionghoa , maka hubungan ini tidak lagi diliputi oleh hukum dan kebiasaan jang lama . Djuga hukum Tionghoa baru pun tak dapat berlaku untuk hubungan ini .

Selain daripada hal-hal ini , urgensi dari GHR dirasakan pula berhubung dengan makin bertambahnja perkawinan tjampuran . Oleh

Direktur Djustisi (69) dalam pertimbangan -pertimbangan dan nasehat85 nja dari tahun 1894, agak disangsikan hal ini . Dikemukakan beliau , bahwa tidak banjak perkara perkawinan tjampuran jang telah sampai pada hakim , maka karenanja tak perlu dibuat peraturan baru . Pendirian ini sesuai dengan anggapan Mr. Margadant (70) . Piepers sudah menegaskan bahwa hal ini tidak membuktikan sesuatu apapun, karena djikalau seorang pokrol sadja mulai menggugat hal ini, hilanglah keadaan jang tenteram dan kedudukan banjak orang mendjadi gontjang .

Menurut Ketua Perhimpunan Ahli Hukum Hindia Belanda tersebut, keadaan adalah ibarat ,, wonen op een vulkaan " . Orang hidup seolah-olah dalam ,, onschuld van het paradijs " ,,,vrede op aarde !” , akan tetapi ,,Wat is er toch nodig om dat paradijs te verstoren ?" Tidak lebih dari pada ,,Eén zaakwaarnemer , die er, zoals men zegt , de lucht van krijgt en uit liefde voor het recht het vuurtje daar eens gaat aanstoken" (71).

Djuga Abendanon (72) telah mengatakan bahwa tjara berpikir pembuat-undang-undang ini hanja suatu alasan „ ,murah ” untuk mengabaikan kewadjibannja membuat undang-undang . Selandjutnja dengan angka-angka telah dibuktikan oleh van den Berg bahwa perkawinan tjampuran memperlihatkan tendens semakin lama semakin bertambah (73).

Raad van Indië dengan adviesnja tahun 1894, djuga menganggap kebutuhan masjarakat tak begitu mendesak sehingga diperlukan peraturan baru (74). Karena tak mejakinkan bahwa jang baru ini akan membawa kebaikan , maka tak perlu diadakannja .

Achir -achirnja sesudah Panitya Negara ditundjang oleh Gubernur Djenderal van der Wijck (75) dan Menteri Djadjahan Bergsma (76), serta Raad van State (77), rentjana GHR dengan sedikit perubahan telah diterima baik dengan beslit Keradjaan ttg . , 29 Desember 1896 No. 23 S. 1898/158 .

c . Hukum internasional sebagai latar belakang dan suasana GHR.

(Pasal 2 dan 10)

GHR harus dipandang dengan hukum internasional sebagai latar belakang dan suasana (achtergrond en omgeving). Tjorak internasional ini njata sekali pada pasal 2 dan pasal 10. Pokok-pokok pikiran jang berlaku dilapangan hukum internasional diterima disini tanpa menemukan rintangan . Ketentuan bahwa sang isteri mengikuti status

sang suami (pasal 2) adalah salah suatu pokok pikiran hukum kewar86 ganegaraan , jakni sebagian dari hukum internasional (78). Pasal 10 memperlihatkan , bahwa swapradja -swapradja jang terletak dalam Hindia Belanda , dalam lapangan hukum (perdata) internasional , dipersamakan sama sekali dengan ,,luar negeri ", jang berada diluar Hindia Belanda . Ditetapkan bahwa ,,, Gemengde huwelijken aangegaan buiten Nederlandsch -Indië dan wel in een gedeelte van NederlandschIndië waar het Inlandsch zelfbestuur nog bestaat , zijn van waarde , zij indien gesloten zijn naar den vorm , gebruikelijk in het land ( 79 ) waar de voltrekking heeft plaats gehad ,mits geene der partijen gehandeld hebbe tegen de voorschriften of vereischten van het voor haar geldend recht , wat betreft de hoedanigheden en voorwaarden , welke gevorderd worden om een huwelijk te kunnen aangaan " .

Dari suatu karangan Resink , jang akan terbit sedikit waktu lagi dalam madjallah ,, Indonesië ”, kami memperoleh bahan -bahan mengenai latar belakang dan suasana hukum internasional dari pasal tersebut . 79a (

). Selain daripada pasal 10 GHR ini ,

njata pula pada waktu pembentukan pasal 44 RR tahun 1854 , bahwa bukan sadja diluar , akan tetapi djuga didalam Hindia Belanda ,masih terdapat keradjaankeradjaan merdeka . Hal ini telah ditetapkan pula , oleh keputusankeputusan hakim orang -orang Belanda antara 1870 dan 1898. Njatalah misalnja dari jurispudensi itu ,bahwa masih terdapat antara lain negaranegara merdeka di Sulawesi Selatan dan Atjeh , dengan Sumba , negara tersebut terachir mana Pemerintah Hindia Belanda mula -mula hendak mengadakan perdjandjian (verdrag ) berdasarkan pasal 44 RR dan kemudian berperang setjara internasional .

Djika kita tambahkan pada ini , kenjataan tegas terlihat dari bahan -bahan resmi jang diterbitkan Nederburgh , bahwa selalu fihakfihak jang bersangkutan , telah ingat pada apa jang pada waktu sekarang kita namakan ,, internationaal privaatrechtelijke huwelijken ", maka kami rasa dapat dipertanggung -djawabkan dalil kami , bahwa dilihat setjara sedjarah ,GHR dianggap berlaku djuga untuk perkawinan tjampuran internasional ini , darimana perkawinan tjampuran antara ,, inlandse vreemdelingen " orang2 ( Indonesia ) dan ,, uitlandse vreemdelingen " (orang -orang Eropah ) hanja merupakan suatu variant . ,

Dalam hubungan ini perlu sekiranja diingati , bahwa menurut pasal 12 juncto pasal peralihan (amandemen Levyssohn Norman )N.S. orang bumiputera , adalah orang asing , walaupun tidak 1892/268 , asing sama sekali , sebab mereka ini dianggap sebagai ,, Nederlandsch onderdaan " dalam perdjandjian internasional dengan negara -negara lain . Bahwa orang bumiputera adalah asing, njata pula dari pembitjaraan-pembitjaraan dalam laporan - laporan sekitar rantjangan GHR . Dinjatakan antara lain oleh Menteri Djadjahan Bergsma dalam tahun 1896 , bahwa perempuan Belanda jang menikah dengan seorang ,,inlander " ,,, dus vreemdelinge , inlandsche wordt " (80).

Dalam suasana internasional ini dapat dimengerti istilah -istilah jang telah digunakan untuk hukum antara golongan . André de la Porte (81) memakai ,,quasi internationaal privaatrecht " , sedangkan van Vollenhoven (32) sudah menggunakan ,, intergentiel recht ", jang mengingatkan pada „ droit des gens " dalam bahasa Perantjis dan ,,ius gentium " dalam bahasa Latin.

Djuga dalam jurisprudensi orang -orang Belanda melihat tanahtanah jang terletak di swapradja -swapradja , seperti terletak ,,in den vreemde" dan ,,in een vreemd land" , seperti djuga Thorbecke melihat djadjahan -djadjahan Belanda termasuk istilah ,,vreemd land" .

Dalam kontrak -kontrak dengan negara -negara dan keradjaankeradjaan Indonesia orang -orang Belanda menganggap diri sebagai orang-orang Eropah , jang termasuk golongan ,,Westersche Vreemdelingen" dan dapat ,,justitiële exterritorialiteit " , sedangkan kepentingankepentingan mereka dapat perlindungan dari ,,vertegenwoordiger " diplomatik dari Gubernemen , ialah ,,,resident" dan ,, assistent resident ", gelar-gelar jang berasal dari hukum kedutaan internasional .

C. Sedjarah perundang -undangan sesudahnja GHR.

Sesudah meliwati dalam garis besar sedjarah tidak langsung dan langsung dari GHR, menurut rentjana tibalah kita pada pembitjaraan daripada apa jang hendak kami sebut sedjarah perundang -undangan sesudahnja (nageschiedenis) dari GHR. Di bagian ini hanja akan dibahas perubahan -perubahan dan penambahan -penambahan dalam perundang -undangan , sebab dalam bab III , IV dan V sedjarah jurisprudensi sesudahnja dan berdasarkan GHR akan dikupas setjara pandjang lebar . Pertama -tama minta perhatian perubahan dan penambahan jang berdasar pada GHR, jaitu S. 1901/348 (a). Selain daripada peraturan ini masih ada beberapa peraturan singkat berhubung dengan GHR jang tak memerlukan pembitjaraan tersendiri : S. 1898/ 161 tentang model akta nikah tjampuran , jis . S. 1900/303 , 1901/349 tentang perubahan model (83). S. 1902/113 sebagai tambahan S. 1898/159 , tentang tjara meneruskan pada pegawai Burgerlijke Stand akta nikah seperti dimaksudkan oleh pasal 6 alinea 5 GHR, dalam tempo 2 bulan sesudah pernikahan dilangsungkan dan penarikan pasal-pasal 12 dan 13 dari S. 1861/38 ; S. 1904/279 tentang Registers B.S. untuk perkawinan tjampuran , diubah berkali -kali , dsb .

Disamping peraturan -peraturan jang chusus mengenai perkawinan ini dan dalam perundang -undangan pun terkenal sebagai penambahan peraturan jang langsung dari GHR, disana sini terdapat pula peraturan -peraturan mengenai perkawinan tjampuran . Berturut -turut kita akan membitjarakan dibawah ini : pasal 17 dan 18 Reglemen agraria Sumatra Timur S. 1915/98 (b) ; perubahan dalam tahun 1918 dari pasal 12 ajat 4 Reglemen Tanah Partikelir sebelah barat Tjimanuk S. 1912/422 (c) ; pasal 1 ajat 2 dan 6 S. 1926/421 (d) dan peraturanperaturan -perselisihan (botsingsbepalingen ) HOCI (e).

a. S. 1901/348 dan selandjutnja .

Penambahan dan perubahan GHR dengan S. 1901/348 disebabkan kebutuhan -kebutuhan ternjata dari praktek . Nederburgh telah menjiarkan pula Rentjana S. 1901/348 dengan pendjelasan dari Panitya Negara . Bahan -bahan jang disadjikan disini dipetik dari publikasi tersebut (84). Hukum jang berlaku untuk orang -orang Tionghoa pada waktu itu, tidak mengenal pendjabat dihadapan siapa atau oleh siapa harus dilangsungkan perkawinan . Selain daripada itu menurut alinea 2 dan 3 dari pasal 6 lama , pegawai Burgerlijke Stand Eropah harus turun tangan dalam perkawinan -perkawinan tjampuran dari orang -orang jang berdiri diluar garis pekerdjaannja . Karenanja telah diusulkan untuk mengadakan perubahan -perubahan sedemikian rupa hingga teks pasal 6 dan 7 berbunji seperti sekarang ( terketjuali alinea penghabisan dari pasal 6 jang dirubah pula dengan S. 1918/30 jo . 1919/81 ; 1907/205 pasal 3 jo. 1919/816 ) . Pasal 6 dan 7 jang lama bunjinja sbb.:

Pasal 6 :

,,De voltrekking van gemengde huwelijken heeft plaats overeenkomstig het voor den man geldend recht. Wanneer het recht, waaraan de man is onderworpen , geene schriftelijke huwelijksakte vordert , is hij , door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt , desniettegenstaande verplicht daarvan zoodanige akte op te maken , overeenkomstig een door den GouverneurGeneraal nader vast te stellen model .

In het laatsgenoemde geval is hij door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt , gehouden de daarvan opgemaakte

De hier bedoelde akten worden door den ambtenaar van den burgerlijken stand in een afzonderlijk daarvoor bestemd register ingeschreven en bewaard .

Pasal 7 :

Geen gemengd huwelijk kan worden voltrokken , wanneer niet vooraf blijkt, dat ten aanzien van de vrouw , voorzoover haar persoon betreft, voldaan is aan de voorschriften of vereischten van het voor haar geldend recht, wat betreft de hoedanigheden en voorwaarden , welke gevorderd worden om een huwelijk te kunnen aangaan, zoomede de formaliteiten , welke voor de voltrekking daarvan moeten plaats hebben .

Ten bewijze dat, uithoofde van gezegde voorschriften of vereischten tegen de voltrekking van het huwelijk geene bezwaren bestaan, moet eene verklaring , op ongezegeld papier , kosteloos , tenzij anders is bepaald , worden afgegeven door degene die volgens het voor de vrouw geldend recht te harer woonplaats met de voltrekking van huwelijken belast of daartoe bevoegd is.

De verklaring , in de vorige alinea bedoeld , verliest van rechtswege hare kracht , indien het huwelijk niet binnen het jaar na de afgifte daarvan is gevolgd".

Alinea penghabisan dari pasal 6 menurut S. 1901/348 berbunji sbb.:

,,Wanneer de vrouw tot de Europeesche of daarmede gelijkgestelde bevolking behoort , is hij door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt , gehouden om de daarvan opgemaakte akte binnen een , bij ordonnantie te bepalen termijn te zenden aan den ambtenaar van den burgerlijken stand, in het ressort, waar het huwelijk voltrokken is .

Deze akte wordt door den ambtenaar van den burgerlijken stand in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven en bewaard ".

Karena perubahan alinea penghabisan dari pasal 6 pekerdjaan

pendjabat nikah untuk golongan Eropah dibatasi . Perubahan mewa90 djibkan mendaftarkan hanja bilamana perempuan Eropah a.j.d.d.m. mendjadi fihak , membawa perbaikan jang diingini . Selain dari pada itu , oleh Panitya Negara dianggap tidak lebih dari sewadjarnja , bahwa apabila perempuan Eropah ini keluar dari lingkungan Eropahnja , mereka ini seolah-olah ditjoret dari daftar -daftar Tjatatan Sipil . Alasan ini tidak dapat digunakan untuk perempuan -perempuan bukan Eropah , a.j.d.d.m. karena mereka memangnja tidak terdaftar dalam Tjatatan Sipil. Djika penerusan akta-akta perkawinan tjampuran dari orangorang perempuan ini diwadjibkan djuga, hal ini hanja akan berfaedah bagi statistik . Tetapi statistik ini dapat dibuat pula dengan tjara jang lebih mudah , jakni dengan memerintahkan setjara administratip kepada para pendjabat nikah , atau Kepala Daerah untuk mengadakan daftar dari perkawinan tjampuran tanpa seorang Eropah atau jang dipersamakan dengan mereka sebagai fihak (85).

Lebih djauh dianggap perlu untuk menetapkan dengan tegas bahwa perbedaan agama tidak dapat merupakan penghalang bagi perkawinan tjampuran . Panitya Negara teringat disini kepada agama Islam jang melarang seorang pertjaja menikah dengan seorang kafir , walaupun menurut beberapa kalangan seorang lelaki Islam diperbolehkan untuk kawin dengan wanita Nasrani atau Jahudi (86) .

Djuga larangan kawin tjampuran karena perbedaan keturunan atau sukubangsa dianggap tak sesuai dengan djiwa pembuat undangundang , maka dihapuskan dengan tegas oleh ajat 2 pasal 7. Panitya Negara didorong mengambil sikap ini , karena keadaan di Bali , dimana menurut hukum agama Hindu jang berlaku terdapat larangan bagi orang wanita untuk kawin dengan seorang jang lebih rendah kastanja daripadanja (87). Larangan ini demikian hebatnja , hingga pelanggaran diantjam dengan hukuman mati . Seorang Eropah atau Tionghoa menurut Panitya Negara berada pada tingkatan lebih rendah daripada kasta terbawah . Dalam bab I telah diberikan kesan tentang hal ini ( 88) .

Mengenai tambahan kalimat ,, behoudens de toestemming der aanstaande echtgenooten, welke steeds wordt vereischt " dapat diberitakan bahwa ini dianggap perlu , karena suatu perkawinan tjampuran, lebih -lebih dari suatu perkawinan biasa, membawa akibat-akibat perubahan radikal dalam kedudukan hukum fihak isteri (89) . Dengan ketentuan ini diharapkan pula terhindar perkawinan kanak -kanak (kinderhuwelijken ).

Untuk menghilangkan segala keragu-raguan dianggap perlu untuk menetapkan bahwa keterangan seperti dimaksudkan oleh pasal 7 ajat 2 (sekarang ajat 3 ) tidak merupakan suatu sjarat untuk sjahnja perkawinan tjampuran dari seorang perempuan Tionghoa jang di langsungkan sebelum berlakunja ketetapan baru ini (pasal II) ( 9º).

Selandjutnja disebut disini perubahan -perubahan dalam GHR jang mendjadi pembawaan S. 1901/348 atau perubahan -perubahan dalam per-undang -undangan umumnja : S. 1902/311 tentang penambahan pasal 9 GHR ,,het tweede lid van art. 7" mendjadi ,,het derde lid van artikel 7" pasal 4 S. 1918/30 jo . 1919/81 tentang perubahan „ de vrouw tot de Europeesche of daarmee gelijkgestelde bevolking " ajat 5 pasal 6 GHR seperti diubah dengan S. 1901/348 , mendjadi ,, de vrouw het voor de Europeanen vastgestelde familierecht toepasselijk is en ten aanzien van den man niet," penambahan kata-kata ,,ambtenaar van den burgerlijken stand" dengan ,,voor de Europeesche en daarmede gelijkgestelde bevolking ", perkataan ,,moet eene verklaring " dalam ajat 3 pasal 7 diubah dengan ,,moet, tenzij het een huwelijk geldt, waarbij ten aanzien van beide partijen het voor de Europeanen vastgestelde familierecht toepasselijk is , eene verklaring " ; dalam pasal 9 perkataan ,, zonder dat de verklaring " diubah mendjadi ,, zonder dat, in de gevallen waarin zulks wordt vereischt, de verklaring " . Perkataan ,,en daarmede gelijkgestelde bevolking " di belakangnja ,,Europeesche " dalam ajat 5 pasal 6 GHR harus dihapuskan sesudah pasal 3 S. 1907/ 205 jo. S. 1919/816. Dengan S. 1931/168 sub ten 15e , jo. S. 1931/423 telah ditetapkan , bahwa tiap kali dalam GHR diketemukan perkataan ,,het hoofd van (het ) plaatselijk bestuur ” , di daerah Gubernemen kepulauan Djawa - Madura , harus dibatja ,,den assistent - resident".

b. Pasal 17 dan 18 Reglemen Agaria untuk Gubernemen

Sumatra Barat , S. 1915/98.

Dalam garis-garis besar pasal-pasal 17 dan 18 dari S. 1915/98 (Agrarisch Reglement Sumatra's Westkust ) , adalah sama dengan pasal 12 ajat 4 S. 1912/422 jo . S. 1918/827 jang akan dibitjarakan dibawah (c). Hanja dalam pasal 17 dan 18 ini tidak disebut dengan demikian banjak perkataan , istilah „,perkawinan tjampuran ". Jang digunakan ialah ,,den daartoe vereischten staat verliezen " dan hal ini seperti diketahui terutama disebabkan perkawinan tjampuran .

Untuk dapat memperoleh , mengalihkan atau menggadai hak atas tanah rakjat bumiputera , disjaratkan bahwa jang memperoleh ini adalah seorang Indonesia , keluarga Indonesia atau lain kesatuan hukum (rechtseenheid) Indonesia (pasal 6) .

Kepada orang-orang bukan Indonesia jang memperoleh hak tersebut karena pewarisan dan kepada orang-orang Indonesia jang memiliki hak itu dan kemudian hilang sjarat tersebut diatas , diberikan waktu (2 tahun ) untuk mengalihkan haknja kepada mereka jang dimaksudkan dalam pasal 16 atau meminta titel-hukum Eropah atas tanah tersebut, bilamana hal ini diperkenankan . Djangka waktu 2 tahun ini djika perlu dapat diperpandjang oleh Kepala Daerah . Apabila dalam djangka waktu tersebut, tidak digunakan kesempatan ini, gugurlah hak jang diperoleh atau dipegang oleh orang bukan - Indonesia itu (pasal 17).

Pasal 18 memuat peraturan peralihan bagi orang-orang bukan Indonesia serta mereka jang telah hilang kedudukan Indonesianja dan pada waktu mulai berlaku peraturan ini memiliki tanah-tanah rakjat . Djuga pada mereka diberikan waktu 2 tahun untuk melakukan apa jang tertera diatas .

Dalam tahun 1932 RvJ Padang (91) telah memeriksa suatu perkara mengenai pasal 18 S. 1915/98 ini.

Si Adam Gelar Sampono Radjo, mamak kepala waris , menggugat perempuan Keristen Indonesia si Bongsoe , djanda almarhum Boon . Keluarga penggugat pernah menggadaikan tanah kepada tergugat. Sedjak 1 April 1918 hak tergugat ini berdasarkan pasal 18 S. 1915/98 telah gugur , karena ia telah lalai untuk mengoperkannja kepada seorang Indonesia , keluarga Indonesia atau kesatuan-hukum Indonesia lainnja . Karena perkawinannja dengan Boon dalam tahun 1908 , teranglah si Bongsoe ini mendjadi orang Eropah . RvJ memutuskan bahwa apabila seorang Eropah sesudah tg . 1 April 1918 mempunjai tanah rakjat dengan hak gadai, hak ini mendjadi hilang dan tanah tersebut kembali kepada pemegang orang Indonesia (Inlandsch bezitter). Tanah tersebut tidak mendjadi ,,vrij Landsdomein ". Ditetapkan bahwa tanah sengketa mendjadi haknja penggugat .

Keputusan ini disadjikan disini sebagai tjontoh berlakunja S. 1915/98 dalam praktek .

C. S. 1918/827 : Pasal 12 ajat 4 Reglemen Tanah Partikulir sebelah Barat Tjimanuk S. 1912/422 .

Dengan S. 1918/827 ditetapkan dalam ajat 4 pasal 12 S. 1912/ 422 , bahwa ,,hak usaha” dari rakjat bumiputera dan Timur Asing atas tanah-tanah Tuan Tanah (pasal 6 S. 1912/422 menjebutnja ,, erfpachtsrecht " ), sesuai dengan apa jang ditetapkan dalam pasal 17 dan 18 S. 1915/98 , tidak dapat dipunjai atau dipegang orang Eropah a.j.d.d.m. Jang penting bagi penindjauan kita ialah sub 4 dari pasal 12 (92).

tersebut jang dengan tegas memakai istilah ,,gemengd huwelijk " (93). Dari apa jang tertjantum dalam pasal ini njatalah diakui dalil hukumintergentil bahwa tjara - tjara peralihan -hak lain daripada dengan suatu perbuatan hukum jang sengadja , dapat membawa akibat beralihnja hak atas tanah tanpa melanggar larangan -,, vervreemding ".

Ketentuan dalam Reglemen Tanah Partikelir sebelah Barat Tjimanuk dan Reglemen Agraria Sumatra Timur menurut van Hattum (94) dan Supomo (95) djustru merupakan pengetjualian atas dalil hukum tanah intergentil tersebut , jang sengadja ditetapkan oleh pembuat-undang -undang (96).

Semula dalam ajat ketiga dari pasal 12 tadi telah ditetapkan , bahwa golongan Eropah a.j.d.d.m. sama sekali tak dibolehkan memegang hak -usaha itu . Akan tetapi, ternjata bahwa dalam praktek larangan ini terlalu kaku dan tidak adil bagi jang bersangkutan (97). Ada-kalanja seorang Eropah memperoleh hak - usaha bukan karena perbuatannja jang dengan sengadja ditudjukan kearah itu (umpama suatu transaksi djual -beli), tetapi karena tjara lain (umpamanja karena warisan, atau perkawinan tjampuran ). Dalam hal -hal ini dianggap pantas apabila kepada jang bersangkutan diberikan waktu (umpama 2 tahun) untuk mengalihkan hak -usahanja kepada orang lain . Dengan demikian ود diharapkan bahwa mereka dapat menguangkan " djuga milik mereka itu , tanpa dichawatirkan akan mengalami kerugian terlalu banjak . Djangka waktu 2 tahun ini djika perlu dapat diperpandjang djuga oleh Residen . Bilamana kesempatan ini tak digunakan , tanah bersangkutan mendjadi hak -bebas dan tanah kembali kepada Tuan Tanah .

Dapat disebut dalam hubungan ini keputusan dari RvJ . Batavia tahun 1917 jang dikuatkan oleh HGH (98) Ch. F. van der Most telah menikah dengan Raia binti Djalini pada tanggal 6 Mei 1915. Berdasarkan pasal 2 GHR perempuan ini mengikuti suaminja mendjadi orang Eropah , maka menurut pasal 12 alinea 3 S. 1912/422 ia kehilangan tanah-usahanja . N.V. Bouwen Cultuurmij ,, Gondangdia " sebagai tuan tanah berhak menuntut pengosongan karena okupasi illegal . Keputusan inilah jang mendjadi dorongan untuk diterimanja S. 1918/827 .

d. S. 1926 /421 ,,ten eerste " sub jo . 3 , S. 1913/702 . pasal 3 ajat 3.

Dengan K.B. dari 31 Djuli 1926 No. 107 (S. No. 421 ) dibawah ,,ten eerste " telah diubah pasal 3 S. 1913/702 .

Tanah -tanah jang berada ditangan orang-orang Timur Asing (Tionghoa ) atas tanah-tanah partikelir , pada waktu beralihnja tanahtanah partikelir ini ketangan Pemerintah , sedari waktu itu dipegang oleh mereka dengan hak baru jang dinamakan ,,landerijen -bezitsrecht" (pasal 1 S. 1926/421 ).

Menurut peraturan jang lama (S. 1913/702 ) tidak dilarang pada orang -orang Timur Asing untuk mengasingkan tanah-tanah mereka itu pada orang -orang Eropah.

Hal ini dirasakan sebagai suatu kegandjilan , karena semula berdasarkan pasal 12 S. 1912/422 jo . S. 1918/827 , tak dapat dilakukan perbuatan ini. Mengingat sifat tanah -tanah dipegang dengan ,,landerijenbezitsrecht " ini mirip sekali dengan tanah-tanah jang dimiliki orang -orang Indonesia dengan hak-hak Indonesia , dianggap sebagai suatu pengetjualian dibandingkan keadaan lainnja di Djawa , bahwa orang -orang Timur Asing mempunjai hak -hak jang sama dengan orang -orang Indonesia atas tanah. Pengetjualian ini dianggap perlu supaja diperketjil sedapat-dapatnja .

Maka dalam ajat 3 ditetapkan , selaras dengan maksud pasal 12 Reglemen Tanah Partikelir sebelah Barat Tjimanuk, bahwa orangorang Eropah tidak dapat memegang ,,landerijen -bezitsrecht " ini, dengan ketentuan bahwa kepada orang-orang Eropah jang memperoleh hak tersebut karena warisan atau perkawinan tjampuran dan orang -orang Timur Asing , pemegang -pemegang hak itu jang memperoleh status Eropah , diberikan tempo (djuga 2 tahun, dengan kemungkinan perpandjangan oleh Kepala setempat Hoofd der Afdeeling djika perlu ) , untuk memindahkan hak tersebut pada orang -orang Timur Asing, Bumiputera atau Masjarakat -hukum Bumiputera . Djuga diberikan kesempatan kepada mereka ini untuk dalam djangka waktu tersebut meminta titel hukum Eropah atas tanah itu , djika peraturanperaturan agraria tidak menghalang-halanginja . (99) .

e. Peraturan -peraturan Peralihan dan Perselisihan dalam S. 1933/74.

Diatas telah diuraikan bahwa menurut pendapat ahli -ahli hukum terbanjak dan jurisprudensi jang tetap , GHR dianggap berlaku pula Jang dimaksudkan untuk perkawinan tjampuran antar-agama ( 100) . dengan istilah ini ialah perkawinan dalam golongan sendiri antara fihak -fihak jang berlainan agama . Perkawinan sematjam ini hanja masih berarti bagi golongan Indonesia dan Timur Asing, bukan orang

Tionghoa . Untuk orang Eropah , dan sedjak S. 1917/129 jo . 1924 / 557 djuga untuk orang Tionghoa , hukum Eropah jang berlaku tak mengenal perbedaan berhubung dengan dianutnja agama jang berlainan . Bagaimanapun djuga agama seseorang , hukum perkawinan Eropah tetap sama bagi mereka jang tunduk padanja (101).

Dalil bahwa GHR berlaku pula untuk perkawinan antara fihakfihak segolongan Indonesia jang berlainan agama , sekarang dapat dikatakan sudah terang dengan adanja pasal 75 S. 1933/ 74. Setjara implicite hal ini diakui oleh pasal tersebut. Kita lihat bahwa pasal itu membuka djalan untuk menjimpang daripada ketentuan jang tertera dalam pasal-pasal GHR . Dalam Memori Pendjelasan atas HOCI dengan tegas ditetapkan bahwa perkawinan antara orang -orang Indonesia jang beragama Keristen dan bukan -Keristen djatuh dibawah lingkungan kekuasaan GHR .

Tetapi tak dapat dikatakan bahwa pembuat Undang -undang dari dahulu menganut pendirian ini. Walaupun dalam Rentjana Burgerlijk Wetboek dari Cowan (102) tahun 1920 dikemukakan , bahwa GHR harus dianggap berlaku untuk perkawinan antara Keristen dan bukanKeristen dan menurut pandangan beliau hal ini perlu penegasan lebih djauh dalam pasal 1 GHR-; namun dalam Rentjana Peraturan Perkawinan Indonesia -Nasrani dari tahun 1928 , pendirian tersebut tidak lagi dianut . GHR tidak dianggap berlaku untuk perkawinan seperti itu , oleh karena dirasakan tidak dapat diterima bahwa seorang perempuan Indonesia Nasrani , berdasarkan pasal 2 dan 3 GHR, selalu harus tunduk pada hukum fihak suami Islam . Suatu peraturan chusus mengenai hal ini dianggap perlu .

Akan tetapi perkembangan sedjarah hukum memperlihatkan bahwa kira-kira tahun 1930 Pemerintah kembali pada pendiriannja semula, jakni bahwa GHR dianggap berlaku djuga untuk perkawinan sematjam itu . Lemaire untuk pertama kali menundjuk kepada kenjataan ini ( 103). Kemudian hal ini ditetapkan lagi dalam adpis Direktur Djustisi pada Menteri Djadjahan mengenai perkawinan tjampuran antara orang-orang Keristen dan bukan -Keristen . Dalam laporannja Direktur Djustisi menerangkan bahwa oleh praktek jang dianut Pemerintah pada waktu ini , tiaptiap perkawinan dari fihak -fihak jang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum jang berlainan , termasuk dalam istilah perkawinan tjampuran ". Karenanja suatu peraturan chusus tidak perlu dibuat .

Dengan adanja pendirian ini tidak berarti bahwa Pemerintah Hindia Belanda melepaskan sama sekali anggapannja beberapa tahun semula , tentang tak dapat diterimanja peraturan bahwa seorang perempuan Keristen jang kawin dengan laki -laki Islam , menurut azas -azas GHR, akan tunduk pada hukum adat Islam dalam segala hal .

Suatu penjimpangan dari azas GHR ini tetap dikehendaki .

Sedjalan dengan tudjuan ini adalah keinginan untuk lebih melin-. dungi para wanita Eropah jang kawin dengan orang-orang Indonesia Islam . Hukum Islam tak melarang polygami , sedangkan fihak isteri sangat mudah ditjeraikan dengan djalan talak , dan sang isteri tak mempunjai djaminan tentang nafkahnja . Hal-hal ini dirasakan berat sekali bagi fihak wanita Eropah , istimewa bagi mereka jang totok dan menikah dengan laki -laki Indonesia Islam di negeri Belanda , karena mereka ini dianggap lebih -lebih buta bagi ,, keanehan" hukum dan keadaan masjarakat di Indonesia , pada mana mereka harus tunduk karena perkawinan mereka, sedatangnja di Indonesia . Dalam tahun 1929 Nederburgh (104) telah usulkan agar supaja untuk menjambut kesulitan ini , ditetapkan , bahwa fihak suami Indonesia , karena perkawinan dengan perempuan Eropah , otomatis mendjadi orang Eropah .

Usul Nederburgh ini diterima oleh beberapa pembitjara dalam Volksraad jang pada tahun 1930 mengusulkan agar supaja ditetapkan bahwa suami Indonesia jang kawin dengan perempuan Eropah , dianggap seolah-olah telah tunduk kepada hukum perdata Eropah . Oleh Kollewijn (105) pendirian ini diketjam habis-habisan . Djika kita melanggar azas GHR bahwa fihak isteri mengikuti status sang suami , dengan sendirinja kita merobah sendi-azasi dari hukum antaragolongan , jakni pengakuan bahwa pelbagai sistim hukum jang terdapat di Indonesia adalah sederadjat. Dasar -utama ini untuk pertama kali ditetapkan dalam GHR dan sedjak waktu itu dapat dianggap sebagai sendi teguh daripada segenap hukum antara-golongan Indonesia .

Dengan diterima baik usul-usul dari Nederburgh dan pembitjarapembitjara di Volksraad , kita akan kembali pada keadaan sebelum berlakunja GHR, dimana menurut pasal 15 Ov keunggulan dari hukum Eropah didjundjung tinggi . Tetapi , djuga Kollewijn mengakui bahwa adalah perlu untuk mengadakan persediaan lebih djauh guna perkawinan -perkawinan antara perempuan Eropah dan lelaki Indonesia Islam , istimewa untuk perkawinan -perkawinan jang dilangsungkan di negeri Belanda . Menurut beliau djalan jang harus ditempuh bukannja mengadakan peraturan -peraturan pengetjualian atas GHR, melainkan penggabungan diri pada tjita - tjita jang hidup dalam djiwa kalangan muda dan intelektuil Indonesia jang bertudjuan membanteras poligami dan melunakkan pemakaian hak talak dengan djalan meneguhkan lembagalembaga adat jang djuga menentang ini .

Dengan menjebut tulisan Kollewijn ini , dalam Tweede Kamer tahun 1931 telah dipersoalkan kembali masalah ini . Berhubung dengan ini, Direktur Djustisi bertukar pikiran dengan Menteri Djadjahan . Dalam sebuah nota dari bulan Nopember 1932 oleh jang pertama ini dinjatakan pendiriannja . Bukan sadja diperlukan persediaan bagi perkawinan laki -laki Indonesia Islam dengan perempuan Eropah, tetapi pula harus didaja -upajakan suatu peraturan tentang perkawinan antara perempuan -perempuan dengan hukum perkawinan monogaam dan lelaki jang hukumnja mengenal polygami pada umumnja .

Tjitatjita hidup di kalangan muda intelektuil Indonesia jang menudju kearah suatu hukum perkawinan monogaam harus ditundjang . Oleh beliau diusulkan untuk membuat suatu peraturan jang memberi kesempatan untuk setjara fakultatip kawin setjara monogaam seperti diatur oleh Rentjana Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani .

Seperti diatas telah dikatakan , dalam Memori Pendjelasan HOCI , ditegaskan bahwa untuk perkawinan antara orang-orang Keristen dan bukan Keristen berlaku pula GHR. Pasal 75 meneguhkan hal ini. Ketentuan tersebut memberi ketika untuk menjimpang dari sendi-azasi jang tertera dalam GHR. Bunji pasal tersebut ialah sbb. :

1. Een huwelijk van een niet-christenman met een christenvrouw kan op verzoek van beide echtgenooten met toepassing van de bepalingan van deze ordonnantie en van het Reglement op het houden van de registers van den burgerlijken stand voor de ChristenIndonesiërs op Java en Madoera , in de Minahassa en in Amboina, Saparoea en Banda (S. 1933 No. 75 ) worden gesloten .

2. Het huwelijk der echtgenooten wordt in dat geval geheel door deze ordonnantie beheerscht " .

Pasal ini mengatur suatu tjara penundukkan setjara sukarela . Lelaki jang bukan Keristen , tidak usah tanpa kejakinan memeluk agama Keristen , untuk dapat menikmati pula hukum monogaam seperti tertera dalam HOCI .

Van Hasselt dalam disertasinja ,,De botsingsbepalingen van de Huwelijksordonnantie voor Christen -Indonesiërs ", membahas soal ini dengan mendalam .

Pokok-pokok dari pembitjaraan kita ini , telah kami ambil dari uraian tersebut. Menurut van Hasselt pasal 75 ini terang adalah suatu landjutan dari tjitatjita Direktur Djustisi , jang telah kita kemukakan diatas, berkenaan dengan perkawinan tjampuran antara perempuan berhukum monogaam dan lelaki berhukum polygaam .

Pasal 75 harus dipandang sebagai suatu pendahuluan dari rentjana umum Pemerintah kearah itu ( 106) Sambil mengakui kekurangan dari azas GHR jaitu terlalu banjak mendahulukan hukum fihak lelaki dalam perkawinan karena mana disetudjui peraturan jang memberi kesempatan untuk menjimpang daripada azas tersebut, van Hasselt tidak dapat membenarkan bahwa kesempatan tersebut hanja diberikan pada fihak -fihak dalam hal perkawinan antara perempuan Nasrani dengan lelaki bukan -Nasrani . Seharusnja diberikan pula kesempatan untuk memilih hukum bukan -Keristen , dalam hal perkawinan antara lelaki Keristen dengan perempuan bukan -Keristen . Dengan demikian baru hilang sjak -wasangka , bahwa Pemerintah lebih menghargai hukum Keristen atas hukum bukan -Keristen (107).

( 1 ) Lihat atas , bab I, h. 28 . ( 3 ) T. 129/247 . Bdgk . dalam hubungan ini , van den Berg, Praeadvies , h. 20 . (4 ) o.c.h. 265. ( 5 ) Untuk ini lihat van den Berg, Praeadvies , h. 48 dst . ( 7 ) Wichers T. 13/338 ; J. H. Abendanon , Publieken privaatrechtelijke verhoudingen tusschen Ned . en de Ned . Koloniën , „,VI . Huwelijk " W. 1397/73 . ( 10 ) De klassen der bevolking van Ned . Indië , W. en A. 1e dan 2e Jrg . Eerste Band, h. 298 dst .

( 2 ) Rapporten van den Staatsraad belast met eene zending naar Ned . Indië , Jhr. Mr. H. L. Wichers , behelzende een overzigt van het met betrekking tot de nieuwe Ned . Indische Wetgeving en hare invoering , in Ned . Indië , n.a.v. het Kon. Besluit van 16 Mei 1846 No. 1 (S. van 1847 No. 23 ) verrigte dalam T. 13/319 .

( 6 ) Wichers , T. 13/336 dst . Anggapan sematjam ini oleh Kollewijn disebut suatu pandangan hukum - intergentil menjesatkan, jang kemudian akan dianut oleh van den Berg, dan pengikut -pengikutnja , T. 129/266 , T. 131/523 dst . Lihat André de la Porte , Beschouwingen over quasi-internationaal privaatrecht , T. 91/17 dst ; Bdgk . uraian van den Berg dalam Praeadvies h. 9 , 10 mengenai pendirian Wichers ini .

( 8 ) T. 49/67 ; pendirian van den Berg, Praeadvies , h . 55 ; anggapan H. Bakker , Praeadvies , h. 74 ; Handelingen , h. 13 ; hanja seorang paderi van Santen , hendak melihat larangan ini dihidupkan kembali , Handelingen , h. 36 .

( 9 ) Lihat untuk ini Ter Haar , Beginselen en stelsel van het adatrecht, h . 148 , 151 , 164 , 171 ; van Vollenhoven , Adatrecht I, h. 237. Dalam hubungan ini menarik perhatian putusan Ldr . Ternate , 30 Okt. 1933 , T. 140/371 , jang memperhatikan sesuai dengan pendapat saksi -saksi -ahli , bahwa karena perkawinan dengan perempuan bumiputera asli di distrik Ternate Selatan , seorang lelaki asing asal dari Batjan , jang tinggal masuk pada isterinja , dapat memperoleh ,, woonrecht " atas tanah kepunjaan ,,toean tanah".

(10a) Intergentiel recht in Ned . Indië , T. 151/554 , 555 .

(11) h. 11 .

(12) Nederburgh , GH I , h. 9 , 81 .

(13) van den Berg, Praeadvies , h. 36 .

(14) van den Berg, Praeadvies , h. 38 .

(14a) Bevolkingsklassen , h. 303 .

(15) Handelingen , h. 11 .

(16) idem , h. 29 .

(17) idem, h. 30 .

(18) T. 65/381 ; T. 68/289 ; RvJ Bat. 27 Nop . 1895 , HGH 1e K, 9 Djanuari 1896 .

( 19) De Inlandsche echtgenooten van Europeanen , W. en A. III , h. 17 dst .

(20) Bdgk . van den Berg, Praeadvies , h . 17, 43 dan ketjaman Abendanon , Handelingen, h. 57 , 58.

(21) Bdgk . HGH 22 Oktober 1896 , W 1748/206 dalam hal bersamaan dari seorang Tionghoa penduduk Hindia Belanda , jang untuk dapat kawin sjah di Tiongkok , pun harus terlebih dahulu memperoleh konsen Boedelmeesteren menurut pasal 64 , S. 1828/46 .

(22) Bevolkingsklassen , h. 310 dst . Begitu djuga Abendanon , Publiek en Privaatrechtelijke verhoudingen enz . , W. 1397 (h . 53 kolom 2).

(23) Keberatan -keberatan jang diadjukan Menteri Djadjahan dalam Laporannja mengenai Rantjangan GHR , ttg . 18 Mei 1896 , Nederburgh G.H. I , h . 81 .

(24) De inlandsche echtgenooten van Europeanen , h. 18 ; Bevolkingsklassen , h . 302 .

(25) Praeadvies , h. 22 .

(26) van den Berg, Praeadvies , h. 33 .

(27) van den Berg, Praeadvies , h. 26 .

(28) van den Berg, Praeadvies , h . 34.

(29) Bdgk . keputusan RvJ Batavia , le k, 17 Nop . 1874 , dalam hal seorang jang lahir di Tiongkok dari ajah -ibu Tionghoa , kemudian sedari ketjil di Negeri Belanda , beragama Keristen , kawin di Depok setjara kebiasaan Indonesia Nasrani dihadapan pegawai Burgerlijke Stand , dengan perempuan Eropah , dan hendak mendaftarkan anaknja di Tjatatan Sipil Eropah . Ia tak dapat melakukan ini sebelum ia terlebih dahulu menurut apa jang ditetapkan dalam pasal 15 Ov , dengan akta otentik tunduk kepada hukum perdata dan perniagan Eropah .

(30) Bdgk . noot 24 , 25 .

(31) van den Berg, Praeadvies , h. 42 .

(32) Bevolkingsklassen , h. 304 .

(33) Lihat h. 25 .

(34) Bevolkingsklassen , h . 305 .

