INTERAKSI AWAL DENGAN BARAT:

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID VKOMPETISI DAN | ii

ALIANSI

i | SEJARAH INDONESIA

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | ii

SEJARAH INDONESIA

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL

Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi

PENASIHAT Menteri Kebudayaan RI, Prof. (Hon) Dr. Fadli Zon, M.Sc. Wakil Menteri Kebudayaan RI,

H. Giring Ganesha Djumaryo, S.I.Kom. PENGARAH
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Dr. Restu Gunawan, M.Hum. PENANGGUNG JAWAB Direktur Sejarah dan Permuseuman, Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum. REDAKTUR PELAKSANA Kepala Subdirektorat Pelestarian Sejarah, Agus Hermanto, S.Pd., M.Hum. STAF REDAKSI Amin Rahayu, M.Hum. Annisa Mardiani, M.Hum. Dede Sunarya, S.Sos., M.Si. Dian Trihayati, M.Hum. I Wayan Edo Anggara, S.Pi. Oti Murdiyati Lestari, S.Kom. Saisa Felita Delfiana, S.E. Siti Aisyah Safe, S.Hum. Suci Haullia, A.Md.A.P. Vyan Fazrul Rahman, S.Hum. DESAIN COVER Taufik Murtono DESAIN GRAFIS DAN LAYOUTER Taufik Murtono Titisan Pulung Manunggal Pono Anggo Jayantoro Pranomo Widhiarmoko

EDITOR UMUM Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum. Prof. Dr. Jajat Burhanudin, M.A. EDITOR JILID Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum. Dr. Phil. Zacky Khairul Umam EDITOR BAHASA Galang Ajiputro PENULIS Prof. Dr. Oman Fathurrahman, M.Hum. Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M.A. Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum. Dr. Daya Negri Wijaya, M.A. Dr. R. Achmad Sunjayadi, M.Hum. Dr. Ester Yambeyapdi, M.Hum. Dr. Devi Riskianingrum Dr. Nur Aida Kubangun, M.Pd. Dr. Umi Barjiah, M.A. Dr. Phil. Zacky Khairul Umam Frial Ramadhan Supratman, M.A., M.Sos. Jajang Nurjaman, S.Hum., M.A. Muhammad Buana, LL.M. TENAGA PENGOLAH DATA Yogi Susatyo, S.Hum. PENYELARAS DATA BIBLIOGRAFIS Abdullah Maulani

ILUSTRASI SAMPUL: Digambar ulang dari koleksi Kain Tampan Lampung dalam Holmgren, Robert J., and Anita E. Spertus. Early Indonesian textiles from three island cultures: Sumba, Toraja, Lampung. Metropolitan Museum of Art, New York, 1989. DITERBITKAN OLEH: Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 2025 DIKELUARKAN OLEH: Direktorat Sejarah dan Permuseuman NO. ISBN: iii | 978-634-04-5879-4 SEJARAH INDONESIA(jil.4) 978-634-7572-04-2 (jil.4 PDF)

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | iv

v | SEJARAH INDONESIA

KATA SAMBUTAN

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Karya di hadapan pembaca ini merupakan suatu respons terhadap kebutuhan literatur sejarah bangsa Indonesia dengan perjalanan sejarah panjang dan penuh dinamika. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa Indonesia bukan negara bangsa (nation-state) modern hasil konstruksi abad ke-19, melainkan sebuah negara peradaban (civilization-state) yang berdiri kokoh di atas fondasi mega-diversity. Sejarah bangsa Indonesia adalah teater kekayaan purba yang merekam jejak epik manusia selama 1,8 juta tahun, menjadikan Nusantara sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Sebuah bangsa terbentuk dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk bersatu dari sekelompok orang atau individu yang disebabkan memiliki kesamaan sejarah. Ketika mereka menyatakan bersatu maka ada komitmen di antara mereka bagaimana cita-cita bangsa ini diwujudkan. Terkait hal ini, keberagaman atau mega-diversity Indonesia bukan sekadar demografis atau deskriptor biologis, melainkan sebuah episteme, infrastruktur makna yang membentuk karakter unik politik kebudayaan kita dan menopang seluruh bangunan politik serta sosial bangsa. Dalam konteks berbangsa, sejarah akan mencari akar-akar kebudayaan dan peradaban yang menjadi latar belakang bangsa itu bersatu, dan dalam konteks perwujudan pencapaian cita-cita, sejarah akan memberikan suatu gambaran proses dinamika bagaimana

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | vi

kekuatan-kekuatan penentu gerak sejarah itu berproses baik kekuatan yang bersifat internal maupun eksternal. Proses dinamika historis dalam karya ini adalah bagaimana proses meng-Indonesia sebagai suatu perjalanan bangsa. Jika proses dinamika itu dipahami sebagai suatu gerak sejarah, maka kita akan melihat proses perjumpaan antara kekuatan internal dan eksternal, di mana Indonesia menjadi kekuatan penggerak utama dalam proses tersebut. Untuk menemukan kekuatan utama, maka dalam penulisan periodisasi sejarah Indonesia diawali dengan menyajikan akar peradaban bangsa Indonesia yang telah terbentuk ribuan tahun lalu melalui proses dinamika geososio-historis. Kita perlu memperkuat narasi Out of Nusantara sebagai sebuah perspektif alternatif yang menunjukkan bahwa Nusantara adalah episentrum peradaban yang mengirimkan gelombang populasi dan teknologi ke belahan dunia lain, merevisi narasi-narasi kolonial yang selama ini menempatkan kita sebagai entitas pasif. Di samping itu, untuk mewujudkan penulisan sejarah yang bersifat otonom, sudah barang tentu membutuhkan dukungan sumber-sumber sejarah yang bersifat mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Hal ini perlu dilakukan untuk narasi sejarah yang disampaikan dapat menghilangkan bias historis sebagai dampak dari perkembangan digitalisasi informasi yang begitu masif melalui berbagai media sosial. Penulisan sejarah ini pun lebih bersifat pemutakhiran, karena hampir empat belas tahun sejak terbitnya Buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 1975 dan Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) tahun 2012, belum ada penulisan kembali Sejarah Indonesia secara komprehensif. Jarak waktu yang lama sejak terbitnya IDAS hingga tahun 2025 tentu telah membuahkan berbagai penelitian sejarah yang menghasilkan temuan-temuan baru untuk dikonstruksi dalam narasi buku Sejarah Indonesia yang sekarang terbit. Penulisan buku sejarah Indonesia dalam buku ini dengan pendekatan periodisasi sebanyak sepuluh jilid. Periodisasi yang digunakan merupakan gambaran adanya perjumpaan dengan

vii | SEJARAH INDONESIA

jaringan global atau peradaban luar seperti India, Tiongkok, Jaringan Timur Tengah, dan Barat. Di samping itu, dalam periodisasi juga memberikan suatu peristiwa-peristiwa yang dianggap memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap dinamika kebangsaan. Pada setiap periode juga digambarkan narasi yang bersifat struktural dan peristiwa. Narasi bersifat struktural akan memperlihatkan bagaimana dinamika perubahan yang terjadi dalam suatu periode tertentu seperti struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik. Sementara itu, pendekatan narasi yang bersifat peristiwa lebih menekankan pada peristiwa-peristiwa yang berdampak pada proses kebangsaan. Dalam konteks yang lebih luas, kebutuhan akan buku sejarah Indonesia yang reflektif adalah kontrak sosial terpenting sebuah negara. Ia merumuskan kembali esensi kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia yang juga sebagai sebuah himpunan nilai, bukan sekadar entitas teritorial. Buku ini secara tegas berpegang pada filosofi bahwa sejarah bersifat sarat nilai (value-laden). Konsekuensinya, buku ini memilih jalur historiografi yang bersifat demokratis. Ini adalah pilihan sadar untuk menentang narasi-narasi sejarah yang elitis, tertutup, dan eksklusif, yang selama ini cenderung mendominasi. Kita tidak boleh lagi membiarkan sejarah kebangsaan menjadi menara gading yang hanya didiami oleh segelintir elite. Sejarah yang demokratis adalah sejarah yang terbuka terhadap keragaman suara; yang melangkah dari pusat kekuasaan hingga ke lorong-lorong pinggiran; yang memberi tempat bagi kaum subaltern, yaitu mereka yang bisu dalam catatan sejarah konvensional. Inilah yang diusung oleh para sejarawan begawan kita, Sartono Kartodirdjo, yang mengajarkan kita pentingnya totalitas dan multidimensionalitas. Hal ini sejalan dengan upaya kita dalam mewujudkan historical and cultural justice, yakni dekolonisasi pengetahuan untuk mengambil kembali jati diri dan martabat bangsa yang sempat terasingkan oleh narasi-narasi luar.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | viii

Buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global memberikan kontribusi narasi sejarah yang melampaui batas-batas buku teks konvensional. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi lentera pemandu bagi bangsa ini dalam mengonstruksi proses perjalanan bangsa, terutama bagi generasi muda untuk memahami perjalanan sejarahnya yang kompleks, mengasah sikap kritis, dan menemukan pijakan identitasnya di tengah badai informasi. Karya ini memberikan peta jalan untuk Reinventing Indonesian Identity, sebuah konsep yang kami gaungkan di Kementerian Kebudayaan. Jati diri kebangsaan bukanlah artefak kuno yang disimpan di museum, melainkan sebuah identitas yang terus-menerus direkonstruksi, diperkuat, dan dimutakhirkan agar mampu menghadapi tantangan peradaban abad ke-21. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penulis, Editor Jilid, Editor Bahasa, Editor Umum dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan buku Sejarah Indonesia atas dedikasi dan integritas ilmiah yang luar biasa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi bangsa dan negara kita.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia

Prof. (Hon) Dr. Fadli Zon, M.Sc.

ix | SEJARAH INDONESIA

PERSEMBAHAN

DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

DAN TRADISI

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global yang terdiri dari 10 jilid utama; dan 1 jilid faktaneka dan indeks ini dapat hadir di tengah-tengah masyarakat. Penerbitan karya monumental yang melibatkan 123 orang penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi dan 11 non perguruan tinggi ini adalah perwujudan nyata dari komitmen Kementerian Kebudayaan dalam menempatkan sejarah sebagai instrumen pembentukan karakter dan identitas bangsa. Kehadiran buku merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan nasional dan Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah menjadikan buku ini sebagai program strategis nasional sejak beliau dilantik pada Oktober 2024 lalu. Di bawah kepemimpinan beliau, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi telah berhasil merevitalisasi dan menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman dan kehadiran kembali direktorat ini berfungsi sebagai penjaga memori kolektif dan sumber inspirasi kebangsaan. Penguatan kelembagaan ini memungkinkan kita untuk melaksanakan riset sejarah yang lebih mendalam dan komprehensif, salah satunya termanifestasi dalam terbitnya buku ini. Di tengah pusaran informasi yang kian deras dan arus globalisasi yang tak terhindarkan, buku Sejarah Indonesia:

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | x

Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global memiliki arti penting yang krusial. Pertama, penguatan narasi kebangsaan dengan menyajikan kembali sejarah Indonesia dalam perspektif yang segar, tidak hanya berfokus pada peristiwa lokal, tetapi juga menempatkan perjalanan bangsa dalam konteks jejaring global. Ini penting agar generasi muda memahami bahwa dinamika kebangsaan kita selalu berinteraksi dengan dunia luar. Kedua, kontribusi intelektual yang menjadikannya sumber rujukan bagi akademisi, pelajar, dan masyarakat umum untuk memahami kompleksitas pembentukan, perjuangan, dan pencapaian Indonesia. Ketiga, memperteguh identitas dengan memungkinkan kita memahami masa lalu untuk menegaskan kembali jati diri sebagai bangsa besar dengan peradaban panjang yang siap bersaing di kancah internasional. Atas nama Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Apresiasi khusus saya berikan kepada editor umum, yang telah mengarahkan visi dan substansi keseluruhan buku. Begitupun ucapan terima kasih saya kepada para editor jilid, atas kerja keras yang detail dalam menyusun kerangka setiap bagian jilid. Kepada editor bahasa, atas dedikasi dalam menjaga kemurnian dan kaidah bahasa Indonesia, sehingga buku ini diharapkan mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat yang lebih luas. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan yang setinggi-tingginya kepada para penulis, yang telah mencurahkan waktu, energi, dan keahliannya untuk menghasilkan berbagai temuan baru dalam sebuah karya penulisan sejarah. Semoga buku sebanyak 11 jilid ini dapat menjadi sumbangsih berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan Indonesia dan mampu membangkitkan kembali minat baca masyarakat terhadap sejarah bangsanya sendiri. Harapan ke depan, Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung penelitian dan publikasi sejarah yang lebih luas, menjadikan hasil kerja Direktorat Sejarah dan Permuseuman

xi | SEJARAH INDONESIA

sebagai suatu institusi pemerintah yang dapat membentuk konstruksi pemikiran tentang masa depan Indonesia dengan pendekatan historis. Selamat membaca dan menyelami kembali jiwa kebangsaan kita melalui lembaran-lembaran sejarah yang disajikan dalam buku ini.

Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi

Dr. Restu Gunawan, M.Hum.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xii

xiii | SEJARAH INDONESIA

PENDAHULUAN BUKU

A. SIGNIFIKANSI DAN URGENSI

Walaupun terkesan klise, adagium yang menyatakan bahwa setiap generasi berhak menulis sejarah dari sudut pandangnya sendiri tetap relevan dan layak ditegaskan di awal pembahasan ini. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Benedetto Croce yang terkenal bahwa “setiap sejarah yang sejati adalah sejarah masa kini” (every true history is contemporary history). Artinya, penulisan sejarah akan selalu mengalami pembaruan dan pemutakhiran sesuai dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan orientasi kolektif yang hidup dalam konteks sosial-budaya generasi yang sedang menulisnya. 1 Pernyataan tersebut juga selaras dengan pandangan bahwa masa kini merupakan inti dari denyut kehidupan sejarah. Dengan demikian, upaya pemutakhiran narasi sejarah Indonesia memiliki alasan yang kuat, salah satunya terletak pada absennya karya sejarah bangsa ini yang komprehensif dalam dua dekade terakhir. Karya terakhir, Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS), mulai ditulis pada 2002 dan baru diterbitkan satu dekade kemudian, pada 2012. Sementara itu, karya sejarah yang lebih awal, Sejarah Nasional Indonesia (SNI), diterbitkan sejak

1975. Padahal, sepanjang periode 2002 hingga 2025, kajian sejarah Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama melalui disertasi dan tesis yang dihasilkan dari berbagai perguruan
      1 Benedetto Croce, “History and Cronicle,” dalam The Philosophy of History in Our Time: An Anthology, ed. oleh Hans Meyerhoff (New York: Anchor Original Publisher, 1959), 44.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xiv

tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Para sejarawan Indonesia telah memperluas cakrawala historiografi nasional dengan temuan-temuan baru, baik berupa fakta, reinterpretasi kritis, maupun konstruksi teoritis yang memperkaya pemahaman terhadap masa lalu bangsa Indonesia. Untuk itu, buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global ini sangat mendesak untuk ditulis. Alasan penting lain di balik penyusunan buku ini adalah merespons kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan disrupsi global dan era digital yang semakin mengaburkan kesadaran historis serta melemahkan semangat kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda. 2 Akibatnya, penyebaran hoaks sejarah kian marak, yang diperparah dengan menguatnya kecenderungan primordialisme sempit berbasis identitas lokal dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks persoalan tersebut, buku ini tidak semata-mata sebagai rekonstruksi historis yang secara akademik akuntabel, melainkan juga sebagai instrumen refleksif untuk membangkitkan kembali kesadaran kolektif sejarah bangsa, memperkuat solidaritas kebangsaan lintas generasi, serta menegaskan kembali arah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Perlu ditekankan pula bahwa konteks zaman, hal kurang menguntungkan, yang ditandai oleh penetrasi teknologi digital telah menciptakan disrupsi dan fragmentasi dalam narasi sejarah, kini menjadi isu sentral dalam historiografi. Di satu sisi, proses

2 Sejarah kebangsaan berfokus pada penyusunan, pengkajian, dan penulisan sejarah yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan suatu bangsa, termasuk identitas nasional, peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan kebangsaan, serta cita-cita dan nilai-nilai dasar yang membentuk negara tersebut. Sejarah kebangsaan berperan dalam memperkuat narasi identitas kolektif  dan  meneguhkan solidaritas bangsa. Narasi itu juga memberikan generasi muda struktur dasar pengetahuan sejarah dan menginspirasi mereka dengan antusiasme untuk belajar lebih banyak sejarah bangsanya. Lihat Diane Ravitch, “The Controversy over National History Standards,” Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences 51, no. 3 (Februari 1998): 14–28.

xv | SEJARAH INDONESIA

demokratisasi penulisan sejarah tengah berlangsung, ditandai dengan terbukanya ruang produksi narasi historis oleh berbagai pihak melalui platform digital. Di sisi lain, keterbukaan ini juga memunculkan persoalan yang semakin serius, seperti maraknya narasi pseudo-historis dan populisme dalam penulisan sejarah. 3 Konsekuensinya, persepsi dan pengetahuan sejarah yang tidak akurat, sering kali dibentuk oleh ideologi atau keagamaan dan kepentingan tertentu, terus berkembang di tengah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan kesinambungan dari problem ahistoris yang pernah disoroti Soedjatmoko sejak dekade 1960-an. 4 Urgensi lain yang tak kalah signifikan dari penulisan buku ini terletak pada makin melemahnya keterhubungan generasi muda dengan pemahaman historis yang komprehensif terkait perjalanan bangsanya. Pembelajaran sejarah yang masih didominasi pendekatan hafalan dan bias politis telah mereduksi sejarah menjadi sekadar kumpulan fakta, tanpa dimensi kritis ataupun potensi emansipatoris. Dalam situasi seperti itu, sejarah justru dapat menjadi sumber fragmentasi sosial. 5 Dalam realitas sosial-politik Indonesia kontemporer, meningkatnya ekspresi politik identitas, yang berbasis afiliasi keagamaan dan etnisitas, menunjukkan bahwa semangat integratif yang terkandung dalam Sumpah Pemuda 1928 belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan kebangsaan. 6

3 Populisme penulisan Sejarah merupakan kecenderungan dalam historiografi yang menempatkan “rakyat” sebagai subjek utama sejarah, tetapi sekaligus sering menyederhanakan kompleksitas masa lalu demi membangun narasi yang emosional, identiter, dan mudah diterima publik luas. Istilah ini bisa dipahami dalam dua wajah: sebagai pendekatan yang membebaskan sejarah dari dominasi elit, dan sebagai strategi retoris yang memobilisasi masa lalu untuk kepentingan politik kontemporer. 4 Soedjatmoko, “Indonesian Historian and His Time,” dalam An Introduction to Indonesian Historiography, ed. oleh Soedjatmoko (Ithaca: Cornell University Press, 1965), 404–16. 5 Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991 (London: Michael Joseph, 1994), 3–4. 6 Drake pernah menghitung bahwa selama 20 tahun pertama sejak proklamasi kemerdekaan telah terjadi tidak kurang dari 21 resistensi dan pemberotakan daerah di Indonesia. Lihat Christine Drake, “The

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xvi

Jika historiografi kebangsaan terus mempertahankan narasi monolitik dan tidak mampu merefleksikan kompleksitas sosial-budaya masyarakat Indonesia yang memiliki karakter yang oleh Fadli Zon disebut sebagai mega-diversity, maka posisinya sebagai instrumen legitimasi kolektif akan semakin tergerus. 7 Dalam situasi demikian, terbuka ruang bagi penetrasi ideologi-ideologi transnasional yang berpotensi menggantikan orientasi identitas nasional, sekaligus meningkatkan risiko fragmentasi sosial serta melemahnya kohesi kebangsaan. Dalam kerangka tersebut, peninjauan ulang secara kritis serta pemutakhiran sejarah Indonesia bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Pertanyaan mendasar adalah apakah narasi sejarah yang diwariskan masih relevan sebagai instrumen pembentuk identitas kolektif dan perekat sosial di tengah dinamika masyarakat kontemporer, atau justru telah terjebak dalam konstruksi historis yang usang dan gagal mencerminkan realitas plural saat ini? Untuk menjawabnya, diperlukan pendekatan kritis-reflektif yang memandang sejarah sebagai hasil konstruksi sosial yang bersifat diskursif dan terus berubah. Dalam hal ini, pemikiran Bourdieu menjadi relevan, karena menekankan bahwa narasi sejarah senantiasa bersifat dinamis, terbuka terhadap penafsiran ulang dan pemutakhiran, serta selalu berada dalam proses negosiasi yang dipengaruhi oleh perubahan konfigurasi sosial-politik. 8 Pendekatan ini membuka kemungkinan bagi reinterpretasi sejarah sebagai konstruksi yang bersifat dinamis, bukan entitas yang statis, sebagai ruang dialektis antara determinasi struktur sosial dan kapasitas agensi, serta antara ingatan kolektif masa lalu

Spatial Pattern of National Integration in Indonesia,” Transactions of the Institute of British Geographers 6, no. 4 (1981): 471–72, https:// doi.org/10.2307/621880. 7 Fadli Zon, “Politik Kebudayaan Mega-Diversity: Indonesia sebagai Pusat Peradaban Dunia,” Orasi Ilmiah Profesor Kehormatan Universitas Nasional, Jakarta, 11 Februari 2026. 8 Pierre Bourdieu, The Logic of Practice (Stanford: Stanford University Press, 1990).

xvii | SEJARAH INDONESIA

dan tafsir kritis atas realitas kekinian. Keterbatasan yang masih ada dalam historiografi nasional saat ini tidak seharusnya dijadikan dalih menafikan pentingnya sejarah kebangsaan. Justru sebaliknya, kondisi tersebut menegaskan pentingnya revitalisasi historiografi melalui perluasan sumber, pengayaan fakta sejarah, serta pengembangan metodologis dan perspektif yang lebih reflektif, lintas disiplin, dan terbuka terhadap keberagaman pengalaman historis bangsa. Bertolak dari berbagai pemikiran di atas, buku ini disusun sebagai sebuah kerja historiografi yang diupayakan bersifat demokratis. Buku ini dirancang sebagai ruang pembelajaran kritis yang memberi tempat bagi keragaman suara baik dari kalangan elite maupun akar rumput, dari pusat maupun pinggiran, serta dari kelompok mayoritas maupun minoritas. Dengan menjunjung tinggi prinsip keilmuan yang terbuka terhadap kritik dan didasarkan pada data serta sumber-sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, buku ini dimaksudkan untuk menjadi medium dialog dan pembebasan, bukan instrumen legitimasi kekuasaan hegemonik. Dalam semangat tersebut, karya ini sekaligus menjadi kritik terhadap historiografi kebangsaan masa lalu yang cenderung tertutup dan eksklusif, serta berupaya menyajikan narasi sejarah yang lebih mencerahkan dan relevan bagi Indonesia masa kini dan masa depan.

B. MERAJUT BENANG MERAH KEINDONESIAAN

Berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat beragam, paparan dalam buku dibuat seproporsional dan serepresentatif mungkin. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sejarah kebangsaan Indonesia merupakan milik kolektif seluruh elemen bangsa. Meskipun, karena keterbatasan ruang, tidak semua aspek dan

9 Lihat Christopher Lloyd, The Structures of History (Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell Publisher, 1993).

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xviii

seluruh daerah di sepanjang waktu bisa semuanya ditulis. Dengan pola penulisan yang lebih menekankan kronologi atau periodisasi, buku ini bermaksud menunjukkan “benang merah” nilai-nilai keindonesiaan dalam proses menjadi Indonesia. Sejarah kebangsaan Indonesia dapat dimaknai sebagai narasi historis berskala makro yang menyusun kembali perjalanan bangsa, mulai dari sejarah awal Nusantara, interaksi dengan peradaban lain seperti India, Tiongkok, dan Persia, dilanjutkan perjumpaan budaya dengan Islam Timur Tengah dan kekuatan Barat, hingga fase perjuangan kemerdekaan yang melahirkan negara-bangsa Indonesia, dan berakhir pada periode kontemporer. Lebih dari sekadar dokumentasi masa lampau, buku ini berfungsi sebagai wahana rekonstruksi identitas nasional, penguatan integrasi sosial, serta penanaman nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa seperti toleransi, keadilan sosial, demokrasi, dan semangat gotong-royong; semua itu selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, buku ini diharapkan memainkan peran penting dalam membentuk imajinasi kolektif dan arah etis bangsa dalam menghadapi perubahan zaman. Pengikat utama dalam sejarah kebangsaan Indonesia yang menjadi benang merah adalah terbentuknya jejaring yang mendorong integrasi dan kohesi nasional. Sejalan dengan pemikiran Sartono Kartodirdjo, sejarah kebangsaan Indonesia merefleksikan proses bertahap dan berkesinambungan menuju integrasi, sejak masa awal hingga tercapainya kesatuan nasional seperti yang ada sekarang. 10 Unsur-unsur integratif seperti kemaritiman, diaspora, bahasa Melayu sebagai lingua franca, dan pengalaman hidup dalam negara supra-etnik menjadi fondasi historis utama pembentuk keindonesiaan. Meskipun bentuk keterhubungan sejarah antar-periode bervariasi, elemen-elemen tersebut secara konsisten merajut kesinambungan identitas kebangsaan Indonesia.

10 Lihat Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500- 1900: Dari Emporium sampai Imperium I (Jakarta: Gramedia, 1988), xiii–xxiii.

xix | SEJARAH INDONESIA

Pada masa kolonialisme, pengalaman kolektif di atas tetap menjadi fondasi keberlanjutan integrasi antar-kelompok di Nusantara. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila, hadir sebagai kekuatan integratif baru yang merekatkan keindonesiaan. Memang, perjalanannya tidak lepas dari dinamika dan pasang surut, namun Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam menjaga kohesi nasional hingga kini. Selain itu, penetapan batas-batas teritorial dalam kerangka negara modern turut mempertegas identitas keindonesiaan yang membedakan dari bangsa-bangsa serumpun di kawasan ini, meskipun memiliki akar etnis dan budaya yang beririsan. Pertanyaan penting yang patut diajukan adalah bagaimana menjalin kesinambungan sejarah dari masa awal Nusantara hingga era pemerintahan Joko Widodo dan menjelang kepemimpinan Presiden Prabowo? Visi poros maritim dunia yang diusung Jokowi– Jusuf Kalla sejak 2014 merupakan bentuk revitalisasi peran strategis Indonesia dalam konstelasi kelautan global, meski implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kebijakan ini berpijak pada akar historis yang kuat, di mana tradisi maritim Indonesia bukan hanya aspek geografis, melainkan elemen integratif lintas zaman. Bukti arkeologis dan peran Nusantara dalam jejaring maritim global menunjukkan adanya warisan budaya bahari yang kokoh. Namun demikian, tantangan utama kini adalah memastikan bahwa warisan tersebut tetap hidup dan dijalankan oleh generasi penerus bangsa. Sejarah Indonesia pada hakikatnya harus mencerminkan keseimbangan antara wilayah darat dan laut, yang terangkum dalam konsep “Tanah-Air”. Pandangan ini perlu dikembangkan sebagai suatu archipelagic thinking, yaitu cara pandang kepulauan yang dalam lintasan sejarah panjang terformulasi dalam konsep “Wawasan Nusantara”. Jika dahulu van Leur menyarankan agar kita tidak memahami sejarah Indonesia hanya dari perspektif geladak kapal VOC, dan A.B. Lapian mendorong untuk terus berlayar demi memahami Indonesia, maka penting pula ditambahkan satu ajakan lagi: berhentilah sejenak dan pelajari setiap pulau satu per satu.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xx

Bukankah masih banyak pulau yang belum tersentuh kajian sejarah secara memadai? Dalam kerangka inilah, kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran sejarah yang sangat berharga. Mungkin karena kesadaran akan pentingnya tanah, laut, dan pulau-pulau itulah lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan lengkap hingga stanza ketiga, di mana terdapat seruan “jagalah rakyatnya, jagalah lautnya, pulaunya… semuanya.” 11 Kajian antropolog Marshall Sahlins dalam Islands of History mengenai Kepulauan Hawai’i¹² menjadi contoh penting akan potensi kajian mendalam yang sepatutnya juga diarahkan pada kawasan-kawasan seperti Maluku, Raja Ampat, dan wilayah-wilayah Indonesia Timur secara lebih luas. Kesadaran ini diharapkan mampu mendorong upaya pelestarian serta pemanfaatan sumber daya kepulauan Nusantara secara berkelanjutan demi kesejahteraan bersama. Tradisi lisan seperti onotan, nyanyian pelayaran orang Banda menuju Kepulauan Kei pasca-peristiwa genosida oleh VOC pada 1621, menghadirkan kesaksian emosional tentang trauma kolektif dan diaspora yang terpaksa mencari kehidupan baru. Di sisi lain, kontribusi historis para budak dalam proses pembentukan Indonesia juga tidak dapat diabaikan. Penelitian disertasi mengenai perbudakan memperlihatkan bagaimana para budak, yang umumnya didatangkan oleh otoritas kolonial dan ditempatkan di wilayah perkebunan atau pelabuhan strategis, turut menjadi bagian integral dalam jaringan sosial dan ekonomi yang kemudian merajut fondasi Indonesia modern. Jaringan maritim Nusantara bukan sekadar jalur ekonomi, melainkan juga membentuk konektivitas sosial-budaya

11 Lihat Susanto Zuhdi, Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia (Depok: Universitas Indonesia, 2006); Lihat pula Singgih Tri Sulistiyono dkk., “Traditional Knowledge and Origin of Maritime Territorialisation Idea in Indonesia,” Journal of Marine and Island Cultures 12, no. 3 (2023): 308–24, https://doi.org/10.21463/ jmic.2023.12.3.20. 12 Marshall Sahlins, Islands of History (Chicago & London: University of Chicago Press, 1985).

xxi | SEJARAH INDONESIA

antarwilayah. Melalui perdagangan jarak jauh, wilayah ini terintegrasi ke dalam jaringan global, tercermin dalam perjumpaan dengan Hindu-Buddha dan Islam. Dalam proses tersebut, bahasa dan budaya memperkuat interaksi lintas etnis dan keterhubungan antar-komunitas di kepulauan Nusantara. 13 Bahasa Melayu telah berperan sebagai lingua franca di kawasan Nusantara sejalan dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan maritim, berakar dari bahasa Sanskerta dan Sumatra Kuno yang telah lama hidup dalam masyarakat setempat. Seiring proses Islamisasi yang berlangsung pesat sejak abad ke-13, aksara Arab mulai diadaptasi untuk menuliskan bahasa Melayu, membentuk aksara Jawi. Sistem tulisan ini kemudian menyebar luas dan menjadi sarana komunikasi keilmuan, keagamaan, dan administratif di berbagai wilayah kepulauan. Fenomena ini tercermin, misalnya, dalam kesamaan bahasa dan aksara yang digunakan dalam surat resmi Raja Ternate kepada Raja Portugal pada 1590 dengan karya-karya keilmuan para ulama dari Aceh, yang menandakan tingkat integrasi kultural dan intelektual di antara wilayah-wilayah tersebut. Bahasa Melayu memainkan peran penting sebagai penanda identitas budaya dan sosial masyarakat Nusantara dalam interaksinya dengan kekuatan-kekuatan Barat sejak abad ke-16, yakni ketika bangsa Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda mulai berdatangan ke wilayah ini untuk mencari rempah-rempah. Kehadiran Belanda, yang dimulai pada 1596 dan kemudian secara resmi diwakili oleh perusahaan dagang VOC sejak 1602, berlangsung pada saat Islam telah mengakar kuat sebagai kekuatan politik dan budaya. Bahasa Melayu berfungsi sebagai alat komunikasi diplomatik, perdagangan, dan penulisan keagamaan beraksara Jawi. Pada abad ke-19, ia beradaptasi dengan aksara Latin dan berkembang menjadi bahasa Indonesia, yang kemudian dijadikan simbol persatuan oleh generasi muda dalam Sumpah Pemuda 1928.

13 Geoff Wade, “An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900- 1300 CE,” Journal of Southeast Asian Studies 40, no. 2 (2009): 221–

65. DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xxii

Tidak terbantahkan bahwa eksistensi negara kolonial Belanda, dalam perspektif sejarah mirip seperti Majapahit, dapat dipahami sebagai struktur kekuasaan yang melampaui batas kedaerahan atau bersifat supra-etnis, telah memainkan peran signifikan dalam meletakkan fondasi awal bagi terbentuknya keindonesiaan. Periode kolonial ini menjadi semacam jembatan historis yang menghubungkan masa sebelum pergerakan nasional dengan fase perjuangan kemerdekaan yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam proses ini, pengalaman hidup di bawah pemerintahan kolonial Belanda, bersama dengan peran jaringan maritim, penggunaan bahasa Melayu, dan mobilitas diaspora, menjadi unsur-unsur penting yang ikut merajut kesadaran kebangsaan Indonesia. Bahkan, peta-peta yang dibuat oleh Belanda kemudian menjadi referensi awal bagi batas wilayah Indonesia modern. Sebagai bekas koloni Hindia Belanda, masyarakat di kepulauan Nusantara secara bertahap terbiasa dengan sistem pemerintahan yang terpusat, berbasis di Batavia, dan berkarakter supra-etnis. Pengalaman ini membentuk landasan bagi pemahaman kolektif tentang tatanan politik yang melampaui batas etnis. Namun demikian, pada masa pergerakan nasional, pengalaman tersebut justru menjadi titik tolak kritik terhadap kolonialisme dan memicu perjuangan untuk membebaskan diri dari kekuasaan asing. Aspirasi untuk hidup sebagai warga negara merdeka akhirnya diwujudkan dalam bentuk negara-bangsa Indonesia. Dengan semua poin utama dari benang merah di atas, pembentukan negara Indonesia melalui proses sejarah panjang dan jauh lebih kompleks dari sekadar konsep imagined community oleh Anderson. 14 Justru, pernyataan sejarawan Indonesia Sartono Kartodirdjo sangat penting dirujuk di sini. Baginya, “menjadi Indonesia” adalah proses panjang bersifat kumulatif, berlangsung

14 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism (New York: Verso, 1993), 5–6.

xxiii | SEJARAH INDONESIA

berabad-abad melalui interaksi sosial, pertukaran budaya, dan mobilisasi politik di berbagai wilayah Nusantara. Semua itu telah menciptakan kesadaran kolektif lintas wilayah dan lintas etnik yang 15 menjadi fondasi bagi munculnya identitas baru sebagai bangsa. Ini sejalan dengan perspektif Ernest Renan, bahwa bangsa terbentuk bukan hanya oleh sejarah bersama, tetapi juga oleh “kehendak untuk hidup bersama” yang diwujudkan dalam kesediaan untuk 16 melupakan dan mengingat secara selektif. Pasca-kemerdekaan 1945, keindonesiaan menghadapi tantangan internal serius. Pada 1950-an, ketidakstabilan pemerintahan dan ekonomi, disertai gejolak daerah yang disebut “pemberontakan setengah hati”, mengancam integrasi nasional. Dalam situasi ini, korupsi mulai mencuat, mendorong dibentuknya “Operasi Budi” oleh Kabinet Juanda (1957–1958). Muncul pertanyaan: apakah semangat perjuangan kemerdekaan mulai dilupakan? Tidak kalah pentingnya, pada masa ini juga terjadi ketegangan politik yang tajam yang ditandai dengan polarisasi dan kompetisi kekuasaan dan ideologi yang menyebabkan gagalnya proyek politik Nasakom, meskipun semula diharapkan mampu menjadi perekat seluruh kekuatan sosial-politik bangsa. Situasi tersebut akhirnya mencapai puncaknya dalam tragedi nasional 1965, peristiwa traumatis yang hingga kini masih membekas dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Dalam kerangka ini, persoalan kebangsaan kembali menjadi isu krusial yang menuntut perhatian dan pemikiran serius.

C. DINAMIKA KEBANGSAAN

Kebangsaan berperan sentral sebagai perekat ideologis yang menyatukan bangsa di tengah keberagaman geografis, etnis,

15 Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium I, xiii–xxiii. 16 Ernest Renan, “What is a Nation?,” dalam Becoming National: A Reader, ed. oleh Geoff Eley dan Ronald Grigor Suny (New York: Oxford University Press, 1996), 42–55.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xxiv

budaya, dan agama. Ia menjadi fondasi normatif dan kultural yang menopang kehidupan berbangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, konstruksi identitas nasional Indonesia banyak dipengaruhi oleh kontak dengan dunia luar, baik melalui jalur perdagangan antarbenua, kolonialisme dengan sistem politik-ekonomi baru, migrasi lintas wilayah yang membawa ide dan praktik budaya baru, hingga perkembangan teknologi komunikasi yang membentuk ruang publik digital masa kini. Arus global membuka peluang memperkaya identitas nasional, meski pada saat yang sama potensial mengancam jati diri kebangsaan. Oleh karena itu, pemahaman kebangsaan harus dilihat sebagai dialektika antara lokal dan global. Hanya melalui kesadaran historis dan refleksi kritis, kebangsaan Indonesia dapat dijaga dan diperkuat menghadapi tantangan zaman. Kebangsaan juga berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi keberadaan negara Indonesia. Melalui sejarah, negara menemukan dan merumuskan identitas misalnya sebagai bangsa yang toleran, gotong-royong, religius, dan alasan moral-politik untuk terus mempertahankan keutuhan NKRI. Sebagai contoh, narasi tentang integrasi Papua atau Aceh ke dalam NKRI bukan hanya persoalan geopolitik, tetapi disandarkan pada argumen historis bahwa wilayah tersebut memiliki memori sejarah bersama dan turut serta dalam proses kemerdekaan atau memiliki jejak perjuangan nasional. Tanpa keberadaan sejarah kebangsaan, dasar eksistensi negara akan rentan dan mudah dipertanyakan. Berikut ini disajikan gambaran dinamika kebangsaan Indonesia dalam konteks arus global, khususnya sejak periode di seputar Proklamasi Kemerdekaan.

1. Fondasi Konstitusional Kebangsaan Konsep kebangsaan Indonesia secara resmi dirumuskan
menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945 dan dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan tersebut merupakan artikulasi dari semangat anti-kolonialisme yang telah berkembang sejak awal abad ke-20 dan mencerminkan aspirasi

xxv | SEJARAH INDONESIA

kolektif untuk membentuk suatu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan beradab. Esensi kebangsaan dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan tiga prinsip utama: (1) kemerdekaan sebagai hak segala bangsa; (2) perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; serta (3) tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsepsi kebangsaan yang dikandung dalam dokumen tersebut bukanlah bentuk nasionalisme berbasis etnis, agama, atau golongan tertentu, melainkan sebuah nasionalisme yang inklusif. Ia berakar pada nilai-nilai universal kemanusiaan dan keadilan sosial, serta berupaya mengintegrasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama ke dalam kerangka negara-bangsa yang satu. 17 Dengan demikian, kebangsaan Indonesia diposisikan bukan sebagai identitas eksklusif, tetapi sebagai upaya integratif yang terus menerus dibangun melalui proses sejarah, dialog sosial, dan institusionalisasi politik. 18

2. Perang Kemerdekaan, Fragmentasi Ideologi, dan Konsolidasi Kebangsaan Meskipun idealisasi kebangsaan telah secara tegas dirumuskan
dalam Pembukaan UUD 1945, realitas sosial-politik Indonesia pada paruh akhir 1940-an menunjukkan bahwa kebangsaan sebagai konstruksi politik masih sangat rapuh dan problematik. Negara Indonesia yang baru merdeka harus segera menghadapi serangkaian krisis internal berupa konflik ideologis yang bersumber dari perbedaan visi mengenai bentuk negara dan arah ideologinya. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada

17 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 89–91. 18 Anderson, Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, 6–7.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xxvi

September 1948 dan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang bermula di Jawa Barat pada tahun berikutnya merupakan dua ekspresi ekstrem dari fragmentasi ideologi dalam tubuh bangsa yang baru terbentuk. 19 Konflik-konflik tersebut berlangsung di tengah perjuangan diplomatik dan militer melawan agresi Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Di tingkat internasional, Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara Asia dan Timur Tengah dalam konteks dekolonisasi pasca-Perang Dunia II dan munculnya tatanan dunia bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 20 Dalam suasana Perang Dingin yang mulai mengeras, Indonesia harus menavigasi jalan kebangsaannya di antara tekanan ideologis global antara kapitalisme liberal dan sosialisme- komunisme. Konferensi Meja Bundar pada 1949 merupakan kemenangan diplomatik karena Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun juga mencerminkan kompromi politik melalui pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang sempat melemahkan NKRI. 21 Dalam konteks ini, kebangsaan Indonesia diuji oleh kompleksitas antara aspirasi nasional yang menghendaki kesatuan dan kedaulatan penuh, dengan kenyataan keberagaman ideologi, fragmentasi elite politik, dan loyalitas lokal yang masih kuat. Tantangan konsolidasi negara-bangsa menjadi agenda utama dalam masa transisi ini, termasuk upaya integrasi wilayah dan penataan ulang institusi politik yang masih cair.

19 Lihat Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 1962), 104–15; Mengenai Darul Islam, lihat C. Van Dijk, Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981). 20 J. D. Legge, Indonesia (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964), 122–

26.
21 Robert Cribb, Historical Atlas of Indonesia (Richmond: Curzon Press,

2000), 162–64.
xxvii | SEJARAH INDONESIA

3. Demokrasi Parlementer dan Upaya Institusionalisasi Kebangsaan Pada 1950-an, Indonesia mulai mengonsolidasikan diri sebagai
negara-bangsa dengan mengembalikan bentuk negara dari RIS ke NKRI, mencerminkan aspirasi rakyat untuk persatuan nasional. Konsolidasi ini dilanjutkan dengan Pemilu 1955 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi negara-negara pasca-kolonial. Pemilu ini menghasilkan dua lembaga penting: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Konstituante, yang bertugas merumuskan konstitusi baru sebagai landasan demokrasi yang lebih matang. Namun demikian, harapan terhadap sistem demokrasi parlementer segera dihadapkan pada kenyataan politik yang kompleks. Tingginya fragmentasi politik dengan lebih dari 30 partai dan poros ideologi yang kuat, yaitu nasionalisme sekuler, Islam politik, dan komunisme, telah menyuburkan politik aliran yang sektarian. Hal ini menghambat tercapainya konsensus nasional, termasuk dalam Majelis Konstituante yang gagal menyepakati dasar negara antara pendukung Pancasila dan Islam, sehingga penyusunan konstitusi baru terhambat. 22 Situasi ini diperparah oleh dinamika global pada masa Perang Dingin, di mana Indonesia sebagai negara nonblok menghadapi tekanan ideologis baik dari Blok Barat maupun Blok Timur. Dalam konteks ini, upaya institusionalisasi kebangsaan Indonesia berjalan di atas panggung internasional yang sarat rivalitas ideologis. Kegagalan elite politik menyelesaikan perbedaan secara deliberatif mendorong Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD

1945. Langkah ini mengakhiri demokrasi parlementer dan memusatkan kekuasaan eksekutif atas nama persatuan dan
      22 R. William Liddle, “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation,” The Journal of Asian Studies 55, no. 3 (1996): 613–14, https://doi.org/10.2307/2646448.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xxviii

efisiensi, namun mengorbankan prinsip demokrasi deliberatif dan partisipatif.

4. Kebangsaan sebagai Gerakan Revolusioner Dekrit 5 Juli 1959 menandai peralihan dari demokrasi
parlementer ke Demokrasi Terpimpin, di mana kebangsaan diposisikan sebagai gerakan ideologis dan revolusioner yang dipimpin langsung Presiden Sukarno. Dalam sistem ini, negara berperan sebagai penggerak utama revolusi dan pengarah tunggal kehidupan politik nasional. Konsep Nasakom, penyatuan Nasionalis, Agama, dan Komunis, menjadi pilar gagasan kebangsaan era Sukarno, dengan harapan membentuk basis ideologis revolusi Indonesia. Meski dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan, Nasakom justru memperdalam jurang perbedaan dan saling berhadapan antar kaum agama dan komunis serta melahirkan tajamnya polarisasi politik, khususnya antara kekuatan PKI dan TNI sehingga menimbulkan ketegangan luas dan memicu instabilitas dan memuncak pada tragedi 1965. Gejolak domestik, termasuk pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta akibat ketimpangan pembangunan, mendorong Sukarno memperkuat peran Indonesia di tingkat internasional. Dengan memanfaatkan arus dekolonisasi, Indonesia tampil sebagai pemimpin Dunia Ketiga melalui Konferensi Asia-Afrika 1955 dan pendirian Gerakan Non-Blok, menyuarakan solidaritas negara-negara baru yang menolak berpihak pada Blok Barat atau Timur. Dalam praktiknya, politik luar negeri Indonesia semakin condong ke Blok Timur, dengan kedekatan terhadap Tiongkok, Uni Soviet, dan Korea Utara. Arah ini menegaskan posisi ideologis Indonesia secara global, namun juga menimbulkan kekhawatiran di dalam negeri dan di kalangan negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Kecenderungan Indonesia mendekat ke Blok Timur menyebabkan isolasi dari beberapa lembaga internasional dan memperbesar ketegangan domestik akibat menguatnya pengaruh PKI. Sukarno memproyeksikan kebangsaan sebagai alat

xxix | SEJARAH INDONESIA

pembebasan dari imperialisme dan dasar “revolusi belum selesai.” Namun demikian, fokus pada mobilisasi massa, kontrol negara atas masyarakat sipil, dan penguatan eksekutif justru mendorong otoritarianisme dan melemahkan institusi serta ruang demokrasi.

5. Kebangsaan dalam Bingkai Pembangunan dan Otoritarianisme Tragedi nasional Gerakan 30 September 1965 (G30S/
PKI) merupakan titik balik fundamental dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya menandai kehancuran kekuatan kiri, khususnya PKI, tetapi juga membuka jalan bagi militer, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, untuk mengambil alih kendali politik nasional. Dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di tengah ketegangan Perang Dingin, Soeharto membangun rezim Orde Baru yang didasarkan pada agenda utama: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan komunisme. Dalam kerangka Orde Baru, konsep kebangsaan mengalami transformasi menjadi proyek integrasi nasional yang dibingkai dalam prinsip militerisme, sentralisme kekuasaan, dan depolitisasi warga negara. Penyeragaman ideologis dilakukan melalui pemberlakuan asas tunggal Pancasila bagi seluruh organisasi sosial dan politik, yang ditujukan untuk menghilangkan pluralisme ideologi dan mempersempit ruang oposisi. 23 Fusi partai politik dalam Golkar, PPP, dan PDI pada 1973 menjadi instrumen pengendalian politik yang efektif, sejalan dengan konsep “stabilitas nasional” sebagai fondasi pembangunan. Pada era ini, Pancasila direduksi menjadi alat hegemonik untuk meneguhkan dominasi negara atas masyarakat. Pembangunan dijalankan melalui Repelita yang berfokus pada pertanian, industri, dan infrastruktur, dikendalikan oleh militer dan birokrasi sipil. Seluruh kebijakan dibingkai dalam ideologi “pembangunan

23 R. William Liddle, “The Politics of Shared Growth: Some Indonesian Cases,” Comparative Politics 19, no. 2 (1987): 127–46.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xxx

nasional” yang erat kaitannya dengan penguatan identitas kebangsaan. Konsep Wawasan Nusantara, yang menekankan pentingnya pandangan menyeluruh terhadap aspek geografi berupa kepulauan sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, militer-pertahanan dimanfaatkan sebagai instrumen ideologis untuk menginternalisasi nasionalisme ke seluruh wilayah tanah air Indonesia. Kebangsaan versi Orde Baru bersifat teknokratis, elitis, dan eksklusif, dipengaruhi oleh paradigma modernisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi. 24 Pendekatan ini mengabaikan pemerataan, partisipasi politik, dan hak sipil. Identitas kebangsaan dibentuk dari atas tanpa melibatkan masyarakat, sehingga identik dengan disiplin politik, efisiensi administratif, dan depolitisasi rakyat, bukan sebagai ruang inklusif bagi partisipasi warga negara. Kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi yang eksklusif dan praktik kekuasaan yang represif menjadi sebab struktural dari runtuhnya rezim Orde Baru dan menjadi babak baru dalam sejarah kebangsaan Indonesia.

6. Era Reformasi dan Tantangan Baru Kebangsaan Runtuhnya Orde Baru pada Mei 1998 menandai awal era
Reformasi, yang mengusung demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Capaian utamanya adalah empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002) yang secara mendasar mengubah struktur ketatanegaraan, desentralisasi, memperkuat parlemen, memperluas hak warga negara, serta memperkenalkan pemilu langsung dan pembatasan masa jabatan presiden. Namun demikian, demokrasi Indonesia secara luas menghadapi tantangan substantif. Di balik prosedur elektoral dalam berdemokrasi, kebangsaan justru menghadapi fragmentasi baru yang ditandai oleh domestifikasi oligarki dalam struktur politik. 25 Demokrasi

24 Anne Booth, The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities (New York: Macmillan,

1998), 205–8.
25 Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, “Oligarchy and Capitalism in Indonesia: Structural Analysis,” Journal of Contemporary Asia 40, no.

xxxi | SEJARAH INDONESIA

elektoral berkembang secara transaksional, ditandai dominasi uang, patronase, dan pembajakan partai oleh elite ekonomi, sementara lemahnya pendidikan politik masyarakat urut memperburuk kualitas demokrasi. Koalisi elite politik dan pengusaha besar kerap merusak integritas perwakilan dan menciptakan ekonomi monopolistik yang melanggar prinsip keadilan sosial Pasal 33 UUD

1945. Agenda reformasi untuk membangun kebangsaan inklusif justru tersandera oleh ketimpangan dan eksklusi sosial dalam wajah baru yang lebih “demokratis”. Kebebasan politik pasca-Orde Baru memunculkan dinamika identitas etnis, agama, dan lokal yang kompleks. Meski merupakan ekspresi keterbukaan, politik identitas ini berisiko merongrong narasi kebangsaan inklusif jika tidak ditopang toleransi, solidaritas antarkelompok, dan konsensus Pancasila sebagai etika publik. Dengan demikian, konsep kebangsaan Indonesia merupakan konstruksi yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, serta pengaruh dinamika global. Terbentuk dari jejaring budaya lintas wilayah selama ribuan tahun, tumbuhnya semangat nasionalisme anti-kolonial yang memunculkan negara Indonesia, sempat pula ditingkah dengan ancaman disintegrasi masa demokrasi parlementer dan terpimpin lantas dicekam kehidupan politik yang sentralistis dan otoriter pada era Orde Baru, serta proses menuju demokratisasi dan desentralisasi di era Reformasi, kebangsaan Indonesia bukanlah sesuatu yang ajeg, melainkan sebuah proses historis yang senantiasa dibentuk, diperdebatkan, dan diperjuangkan dalam ranah publik. Dalam konteks ini, buku ini penting sebagai sarana refleksi dan pembentuk identitas kolektif kebangsaan. Buku ini diharapkan menjadi ruang kritik dan dialog, bukan sekadar narasi heroik tunggal. Para penulis buku ini meyakini bahwa upaya menghidupkan kembali semangat kebangsaan Indonesia harus ditopang oleh historiografi yang dinamis, reflektif, dan responsif
      4 (2010): 539–59.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xxxii

terhadap perubahan zaman, sebuah historiografi yang tidak sekadar merekam peristiwa, tetapi mampu merangkai makna masa lalu, menjawab kegelisahan masa kini, dan memberi arah yang visioner bagi masa depan. Dalam kerangka itu, kebangsaan dipahami bukan sebagai warisan yang selesai, melainkan sebagai proses historis yang terus diperjuangkan. Ia merupakan ikhtiar jangka panjang lintas generasi yang menuntut ketekunan intelektual, ketegasan politik, dan daya imajinasi sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, inklusif, dan berdaulat dalam percaturan global.

D. BEBERAPA CATATAN METODOLOGIS

Beberapa poin terkait metodologi penting diberikan di sini, yang dirumuskan dalam tiga dimensi utama historiografi: pengayaan fakta sejarah, perluasan, dan penegasan perspektif. Ketiga hal itu menjadi dasar penulisan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Globalini. Dari segipengayaan fakta sejarah, buku ini berusaha seoptimal mungkin memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang sudah dilakukan oleh para sejarawan selama lebih dari dua dekade terakhir, seperti disertasi, tesis, artikel jurnal, dan laporan riset yang belum terakomodasi dalam penulisan sejarah nasional sebelumnya, baik dalam Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan pertama kali pada 1975 maupun buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang terbit pada 2012. Fakta-fakta baru ini memperluas cakupan historis baik secara tematik, geografis, maupun kronologis, serta memperkenalkan tokoh, wilayah, dan peristiwa yang sebelumnya tidak diberi perhatian memadai dalam narasi arus utama. Dari sisi perspektif, buku ini mengukuhkan komitmen terhadap dekolonisasi historiografi Indonesia melalui penerapan prinsip otonomi sejarah dan Indonesia-sentris. Narasi yang dibangun tidak lagi dikendalikan oleh kerangka kolonial, tetapi berpijak pada pengalaman historis masyarakat Indonesia. Upaya penghilangan bias kolonial ini dilakukan melalui pemilihan tema

xxxiii | SEJARAH INDONESIA

yang berorientasi kepada manusia Indonesia, penggunaan sumber lokal, serta pengakuan atas multivokalitas sejarah dengan memberi ruang pada suara-suara perempuan, kelompok adat, komunitas minoritas, dan kelompok marginal lainnya secara proporsional. Dengan perspektif di atas, buku ini menerapkan pendekatan multidisipliner sebagaimana yang telah dirintis oleh para generasi sejarawan sebelumnya, dengan dilengkapi penggunaan teori-teori mutakhir dari ilmu sosial dan humaniora. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan sejarah Indonesia yang lebih kompleks dan kritis terhadap relasi kuasa serta konstruksi identitas kebangsaan. Dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan prinsip Indonesia-sentris, inklusif, dan reflektif, buku ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam upaya membangun kesadaran sejarah kebangsaan yang lebih adil, terbuka, dan berakar pada kenyataan sosial budaya bangsa sendiri. Narasi sejarah tidak lagi bersifat menara gading negara, tetapi menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini dalam membentuk masa depan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. Buku ini diharapkan menandai tonggak penting dalam pembaruan historiografi kebangsaan di era pasca-kolonial dan global.

E. GAMBARAN ISI BUKU

Bukuini terdiri atas sepuluh jilid dan setiap jilid dirancang secara tematik dan kronologis untuk menyajikan lintasan panjang sejarah Indonesia sebagai sebuah entitas geografis, sosial, dan kultural yang dinamis. Jilid I berjudul “Akar Peradaban Nusantara”, menyajikan fondasi ekologis, antropologis, dan kultural dari sejarah panjang kawasan Nusantara sebelum terjadinya perjumpaan budaya (cultural encounter) dengan peradaban global khususnya India, Tiongkok, dan Persia. Dinamika geologis dan klimatologis telah membentuk lingkungan hayati yang kaya dan menantang; manusia purba dan modern membangun kehidupan melalui migrasi,

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xxxiv

adaptasi ekologis, dan inovasi teknologi; dan evolusi sistem sosial, kepercayaan, serta teknologi awal bercocok tanam dan peleburan logam, memperlihatkan adanya budaya unggul lokal yang berakar kuat. Tradisi maritim dan permukiman pesisir turut menegaskan simpul peradaban yang terbuka terhadap pertukaran budaya lintas wilayah. Jilid II, “Nusantara dalam Jaringan Global: Perjumpaan Budaya dengan India, Tiongkok, dan Persia”, membahas warisan peradaban setelah masyarakat Nusantara melakukan perjumpaan budaya dengan kekuatan peradaban besar dunia saat itu, yang menandai terbentuknya jaringan budaya dan ekonomi lintas kawasan. Seraya menghadirkan narasi tentang kerajaan dan perdagangan maritim, jilid ini menegaskan bahwa Nusantara adalah ruang sejarah yang secara aktif menampilkan proses panjang pembentukan peradaban yang plural dan terbuka. Jilid III berjudul “Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah”, menyoroti keterhubungan Nusantara dengan dunia Islam melalui jalur perdagangan maritim berporos di Lautan Hindia sejak abad ke-7 M, yang menjadikan kepulauan ini simpul yang semakin penting dalam jaringan perdagangan global rempah-rempah. Interaksi dengan para pedagang Muslim membawa pengaruh besar terhadap pembentukan komunitas Islam, transformasi politik melalui lahirnya kesultanan, serta berkembangnya budaya dan hukum berbasis Islam yang terakulturasi dengan tradisi lokal. Proses ini menandai fase penting penyebaran Islam yang memperkuat identitas maritim dan multikultural Nusantara, seraya tetap bersandar pada peradaban yang telah berkembang sebelumnya. Jilid IV berjudul “Interaksi Awal Dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi” menarasikan awal interaksi Nusantara dengan dunia Barat yang ditandai masuknya kekuatan Eropa, mulai dengan Portugis dan Spanyol, disusul Belanda dan bangsa-bangsa Barat lain ke dalam jaringan perdagangan global. Satu hal yang ditekankan, periode ini menciptakan dinamika kompetisi, aliansi, dan resistensi. Melalui jalur

xxxv | SEJARAH INDONESIA

maritim dan pelabuhan-pelabuhan strategis, kekuatan lokal seperti Aceh, Gowa, Mataram, Ternate, Tidore, dan sebagainya menjalin baik diplomasi maupun perang menghadapi tekanan militer dan monopoli dagang yang dilakukan maskapai dagang Belanda VOC, yang berkembang menjadi kekuatan besar di Nusantara sampai akhir abad ke-18. Interaksi ini juga memperluas pertukaran budaya dan pengetahuan, memicu intensifikasi Islam dan misi Kristenisasi, sekaligus melahirkan diaspora maritim serta perlawanan rakyat terhadap kolonialisme yang terjadi di berbagai wilayah di Nusantara. Jilid V, berjudul “Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial, 1800 - 1900”, menggambarkan pembentukan negara kolonial setelah runtuhnya VOC. Pemerintah kolonial Belanda menata ulang administrasi, hukum, ekonomi, dan infrastruktur untuk memperkuat kendali atas wilayah Nusantara. Melalui sistem tanam paksa, pajak, pembangunan jalan dan rel kereta api, serta penerapan hukum positif Eropa, kekuasaan kolonial memengaruhi kehidupan sosial, agama, dan struktur masyarakat. Dalam konteks ini, muncul pula perlawanan rakyat dan kerajaan lokal serta dinamika keagamaan dan intelektual yang menjadi cikal bakal kesadaran nasional. Jilid ini juga membahas tentang ilmu pengetahuan sebagai satu unsur penting dalam bangunan kuasa kolonial, termasuk kebangkitan tradisi intelektual di pusat-pusat budaya di tanah Jawa dan Melayu. Jilid VI, “Pergerakan Kebangsaan”, mengisahkan bangkitnya kesadaran kebangsaan di tengah dominasi kolonial Belanda pada awal abad ke-20, yang dipicu politik etis, pertumbuhan kota kolonial, kemajuan pendidikan, dan meluasnya media massa. Beragam organisasi pergerakan, baik berbasis agama, etnis, ideologi, maupun pemuda dan perempuan, tumbuh dan berkembang, menyuarakan aspirasi kemerdekaan dan keadilan. Di tengah represi kolonial dan krisis global, pergerakan nasional mengalami konsolidasi strategis hingga masa penjajahan Jepang, yang justru membuka peluang bagi persiapan kemerdekaan

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xxxvi

Indonesia melalui BPUPK, PPKI, dan momentum Proklamasi 17 Agustus 1945. Jilid VII berjudul “Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan”, menggambarkan fase krusial perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan sejak Proklamasi 1945 hingga akhir 1949 melalui jalur diplomasi, pertempuran bersenjata, dan konsolidasi pemerintahan. Di tengah tekanan agresi militer Belanda dan dinamika internal seperti pemberontakan PKI Madiun dan DI/TII, rakyat dan pemimpin nasional berjuang menegakkan kedaulatan politik, ekonomi, serta identitas budaya bangsa. Masa ini juga melahirkan warisan penting berupa institusi negara, ideologi kebangsaan Pancasila, dan visi hubungan internasional yang membentuk fondasi Indonesia merdeka. Jilid VIII berjudul “Konsolidasi Negara Bangsa: Konflik, Integrasi, dan Kepemimpinan Internasional, 1950 – 1965”, mengkaji tahap konsolidasi negara-bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan, suatu periode penting yang ditandai oleh pergulatan membangun tata negara merdeka di tengah dinamika internal dan geopolitik global yang berubah cepat. Dalam konteks ini, kepemimpinan Presiden Sukarno menorehkan sejumlah pencapaian monumental bagi bangsa, antara lain menyelenggarakan Pemilu 1955 yang demokratis, merumuskan arah politik luar negeri bebas aktif, memelopori dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (1955). Di tingkat domestik, Sukarno memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai formula politik untuk mengintegrasikan dan menyeimbangkan berbagai arus ideologi besar yang berkembang di Indonesia. Namun, fase tersebut berujung pada tragedi nasional Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang kemudian menandai runtuhnya kepemimpinan Presiden Sukarno dan perubahan arah politik nasional. Jilid IX berjudul “Pembangunan dan Stabilitas Nasional Era Orde Baru, 1967-1998”, menguraikan era kepemimpinan Presiden Suharto yang menyebutnya sebagai pemerintahan Orde Baru (1967–1998), suatu periode konsolidasi kekuasaan negara

xxxvii | SEJARAH INDONESIA

yang ditandai stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan modernisasi kelembagaan. Dengan landasan ideologi Pancasila dan penerapan Dwi Fungsi ABRI, pemerintah Orde Baru dalam dua dekade pertama berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan dalam berbagai aspek. Sementara dekade berikutnya ditandai sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan sipil, pembungkaman oposisi politik, serta munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemilihan umum dijalankan secara periodik namun dalam kerangka politik yang terkendali, dengan dominasi Golkar sebagai kekuatan utama. Meskipun berhasil menjaga stabilitas dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional, akumulasi krisis ekonomi dan sosial, terutama pada 1997–1998, memunculkan gelombang demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan serta kekerasan yang berujung pada pengunduran diri Soeharto. Jilid X berjudul “Dari Reformasi ke Konsolidasi Demokrasi, 1998- 2024”. Dalam konsep historiografi merupakan sejarah kontemporer. Sesungguhnya Jilid IX pun masih memperlihatkan corak sejarah kontemporer. Menjadi problematik namun sekaligus menantang karena sejarawan berada dalam zaman yang dikisahkannya sementara para pelaku atau saksi peristiwa masih banyak yang hidup. Artinya keterlibatan publik terhadap penulisan periode ini begitu intensif dan dapat menimbulkan perdebatan. Namun hal ini wajar. Dalam sejumlah fakta dan interpretasi mengenai berbagai peristiwa sejarah kontemporer memperlihatkan segi-segi kontroversial. Memang begitulah hakikat (ilmu) sejarah yaitu suatu ruang dialog dan perdebatan tanpa akhir. Pengisahan beragam peristiwa periode mutakhir, kerap dipahami sebagai fakta sejarah yang masih dibentuk atau dalam pembentukan (history in the making). Periode yang dibahas dalam jilid ini mengisahkan fase transisi dan reformasi Indonesia pasca-1998 setelah runtuhnya Orde Baru, dan bergulirnya demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Periode ini memuat dinamika reformasi politik, konsolidasi

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xxxviii

demokrasi, perubahan konstitusi, pemilu multipartai, serta penguatan peran masyarakat sipil. Di tengah upaya membangun tata pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif, Indonesia menghadapi tantangan serius seperti konflik horizontal, terorisme, krisis ekonomi global, dinamika politik identitas, dan masih kuatnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta menguatnya oligarki. Juga perlu dicatat pembajakan demokrasi untuk kepentingan pragmatis. Meski penuh gejolak, era ini memperlihatkan ketahanan bangsa dalam memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, dan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global.

F. PENUTUP

Demikianlah, dalam sepuluh jilid buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global ini, keindonesiaan dijelajahi laksana menelusuri dan menjelujuri benang merah yang menjalin kisah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Kadang benang merah itu tampak tegas dan menyala, menjelma semangat yang menggerakkan rakyat dari Sabang hingga Merauke. Namun demikian di waktu lain, benang merah itu mengendur, memudar di tengah hiruk pikuk zaman, nyaris larut dalam kabut kepentingan dan lupa ingatan kolektif. Keindonesiaan yang dahulu diperjuangkan dengan jiwa dan raga, darah dan air mata, kini kerap diuji oleh kenyataan yang tak selalu sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa. Semangat dan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi landasan etik dan moral kehidupan berbangsa terkadang tereduksi menjadi sekadar slogan seremonial, sementara cita-cita Proklamasi 1945 terasa seperti gema yang makin menjauh dari praktik keseharian. Padahal, dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, para pendiri republik telah menegaskan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan fondasi persatuan. Ketika keberagaman tidak lagi dirawat sebagai kekuatan bersama, melainkan dibiarkan menjadi sumber kecurigaan dan fragmentasi, maka sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas sosial, tetapi makna

xxxix | SEJARAH INDONESIA

terdalam dari keindonesiaan itu sendiri. Kepemimpinan menjadi simpul penting dalam simpang-siur sejarah itu. Ada masa ketika gaya Sukarno yang visioner bersanding dengan keteguhan Hatta yang rasional membentuk keseimbangan. Namun demikian, harmoni itu pelan-pelan tergerus, digantikan oleh otoritarianisme yang melahirkan pembangunan, tetapi menyisakan jutaan perut yang lapar dan harapan yang patah. Indonesia memang telah bergerak maju, tetapi cita-cita “tidak ada lagi kelaparan di bumi merdeka” kadang masih terhenti di batas mimpi. Reformasi hadir membawa harapan akan negara yang adil dan demokratis. Namun demikian, jalan keadilan itu masih panjang, tertatih-tatih oleh dominasi oligarki, keroposnya institusi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadapnya, serta semangat kebangsaan yang kian terfragmentasi. Dalam pusaran global yang menggoda dan dalam dinamika domestik yang rumit, upaya meneguhkan kembali identitas kebangsaan menjadi semakin mendesak. Buku ini ditulis bukan sebagai pengadilan masa lalu, tetapi diupayakan sebagai kaca benggala yang jernih agar anak-anak bangsa dapat melihat pantulan dirinya, apa yang telah diperjuangkan, dan ke mana arah yang hendak dituju. Inilah kontribusi untuk menyemai kesadaran sejarah yang hidup, sebagai fondasi dalam upaya reinventing Indonesian identity yang kini kembali menggema. 26 Semoga setiap halaman menjadi lentera kecil yang menuntun bangsa ini pulang pada jati dirinya: Indonesia yang adil, sejahtera, bersatu dalam kemajemukan, dan berkemajuan serta berkeadaban berdasarkan konsensus luhur kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

26 Zon, “Politik Kebudayaan Mega-Diversity: Indonesia sebagai Pusat Peradaban Dunia,” 20–23.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xl

xli | SEJARAH INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso, 1993. Booth, Anne. The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities. New York: Macmillan, 1998. Bourdieu, Pierre. The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press, 1990. Cribb, Robert. Historical Atlas of Indonesia. Richmond: Curzon Press, 2000. Croce, Benedetto. “History and Cronicle.” Dalam The Philosophy of History in Our Time: An Anthology, disunting oleh Hans Meyerhoff. New York: Anchor Original Publisher, 1959. Drake, Christine. “The Spatial Pattern of National Integration in Indonesia.” Transactions of the Institute of British Geographers 6, no. 4 (1981): 471–90. https://doi.org/10.2307/621880. Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1962. Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. “Oligarchy and Capitalism in Indonesia: Structural Analysis.” Journal of Contemporary Asia 40, no. 4 (2010): 539–

59.
Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London: Michael Joseph, 1994. Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium I. Jakarta: Gramedia, 1988. Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. Legge, J. D. Indonesia. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964. Liddle, R. William. “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation.” The Journal of Asian Studies 55, no. 3 (1996): 613–34. https://doi. org/10.2307/2646448.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xlii

———. “The Politics of Shared Growth: Some Indonesian Cases.” Comparative Politics 19, no. 2 (1987): 127–46. Lloyd, Christopher. The Structures of History. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell Publisher, 1993. Ravitch, Diane. “The Controversy over National History Standards.” Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences 51, no. 3 (Februari 1998): 14–28. Renan, Ernest. “What is a Nation?” Dalam Becoming National: A Reader, disunting oleh Geoff Eley dan Ronald Grigor Suny, 42–55. New York: Oxford University Press, 1996. Sahlins, Marshall. Islands of History. Chicago & London: University of Chicago Press, 1985. Soedjatmoko. “Indonesian Historian and His Time.” Dalam An Introduction to Indonesian Historiography, disunting oleh Soedjatmoko, 404–16. Ithaca: Cornell University Press, 1965. Sulistiyono, Singgih Tri, Noor Naelil Masruroh, Ismail Ali, Yety Rochwulaningsih, dan Haryono Rinardi. “Traditional Knowledge and Origin of Maritime Territorialisation Idea in Indonesia.” Journal of Marine and Island Cultures 12, no. 3 (2023): 308–24. https://doi.org/10.21463/jmic.2023.12.3.20. Van Dijk, C. Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981. Wade, Geoff. “An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900-1300 CE.” Journal of Southeast Asian Studies 40, no. 2 (2009): 221–65. Zon, Fadli. “Politik Kebudayaan Mega-Diversity: Indonesia sebagai Pusat Peradaban Dunia”. Naskah Orasi Ilmiah Profesor Kehormatan. Jakarta: Universitas Nasional, 2026. Zuhdi, Susanto. Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia. Depok: Universitas Indonesia, 2006.

xliii | SEJARAH INDONESIA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA vi PERSEMBAHAN DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI x

DAFTAR PUSTAKA xlii DAFTAR ISI xliv DAFTAR GAMBAR lii DAFTAR TABEL lvii

PENDAHULUAN JILID 1

A. Interaksi Awal dengan Bangsa Barat: Kompetisi Global

dan Otonomi Nusantara 1
B. Signifikansi Periode Abad Ke-16–18 2
C. Struktur dan Ruang Lingkup Buku 7
D. Aspek yang Dibahas dalam Tiap Bab 9
E. Ajakan untuk Pembacaan Mendalam 15

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xliv

BAB I

NUSANTARA DAN JARINGAN PERDAGANGAN EROPA 19
Pengantar 19
A. Nusantara dan Ekonomi Politik Global Abad Ke-15 20
B. Teknologi Pelayaran Portugis 44
C. Estado Da Índia: Jaringan Perdagangan Luso-Asia 49
D. Penaklukan Portugis di Malaka 1511 56
E. Jaringan Perdagangan Malaka-Portugis 72
F. Pertikaian Portugis-Johor Abad Ke-16 80
G. Sengketa Portugis-Aceh Abad Ke-16 88
H. Aliansi Sunda-Portugis
dan Perdagangan Lada Abad Ke-16 103
I. Eksklusivisme Portugis dan Visi Kesejahteraan
Bersama Ratu Kalinyamat 108
J. Bangsa Iberia dan Perdagangan
Di Maluku Abad Ke-16 115

DAFTAR PUSTAKA 135

BAB II HEGEMONI KEKUASAAN DAN DIPLOMASI DI

NUSANTARA ABAD XVII-XVIII 147
Pengantar 147
A. Tiga Kesultanan Besar:
Aceh, Mataram, dan Gowa-Tallo 149
B. Kekuatan Militer dan Angkatan Perang 183
C. Kekuatan Militer dan Maritim 185
D. Sistem Persenjataan
(Bedil, Meriam, dan Lain-Lain) 191
E. Hewan Sebagai Pendukung Angkatan Perang 195
F. Kontribusi Wilayah Taklukan dan Tentara Asing 197
G. Ekspansi dan Unifikasi Teritorial 202
H. Kasus Khusus Aceh:
Hubungan Diplomasi dengan Usmani 232

DAFTAR PUSTAKA 249

BAB III DINAMIKA KEAGAMAAN BARU: AKTIVISME DAN INTELEKTUALISME ISLAM 259 Pengantar: Tahap Lanjut Islamisasi 259

xlv | SEJARAH INDONESIA

CATATAN PENUTUP 307 DAFTAR PUSTAKA 309

BAB IV

VOC DI NUSANTARA: MONOPOLI DAN NEGOSIASI 315
Pengantar 315
A. Konteks Kelahiran 316
B. Merger Perusahaan Dagang
Belanda Menjadi VOC pada 1602 318
C. Kekuatan Maritim Belanda serta Kompetisi dengan
Kekuatan Eropa Lain (Portugis, Spanyol, dan Inggris) 337
D. Memasuki Kepulauan Indonesia: Perjalanan Awal 355
E. Interaksi dengan Kota-Bandar
Penting seperti Banten dan Malaka 365
F. Diplomasi Awal dan Negosiasi
Perdagangan dengan Penguasa Lokal 368

CATATAN PENUTUP 381 DAFTAR PUSTAKA 383

BAB V DARI JARINGAN DAGANG KE KEKUASAAN KOLONIAL: PAPUA BARAT DALAM DINAMIKA DUNIA MARITIM

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xlvi

CATATAN PENUTUP 437 LAMPIRAN: 441 PEMETAAN PAPUA ABAD KE-16–17 441 DAFTAR PUSTAKA 449

BAB VI VOC DI PULAU BANDA:

MONOPOLI REMPAH, KEKERASAN, DAN PERBUDAKAN 457
Pengantar 457
A. Sistem Perken: Basis Perbudakan
dan Kuli Kontrak di Banda 459
B. Stratifikasi dan Struktur
Sosial di Wilayah VOC 466
C. Budak Perken di Kepulauan
Banda Abad Ke-17–18 476
D. Kehidupan Budak di Perken 498
E. Perdagangan Budak dan Raiding 502

DAFTAR PUSTAKA 517

BAB VII DIASPORA NUSANTARA: MIGRASI DAN PERJUMPAAN ETNIK DALAM SEJARAH

INDONESIA 523
Pengantar 523
A. Nusantara, Kisah Orang dalam Perjalanan 525
B. Genosida Banda dan Diaspora Di Kepulauan Kei 530
C. Diaspora Buton di Kepulauan Kei 542
D. Ragam Diaspora Batavia 547

xlvii | SEJARAH INDONESIA

E. Pengungsian Arung Palakka dan Pengikutnya 552
F. Diaspora di Pesisir Barat Sumatra 557
1. Diaspora Aceh 557
2. Pengusiran Panglima Aceh dari Pantai Minangkabau 562
3. Nasib Diaspora Aceh setelah Pengusiran Panglima 565
4. Jejak Aceh yang Tak Padam 570
G. Diaspora Bugis-Makassar 572
1. Diaspora dan Peran Sosial-Militer Bugis 572
2. Makassar dan Jejaring Pesisir Minangkabau 575
3. Jejak Budaya dan Identitas Hibrid 576
4. Diaspora Nias 578
5. Tentara Bayaran 579
6. Budak 580
7. Jejak Nias: Dari Geladak Kapal ke Panggung Gamad 585
H. Diaspora Bugis-Makassar di Jawa 587
1. Banten 587
2. Diaspora Makassar Masa Perang Trunojoyo 589
3. Diaspora Bugis di Semenanjung Malaya 600
4. Diaspora Blambangan-Banyuwangi (Mandar-Buton) 604
5. Pemberontakan Nuku: Diaspora di Kawasan Timur 607

CATATAN PENUTUP 615 DAFTAR PUSTAKA 617

BAB VIII

RIVALITAS DAN RESISTANSI 623
Pengantar 623
A. Perlawanan Rakyat Kepulauan
Ambon, Maluku, dan Papua 624
B. Perlawanan Masyarakat Hitu (1634–1643; 1643–1646) 624
C. Perlawanan Masyarakat Hoamoal (1651–1656) 628
D. Perlawanan Rakyat Iha (1632–1652) 633
E. Perlawanan Nuku (1779–1805) 635
F. Resistansi Masyarakat Papua 645
G. Perlawanan Penguasa Jawa 648
H. Penyerangan Sultan Agung Ke Batavia (1627–1629) 649
I. Trunojoyo: Pemberontakan dari Madura 653
J. Untung Surapati: Budak yang Menantang Kompeni 659
K. Perlawanan Elite Banten: Sultan Ageng Tirtayasa dan
Syekh Yusuf Al-Makassari 667
L. Syekh Yusuf Al-Makassari Melawan VOC 670

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | xlviii

M. Rivalitas dan Perang Gowa-Tallo 674
N. Perang VOC Melawan Penguasa Banjarmasin 683
O. Peristiwa Geger Pecinan 1740 687
1. Komunitas Tionghoa di Batavia dan Ommelanden,
1619–1740 687
2. Peristiwa Geger Pecinan 695
3. Kondisi Pasca-Pemberontakan 702
4. Perlawanan Rakyat Pasca-Geger Pecinan
di Pesisir Utara Jawa 705

CATATAN PENUTUP 709 DAFTAR PUSTAKA 711

BAB IX RIAU-JOHOR DAN ACEH DI BARAT NUSANTARA ABAD XVII: DARI RIVALITAS REGIONAL MENUJU

DAFTAR PUSTAKA 755

BAB X KEMUNDURAN VOC 761

xlix | SEJARAH INDONESIA

H. Kebijakan Kolonial Belanda Periode Berikutnya
CATATAN PENUTUP 815 DAFTAR PUSTAKA 817

PENUTUP JILID 821 EPILOG: MENGULIK MASA LAMPAU, MENJAGA INGATAN, MENJEMPUT MASA DEPAN 831

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | l

li | SEJARAH INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | lii

liii | SEJARAH INDONESIA

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | liv

dan pembunuhan orang Tionghoa

lv | SEJARAH INDONESIA

Gambar 9.7 Ukiran tembaga dengan keterangan: “Siksaan yang Ditimpakan Belanda kepada Orang Inggris di Amboyna” dan “Kondisi Orang Inggris di Penjara

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | lvi

lvii | SEJARAH INDONESIA

DAFTAR TABEL

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV | lviii

lix | SEJARAH INDONESIA

PENDAHULUAN JILID

A. INTERAKSI AWAL DENGAN BANGSA BARAT:

KOMPETISI GLOBAL DAN OTONOMI NUSANTARA

Buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global Jilid IV ini mencakup periode abad ke-16 hingga ke-18. Secara konvensional, periode ini kerap dibuka dengan satu narasi yang tampak sederhana: bangsa-bangsa Eropa datang membawa teknologi, senjata, dan organisasi dagang modern, lalu secara bertahap menaklukkan Nusantara. Narasi ini begitu mapan hingga sering diterima sebagai kebenaran yang nyaris tak terbantahkan. Namun demikian justru di sinilah problem historiografis bermula. Penyederhanaan tersebut menutupi satu fakta mendasar bahwa Nusantara bukan ruang kosong yang “ditemukan”, melainkan dunia maritim yang telah lama terhubung, kompetitif, dan berdaulat secara historis. Jilid IV ini disusun berangkat dari penolakan terhadap pandangan yang menempatkan masyarakat Nusantara sebagai objek pasif ekspansi Barat. Pada abad ke-16 hingga ke-18, Kepulauan Indonesia telah menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan Samudra Hindia dan Asia Timur, sebuah dunia global sebelum globalisasi Eropa. Kesultanan Aceh, Johor, Banten, Gowa-Tallo, Mataram, Ternate, dan Tidore bukan sekadar “latar” bagi ekspansi Portugis atau VOC, melainkan aktor politik dan ekonomi yang secara sadar mengambil keputusan, membangun aliansi, berperang, berdiplomasi, dan mengelola kepentingannya sendiri.

DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV |

Dengan perspektif ini, kehadiran bangsa Barat tidak dipahami sebagai awal modernitas, melainkan sebagai masuknya aktor baru ke dalam arena global yang telah mapan. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda tidak menciptakan jaringan perdagangan Asia; mereka berusaha merebut kendali atas jaringan tersebut. Rempah-rempah Maluku, lada Sumatra dan Jawa, serta pelabuhan-pelabuhan strategis Nusantara telah lama menjadi bagian dari ekonomi dunia yang menghubungkan Afrika Timur, Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Nusantara adalah pusat gravitasi, bukan periferi. Pendekatan Indonesia-sentris yang diusung Jilid IV ini sekaligus merupakan kritik terhadap dominasi sumber dan sudut pandang Eropa dalam historiografi lama. Arsip Portugis, VOC, dan laporan misionaris memang kaya data, tetapi sarat kepentingan kolonial dan logika pembenaran kekuasaan. Bila dibaca tanpa kritik, sumber-sumber tersebut cenderung menampilkan masyarakat Nusantara sebagai terfragmentasi, inferior, dan reaktif. Jilid ini secara sadar memanfaatkan sumber kolonial sebagai objek kritik, bukan sebagai otoritas tunggal, dengan menempatkannya berdampingan dengan dinamika politik lokal, jaringan Islam global, diaspora maritim, dan tradisi pengetahuan Nusantara.

B. SIGNIFIKANSI PERIODE ABAD KE-16–18

Periode abad ke-16 hingga ke-18 memiliki signifikansi yang jauh melampaui kisah “awal kolonialisme”. Pada fase inilah fondasi dunia Indonesia modern mulai terbentuk, mencakup praktik monopoli dagang, reorganisasi ruang kota kolonial seperti Batavia, pembentukan masyarakat kosmopolitan pelabuhan, mobilisasi tenaga kerja paksa dan budak, serta lahirnya pola relasi timpang antara kekuasaan dan ekonomi. Banyak persoalan struktural Indonesia kontemporer, misalnya ketimpangan pusat–daerah, hierarki ekonomi perkotaan, relasi negara–masyarakat, hingga warisan korupsi birokrasi, tidak dapat dipahami tanpa menelusuri akar historisnya pada masa awal kolonialisme korporasi di bawah

| SEJARAH INDONESIA

VOC. Dengan demikian, penulisan Jilid IV ini tidak hanya menoleh ke masa lalu, tetapi sekaligus membuka cermin kritis bagi pemahaman masa kini. Pada saat yang sama, Jilid IV ini berkelindan erat dengan perkembangan mutakhir historiografi global. Kajian tentang Indian Ocean World, sejarah maritim, diaspora, dan jaringan intelektual Islam menunjukkan bahwa dunia abad ke-16 hingga ke-18 merupakan dunia yang sangat terhubung melalui arus perdagangan, manusia, dan gagasan lintas samudra. Dalam kerangka ini, Nusantara tampil sebagai subjek global, bukan wilayah pinggiran, yang secara aktif membentuk dinamika ekonomi dan politik dunia. Hubungan Aceh dengan Turki Usmani, mobilitas ulama Nusantara ke Makkah dan India, diaspora Bugis dan Banda, serta kekuatan armada lokal menegaskan kapasitas global masyarakat Nusantara jauh sebelum negara kolonial berdiri. Portugis dan Belanda bukan pionir konektivitas tersebut; mereka hanya memasuki sistem yang telah mapan selama berabad-abad dan kemudian berusaha menguasainya. Penulisan Jilid IV juga merupakan bagian dari upaya pembaharuan historiografi nasional Indonesia. Sejak terbitnya Sejarah Nasional Indonesia edisi pertama pada 1975, berbagai penelitian baru di bidang arkeologi, sejarah pelabuhan, diaspora, intelektual Islam, dan sejarah militer telah memperkaya pemahaman kita tentang periode awal modern. Namun temuan-temuan ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam narasi nasional yang utuh, sehingga sejarah Indonesia abad ke-16 hingga ke-18 kerap dipahami secara terfragmentasi dan belum menunjukkan keterkaitan kausal yang runtut antara ekonomi, politik, agama, dan militer. Jilid IV berupaya merangkai kembali potongan-potongan tersebut ke dalam satu gambaran menyeluruh yang menempatkan interaksi dengan bangsa Barat sebagai proses kompleks yang membentuk aspek-aspek kunci perkembangan Nusantara selanjutnya. Penulisan Jilid IV ini penting sebagai upaya menghadirkan pemahaman sejarah yang lebih adil, reflektif, dan memberdayakan.

Sejarah tidak hanya berkaitan dengan peristiwa masa lalu, tetapi juga dengan cara suatu bangsa mengenali dan menafsirkan dirinya sendiri. Dengan memahami bahwa masyarakat Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-18 adalah aktor yang cerdas, kreatif, dan mampu melakukan manuver politik serta ekonomi yang kompleks dalam konteks global, generasi masa kini dapat melihat bahwa kekuatan Indonesia lahir dari pengalaman panjang mengelola perdagangan dunia, diplomasi internasional, dan resistensi terhadap dominasi eksternal. Dengan demikian, Jilid IV tidak hanya mengisi kekosongan historiografi, tetapi juga berfungsi sebagai medium untuk membangun kesadaran sejarah yang kritis dan rasa percaya diri terhadap identitas bangsa Indonesia. Historiografi Nusantara abad ke-16 hingga ke-18 tidak pernah netral. Ia tumbuh melalui beberapa gelombang penulisan, tetapi dalam waktu yang lama didominasi oleh perspektif kolonial yang menempatkan bangsa-bangsa Eropa sebagai pusat narasi sejarah. Penulisan awal, dalam bahasa Belanda, Portugis, maupun Inggris, sebagian besar dihasilkan oleh pejabat administrasi, misionaris, dan pelaut yang membawa kepentingan negara atau perusahaan dagang yang mereka wakili. Meskipun kaya akan data empiris, karya-karya tersebut memandang kerajaan-kerajaan Nusantara terutama sebagai latar eksotis atau hambatan operasional, bukan sebagai aktor historis dengan rasionalitas politik, ekonomi, dan intelektualnya sendiri. Kedatangan bangsa Eropa kerap digambarkan sebagai momen transformasi menentukan, seolah-olah perubahan besar di Nusantara hanya mungkin terjadi melalui intervensi eksternal. Cara pandang ini tidak hanya menyederhanakan dinamika lokal, tetapi juga secara sistematis mengaburkan otonomi sejarah masyarakat Nusantara. Upaya korektif mulai muncul setelah kemerdekaan Indonesia, ketika sejarawan nasional berusaha menulis sejarah dari sudut pandang Indonesia. Namun, usaha ini tidak sepenuhnya bebas dari keterbatasan. Ketergantungan pada arsip kolonial masih sulit dihindari karena terbatasnya akses terhadap sumber lokal dan non-

Eropa. Selain itu, historiografi nasional pada masa awal kemerdekaan lebih diarahkan pada pembentukan identitas kebangsaan, sehingga perhatian besar diberikan pada narasi perlawanan dan tokoh-tokoh heroik. Akibatnya, dinamika struktural seperti perdagangan global, teknologi maritim, migrasi, dan jaringan intelektual sering terpinggirkan. Pendekatan yang dominan politis-militer ini membuat gambaran abad ke-16 hingga ke-18 terfragmentasi dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas relasi Nusantara dengan dunia global. Perubahan signifikan baru terlihat dalam dua dekade terakhir seiring berkembangnya historiografi global. Kajian tentang Indian Ocean World, sejarah maritim, dan sejarah global membuka perspektif baru bahwa dunia pra-kolonial adalah dunia yang telah lama terhubung secara intensif. Dalam kerangka ini, Nusantara tidak lagi dipahami sebagai ruang pasif yang “ditarik” ke dalam modernitas oleh Barat, melainkan sebagai pusat penting dalam jaringan perdagangan internasional yang telah berfungsi selama berabad-abad. Pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh, Banten, Makassar, Ternate, Tidore, dan Jayakarta terhubung erat dengan pedagang Gujarat, Arab, Turki Usmani, Tiongkok, hingga Afrika Timur bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Fakta ini membalikkan asumsi lama bahwa kehadiran Barat membuka isolasi Nusantara; justru bangsa Eropa memasuki suatu dunia yang telah kompetitif, terorganisasi, dan bernilai strategis tinggi. Pengayaan historiografi juga datang dari kajian diaspora Nusantara. Penelitian tentang mobilitas Bugis, Buton, Banda, dan komunitas pesisir lainnya menunjukkan bahwa pergerakan manusia lintas laut merupakan fondasi utama kehidupan sosial-ekonomi kepulauan, bukan fenomena pinggiran. Diaspora ini membentuk jaringan perdagangan intra-Asia, menciptakan komunitas maritim yang berpengaruh, serta membangun aliansi politik lintas kerajaan. Perspektif ini secara langsung menantang historiografi lama yang terlalu menekankan peran Eropa dalam mobilitas manusia

dan barang, serta memulihkan peran aktif pelaut dan pedagang Nusantara dalam arsitektur perdagangan global. Dimensi lain yang lama terabaikan adalah sejarah intelektual dan konektivitas keagamaan. Kajian mutakhir memperlihatkan bahwa pusat-pusat kekuasaan seperti Aceh, Banten, dan Makassar merupakan simpul penting dalam jaringan intelektual dunia Islam. Ulama Nusantara melakukan perjalanan ke Timur Tengah, India, dan Afrika Timur untuk belajar, menulis, dan mengajar, lalu membawa pulang gagasan-gagasan baru yang dipadukan secara kreatif dengan konteks lokal. Sejarah intelektual ini menunjukkan bahwa transformasi sosial-politik di Nusantara tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan militer, tetapi juga oleh dinamika pemikiran dan otoritas keilmuan yang bersifat transregional. Penelitian mengenai kekuatan maritim dan teknologi militer Nusantara turut memperkuat kebutuhan pembaruan historiografi. Temuan terbaru menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa-Tallo dan Aceh memiliki armada besar, teknologi pembuatan kapal yang kompetitif, serta strategi militer yang diperhitungkan oleh bangsa Eropa. Dalam banyak kasus, VOC dan Portugis tidak berada pada posisi superior mutlak, bahkan kerap menghadapi kesulitan menghadapi kekuatan lokal yang memahami medan dan logistik regional. Fakta-fakta ini menuntut penulisan ulang sejarah yang lebih seimbang dan menghargai kapasitas teknis serta strategi politik masyarakat Nusantara. Meski demikian, integrasi temuan-temuan baru tersebut ke dalam narasi nasional masih belum optimal. Buku teks, kurikulum, dan bahkan karya akademik tingkat nasional sering kali tetap menempatkan kedatangan bangsa Barat sebagai titik balik utama sejarah Indonesia awal modern. Inilah alasan mendasar mengapa pembaruan historiografi menjadi keharusan: bukan semata untuk memperkaya data, tetapi untuk menggeser pusat analisis dari Eropa ke Nusantara, dari dominasi ke agensi, dari reaksi ke inisiatif. Dalam konteks inilah Jilid IV mengambil posisi historiografis yang tegas. Ia tidak sekadar menambahkan temuan baru, melainkan

menyusun ulang kerangka penafsiran dengan menggabungkan sumber kolonial melalui pembacaan kritis, memanfaatkan kajian global mutakhir, dan menempatkan dinamika internal Nusantara sebagai pusat analisis. Pendekatan ini memungkinkan sejarah Indonesia abad ke-16 hingga ke-18 dibaca sebagai bagian integral dari sejarah global, tanpa kehilangan perspektif Indonesia sebagai subjek utama. Pembaruan historiografi merupakan bukan sekadar proyek akademik, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan sejarah yang lebih adil, reflektif, dan relevan bagi pembentukan kesadaran kebangsaan Indonesia masa kini.

C. STRUKTUR DAN RUANG LINGKUP BUKU

Jilid 4 ini disusun ke dalam delapan bab besar yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika sejarah yang menjadi fokus kajian. Struktur ini tidak hanya mengikuti alur waktu, tetapi juga menggabungkan pendekatan tematik agar pembaca dapat menangkap pola-pola perubahan, kesinambungan, serta titik-titik kritis yang membentuk perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam konteks yang dibahas. Dengan demikian, setiap bab tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung sebagai bagian dari narasi besar yang menempatkan sejarah sebagai proses yang berlapis dan bersinggungan. Setiap bab tidak sekadar menyajikan kronologi peristiwa, tetapi menganalisis berbagai tema utama yang muncul dari dinamika sejarah tersebut. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari pandangan sejarah sebagai deretan kejadian yang linier, dan mengajak pembaca memahami bagaimana ide, praktik, dan institusi berkembang melalui interaksi kompleks di antara para pelakunya. Melalui analisis tematik ini, pembaca dapat melihat bagaimana isu-isu tertentu, seperti kekuasaan, ekonomi, jaringan sosial, produksi budaya, atau perjumpaan antarbudaya, muncul dan berkembang dalam konteks yang selalu berubah. Delapan bab dalam Jilid 4 ini disusun untuk menyoroti hubungan timbal balik antara aktor-aktor lokal dan global yang membentuk

realitas sejarah. Alih-alih melihat masyarakat lokal sebagai entitas pasif, buku ini menunjukkan bagaimana mereka berperan aktif dalam merespons, menegosiasikan, bahkan mengubah dinamika global yang memengaruhi kehidupan mereka. Interaksi dengan kekuatan regional, kolonial, maupun transnasional dipahami sebagai proses yang menghasilkan hibriditas, resistensi, adaptasi, dan inovasi. Kerangka ini memungkinkan pembaca memahami bahwa sejarah tidak pernah berlangsung dalam ruang tertutup, melainkan selalu berada dalam jaringan hubungan yang saling mempengaruhi. Di dalam setiap bab, tema-tema tersebut dihadirkan melalui contoh konkret, analisis sumber primer, serta interpretasi historiografis yang memberikan kedalaman sekaligus keluasan perspektif. Penyusunan yang berlapis ini bertujuan agar pembaca dapat melihat keterkaitan antara peristiwa lokal dengan perkembangan global, antara tindakan individu dengan struktur sosial yang lebih luas, serta antara pengalaman historis masyarakat dengan narasi besar yang sering kali bersifat hegemonik. Dengan demikian, Jilid IV ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, tetapi juga sebagai undangan untuk melakukan refleksi kritis terhadap dinamika historis yang membentuk masa kini. Melalui struktur dan ruang lingkup tersebut, buku ini berharap dapat memfasilitasi pembaca untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, terarah, dan kontekstual. Delapan bab ini dirancang sebagai peta intelektual yang memungkinkan pembaca menelusuri beragam isu dari berbagai sudut pandang tanpa kehilangan konsistensi narasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa sejarah adalah medan dialog antara fakta dan interpretasi, antara lokal dan global, serta antara masa lalu dan masa kini. Dengan demikian, Jilid IV ini tidak hanya menyajikan pengetahuan, tetapi juga membangun kerangka berpikir yang kritis dan reflektif bagi siapa pun yang ingin memahami kompleksitas sejarah dalam cakupan yang lebih luas.

D. ASPEK YANG DIBAHAS DALAM TIAP BAB

Bab pertama menempatkan Nusantara sebagai simpul vital dalam Indian Ocean World, sebuah kawasan perdagangan yang sejak abad ke-15 telah diikat oleh arus komoditas, pelaut, dan jaringan politik yang melintasi batas-batas budaya. Kedatangan Portugis tidak menciptakan konektivitas baru, tetapi memasuki jaringan yang telah mapan dan dinamis, sehingga persaingan dagang segera berubah menjadi kontestasi politik. Keunggulan teknologi pelayaran Portugis, mulai dari karavel yang lincah, navigasi astronomis yang presisi, hingga meriam kapal yang memberi dominasi maritim, memberi mereka kepercayaan diri untuk menantang kekuatan-kekuatan lama di kawasan ini. Melalui ekspansi Estado da Índia (Negara India atau India Portugis), Portugis membangun jaringan Luso-Asia yang berupaya menguasai simpul-simpul penting perdagangan rempah. Penaklukan Malaka pada 1511 menjadi titik balik karena mengguncang jalur distribusi regional dan memicu resistensi dari kerajaan-kerajaan pesisir. Konflik mereka dengan Johor dan Aceh memperlihatkan bahwa kekuatan lokal tidak tinggal diam terhadap monopoli Eropa. Dalam konteks berbeda, aliansi Sunda-Portugis menunjukkan bagaimana kerajaan Nusantara dapat memanfaatkan kedatangan kekuatan asing untuk kepentingan dagang, khususnya dalam perdagangan lada dan perlindungan jalur laut. Namun resistensi juga menguat, terutama dalam visi Ratu Kalinyamat, yang menolak eksklusivisme Portugis dan menawarkan model kesejahteraan bersama yang lebih inklusif. Selain Portugis, keterlibatan bangsa Iberia lainnya, terutama Spanyol, dalam perdagangan Maluku menambah lapisan baru dalam kompetisi antar kekuatan global. Seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa Eropa tidak pernah bekerja dalam ruang kosong, tetapi harus bernegosiasi dan berkonflik dalam lanskap geopolitik yang telah berkembang lama. Nusantara dengan demikian tampil bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai arena sekaligus aktor penting dalam pertarungan kekuatan dunia. Bab dua menyoroti bagaimana Aceh, Mataram, serta Gowa-Tallo membangun kekuatan politik dan militer yang mampu menandingi

tidak hanya bangsa Eropa, tetapi juga rival-rival regional yang sama ambisiusnya. Ketiga kesultanan ini menunjukkan tingkat kecanggihan angkatan perang, termasuk penguasaan teknologi artileri lokal yang terus berkembang melalui adaptasi dan inovasi. Gowa-Tallo tampil sebagai kekuatan maritim utama di timur Nusantara, berupaya mengintegrasikan jalur perdagangan dan memperkokoh posisinya sebagai pusat jaringan laut. Kekuatan militer kerajaan-kerajaan Islam ini ditopang oleh kontribusi wilayah taklukan dan tentara asing, mulai dari Bugis yang dinamis, pedagang-pejuang Arab dan Gujarat, hingga komunitas Tionghoa yang terlibat dalam logistik dan teknologi persenjataan. Di banyak front, hewan seperti kuda, gajah, dan kerbau menjadi bagian penting dari strategi mobilitas serta pasokan perang. Upaya ekspansi dan unifikasi teritorial memperlihatkan bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki visi politik yang luas dan tidak kalah ambisius dibandingkan kekuatan imperial global. Contoh paling mencolok adalah hubungan diplomatik Aceh dengan Kekaisaran Usmani, yang menunjukkan kemampuan kerajaan Nusantara membangun koneksi global melalui jaringan dunia Islam. Diplomasi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga strategis dalam memperkuat pertahanan dan legitimasi kekuasaan. Dinamika tersebut menegaskan bahwa struktur kekuasaan lokal mampu beroperasi dalam skala internasional. Dengan demikian, bab ini membantah anggapan lama bahwa kekuatan politik dan militer Nusantara inferior dibandingkan Eropa. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa beberapa kerajaan bahkan telah mendominasi kawasan jauh sebelum VOC tampil sebagai kekuatan hegemonik. Bab tiga menggambarkan bagaimana abad ke-16 hingga ke-18 menjadi masa ketika jaringan intelektual Islam di Nusantara mencapai tahap kematangan, ditandai dengan meningkatnya peran ulama, pusat-pusat pendidikan, dan produksi pengetahuan keagamaan. Pada periode ini, berbagai kesultanan menunjukkan bentuk islamisme tahap lanjut, di mana praktik keagamaan tidak hanya menjadi simbol legitimasi, tetapi juga menjadi dasar pembentukan institusi politik dan hukum. Dalam nomenklatur para penulis Arab, Nusantara diposisikan sebagai bagian penting dari dunia Islam

Timur, menandakan pengakuan atas kontribusi intelektual kawasan ini. Mobilitas ulama melintasi Makkah-Aceh-Gujarat-Jawa-Makassar memperlihatkan terbentuknya jaringan keilmuan yang aktif bertukar gagasan dan memperkaya horizon keislaman lokal. Bersamaan dengan itu, muncul intelektual birokrat di berbagai kesultanan yang berperan menggabungkan pengetahuan agama dengan administrasi negara. Transmisi ilmu pengetahuan Islam mulai dari tasawuf, fikih, hingga astronomi dan navigasi mendorong berkembangnya tradisi intelektual yang kompleks dan berlapis. Kreativitas lokal terlihat dalam cara masyarakat memadukan ajaran Islam dengan tradisi Nusantara, menghasilkan ekspresi budaya yang unik namun tetap berada dalam bingkai ortodoksi. Sementara itu, bangsa Eropa yang mulai intens berinteraksi dengan wilayah ini turut memetakan dan menilai aktivitas intelektual Islam, meskipun sering dari perspektif kolonial yang reduksionis. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa transformasi keagamaan bukanlah hasil pengaruh luar semata, melainkan bagian integral dari proses sosial masyarakat. Jaringan ulama berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan gagasan dan memperkuat kohesi komunitas. Pada akhirnya, bab ini menegaskan bahwa perkembangan Islam di Nusantara merupakan proses kreatif yang berlangsung melalui dialog antara globalitas dan lokalitas. Bab empat menguraikan munculnya VOC sebagai kekuatan dagang paling berpengaruh di Asia, dimulai dari kelahirannya pada 1602 sebagai respons terhadap kompetisi sengit antarnegara Eropa dalam perebutan rempah. Dengan kekuatan maritim Belanda yang unggul dan agresif memonopoli komoditas strategis, VOC segera menempatkan diri sebagai aktor dominan di jalur perdagangan Asia. Perjumpaan awal mereka di Nusantara ditandai oleh serangkaian konflik, termasuk rivalitas dengan Inggris yang memperebutkan akses dan otoritas atas pelabuhan penting. Pendirian Batavia pada 1619 menjadi momentum besar, karena kota ini dibangun sebagai pusat perdagangan Asia yang terhubung ke jaringan global Belanda. Perkembangan Batavia mencakup penataan tata ruang kolonial, sistem pertahanan kota yang kuat, serta pembentukan masyarakat koloni yang hierarkis. Transformasi Batavia menjadi

pusat administrasi kolonial memperlihatkan bagaimana VOC secara sistematis menata kekuasaan untuk mengontrol wilayah strategis. Hubungan VOC dengan bandar-bandar besar seperti Banten, Makassar, dan Malaka berlangsung melalui diplomasi, tekanan militer, serta manipulasi ekonomi untuk memastikan kepatuhan dan keuntungan dagang. Sementara itu, kehidupan penduduk di sekitar Batavia menunjukkan dinamika sosial yang kompleks akibat urbanisasi, migrasi, dan eksploitasi kolonial. Ekspansi VOC ke berbagai wilayah Nusantara memperkokoh posisinya sebagai kekuatan hegemonik yang memengaruhi struktur politik dan ekonomi lokal. Proses-proses ini menegaskan bahwa VOC bukan sekadar organisasi dagang, melainkan sebuah negara korporasi dengan struktur pemerintahan, angkatan perang, dan ambisi teritorial. Bab lima dan enam menyoroti wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Raja Ampat, Seram, Gorom, Fakfak, Banda, dan Onin sebagai ruang perdagangan maritim yang dinamis serta jauh dari gambaran “pinggiran” dalam historiografi arus utama. Papua memiliki konektivitas erat dalam jaringan maritim Nusantara, terhubung melalui pelayaran reguler yang menghubungkan pusat-pusat pesisir dengan jalur perdagangan antarpulau. Jalur Sorong-Raja Ampat-Maluku menjadi koridor penting yang memungkinkan arus komoditas, manusia, dan teknologi beredar lintas wilayah. Hubungan Onin-Tidore yang bertahan hingga abad ke-19 mencerminkan jaringan politik yang stabil sekaligus saling menguntungkan antara pusat kekuasaan dan wilayah pesisir. Perdagangan komoditas seperti budak, cenderawasih, dan kain Timor memperlihatkan keterlibatan kawasan ini dalam ekonomi global sejak periode awal. Kelompok Biakkers memainkan peran penting sebagai pelaut dan pedagang yang menciptakan konektivitas antar pulau melalui mobilitas tinggi dan jejaring kekerabatan. Zona perdagangan Seram-Gorom menjadi simpul pertukaran yang melibatkan berbagai komunitas pesisir dan pedalaman. Fakfak muncul sebagai pusat interaksi ekonomi dan budaya yang menghubungkan jalur laut dengan hinterland Papua bagian barat. Di sisi lain, sistem perbudakan di Banda, keberadaan perken, dan kebijakan VOC

menunjukkan bagaimana eksploitasi kolonial terintegrasi dalam ekonomi regional. Dinamika tersebut menegaskan bahwa wilayah timur bukanlah periferi, melainkan arena penting dalam ekonomi maritim dunia. Bab ini mengembalikan Indonesia Timur pada posisinya yang historis sebagai pusat aktivitas perdagangan dan interaksi antarbudaya. Bab tujuh membahas mobilitas para pelaut dan pedagang Nusantara sejak berabad-abad lalu membentuk jaringan diaspora yang tersebar di berbagai pusat perdagangan regional. Para perantau dari Bugis, Banda, dan Buton memainkan peran penting dalam menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara melalui aktivitas niaga yang luwes dan adaptif. Keberanian mereka menaklukkan rute laut yang jauh menjadikan komunitas Nusantara hadir sebagai aktor penting dalam dinamika ekonomi internasional. Migrasi lintas pulau ini tidak hanya memindahkan manusia, tetapi juga membawa serta teknologi maritim, pengetahuan navigasi, dan praktik perdagangan yang memperkaya ruang sosial baru. Dari mobilitas itu lahir bentuk-bentuk hibriditas budaya yang mencampurkan tradisi lokal dengan unsur-unsur asing. Identitas para diaspora pun berkembang sebagai identitas ganda yang lentur terhadap perubahan. Di berbagai wilayah, komunitas diaspora Bugis dan lainnya sering menjadi mediator perdagangan sekaligus penghubung politik antar kerajaan. Peran ekonomi mereka memperkuat stabilitas suplai komoditas penting dan membuka jalur distribusi baru. Di saat yang sama, diaspora turut menopang keamanan kerajaan dengan kemampuan militer dan strategi pelaut yang mereka miliki. Keberadaan mereka membuktikan bahwa kekuatan maritim Nusantara berdiri di atas jaringan manusia yang dinamis. Tradisi merantau ini memperlihatkan kesinambungan yang panjang dalam sejarah mobilitas Nusantara. Dengan demikian, bab ini menegaskan bahwa diaspora bukan fenomena modern, melainkan warisan historis yang sudah mengakar dalam praktik kehidupan maritim kepulauan ini. Bab delapan dan sembilan menempatkan rivalitas dan resistensi sebagai bagian integral dari sejarah Nusantara, menegaskan bahwa dominasi VOC selalu berhadapan dengan

kekuatan lokal yang aktif menolak penindasan. Perlawanan Aceh dan Johor menjadi contoh awal bagaimana kerajaan-kerajaan besar menantang ambisi monopolistik VOC. Di wilayah timur, masyarakat Ambon, Maluku, dan Papua menunjukkan bentuk perlawanan yang bertahan lama terhadap eksploitasi kolonial. Strategi Sultan Agung dalam menyerang Batavia memperlihatkan upaya terorganisasi untuk menggoyang pusat kekuasaan VOC. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf melakukan perlawanan yang memadukan kekuatan politik, militer, dan spiritual. Sementara itu, Gowa-Tallo terlibat rivalitas panjang dengan VOC yang akhirnya berujung pada Perjanjian Bongaya, sebuah kompromi yang lahir dari perang sengit. Resistensi juga tampak pada Sultan Haji Fisabilillah dan Sultan Mahmud Ri’ayat Syah, yang meneruskan tradisi perlawanan terhadap hegemoni VOC di kawasan Melayu. Di Kalimantan, Perang VOC di Banjarmasin menunjukkan bahwa perlawanan tidak terbatas pada pusat-pusat politik besar. Peristiwa Geger Pecinan 1740 dan rangkaian pembantaian yang mengikutinya memicu gelombang ketidakstabilan yang mengubah lanskap kekuasaan. Dampaknya menjalar ke pesisir Jawa, memicu gelombang perlawanan rakyat yang menegaskan solidaritas antarkomunitas. Dari berbagai episode ini, terlihat jelas bahwa kolonialisme tidak pernah hadir tanpa tantangan. Bab ini menegaskan bahwa masyarakat Nusantara secara aktif, persisten, dan kreatif menolak dominasi VOC. Bab sepuluh menjelaskan bahwa kemunduran VOC berawal dari memburuknya integritas internal perusahaan akibat praktik korupsi yang merajalela. Korupsi tersebut melemahkan kapasitas finansial dan administrasi VOC sehingga perusahaan semakin sulit mengendalikan wilayah dagang yang luas. Pada saat yang sama, tekanan eksternal akibat perang-perang Eropa menguras sumber daya dan memaksa VOC menanggung beban biaya yang melampaui kemampuannya. Di tengah kondisi itu, muncul pula perusahaan dagang tandingan dari Inggris, Portugis, Spanyol, dan Denmark yang menantang dominasi VOC di berbagai jalur perdagangan. Persaingan internasional ini menekan keuntungan VOC dan menggerus posisi monopoli yang selama ini dijaganya. Kombinasi faktor internal dan eksternal tersebut pada akhirnya

membuat VOC tidak lagi mampu berfungsi sebagai korporasi yang efektif. Krisis keuangan yang tak tertanggulangi membawa VOC menuju pembubaran resmi pada 1799. Pembubaran ini menandai berakhirnya era sebuah perusahaan dagang yang pernah menjadi salah satu aktor ekonomi terkuat di dunia. Namun, warisan VOC tetap hidup dalam politik, hukum, administrasi, dan budaya yang kemudian membentuk fondasi Hindia Belanda. Bahkan pola korupsi dan birokrasi berbelit peninggalan VOC turut melekat dalam struktur kolonial yang lahir sesudahnya. Merujuk pada narasi yang telah dipaparkan, bab ini menjadi jembatan menuju fase kolonial Belanda abad ke-19 yang lebih sistematis dan terpusat.

E. AJAKAN UNTUK PEMBACAAN MENDALAM

Buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global Jilid IV adalah sebuah ajakan untuk memasuki pembacaan yang lebih mendalam mengenai sejarah Nusantara pada abad ke- 16 hingga ke-18, yakni sebuah masa yang sering disederhanakan sebagai “awal kolonialisme”, padahal sesungguhnya lebih kompleks daripada itu. Periode ini merupakan tahap penting ketika berbagai kerajaan, komunitas pelaut, pedagang, dan ulama Nusantara merumuskan strategi untuk berhadapan dengan perubahan geopolitik dunia Samudra Hindia. Karena itu, melihat masa ini secara tepat membantu kita memahami fondasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kelak membentuk Indonesia modern. Melalui sepuluh bab yang komprehensif, buku ini berupaya menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara tidak bergerak secara sporadis atau reaktif, tetapi menyusun respons yang sangat terukur terhadap tekanan eksternal maupun peluang baru yang muncul dalam jaringan perdagangan global. Mereka terlibat dalam diplomasi antar-kerajaan, membentuk koalisi strategis, dan mengatur ulang rute perdagangan demi mempertahankan posisi mereka di antara kekuatan-kekuatan baru yang datang dari Barat. Keseluruhan bab memperlihatkan bagaimana strategi-strategi tersebut tumbuh dari pengalaman panjang Nusantara sebagai simpul maritim dunia. Dalam membaca periode ini, orang perlu melepaskan cara pandang yang menempatkan masyarakat Nusantara sebagai pihak

yang sekadar “mengalami” kolonisasi. Buku ini menegaskan bahwa mereka adalah pelaku sejarah yang aktif, yang berhadapan dengan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, maupun Belanda bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga kecerdikan politik, jejaring dagang, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Penekanan semacam itu penting untuk menghindari narasi sejarah yang reduktif dan menempatkan dominasi Eropa seolah-olah satu-satunya motor perubahan. Narasi yang dibangun di sini berupaya mengembalikan agensi sejarah kepada masyarakat Nusantara dalam seluruh keberagamannya. Para raja yang mengirim utusan diplomatik, para pelaut yang membuka jalur baru, para pedagang yang menjalin koneksi lintas samudra, hingga komunitas lokal yang mempertahankan otonomi ekonomi yang semuanya adalah aktor sejarah yang memiliki visi dan tindakan. Dengan menempatkan mereka sebagai pusat cerita, pembacaan terhadap masa lalu menjadi lebih adil dan lebih mencerminkan kenyataan historis. Untuk mencapai tujuan tersebut, buku ini memanfaatkan berbagai pendekatan multidisipliner yang membuat kisah-kisah dalam setiap bab terasa hidup dan kontekstual. Jejaring dagang dibaca melalui perspektif ekonomi-maritim, transformasi keagamaan dianalisis melalui sirkulasi intelektual Islam, sementara perlawanan terhadap hegemoni asing dijelaskan melalui dinamika politik dan militer yang saling berkelindan. Perpaduan pendekatan inilah yang memungkinkan kita memahami bahwa Nusantara adalah ruang yang secara terus-menerus membentuk dan dibentuk oleh interaksi global. Selain memperluas cara kita memahami sejarah, buku ini juga mengundang pembaca untuk melihat dinamika sosial dan kebudayaan yang menyertai perubahan-perubahan besar tersebut. Dalam setiap perubahan rute perdagangan, konflik kekuasaan, atau transformasi keagamaan, selalu terdapat cerita tentang manusia: tentang ambisi, kecemasan, solidaritas, dan kreativitas yang mendorong mereka beradaptasi dengan dunia yang sedang berubah. Dengan demikian, sejarah tidak hanya menjadi catatan peristiwa, tetapi juga kisah tentang daya hidup masyarakat Nusantara.

Periode yang dikaji bukan hanya penuh dinamika, tetapi juga tragedi mulai dari konflik bersenjata, eksploitasi sumber daya, pembantaian, hingga perbudakan. Namun demikian, di balik itu semua, selalu tampak upaya masyarakat untuk bangkit, merumuskan strategi baru, dan mempertahankan martabat mereka. Kisah-kisah tentang ketahanan dan keberanian ini menjadi bagian penting dari pemahaman kolektif kita terhadap masa lalu. Akhirnya, pendahuluan ini merupakan undangan bagi pembaca untuk memasuki sebuah periode sejarah yang sarat inovasi, kreativitas politik, ketegangan geopolitik, dan percaturan ekonomi yang memengaruhi bentuk Nusantara hingga hari ini. Melalui delapan bab yang saling terhubung, buku ini berharap dapat memperluas cakrawala pembaca mengenai bagaimana sejarah kepulauan ini digerakkan oleh manusia-manusia yang berpikir, bertindak, dan bermanuver di tengah dunia yang terus berubah.

BAB I

NUSANTARA DAN JARINGAN PERDAGANGAN EROPA

PENGANTAR

Bab ini membahas interaksi awal masyarakat Nusantara dengan bangsa Eropa, terutama Portugis. Interaksi ini terkait aktivitas perdagangan yang sudah lama berkembang di Nusantara, berikut jaringan global yang sudah lama terbentuk dengan Tiongkok dan kekuatan ekonomi muslim. Kehadiran bangsa Eropa di Asia dan Nusantara pada awalnya memang disambut baik. Namun, mereka cenderung mengambil alih bandar utama yang strategis apabila tidak diberi pos dagang oleh entitas politik setempat. Portugis mulai melakukan ekspansi ke Afrika dan terus ke Kalikut, sampai akhirnya diterima oleh vasal sekaligus rival Kalikut, yakni Cochin, yang kini disebut sebagai Kochi. Dari Cochin, Portugis segera mewujudkan proyek Estado da Índia (Negara India atau India Portugis). Raja Portugal menginginkan semua bandar penting dari Pesisir Timur Afrika hingga Timur Jauh dapat terkoneksi dengan Lisbon. Dom Manuel I (1469–1521; bertakhta 1495–1521) mengirim Afonso de Albuquerque (sekitar 1453–1515) menjalankan misi tersebut, yang berhasil menaklukkan Goa (1510), Malaka (1511), dan Hormuz (1515). Ketiga bandar itu menjadi awal ekspansi Portugis di Asia sepanjang abad ke-16. Invasi militer dan monopoli perdagangan Portugis di Asia, khususnya Nusantara, telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat lokal. Sultan terakhir Malaka, yang berhasil melarikan diri dan mendirikan Kesultanan Johor, gencar menyerbu Malaka-Portugis. Kesultanan Aceh, dengan dukungan Turki Usmani dan

jaringan Islam global, juga beberapa kali menyerang Malaka. Portugis juga menyaksikan serbuan dari Jawa sejak 1512 hingga

1574. Meskipun sebagian tanpa koordinasi serangan, Portugis bisa mengusir mereka. Sementara itu, para pedagang muslim mengubah jalur pelayaran mereka melalui Pesisir Barat Sumatra dan Selat Sunda untuk berdagang di Pesisir Utara Jawa. Keadaan ini praktis membuat Malaka kehilangan distributor dan konsumen utama. Portugis kemudian mulai aktif mencari lokasi rempah-rempah berasal, yang akhirnya membawa mereka ke Maluku (Banda, Hitu, dan Ternate). Pada konteks Ternate, jaringan keluarga Tidore di Istana Ternate dianggap menghalangi kepentingan ekonomi politik Portugis. Hal ini diperparah dengan kehadiran Spanyol di Tidore. Sengketa Iberia kembali terjadi di Maluku Utara. Aliansi Ternate-Portugis beberapa kali menjalankan invasi ke perkampungan Spanyol di Mareku. Sengketa mereka dapat diakhiri ketika paus turun tangan sebagai mediator dalam Perjanjian Saragosa pada 1529. Namun demikian, rasa ketidakadilan di kalangan elite dan masyarakat Maluku terus tumbuh, yang kemudian memunculkan konflik dan berakhir dengan pengusiran Portugis dari Ternate. Portugis terpaksa berpindah ke Tidore dan Ambon, tempat mereka membangun pos dagang baru. Keberadaan Portugis di sana harus berakhir setelah kedatangan Belanda pada 1605.
      

      A. NUSANTARA DAN EKONOMI

POLITIK GLOBAL ABAD KE-15

Memasuki abad ke-15, aktivitas ekonomi politik di Nusantara terpusat di Selat Malaka. Letak Selat Malaka yang berada di antara Samudra Hindia, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Jawa membuatnya strategis serta ramai dilalui para pelancong. Berbagai entitas politik pada kedua sisi selat, baik di Pesisir Timur Sumatra atau bagian barat Semenanjung Malaya, berebut menjadi tuan rumah bagi banyak pedagang Asia. Semenanjung Malaya berada pada titik awal bertiupnya angin monsun barat dan titik akhir bertiupnya angin monsun timur di era modern awal (1500–1800). Hal ini disebabkan oleh posisi geografis

Selat Malaka sebagai pemisah antara dua sistem angin periodik yang searah. Sistem angin monsun mengacu pada monsun barat daya, yang bertiup dari Mei hingga Agustus; monsun timur laut, dari November hingga Februari; dan periode antarmonsun. Dalam konteks iklim dan pelayaran ini, Nusantara atau Dunia Melayu disebut sebagai “negeri di bawah angin” (zirbad) dalam nomenklatur Persia, yang merupakan metafora “angin” yang membawa barang serta informasi di antara Teluk Persia dan Asia Tenggara. Sementara Negeri Arab, Persia, dan Semenanjung India disebut sebagai “negeri di atas angin”. Istilah ini 1 kemudian umum disebut dalam bahasa Melayu. Mengingat perdagangan saat itu ditentukan oleh angin monsun 2 musiman, pedagang Asia dapat mempersingkat rute maritim mereka dengan menjadikan bandar seperti Pasai atau Malaka sebagai pusat penyimpanan dan pengiriman komoditas. Pedagang India dapat melaut ke Pasai atau Malaka daripada berlayar langsung penuh risiko ke Tiongkok. Di Pasai atau Malaka, mereka dapat menukar barang dagangan dengan produk-produk Tiongkok dan Jawa, dari Mei atau November hingga akhir Januari, sebelum kembali ke India menggunakan angin monsun barat daya. Mereka juga dapat bertemu dengan pedagang

1 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680: Expansion and Crisis (New Haven: Yale University Press, 1988); P.