(35) Bevolkingsklassen , h . 315 .

(36) Didaerah2 pedalaman dimana tak ada Pegawai Tjatatan Sipil atau notaris , sangat terasa kesulitan ini . Bdgk . van den Berg, Praeadvies , h. 11 , 12 ; Untuk keadaan di kepulauan Indonesia Timur, lihat H. Bakker , Praeadvies , h . 71 .

(37) Nederburgh GH I, h. 82 . (37a ) Nederburgh , GH II, h. 10. (38) W en A, 1e en 2e Jrg, Eerste Band , lihat pula van Vollenhoven , Adatrecht , dl.2 , 2e st, h. 564-570 ; van den Berg, Praeadvies , h. 11 dst . (39) K.V. 1861 , h. 51. (40) Bdgk . h. 27 . ( 41) Direktur Djustisi dalam laporannja mengenai Rantjangan GHR , Nederburgh GH I, h. 48 , Lihat bawah , h. 86 . (42) Burgerlijke Kamer , 18 Djuni 1863 , W 2. (43) Lihat atas , h. 73 . (44) 30 Djuli 1868 , le K, W. 266/121 . (45) 1 Djuli 1875 , W. 654/6 ; T. 25/447 . (46) 28 Apr. 1877 , W. 725/84 . (47) 18 Djuni 1879 , W. 881/78 . (48) HGH , 1 Mrt. 1883 , RvJ Batavia , le Kamer , 29 Des. 1882 . (49) 18 Des . 1885 , W. 1180/21 ; lihat djuga W. 1195/81 , W. 1196/85 ; (50) 24 Mrt. 1887 , W. 1264/153 , T. 48/299 . (50a ) T. 48/312 , W. 1264/154 . (50b ) T. 48/305 , W. 1264/153 . (51) Abendanon , De Nederlandsch -Indische Rechtspraak en Rechtsliteratuur 1848-1897 , dibawah : Toepasselijkheid van wettelijke bepalingen No. 60 ; Nederburgh W. en A., band I (1896 ) h. 276 , 282 , noot 2 ; Tobi o.c. h. 8 ; djuga oleh van den Berg dalam Praeadvies , h. 16 rupanja dimaksudkan perhubungan Lauw -Zecha ini . (Lihat Praeadvies h. 30 noot 1). (52) 18 Djuni 1889 , W 1359/111 . (53) W 1389/21 . (54) Lihat bawah , h. 127 . (54a ) 5 Pebr . 1896 , W. 1733/148 . ( 55) Res. Ger . , 24 Sept. 1904 , RvJ , 8 Des . 1904 , W. 2236/75 (56 ) van Hasselt, diss , h. 101 , 102 . (57) Lihat h. 137 dst . (58) Nederlander of inheemsch onderdaan niet Nederlander , T. 147/741 . (59) Lihat atas , h. 71 . (60) S. 1882/38 ; 1891/221 . (61) van Marle , o.c. II/319 . (62) van Marle , I/ 108 ; Bdgk . perkara Isaak Thomas Runner T. 21/323 , RvJ Batavia 11 Ag. 1862 , HGH . le K, 21 Ag. 1862 ) ; Prins T. 147/752 . (63) T. 11/321 , HGH, le K, 31 Djuli 1855 ; Bdgk . Prins , T. 147/750 . (64) T. 19/473 , RvJ Amboina , 11 Sept. 1860 , HGH tak tertanggal ; dibitjarakan pula oleh Prins , T. 147/751 . (65) T. 33/316 , HGH , 1 °K, 28 Okt. 1879 ; van Marle I/ 119 . (66) T. 49/260 , HGH , 17 Ag. 1887 ; dibitjarakan pula oleh Prins , T. 147/752 . (67) T. 64/280 , HGH, 16 Apr. 1895 ; Prins T. 147/752 . (68) Gemengde huwelijken I dan II .

(77) GH. I, 95. (93) Menurut pendjelasan Panitya Negara jang merantjangkan GHR dimana

(69) GH I, h. 48 ; lihat atas , h. 78 .

(70) Regeeringsreglement, III , h. 107 .

(71) Handelingen , h. 10 , 11 ; Bdgk . van den Berg Praeadvies , h. 48 ; GH I , h. 107.

(72) Publiek en privaatrechtelijke verhoudingen , W. 1397/54 .

(73) Lihat , h. 32 .

(74) GH I , h. 57 , 58 .

(75) GH . I , h. 63 .

(76) GH . I , h. 80 , 100 .

( 78) Dalam pasal-pasal 5 Nederlands Staatsblad 1892/268 , 2 sub 2 S. 1910 / 296 dan 10 Persetudjuan Perihal Pembahagian Warganegara terdapat pula ketentuan ini.

(79) Kursip dari kami .

(79a) Kami mengutjapkan terima kasih kepada Redaksi madjallah „ Indonesië ” , atas izin menjiarkan bahan-bahan dari karangan Resink , Veronachtzaamde uitspraken ", sebelum karangan itu diterbitkan dalam ,, Indonesië , VIII e jrg, 1955 .

(80) GH . I , h. 88 , 110 .

(81) Beschouwingen over quasi -internationaal privaatrecht , T. 91/1 dst ; istilah ini djuga digunakan dalam ,,Wetsvoordracht nopens de artikelen 75 , 85 , 86 en 109 van het regeeringsreglement van Nederlandsch -Indië , bijlagen 1904-1905 No. 121 ", jang diketjam oleh van Vollenhoven dalam karangan tersebut dibawah noot 82 .

(82) Exacte Rechtswetenschap, h. 8 ; Geen Juristenrecht voor den Inlander , 1905 , dalam Adatrecht III , h. 45 , 52

(83) lihat lampiran 10.

(84) GH II.

(85) GH II, h. 61 .

(86) Lihat h. 36 .

(87) GH II , h. 70

(88) h. 19 .

(89) Nederburgh GH II, h. 75 .

(90) Bdgk. h. 176 .

(91) T. 140/264 Putusan pertengahan pertama 27 Okt. 1932 ; putusan pertengahan kedua 23 Pebr . 1933 ; putusan terachir 7 September 1933 .

(92) Untuk ini lebih djauh lihat Maassen en Hens I, le stuk h. 56 , 667. Dalam hubungan ini menarik perhatian putusan HGH , le Kamer , 29 Sept. 1938 , T. 148/862 , jang menjatakan perkumpulan ,,Tiong Hoa Hwee Koan " Djatinegara pun tak dapat memegang hak-erfpacht, karena perkumpulan ini termasuk golongan rakjat Eropah berdasarkan pengakuannja menurut S. 1870/64 .

sadja dalam perundang -undangan dipakai istilah ini , tafsiran 1 GHR jang berlaku (GH I, h. 16).

(94) Praeadvies , h. 169 , 170 .

(95) Praeadvies , h. 98 .

(96) HGH, 24 Djanuari 1878 , W. 765/29 menentukan bahwa hak-hak erfpacht atas tanah partikelir tidak mungkin beralih pada golongan Eropah . Keputusan ini dipengaruhi anggapan intergentil jang keliru dari van den Berg, bahwa sesuatu orang hanja dapat menikmati hak-hak jang tersedia dalam hukum bagi golongan rakjatnja . Bdgk . van den Berg „ De afwijkingen van het Mohamedaansche familieen erfrecht op Java en Madoera , h. 503 , seperti dikutip oleh André de la Porte , Beschouwingen over quasiinternationaal privaatrecht , T. 91/18 .

(97) Lihat Lemaire , Een opmerking betreffende de woonervenordonantie , T. 141/456 dst .

(98) 5 Djanuari 1917 , HGH 3 Djanuari 1918 , T. 111/522 . Djuga disebut oleh Kollewijn, Het Hooggerechtshof en het intergentiel recht, h. 334 ; Lemaire , Woonervenordonantie , T. 141/458 .

(99) Lebih djauh , lihat Maassen en Hens , dl . I, 2e stuk , h. 832 dst .

(100) h. 18. Lebih djauh lihat h. 140 dst .

(101) lihat pendirian van Hasselt, h. 20 .

(102) Toelichting Ontwerp BW, h. 47 .

(103) diss . h. 185-186 , lampiran I,

(104) Gemengde Huwelijken in en buiten Ned . Indië , Pol. Ec . Weekbl . le Jrg . No. 14, 31 Desember 1929 , h. 111 112 , seperti dikutip oleh van Hasselt, diss . h. 113 .

(105) Gemengde Huwelijken , ,,De Stuw" , h. 4–9.

(106) diss . h. 118 , 132 .

(107) Lihat bab VI , h. 196 .

Bab III . LINGKUNGAN -KEKUASAAN -HUKUM PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN S. 1898/158 .

Dalam bab ini akan dibitjarakan soal lingkungan -kekuasaanhukum (,,gebied") GHR dengan berpedoman pada hasil-hasil penjelidikan Van Vollenhoven ( ¹), Logemann (2), dan Kelsen (3), tentang ilmu lingkungan -kekuasaan -hukum (gebiedsleer) . Van Vollenhoven terutama menundjuk kepada ,,grondgebied " ( jang meliputi tanah , air dan udara (4) dan „,personengebied " dari pada masjarakat -masjarakat-hukum (rechtsgemeenschappen) . Logemann menambahkan pada itu istilah ,,tijdsgebied " , sedangkan oleh beliau istilah ,,grondgebied " diperluas mendjadi ,, ruimtegebied " . Dari beliau pulalah berasal istilah ,, zakengebied" , jang dipakai Resink dalam karangan dan Böhtlingk dalam disertasinja ( a) . Logeman jang terutama telah mengupas ilmu lingkungan -kekuasaan -hukum berkenaan dengan djabatan -djabatan (ambten) , tentu sadja insjaf , bahwa ilmu tersebut djuga penting sekali bagi semua lapangan hukum . Dalam kata-pendahuluan Logemann dalam bukunja „,Over de theorie van een stellig staatsrecht" , telah diakuinja dengan tegas , bahwa beliau berterima kasih banjak kepada Kelsen , jang seperti diketahui berkenaan dengan segala - matjam kaidah -kaidah -hukum (rechtsnormen ), djadi bukan hanja ― terbatas pada hukum -negara telah mengemukakan empat matjam lingkungan -kekuasaan (gebieden ) atau suasana-berlaku (werkingsferen), jakni : ,,temporal sphere (sphere of time ), territorial sphere (sphere of space ), personal sphere and material sphere ". GHR mempunjai segi -segi hukum -kenegaraan maupun hukum perdata , dan dalam bab ini , akan dibitjarakan , sesuai dengan urutan jang digunakan oleh Kelsen , berturut -turut lingkungan -kuasa-waktu (A), lingkungankuasatempat (B), dan lingkungan -kuasa-peribadi setjara abstrak (C) dari GHR. Antara lingkungan -kuasa-peribadi lebih konkrit dan lingkungan -kuasa-soal-soal (zakengebied) terdapat suatu hubungan jang demikian erat hingga batas -batas antara kedua lapangan itu tak dapat ditarik dengan tegas , seperti ternjata dari bab IV dan V, sebab berkenaan dengan ilmu - lingkungan -kekuasaan hukum , lingkungan -kuasasoal-soal hanja merupakan suatu ,, restrubriek ", walaupun ,, sisa " itu atjapkali lebih penting dan terutama lebih luas isinja daripada lingkungan - lingkungan lain , maka perbedaan antara apa jang disadjikan dalam bab IV dan bab V tak dimaksudkan setjara prinsipil . Pembitjaraan dalam dua bab ini hanja telah diadakan untuk mendapat pemandangan jang lebih djelas , sedangkan selandjutnja hal ini sekiranja dapat mengingatkan kita akan azas perbedaan jang pada pokoknja memang harus diadakan dalam pelbagai lingkungan bersandarkan apa jang tertera diatas .

A. Lingkungan -kuasa-waktu GHR .

(Pasal 2, 10, 11 GHR).

Dengan S. 1898/160 jo . S. 1898/244 telah ditetapkan bahwa GHR akan mulai berlaku pada tanggal 1 September 1898.

Perkawinan -perkawinan tjampuran sesudah tanggal itu terang tunduk pada peraturan tersebut . Bagaimana halnja dengan perkawinan jang telah dilangsungkan sebelum tanggal itu ? Apakah GHR berlaku surut ?

Untuk mendjawab pertanjaan ini perlu kita mengadakan perbedaan antara dua matjam bagian daripada materie jang diatur oleh GHR. Kita harus mengadakan perbedaan antara pihak -pihak sendiri jang melakukan perkawinan tjampuran itu (suami dan isteri) dan hasil daripada hubungan tersebut (anak-anak). Untuk bagian jang pertama ini dasar-azasi daripada GHR ialah pasal 2. Apakah pasal 2 ini dapat dianggap mempunjai kekuatan untuk berlaku surut ? Ini akan kita bitjarakan lebih landjut dibawah . Mengenai bagian jang kedua dapatlah kita menundjuk pada pasal 11 dan 12 jang dengan tegas mengatur status mereka jang telah dilahirkan dari perhubungan perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dibawah hukum jang lama . Anak -anak ini dianggap mengikuti baik dalam hukum publik maupun hukum privat status daripada sang ajah.

a. Mengenai persoalan apakah pasal 2 GHR mempunjai kekuatan untuk berlaku surut, umumnja dianggap ada dua pendirian jang bertentangan satu dengan lain . Jang pertama dan dianut oleh terbanjak ahli -hukum pasti menolak adanja kekuatan untuk berlaku surut ini . Pokok-pokok pendirian mereka ini dapat disingkatkan sbb pertama , perkataan tegas jang digunakan dalam pasal 2 GHR ( ,, aangaat " ), menundjuk kedepan ; kedua, menurut ketentuan dalam pasal 2 AB. undang-undang hanja mengikat untuk masa jang akan datang, hal mana pun mendjadi pedoman jang tertjantum dalam pasal 54 Ov ; ketiga , kesimpulan à contrario dari adanja pasal 11 GHR jang mengatur soal-soal berkenaan dengan perkawinan tjampuran (status anak-anak) jang dilangsungkan dibawah hukum jang dahulu , tetapi tidak menetapkan sesuatu mengenai pihak -pihak jang bersangkutan (seperti 2 GHR) ; ke -empat, tidak adil dirasakannja bagi isteri Eropah jang telah kawin menurut 15 Ov, djika sekonjong -konjong harus mendjadi bumiputera dalam hukum publik maupun privat sedangkan jang telah mendjadi pertimbangan berat akan diterima

baiknja suatu azas jang demikian dapat ,,merendahkan " dan ,,meng105 hukum❞ sebagai „ korban ”, (seperti tertera dalam pasal 2 GHR) ialah bahwa fihak perempuan Eropah jang bersangkutan itu mengetahui (dapat merasakan ) terlebih dahulu apa jang akan mendjadi ,,gandjarannja " bilamana ia menikah dengan seorang Indonesia a.j.d.d.m. ; ke-lima , kenjataan bahwa pun pasal-peralihan daripada Wet Nederlanderen Ingezetenschap , jang oleh para pentjipta telah dipandang sebagai patokan bagi peraturan GHR dengan mana peraturan GHR tidak boleh bertentangan, djuga mendjungdjung tinggi azas bahwa setiap orang tetap memegang status , jang sudah dipunjainja menurut peraturan jang lama (Hanja bagi orang bumiputera karena amandemen Levyssohn Norman telah diadakan pengetjualian ) .

1. Panitya Negara , jang telah merantjangkan GHR, dengan tegas menolak bahwa pasal 2 mempunjai kekuatan untuk berlaku surut . Pada waktu membitjarakan ,,perbedaan" pendirian antara HGH le kamer , 2e kamer (T. 71/518 , T. 72/446, jang akan dibitjarakan - dibawah ) dan 3e kamer (T. 74/148), Panitya Negara (5) telah mengemukakan , bahwa keputusan belakangan ini — jang mengakui berlakunja 2 GHR untuk perkawinan -perkawinan dilangsungkan sebelum 1 September 1898 tidak akan mendjadi jurisprudensi tetap . Djika diterima apa jang dianggap Panitya kekuatan surut ini , maka terhadap fihak perempuan Eropah jang berdasarkan ps. 15 Ov kawin dengan lelaki Indonesia atau Timur Asing , dirasakan amat tidak adil , untuk menjulapkannja mendjadi orang Indonesia . Djuga sukar untuk diterima bahwa perempuan Indonesia a.j.d.d.m. diluar kemauannja , dengan demikian dalam hukum -publik mendjadi orang Eropah . Hal ini dianggap sebagai perkosaan terhadap hak-hak jang telah diperoleh (krenking van verkregen rechten). Hal ini akan diperbintjangkan lebih djauh dalam kupasan mengenai keputusan HGH 3e kamer . Diundjuk pula pada keharusan untuk mengadakan pelbagai peraturan -peraturan lain , apabila interpretasi kekuatan berlaku surut jang diterima .

Perkawinan -perkawinan tjampuran jang dilangsungkan menurut hukum jang lama tidak disertai sjarat-sjarat dan formalitet -formalitet jang ditentukan oleh GHR, maka kurang masuk akal apabila akibatakibat-hukumnja harus sama dengan perkawinan jang dilangsungkan sesuai dengan GHR.

2. Pendapat Nederburgh ( ), jang seperti telah kita lihat , memegang peranan penting dalam literatur perkawinan tjampuran , dengan singkat dapat disimpulkan sebagai penolakan daripada pendirian bahwa GHR mempunjai kekuatan untuk berlaku surut.

Oleh karena pendapat Nederburgh ini dikemukakannja dalam sebuah karangan jang chusus dimaksudkan sebagai reaksi atas keputusan HGH dalam T. 74/148 tersebut tadi , maka pokok -pokok pendiriannja akan kami bitjarakan dibawah , pada waktu menguraikan keputusan dari 3e kamer HGH itu .

3. Carpentier Alting djuga tidak dapat menjetudjui pendapat bahwa GHR mempunjai kekuatan untuk berlaku surut (7).

4. Kleintjes (8) pun telah mengemukakan bahwa dengan beberapa pengetjualian dari HGH ( jakni T. 74/148) jurisprudensi , termasuk jurisprudensi dari HGH sendiri (T. 71/518 , 72/446) , pada umumnja tidak menerima bahwa pasal 2 GHR berlaku surut.

Bahwa pendirian Kleintjes tentang T. 74/148 tidak sepenuhnja didukung oleh kenjataan , dapat disaksikan dari uraian keputusan tersebut dibawah ini.

5. Pertama -tama harus disebut disini sebuah keputusan dari Mahkamah tertinggi , jakni keputusan 2e kamer HGH dalam peradilan tingkatan ulangan terhadap keputusan Rechtbank van Omgang Surabaja (9). Tentang dua keputusan tersebut , mengenai seorang perempuan Indonesia Keristen bernama Manis , jang waktu pembaptisan diberikan nama Lina , dan jang kawin dengan seorang Eropah X sebelum 1898 , Redaksi ,,Het Recht in Nederlandsch -Indië" , menduga bahwa pasal 2 GHR dengan diam-diam ( implicite ) telah dianggap tidak berlaku surut.

6. Kemudian oleh HGH le kamer (10) , dikemukakan dengan tegas bahwa GHR tidak mempunjai kekuatan untuk berlaku surut.

Alasan -alasan jang digunakan ialah jang sudah diringkaskan diatas tadi (sub ,,kedua" dan ,,ketiga" (11).

7. Jang menarik perhatian kita dalam hubungan ini selandjutnja ialah keputusan HGH dari tahun 1903 (12), dalam perkara tuntutan perdata untuk pengembalian kebun kelapa dan tanah dibawah hukum Indonesia oleh Moerjati alias Ma Saleha sebagai penggugat lawan Tarwijah alias Ma Djoenah sebagai tergugat. Baik penggugat maupun tergugat telah menikah dengan seorang Arab bernama Sech Salim Baharis . Kebun kelapa sekarang berada ditangan tergugat, jang mengatakan bahwa kebun ini telah didjual padanja oleh anak -anak perempuan penggugat , terlahir dari perkawinan penggugat dengan Sech

Salim tersebut. Anak-anak itu katanja telah menerima kebun tersebut karena hibah dari penggugat. Baik HGH, maupun landraad Banjuwangi dengan keputusannja dari tahun 1901 , telah menganggap hibah tersebut batal adanja , karena bertentangan dengan S. 1875/179 . Oleh semua Pengadilan jang turut mengambil keputusan dalam perkara tersebut, dengan njata dianut pendirian , bahwa penggugat karena perkawinannja dengan Sech Salim , tidak dianggap telah mendjadi perempuan Arab . Selandjutnja dari tahun diambilnja keputusan perkara ini ( 1901 dan 1903 ), sekiranja tegaslah , bahwa perkawinan ini telah dilangsungkan sebelum 1 September 1898. Apabila HGH beranggapan lain , maka pendirian requirante bahwa ia sendiri ,,Inlandsche vrouw " dan tergugat pun merupakan ,, eene Inlandsche vrouw " tidak dapat diterima begitu sadja.

8. Sesuai dengan putusan ini adalah keputusan RvJ . Batavia le kamer tahun 1906, dikuatkan oleh HGH 1e kamer , tahun 1908 (13) . Seorang perempuan Indonesia Njai Raden Ningroem jang telah kawin sebelum 1898 dengan lelaki Arab Sech Abdulrachman bin Abdullah Hassan , tetap seorang Indonesia . ( 14) GHR tak mempunjai kekuatan untuk berlaku surut. RvJ telah mempertimbangkan hal ini atas dasar -dasar sama seperti dikemukakan oleh Nederburgh (15), dan chususnja berpegangan pada pasal 2 AB. Penggugat dalam perkara ini, seorang Arab Said Ali bin Mohamad bin Shahab , karenanja harus mengadjukan gugatannja terhadap njonja tersebut dihadapan Landraad , karena RvJ menjatakan diri tak berkuasa . Dilihat dari djalannja perkara , rupanja penggugat pun mengakui bahwa 2 GHR tak mempunjai kekuatan surut, maka hanja mendasarkan dalilnja , bahwa tergugat adalah seorang perempuan Arab , atas ,,godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken ". Mengenai alasan ini HGH telah mempertimbangkan bahwa walaupun andaikat a-quod non ! — hukum agama , peraturan -peraturan dan kebiasaan -kebiasaan itu menentukan , jang fihak isteri mengikuti fihak suami, namun hal ini dalam perkara sekarang tak dapat membawa pengaruh apa pun djuga , karena wet-agama lembaga dan kebiasaan itu, menurut pasal 75 RR hanja mengenai hukum perdata materiil dari fihak -fihak , dan karenanja tidak dapat mengurangi peraturan -peraturan R.O.

9. Sepandjang penjelidikan kami telah diketemukan pula keputusan RvJ Surabaja le kamer , tahun 1907 , jang kemudian dimadjukan kehadapan HGH di tahun 1909 (16). Seorang Bengal Sher Mohammad Hindi , jang kawin dengan perempuan Djawa Bok Ali

Mina (djuga dinamakan Amina), telah menggugat Ned . Ind. Handelsbank , karena sitaan melanggar hukum jang telah dilakukan oleh ter108 gugat atas barang-barang penggugat-penggugat . Dalam perkara ini telah timbul pertanjaan apakah Bok Mina itu seorang perempuan bumiputera atau Timur Asing. Apabila benar ia termasuk bangsa Timur Asing, maka ia ini takluk djuga kepada S. 1855/79 , dan karenanja tidak dapat mengadakan pembuktian dengan djalan saksisaksi tentang hak miliknja atas barang-barang jang disita , oleh karena menurut pasal 2 S. 1855/79 itu , hal ini hanja dapat dibuktikan dengan naskah -naskah dan bukti -bukti tertulis . Oleh HGH telah ditetapkan bahwa djikalau kedua fihak kawin sebelum 1898 , GHR tidak mempunjai kekuatan untuk berlaku surut. Dasar -dasar utama dari pendirian ini sama dengan apa jang telah dikemukakan dalam lain-lain keputusan diatas pasal 2 A.B. , kechawatiran timbulnja kegaduhanhukum (rechtsonzekerheid ) dalam hukum harta benda . Menarik adalah zij alasan jang dikemukakan fihak Bank : ,, dat toch , als Javaansche vrouw huwende met een Vreemden Oosterling volgens stbl . 1898 No. 158 ,waaraan terugwerkende kracht moet worden toegekend , den staat van haar echtgenoot volgt ".

10. Keputusan jang dalam hubungan ini , menurut pendapat kami dapat dipandang sebagai salah satu putusan jang terpenting , ialah dari Landraad Menado tahun 1935 disusul oleh keputusan 17 RvJ Makassar tahun 1936 ( ) .

Keputusan ini menarik perhatian kita , karena tidak lama sebelumnja oleh Landraad Menado itu djuga (18 dalam hal antara ) fihak -fihak jang hampir sama sekali bersamaan , tetapi dengan seorang Ketua lain , telah diambil keputusan jang berlainan dalam suatu perkara jang duduknja hampir sama dengan perkara tersebut tadi .

Dalam keputusan sekarang jang didjatuhkan dibawah pimpinan Ketua Mr. H. Doeve , telah ditetapkan bahwa fihak perempuan karena perkawinannja , jang merupakan perkawinan tjampuran terdjadi sebelum 1 September 1898 , tak mengikuti status sang suami .

Mula -mula oleh Landraad Menado itu djuga rupanja telah dibela pendirian jang sebaliknja . Duduknja perkara ialah sebagai berikut : Para penggugat Tan Hoo Pien , Huibert Theobald Tan dan kawankawannja telah menuntut perempuan Emma Jacobus , isteri dari jang Robert Sondak berkenaan dengan tanah -tanah milik Indonesia , telah ditinggalkan sebagai warisan oleh seorang perempuan Bantik Bonsajong Mandagie , jakni nenek perempuan dari penggugat -penggugat , jang merasa berhak atas tanah -tanah tersebut sebagai achliwarisachliwaris . Bonsajong Mandagie ini telah menikah dengan Tan Boen Die , nenek laki penggugat -penggugat . Tanah -tanah milik Indonesia sengketa telah dibeli oleh Bonsajong Mandagie . Sebagai peristiwa jang perlu diterangkan pula ialah bahwa perempuan Bantik tersebut telah membuat testamen dihadapan seorang notaris di tahun 1896. Tergugat dalam pembelaannja menghaturkan bahwa Bonsajong itu, karena perkawinannja dengan seorang Tionghoa , mendjadi seorang Tionghoa , sehingga dengan demikian ia tidak dapat membeli setjara sjah, tanah milik Indonesia . Bonsajong telah menikah dengan Tan Boen Die dalam tahun 1860 dan telah meninggal di tahun 1895 , djadi sebelum 1 September 1898. Menurut achli-achli jang didengar , bersandarkan adat-kebiasaan Tionghoa , maka seorang perempuan bukan Tionghoa jang kawin dengan seorang lelaki Tionghoa , mendjadi Tionghoa pula .

Akan tetapi menurut Landraad , dalam hal sengketa , adatTionghoa tersebut tidak bisa berlaku , oleh karena pertama -tama hal ini bertentangan dengan alinea penghabisan dari pasal 109 RR ; hanja dengan ketetapan dari Gubernur Djenderal dapat diadakan penjimpangan daripada peraturan pembagian golongan rakjat .

Kedua , menurut pasal 15 Ov. fihak perempuan sebanjak -banjaknja hanja mengikuti fihak lelaki setjara „ privaatrechtelijk ".

Ketiga , penundukan menurut 15 Ov tersebut, tambahan lagi hanja mengenai fihak bukan Eropah jang kawin dengan seorang Eropah.

Ke-empat, menurut ajat ketiga dari 109 RR . orang Tionghoa adalah dipersamakan dengan orang Indonesia , sehingga karena suaminja adalah seorang jang dipersamakan dengan orang Indonesia ia sendiri tentu tetap adalah orang Indonesia djuga . Oleh karena itu Bonsajong Mandagie telah berhak untuk membeli tanah milik sengketa .

11. Dalam tahun 1940 ( 19) , telah ditetapkan lagi oleh RvJ Batavia 3e kamer , bahwa GHR hanja berlaku untuk perkawinan sesudah GHR diumumkan . Seorang perempuan Djawa Bok Sarah telah kawin dengan seorang lelaki Arab Said Achmad Bin Mohamad Basalamah dalam tahun 1897. Sekarang perempuan tersebut menggugat Bok Warmah , Bok Wasripah dan Bok Tanjep untuk mengosongkan tanah milik Indonesia jang telah dibelinja dari Pak Soerjadi . Bagi Hakim mendjadi pertanjaan apakah transaksi ini tak bertentangan dengan S. 1875/179 .

Landraad Tegal telah kemukakan , bahwa Bok Sarah karena perkawinannja telah mendjadi perempuan Arab, sedangkan sebaliknja RvJ menganggapnja tetap orang bumiputera , oleh karena mana transaksi tersebut sjah adanja tanpa melanggar larangan -pengasingan tanah (vervreemdingsverbod ). Bagi RvJ pun tak njata apakah ada hukum tak tertulis jang menentukan bahwa seorang perempuan Indonesia jang kawin dengan lelaki Arab , jakni seorang jang pada waktu ini dipersamakan dengan Indonesia , karena perkawinan sadja , telah termasuk dalam golongan rakjat dari fihak suami .

Dalam hubungan tindjauan ini, kami hendak menundjuk pula kepada suatu keputusan dari RvJ Batavia tahun 1915 (20). Dalam suatu perkara budal antara fihak isteri dan anak-anak dari almarhum Oey Tiang Hoei oleh RvJ tersebut telah dikemukakan bahwa naturalisasi tak mempunjai kekuatan surut, hanja mempengaruhi hak -hak jang diperoleh sesudahnja naturalisasi itu , tidak mengadakan perubahan dalam hukum harta-benda suami isteri karena perbuatan naturalisasi jang belakangan . Sekiranja keputusan ini pun dapatlah diambil sebagai teladan untuk memegang teguh kepada prinsip bahwa 2 GHR tak berlaku surut.

b. Sesudah menguraikan keputusan -keputusan jang menetapkan bahwa 2 GHR tidak berlaku surut, maka sekarang selandjutnja akan diuraikan pendirian hakim jang oleh penulis² umumnja (antara lain Nederburgh , Carpentier Alting, Kleintjes , Panitya Negara ) dianggap menganut paham jang sebaliknja . Jang pertama ialah keputusan dari kamar ketiga HGH tahun 1900, jang seperti telah dikatakan diatas , telah mengakibatkan reaksi dari Nederburgh . Selandjutnja akan diperbintjangkan keputusan Landraad Menado dalam tahun 1935 , jang rupanja bertentangan dengan keputusan Landraad itu djuga didjatuhkan beberapa bulan kemudian (21). Sebaliknja dari pendirian penulispenulis tersebut , kami beranggapan bahwa kedua putusan ini se -kali² tidak mengatakan bahwa pasal 2 GHR mempunjai kekuatan untuk berlaku surut .

1. Jang dalam keputusan HGH 1900 (22) itu, mendjadi sebab timbulnja persoalan apakah 2 GHR berlaku djuga untuk perkawinanperkawinan jang dilangsungkan sebelum 1 September 1898, adalah perkara Tan Giok Nio alias Mina , jang menurut keputusan dari Landraad Stad en Voorsteden Batavia tahun 1899 , dinjatakan bersalah memukul seorang pegawai polisi jang sedang mendjalankan tugasnja , karena mana perempuan tersebut telah dihukum kerdjapaksa selama 1 hari . Terdakwa jang lahir dari hubungan antara Tan Bian Sioet dengan perempuan bumiputera Roewit , pada tanggal 15 Agustus 1894 telah menikah dengan P.H.J.C. Meyer , sesudah terlebih dahulu menjatakan dengan akte notaris tunduk kepada hukum perdata dan dagang Eropah . Sekarang timbul persoalan apakah terdakwa ini adalah seorang Eropah atau bukan .

Dalam hubungan tindjauan kita ini adalah sangat berguna untuk memperhatikan kesimpulan dari Advocaat -Generaal Mr. Kollmann . Beliau mengemukakan pelbagai alasan jang meneguhkan pendiriannja , bahwa 2 GHR harus dianggap berlaku untuk peristiwa sengketa . Konsiderans GHR bunjinja setjara umum , dan apabila pembuatundang-undang ingin GHR berlaku hanja bagi perkawinan -perkawinan jang dilangsungkan sesudah dimaklumkan GHR, maka hal ini tentu akan disebutkannja . Pasal 10 , 11 , 12 GHR dengan tegas membitjarakan tentang perkawinan -perkawinan jang telah dilangsungkan sebelum 1 September 1898. Mengenai perkataan ,, aangaat", dikemukakan , bahwa dalam ,, wetsstijl" istilah ini atjapkali digunakan untuk menundjuk kepada suatu keadaan-hukum (rechtstoestand). Menurut pendjelasan -pendjelasan Panitya Negara jang merantjangkan GHR sendiri peraturan -peraturan mengenai perkawinan - tjampuran , jang pada waktu itu berlaku , sangat tak mentjukupi dan tidak memberikan ketentuan atas pertanjaan apakah sang isteri mengikuti status sang suami (23) . Lebih djauh dikemukakan persamaan hukum adalah satu sjarat utama untuk kesatuan keluarga (24), dan oleh karena itu menurut Kollmann , pasal 2 GHR tidak boleh ditafsirkan setjara terbatas , semata-mata karena kata-kata jang digunakan adalah dalam masa sekarang (tegenwoordige tijd ). Panitya Negara menganut pendirian ini, karena bila tidak , pasti pada waktu membitjarakan pasal 10 (25) akan diutarakannja , bahwa pasal tersebut hanja berlaku untuk perkawinan -perkawinan di luar negeri jang dilangsungkan sesudah 1898 . Selandjutnja Kollmann telah memberi ketjaman atas pendirian Nederburgh (26) . Pertama -tama terhadap anggapan bahwa perempuan Eropah, jang hendak melangsungkan perkawinan tjampuran menurut GHR, insjaf terlebih dahulu tentang apa jang akan mendjadi akibat hukum dari tindakannja . Perempuan Eropah jang waktu dahulu melangsungkan perkawinan - tjampuran , djuga tak mengetahui apakah jang akan mendjadi nasibnja , sedangkan peraturan -peraturan dahulu adalah lebih buruk dan lebih samar-samar . Menurut beliau tidak masuk diakal bahwa Panitya Negara hendak membiarkan takteraturnja hal ini , dengan menghendaki GHR tak berlaku untuk perkawinan sebelum 1898. Terhadap anggapan Nederburgh , bahwa GHR tak boleh bertentangan dengan Wet Nederlanderschap , jang telah diambil sebagai teladan , hingga oleh karena undang-undang tersebut tidak berlaku surut, maka demikian pula halnja dengan GHR, Kollmann sebaliknja mengemukakan bahwa djusteru karena Panitya Negara tidak mengutip peraturan -peralihan tertera dalam Wet Nederlanderschap ( jakni bahwa setiap orang dibiarkan dalam status , jang telah diperolehnja ), terbukti bahwa Panitya tersebut njata tak menghendaki jang belakangan ini.

Perlu ditjatat disini , bahwa Kollmann menurut hemat kami tidak membela bahwa GHR berlaku surut. Jang dikemukakannja , hanjalah ,,dat dus aan art. 2 van het Koninklijk Besluit geen terugwerkende kracht wordt toegekend , indien dit artikel voortaan ook toepasselijk wordt geacht op de gemengde huwelijken voor 1 Sept. 1898 gesloten" (26a ). Hal ini kurang diperhatikan oleh mereka jang mengetjam pendirian Kollmann tersebut.

Djuga HGH menurut hemat kami sependapat dengan Kollmann ini , hal mana njata dari pertimbangan ,,,dat bedoeld art. 2 niet tot de eerst na de inwerkingtreding van dat Kon . Besluit gesloten gemengde huwelijken is beperkt ; dat zoodanige beperking althans niet mag worden aangenomen dáár waar zooals in casu de vrouw , reeds privaatrechtelijk aan de wetgeving van haren man onderworpen zijnde , door haar overeenkomstig de nieuwe bepalingen ook publiekrechtelijk den staat van haren man te doen deelen , niet in een slechteren maar in een beteren rechtstoestand zoude worden verplaatst " (27) Dari pertimbangan ini tidak dapat ditarik kesimpulan lain daripada , bahwa menurut HGH telah terdjadi suatu perubahan status hukum publik dari perempuan bersangkutan , dan bahwa status ini lebih baik adanja . Peraturan baru menambahkan status Eropah menurut hukum publik pada status jang sudah dipunjai perempuan tersebut .

Sebagai djawaban atas kritik dari Kollmann ini , Nederburgh telah mengarang suatu tulisan berkalimat : „ De staat der vrouw bij gemengde huwelijken en de terugwerkende kracht der wet" (28). Keputusan HGH 3e kamer tersebut diatas , telah dikupasnja habishabisan . Apa jang disebut oleh HGH ,,beteren rechtstoestand" disangsikan Nederburgh . Jang mana jang lebih baik ? Berlainannja hukum belum berarti bahwa hukum jang satu lebih baik dari jang lain . Selandjutnja dianggap tak dapat dipertanggung djawabkan setjara juridis, untuk berbitjara disini tentang untung -rugi bagi fihak perempuan sebagai hal jang menentukan , karena kita bukan berada di lapangan hukum pidana dengan pasal 1 KUHP -nja . Sebagai sambutan atas pendirian Kollmann dikemukakan , bahwa adalah terlalu ditjari - tjari untuk mengatakan bahwa dari konsiderans tidak ternjata GHR tidak berlaku untuk keadaan sebelum 1898 , karena sebaliknja djuga tak njata dari konsiderans tersebut, bahwa peraturan tersebut djusteru berlaku . Haruslah kita memperhatikan GHR itu pasal demi pasal untuk mendapat kepastian , apakah GHR berlaku surut atau tidak dan djanganlah kita melihat pada konsideransnja belaka . Pasal 6 umpamanja dengan tegas menundjuk hanja kepada masa jang akan datang. Tidak benar bahwa pasal 10 menjinggung -njinggung

perkawinan -perkawinan sebelum 1 September 1898. Perkataan -per113 kataan ,,aangaan" digunakan untuk menundjuk pada perkawinanperkawinan jang dilangsungkan sesuai dengan pasal 6 dan bukan jang ,,aangegaan onder vroegere recht " . Melihat pasal 11 dan 12 , djusteru karena dalam pasal 2 tidak disebut-sebut perkawinan jang dilangsungkan menurut hukum jang dahulu , teranglah pasal 2 ini tak berlaku surut. Selandjutnja ditegaskan oleh Nederburgh bahwa kita harus memegang pada apa jang tertulis . Pasal 2 GHR membawa akibatakibat bagi suatu perbuatan positip , jakni kawin tjampuran . Dalam pasal 3 tertulis ,,heeft aangegaan " . Apakah sang isteri memegang terus status dari sang suami ?

Bukan , perempuan tersebut tetap memegang ,,den door of tengevolge van dat huwelijk verkregen staat ". Karena kata-kata ini djelas, maka djelas pulalah , bahwa tak diingini oleh pembuat-undangundang, supaja GHR berlaku surut, karena isteri-isteri jang kawin setjara perkawinan tjampuran sebelum 1 September 1898 tidak ,,telah memperoleh status suami mereka ", sebagai akibat perkawinan tersebut , maka tak usah status itu di- ,,behouden " -nja . Seterusnja perlu diketahui apakah sekiranja jang mendjadi maksud pembuat-undangundang . Perlindungan bagi perempuan Eropah dengan pasal 15 Ov akan mendjadi hilang bila GHR dinjatakan berlaku untuk perkawinan -perkawinan dahulu . Nederburgh merasakan amat berat, bahwa umpamanja seorang wanita Eropah jang sudah menikah 25 tahun lamanja , dan tetap tinggal Eropah, kemudian sekonjong -konjong hidup dibawah hukum bumiputera dan mendjadi seorang bumiputera . Keberatan ini lebih -lebih dirasakan , djika diingati , bahwa fihak suami pun sudah diharuskan tunduk pada hukum Eropah .

Berdasarkan apa jang diuraikan diatas , kami berpendapat , bahwa Nederburgh dan lain-lain penulis tersebut diatas kurang melihat inti sebenarnja daripada uraian Kollmann maupun HGH . Tidak benar bahwa mereka ini telah mendalilkan , bahwa pasal 2 GHR mempunjai kekuatan untuk berlaku surut .

2. Sebagai keputusan kedua jang seringkali dikemukakan dalam hubungan ini , kami menjebut keputusan Landraad Menado tahun 1935 (29) sekarang diketuai Mr. J. W. Westhoff . Duduknja perkara ini pada pokoknja sama dengan keputusan jang telah diuraikan diatas (30).

Hanja fihak jang menggugat sekarang adalah ahliwaris jang lain, jakni Lie Kiem Ih Nio . Menurut pendapat hakim sekarang ,, azas ”

2 GHR berlaku untuk perkawinan sengketa antara Bonsajong Man114 dagie dan Tan Boen Die . Bonsajong Mandagie telah mendjadi orang Tionghoa . Pendirian Landraad jang mengakui berlakunja ,, azas ” 2 GHR ini , tidak disertai alasan lengkap sehingga kami sangsikan , apakah boleh dikatakan , bahwa hakim disini menerima kekuatan untuk berlaku surut dari GHR.

C. Meliha tjara pengupasan diatas, telah mendjadi djelas bahwa kami berpendirian jang 2 GHR tak berlaku surut. Anggapan pelbagai ahli hukum dan keputusan -keputusan Hakim jang telah diuraikan diatas (³¹), pun mendjadi pokok pegangan kami . Dalam pada itu kami rasa telah berhasil membuktikan , bahwa tidak ada keputusan hakim atau pendirian ahli hukum , jang menerima kekuatan berlaku surut dari pasal 2 GHR .

B. Lingkungan - kuasatempat (ruimtegebied ) GHR.

(pasal 10 GHR)

1. Dalam karangan tentang hubungan hukum interlokal dengan intergentil -perdata , Lemaire sudah katakan , bahwa ,,wetgeving eischt zij in de practijk een territoir waarvoor geldt " 32 ( ) .

Jang mendjadi pokok pangkal pembitjaraan kita mengenai lingkungan -kuasa -tempat GHR ialah pasal 10. Dari pasal ini njatalah bahwa pada mulanja seluruh Indonesia diluar swapradja -swapradja djatoh dibawah lingkungan -kekuasaan GHR .Dari daerah ini rupanja masih harus kita ketjualikan lingkungan -kuasa -peribadi daripada apa jang kelak berkat djasa -djasa Logemann telah mendjadi terkenal sebagai ,, direct gebied met inheemsche rechtspraak ",mengingat bahwa dalam S. 1932/80 GHR setjara tegas telah dinjatakan berlaku pula untuk justiciabelen dari peradilan tersebut ( 33 Proses pengluasan ) . lingkungan -berlaku ini dapat kita saksikan pula pada waktu sekarang . Semakin banjak swapradja -swapradja dihapuskan ( 34 ) semakin luas lingkungan -kuasa tempat dan peribadi GHR , terlihat dari interpretasi semula pasal 10 ( 35 ).

2. Disini pada tempatnja untuk menundjuk pada apa jang disinjalir oleh Kollewijn (36 tentang praktek dari penghulu -penghulu ) di Indonesia jang menolak untuk mengakui sebagai sjah perkawinanperkawinan dari orang Indonesia Islam dengan wanita Eropah jang dilakukan di negeri Belanda menurut peraturan disana dihadapan pegawai Burgerlijke Stand . Tak perlu didjelaskan disini bahwa ditindjau dari sudut pasal 10 GHR sikap demikian bertentangan dengan hukum . 36a ( ) .

3. Seperti telah didjelaskan diatas (37) peradilan menganggap swapradja -swapradja pada waktu itu sebagai „,luar -negeri ” dan karena pembuat-undang-undang Keradjaan dengan pasal 10 jang dimaksudkan itu djuga njata berbuat demikian , maka tidak mengherankan bahwa Nederburgh (38) memberi tjontoh - tjontoh dari „ klandestiene huwelijken " dalam swapradja -swapradja antara laki-laki Eropah ,,warga-Gubernemen " menurut kata-istilah kontrak -kontrak dari zaman itu , dan perempuan -perempuan Indonesia ,,warga-swapradja - swapradja ". Seorang Eropah di Solo umpamanja , dimana terdapat Kantor Burgerlijke Stand serba lengkap , dapat menikah dengan perempuan Indonesia dihadapan penghulu , hal mana adalah bertentangan dengan pasal 6 GHR. Djuga seorang Eropah jang berada di Makassar hanja perlu melantjong ke swapradja Gowa , jang terletak hanja setengah djam djauhnja dari kota itu , untuk dapat menikah dengan perempuan bumiputera menurut kebiasaan di swapradja tersebut. Pendjabat nikah untuk bumiputera disana tak diwadjibkan untuk membuat suatu naskah , apa lagi diharuskan mendaftarkan perkawinan tersebut, seperti dimaksudkan dengan pasal 6. Orang Eropah ini pun mendjadi terbebas dari keharusan mengadakan pengumuman dimuka (aankondiging), seperti salah satu formalitet jang diwadjibkan oleh pasal 7 GHR .

Mengenai tjontoh - tjontoh jang dikemukakan Nederburgh ini , kami tak dapat mengikuti pendapatnja untuk zaman ini atas pertimbangan jang akan dikemukakan dibawah . (39). Untuk halhal jang ,,sebaliknja ” , jakni dimana sang lelaki adalah kaula -swapradja dan sang perempuan tidak , dapat dikatakan benar -benar terdjadi ,,wetsontduiking " oleh sang isteri , jang sebelum perkawinan terdjadi tunduk pada hukum Gubernemen , karena ia ini berdasarkan kontrakkontrak , mempunjai ,,exterritorialiteit " di lapangan hukum , hingga karenanja ia ini djuga di Solo atau di Gowa setjara juridis berada di ,,lu a r" wilajah (grondgebied ) swapradja , djadi berada di „ dalam " wilajah Hindia Belanda , walaupun biologis tentunja hanja berada pada satu tanah dipandang dari sudut ilmu -alam („ één stuk grond natuurkundig gedacht"), menurut ilmu -bumi (aardrijkskundig ) djuga disebut Solo atau Gowa , tetapi jang mendjadi dasar dari pada dua (atau lebih banjak ) wilajah -wilajah juridis (juridische grondgebieden ) jang saling tindih -menindih (,, overlappende"), ialah swapradja atau Keradjaan dan Hindia-Belanda . Dengan demikian tegas kiranja , bahwa walaupun GHR pada pokoknja tidak berlaku di daerah swapradja untuk kaula -swapradja , tidaklah benar , bahwa GHR sama sekali tidak dapat berlaku untuk orang-orang jang berada di daerah swapradja tersebut, sebab bagi perkawinan -perkawinan disana antara kaula -kaula -Gubernemen , jang harus dianggap sebagai tjampuran , GHR memang berlaku , tetapi di ,,daerah Gubernemen".

4. Dengan membitjarakan soal ini , tahu-tahu kita telah tiba ditengahtengah persoalan lingkungan -kekuasaan -peribadi , jang menurut atjara akan mendjadi bagian ketiga dari bab ini , walaupun kupasan soal ini disini masih agak abstrak , sedangkan dalam bab IV masalah ini akan dibahas lebih landjut , lebih dalam dan lebih konkrit . Kita akan kembali pada inti persoalan kita mengenai perkawinanperkawinan antara kaula -Gubernemen dan kaula -swapradja , dalam bab IV (40) . Keputusan -keputusan jang akan dibitjarakan disitu djuga mengenai persoalan kita disini . Satu dan lain berseanjaman sedemikian rupa hingga tak mudah dipisah -pisahkan .

C. Lingkungan -kuasa-peribadi (Personengebied )

setjara abstrak dari GHR .

(Pasal 1 GHR)

1. Untuk mendjelaskan lingkungan kuasa-peribadi GHR harus dikupas beberapa perkataan dari pasal 1. Dalam pasal tersebut kita menemui suatu interpretasi otentik dari pembuat-undang-undang sendiri , jang menegaskan apa jang dimaksudkan olehnja dengan istilah ,,perkawinan tjampuran ".

Menurut pendjelasan Panitya Negara interpretasi ini bukan hanja berlaku dalam GHR sadja, tetapi harus pula digunakan dimana -mana sadja istilah tersebut kelak akan didjumpai dalam perundangundangan (4¹ ) . Pasal 1 ini dapat dilihat sebagai suatu ulangan jang menegaskan apa jang sudah tertera dalam considerans .

„ Perkawinan dari orang-orang jang di Indonesia tunduk pada hukum jang berlainan dinamakan perkawinan tjampuran ".

Dipandang dari sudut tafsiran -menurut-arti-perkataan (taalkundige interpretatie ), istilah orang-orang " ini memberi setjara "" abstrak lingkungan -kekuasaan sangat luas kepada GHR.

Dapat dikatakan bahwa GHR berlaku untuk ,, setiap orang” , ketjuali jang dapat dianggap sebagai kaula -swapradja (zelfbestuursonderdanen ) , jang berdiam di lingkungan -kuasa - tempat-swapradja itu , akan tetapi djuga ini tak benar sepenuhnja , mengingat akan perselisihan faham tentang berlaku - tidaknja GHR untuk perkawinan -perkawinan tjampuran antara kaula -Gubernemen dan kaula -swapradja , jang akan dibitjarakan kelak (42). Melihat bahwa dalam keadaan dewasa ini , seperti telah dikatakan diatas tadi (43), politik Pemerintah Pusat ditudjukan kearah penghapusan dari swapradja -swapradja , dapat dirasakan bahwa lingkungan -kekuasaan -peribadi GHR akan tambah lama tambah meluas . Telah dikatakan diatas, bahwa GHR pun berlaku untuk mereka jang berada dalam suasana peradilan asli (inheemsche rechtsspraaksfeer ) menurut S. 1932/80 (daftar A sub 28 ).

2. Dengan sengadja telah dipilih perkataan ,,personen" bukan istilah ,, penduduk ” , untuk menundjukkan bahwa orang-orang jang bukan -penduduk pun dapat termasuk dalam lingkungan kekuasaan peraturan ini . Panitya Negara telah mendjelaskan hal ini dengan mengambil sebagai tjontoh , perkawinan antara seorang wanita Eropah dengan seorang bumiputera atau Timur Asing di negeri Belanda , jang djuga tunduk kepada peraturan tersebut (44). Bila mereka berada di Indonesia , bagi mereka berlaku hukum jang berlainan . Sebagai tjontoh dikemukakan pula oleh Panitya Negara tersebut (45), bahwa perkawinan seorang Belanda dengan suatu wanita Perantjis jang dilangsungkan di Eropah , bukan suatu perkawinan tjampuran dalam arti GHR, oleh karena di Indonesia mereka ini berada dibawah jakni kedua-duanja termasuk golongan Eropah ) . hukum jang sama ( Kami tak dapat mengikuti sepenuhnja pendirian Panitya Negara dengan tjontohnja ini . Djuga perkawinan dari perempuan Perantjis ini adalah suatu perkawinan tjampuran , karena baginja untuk sebagian berlaku hukum Perantjis dan untuk sebagian lain berlaku hukum untuk golongan Eropah, jang berlaku bagi lelaki Belanda itu . Semua ini tentu sadja apabila tak ada perdjandjian hukum -perdatainternasional atau juris-prudensi dan azas -azas hukum perdata internasional lebih tinggi dari pada GHR, jang menentukan sebaliknja . Satu soal lain ialah , bagaimana sikap kita apabila perkawinan ini dilangsungkan di Hindia Belanda dan si fihak wanita boleh dianggap bukan kaula -negara Belanda . Dibawah ini akan kami persoalkan hal ini jang timbul karena perkawinan antara orang -orang jang berkewarganegaraan lain (46).

3. Perlu ditegaskan bahwa perkataan ,,hukum jang berlainan ", bukan hanja mengenai hukum -perkawinan dari fihak -fihak jang bersangkutan . Njata bahwa bisa djuga perbedaan ini terdapat dilapangan hukum lain , seperti hukum kekeluargaan , hukum warisan , hukum tanah, hukum kerdja , peraturan -peraturan chusus (misalnja adopsi , kongsi dll) dsb, dan tegas pula bahwa tidak usah perbedaan ini terdapat di seluruh sistim hukum (47).

Begitulah perkawinan antara seorang lelaki Djawa beragama Keristen dengan seorang perempuan Menado Nasrani , adalah suatu perkawinan tjampuran (ketjuali salah satu fihak sebelumnja fi'il tsb. sudah dapat dianggap demikian tertjampur dengan golongan fihak jang lain ) walaupun untuk kedua belah fihak berlaku HOCI . Demikian pula suatu perkawinan antara seorang lelaki Tionghoa jang telah tunduk kepada segenap hukum perdata dan perniagaan Eropah dengan seorang perempuan Tionghoa pula , tetapi jang tidak melakukan fi'il menunduk tsb . , adalah suatu perkawinan tjampuran , walaupun kedua fihak untuk bagian terbesar dari hukum perdata hidup dibawah hukum jang sama.

4. Lebih djauh harus ditegaskan bahwa kata-kata ,, takluk pada" (onderworpen zijn ) sesungguhnja harus didahului dengan katakata ,,voor dat huwelijk ”, karena sebagai akibat perkawinan tjampuran menurut pasal 2 hukum jang berlainan itu berubah mendjadi hukum jang sama.

Djika berhubung dengan ketentuan dalam pasal 10 dibelakang ,,onderworpen zijn ” ditambahkan pula ,,of zouden zijn ” , redaksi pasal 1 akan mendjadi lebih sempurna .

( 1 ) Staatsrecht Overzee, Bab IV dan V, h. 53-91 . ( 2 ) Over de theorie van een stellig staatsrecht , h. 59 , 123-129 , sub g dari tiaptiap bab deel I. College -aanteekeningen Staatsrecht Ned .-Indië ; Het staatsrecht van Indonesië . h. 94. dst , 121 , 145 dst , 186 . (3 ) General Theory of Law and State , h. 42 dst , 207 dst . (4 ) Staatsrecht Overzee , h. 55 . (4a) Istilah ini digunakan oleh Resink antaranja dalam kritik buku -buku T. 151/361 , 368 dan Böhtlingk , Het leerstuk der vertegenwoordiging , disertasi . Leiden , 1954 , h. 110 . ( 5 ) GH II, h. 56-58 . ( 6 ) GH I , 120 dst ; T. 74/335 : ,,De staat der vrouw bij gemengde huwelijken en de terugwerkende kracht der wet ". (7 ) Grondslagen der Rechtsbedeeling , 1913 , le dr . h. 35 noot 2 ; ( 8 ) Staatsinstellingen I/ 118 , noot 1 dan literatur jang disebut disitu . ( 9 ) T. 71/518 . (10) T. 72/446 . (11) h. 105 . (12) T. 81/59 , 28 Mei 1903 . (13) T. 90/330 , 5 Okt. 1906 dan 13 Pebr . 1908 . ( 14) Bdgk . Landraad Bandung 15 Djuni 1915 , T. 107/127 , jang menganggap perempuan Sunda Ratoe Djoelaeha tetap orang Indonesia , walau telah menikah dengan lelaki Arab Sech Abdul Kadir Bin Alie Saweh, sebelum 1 September 1898. Untuk pendirian jang sebaliknja , lihat RvJ Semarang, 22 Djan . 1926 , T. 125/205 , bab V, h. 172 .

( 15) Lihat bawah h. 113 .

(27) T. 74/153 , kursip dari kami . (28) T. 74/335 . (29) T. 144/253 , 25 Maret 1935 . (30) h. 109 . (31) h. 105 dst . (34) Logemann , Het Staatsrecht van Indonesië , h. 161 , 163 , 193 . (35) Lihat h. 87. (36a ) Berhubung dengan ini lihat putusan Landgerecht Batavia , 22 Djuni 1949 , mengenai pertjeraian antara seorang lelaki Indonesia Islam dan perempuan Eropah , jang telah kawin di negeri Belanda . Tjatatan - tjatatan Mr. Ting Swan Tiong dan Mr. H. Aa pada pokoknja dapat kami ikuti , sedangkan tjatatan R. tak tepat (Mededelingen Bond van Chinese Juristen in Indonesië , Chung Hwa Hsueh Shih Hsieh Hui Tsa Chih , 1949 , Jrg . II no . 1/2 , h . 36 dst . (37) Bab II, h. 87 . (38) GH I, h. 119 . (39) Jakni dalam uraian mengenai lingkungan -kuasa -peribadi , h . 126 dst . (40) h. 124 dst . (41) Nederburgh GH I, 16 . (42) h. 124 dst . (43) h. 115 . (44) Nederburgh , GH I, 15 . (45) Nederburgh , GH I, 16 . (46) h. 121 dst . (47) Nederburgh , GH I, 112. Berlainan van den Berg dalam praeadviesnja , jang hanja memperhatikan perbedaan hukum perdata (h. 3 : „ ,huwelijken tusschen personen, die elk door een eigen burgerlijk recht worden beheerscht ". Kursip dari kami ).

(16) T. 95/287 , 9 Okt. 1907 dan 5 Ag. 1909 .

( 17) T. 143/564 , 26 Djuli 1935 , RvJ Mak. 17 Djan . 1936 .

(18) T. 144/253 , 25 Mrt. 1935 .

(19) T. 155/35 , 13 Des . 1940 .

(20) T. 105/448 , 25 Djuni 1915 .

(21) Lihat atas , h . 109 .

(22) T. 74/148 , HGH 3e kamer , 9 Djan . 1900 .

(23) GH I, h. 11.

, h. 17, 18 . (24) GH I

(25) GH I , h. 38 , 39 .

(26) GH I, h. 121 .

( 26a) Bdgk . Logemɛnn , Het Staatsrecht van Indonesië h. 199 tentang „ eerbiedigende werking " dari peraturan baru : „ De oudere rechtsbetrekkingen blijven intact. Het nieuwe recht zal alleen moeten bepalen hoe voortaan daarin zal kunnen worden ingegrepen " .

(32) T. 138/657 .

(33) Tabel A dibawah ,,ten tweede " No. 28 .

(36) Gemengde huwelijken tusschen Europeesche meisjes en Mohamedaansche Indonesiërs , De Stuw, le jrg . No. 10, 1 Augustus 1930 .

BAB IV. LINGKUNGAN -KUASA -PERIBADI KONKRIT DARI PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN.

Djika kita berpikir „ relativerend " dan ,,concretiserend " setjara berpikir Eggens , maka dalam bab ini kita harus mengupas lebih landjut dan lebih dalam, apakah berhubung dengan relasi perkawinan tjampuran , artinja dari perkataan ,,personen onderworpen aan verschillend recht " dalam beberapa situasi konkrit . Sesudah dalam babIII meminta perhatian untuk beberapa penegasan ketjil mengenai arti perkataan , kembali kita pada pangkal permulaan pembitjaraan .

Dibawah ini akan dibitjarakan lebih landjut dan lebih dalam pelbagai kemungkinan dan persoalan sekitar fihak -fihak jang melangsungkan perkawinan tjampuran . Satu dan lain dengan diberikan tjontoh - tjontoh dari praktek -hukum (rechtspractijk ). Dalam pada itu kita akan mengikuti tjara pembagian jang menurut perasaan kami paling baik dapat dipertanggung -djawabkan setjara historis maupun sistematis. Kami hendak membagi-bagikan uraian kita dalam lima bagian utama :

Perkawinan tjampuran ,,inter -territoriaal " ( ¹)

Perkawinan tjampuran intern -,,nasional " .

A. Perkawinan tjampuran internasional (internationaal ).

B. Perkawinan tjampuran antara-regio (interregionaal ) .

C. Perkawinan tjampuran antara-tempat (interlocaal ).

D. Perkawinan tjampuran antar-agama (interreligieus ).

E. Perkawinan tjampuran antara-golongan (intergentiel ).

A. Perkawinan internasional .

Perkawinan internasional selalu perkawinan tjampuran .

Melihat latar -belakang sedjarah GHR dan mengingat apa jang telah dikatakan diatas tentang ,,quasi internationaal privaatrecht " , sekiranja dapat dipertanggung -djawabkan , bahwa kami mulai dengan bagian ini.

Dalam pasal 10 GHR telah disebutkan perkawinan -perkawinan jang dilangsungkan di luar negeri. Apakah perkawinan -perkawinan antara warga-warga dari pelbagai negeri , dapat pula dianggap sebagai perkawinan tjampuran menurut arti-kata GHR ?

Perkawinan -perkawinan tersebut tegas adalah perkawinan -perkawinan internasional , jang dikuasai oleh hukum perdata internasional . Akan tetapi , pertanjaan timbul apakah perkawinan -perkawinan tersebut djuga termasuk lingkungan -kuasa-peribadi GHR.

Melihat kata-kata jang digunakan dalam pasal 1 GHR, dapat dikatakan , bahwa perkawinan -perkawinan tersebut djuga termasuk dalam istilah itu. Dilihat dari sudut latar belakang dan suasana GHR, seperti telah diuraikan diatas, pun terang , bahwa menurut sedjarah , perkawinan -perkawinan internasional djuga merupakan perkawinan tjampuran menurut GHR. Menurut Kollewijn, Nederburgh pernah sangsikan apakah perkawinan -perkawinan internasional ini djuga djatuh dibawah lingkungan -kekuasaan GHR (²) . Kollewijn sendiri rupanja sangsi untuk menerima berlakunja GHR, hal mana dapat dilihat dari uraian beliau mengenai larangan perkawinan antara Aria dan bukan -Aria dari Nazi-Djerman , jang dihubungkan dengan pasal 7 GHR (3) . Menurut pandangan kami , Mr. Wirjono Prodjodikoro tjondong kepada menerima berlakunja GHR untuk perkawinan internasional , melihat bahwa beliau hendak menganggap azas 2 GHR berlaku untuk segala hal mengenai kedudukan suami-isteri dalam perkawinan internasional ( ¹). Djuga dari dalil jang dipertahankan oleh Lemaire dalam disertasinja (5) , jakni bahwa hubungan hukum perdata antara regio dan hubungan hukum perdata internasional , jang bertalian (aanknopen ) dengan hukum Hindia-Belanda , selamanja djuga bersifat hukum perdata intergentil , dapat kiranja disimpulkan , bahwa beliau ini sependapat dengan kami .

Perkawinan antara warganegara dan orang asing djuga terang adalah perkawinan dari orang -orang jang berada dibawah hukum berlainan .

Dari sebuah keputusan hakim Pengadilan Negeri di Djakarta dari 1 September 1954 (“), ternjata bahwa perkawinan jang dilangsungkan di Cairo antara seorang lelaki warganegara Indonesia dan seorang perempuan warganegara Mesir , berdasarkan pasal 2 dan 10 GHR merupakan perkawinan tjampuran menurut GHR. Pertimbangan -pertimbangan jang penting bagi tindjauan kita ialah sebagai berikut :

,,Menimbang , bahwa kedua belah pihak kawin di Cairo (Mesir) dalam tahun 1937 menurut peraturan dan tjara jang berlaku di negeri itu , dan dengan demikian menurut Hukum internasional perkawinan itu adalah sah ;

Menimbang , bahwa oleh karena penggugat sebagai warga Negara Indonesia asli takluk pada Hukum Adatnja dan tergugat Hukum

Negara Mesirlah tadinja jang berlaku sebelum dia mendjadi isterinja penggugat , menurut pasal 10 dan 2 dari staatsblad 1898 No. 158 , perkawinan itu adalah suatu perkawinan jang disebut ,,gemengd huwelijk" dan oleh karena itu semendjak tergugat mendjadi isteri jang sah dari penggugat , Hukum jang berlaku bagi penggugat djugalah , jaitu Hukum Adat Indonesia , jang berlaku bagi tergugat ;

Dalam hubungan ini menarik perhatian kami suatu perkawinan jang telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Tjatatan Sipil Djakarta pada tanggal 31 Djanuari 1951 antara seorang lelaki Indonesia Nasrani Samuel Abraham Sigarlaki dengan perempuan warga-negara Australia Jean Loveday Dunne . Perkawinan ini telah terdjadi sesuai dengan sjarat-sjarat jang termaktub dalam GHR. Untuk memenuhi keterangan dari fihak isteri seperti dimaksudkan oleh pasal 7 ajat 3 , rupanja telah diserahkan oleh fihak perempuan sebuah keterangan dari Ambassade Australia , bahwa tidak ada keberatan terhadap perkawinan ( jang ternjata ada jang kedua) dari wanita tersebut.

Berhubung tindjauan kita , seperti telah dikatakan , dibataskan pada hubungan -hubungan hukum perselisihan intern , disini tak akan dibitjarakan lebih djauh mengenai perkawinan internasional ini.

Persoalan tentang perkawinan jang terletak dalam lapangan hubungan antara bangsa, membawa kita pada lain bagian jang banjak sedikit mempunjai tjorak itu pula : perkawinan inter - regional .

B. Perkawinan antara-regio .

Djuga perkawinan -perkawinan ini selamanja adalah perkawinan tjampuran . Sebelum tg. 27 Desember 1949 hukum inter -regional ini masih mempunjai arti , tetapi sekarang hanja merupakan sedjarah . (¹) Istilah ini kami tak ingin gunakan untuk Indonesia , walaupun mitsalnja Djawa dan Madura terhadap lain -lain pulau , tidak merupakan wilajahhukum atau lingkungan -hukum (rechts -kringen of rechtsgouwen ), hingga umpamanja dapat kita berbitjara tentang regio . Akan tetapi untuk menghindarkan kekeliruan dengan istilah hukum -antara-regio, jang sekarang sudah merupakan sedjarah, kami tak akan gunakan istilah ini . Bukan maksud kami akan mengadakan kupasan mendalam dari masalah tersebut jang bukan merupakan pokok pembitjaraan dissertasi ini . Disini tjukup sekiranja dengan diberikan beberapa tjontoh sadja, dengan didahului uraian sepatah dua patah.

Seperti diketahui , jang mendjadi dasar dari hubungan hukuminterregional ini antaranja adalah pasal 16 A.B. Bagi kaula -negara Belanda berasal dari Hindia Belanda jang berada di negeri Belanda atau lain djadjahan dari keradjaan Belanda tetap berlaku hukum mengenai ,,staat en bevoegdheid " (kalimat 1) jang berlaku baginja di Hindia Belanda , ketjuali bilamana ia ini bertempat tinggal dan menetap di negeri perantauan tersebut , dalam hal mana berlaku hukum setempat (kalimat 2) . Karenanja , mungkin terdjadi perkawinan -perkawinan tjampuran . Sebagai tjontoh : perkawinan antara orang Indonesia jang bertempat tinggal dan menetap di negeri Belanda jang hendak kawin , setjara diwakilkan kepada orang Indonesia jang bertempattinggal dan menetap di Indonesia (8) ; antara orang Belanda jang setjara sambil -lalu berada di Indonesia dan kawin dengan orang Belanda pula jang bertempat tinggal dan menetap di Indonesia .

Sesudah memberikan gambaran dari perkawinan -perkawinan tjampuran jang disebabkan karena hubungan dengan ,,luar negeri" , tibalah kita pada uraian tentang perkawinan -perkawinan tjampurandalam -alam-negeri sendiri .

C. Perkawinan tjampuran antara-tempat.

Sebagai pembukaan dari bagian ini , perlu kami mengemukakan pendapat Kollewijn mengenai perkawinan antara kaula -negara dan kaula -swapradja , jang mempunjai latar -belakang sedjarah dalam hukum berhubung dengan luar negeri . Menurut beliau pada tjatatan dibawah suatu keputusan RvJ Semarang tahun 1934 ( 9) maka dalam menentukan apakah untuk perkawinan antara kaula -swapradja dengan kaula -negara jang dilangsungkan di daerah swapradja , jang semula memperoleh status jang belakangan , perlu kita memperhatikan apakah fihak lelaki atau fihak perempuan jang mendjadi kaula -negara. Djika fihak perempuan jang mendjadi kaula -negara , jang berlaku ialah hukum -swapradja . GHR tak berlaku , djadi pasal 2 GHR djuga tidak .

Fihak perempuan tidak mendjadi kaula -negara , ketjuali djika dalam hukum swapradja berhubung dengan perkawinan tjampuran terdapat suatu peraturan dikeluarkan oleh swapradja itu sendiri , jang menetapkan bahwa sang isteri mengikuti status sang suami . Djika sebaliknja fihak perempuan mendjadi kaula -swapradja dan fihak suami adalah kaula -negara , maka fihak perempuan ini memperoleh status dari sang suami . Benarlah pertimbangan RvJ bahwa pasal 2 tidak mempunjai kekuatan hukum di daerah swapradja , akan tetapi dilupakannja , suatu hal jang penting . Adalah benar bahwa GHR tidak

berlaku di daerah tersebut, akan tetapi tidak mempunjai kekuatan124 berlaku itu hanja „,uit eigen hoofde " . Peraturan tersebut dapat memperoleh kekuatan -hukum berdasarkan ,,, hukum intergentil tak tertulis ", bahwa hukum fihak lelakilah jang berlaku pada perkawinanperkawinan tjampuran , demikian Kollewijn. Dalil jang belakangan ini rupanja tak dipertahankan terus setjara konsekwen oleh beliau , mengingat bahwa kemudian ( 10) diadakan pengetjualian bagi perempuan -perempuan bukan -Indonesia -kaula -negara jang menikah dengan lelaki Indonesia -kaula -swapradja . Walaupun menurut hukum swapradja pihak lelaki , pada umumnja sang isteri tidak mengikuti status sang suami , dalam hal jang mengakibatkan pembahagian golongan -rakjat , azas tertera dalam pasal 2 GHR dianggap berlaku .

Anggapan Kollewijn ini telah dibentangkan lebih landjut dalam karangan ,,Huwelijk en onderhorigheid " (¹¹).

Menurut beliau dalam memandang hubungan perkawinan antara kaula -negara dan kaula -swapradja , harus kita memisahkan dengan tegas antara dua bagian . Jang pertama ialah perkawinan -perkawinan jang dapat mengakibatkan perubahan golongan suku-bangsa , menurut pasal 163 I.S. Umpamanja perkawinan antara lelaki Tionghoa dengan perempuan Indonesia kaula -swapradja , perkawinan antara lelaki Indonesia kaula -swapradja dengan perempuan Tionghoa , antara lelaki Indonesia kaula -swapradja dengan perempuan Eropah . Pada perkawinan -perkawinan sematjam ini , selain masuk golongan rakjat (mendjadi bumiputera ) fihak perempuan pun memperoleh kekaulaan (mendjadi kaula -swapradja ) dari sang suami . Bagian kedua ialah jang terdjadi dalam golongan -rakjat (bevolkingsgroep ) bumiputera sendiri . Dalam bagian ini peralihan golongan rakjat tidak mendjadi pembawaan dari pernikahan . Disini ada dua kemungkinan jang masing-masing mempunjai akibat hukum berlainan . Diatas sudah diuraikan , bahwa menurut Kollewijn kita harus memperhatikan apakah fihak lelaki atau fihak perempuan jang mendjadi kaula -negara , tetapi diatas tadi tidak diadakan perbedaan antara perkawinan -perkawinan jang mengakibatkan perubahan golongan -rakjat dan pernikahan dalam golongan -rakjat bumiputera sendiri . Kami akan meneruskan pemandangan Kollewijn :

Apabila fihak lelaki jang mendjadi kaula -negara , djadi dalam hal bahwa seorang lelaki Indonesia kaula -negara (disebabkan ia ini adalah pegawai negeri bumiputera , atau seorang buruh jang bekerdja dibawah poenale sanctie , vide pasal 7 ajat 3 Zelfbestuursregelen 1938 , S. no . 529) kawin dengan seorang perempuan Indonesia kaula -swapradja , maka GHR jang berlaku . Pada waktu ada perselisihan antara hukum lelaki dan hukum perempuan , maka hukum dari fihak lelaki

jang harus diutamakan (voorrang ). Ini , berdasarkan hukum inter125 gentil tak tertulis , jang sesuai dengan peraturan jang berlaku untuk orang Eropah, Timur Asing dan kaula -negara bumiputera , tertera dalam pasal 2 GHR (12) dan dapat dikatakan hampir sama sekali selaras dengan faham -faham tentang hubungan suami-isteri antara kalangan kaula -swapradja bumiputera . Pengetjualian hanja terdapat dalam beberapa daerah dimana fihak perempuan jang menentukan suasana -pamili .

Apabila fihak perempuan Indonesia jang mendjadi kaula -negara , maka GHR tidak berlaku , dan sang isteri tidak mengikuti status dari sang suami . Fihak isteri tetap kaula -negara .

Demikian pokok -pokok uraian Kollewijn, jang sajang sekali tidak dapat kami ikuti sepenuhnja .

Kita telah melihat bahwa menurut Kollewijn, seorang perempuan bukan bumiputera (Eropah , Tionghoa , Arab) kaula -negara jang menikah dengan lelaki bumiputera kaula -swapradja , mendjadi kaulaswapradja dan bumiputera pula . Akan tetapi tudjuan utama dari anggapan, bahwa seorang perempuan Indonesia kaula -negara , tidak dengan begitu sadja ,,buiten-wettelijk " walaupun GHR bagi perempuan tersebut sebelum perkawinannja adalah ,, wet" mengikuti status - dari suaminja kaula -swapradja , hanja ialah kehendak untuk melindungi kepentingan -kepentingannja , jang ia tetap pegang karena memegang terus statusnja sendiri . Tetapi , apakah kepentingankepentingan dari perempuan -perempuan bukan -Indonesia kaula -negara, jang dalam hal-hal sosial , kulturil dan juridis akan berbeda lebih banjak lagi daripada fihak suami mereka, tidak sepatutnja memperoleh perlindungan pula , dengan menentukan bahwa ia ini tetap memegang statusnja sendiri ? Kami lihat disini suatu tjara mengukur dengan dua matjam ukuran , pertama antara lelaki kaula -negara dan kaula -swapradja , dan kemudian antara perempuan bumiputera dan bukan -bumiputera . Tjara ,,met twee maten meten ", pasal 2 GHR jang mengutamakan hukum sang suami terhadap hukum fihak isteri , dituruti dalam segala hal , terketjuali satu , jakni pada waktu perempuan bumiputera kaula -negara harus dilindungi . Kami dapat menjetudjui pengetjualian -pengetjualian , jang dapat dikatakan menetapkan sesuatu dalil , kami dapat menjetudjui ,, nuance" terhadap ,,generalisering" . Akan tetapi segala sesuatu ini hanja dengan alasan -alasan jang dapat diterima. Lebih-lebih pendapat kami ini harus dikemukakan , mengingat bertambahnja perkawinan -perkawinan tjampuran intergentil dan semakin berkurangnja perkawinan -perkawinan tjampuran interlokal antara kaula -negara dan kaula -swapradja , disebabkan hapusnja swapradja -swapradja ( 13), atau ,,uitholling " daripada kekuasaan -hukum mereka, chususnja dalam lapangan peradilan , jang diganti dengan peradilan -Negara (Landsrechtspraak ), ditugaskan untuk menggunakan hukum -adat, jang dalam lapangan hukum -perdata demikian tak menghiraukan batas-batas swapradja , hingga hanja untuk satu lingkunganhukum -adat (adatrechtskring ) Van Vollenhoven mengikuti dalam pokoknja batas -batas daripada i.c. masih empat swapradja : jakni ,, de Vorstenlanden " !

Dengan pokok pikiran ini sebagai latar belakang harus kita menindjau keputusan -keputusan Hakim jang telah dan akan dibitjarakan mengenai perkawinan antara kaula -negara dan kaula -swapradja .

Melihat jurisprudensi mengenai hal ini , lantas menarik perhatian kami keputusan dari RvJ Semarang tahun 1934 , ( 14) Seorang wanita jang rupanja adalah kaula -negara , bernama M. A .J. alias M. Ng. P. Alias K. Alias Genoveva Maria K. telah dituntut karena bigamie , disebabkan telah kawin dengan R. Ng. J. seorang keluarga tingkatan ketiga dari almarhum Sultan Djokja ke-VI , sedangkan perkawinannja jang telah dilangsungkan dihadapan paderi , dengan Mattheus Ng. M. , belum diputuskan . Oleh karena Landraad Djokja telah menjatakan dirinja tak berkuasa disebabkan perkawinan terdakwa dengan seorang keluarga Sultan dan sebaliknja Pengadilan Kraton Darah Dalam Djokjakarta , telah menjatakan dirinja pula tidak berkuasa mengadili , disebabkan perkawinan antara terdakwa dengan R. Ng. J. batal adanja , berdasarkan pertimbangan bahwa tak ada seorang perempuan , dimana pun djuga , jang dapat mempunjai dua suami, maka perkara ini mendjadi perselisihan jurisdiksi jang harus diputuskan oleh RvJ Semarang . Dalam memorie dari O.v.J. jang berharga untuk ditjatat disini , telah dikemukakan pendirian bahwa perkawinan jang kedua dari terdakwa itu tidak batal adanja, akan tetapi hanja ,,dapat dibatalkan " (vernietigbaar ), oleh karena mana Pengadilan Kraton Darah Dalam adalah jang berhak . Beliau mengemukakan bahwa dalam hal sengketa dapat dikatakan telah terdjadi suatu perkawinan tjampuran . Kedua suami isteri sebelum perkawinan mereka tunduk pada hukum jang berlainan .

Tidak diturutinja apa jang tertera dalam pasal 6, 7 GHR, tidak membikin perkawinan tersebut karena -hukum (van rechtswege ) batal . Hal ini adalah sesuai dengan apa jang telah dikemukakan Kollewijn. (15).

Oleh penuntut-umum telah diambil sebagai tjontoh suatu peristiwa jang telah terdjadi dalam prakteknja di tahun 1932. Seorang perempuan Eropah dengan tergesa -gesa telah kawin dalam daerah swapradja sedikit diluar Medan , dengan seorang Indonesia , dengan maksud untuk menghindarkan suatu pengenjahan (uitzetting) dari Indonesia . Akan tetapi perempuan tersebut pada waktu itu berada dalam hubungan perkawinan dengan seorang Eropah . Peraturan -peraturan imigrasi atas mana hendak disandarkan pengenjahannja , adalah peraturan -peraturan Eropah . Sekarang timbul pertanjaan apakah perempuan tersebut adalah seorang Eropah atau seorang Indonesia . Kollewijn dalam sebuah fatwa , berpendirian , bahwa perkawinan jang kedua itu , tidak dengan sendirinja karena hukum batal adanja . Perempuan tersebut adalah seorang Indonesia , selama perkawinan kedua tersebut, tidak dimintakan pembatalannja . Berhubung dengan hal ini, O.v.J. telah minta pembatalannja dihadapan Raad Agama .

Baru sesudah hal ini tertjapai , dapat dilandjutkan pengenjahan dari perempuan tersebut , jang sementara ini telah mendjadi orang Eropah kembali . Peristiwa ini ada tjukup interessant sebagai tjontoh betapa pentingnja perkawinan tjampuran ini sebagai alat untuk dapat menjelundupkan pelbagai peraturan hukum . Meneruskan pula dengan tindjauan dari O.v.J. tersebut dapat ditjatat bahwa beliau mendasarkan pendiriannja atas pokok -pokok pikiran jang tertera dalam 85 , 86 jo . 27 BW. RvJ dalam putusannja telah menjetudjui pendirian OvJ dan menetapkan bahwa Pengadilan Kraton Darah Dalam -lah jang berkuasa mengadili . Oleh Pengadilan Kraton tersebut terdakwa kemudian telah dihukum 3 tiga bulan pertjobaan karena bersalah telah melakukan bigami .

Selain daripada keputusan tersebut berharga sebagai tjontoh dari perkawinan antara kaula -negara dan kaula - swapradja , perkara ini pun meminta perhatian karena hubungan antara agamanja di dalam kalangan Indonesia sendiri . Persoalan ini akan dibitjarakan lebih landjut dibawah ( 16).

Menurut Kollewijn seperti diatas sudah dibentangkan , maka dalam hubungan antara kaula -negara dan kaula -swapradja dalam golongan rakjat bumiputera sendiri , harus kita memperhatikan apakah fihak lelaki atau fihak perempuan -lah jang mendjadi kaula -negara .

Menurut ,, hukum intergentil tak tertulis " , hukum dari fihak lelaki jang harus berlaku , demikian didalilkan oleh Kollewijn. Kami sangsikan apakah sudah dapat dikatakan ada hukum intergentil tak tertulis sedemikian . Bukankah pengetahuan kita tentang hukum intergentil tak tertulis , hanja dapat diperoleh dari keputusan -keputusan , dan satu keputusan sadja, belum merupakan hukum -positip untuk lain2 orang ketjuali fihak -fihak jang bersangkutan , seperti djuga menurut peribahasa Belanda ,,één zwaluw nog geen zomer maakt” , ketjuali bagi mereka jang telah melihat burung lajang - lajang itu , dan bagi siapa kesimpulan jang musim -panas sudah mulai , telah memperoleh kekuatan128 mejakinkan (geldingskracht ). Menurut Ter Haar ( 17), keputusan -keputusan itu harus sama bunjinja dalam hal-hal jang mempunjai arti juridis sama ( juridisch relevante gelijke gevallen) .

Dalam keputusan jang dibitjarakan ini, dapat dikatakan bahwa perkawinan kedua jang kelihatannja telah dilangsungkan menurut hukum fihak lelaki , tetap dapat dianggap sebagai sjah sementara belum diminta pembatalannja .

Sekarang kita tiba pada bagian dimana pendapat-pendapat para ahli hukum dan jurisprudensi memperlihatkan pertentangan . Kita akan mempersoalkan bagaimanakah perkawinan -perkawinan dalam golongan-rakjat Indonesia sendiri , tetapi dengan perbedaan tempat (interlokal ) atau perbedaan agama ( interreligieus ) termasuk istilah pasal 1 GHR . Kami akan mulai dengan membentangkan pendapat para sardjana hukum mengenai hal ini.

Selandjutnja akan diberikan kesan dari pendirian -pendirian dalam jurisprudensi .

a. Pendapat sardjana hukum .

Mula-mula harus dikemukakan bahwa ada dua anggapan jang satu dengan lain bertentangan mengenai soal ini. Anggapan pertama adalah jang ,, luas" dan mempunjai pengikut -pengikut terbanjak (aa). ini Jang lain adalah jang ,, sempit" (bb). Disamping kedua aliran ada manfaatnja pula untuk menguraikan pendirian jang dapat dikatakan berada ditengah -tengah kedua aliran ini ( cc ). Sesudah itu pendirian kami menjusul (dd ). Menurut kesan kami pendirian ketiga ini setjara tegas telah diadjukan oleh Van Hasselt dalam dissertasi ( 18 jang sudah ) disebut diatas .Dalam bab I telah kami menjinggung pula perbedaanperbedaan ini .

Sekiranja perlu ditjatat lebih landjut , bahwa masalah perkawinan antara -tempat atau antar -agama , hanja mempunjai arti bagi fihakfihak jang termasuk golongan rakjat Indonesia dan Timur -asing -bukanTionghoa sadja . Hal ini disebabkan karena hukum jang berlaku untuk golongan Eropah dan Tionghoa sedjak S. 1917/129 jo S. 1924 / 557 , tak mengenal perbedaan -perbedaan berhubung dengan berlainan tempat tinggal atau keagamaan . 19 ( )

jang aa( ) ,, luas ”.

1. Pendirian jang luas dan menghitung perkawinan antara golongan rakjat Indonesia sendiri ,baik jang berbeda hukumnja karena berlainan tempat maupun karena agama , pertama -tama telah dianut oleh Panitya

Negara jang merantjangkan GHR. Benar oleh Panitya Negara tersebut di suatu bagian hanja telah dibitjarakan dengan sedemikian banjak perkataan tentang perkawinan -perkawinan antara orang-orang dari golongan -bangsa (20) (landaard ) jang berlainan . Tetapi ditempat lain Panitya Negara tersebut telah membitjarakan pula tentang perempuan bumiputera jang hidup dibawah hukum matriachaat (21). Hal ini telah ditegaskan pula di tempat lain dimana telah dibentangkan tentang perkawinan antara lelaki jang berada dibawah hukum matriarchaal dengan perempuan jang mempunjai keadaan hukum berlainan (,,anderen rechtstoestand " ) (22). Dalam bagian lain pula telah diuraikan tentang berlakunja GHR untuk ,, semua perkawinantjampuran , djuga antara orang-orang Islam dan bukan -Islam ” (23) . Kollewijn pun - pada waktu menjambut Mr. W. G. Koster dalam perdebatan tentang prae-advies beliau mengenai ,,De onderwerping voor een bepaalde rechtshandeling " , sudah menegaskan bahwa perkawinan antara golongan -rakjat oleh Panitya -Negara tersebut , hanja dimaksudkan sebagai tjontoh2 (24) daripada perkawinan tjampuran , sedangkan dikemukakan pula oleh beliau , bahwa dengan setjara luas (,, ruim ") oleh Panitya tersebut telah dibitjarakan tentang perkawinan -perkawinan antara orang -orang jang berada dibawah hukum berlainan . Disini belum dipersoalkan apakah pengluasan ini hanja terbatas kepada perkawinan antar-agama atau harus dianggap meliputi pula pernikahan -pernikahan antaratempat dalam golongan Indonesia sendiri . Soal ini akan mendjadi pokok pembitjaraan dibawah ini (25).