J. Rivers, “Negeri Below and Above the Wind: Malacca and Cathay,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 78, no. 2 (2005): 9–11.
2 Angin monsun Asia tidak hanya memfasilitasi mobilitas orang Asia, tetapi juga berkontribusi terhadap iklim yang tidak stabil di Asia Tenggara. Periode kekeringan dan hujan lebat memaksa Kekaisaran Khmer (Angkor) untuk memindahkan ibu kota politik mereka dari Angkor ke daerah Phnom Penh pada abad ke-15, lihat Nordin Hussin, Trade and Society in the Straits of Malacca: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830 (Copenhagen and Singapore: Nordic Institute of Asian Studies; National University of Singapore Press, 2007), 4. Selain itu, iklim menentukan ritme politik di Asia Tenggara antara abad ke- 15 dan ke-17. Curah hujan yang rendah di pedalaman cekungan Irrawaddy memaksa orang Burma memindahkan ibu kota mereka ke Pegu. Pegu mengubah dirinya sebagai pelabuhan utama untuk ekspor beras. Bersama dengan Ayudhya, Pegu mendorong pertumbuhan perdagangan Asia Tenggara. Mereka menukar bahan makanan mereka dengan perak Jepang, senjata api Eropa, dan senjata Tiongkok, lihat Victor Liberman dan Bruce Buckley, “The Impact of Climate on Southeast Asia, circa 950–1820: New Findings,” Modern Asian Studies 46, no. 5 (2012): 1079–115.

Tiongkok yang datang sekitar Desember dan tinggal di sana hingga akhir Juni untuk pelayaran kembali melalui angin monsun tenggara. Angin monsun yang sama digunakan oleh pedagang dari Jawa untuk berlayar ke selat-selat itu. Mereka tinggal di sana serta menunggu angin yang 3 berlawanan bertiup pada Desember dan Januari. Selat Malaka diberi nama demikian untuk mengingat kejayaan 4 Malaka sebagai pusat perdagangan pada abad ke-15. Saat itu, Malaka memakai kredo kesultanan. Kesultanan Malaka didirikan 5 oleh pangeran Palembang, bernama Parameswara, yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Sriwijaya. Dia mungkin juga berhasil mendirikan sebuah emporium, seperti yang dicapai oleh Sriwijaya pada abad-abad sebelumnya. Baik Kerajaan Sriwijaya maupun Kesultanan Malaka mewakili negara-negara talasokrasi (berorientasi kelautan). Keduanya memperoleh keuntungan perdagangan karena mampu mengendalikan Selat Malaka. Mereka memfasilitasi para pedagang multinasional untuk menukar komoditas di pelabuhan 6 mereka sambil menunggu kehadiran angin monsun berikutnya.

3 Hussin, Trade and Society in the Straits of Malacca: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830. 4 Farizal Shuhaimi, Tasjil Anis Salatin: Rahsia Agung Malaka (Malaka: Penerbit Patriots Publication, 2018), 39. 5 Parameswara mendirikan desa nelayan kecil, yang kemudian dikenal sebagai Malaka. Tidak pasti pangeran membangun kerajaannya. Tidak pernah ada konsensus mengenai pendirian Malaka. Dinasti Ming (1368–1644) di Tiongkok mengakui Malaka pada 1405, dan perkubuan Malaka diperkirakan lebih awal, lihat D. G. E. Hall, A History of SouthEast Asia (London and Basingstoke: Macmillan, 1955), 225. Beberapa prediksi telah dibuat dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia: (1) mengacu pada Tuhfat al-Nafis (Hadiah yang Berharga) yang ditulis oleh Raja Ali Haji pada 1885, pendiriannya adalah pada 1390, lihat Wang Gungwu, “The First Three Rulers of Malacca,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 41, no. 1 (1968): 11–22.; (2) menurut sumber-sumber Tiongkok kontemporer, 1399 atau 1400 adalah tahun pendirian Malaka, lihat O. W. Wolters, The Fall of Srivijaya in the Malay History (Ithaca: Cornell University Press, 1970).; dan (3) setelah membaca dengan teliti versi Raja Bongsu (Raffles MS

18) dari Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu), para ahli sejarah resmi Malaysia menyatakan bahwa Kesultanan Malaka didirikan pada 1262, lihat Abd. Razak Bin Ismail, Azharudin Mohd. Ghazali, dan Zakaria Bin Abd. Rahman, A New Date on the Establishment of the Melaka Malay Sultanate Discovered (Kuala Lumpur: IKSEP, 2010).
6 Perdagangan laut bergantung pada angin musiman. Angin musiman ini merupakan elemen pemersatu bagi para pedagang dari Samudra

Dalam konteks Sriwijaya, ibu kotanya berada di Palembang. Palembang tidak terletak di daerah yang strategis dan jauh dari jalur lalu lintas Selat Malaka. Mereka membutuhkan pelabuhan yang lebih strategis untuk menegakkan hegemoni dalam perdagangan Asia. 8 Selama abad ke-7, Sriwijaya mulai merebut daerah strategis yang berada di kedua sisi Selat Malaka, seperti Bangka, 9

Hindia, Kepulauan Melayu, dan Tiongkok. Para pedagang dari India akan berlayar ke Selat Malaka dan Timur mulai Mei atau November dan akan tetap berada di salah satu pelabuhan di selat tersebut hingga Januari, ketika mereka akan kembali ke India, dengan kargo dari Tiongkok. Kapal-kapal yang berlayar dari Selat Malaka ke India harus kembali sebelum dimulainya angin monsun barat daya ketika Pantai India ditutup karena laut yang ganas. Di sisi lain, musim tenggara menguntungkan bagi para pedagang Tiongkok dalam perjalanan pulang mereka. Para pedagang Tiongkok tiba di selat tersebut sekitar Desember dan tinggal di sana hingga akhir Juni untuk perjalanan pulang. Para pedagang Indonesia datang ke saluran tersebut selama angin monsun tenggara dan tinggal di sana hingga angin utara mulai bertiup pada Desember dan Januari. Hussin, Trade and Society in the Straits of Malacca: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830. 7 Beberapa peneliti berpendapat bahwa ibu kota Sriwijaya berada di Palembang, lihat George Coedès, “Le Royaume de Çrivijaya,” Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient 18, no. 6 (1918): 1–36.; Slamet Muljana, Kuntala, Srivijaya, & Survarnabhumi (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), 65–66.; Sartono, “Pusat-Pusat Kerajaan Sriwijaya Berdasarkan Interpretasi Palaeografi” (Jakarta, 1978), 61. Ada pula yang menafsirkan bahwa ibu kotanya berada di Jawa, lihat R.

C. Majumdar, Les Rois Sailendra de Suvarnadvipa (n.a.: Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient, 1933), 121–41.; di Chaiya, Thailand Selatan, lihat H. G. Quaritch Wales, “A Newly Explored Route of Indian Cultural Expansion,” Indian Arts and Letters 9, no. 1 (1935): 1–35.; di Muara Takus, lihat J. L. Moens, “Crivijaya, Yava en Kataha,” Tijdschrift voor Indische taal,-land-, en volkenkunde LXXVII (1937): 340–44.; di Jambi, lihat Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia (Jakarta: Trikarya, 1958), 75–83.; dan di Batang Kuantan, Benua Riau, lihat Boechari, Some Considerations on the Problem of the Shift of Mataram’s Centre of Government to East Java in the 10th Century (New York: Oxford University Press, 1979), 27.
8 Silfia Ivana Pradhani, “Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini,” Jurnal Lembaran Sejarah 13, no. 2 (2017): 190.; M. A. P. Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1962), 14. 9 Pulau Bangka merupakan tempat strategis untuk menguasai jalur lalu lintas melalui Selat Bangka. Karena itu, Sriwijaya datang untuk menguasai Bangka. Lihat Prasasti Kota Kapur, 28 Februari 686, G. Coedes, “Prasasti Berbahasa Melayu Kerajaan Sriwijaya”, dalam George Coedès, Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 67–69.; Lihat juga Boechari, Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti (Jakarta:

Malayu-Jambi, Minanga, Kedah, Tulang Bawang (Lampung), Tarumanegara, dan Ligor.

Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012), 401–7. 10 Sebelum Sriwijaya memperoleh kejayaannya, Kerajaan Malayu berpusat di Jambi, yang menjadi penghubung antara pedagang Indo-Melayu dan pedagang India atau Tiongkok. Sebagai pesaing tangguh di Pantai Timur Sumatra, Sriwijaya menduduki Jambi dan menempatkan pelabuhannya sebagai pintu masuk selatan Selat Malaka. Penguasaan Malayu-Jambi sangat penting untuk menguasai jalur lalu lintas dan perdagangan di sepanjang Selat Malaka. Lihat Prasasti Karang Brahi, “Inskripsi Persumpahan Kerajaan Sriwijaya,” t.t. 11 Sriwijaya menginvasi Minang pada 682. Lihat Prasasti Kedukan Bukit, 1 Mei 683, Coedès, Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi, 51–52.; Boechari, Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti, 388–89.; Muhammad Yamin, Tata Negara Majapahit (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1976), 31–32.; Namun, terdapat perselisihan di kalangan sejarawan prakolonial terkait letak Minanga. Minanga diyakini terletak di Binanga dekat Sungai Barumum, lihat Muljana, Kuntala, Srivijaya, & Survarnabhumi, 74.; di muara Sungai Musi, lihat J.

H. C. Kern, Verspreide Geschriften III (’s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1931),
51.; di pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri, lihat Poerbatjaraka, Kapustakan Djawi (Jakarta: Jambatan, 1952), 42.; di daerah dekat Sungai Singkawak, Palembang, lihat Muhammad Yamin, 6000 Tahun Sang Merah Putih (Jakarta: Balai Pustaka, 1958), 129–
241.; dan di muara Sungai Mekong, lihat George Coedès, “A Possible Interpretation of the Inscription of Kedukan Bukit,” dalam Malayan and Indonesian Studies, ed. oleh John Bastin dan R. Roolvink (London: Oxford University Press, 1964), 24–32.
12 Kedah menempatkan wilayah yang strategis, seperti Jambi, di pintu masuk selatan Selat Malaka. Setelah merebut Kedah antara 682– 685, Sriwijaya juga memanfaatkannya sebagai pintu masuk utara selat tersebut. Kedah juga merupakan tempat yang nyaman bagi para pedagang untuk singgah sambil menunggu pergantian musim. Lihat I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelago (A.D. 671-695), trans. oleh Junjiro Takakusu (London: Clarendon Press, 1896), 671–95. 13 Sebelum menginvasi Jawa, Sriwijaya menyerbu Tulang Bawang dan menduduki muara Sungai Tulang Bawang di Lampung. Lihat Prasasti Palas Pasemah, tanggal tidak diketahui, dalam Yuli Siska, “Situs Palas Pasemah sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal di Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP Bandar Lampung,” Lentera I, no. 1 (2014): 6–7. 14 Sriwijaya yang ekspansionis menyerbu Bhumi Jawa (mungkin merujuk pada Lampung atau Tarumanegara dari Jawa) pada 686, lihat Prasasti Kota Kapur, 28 Februari 686, dalam Coedès, Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi, 67–69.; Boechari, Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti, 365–66. Sebagai pengikut Sriwijaya, Tarumanegara tidak memiliki hak untuk mengirim perwakilan diplomatik ke Tiongkok, yang membuat Sriwijaya lebih mudah mengendalikan jalur perdagangan melalui Selat Sunda, lihat Muljana, Kuntala, Srivijaya, & Survarnabhumi, 79. 15 Invasi Sriwijaya ke Ligor pada abad ke-8 sangat menguntungkan. Lihat

Pemerintahan politik Sriwijaya mendukung relasi pusat-pusat struktural itu. Birokrasi politik Sriwijaya mengadopsi sistem kedatuan, di mana raja memainkan peran penting untuk mengendalikan para datu (gubernur) di mandala (provinsi). Setiap mandala, seperti Kedah, akan diperintah oleh Datu. Para datu dijabat oleh keluarga kerajaan yang terdiri atas yuwaraja (putra mahkota), pratiyuwaraja (pangeran kedua); rajakumara (pangeran ketiga); dan rajaputra (pangeran keempat). Secara praktis, datu dibantu oleh bhupati (kepala daerah); senapati (komandan militer); nayaka (petugas administrasi); pratyaya (pejabat keuangan); dandanayaka (hakim kerajaan); kayastha (juru tulis); sthapaka (juru bangunan keagamaan); puhawam (kapten kapal); dan tuha an vatakuurah (inspektur perdagangan). Peran terakhir merupakan tulang punggung ekspansi maritim Sriwijaya. Tuha an vatakuurah didukung oleh pasukan militer dan bajak laut (pelaut Melayu) untuk mengendalikan serta berpatroli demi menjaga keselamatan perdagangan di sekitar Selat Malaka. 16 Raja Sriwijaya juga rutin mengirim misi diplomatik ke Dinasti Song di Tiongkok untuk memperkuat hubungan dagang antara kedua belah pihak dari abad ke-10 hingga ke-12. Hadiah diplomatik juga dikirim untuk menarik pedagang India dan Tiongkok ke bandar utama Sriwijaya. Sriwijaya memiliki jaringan yang kuat ke Pantai Koromandel. Benteng biara Buddha mungkin menunjukkan hubungan komersial yang mapan antara Sriwijaya dan Kekaisaran Chola. Benteng ini juga menggambarkan hubungan mereka untuk menghormati Kaisar Dinasti Song dan perbaikan biara Buddha di Guangzhou. 17

Prasasti Ligor, 775, dalam K. A. Nilakanta Sastri, History of Srivijaya (Madras: Madras University, 1949), 125. Selama berabad-abad, Ligor menjadi pusat perdagangan bagi pedagang multinasional dari Kanton ke Selat Malaka atau sebaliknya, lihat Muljana, Kuntala, Srivijaya, & Survarnabhumi, 79. 16 Geoff Wade, “An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900-1300 CE,” Journal of Southeast Asian Studies 40, no. 2 (2009): 252. 17 Wade, “An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900-1300 CE,”

254. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, ed., Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2: Zaman Kuno (Jakarta: Balai

Namun, hubungan baik mereka tidak berlangsung lama. Antara 1025 dan 1068–1069, Raja Rajendra Chola I (971–1044; bertakhta 1014–1044) yang agresif menyerbu Sriwijaya (Ligor) dan menempatkan mereka sebagai pengikutnya. Niat sang raja India adalah membebaskan pembayaran pajak yang merugikan penduduknya di Ligor. Raja Chola memberi wewenang kepada penduduk setempat yang setia untuk mengelola Ligor yang jatuh. Interaksi yang damai dibangun kembali, begitu pula hubungan komersial dan keagamaan. 18 Sriwijaya perlahan menemui kemundurannya. Kota-kota Sriwijaya di Palembang, Jambi, dan Dharmasraya diambil alih oleh Singhasari pada 1275 19 dan direbut oleh Majapahit pada 1365. 20 Majapahit berusaha memperkuat hegemoninya di Palembang melalui perkawinan politik. Rajanya (Hayam Wuruk [1334–1389; bertakhta 1350–1389]) berhasil menikahkan putrinya dengan Sam Aji Palembang (Raja Palembang). Cucu perempuan raja, Wan Sendari atau Parameswari, menikah dengan seorang pria yang kemudian dikenal sebagai Parameswara. 21 Setelah Raja Palembang meninggal,

Pustaka, 2010), 87. 18 Sastri, History of Srivijaya, 84. 19 Ekspedisi Pamalayu dikirim pada masa pemerintahan Raja Kertanegara dari Singhasari. Meskipun ekspedisi ini berhasil merebut wilayah Sriwijaya, karena kekurangan pasukan militer, Singhasari akhirnya direbut oleh musuh lokal, Raja Jayakatwang dari Daha. Lihat Pitono Hardjowardojo, ed., Pararaton (Jakarta: Bhatara, 1965), 37–38. 20 Stuart Robson, ed., Desawarnana (Nagarakrtagama) by Mpu Prapanca (Leiden: KITLV Press, 1995), 33. 21 Sang Sapurba adalah nama Parameswara sebelum menikah dengan putri Raja Demang Lebar Daun, lihat C. C. Brown, ed., “Sĕjarah Mĕlayu or ‘Malay Annals,’” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 25, no. 2–3 (1952): 5–276.; Muhammad Haji Salleh dan R. Robson, The Epic of Hang Tuah (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2010). Parameswara dipanggil dengan nama yang berbeda-beda, misalnya Raja Sabu, lihat Diogo do Couto, Décadas da Ásia, Volume 4–12 (Lisbon: Impresso por Pedro Crasbeeck, 1602).; Sultan Iskandar, lihat Brown, “Sĕjarah Mĕlayu or ‘Malay Annals.’”; Raja Iskandar Syah, lihat W. G. Shellabear, ed., Sejarah Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP),

2016).; Sri Rama Adikerma, lihat Teuku Iskandar, ed., Bustanus Salatin Bab II Fasal 13 by Nurrudin Ar-Raniri (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966).; Permicuri, lihat J. V. Mills, ed., “Eredia’s

Parameswara dimahkotai di Palembang dan memerintah dari Bukit Siguntang hingga Sungai Musi atau Batanghari dan sembilan cabangnya di Sumatra Tenggara. Parameswara menjadikan Palembang sebagai kota pelabuhan untuk memfasilitasi transit para pedagang setelah melewati Selat Malaka. Mengetahui bahwa pergolakan politik internal di Majapahit semakin parah setelah kematian Raja Hayam Wuruk pada 1389, Parameswara berusaha melepaskan Palembang dari Majapahit. 22 Parameswara adalah dinamit bagi kedaulatan Majapahit. Dia mendapatkan banyak pengikut di antara para pendukung Majapahit dan tampaknya siap untuk memberontak. Pada 1397, Raja Majapahit Wikramawardhana (bertakhta 1389–1429) mengirim pasukan untuk mengusirnya dari Palembang. 23 Parameswara melarikan diri dan pindah ke Tumasik (Singapura). Dia disambut oleh Gubernur Tumasik. 24 Saat itu, Tumasik berada di bawah Kerajaan Siam. Parameswara ingin menduduki Tumasik dan mengirim orang-orang selat atau celate (pelaut Bugis) yang setia untuk membunuh sang gubernur. Setelah menguasai Tumasik, Parameswara berupaya meningkatkan aktivitas perdagangan Tumasik. Sayangnya, aktivitas komersial di Tumasik terhenti.

Description of Malaca, Meridional India, and Cathay,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 8 (1930): 1–288.; Paramicura, lihat Tomé Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, trans. oleh Armando Cartesio (London: Hakluyt Society, 1944). 22 Vasal Majapahit di Sumatra mencakup Jambi, Palembang, Toba, Dharmasraya, Kandis, Kahuas, Minangkabau, Siak, Rekan, Kampar, Pane, Kampe, Haru, Mandailing, Tumihang, Perlak, dan Padang. Lihat

I. Ketut Riana, ed., Kakawin Desa Warnnana Uthawi Nagarakrtagama: Masa Keemasan Majapahit (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), Kanto 43.; Theodore G. H. Pigeaud, ed., Java in the 14th Century A Study in Cultural History: Nagarakertagama by Rakawi Prapanca of the Majapahit 1365 AD (The Hague: Martinus Nijhoff, 1960), Kanto 13, Stanza 1.
23 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, 231. 24 Gubernur Tumasik dipanggil Tamagi, lihat Afonso de Albuquerque, The Commentaries of the Great Afonso Dalbuquerque, Second Viceroy of India, ed. oleh Walter de Gray Birch (London: Hakluyt Society,

1875).; Xabandar atau Syahbandar, lihat Mills, “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay.”; atau Sang Aji Singapura, lihat Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires.

Parameswara dan pengikutnya yang setia bergantung pada penanaman padi, penangkapan ikan, dan penjarahan. Situasi ini menjadi rumit ketika Raja Siam membalas dendam atas kematian menantunya. Gabungan pasukan Thai dan Pattani menyerbu Tumasik. Mereka berhasil mengusir Parameswara dari sana. Parameswara melarikan diri ke Selitar dan kemudian ke Muar (Johor). Parameswara dan anak buahnya tinggal di sana selama sekitar 2 tahun sebelum menuju ke Sening Ujung (Sungai Ujung) dan melakukan perjalanan ke Bertam (Malaka). Pada akhir abad ke- 14, Parameswara dan anak buahnya mendirikan sebuah desa kecil 26 di muara Sungai Bertam, yang kemudian dikenal sebagai Malaka.

25 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, 232. 26 Ada beberapa versi tentang asal-usul Malaka. Dari sudut pandang orang Jawa, Parameswara beserta anak buahnya meninggalkan Tumasik dan menuju Muar. Mereka kemudian mendirikan sebuah desa di Byetam (Bertam). Perjalanan Parameswara dari Palembang ke Bertam dapat dipahami sebagai semangat pemberontakannya terhadap hegemoni Jawa. Dalam bahasa Jawa, hal ini disebut “Malayo”, yang berarti pelarian atau orang buangan. Dalam pelariannya, dia mendirikan sebuah desa kecil yang disebut “Malaqa”, artinya tempat persembunyian orang buangan. Kata “Malaka” atau “Melaka” yang ada saat ini mungkin berasal dari “Malaqa”, lihat Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, 234.; Kernial Singh Sandhu dan Paul Wheatley, ed., Melaka: The Transformation of a Malay Capital c.1400–1980 (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983), viii. Dari sudut pandang orang Melayu, nama “Malaka” berasal dari pohon malaka atau myrobalan (buah mirip plum) yang tumbuh di sepanjang tepian Sungai Aerlele. Parameswara menamai tempat barunya sebagai Malaka ketika dia berteduh di bawah pohon malaka, lihat Mills, “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay,” 16.; Shellabear, Sejarah Melayu, 69–70. Pohon malaka juga dikenal sebagai kemlaka di Jawa dan amlaka (rasa asam) atau amalaki di India. Dalam kitab suci Hindu Skanda Purana, amlaka atau emblic myrobalan merupakan pohon pertama yang tumbuh di dunia. Pohon ini juga dipercaya sebagai rumah bagi Dewa Brahma, Syiwa, dan Wisnu. Buah malaka, dalam tradisi India, dipercaya memiliki keberuntungan untuk membawa kesejahteraan dan kesehatan bagi para penganutnya. Selama berdirinya Malaka, Parameswara adalah seorang penganut Syiwa-Buddha sebelum memeluk Islam agar dapat bergabung dengan jaringan perdagangan Islam dan kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Syah. Dia mungkin menamainya dengan nama tanaman (pohon malaka) untuk memperkuat keyakinannya bahwa tempat baru itu akan mendatangkan kekayaan bagi rakyatnya, lihat S. Singaravelu, “Hubungan Antara Kaum India dengan Negeri Melaka-Suatu Tinjauan Berdasarkan Sumber-Sumber India dan Sumber Sumber Lain,” dalam Esei-Esei Budaya dan Sejarah di Melaka, ed. oleh Omar

Malaka terletak di muara Sungai Malaka sekarang. Dari segi infrastruktur pertahanan, Parameswara dan anak buahnya dapat melarikan diri ke pedalaman Malaka ketika musuh menyerbu melalui 27 laut. Musuh akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan Parameswara dan anak buahnya. Dari segi perdagangan, Malaka terletak di tengah Selat Malaka. Tempat ini menjadi nyaman bagi para saudagar untuk tinggal dan berdagang. Dibandingkan dengan Pasai, ombak laut di pelabuhan Malaka lebih tenang. Parameswara tampaknya memahami situasi Malaka dan mengubah desa nelayan kecil itu menjadi tempat penampungan sementara. Malaka tidak memiliki banyak komoditas untuk ditawarkan. Lautan membatasi Malaka di sebelah barat, sementara pegunungan tinggi di sebelah timur dan utara. Tanah di sepanjang perbukitan berpasir dan asin. Sawah tidak subur dan tidak menghasilkan padi. Penduduknya, termasuk penduduk awal Bertam, hanya menawarkan sagu dan ikan. Selain menjadi petani sagu dan nelayan, penduduk Malaka adalah penambang timah. Sebagai Raja Malaka, Parameswara menunjuk para pejabat untuk 28 mengendalikan penambangan timah yang terdapat di dua gunung. Dalam perdagangan Malaka awal, timah merupakan komoditas 29 utama yang akan ditukar dengan kain Koromandel dan Gangga.

Farouk Bajunid (Kuala Lumpur: Asrama Za’ba, 1989), 27–28.; Sandhu dan Wheatley, Melaka: The Transformation of a Malay Capital c.1400– 1980, viii. Ramalan ini mungkin benar ketika Malaka menjadi salah satu pelabuhan utama dalam sistem perdagangan Asia. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah, Malaka merupakan titik pertemuan bagi negeri-negeri di atas dan di bawah angin. Banyak pedagang datang dan melakukan kegiatan perdagangan di Malaka. Para pedagang Arab kemudian menyebut Malaka sebagai “Malakat” atau “Mullaqah” yang berarti “pertemuan” dan “Mullaqan” yang berarti tempat pertemuan, titik kumpul, atau pusat pengumpulan, lihat Shellabear, Sejarah Melayu, 78.; Sandhu dan Wheatley, Melaka: The Transformation of a Malay Capital c.1400–1980, ix. 27 Mohammad Yusoff Hashim, Parameswara dan Pembukaan Kerajaan Awal Malaka (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 2005), 9. 28 Muljana, Kuntala, Srivijaya, & Survarnabhumi, 326.; J. V. Mills, ed., Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean’s Shores (Bangkok: White Lotus, 1970), 123–25. 29 Mills, “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay,”

Tekstil India menarik semua pedagang dari seluruh bangsa untuk datang ke Malaka. Parameswara mengizinkan orang-orang dari Aru dan Celates (Orang Laut) untuk pergi sebagai buruh di pelabuhan Malaka. Parameswara dan putranya, Megat Iskandar Syah, secara teratur mengirim duta mereka ke Siam untuk menyediakan cukup bahan makanan. Mereka memohon bahan makanan (beras) dan meminta Raja Siam untuk memadati Malaka dengan para pedagangnya. Raja Majapahit dari Jawa juga menerima duta Malaka. Raja Malaka meminta Raja Majapahit untuk mendistribusikan barang dagangan Jawa, termasuk rempah-rempah, ke Malaka. Duta besar Malaka berpendapat bahwa menjual produk mereka di Malaka dapat mengurangi risiko berlayar dari Jawa ke Pasai. Di sisi lain, Malaka juga mengirim kedutaan ke Pasai. Mereka meminta pedagang Pasai untuk berdagang di Malaka. Sultan Pasai menyetujui usulan Malaka jika Raja Malaka memeluk Islam serta secara teratur mengirim gajah dan hadiah. Setelah penguasa kedua memeluk Islam, Malaka bergabung dengan jaringan perdagangan Islam. Beberapa pedagang Islam kaya di Pasai pindah ke Malaka. Kaisar Tiongkok juga mendengar ketenaran Malaka, sehingga mengirim armadanya ke sana. Mempertimbangkan orang Tiongkok memiliki sistem perdagangan yang menguntungkan, Raja Malaka menundukkan kerajaannya di bawah Dinasti Ming di Tiongkok. Dia meminta perlindungan Tiongkok dan memperoleh keuntungan besar dari sistem perdagangan Tiongkok. Karena itu, pada 1431, Malaka menjadi titik pertemuan bagi para pedagang multinasional. 30 Malaka juga mulai memperluas wilayahnya ke Dunia Melayu. Malaka harus mengendalikan kedua sisi Selat Malaka untuk menentukan stabilitas politik sekaligus mengamankan kota pelabuhan Malaka. Melakukan hal itu berarti juga memaksa semua produk Melayu untuk diekspor dari Malaka. Inisiatif para penguasa Malaka telah mengubah wilayah ini menjadi pelabuhan laut utama di Asia Tenggara.

34.
30 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, 338–42.

Setelah menggantikan hegemoni Pasai di Selat Malaka, Kesultanan Malaka mulai mendominasi sepanjang abad ke-15. Dengan fasilitas perdagangan yang ditawarkan kepada para pedagang, Malaka berhasil menarik lebih banyak pedagang untuk mengisi kota setelah bergabung dengan jaringan perdagangan Tiongkok dan mendapatkan koneksi komersial Islam. 31 Menurut Lombard, 32 ruang politik Malaka selama abad ke-15 digambarkan dalam Hikayat Hang Tuah. Palembang, Bentan, Lingga, dan Singapura berada di bawah Kesultanan Malaka. Aliansi itu memungkinkan Malaka mengumpulkan legitimasi politik untuk mengendalikan negara-negara Melayu. Jika negara-negara tetangga (Trengganu dan Indrapura) dikalahkan serta ditempatkan sebagai pengikut Malaka, Jawa dan Brunei dipandang sebagai mitra politik. Malaka dikenal juga memiliki jaringan global. Banyak duta dikirim ke Tiongkok, India, Siam, Makkah, Mesir, dan Dunia Usmani. Relasi Malaka dan Tiongkok mulai terjalin ketika Parameswara menyadari pentingnya posisi pedagang Tiongkok di Selat Malaka. Ketika berkuasa di Tumasik, Parameswara mengundang dan memfasilitasi pedagang Tiongkok untuk berlabuh serta berdagang di sana. Barang dagangan Tiongkok dapat menarik pedagang lain untuk menukar produk mereka. Pertumbuhan Tumasik telah mengundang Kerajaan Siam untuk menyerbunya pada 1396. Serangan gabungan Siam-Pattani telah mengusir Parameswara dan para pengikutnya dari Tumasik. Para pengikutnya, sebagian besar pelaut, memerintahkannya untuk membangun pelabuhan baru di desa nelayan kecil bernama Malaka antara 1396 dan 1400. 33 Malaka mulai dikenal ketika para pedagang Tiongkok mencari pelabuhan transit untuk menggantikan Tumasik. Parameswara

31 Liji Liang, Lembaran Sejarah Gemilang: Hubungan Empayar Melaka dan Dinasti Ming Abad Ke-15 (Bangi: UKM, 1996), 45. 32 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 230–32. 33 Abdul Jalil Halimi, Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka dari Abad ke-15 hingga Abad ke-18 (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1999), 58.

meminta pelautnya untuk memandu orang Tiongkok ke pelabuhan baru Malaka. Para pedagang itu mulai mengisi Malaka. Lokasi strategis dan fasilitas komersial Malaka menjadi insentif tambahan bagi orang Tiongkok untuk berkunjung serta tinggal di Malaka. Setelah jatuhnya Sriwijaya pada abad ke-13, banyak bajak laut Tiongkok dan kerabat mereka menghuni Palembang, di Pesisir Timur Sumatra. Banyak pedagang Tiongkok juga mengikuti rekan-rekan sebangsa mereka untuk mendirikan permukiman baru di Palembang. Mereka melarikan diri dari intervensi Ming di Tiongkok pada 1371. Kaisar Hongwu (bertakhta 1368–1398) tidak mengizinkan penduduknya untuk melakukan perdagangan pribadi ke luar negeri. Mengingat orang Tiongkok di Palembang memiliki pengaruh atas jaringan maritim yang menghubungkan Tiongkok Pesisir ke Samudra Hindia, mereka mungkin merujuk pada mitra dagang Parameswara di Tumasik dan di Malaka awal. 34 Seperti dikatakan sebelumnya, perkembangan Malaka juga didorong oleh inisiatif Parameswara untuk mengirim beberapa utusan kepada Raja Siam. Dia meminta perjanjian damai dan perdagangan yang setara, serta mengajak para pedagang Siam untuk memadati Malaka. Sebagai imbalannya, Parameswara harus tunduk kepada Siam dan membayar upeti tahunan. Parameswara bersyukur ketika armada pertama Tiongkok, di bawah Ying Qing, 35 tiba di Malaka pada 28 Oktober 1403. 36 Perwakilan Tiongkok

34 Tansen Sen, “The Impact of Zheng He’s Expeditions on Indian Ocean Interactions,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 79, no. 3 (2016): 621. Lihat juga Eva Febrian, Yunani Hasan, dan Farida Ratu Wargadalem, “Perkembangan Permukiman Masyarakat Tionghoa di Palembang Pasca Kesultanan Palembang (1852-

1942),” Jurnal Criksetra 4, no. 1 (2015): 19.
35 Perluasan wilayah kekuasaan Kaisar Tiongkok Yong-le (bertakhta 1402–1424) ke Asia Tenggara bertujuan untuk melegitimasi supremasinya. Dia menggunakan armada lautnya yang besar dan kuat untuk mengesankan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Dia mengirim utusannya untuk menekan mereka agar tunduk pada sistem upeti Tiongkok. Dinasti Ming menawarkan perlindungan dan sebagai balasannya, negara-negara protektorat harus secara teratur mengirimkan upeti. Wade, “An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900-1300 CE,” 45. 36 Biasanya, jung-jung Tiongkok dari pesisir Tiongkok Selatan

meyakinkannya bahwa Dinasti Ming memiliki kekuatan yang dominan dan angkatan laut yang kuat di Asia. Parameswara terkesan dan memutuskan untuk tunduk kepada Kaisar Tiongkok. Karena menolak untuk membayar upeti kepada Raja Siam, dia bergantung pada perlindungan Tiongkok untuk menjaga stabilitas politik di Selat Malaka dan keamanan kota. 37 Setelah tinggal dan meninjau Malaka, pada 1403 armada Tiongkok melanjutkan pelayaran ke Samudra Hindia. Dalam perjalanan kembali ke Tiongkok, mereka singgah lagi di Malaka pada 3 Oktober 1405. Parameswara meminta anak buahnya untuk ikut dengan perwakilan Dinasti Ming ke Tiongkok. Utusan Malaka diperintahkan untuk mempersembahkan produk-produk lokal³⁸ kepada Istana Ming di Peking. Setelah mengikuti ritual upeti Tiongkok, utusan Malaka menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada sang kaisar. Malaka ingin berada di bawah protektorat Tiongkok. Kaisar Ming menerima dan memberikan beberapa hadiah kepada para utusan tersebut. Dia juga mengangkat dan mengakui Parameswara sebagai raja di Malaka. Kaisar memerintahkan Yin Qing untuk membawa utusan itu kembali ke Malaka dengan beberapa hadiah dan sebuah prasasti yang akan didirikan di pegunungan barat Malaka. Pada 1407, utusan Malaka di kapal-kapal Tiongkok yang dipimpin oleh Ying Qing berlayar ke Malaka. Parameswara menyadari tugasnya. Dia mengirimkan utusan dan upeti tahunan ketika Ying Qing kembali ke Tiongkok.

diberangkatkan ke Kepulauan Melayu selama musim hujan utara pada Januari atau Februari. Kapal-kapal Tiongkok kembali ke rumah ketika angin bertiup dari selatan pada Juni, Juli, atau Agustus. John Kim Chin, “The Portuguese on the Zhejiang and Fujian Coast Prior to 1550 As Seen from Contemporary Chinese Private Records,” dalam Macau During the Ming Dynasty, ed. oleh Luis Filipe Barreto (Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau, 2009), 56. 37 Halimi, Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka dari Abad ke-15 hingga Abad ke-18, 58–59. 38 Produk lokal yang diimpor meliputi lada, berbagai jenis kayu berharga, permata dan batu mulia, serta ornamen berwarna-warni yang terbuat dari bulu burung eksotis dari Maluku. Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 75.

Utusan Malaka tiba di ibu kota Tiongkok pada 2 Oktober 1407. Utusan lainnya juga tiba di kota yang sama pada 20 November 1407. Utusan Malaka mengeluh bahwa Siam telah mengirim sejumlah pasukan untuk mengganggu perdamaian di Selat Malaka. 39

Gambar 1.1 Salinan peta Tiongkok abad ke-17 yang menunjukkan armada Zheng He dan rutenya, serta depot pemerintah Tiongkok di utara Sungai Malaka. Sumber: Wade (2005:48); Sen (2016:614)

39 Ming Shi-lu 10:711–712 (3 Oktober 1405), 11:987 (2 Oktober 1407), dan 11:1.008–1.009 (20 November 1407), dalam Geoff Wade, “Southeast Asia in the Ming Shi-lu: An Open Access Resource,” 2005,

n.a.; W. P. Groeneveldt, Historical Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Sources (Batavia: W. Bruining,
1876), 129.; Liang, Lembaran Sejarah Gemilang: Hubungan Empayar Melaka dan Dinasti Ming Abad Ke-15, 45.; Sen, “The Impact of Zheng He’s Expeditions on Indian Ocean Interactions,” 615.

Untuk menjaga perdamaian di Asia Tenggara dan menunjukkan kapal angkatan lautnya yang kuat, Kaisar Ming memerintahkan Laksamana Zheng He (di Indonesia dikenal dengan nama Cheng Ho) untuk berkunjung dan membawa beberapa sutra sebagai hadiah bagi raja-raja Asia Tenggara dan Samudra Hindia pada 11 Juli 1405. 41 Ketika Zheng He datang ke Palembang, dia berhasil memaksa para bajak laut Tiongkok, yang dipimpin oleh Chen Zu-yi, untuk menyerah. Namun, Zu-yi diam-diam punya rencana untuk menyerang pasukan kerajaan. Zheng He dan pasukannya menyerang balik para komplotan itu. Zu-yi menghadapi kekalahan besar. Dia dipenjara dan dikirim untuk digantung ketika tiba di Tiongkok. Zheng He dan kapal-kapalnya berlabuh di pesisir Tiongkok pada 2 Oktober 1407. 42 Tahun berikutnya, Kaisar Ming mengirim Laksamana Zheng He dan armadanya pada 17 Oktober. 43 Kaisar memerintahkan Laksamana Zheng He untuk mempromosikan status politik kepada Malaka: dari kota pelabuhan menjadi sebuah negara. Kaisar juga menunjuk Malaka (dan Pasai di ujung utara Sumatra) sebagai pangkalan maritim Ming di Asia Tenggara. Pos dagang Ming didirikan di utara Sungai Malaka. 44 Pos persinggahan sangat penting bagi Ming untuk mempertahankan sistem upeti⁴⁵ dan berlayar melalui

40 Ekspedisi pertama Zheng He benar-benar mengesankan berbagai negara, kelompok pedagang, dan bajak laut di Laut Tiongkok Selatan serta Teluk Benggala. Dia memimpin 26.000 tentara dan ribuan kapal yang dilengkapi dengan senjata paling canggih (meriam dan senjata api berbahan dasar mesiu lainnya) saat itu. Sen, “The Impact of Zheng He’s Expeditions on Indian Ocean Interactions,” 612. 41 Ming Shi-lu 10:685 (11 Juli 1405) 42 Ming Shi-lu 11:987 (2 Oktober 1407) 43 Ming Shi-lu 11:1.114 (17 Oktober 1408) 44 Mills, Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean’s Shores,

108.; Geoff Wade, “The Zheng He Voyages: A Reassessment,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 78, no. 1 (2005): 48.; Sen, “The Impact of Zheng He’s Expeditions on Indian Ocean Interactions,” 614.
45 Sistem upeti merupakan salah satu pilar diplomasi tradisional Tiongkok dan sistem perdagangan luar negeri. Sistem ini didirikan pada akhir abad ke-14, diperluas pada awal abad ke-15, dan runtuh pada pertengahan abad ke-16, lihat Goro Nakajima, “The Structure

Samudra Hindia ke Afrika. Bagi Malaka, pos dan pengiriman Ming telah menarik pedagang lain untuk melakukan perdagangan di Malaka. 47 Ketika Zheng He dan armadanya menyelesaikan misi mereka ke Samudra Hindia dan kembali ke Tiongkok, Parameswara mengirim utusannya dan upeti produk lokal bersama dengan sang laksamana. Utusan Malaka tiba pada 16 Februari 1409. Mereka disambut dan karenanya memperoleh uang kertas Ming serta sutra halus bermotif. 48 Armada Zheng He telah menghidupkan kembali perdagangan jarak jauh Tiongkok. Dia memimpin armadanya untuk menjalankan bisnis di setiap pelabuhan persinggahan. Orang Tiongkok mengekspor barang-barang mereka dan membeli produk-produk tropis, seperti lada dan kayu secang. 49 Ekspedisi Zheng He juga memperluas sistem pertukaran komersial baru di beberapa

and Transformation of the Ming Tribute Trade System,” dalam Global History and New Polycentric Approaches, ed. oleh Maria Paula Garcia dan Luís De Sousa (Singapura: Palgrave Macmillan,

2018), 137–39. Gagasan sistem upeti Tiongkok mungkin berasal dari tatanan sosial Konfusianisme yang non-egaliter. Tatanan sosial Konfusianisme melambangkan Tiongkok sebagai pusat budaya, sedangkan kaum barbar mengelilingi Tiongkok. Karena itu, suku-suku luar harus menghargai keunggulan peradaban Tiongkok. Ketika penguasa negara pembayar upeti baru naik takhta, ia harus mengirim utusan untuk mendapatkan mandat Kekaisaran Tiongkok. Setelah mendapatkan mandat, ia mengirim utusannya beserta upeti berupa produk-produk eksotis untuk mendapatkan pengakuan Tiongkok. Semua pembayar upeti Tiongkok harus mengikuti ritual-ritual utama ini sebelum terlibat dalam bisnis yang mereka inginkan, seperti perdagangan atau perlindungan militer. Karena itu, mereka tidak hanya menikmati jaringan perdagangan Tiongkok, tetapi juga memperoleh perlindungannya, lihat John K. Fairbank, “Tributary Trade and China’s Relations with the West,” The Far Eastern Quarterly 1, no. 2 (1942): 132–36.
46 Malaka berfungsi sebagai pelabuhan persinggahan bagi bangsa Tiongkok untuk menyimpan air, makanan, dan komoditas perdagangan sebelum mereka berlayar ke Barat. Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 74. 47 Wade, “The Zheng He Voyages: A Reassessment,” 47. 48 Ming Shi-lu 11:1.163 (16 Februari 1409) dalam Wade, “Southeast Asia in the Ming Shi-lu: An Open Access Resource.”. 49 Nakajima, “The Structure and Transformation of the Ming Tribute Trade System,” 144.

pelabuhan Samudra Hindia, termasuk Malaka. Para pejabat Ming menegosiasikan harga barang-barang Tiongkok dan menukarnya dengan produk-produk lokal Malaka. Selain melaksanakan misi diplomatik dan menunjukkan kekuatan militer, bangsa Tiongkok membawa banyak komoditas perdagangan. Komoditas tersebut adalah kamper, mutiara, sejumlah kecil emas dan perak, sejumlah besar sutra mentah dan tenun, kain mahal seperti damas, satin, dan brokat, serta bahan katun. Bangsa Tiongkok membeli atau menukar barang dagangan mereka dengan lada, beberapa rempah dan obat-obatan lainnya, gading, kemenyan, 50 timah, kayu berharga seperti kayu cendana, dan bahan wol. Mereka juga menjual kembali beberapa produk lokal ke berbagai lokasi di Samudra Hindia dan membawa sisanya ke Tiongkok. Beberapa pedagang Malaka dan Asia Tenggara lainnya bergabung serta bepergian dengan Zheng He ke Ming. Di Ming, mereka mempersembahkan kepada istana. Mereka juga menjual atau menukar kargo pribadi mereka di pasar lokal setelah membayar komisi 6 persen. Pedagang Asia Tenggara harus menjual produk mereka kepada pedagang Tiongkok yang berlisensi. Larangan maritim Ming terhadap penduduknya untuk melakukan perdagangan sendiri mendorong para pedagang Tiongkok yang berbasis di Asia Tenggara menyelundupkan barang-barang asing 51 ke wilayah pesisir Tiongkok guna melewati pengawasan kerajaan. Dari 1411 sampai 1509, Malaka telah mengirimkan tiga puluh misi upeti ke Tiongkok. Para sultan Malaka pergi ke Tiongkok ketika suksesi politik terjadi. Saat kapal-kapal India dan Tiongkok berlayar ke Tiongkok melalui Malaka, mereka biasanya mengirimkan utusan bersama utusan dan pedagang Asia lainnya. Utusan Melayu membawa serta menawarkan produk-produk lokal ke Tiongkok, termasuk tugu peringatan berlapis emas, gajah, kuda, kasuari, beo

putih, koin emas, dan macan tutul. Sebagai imbalannya, Kaisar Tiongkok menghadiahi para utusan dengan sabuk emas dan giok, lambang upacara, dua kuda berpelana, emas, perak, uang kertas, tembaga, sutra halus dan kain kasa sutra, sutra tipis, sutra halus bermotif emas campuran, dan dua gaun lengan panjang selutut yang dijahit dengan benang emas. 52 Sultan Muhammad Syah (bertakhta 1424–1444) menghadapi masa sulit ketika orang Tionghoa berhenti mengirim armada mereka ke Malaka dan negara-negara di Samudra Hindia. 53

52 Ming Shi-lu 12:1.487 (4 Agustus 1411), 12:1.490–91 (14 Agustus

1411), 12:1.495 (20 Agustus 1411), 12:1.503 (18 September
1411), 12:1.506–07 (2 Oktober 1411), 12:1.508 (5 Oktober 1411), 12:1.597 (12 Juli 1412), 12:1.601 (27 Juli 1412), 12:1.604 (31 Juli
1412), 12:1.625 (20 Oktober 1412), 12:1.639 (18 Desember 1412), 13:1.700–01 (20 September 1413), 13:1.790–91 (5 Oktober 1414), 13:1.870–71 (11 Oktober 1415), 13:1.882 (20 November 1415), 13:1.963 (19 November 1416), 13:1.963–64 (26 November 1416), 13:1.969–71 (28 Desember 1416), 13:1.859 (12 Agustus 1415), 13:1.969–71 (28 Desember 1416), 14:2.098 (3 September 1418), 14:2.102 (22 September 1418), 14:2.155 (23 September 1419), 14:2.155–56 (29 September 1419), 14:2.161–62 (30 Oktober 1419), 14:2.226 (19 Oktober 1420), 14:2.255 (26 Februari 1421), 14:2.269 (20 Mei 1421), 14:2.403 (24 Oktober 1423), 14:2.440 (20 April 1424), 14:2.446 (30 April 1424), 17:459 (18 Juni 1426), 17:478 (13 Juli
1426), 19:1.576–77 (29 Juni 1430), 20:1.762–63 (20 Maret 1431), 21:2.377–78 (28 November 1433), 21:2.468 (26 Mei 1434), 21:2.475 (4 Juni 1434), 21:2.481 (20 Juni 1434), 22:71 (11 April 1435), 22:81 (28 April 1435), 24:1.018 (23 April 1439), 24:1.024 (1 Mei 1439), 27:2.463 (23 Desember 1444), 28:2.523 (28 Maret 1445), 28:2.535 (20 April 1445), 28:2.547–48 (5 Mei 1445), 35:5.467 (30 Mei 1455), 35:5.523 (4 September 1455), 37:6425 (7 Juli 1459), 37:6451–52, (13 September 1459), 37:6729–30 (27 April 1461), 41:969–70 (30 Oktober 1467), 42:1.207 (2 November 1468), 42:1.315 (25 April
1469), 42:1.335 (6 Juni 1469), 43:1.850 (28 November 1471), 45:2.553–54 (21 Jan 1475), 45:2.624–25 (9 Juni 1475), 48:3.767 (23 Agustus 1481), 48:3.769 (27 Agustus 1481), 48:3.785–86 (23 September 1481), 48:3.793–94 (14 Oktober 1481), 48:3.807–08 (6 November 1481), 49:4.553–54 (7 Oktober 1485), 50:4.872 (16 April
1487), 63:1.026 (29 Desember 1508), 63:1.028 (2 Jan 1509). Mills, Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean’s Shores, 113–14.
53 Setelah pelayaran terakhir, Tiongkok melarang perdagangan luar negeri. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi pantai Tiongkok dari bajak laut Jepang. Munculnya bajak laut tersebut berkontribusi terhadap kondisi Laut Tiongkok yang tidak aman selama abad ke-14 dan ke-15. Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 74.

Armada terakhir berlayar ke Malaka pada 1431 ketika Laksamana Zheng He mengambil perintah kekaisaran serta menganugerahi semua raja negara pembayar upeti dengan sutra dan kain katun. 54 Kaisar Tiongkok lebih pasif serta menerima sedikit upeti dari Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Meskipun Istana Ming membatasi frekuensi upeti menjadi 3 tahun sekali, Champa, Siam, Malaka, dan Jawa terus mengirimkan upeti. Para pedagang Tiongkok swasta menjalankan perdagangan dan penyelundupan untuk memasok produk-produk Asia Tenggara ke Istana Ming. Kerajaan Ryukyu juga memanfaatkan situasi ini untuk melakukan perdagangan perantara antara Malaka dan Ming. 55 Pada 1463, utusan pertama Ryukyu tiba di Malaka. Raja Ryukyu mengirim beberapa utusan menaiki Kushira naru untuk berlayar ke Malaka. Mereka membawa surat kerajaan dan beberapa hadiah untuk Sultan Mansur Syah (bertakhta 1456–1477). Hadiah-hadiah itu adalah 5 gulungan satin yang diwarnai, 5 pedang, 20 vas biru besar, 2.000 mangkuk biru, 20 gulungan satin biru, 30 kipas, dan 40 vas biru kecil. Selain menjual produk mereka serta membeli barang-barang impor Malaka, mereka diinstruksikan untuk menjalin persahabatan dan kesejahteraan bersama. 56 Utusan Ryukyu disambut oleh Malaka. Pejabat setempat juga memfasilitasi mereka untuk melakukan perdagangan. Pada 1464, Raja Ryukyu mengirim kepala utusan Takushi dan penerjemahnya, Sai Kaiho, ke Malaka. Utusan Ryukyu diinstruksikan untuk menjaga rasa saling percaya dan persahabatan antara kedua negara. 57 Dari 1465 hingga 1470, Raja Ryukyu secara teratur mengirim beberapa utusan dan pedagang untuk menjaga hubungan serta perdagangan di Malaka.

54 Ming Shi-lu 19:1.576–77 (29 Juni 1430), 20:1.762–63 (20 Maret

1431).
55 Nakajima, “The Structure and Transformation of the Ming Tribute Trade System,” 145–47. 56 Atsushi Kobata dan Mitsugu Matsuda, ed., Ryukyuan Relations with Korea and South Sea Countries (Kyoto: Kobata Atsushi, 1969), 104. 57 Kobata dan Matsuda, Ryukyuan Relations with Korea and South Sea Countries, 104–5.

Mereka membawa beberapa hadiah untuk diberikan kepada Istana Malaka. Setelah memberikan hadiah kepada pejabat Malaka, mereka dapat menjual dan menukar produk mereka dengan barang dagangan eksotis di Malaka. 58 Pada 1470-an, Sultan Mansur Syah menghentikan misinya untuk berdagang ke Ryukyu. Dia tampaknya lebih mengutamakan keseimbangan politik di Selat Malaka. Dia mengirim sejumlah pasukan untuk menyerang musuh yang terdiri dari Kampar, Siak, dan Pasai. 59 Ketidakpastian keamanan di Selat Malaka telah mengurangi kunjungan Ryukyu. Namun, Raja Ryukyu memaksa utusannya untuk mengunjungi Malaka pada 1472 dan 1473. Para utusan Ryukyu diperintahkan untuk mencari produk lokal yang langka di Malaka. Produk-produk tersebut ditujukan sebagai upeti kepada Istana Ming. 60 Setelah Sultan Mansur Syah meninggal, putra mahkotanya naik takhta dan memperoleh gelar Sultan Alauddin Syah (bertakhta 1477–1488). Dia berusaha menghidupkan kembali perdagangan Malaka-Ryukyu dengan mengirimkan utusannya pada 1480 dan 1481. Selama misi-misi ini, utusan Malaka, yang dipimpin oleh Laksamana Hang Tuah, 61 mempersembahkan upeti tekstil India dan sutra Tiongkok kepada Istana Ryukyu. Pada saat itu, Ryukyu sedang berperang dengan orang-orang Annam. 62 Meskipun

58 Kobata dan Matsuda, Ryukyuan Relations with Korea and South Sea Countries, 106–10. 59 Haji Buyong Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 1974), 34–35. 60 Kobata dan Matsuda, Ryukyuan Relations with Korea and South Sea Countries, 114–16.; Ming Shi-lu 44: 2.225 (3 Mei 1473) 61 Dalam budaya Melayu, tidak sopan menyebut nama pejabat. Karena itu, pengarang Hikayat Hang Tuah memberi nama laksamana itu dengan sebutan Laksamana Hang Tuah. Ia lebih suka menggunakan julukan “Hang Tuah” untuk menggambarkan kepemimpinan laksamana Malaka yang baik. Ia juga menciptakan sebutan “Laksamana Khoja Hasan” untuk menggambarkan sifat pemarah laksamana itu. Lihat Ahmat Adam, Tawarikh Melayu dan Melaka: Esei-Esei Pilihan (2021), 202–3. 62 Ryukyu dan seorang kepala suku setempat di Champa (Pesisir Selatan Vietnam) telah melancarkan serangan militer terhadap Kerajaan Annam di Vietnam. Lihat Gregory Smits, Maritime Ryukyu 1050-1650 (Honolulu: Hawaii University Press, 2019), 67–68.

demikian, Raja Ryukyu memberikan hadiah kepada Sultan Malaka melalui laksamana Malaka. Selain mempertahankan jaringan Ryukyu, Malaka bergabung dengan jaringan Islam dan mengubah sistemnya menjadi kesultanan. 64 Malaka berhasil merundingkan perjanjian damai dan perdagangan tak bersyarat dengan Kesultanan Pasai. Para utusan Malaka juga meyakinkan para pejabat Pasai untuk membiarkan komunitas pedagang Islam di Pasai, yang dipimpin oleh para pedagang Gujarat, menempati Malaka. Memperoleh kepercayaan Gujarat memberi Malaka kesempatan untuk memasuki jaringan Islam global. Karena para pedagang Gujarat selalu datang berkelompok, banyak muslim dari berbagai negara Islam bergabung dengan para pedagang Gujarat untuk berdagang di Malaka. 65 Setiap tahun, pelabuhan Gujarat⁶⁶ menyambut berbagai pedagang dari Kairo, Istanbul, Makkah, Jeddah, Aden, dan Hormuz. Para pedagang Mesir membawa produk-produk Eropa dan Arab yang terdiri dari emas, perak, tembaga, kain camlet, kain merah tua, kain wol berwarna, manik-manik kaca, serta senjata. Para pedagang dari Aden membawa madder, kismis, opium, air mawar, emas, perak, dan kuda, sedangkan para pedagang Arab membawa beras, gandum, sabun, nila, mentega, minyak, akik, tembikar kasar,

63 Kobata dan Matsuda, Ryukyuan Relations with Korea and South Sea Countries, 119–21. 64 Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 74. 65 Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 268.; Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, volume I, 43-44.; Halimi, Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka dari Abad ke-15 hingga Abad ke-18, 59. 66 Kesultanan Cambay merupakan rumah bagi para pedagang Gujarat. Selain memiliki banyak penduduk dan pasukan militer, kerajaan ini punya gandum, jelai, millet, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang melimpah; banyak kuda, gajah, burung buruan, dan hewan lain di dalam kandang. Kesultanan ini memiliki beberapa pelabuhan yang meliputi Cambay, Surat, Diu, Randir, Daman, Mahim, Patan, Gogha, Manar, Telaja, Gandhar, Dahanu, Agashi, dan Bassein. Lihat Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, volume I, 33-38.; Mohammad Yusoff Hashim, Kesultanan Melayu Melaka (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 2016), 247.

serta semua jenis kain dan produk Malaka. Para pedagang Persia juga mendiami Cambay. Mereka membawa kuda, perak, emas, aluminium, tembaga, dan mutiara. 67 Para pedagang itu melanjutkan perjalanan mereka lebih jauh ke timur, tetapi tidak dapat mencapai Malaka dalam satu angin monsun. Karena itu, mereka bergabung dengan penduduk setempat dan membentuk kelompok untuk perjalanan ke Malaka. Sekitar 5.000 pedagang dan pelaut Gujarat beserta kelompok mereka berlayar dengan empat atau lima kapal ke Malaka pada Maret, setiap tahun, pada awal abad ke-16. Setelah membayar 6 persen dari iuran komersial dan memberikan hadiah kepada pejabat Malaka, mereka dapat melakukan perdagangan di Malaka. Orang Gujarat dan kelompok mereka menjual serta menukar produk mereka dengan barang dagangan Tiongkok dan rempah-rempah Nusantara. 68 Selain pendirian perdagangan Malaka-Cambay, Malaka memperluas jaringannya ke Usmani⁶⁹ dan Dunia Arab. Berbagai orang Arab dari Jeddah dan Makkah, termasuk pedagang serta pengkhotbah Islam, mengunjungi Malaka. 70 Selama masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah (1424–1444), penyiar Islam dari Jeddah, Sayyid Abdul Azis, datang dengan kapal Gujarat ke Malaka. Dia tidak hanya melakukan perdagangan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam

67 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, volume I, 43-44. 68 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, volume I, 269-270.; Hashim, Kesultanan Melayu Melaka, 247–49.; Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 61–62. 69 Setelah penaklukan Konstantinopel, banyak pedagang India pergi untuk berdagang. Para pedagang Gujarat itu tampaknya menghubungkan Malaka dengan Dunia Usmani. Malaka juga mulai menjalin persahabatan politik dengan Kekaisaran Usmani. Pada 1471, Sultan Mansur Syah dan Sultan Ottoman Muhammad Al-Fatih (bertakhta 1444–1446, 1451–1481) setuju untuk menandatangani perjanjian damai serta perdagangan yang bersahabat. Kedua sultan itu juga mengatur pernikahan politik antara putri Al-Fatih dan putra Mansur Syah, Alauddin Syah. Lihat Hasanuddin Yusof, Menjejak Hubungan Daulah Uthmaniyah & Kesultanan Melaka (Negeri Sembilan: Penerbit Alami, 2019), 122–24. 70 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, volume II, 240.; Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 63.

di Malaka. Penyiar lain dari Jeddah, Maulana Abu Bakar, juga mengunjungi Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah (1456–1477). Pada 1487, seorang pengkhotbah Islam bernama Ali serta para pedagang Makkah singgah di Malaka sebelum berlayar ke Yunnan untuk menawarkan upeti produk-produk Arab dan Malaka ke Istana Tiongkok. 73 Selama abad ke-15, perdagangan rempah-rempah dari Samudra Hindia ke Mediterania didominasi oleh pedagang muslim. Mereka membangun hubungan Islam melalui perdagangan yang sudah ada sejak lama. Pedagang Jawa membawa rempah-rempah ini dari Indonesia Timur ke Malaka dan menukarnya dengan kain India. Orang Gujarat, bersama pedagang muslim lainnya, berlayar lagi ke Cambay serta menjual kembali rempah-rempah tersebut kepada pedagang Persia, Mesir, dan Turki. 74 Pedagang Italia, termasuk pedagang Genoa, Firenze, dan Venesia, kemudian mengatur perdagangan antara pedagang Timur Tengah dan Eropa. Mereka, terutama orang Genoa, memasok pasar-pasar di Eropa Utara melalui pelabuhan Portugis. 75 Namun, hubungan komersial ini terputus ketika Mamluk Mesir melarang pedagang mereka untuk berdagang dengan orang Eropa. 76 Portugis menyadari bahwa mereka tidak

71 Shellabear, Sejarah Melayu, 72. 72 Maulana Abu Bakar tinggal di Malaka dan membawa kitab mistik Durrul Manzum (Kalung Mutiara), yang ditulis oleh Syekh Abu Ishaq. Kehadiran Maulana Abu Bakar dan Durrul Manzum memicu reaksi keras dari pemuka agama tertinggi, Kadi Maulana Yusuf. Sultan Mansur Syah memerintahkan para ahli hukum kesultanan untuk menengahi orang-orang saleh tersebut. Maulana Abu Bakar muncul sebagai pemenang dan Kadi Yusuf mengakui keaslian Bakar dan nilai otoritasnya. Lihat Jorge Santos Alves, “Malacca: A Centre for Islamic Debate and the New Mecca 1480-1511,” dalam Port Cities and Intercultural Relations 15th-18th Centuries, ed. oleh Luis Filipe Barreto dan Wu Zhilliang (Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau, 2012), 73–74. 73 Ming Shi-lu 50:4.877 (20 April 1487). 74 Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 63. 75 Bailey W. Diffie dan George D. Winius, Foundations of the Portuguese Empire, 1415-1580 (Minneapolis: University of Minnesota Press,

1977), 26.
76 Shihan de Silva Jayasuriya, The Portuguese in the East: A Cultural

dapat bersaing dengan jaringan perdagangan Islam sepanjang abad ke-15. Mereka berupaya menemukan cara lain, tidak melalui Laut Merah, untuk mencapai Timur. 77 Portugis dengan cepat merebut Ceuta pada 1415. Menguasai Ceuta bukan hanya dapat melindungi Semenanjung Iberia dari invasi Afrika. Kepemilikan atas Ceuta ini juga dapat mengakomodasi kepentingan komersial Portugis ke Mediterania. Selain itu, Ceuta dapat menjadi benteng pertama bagi penetrasi Kastilia ke Maroko, yang mengancam dominasi perdagangan emas Portugis di Sahara. 78

B. TEKNOLOGI PELAYARAN PORTUGIS

Pada akhir Abad Pertengahan hingga zaman modern awal, Portugal dan Spanyol merupakan dua negara Eropa yang memiliki teknologi perkapalan serta pelayaran (sistem navigasi) yang paling maju. Perkembangan teknologi perkapalan itu sangat penting untuk menopang pelayaran jarak jauh bagi Portugis maupun Spanyol. 79 Keberadaan berbagai kapal, setidaknya terdapat

History of a Maritime Trading Empire (London and New York: Tauris,

2008), 1.
77 Selain penjelajahan maritim oleh Bartolomeu Dias, Pêro da Covilhã dan Affonso de Paiva juga dikirim melalui darat ke India. Covilhã memasuki Abissinia dan mengunjungi Pantai Malabar, Teluk Persia, Laut Merah, Pantai Timur Afrika, dan Sofala sebelum kembali pada

1492. Lihat Charles Ralph Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey (California: University of California Press, 1961), 12. Dalam perjalanannya ke Portugal, dia mendengar tentang kematian rekannya dan menerima perintah dari João II (Raja Portugal 1481–1495) untuk menyelesaikan misi yang terakhir ketika dia berada di Kairo. Setelah mengirimkan laporan terperinci tentang perjalanannya dan organisasi perdagangan rempah-rempah kepada raja, Covilhä dengan patuh berbalik ke selatan untuk mencoba peruntungannya di Abissinia. Dia menjelajahi daerah dataran tinggi Ethiopia dan menemukan “Prester John”, tetapi raja Kristen Koptik Ethiopia menolak untuk membiarkannya meninggalkan kerajaan itu.
      78 Diffie dan Winius, Foundations of the Portuguese Empire, 1415-1580,

53.
79 Amélia Polónia dan L. Oliveira, “Shipbuilding in Portuguese Overseas Settlements, 1500–1700,” The International Journal of Maritime History 31, no. 3 (2019): 539.; Richard W. Unger, Ships, Shipping, Technological Change and Global Economic Growth, 1400-1800, ed. oleh Giancarlo Nigro (Florence: Firenze University Presss, 2023),

379.

tiga kapal seperti karavel (caravela), kerakah (carraca), dan galai atau gali (galé), memungkinkan bangsa Iberia, terutama Portugis, menjelajahi wilayah-wilayah baru, termasuk Pesisir Barat Afrika serta Kepulauan Azores, sebelum mencapai India dan Asia Tenggara. Namun, penggunaan instrumen navigasi, seperti astrolab dan kompas, tidak boleh dilupakan. Berbagai instrumen itu memungkinkan navigasi yang lebih akurat, yang sangat penting untuk pelayaran di lautan lepas. Dalam konteks ini, kontribusi perkembangan pemetaan juga sangat nyata, di mana bangsa Portugis mengandalkan teknik kartografi untuk memetakan rute-rute baru yang mereka temukan. 83 Karavel berasal dari kapal ikan

80 Karavel merupakan kapal layar kecil yang banyak digunakan Portugis untuk melintasi Pesisir Barat Afrika dan Samudra Atlantik pada abad ke-15–16. Sejak sekitar 1443, para pelaut Portugis memfasilitasi kemajuan mereka dengan mengambil alih prototipe karavel bertiang empat dari para pelaut Arab atau Mediterania. Layar lateen (segitiga) yang digunakan membuatnya mampu berlayar dengan cepat baik mengikuti ataupun melawan arah angin. Mereka mengembangkan karavel sebagai jenis kapal yang paling praktis untuk pelayaran di Samudra Atlantik Selatan. Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey, 9–10. 81 Kapal terbesar Portugis berjenis kerakah yang dibangun di Lisbon dengan berat antara 1.500 dan 2.000 tonneau. Namun, kerakah yang dibuat di Timur biasanya lebih ringan, antara 1.000 dan 1.200 tonneau. Kapal yang dibuat di Timur hanya sedikit menggunakan besi. Abd. Rahman Hamid, Sejarah Maritim Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), 108. 82 Galai atau gali memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan kerakah, yakni sekitar 700–800 tonneau (barel). Karena galai lebih ringan, kapal jenis ini memungkinkan untuk bergerak lebih cepat dan lincah, sehingga sering digunakan sebagai kapal perang. Hamid, Sejarah Maritim Indonesia, 108. 83 Para cendekiawan Portugis berhasil memadukan berbagai temuan ilmu pengetahuan Yunani, sebagaimana disampaikan oleh para astronom dan matematikawan Arab dan Yahudi, untuk membentuk fondasi ilmu pengetahuan bahari modern. Pada akhir abad ke-15, para navigator Portugis terbaik dapat menghitung posisi mereka di laut dengan cukup akurat melalui kombinasi garis lintang yang diamati dan perhitungan mati (dead reckoning). Mereka memperkirakan panjang geografis satu derajat sekitar 106.560 meter, dengan kesalahan sedikit di atas 4 persen, dan mereka memiliki petunjuk pelayaran praktis yang sangat baik untuk pantai Afrika Barat. Instrumen bahari utama mereka adalah kompas (mungkin berasal dari Tiongkok melalui pelaut Arab dan Mediterania), astrolab dan kuadran dalam bentuk yang paling sederhana, serta peta bahari jenis portolan yang digambar pada skala jarak yang konsisten tetapi tidak

Portugis yang dibuat sejak abad ke-13, mencontoh kapal qarib dari Spanyol-Islam. Layar segitiga asal Timur Tengah juga diadopsi dari kapal Islam pada abad ke-15. Karavel mulai dikembangkan pada 1451 atas sponsor Dom Henrique “Sang Navigator” (1394–1460) dan langsung diapresiasi oleh para penjelajah Portugis. Pada awalnya, karavel memiliki dua hingga tiga tiang layar dengan layar lateen (segitiga). Sementara, desain selanjutnya mengakomodasi empat tiang. Karavel awal, disebut sebagai caravel tilhada, memiliki panjang sekitar 12–18 meter dan kapasitas 50–60 ton. Desain ini memungkinkan karavel bergerak cepat dan mudah dikendalikan, tetapi kapasitasnya menjadi terbatas. Pada akhir abad ke-15, modifikasi dilakukan dengan menggunakan layar depan, layar segi empat, dan layar lateen—versi ini disebutsebagai caravela redonda. 84 Kapal inilah yang digunakan Christopher Columbus (1451–1506) untuk berlayar ke Amerika. Santa Maria yang digunakan Columbus berkapasitas sekitar 100 ton. Pinta dan Nina lebih kecil, dengan kapasitas 15–20 ton. Portugis mulai menggunakan karavel untuk pertempuran pada akhir abad ke-15 menuju abad ke-16. Kemudian, mereka menggunakan caravela redonda atau karavel dengan layar segi empat, disebut juga “caravela de armada”, sebagai pengawalan ke Brasil dan India. Kapal ini menggunakan satu layar segi empat dan tiga lateen. Lambungnya sendiri mirip milik galai. 85 Portugis semakin jauh menjelajah dan berniaga ke selatan menyusuri tepi Samudra Atlantik di sepanjang pesisir Afrika selama abad ke-15. Mereka mulai memerlukan kapal yang lebih besar dan

pada proyeksi yang konsisten. Namun, banyak juru mudi laut dalam mereka terus mengandalkan pengetahuan tentang tanda-tanda alam, seperti warna dan pergerakan laut, jenis ikan dan burung laut yang diamati di lintang yang berbeda, serta jenis rumput laut yang mereka temui (Boxer, 2007). 84 R. Morton Nance, “Caravels,” The Mariner’s Mirror 3, no. 9 (1913): 265–71.; J. W. van Nouhuys, “The Model of A Spanish Caravel of the Beginning of the Fifteenth Century,” The Mariner’s Mirror 17, no. 4 (1931): 327–46.; George Robert Schwarz, The History and Development of Caravels (Texas: Texas A&M University, 2008), 50–

53.
85 Schwarz, The History and Development of Caravels, 83–100.

lebih canggih demi kelancaran petualangan-petualangan bahari jarak jauh. Mereka mengembangkan sendiri rancangan kapal-kapal kerakah pelintas samudra dari perpaduan serta modifikasi aspek-aspek berbagai jenis kapal di Samudra Atlantik dan Laut Tengah yang mereka ketahui. Semua kapal tersebut dimanfaatkan seluruhnya pada penghujung abad itu untuk pelayaran lintas samudra dengan tatanan perangkat layar baru dan lebih canggih, sehingga jauh lebih layak melaut dalam angin dan gelombang Samudra Atlantik yang 86 garang. Selain kapal-kapal kerakah bertonase rata-rata, dibuat pula beberapa kerakah berukuran besar pada masa pemerintahan Dom João II (bertakhta 1481–1495), tetapi baru digunakan secara luas seusai pergantian abad. Kapal-kapal kerakah Portugis lazimnya sangat besar pada zamannya (sering kali di atas 1.000 ton). Mereka menggunakan kapal besar itu untuk pelayaran Carreira da Índia 87 serta perniagaan ke Tiongkok dan Jepang. Sejak sekitar 1515, Portugal telah menjalin hubungan niaga bahari dengan Goa, mengirim tiga sampai empat kerakah bermuatan perak dari Lisbon, yang kemudian ditukarkan dengan kapas dan rempah-rempah di India. Dari kapal-kapal itu, hanya satu kerakah yang melanjutkan pelayarannya ke Tiongkok, yang kala itu diperintah oleh Dinasti Ming, untuk membeli sutra yang juga ditukarkan dengan perak. Sejak akuisisi Makau pada 1557 dan diakui secara resmi sebagai rekanan dagang oleh Tiongkok, Portugis mulai berupaya meregulasi hubungan dagang dengan Jepang. Upaya regulasi ini ditempuh melalui lelang tahunan jabatan capitão untuk pelayaran ke Jepang, yang memberikan hak-hak dagang istimewa bagi satu saja kerakah yang berlayar ke Jepang setiap tahun. Hubungan niaga dengan Jepang terus berlanjut hampir tanpa jeda, hingga pada 1638 aktivitas ini dilarang akibat kapal-kapal yang

86 Martin Malcolm Elbl, “The Portuguese Caravel and European Shipbuilding: Phases of Development and Diversity,” Revista da Universidade de Coimbra 33 (1985): 543–72. 87 A. H. Taylor, “Carrack into Galleon,” The Mariner’s Mirror 36, no. 2 (1950): 144–51.

menyelundupkan para rohaniwan ke Negeri Matahari Terbit itu. Pada pertengahan abad ke-16, muncul kapal-kapal galai perdana yang merupakan hasil pengembangan rancangan kerakah. Kapal rancangan baru ini kelak menggeser posisi kerakah, meskipun kerakah masih tetap digunakan sampai selambat-lambatnya pada permulaan abad ke-17. 88 Galai adalah sejenis kapal yang menggunakan dayung sebagai alat penggerak utama. Ciri-ciri yang membedakan galai dengan kapal-kapal lain adalah lambungnya yang panjang dan ramping, saratnya yang rendah, serta lambung timbulnya yang pendek. Hampir semua jenis galai dilengkapi layar yang dapat digunakan bilamana angin mendukung, tetapi tenaga manusia tetap menjadi daya penggerak utama. Penggunaan tenaga manusia ini memungkinkan galai berlayar menantang arah angin maupun arus laut. Berbagai jenis galai masih dimanfaatkan sampai permulaan abad ke-19, baik untuk berperang, berniaga, maupun merompak. Galai merupakan jenis kapal yang paling banyak dipakai untuk berperang dan merompak di perairan Laut Tengah sampai dasawarsa terakhir abad ke-16. Sebagai kapal perang, galai pernah dilengkapi dengan berbagai macam senjata, antara lain hulu pembobol, katapel tempur, dan meriam, tetapi mengandalkan pula jumlah awaknya yang banyak untuk menundukkan kapal-kapal musuh melalui aksi serbu kapal. Galai adalah jenis kapal pertama yang memanfaatkan meriam-meriam berat secara efektif sebagai senjata antikapal. Pemanfaatan galai sebagai landasan senjata api berat telah memicu perubahan rancangan benteng-benteng pantai dan penyempurnaan kapal-kapal layar perang. 89

88 Charles Ralph Boxer, “Carreira and Cabotagen. Some Aspects of Portuguese Trade in the Indian Ocean and the China Sea, 1500– 1650,” Renaissance and Modern Studies 30, no. 1 (1986): 45–59. 89 John F. Guilmartin Jr, Galleons and Galleys (London: Cassell, 2002).

C. ESTADO DA ÍNDIA: JARINGAN

PERDAGANGAN LUSO-ASIA

Kestabilan politik dalam negeri menjadi faktor terpenting yang memungkinkan Portugal melakukan ekspansi ke luar negeri pada sepanjang abad ke-15. 90 Portugal tidak terganggu dengan pertikaian sipil, sedangkan Prancis terusik oleh Perang Ratusan Tahun (Hundred Years’ War, 1337–1453). Jika Inggris meratapi Perang Mawar (1455–1487), Spanyol dan Italia harus menghadapi suksesi politik serta pergolakan politik lainnya. 91 Semangat Perang Salib, dominasi emas Guinea, dan pencarian Prester John juga menjadi faktor pendorong lainnya. Penguasaan atas Ceuta pada 1415, yang mungkin diilhami oleh semangat Perang Salib, telah memberikan pukulan terhadap kerajaan-kerajaan Islam. Para pangeran Portugal sangat bersemangat untuk berperang. Mereka sangat bangga jika menjadi kesatria di medan perang. Motif ekonomi mungkin juga berperan. Ceuta merupakan pusat perdagangan yang berkembang pesat dan jembatan penghubung untuk invasi ke daerah lain melalui Selat Gibraltar. Ceuta juga memiliki daerah pedalaman yang menghasilkan jagung dan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi Portugal. Di sisi lain, Portugal sendiri pada saat itu masih kekurangan bahan pangan (sereal). Ceuta juga merupakan salah satu pelabuhan terminal untuk perdagangan emas lintas-Sahara, meskipun belum diketahui sejauh mana Portugis menyadari fakta ini sebelum merebut kota itu. Namun, pendudukan terhadap Ceuta tidak diragukan lagi telah memungkinkan Portugis memperoleh beberapa informasi tentang Tanah Negro di wilayah hulu Sungai Niger dan Senegal, tempat emas berasal. Penguasaan akan emas

90 Amélia Polónia, “European seaports in the Early Modern Age,” Cahiers de la Méditerranée 80 (2010): 17–39.; Amélia Polónia, “The European Seaport System at the Beginning of the Early Modern Age,” dalam The Sea in History: The Early Modern World, ed. oleh Christian Buchet dan Gérard Le Bouëdec (Suffolk, Inggris: Boydell & Brewer,

2015), 148.
91 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey, 6.

dan perak menjadi penting sebagai bekal para pedagang Portugis untuk membeli rempah-rempah serta komoditas oriental lainnya. Dorongan untuk berperang dan pencarian emas Guinea segera diperkuat oleh pencarian Prester John. Penguasa mistis ini secara samar-samar berlokasi di India, istilah yang elastis dan berubah-ubah, yang sering kali mencakup Ethiopia dan Afrika Timur serta sedikit tentang Asia. Berlalunya waktu, semua kisah romantis para pelancong dan segenap angan-angan berpadu untuk membangun kepercayaan akhir Abad Pertengahan bahwa Prester John adalah seorang raja-pendeta Kristen yang perkasa. Wilayah kekuasaannya diyakini terletak di suatu tempat yang diduduki oleh kekuatan Islam dan terbentang dari Maroko hingga Laut Hitam. Secara geografis, kondisi itu meniadakan kontak langsung antara Kristen dan orang-orang Asia serta kerajaan Kristen Koptik di Abisinia. Sejak 1402, para biarawan serta diplomat Abisinia mencapai Eropa dan setidaknya satu dari mereka berhasil mencapai Lisbon pada 1452. Namun, orang-orang Portugis belum memiliki gambaran tentang apa atau di mana Abisinia. 93 Beragam motivasi ekspansi Portugis ke luar negeri, secara eksplisit, diakui dalam bulla kepausan (papal bull) Romanus Pontifex (8 Januari 1455), yang memuji inspirasi Perang Salib dari Dom Henrique dan keinginannya untuk mencapai penguasa Kristen yang misterius di India dengan berlayar mengelilingi Afrika. Bulla ini juga mengakui motif komersial yang melekat dalam ekspansi Portugis dengan memberikan hak monopoli perdagangan dengan penduduk wilayah yang baru ditemukan kepada Raja Portugal dan para penerusnya, disertai ketentuan berupa larangan menjual bahan perang kepada musuh agama. Akhirnya, dapat disebutkan bahwa ketika Portugis melakukan pelayaran ke Pesisir Barat Afrika, mereka menambahkan tujuan untuk memperoleh budak-budak, selain emas Guinea, serta pencarian rempah-rempah,

92 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey, 6–7. 93 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey, 7.

selain mencari Prester John. Namun, rempah-rempah baru muncul sebagai motif utama setelah kematian Dom Henrique pada 1460, 94 saat perdagangan budak Afrika Barat menggurita. Dari Ceuta, mereka mulai mendirikan pos dagang dan benteng di sepanjang Pantai Barat Afrika, meliputi Senegambia dan Teluk Guinea, sejak 1433. Penetrasi itu terjadi setelah mereka berhasil merebut beberapa kepulauan di Atlantik (Porto Santo, Madeira, Azores, Cabo Verde, serta São Tomé dan Príncipe) beberapa tahun sebelumnya. Sebagian besar invasi itu dibiayai dari pendapatan Ordo Militer Kristus. Dalam ordo ini, Dom Henrique menjabat administrator dan gubernur sejak 1420 hingga kematiannya 40 tahun kemudian. Beberapa pedagang Lisbon juga turut serta dalam pembiayaan dan pengorganisasian pelayaran itu. Dari 1470 hingga 1475, pihak kerajaan menyewakan kapal-kapal sekaligus pengalihan kontrak monopoli perdagangan di pesisir Guinea kepada Fernäo Gomes. Pelayaran dan perdagangan Portugis ke Afrika bagian barat sangat bergantung pada kerajaan. Hal itu tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dom Henrique, Dom Pedro, dan Dom Joäo II pada abad ke-15. Arahan dan dukungan kerajaan yang konsisten membuat Portugis maju selangkah daripada tetangga 95 serta pesaing mereka, Spanyol. Setelah menyusuri Pesisir Barat Afrika, Portugis akhirnya berhasil mengitari Tanjung Harapan. Penjelajah pertama yang melakukannya, Bartolomeu Dias (sekitar 1450–1500), melewatinya dan kembali ke Portugal pada 1487. Dias mengubah peta penjelajahan Portugis. Tidak hanya mencapai Tanjung Harapan, dia juga berhasil kembali ke Portugal. Asa yang diberikan Dias membuat Raja Portugal percaya bahwa mereka dapat menemukan rute menuju Asia. Tepat saat itu, Christopher Columbus kembali dari pelayarannya yang terkenal dengan klaim telah mencapai beberapa

94 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey, 7–8. 95 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey, 8–9.

pulau di pinggiran Asia Timur setelah menyeberangi Atlantik. Berita yang tidak terduga ini mengancam akan mengacaukan rencana Dom Joäo II yang telah disusun dengan hati-hati. Namun, Raja Portugal segera memutuskan bahwa apa pun yang ditemukan Columbus, itu bukanlah Hindia Timur yang mereka cari. Perselisihan yang terjadi dengan Spanyol mengenai hak-hak penemuan sebelumnya dan hak-hak lainnya diselesaikan melalui Perjanjian Tordesillas (1494). Sesuai perjanjian ini, Raja Portugal dan Raja Spanyol pada dasarnya membagi wilayah jajahan di antara mereka. Dom Joäo II kemudian memulai persiapan untuk pelayaran ke Asia. Vasco da Gama (sekitar 1460-an–1524) lantas dipilih untuk melanjutkan proyek Dias ke India⁹⁶. Setelah berlayar mengelilingi Tanjung Harapan dan singgah di berbagai pelabuhan Arab-Swahili, Da Gama tiba di Malindi. Dia bertemu dengan seorang juru mudi Islam, Ahmad Ibn Majid, yang membantunya menyeberangi Samudra Hindia. Da Gama berhasil mencapai Kalikut pada 1498. Saat itu, Kalikut merupakan pasar utama perdagangan lada di Pantai Malabar. 97 Sayangnya, Da Gama gagal membangun permukiman di Kalikut karena hadiah diplomatiknya dianggap tidak dapat memuaskan hati Raja Samoothiri. 98 Setelah rute ke India terbuka, Portugis mengirim misi untuk melakukan survei ke seluruh Pantai Timur Afrika, Laut Merah, dan Teluk Persia. 99 Setelah mendirikan pos dagang di Cochin pada 1505, 100 mereka berada pada posisi yang strategis untuk

96 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey, 12–13.; David L. Mearns, David Parham, dan Bruno Frohlich, “A Portuguese East Indiaman from the 1502–1503 Fleet of Vasco Da Gama off Al Hallaniyah Island,” International Journal of Nautical Archaeology 45, no. 2 (2016): 332. 97 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey,

13.
98 Zoltán Biedermann, Anne Gerritsen, dan Giorgio Riello, ed., Global Gifts: The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 2. 99 Francisco Bethencourt dan Diogo Ramada Curto, ed., Portuguese Oceanic Expansion, 1400-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 1–2. 100 K. S. Mathew, “Emergence of Cochin in the Pre-industrial Era,” dalam

memperluas kekuasaan ke Samudra Hindia. Portugis dengan cepat mampu menguasai jaringan perdagangan dan pelayaran di Samudra Hindia. Fondasi kekaisaran Timur mereka diletakkan oleh Afonso de Albuquerque yang merebut Goa dari sultan muslim Bijapur pada 1510. Dia menjadikan Goa sebagai markas besar Portugis. Dengan merebut Malaka pada 1511, Albuquerque mengamankan emporium utama untuk perdagangan rempah-rempah serta kunci strategis ke Laut Tiongkok Selatan dan Nusantara. Dengan merebut Hormuz di Teluk Persia pada 1515, dia memperoleh kendali atas perairan itu dan salah satu dari dua rute yang dilalui perdagangan rempah-rempah dengan Levant. Dia mencoba menghalangi rute lain dengan merebut Aden. Meskipun dia nyaris gagal dalam usaha ini, Portugis dapat memasuki Laut Merah sesuka hati mereka. Perdagangan di Samudra Hindia tetap berada di tangan para pedagang muslim, terutama orang Arab dan Gujarat, hingga abad ke-16. Namun, Portugis dengan cepat mengusir sebagian dari mereka dan memaksakan dominasi atas sebagian besar yang lain. Pengendalian atas Pesisir Tenggara Afrika diamankan dengan membangun benteng-benteng di Sofala dan Mozambik. Di sebelah utara, Tanjung Delgado, Portugis mengandalkan kesetiaan sekutu lama mereka, Sultan Malindi, hingga mereka membangun Benteng Jesus di Mombasa pada dekade terakhir abad ke-16. 101 Tiga bandar utama Portugis (Goa, Hormuz, dan Malaka) segera dilengkapi dengan sejumlah besar permukiman serta pos perdagangan berbenteng lainnya yang membentang dari Sofala di Afrika Tenggara hingga Ternate di Maluku. Selain itu, Portugis diizinkan untuk mendirikan sejumlah permukiman atau perkubuan tak berbenteng di beberapa wilayah para penguasa lokal atau pejabat setempat. Portugis tak pelak menikmati apa yang disebut sebagai hak ekstrateritorial, seperti Säo Tomé de Meliapore di Pantai

Studies in Maritime History, ed. oleh K. S. Mathew (Pondicherry: Pondicherry University, 1990), v. 101 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey, 14–15.

Koromandel, Hooghly di Bengal, dan Makau di Ming Tiongkok. Di Samudra Hindia dan Teluk Persia, Portugis secara efektif mendominasi jalur perdagangan “angin monsun”. Perdagangan dengan pelabuhan-pelabuhan tertentu dan komoditas-komoditas tertentu (yang utamanya adalah rempah-rempah) dilakukan untuk kepentingan kerajaan atau orang-orang yang ditunjuknya. Di tempat lain, pelayaran bumiputra diizinkan untuk beroperasi seperti sebelumnya, dengan syarat pemiliknya mengambil lisensi Portugis (cartazas) sebagai pembayaran. Kapal-kapal yang tidak memiliki lisensi dapat disita atau ditenggelamkan, khususnya jika kapal-kapal itu milik pedagang muslim. 102 Kekaisaran Portugis di Asia dan Afrika, serta pada tingkat yang lebih rendah di Brasil—yang telah ditemukan pada 1500 dan jarang dihuni di sepanjang pantai pada tahun-tahun berikutnya—dapat digambarkan sebagai kekaisaran maritim yang didukung oleh kekuatan militer dan gerejawi. Raja muda di Goa dan koloni lainnya selalu dipilih dari pemuka militer. Masa jabatan mereka biasanya 3 tahunan. Sayangnya, para pejabat saat itu sering menggunakan posisi mereka untuk mengisi kantong pribadi. Secara formal, setiap pria Portugis yang pergi ke Estado da Índia (benteng dan pos perdagangan Portugis dari Sofala hingga Nagasaki) bertujuan untuk melayani kepentingan kerajaan atau gereja. Namun, Paus telah mengirimkan para rohaniwan ke luar negeri. Karena itu, dapat dipastikan bahwa setiap pria Portugis yang berlayar tiap tahun dan meninggalkan Lisbon memiliki tujuan hanya untuk melayani kerajaan. 103 Mereka yang menikah setelah mencapai India diizinkan untuk meninggalkan tugas kedinasan dan menetap sebagai warga negara atau pedagang, yang kemudian disebut sebagai casadosatau pria yang sudah menikah. Sisanya diklasifikasikan sebagai soldados

102 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey, 16–17. 103 Tânia Manuel Casimiro dan Marco Oliveira Borges, “Life on Board Portuguese Ships in the 16th–18th Centuries: Theorizing Households through History and Archaeology,” Heritage 6, no. 2 (2023): 2020–37.

(tentara) dan wajib melakukan tugas militer sampai mereka meninggal, menikah, pensiun, atau menjadi tidak berdaya karena luka atau penyakit. 104

Gambar 1.2 Visualisasi kapal-kapal Portugis dalam buku karya Lisuarte de Abreu, Livro de Lisuarte de Abreu Sumber: Livro de Lisuarte de Abreu (Pierpont Morgan Library, M.525)

104 Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey,

17.

D. PENAKLUKAN PORTUGIS DI MALAKA 1511

Raja Portugal Manuel I (bertakhta 1495–1521 memerintahkan para pelayannya untuk melindungi bisnisnya di Timur. Sang raja kemudian meminta Dom Francisco de Almeida (sekitar 1450–

1510) sebagai raja muda di Cochin¹⁰⁵ (menjabat 1505–1509) untuk mengunjungi pusat perdagangan Asia Tenggara, yaitu Malaka, sesegera mungkin. Almeida memiliki tugas sulit untuk membangun perdagangan; mendirikan benteng di tempat yang paling cocok (pelabuhan yang kuat, sehat, dan baik) di/atau dekat Malaka; menempatkan batu-batu pilar atau tanda kepemilikan lainnya; mengumpulkan semua informasi tentang Malaka, Sumatra, dan Maluku; serta membangun benteng di Sailan (Sri Lanka).
106 Untuk membantu tugas Almeida, sang raja mengirim Diogo Lopes de Sequeira (1465–1530) pada 12 Februari 1508. Seperti yang diinformasikan kepada Almeida, Manuel I memerintahkan Sequeira untuk menempatkan batu-batu pilar (padrão) ketika mengunjungi atau tinggal di Pulau St. Lawrence, Sumatra, dan Malaka; menyebarkan iman Katolik Suci; serta menciptakan hubungan yang damai dan bersahabat dengan kerajaan-kerajaan asli melalui pemberian beberapa hadiah. 107 Diogo Lopes de Sequeira berangkat dari Lisbon pada 5 April 1508 dengan empat

105 Dom Francisco de Almeida diangkat sebagai Raja Muda pertama Estado da Índia. Estado da Índia atau India Portugis berdiri pada

1505. Almeida menguasai benteng-benteng pohon di Pantai Barat Daya India di Cannanore, Cochin, dan Sailan. Portugis memperoleh tanah-tanah tersebut setelah Raja Portugal menandatangani perjanjian dengan raja-raja Cochin, Cannanore, dan Sailan, lihat Manuel Joaquim Pintado, ed., Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511 (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 2012), 57. Estado da Índia mendirikan kantor pusatnya di Goa setelah penilaian militer atas kota tersebut pada 1510.
      106 Surat dari Raja Muda Dom Francisco de Almeida kepada Dom Manuel I tentang berbagai hal (1506?), Arquivo Nacional de Torre do Tombo (ANTT) Maço de Leis No. 22. Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 3–11. 107 Perintah Tetap kepada Diogo Lopes de Sequeira, dikirim untuk mengakui Kota Malaka, 12 Februari 1508 (ANTT: Corpo Cronologico [CC] 1-6-82). Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509- 1511, 15–17.

kapal. Sebagai kapten-mayor bagi empat galiung (kapal layar besar), Sequeira didampingi oleh Kapten Jerónimo Teixeira, João Nunes, Nuno Vaz de Castelo Branco, dan Gonçalo de Sousa. Kapal-kapal Portugis berlayar dan mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika Selatan selama sekitar 3 bulan; berlabuh di São Bras pada 20 Juli 1508; tiba di Pulau São Lourenço (St. Lawrence) pada 4 Agustus 1508; berlabuh di sebuah kerajaan bernama Turobaya; tinggal di Pulau Santa Clara (St. Clare); berangkat menuju Kerajaan Matatana pada 13 Oktober 1508; dan mencapai Cochin melalui Tanjung Comorin sekitar April 1509. 108 Di Cochin, Sequeira dan anak buahnya bertemu dengan Dom Francisco de Almeida setelah kemenangannya melawan bangsa Rum (Usmani). Dia memerintahkan para bawahannya untuk memperbaiki kapal-kapal sebelum berlayar ke Malaka dan menambahkan sebuah galiung ke armada dengan Garcia de Sousa sebagai kaptennya. Bersama dengan lima galiung, Sequeira meninggalkan Cochin pada 28 Agustus 1509. 109 Mereka berlayar ke Malaka setelah tinggal di Kepulauan Nikobar, Pedir (Pidie), Sumatra (Pasai), dan Pulau Puloralla (Pulau Berhala). Karena tugasnya adalah mengatur hubungan persahabatan, Sequeira berhasil menyegel perjanjian perdamaian serta persahabatan dengan Sultan Pidie dan Pasai. 110 Setelah tiba di Malaka pada 11 September 1509, 111 kapal-kapal Portugis didekati oleh beberapa muslim. Mereka adalah pedagang

108 António Teodoro de Matos, On the Seaway to Spices (Lisbon: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995), 35.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 21. Tanggal kedatangan Sequeira di Cochin masih diperdebatkan. Barros yakin bahwa Sequeira tiba pada 20 April 1509, sementara Castanheda serta penulis sejarah Portugis yang tidak diketahui menyebutkan bahwa dia berlabuh pada 21 April 1509 dan 25 April 1509, lihat Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 23 dan 75. 109 Castanheda menyebut bahwa Sequiera meninggalkan Cochin pada 18 Agustus 1509. Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 81. 110 Matos, On the Seaway to Spices, 36. Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 25–27. 111 Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate,

57.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 87 dan
117.

yang mencoba menawarkan cengkeh, fuli, pala, kasturi, dan ambar. Sebagai imbalannya, mereka ingin mendapatkan kembali beberapa barang Portugis. Namun, Sequeira tidak dapat berdagang sebelum menandatangani perjanjian perdagangan, persahabatan, dan perdamaian dengan sultan. Komandan jung Tiongkok telah mendengar tentang kedatangan mereka juga. Dia menawarkan untuk bertemu Sequeira dan mencoba menggali niat sang kapten-mayor datang ke Malaka. Persahabatan mereka menjadi akrab dan komandan Tiongkok mengirim informasi tentang kedatangan Portugis kepada sultan. Pada hari-hari berikutnya, balasan diterima dan sultan dengan senang hati menyambut Portugis. 112 Mereka segera tahu bahwa penandatanganan perjanjian perdamaian dan perdagangan dengan kesultanan harus mengikuti kode maritim tertentu. Portugis harus bernegosiasi dan menandatangani pakta dengan Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir (menjabat 1500–

1510) sebelum melakukan kegiatan komersial apa pun.
113 Sequeira mengirim anak buahnya¹¹⁴ di bawah komando Jerónimo Teixeira dengan sepucuk surat—ditulis dalam bahasa Arab, atas nama Dom Manuel I—dan beberapa hadiah berharga yang terdiri dari sehelai kain yang diwarnai dengan biji-bijian, tiga potong linen bermotif warna cokelat dan putih, empat potong beludru, satu ukuran satin berwarna, cermin besar berbingkai emas, pedang dengan gagang berlapis emas, belati dan tombak, semua kerajinan terbaik, serta enam botol parfum Prancis. 115

112 Matos, On the Seaway to Spices, 36.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 58.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 29 dan 87. 113 Brown, “Sĕjarah Mĕlayu or ‘Malay Annals,’” 157–58.; Shellabear, Sejarah Melayu, 243–44.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 58.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 31. 114 Barros percaya bahwa Diogo Lopes mengirim anak buahnya di bawah Kapten Jerónimo Teixeira, sementara Correia dan Castanheda tetap berpendapat bahwa Diogo Lopes meminta Rui de Araύjo memimpin Portugis untuk pergi ke darat. Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 43, 59, 89. 115 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 59.

Utusan Portugis diterima dengan baik oleh pejabat Malaka. Jerónimo Teixeira dibawa dengan gajah yang dihias baik ketika dia tiba di Istana Malaka. Sultan senang membaca surat itu serta menyusun perjanjian persahabatan dan perdagangan. Dia juga menginstruksikan bendaharanya untuk memuat kapal-kapal Portugis. Perwakilan Portugis senang dan, sebagai balasannya, memberikan hadiah yang mereka bawa kepada sultan. 116 Rui de Araύjo mulai berdagang setelah mendirikan pos dagang Portugis. Sebagai kepala pos dagang, Araύjo bertanggung jawab untuk memastikan transaksi berjalan lancar. Perdagangan di Malaka mendatangkan keuntungan besar bagi Portugis. Pendapatan mereka lebih besar daripada pedagang asing lainnya. Portugis dapat membeli rempah-rempah yang diinginkan dan semua komoditas dari pedagang Malaka. Mereka memiliki barang-barang berkualitas lebih tinggi dan kain yang lebih murah. Orang Malaka, termasuk pihak kesultanan, senang mendapatkan produk-produk terbaik. Namun, pedagang lainnya menjadi takut kehilangan pasar mereka. Perdagangan yang aman sekaligus menyenangkan antara Portugis dan Malaka berakhir ketika para komplotan dibentuk untuk mengusir Portugis. 117 Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir, selain beragama Islam, telah disuap habis-habisan oleh para pedagang muslim (Gujarat) yang tinggal di Malaka untuk menentang Portugis. Penentangannya dinyatakan dalam dewan kesultanan. Dia berencana untuk membunuh atau menawan semua orang Portugis serta menenggelamkan kapal-kapal mereka setelah menerima dengan hangat wakil Portugis tersebut. Dia menyadari bahwa para penasihat saingannya, laksamana dan tumenggung, akan mencoba untuk membantah rencananya di dewan. Bendahara telah

116 Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate,

58.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 44–45.
117 Matos, On the Seaway to Spices, 36.; Salleh dan Robson, The Epic of Hang Tuah, 527.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509- 1511, 61.

mengatur sebelum komite diadakan, agar sultan mendengarkan suara para pedagang. Para pedagang Gujarat dan Jawa¹¹⁸ berhasil meyakinkan sultan untuk mengirim undangan serta menangkap Portugis. 119 Mereka mengingatkan sultan bahwa Portugis akan menggunakan strategi yang sama seperti di Cochin dan Cannanore, tempat mereka mendirikan benteng-benteng. Karena itu, mereka akan merebut Malaka. 120 Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir, sebagaimana telah diatur, telah mengirim kaum muslim untuk berpura-pura membeli dan menjual komoditas mereka, sekaligus memeriksa kondisi kapal secara terperinci. Bendahara mengundang Kapten Portugis untuk datang ke darat juga dan memintanya pergi ke perjamuan di dekat jembatan Sungai Malaka tempat dia akan dibunuh. Namun, sang kapten menolak undangan karena kapalnya belum selesai memuat. Kapten mengetahui niat sang bendahara dari Garcia de Sousa setelah seorang pemberontak mengungkapkannya. Bendahara mencoba mengubah rencananya dan menarik Kapten Portugis untuk pergi ke darat. Mengingat angin monsun barat akan berakhir, kapten-mayor meminta Rui de Araύjo untuk menangani empat kargo yang dijanjikan dan memindahkannya ke kapal tanpa rasa curiga. Sementara itu, kapten-mayor dan delapan anak buahnya tetap berada di atas kapal. Banyak orang Jawa di bawah putra Utimutaraja datang ke atas kapal Portugis dan berpura-pura berdagang. Mereka menunggu sinyal untuk membunuh sang kapten. Kapten-mayor menjadi takut serta mulai meyakini informasi tentang pemberontak dan peringatan seorang wanita pribumi¹²¹ agar tidak memercayai penduduk

118 Kepala (syahbandar) pedagang Gujarat pada waktu itu adalah Nahodabeguea dan orang Jawa dipimpin oleh putra Utimutaraja. Utimutaraja sangat kaya dan memiliki enam ribu budak yang sudah menikah. Putranya menawarkan untuk membunuh kapten-mayor dengan tangannya sendiri. Lihat Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 88. 119 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 45. 120 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 89. 121 Barros yakin dia tinggal di kediaman Utimutaraja, lihat Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 45.

pribumi maupun tidak datang ke darat. Dia dan anak buahnya mulai menyerang orang Jawa, tetapi mereka melompat kembali ke perahu mereka. Orang Portugis membombardir mereka dengan artileri. 122 Kapten-mayor mengirim anak buahnya untuk mencari tahu apakah para bawahannya yang ada di darat masih hidup atau tidak. 123 Pada saat yang sama, para komplotan telah mengepung pos dagang Portugis di Malaka. Portugis mencoba mempertahankannya, tetapi pasukan yang sedikit itu tidak cukup untuk melawan para komplotan kesultanan. Banyak orang Portugis yang terluka dan delapan belas orang terbunuh. Para komplotan itu meminta Rui de Araύjo menyerah, tetapi dia menolaknya. Dia tidak ingin menyerah kepada para komplotan itu, tetapi ingin menawarkan diri kepada sultan sendiri. Para komplotan kemudian mulai menyerang Portugis dengan anak panah beracun. Pasukan Portugis menasihati dan memaksa Rui de Araύjo untuk menyerah jika mereka ingin bertahan hidup. Araύjo kemudian tinggal sebagai tahanan bersama dua puluh tujuh orang lainnya. Sultan dan para pejabat pergi menemui para tawanan. 124 Mereka pergi untuk mengambil semua yang ada di pabrik, tetapi mereka tidak menjarah sebanyak yang diharapkan. 125 Setelah mengetahui bahwa banyak orang Portugis yang dipenjara dan dibunuh baik di darat maupun di laut, Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir menulis surat kepada kapten. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, menyalahkan orang-orang muslim (Jawa dan Gujarat), dan meminta maaf kepada Kapten Portugis. Kapten itu marah, bereaksi terhadap permintaan maaf Tun Mutahir, dan memerintahkan sang bendahara untuk membebaskan para tahanan Portugis. Bendahara harus menjaga keabsahan perjanjian damai

122 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 93. 123 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 31–33. 124 Itulah pertama kalinya Rui de Araύjo dan anak buahnya bertemu Nina Chatu, lihat ibid, 123. Kemudian, di penjara, Nina Chatu melindungi mereka dan menjadi perantara agar mereka dapat mengirim surat ke Albuquerque (ANTT: Gaveta 14-8-21). Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 135–37. 125 Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate,

58.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 65.

dan berjanji untuk menghukum para pembunuh. Sang kapten menerima surat lagi. Bendahara memberitahunya bahwa cengkeh sedang ditimbang. Sang Kapten Portugis percaya bahwa bendahara menipunya dan mengulur waktu. Portugis menangkap kapal Jawa dan memberi tahu bendahara bahwa Portugis telah mengambil beras, membunuh beberapa orang muslim, dan membayarnya dari perbendaharaan raja. Kondisi tegang bertambah parah ketika lima galiung tak dikenal mengepung kapal-kapal Portugis. Portugis, tanpa berdiskusi lebih lanjut, memutuskan untuk menyingkirkan artileri dan amunisi serta menenggelamkannya. Portugis mulai mengabaikan sang bendahara yang penuh tipu daya meskipun dia memberi mereka kargo. 127 Sang kapten-mayor masih berharap bisa mendapatkan anak buahnya kembali, mengingat dia merasa memiliki hubungan baik dengan sang bendahara. Namun, kabar baik itu tak pernah diterima dan sang kapten-mayor memutuskan untuk meninggalkan Malaka. Musim hujan yang membawanya kembali ke Barat akan berakhir dalam 8 hari berikutnya dan dia harus menunggu angin monsun selanjutnya selama sekitar 3 bulan jika tetap menunggu orang-orang Portugis yang dipenjara, termasuk Rui de Araύjo, di Malaka. Setelah begitu menderita, orang-orang Portugis pun berlayar kembali. Mereka menangkap dua kapal orang muslim dan menjarah komoditas mereka untuk memuat kargo mereka dalam perjalanan pulang. Salah satu jung yang dikapteni Jerónimo Teixeira dan membawa tiga puluh anak buahnya tenggelam. Orang-orang Jawa yang ditawan di jung membuat lubang di lambung kapal, sehingga air muncul di dalamnya. Jung yang karam itu pun ditinggalkan. 128 Orang-orang yang selamat berlabuh di Pulau Polvoreira dan tinggal di sana selama 20 hari. Kapten Jerónimo Teixeira dan anak buahnya selamat untuk kedua kalinya setelah kapal Santa Clara

Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 51.

karam di terumbu karang. Mereka ditemukan dan diselamatkan oleh kapal João Nunes. Kapten terus berlayar dan tiba di Pidie. Dia memerintahkan untuk menangkap jung Malaka yang datang dan tiga kapal Koromandel. Dia menjarah kapal dengan muatan beras untuk memungkinkan stok makanannya cukup hingga mencapai Portugal. Meskipun demikian, Sequeira memerintahkan Jerónimo Teixeira dan Garcia de Sousa untuk berlayar ke Cochin serta memberi tahu raja muda yang baru bahwa mereka telah gagal 129 membangun hubungan baik dengan Malaka. Mengingat Dom Francisco de Almeida telah kembali ke Portugal dan Albuquerque ditunjuk untuk mengisi posisinya, kapten—yang berada di sisi yang berbeda dari Albuquerque—takut bahwa Albuquerque akan 130 menyebabkan masalah padanya saat dia tiba di Cochin. Kapten-mayor memutuskan untuk singgah di Travancore. Dia meninggalkan Travancore menuju Portugal pada Januari 1510, tiba di Pulau Terceira pada 27 April 1510, lalu tiba di Lisbon melalui Kepulauan Maladewa 131 dan Tanjung Harapan tanpa muatan yang diharapkan raja.

129 Matos, On the Seaway to Spices, 37. 130 Perselisihan ini bermula ketika sang raja muda, Dom Francisco de Almeida, marah tatkala Albuquerque dianggap bertanggung jawab atas hilangnya Hormuz pada 1508. Sang raja muda merasa bahwa Albuquerque tidak mau mendengarkan dan menerima nasihat dari siapa pun. Meskipun para kapten yang bersamanya telah menasihatinya untuk tidak melanggar perjanjian damai yang telah ditandatangani sebelumnya, Albuquerque justru memenjarakan mereka. Tindakan brutal yang dilakukan oleh Albuquerque telah merangsang pemberontakan penduduk asli dan Portugis kehilangan keuntungan besar mereka sebesar 15 ribu xerafin (mata uang India Portugis) orang buangan. Albuquerque berharap bahwa Diogo Lopes de Sequeira dapat mengubah pola pikir sang raja muda terhadap dirinya sendiri dan menyarankannya untuk menangani urusan pemerintahan. Sang raja muda segera membujuk Diogo Lopes untuk memihaknya dan menulis petisi kepada raja. Petisi itu dimaksudkan agar raja mengetahui karakteristik Albuquerque dan tidak akan menunjuknya untuk mengambil alih pemerintahan. Setelah ditandatangani, petisi tersebut dibawa oleh Diogo Lopes ketika dia berlayar kembali ke Portugal. Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 77–79. 131 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 53, 103, dan 117.

Portugis berusaha membangun posisi permanen di Timur, dengan penyelesaian struktur politik, administratif, dan militer yang mewakili mahkota Portugis. Itu adalah pangkalan Negara India. Salah satu tujuannya adalah untuk mengendalikan Teluk Persia dan lalu lintas ke Laut Merah. Jadi, mereka menyerbu beberapa kota di Teluk Persia dan Pantai Malabar. Setelah Portugis merebut Goa pada November 1510, Afonso de Albuquerque diangkat sebagai penguasa kedua di Timur dan tinggal di Goa. Sementara itu, para pedagang India yang tinggal di Malaka menyarankan para pejabat Malaka untuk membebaskan Rui de Araύjo dan anak buahnya. Orang Malaka tidak dapat mengusir mereka dan memaksa mereka untuk tinggal di sebuah permukiman di Bandar Malaka. Orang Melayu selalu waspada dan mengawasi mereka. 132 Raja Muda Portugis menyadari bahwa armada Sequeira gagal membuat perjanjian damai dan perdagangan dengan Kesultanan Malaka. Pada 12 Maret 1510, raja muda mengirim empat kapal, yang dikapteni oleh Diogo Mendes de Vasconcelos, untuk menyerang Malaka. Ketika armada Vasconcelos siap berangkat ke Malaka, Albuquerque menghentikannya untuk melanjutkan niat itu. Armada kecil itu tidak akan berguna melawan kekuatan Malaka. Albuquerque memiliki informasi dari Rui de Araύjo terkait dengan kondisi di Malaka, kekuatannya, dan perdagangannya yang berkembang pesat. 133 Pada saat itu, Malaka memiliki seratus ribu tentara yang tinggal dari Kuala Linggi hingga pedalaman. Orang Melayu telah membangun benteng yang kuat di Malaka. Mereka juga memiliki banyak jung dan kapal Gujarat untuk mempertahankan Malaka. 134 Diogo Mendes de Vasconcelos berpura-pura telah membatalkan niatnya untuk menyerang Malaka. Vasconcelos dan kapal-kapalnya

132 Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate,

58..
133 Surat dari Rui de Araύjo dan rekan-rekannya yang ditawan kepada D. Afonso de Albuquerque, 6 Februari 1510, dalam Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 60, 131–39.; Matos, On the Seaway to Spices, 38. 134 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, volume II, 279.

berangkat dari Goa, tetapi kapal-kapal kerajaan menghalangi dan memaksa mereka untuk kembali ke Goa. Vasconcelos dan para kaptennya dikirim ke Portugal. 135 Pada Mei 1511, Afonso de Albuquerque memimpin armada besar yang terdiri dari sembilan belas kapal, termasuk dua galai, dua brigantine, dan sebuah pinnace. Albuquerque juga membawa delapan ratus tentara Portugis dan enam ratus tentara India. Armada tersebut berlayar dari Cochin ke Sumatra. Selama pelayaran, Albuquerque dan armadanya menangkap lima kapal Gujarat sebelum memasuki Pidie. Portugis tiba di Pidie pada 16 Mei 1511. Mereka terkesan dengan perdagangannya yang hebat dan makmur. Pelabuhan Pidie menyambut banyak kapal dagang dari Cambay, Bengal, Pegu, Martaban, Tenasserim, dan Tiongkok, serta selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin pergi, datang, dan tinggal. Meskipun demikian, Pidie tidak dapat menerima Portugis, mengingat mereka telah menangkap beberapa kapal Gujarat, yang sebenarnya merupakan investasi Raja Pidie. Jika Portugis mengembalikan apa yang telah mereka ambil, raja mengizinkan mereka untuk berjual beli di Pidie. Albuquerque mengirim anak buahnya untuk memberikan hadiah berupa kain merah tua dan camlet, membeli ter dan minyak ikan untuk kapal-kapal Portugis, dan memberi tahu raja bahwa Portugis tidak ingin mengembalikan kapal-kapal yang direbut. Penduduk setempat mulai menggerutu ketika Portugis membeli ter dan minyak ikan. Mereka kemudian diperintahkan untuk menangkap Portugis. Namun, Portugis dapat melarikan diri dan kembali ke kapal, meninggalkan barang dagangan dan uang yang telah mereka bayarkan di muka. 136

135 Matos, On the Seaway to Spices, 39. 136 Surat yang dikirimkan Giovanni da Empoli kepada Lionardo mengenai perjalanan ke Malaka, 12 Juli 1514, dalam Laurence

A. Noonan, ed., John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque (Lisbon: Instituto de Investigação, t.t.), 192–93. Lihat juga Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 143.; Brown, “Sĕjarah Mĕlayu or ‘Malay Annals,’” 167. Shellabear, Sejarah Melayu, 267.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 60–61.

Bangsa Portugis meninggalkan Pidie dan bergerak ke Pasai. Ketika berlabuh di Pasai, mereka menemukan banyak jung dan kapal dari berbagai negara. Albuquerque mencoba merundingkan perjanjian damai dengan raja. Seperti yang dilakukan Raja Pidie, Raja Pasai juga menolak usulan Portugis. Dia tidak menyambut kedatangan Portugis karena mereka telah mengambil kapal-kapal Gujarat yang menjadi bagian raja. Raja juga memerintahkan kepala pelabuhan untuk melindungi semua pedagang dan penduduk di Pasai. Raja menyadari ancaman Portugis, mengingat dia menolak untuk membuat perjanjian damai. Bangsa Portugis berada di Pasai selama 10 hari tanpa hasil apa pun dan memutuskan untuk terus berlayar ke Malaka. Ketika singgah di Pulau Berhala, yang terletak di antara Sumatra dan Malaka, mereka melihat dua buah jung. Yang pertama adalah kapal besar yang sarat dengan berbagai barang berharga, sementara yang kedua adalah milik Pangeran Pasai, yang seharusnya menjadi raja secara sah. Raja yang dinobatkan itu mengusir Pangeran Pasai. Dia bermaksud pergi ke Jawa dan mempersiapkan perang dengan Pasai. Albuquerque membujuknya untuk merebut Malaka bersama-sama. Setelah itu, Albuquerque akan membantunya menyerang Pasai. Pangeran Pasai memimpin armada Albuquerque ke Malaka melalui jalur yang aman. 137 Bangsa Portugis tiba di kota pelabuhan Malaka pada 28 Juni

1511. Setelah kapal-kapal Portugis singgah di tanah Malaka, di daerah pecinan, tempat banyak kapal-kapal Tiongkok berlabuh, bangsa Portugis menembakkan meriam beberapa kali untuk mengumumkan kedatangan. Beberapa pedagang Tiongkok datang kepada bangsa Portugis dan meminta perlindungan. Sebagai balasannya, bangsa Portugis meminta bangsa Tiongkok untuk 137 Surat yang dikirimkan Giovanni da Empoli kepada Lionardo
      mengenai perjalanan ke Malaka, 12 Juli 1514, dalam Noonan, John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque, 193–95. Lihat juga Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 145–49.

mengirim pesan kepada sultan. Albuquerque ingin agar sultan membebaskan tawanan-tawanan Portugis. Sultan Mahmud Syah (bertakhta 1488–1511, 1513–1528) mengirim orangnya, Tuan Bandar, untuk menemui komandan Portugis. Orang itu bertanya apakah mereka datang untuk berdamai atau untuk memulai perang. Utusan itu memberi tahu Albuquerque bahwa Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir, yang memenjarakan para pedagang Portugis, telah dieksekusi. Albuquerque memberi tahu utusan itu bahwa dia meminta:

1. pembebasan para tahanan Portugis;
2. ganti rugi untuk kapal-kapal Diogo Lopes de Sequeira, yang harus dibayar setidaknya 30.000 dukat dengan properti Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir;
3. Sultan Malaka untuk mendirikan benteng Portugis dengan biaya sendiri;
4. barang dagangan dan perdagangan Portugis tidak boleh dikenai bea apa pun. Sultan Mahmud akan mengabulkan usulan tersebut jika
   Portugis datang untuk berdamai. Namun, Albuquerque berinisiatif untuk menyerang Malaka. 139 Albuquerque memberi ultimatum kepada Malaka dan memaksa sultan untuk membebaskan tawanan Portugis. Jika sultan menolak usulannya, Albuquerque akan menyerbu dan membakar Malaka. Portugis menunggu tanggapan sultan selama 6 hari. Pada hari ketujuh, Portugis mulai membakar beberapa rumah di sepanjang

138 Surat yang dikirimkan Giovanni da Empoli kepada Lionardo mengenai perjalanan ke Malaka, 12 Juli 1514, dalam Noonan, John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque, 195. Lihat juga Noonan, John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque, 68–69.; Brown, “Sĕjarah Mĕlayu or ‘Malay Annals,’”

167.; Shellabear, Sejarah Melayu, 267.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 60–61.
139 Surat yang dikirimkan Giovanni da Empoli kepada Lionardo mengenai perjalanan ke Malaka, 12 Juli 1514, dalam Noonan, John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque, 197. Lihat juga Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 61.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 151–57.

pantai Malaka dan semua kapal di pelabuhan, kecuali lima kapal Tiongkok dan beberapa kapal India. Menyadari situasi berbahaya di Malaka, sultan membebaskan tawanan Portugis dan setuju untuk membayar ganti rugi setidaknya 30.000 dukat untuk properti yang dijarah dari armada Sequeira. 140 Selain informasi yang diberikan oleh Rui de Araύjo, Albuquerque memiliki seorang informan Tionghoa. Albuquerque seharusnya mengetahui keberadaan dua puluh ribu pedagang Jawa dan pedagang Persia serta muslim lainnya yang tinggal di Malaka. Malaka juga memiliki dua puluh gajah perang, serta beberapa meriam dan senjata api. Orang Jawa memasok bahan makanan untuk Malaka. Orang Tiongkok menyarankan, agar Portugis dapat mengalahkan Malaka, maka mereka harus memblokir pasokan Jawa ke kota ini. Penduduk yang kelaparan akan menyebabkan sultan menyerah. 141 Rui de Araύjo juga memberi tahu Albuquerque bahwa dia harus merebut jembatan di muara Sungai Malaka, yang menghubungkan Upeh di utara dan istana kerajaan di selatan. Jika bisa merebut jembatan tersebut, Portugis dapat memecah pasukan Malaka. Sebab, tidak ada satu kelompok pun yang dapat membantu yang lain, kecuali dengan menyeberangi jembatan tersebut. Portugis akan bisa mengalahkan pasukan Malaka dengan mencegah penduduk setempat melancarkan serangan. 142 Setelah menerima informasi ini dan bertemu dengan anak buahnya, Albuquerque memutuskan untuk mendaratkan pasukannya di dua tempat, yakni di bagian utara dan selatan

140 Noonan, John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque, 70–71.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 62–63. 141 Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate,

63.
142 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 163.; T. F. Earle dan J. Villiers, ed., Albuquerque, Caesar of the East: Selected Texts by Afonso de Albuquerque and His Son (Liverpool: Liverpool University Press, 1990), 67.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 163.