Di fihak lain sedari dahulu sudah disinjalir adanja perbedaan faham antara undang-undang dan praktek .

2. Nederburgh dalam karangannja tentang ,,Eenheid of meerheid van recht voor Ned .-Indië " (26) sudah mengatakan bahwa penglaksanaan daripada kata-kata Undang -undang jang demikian luas ini tentu akan sangat terbatas , walaupun ahli hukum tersebut adalah salah seorang pemuka jang paling utama dalam mempertahankan interpretasi luas dari pasal tersebut sebagai satu -satunja jang tepat. (27). Memandang segala sesuatu dari sudut pendiriannja jang luas ini, Nederburgh telah melemparkan ketjaman -ketjaman atas pelbagai pandangan dari Panitya Negara tersebut . Panitya hanja memperhatikan empat ,, categoriën" penduduk :

pertama golongan Eropah dan jang dipersamakan dengan mereka ,

kedua golongan bumiputera di seluruh Indonesia ,

ketiga golongan Tionghoa di Djawa dan Madura , ke-empat golongan Arab dan lain -lain orang jang dipersamakan dengan bumiputera di Indonesia (28).

Djadi, menurut pendapat Nederburgh Panitya Negara tidak tjukup mengemukakan sebagai perkawinan tjampuran , pernikahan antara orang-orang Arab dan perempuan Tionghoa jang berada di luar Djawa dan Madura , antara orang Bali dengan seorang Dajak , sedangkan sebaliknja pernikahan seorang Tionghoa dari Djawa dengan perempuan Tionghoa dari Kalimantan dianggap sebagai perkawinan tjampuran . Oleh Nederburgh telah di tegaskan pula bahwa daftar -daftar jang disadjikan dalam Kolonial Verslag (29), mengenai djumlah perkawinan tjampuran dalam tiaptiap tahun, hanja memperhatikan perkawinan -perkawinan antara lelaki Eropah dengan empat matjam perempuan bukan -Eropah (Indonesia -Nasrani dan bukan Nasrani , Tionghoa -Nasrani dan bukan Nasrani ) dan antara perempuan Eropah dengan lelaki bukan Eropah jang tidak diperintjikan lebih djauh . Hal ini oleh beliau dianggap bertentangan dengan maksud dan tudjuan jang njata dari Panitya Negara jang merantjangkan GHR. Angkaangka ini djauh lebih sedikit daripada djumlah perkawinan jang sebenarnja adalah tjampuran . Kita melihat disini suatu pertentangan jang njata antara Undang -undang dan praktek . Dan siapa jang mengenal Nederburgh dengan tjitatjitanja akan suatu „ algemeen Landsrecht " (30), tentu akan faham bahwa menurut penulis tersebut , perbaikan hanja dapat diperoleh dengan menudju kearah tjita - tjitanja itu . Ada manfaatnja untuk mensitir disini kata-katanja jang typisch sekali bagi keadaan di Hindia Belanda waktu itu ,,Men vindt hier een sprekend voorbeeld , hoe de onbruikbaarheid eener wettelijke bepaling in Indië jarenlang bedekt kan blijven , doordat men eenvoudig de hand licht bij haar toepassing of haar negeert " . Kami dapat menambahkan dengan penuh kepastian bahwa kesan-kesan jang disebutkan Nederburgh ini, djuga tjotjok sekali untuk menggambarkan keadaan di Indonesia waktu sekarang ini (31) jang tak berlainan banjak dari umpamanja Negeri Tiongkok pada waktu dimulai dengan perundang -undangan baru modern .

Akibat daripada ini ialah bahwa banjak perkawinan dilangsungkan setjara tidak -sjah dan dapat terdjadi bahwa bilamana ada seorang jang mengenal Undang -undang serta mempergunakannja , akan menghasilkan pelbagai kebimbangan dan kekatjauan dalam perkara -perkara mengenai harta-harta peninggalan , sjahtidaknja anak-anak dsb. , demikian Nederburgh .

Dalam Tjatatannja atas GHR Nederburgh pun sudah mengesankan bahwa pembuat-undang-undang kurang menginsjafi akibatakibat dari pada definisi perkawinan tjampuran jang luas (32). Pega131 wai-pegawai Burgerlijke Stand akan kurang sempat untuk dapat melaksanakan peraturan itu sesuai dengan maksudnja (33) . Dalam pendjelasan tentang GHR telah diambil oleh Nederburgh sebagai tjontoh perkawinan antara orang2 sesama bumiputera seperti orang-Djawa , Bugis , Bali, Papua , Dajak , Minangkabau dan Indonesia -Nasrani , antara seorang Batak-Keristen dan Batak -bukan -Keristen (34) dan ditundjuk pada perbedaan hukum seorang Djawa di Pasuruan dan seorang Tengger dari residensi tersebut pula . Menurut beliau dalam hubungan ini, dengan istilah ,,landaard " , dari GHR, diartikan ,, rechtsgroep" (35).

2. Carpentier Alting, mula2 setjara diam -diam, telah menganut pendirian jang luas (36), kemudian dalam tahun 1913 beliau telah mengutarakan dengan sedemikian banjak perkataan anggapannja ini, waktu ia berbitjara tentang perkawinan antara seorang Djawa -Keristen dengan seorang Djawa Islam ( interreligieus ) dan tentang perkawinan seorang Melaju dengan seorang Makassar (interlocaal ) (37), sedangkan pada achirnja dalam tjetakan kedua dari ,,Rechtsbedeeling "- nja , beliau telah menganggap soal ini tak penting lagi , karena dalam praktek telah mendjadi tetap , bahwa jang dianut ialah anggapan jang sempit (38).

4. Dari uraian van Hasselt orang memperoleh kesan seolah-olah Carpentier Alting dalam tjetakan pertama dari „ Rechtsbedeeling "-nja hanja meluaskan pengertian istilah perkawinan - tjampuran kepada hubungan -hubungan interreligieus , sedangkan sebenarnja, seperti telah dikatakan tadi , jang ditegaskan oleh beliau , bukan hanja mengenai perkawinan antara ,, een christenjavaan met een mohamedaansche landgenoote ", tetapi pula tentang ,, een Maleier met een Makassaarsche " . Selandjutnja dalam bab I telah kami tegaskan bahwa memang dalam praktek dari pendjabat -pendjabat Tjatatan Sipil pada umumnja perkawinan interlokal dan interreligieus dalam kalangan Indonesia sendiri tidak dilaksanakan sesuai dengan sjarat-sjarat termaksud dalam GHR. Akan tetapi disitu sudah disinjalir bahwa segala sesuatu bergantung dan ber -variasi sesuai dengan anggapan daripada pendjabat -pendjabat masing-masing jang sedang bertugas , pada waktu dilangsungkannja pernikahan . Telah dikemukakan dengan mengambil tjontoh dari suatu perkawinan antara seorang lelaki Indonesia Nasrani dengan perempuan Indonesia -Islam jang didjadikan lampiran dissertasi ini , bahwa umpamanja pendapat dari Pegawai Tjatatan Sipil DjakartaRaya jang pada waktu garis-garis ini ditulis memangku djabatan tersebut, G.M. Manuputty , ialah bahwa perkawinan interreligieus adalah perkawinan tjampuran menurut GHR. Mengenai perkawinan interlokal dalam kalangan Indonesia sendiri , sampai begitu djauh dalam praktek kurang diperhatikannja , satu dan lain berhubung dengan kenjataan bahwa perkawinan -perkawinan sedemikian pada umumnja tidak sampai masuk lingkungan kewadjibannja . Cowan djuga telah mengemukakan bahwa GHR dalam praktek tak dianggap berlaku untuk perkawinan -perkawinan interlokal (39). Mengingat akan halhal ini , kami pun dapat mengikuti utjapan Nederburgh , bahwa Panitya Negara jang menghasilkan GHR , pada waktu membuat Rantjangannja , tidak tjukup menginsjafi luas dan dalamnja istilah 1 GHR (40) . Lemaire pun telah memberitahukan tentang diketemukannja suatu akta, jang menerangkan bahwa pegawai Tjatatan Sipil Malang dalam 1929 telah mengawinkan seorang Indonesia -Nasrani dengan seorang Indonesia Islam . Djuga diuraikannja tentang pemberitahuan dari fihak zending (41), bahwa di daerah Modjowarno , di Djember dan Probolinggo perkawinan Keristen Islam dengan menenuhi sjarat-sjarat GHR dilangsungkan menurut hukum fihak lelaki- Keristen di kantor Assisten-residen (42). Sebaliknja dikabarkan pula olehnja , bahwa pernah kedjadian bahwa pegawai-pegawai Burgerlijke Stand di Modjokerto dan Surabaja , menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Keristen dan Islam . Pendirian Direktur Djustisi seperti ternjata dari suratnja ttg . 13 Mei 1930 jang dilampirkan pada dissertasi Lemaire , pun dengan tegas menjatakan bahwa perkawinan antara Keristen dan Islam adalah perkawinan tjampuran menurut GHR (4³).

Akan tetapi walaupun benar bahwa Panitya Negara kurang menginsjafi luas-nja kata-kata dalam istilah jang digunakannja , namun kami tidak dapat mengikuti pendapat van Hasselt se -olah -olah karenanja , berhubung tidak ,,wenselijk ” -nja (44) interpretasi jang luas dalam praktek , perkawinan -perkawinan interlokal dalam golongan rakjat bumiputera , dikesampingkan begitu sadja seperti tidak dikehendaki oleh pembuat-undang-undang . Hal ini akan kami bitjarakan lebih landjut dibawah (45).

5. Menurut Lemaire (46), van den Berg jang penting untuk diketahui pendapatnja karena mendjabat sekretaris dari Panitya Negara sefaham dengan Nederburgh (47). Akan tetapi van Hasselt (48) menganggap kata-kata jang digunakan oleh van den Berg kurang terang, berhubung beliau hanja menulis bahwa maksud GHR bukan se-matamata untuk memetjahkan bentrokan -bentrokan antara orang Eropah dan Indonesia .

6. Menurut Lemaire (49) pula , maka Kollewijn (50) djuga berpendirian bahwa GHR harus berlaku untuk perkawinan antara orangorang dari golongan -bangsa (landaard ) jang sama , jang berada dibawah hukum berlainan . Panitya Negara hanja memberi tjontohtjontoh dengan mengemukakan perkawinan -perkawinan antara bangsa-bangsa berlainan , berhubung tjontoh - tjontoh ini adalah jang paling njata . Tidak dinjatakan adanja perbedaan dalam hal ini antara perkawinan -perkawinan interlokal dan interreligieus . Van Hasselt (51) kali ini djuga menerangkan bahwa utjapan -utjapan dari Kollewijn tadi hanja mengenai perkawinan -perkawinan interreligieus . Kami tidak dapat mengikuti pendapat Van Hasselt jang belakangan ini . Menurut hemat kami adalah njata bahwa Kollewijn lebih tjondong kepada pendapat jang ,,luas" dengan mengakui pula bahwa perkawinan interlokal dalam golongan rakjat termasuk pula dalam lingkungan GHR. Bukankah dalam tjatatan atas keputusan RvJ Semarang tahun 1934, jang dikupas diatas tadi (52) telah digunakan oleh beliau dengan tegas , kata-kata tentang ,,het voor alle europeanen en vreemde oosterlingen en voor de inlandse landsonderhorigen geldende beginsel van meergenoemde Regeling (art. 2)" ? Bahwa pendirian ini kelak telah berubah , kami tidak mengetahui .

7. Lemaire sendiri dengan tegas menganut pendirian jang seluasluasnja : GHR berlaku baik untuk perkawinan -perkawinan interlokaal maupun untuk perkawinan -perkawinan interreligieus , dalam sesuku golongan bangsa, asal sadja perbedaan daerah atau agama ini membawa pula berlainannja hukum untuk masing-masing fihak .

jang ,,sempit” . (bb).

1. Di fihak lain terdapat ahli -ahli jang membela pendirian jang sempit dari istilah perkawinan tjampuran . Pertama -tama harus disebut disini van Vollenhoven , karena beliau adalah ahli hukum adat Indonesia jang terpandai , dan pula karena sardjana ini adalah jang paling tegas dalam pendirian tak menjetudjui GHR, jang disebut beliau suatu ,,legislatieve misbaksel ”. Sikap van Vollenhoven terhadap GHR disebabkan terutama karena dalam beberapa pasal diutarakan sikap penguasa pada waktu itu, jang hendak menganggap segala apa jang berasal dan berakar di negeri ini , sebagai rendahan dan hanja bersifat - sementara ,,gelaten ” (5³ ), · · jang dikutukinja , karena kesan ,,gunstige concessie van tijdelijken aard" timbul pula dalam susunan pasal 10 dimana digunakan perkataan -perkataan ,,,in een gedeelte waar het Inlandsch zelfbestuur nog bestaat " (54). Perlu ditegaskan bahwa baik untuk perkawinan interreligieus (55) maupun untuk perkawinan interlokal van Vollenhoven menganggap GHR tidak berlaku (56) .

2. Selandjutnja Winckel (57) djuga menganut pendirian jang sempit. Walaupun kata² jang digunakan adalah luas, menurut pendapat beliau , Panitya Negara tidak bermaksud untuk djuga menghitung perkawinan antara orang -orang Indonesia -Keristen dan Islam termasuk dalam istilah tersebut. Bukankah susah untuk mengatakan bahwa sang isteri mengikut status sang suami , bilamana kedua -duanja adalah dari satu golongan bangsa jang sama , demikian penulis itu . Lemaire (58) dan van Hasselt (59) sudah mengemukakan dengan tepat, bahwa argumen tersebut sangat lemah .

(cc) jang ,,setengah -luas-setengah -sempit”

Disamping kedua pendirian jang luas dan jang sempit ini, masih ada pendirian ketiga jang pada pokoknja dapat disebut adalah ,,setengah-luas-setengah -sempit" . Pendirian ini dianut oleh van Hasselt . Oleh beliau dikemukakan bahwa kalau perkawinan interreligieus termasuk istilah perkawinan tjampuran , maka tak demikian dengan perkawinanantara tempat. Pendirian ini didasarkan terutama atas pertimbangan , bahwa adalah tidak ,,wenselijk ” untuk menganggap perkawinan interlokal berada pula dibawah GHR. Untuk selandjutnja , pendirian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dari praktek jurisprudensi pun ternjata para hakim tidak mengakui berlakunja GHR untuk perkawinan interlokal . Kami tidak dapat menjetudjui pendirian van Hasselt ini , berdasarkan pertimbangan -pertimbangan , bahwa pertama-tama tidak pada tempatnja untuk menafsirkan segala sesuatu jang sudah tertera dalam Undang -undang menurut kehendak -hati (,, wenselijkheid ”) belaka, bertentangan dengan kata-kata tegas jang digunakan dalam interpretasi otentik dari pembuat undang -undang , sedangkan untuk selandjutnja kami harap dapat menundjukkan bahwa pendirian van Hasselt mengenai keputusan-keputusan Hakim jang disebutnja , tidak sama sekali benar adanja . Berturut -turut akan kami tjoba menerangkan lebih djauh hal ini.

(dd) Pendirian kami .

1. Melihat kata2 jang digunakan dan maksud dari pembuat GHR, seperti telah diuraikan diatas, kami berpendapat bahwa pendirian jang seluas - luasnja adalah jang paling tepat , walaupun kami insjaf bahwa pembuat-undang-undang memang kurang mempertimbangkan akibat² daripada kata-kata istilah jang digunakannja . Kami menganggap kata-kata jang digunakan dalam pasal 1 GHR tjukup tegas untuk dengan tak ragu-ragu menganggap semua perkawinan antara orang -orang jang di Indonesia berada dibawah hukum berlainan (6º) sebagai perkawinan tjampuran . Dalam pada itu kami tidak hendak mengadakan perbedaan antara perkawinan interlokal di satu fihak dan perkawinan interreligieus di lain fihak, Karenanja kami tidak se-faham dengan van Hasselt , bahwa GHR harus dianggap berlaku hanja bagi perkawinan -perkawinan interreligieus . Kami tidak dapat mengikuti

pendirian beliau , bahwa dalam hal ini kita harus melihat pada „ wen135 selijkheid ” dari masuk - tidaknja sesuatu perkawinan dibawah lingkungan kekuasaan peraturan tertentu . Kami rasa ,,wensen ” ini sebaiknja disediakan untuk suatu ius constituendum . Benar kami tidak dapat meniadakan kenjataan bahwa dalam praktek ada pendapat-pendapat berlainan dari pelbagai instansi-instansi pemerintah , jang ditugaskan melangsungkan perkawinan -perkawinan , dan terdapat pertentangan pendirian antara keputusan2 hakim (6a). Akan tetapi kami merasa tidak dapat meloloskan diri dari perkataan -perkataan jang tegas luas dari pasal 1 GHR dan dari anggapan Panitya Negara pembuat GHR itu , jang menurut hemat kami sudah djelas menganut pendirian luas pula , dimana mereka telah bitjara sampai dua kali tentang keadaankeadaan di beberapa bagian Indonesia , dimana fihak perempuan hidup dibawah keadaan hukum matriarchaal jang berlainan dari pada lelaki , jang hidup dibawah stelsel patriarchaal dan tentang perkawinan antara lelaki jang berada dibawah hukum matriarchaal dengan seorang perempuan jang berada dalam ,, andere rechtstoestand" .

Disini perlu sekiranja ditjatat , bahwa Supomo menganggap pendirian , jang menghitung perkawinan antar-agama termasuk perkawinan tjampuran dan perkawinan antara tempat tidak adalah ,,niet consequent" (6ºb).

2. Pendirian pembuat Undang -undang ini , djuga telah njata dari apa jang telah dikemukakan oleh Direktur Djustisi dalam sebuah nota dari tahun 1931 (61) jang disusun atas permintaan nasehat dari Menteri Djadjahan , berhubung dengan desakan anggauta Perwakilan Rakjat Belanda , untuk mengadakan peraturan mengenai perkawinan tjampuran antara Keristen dan bukan -Keristen . Menurut Nota tersebut, dengan istilah ,,perkawinan tjampuran ” harus diartikan tiap2 perkawinan antara fihak -fihak jang di Indonesia berada dibawah hukum berlainan . Satu peraturan chusus tak dianggap perlu . Dari pemakaian perkataan ,,tiap " perkawinan ini , tanpa tambahan apa-apa dapat ditarik kesimpulan , bahwa tidak dibikin pengetjualian terhadap perkawinan -perkawinan interlokal . Pendirian Direktur Djustisi ini kemudian telah ditetapkan dalam HOCI (pasal 75 ).

Lebih landjut perlu sekiranja diperingati disini , bahwa menurut pendapat para ahli hukum jang tetap, seperti telah diuraikan diatas , perkawinan -perkawinan antara kekaula -an (huwelijken naar interonderhorigheidsrecht ) pasti merupakan perkawinan -perkawinan tjampuran .

Perkawinan -perkawinan ini menundjukkan kepada penentuan territorial , seperti djuga halnja dengan perkawinan interlokal (,,huwelijken naar interrechtskringen " atau ,,interrechtsgouwenrecht ” ).

Apabila interpretasi ,, setengah -luassetengah -sempit" jang diadjukan oleh van Hasselt adalah jang tepat, hal ini harus dikemukakan oleh pembuat-undang -undang . Selain daripada itu, kami tidak dapat mengikuti pula bahwa adalah ,,niet wenselijk " untuk menerima berlakunja 1 GHR bagi peristiwa -peristiwa interlokal . Menurut hemat kami , van Hasselt dalam hal ini terlalu mentjampur -adukan , pasal 1 dengan pasal 2 , dari GHR. Definisi tertera dalam pasal 1 terlampau dihubungkan dengan dasar-dasar, dengan tjitatjita, dengan principes dari pasal 2. Memang kami pun tidak dapat menjetudjui sepenuhnja apa jang mendjadi pegangan -pegangan dalam pasal 2 GHR, akan tetapi hal ini menurut hemat kami tidak dapat menundjang pendirian , untuk karenanja , menganggap pasal 1 tidak berlaku bagi peristiwa -peristiwa jang menurut kata-kata jang digunakan djelas termasuk .

Djika pasal 2 GHR ini dirasakan tidak memuaskan , seharusnja ia dirobah . Tetapi pekerjaan ini dapat dilakukan oleh pembuatundang-undang (62), dan tidak boleh didjadikan sendjata untuk bertentangan dengan kata-kata jang tegas dari pasal 1 GHR, mengadakan tafsiran jang berlainan . Berhubung dengan pembitjaraan mengenai pasal 2 ini, perlu dikemukakan pula , bahwa van Hasselt rupanja agak keliru dengan mengemukakan bahwa Lemaire telah menarik kesimpulan dari ,,onredelijkheid ” , pasal 2 tersebut , untuk memperoleh alasan mengurangi kata-kata luas jang digunakan dalam pasal 1. Keberatankeberatan jang telah diadjukan oleh Lemaire se-mata-mata ditudjukan kepada dasar-dasar pasal 2 , bukan terhadap pasal 1 .

b. Jurisprudensi .

1. Dalam hubungan ini menarik perhatian keputusan hakim jang telah dikemukakan oleh van Hasselt , ditindjau bersamaan dengan lain -lain keputusan jang bersangkutan dengan soal ini .

Berlainan dari pendirian van Hasselt mengenai keputusan Landraad Bandung tahun 1927 (63), tentang perkawinan antara seorang lelaki Palembang dengan seorang perempuan Sunda , kami berpendapat bahwa persoalan apakah GHR berlaku atau tidak untuk perkawinan interlokal itu , telah di-elakkan (ontgaan) oleh Hakim, berhubung menurut penglihatannja , salah satu fihak sudah mengalih kepada suasana -hukum golongan jang lain . Perhubungan antara kedua fihak karenanja dilihat sebagai intern . Dalam perkara ini fihak lelaki Palembang , jang telah pindah dan menetap di Bandung untuk sekian lamanja , kemudian menikah dengan seorang wanita dari daerah tempat tinggalnja jang baru , dianggap sudah terlebur (

tjampur ) dalam masjarakat Sunda , pada sebelumnja , setidaktidaknja pada waktu ia me137 langsungkan perkawinan tersebut. Hal ini dengan njata telah dipertimbangkan dalam sebagian keputusan itu, jang djuga telah disitir oleh van Hasselt (64) , jaitu : „,dat een Palembanger die zich te Bandoeng vestigt, veel meer op gaat in het rechtsleven der Soendaneezen dan b.v. een Engelschman , die zich in Duitschland vestigt en mitsdien de rechtsregelen van de Inlanders te Bandoeng krachtiger worden voor zulk een Palembanger , dan de rechtsregelen die voor hem zouden gelden, indien hij in zijn eigen streek was gebleven en daar een huwelijk had gesloten " (65). Berhubung dengan pendirian kami ini, kami tak dapat mengikuti pendapat van Hasselt se-olah -olah , lelaki Palembang tersebut baru mengalih kepada suasana kehidupan masjarakat Sunda , sesudah perkawinannja dengan perempuan Sunda itu . Kami tak sefaham bahwa perkawinan tersebut dapat dilihat sebagai suatu ,, eerste symptoom , dat die vermenging zich begint te voltrekken " (66). Kami berpendapat bahwa perbuatan menetap di daerah Sunda oleh lelaki tersebut , adalah faktor jang dapat dianggap sebagai gedjala pertama dari pertjampuran tersebut . Satu dan lain walaupun kami tidak hendak mengurangi nilai daripada perkawinan dalam proses peleburan tersebut. Dalam hubungan ini perlu kiranja diingat bahwa oleh van Hasselt sendiri dibagian dissertasi jang memuat kutipan ini , telah dikemukakan keputusan Landraad Bandung tersebut, untuk memberi tjontoh dari ,,peralihan hukum " , (,, rechtsovergang ") sedangkan sebagai sebab daripada proses peralihan ini , sekali-kali tidak dikemukakan perbuatan perkawinannja , tetapi hanja „,tempať" dilangsungkannja perkawinan tersebut telah diambil sebagai pedoman .

Bukan dalam keputusan Landraad Bandung dari tahun 1927 ini sadja, persoalan apakah GHR berlaku untuk hubungan interlokal telah dikesampingkan , dengan mengambil sebagai pasti bahwa sebelum atau pada waktu dilangsungkan perkawinan tersebut , salah satu fihak sudah terlebur dalam atau tertjampur sama sekali dengan suasana-hukum (rechtssfeer ) fihak jang lain .

2 . Oleh Landraad Menado dan RvJ Makassar dalam tahun 1928 / 1929 (67) telah diperiksa perkara budal dari seorang Gorontalo Marija Walli jang dimasa hidupnja telah kawin dengan seorang lelaki Djawa beragama Islam Tjoekoer Towidjojo, dilahirkan di Surabaja , tetapi selamanja telah tinggal dan hidup di Menado , di mana ia dalam tahun 1891 telah tertjatat sebagai ,,Inlandsche burger ". Oleh Landraad telah dipertimbangkan bahwa fihak lelaki telah terlebur (opgenomen ) dalam lingkungan - hukum fihak isteri , oleh karena ia ini ,,tegenover zijn hier geboren kinderen en verwanten privaatrechtelijk gebonden is aan het gewoonterecht van dit zijn tweede vaderland ".

Karena hal-hal ini, djelaslah , bahwa hakim tidak sampai mempersoalkan apakah GHR harus digunakan untuk hubungan perkawinan ini, walaupun diakui bahwa sang isteri mengikuti status suaminja . Pada waktu dilangsungkan perkawinan itu , kedua fihak njata sudah tidak lebih lama berada dibawah hukum jang berlainan . Van Hasselt sendiri telah mengambil keputusan ini sebagai tjontoh (68), dimana ia membitjarakan proses penggantian kedudukan hukum (omzetting van staat ). Dengan demikian , pendirian van Hasselt jang mengambil keputusan ini sebagai tjontoh bahwa hakim tidak menegaskan GHR berlaku untuk hubungan interlokal ini (69), mendjadi kurang kuat.

3. Dalam tahun 1935 RvJ Padang (70) telah memberi keputusan dalam perkara berhubung dengan perkawinan antara seorang lelaki Bandjar dengan perempuan Minangkabau . Djuga disini persoalan perkawinan tjampuran interlokal menurut hemat kami telah dikesampingkan , dengan mendalilkan bahwa salah satu fihak sudah terlebur sama sekali dalam lingkungan -hukum fihak jang lain . Almarhum Raden Mohamad telah meninggalkan suatu surat-wasiat, jang memuat ketentuan bahwa budalnja harus dibagi menurut hukum Islam , hal mana dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau . Sekarang timbul pertanjaan apakah Raden Mohamad itu adalah seorang Minangkabau atau seorang Bandjar , dari mana ia berasal . Menurut Landraad Padang ia seorang Bandjar , karena seorang Minangkabau mempunjai suatu gelar dan suatu suku, sedangkan dalam beslit pengangkatan almarhum sebagai kepala Kampong Djawa dan Kandang serta dalam polisnja , tidak disebutkan kedua hal ini . Semasa hidup ia djuga selalu memakai titel Raden , sedangkan pemakamannja telah di lakukan di tempat kubur jang diperuntukkan bagi bangsa asing, ia tidak memiliki sebidang tanah dengan rumah -adat , tidak diketahui tentang upatjara jang menetapkan pengalihannja ke golongan Minangkabau . Dan jang penting bagi tindjauan kita ialah pertimbangan , bahwa walaupun ia menikah dengan seorang perempuan Minangkabau , tjara Minangkabau , karenanja ia belum mendjadi orang Minangkabau . Bagi penguatan pendirian kami , penting pula pendapat RvJ , jang pada pokoknja bertentangan dengan anggapan Landraad . Jang penting menurut badan ini ialah bahwa almarhum sebagai anak dari seorang perempuan Sumatra asal Bengkulu , telah tinggal menetap selama hidupnja di Padang , belum pernah kembali ke Bandjermasin , tempat asal ajahnja . Sedangkan ia telah kawin dengan seorang perempuan Minangkabau , telah mendjadi kepala kampong Minangkabau , telah terlebur (,, opgenomen" ) dalam suku Tjaniago . Hal-hal ini memaksa untuk mengakuinja sebagai orang Minangkabau . Terang dari putusan ini, bahwa perkawinan bukan ,, symptoom pertama " dari proses peleburan seperti dikatakan van Hasselt . Kami saksikan disini bahwa seba139 liknja , perkawinan hanja merupakan sebagian daripada faktor -faktor jang menentukan sampai berapa djauh tingkatan proses peleburan sesuatu orang , meskipun kami tak sangkal bahwa perkawinan adalah faktor besar (71).

4. Djuga keputusan Landraad Fort de Kock 1939 jang dikuatkan RvJ Padang (72), menundjang penglihatan kami . Seorang asal Bengkulu , Achmad Marzoeki Gelar Soetan Sjarif, jang mempunjai isteri pertama seorang perempuan Minangkabau dan perkawinannja setjara tak langsung dibitjarakan dalam kerapatan familie , dapat dianggap telah terlebur sama sekali dalam adat Minangkabau . Persoalan apakah GHR berlaku atau tidak dalam hubungan interlokal ini telah dikesampingkan dengan menerima baik bahwa salah satu fihak sudah terlebur dalam lingkungan -hukum fihak jang lain .

D. Perkawinan tjampuran antar -agama

1. Bahwasanja perkawinan interreligieus di kalangan golongan rakjat Indonesia sendiri , antara Nasrani dan bukan -Nasrani di DjawaMadura, Minahasa , Ambon, Saparua dan Banda atau perkawinan interlokal antara orang Nasrani dari Djawa dan Nasrani dari Ambon atau Minahasa mitsalnja , merupakan perkawinan tjampuran , dapat dibatja setjara diam -diam dari pasal 75 HOCI . Dengan pasal tersebut pembuat undang -undang akui bahwa dasar tertera dalam pasal 2 GHR . berlaku untuk perkawinan dari orang Keristen dengan bukan -Keristen , atau orang Keristen dengan orang Keristen lain jang hidup dibawah hukum adat berbeda. Sekalian telah diberikan kesempatan untuk ,,loloskan diri" dari dasar umum pasal 2 GHR. Pada waktu hendak dilangsungkan perkawinan antara perempuan Keristen dengan lelaki bukan -Keristen , atas permohonan kedua mempelai dapatlah HOCI dan peraturan Register Burgerlijke Stand Indonesia Nasrani Djawa dan Madura , Minahasa dan Amboina , Saparua dan Banda (S. 1933/74) dinjatakan berlaku bagi mereka .

Menurut Memori Pendjelasan atas pasal tersebut , kesempatan ini diadakan untuk menghindarkan bahwa tanpa keichlasan seorang lelaki terpaksa ,,main sulap " dengan kepertjajaannja untuk dapat memenuhi keinginan bakal isterinja jang beragama Nasrani , bahwa perkawinan mereka harus takluk pada hukum perkawinan monogaam . Dalam memori Pendjelasan atas S. 1933/74 ini, dengan tegas telah ditetapkan bahwa ,,huwelijken door een christenman met een nietchristenvrouw of door een niet-christenman met een christenvrouw gesloten (zijn ) gemengde huwelijken " . Dari kalimat ini njatalah bahwa

menurut faham pembuat Undang -undang dalam tahun 1933 , perka140 winan antara agama adalah perkawinan tjampuran menurut GHR . Bahwa pendirian ini tidak selamanja telah dianut oleh pembuat-undang undang dengan djelas telah diuraikan oleh van Hasselt (78).

Perkembangan pikiran penguasa telah diikutinja dengan saksama. Disini setjara singkat ditjatjat , bahwa dalam tahun 1920 Departemen Djustisi mengakui bahwa perkawinan antara orang-orang Keristen dan bukan -Keristen adalah perkawinan tjampuran . Kemudian pendirian ini , telah ditinggalkan oleh perantjang -perantjang Peraturan -perkawinan dari tahun 1928 , untuk dalam tahun 1930 mendjadi pendapat Pemerintah kembali , seperti diuraikan Direktur Djustisi dalam sirkuler , jang oleh Lemaire telah ditjantumkan sebagai lampiran pada dissertasinja (74). Lebih landjut berhubung dengan permintaan nasehat oleh Menteri Djadjahan untuk dapat mendjawab pertanjaan anggauta perwakilan rakjat negeri Belanda , jang minta diadakan peraturan mengenai perkawinan antara Keristen dan bukan -Keristen , oleh Direktur Djustisi dikemukakan lagi , bahwa sedjak beberapa lama dalam praktek oleh Pemerintah Hindia Belanda dianut pendirian , bahwa dengan istilah perkawinan tjampuran , harus diartikan tiap perkawinan , dari fihak-fihak jang di Hindia Belanda berada dibawah hukum berlainan , sehingga tak perlu untuk membuat suatu peraturan lagi (75).

Untuk pendjelasan jang lebih mendalam dari proses pembentukan pasal-pasal HOCI jang berhubungan dengan ini selandjutnja dihundjuk pada kupasan van Hasselt tadi .

2. Dalam tahun 1921 RvJ Batavia (76) telah ambil keputusan jang dalam hubungan perkawinan antar -agama menarik perhatian . Perkawinan antara seorang lelaki Tionghoa dengan perempuan Keristen Tionghoa , dianggap bukan suatu perkawinan tjampuran , meskipun kedua fihak berlainan agama , namun mereka berada dibawah hukum jang sama, jakni jang berlaku untuk golongan Tionghoa . Berlainan adalah pendapat Landraad Bogor , jang sebaliknja menganggap perkawinan antara terdakwa Oey Sian Seng dengan Khouw Bie Nio sebagai perkawinan tjampuran jang harus diselenggarakan sesuai dengan sjaratsjarat termaktub dalam GHR.

Oleh karena perkawinan mereka ini dalam tahun 1909 sebelum berlaku perundang -undangan baru bagi golongan Tionghoa , telah diselenggarakan dengan tjara Tangerang dan upatjara di Geredja dengan diteruskan kepada Burgerlijke Stand untuk orang Indonesia a.j.d.d.m. di Bogor , Landraad menganggap perkawinan tersebut bertentangan dengan apa jang tertera dalam pasal 7 GHR . Tidak ada keterangan jang dimaksudkan disitu , tidak dilangsungkan dihadapan Kepala Tionghoa . Sebab itu dianggap perkawinan tersebut adalah tidak sjah.

Tetapi RvJ seperti telah kita saksikan tadi , berpendirian bahwa perkawinan tersebut bukan tjampuran dari GHR dan menganggapnja sjah, karena dilangsungkan menurut tjara -kebiasaan , walaupun tidak ada pendjabat -nikah .

Maka karena perkawinan kedua jang telah dilangsungkan oleh Oey Sian Seng dengan Thio Na Moy dalam tahun 1920, pada waktu perkawinan pertamanja masih berlangsung , menurut RvJ ia harus dihukum . Kemudian dengan keputusan Landraad Bogor tahun 1921 (77) terdakwa dianggap bersalah melakukan bigami dan telah dihukum 9 bulan pendjara .

Oleh van Hasselt keputusan pertama Landraad Bogor telah dibuat tjontoh untuk memperkuat pendiriannja mengenai perkawinan antar-agama. Dalam putusan tersebut GHR dinjatakan berlaku , karena perkawinan dilangsungkan pada sebelum berlakunja perundangundangan -kekeluargaan baru untuk golongan Tionghoa dan fihak lelaki pada waktu itu dianggap takluk pada hukum perkawinan Tionghoa atau hukum Indo-Tionghoa , sedangkan fihak isteri berada dibawah hukum Keristen -Tionghoa atau hukum Keristen -Indonesia , djadi kedua fihak berada dibawah hukum jang berlainan .

Keputusan RvJ Batavia , jang kemudian ternjata telah diikuti pula oleh Landraad Bogor tidak disebutkan van Hasselt . Menurut hemat kami pendirian RvJ Batavia adalah tepat . Walaupun ada perbedaan agama, kedua fihak tetap Tionghoa , dan berada sama -sama dibawah satu matjam Hukum jang berlaku untuk seluruh golongan Tionghoa .

3. Disini disadjikan pula keputusan dari Landraad Purwokerto 1924 (78), tentang perkawinan antara seorang perempuan IndonesiaKeristen dengan lelaki Indonesia bukan -Keristen . Perkawinan ini dianggap tjampuran .

Perempuan Dinah , telah menuntut pertjeraian dari suaminja Kartani , dengan siapa ia dalam tahun 1923 telah kawin tjara Keristen di Geredja Purwokerto . Kartani tersebut telah menikah lagi dengan Djani dihadapan penghulu Patikradja . Oleh fihak suami itu , diakui hal-hal tersebut, akan tetapi disangkalnja bahwa ia ini seorang Keristen, karena ia tak pernah di-baptis . Oleh hakim keterangan ini ditafsirkan seolah-olah tergugat mengadjukan pembelaan bahwa per142 kawinan dengan penggugat telah dilangsungkan oleh seorang jang tak berhak , karena menurut pasal 6 GHR penghulu -lah , jang harus melangsungkan , kesalahan mana membuat perkawinan tersebut batal adanja, oleh sebab itu tidak dapat dimintakan putusannja . Njata dari pertimbangan hakim bahwa GHR dianggap berlaku untuk perkawinan ini . Keputusan tersebut telah dibuat tjontoh Lemaire untuk menguatkan pendiriannja jang luas mengenai istilah perkawinan tjampuran . Van Hasselt pun menjebut putusan ini dengan me -nitik -beratkan hubungan antar-agama , bukan antaratempat (79). Dalam hubungan pertimbangan hakim diuraikan tadi , perlu sekiranja kita memperhatikan pendirian Kollewijn, bahwa walaupun sjarat-sjarat perkawinan -perkawinan tidak dipenuhi sama sekali , hubungan pernikahan tidak dapat dianggap dengan sendirinja batal adanja . Sebanjak -banjaknja perkawinan sematjam itu ,,dapat dibatalkan ", bilamana tak dipenuhi ,,inwendige huweliksvereisten " (80) .

4. Menarik perhatian pula keputusan dari Krijgsraad Padang ( 8¹ ) , jang menghukum seorang serdadu lelaki Indonesia -Nasrani Seti Bekon (atau Siti Bekon ) 1 bulan pendjara karena bersalah melakukan bigami , sebab walaupun masih berada dalam hubungan pernikahan dengan seorang perempuan Indonesia Nasrani Riama , dengan siapa ia telah kawin menurut atjara tertera dalam HOCI , telah kawin lagi dalam tahun 1938 dihadapan Penghulu dengan seorang perempuan Djawa bernama Djoemina . Menurut pendapat kami , dalam hal ini hakim terlalu sedikit memperhatikan bahwa perkawinan Siti Bekon dengan Djoemina tersebut, sebenarnja harus memenuhi sjarat-sjarat tertera dalam GHR, supaja dapat dianggap telah dilangsungkan menurut hukum . Dalam pertimbangan keputusan tersebut hanja telah dikemukakan , bahwa perkawinan tetap berlangsung , sebelum dibatalkan oleh hakim (pasal 36, 37 HOCI , 85 BW). Kami dapat menjetudjui hal ini , sesuai dengan pendirian Kollewijn jang telah atjapkali kami kemukakan . Memang , walaupun perkawinan kedua tersebut telah dilangsungkan setjara tidak sjah, namun pernikahan itu hanja ,,dapat dibatalkan ". Mengenai siapa-siapa jang dapat meminta pembatalan , dan karena apa, pendeknja tentang sanksi atas pelanggaran pasal 6 , 7 GHR ini akan diuraikan lebih landjut dibawah dalam bab V (82). Akan tetapi , tak dapat dikatakan , seperti dilakukan Hakim tersebut, telah terdjadi suatu ,,formeel juiste wijze " , penjelenggaraan perkawinan dimuka penghulu . Dari isi keputusan ini tak njata bahwa terdakwa sebelum menikah kedua kali itu , telah beralih pada agama Islam , meskipun dalam kepala keputusan tersebut tertjantum kata -kata ,,overgang van godsdienst ",maka seharusnja GHR jang digunakan dalam peristiwa tersebut .

5. Berhubung dengan peralihan agama ini , Landraad Banjumas . dalam tahun 1934 (83) telah memeriksa suatu perkara pertjeraian antara penggugat Birtam lawan tergugat Minarti (Mientje ). Kedua fihak adalah orang-orang Indonesia -Nasrani . Tergugat tidak berkeberatan terhadap pertjeraian tersebut, karena fihak penggugat sudah beralih kepada agama Islam dan telah kawin untuk kedua kalinja dengan seorang perempuan Islam tjara Islam . Karena peralihan agama dari fihak penggugat suatu hubungan jang tadinja intern , telah berubah bersifat interreligieus . Mengingat perkataan ,,aangaat " jang digunakan dalam pasal 2 GHR, teranglah sekiranja bahwa GHR tidak berlaku dalam hal ini . Perbedaan hukum harus berada ketika dilangsungkan perkawinan (84). Pada perkawinan kedua tersebut kita lihat bahwa karena peralihan agama , suatu hubungan jang seharusnja antaragama, telah mendjadi intern . Akibat-akibat daripada peralihan agama ini bukan mendjadi pokok pembitjaraan kami . Disini hanja dikemukakan bahwa oleh Lemaire (85) dan van Hasselt (86) segala sesuatu mengenai hal ini telah dibuat pokok pembitjaraan dari dissertasi mereka . Oleh Lemaire sudah diterangkan atjapkali terdjadi bahwa perkawinan jang seharusnja antar-agama dihindarkan , karena peralihan dari salah satu fihak keagama fihak jang lain (87) .

6. Sekiranja pada tempatnja untuk pula menundjukkan disini akan adanja peraturan adat di kalangan Indonesia -Nasrani bahwa perkawinan jang dilangsungkan dihadapan penghulu oleh seorang Nasrani jang masih menikah dengan lain orang , dianggap sebagai tidak - sjah . (88) Mrs. Djojodigoeno -Tirtawinata telah memberitahukan pula suatu keputusan dari Landraad Purworedjo ttg . 20 Djuli 1938 jang menganggap perkawinan tjara Islam dari seorang laki Keristen dengan perempuan Islam adalah tidak sjah (89).

7. Lebih djauh kami merasa perlu untuk menetapkan , bahwa kami tak dapat mengikuti anggapan se -olah -olah dengan peralihan agama sadja, seseorang dapat beralih pula dalam kedudukan golongan -rakjat (bevolkingsgroep )nja . Kami berpendapat bahwa dengan ,,masuk Islam " belaka , seorang bukan -bumiputera , tidak dengan sendirinja ,, mendjadi asli".

Lemaire jang memberi untuk dipertimbangkan suatu introductief request jang memuat passage menarik tentang seorang perempuan Tionghoa , jang karena masuk agama Islam , lantas „,djadi orang djawa ", djuga telah menundjuk kepada ,,andere factoren " jang dapat membantu kearah pengleburan (9º ) .

Alasan -alasan kami untuk menolak bahwa dengan masuk Islam

sadja, sesuatu orang mendjadi ,, asli " , didasarkan atas pelbagai pertimbangan . Pertama -tama dengan menerima demikian mudahnja per144 alihan golongan rakjat , akan timbul suatu bahaja besar dipandang dari sudut sosial -ekonomis bagi rakjat asli berhubung dengan hak -hak atas tanah . Larangan -pengasingan tanah (vervreemdingsverbod ) akan kehilangan salah satu pendukungnja .

Satu dan lain , walaupun kami tak dapat menjetudjui , bahwa larangan -pengasingan jang pada hakekatnja bertudjuan melindung rakjat petani ketjil daripada deposedering , masih tetap didasarkan atas ,,ras" atau golongan -rakjat , sedangkan kriterium ekonomis -lemah dan kuat sudah lama tak selaras lagi dengan batas-batas keturunan . Akibat lain ialah bahaja besar bagi puluhan ribu atau ratusan ribu perempuanperempuan Tionghoa dan Eropah untuk kembali kepada hukum perkawinan poligaam , sedangkan mereka sudah merasakan nikmat daripada stelsel monogaam .

Adalah sangat bertentangan dengan perasaan perikeadilan , bahwa apa jang pertama-tama adalah monogaam , kemudian karena suatu fi'il seorang diri (eenzijdig) dari salah satu fihak dalam perkawinan , jakni dari fihak suami jang mendjadi orang Islam , perkawinan ini untuk kemudian akan mengalami bentjana stelsel poligaam . Ini selaras dan sepadan dengan alasan-alasan jang telah dikemukakan antaranja oleh Lemaire sendiri terhadap dasar jang kaku tertera dalam 2 GHR, jaitu bahwa sang isteri harus ,, mengikuti " (volgt) kedudukan sang suami . Lebih djauh harus diingati mengenai lelaki Eropah atau Tionghoa , bahwa hukum jang berlaku bagi golongan mereka , djusteru tidak mengenal akibat -akibat daripada perbuatan beralih agama. Hukum mereka hanja memandang perkawinan dari sudut hubungan kemasjarakatan (burgerlijke betrekkingen ) (91) . Bagi mereka ini akan lebih -lebih terasa gandjil , apabila peralihan agama jang dilakukan , akan membawa akibat perubahan kedudukan golongan rakjat .

Van Marle (92) djuga berpendirian bahwa orang Eropah jang masuk Islam karenanja tidak mengalih pada golongan rakjat Indonesia a.j.d.d.m. Oleh penulis ini telah disebut pula suatu keputusan dari RvJ Semarang ttg. 27 Mei 1857 jang menguatkan hal ini. Djuga Blume jang menjebut putusan ini pula (93) sependapat dengan kami . Bagi tindjauan kita persoalan ini penting, karena suatu perkawinan baru bersifat tjampuran menurut GHR, bilamana dilangsungkan antara fihak-fihak jang berada dibawah hukum berlainan .

Oleh RvJ Padang 1920 dan HGH tahun 1925 (94) pun di tetapkan dengan tegas bahwa ,,verandering van godsdienst zonder meer geen verandering van rechtstoestand medebrengt" . Karenanja seorang perempuan Tionghoa Ong Soei Nio jang telah beralih kepada agama

Islam , masih tetap tergolong dalam golongan -rakjat Tionghoa . Harta145 peninggalannja dalam tahun 1914 harus dibagi menurut hukum kebiasaan Tionghoa jang berlaku di Bengkulu .

Pendirian kami dikuatkan pula oleh keputusan Landraad Selajar tahun 1930, diketuai oleh Mr. van Hattum (95). Walaupun seorang sudah terang dibesarkan dalam alam agama Islam , namun masih harus diperiksa apakah orang tersebut termasuk golongan rakjat bumiputera . Duduknja perkara ialah sbb : Perempuan M. kelahiran dan tinggal di kampung Baroegaija , Bonea -Selajar , jang kawin dengan Tj . H. Alias S. menurut tjara Islam , telah dituduh melakukan perdjinahan dengan O. J. T. alias A. T. kelahiran Toan Tjiew, Hokkian-Tiongkok. Berhubung perkawinan antara perempuan tersebut dengan Tj . H. alias S. tidak dilakukan menurut GHR, harus diperiksa dahulu apakah jang mendjadi kedudukan golongan -rakjat fihak suami . Apabila ia ini termasuk golongan Timur Asing, maka perkawinan mereka adalah tidak sjah. Oleh hakim telah dipertimbangkan bahwa S. benar keturunan seorang nénék (grootvader ) Tionghoa jang telah masuk Islam , sedangkan ajah S. pun seorang Islam , S. sendiri walaupun telah dididik untuk bertahun -tahun oleh seorang Tionghoa , tidak berbitjara Tionghoa, telah dikenakan padjak padjak sebagai orang bumiputera , dan sifat-sifat lahirnja (uiterlijke kenmerken ) menurut pendapat Landraad semata -mata mirip orang Indonesia , ia berpakaian tjara Indonesia , dan pada waktu melihatnja tidak dapat timbul pikiran sedikitpun bahwa ia seorang Tionghoa , bilamana nama keduanja tidak berbunji Tionghoa . Berdasarkan pertimbangan -pertimbangan itu, perempuan tersebut telah dinjatakan bersalah akan perdjinaan . Dari keputusan Hakim ini teranglah , bahwa dengan menjatakan keagamaan seseorang sadja , tanpa memperhatikan lain -lain faktor , belum tjukup untuk menarik kesimpulan bahwa jang bersangkutan sudah terlebur sama sekali dalam masjarakat asli .

Peralihan agama jang tak membawa perubahan hukum bagi jang bersangkutan tidak penting bagi uraian kita . Sebaliknja persamaan agama dari kedua fihak suami-isteri seperti dalam tjontoh dari praktek Dr. Dormeier di Banggaia (kedua mempelai beragama Katolik) dapat berarti bagi kita sebagai perkawinan tjampuran , karena berhubung lain -lain faktor (kesukubangsaan : laki Indo -Tionghoa , isteri Indonesia ; kekaulaan : laki kaula -negara , isteri kaula -swapradja ) perkawinan tersebut adalah tjampuran (96).

8. Dalam hubungan pembitjaraan perkawinan antar-agama ini menarik perhatian pula keputusan dari HGH tahun 1931 (97) , jang menentukan bahwa perkawinan antara orang Tionghoa Keristen Lau Tae Kang dengan perempuan Indonesia Nasrani Anna Maria Pomantauw , dilangsungkan di Hollandia dihadapan seorang pengabar Indjil , adalah suatu perkawinan tjampuran . Waktu membitjarakan perkawinan antara golongan -rakjat dibawah , akan disebut keputusan ini (98) dan dalam bab V kami akan mengupasnja kembali pada waktu menguraikan sanksi atas pelanggaran pasal 6, 7 GHR. Disini hanja perlu diulangi , bahwa jang menentukan perkawinan sengketa termasuk tjampuran , bukan ke-agamaan melainkan faktor golongan suku -bangsa fihak -fihak bersangkutan .

9. Landraad Bandung dalam tahun 1937 (99) memeriksa perkara pertjeraian antara serdadu Menado Supit Kawangko dan seorang isteriDjawa, Agustina Sailah berhubung sang isteri tak sudi mengikuti sang suami ke Menado . Oleh hakim telah dikabulkan tuntutan tjerai , berdasarkan ,, onheelbare tweespalt". Dari isi keputusan ini tidak njata apakah perkawinan sengketa adalah tjampuran dan telah dilangsungkan sesuai peraturan -peraturan jang ditjantumkan dalam GHR .Mungkin perkawinan ini bukan antara agama , karena umpamanja fihak wanita seorang Indonesia -Nasrani djuga , tetapi setidak -tidaknja terang antara -tempat .

10. Djuga perkawinan -perkawinan tjampuran antara wanita Triwangsa dengan lelaki Sudra Bali meminta perhatian dalam di hubungan ini .

Fihak -fihak disini pun berada dibawah hukum berlainan ,maka menurut hemat kami adalah perkawinan -tjampuran menurut GHR . Pendirian kami dikuatkan sedjarah pembentukan GHR sendiri , jang menundjukkan bahwa pasal 7 ajat 2GHR djusteru ditjiptakan untuk mengatasi larangan perkawinan sematjam di Bali itu (100 ) .

Dalam bab I kami sudah uraikan satu dan lain mengenai ini (101 ) Disitu sudah dikatakan pula bahwa Lemaire dalam dissertasi -nja (102 ) memperlihatkan banjak perhatian pada kedjadian -kedjadian ini . Telah dikemukakan bahwa peralihan agama dari salah satu fihak seringkali didjadikan djalan -keluar untuk dapat meloloskan diri dari penghalangpenghalang perkawinan .

E. Perkawinan tjampuran antara -golongan .

1. Adalah pendapat umum , bahwa GHR berlaku untuk perkawinan antara -golongan bangsa (bevolkingsgroep ) IS. , dari 163 Pendirian Panitya Negara jang merantjangkan GHR dan pendapat beberapa ahli -hukum terkemuka sudah disebut diatas tadi (103 ) .

2. Sekarang akan kami berikan beberapa tjontoh dari jurisprudensimengenai perkawinan tjampuran antara -golongan -bangsa ini .Duduknja perkara pelbagai keputusan akan dibentangkan setjara agak luas , supaja kalau kelak dalam hubungan lain dibitjarakan , tak usah diulangi lagi isi keputusan tersebut , dan tjukup dengan hanja menundjuk pada halaman -halaman ini . Selain daripada itu keputusan -keputusan ini sekedar dimaksudkan sebagai tjontoh daripada pelbagai masalah -masalah jang mungkin timbul berhubung dengan perkawinan tjampuran dan GHR ini . Dalam pada itu bukan maksud kami untuk membahas persoalan -persoalan dalam keputusan -keputusan ini setjara mendalam .

3. Pertama akan disadjikan keputusan mengenai perkawinan antara perempuan Eropah dan laki -laki Indonesia (104 ).

Oleh R.P.D. dan perempuan J.M.R. jang dilahirkan di Den Helder dimohon ketetapan RvJ Surabaja pada tahun 1933 (sebenarnja 1934 ) supaja surat -surat jang telah mereka sampaikan kepada pegawai Burgerlijke Stand berhubung dengan keinginan menikah mereka , dinjatakan mentjukupi (,,genoegzaam " ) . Perempuan J.M.R. ternjata telah Tj kawin dengan laki -laki Indonesia I. , sesudahnja terlebih dahulu . Perkawinan ini telah dilangsungkan dihadapan masuk agama Islam . penghulu . Kemudian perempuan J.M.R. telah berikrar dihadapan Tengku Soetan Radja Negeri Panei , bahwa iamoertad (apostasi ) agama Islam dan kembali pada agamanja semula . Karena ini Kerapatan Panei dengan keputusan ttg . 4Maret 1933 telah menganggap putus perkawinannja dengan I. Tj . RvJ memutuskan bahwa permohonan dapat dikabulkan ; surat -surat adalah mentjukupi . Kollewijn sesuai dengan apa jang telah diandjurkan oleh Lemaire (105 ) jakni ,menganggap apostasi , fi'il dari satu pihak sadja (eenzijdige daad ), tidak pantas sebagai tjara pemutusan perkawinan dan mengusulkan supaja alasan ini hanja dapat digunakan oleh fihak jang lain dalam hubungan perkawinan atau sedikit -dikitnja fihak jang lain itu harus didengar terlebih dahulu perihal ini .

Bagi kami tidak njata apakah perkawinan antara perempuan R. Tj J.M. , dan I. . , telah dilangsungkan setjara sjah . Menurut pendapat kami perkawinan ini adalah suatu perkawinan tjampuran , walaupun perempuan J.M. R. Ia sebelumnja telah memeluk agama Islam . tetap seorang dari golongan bangsa Eropah dan karena peralihan agama sadja tidak dapat dianggap sudah terlebur dalam golongan bumiputera . Tidaklah njata bahwa menurut kesedaran rakjat bumiputera dari daerah dan lingkungan Tj I. . , karena memeluk agama Islam ini sadja , J.M. R. dianggap tertjampur dengan mereka (106 ) . GHR seharusnja dipakai dalam melangsungkan perkawinan tersebut , hal mana tidak njata dari isi keputusan ini .

Dalam hubungan ini sekiranja pada tempatnja untuk mengadakan ketjaman terhadap praktek dari pelbagai pegawai -pegawai Tjatatan

Sipil untuk golongan Eropah pada waktu ini , jang menolak untuk melangsungkan perkawinan antara seorang warga-negara Indonesia dan seorang lelaki warga-negara turunan Eropah , jang telah beralih pada agama Islam. Djuga perlu dikritik disini praktek tertjela dari penghulu -penghulu jang dalam hal sebaliknja menolak untuk melangsungkan perkawinan , apabila fihak perempuan Eropah tidak lebih dahulu ,,beralih " pada agama Islam . (107). Dalam praktek se -hari -hari selaku pengatjara , telah kami ketemukan peristiwa perkawinan antara laki Indonesia beragama Islam H.S. , jang telah menikah dihadapan penghulu dengan perempuan Keristen Eropah v.H. , jang terlebih dahulu „ masuk” agama Islam dan merobah namanja hingga berbunji Indonesia -asli. Pelbagai kesulitan timbul , sekarang dengan barangbarang -tak bergerak dari perempuan tersebut, hingga ditjarikannja djalan untuk dapat memakai kembali nama sebenarnja, sedangkan hubungan ,,perkawinan ", dari mana sementara ini telah dilahirkan anak , hendak dipertahankan terus .

Menarik pula dalam hubungan ini peristiwa dari perempuan Indonesia Islam M. binti M.S. jang telah kawin dihadapan penghulu pada tanggal 4 Nopember 1949 dengan seorang lelaki Eropah A.J.C. van H. jang sebenarnja telah ,,masuk " agama Islam dan merobah namanja mendjadi Zekie bin Ahmar. Sesudah „ ,perkawinan " ini diputuskan dengan talak , kedua fihak menikah lagi dihadapan Pegawai Tjatatan Sipil Djakarta pada tg . 17 September 1952 , tetapi kali ini sang suami memakai namanja jang sebenarnja A. J. C. van H. ( 108) .

Perkawinan antara perempuan J. M. R. dengan R.P.D. menurut anggapan kami pun harus dilangsungkan sesuai dengan GHR. Tidak tegas golongan suku-bangsa (landaard ) dari R.P.D. , akan tetapi berhubung permohonan ini diadjukan kehadapan RvJ , dapat diduga bahwa ia bukan termasuk golongan bumiputera . Karena perkawinannja dengan I. Tj . perempuan J. M. R. telah mendjadi bumiputera . Dari pertimbangan hakim tak ternjata bahwa kemudian perempuan itu telah melakukan pernjataan seperti termaksud dalam 4 GHR, untuk memperoleh kembali status Eropahnja semula. Berhubung dengan ini perkawinan antara bukan -bumiputera R.P.D. dengan bumiputera J.M.R. adalah perkawinan tjampuran .

Dalam tahun 1936 oleh RvJ . Surabaja (109) kembali telah diperiksa landjutan dari perkara ini . Fihak-fihak dalam perkara ini adalah sama seperti dalam putusan RvJ Surabaja tahun 1934 diatas. I. Tj . sekarang mendjadi penggugat lawan R.P.D. dan J.M.R. sebagai tergugattergugat. Jang diminta ialah pembatalan daripada perkawinan

tergugat berhubung penggugat masih mendjadi suami dari ter149 gugat J.M.R. Pembelaan tergugat² ialah bahwa di waktu perkawinan antara mereka dilangsungkan , perkawinan dari J.M.R. dengan penggugat sudah putus, berhubung J.M.R. telah moertad terhadap agama Islam. Perlu diterangkan pula bahwa J.M.R. telah menetap di Labuhan Bilik , Swapradja Panei , sebelum mengadjukan soalnja kepada Kerapatan Panei . Hakim memutuskan menolak gugatan penggugat , berhubung pada waktu tergugattergugat menikah , perkawinan J.M.R. dengan penggugat adalah putus karena J.M.R. moertad , jang telah dinjatakan oleh hakim Agama . Oleh hakim telah dipertimbangkan bahwa GHR i.c. tidak berlaku berhubung kedua fihak sebelum menikah sudah mendjadi orang-orang Islam , pula bahwa J.M.R. telah mendjadi kaula -swapradja (Landschapsonderhorige ). Wertheim telah menjatakan dibawah keputusan ini , bahwa 2 GHR dalam hal sengketa tak dapat digunakan , berhubung GHR tidak berlaku di suasana Swapradja (110).

Dengan membenarkan pendirian Wertheim , bahwa GHR tidak berlaku di daerah Swapradja , kami berpendapat bahwa dalam hal -hal seperti sengketa , harus lebih diperhatikan status pihak -pihak jang bersangkutan (kaula -negara atau kaula -swapradja ) daripada tempat geografis . Satu dan lain telah kami tegaskan diatas ( 111) waktu menguraikan tentang lingkungan -kuasa - tempat GHR berkenaan perkawinan antara kaula -negara dan kaula -swapradja dan akan di bahas lebih landjut di bawah ( 112). Selandjutnja lihat alasan-alasan kami tentang berlakunja GHR untuk perkawinan -perkawinan I. Tj . dan J.M.R. , serta R.P.D. diatas.

4. Sekarang akan kami bitjarakan keputusan-keputusan tentang perkawinan antara perempuan Eropah dan lelaki Indonesia -Nasrani :

Oleh Landraad dan RvJ Surabaja dalam tahun 1934 (113) , telah diperiksa perkara antara perempuan Belanda Maria Elisabeth Cornet jang telah menikah dengan lelaki Indonesia -Nasrani Leonard Rondonuwu Mampouw . Perkawinan ini adalah suatu perkawinan tjampuran , akan tetapi telah dilangsungkan dengan tak menurut apa jang tertjantum dalam pasal 6, 7 GHR. Apakah perkawinan ini sjah adanja ? Apakah pasal-pasal 6 , 7 GHR ini tak mempunjai sanksi ( 114). Ditetapkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum sang lelaki , jakni hukum Indonesia -Nasrani . Jang mendjadi pertanjaan sekarang ialah apakah menurut hukum ini perkawinan mereka adalah sjah berhubung hanja dilangsungkan di hadapan pegawai Burgerlijke Stand tanpa upatjara oleh pengantar -agama (godsdienstvoorganger ). Landraad menganggapnja tidak sjah, sedangkan RvJ sebaliknja menganggapnja sjah sesuai dengan pendapat ahli -ahli jang didengar .

Kita lihat dengan njata dari keputusan ini bahwa perkawinan dari seorang jang tergolong Eropah dengan fihak Indonesia , walaupun jang beragama Nasrani , adalah perkawinan antara orang-orang jang berada dibawah hukum berlainan , karenanja perkawinan tjampuran . Dari keputusan ini pun njata , bahwa seorang Indonesia , walaupun telah memeluk agama Keristen , tidak beralih masuk ke golongan bangsa Eropah . (115)

Suatu keputusan Landraad Menado ( 116) dari tahun 1939 jang disusul oleh keputusan HGH telah menganggap perkawinan antara seorang perempuan Eropah dengan lelaki Indonesia Nasrani jang dilangsungkan dalam tahun 1926, sebagai perkawinan tjampuran . Persoalan pasal 4 GHR, jang merupakan pokok perkara ini akan dibitjarakan dalam bab V.

5. Kita djuga telah mendapatkan perkara -perkara mengenai perkawinan antara perempuan Indonesia dan lelaki Eropah.

Dalam tahun 1906 oleh RvJ Batavia (117) telah diperiksa perkaranja seorang pegawai Burgerlijke Stand di Djakarta , dituduh telah melanggar pasal 10 dan 42 Reglemen Burgerlijke Stand, karena ia telah membuat akta pengakuan oleh perempuan Indonesia Sena dari 5 anak -anaknja jang dilahirkan dari perhubungan diluar perkawinan dengan J. H. Schallig , sesudah hari perkawinan sjah mereka pada tg. 1 Djuli 1905. Sebelumnja , dalam tahun 1902 dan 1904 , Sena sudah mengakui anak-anak tersebut dan telah menjetudjui pengakuan oleh Schallig , djadi anak-anak tersebut sudah mempunjai ibu dan ajah . Berlainan dari pada tuduhan O.M. ini , RvJ berpendapat bahwa sebagai perempuan bumiputera Sena tidak dapat mengadakan pengakuan tersebut , djadi apa jang telah dilakukan Sena sebelum perkawinan batal adanja . Ia hanja dapat mengakui setjara sjah sesudah perkawinan . Karena perkawinannja ia mendjadi orang Eropah . Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan , karena apa jang dituduhkan padanja bukan perbuatan jang dapat dihukum . Dalam keputusan hakim ini dipertimbangkan bahwa seorang perempuan Indonesia jang telah menikah dengan lelaki Belanda , sebelum perkawinannja tersebut tidak dapat mengakui dengan sjah anak-anak jang telah dilahirkan diluar perkawinan dari hubungannja dengan lelaki Eropah tersebut . Sesudah perkawinannja ia dapat melakukan pengakuan itu , karena dengan perkawinan itu perempuan bumiputera tersebut telah mendjadi orang Eropah . Keputusan ini adalah tjontoh baik dari perhubungan tjampuran jang kemudian mendapat pengesjahan sebagai perkawinan tjampuran .

Satu dan lain berdasarkan ketentuan-ketentuan tertera dalam pasal 284 BW. , jang diatas (118) telah kami sebut sebagai tjontoh dari perhubungan -perhubungan tjampuran dalam masjarakat kasta kolonial .

Oleh 2e kamer HGH dalam tahun 1913 (119) telah diperiksa perkara seorang wanita Indonesia Halima jang telah menikah dengan lelaki Belanda (se -tidak -tidaknja Eropah , atau jang dipersamakan dengan mereka, berhubung namanja C.E.J. , jang agak mirip pada nama Armenia ) pada tahun 1896 , djadi sebelum berlakunja GHR, dengan sebelumnja tunduk pada seluruh hukum -perdata dan dagang Eropah. Karena baik Landraad Bogor maupun RvJ Batavia telah menjatakan tidak berkuasa untuk mengadili Halima , jang dituduh telah mentjuri listrik , HGH harus memberi keputusan dalam perselisihan kompentensi . Perempuan tersebut walau memperoleh nasionalitet dari suaminja karena perkawinan , namun tidak memperoleh „ ras ” nja , karena ,,nationaliteit " dan „ ras ” adalah dua hal jang berlainan . Perlu ditjatat bahwa HGH djuga telah mempertimbangkan bahwa pasal 5 sub 1 dari S. 1892/268 menurut mana sang isteri selama perkawinan mengikuti status suaminja , sudah berlaku dibawah pasal 6 lama BW Ned . Redaksi Tijdschrift telah mengemukakan dalam tjatatan dibawah keputusan ini , bahwa sebelum 1892 menurut pasal 5 BW Ned . lama perempuan Indonesia tersebut dengan sendirinja adalah orang Belanda , djadi perkawinannja dengan lelaki Belanda -Eropah sebelum 1892 tidak akan membawa perubahan statusnja, ketjuali hanja sepandjang mendjadi pembawaan 15 Ov. Sebaliknja sesudah waktu itu perempuan Indonesia mendjadi orang asing , dan dalam hal jang sama berdasarkan pasal Wet Nederlanderschap ia berubah statusnja . Akan tetapi benar adalah bahwa segala sesuatu ini tak penting, berhubung kedua peraturan tersebut, mengatur hal-hal jang berlainan sama sekali . Oleh Redaksi dikemukakan pula bahwa dalam pasal 109 RR jang baru , semua orang Belanda termasuk golongan Eropah, sehingga dengan demikian dalam hal seperti ini, untuk kemudian , hakim Eropahlah jang berkuasa mengadili .

Dari keputusan ini kita dapat saksikan lagi kesulitan -kesulitan jang mendjadi pembawaan pasal 15 Ov. , berhubung tidak sedjalannja perubahan dalam lapangan hukum perdata dengan lapangan hukum publik . Sebagai akibat dari keputusan ini telah timbul polemik antara Mr. P. F. K. Faber dan Mr. G. P. Duifjes (Redaktur Tijdschrift ) ( 119a ) .

Dalam tahun 1931 telah diputuskan oleh RvJ Semarang (120) bahwa perkawinan antara seorang Eropah George Dirk R. dengan seorang perempuan Djawa Siti W, untuk dapat dianggap sebagai sjah, harus dilangsungkan sesuai dengan sjarat jang ditentukan dalam pasal 6 GHR. Suatu ,,perkawinan " jang , bertentangan dengan pasal tersebut telah dilangsungkan dihadapan penghulu , tidak merupakan suatu perkawinan seperti termaksud dalam pasal 279 KUHP , oleh karena itu tidak dapat dilakukan kedjahatan bigami .

Menurut hemat kami , walaupun dapat diakui , bahwa pada umumnja suatu perkawinan antara lelaki Eropah dengan perempuan Indonesia jang dilangsungkan sesudah berlakunja GHR, harus dilakukan menurut hukum fihak lelaki , djadi harus dilangsungkan dihadapan Pegawai B.S. , namun suatu perkawinan jang telah dilaksanakan dihadapan pendjabat jang salah, tidak dengan sendirinja mengakibatkan bahwa tak ada perkawinan sama sekali . Perkawinan tersebut tidak batal adanja , tetapi sebanjak -banjaknja hanja ,,dapat dimintakan pembatalannja " (vernietigbaar ). Satu dan lain berdasarkan ketertiban hukum dalam masjarakat , jang djuga sudah dikemukakan oleh Kollewijn (121).

Oleh HGH , le kamer ( 122) , dalam tahun 1938 berkenaan perkara pertjeraian antara penggugat -pembanding Njonja Soetilah lawan Johan Willem Sluis , tergugatterbanding telah dinjatakan tak diterima dengan tuntutan akan pertjeraian , berdasarkan pertjobaan untuk meratjunkan dan pertjobaan pembunuhan . BW telah digunakan sebagai pedoman . Djuga disini telah dianggap dengan sendirinja Pengadilan menghadapi suatu perkawinan tjampuran sjah, berhubung dengan digunakannja BW tanpa pertimbangan -pertimbangan lebih landjut . Ternjata dari ini , bahwa sang isteri telah mengikuti status sang suami (pasal 2 GHR).

HGH le kamer dalam tahun 1941 ( 123) , telah memeriksa perkara J.v.B. , pembanding lawan Njonja Pami , terbanding , isteri dari pembanding . Sengketa ini mengenai gugatan pemberian nafkah sesudahnja pertjeraian , berdasarkan pasal 225 BW. Dari digunakannja hukum BW sebagai pegangan dan fihak isteri dianggap mempunjai status suami , dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal sengketa suatu perkawinan tjampuran berdasarkan GHR dianggap ,,vanzelfsprekend " .

6. Mengenai perkawinan antara perempuan Tionghoa dan lelaki Indonesia dapat disadjikan keputusan -keputusan sbb.:

Dalam perkara dari seorang perempuan Tionghoa Oey Liem Nio jang telah menikah dengan Abdoel Gapoer dihadapan penghulu , sesudah fihak perempuan memeluk terlebih dahulu agama Islam , RvJ Surabaja ( 124) 1904 telah memutuskan , bahwa seorang wali fihak

perempuan dapat minta pembatalan dari perkawinan tjampuran terse153 but, jang tidak memenuhi sjarat2 memperlihatkan keterangan seperti termaktub dalam pasal 7 GHR. Soal ini akan ditindjau lebih landjut kemudian pada pembitjaraan sanksi atas pelanggaran pasal 6, 7 GHR (125). Jang menarik perhatian ialah bahwa dengan tak ragu -ragu hakim telah menetapkan bahwa perkawinan antara kedua fihak ini adalah perkawinan tjampuran , meskipun sang perempuan terlebih dahulu telah memeluk agama fihak sang lelaki , hingga dilihat dari sudut keagamaan perkawinan ini bukan tjampuran . Dalam peristiwa ini jang penting ialah golongan sukubangsa (landaard ) dari fihak -fihak jang bersangkutan , bukan agama mereka .

Kebenaran ini lebih njata lagi dapat kita lihat dari sebuah keputusan HGH dalam tahun 1931 (126), jang menetapkan bahwa perkawinan antara seorang lelaki Tionghoa Keristen dan seorang wanita Indonesia Keristen dalam tahun 1915 adalah suatu perkawinan tjampuran jang harus dilangsungkan selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam GHR. Jang menentukan bahwa perkawinan antara Anna Maria Pomantouw dan Lau Tae Kang ini adalah perkawinan tjampuran , bukan keagamaan, melainkan semata -mata perbedaan ke-suku-bangsaan (127).

Kita melihat dari keputusan -keputusan ini, bahwa perbedaan agama baru mempunjai arti untuk pertanjaan apakah terdapat suatu perkawinan tjampuran atau tidak , apabila untuk kedua fihak perbedaan agama dalam hukum hubungan perkawinan intern adalah „ juridisch relevant ".

Dalam suatu keputusan dari Raad van Justitie Surabaja tahun 1924 (128) telah ditetapkan bahwa seorang wanita Tionghoa bernama Ong Tjwan Nio jang telah menikah dengan seorang lelaki Indonesia bernama Saridjan , dengan sendirinja telah mendjadi seorang Indonesia , sehingga dengan demikian ia dapat mengadakan gugatan dimuka hakim tanpa kuasa atau bantuan suaminja .

Oleh Landraad Makassar dalam tahun 1937 (129) telah dipertimbangkan bahwa perkawinan dari seorang perempuan Tionghoa Nona Bodo jang sebelumnja telah masuk agama Islam dengan seorang Makassar Landjangiroe Hadji Abdul Madjid, perkawinan mana dilangsungkan dihadapan penghulu menurut tjara - tjara Islam , adalah sjah . Menurut keterangan saksi-saksi perkawinan ini telah dilangsungkan lebih dari 40 tahun jang lalu , djadi sebelum GHR mulai berlaku .

Menarik perhatian ialah pertimbangan bahwa ,,gemengde huwelijken tusschen Makassaren met Chineesche vrouwen niet tot de zeldzaamheden behooren ". Suatu kenjataan jang untuk daerah Indonesia Timur sudah dilukiskan dalam bab I ( 130) .

Selandjutnja perhatian kami tertarik oleh sebuah keputusan Landraad Bandung tahun 1940 jang membentangkan adanja perhubungan tjampuran jang dapat dikatakan hampir telah mendjelma mendjadi perkawinan tjampuran . Seorang perempuan Tionghoa dibawah umur Tan Lan Nio telah dipermainkan dan diperkosa oleh Djarkasih , dengan djalan budjukan -budjukan akan dikawinkan kelak . Jang membikin keputusan ini mendjadi berharga untuk rangkaian tindjauan kita ialah utjapan pembela Tan bahwa fihak Djarkasih sebenarnja harus dan djuga telah mengetahui suatu kenjataan jang sudah mendjadi pengetahuan umum , jakni bahwa sebagai orang Indonesia ia tidak dapat memperoleh suatu perawan Tionghoa sebagai isterinja , oleh karena perasaan-ke-suku-bangsaan (rasgevoel) di kalangan masjarakat Tionghoa amat tebalnja (13¹ ). Hal ini dengan tegas menggambarkan batas-batas kasta masjarakat kolonial , jang diatas dalam bab I sudah diuraikan (132).

7. Disini kami hendak mengemukakan , bahwa perkawinan antara seorang Tionghoa jang ,,gelijkgesteld " dan seorang Tionghoa jang tidak ,,gelijkgesteld " adalah suatu perkawinan tjampuran pula . Dalam satu keputusan (133) telah kami menemukan persoalan persamaan-hak (gelijkgestelling ) dengan suami-isteri Tionghoa sebagai fihak -fihak . Hanja soalnja adalah sedikit berlainan karena selagi perkawinan sedang berlangsung , oleh kedua fihak telah diminta dan diperoleh persamaan hak . Djika andai -kata fihak suami sadja sebelum menikah telah dipersamakan haknja , pasti perkawinan tersebut adalah suatu perkawinan tjampuran menurut GHR.

8. Lebih djauh kami telah menemukan pula perkawinan -perkawinan antara perempuan Arab dan lelaki Indonesia .

Dalam sebuah keputusan dari RvJ Batavia tahun 1908 jang telah naik terus hingga kehadapan HGH di tahun 1910 ( 134) dibitjarakan perkawinan dari seorang perempuan Arab Njahi Sirri dengan seorang Indonesia Hadji Abdulgani , jang kemudian sesudah meninggalnja sang suami , telah menikah pula dengan lelaki Arab bernama Said Mohamad bin Achmad Alatas .

Sajang sekali dalam keputusan tersebut tidak dinjatakan lebih djauh keadaan -keadaan perhubungan -nikah itu . Dalam lampiran A dari dissertasi Klein telah ditjantumkan keputusan ini dibawah No. 14 dengan kepala gemengd huwelijk ".

9. Kami telah menemukan djuga perkawinan -perkawinan antara perempuan Indonesia dan lelaki Tionghoa :

Oleh Krijgsraad Magelang dalam tahun 1928 ( 135) telah dipersoalkan perkawinan antara seorang laki Tionghoa Tjoa Peng An , jang sebagai pradjurit hospital dengan memakai nama Kartopawiro (136), telah menikah setjara Islam dihadapan penghulu dengan masingmasing Moertidjah ( jang telah ditjeraikannja ) dalam tahun 1925 dan perempuan Djawa Bok Parijem dalam tahun 1926, walaupun ia masih berada dalam pertalian perkawinan dengan Kho Misih Nio , dengan siapa ia dalam tahun 1914 telah kawin setjara adat-kebiasaan Tionghoa dihadapan Wijkmeester , perkawinan mana kemudian dilangsungkan pula dihadapan Pegawai Burgerlijke Stand . Dilihat dari sudut masalah peralihan agama dan pengleburan ( 187), pertimbangan -pertimbangan jang dikemukakan dalam keputusan ini menarik perhatian . Oleh Hakim Tentara telah diputuskan bahwa Tjoa Peng An tersebut masih tetap adalah seorang jang termasuk golongan suku-bangsa Tionghoa . Ajah nja bernama Tjoa Gwan Bie , dan ia menikah pula ketika masih berumur 18 tahun menurut tjara - tjara Tionghoa , sedangkan penghidupannja selama 5 tahun jang kemudian didjalankannja ditengahtengah masjarakat bumiputera , tak tjukup untuk menganggapnja telah terlebur dalam masjarakat itu , satu dan lain walaupun ia menurut anggapannja sudah memeluk agama Islam , karena ia telah diberikan minum sematjam air dan ia sesudah itu telah memakai nama Kartopawiro , pemakaian nama Indonesia mana oleh hakim dianggap palsu adanja . Bahwa ia belum dapat dianggap telah mendjadi orang Indonesia terlihat pula dari kenjataan bahwa dalam tahun 1925 ia telah kawin lagi dihadapan Burgerlijke Stand dengan Kho Misih Nio , jakni dengan tjara jang ditentukan oleh undang-undang bagi orang -orang Tionghoa , sedangkan dari keterangan-keterangan jang telah mendjadi tetap dari djalannja pemeriksaan dalam sidang ternjata bahwa hal ini telah dilakukannja karena ke-taatan kepada orang tuanja , hal mana membuktikan pula bahwa ia masih insjaf akan hubungan kekeluargaannja . Perkawinan jang telah dilakukannja dengan Bok Parijem dianggap sebagai perkawinan menurut pengertian pasal 279 KUHP , oleh karena mana terdakwa telah dinjatakan bersalah melakukan perbuatan bigami dan dihukum dengan 2 bulan pendjara .

Kami sangsikan apakah perkawinan antara Bok Parijem dengan Tjoa Peng An tersebut adalah suatu perkawinan jang sjah, karena tidak dilangsungkan sesuai dengan GHR. Djika Hakim adalah konsekwen , sesudahnja oleh beliau sendiri telah ditetapkan bahwa sukubangsa (landaard ) terdakwa adalah Tionghoa , seharusnja beliau pun djangan menganggap bahwa perkawinan tersebut setjara objektib adalah suatu perkawinan sjah (138) . Walaupun demikian kami dapat mengikuti bahwa pasal 279 KUHP adalah untuk perlindungan fihak isteri , dan karena belum dimintakan pembatalannja , perkawinan tersebut tetap dapat dipandang sebagai perkawinan menurut arti pasal KUHP termaksud , hingga walaupun dengan alasan-alasan jang berlainan , kami dapat menjetudjui hasil keputusan Hakim tersebut, jang menjatakan terdakwa bersalah akan bigami (139).

10. Kami menemukan pula perkawinan -perkawinan antara perempuan Indonesia dan lelaki Arab :

Oleh HGH dalam tahun 1903 ( 140) telah diperiksa perkara dari perempuan Indonesia Moerjati alias Ma Saleha dan Tarwijah alias Ma Djoenah jang kedua -duanja telah mendjadi isteri dari seorang Arab Sech Salim Baharis . Dari pertimbangan -pertimbangan keputusan ini telah njata bahwa anak-anak dari perkawinan antara Moerjati dan Sech Salim tersebut dianggap sebagai perempuan Arab , dan karena itu tidak dapat menerima hibah dari tanah-tanah milik Indonesia jang mendjadi pokok sengketa , karena bertentangan dengan S. 1875/179 , sedangkan Moerjati sendiri oleh semua Pengadilan jang telah memeriksa perkara ini (diantaranja Landraad Banjuwangi ), karena perkawinannja dengan Sech Salim , tidak dianggap telah mendjadi ,,Arabische ". Rupanja perkawinan ini telah dilangsungkan sebelum tg . 1 September 1898. Dalam hubungan pembitjaraan lingkungan -kekuasaan - waktu GHR keputusan ini telah dibahas pula (141).

Djuga telah kami ketemukan suatu keputusan dari HIZ 1939 (142), jang pada pokoknja membitjarakan perhubungan perkawinan antara seorang jang menurut namanja , Sech Soleh bin Aboed bin Hatim, adalah seorang lelaki Arab, dan perempuan Siti Hindoen . Sech Soleh telah minta kehadapan Pengadilan Agama agar supaja perkawinannnja dengan perempuan tersebut, jang dilangsungkan dihadapan penghulu dalam tahun 1938, dinjatakan sjah adanja , dan fihak isteri ini harus dinjatakan taat padanja . Öleh fihak perempuan perkawinan dianggap batal , karena telah dilakukan dengan paksaan . Raad Agama , sesuai dengan pendirian HIZ , berpendapat , bahwa sama sekali tidak ada paksaan , oleh karena ajah Siti Hindoen sendiri telah mendjadi wali diwaktu perkawinan tersebut , dan pada waktu diberitahukan akan dikawinkannja perempuan tersebut oleh ajahnja , ia tidak mengutjapkan apa² untuk mengutarakan bahwa ia tak menjetudjuinja . Berdasarkan pertimbangan -pertimbangan ini , perkawinan sengketa telah dianggap sjah adanja . Menurut pendapat kami , seharusnja perkara ini dilangsungkan menurut sjarat -sjarat jang tertera dalam GHR , apabila benar penggugat dalam perkara ini adalah seorang Arab . isi Dari keputusan tersebut , tidak njata bahwa hal ini telah dipertimbangkan .

Dalam hubungan ini perlu ditjatat pula suatu adpis jang telah diberikan oleh Wertheim (143 )mengenai pemilikan tanah dengan hak agrarisch eigendom oleh seorang perempuan Indonesia jang kemudian menikah dengan seorang Arab . Karena perkawinan tersebut ia mendjadi orang Arab pula dan dengan demikian takluk kepada BW dan hukum dagang Eropah . Akan tetapi, suatu permohonan jang diadjukannja kehadapan hakim -komisaris RvJ Batavia untuk mentjatat eigendom itu dalam daftar eigendom Eropah, telah ditolak , hal mana oleh penanja telah dianggap tidak tepat , dan bertentangan dengan praktek .

11. Selandjutnja kami hendak membitjarakan beberapa perkawinan antara perempuan Indonesia dengan lelaki Timur Asing lainnja bukan Tionghoa , bukan Arab ;

Berkenaan dengan perkawinan matjam ini perlu kami membitjarakan agak luas dua keputusan jang penting sekali . Dalam tahun 1932 RvJ Medan (144) telah memeriksa satu perkara antara Weeskamer dan perempuan-perempuan Rakiah dan Chamsiah , isteri-isteri dari Natoellah , seorang Afghanistan , karenanja tergolong Timur Asing , dengan siapa mereka telah menikah masing-masing dalam tahun 1910 dan 1916.

Kedua perempuan ini adalah kaula dari Sultan Asahan , sedangkan Natoellah adalah kaula -negara (Landsonderhorige ). Natoellah telah djatoh palit dan karenanja Weeskamer menggugat kedua istrinja tersebut untuk mengembalikan tanah dan barang -barang jang telah dihibahkan olehnja kepada mereka . Sekarang timbul persoalan apakah jang mendjadi status daripada perempuan -perempuan tersebut . Apakah mereka ini adalah kaula -swapradja ataukah kaula -negara ? Menurut pertimbangan RvJ di Asahan berlaku suatu peraturan adat, jang menentukan bahwa seorang perempuan kaula -swapradja karena perkawinan dengan seorang kaula -negara , memperoleh status kaulanegara.

Dan menurut pasal 2 GHR perempuan tersebut telah mendjadi orang-orang Timur -Asing. Oleh karena itu mereka adalah justiciabelen dari Hakim-Gubernemen .

Sitaan atas barang -barang perempuan -perempuan tersebut oleh Weeskamer , jang diperkenankan oleh Landraad Tandjungbalai dinjatakan tidak sjah adanja . Bukan Landraad , tetapi RvJ jang kompeten .

Keputusan ini adalah demikian berharga, hingga Ter Haar telah

menghiasinja dengan sebuah tjatatan . Pada pokoknja , beliau mengemukakan , bahwa pasal 10 GHR hanja berarti , bahwa bilamana kaula158 swapradja dan kaula negara mengadakan suatu perkawinan tjampuran dan fihak kaula -swapradja mendjadi kaula -negara (umpamanja ) karena pindah kedaerah Gubernemen ), GHR mendjadi berlaku untuk perkawinan tersebut, apabila telah dipenuhi sjarat-sjaratnja . Akan tetapi , bila fihak kaula -swapradja tetap mempunjai status kaula -swapradja , itu hanja ditentukan oleh kontrak antara Negara dan Swapradja , tidak ditentukan oleh suatu peraturan -adat.