Malaka. Kedua kelompok diarahkan untuk menyerbu dan merebut jembatan Malaka. Portugis melancarkan serangan pada 25 Juli

1511. Portugis menggunakan beberapa perahu dan mendarat saat fajar. Ketika kapal-kapal Portugis mendekati tanah Malaka, penduduk setempat menyerang mereka dengan bola meriam. Meskipun demikian, Portugis berhasil mendarat dan melancarkan pertempuran di dekat Bukit Malaka. Kedua belah pihak kehilangan banyak orang setelah bertarung satu sama lain selama beberapa jam. Portugis berusaha merebut jembatan Malaka. Mereka mulai membangun pagar di kedua ujung jembatan. Mereka juga membakar banyak rumah di Malaka dan di dekat Bukit Malaka, serta istana kesultanan. Namun, Sultan Ahmad Syah (bertakhta 1511–1513) dan pasukannya menyerbu benteng pertahanan Portugis dengan menghujani mereka menggunakan bola meriam, peluru, tombak, tombak panjang, dan anak panah beracun. Portugis tidak dapat bertahan dan melarikan diri ke kapal-kapal mereka di pelabuhan. Setelah Portugis meninggalkan daerah kekuasaan mereka, Malaka memperbaiki dan memperkuat benteng pertahanan mereka di dekat jembatan. Sultan juga berusaha memotivasi pasukan Jawa, yang merupakan mayoritas pasukan kesultanan. Sultan memberi mereka gaji 3 bulan di muka.
      143 Ketika sultan dan anak buahnya sibuk memperkuat pertahanan, syahbandar Jawa Utimutaraja mengirim hadiah kayu cendana ke Albuquerque. Dia meminta perlindungan dari komandan Portugis. Orang Jawa menginginkan perdamaian dan berniat mengabdi kepada Raja Portugal. Afonso de Albuquerque menerima usulannya dan berjanji akan memberikan perlindungan. Kesepakatan mereka juga mencakup bahwa orang Jawa tidak boleh memberikan bantuan apa pun kepada kesultanan. Namun, Utimutaraja tetap mengirim

143 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 165–69.; Earle dan Villiers, Albuquerque, Caesar of the East: Selected Texts by Afonso de Albuquerque and His Son, 67–73.; Brown, “Sĕjarah Mĕlayu or ‘Malay Annals,’” 167–68.; Shellabear, Sejarah Melayu, 267–68.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 63–64.; Matos, On the Seaway to Spices, 42–43.

beberapa anak buahnya untuk membantu sultan mempersiapkan pertahanannya. Utimutaraja tidak punya pilihan lain dan harus membantu sultan jika dia ingin tinggal di Malaka. Albuquerque tetap percaya dan memberinya perlindungan. 144 Pada 10 Agustus 1511, Portugis melancarkan serangan kedua ke Malaka. Pada malam hari, Portugis menembakkan meriam ke Malaka dari kapal mereka. Pada saat yang sama, Portugis mencoba mendaratkan tentara mereka di bagian utara Malaka dan berhasil mendarat setelah memenangkan pertempuran dengan pasukan lokal. António de Abreu dan jung besarnya yang sarat dengan tentara serta senjata api juga mengikuti untuk merebut kembali jembatan Malaka. Portugis memaksa orang Melayu kembali ke pos mereka di masjid di Bukit Malaka dan kemudian memburu mereka serta merebut pos Melayu di masjid tersebut. 145 Pada 25 Agustus 1511, Albuquerque dan tentaranya menyusuri jalanan Malaka. Mereka membunuh semua orang yang datang ke arah mereka. Tentara Portugis juga diizinkan untuk menjarah kota dan mereka mencuri beberapa emas batangan, vas emas, batu mulia, sutra berkualitas tinggi, parfum mahal, dan minyak aromatik. Albuquerque tidak ingin menghancurkan Malaka dan berencana untuk memulihkan serta memasukkannya ke lingkup pengaruh Portugis. Dia percaya bahwa Malaka akan memberikan banyak manfaat bagi Portugis. 146 Keluarga kesultanan melarikan diri ke selatan sebelum Portugis membakar Istana Malaka dan mengubahnya menjadi benteng. Sultan Ahmad berhenti di suatu tempat dekat Malaka yang disebut

144 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 169–71.; Earle dan Villiers, Albuquerque, Caesar of the East: Selected Texts by Afonso de Albuquerque and His Son, 73–75. 145 Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 175–81.; Brown, “Sĕjarah Mĕlayu or ‘Malay Annals,’” 168–69.; Shellabear, Sejarah Melayu, 269.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 65–66.; Earle dan Villiers, Albuquerque, Caesar of the East: Selected Texts by Afonso de Albuquerque and His Son, 77–85. 146 Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 66–67.

sebagai Bertam, sementara Sultan Mahmud tinggal di Batu Hampar. Portugis juga menyerbu tempat-tempat itu dan memaksa orang-orang Melayu untuk mundur ke bagian utara Muar. Keluarga kesultanan berlayar ke Pulau Bintan sebelum kembali ke Johor. Selama tinggal di Bintan dan Johor, Sultan Mahmud mendirikan kerajaan baru, bernama Johor Darul-Alam (pintu dunia), yang dikenal sebagai Kesultanan Johor. Di sisi lain, Portugis tetap berada di Malaka dan mendirikan benteng dari batu-batu besi di sekitar bukit, bernama A Famosa. 147

147 Noonan, John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque, 72.; Brown, “Sĕjarah Mĕlayu or ‘Malay Annals,’” 169.; Shellabear,

Gambar 1.3 Penaklukan Malaka dan perintah Afonso de Albuquerque untuk menggunakan mata uang baru Sumber: Mauricio José do Carmo Sendim, “Conquista de Malaca. Affonso D’Albuquerque manda solemnemente pregoar a nova moeda...” (1840), litografi koleksi Biblioteca Nacional de Portugal, https://purl. pt/4781/3/

E. JARINGAN PERDAGANGAN MALAKA-PORTUGIS

Setelah penaklukan Malaka pada 1511, Portugis tidak mewarisi wilayah kesultanan tersebut. Karena itu, Portugis hanya memiliki Kota Malaka, yang terdiri dari tiga wilayah benteng utama, Upeh, dan Hilir. Portugis juga menguasai Naning. Kedaulatan disematkan kepada raja di Dunia Melayu, bukan kepada tanahnya. Para pengikut kesultanan tersebut tetap berada dalam yurisdiksi sultan selama dia masih hidup. Sultan tetap mengendalikan para pengikut Malaka ketika mendirikan Kesultanan Johor, kecuali mereka memutuskan untuk memisahkan diri dari Kesultanan Malaka. 148 Portugis hanya memanfaatkan wilayah pesisir Upeh atau permukiman Keling, muara Sungai Malaka, dan Pulo Melaka (Ilha das Naus) yang terletak di depan Banda Hilir untuk menerima kapal-kapal. Portugis menggunakan Pulo Melaka atau Ilha das Naus sebagai pelabuhan utama di Malaka. Mereka mengarahkan semua kapal, dari atau ke timur Malaka, untuk berlabuh di pulau ini. Pulau ini tidak pernah dibentengi dan jauh dari jangkauan senjata benteng. Dari pulau ini, para pelancong akan turun di perahu-perahu kecil yang akan membawa mereka ke Kota Malaka. Mereka dapat memasuki benteng melalui gerbang bea cukai atau gerbang St. Anthony. 149 Upeh adalah kawasan komersial, terletak di utara Sungai Malaka dan benteng Portugis. Pedagang yang paling penting dan bendahara¹⁵⁰ tinggal di rumah-rumah kayu beratap genting. Keling

Sejarah Melayu, 270.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 67.; Salleh dan Robson, The Epic of Hang Tuah, 527–30. 148 Hashim, Kesultanan Melayu Melaka, 141.; Pedro Jorge Dantas da Silva Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka 1575-1619: Power, Trade, and Diplomacy (Singapore: NUS Press, 2012), 173. 149 Mills, “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay,” 17–18.; Luís Filipe Ferreira Reis Thomaz, Early Portuguese Malacca (Macau: Territorial Commission for the Commemoration of the Portuguese Discoveries, 2000), 53.; F. J. Moorhead, A History of Malaya and Neighbours (New York: Longmans, Green & Co, 1957),

177.
150 Pada masa pemerintahan Portugis, mahkota digunakan

mendiami tempat di sepanjang pantai yang dikenal sebagai paroki São Tomé atau Kampung Keling (Desa Keling). Banyak dari mereka memeluk agama Katolik dan bekerja di bawah Mahkota Portugis. Di sepanjang sungai, paroki Santo Estevão atau Kampung Cina (Desa Cina) dihuni oleh orang-orang dari Fukien, beberapa nelayan Melayu, dan pedagang asing, yang tinggal secara musiman. Di ujung jembatan, ada pasar orang Jawa, tempat gandum dan beras dijual setiap hari. Di dekat pasar, ada tiang gantungan tempat para penjahat dihukum. Upeh membentang di sepanjang laut sekitar 1,5 kilometer dari jembatan dan di sisi daratnya dilindungi oleh pagar kayu yang membentang dari sungai—sekitar 880 meter ke arah hulu dari muara—hingga pantai di ujung permukiman. 151 Bangsa Portugis mendirikan benteng mereka, A Famosa, di selatan Sungai Malaka, setelah membakar Istana Malaka dan beberapa bangunan di sekitarnya. Mereka memanfaatkan batu-batu dari nisan Melayu yang berserakan untuk membangun benteng. Benteng Portugis dibangun di muara sungai dan bukan di atas bukit. Untuk menghindari serangan dari gunung, sebuah menara setinggi lima lantai dibangun untuk mendominasi area benteng dengan artilerinya. A Famosa memiliki empat baluarti, yang mencakup Santiago (St. James), São Pedro (St. Peter), São Domingo (St. Dominic), dan As Virgens (para Perawan). Selain mendirikan bangunan militer selama abad ke-16, mereka membangun beberapa bangunan keagamaan di dalam benteng. Bangunan itu antara lain gereja paroki Nossa Senhora da Anunciada (Bunda Maria Kabar Sukacita), Gereja Nossa Senhora do Outeiro (Bunda Maria dari Bukit), Santa Casa da Misericordia (Rumah Suci Kasih), dan Gereja São Tomé (St. Thomas). Mereka juga mendirikan bangunan sipil, antara lain kantor bea cukai, rumah sakit untuk orang miskin, perguruan tinggi Jesuit (sekarang

oleh bendahara untuk menjadi kepala pribumi dengan tujuan mengendalikan penduduk non-Kristen. 151 Mills, “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay,”

20.; Thomaz, Early Portuguese Malacca, 47–49.; Matos, On the Seaway to Spices, 49 dan 51–54.; Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka 1575-1619: Power, Trade, and Diplomacy, 172–73.

Gereja St. Paul), Câmara da Cidade (gedung kota madya), dan kapel Santo António (St. Anthony). Orang Portugis bukan satu-satunya penghuni benteng tersebut. Istri, keturunan, dan budak mereka yang berasal dari Asia juga tinggal di sana. 152 Di sebelah selatan benteng, terdapat permukiman Hilir, yang juga dikenal sebagai Tanjung Pasir atau Banda Colaskar (Tuanku Laskar). Nelayan Melayu dan beberapa orang Jawa mendiami permukiman ini. Kawasan ini tidak memiliki pertahanan dan rumah-rumahnya beratap jerami. Hilir membentang di sepanjang pantai sejauh 110 meter dari Sungai Aerlele, yang muaranya berjarak 183 meter dari gerbang benteng Santiago. Di bagian pedalaman dari Hilir, terdapat sumur Bukit Cina, yang memasok air ke kota. Di dekat sumur, terdapat sebuah kapel bernama Madre de Deus (Bunda Allah). Dari tembok kota hingga ke laut, terbentang sebuah jalan dengan deretan rumah di kedua sisinya mengikuti aliran Sungai Aerlele. Selebihnya, daerah itu dikelilingi oleh pohon-pohon palem. 153 Di tepi kanan Sungai Malaka di luar benteng, terdapat kawasan ketiga bernama Sabak. Beberapa keluarga nelayan tinggal di sana. Rumah-rumah mereka dibuat di atas tiang-tiang kayu karena tanahnya berupa rawa. 154 Di luar kota dan daerah pinggiran, wilayah pedalamannya jarang memiliki penduduk. Perbatasannya ditutupi oleh hutan lebat tempat hidup binatang liar dan berbagai pohon berharga tumbuh. Namun, tanahnya datar dan berawa, sehingga penduduk Malaka tidak bersemangat untuk bercocok tanam atau menanam padi di sana. Di Gunung Ledang, tinggal sekelompok orang kasar yang ditakuti oleh penduduk Malaka. Konon, mereka bisa berubah menjadi harimau dan memakan bayi. Selain itu, seluruh

152 Mills, “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay,” 17–18.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511,

252.; Thomaz, Early Portuguese Malacca, 37–47.; Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka 1575-1619: Power, Trade, and Diplomacy, 173.
153 Mills, “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay,”

20.; Thomaz, Early Portuguese Malacca, 49–51.
154 Mills, “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay,”

20.; Thomaz, Early Portuguese Malacca, 51.

wilayah lainnya tidak berpenduduk, kecuali Pengkalan Naning (dekat Alor Gajah sekarang), tempat orang-orang Minangkabau bermukim sebagai pedagang pinang. 155 Setelah menguasai Malaka, Portugis secara aktif mengirim berbagai misi untuk menjelajahi wilayah timur Malaka, meliputi Siam pada 1511, Ternate pada 1512, Pegu pada 1512, dan Tiongkok pada 1512. Mereka juga menjalin hubungan dagang yang bersahabat dan damai dengan kerajaan-kerajaan Asia tersebut. 156 Portugis secara bertahap menggantikan peran para pedagang Jawa dalam mengendalikan perdagangan rempah-rempah di poros Malaka-Maluku pada abad ke-16. 157 Duta besar Portugis gagal berdiplomasi sekaligus berbisnis dengan Dinasti Ming. Namun, agen-agen swasta dapat meyakinkan orang-orang Tiongkok setelah mereka membantu Tiongkok untuk menghancurkan praktik bajak laut Jepang (wokou) di Laut Tiongkok Selatan. 158 Mereka memahami bahwa izin dari pihak Tiongkok sangat penting untuk mengendalikan urusan komersial di Laut Tiongkok Selatan. Portugis memiliki hak istimewa untuk mendirikan permukiman di Makau. Mereka menjadi perantara perdagangan Tiongkok-Jepang karena larangan Tiongkok bagi pedagang mereka untuk berurusan dengan Jepang melalui jalur Makau-Nagasaki. 159 Pembukaan jalur

155 Mills, “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay,”

41.;Thomaz, Early Portuguese Malacca, 54–55.; Matos, On the Seaway to Spices, 55.;Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka 1575-1619: Power, Trade, and Diplomacy, 172.; Moorhead, A History of Malaya and Neighbours, 177.
156 Ronald Bishop Smith, The First Age of the Portuguese Embassies, Navigations and Peregrinations to the Kingdoms and Islands of Southeast Asia (1509-1521) (Rockvile: Decatur Press Inc, 1968). 157 Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 153–62. 158 George Bryan Souza, The Survival of Empire: Portuguese Trade and Society in China and South China Sea 1630-1754 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). 159 Charles Ralph Boxer, Portuguese Merchants and Missionaries in Feudal Japan, 1543-1640 (London: Variorum Reprints, 1986).; Charles Ralph Boxer, Estudos para a história de Macau: séculos XVI a XVIII (Lisbon: Fundação Oriente, 1991).; Charles Ralph Boxer, Macau Na Época da Restauração (Lisbon: Fundação Oriente, 1993).; Charles Ralph Boxer, The Great Ship from Amacon (Lisbon: Centro de

Makau dan Nagasaki pada paruh kedua abad ke-16, yang terhubung dengan Goa dan Malaka, telah menghidupkan kembali perdagangan jarak jauh dari Samudra Hindia ke Laut Tiongkok Selatan, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh pedagang Persia, Arab, serta Tiongkok. Bangsa Portugis juga menerapkan sistem cartaz (surat izin berlayar atau jaminan keselamatan) 160 untuk pelayaran Asia di zona perdagangan yang mereka bagi-bagi, meliputi Laut Arab, Teluk Benggala, dan Laut Tiongkok Selatan. Bangsa Portugis juga memperoleh lebih banyak keuntungan dari perjalanan panjang antara Goa, Malaka, Makau, dan Nagasaki. Portugis menjalankan perdagangan jarak jauh dari Goa ke Makau (sejak 1555–seterusnya) dan Nagasaki (sejak 1571–seterusnya) melalui Malaka. Portugis masih memberikan atau menyewakan lisensi perdagangan kerajaan kepada beberapa bangsawan atau pedagang swasta. Konsesi perdagangan menjadi pendapatan utama bagi kerajaan. Pada April atau Mei, Portugis berangkat dengan beberapa armada dari Goa ke Asia Timur melalui Malaka. Mereka membawa barang dagangan India dan beberapa di antaranya dijual di Malaka. Di Malaka, mereka memuat rempah-rempah Nusantara serta berlayar ke Makau dan Nagasaki. 161 Di Makau, mereka dapat

Estudos Historicos Ultramarinos, 1963). 160 Untuk mencari sumber pendapatan lain, Portugis mengadopsi sistem pungutan atau tol India terhadap para pedagang yang melewati wilayah mereka. Sistem izin berlayar dan tol ini diterapkan dengan menjual paspor (cartaz) kepada kapal-kapal India yang berlayar di sepanjang pantai barat benua. Pemegang cartaz diwajibkan singgah di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Portugis dan membayar bea cukai di sana. Untuk memastikan para pedagang mematuhi aturan itu dan sekaligus mencegah serangan bajak laut, armada Portugis mengawal mereka dalam konvoi menuju alfândega (kantor bea cukai) kerajaan. Pendapatan dari sistem ini kemudian digunakan untuk menutup biaya administrasi pemerintahan Portugis India. Lihat G. Winius, “The Maritime Empire of Portugal Strikes Root in Asia”, dalam John B. Hattendorf (ed.), “The Age of Discovery,” dalam Maritime History, Volume 1 (Malabar: Krieger Publishing, 1996), 116. 161 Charles Ralph Boxer, Fidalgos in the Far East 1550-1770 (London and New York: Oxford University Press, 1968), 4–5 dan 7–8.; Boxer, The Great Ship from Amacon, 2–3.; Amélia Polónia, Self-Organised Networks in the First Global Age:, t.t., 145.; Souza, The Survival of Empire: Portuguese Trade and Society in China and South China Sea 1630-1754, 18.; Charles Ralph Boxer, The Affair of the Madre

mengakses jaringan perdagangan di Kanton, tempat mereka dapat membeli sutra dan emas. Dari Makau, mereka juga membangun jaringan ke Jepang. Portugis biasanya menukar sutra dengan perak batangan Jepang di pasar Jepang. Sebelum berdirinya Nagasaki pada 1571, kapal-kapal Portugis berturut-turut pergi ke pelabuhan di Bungo, Hizen, dan Omura. Sejak 1571, Nagasaki menjadi pelabuhan resmi untuk perdagangan Makau. Dalam perjalanan pulang, kapal-kapal Portugis berlayar melalui rute yang sama serta menukar produk 162 mereka di Makau dan Malaka sebelum kembali ke India. Armada Portugis secara teratur berlayar dari Goa ke Asia Timur sejak 1575. Geopolitik Laut Tiongkok Selatan menjadi semakin kompleks ketika Spanyol ikut berdagang di pasar Tiongkok setelah Manila didirikan pada 1571. Spanyol menawarkan perak (dari Meksiko) sebagai ganti sutra Tiongkok dan barang-barang Asia lainnya. Spanyol mencoba menghubungkan Manila dengan Jepang, tetapi tidak bertahan lama karena Spanyol tidak membutuhkan perak Jepang. Spanyol tampaknya bekerja sama dengan Portugis di Asia Timur. Sejak 1580-an, mereka menjalin perdagangan segitiga antara Malaka, Manila, dan Makau. Uni Iberia juga menghadapi tantangan selama abad ke-17. Belanda sering menjarah dan memblokir pengiriman Portugis di Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut 163 Tiongkok Selatan. Kehadiran orang-orang Eropa di Asia Timur semakin menjamur ketika mereka mendirikan pos dagang di Hirado pada akhir abad

de Deus (London: Routledge, 1929), 14–15.; Charles Ralph Boxer, “The Portuguese Commercial Voyages to Japan Three Hundred Years Ago (1630-1639),” Transactions and Proceedings of The Japan Society XXXI (1934): 32.; Harriet Zurndorfer, “Encounter and Coexistence: Portugal and Ming China 1511–1610,” Global History and New Polycentric Approaches 2, no. 1 (2018): 43–44. 162 Boxer, Fidalgos in the Far East 1550-1770, 15–16.; Boxer, The Affair of the Madre de Deus, 11–12.; Rila Mukherjee, “The Struggle for the Bay,” História 9 (2008): 67 dan 76.; Sanjay Subrahmanyam, Improvising Empire: Portuguese Trade and Settlement in the Bay of Bengal (New Delhi: Oxford University Press, 1990), 17–25. 163 Boxer, The Great Ship from Amacon, 3.; Boxer, The Affair of the Madre de Deus, 14–15.; Boxer, “The Portuguese Commercial Voyages to Japan Three Hundred Years Ago (1630-1639),” 32.

ke-17. Mereka berharap dapat bersaing dengan Portugis di Makau dan Nagasaki. Mereka memainkan peran yang sama dengan Portugis, menjembatani pedagang Tiongkok dengan Jepang di Hirado. Sayangnya, pedagang Tiongkok tidak melindungi orang-orang Eropa dari pejabat Tiongkok ketika mereka membawa perak Jepang ke daratan Tiongkok. Karena itu, Inggris memutuskan untuk meninggalkan pos dagang mereka di Hirado pada 1623. Sebaliknya, Belanda dapat bertahan hidup setelah memblokir dan menjarah jung-jung Tiongkok. Mereka juga mencoba merebut Makau pada 1622, tetapi Portugis dapat mempertahankan kota mereka. Mereka terus-menerus menyaingi Portugis di Makau dan Nagasaki setelah mendirikan Benteng Zeelandia di Formosa (Taiwan) pada 1624. Namun, Belanda tidak dapat mengusir Portugis dari perdagangan Asia Timur. Hanya Jepang yang kemudian dapat mengusir Portugis dari Nagasaki pada 1639. Formosa Belanda mulai menggantikan peran Nagasaki dalam bisnis Tiongkok-Jepang, kemudian menjadi pusat distribusi sutra Tiongkok serta perak dan tembaga Jepang. 164 Pada akhir abad ke-16, Estado da Índia memiliki sekitar tiga puluh rute konsesi, yang diikuti oleh pedagang resmi dan swasta. Malaka sebagai tujuan atau titik keberangkatan tampaknya menjadi setengah dari rute konsesi ini. Dalam perdagangan intra-Asia, casado (orang Portugis yang telah menikah) dan pedagang Portugis swasta menikmati perdagangan antarpulau di Kepulauan Melayu setelah Kerajaan Portugis memutuskan tidak ikut berdagang. 165 Contoh menarik ialah apa yang terjadi di Nusa Tenggara. Orang Portugis berupaya mencari asal kayu cendana berasal setelah mereka mengetahui harganya di Malaka melambung dua setengah kali lipat dibandingkan dengan ketika membelinya di Timor.

164 Boxer, The Great Ship from Amacon, 4.; Boxer, Estudos para a história de Macau: séculos XVI a XVIII, 57–66. 165 O. Prakash, “Long Distance Maritime Trade in Asia: Decline and Revival”, dalam Kuzhippalli Skaria Mathew, Studies in Maritime History (Pondicherry University, 1990), 29–33.

Setelah orang-orang Portugis menetap, mereka menikahi penduduk setempat dan membangun benteng di Solor. Para casado itu berangsur-angsur mengambil alih kendali perdagangan kayu cendana. Portugis mulai mengekspor kayu cendana ke Malaka dan kemudian ke Makau. Bisnis Malaka-Solor tidak berjalan tanpa risiko. Para pedagang Jawa dan Belanda sering menyerang kapal-kapal Portugis. Pada 1564, jung-jung Jawa mengepung dan memblokir Solor. Kapal Portugis dari Maluku menyelamatkan dan memaksa orang Jawa melarikan diri. Pada 1568, orang Jawa mengepung lagi, tetapi Portugis dapat mengalahkan mereka. Portugis telah mendirikan permukiman Kristen

Gambar 1.4 Bandar Malaka Sumber: António Bocarro, Livro das plantas de todas as fortalezas, cidades e povoações do Estado da Índia Oriental (1635), https://purl. pt/27184/1/index. html#/348/html

serta membaptis ribuan jiwa di Solor dan pulau-pulau sekitarnya untuk memeluk agama Katolik. Sayangnya, perlawanan lokal sempat mengancam otoritas Portugis, seperti yang dilakukan orang-orang Lamakera pada 1598. 166 Pada akhir abad ke-16, para Kapten Portugis di Malaka memiliki hak eksklusif untuk mengirim kapal mereka atau menjual hak pelayaran rute Malaka-Solor. Orang-orang Portugis di Solor membentuk pemerintahan sendiri, mendirikan benteng lain di Ende pada 1595, dan memungut pajak atas kapal-kapal yang datang sejak 1611. Mereka menggunakan pendapatan fiskal ini untuk membayar gaji pejabat. Sayangnya, pertumbuhan Solor menarik perhatian Belanda, yang kemudian menyerbu pada 1613. Portugis memindahkan kekuasaan dan permukiman mereka ke Larantuka, sehingga sejak itu kawasan ini berkembang pesat sebagai ibu kota Portugis di Kepulauan Nusa Tenggara. Pada 1620-an, Portugis menghubungkan Larantuka ke Malaka dan Makassar, sehingga mereka dapat menukar kayu cendana dengan berbagai barang dagangan Asia. Ketika Belanda merebut Malaka pada 1641, Portugis masih mampu bertahan di Larantuka, karena sejak 1639 mereka telah menjalankan perdagangan jarak jauh dengan Makau. 167

F. PERTIKAIAN PORTUGIS-JOHOR ABAD KE-16

Portugis tidak dapat sepenuhnya menguasai jaringan perdagangan di Nusantara sepanjang abad ke-16. Mereka harus berbagi perdagangan intra-Asia yang menguntungkan dengan Johor dan Aceh. 168 Pendirian Johor berkaitan dengan pelarian

166 Matos, On the Seaway to Spices, 124–25.; John Villiers, East of Malacca (Bangkok: Calouste Gulbenkian Foundation, 1985), 70–72.; Boxer, Fidalgos in the Far East 1550-1770, 175–76. 167 Matos, On the Seaway to Spices, 126–27.; Villiers, East of Malacca, 56–57, 72 dan 75–76.;Manuel Lobato, Política e comércio dos portugueses na insulíndia (Makau: Instituto Português do Oriente,

1999), 278.; Boxer, Fidalgos in the Far East 1550-1770, 177.
168 Smith, The First Age of the Portuguese Embassies, Navigations and Peregrinations to the Kingdoms and Islands of Southeast Asia (1509-

1521).

Sultan Mahmud setelah penaklukan Malaka oleh Portugis pada

1511. Orang-orang Melayu Malaka melakukan perjalanan ke pedalaman dan berhenti di Bertam. Sultan Mahmud dan para pengikutnya melanjutkan perjalanannya ke Batu Hampar. Mereka meninggalkan Sultan Ahmad dan anak buahnya di Bertam. Sultan Ahmad bermaksud untuk kembali ke Malaka setelah Portugis menjarah dan meninggalkan Malaka. Sayangnya, Portugis tidak meninggalkan Malaka dan justru mendirikan benteng. Sultan Ahmad memerintahkan anak buahnya untuk mendirikan permukiman dan pertahanan di Bertam. Sultan Ahmad berencana menyerang Malaka ketika dia sudah memperkuat keamanan dan kekuatan militernya. Pertumbuhan Bertam menarik Albuquerque untuk menyerang bekas musuhnya itu. Portugis menghancurkan Bertam dan memaksa bangsa Melayu melarikan diri lebih jauh ke hulu.
      169 Sultan Ahmad dan anak buahnya bergabung dengan ayahnya di Batu Hampar. Mereka pergi ke hulu Muar sebelum berlayar ke Johor. Mereka menetap di Pagoh dan mendirikan benteng di Bentayan pada Juni 1512. Sultan Mahmud berkomunikasi secara rahasia dengan pemimpin Jawa di Malaka, Utimutaraja. Orang Jawa memberi tahu sultan bahwa pasukan Portugis lemah dan meminta sultan untuk melancarkan serangan ke Malaka. Ketika orang Melayu bersiap menyerang Malaka, Albuquerque tiba-tiba mengirim pasukannya yang terdiri dari empat ratus tentara Portugis, enam ratus tentara bayaran Jawa, dan tiga ratus tentara Burma untuk menyerang Pagoh. Orang Melayu dikalahkan dan mundur ke Pahang¹⁷⁰ sebelum pergi ke Bintan dan kembali ke

169 Shellabear, Sejarah Melayu, 270.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 69.; Richard Olof Winstedt, “A History of Johore (1365-1895 A.D.),” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 10, no. 3/115 (1932): 12. 170 Ketika Sultan Mahmud berada di Pahang, dia mengirim utusannya ke Tiongkok untuk meminta perlindungan. Namun, Tiongkok menolak membantu mereka karena juga diancam oleh musuh. J. Wahyudi, Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII (Jakarta: Pustaka Compass, 2019), 133.

Muar. Di Muar, Sultan Mahmud membangun kembali kekuasaannya di Pagoh dan Bentayan. Sultan memerintahkan Hang Nadim untuk menyerang Malaka. Armada laut Melayu bertempur dengan kapal-kapal Portugis, yang dipimpin oleh Fernão Peres de Andrade, di utara muara Muar. Portugis mengalahkan dan memaksa mereka kembali ke Muar. Portugis terus menyerbu Pagoh pada Agustus 1512 dan memaksa orang-orang Melayu mundur dari Muar. 171 Pada 1513, Sultan Mahmud membunuh putranya, Sultan Ahmad, dan menegakkan kembali kekuasaannya di Bentan, Kopak, tempat dia tinggal hingga 1519. Dia menyusun administrasi politik serta mengangkat Tun Khoja Ahmad sebagai bendahara baru dan Hang Nadim sebagai laksamana baru. Johor masih mewarisi wilayah Malaka atas Kuala Muar, Pagoh, Kuala Selangor, Beruas, Manjung, Lingga, dan Indragiri. Johor memiliki cukup banyak pasukan dan kekuatan militer untuk menantang Portugis. Antara 1516 dan 1518, kapal-kapal Melayu dikirim ke Kuala Muar. Orang-orang Melayu memblokir semua kapal yang membawa persediaan makanan ke Malaka. Blokade Melayu memaksa Portugis untuk mengimpor persediaan makanan dari Pegu. Orang-orang Melayu juga menyerbu Malaka. Sayangnya, Hang Nadim beserta pasukan angkatan lautnya gagal mengalahkan Portugis dan harus kembali ke Bintan. 172 Pada 1519, Sultan Mahmud kembali ke Muar serta memperkuat benteng pertahanannya di Pagoh dan Kuala Muar. Dia juga mempersiapkan anak buahnya untuk menyerang Malaka. Sultan tidak menyadari bahwa Portugis tengah berlayar untuk menyerang

171 Shellabear, Sejarah Melayu, 271.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 70–71.; W; ___, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 70–71.; Winstedt, “A History of Johore (1365-1895 A.D.),” 12.; Haji Buyong Adil, Sejarah Johor (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia,

1980), 6.
172 ___, Sejarah Melayu, 271–72.; ___, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 71–72.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 71–72.; Winstedt, “A History of Johore (1365-1895 A.D.),” 12–14.; Adil, Sejarah Johor, 8–9.

Pagoh. Beruntung, bangsa Melayu dapat mempertahankan Pagoh dan mengalahkan Portugis. Sultan Mahmud mengirimkan beberapa ekspedisi ke Malaka, tetapi armadanya gagal merebut wilayah ini. Invasi bangsa Melayu tersebut berdampak pada kurangnya pasokan makanan di Kota Malaka. Pada Mei 1519 dan Juni 1520, Portugis mengirimkan utusannya ke Burma untuk meminta pasokan makanan. Pada 1520, Kapten Portugis di Malaka, Garcia de Sá, memerintahkan António Correa memimpin lima ratus prajurit untuk menyerang Pagoh. Portugis menghancurkan Pagoh dan memaksa Sultan Mahmud mundur ke Bintan. 173 Pada 1521, Sultan Mahmud membalas dendam dan menyerbu Malaka. Dia mengirim armada di bawah Paduka Tuan, Sultan Abdul Jalil, Tun Mahmud, dan Laksamana Hang Nadim untuk menyerang Malaka. Bangsa Melayu menyerbu Malaka melalui darat dan laut, tetapi mereka gagal mengalahkan Portugis. Pada tahun yang sama, komandan Portugis di Malaka, Jorge de Albuquerque, memimpin armada yang terdiri dari delapan belas kapal dan enam ratus prajurit untuk menyerang Bintan. Portugis menghadapi kesulitan dalam merebut Bintan. Bangsa Melayu telah memperkuat pertahanan mereka dengan mendirikan dua benteng, yakni Kota Kara dan Kopak. Portugis menyadari kegagalan mereka dan kembali ke Malaka. 174 Invasi Portugis lainnya ke Bintan terjadi pada 1523 dan 1524. Kedua serangan tersebut gagal merebut Bintan. Portugis berhasil merebut Bintan setelah armada dari Malaka, yang mendapat bantuan dari Goa, datang dengan dua puluh lima kapal besar dan seribu seratus lima puluh prajurit. Pada Oktober 1526, Portugis menghancurkan Bengkalis sebelum merebut Kota Kara dan Kopak. Sultan Mahmud berhasil melarikan diri ke Kampar. Karena Sultan Abdullah dari Kampar mengabdi kepada Portugis, rakyat

173 Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 72-

73.
174 ____, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 73

74.; Wahyudi, Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII, 134.; Winstedt, “A History of Johore (1365- 1895 A.D.),” 12–13.

Kampar kemudian mengangkat Sultan Mahmud sebagai raja mereka. Sultan Mahmud tinggal di sana hingga wafat pada 1528. Raja Ali menggantikan takhta ayahnya dan mendapat gelar Sultan Alauddin Ri’ayat Syah II (bertakhta 1528–1564). Sultan Alauddin memutuskan untuk meninggalkan Kampar. Baginya, Kampar tidak aman untuk ditinggali. Orang-orang Naning (Minangkabau) dan Portugis di Malaka selalu mengancam istananya. Dia dan anak buahnya kembali ke Johor serta mendirikan istana di sana. 176 Johor mengubah kebijakan luar negerinya selama pemerintahan Sultan Alauddin setelah Dom Estavão da Gama (sekitar 1505–1576; Gubernur India Portugis 1540–1542) memaksanya menyerah pada 1536. Bersama dengan persekutuan Melayu, yang terdiri dari Aru, Perak, dan Pahang, Johor menerima perjanjian bersyarat dengan Portugis. 177 Kemitraan dagang Luso-Melayu terbentuk setelah Johor memimpin Pahang, Perak, dan Aru untuk memasok pasar eceran di Malaka. Namun, orang Aceh melihat persahabatan mereka sebagai ancaman. Ketika orang Aceh menyerbu Aru pada 1540, pasukan Luso-Melayu membantu Aru mempertahankan kotanya. Perjanjian damai Luso-Melayu berakhir ketika Johor dan persekutuan Melayu plus Jawa menyerbu Malaka pada 1551. Johor memimpin Jepara, Pahang, Perak, dan Beruas untuk mengepung benteng Portugis pada Jumat, 3 Juli 1551. Mereka berjumlah sekitar sepuluh ribu atau dua belas ribu orang. Pada Sabtu malam, mereka menyerbu bagian timur benteng Portugis. Mereka bertempur dengan tentara Portugis selama 2–3 jam. 178

175 Shellabear, Sejarah Melayu, 275–81.; Adil, The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate, 74–75.; Wahyudi, Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII, 129–30.; Winstedt, “A History of Johore (1365-1895 A.D.),”

12.; Adil, Sejarah Johor, 9–12.
176 Shellabear, Sejarah Melayu, 289–93.; Winstedt, “A History of Johore (1365-1895 A.D.),” 18–19.; Adil, Sejarah Johor, 19–22. 177 Wahyudi, Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII, 135.; Winstedt, “A History of Johore (1365- 1895 A.D.),” 18–19.; Adil, Sejarah Johor, 19–22. 178 Surat Francisco Peres kepada Raja, 24 November 1551, dalam Artur

Setelah pertempuran di sebelah timur benteng berakhir, pasukan Melayu-Jawa menyadari keberadaan tentara Portugis yang kuat di jembatan Malaka, yang menghubungkan kota perdagangan dan benteng. Portugis mulai menembaki dan 179 membunuh pasukan Melayu-Jawa satu per satu.

Basílio de Sá, ed., Documentação Para a Historia das Missðes do Padroado Português do Oriente: Insulíndia, volume II (Lisbon: Agência Geral do Ultramar, t.t.), 57.; Adil, Sejarah Johor, 24–25. 179 Surat Francisco Peres kepada Raja, 24 November 1551, dalam de Sá, Documentação Para a Historia das Missðes do Padroado Português do Oriente: Insulíndia, volume II, 59–

Gambar 1.5 Ilustrasi orang Melayu dan Jawa di bandar-bandar Asia Tenggara Sumber: Sumber: Jan Huygen van L inschoten, Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer oost ofte

Setelah pasukan gabungan Islam tidak dapat mengalahkan benteng Portugis, mereka menjalankan taktik perang parit dan menggali parit untuk mengepung pertahanan Portugis. Selama masa perang, penduduk Malaka tidak dapat keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka menderita dan kelaparan. Untungnya, penduduk masih memiliki banyak gandum dan buah kurma yang manis. 180 Pada 1564–1565, Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar (Sultan Aceh 1537/1539–1571) memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Johor yang melemah. Orang-orang Johor melarikan diri dan pindah dari Sungai Johor ke Lembah Seluyut. Muzaffar Syah (Sultan Johor 1564–1570) terus memotivasi rakyatnya untuk bertahan hidup di bawah ancaman Aceh. Sayangnya, dia meninggal pada 1570 dan digantikan keponakannya yang berusia 9 tahun, Sultan Abdul Jalil Syah (bertakhta 1570–1571). Perpindahan Johor Lama ke Seluyut bukanlah keputusan yang menguntungkan. Johor kehilangan jaringan perdagangannya, mengingat Seluyut jauh dari laut. Sultan muda itu diracun dan digantikan oleh Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Syah (bertakhta 1571–1597). 181 Pada 1574, Aceh dan Johor menghentikan konflik mereka serta menyetujui perjanjian damai. Sultan Aceh meminta pangeran Johor untuk menikahi putrinya. Portugis tidak menyukai kemitraan mereka, sehingga memutuskan untuk mengepung Johor pada 1576 dan 1578. Posisi Johor melemah ketika Sultan Aceh Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar menyerbu Aru. Sultan Johor memerintahkan anak buahnya untuk mempertahankan Aru. Dia juga meminta Kapten Portugis di Malaka untuk membantu pasukannya di Aru. Luso-Melayu dapat menghancurkan tentara Aceh dan mempertahankan Aru. Kemitraan Luso-Johor tidak berjalan dengan baik. Pada 1586,

60.
180 de Sá, Documentação Para a Historia das Missðes do Padroado Português do Oriente: Insulíndia, volume II, 60. 181 Shellabear, Sejarah Melayu, 304 dan 308–10.; Wahyudi, Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII, 152–55.; Adil, Sejarah Johor, 25.

Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Syah mengirim angkatan lautnya untuk memblokir kapal-kapal yang membawa pasokan makanan ke Malaka. Pada 1587, Portugis membalas dendam dan menyerbu Johor. Namun, Johor dapat mengalahkan Portugis, tetapi serangan kedua Portugis dapat membombardir Johor. Sultan Ali Jalla mundur 182 ke Batu Sawar dan tinggal di sana sampai wafat pada 1597. Pada abad ke-16, Johor kalah bersaing dengan Malaka dan Aceh. Johor dikelilingi oleh Portugis dan Aceh. Portugis menyerbu Johor pada 1518, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526, 1535, dan 1587. Sementara itu, Aceh menyerang Johor pada 1564–1565, 1570, dan 183

1582. Memasuki abad ke-17, Johor bersekutu dengan Belanda pada 1606. Mereka melancarkan serangan gabungan ke Malaka tetapi gagal merebutnya. Namun, mereka tetap berdagang dengan damai. Johor tetap menjadi bayang-bayang Aceh. Bangsa Aceh menyerbu Johor pada 1613, 1616, dan 1623. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Syah III (1623–1677), kemitraan Johor-Belanda berlanjut dan berhasil mengusir Portugis dari Malaka pada 1641. Johor memperoleh hak istimewa untuk berdagang di Malaka dan melewati selat tanpa membayar tol laut. Johor berkembang pesat dan membangun jaringan perdagangannya pada paruh kedua abad 184 ke-17.
      182 Peter Borschberg, ed., Jacques de Countre’s Singapore and Johor 1594-1625 (Singapura: NUS Press, 2015), 84–86.; Shellabear, Sejarah Melayu, 310.; Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka 1575- 1619: Power, Trade, and Diplomacy, 150.; Wahyudi, Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII, 155–57.; Winstedt, “A History of Johore (1365-1895 A.D.),” 24.; Adil, Sejarah Johor, 25–27. 183 Borschberg, Jacques de Countre’s Singapore and Johor 1594- 1625, 28–29.; Wahyudi, Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII, 140. 184 Wahyudi, Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII, 141–42.; Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka 1575-1619: Power, Trade, and Diplomacy, 144–45.

G. SENGKETA PORTUGIS-ACEH ABAD KE-16

Kesultanan Aceh berkembang pesat setelah menyambut para pengungsi (pedagang) muslim dari Malaka. Pemimpin Aceh memeluk Islam dan mengambil gelar Sultan Ali Mughayat Syah (bertakhta sekitar 1514–1530). Sultan Ali Mughayat Syah memiliki kebijakan yang berbeda terhadap Portugis. Jika Pidie dan Pasai lebih memilih bersekutu dengan Portugis, Aceh tidak mengikuti monopolinya. Ketika kapal-kapal Portugis secara tidak sengaja berlabuh di Aceh pada 1519, sultan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Kebrutalan orang Aceh memaksa Kapten Portugis di Malaka, Jorge de Brito, untuk menyerbu Aceh pada 1521. Dikarenakan kesemangatan dan kerjasama pasukan Aceh yang solid, sehingga 185 berhasil mengalahkan Portugis dan membunuh Jorge de Brito. Sultan Ali Mughayat Syah juga menguasai Pesisir Utara Sumatra setelah merebut pelabuhan-pelabuhan penting, yakni Daya (1520), 186 Pidie (1524), Pasai (1524), dan Aru (1524). Di Pasai, orang Aceh juga berhasil mengusir Portugis. Orang Aceh mengepung benteng 187 Portugis dan mulai membakar kota pada 1523. Sayangnya, Portugis dapat menghancurkan pasukan Aceh. Portugis masih bertahan, tetapi mempertimbangkan untuk meninggalkan pertahanan. Mereka tidak memiliki persediaan dan amunisi yang cukup untuk

185 Iskandar, Bustanus Salatin Bab II Fasal 13 by Nurrudin Ar-Raniri, 31.; Amirul Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579 (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006), 78–79.; Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad (Medan: Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981), 149. 186 João de Barros dan Diogo do Couto, Decada Primeira, Segunda, e Terceira da Asia 8, with John Carter Brown Library ((Lisbon: Impressa Per Jorge Rodriguez, 1628), 309.; Iskandar, Bustanus Salatin Bab II Fasal 13 by Nurrudin Ar-Raniri, 31. 187 Frederick Charles Danvers, The Portuguese in India: Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire I (New Delhi: Asian Educational Services, 1992), 356.; Jorge Manuel dos Santos Alves, O Domínio do Norte de Samatra: A História dos Sultanatos de Samudera-Pacém e Achém, e suas Relações com os Portugueses (1500-1580) (Lisbon: Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 1999), 109–11.; William Marsden, The History of Sumatra (London: Thomas Payne & Son, 1784), 336.

mempertahankan posisi di Pasai. Mereka lantas memuat semua barang dan garnisun ke atas kapal serta meninggalkan Pasai. Armada laut Portugis sering kali menangkap kapal-kapal yang berlayar dalam satu armada. Pada 1527, kapal dagang Aceh berlayar kembali dari Makkah. Ketika kapal yang membawa tiga ratus orang Aceh dan empat puluh orang Arab itu memasuki perairan Aceh, Portugis menyerang dan membunuh semua penumpangnya. Sultan Aceh marah dan memerintahkan semua penduduk untuk menyerang kapal-kapal Portugis yang berlabuh di Aceh. Pada 1528, orang-orang Aceh menyerang armada Portugis di bawah Simão de Sousa dan membunuh semua awak kapalnya. 190 Pada 1529, Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, Sultan Salahuddin Syah (bertakhta 1530– 1537/1539). Sultan Salahuddin tidak mampu mengelola Aceh, tetapi justru mengirim pasukannya untuk menyerbu Malaka pada

1537. Sekitar dua atau tiga ribu prajurit datang ke Malaka. Namun, Portugis dapat mengalahkan mereka. Kegagalan penyerbuan ke Malaka menyebabkan pergolakan politik di Aceh. Sultan Salahuddin digulingkan dari takhta dan digantikan oleh adiknya, Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar (bertakhta 1537/1539–1571).
      191

188 Danvers, The Portuguese in India: Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire I, 357.; Raden Hoesein Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, trans. oleh Teuku Hamid (Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), 14–15.; Djoened Poesponegoro dan Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2: Zaman Kuno,

28.; Marsden, The History of Sumatra, 335–38.; Azyumardi Azra dan Jajat Burhanudin, ed., Indonesia dalam Arus Sejarah: Kedatangan dan Peradaban Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), 23.
189 Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 80–81. 190 Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 80–81. 191 Yahaya A. Bakar, “Impian Tidak Terlaksana: Kes Aceh & Orang Portugis di Melaka 1511–1641,” dalam Sumbangsih: Kumpulan Esei Sejarah untuk Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, ed. oleh Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd Rahman dan Mohd Amin Hassan (Selangor: Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia, 1988),

63.; Winstedt, “A History of Johore (1365-1895 A.D.),” 79.; Moorhead, A History of Malaya and Neighbours, 196.

Di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar, Aceh mendirikan kotanya dan menyusun hukum politiknya. Aceh juga berusaha menguasai Selat Malaka. Pada 1539, Aceh seharusnya menyerbu Kerajaan Batak, mengingat Batak telah mengirim utusannya ke Malaka dalam rangka meminta perlindungan Portugis. Portugis membantu Batak untuk mempertahankan Kota Batak dengan mengirimkan beberapa senjata dan amunisi. Meski Batak 192 memiliki lima belas ribu tentara, Aceh dapat mengalahkan mereka. Pada tahun yang sama, Aceh memperkuat jaringan Islamnya dengan 193 mengirimkan beberapa kedutaan ke Kekaisaran Usmani. Aceh telah memberikan hak istimewa kepada pedagang Usmani untuk berdagang di Aceh sejak 1540-an. Sebagai imbalannya, Aceh meminta artileri dan pasukan Usmani. Orang Aceh memanfaatkan dukungan 194 Usmani untuk memperluas lingkup pengaruhnya. Aceh terus menyerbu wilayah bawahan Portugis di Aru pada

1539. Bagi Aceh, Aru dapat menjadi pangkalan militer Aceh sebelum berlayar mengepung Malaka. Aceh dapat secara mudah menghalangi pelayaran Portugis dengan mengirimkan beberapa kapal ke Selat Singapura dan Sabang. Dengan seratus enam puluh kapal dan tujuh belas ribu pasukan, Aceh menyerbu Aru. Aceh kemudian berhasil menghancurkan Aru dan membunuh Raja Aru. Ratu Aru melarikan diri ke Malaka dan meminta Portugis untuk mengambil alih Aru dari Aceh. Selain itu, Portugis tidak memiliki dukungan militer yang cukup untuk mempertahankan Aru. Ratu Aru kecewa dan pindah ke Bintan. Dia menikah dengan Raja Johor. Ratu, yang didukung oleh negara-negara Melayu, memimpin pasukan untuk mengambil
      195 alih Aru dari Aceh pada 1540.

192 Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 94. 193 Iskandar, Bustanus Salatin Bab II Fasal 13 by Nurrudin Ar-Raniri, 31. 194 Bakar, “Impian Tidak Terlaksana: Kes Aceh & Orang Portugis di Melaka 1511–1641,” 63. 195 Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 94–97.

Selain menyerbu beberapa negeri Melayu, Sultan Alauddin memainkan aliansi politik. Dia mengangkat kepala suku Barus sebagai sultan dan memintanya untuk menikahi saudara perempuannya. Sultan Aceh menguasai Pariaman ketika dia berhasil mengangkat Pangeran Mughal sebagai sultan baru di sana. 196 Sultan Alauddin terus berambisi merebut Malaka. Dia memimpin pasukan Aceh menyerbu Malaka pada 1547. Orang Aceh berlayar dengan enam puluh kapal dan lima ribu prajurit. Mereka berlabuh pada malam hari dan merebut Upeh. Mereka juga membakar kapal-kapal Portugis di pelabuhan Malaka dan memenjarakan tujuh nelayan. Panglima Aceh mengirim surat kepada Kapten Portugis di Malaka, Simão de Mello. 197 Mello menolak tantangan Aceh karena dia hanya memiliki sedikit prajurit. Portugis mencoba mempertahankan benteng mereka. Melihat Portugis sedang menunggu, orang Aceh mengepung benteng tersebut. Orang Aceh mendirikan benteng di Perlis dan menyerang semua kapal dari Goa, Bengal, Siam, dan Pegu. Orang Aceh mencoba menghalangi pasokan Portugis dari utara dan memaksa mereka menyerah. 198 Orang Aceh tidak menyadari bahwa pasukan Portugis datang dari Pattani. Dom Francisco de Eça memimpin sepuluh kapal dan dua ratus tiga puluh pasukan untuk menyerang Aceh di Perlis. Portugis juga dikawal oleh Johor, Perak, dan Pahang dengan tiga ratus kapal serta delapan ribu pasukan. Gabungan pasukan Melayu-Portugis mendarat di Malaka dan bertempur dengan orang Aceh selama 2 bulan. Pasukan gabungan itu membunuh empat ribu jiwa dan memenjarakan seribu prajurit. Mereka juga menghancurkan dua

196 ___, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 94–97. 197 Frederick Charles Danvers, The Portuguese in India: Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire II (New Delhi: Asian Educational Services, 1992), 455. 198 Rebecca Catz, ed., The Travels of Mendes Pinto (Chicago and London: University of Chicago Press, 1989), 456; Bakar, “Impian Tidak Terlaksana: Kes Aceh & Orang Portugis di Melaka 1511– 1641,” 64. Lihat pula Iskandar, Bustanus Salatin Bab II Fasal 13 by Nurrudin Ar-Raniri, 31–32.

Gambar 1.6 Lukisan kota Malaka ketika dikepung oleh pasukan Aceh dibawah Sultan Alaudin Riayat Syah, circa 1568. Sumber: Biblioteca

puluh kapal serta menjarah tiga ratus artileri dan seribu senapan. Di pihak Portugis, mereka kehilangan dua puluh enam jiwa, sementara seratus lima puluh orang lainnya terluka. 199 Selama masa perang, seluruh penduduk Malaka melarikan diri, pindah ke Tiongkok dan tempat-tempat lain. Penduduk lainnya menderita dan menghadapi kekurangan persediaan makanan. Portugis juga kehilangan banyak pasukan dan artileri. Orang Aceh telah membakar kapal-kapal Portugis dan menjarah semua harta benda di pelabuhan Malaka. 200 Sultan Alauddin bersiap menyerbu Malaka dan mengirim utusannya ke Kesultanan Usmaniyah pada 1566. Para utusan tersebut diperintahkan membawa berbagai hadiah berharga, seperti emas, berlian, rempah-rempah, dan herba. Sultan Aceh meminta bantuan Usmaniyah untuk mengusir Portugis dari perairan Asia. Portugis menyerang negara-negara Islam dan kapal-kapal yang datang dari/ke Makkah. Mereka menangkap kapal-kapal tersebut dan memperbudak semua penumpangnya. Portugis juga menyerang kapal Usmaniyah yang dikomandoi Lutfi. 201 Ketika Lutfi bersiap meninggalkan Aceh, dia memuat 16 kantar lada, sutra, kayu manis, cengkeh, kamper, dan produk-produk lain dari Asia Tenggara. Setelah kapal Lutfi meninggalkan Makkah, mereka bertemu dengan beberapa kapal Portugis dan terlibat dalam pertempuran laut selama 4 hari 4 malam. Portugis tidak dapat merebut kapal itu dan mulai menembaki serta menenggelamkannya. Mempertimbangkan semua ancaman Portugis di Samudra Hindia, orang Aceh meminta kerja sama Usmaniyah melawan Portugis serta meminta artileri, kapal angkatan laut, dan prajurit. 202

199 Danvers, The Portuguese in India: Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire II, 480–81. 200 Luís Filipe Ferreira Reis Thomaz, Os Portugueses em Malaca (Lisboa: Universidade de Lisboa, 1963), 125–26. 201 Lutfi merupakan seorang utusan resmi dari Turki Usmani. Dia bepergian ke Aceh antara 1563 dan 1565. Lihat Giancarlo Casale, “His Majesty’s Servant Lutfi: The Career of a Previously Unknown Sixteenth-Century Ottoman Envoy to Sumatra based on an Account of His Travels from the Topkapi Palace Archives,” Turcica 37 (2005):

81.
202 Surat dari Sultan Aceh, Alauddin Qahar kepada Sultan Turki Usmani

Turki Usmani menerima permintaan Aceh dan memberikan hak istimewa kepada Aceh untuk membeli kuda, senjata, tembaga, serta keperluan lainnya di Alexandria, Yaman, Makkah, Jeddah, dan Aden sebelum berlayar kembali ke Aceh. Sultan Usmani memerintahkan Kurdoğlu Hizir Reis untuk memimpin armada yang terdiri dari lima belas galai dan dua karak dengan seratus prajurit, tukang kayu, pandai besi, tukang dempul, pelukis, serta pengrajin lainnya. Sultan juga mengizinkan untuk membawa meriam besar (basilisk), meriam kecil (culverin), mortir, dan cukup banyak bubuk mesiu, tiga ratus beliung, serta tiga ratus sekop. Selain itu, sultan menjelaskan kepada laksamana yang ditunjuk, Kurdoğlu Hizir, untuk mempersiapkan invasi Malaka dan memastikan pembayaran semua gaji para prajurit. Jika orang-orang Turki dapat menyelesaikan misinya, mereka harus berlayar kembali ke Istanbul dengan membawa rempah-rempah. 203 Sultan Alauddin memimpin pasukan Aceh untuk menyerang Malaka. Armada Aceh berlayar pada 20 Januari 1568. Mereka membawa tiga ratus kapal dengan lima belas hingga dua puluh ribu prajurit dan dua ratus meriam dari Turki Usmani. Sementara itu, Portugis memiliki dua ratus prajurit di Benteng Malaka. Orang Aceh bekerja sama dengan orang Tamil dan Jawa di Malaka untuk merebut Kota Malaka, Hilir, dan Upeh. Orang Aceh menetap di Hilir dan mulai menyerang Benteng Malaka. Mereka menghancurkan sekutu Portugis dan membunuh Raja Aru. Portugis dapat mempertahankan Malaka setelah penduduk Malaka dan pendeta

Süleymān, 2–12 Januari 1566, dalam Ismail Hakki Kadi dan A. C.

S. Peacock, ed., Ottoman-Southeast Asian Relations (Leiden: Brill,
2020), 47–49.; John Villiers, “Aceh, Melaka and the ‘Hystoria dos cercos de Malaca’ of Jorge de Lemos,” Portuguese Studies 17 (2001): 78.
203 Surat instruksi dari Sultan Usmani, 17 September 1567, dalam Kadi dan Peacock, Ottoman-Southeast Asian Relations, 53, 57, 59, 60, dan 62–63. Surat perintah kesultanan kepada Gubernur Mesir, 17 September 1567, dalam Kadi dan Peacock, Ottoman-Southeast Asian Relations, 54. Surat untuk Sultan Aceh, 19 September 1567, dalam Kadi dan Peacock, Ottoman-Southeast Asian Relations, 67.; Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 112.

membantu mereka. Mengingat kurangnya pasukan di Malaka, Kapten Portugis meminta bantuan dari India, Johor, dan Kedah. Namun, pasukan mereka tidak sampai ke Malaka sebelum Portugis mengusir orang Aceh dari sana. Portugis kehilangan dua belas prajurit, sementara empat ratus pasukan Aceh tewas. 204 Setelah serangan Aceh gagal pada 1568, Sultan Alauddin meninggal pada 1571. Sultan Ali Ri’ayat Syah (bertakhta 1571–

1579) menggantikan ayahnya dan memerintah Aceh. Di bawah pemerintahan Sultan Ali Ri’ayat Syah, Aceh memperkuat jaringan Islamnya dan bersama-sama mengusir Portugis dari perairan Asia. Aceh berhasil menjalin hubungan politik dengan Jepara, Kalikut, Bijapur, dan Koromandel.
205 Pada 13 Oktober 1572, bangsa Aceh menyerang Malaka dengan mengerahkan sembilan puluh kapal beserta tujuh ribu pasukan. Setelah sampai di Malaka, pasukan Aceh membakar Hilir. Beruntung, badai dan hujan lebat berhasil menggagalkan pembakaran itu. Aceh kehilangan banyak prajuritnya. Pasukan yang tersisa melarikan diri ke Pulau Besar dengan singgah di sekitar Sungai Muar. 206 Pada 15 November 1572, Tristão Vaz da Veiga bersama Kapten Portugis di Malaka, Dom Francisco Rodrigues, serta tiga ratus pasukan memburu kapal-kapal Aceh hingga ke Muar dan Batu Pahat. Melihat kedatangan beberapa kapal angkatan laut Portugis, bangsa Aceh tidak gentar dan justru menyerang mereka. Tujuh kapal Aceh

204 Thomaz, Os Portugueses em Malaca, 141–43.; Richard Olof Winstedt, “A History of Malaya,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 13, no. 1/121 (1935): 121.; Danvers, The Portuguese in India: Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire II, 65. 205 Anthony Reid, “Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia,” Journal of Southeast Asian History 10, no. 3 (1969): 405.; Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 102. 206 Jorge de Lemos, Hystoria dos cercos qve em tempo de Antonio Monis Barreto governador que foi dos estados da India, os Achens & Iaos puserão à fortaleza de Malaca, sendo Tristão Vaz da Veiga capitão della (Lisbon: Casa de Manoel Lyra, 1585), 23–25.; Bakar, “Impian Tidak Terlaksana: Kes Aceh & Orang Portugis di Melaka 1511–1641,” 66.; Thomaz, Os Portugueses em Malaca, 147.

ditugaskan untuk menghalau pasukan Portugis, tetapi kapal-kapal Aceh tersebut terbakar dan tenggelam. Aceh kehilangan tujuh ratus prajurit, baik yang tewas maupun yang ditawan. Sementara itu, 207 lima prajurit Portugis tewas dan lima puluh lainnya terluka. Setelah Portugis memenangkan invasi Aceh pada 1572 dan invasi Jepara pada 1574, Tristão Vaz da Veiga dan anak buahnya memperkuat pertahanan Portugis. Mereka memesan bubuk mesiu serta bahan makanan dari Pegu dan Benggala. João Pereyra, Fernão de Palhares, dan Bernadim da Silva diinstruksikan untuk memimpin pasukan laut. Seratus dua puluh pasukan berpatroli di Kota Malaka. Orang Portugis juga membangun serta memperbaiki benteng Portugis dan pertahanan di kawasan Madre 208 de Deus atau Bukit Cina. Aceh menyerang pada 31 Januari 1575 dengan seratus tiga puluh kapal yang dilengkapi meriam. Pasukan Aceh menghancurkan kapal-kapal Portugis, menewaskan tujuh puluh lima orang serta menangkap empat puluh orang, sementara lima lainnya melarikan 209 diri. Sisanya, yang berjumlah seratus lima puluh pasukan Portugis, berusaha mempertahankan benteng tersebut. Beruntung, pasukan Aceh tidak meneruskan serangan meskipun Portugis 210 sudah kehabisan amunisi untuk berperang. Pasukan Aceh dibuat bingung ketika mereka membombardir benteng Portugis selama 17 hari tanpa perlawanan sama sekali. Mereka menduga bahwa hal itu adalah jebakan apabila memaksakan diri untuk menyerbu masuk ke benteng. Pasukan Aceh memutuskan kembali ke Sumatra. Portugis menyadari bahwa ancaman pasukan Aceh berbahaya. Mereka

207 Lemos, Hystoria dos cercos qve em tempo de Antonio Monis Barreto governador que foi dos estados da India, os Achens & Iaos puserão à fortaleza de Malaca, sendo Tristão Vaz da Veiga capitão della, 40. 208 Lemos, Hystoria dos cercos qve em tempo de Antonio Monis Barreto governador que foi dos estados da India, os Achens & Iaos puserão à fortaleza de Malaca, sendo Tristão Vaz da Veiga capitão della, 52.; Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 144–45. 209 Danvers, The Portuguese in India: Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire II, 10. 210 Winstedt, “A History of Malaya,” 82.

berusaha untuk menyingkirkan Aceh. Namun, rencana penaklukan Aceh tidak pernah terlaksana. Pada 1576, Matias de Albuquerque, sebagai Kapten Malaka, telah menyiapkan beberapa pasukan untuk menyerang Aceh, tetapi pasukan tersebut dipindahtugaskan untuk berperang di Sailan. 211 Pada 1577, Mathias de Albuquerque beserta armadanya berlayar memasuki Samudra Hindia. Namun, kapal-kapal perang Aceh yang dipimpin Laksamana Sri Maharaja mengadang dan menyerang armada Portugis. Kekuatan maritim Portugis dapat mengalahkan kapal-kapal Aceh. Aceh kehilangan seribu enam ratus orang pasukan. Sementara itu, tiga belas prajurit Portugis tewas. Orang-orang Aceh menjadi ancaman permanen bagi Portugis. Portugis mulai mempersiapkan invasi ke Aceh. Namun, Portugis di Malaka tidak pernah menyerang Aceh karena Portugis di Goa tidak memiliki dukungan finansial dan militer. 212 Ketika Roque de Melo Pereira menggantikan Dom João da Gama sebagai Kapten Portugis di Malaka pada 1582, dia bertanggung jawab atas keselamatan kapal-kapal dagang yang berlayar dari Goa ke Makau dan sebaliknya. Luis Monteiro Coutinho juga melakukan patroli di sekitar Selat Singapura. Tidak lama setelah Roque de Melo berkuasa, Aceh melakukan serangan, tetapi Luis Monteiro dapat mempertahankan Malaka. Pada 6 Februari 1583, dia menghadapi armada Aceh, yang terdiri dari tujuh kapal besar, empat puluh galai, dan seratus lima puluh kapal perang kecil. Luis Monteiro menyiapkan kapal dengan enam puluh pasukan, tetapi dia tidak dapat mengalahkan kekuatan Aceh yang luar biasa. Meskipun seluruh penduduk Malaka bersiap mempertahankan kota, Luis Monteiro memilih mengabaikan strategi sang kapten dan berjuang sendirian. Alih-alih menjadi pahlawan, Luis Monteiro gagal total.