Dalam suatu keputusan jang dapat dipandang sebagai landjutan daripada perkara tersebut diatas , ( 145) RvJ njata dipengaruhi oleh tjatatan dari Prof. Ter Haar itu . Weeskamer Medan sekarang menuntut perempuan -perempuan Rakia dan Chamsiah dimuka RvJ , berhubung menurut pasal 2 GHR, mereka ini sudah mendjadi orangorang Timur -Asing. Akan tetapi sekarang RvJ berpendapat , bahwa GHR tidak mempunjai kekuatan -hukum (rechtskracht ) di daerah Swapradja , dan tidak ternjata sedikitpun bahwa para-tergugat telah meninggalkan (metterwoon verlaten) daerah tersebut.

Ke-kaula -swapradjaan telah diatur dalam kontrak politik dengan Swapradja dan dalam peraturan itu tidak diketemukan suatu ketentuan tentang kehilangan kekaula -swapradjaan , disebabkan pernikahan dengan seorang Timur-Asing. RvJ sekarang menjatakan diri tak berkuasa untuk mengadili perkara ini.

tergugat telah mengemukakan , bahwa tidak ada peraturan Para - hukum -adat dari Asahan , jang menentukan , bahwa mereka karena perkawinan mendjadi kaula -negara . Ini bertentangan dengan apa jang telah dikemukakan oleh RvJ dalam T. 136/561 .

Keputusan -keputusan ini pun mempunjai arti bagi persoalan lingkungan -kuasatempat (ruimte gebied) dari GHR dan perkawinan antara tempat jang telah dibitjarakan diatas ( 146). Dan selandjutnja seperti telah terang dari duduknja perkara terurai diatas , dua keputusan tadi mempunjai arti bagi kita , bukan sadja dilihat dari sudut adanja perkawinan antara golongan suku-bangsa , jakni antara bumiputera dan Timur-Asing, tetapi djuga jang mengenai kaula -negara dengan kaula -swapradja .

Menarik perhatian adalah keputusan HGH tahun 1937 ( 147) jang menegaskan bahwa perkawinan tjampuran dapat dipandang sebagai salah satu dasar untuk menerima , bahwa sesuatu orang telah terlebur dalam golongan rakjat fihak jang lain . Tengkoe Mohamad Hoesin , jang ajahnja ada seorang ,,Voor -Indiër " bernama T. Mohamad Bahadur , jang kembali telah menikah dengan seorang perempuan Melaju

Indonesia bernama T. Toembah atau Tengkoe Halidja alias Tengkoe Tjoembon , adalah seorang jang boleh dianggap telah terlebur dalam masjarakat -bumiputera , oleh karena ia sendiri telah kawin djuga dengan seorang perempuan Melaju. Oleh karena itu palisemen jang sudah didjatohkan atas diri pemohon , dibatalkan .

12. Sebagai penutup dari illustrasi petikan jurisprudensi tentang perkawinan tjampuran antara suku-bangsa (landaard ), kami ingin menundjuk kepada suatu keputusan dari HGH tahun 1935 (148) , dalam perkara antara seorang perempuan Djepang Hisaya Kawai , jang telah mendjadi gundik dari seorang Tionghoa The Ing Bian, lawan isteri dari lelaki tersebut, Han Biauw Nio.

Hubungan tjampuran ini belum sampai mendjadi perkawinan tjampuran , tetapi kemungkinan akan mendjadinja itu, melihat telah dilahirkan tiga anak dari perhubungan tersebut , adalah besar sekali .

Kami achiri tindjauan bab IV ini dengan memberikan schema tjontoh - tjontoh perkawinan -perkawinan tjampuran jang dapat terdjadi dalam praktek . Sebagian dari kemungkinan ini telah kita ketemukan diatas dalam bentuk perkara -perkara jang telah diadjukan kehadapan hakim .

SCHEMA :

A. Perkawinan internasional ; selalu tjampuran ;

Tjontoh : 1. antara Warga -Negara dan orang Asing ;

2. antara orang -orang Asing dengan hukum berlainan (kalimat 1 pasal 16 AB).

B. Perkawinan antara-regio ; selalu tjampuran ; terdjadi sebelum 27 Desember 1949 sekarang mendjadi sedjarah ;

C. Perkawinan tjampuran antara-tempat ;

Tjontoh2 : 1. antara kaula -negara dan kaula -swapradja ;

2. antara orang Indonesia (Asli ) ( * ) sendiri , jang berasal dari atau berdiam dalam masjarakat dan lingkungan hukum berlainan ;

3. antara justiciabelen Pengadilan -asli, berasal dari pelbagai daerah Pengadilan -asli ;

4. antara orang Arab jang berasal dari atau berdiam dalam masjarakat dan lingkungan hukum berlainan .

5. dahulu sebelum 1924 antara orang Tionghoa jang berasal dari atau berdiam dalam masjarakat dan lingkungan hukum berlainan .

D. Perkawinan tjampuran antar -agama : terbanjak perkawinan tjampuran ,,dobbel ", mitsalnja antara tempat, antara-golongan atau antar -agama ;

Tjontoh : 1. antara Indonesia -Nasrani dan Indonesia bukan Nasrani ;

2. antara Indonesia -Islam dan bukan -Islam ;

3. antara Arab-Nasrani dan Arab-bukan -Nasrani ;

4. antara Indonesia -Hindu dan bukan -Hindu ;

E. Perkawinan Tjampuran antara-golongan ;

1. antara Eropah dan Indonesia ;

2. antara Eropah dan Tionghoa (peraturan adopsi , kongsi , 1601-1603 BW baru , dll . jang berlainan) ;

3. antara Eropah dan Arab (Hukum kekeluargaan dan warisan jang berlainan ;

4. antara Eropah dan Timur Asing (bukan Tionghoa atau Arab) ;

5. antara Indonesia dan Arab ;

6. antara Indonesia dan Tionghoa ;

7. antara Indonesia dan Timur Asing (bukan Tionghoa atau Arab) ;

8. antara Tionghoa dan Arab (Hukum kekeluargaan dan warisan , adopsi , kongsi , dll. , jang berlainan ).

9. antara Tionghoa dan Timur Asing (bukan Tionghoa atau Arab) ;

10. antara Tionghoa jang dipersamakan hak dengan orang Eropah dan Tionghoa tidak ,,gelijkgesteld".

11. antara Indonesia jang dipersamakan hak dengan orang Eropah dan Indonesia tidak ,,gelijkgesteld" ;

12. antara Arab dan Timur Asing (bukan Tionghoa ); ,,gelijkgesteld " ;

13. antara Arab ,,gelijkgesteld " dan Arab tidak ,,gelijkgesteld " ;

14. dahulu antara ,,Europeaan " -Belanda dan ,,Staatsblad -Europeaan ” ;

15. antara Indonesia jang dengan sukarela telah tunduk kepada seluruh hukum Eropah dan Indonesia jang tidak ;

16. antara Tionghoa jang dengan sukarela telah tunduk pada seluruh hukum Eropah dan Tionghoa jang tidak ;

17. antara Arab jang dengan sukarela telah tunduk seluruhnja pada hukum Eropah dan Arab jang tidak ;

18. antara Indonesia jang dengan sukarela telah tunduk pada seluruh hukum Eropah dan Indonesia jang tidak atau menunduk hanja pada sebagian dari hukum Eropah ;

19. antara Indonesia jang dengan sukarela telah tunduk pada sebagian dari hukum Eropah dan Indonesia jang tidak ;

20. antara penduduk dan bukan -penduduk .

A = perkawinan inter -nasional A + B + C = perkawinan inter -territoriaal (¹)

C + D + E = perkawinan intern-nasional (antara • seksama warganegara)

(*) Tiap kali didjumpai istilah „ Indonesia ” harap dibatja seolah-olah ditambahkan perkataan „ asli ” untuk menentukan golongan -rakjat „ Indonesia ” menurut pasal 163 IS.

(5 ) Dalil no IV

( 9 ) T. 142/322 . (11) T. 151 / 578-581 . (13) Lihat atas , h. 115 . (15) Tjatatan dibawah keputusan2 T. 134/53 , T. 135/455 ; lihat bawah , h. 176 . (18) h. 102 dst . (25) h. 135 .

( 6 ) Kami mengutjapkan terima kasih kepada Mr. Ismed Batara Siregar , jang telah sampaikan keputusan Pengadilan Negeri Djakarta No. 269 / 1954G ini kepada kami . Sebaliknja dalam putusan-putusan HGH, 23 Djuni 1932 , T. 136/319 ; 29 Sept. 1932 , T. 137/24 ; Ldr . Surabaja 6 Pebr . 1947 , T. 1947/209 ; 14 Djuli 1947 , T. 1947/302 , tidak dipersoalkan berlakutidaknja GHR .

( 7 ) Kollewijn, Le droit interrégional privé du Royaume des Pays Bas, h. 269; Mr. Drs . E. Utrecht , Pengantar dalam Hukum Indonesia , Djakarta 1953 , h. 379.

( 8 ) Tjontoh ini dari Kollewijn, dalam Unie - regionaal privaatrecht in de Nederlands -Indonesische Unie , dalam Gedenkboek Rechtswetenschappelijk Hoger Onderwijs in Indonesië , 1924-1929 , h. 151 ; Untuk persoalan perkawinan antara regio ini , lebih djauh lihat Wagener , diss , h. 82 dst .

( 10) T. 151 /578-581 , Huwelijk en onderhorigheid .

( 12) Lihat selandjutnja dibawah , h. 168 dst .

(14) T. 142/319 , ttg . 8 September 1934 .

(16) h. 140 dst .

( 17 ) Het adatrecht van Ned . Indië in Wetenschap , Praktijk en Onderwijs , Rede 1937 , Verzamelde geschriften II/472 dst .

(19) lihat , h. 20 .

( 20 ) Nederburgh GH I , h. 15, 16, 19 : antara Eropah , Indonesia dan Timur Asing , dan h. 69 , 74 : antara Indonesia dan Timur Asing , dan djuga antara pelbagai matjam Timur Asing sendiri ( ,,tusschen de verschillende soorten Vreemde Oosterlingen onderling ).

(21) Nederburgh , GH I, h. 18 : ,, Intusschen geldt de regel , dat de man het hoofd is der echtvereeniging niet in die streken van Indië , waar het matriarchaat bestaat en waar dientengevolge de getrouwde man zijne vrouw volgt ". Kursip dari kami .

(22) Nederburgh GH I. h. 42

(23) Nederburgh GH II h. 67 .

(24) T. 130/694 ; T. 130/664

(26) T. 80/1 dst , ( landjutan II) ; Wet en Adat Dl . I , st. 2 , h. 69

(27) W en A dl . 1, suppl. h. 357-358 ; GHR I/ 111 dan II/80 .

(28) Nederburgh , GH I, 16

(29) Mulai 1856 sampai 1930 dalam bijlage D,E,F,G ; 1931-1941 dalam I.V. , II, No. 31 .

(30) Het privaatrecht Inl . Chr . , Wet en Adat , Band I , h. 71 , 72 GH I / 115

(31) Lihat bab I, h. 38 , 42 .

(32) I, 111

(33) I, 116

(34) GHR I, h. 111 (35) GHR , II, h. 80 (39) Toelichting Ontwerp BW, 1920 , h. 47 (40) T. 80,1-3 ; W en A dl . I, st. 2 h. 69 (41) Dikutip oleh van Hasselt, diss . h. 100 (42) diss . h. 141 (43) h. 185 (44) diss . h. 102 (45) h. 135 dst . (46) diss . h. 140 (47) T.N.I. 1902 , 813-814 , seperti dikutib oleh van Hasselt, diss . h. 99 . (48) diss . h. 99 (49) diss . h. 139 (50) T. 130 , h. 694 (51) diss . h. 100 (52) h. 127 . (53) I. S. ps . 21 (56) Adatrecht II , h. 571 , 654, 655 (57) Rechtsbedeeling onder de Inlanders in Ned . Indië , 1920 , h. 68 (58) diss. h. 140 (59) diss . h. 99 (60) hal ini djuga sudah „,vooropgesteld" oleh van Hasselt diss . h. 102 (60a) Dalam hubungan ini menarik tjatatan Supomo dibawah keputusan Ldr . Teluk Betung 8 Des. 1938 , jang dibatalkan oleh RvJ . Batavia , 12 Mei 1939 (T. 152/177 ) , tentang tidak dapat digunakannja interpretasi luas pasal 1 GHR untuk perkara tersebut , karena lembaga perkawinan adat ,,bambang adji ", menurut mana perkawinan harus dilangsungkan , tidak dikenal oleh hukum fihak lelaki , jang menurut pasal 6 ajat 1 GHR harus digunakan . (60b) T. 152/193 . (61) Nota 25 Juni 1931 le afd. No. 27/471 a, seperti dikutip oleh van Hasselt h. 112 (62) Lihat bab VI (63) T. 128/75 , pts . interloc . 1927 , achir 11 Djuli 1927 , RvJ Batavia , interloc . 13. Apr. 1928 diss , h. 102 . (64) diss . h. 79 (65) kursip dari kami (66) kursip dari kami

(36) Regeling van het privaatrecht van de Inlandsche bevolking in de Minahasadistricten der Res. Menado , I, st. 3, h. 76 , seperti dikutib oleh Lemaire , diss . h. 140 .

(37) Grondslagen der Rechtsbedeeling in Ned . Indië , tjetakan ke - 1, 1913 , h. 35 noot 1

(38) idem, tjetakan kedua, 1929 , h. 103-104 .

(54) Adatrecht II , h. 411

(55) Adatrecht I, h. 336 ; „ Voor huwelijken tusschen Christenen en nietChristenen kan men alleen het oudinheemsche recht gebruiken”

(67) T. 131/112 . Ldr . Menado , 5 Sept. 1928 RvJ Mak. 15 Mrt. dan 30 Ag. 1929 . (68) diss . h. 80 (69) diss . h. 102 ( 70) T. 146/250 , 12 Sept. 1935 Ldr . Padang , interlocutoir 6 Mrt. 1934 , pts . achir 3 Mrt . 1935 (71) Bdgk . v.d. Berg, praeadvies , h. 31 , jang menetapkan bahwa oleh perempuan Eropah seringkali baru dilangsungkan perkawinan dengan laki Indonesia , bila jang pertama ini „feitelijk reeds tot de Inlandsche of daarmede gelijkgestelde maatschappij behoorden " (kursip dari kami ) (72) T. 153/204 , Ldr . 12 Ag. 1939. Bdgk djuga Res. Ger dan RvJ Padang , 24 Sept. dan 8 Des . 1904 , W. 2236/75 , lihat atas , h . 81 , Ldr . Menado 16 Mrt. 1928 , Adatrechtbundel 33 : 356 . (73) diss . h. 104 , dst (74) h. 185/186 , lampiran I (75) Nota le Gouv. Secr. 16 April 1932 No. 271/2 ; Nota Dir . Just Mrt. 1932 No. A 7/3/6 , seperti dikutip oleh van Hasselt, diss . h. 112 (76) T. 115/99 , 22 Djuli 1921 , Ldr . Bogor 15 Djuni 1921 . (77) T. 117/118 Ldr . Bogor , keputusan 24 Ag. 1921 (78) T. 122/187 , 4 Sept. 1924 ; Ditjatat pula oleh Boerenbeker Het Adatrecht der Inlanders in de jurisprudentie 1923-1933 , h. 28 (79) diss . h. 101 (80) T. 134/53 , T. 135/455 , T. 142/322 . Bdgk . T. 142/167 , Ldr . Poerworedjo, 26 Mei 1931 . (81) T. 151/654 , tak bertanggal. (82) h. 176 dst . (83) T. 141/179 , 10 Oct. 1934 (84) Lemaire diss . h. 138 (85) diss . bab. VI . h. 126 dst . (86) diss . bab IV, h. 134 dst. (87) diss . h. 128 (88) Terdapat didaerah Tjigelam (Gunung Putri ) , Depok (Tugu ) Bogor , Indramaju ; Pandecten VI h. 179 No. 827 ; lihat diatas h. 19 . (89) Het Adatprivaatrecht van Middel -Java, h. 213 (90) h. 96. , diss (91) pasal 26 BW. (92) De groep der Europeanen , 1, h. 117 noot 16 . (93) De toekenning van recht op verblijf in Ned . Indië en de hoofdonderscheidingen in zijne bevolking naar aanleiding van art . 105 , 106 , 107 en 109 van het Regeringsreglement voor N.I. , h. 179 (94) le kamer 11 Juni 1925 , RvJ Padang 26 Ag. 1920 , T. 122/454 lihat djuga T. 85/282 , RvJ S'b 1904 21 Des. 1904 , diss , h. 153 . (95) T. 135/409 , 11 Okt. 1930 (96) J. J. Dormeier , Banggaisch Adatrecht ; Verhandelingen van het K.I.T.L. V.N.I. , dl . VI , 1947 , h. 222 (97) T. 134/45 , 5 Mrt. 1931

(98) h. 19 . (99) T. 146/121 , 19 Mrt. 1937 (100) GH II/70 , lihat bab II diatas , h. Bdgk Klein, diss , h. 25 (101) h. 19 . (102) h. 129 dst . (103) h. 130 dst . (104) T. 140/584 RvJ S'b , 10 Djan . 1933 (seharusnja 1934 , lihat T. 145/552 noot 2). (105) diss . h. 171 (106) Untuk alasan -alasan pendirian kami mengnai hal ini lihat h. 144 dst . ( 107) Ter Haar dalam notanja mengenai Rentjana HOCI , telah sinjalir keadaan jang dirasakan gandjil ini . Lihat van Hasselt, diss . 110-111 , 123-124 , djuga h. 40-41 ; Nederburgh djuga menundjuk pada kegandjilan ini , W en A, I , 2e st. h. 70 , T. 79/611 § 72 ( 108) Lebih landjut lihat bab I , h. 42 . (109) T. 145/552 , 8 Djan 1936 (110) h. 560 , 561 (111) h. 124 dst . (112) h. 158 dst . ( 113) T. 142/183 , 15 Peb . 1934 , RvJ Sb interl . 18 April 1934 ; keputusan terachir 21 Nop . 1934 . ( 114) lihat lebih djauh dibawah , h. 176 dst . ( 115) Untuk akibat peralihan agama bagi golongan -rakjat jang bersangkutan lihat atas , h. 144 dst . (116) T. 150/792 , Ldr . Menado 15 Mei 1939 ; HGH 2e k, 24 Okt. 1939 . ( 117) T. 88/56 , 16 Nop. 1906 (118) bab I, h. 24. (119) T. 99/436 , 22 Djan . 1913 (119a) T. 100 /1-20 ( 120) T. 134/395 , pts . 2 Mei 1931 ; lihat bab V, h. 181 ; Berlainan Krijgsroad Magelang , 25 Ag. 1928 , T. 131/508 . (121) lihat , h. 127 , 176 dst . (122) T. 149/28 , 1 Des. 1938 (123) T. 154/462 , 24 Apr 1941 . (124) T. 85/282 , pts 21 Des 1904 . (125) h. 176 dst . (126) T. 134/45 , arr . 5 Mrt. 1931 (127) lihat h. 178 . (128) T. 123/39 , 6 Pebr 1924 . (129) T. 147/259 , 13 Pebruari 1937 (130) Lihat atas , h. 29 . (131) T. 154/575 Ldr . Bdg. , 2 Pebr . 1940 ; RvJ Bat. 14 Pebr . 1941 . (132) h. 38 dst .

(133) T. 96/113 , RvJ Bat. 1 Pebr . 1911 . (134) T. 95/275 , RvJ Bat. le K. 16 Okt 1908 HGH le K. , 28 Djuli 1910 . (135) T. 131/508 , 25 Ag. 1928 (137) Dalam hubungan ini keputusan tersebut telah dibitjarakan oleh Lemaire dalam dissertasinja, h. 96 dan oleh van Hasselt diss . , h. 180 . ( 138) Bdgk . T. 134/395 , lihat atas h. 152 , 181 . (139) Berlainan T. 134/395 ; Bgk . van Hasselt, diss . h. 180 (140) T. 81/59 , le kamer 28 Mei 1903 (141) h. 107 . (142) T. 153/134 , 12 Okt. 1939 . (143) T. 148/773 . Lihat selandjutnja T. 107/127 Ldr . Bdg. 15 Djuni 1915 ; T. 125/205 RvJ Smg. 22 Djan . 1926 , dibitjarakan pula dalam bab V, h. 172 dst . (144) T. 136/561 , ttg . 7 Oktober 1932 . (145) T. 143/783 , RvJ Medan , 24 April 1936 . (146) h. 115 , 124 . (147) T. 154/349 , le Kamer 29 April 1937 . (148) T. 141/351 , 10 Djanuari 1935 .

(136) Bdgk . peristiwa van H. (Zekie bin Ahmar ) M. binti M.S. tsb . diatas, h. 42 , 149.

BAB. V. PERATURAN PERKAWINAN TJAMPURAN DALAM PRAKTEK-HUKUM .

Selain daripada keputusan-keputusan hakim jang sudah dimuat dalam bab III dan bab IV diatas, disini akan diberikan tempat pula kepada pelbagai putusan jang berhubungan dengan GHR . Seperti dalam kata pengantar telah dikatakan , maka salah satu sebab ditulisnja dissertasi ini adalah hasrat untuk mengumpulkan setjara sistematis keputusan -keputusan hakim mengenai perkawinan tjampuran , jang menurut pengetahuan kami hingga kini belum dilakukan . Djalan jang kami pilih ialah mengadakan pembitjaraan setjara pasal demi pasal . Dalam pada itu pasal-pasal jang sudah mendjadi pokok pembitjaraan bab III dan bab IV, jakni pasal 1 , 10 , 11 , 12 tidak akan diuraikan kembali setjara mendalam , hanja bilamana perlu disinggung disana sini .

Pada permulaan bab III sudah diuraikan bahwa lingkungankuasa-waktu , -tempat dan peribadi adalah bagian terpenting dari GHR. Hal ini djuga logis , mengingat bahwa GHR terutama menundjuk kepada hukum lain dan karenanja hampir tak mempunjai lingkungankuasa-soal-soal (,,zakengebied") sendiri . Berhubung dengan itu tak mengherankan bahwa bab V terdiri dari djauh lebih sedikit halaman dibandingkan dengan bab III dan bab IV. Sesungguhnja dalam rangkaian pembitjaraan kita bab ini hanja merupakan ,, restrubriek " .

Pasal 2.

Pasal GHR jang dengan pasti dapat dikatakan adalah jang terpenting, ialah pasal 2. Diatas telah berkali -kali dikemukakan bahwa pasal 2 ini oleh ahli -ahli ilmu -hukum intergentil dinamakan tulangpunggung daripada segenap sistim intergentil , jang mengambil sebagai dasar penghargaan-sama terhadap pelbagai stelsel hukum jang terdapat di Indonesia . (1) Disini kami tidak akan mengadakan tindjauan -tindjauan bersifat politik hukum . Ini disediakan untuk bab VI dibawah . Hanja akan disadjikan sekarang beberapa keputusan hakim jang berpokok -pangkal pada pasal 2 GHR ini.

Oleh RvJ Surabaja dalam tahun 1924 (2) telah diputus suatu perkara sipil dengan pasal 2 GHR sebagai pedoman . Dalam bab IV tadi telah kami sebut keputusan ini sebagai tjontoh daripada perkawinan tjampuran antara golongan suku-bangsa (landaard ). Seorang perempuan Tionghoa Ong Tjwan Nio jang menikah dengan lelaki bumiputera Saridjan , dianggap telah mendjadi orang bumiputera pula , dan karenanja dapat mengadakan tuntutan dalam hukum tanpa memperoleh bantuan dan kuasa dari suaminja . Dari keputusan ini kita saksikan bahwa sang isteri karena perkawinan tjampuran telah memperoleh status hukum -publik dan hukum -perdata sang suami .

Perlu disebut djuga disini keputusan RvJ Surabaja tahun 1934 (3) dalam perkara antara perempuan Eropah J. M. R. jang telah menikah setjara Islam dengan lelaki Indonesia I. Tj . , dan kemudian kawin lagi dengan lelaki Belanda R.P.D. , sesudah terlebih dahulu melakukan apostasi terhadap agama Islam . Djuga putusan ini sudah dibentangkan pandjang lebar diatas, (4) hingga mengenai duduknja perkara disini tjukup dengan menundjuk kepada apa jang tertera disana. Kami telah mengemukakan pula bahwa tidak ternjata dari keterangan-keterangan dalam berkas perkara , apakah status R.P.D. Rupanja ia bukan seorang Indonesia , hingga dengan demikian perkawinan antaranja dengan perempuan J.M.R. pun suatu perkawinan tjampuran . Bukankah menurut pasal 3 GHR perempuan tersebut tetap memegang status bumiputeranja , bilamana tidak dalam tempo setahun menurut ketentuan-ketentuan tertjantum dalam pasal 4 GHR, ia mengemukakan kehendaknja untuk kembali pada statusnja semula sebelum mengadakan perkawinan tjampuran dengan I. Tj . ? Karena perkawinan dengan R.P.D. ia memperoleh status suami kedua itu pula . Mengenai perkawinan antara perempuan tersebut dengan I. Tj . , kami berpendapat bahwa GHR tetap berlaku . Djuga perkawinan ini adalah tjampuran . Walaupun perempuan Eropah tersebut telah masuk agama Islam , berdasarkan pertimbangan -pertimbangan jang telah kami kemukakan diatas (5), ia ini tidak karena itu sadja mendjadi orang Indonesia pula . Hanja sebagai akibat daripada perkawinannja dengan I. Tj . perempuan Belanda tersebut telah mendjadi orang Indonesia .

Dari diambilnja B.W. sebagai pegangan dalam putusan HGH tahun 1938 (6) , mengenai perkara pertjeraian karena pertjobaanmeratjun dan merampas djiwa , antara seorang perempuan bumiputera dengan lelaki Eropah , dapat ditarik kesimpulan bahwa fihak isteri dianggap telah memperoleh status perdata suaminja . Djuga keputusan ini sudah dibitjarakan diatas (7).

Dalam hubungan ini menarik pula advies Kollewijn (7a ) mengenai persoalan apakah seorang lelaki Eropah , jang telah kawin dengan wanita Indonesia -asli pemilik tanah-tanah Indonesia , dapat mendjual tanahtanah tersebut kepada orang bukan -Indonesia -asli . Menurut beliau hal ini tidak melanggar vervreemdingsverbod 1875 , karena fihak perempuan sebagai akibat perkawinannja telah mendjadi orang Eropah

menurut pasal 2 GHR, hingga untuk mereka berlaku hukum harta169 benda Eropah . Larangan tersebut hanja mengenai pengasingan oleh orang-orang Indonesia asli .

Berkenaan dengan hukum tanah intergentil ini menarik pula pemandangan-pemandangan dari Supomo (8) dan van Hattum (9) mengenai pemilikan tanah Indonesia karena perkawinan tjampuran .

Dengan tegas telah dikemukakan oleh kedua ahli hukum ini , bahwa tjara pemindahan sematjam itu tidak bertentangan dengan larangan pengasingan . Supomo (10) menegaskan tentang ini , bahwa ,,het behoud van inlandsche grondrechten door een Indonesische vrouw , die door het aangaan van een gemengd huwelijk als bedoeld in St. 1898 No. 156 niet-inlandsche wordt ", tidak terlarang , sedangkan pula tak melanggar adalah pemegangan tetap dari tanahtanah Indonesia tersebut oleh seorang perempuan jang semula adalah Eropah dan sesudah penghapusan perkawinannja dengan suami Indonesia, telah melakukan pernjataan termaksud dalam pasal 4 GHR, karena mana ia kembali mendjadi Eropah lagi . Van Hattum (11) menundjuk dalam hubungan ini , bahwa dalam perkawinan tjampuran , karena pertjampuran -budal , fihak bukan Indonesia -asli dapat memperoleh tanah Indonesia ; bahwa karena ,,aanbreng" fihak Indonesia jang beralih ke golongan bukan -Indonesia , tetap memegang tanahmilik -Indonesia -nja ; bahwa karena kematian sesudah perkawinan tjampuran fihak jang semulanja bukan -Indonesia dapat mewarisi tanah milik Indonesia ; bahwa dalam hal penghapusan (ontbinding ) perkawinan tjampuran dari perempuan Indonesia jang karena mengadakan pernjataan termaksud dalam pasal 4 GHR atau karena perkawinan kembali dengan seorang Indonesia mendjadi Indonesia lagi , anak-anak jang lahir dari perkawinan dengan lelaki -bukan -Indonesia , pada waktu perempuan itu meninggal , akan memperoleh tanah-tanah milik Indonesia tersebut.

Kami akan menegaskan dengan menjadjikan putusan-putusan hakim dibawah ini :

Oleh RvJ Semarang dalam tahun 1910 ( 12) pernah dikemukakan dengan tegas bahwa penggugat Kho Boen Tioe , seorang Tionghoa hanja dapat menjelenggarakan dan mempunjai hak -hak jang dapat dipunjai oleh bukan -Indonesia . Karena itu penggugat jang menjatakan diri sebagai ahliwaris satu -satunja dari almarhum Bok Simpen , tak dapat diterima dengan tuntutannja mengenai sawah-sawah tanah milik Indonesia.

Njata dalil intergentil dari van den Berg , bahwa seseorang hanja

dapat menikmati hak-hak jang ditentukan dalam hukum golongan170 rakjatnja sendiri , mendjadi penghalang dari anggapan bahwa tjara memperoleh (bezit) lain daripada pengasingan , tidak terlarang . Pendirian ini tak dapat kami ikuti .

Berlainan adalah pendirian Landraad Bandung dalam tahun 1915 ( 13) jang mengemukakan bahwa tjara memperoleh karena pewarisan ab-intestaat tak terlarang . Dengan mengutip van Dales ,, Grootwoordenboek der Nederlandsche Taal " dikatakan bahwa tjara ini tak termasuk fi'il ,,vervreemding " .

Ke-enam penggugat Arab , Sech Abdul Kadir bin Alie Saweh c.s., jang mengakui mewarisi sawah-sawah tanah milik dari perempuan Sunda Ratoe Djoelaeha (djuga ditulis Ratoe Djaleha binti Pangeran Wiradikoesoemah ), jakni marhum isteri dari penggugat Abdulkadir, dianggap dapat memperoleh tanah-Indonesia .

Rupanja sedjalan dengan dalil intergenti jang tak dapat kami ikuti adalah anggapan Balai Harta Peninggalan Surabaja ( 14), jang bertindak untuk kepentingan almarhum Meester R. , jang telah menikah dengan perempuan Wagyem alias Sina, bahwa hak milik Indonesia dengan sendirinja berubah mendjadi hak-eigendom bila djatuh dalam tangan orang Eropah . Karena perkawinan dengan Meester R. , perempuan tersebut mendjadi orang Eropah . RvJ . Surabaja dalam tahun 1920, sependirian dengan Balai Harta Peninggalan , bahwa ,, een Europeaan drager van inlandsche bezitsrechten niet kan zijn ” .

Dengan tandas didjauhkan dalil intergentil van den Berg oleh HGH dalam putusannja di tahun 1920. (15)

Seorang perempuan Eropah jang sebelum perkawinannja adalah orang Indonesia , (perempuan Wagyem alias Sina djanda Mr. R. tersebut diatas pula ) tak dapat mohon ,,eigendoms-uitwijzing " dari tanah-tanah jang dimilikinja sebelum perkawinan dengan hak -milikIndonesia . Kollewijn (16) telah tjatat bahwa HGH terang berpendirian , bahwa pemohon ini , djuga sesudah perkawinannja , djadi sebagai orang Eropah , dapat tetap memegang hak -hak Indonesia -nja atas tanah . Ini adalah sesuai dengan azas -intergentil mengenai tanah .

Oleh Mr. van Hattum , ketika mendjabat Ketua Landgerecht Indramaju dalam tahun 1933 ( 17) telah diuraikan dengan tegas bahwa karena pewarisan tanpa wasiat, dapat diperoleh tanah-tanah dengan hak Indonesia oleh seorang perempuan Arab . N.S. didakwa melanggar S. 1912/177 , karena menduduki „,vrij Lands domein " setjara illegaal . Ia ini menurut keterangannja telah kawin dengan laki Arab Ambarak bin Achmad Barpet . Tanpa menjelidiki lebih djauh apakah perkawinan tersebut sjah menurut GHR, keadaan bahwa karena pernikahan terdakwa telah mendjadi orang Arab diterima oleh penuntut umum . Mengenai tanah Indonesia jang sesudah perkawinan dilangsungkan , telah diperolehnja karena pewarisan dari keluarga -Indonesia -nja, tidak dianggap terdakwa telah melakukan kesalahan . Bertentangan dengan dalil intergentil van den Berg oleh hakim sesuai dengan pendapat sardjanahukum terbanjak , dengan tegas dipertimbangkan bahwa ada lain -lain tjara tak termasuk ,,vervreemding ", jang dapat memberikan „,bezit ” hak -milik tanah Indonesia . Di Djawa tak ada peraturan seperti untuk Sumatra's Westkust (18) jang menentukan bahwa dalam hal peralihan itu, pihak bukan Indonesia harus meminta titel Eropah atau melepaskan hak milik Indonesia -nja . Hakim menundjuk pula pada pasal 16 S. 1917/12 . Perbuatan tunduk sukarela pada hukum Eropah tak mengurangi dilandjutkan penjelenggaraan hak2 Indonesia atas tanah.

Suatu keputusan dari Landraad Semarang tahun 1919 (19) menjatakan batal pembelian tanah milik Indonesia oleh seorang perempuan asal Indonesia Bok Mani , jang karena pernikahan telah mendjadi orang Eropah bernama Njonja Holz . Sesudah suaminja meninggal dalam tahun 1912 perempuan tersebut tidak mempergunakan ketika termaktub dalam pasal 4 GHR, djuga tidak kawin kembali . Karenanja ia tetap orang Eropah . Pembelian tanah milik- Indonesia jang dilakukannja dalam tahun 1916 atau 1917 dari orang Indonesia oleh Hakim dianggap batal adanja .

RvJ. Semarang dalam tahun 1926 (20) menjatakan batal pembelian tanah Indonesia selama perkawinan tjampuran . Seorang perempuan Indonesia Raden Ajoe Koen dianggap telah mendjadi orang Arab seperti suami-nja Said Mohamad bin Ibrahim Yahja . N.V. Bouwmij . Koey Tjan telah menggugat pengosongan dihadapan RvJ . Semarang. Perempuan tersebut mengadjukan eksepsi bahwa RvJ tak berhak mengadili karena ia ini seorang Indonesia . Tak pernah ada perkawinan antaranja dengan laki Arab tersebut . Akan tetapi, berhubung penghargaan surat-surat bukti , jang dalam hubungan ini kami sampingkan karena tak bersangkutan dengan pokok pembitjaraan , dinjatakan oleh RvJ , bahwa perkawinan tersebut sjah adanja . Karenanja perempuan tersebut telah mendjadi orang Arab. Disini kami tak dapat mengikuti sepenuhnja pendapat hakim . Menurut hemat kami hakim kurang memperhatikan pada waktu mana dilangsungkan perkawinan antara kedua pihak . Menurut proses -verbal jang diadjukan oleh adjunct kepala penghulu dalam perkara tersebut ternjata bahwa perkawinan telah di langsungkan 52 tahun sebelum S. 1895/198 dibuat . Sedikitnja hal ini dapat didjadikan petundjuk bahwa perkawinan termaksud dilakukan sebelum GHR berlaku . Dan djika demi172 kian, menurut pendirian kami sesuai dengan pendapat HGH dalam tahun 1903 (21) dan RvJ Batavia tahun 1906 dikuatkan oleh HGH tahun 1908 (22), perempuan tersebut tetap seorang Indonesia .

Oleh Maassen en Hens (23), telah diutarakan pendapat jang tidak berlainan . Djuga penulis -penulis ini telah membitjarakan keputusankeputusan hakim (24) mengenai hal tersebut , antaranja jang mempersoalkan masalah penjelundupan larangan pengasingan , dengan memakai kedok piaraan perempuan Indonesia ,,Minah", menurut istilah Landrechter Magelang Mr. P.M. Letterie ,,stroovrouwen " .

Pasal 3.

Pasal ini se-mata -mata suatu peraturan tata -tertib , mengenai mana memang kami tak menemukan putusan-putusan.

Pasal 4.

Tentang teks pasal ini timbul sedikit keragu-raguan disebabkan perkataan ,, een gemengd huwelijk " jang digunakan dalam alinea kedua . Apakah jang dimaksudkan sebenarnja , dengan status -asal ini ? Jang sebelum perkawinan pertama atau perkawinan kedua ? Kami tjondong pada pendirian status sebelum perkawinan tjampuran pertama, seperti djuga pendirian Menteri Djadjahan dengan tjontoh jang diberikannja (24a ) Nederburgh (25) malah gunakan istilah ,,aangeboren staat ” , mengingat bahwa ,,oorspronkelijk " dan ,,voor zij een gemengd huwelijk sloot " tidak selamanja sama , karena sebelum berkawin tjampuran seorang perempuan mungkin telah mempunjai lebih dari satu status , mitsalnja karena persamaan hak dengan orang Eropah atau pengakuan oleh sang ajah .Dan status Eropah jang diperoleh karena persamaan hak atau pengakuan masih dapat hilang kembali karena ,,oplossing " ,,aangeboren staat " Tetapi mungkin djuga untuk dalam Indonesia . mengatakan bahwa pengembalian pada status -asal ini hanja mengenai status sebelum perkawinan kedua (atau landjutan ) .

Selain daripada apa jang disinggung diatas mengenai pasal 4 GHR , menarik perhatian pula keputusan Landraad Menado tahun 1939 jang kemudian telah sampai pada HGH ( 26 Keputusan ini ). 27 pun sudah dibitjarakan diatas dalam bab IV ( ) .

Dalam tuntutan pidana karena perdjinaan antara L. M. isteri A. dengan K. telah timbul perselisihan kompetensi . , L.M. adalah perempuan Eropah , L. M. telah menikah sedangkan A. Indonesia -Nasrani . dengan A. pada tahun 1926 di Perkawinan ini terang Bondowoso .

suatu perkawinan tjampuran . Karenanja L.M. mendjadi orang Indonesia. Pada tanggal 1 Djuli 1937 keputusan pertjeraian antara mereka telah memperoleh kekuatan pasti.

Hanja keputusan ini baru didaftarkan dalam Register pada tanggal 28 Nopember 1938. Dan pada tanggal 15 Pebruari 1939 L.M. telah melakukan pernjataan dihadapan Assisten -Residen Bondowoso , bahwa sesuai dengan apa jang tertera dalam pasal 4 GHR, ia hendak kembali kepada status -nja semula. Sekarang timbul pertanjaan , apakah hal ini telah dilakukan dalam djangka waktu setahun jang disjaratkan . Landraad menganggapnja masih dalam djangka waktu itu, perempuan ini telah mendjadi orang Eropah kembali , maka RvJ jang berkuasa . Satu dan lain berdasarkan pertimbangan bahwa pertjeraian dari Indonesia Nasrani , baru berlaku sesudah ditjatat dalam daftar . Sebaliknja HGH menganggap bahwa perempuan tersebut tetap seorang Indonesia karena mana Landraad -lah jang berkuasa . Kesimpulan ini diambil berdasarkan pertimbangan , bahwa pernjataan jang dilakukan oleh L.M. adalah tardief . Pertjeraian antara Indonesia -Nasrani , sudah terwudjud dengan keputusan hakim jang telah memperoleh kekuatan pasti . Dari keputusan ini kita mendapat gambaran tentang persoalan jang timbul karena memastikan djangka waktu tertera dalam 4 GHR.

Pasal 5.

Pernjataan hendak kembali pada status -asal oleh fihak perempuan harus dilakukan dihadapan Kepala Pemerintah Setempat (Hoofd van Plaatselijk Bestuur ) . Menurut S. 1931 (168 sub ten 15e , jo . S. 1931/423 (z.g. ,,herschikking " of ,,taakverdeeling " (28) ) tiap kali dalam GHR diketemukan perkataan ,,het hoofd van (het) plaatselijk bestuur", di daerah Gubernemen kepulauan Djawa -Madura , harus dibatja ,,den assistent - resident" . Di Tanah Seberang Kepala -kepala Onderafdeeling , kebanjakan kontrolir B.B. atau pendjabat sipil , jang tetap mendjadi ,,Hoofden van Plaatselijk Bestuur " . Sesudah dengan P.P. 21/1950 , L.N. 1950/59 wilajah Republik Indonesia dibagi dalam sepuluh propinsi dengan Gubernur (29) sebagai pendjabat -pamongpradja tertinggi , menurut pandangan kami pernjataan tersebut harus dilakukan di Djawa -Madura dihadapan Bupati , di kota-kota besar dihadapan wali -kota , didaerah istimewa Djakarta dihadapan Kepala Daerah , di Tanah Seberang dihadapan Wedana .

Pasal 6, 7.

Perubahan pasal-pasal ini dengan S. 1901/348 jang mendjadi pokok pembitjaraan djilid kedua dari himpunan peraturan -peraturan perkawinan tjampuran Nederburgh (30), telah dibitjarakan dalam bab II diatas .

Memperhatikan seluruh struktur pemerintahan jang baru (³¹) kami berpendapat bahwa berdasar peraturan -peralihan pasal 143 UUDS -RI, untuk menggantikan ,, Gouverneur -Generaal " dari ajat 4 pasal 6 GHR tjukup Menteri Kehakiman , tidak usah Presiden . Model naskah termaksud telah diatur dalam S. 1898/161 jis . 1900/303 , 1901/349 .

Dengan S. 1902/113 telah ditetapkan bahwa pengiriman naskahnikah termaksud dalam alinea 6 GHR, sesudah diubah dengan S. 1901/348 , harus dilakukan dalam dua bulan sesudah dilangsungkan perkawinan . Pendjabat jang lalai dalam memenuhi kewadjibannja ini, dapat dihukum dengan denda dari Rp . 5.— sampai Rp . 25.— rupiah (pasal 6 sub 127 Invoerings -verordening Strafwetboek , S. 1917/497 ) Dalam bab I kami telah saksikan bahwa dalam praktek sesudah penjerahan kedaulatan , penghulu-penghulu di Djakarta bertentangan dengan peraturan -peraturan ini tak meneruskan akta-akta kawin - tjampuran kepada Pegawai Tjatatan Sipil . Sepandjang pengetahuan kami sesudah penjerahan kedaulatan belum pernah terdjadi tuntutan pidana terhadap pendjabat -pendjabat bersangkutan karena kelalaian ini . Rupanja kelalaian ini pun sudah terasa sedjak pasal 3 GHR mulai berlaku , melihat bahwa antjaman hukuman (denda lima sampai duapuluh lima rupiah ) tertera dalam S. 1898/159 sub ,,ten tweede " atas kelalaian menjampaikan salinan naskah -nikah termaksud , harus diulangi kembali dengan S. 1902/113 sambil ,,menutup-mata" bagi kelalaian -kelalaian tersebut dengan diberikannja ketika kembali pada jang bersangkutan untuk ,,alsnog" sebelum 1 Mei 1902 melakukannja , jakni dalam djangka dua bulan terhitung dari mulai berlakunja S. 1902/113 ( 1 Maret 1902 ) (3¹a).

Sesudah apa jang tertera dalam bab II tentang perubahan GHR dengan S. 1901/348 , disini ada baiknja untuk memperingati bahwa menurut pasal peralihan (pasal II) Staatsblad tersebut sjahnja perkawinan tjampuran dari seorang perempuan Tionghoa jang dilangsungkan sebelum peraturan ini berlaku tak dapat diganggu-gugat berdasarkan tidak adanja keterangan termaksud dalam ajat 2 pasal 7 GHR .

Disamping pasal 2 , maka pasal 6 dan 7 dapat dikatakan mengakibatkan keputusan-keputusan hakim terbanjak . Untuk ilmu hukum intergentil pasal-pasal ini menarik perhatian karena mempunjai kedua kaidah , kaidah -penundjuk (verwijzingsregel : tjara melangsungkan perkawinan harus menurut hukum fihak suami , ajat 1 pasal 6), maupun kaidah -swatantra atau kaidah -tegak-sendiri , (zelfstandige regel : persetudjuan kedua fihak selalu disjaratkan , ajat 1 pasal 5 ; perbedaan agama, suku-bangsa atau keturunan tidak dapat mendjadi penghalangpenghalang , ajat 2 pasal 7) (32). Isi kedua pasal ini telah menimbulkan pula tindjauan - tindjauan para ahli hukum , chususnja jang mengenai atjara pembatalan daripada perkawinan -perkawinan jang tak memenuhi sjarat-sjarat tertjantum disitu .

Keputusan RvJ Surabaja tahun 1904 (33) menarik perhatian dalam lingkungan uraian kami ini . Suatu perkawinan tjampuran tanpa idzin wali fihak perempuan dapat dimintakan pembatalannja oleh sang wali . Dengan tidak adanja idzin fihak wali perempuan itu , dilanggar apa jang tertera dalam pasal 7 GHR, mengenai surat-keterangan jang disjaratkan bagi fihak perempuan . Oei Boen Thauw sebagai wali dari Oei Liem Nio dinjatakan berhak minta pembatalan perkawinan perempuan tersebut dengan Abdoel Gapoer . Perkawinan jang telah dilangsungkan antara kedua fihak dihadapan kepala -penghulu Bondowoso dapat dibatalkan , walaupun fihak perempuan terlebih dahulu telah masuk agama Islam . Kami dapat mengikuti sepenuhnja pendirian RvJ dalam hal ini . Dari keputusan ini njata bahwa dengan masuk agama Islam sadja, perempuan Tionghoa tersebut , tidak dapat dianggap telah mendjadi orang bumiputera dengan sendirinja . Anggapan ini sesuai dengan pendirian kami , jang diutarakan diatas , mengenai akibat-akibat peralihan agama bagi golongan rakjat orang -orang jang bersangkutan (34). Perkawinan ini tetap suatu perkawinan tjampuran, jakni perkawinan antara orang -orang jang di Indonesia berada dibawah hukum berlainan . Sjarat-sjarat termaktub dalam GHR harus dipenuhi . Kekurangan pemberian idzin fihak jang berhak , adalah suatu pelanggaran atas ,,inwendige vereisten". Oleh karena itu , sesuai dengan pendirian Kollewijn seperti telah diuraikan pandjang lebar diatas tadi , lebih -lebih karena perkawinan ini merupakan lembaga jang bukan hanja suatu perkara antara kedua mempelai melainkan merupakan peristiwa jang mengenai seluruh keluarga fihak -fihak jang bersangkutan , tambahan lagi djuga mengenai seluruh masjarakat (35), maka kami berpendapat adalah selajaknja , bahwa perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannja . Pernjataan ini lebih -lebih njata bagi perempuan -perempuan Tionghoa , seperti dalam hal tersebut . Bukankah untuk perempuan Tionghoa istimewa telah dibuat suatu aturan dalam pasal II S. 1901/348 , jang menentukan bahwa perkawinan mereka jang dilangsungkan sebelum berlakunja staatsblad tersebut, dan kekurangan pernjataan seperti dimaksudkan pasal 7 GHR, tidak dapat diganggu -gugat , hingga dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk perkawinan mereka sesudah berlakunja staatsblad itu , dengan sendirinja dapat dimintakan pembatalannja ? Djuga kata-kata ,, niet kan voltrokken ", jang digunakan dalam pasal 7 GHR

dengan positip menundjuk kearah kemungkinan pembatalan itu. Wa176 laupun tak ada persediaan tentang siapa-siapa jang dapat meminta pembatalan tadi , sekiranja dapat dipertanggung -djawabkan , bahwa fihak wali sebagai fihak jang dalam perkara ini adalah terdekat pada fihak perempuan, dapat minta pembatalannja , djusteru karena seperti telah dikatakan , perkawinan anak perempuan tersebut bukan sematamata suatu perkara jang mengenai dirinja sendiri , melainkan dengan langsung djuga berarti bagi fihak wali .

Mengenai nilai dari pernjataan termaksud dalam pasal 7 GHR procedure perlangsungan perkawinan tjampuran , kami telah menemukan suatu keputusan RvJ Surabaja dari tahun 1905 (36). Telah ditetapkan bahwa dalam atjara perkawinan tjampuran , jang diminta dari fihak perempuan untuk dipertundjukan se -mata -mata pernjataan termaksud . Seorang pegawai Burgerlijke Stand, jang tidak meminta akta-kelahiran atau akta -pengakuan -lahir (acte van bekendheid ) tidak melanggar peraturan -peraturan GHR. Pendirian RvJ , jang bertentangan dengan anggapan O.M. , kami setudjui , berhubung memang tidak tertjantum dalam GHR bahwa dari fihak perempuan harus diperlihatkan lain-lain surat daripada apa jang dimaksudkan dalam ajat 3 pasal 7 GHR . Dengan adanja surat-keterangan tersebut , sudah tjukup terbukti , bahwa oleh fihak perempuan telah dipenuhi segala sjaratsjarat dan peraturan -peraturan mengenai „,hoedanigheden en voorwaarden " serta formalitet -formalitet jang diperlukan menurut hukumnja , untuk dapat menikah .

Suatu keputusan penting bagi uraian kita , ialah keputusan Landraad Tjiandjur tahun 1911 (36a ) jang telah disampaikan pula pada RvJ Batavia . Duduknja perkara adalah sbb . seorang perempuan jang kemudian ternjata tergolong Eropah , bernama Boen Nio alias Betsy Z., menuntut Tan Sin Touw untuk mengembalikan , apa jang dianggapnja , anak -alamnja (natuurlijk kind ) bernama Leliana . Tan membela diri dengan dalil , bahwa ia telah menikah di Sukabumi dalam tahun 1903 , sesuai dengan peraturan tertera dalam GHR. Akan tetapi tidak dibuat suatu naskah chusus seperti dimaksudkan pasal 6 , berhubung sudah ada pernjataan dari orang tua kedua fihak dihadapan Kepala Tionghoa setempat . Landraad Tjiandjur menganggap hal ini tak mentjukupi . Tergugat dianggap tak dapat membuktikan adanja perkawinan termaksud , maka gugat penggugat dikabulkan . Menurut Landraad , suatu perkawinan tanpa naskah tertjantum dalam pasal 6 GHR dan idzin dari kedua mempelai bukan suatu perkawinan sjah. Dalam pada itu itikad baik (goeder trouw ) kedua fihak jang pada waktu itu beranggapan , bahwa mereka telah melangsungkan suatu perkawinan sjah, tidak dapat mengurangi apa-apa , karena hakim tidak diperbolehkan mengudji kepatutan undang-undang .

RvJ Batavia tak sefaham dengan Landraad Tjiandjur. Pembuatan

naskah bukannja inti -sari (wezen) daripada suatu perkawinan tjam177 puran . Akta itu, hanja dimaksudkan sebagai suatu tjara untuk dapat mempermudah pembuktian , tetapi tak berarti bahwa lain-lain tjara pembuktian tidak diperbolehkan . Ketentuan dalam pasal 13 S. 1904/ 279 tentang Registers Perkawinan Tjampuran , hanja dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dengan naskah -naskah tersebut. Kepada Tan Sin Touw diperbolehkan untuk mengadakan pembuktian dengan saksi-saksi . Dalam hubungan ini , sesuai dengan apa jang sudah kami utarakan diatas , menarik perhatian pertimbangan -pertimbangan RvJ , bahwa perkawinan adalah basis daripada masjarakat . Sengadja pembuat-undang-undang mengadakan pelbagai sjarat jang mempersulitkan dilangsungkannja . Akan tetapi, apabila sudah terwudjud fi'il menikah itu , maka ketertiban masjarakat meminta, supaja oleh hukum diberikan perlindungan sebanjak mungkin hingga dasar-dasar untuk meminta pembatalan harus diperketjil sedapat -dapatnja . Sesudah kepada Tan diberikan kesempatan untuk membuktikan perkawinan tjampuran tersebut , pada achirnja telah diputuskan bahwa kedua mempelai belum pernah mengutarakan sendiri ,,hunne toestemming tot hun voorgenomen huwelijk " dan perkawinan tersebut , tidak dilangsungkan dihadapan Kepala orang-orang Tionghoa , hingga Tan ini dianggap tidak berhasil dalam pembuktiannja .

Pendirian RvJ mengenai kekurangan pada waktu dilangsungkan perkawinan tjanpuran karena tidak dibuat naskah ini , adalah sesuai dengan pendirian kami , seperti sudah diutarakan diatas . Berlainan dari Landraad Tjiandjur, kami pun menganggap bahwa dengan tidak dibuat naskah seperti disjaratkan pasal 6 GHR suatu perkawinan tidak dapat dianggap batal adanja . Naskah itu bukan suatu ,,geldigheidsvereiste ".

Oleh tergugat dalam suatu perkara dihadapan HGH tahun 1925 (37), dikemukakan bahwa oleh RvJ Padang dalam tahun 1916 telah dibatalkan , perkawinan dalam tahun 1901 antara lelaki Islam Kadri dan perempuan Tionghoa , Islam pula , Ong Soei Nio , jang dilangsungkan menurut tjara Islam , tapi tanpa diperlihatkan surat-keterangan seperti disjaratkan pasal 7 GHR.

Keputusan jang dalam hubungan ini meminta perhatian jalah dari HGH tahun 1931 (38), jang djuga sudah dibentangkan diatas (39). Pokok perkara ialah perkawinan antara seorang lelaki Tionghoa Keristen dan perempuan Indonesia Nasrani dalam tahun 1915. Perkawinan ini telah dilangsungkan oleh seorang pengabar Indjil van Hasselt , tetapi pelbagai sjarat formalitet seperti tertjantum dalam 6, 7 GHR ternjata tidak dipenuhi . Apakah perkawinan ini karenanja menurut hukum batal adanja (van rechtswege nietig) ataupun hanja dapat dibatalkan ? Kollewijn telah memberikan tjatatan dibawah keputusan ini . Pada pokoknja didalilkan , bahwa karena tidak diturutinja pasal 6 , 7 GHR ini, permintaan -pembatalan pun tak dapat dilaku178 kan. Oleh pembuat-undang-undang tidak ditundjuk fihak² jang dapat menuntut pembatalan . Dalam pada itu tidak dapat ditafsirkan setjara à contrario apa jang tertera dalam pasal II S. 1901/348 ' jakni bahwa sjahnja perkawinan tjampuran dari suatu perempuan Tionghoa jang dilangsungkan sebelum berlakunja beslit ini , tidak dapat diganggugugat berdasarkan tidak adanja pernjataan termaktub dalam ajat 2 pasal 7 GHR . Beliau menundjukkan pula pada kenjataan dalam praktek , bahwa istimewa pada perkawinan -perkawinan antara lelaki Islam dan perempuan Eropah , fihak penghulu atjapkali tidak minta keterangan Pegawai Burgerlijke Stand dari fihak bakal isteri , bahwa ia ini telah memenuhi segala peraturan , dan sjarat jang diminta oleh hukumnja untuk dapat melakukan perkawinan . Selain daripada itu terbukti dari praktek bahwa pengiriman akta-akta nikah - tjampuran kepada Pegawai Burgerlijke Stand seringkali tidak dilakukan oleh Penghulu -penghulu . Menurut Kollewijn, apabila kedua fihak telah memenuhi sjarat-sjarat-dalam ( inwendige vereisten ) jang diperlukan untuk menikah bagi masing-masing fihak, maka perkawinan -perkawinan ini sama sekali tidak dapat digugat-gugat dan adalah sjah. Oleh beliau telah ditundjuk pula pada suatu ketetapan dari RvJ Batavia tahun 1929 jang dengan benar telah menjatakan tidak keberatan agar perkawinan sedemikian atas permintaan fihak suami didaftarkan djuga dalam Daftar -daftar perkawinan - tjampuran . Dalam hubungan ini dapat kami menundjuk kepada apa jang sudah disinggung sepintas lalu diatas dalam bab I, mengenai suatu ,, kattebelletje " dari seorang Hakim di Djakarta , jang dengan demikian telah mengakibatkan tertjatatnja dalam Register Perkawinan Tjampuran , suatu perkawinan tjampuran dihadapan penghulu , jang sudah demikian lama dilangsungkannja .

Mengingat akan hal-hal ini djelas, bahwa sebenarnja dalam praktek mungkin terdapat perkawinan -perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dihadapan penghulu dan belum pernah didaftarkan dalam Daftar Tjatatan Sipil . Karenanja , kesimpulan kami mengenai djumlah angka-angka dalam bab I , harus dinilaikan dengan hal-hal ini di latar belakang .

Berhubung dengan tjatatan Kollewijn ini, Mr. van Hoeve (40) telah menulis sebuah karangan , jang pada pokoknja berputar sekitar bataltidaknja perkawinan tjampuran jang dilangsungkan dengan melanggar pasal-pasal 6, 7 GHR. Dengan mengutip kata-kata Planiol bahwa ,,Il vaut mieux maintenir une union illegale que de l'annuler ” dan apa jang tertulis oleh Asser -Scholten dan Land mengenai pasal 140 N. BW, beliau dapat menjetudjui pendirian HGH dalam T. 134/ 45 , bahwa suatu perkawinan tetap berlaku selama belum diminta dan diutjapkan pembatalannja oleh Hakim. Tetapi , pendirian Kollewijn seolah2 pelanggaran pasal² 6 , 7 GHR, sama sekali tak dapat dimintakan pembatalannja , tidak dapat di -ikuti -nja . Hal ini dianggap bertentangan dengan pendirian Pemerintah dalam Volksraad , bahwa dalam peristiwa perkawinan seorang perempuan Eropah dengan seorang bumiputera tanpa memenuhi sjarat-sjarat formalitet GHR , dapat dimintakan pembatalannja . Dalam hal demikian jang harus digunakan , ialah hukum dari fihak jang dilanggar hak -haknja . Menurut Kollewijn untuk sjahnja perkawinan termaksud harus dipenuhi sjarat-sjarat-dalam ( inwendige vereisten ), antaranja idzin jang diperlukan dan dilangsungkan dihadapan pendjabat jang berhak . Tetapi dikesampingkannja formalitet -formalitet chusus tertera dalam pasalpasal 6 , 7 GHR sadja, sedangkan lain -lain sjarat dipenuhi , tidak dapat mendjadi dasar permintaan pembatalan . Djadi apabila seorang ajah Eropah telah memberikan idzin kepada anak perempuannja jang belum dewasa , maka berdasarkan tidak adanja pernjataan dimaksudkan dalam ajat 3 pasal 7 GHR, jang merupakan suatu formalitet , tidak dapat dimintakan pembatalan . Sebaliknja dapatlah ajah tersebut meminta pembatalan berdasarkan BW bilamana ia belum pernah memberikan idzin untuk perkawinan itu . Van Hoeve mendalilkan , bahwa dalam beberapa hal , tanpa diadakan aksi permintaan -pembatalan , suatu perkawinan adalah batal . Jakni bilamana ,,vormen " jang disjaratkan , dilanggar sedemikian rupa , hingga tidak dapat dibitjarakan lagi tentang telah terwudjudnja suatu perkawinan . Kesimpulan penulis itu ialah : „ Wanneer alle vereischten die aan de zijde van de vrouw vervuld moeten worden , zijn vastgelegd in slechts twee of feitelijk één artikel (6 en 7 der Regeling ) en dit enkele artikel niet eens nageleefd wordt , is er alle reden om te beslissen , dat er van geen huwelijk sprake is":

Kami tak sefaham dengan Mr. van Hoeve ini. Sesuai dengan pendapat Kollewijn, mengingat akan ketentuan hukum dalam masjarakat, kami menganggap sesuatu perkawinan tak dapat dikatakan menurut hukum batal adanja , tetapi hanja dapat diminta pembatalannja . Lembaga perkawinan adalah azas dari masjarakat . Oleh pembuat Undang -undang dengan sengadja dipersulit melakukannja , akan tetapi bilamana sudah dilangsungkan sesuatu perkawinan , maka adalah sjarat ketertiban masjarakat , bahwa tidak dengan begitu sadja perbuatan itu dapat dianggap batal adanja . ( ¹¹) .

Pendirian van Hoeve ini terdorong oleh ,,ketakutannja " akan perbuatan -perbuatan perempuan -perempuan Eropah jang di Indonesia kawin dengan lelaki -lelaki Indonesia , tanpa pengetahuan, apalagi idzin dari sang ajah jang berada di negeri Belanda , perkawinan mana dilangsungkan dihadapan ,, een willekeurigen Mohammedaan ". Ia telah memberi tjontoh dari perkawinan seorang perempuan Belanda beragama Katolik dengan lelaki Indonesia Islam , perkawinan mana telah dilangsungkan dihadapan penghulu , tanpa surat-pernjataan apapun . Pada waktu penghulu merasa raguragu untuk membantu , oleh fihak lelaki telah didjamin dengan ,,saja tanggung tidak ada apa-apa" Perkawinan sematjam ini, dilihat dari sudut Islam tidak terlarang , maka ada perkawinan sjah. Djadi, dengan sendirinja perkawinan ini dapat diakui oleh penguasa . Bukankah atas pelanggaran -pelanggaran dari GHR tak ada sanksi-nja , demikian van Hoeve . Dalam praktek sesudah perang, perkawinan -perkawinan dihadapan penghulu sematjam ini sering terdjadi . Dari Mr. Mohamad Joesoeph , pengatjara di Semarang, kami telah memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu perkara jang telah dimadjukan dihadapan Pengadilan Negeri Semarang. Seorang perempuan Katolik, telah menikah dengan seorang pemuda Indonesia Islam , dari Tentara Peladjar , perkawinan mana dilangsungkan dihadapan penghulu , menurut tjaratjara Islam . Paderi fihak perempuan tidak dapat menjetudjui , hingga soal ini telah dibawa kemuka hakim . Oleh hakim setjara perdamaian telah dinasehatkan agar supaja kedua fihak menikah kembali , dengan terlebih dahulu fihak perempuan harus menerangkan masuk Islam dan melepaskan agama Katolik . Dalam hubungan ini kita menundjukkan kepada apa jang telah dikemukakan selajang pandang dalam bab I tentang penjelundupan -penjelundupan dalam praktek dari peraturan -peraturan perkawinan dengan kawin dihadapan penghulu sambil memakai nama palsu. Tentang ini akan kami bitjarakan lebih landjut dibawah (42).

Oleh RvJ . Semarang dalam keputusan tahun 1931 jang sudah dibitjarakan diatas dinjatakan bahwa perkawinan jang bertentangan dengan pasal 6 GHR dilangsungkan dihadapan penghulu , bukan perkawinan dalam arti-kata pasal 279 KUHP (43).

Keputusan Landraad Surabaja tahun 1934 jang telah dibatalkan oleh RvJ Surabaja ( 44) dalam pemeriksaan bandingan , minta pula perhatian disini . Oleh hakim pertama telah ditetapkan bahwa pasal 6 dan 7 GHR tidak mempunjai sanksi . Pelanggaran atas pasal² tersebut tidak dapat membuat perkawinan tjampuran batal adanja . Hanja perkawinan tersebut perlu dilangsungkan menurut hukum sang suami , i.c. seorang Indonesia Nasrani . Jang harus ditetapkan ialah apakah menurut hukum orang Indonesia Nasrani ini , suatu perkawinan dapat dianggap sjah, bila hanja dilangsungkan dihadapan Pegawai Tjatatan Sipil dan tidak oleh seorang pengantar agama dalam Geredja . Landraad menganggap perkawinan Leonard Rondonuwu Mampouw dengan perempuan Belanda Maria Elisabeth Cornet itu tidak sjah , sedangkan sebaliknja RvJ menganggapnja sjah adanja , sesuai dengan keterangan ahli -ahli .

Keputusan RvJ Semarang tahun 1934 ( 45) jang telah dibitjarakan diatas, djuga meminta perhatian dalam hubungan ini . Perkawinan perempuan M. A. J. alias K., alias Genoveva Maria K. dengan R. Ng. J., sedangkan perkawinannja dengan Mattheus Ng. M. masih berlangsung , dinjatakan tetap berlaku , selama belum dimintakan pembatalannja .

Pendirian Hakim ini sesuai dengan anggapan Kollewijn dan Opsir Djustisi jang djuga mendjadi pegangan kami . Dalam tjatatan Kollewijn dibawah keputusan tersebut, pendirian ini dinamakannja suatu pendirian jang sehat , demi kepentingan ketentuan hukum .

Anggapan Pengadilan Kraton Darah Dalam Djokja, jang menganggap perkawinan ini dengan sendirinja batal adanja , karena biar bagaimanapun tidak bisa seorang perempuan sekaligus pada suatu saat bersuami dua, berdasarkan pertimbangan -pertimbangan ini, tak dapat kami ikuti . Dalam hubungan ini perlu kita ingat pula pada tjontoh jang sebagai peristiwa pengalaman prakteknja , telah ditjeritakan Opsir Djustisi dalam memori -nja . Duduknja perkara telah diterangkan diatas . Disini hanja ditjatat , bahwa kembali dengan mengikuti nasehat Kollewijn , perkawinan antara perempuan Eropah dengan lelaki Indonesia itu jang diselenggarakan untuk menjelundupi peraturan -peraturan imigrasi , tidak dengan sendirinja batal adanja, tetapi harus dimintakan dahulu pembatalannja dihadapan Hakim (Raad Agama ) jang berkuasa .

Dalam lingkungan uraian kita harus disinggung pula keputusan RvJ Medan tahun 1936 , jang karena pentingnja bagi tindjauan kita telah dibitjarakan setjara mendalam diatas (46). Pada waktu perempuan-perempuan Rakia dan Chamsiah digugat oleh Balai Harta Peninggalan dihadapan RvJ Medan , maka mereka antaranja telah mengemukakan sebagai pembelaan, bahwa perkawinan mereka dengan Natoellah , seorang Afganistan , djadi Timur Asing , tidak sjah adanja , karena bertentangan dengan pasal-pasal 6 dan 7 GHR, telah dilangsungkan menurut tjara adat kebiasaan fihak perempuan , jakni hukum Islam dari Swapradja Asahan , sedangkan tidak dibuat suatu naskah tertulis , djuga tidak dikirimkan naskah sedemikian kepada Pegawai Tjatatan Sipil , sedangkan pun surat-pernjataan jang dimaksudkan ajat 3 pasal 7 GHR tak pernah diperlihatkan . Karenanja , para tergugat beranggapan bahwa mereka tidak pernah memperoleh status Timur Asing suami mereka , hingga dengan demikian mereka tetap orangorang Indonesia , dan karenanja RvJ tidak berkuasa mengadili perkara ini . Dalam keputusan RvJ tidak sampai dipertimbangkan dalil -dalil mereka ini, berhubung atas dasar-dasar lain Pengadilan sudah menjatakan diri tak berkuasa . Menurut hemat kami , sesuai dengan pendirian jang telah diuraikan diatas, dalil -dalil perempuan -perempuan ini tidak dapat di-ikuti. Apabila telah dipenuhi sjarat-sjarat lainnja jang diperlukan bagi mereka untuk menikah menurut hukum mereka sendiri , maka tidaklah pada tempatnja , untuk hanja berdasarkan kekurangankekurangan akan formalitet -formalitet , dinjatakan batal menurut hukum perkawinan ini.

Permintaan pembatalan sadja menurut perasaan kami , sukar untuk diminta , apalagi batal dengan sendirinja .

Dalam hubungan pembitjaraan kita perlu diberikan sedikit pemandangan pula mengenai jurisprudensi sekitar ajat 2 pasal 7 GHR. Kembali pendirian Kollewijn mengenai hal ini mendjadi pegangan kami . Beberapa tahun sebelum perang Pasifik , beliau telah menulis sebuah karangan ,,Het Duitse verbod van huwelijken tussen Ariërs en niet-Ariërs" (47).

Dengan menundjuk pada ajat 2 pasal 7 GHR ini, telah dikemukakannja , bahwa biar bagaimanapun di Indonesia , larangan NaziDjerman jang didasarkan atas diskriminasi ras, tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan ketertiban -umum (Openbare Orde ). Oleh beliau ditegaskan bahwa dasar tertera dalam pasal 7 GHR telah ditjantumkan disitu dalam tahun 1901 , dibawah pengaruh Konperensi untuk Hukum Internasional di Den Haag tahun 1900. Apabila untuk perkawinan -perkawinan tjampuran jang dilangsungkan didalam negeri , sudah tak dapat berlaku larangan karena perbedaan-bangsa , lebih -lebih lagi untuk perkawinan -perkawinan tjampuran internasional . Pendirian sehat ini, dapat kami ikuti sepenuhnja .

Bahwasanja di kalangan masjarakat Hindia Belanda , dalam alam kolonial sediakala , perasaan perbedaan bangsa masih sangat meradjalela, sudah ditegaskan dalam bab I diatas . Bahwa perasaan ini tak hanja terdapat di kalangan pendjadjah , telah dilukiskan pula oleh keputusan Landraad Pariaman tahun 1931 ( 48), jang memuat pertimbangan, bahwa karena hidup bersama dengan seorang Tionghoa , perempuan bumiputera , telah berada di ,,loear kandang adat" , hingga selama perhubungan itu masih berlangsung , ia ini tidak mempunjai hak pakai harta pusaka . Dari passage ini dapat kita sekedar melihat perasaan-perasaan jang hidup di kalangan rakjat Indonesia sendiri . Dipandang dari sudut ini , perasaan tersebut bertentangan dengan makna ajat 2 pasal 7 GHR.

Pendapat Kollewijn mengenai larangan perkawinan berdasarkan ,,ras" seperti diuraikan diatas, boleh dikatakan mendjadi anggapan umum pula dari para hakim . Oleh RvJ Batavia tahun 1936 (49), telah diberikan keputusan mengenai permohonan P.E.H.K. jang hendak menikah dengan perempuan J.K.B. Pegawai Tjatatan Sipil Batavia , tak mau melangsungkan perkawinan tersebut, berdasarkan larangan undangundang Djerman jang berlaku pada waktu itu . RvJ menganggap suratsurat mentjukupi dan perkawinan dapat dilangsungkan . Larangankawin Nazi-Djerman tak dapat berlaku disini karena bertentangan dengan ketertiban umum Hindia-Belanda .

Sesudah memberi pemandangan jurisprudensi sekitar keputusankeputusan jang mengenai pasal 6 , 7 GHR ini , kami hendak menundjuk pula pada apa jang sudah disebut diatas, tentang surat-keterangan ajat 3 pasal 7 GHR (59). Pada waktu melakukan pemeriksaan dalam arsip Kantor Tjatatan Sipil Djakarta , kami menemukan sehelai surat-keterangan Konsolat Australia mengenai dipenuhi -nja sjarat-sjarat oleh seorang perempuan warga-negara Australia Jean Loveday Dunne , untuk dapat menikah dengan seorang Indonesia Nasrani Samuel Abraham Sigarlaki .

Pasal 8.

Mengenai pasal ini , kami sadjikan sebagai lampiran dibelakang suatu keputusan dari Pengadilan Negeri Djakarta , mengenai perkawinan lelaki Indonesia Nasrani Ursinus Elias Medellu dengan perempuan Indonesia Islam Raden Adjeng Soemarni Soeriaatmadja . Perkara ini telah menarik perhatian dan pernah menggontjangkan ummat Islam di Djakarta hingga timbul resolusi -resolusi .

Pasal 9

Dengan S. 1902/311 telah diadakan perubahan tidak berarti pada pasal ini. Perkataan ,,tweede lid" pasal 7 , diganti dengan ,,derde lid" Menurut pasal 6 sub 107 , ,Invoeringsverordening W.v.S. , K.B. 4 Mei 1917 S. 1917/497 jo . 645 , tetap berlaku antjaman hukuman denda sebanjak -banjaknja limapuluh rupiah atas pelanggaran melangsungkan perkawinan tjampuran tanpa surat-keterangan ajat 3 pasal 7 atau keputusan hakim jang menggantikannja (pasal 8 GHR).

Dari adanja peristiwa -peristiwa jang sampai ke tangan hakim (5¹ ) dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran oleh pendjabat-pendjabat nikah terhadap ketentuan ini atjapkali terdjadi . Dalam bab I kami telah lukiskan dengan tjontoh - tjontoh dari praktek , keadaan bertambah katjau dalam lapangan ini. Dapat dikatakan bahwa pada umumnja perkawinan -perkawinan tjampuran jang dewasa ini dilangsungkan dihadapan penghulu -penghulu , tidak mengindahkan sjarat tersebut . Telah diterangkan pula bahwa dalam praktek sekarang ini, para penghulu di Djakarta -Raya dan sekitarnja , menolak untuk memberikan suratketerangan termaksud dalam ajat 3 pasal 7 GHR (52), hingga fihakfihak jang berkepentingan selalu terpaksa minta pertolongan hakim . Hingga kini kami belum menemukan penuntutan terhadap pendjabatpendjabat jang melangsungkan perkawinan tjampuran tanpa diperlihatkan surat-pernjataan ajat 3 pasal 7 atau pengganti menurut pasal 8 GHR .

Pasal 10

Kollewijn telah memberitahukan bahwa pernah kedjadian jang Hakim-hakim Agama di Indonesia tidak ingin mengakui perkawinanperkawinan tjampuran , jang dilangsungkan di negeri Belanda antara laki Indonesia Islam dan perempuan Eropah. Karena kedua fihak berdasarkan tempattinggal di negeri Belanda , berada dibawah hukum Belanda , maka perkawinan -perkawinan ini dilangsungkan dihadapan Pegawai Tjatatan Sipil . Sikap sedemikian tak sesuai dengan apa jang tertera dalam pasal 10 .

Tentang sifat-sifat hukum internasional dari pasal 10 ini jang tjotjok dalam alam-pikiran pada waktu dibuatnja GHR, sudah diuraikan dalam bab II. Disini tjukup dengan menundjuk pada halamanhalaman tersebut (53) .

Pasal 11 , 12

Pasal 11 sudah dibitjarakan berhubung dengan lingkungan -kuasawaktu GHR (54). Dalam hubungan ini menarik pula putusan Landraad Batavia tahun 1936 (54a) jang menetapkan , bahwa anak dilahirkan sebelum perkawinan dari seorang perempuan Eropah dengan lelaki Indonesia Nasrani , berstatus Eropah , sedangkan sesudah perkawinan orang tua tersebut, anak itu bestatus Indonesia , walaupun tak diadakan pengakuan .

Mengenai pasal 12 ini, sepandjang penjelidikan kami , tak diperoleh keputusan hakim . Disini hanja selajang pandang kami hendak menundjuk pada kritik-kritik jang dikemukakan Nederburgh terhadap pasal tersebut. Beliau memberikan ketjaman -ketjaman atas redaksi dan isi pasal -pasal ini . Pendiriannja sudah diuraikan setjara mendalam pada waktu beliau mengadakan tjatatan -tjatatan pada rentjana GHR 55 Pada pokoknja sardjana tersebut tak menjetudjui pasal 12 ( ) . berhubung dengan tjondongnja kearah pemeriksaan ,,vaderschap ", hal mana bertentangan dengan apa jang tertera dalam 287 BW ( 56 ) . Kemungkinan ini terbuka karena kata -kata ,,ouders openlijk als man en vrouw hebben geleefd ", jang menurut Nederburgh dapat menghasilkan hal -hal jang mengherankan . Banjak lelaki Eropah jang sengadja telah mengadakan hubungan dengan perempuan -perempuan bumiputera tanpa hendak kawin , disebabkan akibat -akibatnja ( 57 akan ) , terperandjat , apabila dengan memegang pasal ini sebagai ,,sendjata ” banjak anak -anak jang dilahirkan dari hubungannja dengan perempuan tersebut , kedudukan mereka sebagai anak -anak meng -,, claim " sjah .Djuga bisa terdjadi bahwa fihak perempuan Eropah jang sengadja tidak kawin sjah dengan laki Indonesianja untuk menghindarkan bahwa anaknja dalam kedudukan hukum publik akan dianggap mendjadi orang Indonesia , dengan tiba -tiba harus mengalami , bahwa anak -anaknja mendjadi bumiputera ! Oleh Nederburgh diakui bahwa diterima baiknja pasal ini , ialah se-mata -mata karena terdorong perasaan kepatutan dan ke -inginan untuk mentjegah terdjadinja pelbagai keragu -raguan , akan tetapi sebaliknja dalam praktek pasal tersebut menurut Nederburgh akan membawa lebih banjak kekatjauan -hukum lagi . Djusteru bagi negeri ini, dimana menurut penulis itu terdapat ,,velerlei nuances in de geslachtelijke samenleving" dirasakan terlebih keras kegandjilan digambarkan diatas. Didaerah pedalaman sedari dahulu tidak dianggap sebagai tak senonoh bahwa tiap² lelaki Eropah mempunjai perempuan Indonesia sebagai piaraan . Akan tetapi apabila karena pasal ini , semua anak-anak jang dilahirkan dari perhubungan itu , dan sengadja telah ditaroh diluar hubungan perkawinan sjah untuk menghindarkan akibat -akibatnja , akan muntjul dan tibatiba menuntut hak-hak mereka disamping anak -anak orang Eropah tersebut jang sjah , maka teranglah bahwa kegaduhan hukum akan bertambah daripada berkurang . Nederburgh usulkan redaksi jang lebih mudah mentjapai tudjuan pasal tersebut, jakni dengan menghilangi kata-kata ,,en de ouders openlijk als man en vrouw hebben geleefd".

Pasal 12 hendaknja dibuang sadja dan pada achir pasal 11 ditambahkan ,, ook al mogen in de trouwakte hunner ouders gebreken bestaan , of deze zelfs geheel ontbreken , mits zij den staat van wettig kind van dien vader uiterlijk bezitten , of door dezen gewettigd ofwettig erkend zijn ".

( 1 ) Kollewijn , Intergentiel recht , T. 151/555 .

( 2 ) T. 123/39 , 6 Pebruari 1924. Dalam daftar dari Djojodigoeno -Tirtawinata ,, Overzicht van nog voor het adatrecht van Midden Java belanghebbende beslissingen ", telah ditundjuk pada keputusan ini T. ( 143/173 ) 10 Djan . 1933 (seharusnja 1934 ) Djan . ( 3 ) T. 140/584 , , T. 145/552 , 8 1936 . 148 dst . ( 4 ) h. ( 5 ) h. 144 dst . le K, T. 149/28 , Des . ( 6 ) 1 1938 . 7 h. 153 . ( ) T. 142/537 ( a ) Het vervreemdingsverbod van Inlandse gronden , praeadvies , ( 8 ) IVde Juristencongres , Djakarta 23 Nop . 26 Nop . s / d 1936 , h. 85-145 9 idem , h. 146-220 ( ) (10 ) h. 102 11 h. 167 , 168 ( ) (13 ) T. 107/127 , 15 Djuni 1915 (14 ) T. 117/68 , RvJ Sb , le K, 11 Pebr . 1920 16 ( ) Feestbundel , h. 341 (17 ) T. 138/516 , 2 Maart 1933 (18 ) S. 1915/98 ; lihat atas h. 92 dst . 22 Djan . 20( ) T. 125/205 , 1926 . 22( T. 90/330 , Okt. 1906 dan 13 Pebr . 1908 , lihat atas bab III , 108 . ) 5 h. 23 Agrarische Regelingen , dl 37 I , h.

12 ) T. 101/357 , le Kamer , 1 Juni 1910 (

15 T. 117/93 , 27 Djuni 1920 ; van Mastenbroek , o.c. h. 80 , ( ) rupanja menjetudjui dalil intergentil van den Berg ini .

dibitjarakan oleh van Hattum , (19 ) T. 113/100 , 25 Mei 1919 ; Prae -advies , 168 , 197 dst . h.

21 T. 81/59 , 28 Mei 1903 , lihat atas bab III , ( ) h. 107 .

( ) . 24 Bijlage no . dl II, Landrechter Magelang , 14 Mei 1928 ; dikutip ( ) 86 , h. 370 , dari Kol . Tijdschrift 1928 , 570 dst . h.

(24a ) GH I, 89 , 90 . (25) GH I, 114 (26) T. 150/792 , 15 Mei 1939 , HGH 24 Okt. 1939 . (27) h. 151 . (28) Logemann , College -aantekeningen, h. 14 (29) pengetjualian di daerah-istimewa Djokjakarta dengan Kepala daerah (turuntemurun ) dan Djakarta -Raya dengan Walikota ; undang2 Darurat 20 /'50 ; L.N. 1950/31 (30) GH II , (31) Logemann , Staatsrecht van Indonesië , h. 202 (31a ) Bdgk , ketjaman Redaksi ,,Indisch Weekblad van het Recht " , W 1819/73 . (32) Kollewijn dalam berita-buku mengenai dissertasi J.J.W. Klein T. 141/113 (33) T. 85/282 , 21 Des . 1904 , lihat atas , h. 153 . (34) h. 144 dst . (35) T. 129/279 , van Hasselt diss . h. 129 ; Lihat djuga T. 135/455 , berhubung dengan T. 134/53 . (36) T. 85/290 , 7 Des. 1905 (36a ) T. 96/394 , 17 Djan . 1911 ; T. 97/30 , 13 Mrt. 1911 , RvJ 10 Nop . 1911 interloc . 13 Sept. 1912 achir , T. 99/385 (37) 11 Juni 1925 , T. 122/454 , lihat atas bab IV, h. 145 . (38) T. 134/45 , 5 Maart 1931 (39) h. 154 . (40) T. 135/451 ,,,Gemengde huwelijken " (41) Bdgk . T. 99/385 , RvJ Batavia , interloc . 10 Nop . 1911 , achir 13 Sept. 1912 . (42) h. 195 dst . (43) T. 134/395 RvJ . Semarang 2 Mei 1931 , lihat h. 153 : berlainan Krijgsraad Magelang , 25 Ag. 1928 , T. 131/508 lihat atas h. 156 . (44) T. 142/183 , 15 Pebr . 1934 , RvJ interloc . 18 April 1934 , achir 21 Nopember 1934 , lihat atas h. 150 . (45) T. 142/319 , 8 Sept. 1934 , lihat atas , h. 127 . (46) T. 143/783 , 24 April 1936 , lihat atas h. 159 . (47) T. 142 /473-482. (48) T. 135/332 , 13 Oktober 1931 . (49) T. 143/466 , 22 Djan . 1936 . (50) h. 123 . (51) antaranja , T. 85/282 , RvJ . Surabaja 21 Des. 1904 , lihat atas , h . 153 , 176 : T. 96/394 . Ldr . Tjiandjur 17 Djan . 1911 , T. 97/30 , 13 Mrt. 1911 , T. 99/385 , RvJ Bat. 10 Nop. 1911 , 13 Sept. 1912 , lihat atas h. 177 dst .; T. 142/319 , RvJ Semarang 8 Sept. 1934 , lihat atas h. 127 , 181 ; T. 143/783 , RvJ Medan 24 Apr. , 1936 , lihat atas h. 158 , 182 . (52) Menurut keterangan karena adanja „ instruksi ” dari Djawatan Agama . (53) h. 86 dst . (54) h. 105 . (54a )T. 146/99 , 22 Des. 1936 . (55) GHR . I , h. 127 dst . (56) T. 79/612 , Eenheid of meerheid van recht in Ned . Indië . (57) lihat bab I, h. 27 .

BAB VI . SUATU PERSPEKTIP KEMUDIAN HARI BERSIFAT POLITIK-HUKUM .

Sesudah memberikan beberapa pemandangan sosiologi -hukum dalam bab I dan sesudah mengadakan tindjauan sedjarah-hukum dalam bab II , sedangkan dalam bab III , IV dan V telah diberikan uraian berdasarkan sistematikdan praktek -hukum , kita hendak mengachiri dissertasi ini dengan memberikan dalam bab penghabisan sekarang , beberapa tjatatar bersifat politik -hukum .

Sedangkan sedjarah sekitar GHR hingga zaman sekarang sudah ,,terbuka " untuk rupa -rupa interpretasi , zaman depan sekitar perkawinan tjampuran memang lebih -lebih lagi ,,terbuka " untuk pelbagai tjita - tjita dan keinginan -keinginan hukum dan keadilan di lapangan ini, dibandingkan dengan sedjarah itu.

Sesuai dengan pendirian kami untuk tidak terlampau banjak mengindjak lapangan politik -hukum , dan terutama mementingkan pengumpulan bahan -bahan , supaja para politisi -hukum dapat bertjermin dan mengudji tjitatjita mereka , atau mendasarkan keinginan -keinginan mereka , maka dalam bab ini kami membatasi diri pada memberikan beberapa tjatatan politik -hukum jang berdasarkan kenjataanhukum (rechtswerkelijkheid ), seperti telah didekati dan dipandang oleh kami dalam bab -bab jang sudah.

Maka adalah penting untuk djuga disini mulai tindjauan kita dari kenjataan dan mengkonstatir , bahwa pada waktu ini hukum perkawinan berada ditengah-tengah perhatian chalajak ramai . Di sana sini terdengar usul-usul dan tjitatjita untuk mengadakan penindjauan kembali dari hukum perkawinan jang masih berlaku di Indonesia . ( ¹ ) . Dapat dikatakan bahwa perhatian ditjurahkan sudah sedjak kurang lebih dua puluh tahun dan semakin lama semakin memuntjak (²).