211 Lemos, Hystoria dos cercos qve em tempo de Antonio Monis Barreto governador que foi dos estados da India, os Achens & Iaos puserão à fortaleza de Malaca, sendo Tristão Vaz da Veiga capitão della, 114. 212 Villiers, “Aceh, Melaka and the ‘Hystoria dos cercos de Malaca’ of Jorge de Lemos,” 80.; Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 91–92.

Kapten Portugis mencoba mengingatkan Luis Monteiro untuk kembali ke benteng dengan mengirim sekoci kecil bersama Nuno Vieira, tetapi dia menolak dan yakin dapat mengalahkan Aceh. Kapal Luis Monteiro dikepung dari segala arah. Setelah kapal Luis Monteiro terbakar dan meledak, seluruh awak kapal beserta prajurit terlempar dan tercebur ke laut. Peristiwa tragis ini menewaskan dua belas orang dan Luis Monteiro sendiri. Para korban yang selamat ditahan dan disekap hidup-hidup oleh pasukan Aceh. 213

Gambar 1.7 Perang antara kapal Luis Monteiro dan kapal Aceh Sumber: Manuel Godinho de Erédia, Historia de serviços com martirio de Luís M. Coutinho escrita por Manuel Godinho de Herédia (1615).

Sultan Aceh Alauddin Mansur Syah (bertakhta 1579– 1585/1586) menghentikan pasukannya untuk menyerbu benteng Portugis. Dia meminta anak buahnya kembali dan memenjarakan dua belas orang Portugis, termasuk Luis Monteiro, di Aceh. Di dalam

213 Diogo do Couto, Década Décima da Ásia (Lisbon: Livraria Sam Carlos, 1974), 280–81.; Sanjay Subrahmanyam, “Pulverized in Aceh: On Luís Monteiro Coutinho and his ‘Martyrdom,’” Archipel 78 (2009): 45–46.

penjara, para tawanan hidup dalam kesengsaraan dan kelaparan. Sultan menyadari bahwa Luis Monteiro adalah seorang bangsawan dan kemudian menawari dia untuk berada di pihaknya. Luis Monteiro menolak dan tetap setia kepada Mahkota Portugis. Suatu malam, Luis Monteiro dan tawanan lainnya berhasil melarikan diri. Mereka berjalan di sepanjang pesisir Pidie hingga para prajurit kesultanan menangkap mereka. Sultan mengetahui hal itu serta memerintahkan penangkapan kembali Luis Monteiro dan rekan-rekannya. Pertempuran kecil pun tak terelakkan. Luis Monteiro berhasil dikalahkan dan dipenjarakan lagi. Sultan terus membujuk Luis Monteiro sekaligus mengancam akan menghukum mati. Luis Monteiro dan rekan-rekannya tetap bertahan di posisi mereka dan dieksekusi di sebuah ladang. 214 Invasi bangsa Melayu ke Malaka dan sebaliknya turut menyebabkan ketidakamanan di Selat Malaka. Para pedagang muslim dari Samudra Hindia berusaha menghindari Selat Malaka serta membuat jalur pelayaran dan perdagangan baru. Ketimbang memasuki Selat Malaka, mereka berlayar ke Jawa melalui Pesisir Barat Sumatra dan Selat Sunda. Terletak di utara Sumatra, Aceh diuntungkan oleh jalur baru dan menjadi pusat perdagangan bagi komunitas pedagang muslim Asia. Aceh berubah menjadi bandar kosmopolitan dan menarik pedagang transnasional dari Arab (Jeddah dan Makkah), Persia, Usmani, Abisinia, Pegu, Arakan, Tiongkok, India (Gujarat, Malabar, Koromandel, dan Bengal), serta Kepulauan Nusantara (Jawa, Kalimantan, dan Makassar). Para pedagang asing membawa berbagai jenis komoditas serta menukarnya dengan lada dan emas Sumatra. 215 Aceh juga aktif memperluas jaringan perdagangannya hingga ke Laut Merah. Aceh mengekspor rempah-rempah, emas, dan berbagai

214 Manuel Godinho de Eredia, Historia de serviços com martirio de Luís

M. Coutinho escrita por Manuel Godinho de Herédia (Portuguese,
1615), fl.24r dan fls.27r–27v.; Subrahmanyam, “Pulverized in Aceh: On Luís Monteiro Coutinho and his ‘Martyrdom,’” 47.
215 Hadi, Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579, 109–14.

perhiasan dalam jumlah berton-ton yang diangkut dengan kapal-kapal Gujarat pada 1585. Pada saat yang sama, kapal-kapal Gujarat membawa rempah-rempah Aceh ke Jeddah. Aceh memperoleh keuntungan besar dari jaringan perdagangan Islamnya. Untuk mempertahankan pendapatan finansial dan ketersediaan produk di pasaran Aceh, kesultanan tersebut terus menguasai jaringan perdagangan emas dan lada Sumatra. Jaringan perdagangan politik-komersial ke sejumlah wilayah di Sumatra diperkuat, yakni Pidie, Pasai, Kedah, Barus, Batak, Singkil, Pulau Weh, Perak, Deli (Aru), Minangkabau, Tiku, Pariaman, Bukittinggi, Padang, Selebar, Indragiri, Daya, dan Indrapuri. 216 Memasuki abad ke-17, Portugis masih mempertahankan Malaka dari serbuan bertubi-tubi negeri-negeri Melayu. Namun, Portugis memainkan peran sebagai penyeimbang politik antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor untuk mengamankan selat mereka. Meski begitu, stabilitasnya sempat terganggu saat Belanda masuk ke perairan Asia. Izin Aceh bagi Belanda untuk singgah di pelabuhan Aceh selama musim dingin telah mengakhiri gencatan senjata Portugis-Aceh yang telah terjalin sejak masa pemerintahan Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Sayyid Al-Mukammal (bertakhta 1589–

1604). 217 Pada Juni 1606, Portugis menyerbu pelabuhan Aceh untuk menghukum Sultan Aceh dan rakyatnya karena telah menyambut kedatangan Belanda. Secara mengejutkan, Aceh mampu melakukan serangan balik saat Pangeran Perkasa Alam (Iskandar Muda) memohon kepada Sultan Ali Ri’ayat Syah III (bertakhta 1604–1607) 216 Charles Ralph Boxer, “A Note on Portuguese Reactions to the Revival
of the Red Sea Spice Trade and the Rise of Atjeh, 1540-1600,” Journal of Southeast Asian History 10, no. 3 (1969): 137–38 dan 423–24.; Arun Kumar Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600- 1641 (Cornell University, 1962), 108–19.; Denys Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 379. 217 Boxer, “A Note on Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice Trade and the Rise of Atjeh, 1540-1600,” 426.; Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641, 76.; Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka 1575-1619: Power, Trade, and Diplomacy, 76.

Gambar 1.8 Lukisan Sultan Iskandar Muda. Sumber: Koleksi Balai Pelestarian DINAMIKA KEBANGSAAN DALAM ARUS GLOBAL-JILID IV Kebudayaan Aceh. |

untuk memimpin pasukan melawan Portugis. Iskandar Muda yang pemberani berhasil memaksa Portugis kembali ke Malaka. Selama masa pemerintahannya (1607–1636), Kesultanan Aceh menjadi lebih agresif. Sultan memanfaatkan dukungan Usmani, 219 kekuatan finansial, 220 dan kekuasaan yang diwariskan²²¹ untuk menyerang

218 Pada masa pemerintahan Sultan Ali Ri’ayat Syah III, Aceh tidak dalam kondisi baik. Kekeringan mengakibatkan berbagai kerusakan dan banyak orang kelaparan. Sultan Ali Ri’ayat tidak mampu mengatasi situasi ini dan membuat kekacauan dalam kebijakannya. Dia memenjarakan keponakannya, Iskandar Muda, karena perselisihan mereka. Namun, Iskandar meminta maaf untuk ikut berperang ketika Belanda menyerbu Aceh. Lihat Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641, 75.; Augustin de Beaulieu, “Memoirs of Admiral Beaulieu’s Voyage to the East-Indies,” dalam Navigantium Atque Itinerantium Bibliotheca Or, a Complete Collection of Voyages and Travels, jilid I, ed. oleh J. Harris (London: Thomas Bennet, 1705),

254.
219 Jaringan perdagangan rempah-rempah Aceh-Usmani di bawah Sultan Iskandar Muda juga dihafal oleh penduduk lokal. Penduduk lokal menyebut artileri Usmani dengan “Lada si Chupak” (secangkir lada). Kisah Lada si Chupak bermula ketika Sultan Iskandar Muda mengirim beberapa kapal berisi beras dan merica ke Istanbul. Namun, persediaan makanan di kapal tidak cukup bagi seluruh awak. Mereka mulai memakan bahan makanan yang seharusnya dipersembahkan kepada Sultan Usmani. Utusan Aceh hanya menyajikan secangkir lada. Sultan Usmani tidak marah dan memuji orang Aceh yang berlayar dari negeri yang jauh. Sultan Usmani menghadiahkan artileri kepada mereka. Kemudian, mereka membawanya ke Aceh. Lihat T. M. Sabil, ed., Hikajat Soeltan Atjeh Marhoem (Soeltan Iskandar Muda) (Batavia: Balai Poestaka, 1932), 3–11. 220 Sultan Iskandar Muda menyimpan emas yang melimpah dari hasil perdagangan mereka yang menguntungkan atas penjualan hasil panen lokal; hadiah-hadiah mewah dari seluruh pengunjung asing; dan upeti dari pengikut mereka. Dengan penghasilannya yang besar, dia bisa menyewa tentara-tentara terlatih dari negara-negara asing: Usmani, Cambay, Malabar, Abisinia, Luzon, dan Kalimantan. Lihat Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641, 46 dan 88–89. 221 Selama abad ke-16, Aceh di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah menaklukkan Daya di barat serta Pidie (Pedir) dan Pasai di timur. Mereka pun tergabung dalam koneksi Islam Asia setelah mengirimkan duta besarnya disertai hadiah-hadiah berupa emas, lada, dan rempah-rempah ke Kekaisaran Usmani pada 1563, juga meminta bantuan militer khususnya meriam, bubuk mesiu, serta penembak. Mereka menciptakan hubungan Islam ke Pantai Utara Jawa setelah Malaka direbut oleh Portugis pada 1511. Para pedagang Jawa dari Demak, Cirebon, Banten, Jepara, dan Tuban lebih memilih berlayar melalui Selat Sunda serta Pantai Barat Sumatra sebelum mencapai Aceh, Sailan, dan Timur Tengah. Lihat Boxer, “A Note on Portuguese

negara-negara Melayu, yang meliputi Deli (1612); Aru (1613); Johor (1613, 1615, dan 1623–1624); Malaka (1615 dan 1629); Pahang (1618 dan 1635 224 ); Kedah (1619); Perak (1620); Tiku (1621); serta Nias (1624–1625). 225

H. ALIANSI SUNDA-PORTUGIS

DAN PERDAGANGAN LADA ABAD KE-16

Jatuhnya Majapahit di akhir abad ke-15 telah memicu perubahan geopolitik di Jawa. Bandar-bandar dagang di sepanjang Pesisir Utara Jawa mulai berkembang akibat Majapahit kehilangan kontrolnya. Salah satu wilayah yang kemudian berhasil memisahkan diri dan berkembang adalah Demak. 226 Penguasa Demak, Raden Patah (Sultan Demak 1478–1518), yang masih keturunan Majapahit, berhasil menggerakkan roda-roda ekonomi

Reactions to the Revival of the Red Sea Spice Trade and the Rise of Atjeh, 1540-1600,” 415 dan 420. Lihat juga Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia,

2009), 42 dan 68.
222 Penaklukan kedua Aceh atas Johor mungkin disebabkan oleh keengganan orang Johor untuk membantu invasi Aceh ke Malaka pada 1616. Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600- 1641, 92. 223 Hubungan Aceh-Belanda memburuk setelah serangan Aceh ke Johor pada 1613. Pada 1615, Belanda juga menolak bergabung dengan rencana Aceh untuk menyerang Malaka. Namun pada tahun yang sama, mereka dapat mengalahkan armada Portugis yang dipimpin Francisco de Mendoça dalam pertempuran laut, tetapi gagal merebut Malaka. Orang Aceh mengusulkan suatu tipu muslihat yang disetujui Portugis. Bagi Aceh, trik ini dapat membantu mereka menguasai Johor. Namun di belakang orang Aceh, Portugis mempunyai perjanjian dengan Johor dan Pahang. Di sisi lain, trik Portugis adalah mendapatkan sekutu sebagai penyeimbang kekuatan Belanda di perairan Asia. Pinto, The Portuguese and the Straits of Melaka 1575-1619: Power, Trade, and Diplomacy, 118–19, 164 dan 229.. 224 Aceh merebut kembali Pahang pada 1635 setelah Pahang mendeklarasikan kemerdekaannya ketika Aceh kalah di Malaka pada

1629. Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641,
      93.
      225 Iskandar, Bustanus Salatin Bab II Fasal 13 by Nurrudin Ar-Raniri. 226 Wiwin Djuwita Ramalan dan Supratikno Rahardjo, Kota Demak sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), 61.

Demak. Dengan menggunakan pelabuhan Jepara, Demak berhasil mengekspor hasil-hasil pertaniannya ke Malaka dan Kepulauan Rempah-Rempah. Bersama pedagang dari Gresik, pedagang Demak juga sangat berpartisipasi dalam perdagangan rempah-rempah. Mereka membawa hasil pertanian terutama beras untuk ditukar dengan cengkeh di Maluku serta pala dan bunga fuli di Banda. Mereka membawa rempah-rempah itu untuk dijual dan ditukar di Malaka. Tidak salah jika kemudian pedagang Jawa disebut sebagai pemegang kendali perdagangan rempah di sepanjang abad ke-15. 227 Sayangnya, kondisi ini tidak berlangsung lama. Penaklukan Portugis atas Malaka pada 1511 telah mengubah peta geopolitik dan jaringan perdagangan Nusantara. Orang Portugis tidak membutuhkan pedagang perantara untuk rempah-rempah. Mereka ingin mencari dan menguasai tempat tumbuhnya rempahrempah. Afonso de Albuquerque, komandan militer penaklukan Malaka, segera mengirim suatu ekspedisi untuk mencari dari mana rempah-rempah berasal. Pikiran Albuquerque tertuju pada keuntungan yang bisa diperoleh jika dapat berdagang ke tempat asal rempah-rempah. Perbedaan harga yang sangat mencolok di Malaka menambah spirit para petualang Portugis untuk bergegas berlayar ke Kepulauan Rempah-Rempah. 228 Monopoli Portugis atas perdagangan cengkeh ini tentu sangat mengganggu perdagangan rempah yang diupayakan oleh Demak. Demak tidak lagi dapat membeli cengkeh di Maluku dan menjualnya kembali di Malaka. Pati Unus tidak memiliki pilihan lain. Dia memimpin armada Demak-Jepara untuk menyerang Malaka pada 1512. 229 Walaupun dapat memukul mundur pasukan Demak, Portugis tetap membutuhkan pelabuhan transit untuk

227 Luís Filipe Ferreira Reis Thomaz, Nina Chatu and The Portuguese Commerce in Malacca (Melaka: Luso-Malayan Books, 1991), 32.; Matos, On the Seaway to Spices, 67. 228 Muhammad Abdul Amal, Portugis & Spanyol di Maluku (Depok: Komunitas Bambu, 2010), 20. 229 Chusnul Hayati, Dewi Yulianti, dan Sugiyarto, Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada Abad XVI (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,

2000), 12–13.

mencapai Maluku. Beruntungnya, Portugis menerima perwakilan dari Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu di wilayah Jawa bagian barat. Berita Tiongkok dari masa Dinasti Ming (1368–1644) menyebut tentang Sunla, sedangkan berita Portugis menyebut Regno de Çumda (Kerajaan Sunda), yang beribu kota di Dayo, terletak kira-kira 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Kalapa [atau Kelapa] ke daerah pedalaman. João de Barros, sejarawan Portugis, menyebut bahwa wilayah Sunda terbentang dari ujung Pantai Barat Jawa sampai Cimanuk. Penulis lain seperti Duarte Barbosa, kemudian Antonio Pigafetta (1522), saling menguatkan bahwa Sunda adalah wilayah yang menghasilkan banyak lada. 230 Sejarah mencatat bahwa Sunda mempunyai hubungan dagang dengan Portugis yang telah menduduki Malaka sejak 1511. Tomé Pires (1513) menyebutkan bahwa Cimanuk adalah pelabuhan dan batas Kerajaan Sunda bagian timur, yang saat itu telah dihuni banyak penduduk beragama Islam walaupun belum sampai ke pusat kerajaan. Jayadewata (Prabu Siliwangi, bertakhta 1482–1521), raja kala itu, telah memperhitungkan masuknya pengaruh agama Islam ke pusat kerajaan. Selain mengaktifkan pengajaran keagamaan dengan berdasar pada kitab Sang Hyang Siksa serta mendirikan dua daerah kabuyutan Jayagiri dan Sundasembawa, dia berusaha mencari sekutu dengan meminta bantuan Afonso de Albuqerque, penguasa portugis di Malaka. Ratu Samiam atau Prabu Surawisesa, putra mahkota saat itu, memimpin perutusan Sunda ke Malaka sebanyak dua kali, yaitu pada 1512 dan

1521. Berita Portugis mencatat bahwa atas perintah Raja Sunda, para syahbandar membatasi saudagar-saudagar Islam yang datang ke pelabuhannya. Sangat mungkin larangan ini dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh Islam. Bahkan, Tomé Pires menyebut bahwa pembatasan itu dilakukan sang raja karena takut orang-orang Islam 230 Edi Sedyawati dan Hasan Djafar, ed., Indonesia dalam Arus Sejarah:
      Kerajaan Hindu-Buddha (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), 250.

menguasai Sunda seperti yang terjadi di Jawa. Prabu Siliwangi berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Portugis. Sunda juga dikabarkan siap memasok lada ke Malaka. Sebagai gantinya, Portugis diminta untuk melindungi Sunda. 232 Pemerintah kolonial Portugis di Malaka mengirim dutanya untuk mengangkut lada dari Sunda. Pada 1513, Kapten Malaka mengirim João Lopes de Alvim serta beberapa bawahannya ke Sunda, dan selanjutnya Nuno Freyre pada 1518. Dua tahun berselang, 1520, Jorge Coresma dikirim tidak hanya untuk mengangkut lada, tetapi juga bertanya tentang lahan bagi pembangunan benteng Portugis di Sunda. 233 Hubungan baik antara Portugis dan Sunda membuat Demak semakin geram. Demak tidak menginginkan pengaruh Portugis semakin meluas. Pati Unus (Sultan Demak 1518–1521) melancarkan serangan kedua ke Malaka pada 1521. Hal ini tentu membuat posisi Sunda sangat terancam. Pada tahun yang sama, Prabu Siliwangi kemudian mengirim Pangeran Surawisesa untuk meminta perlindungan Portugis. Portugis tentu mengabulkan permintaan Sunda. Mereka mengirim Henrique Leme untuk melakukan negosiasi perjanjian persekutuan. Sebagai gantinya, Portugis meminta Sunda tetap memasok lada dan memberikan lahan untuk pembangunan benteng. 234 Tiga pejabat kerajaan mengantarkan Leme untuk melihat lokasi benteng itu akan dibangun. Dia kemudian memasang padrão sebagai tanda konfirmasi atas apa yang telah mereka sepakati. Padrão didirikan di sebidang tanah bernama Kalapa [atau Kelapa]. Tempat ini tampaknya paling nyaman bagi Henrique Leme untuk

231 Sedyawati dan Djafar, Indonesia dalam Arus Sejarah: Kerajaan Hindu-Buddha, 253. 232 Adrian Heuken, The Earliest Portuguese Sources for the History of Jakarta (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2002), 94. 233 Smith, The First Age of the Portuguese Embassies, Navigations and Peregrinations to the Kingdoms and Islands of Southeast Asia (1509-

1521), 57–64.
234 Heuken, The Earliest Portuguese Sources for the History of Jakarta, 69–85.

membangun benteng. Setelah kesepakatan terjalin, Leme kembali ke Malaka dengan membawa sepucuk surat perjanjian antara 235 Portugis dan Sunda. Tidak lupa, dia juga membawa seribu karung 236 lada sebagai bukti perdamaian dan persahabatan.

Gambar 1.9 Padrão Sunda Kelapa Sumber: Museum Nasional Indonesia

Aliansi Sunda-Portugis membuat geopolitik Jawa makin memanas. Sultan Trenggana (Sultan Demak 1521–1546) begitu agresif dalam meluaskan wilayah Demak di Jawa. Dia berkolaborasi dengan Cirebon untuk menguasai Banten pada

1526. Pada tahun yang sama, Fatahillah memimpin pasukan gabungan Demak-Cirebon untuk merebut Sunda Kelapa. Mereka 235 Diogo do Couto dan João de Barros, Decada quarta da Asia : dos
      feitos que os portugueses fizeram na conquista e descobrimento das terras, & mares do Oriente : em quanto gouernaraõ a India Lopo Vaz de Saõ Payo, & parte de Nuno da Cunha, with Fisher-University of Toronto (Em Lisboa : Impresso por Pedro Crasbeeck ..., 1602), fl.82. 236 Heuken, The Earliest Portuguese Sources for the History of Jakarta, 76–78.

berhasil menguasai Sunda Kelapa pada November 1526, tepat sebulan sebelum kedatangan Francisco de Sá. Armada Portugis di bawah arahan De Sá menuai kemalangan ketika akan berlabuh di Kelapa. Pasukan Demak-Cirebon mengusir mereka dan tidak diperbolehkan mendarat di sana. Portugis kemudian berlayar ke Banten sebelum kembali ke Malaka. 237

I. EKSKLUSIVISME PORTUGIS DAN VISI

KESEJAHTERAAN BERSAMA RATU KALINYAMAT

Penguasaan Portugis atas Malaka telah mengubah percaturan geopolitik dan geoekonomi Nusantara. 238 Para pedagang tidak bisa lagi berlayar dan berdagang sepanjang Selat Malaka dengan bebas. Setiap pelayar dan pedagang yang melintasi selat harus memiliki cartaz (surat izin berlayar), yang harus diperoleh di Bandar Malaka. Secara tidak langsung, setiap pedagang dan pelayar diwajibkan berlabuh di Malaka. 239 Mereka diminta membayar pajak pelabuhan dan kargo. Jika membongkar muatan untuk melakukan jual beli di Malaka, mereka juga dikenai pajak. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi Portugis sebagai penguasa Malaka. 240 Sebaliknya, para pedagang lokal dan mancanegara mengalami kerugian dalam berdagang. Kerajaan Melayu seperti Johor dan Aceh berusaha mencari jalur pelayaran alternatif. Namun, risiko pelayaran alternatif yang begitu besar selalu membayangi. Sebagai contoh, para saudagar Jawa sering menggunakan jalur pelayaran Pesisir Barat Sumatra untuk mengantarkan berbagai komoditasnya. 241 Sebaliknya,

237 Heuken, The Earliest Portuguese Sources for the History of Jakarta,

94.; Sedyawati dan Djafar, Indonesia dalam Arus Sejarah: Kerajaan Hindu-Buddha, 253.
238 Wahyudi, Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII, 66–67. 239 Luís Filipe Ferreira Reis Thomaz, “The Indian Merchant Communities in Malacca under the Portuguese Rule,” dalam Indo-Portuguese History: Old Issues, New Questions, ed. oleh T. R. de Souza (New Delhi: Concept Publishing, 1985), 56–57. 240 D. R. S. Desai, “The Portuguese Administration in Malacca, 1511- 1641,” Journal of Southeast Asian History 10, no. 3 (1969): 507. 241 Bertram Johannes Otto Schrieke, Kajian Historis Sosiologis

pedagang dari Sumatra termasuk Aceh juga melewati jalur yang sama jika ingin ke Jawa dan Maluku. Keberadaan Pesisir Barat Sumatra yang sering mengalami abrasi dari hantaman gelombang Samudra Hindia tentu sangat riskan bagi keamanan kapal-kapal mereka. 242 Selain itu, tiupan angin sepanjang Pesisir Barat Sumatra tidak berpola dan berubah-ubah. 243 Tentu berbeda jika mereka melewati Selat Malaka serta berlabuh di Malaka, yang memiliki ombak dan cuaca lebih tenang. Malaka berada di pemberhentian kedua angin monsun, baik barat maupun timur. Angin monsun inilah yang menjadi faktor penting untuk menunjang sistem pelayaran sebelum ditemukannya mesin uap. 244 Bercokolnya Portugis di Malaka bukan sekedar untuk memberlakukan pajak tol laut dan perdagangan. Mereka juga ingin memperluas hegemoninya ke Maluku. Portugis berupaya mendapatkan kemudahan perdagangan dan menghubungkannya dengan Malaka. 245 Ekspansi Portugis tentu akan mempersulit posisi para pedagang Nusantara. Di Selat Malaka sendiri, Portugis mulai membangun institusi yang ekstraktif dan kebijakan yang bersifat eksklusif. Konsekuensi logis dari kolonialisme Portugis di Malaka tentu berupa ketidakmerataan mengakses sumber-sumber ekonomi. Beruntungnya, monopoli Portugis di Selat Malaka tidak dapat diterapkan secara sempurna. Adangan dari berbagai

Masyarakat Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2016), 57. 242 Nurhadi Rangkuti, “Peradaban Pantai Barat Sumatra di Bengkulu dalam Perspektif Arkeologi,” dalam Peradaban di Pantai Barat Sumatra: Perkembangan Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu, ed. oleh Balai Arkeologi Palembang (Yogyakarta: Ombak, 2013), 2. 243 G. Asnan, “Persaingan Pantai Barat Sumatra”, dalam Djoko; Lubis Surjo, Indonesia dalam arus sejarah 4 : kolonisasi dan perlawanan (Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), 44, Jakarta. 244 Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 37.; Hussin, Trade and Society in the Straits of Malacca: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830, 4. 245 Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 137.; António Teodoro de Matos, Na Rota das Especiarias de Malaca a Australia (Lisbon: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995), 47.; Pintado, Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511, 265.

kerajaan lokal telah membatasi hegemoni Portugis, terutama untuk memonopoli rempah-rempah. Segera setelah kejatuhan Malaka, kota dagang tersebut diserang oleh Demak pada 1512–1513 dan 1521; Johor pada 1518 dan 1585; Aceh pada 1537, 1547, 1568, 1572, 1575, dan 1583; serta Jepara pada 1551 dan 1574. 247 Selain Johor dan Aceh, orang-orang Jawa terlihat juga ingin membebaskan Malaka dari cengkeraman Portugis. Sejak kejatuhan Malaka, orang-orang Jawa di Malaka berupaya melawan ketidakadilan yang diciptakan Portugis. Mulai Utimutaraja, Pati Kadir, Pati Unus, hingga Ratu Kalinyamat menjadi aktor utama di balik serangan Jawa ke Benteng Malaka. 248 Menariknya, ketiga nama pertama masih bersifat etnosentris dalam menjalankan misinya. Mereka hanya mengandalkan koneksi Jawa untuk menyerang Malaka. Namun, hal ini tidak berlaku pada Ratu Kalinyamat. Memang, orang Jawa di Malaka meminta bantuannya. Namun, Ratu Kalinyamat juga dimintai bantuan oleh Johor dan Aceh. Yang melatarbelakangi mereka meminta bantuan Jepara dan alasan Jepara ingin membebaskan Malaka dari belenggu kolonialisme menarik untuk ditelisik. Jepara berkembang sebagai salah satu bandar besar di bawah kendali Ratu Kalinyamat. Sang ratu mulai berkuasa sejak 1549 setelah menggantikan posisi suaminya yang meninggal. Ratu Kalinyamat bermukim di Istana Kalinyamat, 249 dengan kekuasaan atas Gunung Muria, yang meliputi Kalinyamat, Welahan, Kudus,

246 Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Mengapa Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 284.; Schrieke, Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia, 64. 247 Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 138–41.; Schrieke, Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia, 57.; Denni N. Wijaya, “Narasi dari Sang Rival: Serangan Aceh ke Malaka Menurut Sumber-Sumber Portugis,” Jurnal Sejarah 3, no. 1 (2020):

40.
248 Mohammad Atmosiswartoputra, Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah (Jakarta: BIP, t.t.), 34. 249 N. Daldjoeni, Geografi Kesejarahan II: Indonesia (Bandung: Alumni,

1992), 27 dan 134.

dan Pati. Selain itu, dia berkuasa atas daerah Rembang. Namun, setelah Arya Penangsang (Sultan Demak 1549–1554) dibunuh pada 1554, sang ratu menghadiahkan Pati kepada Ki Penjawi serta Mataram (Hutan Mentaok) kepada Ki Pemanahan melalui Sultan Hadiwijaya (Sultan Pajang 1549–1582). 250 Dengan menguasai Selat Muria, Jepara semakin mudah mengakses ekonomi perniagaan. Kapal-kapal dari timur, terutama Maluku, banyak yang berlabuh ke Jepara. Dari Jepara, rempah-rempah dan beras dijual kembali ke Malaka. Penguasaan Portugis atas Malaka inilah yang mengganggu ekosistem perdagangan rempah-rempah Jepara. Setelah kematian Arya Penangsang, keadaan geopolitik semakin stabil, sehingga menjadi jaminan tersendiri bagi perkembangan Jepara. Bahkan, Jepara memiliki hubungan diplomatik cukup erat dengan kerajaan lain di Jawa. Tercatat, kerajaan seperti Banten, Cirebon, Pajang, Tuban, Pasuruan, dan Gresik menjadi mitra politik Jepara. Hubungan antara Jepara dan Jawa bagian barat, seperti Banten dan Cirebon, terlihat saling menguntungkan. Baik Jepara maupun Banten dan Cirebon tidak hanya saling bertukar komoditas perdagangan, tetapi juga menjalin aliansi politik. Persahabatan itu terjalin, misalnya, saat Ratu Kalinyamat menjadikan salah seorang putra Sultan Maulana Hasanuddin (Sultan Banten 1552–1570) sebagai anak angkat, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Jepara. 251 Hubungan antara Jepara dan Jawa bagian timur, yang meliputi Tuban, Pasuruan, dan Gresik, juga terlihat sangat erat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari aliansi pedagang Jawa, yang terdiri dari Jepara, Gresik, Tuban, serta Pasuruan, dengan Ternate, Hitu, dan Banda. 252

250 Syamsul W. Achmad, Ratu Kalinyamat: Kisah Cinta, Dendam dan Tahta (Bantul: Araska, 2019), 29–30. Lihat pula Hayati, Yulianti, dan Sugiyarto, Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada Abad XVI, 51–52. 251 Daldjoeni, Geografi Kesejarahan II: Indonesia, 135. 252 Anthony Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia (Jakarta: Obor dan KITLV, 2011), 84.; Mustakim dan Eko Jarwanto, Gresik: Kajian Sejarah Sosial & Ekonomi Maritim Abad ke-14 sampai 18 (Lamongan: Pagan Press, 2019), 160.

Jepara tidak hanya bergantung pada komoditas mancanegara, tetapi sekaligus menjadi pasar bagi berbagai produk yang dibawa dari pedalaman. Selain pasokan kayu jati dari Pegunungan Kendeng, bandar Jepara dipasok beras, kayu, kelapa, kapuk, dan palawija dari daerah pedalaman Jawa. 253 Para saudagar lokal membawa barang-barang dagangannya melalui jalur sungai. Setibanya di muara Sungai Serang, para pedagang lokal mengirim komoditas mereka ke bandar Jepara via Selat Muria. Selain hasil bumi lokal, komoditas Nusantara dapat dijumpai di bandar-bandar Jepara. Dengan adanya jaringan Islam, Jepara tidak hanya mendapatkan mitra politik, tetapi juga partner dalam berdagang. Ke arah barat, Jepara membawa beras untuk dijual ke Banten, Palembang, Jambi, atau Aceh. Sebagai gantinya, beras yang mereka bawa biasanya ditukar dengan lada. Jepara juga berhasil meluaskan pengaruhnya ke luar Jawa, berkuasa atas Bangka dan Tanjungpura di Sumatra serta Lawai di Kalimantan. 254 Jepara juga memiliki hubungan dagang dengan Hitu, salah satu penghasil cengkeh. Para petani cengkeh sering kali menjual cengkehnya kepada para pedagang Jawa. Selanjutnya, mereka sering menukar cengkeh dengan beras. 255 Para pedagang Jepara menjual kembali cengkeh ke Malaka. Jauh sebelum Portugis menguasai Malaka, pedagang-pedagang Jawa telah memegang monopoli perdagangan rempah-rempah di Malaka-Maluku. 256 Banyaknya perkampungan orang Jawa di Malaka menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan yang dilakukan pedagang Jawa di Malaka cukup tinggi. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad 16, berbagai bangsa bermukim di Upeh, Malaka. Selain

253 Daldjoeni, Geografi Kesejarahan II: Indonesia, 135.; Hayati, Yulianti, dan Sugiyarto, Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada Abad XVI, 29. 254 Atmosiswartoputra, Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah, 34–

35.
255 Daldjoeni, Geografi Kesejarahan II: Indonesia, 135.; Hayati, Yulianti, dan Sugiyarto, Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada Abad XVI, 29. 256 Hayati, Yulianti, dan Sugiyarto, Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada Abad XVI, 29.

menjadi rumah bagi orang Keling, pedagang-pedagang dari Tuban, Jepara, Sunda, dan Palembang juga tinggal di sana. Mereka berada di bawah kepemimpinan Utimutaraja. Di samping itu, terdapat pula perkampungan pedagang-pedagang Gresik yang telah memeluk agama Islam. Perkampungan ini terletak di sebelah tenggara kota, yakni Hilir. Mereka dikepalai seorang laksamana muslim bergelar Tuanku Lasykar. 257 Jaringan perdagangan rempah Islam inilah yang membentuk cita-cita Pan-Islamisme berupa persekutuan politik global. Aceh memang menginisiasi terbentuknya Pan-Islamisme itu dengan mengirimkan dutanya ke Turki Usmani dan Jepara. Namun, patut diingat, Jepara juga memainkan peran penting dalam jaringan Islam ini. Setidaknya, Jepara bersama Gresik menjadi perekat jaringan Aceh dan Kepulauan Rempah-Rempah, yang meliputi Ternate, Hitu, dan Kepulauan Banda. 258 Melimpahnya komoditas Nusantara yang dipasok ke Jepara telah menarik para pelancong dan pedagang asing untuk datang ke sana. 259 Tercatat bahwa pedagang Arab, Persia, Gujarat, Koromandel, Pegu, dan Tiongkok hadir serata melakukan transaksi jual beli di Jepara. Keuntungan perdagangan membuat Jepara memiliki modal cukup untuk melawan hegemoni Portugis. Ratu Kalinyamat mulai mengirimkan armadanya pada 1551, meski pada awalnya serangan itu merupakan bantuan kepada Johor. Namun, ketika armada sang ratu tiba di Malaka, pasukan Johor telah dipukul mundur. Jepara menjadi aktor tunggal untuk menyerang Benteng Malaka. Serangan ke Malaka pada 1551 ini memang mengalami kegagalan. Sang ratu tidak berputus asa dan tetap berusaha melawan hegemoni Portugis. Sang ratu menginstruksikan untuk membantu Hitu menyerang koloni Portugis di Ambon pada 1565; membantu Aceh untuk

257 F. A. Sutjipto Tjiptoatmodjo, Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai Medio Abad XIX) (Universitas Gadjah Mada,

1983), 66.
258 Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, 85. 259 Hayati, Yulianti, dan Sugiyarto, Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada Abad XVI, 30–31.

menyerang Malaka pada 1568; serta membantu Hitu dan Ternate menyerang Portugis di Teluk Ambon pada 1569. Terakhir, Ratu Kalinyamat mengumpulkan segala daya upaya untuk menyerang Malaka pada 1574. Pada pertengahan kedua abad ke-16, Malaka semakin gencar diserang. Malaka berada dalam posisi yang vital dalam jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara. 260 Tampaknya, Ratu Kalinyamat memiliki visi utama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Monopoli perdagangan Portugis dengan pemberlakuan pajak yang diskriminatif di Malaka telah membuat banyak pedagang, baik dari Jawa maupun Melayu, merugi. Jepara maupun Johor dan Aceh berupaya mengusir Portugis dari Malaka. Namun, hegemoni Aceh di Selat Malaka pada paruh kedua abad ke-16 membuat kekhawatiran tersendiri. Johor merasa bahwa Aceh akan menggantikan tirani Portugis jika bisa menguasai Malaka. Jalan yang berbeda mungkin akan terjadi apabila Ratu Kalinyamat dan Jepara yang berkuasa di Malaka. Kaum Borjuis sering kali mendukung seorang ratu untuk memimpin suatu pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan despotik raja dan menjamin keamanan perniagaan internasional. Bukan tidak mungkin jika Ratu Kalinyamat berkuasa di Malaka, dia bisa meredakan ketegangan antara Aceh dan Johor. 261 Baik Aceh, Johor, maupun Hitu kemudian meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk membebaskan Malaka dan Ambon dari belenggu kolonialisme Portugis. Keterlibatan Jepara dalam Pan-Islamisme global menandai posisi vitalnya pada perkembangan geopolitik dunia. Pada dekade akhir kepemimpinan sang ratu, Portugis hanya bisa bertahan dari serbuan Aceh pada 1573 dan Jepara pada 1574. 262 Sayangnya, upaya Ratu Kalinyamat dan jaringan Islam Nusantara masih menemui kegagalan. Ketiadaan koordinasi dalam serangan

260 Surat P. Christophorus da Costa kepada P. Francesco Borgiae (Malaka, 6 Desember 1568), dalam Joseph Wicki, ed., Documenta Indica VII, dokumen 111 (Roma: Apud “Monumenta Historica Societatis Iesu,” 1962), 530. 261 Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, 197. 262 Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, 82.

bersama membuat Malaka berhasil bertahan dan memukul balik keduanya.

J. BANGSA IBERIA DAN PERDAGANGAN

DI MALUKU ABAD KE-16

Dalam rangka ekspedisi mencari pulau penghasil rempah, Afonso de Albuquerque mengirim tiga kapal. António de Abreu, ditunjuk sebagai kapten-mayor dalam misi ini, memegang komando di kapal Santa Catarina. Dua kapal lain dikomandani oleh Francisco Serrão (di Sabaia) dan Simão Alfonso Bisigudo (di Latina). Tiga kapal itu berangkat dari Malaka²⁶³ dengan dipandu dua juru mudi lokal, salah satunya Nakhoda Ismail. Mereka singgah di Gresik sebelum berlayar ke perairan Maluku. Di Gresik, sang nakhoda memberi tahu tentang kejatuhan Malaka dan meminta para elite lokal melayani kapal-kapal Portugis ketika mereka mendarat di sana²⁶⁴. Dua kapal Portugis bersama junk Ismail berlayar ke Banda untuk membeli dan menukar pakaian yang mereka bawa dengan pala serta bunga fuli. Abreu juga membeli jung Tiongkok di Banda. 265 Abreu memutuskan kembali ke Malaka setelah berlayar via Hitu dan Gresik. Ismail memilih untuk tinggal di Hitu dan kapal Serrão berlayar belakangan. Meskipun sempat merekrut beberapa anak

263 Terdapat beberapa pendapat terkait keberangkatan ekspedisi ke Kepulauan Rempah-Rempah. Andaya berpendapat, ekspedisi ini dilakukan di suatu waktu antara November 1511 hingga Januari 1512, sedangkan menurut Antonio Galvão pada 1512. Lihat Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830 (Cambridge: Cambridge University Press,

2015), 143.
264 Ada dua pendapat terkait jalur pelayaran Portugis ke Kepulauan Rempah-Rempah. Pertama, dari Malaka mereka singgah ke Gresik sebelum berlabuh di Ambon dan Banda. Kedua, mereka berlayar dari Gresik menuju Pulau Buru, Ambon, dan Seram sebelum berlabuh ke Banda. Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 21. 265 Terdapat perbedaan pendapat tentang penyebab kapal Serrão tidak ada. Pertama, kapalnya dibakar sendiri karena sudah terlalu tua dan tidak layak berlayar. Kedua, dalam perjalanan, kapal Serrão diamuk badai dan tenggelam. Semua awaknya kemudian dinaikkan ke kapal Abreu. Lalu, Abreu membeli junk Tiongkok di Banda untuk dipakai Serrão dan anak buahnya. Andaya dan Andaya, A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830, 21–22.

Gambar 1.10 Peta Pulau Halmahera, Ternate dan pulau-pulau di laut Maluku dan Halmahera, oleh Noman & Kolff, circa 1854. Sumber: Sumber: Rijksmuseum

buah kapal di Banda, kapal Serrão tidak sanggup menepis terjangan badai ketika berusaha melewati bagian barat Pulau Banda. Kapal Serrão kemudian terempas di Pulau Nusa Penyu. 266 Di pulau yang tidak berpenghuni itu, Serrão dan anak buahnya termenung melihat kapalnya tidak lagi bisa berlayar. Hal ini diperparah dengan terbatasnya air dan makanan. Mereka tidak punya pilihan selain merompak kapal yang sedang berlabuh di pulau itu. Serrão beruntung karena dia dan anak buahnya berhasil merompak kawanan perompak yang hendak merampas harta benda mereka. Para kawanan perompak ini kemudian dipaksa mengantarkan Serrão ke Nusa Tello atau Pulau Tiga, yang terletak di sebelah barat Pulau Ambon. Penduduk Nusa Tello kemudian memberi tahu tentang kehadiran orang-orang Portugis kepada Perdana Jamilu, salah satu penguasa Tanah Hitu. Keberadaan Nakhoda Ismail di Hitu tentu memudahkan Perdana Jamilu dalam mengidentifikasikan siapa orang asing ini. Orang Portugis itu, Serrão dan sembilan anak buah kapalnya, kemudian diterima dengan baik oleh orang Hitu. 267 Orang Portugis kemudian membantu penduduk Nusa Tello dalam menumpas musuh mereka di Hoamoal (Seram Barat). 268 Kabar keperkasaan orang Portugis ini sampai juga kepada Sultan Ternate dan Tidore yang tengah berkonflik. Baik Sultan Bayan Sirrullah dari Ternate maupun Sultan Almansur dari Tidore bergegas menjemput serta merangkul Serrão sebagai mitra mereka dalam berpolitik dan berdagang. Sultan Ternate beruntung

266 Andaya dan Andaya, A History of Early Modern Southeast Asia, 1400- 1830, 21–22.; Georgius Everhardus Rumphius, “De Ambonsche Historie,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 64, no. 1 (1910): 4. 267 Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 22–23.; Rumphius, “De Ambonsche Historie,” 6–7. 268 Nusa Tello adalah tiga pulau kecil yang berada di sebelah barat Ambon. Penduduk di ketiga pulau itu adalah nenek moyang penduduk Asilulu dewasa ini. Merekalah yang kemudian mengantarkan orang Portugis untuk bertemu Perdana Jamilu. Orang Portugis disambut baik oleh orang Nusa Tello setelah membantu mereka menumpas musuh dari Hoamoal atau Seram Kecil, wilayah dengan kampung-kampung yang terkenal seperti Luhu dan Kambelo. Rumphius, “De Ambonsche Historie,” 8.

datang lebih dahulu. Gayung bersambut, Serrão menerima ajakan baik dari Sultan Ternate. Sultan dan Serrão kemudian menjadi sahabat karib. 269 Berpijak dari hubungan baik inilah, Serrão dapat membangun benteng di Ternate. Dia juga diberi jabatan sebagai penasihat kesultanan dan komandan militer Ternate. Selain itu, hak monopoli atas perdagangan cengkeh juga diberikan. Hari-hari berikutnya, orang-orang Portugis mulai menguasai perdagangan rempah-rempah dengan memusatkan aktivitas perdagangannya di Ternate. 270 Selama Serrão berada di Ternate, beberapa kapal disiapkan untuk dikirim oleh Kapten Malaka, Ruy de Brito Patalim. Kapten menunjuk António Miranda de Azevedo sebagai kapten-mayor dengan misi utama mengirimkan surat kepada raja-raja Jawa, mengamankan jaringan perdagangan ke Banda, berusaha mencari Francisco Serrão, memuat pala dan fuli untuk orang-orang Pegu serta Gujarat di Malaka. António de Miranda ditemani oleh Francisco de Melo di São Christóvão, Martim Guedes di Santo Andre, dan Diogo Borges sebagai kepala pos dagangnya. Kapal Miranda meninggalkan Malaka menuju Banda melalui Pesisir Utara Sumatra pada 28 Desember 1513. 271 Setelah mengetahui Miranda berada di Banda dan berlayar ke Ambon, Serrão berangkat dari Ternate dengan beberapa perahu dayung. Ketika mereka bertemu, Serrão memberikan tiga hal kepada Miranda: suratnya kepada Fernão de Magalhães, 272 surat

269 Bagi Kesultanan Ternate, kedatangan Serrão memiliki arti yang sangat penting. Sultan Ternate percaya akan menang dari Tidore dan masyarakat akan makmur ketika seseorang dari belahan bumi lainnya serta “orang-orang besi” datang dan menjadi penduduk Ternate. Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 23. 270 Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 24. 271 Smith, The First Age of the Portuguese Embassies, Navigations and Peregrinations to the Kingdoms and Islands of Southeast Asia (1509-

1521), 44–45.
272 Francisco Serrão dan Fernão de Magalhães berteman ketika mereka berada di India dan Malaka. Magalhães pernah berada di Malaka bersama Diogo Lopes de Sequeira pada 1509 dan ikut serta dalam penaklukan Malaka pada 1511. Dia tinggal di Malaka ketika menerima informasi dari surat Serrão. Matos, On the Seaway to

Sultan Ternate kepada Raja Portugal, dan muatan cengkehnya. Setelah kembalinya António de Miranda, pada 1515, kapten baru Malaka, Jorge de Albuquerque, mengutus Jorge Mesurado dengan surat-surat kerajaan dan hadiah-hadiah kepada Sultan Ternate. Orang-orang Portugis diterima dengan sangat baik di Ternate dan kembali ke Malaka dengan sebuah catatan persahabatan yang meminta Kapten Malaka secara teratur mengirimkan kapal ke Ternate serta mendirikan sebuah pabrik dan benteng di sana. 274 Setelah Álvaro de Cocho tiba di Malaka dari Banda, pada 1516 Jorge de Brito mengutusnya sebagai duta ke Maluku. Dia diangkat sebagai kapten sekaligus pejabat perdagangan, dengan didampingi Álvaro Pessoa sebagai juru tulis dan Luis Leity sebagai juru mudi. Cocho dan anak buahnya diterima dengan baik oleh sultan. Alih-alih menetapkan harga barang dagangan serta memuat cengkeh, Choco membawa pesan dari Sultan Ternate dan Serrão, yang menegaskan bahwa perdagangan damai antara Malaka-Portugis dan Kesultanan Ternate telah disepakati. 275 Bangsa Portugis kehilangan kapal-kapal mereka ketika armada Gonçalo Álvares dan Sebastião Barbudo karam selama perjalanan ke Maluku pada 1517. Pada 1518, Dom Tristão de Meneses terus berlayar setelah tinggal di Malaka. Dia berangkat dari Portugal pada 1517 di kapal Santiago dan diiringi dua jung dengan barang dagangan serta surat kerajaan untuk sultan-sultan Maluku. Meneses mengambil rute khas melalui Jawa dan Banda sebelum pergi menuju utara ke Ternate. Di Maluku, dia mendapat beberapa permohonan dari sultan-sultan Ternate, Tidore, dan Bacan untuk

Spices, 72. 273 Surat tersebut memberikan informasi bahwa Sultan Ternate bersedia tunduk kepada Raja Portugal. Maka, Kesultanan Ternate menjadi bagian dari wilayah jajahan Portugis. 274 Smith, The First Age of the Portuguese Embassies, Navigations and Peregrinations to the Kingdoms and Islands of Southeast Asia (1509-

1521), 46–48.; Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, 215.
275 Smith, The First Age of the Portuguese Embassies, Navigations and Peregrinations to the Kingdoms and Islands of Southeast Asia (1509-

1521), 49–50.

membangun benteng-benteng Portugis di tanah mereka. Dom Tristão tidak dapat memenuhi permintaan itu di satu pun dari ketiga wilayah kesultanan tersebut (meskipun meninggalkan sebuah pos dagang Portugis di Ternate), mengingat misinya hanya membawa surat untuk Sultan Ternate. Sultan Bayan menawarkan perbekalan serta barang dagangan dan Dom Tristão menerima persyaratannya. Sultan juga meminta Dom Tristão untuk meninggalkan artilerinya, tetapi dia tidak setuju. Dom Tristão mengatakan bahwa sultan dapat bertanya langsung kepada Raja Portugal jika ingin menyimpan artileri Portugis. Sultan Ternate kemudian mengirim putranya bersama beberapa surat kepada Kapten Malaka, Gubernur Goa, dan Raja Portugal Dom Manuel I. Dom Tristão meninggalkan Maluku dengan lima kapal ke Banda. Selama perjalanan, dua kapal karam karena dihantam badai, sedangkan sisanya terus berlayar dan tiba di Banda pada April 1520. Di sana, Dom Tristão mengirim Pangeran Ternate ke Malaka dengan sebuah jung. Sebelum kembali ke Malaka, dia berhasil menemukan kapten yang hilang, Francisco Serrão dan Simão Correia. Dom Tristão, dengan membawa muatan dagang, berlayar melewati Pesisir Utara Sumatra sebelum tiba di Malaka pada 1521. 276 Pada Oktober 1521, António de Brito dikirim ke Banda dan Maluku. Dia menjadi kapten bagi lima kapal dan 300 pasukan bersenjata. Sebelum memasuki Laut Jawa, pada 28 Oktober 1521, Brito menyerang Johor di Bintan. Kapal-kapalnya berlabuh di Tuban dan Gresik untuk memuat beberapa perbekalan sambil menunggu datangnya musim barat. Pada Januari 1522, ketika Brito siap berlayar, dia bertemu dengan Garcia Henriques bersama tiga jungnya dan para pedagang Jawa di Gresik. Dari orang-orang Jawa itu, mereka memperoleh lisensi perdagangan dari Raja Portugal ketika mereka berada di Maluku. Brito dan Henriques sepakat berangkat bersama dari Gresik. Namun, badai memisahkan kapal-

276 Smith, The First Age of the Portuguese Embassies, Navigations and Peregrinations to the Kingdoms and Islands of Southeast Asia (1509-

1521), 52–53.; Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 38.

kapal mereka selama pelayaran, sehingga Brito tiba lebih awal di Ambon. Brito melanjutkan pelayarannya ke Banda pada Februari

1522. Dia membawa dua misi utama. Pertama, menjalin perdagangan rempah yang bersahabat dengan kepala desa di Kepulauan Banda. Kedua, mendirikan benteng di Ternate. Setelah menandatangani perjanjian dengan kepala suku Banda, dia berlayar ke utara dan singgah di Bacan. Di sana, dia dan pasukannya membantai penduduk setempat, sebagai balas dendam atas kematian awak kapal Portugis
      277 di bawah komando Simão Correia pada 1521. Sesampainya di Ternate, Brito dikejutkan oleh berita duka tentang kematian Sultan Bayan dan Francisco Serrão. Kematian mereka membuat Portugis menegosiasikan kembali perjanjian persahabatan dengan Rainha 278 Boki Raja Nyai Cili Nukila, Sultanah Ternate, dan Taruwese, 279 Perdana Menteri Ternate. Brito dan Taruwese sepakat mendirikan benteng Portugis di Ternate. Benteng tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, operasi militer, dan kegiatan dagang Portugis. Dengan melibatkan tiga ratus pekerja lokal dan dua ratus orang Portugis, benteng tersebut selesai dibangun dalam waktu sekitar 8 bulan. Awalnya, benteng tersebut dinamai São João Baptista de Ternate, tetapi kemudian diubah menjadi Nostra Senhora

277 Beberapa awak muslim di kapal Portugis melarikan diri dan menghuni Bacan. Simão Correia mencari awak kapal yang melarikan diri dan memerintahkan Kesultanan Bacan untuk mengembalikan mereka. Perintahnya tidak ditanggapi oleh penduduk setempat. Portugis menduduki masjid dengan beberapa senjata. Melihat masjid mereka diduduki, penduduk Bacan marah dan menyerbu. Hampir semua orang Portugis tewas dan hanya satu orang yang selamat dan melarikan diri ke kapalnya. Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 37. 278 Sultan Bayan Sirrullah meninggalkan dua orang putra (Dayalu atau Hidayatullah dan Boheyat atau Abu Hayat) serta istrinya, Nyai Cili Nukila, putri Sultan Almansur. Janda sultan diangkat oleh dewan kesultanan menjadi sultanah. Dia didampingi oleh Pangeran Taruwese (saudara Sultan Bayan) sebagai perdana menteri untuk mewakili anaknya, Sultan Dayalu. Keduanya menjalankan pemerintahan Kesultanan Ternate. Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 40. 279 Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 38–40.

del Rosario ketika secara resmi dibuka pada 25 Februari 1523. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Benteng Gamlamo, 280 terutama setelah mereka mengusir Portugis pada 1575. Raja Portugal mengangkat António de Brito sebagai gubernur pertama di Ternate dan sekaligus kapten benteng. Sebagai gubernur, Brito berwenang mengambil keputusan politik dan ikut serta dalam perdagangan rempah. Namun sebagai kapten benteng, dia 281 bertanggung jawab atas keamanan militer Portugis di Maluku. Setelah benteng dan administrasi politik di Ternate didirikan, 282 Portugis dapat secara teratur mengirim kapal ke Maluku. Dari masa Abreu hingga Brito, Portugis berangkat dari Malaka ke Maluku melalui rute selatan melewati Pesisir Timur Sumatra, Pesisir Utara Sumatra, Kepulauan Sunda Kecil, dan Kepulauan Banda atau Ambon-Lease. Sebagai gubernur pertama di Ternate, António de Brito menemukan jalur pelayaran lain dari Malaka ke Maluku 283 setelah Spanyol juga tiba di Tidore pada 1521, yang berlayar melalui Kalimantan dan Zona Sulu. Brito mencoba melakukan survei dengan mengirim Dom Garcia Henriques ke Kalimantan dan Malaka pada 1522. Sayangnya, Henriques gagal mencapai Laut Tiongkok

280 Sultan Baabullah dari Ternate (bertakhta 1570–1583) berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada 1575. Baabullah kemudian memerintahkan rakyatnya untuk memperkuat benteng tersebut sebagai basis pertahanan mereka. Dia menambahkan tembok sepanjang 100 meter yang menghadap ke laut untuk mengadang serbuan musuh dari arah laut. Ternate menduduki benteng tersebut dari 1578 hingga 1606, sebelum Spanyol menaklukkannya pada

1606. Lihat Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 44. Pada masa penjajahan Belanda di Ternate, benteng ini diberi nama Benteng Gamalama, sedangkan penduduk setempat menyebutnya Benteng Kastela.
      281 Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 41–43. 282 Sebelum kedatangan Portugis, perdagangan cengkeh didominasi oleh dua pedagang utama. Seorang Keling India dari Malaka bernama Nina Suria Deva dan seorang Jawa bernama Pate Yusuf mengirim jung-jung ke Maluku setiap tahun. Nina mengirim delapan jung untuk memuat cengkeh serta pala di Kepulauan Maluku dan Banda. Yusuf berlayar dengan tiga atau empat jung ke Kepulauan Rempah-Rempah. Matos, On the Seaway to Spices, 67. 283 Kisah penjelajahan Fernão de Magalhães dan Juan Sebastián Elcano.