Pembaharuan hukum perkawinan ini merupakan tjita-tjita pertama dari pergerakan wanita Indonesia modern jang sedjak Kongres pertama dalam tahun 1928 , terus-menerus mentjantumkannja sebagai program perdjoangan . Jang terutama diketjam adalah sistim poligami dan pertjeraian jang berlaku untuk kalangan Islam di Indonesia . Hingga kini tjitatjita kaum wanita belum berhasil . Bagi tindjauan kita aliran pembaharuan hukum perkawinan ini adalah penting , sekedar mengenai angan-angan untuk mengadakan kesatuan (unifikasi ) dilapangan ini , dengan meleburkan pelbagai sistim hukum perkawinan mendjadi satu dan berlaku untuk semua warga-negara Indonesia . Dalam

sebuah ,,Rantjangan Undang -undang tentang Perkawinan " jang disa188 djikan oleh „ Panitya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan , Talaq dan Rudjuq” (³), telah dipertimbangkan dengan tegas dalam „ mukadhimmah " : ,,bahwa perlu adanja satu peraturan umum jang mengatur perkawinan untuk seluruh warga - negara Indonesia , dengan tidak memperbedakan golongan , agama dan suku bangsa, sesuai dengan dasar Pantja Sila , disamping peraturan -peraturan chusus untuk masing2 golongan " (4). Dalam pendjelasan atas Rantjangan ini telah dikemukakan , bahwa sudah lama dirasakan adanja kegelisahan dikalangan bangsa Indonesia terhadap keburukan -keburukan didalam masjarakat menurut susunannja jang lama , jang tidak bisa lagi dipertahankan , terutama mengenai hukum perkawinan . Dikemukakan lagi , bahwa baik dipandang dari sudut prakteknja jang berlaku maupun dipandang dari sudut hukum , maka peraturan -peraturan perkawinan jang tidak lagi sesuai dengan keinsjafan dan kesadaran bangsa , menimbulkan keinginan akan terwudjudnja suatu hukum perkawinan jang didasarkan atas sendi-azas negara Pantja -Sila . Selain undang² baru harus mendjamin kepastian hukum didalam perkawinan , sjarat lain jang diutamakan Panitya dalam rantjangannja ialah bahwa undang undang tersebut memberikan kesatuan hukum untuk segala golongan penduduk , agama dan suku bangsa jang berbeda-beda itu (5). Dikatakan , bahwa dengan terwudjudnja kesatuan hukum dapatlah dihapuskan segala peraturan -peraturan jang merupakan tembok perbedaan antara berbagai -golongan jang sekarang sudah merupakan warganegara Indonesia . Walaupun diakui bahwa disamping kesatuan hukum itu , akan diatur peraturan chusus untuk berbagai golongan penduduk , agama dan suku -bangsa masing-masing, mitsalnja untuk tiaptiap golongan agama seperti Islam , Nasrani dan sebagainja , sesuai dengan peraturan dan hukum keagamaannja masing-masing, namun njatalah bahwa dengan tjitatjita unifikasi di lapangan hukum -kekeluargaan , pendirian Panitya ini tak sesuai dengan pendirian sardjana -sardjana hukum Indonesia setelah perang dunia kedua seperti Supomo (6), Chabot (7), Prins (8), Slamet (9), Hazairin (10) jang djuga mendjadi pendirian kami , bahwa dalam lapangan ini belum dapat terwudjud kesatuan-hukum di Indonesia dewasa ini.

Tjitatjita ini djuga tidak sesuai dengan kegiatan dan ketjakapan Pemerintah -pemerintah dan D.P.R.S. di lapangan perundang -undangan . Kita memang tidak dikurniakan dengan ,,wetgevend genie " , seperti djuga orang-orang Belanda di masa jang lampau tidak memperlihatkan kemampuan ini berkenaan dengan Indonesia .

Hal ini tidak mengherankan dan dapat dimengerti sepenuhnja baik historis maupun psychologis bila kita mengingat pada alam hukum tak tertulis , dalam mana bagian terbesar dari rakjat kita hidup sedjak turun -temurun . Kami jakin bahwa rantjangan jang berdjiwa unifikasi ini tidak akan di terima baik , mengingat bahwa pengalaman telah membuktikan , bahwa pelbagai lingkungan -hukum di Indonesia tidak akan suka mengorbankan dengan rela hati meskipun „,één gram der eigen rechtsverlangen , op het altaar der unificatie " (untuk memindjam perkataan Ter Haar (11) ) .

Oleh Menteri Agama K. H. Masjkur sendiri telah diakui bahwa penglaksanaan Peraturan Umum tersebut akan menemui banjak kesulitan (12).

Semoga disini pun tidak dipaksakan unifikasi , melainkan dibantu kearah ini dengan diberikan kesempatan pada siapa jang tjakap untuk itu, melakukan pilihan -hukum (rechtskeuze) atau penggantian-kedudukan-hukum (staatomzetting) dalam bentuk tunduk setjara sukarela pada suatu hukum perkawinan modern .

Sementara itu bagi pokok pembitjaraan kita adalah lebih penting, bahwa Panitya tersebut telah mengutarakan pendiriannja mengenai perkawinan tjampuran dalam rentjana mereka . Dengan meniadakan dan menjampingkan sama sekali sedjarah -hukum dan praktek -hukum dari perkawinan tjampuran , dalam pasal 34 telah diusulkan :

,,Perkawinan tjampuran karena perbedaan golongan bangsa atau karena berlainan agama , haruslah dilakukan dihadapan pegawai pentjatat perkawinan , sesudah mendapat persetudjuan Hakim Pengadilan Negeri " (13).

Dengan tegas harus dikemukakan disini , bahwa kami tak dapat mengikuti pendirian Panitya ini . Pada hakekatnja apa jang tertera ran. dalam pasal 34 ini , merupakan suatu larangan perkawinan tjampuKarena belum didjelaskan atas dasar-dasar apa Hakim Pengadilan Negeri harus memberikan idzin tersebut , masih merupakan pertanjaan , apakah sjarat sematjam ini akan mempunjai arti dalam praktek . Menurut hemat kami dengan mengadakan sjarat memperoleh idzin terlebih dahulu dari hakim untuk mengadakan perkawinan -tjampuran ini, kita akan kembali kepada keadaan seperti di dunia V.O.C. di waktu mana pun perkawinan tjampuran dilarang , tanpa idzin dari fihak penguasa . ( 14). Diukur dengan kemadjuan zaman, idzin dari jang berwadjib untuk dapat mengadakan perkawinan tjampuran ini, idiil berarti suatu kemunduran .

Dalam pendjelasan pasal demi pasal kami membatja : „ Berlainan dari perkawinan jang lainnja , maka terhadap perkawinan tjampuran ini diadakan peraturan jang tegas , ialah perkawinan itu haruslah dilangsungkan dihadapan pegawai pentjatjat perkawinan . Selain dari itu terlebih dahulu haruslah diperoleh persetudjuan dari Hakim Pengadilan Negeri " (15) . Bagi kami mendjadi teka-teki dimana letaknja ketegasan itu .

Djika belum (16) diadakan peraturan -peraturan dan sjarat-sjarat untuk didjadikan pegangan dan kewadjiban hakim supaja menolak atau memberi idzin termaksud , bagi kami pasal tersebut masih tetap berada dalam gelap-gulita . Dengan sjarat ini teranglah bahwa sekurang-kurangnja perkawinan tjampuran dipersulit . Mungkin jang mendorong Panitya untuk mengadakan sjarat persetudjuan dari hakim ini , ialah ketentuan tertera dalam pasal 8 GHR . Akan tetapi dilupakan oleh Panitya , bahwa pasal 8 GHR hanja berlaku setjara subsidiair , jakni sebagai suatu ,,djalan -keluar ", apabila timbul djalan -buntu karena sikap pendjabat -pendjabat termaksud dalam ajat 3 pasal 7 , jang tak ingin memberikan keterangan termaksud . Dalam pasal 6 dan 7 GHR pun ditentukan dasar-dasar atas mana hakim harus menjandarkan keputusannja .

Djuga pendjelasan seterusnja dari pasal tersebut tak dapat kami ikuti . Dikemukakan bahwa dengan mengadakan perkawinan tjampuran dapatlah ditjegah segala matjam pertjampuran laki -laki dan perempuan jang dilakukan diluar perkawinan (17).

Djika Panitya tersebut berlaku konsekwen , maka sjarat sematjam ini pun harus diminta daripada perkawinan -perkawinan jang bukan tjampuran , karena dilapangan itu djuga terdapat banjak perhubungan perhubungan diluar perkawinan . Oleh karena sekarang ini para perantjang tidak mengutarakan hal ini , maka menurut hemat kami , sikap mereka ini atau adalah terlalu „ ,naief” , atau mereka tidak ingin setjara djudjur dan terangterangan menjatakan bahwa perkawinanperkawinan tjampuran adalah tidak disukai - seperti djuga dianggap Panitya Negara dari abad jang lampau .

Tambahan lagi , suatu peraturan seperti dikehendaki Panitya ini , djusteru akan bertentangan sama sekali dengan tjitatjita modern tentang ,,kemerdekaan ", djuga di lapangan memilih teman -hidup (vrijheid van huwelijkskeuze ), berlawanan dengan suasana ,,verzachting" daripada ketegangan -kasta sisa zaman kolonial (jang memang, seperti kita saksikan dari bab I, antara kasta Eropah dan Indonesia dapat dikatakan untuk sebagian besar sudah tertjapai) , bertentangan pula dengan tjitatjita assimilasi dari warga-negara Indonesia keturunan asing pada masjarakat Indonesia ,,asli ", dan sebagainja .

Bilamana tertjapai tudjuan Panitya , bahwa soal perkawinan tjampuran akan diatur kemudian dalam suatu peraturan chusus, maka GHR dengan sendirinja akan ditarik kembali atau dinjatakan tak berlaku lagi . Hal ini tak mendjadi halangan bagi kami , bila sadja peraturan jang menggantikannja , akan lebih memenuhi kebutuhan masjarakat dan perasaan keadilan dari masjarakat untuk mana peraturan tersebut berlaku . Akan tetapi hal ini menurut hemat kami pasti tak akan terdjadi , bilamana untuk tiaptiap niat mengadakan perkawinan tjampuran , terlebih dahulu , kedua mempelai harus meminta idzin dari hakim Pengadilan Negeri . Bukan sadja dengan demikian akan bertambah formalisme , jang umumnja tak disukai oleh rakjat djelata , tetapi dipandang dari sudut praktis pun keharusan ini akan merupakan penghalang materiel baik berupa uang maupun tempo, bagi jang bersangkutan untuk menghadap kepada Hakim Pengadilan Negeri .

Mengingat bahwa kesempatan pengangkutan di negeri kepulauan kita , masih belum demikian baik , untuk dapat memungkinkan setiap orang dengan leluasa pergi dari tempat kediamannja ketempat dimana terdapat Pengadilan Negeri , sjarat ini merupakan keberatan -praktis jang amat terasa .

Dalam hubungan ini kita hanja harus mengingat pada berpuluhpuluh pulau -pulau terpentjil dari Nusantara , untuk menginsjafi , bahwa tjita - tjita Panitya ini , dalam praktek tak mudah dilaksanakan . Bahaja lebih besar bahwa karena sjarat itu, hubungan -hubungan diluar perkawinan akan sebaliknja bertambah dari pada berkurang . Djangan diharap akan lenjap sama sekali !

Telah berkali -kali dikatakan diatas ( 18) bahwa pasal jang terpenting dari GHR ialah pasal 2. Djuga ketjaman jang hingga kini paling banjak terdengar atas GHR, ialah jang mengenai pasal 2 .

Disamping ,,pudjian " bahwa pasal tersebut merupakan pernjataan untuk pertama kali dari pembuat undang2 tentang persamarataan penghargaan terhadap segala matjam stelsel hukum jang berlaku di Indonesia , hingga pasal ini selalu dibuat tjontoh sebagai sendi-utama dari hukum -antara golongan jang berlaku di Indonesia (19), jakni ,,juridische gelijkwaardigheid van bevolkingsgroepen en bevolkingsrechten" (20), Nederburgh sudah mengemukakan keberatan keberatannja terhadap pasal tersebut (21). Akibat peraturan ini jang dirasakan amat perih , ialah bahwa seorang perempuan Eropah jang menikah dengan seorang lelaki Indonesia , terantjam bahaja bahwa suaminja setjara sjah dapat mempunjai tiga isteri lain disampingnja . Kollewijn dalam tahun 1930 (22) sudah mengulangi dan menegaskan keberatankeberatan ini, jang istimewa nampak pada perkawinan tjampuran dari perempuan -perempuan Eropah dengan lelaki Indonesia Islam .

Suatu perubahan sangat dikehendaki (23). Lebih-lebih lagi djika perkawinan sedemikian dilangsungkan dinegeri Belanda dengan perempuan -perempuan Belanda jang buta akan hukum jang akan berlaku untuk mereka di Indonesia .

Tetapi perbaikan hendak ditjarinja bukan seperti diusulkan Nederburgh (24), dengan djalan penetapan, bahwa lelaki Indonesia jang mengawini perempuan Eropah , karenanja dengan sendirinja mendjadi orang Eropah . Djika diterima baik pendirian Nederburgh ini, maka sendi-azas persama-rataan daripada semua stelsel hukum jang terdapat di Indonesia , akan gugur, dan kembalilah kita kepada keadaan sebelum GHR, jakni diwaktu 15 Ov masih berlaku . Menurut Kollewijn , djalan perbaikan jang harus ditempuh untuk melindungi perempuan Eropah jang kawin di Eropah , ialah membantu usaha dari kalangan pemuda intellek Indonesia dalam perdjoangannja untuk melawan poligami dan hak talak jang melampaui batas , dengan memupuk lembagalembaga hukum -adat jang menentang pula hal -hal ini . Njata djalan jang diandjurkan beliau ini, adalah selaras dengan tjitatjita pergerakan wanita seperti tertera pada permulaan bab ini . Kollewijn menghendaki adanja ketentuan dari pembuat undang-undang bahwa seorang lelaki Islam jang menikah dengan perempuan dibawah hukum monogaam , tak diperbolehkan melangsungkan perkawinan kedua lagi (25).

Selain daripada hal ini , terhadap pasal 2 masih terdapat keberatan mengenai perkataan „,volgt " . Lemaire (26) sesuai dengan Kollewijn (27) tidak dapat menjetudjui bahwa karena perbuatan seorang diri dari fihak lelaki , kedudukan sang perempuan harus berubah dan sang isteri hanja turut sadja diluar kemauannja . Ketjaman pedas dilemparkan atas kemungkinan -kemungkinan akibat istilah ,,mengikuti ” tersebut teristimewa bilamana karenanja seorang perempuan Eropah Keristen jang tadinja takluk pada hukum monogaam , harus beralih dan tunduk pada hukum poligaam (28). Djika melihat peraturan mengenai penundukan setjara sukarela pada hukum Eropah (ajat 2 pasal 1 S. 1917/12 ) dan praktek dari persamaan hak Eropah , maka idzin dari sang isteri diperlukan sebelum sang suami dapat melakukan fi'il-fi'il tersebut. Dimana prinsip kesamarataan lelaki dan perempuan kian hari kian kuat, lebih-lebih terasa ketidak -patutan dari pada keadaan ini, dimana fihak lelaki dapat berbuat se-wenang-wenang mengenai perubahan status fihak perempuan , bertentangan dengan keinginan jang tersebut achir . Lebih djauh Lemaire anggap tidak patut pula bahwa selamanja hukum lelaki jang harus berlaku . Ha¦ ini dilukiskan dengan tjontoh perkawinan dari orang lelaki Tionghoa di Minangkabau dengan perempuan Minangkabau , tjara Minangkabau , dan selandjutnja berumah - tinggal pada isterinja hingga seluruh lingkungan hidup -perkawinan mereka ialah sebagai orang-orang Minangkabau (29).

Dalam hubungan ini, menarik perhatian pikiran -pikiran modern mengenai kewarga -negaraan fihak wanita jang mengadakan perkawinan tjampuran dalam hukum internasional . Azas jang tertera dalam pasal 2 GHR menurut aliran baru ini , ternjata bertjorak kuno .

Tidak dirasakan pantas lagi , bahwa selalu fihak perempuan jang harus memperoleh , apalagi mengikuti , status fihak lelaki . Pada tempatnja disini untuk menundjuk pada Rantjangan undang-undang kewarga-negaraan Republik Indonesia , (30), jang bersandarkan azas -azas baru ini . Benar kesatuan keluarga masih diutamakan , akan tetapi hanja dengan tjara sukarela . Tidak dengan sendirinja fihak perempuan , baik jang warga -negara Indonesia , maupun jang asing, karena perkawinan tjampuran , kehilangan atau memperoleh kewarga -negaraan Indonesia . Untuk ini diperlukan lagi suatu pernjataan dari fihak bersangkutan dalam tempo 1 tahun sesudah perkawinan berlangsung (pasal 7 dan 8) (31).

Kepada warga-negara laki -laki diberi kesempatan untuk melepaskan kewarganegaraan . Menurut pendjelasan hal ini antaranja disebabkan , karena mungkin kesatuan-kewarga -negaraan jang diingini oleh kedua mempelai ialah kewarga -negaraan si-isteri . Lebih landjut diterangkan bahwa berhubung dengan kesempatan bagi laki -laki tersebut dan supaja mentjegah timbulnja berkelebihan kewarga -regaraan maka seorang perempuan asing jang kawin dengan seorang warganegara Indonesia , tidak selalu memperoleh kewarga -negaraan Indonesia. Perempuan asing tersebut memperoleh kewarga -negaraan suaminja seketika menjatakan keterangan untuk itu atau, apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinan itu berlangsung tidak ada pernjataan dari perempuan itu atau tidak ada pernjataan keterangan jang sah dari suaminja untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianja , satu tahun setelah perkawinan itu berlangsung . Untuk menghindarkan bipatridie pernjataan ini hanja berlaku dengan keketjualian , apabila perempuan itu setelah memperoleh kewarga -negaraan Republik Indonesi masih mempunjai kewarga -negaraan lain .

Djika rantjangan ini diterima sebagai undang -undang maka pasal 2 GHR pun harus diubah sesuai dengan pasal 7 , 8 undang -undang kewarganegaraan .

Dari apa jang sudah diuraikan diatas (32), teranglah bahwa GHR oleh beberapa fihak dianggap tak sesuai lagi dengan aliran zaman. Diwaktu achir -achir ini tersiar berita-berita dalam harian -harian diibu kota sekitar kesulitan -kesulitan dalam praktek sekitar hal ini (33). Menurut berita -berita itu ternjata antara Kantor Tjatatan Sipil dan Djawatan Agama belum ada persesuaian faham mengenai hal ini . Lebih-lebih terasa akibat kesulitan ini setelah dimulai pendaftaran penduduk sebagai babak pertama pelaksanaan pemilihan umum . Walaupun oleh Kantor Urusan Agama Kotapradja Djakarta Raya Bahagian Kepenghuluan diadakan bantahan terhadap laporan dari koresponden ,,Keng Po" tentang tidak adanja persesuaian faham antara kedua instansi tersebut , kami dapat meraba adanja inti -kebenaran dari apa jang diberitakan oleh wartawan harian tersebut melihat praktek sehari-hari seperti telah didjelaskan dalam bab I. Kami telah mendapat kesan tentang adanja sikap para penghulu di daerah DjakartaRaya untuk menolak memberikan keterangan jang diperlukan oleh fihak perempuan Indonesia Islam jang hendak mengadakan perkawinan tjampuran menurut 3 pasal 7 GHR. Dalam surat Kepala Kantor Tjatatan Sipil Djakarta kepada Kepala Bahagian Djawatan Agama Kotapradja Djakarta Raya ttg. 8 Agustus 1950 (34), telah dimintakan pertolongan pendjabat jang tersebut achir , agar supaja kepada para penghulu atau penghulu -kepala diberikan penerangan, bahwa mereka harus memberikan surat-keterangan termaksud . Diterangkan pula bahwa bertentangan dengan sjarat termaktub dalam pasal 7 ajat 3 ini , dalam praktek sesudah perang dunia kedua , keterangan-keterangan jang diperlihatkan oleh fihak perempuan berasal dari Lurah, hal mana tak sesuai dengan hukum . Pada waktu itu istimewa di zaman bersiap- -chususnja oleh orang Eropah- , penghulu -penghulu tidak diketahui dan susah ditjari . Meskipun kami sependapat dengan Kepala Kantor Tjatatan Sipil , bahwa keterangan termaksud , harus diberikan oleh penghulu sebagai pegawai pentjatat-nikah , djuga menurut Undangundang Djokjakarta 1946 No. 22 , namun kami rasa dapat dianggap sjah perkawinan tjampuran pada waktu itu dengan keterangan lurah sadja . Pegawai Tjatatan Sipil , setjara analogis dapat mempergunakan hak -hak istimewa jang diberikan olehnja dengan S. 1947/137 .

Oleh Kepala Kantor Agama Djakarta dengan surat ttg . 25 Agustus 1950 (35) telah didjawab , bahwa terdapat keberatan -keberatan psychologis dikalangan para penghulu , untuk memberi surat-keterangan termaksud . Maka diandjurkannja pemberian keterangan termaksud tidak didjalankan dahulu . Para penghulu merasa keberatan untuk memberikannja , djika perkawinan jang akan dilakukan ialah antara seorang wanita beragama Islam dengan laki -laki jang tidak seagama . Menurut pendirian kalangan ini , oleh Hukum Islam tidak dapat dibebankan keterangan sematjam itu . Keterangan -keterangan ini terang bersandarkan alasan-alasan keagamaan, seperti telah diutarakan dalam bab I diatas. (36).

Tidak sefaham dengan pendirian ini , Kepala Kantor Tjatatan Sipil kemudian telah minta nasehat dari Kementerian Kehakiman bagian Sipil (37). Oleh pendjabat jang belakangan ini , pendirian kepala Kantor Tjatatan Sipil tersebut dibenarkan (38). Pendapat Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman diberitahukan kepada Kepala Agama Djakarta , dengan permohonan agar supaja tiap penolakan dari penghulu -penghulu untuk memberikan keterangan termaksud dalam ajat 3 pasal 7 GHR, disertai dengan surat jang memuat alasan-alasan penolakan . Dari adanja perbedaan pendapat dalam praktek di Djakarta -Raya dewasa ini, kita saksikan , bahwa para penghulu bersangkutan pada umumnja rata-rata berkeberatan untuk memberi idzin atau tidak dapat menjetudjui bahwa seorang perempuan Islam menikah dengan lelaki jang tidak atau belum beragama İslam . Dalam hal demikian , untuk dapat terus melangsungkan perkawinan tjampuran selaras dengan GHR, tanpa perlu ,,main sulap " (39) dengan keagamaan, fihak jang bersangkutan memerlukan ketetapanpengganti dari hakim (40).

,,Djalan keluar " jang lain diperoleh dengan perubahan peraturanperaturan GHR jang bersangkutan . Sekiranja djuga bagi fihak lelaki bukan -Islam , dibuka kesempatan, seperti bagi lelaki bukan Keristen diberikan dengan pasal 75 HOCI , untuk menjimpang dari pasal 2 GHR, dan pasal 6 jang bersangkutan , apabila bakal isteri ini menghendaki bahwa perkawinan dilangsungkan dalam lingkungan suasana Islam . Dimana seperti telah dikatakan , sedjak S. 1933/74 , bagi perempuan -Keristen jang kawin dengan lelaki bukan -Keristen , telah diberikan ketika untuk menjimpang dari ketentuan pasal 2 GHR , tidak lebih dari patut bahwa bagi perempuan -bukan -Keristen diberikan pula kesempatan itu . Dengan demikian , akan dihapuskan segala kesan jang sekarang ini masih ada , bahwa pembuat undangundang menempatkan agama Keristen diatas agama lain , hal mana adalah bertentangan dengan djiwa hukum intergentil jang berlaku sekarang, dengan azas persamaan-penghargaan terhadap semua sistimhukum jang terdapat di Indonesia . Van Hasselt (41) sudah uraikan hal ini dengan djelas . Kekurangan dari GHR jang terlalu menguntungkan hukum fihak lelaki , diharap dengan demikian dapat diatasi .

Djika telah diadakan perubahan ini , dalam hal kita umpamanja ( 42), perempuan Raden Adjeng Soemarni Soeriaatmadja djika menghendaki , dapat mensjaratkan , bahwa perkawinannja dengan Ursinus Elias Medellu , dilangsungkan menurut dan ditaroh dibawah hukum Islam . Ada baiknja djika ditetapkan pula , bahwa Pegawai Tjatatan Sipil dapat melangsungkan perkawinan sematjam itu (,,burgerlijke huwelijksvoltrekking ") mengingat bahwa para penghulu tentu akan menolak melangsungkannja , bila bakal -suami tidak terlebih dahulu memeluk agama Islam (43) . Bagi pembuat-undang-undang Hindia Belanda terang, susah sekali untuk diterima baik usul perubahan tersebut , mengingat bahwa djusteru perkembangan hukum perkawinan se -dapatdapatnja hendak dikerahkan kearah monogami , dengan meninggalkan sedapat mungkin hukum poligaam . Menurut dugaan van Hasselt (44) . Pemerintah Hindia Belanda dengan pasal 75 HOCI bermaksud ingin mendahului rantjangan -rantjangan umum bagi perempuan -perempuan dengan hukum -monogaam jang hendak menikah dengan lelaki berhukum -poligaam . Dengan pasal tersebut diberikan kesempatan pada perempuan -Keristen dan lelaki -bukan -Keristen jang hendak kawin , untuk memilih berlakunja hukum -monogaam seperti tertera dalam HOCI . Pembuat undang-undang selandjutnja djuga menghendaki bahwa dengan pasal itu , dihindarkan bahwa kedua mempelai ,,main sulap " dengan kepertjajaan (agama ) masing-masing, bilamana dalam perkawinan antar -agama , fihak pegawai -nikah dari fihak suami (6) GHR), menolak di langsungkannja perkawinan tersebut dihadapannja , berdasarkan pertimbangan bahwa fihak perempuan adalah beragama Keristen , atau harus memilih djalan tunduk seluruhnja pada hukum perdata Eropah (45).

Bukan maksud kami disini untuk mengadakan tindjauan politikhukum setjara mendalam . Kami hanja ingin minta perhatian untuk beberapa kemungkinan berkenaan dengan kedudukan suami-isteri . Kita telah melihat dari uraian diatas , bahwa pada hakekatnja ada empat matjam kemungkinan . Pertama isteri mengikuti suami (conform 2 GHR); kedua : lelaki mengikuti isteri (75 HOCI ) ; atau ketiga: masing2 fihak pegang tetap status sendirinja ; ke-empat masing-masing fihak untuk sebagian bersamaan status , untuk sebagian berstatus berbeda ( 15 Ov). Mengenai kemungkinan jang kedua kami hendak mengikuti HOCI dengan membatasinja pada perkawinan intern -Indonesia , karena terdorong oleh kechawatiran akan terdjadinja hal -hal jang tidak diinginkan , bahwa umpama karenanja dapat diselundupi laranganpengasingan tanah . Djuga di lapangan kewarga -negaraan , pembuat Rantjangan Undang -undang jang telah kami bitjarakan tadi , chawatir untuk membuka djalan bagi seorang laki -laki asing memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia karena perkawinan dengan seorang perempuan warga -negara Republik Indonesia , karena kemungkinan itu membuka kesempatan untuk salah -pakai (46). Dalam perkawinan antaratempat di dalam kalangan Indonesia asli , dapat disetudjui bahwa fihak lelaki mengikuti fihak perempuan , (a) apabila kedua fihak memilih hukum perempuan , (b) hukum -adat tak melarangnja dan (c .) pendjabat hukum bersangkutan membantu kearah ini . Preseden dari ,,memilih hukum perempuan ini" seperti kami telah djelaskan diatas , sudah terdapat pada pasal 75 HOCI .

Keberatan -keberatan dari perbedaan kedudukan hukum antara suami isteri dalam perkawinan — baik seluruhnja atau hanja sebagian demikian terasa dalam banjak lapangan , hingga tidak boleh ketinggalan suatu peraturan pandjang -lebar untuk mengatur akibat-akibat hukumnja . Suatu GHR baru karenanja semoga hanja membuka dua kemungkinan -kemungkinan jang dibitjarakan pertama-tama.

Ada keberatan lain -lain jang bersifat formil terhadap GHR. Van Vollenhoven menjebutnja suatu ,,legislatieve misbaksel " (47). Telah ditegaskan diatas, berdasarkan apa ketjaman dari beliau ini. (48) Beberapa penulis , seperti Kleintjes (49) dan Winckel (5º ) , menganggap GHR, istimewa pasal 2 , tidak sjah adanja , karena dihidupkan dengan Koninklijk Besluit , sedangkan seharusnja dengan undangundang . Oleh karena menurut hemat kami bagi tindjauan kita soal ini, jang semata -mata terletak di lapangan teoretis, tak penting , disini tak akan dikupas lebih dalam hal tersebut .

Dalam bab I (5¹ ), djuga telah dikemukakan dengan disertai angkaangka pembuktian , bahwa adalah praktek sesudah perang dunia kedua , bahwa para penghulu disekitar Djakarta -Raya jang melangsungkan perkawinan tjampuran , tidak meneruskan naskah-nikah kepada Kantor Tjatatan Sipil, seperti diharuskan alinea 5 pasal 6 GHR dengan sanksi S. 1902/113 . Kami telah beritakan pula tentang peristiwa ,,kattebelletje " dari seorang Hakim Pengadilan Negeri Djakarta , jang telah mengakibatkan ditjatatkannja suatu perkawinan tjampuran dari perempuan Husni Jongeneelen jang telah kawin dihadapan penghulu , walaupun djangka waktu dua bulan termaksud dalam S. 1902/113 , sudah lama lampau .

Kami telah menjatakan pula , bahwa kedjadian ini telah merupakan fi'il pertama , jang membawa hasil , diadakannja lagi Daftar tersendiri dari perkawinan tjampuran di Kantor Tjatatan Sipil Djakarta-Raya . Disini sekiranja pada tempatnja untuk mengandjurkan supaja tjontoh ini dituruti . Atas ,,permintaan " (bukan perintah ) dari hakim , atau lebih -lebih lagi , dari fihak -fihak jang bersangkutan (seperti dalam hal akta kedua jang tertjatat dalam Daftar Perkawinan Tjampuran Djakarta , tahun 1951 ) (52) sekiranja dilakukan pentjatatan perkawinan tjampuran pada Kantor Tjatatan Sipil . Dengan demikian dapat diharapkan akan diperketjil djumlah tak tertjatat dari perkawinan-perkawinan tjampuran jang seharusnja menurut GHR ditjatat pada Tjatatan Sipil.

Tentu lebih baik lagi djika oleh pembuat undang-undang mengingat keadaan -darurat -istimewa disjahkan pentjatatan terlambat tersebut , atau diberi kesempatan kepada jang bersangkutan untuk ,,alsnog" memperbaiki kelalaian mereka dengan mentjatatkan perkawinanperkawinan termaksud dalam daftar tersendiri Kantor² Tjatatan Sipil . Melihat keadaan serba katjau dalam lapangan ini , disebabkan peperangan dan revolusi , kami menduga bahwa keadaan di tempattempat 1 lain di Indonesia , tak akan berbeda banjak dari Djakarta . Dengan diikuti apa jang kami usulkan ini diharapkan sebanjak mungkin perkawinan -perkawinan - tjampuran dapat tertarik dalam suasana pentjatatan oleh Kantor Tjatatan Sipil .

Inilah tudjuan praktis jang djuga mendjadi salah satu sebab kami mendjundjung tinggi tafsiran seluas²nja dari pasal 1 GHR sebab dengan tertariknja sebanjak mungkin penduduk Indonesia dalam lingkungan pentjatatan Tjatatan Sipil , sekiranja dapat dimulai dengan lembaga Tjatatan Sipil untuk seluruh lapisan dan golongan rakjat Indonesia . Supaja sedapat mungkin kita bisa kembali pada ketertiban jang dipatokkan oleh Undang -undang , dan nilai praktis dari tulisan ini dapat dipertinggi , kami rasa ada baiknja untuk melampirkan (53) pula dibelakang , tjontoh resmi naskah termaksud dalam ajat 3 pasal 6 GHR jis tersalin dari S. 1898/161 S. 1900/303 , 1901/349 .

adat dan Islam Prof. Mr. Dr. Hazairin , dari kalangan kehakiman almarhum Mr. Dr. Kusuma Atmadja , dari kalangan Islam Hadji Agus Salim dan lain -lain wakil dari kalangan keagamaan Islam maupun Protestan dan Katolik. Bahan -bahan tentang ini kami peroleh dari suatu scriptie berkalimat ,,Eenige opmerkingen betreffende het ontwerp inzake huwelijkswetgeving, samengesteld door de ,,Panitya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan , Talaq dan Rudjuq ” , dari Mr. Tagor Daulay . Lihat keterangan Menteri Agama K. H. Masjkur dalam Konperensi Pers tentang Panitya ini , „ Bintang Timur ” 28 Djanuari 1954. „ Kementerian Agama tidak tjampuri soal intern agama ". Menurut berita-berita dalam harian -harian , Panitya ini sudah berapat 140 kali , Nieuwsgier , 24 Pebr . 1954 ; lihat pula, Keng Po, 13 Agustus 1954 „RUU tentang nikah , talak dan rudjuk ”.

( 4 ) kursip dari kami

( 5 ) Pendjelasan umum dibawah „ Maksud " sub . a ; kursip dari kami .

( 6 ) Kedudukan hukum adat dikemudian hari , Pidato Diës Universitet Gadjah Mada , Djokjakarta 1947 ; Soal-soal politik hukum dalam pembangunan Negara Indonesia , Hukum , Tahun I , No. 1, Maret 1947 , h . 14, Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn , Heroriëntatie op het gebied van adatrechtpolitiek , Gedenkboek Rechtswetenschappelijk hoger onderwijs in Indonesië , h. 49 , Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan Negara Indonesia , terdjemahan pidato diutjapkan dalam bahasa Inggeris pada Konperensi Asia Tenggara di Washington pada tanggal 14 Agustus 1952 , „ Hukum ”, 1952 , No. 4 dan 5 h . 14 .

( 7 ) Aantekeningen betreffende de codificatie van het adatrecht naar aanleiding van Soepomo's Rede 1947 , T. 1948 / 159-173 .

( 8 ) Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesië , 2e dr . 1950 h. 142. Dalam penerbitan jarg dikeluarkan sebagai dissertasi Leiden 19 Mei 1948 , belum terdapat pendirian Prins ini.

( 9 ) Privaatrechtelijke codificatie en maatschappij in Indonesië , h. 24 .

( 10) Hukum baru di Indonesia , h. 5. Walaupun terlihat nama beliau sebagai salah seorang dari Panitya , dapat disangsikan , apakah Prof. Hazairin benarbenar turut serta dalam pembuatan rantjangan ini.

(11) Het huwelijksrecht der Christen -Inlanders , De Stuw 4 No. 4, 1933 ; Verzamelde geschriften, II h. 129 .

(12) ,,Bintang Timur", 28 Djan . 1954

(13) Kursip dari kami

(14) lihat bab I, II , h. 28 , 68 .

(15) Kursip dari kami .

(16) Menurut pendjelasan, ini akan dibuat nanti dalam suatu peraturan chusus .

(17) Kursip dari kami

(18) h. 168 dst .

(19) Kollewijn, T. 131/549 .

(20) Kollewijn, Intergentiel recht in Ned . Indië , T. 151/555 . Prinsip ini baru dipetjahkan oleh 75 HOCI , jang menganggap hukum Keristen sebagai hukum jang lebih baik , Lemaire , Interlocaal en intergentiel privaatrechtelijke beschouwingen , T. 138/671 ; van Hasselt, diss . h. 126 .

(21) Eenheid of meerheid van recht, T. 79/612 .

(22) Gemengde Huwelijken , De Stuw, 1 Ag. 1930 Bdgk . Klein, diss . h. 23 , 24.

(23) T. 138/746 , 747, 764

(24) Gemengde Huwelijken in en buiten Ned . Indië . Pol. Ec . Weekblad , thn kesatu , No. 14, 31 Des . 1929 , h . 111-112 , seperti dikutip oleh van Hasselt, h. 113

(25) Bdgk . pasal 75 HOCI .

(26) diss . h. 144

(27) Pidato Diës , 1929 , h. 32 .

(28) Kollewijn, Intergentiel recht in Ned . Indië , T. 151/556 ; Bdgk van Hasselt diss. h. 105 , 106 , 109 110. Oleh penulis jang belakangan ini telah diuraikan dengan tegas sikap pembuat undang-undang berkenaan dengan sedjarah pasal -pasal perselisihan-perselisihan HOCI

(29) T. 138/665 , 668 , 669 Bdgk van Hasselt, diss h. 125

(30) Rentjana ini seperti disiarkan oleh Harian ,,Bintang Timur ", 28 Djanuari 1954 dan kemudian teks lengkapnja disiarkan oleh Kantor Berita ,,Antara ", menurut berita dalam harian -harian ,,Sin Po " dan Keng Po " pada tg. 9 Okt. 1954 telah disampaikan pada DPRS -RI .

(31) Pasal 7 bunjinja sbb : „ 1 Seorang perempuan asing jang kawin dengan warga-negara Republik Indonesia , memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia , apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannja berlangsung menjatakan keterangan untuk itu, ketjuali djika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunjai kewarga -negaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinjatakan . 2. Dengan keketjualian tersebut dalam ajat 1 perempuan asing jang kawin dengan seorang warga-negara Republik Indonesia djuga memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannja berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminja tidak menjatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianja . Keterangan itu hanja boleh mengakibatkan hilangnja kewarganegaraan Republik Indonesia , apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak mendjadi tanpa kewarga-negaraan. 3. Apabila salah satu dari keterangan tersebut dalam ajat 1 dan ajat 2 sudah dinjatakan , maka keterangan jang lainnja tidak boleh dinjatakan . 4. Keterangan -keterangan tersebut diatas harus dinjatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang jang menjatakan keterangan itu”. Pasal 8,1 . Seorang perempuan warga-negara Republik Indonesia jang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesianja, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannja berlangsung menjatakan keterangan untuk itu, ketjuali apabila ia dengan kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia itu mendjadi tanpa kewarga -negaraan. 2. Keterangan tersebut dalam ajat 1 harus dinjatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang jang menjatakan keterangan itu”.

(32) h. 37 .

(33) Keng Po 15 Djuni 1954 , „ Kawin Tjampuran di Djakarta ”, dan reaksi dari Kantor Urusan Agama Kotapradja Djakarta -Raya Bahagian Kepenghuluan , Keng Po 28 Djuni 1954 : „Kawin Tjampuran ”.

(34) Lampiran no. 1.

(35) Lampiran no . 2 .

(36) h. 36 dst . Djadi bukan hanja karena „,te veel formaliteiten ", seperti dikatakan Redaksi ,,Indisch Weekblad van het Recht " (W. 1819/73 dan 1856/73 , Gemengde huwelijken ).

(38) lampiran - lampiran no . 4 dan 5.

(37) Surat ttg . 31 Agustus 1950 , lampiran no. 3.

(39) Bdgk . Ter Haar Nota 10 Mei 1928 , lihat van Hasselt, h. 109 , 110 mengenai ,,goochelen" dengan agama , oleh jang bersangkutan, berhubung penghulu dalam praktek menolak untuk melangsungkan perkawinan antara orang (laki ) Islam dengan (perempuan) bukan -Islam .

(40) Lihat lampiran no. 9.

(41) diss . h. 126 , 133

(42) lihat lampiran - lampiran no. 6 , 7 , 8, 9.

(43) Bdgk . nota ter Haar 1928 , seperti dikutip oleh van Hasselt, h. 111 , 123 ; djuga h. 40 , 41. Lihat pula Nederburgh , W. en A, I „ Het privaatrecht der Inlandsche Christenen " h. 70 T. 79/611 Par . 72 .

(44) diss . h. 121 , 132

(45) diss . h. 123 , 132

(46) Pendjelasan Undang -undang-kewarganegaraan sub „ Perkawinan ” . Lihat pula atás , h. 194 .

(47) Adatrecht II, h. 654

(48) h. 134 .

(49) Staatsinstellingen , I, h. 118

(50) Rechtsbedceling , h. 68 : Demikian Redaksi „ Indisch Weekblad van het Recht " , dalam W. 1819/73 , Gemengde huwelijken .

(51) h. 41 dst . lihat pula bab V, h. 184 .

(52) bab I, h. 44 Bdgk . Tjatatan Kollewijn dibawah T. 134/53 .

(53) lampiran no . 10.

TJATATAN SIPIL DI DJAKARTA

* ) antaranja 2 dengan perempuan Arab .

) antaranja 1 dengan perempuan Arab . *

TJATATAN SIPIL DI DJAKARTA

Tabel A.

TJATATAN SIPIL DI DJAKARTA

TJATATAN SIPIL DJAKARTA

Perkawinan antara LAKI -LAKI INDONESIA ISLAM dengan WANITA.

Tabel D. TJATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUKABUMI

Tabel D.

TJATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUKABUMI

Tabel D. TJATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUKABUMI

TJATATAN SIPIL DI KABUPATEN SUKABUMI

Daftar Perkawinan Tjampuran

Tabel F.

TJATATAN SIPIL DI BANDUNG

TJATATAN SIPIL DI BANDUNG

TJATATAN SIPIL DI BANDUNG

Tabel G.

TJATATAN SIPIL DI PEKALONGAN

2 antaranja 1 dengan perempuan Arab . )

Tabel G.

TJATATAN SIPIL DI PEKALONGAN

daftarnja hantjur , hanja ketinggalan 1 akta perkawinan dari laki Tionghoa dengan perempuan Tionghoa .

TJATATAN SIPIL DI SURABAJA

TJATATAN SIPIL DI SURABAJA

Tabel H.

TJATATAN SIPIL DI SURABAJA

Tabel I.

TJATATAN SIPIL DI MALANG

Tabel I.

TJATATAN SIPIL DI MALANG

Tabel I.

TJATATAN SIPIL DI MALANG

TJATATAN SIPIL DI KOTA BESAR MALANG Daftar perkawinan tjampuran

TJATATAN SIPIL DI KEDIRI

TJATATAN SIPIL DI KEDIRI

TJATATAN SIPIL DI KEDIRI

Tabel L.

TJATATAN SIPIL DI DJEMBER

Tabel L.

TJATATAN SIPIL DI DJEMBER

Tabel L.

TJATATAN SIPIL DI DJEMBER

TJATATAN SIPIL DI MEDAN .

TJATATAN SIPIL DI MEDAN .

TJATATAN SIPIL DI MEDAN .

Tabel N.

TJATATAN SIPIL DI PANGKAL PINANG

TJATATAN SIPIL DI PANGKAL PINANG

Tabel O.

TJATATAN SIPIL DI BANDJARMASIN