Selatan dan kembali ke Ternate. Pada 1524, jalur pelayaran yang melewati Malaka dan Brunei ditemukan setelah António de Pina mencapai Brunei. Pada 1526, Dom Jorge de Menezes menempuh jalur utara dari Malaka ke Maluku dan berhasil mencapai Ternate dengan bantuan para juru mudi lokal. Dari Malaka, dia berlayar ke Kalimantan Timur Laut dan melewati Pulau San Miguel (Cagayan Sulu), Mindanao, dan Basilan. Untuk memastikan keamanan jalur utara, Dom Menezes mengirim kora-kora (kapal lokal) ke Malaka melalui Brunei. Setelah armada mencapai Malaka, pelayaran melalui Zona Sulu resmi ditemukan. 284 Portugis dapat mempersingkat durasi pelayaran Malaka-Maluku melalui Brunei, dibandingkan dengan jalur selatan melalui Laut Jawa. Pada Agustus, mereka berangkat dari Malaka dan sampai di Ternate pada Oktober. Dalam perjalanan pulang, mereka dapat melewati Ambon dan Laut Jawa sebelum mencapai Malaka pada Juni. Jalur pelayaran ini memberi keuntungan bagi Portugis dalam upaya memonopoli perdagangan cengkeh Asia. Pertama, kapal-kapal Tiongkok bersenjata tidak akan memasuki dan berpatroli di Laut Tiongkok Selatan karena kekuatan angkatan laut Portugis di Zona Sulu. Kedua, Portugis dapat mengendalikan kepala suku setempat di pelabuhan-pelabuhan persinggahan dan mencegah petani cengkeh setempat menjual hasil panen mereka kepada pedagang lain, khususnya pedagang Jawa dan Gujarat. Ketiga, Portugis dapat mengurangi biaya yang lebih tinggi untuk menjaga stabilitas perdagangan Malaka-Maluku. Pelabuhan-pelabuhan persinggahan di sepanjang jalur selatan mungkin memberikan lebih banyak gesekan antara Portugis dan pesaing mereka daripada jalur utara. Dunia Islam di Filipina memang potensial menjadi ancaman, tetapi mereka dapat mengatasinya dengan mendirikan pos perdagangan di Brunei. Fungsinya tidak

284 Roderich Ptak, “The Northern Trade Route to the Spice Islands,” Archipel 43 (1992): 45.

hanya untuk memfasilitasi perdagangan Malaka-Brunei, tetapi juga untuk memantau pergerakan orang Luzon. Kerajaan Portugis berusaha menarik warga Portugis di India²⁸⁶ untuk tinggal dan berdagang di Maluku. Kerajaan mengizinkan warga untuk memuat cengkeh, tetapi mereka harus menjual sepertiga dari muatan kepada kerajaan. Dari Goa, 287 mereka memuat kain India dari Cambay, Chaul, Koromandel, dan Bengal sebelum berlayar ke Maluku melalui Malaka. 288 Dalam perjalanan kembali, setengah dari cengkeh Maluku yang dimuat oleh kapal-kapal Portugis dikomersialkan di Malaka. Sisa cengkeh juga dibawa ke India dan Portugal. 289 Portugis mempertahankan monopoli perdagangan cengkeh meskipun dengan banyak risiko, yang terkait dengan kondisi mereka sendiri, penduduk setempat (Ternate, Tidore, dan Jailolo), serta Spanyol. Spanyol berhasil bermukim di Maluku setelah disambut oleh Sultan Almansur dari Tidore pada November 1521. 290 Spanyol dan Kesultanan Tidore menyetujui

285 Ptak, “The Northern Trade Route to the Spice Islands,” 46. 286 Kebebasan untuk berdagang cengkeh tidak diberikan kepada para lelaki Malaka yang sudah menikah, meskipun mereka telah meminta hak istimewa ini kepada raja pada 1546. Matos, On the Seaway to Spices, 90. 287 Selama paruh pertama abad ke-16, pelayaran ke Maluku dan Banda umumnya diselenggarakan dari Malaka, tetapi pada paruh kedua abad tersebut, pada tanggal yang tidak diketahui, pelayaran reguler dimulai dari Goa ke Maluku dan Ambon dengan singgah di Malaka, baik untuk berangkat maupun pulang. Orang Portugis biasanya mengambil jalur pelayaran sebagai berikut: berangkat dari Goa pada April, berlabuh di Malaka pada Mei dan berangkat pada Agustus, lalu tiba di Maluku pada Oktober. Mereka tinggal di Maluku sekitar 3 bulan sebelum kembali pada Februari. Jika berlayar melalui rute selatan, mereka singgah di Ambon dan tiba di Malaka pada Mei. Karena menunggu musim hujan, mereka berangkat dari Malaka pada November dan tiba di Cochin pada Januari. Kapal-kapal tersebut berakhir di Goa pada Maret. Matos, On the Seaway to Spices, 90–91.; Hubert Jacobs, ed., Documenta Malucensia (Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1979), 8–9. 288 Matos, On the Seaway to Spices, 88. 289. 289 ___, On the Seaway to Spices, 92–93. 290 Spanyol menjadi bangsa Eropa pertama yang menjalin aliansi perdagangan dengan Tidore. Sultan Almansur memanfaatkan Spanyol sebagai tandem untuk menandingi rivalitas Ternate-Portugis. Spanyol menjejakkan kaki di Tidore pada 1521. Juan Sebastián Elcano memimpin armada Spanyol untuk mendarat

perjanjian persahabatan. Spanyol berjanji mempertahankan Tidore dari invasi Portugis-Ternate. Sebagai imbalannya, sultan memberikan hak monopoli perdagangan cengkeh dan mengizinkan Spanyol memuat cengkeh di Tidore. Pada Desember 1521, kapal-kapal Spanyol berangkat dan berlayar kembali ke Sevilla. Ekspedisi yang sukses ke Maluku telah mengarahkan Spanyol untuk mengirim dua perjalanan lainnya. García Jofre de Loaísa memimpin ekspedisi pada 1525 dan Álvaro de Saavedra Cerón pada 1527. 291 Portugis memprotes kehadiran Spanyol di perairan Maluku. Keduanya memiliki argumen. Di pihak Portugis, Spanyol tidak dapat memasuki wilayah kekuasaan Portugis, mengingat Portugis telah mendirikan benteng di Ternate. Sebaliknya, pihak Spanyol berpendapat bahwa Portugis telah melanggar Perjanjian Tordesillas dengan pergi ke sebelah barat Benua Amerika.

di Rum. Lihat Achmad, Ratu Kalinyamat: Kisah Cinta, Dendam dan Tahta, 34–35. Lihat juga Stenli R. Loupatty dkk., Kajian Historiografi: Jaringan Niaga Masa Lalu di Maluku Utara (Ambon: Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, 2020), 144–46. Menariknya, posisi Elcano bukanlah seorang kapten utama. Dia hanyalah pengganti bagi Fernão de Magalhães yang terbunuh di Cebu, Filipina, lihat Ian Burnet, Spice Islands (Sydney: Rosenberg Publishing, 2013), 107. Orang Spanyol banyak membeli cengkeh dari Tidore. Mereka juga mulai membangun benteng dan permukiman di Mareku. Keberadaan Spanyol memaksa Portugis-Ternate melakukan invasi. Gabungan serangan itu dilancarkan pada 1524 dan berhasil menghancurkan pusat perdagangan Spanyol di Mareku, lihat Loupatty dkk., Kajian Historiografi: Jaringan Niaga Masa Lalu di Maluku Utara, 137–40. 291 Muhammad Abdul Amal, Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007), 155.

Gambar 1.11 Cengkeh dan lada karya Anselmus Boëtius de Boodt, 1596–1610 Sumber: Koleksi Rijksmuseum, RP-T-BR-2017-1-11-39, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.677491

Negara-negara Iberia telah mencoba berdamai serta membahas perselisihan tersebut secara ilmiah pada 1522 dan 1524. Namun, mereka menemui jalan buntu dan membawa masalah tersebut kepada Paus. Didorong pernikahan politik Raja Spanyol Carlos I dan Putri Isabel dari Portugal di Iberia, resolusi tersebut keluar pada 1529, yang dikenal sebagai Perjanjian Zaragoza. Perjanjian ini mengatur bahwa Spanyol harus menjual hak-hak Maluku kepada Portugal seharga 350.000 dukat emas (500.000 cruzado) dan tidak bergabung dengan perdagangan cengkeh Maluku. Ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Orang-orang Kastilia memperoleh banyak uang dan menemukan basis perdagangan baru di Manila, Filipina. Portugis juga mendapatkan keuntungan tersendiri karena Spanyol gagal ikut serta dalam perdagangan yang menguntungkan di Maluku. 292

292 Elke Timme, A Presença Portuguesa nas Ilhas das Moluccas 1511- 1605 (Norderstedt: GRIN Verlag, 1998), 6.

Monopoli perdagangan cengkeh yang diberlakukan oleh Portugis juga dihalangi oleh penduduk setempat. Dalam konteks ini, monopoli Portugis berjalan berdampingan dengan suksesi mahkota Ternate serta perselisihan lokal antara Ternate dan 293 Tidore. Setelah Sultan Bayan meninggal, Rainha Boki Raja Nyai Cili Nukila dan Pangeran Taruwese (Dom Darwis) mewakili sultan kecil Dayalu untuk memerintah Ternate. Suksesi politik ini adalah awal dari pergolakan di Ternate. Pangeran Taruwese adalah adik Sultan Bayan. Dia mengklaim memenuhi syarat menggantikan saudaranya sebagai sultan. Melihat Nyai Cili dan Dayalu menghalanginya, dia mencoba mendapatkan dukungan dari António de Brito, gubernur pertama Portugis di Ternate, untuk mengisolasi mereka. Karena Nyai Cili adalah putri Sultan Tidore, Brito percaya bahwa dia dan ayahnya, Sultan Almansur, berencana mengusir Portugis dari Ternate. Brito memutuskan untuk memenjarakan Sultan Dayalu 294 dan Pangeran Boheyat setelah menyerbu Tidore. Pergolakan politik Ternate terus berlanjut hingga masa Menezes. Selama masa jabatan dua gubernur, Garcia Henriques dan Jorge de Menezes, perhatian Portugis lebih banyak tersita oleh pertikaian Luso-Spanyol. Setelah Perjanjian Zaragoza disetujui, Gonçalo Pereira tampaknya mulai memperhatikan hak-hak lokal. Nyai Cili menuduh Pangeran Taruwese bersikap tidak hormat. Meski begitu, pasukan Pangeran Taruwese ikut serta dalam invasi Brito ke Tidore dan sang pangeran juga memimpin pemberontakan melawan Portugis pada 1530. Pada 1531, Pereira menurunkan 295 posisi Taruwese dalam birokrasi Ternate. Ketika Gubernur Gonçalo Pereira menolak permohonan penduduk setempat untuk membebaskan Sultan Dayalu dari

293 La Raman dan Suharlin Ode Bau, Monopoli Rempah di Maluku (Utara) dalam Kurun Niaga 1511-1799 (Yogyakarta: Ombak, 2020), 111.; Willard Anderson Hanna dan Des Alwi, Ternate dan Tidore: Masa Lalu Penuh Gejolak (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 13. 294 Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 50–53. 295 Raman dan Bau, Monopoli Rempah di Maluku (Utara) dalam Kurun Niaga 1511-1799, 64 dan 111.

penjara, sebagian mereka marah²⁹⁶ dan membunuhnya pada

1531. Gubernur baru, Vicente de Fonseca, akhirnya membebaskan sultan tersebut. Gubernur bersekutu dengan Perdana Menteri Ternate, Patisaranga, yang ingin memerintah Ternate dan untuk itu mendorong gubernur memenjarakan Dayalu serta menggantinya dengan saudara tirinya, Tabariji. Dayalu melarikan diri ke Tidore lalu ke Jailolo (Halmahera) untuk menyelamatkan hidupnya. Patisaranga menikah dengan Nyai Cili dan mengarahkan anak tirinya, Tabariji, di Ternate. Orang Portugis takut kepada pertumbuhan kekuatan Tabariji dan Patisaranga. Ketika Laksamana Samarau memberi tahu gubernur baru, Tristão de Atayde, bahwa Tabariji dan Patisaranga merencanakan pengkhianatan, orang Portugis²⁹⁷ memenjarakan serta mengangkut mereka ke Goa pada 1535. Orang Portugis mengangkat Hairun Jamil sebagai sultan baru. Hairun adalah putra Sultan Bayan dan istrinya yang berasal dari Jawa. Samarau dipercaya akan mendampingi Hairun memerintah Ternate. Sultan Dayalu yang hidup dalam pengasingan terus melawan Portugis. Dia membangun jaringan politik Islam dengan Bacan, Tidore, dan Jailolo. Namun, sebagian besar warga Ternate tidak menginginkan Dayalu maupun Hairun sebagai sultan mereka, tetapi justru menginginkan agar Portugis mengembalikan Tabariji.
      298 Di Goa, Tabariji memeluk agama Katolik dan dibaptis dengan nama Dom Manuel. Semua gelar dan kekuasaan Dom Manuel Tabariji seharusnya dikembalikan kepadanya saat dia tiba di Ternate. Pada saat yang sama, Portugis memenjarakan serta mengangkut Hairun dan Samarau ke Goa melalui Malaka pada 1545. Namun, Dom Manuel

296 Penduduk setempat juga marah karena kebijakan bea cukai yang dikeluarkan Pereira. Semua orang biasanya membayar retribusi kecil, tetapi Pereira menaikkan tarif pajak. Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 66. 297 Gubernur Tristão de Atayde menyalahkan Tabariji karena dia meninggalkan invasi Galela terhadap Mamuya di Moro. Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 182. 298 Raman dan Bau, Monopoli Rempah di Maluku (Utara) dalam Kurun Niaga 1511-1799, 112–13.

Tabariji meninggal selama pelayarannya ke Ternate. Sultan Hairun harus dipulangkan ke Ternate pada 1546 dan berlayar kembali ditemani oleh Bernardim de Sousa. Setibanya di Ternate, Bernardim de Sousa menyatakan bahwa dia adalah gubernur resmi Ternate dan menggantikan Jordão de Freitas pada 1547, tetapi 301 akhirnya harus kembali ke India dengan kekecewaan. Pada masa pemerintahan Bernardim de Sousa dan Francisco Lopes de Sousa, monopoli perdagangan cengkeh dapat dipertahankan sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Sultan Hairun. Francisco Lopes de Sousa bahkan dapat memberlakukan kembali aturan perdagangan cengkeh di Ternate sebagaimana disepakati Sultan Bayan dan Francisco Serrão pada 1513. Mimpi buruk dimulai ketika Duarte de Eça memberlakukan peningkatan 302 bea perdagangan. Sultan Hairun memprotes kebijakan ini karena merugikan. Eça kemudian mencabut beban penjualan cengkeh untuk Ternate. Sultan percaya bahwa rakyatnya akan menderita, mengingat pesaing Portugis, yakni pedagang Spanyol, Jawa, dan Melayu, dapat membeli cengkeh dengan harga lebih tinggi. Eça memerintahkan pasukannya untuk memenjarakan Sultan Hairun beserta keluarganya. Baik penduduk setempat maupun para bangsawan Portugis mengutuk sikap Eça. Mereka tahu bahwa Eça menyimpan sendiri bea perdagangan cengkeh yang dipungut dari petani dan pedagang. Saat di penjara, Hairun meminta anak buahnya mengirim pesan kepada seorang pendeta Katolik bernama Frater Alfonso de Castro. Anak buah Eça berhasil memenjarakan Castro, yang kemudian meminta Eça untuk berunding. Eça menolak usulan mereka dan meninggalkan Castro hingga mati. Seluruh orang Portugis marah dan memenjarakan Eça pada 1558. Eça diangkut ke

Goa, tetapi meninggal dalam perjalanan. Manuel de Vasconcellos menggantikan Eça hingga Henrique de Sá tiba untuk memerintah sebagai gubernur. Henrique de Sá kembali menjalin hubungan baik dengan Hairun, tetapi perselisihan muncul lagi ketika Diego Lopez 303 de Mesquita menggantikan De Sá pada 1564. Mesquita seolah menyalahkan Hairun atas kegagalan usahanya. Dia melihat sultan sebagai aktor utama di balik invasi Islam ke desa-desa Kristen di Moro. Mesquita mengklaim bahwa Hairun mengirim armada untuk mengawasi kapal-kapal Portugis yang dipimpin oleh Gonçalo Pereira Marramaque. Di sisi lain, Hairun khawatir Marramaque mungkin datang untuk menyerang Ternate. Menurut Mesquita, apabila Marramaque dan armadanya meninggalkan Maluku, orang-orang Kristen di Moro akan berada dalam bahaya. Mesquita menyadari bahwa Sultan Hairun merupakan penghalang baginya. Dengan mempertimbangkan bahwa Portugis bisa saja menyatakan perang terbuka terhadap Ternate, Mesquita kemudian menyiapkan sebuah skenario untuk membunuh sang sultan. Mesquita mengundang Hairun untuk membahas perjanjian damai. Mereka setuju dan meratifikasi pengambilan sumpah di atas kitab suci masing-masing, Sultan Hairun dengan Al-Qur’an dan Mesquita dengan Alkitab. Setelah pertemuan pertama berjalan lancar, Mesquita mengundang Hairun sekali lagi, kali ini ke rumahnya. Pada 28 Februari 1570, di sebuah ruang pertemuan, Sultan Hairun 304 ditikam hingga tewas oleh António Pimenta. Diego Lopes de Mesquita mengira dapat menjalankan tugas-tugas kantornya³⁰⁵ tanpa masalah setelah Sultan Hairun mangkat. Namun, pembunuhan sultan tersebut merupakan titik balik hubungan Portugis-Ternate. Putranya, Baabullah, menganggap Mesquita bertanggung jawab. Dia mengajukan kasus tersebut ke

pengadilan, tetapi gubernur Portugis di Goa tidak dapat mengadili seorang gubernur yang masih menjabat. Dalam ketentuan Portugis, seorang gubernur baru dapat dievaluasi dan dihukum setelah masa tugasnya berakhir. Setelah Baabullah diangkat menjadi sultan, dia mengepung benteng Portugis. Karena kekurangan pasokan logistik, Portugis tidak punya pilihan lain selain menyerah. 306 Setelah menduduki benteng Portugis pada 1575, Sultan Baabullah tampaknya memberlakukan perdagangan bebas cengkeh di Ternate. Pada 1578, sultan menerima pedagang Inggris Francis Drake dan mengizinkannya memuat cengkeh untuk dibawa ke Inggris. Drake juga membawa surat sultan kepada Ratu Inggris, yang menyatakan bahwa Ternate membuka pintu bagi para pedagang Inggris. 307 Meski demikian, sultan juga tetap mengizinkan Portugis memuat cengkeh di sana. Orang Portugis masih datang antara 1575 dan 1578, tetapi tidak berlayar ke Ternate sejak 1579 hingga 1581. 308 Selama 1570-an, posisi Portugis melemah, tetapi tetap mencoba untuk terus berdagang. Portugis memindahkan basis perdagangan mereka ke Teluk Ambon dan mendirikan sebuah pos dagang pada 1572. Portugis menyadari bahwa jaringan Islam antara Ternate dan Ambon-Hitu diperkuat setelah kematian Sultan Hairun. Mereka memiliki misi yang sama untuk mengusir Portugis dari Maluku. Pasukan gabungan Islam ini mengepung dan menekan Portugis di Teluk Ambon. Untuk mempertahankan basisnya, Portugis mendirikan benteng baru bernama Nossa Senhora da Anunciada pada 1576. 309 Kapten pertama Portugis di Ambon, Sancho de Vasconcelos, juga menjalin hubungan

306 Amal, Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950, 151.; Amal, Portugis & Spanyol di Maluku, 196–97.. 307 Timme, A Presença Portuguesa nas Ilhas das Moluccas 1511-1605,

8.
308 Amal, Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950, 151. 309 Richard Z. Leirissa dan Reza Tuasikal, Ambonku: Doeloe, Kini, dan Esok (Ambon: Pemerintah Kota Ambon, 2004), 19–20.

persahabatan dengan Sultan Tidore, yang takut akan invasi Ternate dan kemudian memberikan tanah kepada Portugis. Pada 1578, Portugis mendirikan sebuah benteng di Pesisir Timur Tidore dan menamakannya Fortaleza de Tidore atau Benteng Reis Magos. 310 Persatuan Iberia pada 1580 311 memungkinkan Portugis memperoleh bantuan dari orang-orang Kastilia di Manila. Pasukan gabungan tersebut gagal merebut kembali Ternate pada 1582 dan baru berhasil mendudukinya pada 1603, sebelum Belanda datang serta mengusir mereka pada 1605. 312 Pada tahun yang sama,

310 Pembangunan benteng ini terjadi pada 6 Januari, bertepatan dengan perayaan Epifani, yakni peringatan atas kunjungan tiga orang Majus kepada Yesus setelah kelahirannya. Reis Magos berarti Tiga Raja, Tiga Orang Bijak, atau Tiga Orang Majus. Lihat Manuel Lobato, “Forte dos Reis Magos,” diakses 29 November 2025, https://hpip. org/pt/heritage/details/1660. 311 Portugal mengalami perubahan politik yang dramatis selama 1580-an. Dom Sebastião I (Raja Portugal 1557–1578) memimpin pasukannya untuk menyerang Maroko pada 1578. Sayangnya, mereka terbunuh dalam Pertempuran Alcácer Quibir dan pasukan yang tersisa tercerai-berai dalam pelarian yang kacau balau. Raja Filipe II dari Spanyol (bertakhta 1556–1598), paman Sebastião, menggunakan krisis politik di Portugal untuk mengklaim mahkota Portugis melalui hubungan garis keturunan ibunya yang berdarah Portugis (Isabel) dengan dinasti yang berkuasa. Pada 1581, perwakilan bangsawan, pendeta, dan rakyat jelata Portugis mengakui Filipe II dari Spanyol sebagai Filipe I dari Portugal (bertakhta 1580–1598) di Tomar. Sebelum meninggalkan Portugal untuk kembali ke Madrid pada 1583, raja baru itu mengangkat keponakannya, Albert dari Austria, sebagai Raja Muda Spanyol di Lisbon (1583–1593). Dia juga mendirikan Dewan Portugal sebagai penasihat bagi Albert mengenai urusan-urusan Portugis. Meski demikian, monarki Spanyol pada dasarnya meleburkan Portugal ke dalam kekuasaannya dan memerintahnya secara tidak langsung dari Madrid. Spanyol tidak mencampuri hukum serta lembaga-lembaga Portugal, termasuk administrasi kekuasaan di seberang lautan (luar negeri). Bagi kedua belah pihak, persatuan tersebut telah meningkatkan pendapatan mereka. Negara India Portugis bahkan dapat meningkatkan pendapatannya lebih dari 20 persen setelah persatuan ini berjalan seperempat abad. Lihat Gabriel Paquette, The European Seaborne Empires: From the Thirty Years’ War to the Age of Revolutions (New Haven: Yale University Press, 2019), 59–60.; Ana Solia Ribeiro, “Cooperative Rivalry: Iberian Merchants in Cross-Imperial Transactions in the Period of the Iberian Union (1580-1640),” dalam Mechanisms of Global Empire Building, ed. oleh

A. Polónia dan C. Antunes (Porto: CITCEM, 2017), 37.; Polónia, Self-Organised Networks in the First Global Age:, 148.
312 Timme, A Presença Portuguesa nas Ilhas das Moluccas 1511- 1605, 8. Ternate lebih suka meminta bantuan Belanda daripada

Belanda juga merebut dua benteng Portugis lainnya di Ambon dan Tidore. Pada akhir abad ke-16, Empat Perdana dari Hitu menyambut kedatangan Belanda di Ambon-Hitu dan meminta mereka mengusir Portugis dari Ambon. Setelah perjanjian persahabatan disepakati, pasukan gabungan mengepung Portugis di Ambon. Portugis akhirnya harus menyerahkan Nossa Senhora da Anunciada setelah penduduk setempat berhenti memasok makanan. Belanda kemudian menamainya sebagai Benteng Victoria. 313 Di Tidore, Belanda menghancurkan benteng dan memaksa Kapten Portugis, Pedro Álvares de Abreu, menyerah pada Mei 1605. Belanda juga membakar permukiman Portugis setelah mengizinkan mereka mundur dari Tidore. Spanyol sempat berusaha merebut Tidore kembali pada 1606, tetapi Belanda berhasil menguasainya lagi pada 1607. 314 Selama paruh kedua abad ke-17, Belanda hanya ditantang oleh penduduk setempat (Ambon-Hitu), yang berhasil mereka pukul mundur.

Inggris untuk mengusir pasukan Iberia. Hubungan Belanda dengan para kepala suku Hitu tampaknya memang sudah terjalin baik sejak akhir abad ke-16. Menurut Naidah dalam Hikayat Ternate, Ternate meminta orang kulit putih Eropa untuk menyembuhkan raja mereka yang sakit. Para utusan Ternate meminta bantuan Belanda dan Inggris di Banten. Namun, mereka lebih percaya untuk meminta bantuan Belanda. Kepercayaan itu muncul ketika orang-orang Belanda selamat setelah meminum racun yang diberikan para utusan Ternate. Lihat P. van der Crab, ed., “Geschiedenis van Ternate, in Ternataanschen en Maleischen tekst beschreven door den Ternataan Naidah met Vertaling en Aanteekeningen,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 26, no. 1 (1878): 399. 313 Zeth Jacob Manusama, Hikayat Tanah Hitu: Historie en sociale structuur van de Ambonse eilanden in het algemeen en van Uli Hitu in het bijzonder tot het midden der zeventiende eeuw (Universitas Leiden,

1977), 179 dan 182.; Mu’jizah, “Pertemuan Antarbangsa dalam Hikayat Tanah Hitu,” dalam Dari Hitu ke Barus, ed. oleh Mu’jizah dan Dundin Zaenuddin (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 23–25.
314 Lobato, “Forte dos Reis Magos.”

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, Daron, dan James A. Robinson. Mengapa Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan. Jakarta: Elex Media Komputindo,

2020.
Achmad, Syamsul W. Ratu Kalinyamat: Kisah Cinta, Dendam dan Tahta. Bantul: Araska, 2019. Adil, Haji Buyong. Sejarah Johor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980. ———. The History of Malacca during the Period the Malay Sultanate. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 1974. Ahmat Adam. Tawarikh Melayu dan Melaka: Esei-Esei Pilihan. 2021. Albuquerque, Afonso de. The Commentaries of the Great Afonso Dalbuquerque, Second Viceroy of India. Disunting oleh Walter de Gray Birch. London: Hakluyt Society, 1875. Alves, Jorge Manuel dos Santos. O Domínio do Norte de Samatra: A História dos Sultanatos de Samudera-Pacém e Achém, e suas Relações com os Portugueses (1500-1580). Lisbon: Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 1999. Alves, Jorge Santos. “Malacca: A Centre for Islamic Debate and the New Mecca 1480-1511.” Dalam Port Cities and Intercultural Relations 15th-18th Centuries, disunting oleh Luis Filipe Barreto dan Wu Zhilliang. Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau, 2012. Amal, Muhammad Abdul. Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007. ———. Portugis & Spanyol di Maluku. Depok: Komunitas Bambu, 2010. Andaya, Barbara Watson, dan Leonard Y. Andaya. A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Atmosiswartoputra, Mohammad. Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah. Jakarta: BIP, t.t. Azra, Azyumardi, dan Jajat Burhanudin, ed. Indonesia dalam Arus Sejarah: Kedatangan dan Peradaban Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

Bakar, Yahaya A. “Impian Tidak Terlaksana: Kes Aceh & Orang Portugis di Melaka 1511–1641.” Dalam Sumbangsih: Kumpulan Esei Sejarah untuk Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, disunting oleh Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd Rahman dan Mohd Amin Hassan, ??-?? Selangor: Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia, 1988. Barros, João de, dan Diogo do Couto. Decada Primeira, Segunda, e Terceira da Asia

8. With John Carter Brown Library. (Lisbon: Impressa Per Jorge Rodriguez,
1628.
Beaulieu, Augustin de. “Memoirs of Admiral Beaulieu’s Voyage to the East-Indies.” Dalam Navigantium Atque Itinerantium Bibliotheca Or, a Complete Collection of Voyages and Travels, jilid I, disunting oleh J. Harris. London: Thomas Bennet, 1705. Bethencourt, Francisco, dan Diogo Ramada Curto, ed. Portuguese Oceanic Expansion, 1400-1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Biedermann, Zoltán, Anne Gerritsen, dan Giorgio Riello, ed. Global Gifts: The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. Boechari. Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012. ———. Some Considerations on the Problem of the Shift of Mataram’s Centre of Government to East Java in the 10th Century. New York: Oxford University Press, 1979. Borschberg, Peter, ed. Jacques de Countre’s Singapore and Johor 1594-1625. Singapura: NUS Press, 2015. Boxer, Charles Ralph. “A Note on Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice Trade and the Rise of Atjeh, 1540-1600.” Journal of Southeast Asian History 10, no. 3 (1969): 415–28. ———. “Carreira and Cabotagen. Some Aspects of Portuguese Trade in the Indian Ocean and the China Sea, 1500–1650.” Renaissance and Modern Studies 30, no. 1 (1986): 45–59. ———. Estudos para a história de Macau: séculos XVI a XVIII. Lisbon: Fundação Oriente, 1991. ———. Fidalgos in the Far East 1550-1770. London and New York: Oxford University Press, 1968. ———. Four Centuries of Portuguese Expansion: A Succinct Survey. California: University of California Press, 1961. ———. Macau Na Época da Restauração. Lisbon: Fundação Oriente, 1993. ———. Portuguese Merchants and Missionaries in Feudal Japan, 1543-1640. London: Variorum Reprints, 1986.

———. The Affair of the Madre de Deus. London: Routledge, 1929. ———. The Great Ship from Amacon. Lisbon: Centro de Estudos Historicos Ultramarinos, 1963. ———. “The Portuguese Commercial Voyages to Japan Three Hundred Years Ago (1630-1639).” Transactions and Proceedings of The Japan Society XXXI (1934): 27–42. Brown, C. C., ed. “Sĕjarah Mĕlayu or ‘Malay Annals.’” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 25, no. 2–3 (1952): 5–276. Burnet, Ian. Spice Islands. Sydney: Rosenberg Publishing, 2013. Casale, Giancarlo. “His Majesty’s Servant Lutfi: The Career of a Previously Unknown Sixteenth-Century Ottoman Envoy to Sumatra based on an Account of His Travels from the Topkapi Palace Archives.” Turcica 37 (2005): 75–101. Casimiro, Tânia Manuel, dan Marco Oliveira Borges. “Life on Board Portuguese Ships in the 16th–18th Centuries: Theorizing Households through History and Archaeology.” Heritage 6, no. 2 (2023): 2020–37. Catz, Rebecca, ed. The Travels of Mendes Pinto. Chicago and London: University of Chicago Press, 1989. Chin, John Kim. “The Portuguese on the Zhejiang and Fujian Coast Prior to 1550 As Seen from Contemporary Chinese Private Records.” Dalam Macau During the Ming Dynasty, disunting oleh Luis Filipe Barreto. Lisbon: Centro Científico e Cultural de Macau, 2009. Coedès, George. “A Possible Interpretation of the Inscription of Kedukan Bukit.” Dalam Malayan and Indonesian Studies, disunting oleh John Bastin dan R. Roolvink. London: Oxford University Press, 1964. ———. Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi. Depok: Komunitas Bambu, 2014. ———. “Le Royaume de Çrivijaya.” Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient 18, no. 6 (1918): 1–36. Couto, Diogo do. Década Décima da Ásia. Lisbon: Livraria Sam Carlos, 1974. ———. Décadas da Ásia, Volume 4–12. Lisbon: Impresso por Pedro Crasbeeck,

1602.
Couto, Diogo do, dan João de Barros. Decada quarta da Asia : dos feitos que os portugueses fizeram na conquista e descobrimento das terras, & mares do Oriente : em quanto gouernaraõ a India Lopo Vaz de Saõ Payo, & parte de Nuno da Cunha. With Fisher-University of Toronto. Em Lisboa : Impresso por Pedro Crasbeeck ..., 1602.

Crab, P. van der, ed. “Geschiedenis van Ternate, in Ternataanschen en Maleischen tekst beschreven door den Ternataan Naidah met Vertaling en Aanteekeningen.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 26, no. 1 (1878): 381–482. Daldjoeni, N. Geografi Kesejarahan II: Indonesia. Bandung: Alumni, 1992. Danvers, Frederick Charles. The Portuguese in India: Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire I. New Delhi: Asian Educational Services,

1992.
———. The Portuguese in India: Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire II. New Delhi: Asian Educational Services, 1992. Dasgupta, Arun Kumar. Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641. Cornell University, 1962. Desai, D. R. S. “The Portuguese Administration in Malacca, 1511-1641.” Journal of Southeast Asian History 10, no. 3 (1969): 495–514. Diffie, Bailey W., dan George D. Winius. Foundations of the Portuguese Empire, 1415-1580. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977. Djajadiningrat, Raden Hoesein. Kesultanan Aceh. Diterjemahkan oleh Teuku Hamid. Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983. Djoened Poesponegoro, Marwati, dan Nugroho Notosusanto, ed. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2: Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka, 2010. Earle, T. F., dan J. Villiers, ed. Albuquerque, Caesar of the East: Selected Texts by Afonso de Albuquerque and His Son. Liverpool: Liverpool University Press,

1990.
Elbl, Martin Malcolm. “The Portuguese Caravel and European Shipbuilding: Phases of Development and Diversity.” Revista da Universidade de Coimbra 33 (1985): 543–72. Fairbank, John K. “Tributary Trade and China’s Relations with the West.” The Far Eastern Quarterly 1, no. 2 (1942): 129–49. Febrian, Eva, Yunani Hasan, dan Farida Ratu Wargadalem. “Perkembangan Permukiman Masyarakat Tionghoa di Palembang Pasca Kesultanan Palembang (1852-1942).” Jurnal Criksetra 4, no. 1 (2015): 18–34. Groeneveldt, W. P. Historical Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Sources. Batavia: W. Bruining, 1876. Guilmartin Jr, John F. Galleons and Galleys. London: Cassell, 2002. Gungwu, Wang. “The First Three Rulers of Malacca.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 41, no. 1 (1968): 11–22. Hadi, Amirul. Respons Islam terhadap Hegemoni Barat: Aceh versus Portugis, 1500-1579. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006.

Halimi, Abdul Jalil. Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka dari Abad ke-15 hingga Abad ke-18. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1999. Hall, D. G. E. A History of South-East Asia. London and Basingstoke: Macmillan,

1955.
Hamid, Abd. Rahman. Sejarah Maritim Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak,

2018.
Hanna, Willard Anderson, dan Des Alwi. Ternate dan Tidore: Masa Lalu Penuh Gejolak. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. Hardjowardojo, Pitono, ed. Pararaton. Jakarta: Bhatara, 1965. Hashim, Mohammad Yusoff. Kesultanan Melayu Melaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 2016. ———. Parameswara dan Pembukaan Kerajaan Awal Malaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 2005. Hattendorf (ed.), John B. “The Age of Discovery.” Dalam Maritime History, Volume

1. Malabar: Krieger Publishing, 1996.
   Hayati, Chusnul, Dewi Yulianti, dan Sugiyarto. Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada Abad XVI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000. Heuken, Adrian. The Earliest Portuguese Sources for the History of Jakarta. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2002. Hussin, Nordin. Trade and Society in the Straits of Malacca: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830. Copenhagen and Singapore: Nordic Institute of Asian Studies; National University of Singapore Press, 2007. Iskandar, Teuku, ed. Bustanus Salatin Bab II Fasal 13 by Nurrudin Ar-Raniri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966. Ismail, Abd. Razak Bin, Azharudin Mohd. Ghazali, dan Zakaria Bin Abd. Rahman. A New Date on the Establishment of the Melaka Malay Sultanate Discovered. Kuala Lumpur: IKSEP, 2010. I-Tsing. A Record of the Buddhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelago (A.D. 671-695). Diterjemahkan oleh Junjiro Takakusu. London: Clarendon Press, 1896. Jacobs, Hubert, ed. Documenta Malucensia. Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1979. Jayasuriya, Shihan de Silva. The Portuguese in the East: A Cultural History of a Maritime Trading Empire. London and New York: Tauris, 2008. Kadi, Ismail Hakki, dan A. C. S. Peacock, ed. Ottoman-Southeast Asian Relations. Leiden: Brill, 2020. Kern, J. H. C. Verspreide Geschriften III. ’s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1931.

Kobata, Atsushi, dan Mitsugu Matsuda, ed. Ryukyuan Relations with Korea and South Sea Countries. Kyoto: Kobata Atsushi, 1969. Leirissa, Richard Z., dan Reza Tuasikal. Ambonku: Doeloe, Kini, dan Esok. Ambon: Pemerintah Kota Ambon, 2004. Lemos, Jorge de. Hystoria dos cercos qve em tempo de Antonio Monis Barreto governador que foi dos estados da India, os Achens & Iaos puserão à fortaleza de Malaca, sendo Tristão Vaz da Veiga capitão della. Lisbon: Casa de Manoel Lyra, 1585. Liang, Liji. Lembaran Sejarah Gemilang: Hubungan Empayar Melaka dan Dinasti Ming Abad Ke-15. Bangi: UKM, 1996. Liberman, Victor, dan Bruce Buckley. “The Impact of Climate on Southeast Asia, circa 950–1820: New Findings.” Modern Asian Studies 46, no. 5 (2012): 1079–115. Lobato, Manuel. “Forte dos Reis Magos.” Diakses 29 November 2025. https:// hpip.org/pt/heritage/details/1660. ———. Política e comércio dos portugueses na insulíndia. Makau: Instituto Português do Oriente, 1999. Lombard, Denys. Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Balai Pustaka, 1991. ———. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990. Loupatty, Stenli R., Mezak Wakim, La Raman, Zamrud Palijama, Ronaldo Rahajaan, dan Dodie M. Tiwery. Kajian Historiografi: Jaringan Niaga Masa Lalu di Maluku Utara. Ambon: Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, 2020. Majumdar, R. C. Les Rois Sailendra de Suvarnadvipa. N.a.: Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient, 1933. Manuel Godinho de Eredia. Historia de serviços com martirio de Luís M. Coutinho escrita por Manuel Godinho de Herédia. Portuguese, 1615. Manusama, Zeth Jacob. Hikayat Tanah Hitu: Historie en sociale structuur van de Ambonse eilanden in het algemeen en van Uli Hitu in het bijzonder tot het midden der zeventiende eeuw. Universitas Leiden, 1977. Marsden, William. The History of Sumatra. London: Thomas Payne & Son, 1784. Mathew, K. S. “Emergence of Cochin in the Pre-industrial Era.” Dalam Studies in Maritime History, disunting oleh K. S. Mathew. Pondicherry: Pondicherry University, 1990. Mathew, Kuzhippalli Skaria. Studies in Maritime History. Pondicherry University,

1990.
Matos, António Teodoro de. Na Rota das Especiarias de Malaca a Australia. Lisbon: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995. ———. On the Seaway to Spices. Lisbon: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995.

Mearns, David L., David Parham, dan Bruno Frohlich. “A Portuguese East Indiaman from the 1502–1503 Fleet of Vasco Da Gama off Al Hallaniyah Island.” International Journal of Nautical Archaeology 45, no. 2 (2016): 331–45. Meilink-Roelofsz, M. A. P. Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. The Hague: Martinus Nijhoff,

1962.
Mills, J. V., ed. “Eredia’s Description of Malaca, Meridional India, and Cathay.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 8 (1930): 1–288. ———, ed. Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean’s Shores. Bangkok: White Lotus, 1970. Moens, J. L. “Crivijaya, Yava en Kataha.” Tijdschrift voor Indische taal,-land-, en volkenkunde LXXVII (1937): 317–487. Moorhead, F. J. A History of Malaya and Neighbours. New York: Longmans, Green & Co, 1957. Morton Nance, R. “Caravels.” The Mariner’s Mirror 3, no. 9 (1913): 265–71. Mu’jizah. “Pertemuan Antarbangsa dalam Hikayat Tanah Hitu.” Dalam Dari Hitu ke Barus, disunting oleh Mu’jizah dan Dundin Zaenuddin. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Mukherjee, Rila. “The Struggle for the Bay.” História 9 (2008): 61–88. Muljana, Slamet. Kuntala, Srivijaya, & Survarnabhumi. Jakarta: Yayasan Idayu,

1981.
Mustakim, dan Eko Jarwanto. Gresik: Kajian Sejarah Sosial & Ekonomi Maritim Abad ke-14 sampai 18. Lamongan: Pagan Press, 2019. Nakajima, Goro. “The Structure and Transformation of the Ming Tribute Trade System.” Dalam Global History and New Polycentric Approaches, disunting oleh Maria Paula Garcia dan Luís De Sousa. Singapura: Palgrave Macmillan,

2018.
Noonan, Laurence A., ed. John of Empoli and His Relations with Afonso de Albuquerque. Lisbon: Instituto de Investigação, t.t. Nouhuys, J. W. van. “The Model of A Spanish Caravel of the Beginning of the Fifteenth Century.” The Mariner’s Mirror 17, no. 4 (1931): 327–46. Paquette, Gabriel. The European Seaborne Empires: From the Thirty Years’ War to the Age of Revolutions. New Haven: Yale University Press, 2019. Pigeaud, Theodore G. H., ed. Java in the 14th Century A Study in Cultural History: Nagarakertagama by Rakawi Prapanca of the Majapahit 1365 AD. The Hague: Martinus Nijhoff, 1960. Pintado, Manuel Joaquim, ed. Portuguese Documents on Malacca, 1509-1511. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 2012.

Pinto, Pedro Jorge Dantas da Silva. The Portuguese and the Straits of Melaka 1575-1619: Power, Trade, and Diplomacy. Singapore: NUS Press, 2012. Pires, Tomé. The Suma Oriental of Tomé Pires. Diterjemahkan oleh Armando Cartesio. London: Hakluyt Society, 1944. Poerbatjaraka. Kapustakan Djawi. Jakarta: Jambatan, 1952. Polónia, Amélia. “European seaports in the Early Modern Age.” Cahiers de la Méditerranée 80 (2010): 17–39. ———. Self-Organised Networks in the First Global Age: t.t. ———. “The European Seaport System at the Beginning of the Early Modern Age.” Dalam The Sea in History: The Early Modern World, disunting oleh Christian Buchet dan Gérard Le Bouëdec. Suffolk, Inggris: Boydell & Brewer, 2015. Polónia, Amélia, dan L. Oliveira. “Shipbuilding in Portuguese Overseas Settlements, 1500–1700.” The International Journal of Maritime History 31, no. 3 (2019): 535–60. Pradhani, Silfia Ivana. “Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini.” Jurnal Lembaran Sejarah 13, no. 2 (2017): 186–200. Ptak, Roderich. “The Northern Trade Route to the Spice Islands.” Archipel 43 (1992): 25–53. Ramalan, Wiwin Djuwita, dan Supratikno Rahardjo. Kota Demak sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

1997.
Raman, La, dan Suharlin Ode Bau. Monopoli Rempah di Maluku (Utara) dalam Kurun Niaga 1511-1799. Yogyakarta: Ombak, 2020. Rangkuti, Nurhadi. “Peradaban Pantai Barat Sumatra di Bengkulu dalam Perspektif Arkeologi.” Dalam Peradaban di Pantai Barat Sumatra: Perkembangan Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu, disunting oleh Balai Arkeologi Palembang. Yogyakarta: Ombak, 2013. Reid, Anthony. Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia. Jakarta: Obor dan KITLV, 2011. ———. “Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia.” Journal of Southeast Asian History 10, no. 3 (1969): 395–414. ———. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680: Expansion and Crisis. New Haven: Yale University Press, 1988. Riana, I. Ketut, ed. Kakawin Desa Warnnana Uthawi Nagarakrtagama: Masa Keemasan Majapahit. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Ribeiro, Ana Solia. “Cooperative Rivalry: Iberian Merchants in Cross-Imperial Transactions in the Period of the Iberian Union (1580-1640).” Dalam Mechanisms of Global Empire Building, disunting oleh A. Polónia dan C. Antunes. Porto: CITCEM, 2017. Rivers, P. J. “Negeri Below and Above the Wind: Malacca and Cathay.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 78, no. 2 (2005): 9–11. Robson, Stuart, ed. Desawarnana (Nagarakrtagama) by Mpu Prapanca. Leiden: KITLV Press, 1995. Rumphius, Georgius Everhardus. “De Ambonsche Historie.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 64, no. 1 (1910): 1–105. Sá, Artur Basílio de, ed. Documentação Para a Historia das Missðes do Padroado Português do Oriente: Insulíndia, volume II. Lisbon: Agência Geral do Ultramar, t.t. Sabil, T. M., ed. Hikajat Soeltan Atjeh Marhoem (Soeltan Iskandar Muda). Batavia: Balai Poestaka, 1932. Said, Mohammad. Aceh Sepanjang Abad. Medan: Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981. Salleh, Muhammad Haji, dan R. Robson. The Epic of Hang Tuah. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2010. Sandhu, Kernial Singh, dan Paul Wheatley, ed. Melaka: The Transformation of a Malay Capital c.1400–1980. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983. Sartono. “Pusat-Pusat Kerajaan Sriwijaya Berdasarkan Interpretasi Palaeografi.” Jakarta, 1978. Sastri, K. A. Nilakanta. History of Srivijaya. Madras: Madras University, 1949. Schrieke, Bertram Johannes Otto. Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Ombak, 2016. Schwarz, George Robert. The History and Development of Caravels. Texas: Texas A&M University, 2008. Sedyawati, Edi, dan Hasan Djafar, ed. Indonesia dalam Arus Sejarah: Kerajaan Hindu-Buddha. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013. Sen, Tansen. “The Impact of Zheng He’s Expeditions on Indian Ocean Interactions.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 79, no. 3 (2016): 609–

31.
Shellabear, W. G., ed. Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 2016. Shuhaimi, Farizal. Tasjil Anis Salatin: Rahsia Agung Malaka. Malaka: Penerbit Patriots Publication, 2018.

Singaravelu, S. “Hubungan Antara Kaum India dengan Negeri Melaka-Suatu Tinjauan Berdasarkan Sumber-Sumber India dan Sumber Sumber Lain.” Dalam Esei-Esei Budaya dan Sejarah di Melaka, disunting oleh Omar Farouk Bajunid. Kuala Lumpur: Asrama Za’ba, 1989. Siska, Yuli. “Situs Palas Pasemah sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal di Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP Bandar Lampung.” Lentera I, no. 1 (2014): 1–15. Smith, Ronald Bishop. The First Age of the Portuguese Embassies, Navigations and Peregrinations to the Kingdoms and Islands of Southeast Asia (1509-

1521). Rockvile: Decatur Press Inc, 1968.
Smits, Gregory. Maritime Ryukyu 1050-1650. Honolulu: Hawaii University Press,

2019.
Soekmono. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Trikarya, 1958. Souza, George Bryan. The Survival of Empire: Portuguese Trade and Society in China and South China Sea 1630-1754. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Subrahmanyam, Sanjay. Improvising Empire: Portuguese Trade and Settlement in the Bay of Bengal. New Delhi: Oxford University Press, 1990. ———. “Pulverized in Aceh: On Luís Monteiro Coutinho and his ‘Martyrdom.’” Archipel 78 (2009): 45–66. Surjo, Djoko; Lubis. Indonesia dalam arus sejarah 4 : kolonisasi dan perlawanan. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013. Jakarta. Sutjipto Tjiptoatmodjo, F. A. Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai Medio Abad XIX). Universitas Gadjah Mada, 1983. Taylor, A. H. “Carrack into Galleon.” The Mariner’s Mirror 36, no. 2 (1950): 144–51. Thomaz, Luís Filipe Ferreira Reis. Early Portuguese Malacca. Macau: Territorial Commission for the Commemoration of the Portuguese Discoveries, 2000. ———. Nina Chatu and The Portuguese Commerce in Malacca. Melaka: Luso-Malayan Books, 1991. ———. Os Portugueses em Malaca. Lisboa: Universidade de Lisboa, 1963. ———. “The Indian Merchant Communities in Malacca under the Portuguese Rule.” Dalam Indo-Portuguese History: Old Issues, New Questions, disunting oleh T. R. de Souza. New Delhi: Concept Publishing, 1985. Timme, Elke. A Presença Portuguesa nas Ilhas das Moluccas 1511-1605. Norderstedt: GRIN Verlag, 1998. Tjandrasasmita, Uka. Arkeologi Islam Nusantara. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

Unger, Richard W. Ships, Shipping, Technological Change and Global Economic Growth, 1400-1800. Disunting oleh Giancarlo Nigro. Florence: Firenze University Presss, 2023. Villiers, John. “Aceh, Melaka and the ‘Hystoria dos cercos de Malaca’ of Jorge de Lemos.” Portuguese Studies 17 (2001): 74–91. ———. East of Malacca. Bangkok: Calouste Gulbenkian Foundation, 1985. Wade, Geoff. “An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900-1300 CE.” Journal of Southeast Asian Studies 40, no. 2 (2009): 221–65. ———. “Southeast Asia in the Ming Shi-lu: An Open Access Resource.” 2005. n.a. ———. “The Zheng He Voyages: A Reassessment.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 78, no. 1 (2005): 13–55. Wahyudi, J. Berebut Kuasa Melaka: Relasi Diplomatik Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII. Jakarta: Pustaka Compass, 2019. Wales, H. G. Quaritch. “A Newly Explored Route of Indian Cultural Expansion.” Indian Arts and Letters 9, no. 1 (1935): 1–35. Wicki, Joseph, ed. Documenta Indica VII, dokumen 111. Roma: Apud “Monumenta Historica Societatis Iesu,” 1962. Wijaya, Denni N. “Narasi dari Sang Rival: Serangan Aceh ke Malaka Menurut Sumber-Sumber Portugis.” Jurnal Sejarah 3, no. 1 (2020): 35–48. Winstedt, Richard Olof. “A History of Johore (1365-1895 A.D.).” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 10, no. 3/115 (1932): 1–167. ———. “A History of Malaya.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 13, no. 1/121 (1935): 1–193. Wolters, O. W. The Fall of Srivijaya in the Malay History. Ithaca: Cornell University Press, 1970. Yamin, Muhammad. 6000 Tahun Sang Merah Putih. Jakarta: Balai Pustaka, 1958. ———. Tata Negara Majapahit. Jakarta: Jajasan Prapantja, 1976. Yusof, Hasanuddin. Menjejak Hubungan Daulah Uthmaniyah & Kesultanan Melaka. Negeri Sembilan: Penerbit Alami, 2019. Zurndorfer, Harriet. “Encounter and Coexistence: Portugal and Ming China 1511–

1610.” Global History and New Polycentric Approaches 2, no. 1 (2018): 129–
51.

BAB II

HEGEMONI KEKUASAAN DAN DIPLOMASI DI NUSANTARA

ABAD XVII-XVIII

PENGANTAR

Bab ini berangkat dari satu premis historiografis mendasar bahwa Nusantara pada abad keenam belas dan ketujuh belas bukanlah ruang pasif yang semata mata bereaksi terhadap ekspansi Eropa melainkan sebuah lanskap politik yang telah lebih dahulu dihuni oleh kekuatan kekuatan regional dengan kapasitas hegemoni yang nyata. Kesultanan-kesultanan Islam besar seperti Aceh Mataram dan Gowa Tallo telah membangun sistem kekuasaan yang kompleks dengan memadukan supremasi militer penguasaan ekonomi legitimasi kultural keagamaan serta praktik diplomasi lintas kawasan. Dalam konteks inilah kemunculan maskapai dagang Eropa khususnya VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) tidak serta merta menciptakan tatanan baru melainkan masuk ke dalam arena politik yang telah mapan dan sarat kompetisi. Bab II berargumen bahwa hegemoni di Nusantara abad ketujuh belas tidak dapat dipahami semata sebagai dominasi teritorial melainkan sebagai relasi kuasa yang beroperasi melalui pengakuan negosiasi dan kemampuan memaksakan kepatuhan. Aceh di barat Mataram di Jawa dan Gowa Tallo di timur masing-masing membangun klaim supremasi regional melalui jalur yang berbeda tetapi berpijak pada logika yang serupa yakni penguasaan

simpul-simpul perdagangan strategis, kontrol atas sumber daya manusia dan komoditas serta pembentukan legitimasi simbolik yang mengaitkan kekuasaan politik dengan Islam sebagai sumber otoritas moral. Dalam pengertian ini hegemoni tidak hadir sebagai struktur statis melainkan sebagai proses historis yang terus dinegosiasikan melalui perang, diplomasi, aliansi, dinasti, dan praktik kebudayaan. Dengan menempatkan tiga kesultanan tersebut sebagai aktor utama bab ini sekaligus menantang narasi kolonial yang kerap memusatkan sejarah abad ketujuh belas pada inisiatif dan keunggulan Eropa. Kehadiran VOC Portugis dan kekuatan Barat lainnya justru memperlihatkan bagaimana aktor-aktor lokal merespons secara aktif kadang melalui konfrontasi terbuka kadang melalui kompromi strategis sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi masing-masing. Hubungan diplomatik Aceh dengan Turki Usmani strategi Mataram dalam menegosiasikan posisi Islam dan kekuasaan Jawa serta sikap Gowa Tallo yang mengusung prinsip laut terbuka menunjukkan bahwa kesultanan Nusantara memiliki horizon politik global yang luas dan tidak terkungkung oleh batas-batas lokal semata. Akhirnya Bab II tidak hanya memaparkan dinamika hegemoni dan diplomasi sebagai rangkaian peristiwa tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja di Nusantara pra kolonial. Melalui pembacaan ini pembaca diajak melihat abad ketujuh belas sebagai periode formasi politik yang menentukan ketika kesultanan-kesultanan Islam Nusantara membangun fondasi kekuasaan yang kelak berhadapan secara semakin tajam dengan kolonialisme Eropa. Bab ini menjadi jembatan penting antara fase ekspansi dan konsolidasi kekuatan lokal dengan bab bab berikutnya yang membahas eskalasi konflik transformasi relasi kuasa dan pergeseran keseimbangan politik di Nusantara.

A. TIGA KESULTANAN BESAR:

ACEH, MATARAM, DAN GOWA-TALLO

Pembahasan mengenai hegemoni dan diplomasi di Nusantara abad ke-16 dapat diawali dari Kesultanan Aceh, yang pada masa Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahhar (1537/1539–1571) mengalami konsolidasi kekuasaan yang menentukan. Berada di ujung utara Sumatra dan menguasai akses strategis ke Selat Malaka Aceh memadukan ekspansi militer dengan strategi politik untuk membangun posisi hegemonik di kawasan. Serangan ke wilayah Batak dan Aru pada 1539 yang melibatkan pasukan dari Turki Cambay dan Malabar menunjukkan bagaimana Aceh memanfaatkan jejaring diplomatik dunia Islam sebagai sumber legitimasi sementara tekanan berulang terhadap Portugis di Malaka pada 1547 dan 1568 berfungsi sebagai upaya menghadapi dominasi Eropa sekaligus memperkuat posisi tawar regional. Strategi ini mencapai puncaknya ketika Aceh menaklukkan Johor pada 1564–1565 dan menahan Sultan Alauddin Ri’ayat Syah II, sebuah tindakan simbolik yang menegaskan penggunaan kekuatan sebagai diplomasi koersif. Dengan demikian, pengalaman Aceh memperlihatkan bahwa hegemoni di Nusantara tidak dibangun semata melalui penaklukan, melainkan melalui kombinasi kekuatan militer, jaringan diplomatik, dan pesan politik yang dirancang untuk membentuk pengakuan dan kepatuhan regional, pola yang menjadi jantung pembahasan Bab II. 1 Seraya perang dengan Johor terus berlangsung, karena kemampuannya segera bisa bangkit setelah kalah perang, Sultan Alauddin Al-Qahar pada waktu bersamaan mengarahkan kekuatannya menguasai Pesisir Barat Sumatra. Tujuannya adalah menguasai perdagangan emas Minangkabau. Dengan demikian, Sultan Alauddin Al-Qahar bisa bertindak sebagai perantara dalam proses perdagangan bilateral komoditas tersebut, termasuk juga

1 Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-

1636) (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 50–51.

kain, yang memang sangat bernilai. Dalam kerangka itu, Sultan Alauddin Al-Qahar mengangkat anggota keluarganya menjadi delegasi Aceh di pesisir barat, yang bertindak mewakili kuasa sultan sehingga Aceh memiliki kontrol kuat di wilayah tersebut. Selain Barus, yang rajanya dinikahkan dengan saudara sang sultan, dia juga mengangkat anaknya sebagai wakil Aceh di Aru serta Pariaman, yang masing-masing bergelar Sultan Ghori dan Sultan Mughal. 3 Bersamaan dengan itu, penguasa Aceh juga merumuskan mitos politik sebagai legitimasi kultural dari kekuasaan yang tengah dibangun. Sebagaimana umumnya di kerajaan yang baru berdiri, legitimasi seorang raja untuk bertakhta di istana menjadi satu isu sentral. Isu tersebut mengacu tidak hanya pada kemampuan sang raja dalam membangun kehidupan ekonomi dan realpolitik, tetapi juga dalam merumuskan aura sakral yang bersifat personal sehingga tampil sebagai seorang pemimpin yang secara sosiokultural sah untuk duduk di singgasana. Untuk konteks Kesultanan Aceh, hal tersebut dibangun dengan merujuk pada budaya politik Melayu, yang memang tengah berkembang menjadi satu sistem budaya dominan sejalan tumbuhnya bahasa Melayu sebagai lingua franca yang umum berlaku dalam pergaulan antar-elite kerajaan dan juga ekspresi keagamaan. 4 Dalam hal ini, para sultan Aceh mengklaim diri mereka sebagai berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, mengikuti genealogi raja dalam budaya politik Melayu sebagaimana diketengahkan dalam teks-teks klasik Melayu. 5

2 Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy Central Sumatra, 1784-1847 (London and Malmo: Curzon Press,

1983), 64.
3 J. Kathirithamby-Wells, “Achehnese Control over West Sumatra up to the Treaty of Painan, 1663,” Journal of Southeast Asian History 10, no. 3 (1969): 457. 4 Jajat Burhanudin, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 171–72. 5 Untuk narasi tentang Iskandar Zulkarnain, lihat antara lain Richard Olaf Winstedt, “The Malay Annals or Sejarah Melayu,” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 16, no. 3 (132) (1938): 1–226. Lihat Siti Chamamah Soeratno, Hikayat Iskandar Zulkarnain: Suntingan Teks (Jakarta: Balai Pustaka, 1992). Dalam

Meski ditulis belakangan, Hikayat Aceh adalah salah satu teks Kesultanan Aceh yang mengedepankan klaim genealogi tersebut. 6 Memang, dalam konteks ini Hikayat Aceh tidak seperti Sejarah Melayu, yang menuturkan genealogi secara rinci dan menempatkannya secara sangat sentral dalam pembahasan teks. Namun, apa yang diketengahkan Hikayat Aceh memiliki makna penting dalam konteks politik kerajaan. Sebagaimana umum diketahui, sultan-sultan Aceh berasal dari dua kerajaan berbeda, Lamuri dan Aceh, yang berbasis masing-masing di Mahkota Alam dan Darul Kamal. Meski tidak pernah muncul menjadi sumber persoalan serius dalam suksesi kepemimpinan, perbedaan asal-usul tersebut tetap menjadi satu isu dan identitas sultan yang berkuasa. 7 Dalam konteks ini, klaim genealogi sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain bermakna sangat berarti, khususnya untuk mengatasi perbedaan garis keturunan sultan, selain mengadopsi budaya Melayu yang kian dominan di bumi Nusantara. Demikianlah, Sultan Alauddin Al-Qahar telah meletakkan landasan kokoh bagi Aceh untuk berkembang menjadi satu kerajaan Islam terkemuka di barat Nusantara, yang berlangsung di tangan penguasa terbesar Sultan Iskandar Muda. Tanggal lahir Iskandar Muda tidak diketahui pasti. Mengacu sumber lokal (Hikayat Aceh) dan Eropa, Lombard memberi kita informasi bahwa Iskandar Muda lahir pada 1583, sehingga bisa diasumsikan bahwa dia naik takhta pada usia 24 tahun dan meninggal (pada 1636) saat berusia 54 tahun. 8 Hal penting lain untuk ditegaskan adalah asal keturunan

pendahuluannya (hlm. xiii), Chamamah berasumsi bahwa teks ini kemungkinan ditulis di Melayu pada abad ke-15, seperti teks Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Sri Rama. Lebih dari itu, dia juga memberikan identifikasi bahwa teks ini merupakan apresiasi kalangan masyarakat Melayu terhadap cerita yang sama yang berasal dari Yunani, Alexander Romance. Tentang analisis tekstual terhadap teks ini, lihat lebih lanjut Siti Chamamah Soeratno, Hikayat Iskandar Zulkarnain: Analisis Resepsi (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). 6 T. Iskandar, ed., Hikayat Aceh (Leiden: Brill, 1959), 7. 7 Amirul Hadi, Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-century Aceh (Leiden: Brill, 2004), 75–76. 8 Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636),

Iskandar Muda. Mengacu pada Hikayat Aceh, Iskandar Muda dari sisi ibu berasal dari keturunan Inayat Syah, Sultan Darul Kamal melalui Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Sayyid Al-Mukammal, Sultan Aceh yang berkuasa pada 1589–1604. Sementara dari pihak ayah, dia berasal dari keturunan Munawar Syah dari Mahkota Alam melalui Sultan Mansur Syah dan Sultan Ali Mughayat Syah, pendiri Kesultanan Aceh. 9 Iskandar Muda naik takhta ketika Aceh mulai tampil sebagai satu kesultanan penting di barat Nusantara. Aceh berada dalam upaya konsolidasi menuju kerajaan Islam terkemuka di Asia Tenggara dalam “kurun niaga”, yang menarik para pedagang mancanegara untuk berkunjung dalam kerangka transaksi dagang di tengah proses dinamika sosial-politik dan budaya. 10 Perdagangan tersebut menjadi sumber pendapatan utama kesultanan, sehingga bisa berkembang menjadi kekuatan politik yang besar. Dalam kerangka itu, Iskandar Muda mengintensifkan kontrol atas wilayah-wilayah yang kaya dengan komoditas yang dicari di pasar internasional. Bersamaan dengan itu, Iskandar Muda juga menghadapi ancaman Portugis di Malaka sebagai satu kekuatan penting dalam jaringan perdagangan Asia dan karenanya dominan secara politik, terutama di kawasan barat Nusantara. Karena itu, Portugis menjadi sasaran beberapa kali serangan Aceh, melanjutkan apa yang sudah mulai sejak masa kekuasaan sultan pendahulunya. Semua hal di atas kemudian membawa Iskandar Muda untuk tampil dengan kebijakan politik ekspansionis, seraya memberlakukan kebijakan otoriter untuk urusan dalam kesultanan. Ekspansi kekuasaan Iskandar Muda mencakup beberapa wilayah di Sumatra dan di Semenanjung Malaya. Ekspansi kekuasaan ini mencapai titik maksimum dengan penguasaan

226.
9 Iskandar, Hikayat Aceh, 30. Lihat pula Arun Kumar Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641 (Cornell University, 1962), 24–25. 10 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680: Expansion and Crisis (New Haven: Yale University Press, 1988).

wilayah sangat luas. Ekspansi pertama diarahkan ke daerah Deli, yang berhasil ditaklukkan pada 1612, kemudian Aru pada 1613. Daerah-daerah tersebut secara ekonomis sangat penting bagi kesultanan karena menghasilkan lada dan rempah-rempah. Di sini, ekspansi Aceh berhadapan dengan kekuatan Kesultanan Johor, yang juga memiliki kepentingan yang sama untuk menguasai jalur perdagangan di selatan Sumatra. Karena itu, target berikutnya dari kebijakan ekspansi Iskandar Muda adalah Kesultanan Johor, yang sangat potensial menjadi saingan atas supremasi Aceh di barat Nusantara. Kepentingan ini membawa penguasa Aceh melakukan serangan militer ke kesultanan tersebut, sehingga hubungan di antara keduanya terus-menerus berada dalam suasana konflik. 11 Perlu dijelaskan, serangan Aceh atas Johor juga dilandasi tujuan lain untuk menghancurkan maskapai dagang Belanda, VOC, yang diberi tempat penguasa Johor untuk mendirikan kantor dagang mereka di ibu kota kesultanan di Batu Sawar. Karena itu, dalam penyerangan ke Johor, sekelompok pedagang VOC termasuk mereka yang ditawan dan dibawa ke Aceh. Bagi Iskandar Muda, Johor tidak hanya mewakili negeri-negeri Melayu, tetapi yang terpenting adalah aliansinya dengan kekuatan dagang asing (VOC) yang tengah berkembang sebagai satu kekuatan ekonomi yang besar di Nusantara. Karena itu, segera setelah berhasil menaklukkan Johor, Iskandar Muda membangun kembali kota tersebut dan menempatkan seorang wakil sultan untuk membela kepentingan kesultanan di daerah terdepan yang rentan dengan ancaman dari pihak luar. 12 Namun demikian, usaha Iskandar Muda menguasai Johor secara permanen mengalami kegagalan. Tidak lama setelah peristiwa penaklukan pada 1613, Johor berhasil menuntut kemerdekaannya dan bahkan mampu memukul mundur pasukan Aceh. Hal ini, terhambatnya penguasaan Aceh atas Johor, memang disebabkan aliansi yang dibangun Johor dengan VOC di Batavia. Karena

itu, didukung Orang Laut sebagai pengikut setianya, Johor bisa dengan cepat membangun kembali kesultanan dan segera disusul keberhasilannya membuat aliansi kekuatan dengan kerajaan-kerajaan lain di Sumatra serta Semenanjung Malaya, yaitu Pahang, Jambi, Indragiri, Kampar, dan Siak. Di bawah komando penguasa Johor, kerajaan-kerajaan tersebut membentuk kekuatan politik dan 13 militer yang senantiasa menjadi ancaman bagi Kesultanan Aceh. Namun demikian, serangan militer yang agresif dari pihak Kesultanan Aceh terus berlanjut. Pada 1614, setelah berhasil mengalahkan armada Portugis di Bintan, Iskandar Muda kembali mengarahkan kebijakan ekspansionisnya ke Kesultanan Johor serta kerajaan-kerajaan lain yang membentuk aliansi kekuatan anti-Aceh. Oleh karena itu, serangan dilakukan kembali ke Johor pada 1617 dan selanjutnya berturut-turut Pahang (1616), Kedah (1619), dan Nias (1624). Khusus untuk kasus serangan ke Pahang, perlu dicatat bahwa Iskandar Muda bertindak sebagaimana dia pernah lakukan untuk kasus Johor. Dia membawa putra penguasa Pahang saat itu yang berumur 7 tahun, Raja Sulung, ke istana Kesultanan Aceh. Selain dibesarkan di lingkungan istana dan dinikahkan dengan anaknya, Putri Sri Alam Permaisuri, Iskandar Muda di akhir hayatnya bahkan mengangkat Raja Sulung sebagai penerusnya di Kesultanan Aceh, 14 yang bergelar Sultan Iskandar Tsani (bertakhta 1636–1641). Perlu ditegaskan, Johor dan Pahang merupakan dua titik strategis dan sekaligus dua persimpangan jalan dagang yang harus diawasi, tentu bukan untuk dihancurkan. Serangan ke Pahang sangat mungkin sebagai bagian dari usaha melemahkan Portugis di Malaka. Garnisun Aceh merusak ujung utara jalan yang melintasi Semenanjung, yang dipakai Malaka-Portugis untuk berniaga dengan Teluk Siam sejak perjalanan melalui laut menjadi lebih berbahaya. Sementara itu, serangan atas Kedah dilakukan lebih banyak untuk

Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636),

kepentingan penguasaan daerah penghasil lada yang kualitasnya menyaingi lada Sumatra. Sejalan dengan penciptaan hegemoni kekuasaan, kontrol efektif terhadap wilayah-wilayah tersebut terus dipertahankan. Karena itu, masing-masing pada 1630 dan 1635, Aceh melancarkan serangan besar-besaran guna melakukan kontrol permanen terhadap Kesultanan Pahang yang tetap mempertahankan kekuasaannya, kendati sebelumnya sudah ditaklukkan pada 1617. 16 Di samping serangan ke negeri-negeri Melayu, Iskandar Muda pada saat yang sama melakukan serangan ke pusat kekuasaan Portugis di Malaka, yang tetap merupakan ancaman besar bagi Kesultanan Aceh. Iskandar Muda melakukan serangan militer ke Malaka dua kali, masing-masing pada 1615 dan 1629, yang berakhir dengan kekalahan besar di pihak Aceh. Sebagaimana telah dijelaskan, Portugis di Malaka adalah tantangan terbesar bagi Aceh, selain Johor serta VOC di Batavia, untuk membangun supremasi politik-ekonomi dan militer di barat Nusantara. Karena itu, Iskandar Muda mengirim ekspedisi besar-besaran, terdiri atas beberapa ratus kapal dengan sekitar 19.000 orang prajurit, untuk menggempur Malaka-Portugis. Namun, kekuatan militer yang besar itu berhasil dilumpuhkan Portugis, terutama setelah memperoleh bantuan dari Goa, yang membuat jumlah tentara dan peralatan perang tidak seimbang. Semua armada serta prajurit Aceh, termasuk pimpinannya, yakni Sri Maharaja dan Laksamana, terbunuh. Sejak itu, hubungan Aceh dan Portugis terhenti selama hampir 10 tahun. Dengan kekalahan ini, kekuatan militer Aceh mulai mengalami kemunduran; tidak ada lagi pengerahan kekuatan militer yang besar, kecuali ekspedisi yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan di Pahang seperti telah disebut di atas. Maka, sejak peristiwa 1629, Johor bebas dari serangan Aceh serta

mulai menegakkan kembali pengaruhnya di Semenanjung Malaya dan kawasan Selat Malaka bagian selatan. Selain Pesisir Timur Sumatra dan Semenanjung Malaya, sasaran kebijakan ekspansi Kesultanan Aceh berikutnya adalah Sumatra Barat. Dalam hal ini, Iskandar Muda meneruskan dan mengintensifkan kebijakan sultan sebelumnya, Alauddin Al-Qahar, yang telah dibahas di atas. Apa yang dilakukan Iskandar Muda tidak hanya mempertahankan sistem monopoli perdagangan emas dan kain, yang dimulai sejak masa Al-Qahar. Lebih dari itu, dia menerapkan kebijakan yang melarang semua orang asing, khususnya para pedagang Gujarat, memasuki daerah pelabuhan. Dengan cara demikian, wakil sultan yang ditugaskan di wilayah itu bisa dengan leluasa menjadi perantara dalam rantai perdagangan emas yang dibawa orang Minangkabau dari pedalaman untuk dijual ke para pedagang asing. Sultan Aceh menetapkan jumlah 15 persen upeti dari setiap emas yang diekspor, selain menetapkan harga untuk sisanya. 18 Pola pialang juga berlaku untuk perdagangan lada yang kian menjadi primadona pada abad ke-17. Untuk Pesisir Barat Sumatra, hal ini terjadi karena habisnya persediaan di pesisir timur, sehingga kesultanan Aceh menjadikan pesisir barat sebagai tempat cadangan produk pertanian tersebut. Hanya saja, tingginya permintaan pasar internasional atas lada membuat harga naik dan dalam beberapa hal Aceh tidak sepenuhnya bisa berkuasa secara efektif. Para pedagang Gujarat dan Tiongkok, disusul Belanda dan Inggris, memborong lada di pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir. Meski memang menjadi insentif bagi penduduk lokal, Kesultanan Aceh merasa perlu melakukan kontrol efektif atas tata niaga lada. Untuk itu,

pendudukan pelabuhan-pelabuhan lada utama merupakan langkah prioritas dan lagi-lagi menjadikan masyarakat lokal sekadar agen untuk para pejabat Aceh yang mengurus semua proses impor-ekspor. Pada masa Iskandar Muda, sejumlah kebijakan lebih keras kemudian diberlakukan. Selain menguasai semua pelabuhan, mulai dari Tiku di utara hingga Indrapura di selatan, semua penjualan lada harus dilakukan di Kutaraja, ibu kota Aceh. Maka, daerah-daerah yang sebelumnya menjadi pelabuhan lada di pesisir barat (Tiku, Pariaman, dan Indrapura) hanya dijadikan penampungan sebelum dibawa ke Kutaraja. Para pedagang asing hanya bisa membeli lada di ibu kota Aceh dengan harga yang sepenuhnya ditentukan pihak kesultanan. 19 Terhadap semua kebijakan ekspansi di atas, perlu pula dijelaskan bahwa Kesultanan Aceh telah menerima bantuan militer, berupa senjata dan disertai instruktur yang mengajari cara pemakaiannya, dari Turki Usmani. Terlepas apakah hanya dari Turki Aceh memperoleh senjata militer—karena sejak masa Malaka, kerajaan Nusantara bahkan telah akrab dengan alat-alat militer buatan China—hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa Kesultanan Aceh memang telah menjalin kerja sama yang erat dengan Turki Usmani, termasuk bantuan militer dalam serangan ke Portugis di Malaka. Pada 1652, tercatat bahwa Aceh telah mengirim utusan ke Turki Usmani untuk meminta bantuan meriam, yang kemudian dibalas dengan pengiriman 500 orang Turki beserta sejumlah besar alat tembak dan amunisi. 20 Proyek Iskandar Muda ini didukung keberhasilannya dalam membangun kekuatan militer yang mengesankan. Dia memiliki angkatan laut yang kuat dengan kapal-kapal besar berdaya angkut

600–800 orang, pasukan kavaleri dengan kuda-kuda Persia, satuan pasukan gajah, serta satuan artileri dan infanteri dengan jumlah 21 sangat memadai. Karena itu, pada masa kepemimpinannya, Aceh tampil sebagai satu-satunya pemegang hegemoni kekuasaan di barat Nusantara. Demikianlah, Iskandar Muda sudah berjasa menjadikan Aceh memiliki kekuatan militer yang mampu mempertahankan kontrol politik atas wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Begitu juga dengan kekuatan militer yang besar, Iskandar Muda menerapkan kebijakan yang sentralistis dan otoriter untuk berbagai aspek kehidupan di dalam kesultanan. Karena itu, tidak mengherankan jika Hikayat Aceh menggambarkan Iskandar Muda sebagai sultan yang amat besar dari dunia Timur yang dijadikan Allah di zaman itu, 22 bergelar Seri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat. Gelar tersebut adalah ungkapan pengakuan terhadap besarnya peran dan posisi Iskandar Muda dalam sejarah Kesultanan Aceh. Dia diakui sebagai seorang sultan yang telah berkontribusi sangat besar membawa Aceh mencapai kejayaan, baik di bidang ekonomi perdagangan, politik, maupun keagamaan.

Beralih ke Jawa, proses yang hampir sama bisa ditemukan pada Kesultanan Mataram masa Sultan Agung (bertakhta 1613–

1645). Bernama kecil Raden Mas Jatmiko dan kemudian Pangeran Rangsang, raja besar Mataram ini mewarisi pemerintahan ayahnya, Panembahan Seda ing Krapyak (bertakhta 1601–1613). Lahir sebagai putra tertua dari istri utama (garwa padmi), Ratu Adi asal Pajang, Pangeran Rangsang memiliki darah keturunan raja dan karena itu penunjukannya sebagai Sultan Mataram tidak menghadapi persoalan berarti. Semua elite politik menyetujuinya.
Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636),

Dia naik takhta saat berusia 20-an tahun yang kemudian bergelar Sultan Agung Senapati ing Ngalaga Abdurrahman. Di atas landasan yang sudah diletakkan ayahnya, Sultan Agung sejak awal memberi perhatian atas keutuhan teritorial yang sudah dibuat pendahulunya dan sekaligus ekspansi atas wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa. Khusus untuk poin terakhir, Sultan Agung memang memiliki pandangan politik untuk membangun hegemoni kekuasaan di seluruh Jawa dan karenanya tidak bisa mengakui keberadaan kerajaan-kerajaan lain di suatu wilayah yang masyarakatnya berbahasa Jawa. Hal ini terefleksikan dalam pernyataannya sebagai berikut: “Aku adalah seorang raja sekaligus tentara, bukan pedagang seperti raja-raja Jawa lain.” 24 Dengan pernyataan itu, dia tidak hanya mendefinisikan dirinya berbeda dari ulama-raja di wilayah pesisir yang terlibat dalam aktivitas perdagangan jarak jauh, tetapi sekaligus menghadirkan budaya politik Jawa pedalaman, letak geografis Kesultanan Mataram, yang menganggap pesisir sebagai ancaman. 25 Demikianlah, seraya mengubah status Pajang hanya sebagai kadipaten di bawah Pangeran Benawa, dan begitu berlaku juga untuk Demak, 26 Sutan Agung mengarahkan ekspansinya pertama-tama ke Jawa bagian timur. Hal ini tentu bisa dipahami. Sejak masa kekuasaan ayahnya, Surabaya menjadi penghalang utama bagi visi politik membangun supremasi kekuasaan Mataram di tanah Jawa. Klaim keturunan Sunan Ngampel Denta, salah satu dari wali sanga dengan kedudukan spiritual tinggi bagi orang Jawa, sangat

23 H. J. De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung (Jakarta: Grafitipers, 1986), 27–28. 24 George Masselman, The Cradle of Colonialism (New Haven: Yale University Press, 1963), 313. 25 Jajat Burhanuddin, Ulama & Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia, Cet.1., Islamic knowledge, authority and political power; the ulama in colonial Indonesia (Bandung: Mizan,

2012), 61.
26 Marwati Djoened Notosusanto Poesponegoro, Nugroho, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3: Zaman Pertumbuhan & Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 56.

Gambar 2.1 Interpretasi atas sosok Sultan Agung oleh S. Sudjojono, dalam karyanya "Pertempuran Antara Sultan Agung dan J.P. Coen" (1973) pada Panel Pertama. Sumber: Museum Sejarah Jakarta

mungkin ikut berkontribusi bagi kuatnya posisi politik Surabaya. Dengan dukungan struktur kota dan istana yang kokoh, Surabaya tampil sebagai satu kekuatan besar dengan menguasai sejumlah 27 daerah jajahan yang sangat luas. Di atas semua itu, Surabaya menjadi poros aliansi melawan kekuasaan Mataram. Hal terakhir inilah yang menjadi dorongan utama bagi Sultan Agung untuk mengarahkan kebijakan ekspansinya ke Surabaya dengan terlebih dahulu menyasar daerah jajahannya. Ekspansi Sultan Agung pertama kali diarahkan ke daerah jajahan Surabaya di bagian selatan pada 1614. Daerah pertama adalah Pasuruan, yang baru berhasil dinetralisasi setelah pasukan Mataram menduduki Winongan. Daerah berikutnya adalah Malang, yang segera dikuasai karena pemimpinnya tidak melakukan perlawanan seperti Pasuruan. Setahun kemudian, pada 1615, tentara Mataram menguasai Wirasaba (kini adalah daerah Mojoagung). Penguasaan atas Wirasaba ini mempunyai arti penting bagi Sultan Agung. Secara geografis, daerah tersebut sangat strategis untuk menguasai jalur masuk ke kawasan Jawa Timur melalui lembah Brantas; secara politik, sangat bermakna karena statusnya termasuk dekat dengan bekas-bekas peninggalan Kerajaan Majapahit dulu, sehingga bisa memperkuat kebesaran dan visi politik Sultan Agung sebagai pemegang hegemoni politik di seluruh Jawa. Karena itu, Sultan Agung diberitakan ikut serta 28 dengan pasukan dalam upaya pengepungan kota. Kejatuhan Wirasaba sempat membuat hubungan kadipaten-kadipaten di Jawa Timur semakin erat, bahkan terkonsolidasi dalam satu persekutuan yang melahirkan serangan ke satu wilayah dekat Pajang dan sudah mendekati Mataram, disebut sebagai Siwalan. Mereka yang tergabung dalam persekutuan adalah Surabaya,

27 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 12–18. 28 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 29–36.

Pasuruan, Tuban, Japan, Arosbaya, dan Sumenep. Para raja persekutuan berkumpul di Surabaya, bahkan sempat minta restu ke Sunan Giri tetapi ditolak dan akhirnya tetap memutuskan menyerang Mataram. Pada awal 1616, tentara kadipaten persekutuan sudah berada di Siwalan, menunggu suplai logistik dari Pajang, yang sedianya masuk persekutuan. Namun, Mataram berhasil mencegah Pajang tepat sebelum mengirim bantuan, sehingga tentara persekutuan lemah dan akhirnya dikalahkan pasukan Mataram dengan mudah. Dari kemenangan ini, jalan bagi Sultan Agung untuk meneruskan ekspansinya semakin terbuka, dengan menaklukkan Lasem pada 1616 dan Pasuruan pada 1617. Dua tahun kemudian, 1619, Tuban— salah satu pendukung utama Surabaya—berhasil dikuasai. 30 Sebagaimana banyak diasumsikan, Surabaya adalah target berikutnya setelah Tuban jatuh. Memang, hal demikianlah yang menjadi agenda politik Mataram. Sejumlah serangan dilakukan untuk menduduki Surabaya, pertama kali pada 1620, tetapi kemudian terhambat karena keberadaan kapal Belanda Neptunes di Laut Jawa sekitar Gresik, tempat loji VOC didirikan sejak 1602. Akibatnya, rencana pendudukan Gresik gagal, begitu juga suplai beras untuk orang-orang Mataram melalui laut dan Bengawan Solo. Serangan kembali dilakukan di tahun-tahu berikutnya, 1621, meski lebih tepatnya hanya mengirim beberapa gerombolan orang Mataram untuk membakar Gresik. Kali ini mereka berhasil, meski masih terbatas karena ditahan Belanda. Baru di pertengahan

29 Daftar kerajaan persekutuan ini berdasarkan surat Andries Soury, seorang Kepala Perdagangan VOC, kepada para penguasa Banten bertanggal 22 Oktober 1615. Dia lama berada di loji VOC di Gresik dan karena itu tulisannya menjadi kesaksian langsung tentang apa yang berlangsung di Jawa. Dia menceritakan bahwa para penguasa di kerajaan-kerajaan tersebut “mengadakan persekutuan untuk saling membantu dalam menghadapi Mataram”. Surat tersebut terdapat dalam J. K. J. de Jonge, De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, IV (‘s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1869), 28–29. Informasi ini dikutip dari De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 35. 30 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 37–53.

kedua tahun itu kapal Belanda tidak lagi di sana, sejalan dengan kesepakatan Mataram dengan VOC agar, antara lain, Belanda 31 bersikap netral terhadap usaha Mataram menguasai Surabaya. Setahun kemudian, 1622, pasukan Mataram menaklukkan Sukadana, daerah jajahan yang menjadi penyuplai utama kebutuhan masyarakat Surabaya. Meski pasukan Sukadana diberitakan telah melakukan perlawanan yang menimbulkan korban tidak sedikit di pihak tentara Mataram, hal itu hanya berlangsung sesaat dan mereka kemudian meninggalkan kota. Penguasaan Sukadana berlanjut dengan pengerahan tentara Mataram mengepung Surabaya pada 32 akhir 1623 dan berulang pada awal 1624. Namun, karena persiapan logistik yang tidak memadai, pengepungan tersebut tidak berujung pada serangan, tetapi lebih pada hanya pamer kekuatan angkatan perang Mataram. Pasukan justru diarahkan untuk menduduki sepenuhnya Gresik dan Jortan, setelah itu menyerang Madura yang juga berfungsi sebagai penyuplai kebutuhan Surabaya. Di Madura inilah pertempuran berlangsung intensif. Mengacu pada sumber Belanda, pada sekitar Juli 1624 dilaporkan bahwa pertempuran mengalami eskalasi, sehingga banyak tentara Madura melarikan diri ke kota dan akibatnya sejumlah daerah takluk ke tentara Mataram, termasuk Sampang sebagai kota terkuat. Hanya dua kota yang masih bertahan, Pamekasan dan Sumenep, yang baru bisa ditaklukkan beberapa bulan kemudian setelah Mataram mengirim tentara tambahan tidak kurang dari 80.000 prajurit. Pada Agustus 1624, seluruh Madura sudah takluk di bawah kekuasaan 33 Mataram. Dalam kerangka pendudukan Madura ini, Sultan Agung

31 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung,

81.
32 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 81–85. 33 Berita terkait penaklukan Madura ini terdapat dalam laporan Belanda, Daghregister gehouden in ‘t Casteel Batavia..., 1624-1629, 1640-1682, 30 jilid (Den Haag/Batavia: M. Nijhoff/Landsdrukkerij, 1887–1928), tepatnya laporan pada Juli–Oktober 1624. Lihat juga Jonge, De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, IV, 40–47. Semua itu menjadi sumber dalam pembahasan De Graaf,

menyatukan daerah-daerah yang saling berperang ke dalam satu kekuasaan di bawah kepemimpinan seorang pangeran yang dia angkatnya, yang sejak 1678 dikenal dengan nama Cakraningrat. 34 Dengan menguasai dua wilayah tersebut, Sukadana dan Madura, penaklukan atas Surabaya hanya tinggal waktu. Setahun kemudian, 1625, Surabaya berhasil dikuasai sepenuhnya setelah mengalami bencana kelaparan. Tentara Mataram yang masuk ke Surabaya melalui Mojokerto dan Terusan tinggal di wilayah tersebut sambil membendung sungai. Akibatnya, hanya sedikit jumlah air yang masuk ke kota dan itu pun dibuat tercemar, yang membuat penduduk Surabaya dihinggapi berbagai macam penyakit. Ditambah suplai kebutuhan yang terputus setelah dikuasainya dua kota di atas, maka kelaparan menjadi satu pemandangan umum di kalangan penduduk Surabaya. Mengacu kepada sumber-sumber Belanda, dikatakan bahwa jumlah penduduk berkurang sangat drastis, hanya tinggal seribu orang, bahkan kurang, dari awalnya sekitar lima puluh sampai enam puluh ribu. 35 Dalam kondisi demikianlah, Adipati Surabaya, Jayalengkara, takluk dan menerima menjadi vasal kekuasaan Sultan Agung di Mataram. Ekspansi wilayah kekuasaan Mataram di belahan timur Jawa mencapai puncaknya setelah Sultan Agung menaklukkan Giri-Gresik. Terjadi pada 1636, penaklukan wilayah yang berada di bawah Sunan Giri, salah seorang wali terkemuka di Jawa, dianggap sebagai penanda berakhirnya kekuasaan “raja-ulama” di pesisir, yang dikenal sebagai basis Islam kosmopolit dan urban, serta sekaligus menandai awal dominasi kekuasaan politik pedalaman dengan wajah keislaman yang terintegrasi ke dalam sistem budaya Jawa yang agraris. 36 Penting dijelaskan, Giri-Gresik adalah kerajaan

Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 91–92. 34 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 50. 35 J. K. J. de Jonge, De Opkomst van het Nederlandsch gezag in OostIndië, V (‘s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1870), 97–98. Daghregister, 1 Mei 1642, dikutip dari De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 99. 36 Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam

Islam terkemuka di bagian timur Jawa sekaligus pelabuhan penting dalam jaringan dagang, yang digambarkan Tomé Pires sebagai “mutiara Jawa di antara bandar-bandar perdagangan”. 37 Giri-Gresik berkembang sebagai sebuah kerajaan dengan ulama sebagai penguasa (priester-vorstendom), yang mencapai puncak kemajuannya di bawah pemerintahan Sunan Prapen (sekitar 1548–

1605). Selama periode ini, Giri-Gresik mengalami kemakmuran secara ekonomi, sehingga bisa berperan sebagai pusat peradaban dan pusat islamisasi di bagian timur Nusantara. Lombok di Nusa Tenggara, Makassar di Sulawesi Selatan, dan Hitu di Maluku adalah beberapa wilayah di bawah pengaruh Giri-Gresik.
38 Serangan terhadap Gresik tampaknya telah disiapkan secara khusus oleh Sultan Agung. Hal ini terkait dengan seorang elite bernama Pangeran Pekik, anak Jayalengkara, yang nanti menjadi tokoh utama di balik serangan Mataram ke Gresik. Mengacu kepada sumber-sumber Jawa, dikatakan bahwa Pangeran Pekik diambil Sultan Agung untuk menjadi bagian dari keluarga Kesultanan Mataram. Dia dinikahkan dengan adik Sultan, Ratu Pandan Sari, dan putri kedua pasangan ini kemudian dinikahkan dengan anak Sultan Agung yang bergelar Amangkurat I (bertakhta 1646–1677). Perkawinan tersebut jelas lebih merupakan strategi politik Sultan Agung. Pangeran Pekik sengaja dipersiapkan memimpin serangan ke Sunan Giri. Dia memiliki hubungan dengan salah seorang wali sanga, Sunan Ampel Denta di Surabaya, dan karenanya lama menjalani kehidupan asketik di Ampel yang keramat setelah

under the Japanese Occupation, 1942-1945, Reprints on Indonesia (Amsterdam: The Hague, 1958), 12–13; Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker,” Comparative Studies in Society and History 2 (1960): 231–32. Bandingkan dengan Burhanuddin, Ulama & Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia, 73–74. 37 Tomé Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, trans. oleh Armando Cartesio (London: Hakluyt Society, 1944), 193. 38 H. J. De Graaf dan G. T. Pigeaud, Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16 (Jakarta: Grafitipers, 1985), 190–92.

Surabaya dikuasai Mataram. Langkah Sultan Agung ini sangat beralasan. Tentara Mataram umumnya tidak mau berperang melawan pasukan wali kecuali diperintah oleh seorang yang juga memiliki hubungan genealogis dengan wali sanga, dperan yang disyaratkan itu diisi Pangeran Pekik. 39 Perlu pula dijelaskan bahwa langkah Sultan Agung di atas memang terjadi ketika dia mengalami kalah perang melawan VOC dan setelah itu tampak semakin bersahabat dengan Islam. Hubungan Sultan Agung, dan Mataram, dengan VOC akan dijelaskan secara khusus nanti (Bab 6). Hal penting untuk ditegaskan di sini, hubungan keduanya memburuk ketika Sultan Agung tengah melakukan persiapan untuk menyerang Surabaya. Permohonan Sultan agar VOC membantunya menyerang Surabaya, juga Banten dan Banjarmasin, ditolak Jan Pieterszoon Coen selaku Gubernur VOC di Batavia (menjabat 1627–1629). Atas dasar itu, Sultan Agung tidak bisa menerima keberadaan VOC di tanah Jawa. Maka, segera setelah menaklukkan Surabaya pada 1625, Sultan Agung melakukan dua kali serangan ke VOC di Batavia pada masing-masing 1628 dan

1629. 40 Namun, semua serangan itu berakhir dengan kekalahan di pihak Mataram. Sejak itu, Sultan Agung mengubah haluan politiknya untuk bersahabat dengan VOC. Dia mengakui tidak ada kekuatan lain yang potensial bisa membantunya mengalahkan maskapai Belanda ini, termasuk Portugis di Malaka yang ternyata terlalu lemah. Di tengah kondisi demikian, Sultan Agung justru dihadapkan pada pemberontakan internal. Selain Ukur dan Sumedang di Jawa bagian barat, di mana Mataram mengerahkan sekitar 40.000 prajurit untuk menumpas pemberontakan pada 1635 dan setahun kemudian (1636) tanah Priangan kembali tenang, gerakan relatif sama berlangsung di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Tembayat, 39 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung,
      220–21; Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 54. 40 Untuk pembahasan tentang serangan Mataram ke VOC di Batava, lihat De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 149–58.

tidak jauh dari jantung kekuasaan Mataram. Pemberontakan terjadi pada 1630 yang melibatkan para pemimpin agama dari daerah yang menjadi tempat makam seorang wali bergelar Sunan Bayat. 41 Meski tidak ada penjelasan rinci, Sultan Agung berhasil menumpas pemberontakan. Namun, hal terpenting adalah, Sultan Agung pada 1633 berziarah ke makam suci Tembayat. Sudah pasti ada muatan politik di dalamnya, sebagai satu bentuk ekspresi kekuatan spiritual di tengah kekalahan perang di Batavia, sekaligus syarat dengan dimensi keagamaan, yang menurut Ricklefs merupakan poin menentukan dalam proses islamisasi di Jawa. 42 Bersama dengan penulisan teks keislaman, perubahan sistem kalender Saka yang lama dengan sistem baru Islam-Jawa (Anno Javanico) adalah satu contoh penting dalam hal ini. Dalam konteks historis ini, maka kehadiran Pangeran Pekik dalam peta politik Mataram bisa dipahami, selain alasan genealogis yang telah disinggung di atas. Atas dasar alasan yang akan dijelaskan berikut ini, Pangeran Pekik memilik profil intelektual yang sejalan dengan kecenderungan keislaman Sultan Agung. Mengacu pada sumber lokal Jawa, De Graaf memberi gambaran bagaimana Pangeran Pekik berjasa memperkenalkan budaya pesisir Surabaya yang kosmopolit ke pola kultural Mataram di pedalaman. Dia dinisbahkan sebagai pengarang sejumlah Serat Jayalengkara Wulang, beberapa suluk, dan Damarwulan. Atas inisiatif Pangeran Pekik pula, sebuah naskah Melayu tentang cerita

41 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 2021–206. 42 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 53–54. Ricklefs juga mencatat beberapa naskah yang terbukti sangat penting dalam proses islamisasi Jawa diidentifikasi berasal dari daerah sekitar Tembayat. Penjelasan lebih jauh bisa dibaca dalam buku lain Merle Calvin Ricklefs, The Seen and the Unseen Worlds in Java 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II (Sydney & Hawaii: Allen & Unwin and University of Hawaii Press, 1998). Lihat juga tinjauan Jajat Burhanudin, “Wacana Baru Islam Jawa,” Studia Islamika 5, no. 2 (1998): 179–210.

Iskandar Zulkarnain diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh khatib dari Giri, dengan judul Cariosipun Sultan Iskandar. Dengan semua modal yang dimiliki, secara kultural-intelektual dan sosial-politik, Pangeran Pekik memimpin tentara yang diterjunkan untuk menyerang Giri. Dalam serangan pertama, tentara Mataram sempat kalah. Seorang Tionghoa muslim bernama Endrasena (anak angkat Pandita Giri, buyut Sunan Giri) dengan 250 orang anak buahnya menjadi kekuatan utama Giri dari serangan Mataram. Serangan kembali dilakukan pasukan Mataram, kali ini dengan keterlibatan istrinya, Ratu Pandan Sari, yang ingin turut berperang. Seraya memberi semangat para tentara, bahkan memberi mereka uang, Ratu Pandan Sari dan Pangeran Pekik menerapkan strategi baru dengan memanfaatkan medan perang yang berbukit. Sebagaimana dituturkan sumber-sumber lokal Jawa, tentara Mataram berhasil mengalahkan pasukan Giri. Endrasena dibunuh, sementara Pandita Giri dibiarkan hidup dan dibawa ke Mataram. 44 Menyusul penaklukan atas Giri, ekspansi kekuasaan oleh Sultan Agung berlanjut ke arah lebih timur dengan menguasai Blambangan. Serangan pertama dilakukan pada 1635, tetapi gagal karena keterlibatan Kerajaan Gelgel di Bali yang sudah menjangkau wilayah kekuasaan sampai ke Lombok dan Sumbawa di Nusa Tenggara, termasuk juga Blambangan. Baru pada serangan kedua, berlangsung pada 1636–1640, Blambangan berhasil ditaklukkan Mataram. 45 Dengan keberhasilan ini, Sultan Agung telah berhasil menjadikan

43 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 218–19. Penting dijelaskan bahwa banyak teks Melayu yang memuat cerita tentang tokoh Iskandar Zulkarnain, di antaranya Misa Melayu, Hikayat Palembang, Hikayat Andalas, Hikayat Aceh, Undang-Undang Malaka, dan Sejarah Melayu. Semua itu tentu teks yang secara khusus membahas perjalanan tokoh yang diyakini sebagai asal-usul raja-raja Melayu. Lihat Soeratno, Hikayat Iskandar Zulkarnain: Suntingan Teks. 44 De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 221–23, 225–26. 45 Untuk pembahasan rinci serangan Mataram ke Blambangan, lihat De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 262–71. Untuk studi lebih belakangan, lihat juga Sri Margana, Perebutan Hegemoni Blambangan: Ujung Jawa Timur, 1763-1813 (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012).

hampir seluruh tanah Jawa berada di bawah kekuasaannya, kecuali Banten dan Cirebon yang tidak menjadi sasaran ekspansi. Wibawa spiritual Sunan Gunung Jati yang sangat besar, di samping tentu saja kehadiran VOC di Batavia, sangat mungkin menjadi pertimbangan utama Mataram. Upaya Sultan Agung menciptakan hegemoni politik di Jawa tidak hanya berhenti pada penaklukan teritorial-geografis. Dia juga berusaha membangun kekuatan ideologi dan budaya melalui simbol keagamaan untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya di seluruh tanah Jawa. Satu isu dalam hal ini adalah gelar sultan bagi raja, yang memang telah menjadi satu gelar penguasa muslim yang mapan dalam sejarah Islam. Gelar tersebut mengacu tidak hanya pada kekuasaan politik, tetapi juga kepemimpinan keagamaan. 46 Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa penguasa Banten, Pangeran Ratu (1569–1651), memakai gelar sultan setelah pergi haji ke Makkah. Maka, Sultan Agung pada 1639 mengirim seorang duta ke Makkah untuk memperoleh gelar sultan. Meski tidak bisa diverifikasi secara kongkret, 47 momen itu menjadi awal penyebutan secara resmi Sultan Agung sebagai nama penguasa Mataram terbesar. Pemakaian gelar sultan lagi-lagi tentu saja untuk kepentingan politiknya guna mengukuhkan kekuasaannya di Mataram sebagai satu-satunya pemegang hegemoni politik di Jawa. Bahkan, dalam perkembangannya kemudian, Mataram memiliki pengaruh besar di beberapa wilayah di luar Jawa, khususnya Banjarmasin dan Palembang. Dua wilayah kerajaan tersebut berkali-kali mengirim utusan sebagai bukti pengakuan atas kebesaran Mataram. Dengan capaian di atas, Mataram di bawah Sultan Agung telah memegang kontrol politik di tanah Jawa, seperti halnya Kesultanan Aceh di Sumatra dan Semenanjung Malaya di bawah Iskandar Muda.

46 Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1988), 35 dan 49. 47 Lihat penjelasan De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, 277–79. Bahkan disebut dalam buku ini dengan satu subjudul “Utusan ke Mekah yang Gagal”.

Sultan Agung telah berhasil membangun Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Dia tercatat sebagai Sultan Mataram terbesar. Kebesaran Kesultanan Mataram ini kemudian diwariskan kepada anaknya, Amangkurat I, yang memerintah sampai 1677. Pada masa kekuasaan penggantinya ini, kebesaran Mataram yang dicapai Sultan Agung masih berlangsung, kendati terjadi beberapa perubahan politik. Sampai di sini, penting ditekankan bahwa pengalaman dua kerajaan Islam terkemuka di atas menyaksikan perkembangan lebih lanjut proses islamisasi serta pelembagaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial-politik dan budaya masyarakat. Dua kerajaan tersebut—juga Kesultanan Goa-Tallo di Sulawesi yang akan dibahas selanjutnya—berkembang tidak hanya sebagai pusat kekuatan politik, tetapi juga pusat lahirnya peradaban Islam di Nusantara. Lembaga-lembaga keislaman banyak didirikan, yang selanjutnya bertanggung jawab terhadap penerapan ajaran-ajaran Islam di kerajaan dan pada gilirannya di tengah masyarakat. Namun demikian, pada saat bersamaan, perkembangan politik di kerajaan-kerajaan tersebut juga memperlihatkan kecenderungan kuat ke arah terbentuknya sistem pemerintahan yang sangat menekankan kekuasaan absolut sang raja. Baik di Aceh maupun Mataram, pembangunan sistem pemerintahan yang sentralistis, penguasaan sumber-sumber ekonomi secara monopoli, dan pemakaian gelar-gelar kebesaran kerajaan yang diadopsi dari tradisi Islam menjadi perhatian utama para penguasa kerajaan. Kecenderungan pemberlakuan sistem politik demikian menjadi agenda utama kebijakan politik para raja. Dalam kaitan inilah Anthony Reid berpendapat bahwa ada semacam koinsidensi, terlepas sejauh mana hal tersebut bisa dibuktikan, antara proses integrasi Islam ke dalam sistem politik dan pembentukan kerajaan absolut di Nusantara. 48 Islam dalam hal ini menjadi sumber legitimasi

48 Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680: Expansion and Crisis, Jilid 2, 258.

sistem politik kerajaan yang sangat menekankan kekuasaan mutlak para raja di hadapan rakyatnya. Di Mataram, misalnya, sejak berada di bawah kepemimpinan Amangkurat I (1646–1677), kecenderungan demikian tampak sangat kuat. Amangkurat I memperlihatkan sikap politik yang sangat menekankan kekuasaan mutlak kerajaan pusat Mataram. Bahkan, lebih dari Sultan Agung sendiri, dia tidak menoleransi setiap bentuk kegiatan ekonomi dan politik kerajaan-kerajaan taklukkan di pesisir dengan dunia luar. Dia pada 1650 berusaha menaklukkan Banten dan Cirebon, dua kerajaan pesisir, khususnya Cirebon, yang dibiarkan merdeka oleh Sultan Agung dan karenanya memang tidak pernah berada di bawah kekuasaan Mataram. Amangkurat I memerintahkan Kesultanan Cirebon menyerang Banten dan pada 1657 dia sendiri akhirnya melakukan serangan ke Banten. Kendati demikian, serangan tersebut tidak berhasil dan justru menjadi ancaman bagi kekuasaannya sendiri. Cirebon dan Banten mulai memperlihatkan sikap tidak bersahabat, bahkan membangkang terhadap Mataram. Sikap politik yang cenderung tirani oleh Amangkurat I dilakukan sejalan dengan hasrat utamanya menjadikan politik dan ekonomi seluruh Jawa langsung berada di bawah kontrol kekuasaannya. Perdagangan yang masih terus berlangsung antara VOC dan beberapa wilayah Pesisir Utara Jawa, khususnya beras dan kayu untuk pembuatan kapal serta bangunan—dua komoditas yang mutlak dibutuhkan VOC, yang hanya bisa diperoleh dengan mudah di Jawa—serta-merta menjadi dasar Amangkurat I menerapkan kebijakan politik lebih keras. Dia pada 1652 akhirnya melarang secara resmi setiap bentuk transaksi dagang dan memerintahkan penutupan secara permanen seluruh pelabuhan di Pesisir Utara Jawa. Bahkan, Amangkurat I diberitakan telah bertanggung jawab atas pembunuhan para ulama pesisir Jawa yang berjumlah sekitar lima ribu sampai enam ribu, termasuk keluarga dan anak-anak mereka. Amangkurat I menghendaki dilenyapkannya sama sekali semua kekuatan di masyarakat yang berpotensi

membangkitkan praktik-praktik politik dan ekonomi yang berada di luar kontrol kesultanan.

Beralih ke belahan timur Nusantara, pada periode yang relatif sama dengan Aceh dan Mataram, muncul Kesultanan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan. Sebagaimana dua kesultanan yang disebut pertama, Gowa-Tallo tampil sebagai pemegang hegemoni politik di timur Nusantara. Hal ini berlangsung sejalan dengan semakin meningkatnya volume perdagangan di kawasan tersebut. Dipegang etnis Makassar yang memang dominan dalam peta sosial Sulawesi, selain Bugis, serta sejalan letaknya di semenanjung barat daya Sulawesi, Gowa-Tallo ada di area sangat strategis untuk terlibat dan bahkan memegang peran penting dalam lalu lintas perdagangan. 49 Dalam hal ini, Gowa-Tallo tampil sebagai penguasa dalam transaksi dagang komoditas dari timur, khususnya rempah-rempah dari Maluku. Karena itu, Gowa-Tallo ramai dikunjungi para pedagang baik dari Nusantara sendiri maupun dari berbagai negara, termasuk Portugis yang sudah menguasai Malaka sejak 1511. 50 Tingkat migrasi para pedagang, khususnya bangsa Melayu, dari kawasan barat Nusantara bahkan menjadi lebih intensif setelah beberapa pusat perdagangan di Sumatra, khususnya Johor, dan di Semenanjung Malaya terus-menerus mendapatkan serangan militer Kesultanan Aceh. Maka, jumlah para pedagang yang memasuki kawasan Gowa-Tallo semakin besar. Sementara itu, pada saat yang sama, pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur yang

49 Tristan Mostert, “Spice War: Ternate, Makassar, the Dutch East India Company and the Struggle for the Ambon Islands (c. 1600–

1656)” (Disertasi, Leiden University, 2023), 64. Lihat juga Leonard
Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka (Leiden: Verhandelingan KITLV 91, 1981), 20.
50 Sebagaimana akan dijelaskan nanti (Jilid 5), salah satu permintaan utama Belanda dalam Perang Makassar (1665–1669) adalah pengusiran orang-orang Eropa, khususnya Portugis, dari Gowa-Tallo, yang tidak disepakati oleh Sultan Hasanuddin.

sebelumnya berfungsi sebagai penyalur makanan untuk kebutuhan para pedagang dalam pelayaran mulai merosot—akibat kebijakan ekspansi wilayah Kesultanan Mataram seperti telah dijelaskan— dan diambil alih Gowa-Tallo. Bersamaan dengan kemunculan Gowa-Tallo, terjadi pergeseran jaringan perdagangan dan rute pelayaran di Nusantara. Sebelumnya, jalur perdagangan ditempuh dari Selat Malaka ke Jawa Timur dan kemudian Maluku, tetapi kini beralih melalui Selat Sunda, terus ke Makassar dan selanjutnya Maluku. Kebijakan ekspansi Gowa-Tallo berlangsung pada masa kekuasaan I Mangarangi Daeng Manrabbia (bertakhta 1593–1639). Dia masuk Islam pada 1605 di usia 19 tahun, tidak lama setelah naik takhta, dan memperoleh gelar Alauddin. Dia mengikuti Raja Tallo sekaligus Mangkubumi Kerajaan Gowa, Karaeng Matoaya atau I Mallingkang Daeng Manyonri (bertakhta 1593–1623), yang lebih dahulu masuk Islam dan kemudian bergelar Abdullah Awalul Islam. 51 Konversi keislaman dua penguasa Gowa-Tallo tersebut berlangsung sejalan dengan naiknya volume perdagangan dengan wilayah timur Nusantara melalui Selat Makassar. Dalam kondisi demikianlah, Sultan dan Mangkubumi Gowa-Tallo melakukan sejumlah langkah bagi berkembangnya kerajaan menjadi pusat kekuasaan Islam terkemuka di kawasan timur Nusantara. Didukung kepentingan ekonomi perdagangan, khususnya untuk menyuplai barang-barang yang dibutuhkan para pedagang yang singgah, penguasa Gowa-Tallo melakukan upaya penaklukan ke beberapa kerajaan, baik di Sulawesi maupun di wilayah lain di kawasan timur.

51 Untuk proses konversi keislaman Raja Gowa-Tallo, lihat Mattulada, “Islam di Sulawesi Selatan”, dalam Mattulada, “Islam di Sulawesi Selatan,” dalam Agama dan Perubahan Sosial, ed. oleh Taufik Abdullah (Jakarta: YIIS & CV Rajawali, 1983), 220; Christian Pelras, “Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi,” Archipel 29, no. 1 (1985): 107–35; Jajat Burhanudin, “Converting Belief, Connecting People: The Kingdoms and the Dynamics of Islamization in pre-Colonial Archipelago,” Studia Islamika 25, no. 2 (2018): 258–59.

Demikiankah, setelah penaklukan kerajaan Sulawesi dalam kerangka islamisasi dan pertemuan sosial budaya, ekspansi selanjutnya dilakukan penguasa Gowa-Tallo ke beberapa wilayah yang sudah berada di bawah kontrol kekuasaan Ternate, termasuk Kepulauan Nusa Tenggara. Pada 1626, serangan dilakukan ke Buton, Solor, Sumbawa, Ende, dan Bima. Setahun kemudian, 1627, Limboto direbut dari kekuasaan Ternate, yang disusul penguasaan daerah Sula dan Kepulauan Banggai pada 1628. Satu wilayah yang menjadi perebutan antara Gowa-Tallo dan Ternate adalah Buton, sehingga ekspedisi militer Gowa-Tallo ke daerah tersebut dilakukan berturut-turut pada 1632 dan 1634. Dalam rangkaian ekspansi wilayah kekuasaan ini, Gowa-Tallo––dengan jumlah armada yang tercatat sekitar empat ratus perahu––melakukan perlindungan terhadap kegiatan penyelundupan rempah-rempah dari Maluku, khususnya dari pantauan VOC yang menerapkan sistem monopoli perdagangan di wilayah itu. Hegemoni Goa-Tallo di kawasan timur Nusantara selanjutnya diperkokoh dengan jalinan kerja sama yang dibangun dengan kerajaan lain, khususnya Mataram di Jawa. Salah seorang penguasa Goa-Tallo telah mempersunting seorang putri dari Mataram. Selain itu, penguasa Goa-Tallo pada sekitar 1630 telah mengirim berbagai hadiah melalui utusan yang datang ke Mataram, yang segera dibalas dengan kunjungan Ki Ngabehi Sara-Bula, seorang elite Mataram, pada 1633. Pada tahun itu juga perjanjian persahabatan antara dua kerajaan Islam tersebut dikukuhkan. Beberapa tahun kemudian, 1658, utusan kedua yang dipimpin paman Sultan Goa-Tallo tiba di Mataram, yang berhasil menjalin kerja sama pertahanan. Sultan Mataram bahkan diberitakan telah mempersiapkan kekuatan armadanya di Surabaya, sekitar 20 jung, untuk membantu Goa-Tallo menghadapi Belanda, kendati bantuan tersebut tidak jadi dikirim. 53

52 Burhanudin, “Converting Belief, Connecting People: The Kingdoms and the Dynamics of Islamization in pre-Colonial Archipelago,” 260. 53 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 93.

Perkembangan pesat Gowa-Tallo di atas terus berlanjut pada masa kekuasaan Sultan Malikussaid Tumenanga ri Papambatuna (1639–1653). Bernama asli I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Ujung, Sultan Malikussaid menjadi penguasa ke-15 Gowa, menggantikan Sultan Alauddin. Gelar Malikussaid disematkan sebagai pemberian mufti Arab karena jasa besar dan perhatiannya yang besar di bidang agama. Dalam kepemimpinannya, Sultan Malikussaid dibantu seorang mangkubumi kerajaan yang dikenal memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi untuk kemajuan kerajaan. Bernama lengkap I Mangandancina Daeng Sitaba Karaeng Pattinggalloang, Mangkubumi Gowa-Tallo ini disebut mahir berbagai bahasa asing, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Arab. Dia juga diklaim telah meletakkan dasar-dasar bagi aturan pemerintahan kerajaan. 54 Berbekal kemampuan bahasa asing tersebut, Mangkubumi berperan besar dalam menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama internasional, antara lain dengan Gubernur Spanyol di Manila, Raja Muda Prancis di Goa (India), Raja Inggris, Raja Kastilia di Spanyol, dan tentu Mufti Besar Arab. Lebih jauh, dia juga disebut telah membuat koleksi buku-buku berbahasa Spanyol dan Portugis. Selain mampu membaca karya dalam bahasa Latin, dia memiliki pengetahuan memadai tentang agama Katolik. 55 Hal terakhir ini sedikit banyak menjelaskan hubungan yang terjalin sangat baik dengan komunitas Portugis penganut Katolik di Malaka, bersamaan dengan kedatangan muslim asal Sumatra, yang memperoleh sambutan baik dari elite Makassar. Banyak misionaris dikirim ke Sulawesi dari Malaka, tentu dengan informasi dan pengetahuan tentang agama Katolik. Keluarga Karaeng Pattinggalloang juga

54 Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993), 29. 55 Daeng Patunru, Sejarah Gowa, 26–27; Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 78.

termasuk yang bersimpati dengan agama Katolik, sejak dari ayahnya, Karaeng Matoaya, dan kemudian anaknya, Karaeng Karunrung. Satu isu penting terkait Gowa-Tallo di bawah Sultan Malikussaid adalah sikapnya terhadap VOC. Dalam hal ini, seperti halnya Sultan Alauddin, Sultan Malikussaid bersikap tidak bersahabat untuk bekerja sama dengan VOC. Hal ini dibuktikan antara lain dengan upayanya untuk meninjau kembali perjanjian bertanggal 26 Juni 1637 antara Belanda dan Gowa, yang dinilai banyak merugikan kerajaan. Penting dijelaskan bahwa perjanjian dibuat sebagai upaya menciptakan perdamaian dalam hubungan VOC-Gowa, yang sejak 1610-an terlibat konflik yang memakan korban di kedua belah pihak. Usaha perdamaian diinisiasi dengan kunjungan, antara lain, Gubernur VOC di Ambon Herman van Speult (1618–1625) pada 1625 dan kemudian pada 1637 oleh Gubernur Jenderal Anthony van Diemen (1636–1645). Keduanya datang dengan misi damai yang disepakati pada 26 Juni 1637 dan Belanda tidak diizinkan membangun kantor serta gudang permanen di Somba-Opu. 57 Terkait konflik VOC-Gowa, persoalan yang mengemuka memang berkisar pada monopoli perdagangan rempah, basis permanen VOC di Makassar, dan tata niaga maritim. Di ketiga isu tersebut, Gowa memiliki perbedaan prinsip yang tidak bisa didamaikan dengan usulan VOC. Untuk isu monopoli perdagangan, yang selalu dipaksakan VOC, penguasa Gowa-Tallo berpegang pada prinsip laut terbuka (mare liberum), di mana lautan telah diberikan Tuhan secara umum, bebas dari kontrol pihak atau kekuasaan tertentu, dan karenanya semua orang bebas berlayar. Karena itu, bagi Gowa-Tallo, pemikiran Belanda yang melarang pelayaran bebas (mare clausum) sangat mengherankan, seraya menyatakan “jika Belanda melakukan larangan itu, berarti Belanda seolah-olah mengambil

56 Pelras, “Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi,” 116. 57 Lihat Daeng Patunru, Sejarah Gowa, 24; Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 57.

nasi dari mulut orang lain”. Itulah yang menjadi pendirian Gowa-Tallo. Karena itu, usulan VOC melarang orang Makassar berlayar membeli rempah-rempah di Ternate dan Banda, sebagai bentuk praktik monopoli perdagangan yang berusaha diterpakan, tidak bisa diterima Gowa-Tallo, serta dinilai bertentangan dengan prinsip laut terbuka yang diusungnya. Sejalan dengan itu, Gowa-Tallo juga tidak bisa mengabulkan permintaan VOC agar mengusir terutama orang-orang Portugis di kerajaan dan juga orang-orang Eropa lain. Penolakan pemberian izin kepada VOC untuk membangun kantor permanen di Somba-Opu terjadi karena pembangunan itu bisa mengganggu keharmonisan hubungan yang terjalin dengan bangsa lain, khususnya Portugis. Penting dicatat, di penghujung abad ke-16, Portugis telah berkembang sebagai komunitas Eropa terbanyak di Makassar, diperkirakan telah mencapai jumlah 500 orang. 59 Lebih dari itu, permintaan VOC tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip dasar laut bebas di atas dan demikian juga dengan sifat Kesultanan Gowa-Tallo. Dalam hal ini, Sultan Alauddin mendeklarasikan bahwa Gowa-Tallo “terbuka untuk semua bangsa”. 60 Hal ini bermakna bahwa semua komunitas asal Eropa, juga negara asing lain, berhak untuk tinggal di wilayah kesultanan dan karenanya hak eksklusif yang diminta VOC lagi-lagi bertentangan dengan pendirian Gowa-Tallo. Pendirian ini yang terus dipegang Sultan Malikussaid beserta Mangkubumi Karaeng Pattinggalloang ketika mereka berhadapan dengan VOC. Sebagaimana pendahulunya, mereka tetap bersikap tidak bersahabat dengan Belanda. Hal ini terutama terkait dengan dinamika politik yang berlangsung di Ambon dan Ternate, di mana Gowa-Tallo [diundang] terlibat di dalamnya menyusul keberadaan VOC yang semakin mencampuri urusan politik kerajaan bersama dengan penerapan secara paksa monopoli niaga rempah.

Keterlibatan Gowa-Tallo tentu terkait posisinya secara historis sebagai pelindung sekaligus mitra kerajaan di Ambon dan Ternate, sehingga kemudian diharapkan hadir dengan kekuatan yang mampu mengatasi konflik kekuasaan yang tengah terjadi. Dalam kerangka ini, tidak heran jika sejumlah elite politik Ternate dan Ambon kerap mengunjungi Gowa-Tallo untuk urusan terkait gejolak politik di pulau penghasil rempah Nusantara. Satu bukti penting dalam kaitan ini adalah Kimelaha Majira. Sebagaimana dijelaskan di Bab 7, Majira adalah seorang wali atau deputi (kimelaha) Sultan Ternate untuk daerah Hoamoal di Seram Barat, penghasil terbesar cengkeh. Saat perang melawan VOC, Majira bersama perwakilan Kesultanan Ternate datang ke Makassar pada 1652 menemui Sultan Malikussaid dan Karaeng Pattinggalloang untuk meminta bantuan Gowa-Tallo. Dalam rangka menjamin persahabatan, Sultan Malikussaid tampaknya melaporkan kedatangan Majira ke orang VOC yang saat itu tengah berada di Batavia, seraya menyinggung akan menghukum Majira. Namun, saat delegasi VOC di bawah komando Jakob Hustaert datang di Makassar pada Februari 1653, mereka menemukan bahwa Majira berhasil mengambil hati Sultan dan Mangkubumi, sehingga keduanya berbalik mendukung perlawanan terhadap VOC. 61 Tercatat dalam Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo bahwa Sultan Malikussaid mengirim tentara bantuan ke Hoamoal di bawah komando I Daeng ri Bulikang pada Desember 1652, berjumlah sekitar 1.500 orang bersenjata. 62 Bahkan, Sultan Malikussaid berpendapat bahwa pengiriman pasukan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian 26 Juni 1637 yang ditandatangani Van Diemen serta bukan tindakan perang. 63

61 Mostert, “Spice War: Ternate, Makassar, the Dutch East India Company and the Struggle for the Ambon Islands (c. 1600–1656),” 382–83. 62 William Cumming, The Makassar Annals (Leiden: KITLV Press,

2010), 77 dan 383.
63 Mostert, “Spice War: Ternate, Makassar, the Dutch East India Company and the Struggle for the Ambon Islands (c. 1600–1656),”

Hal ini tentu saja tidak mengherankan. Di tengah suasana Ternate yang semakin tunduk di bawah VOC, maka muncul persepsi yang mengidealkan Kesultanan Gowa-Tallo. Sultan Hamzah dari Ternate (bertakhta 1627–1648) menyerahkan Hoamoal ke VOC pada April 1644 untuk dikelola langsung oleh perusahaan, yang membuat posisi kimelaha yang saat itu dijabat Majira dihapus. Lebih dari itu, VOC membawa Mandarsyah ke Batavia dan meminta menandatangani satu perjanjian baru pada Januari 1652 yang tentu menguntungkan VOC, dengan imbalan VOC mengangkat kembali dan mengakuinya sebagai Sultan Ternate untuk periode 1655–

1675. Poin krusial dalam hal ini adalah bahwa sejumlah perwakilan Kesultanan Ternate, tepatnya di Ambelau, datang ke Makassar meminta bantuan Gowa-Tallo untuk mengintervensi dalam masalah internal kesultanan dan lingkungan Maluku secara umum. Menurut mereka, Mandarsyah yang diangkat VOC menjadi sultan sudah beralih ke Kristen.
      64 Terkait hal itu, Lontara Bilang mencatat bahwa pada 21 November 1652 di Makassar berkerubung orang-orang di sekitar manuskrip dari Ternate, besar kemungkinan surat dari Manilha, di mana elite Makassar menganggap mereka sebagai sultan sejati. 65 Suasana demikianlah yang terbentuk masa kekuasaan Sultan Malikussaid. Goa-Tallo tampak diharapkan tampil sebagai pemimpin muslim di wilayah timur Nusantara dalam menghadapi Belanda. Untuk itu, ruang untuk intervensi selalu diciptakan bagi Gowa-Tallo terkait dinamika politik di Maluku dan Ambon. Begitu pula Sultan Malikussaid dan Karaeng Pattinggalloang cenderung merespons harapan tersebut melalui kebijakannya membantu kelompok anti-VOC di belahan timur, meski sebisa mungkin tetap menjaga hubungan baik dengan perusahaan Belanda tersebut. Tentu, klaim supremasi

383–84; Daeng Patunru, Sejarah Gowa, 29. 64 Mostert, “Spice War: Ternate, Makassar, the Dutch East India Company and the Struggle for the Ambon Islands (c. 1600–1656),”

381.
65 Cumming, The Makassar Annals, 77 dan 383.

Gowa-Tallo di ranah Islam kembali muncul, sebagai pelindung kerajaan dan kaum muslim di wilayah timur, mengikuti langkah pendahulunya yang menempatkan Gowa-Tallo pada posisi sentral dalam jaringan niaga serta politik Islam di Nusantara dan ranah internasional. 66 Pada masa kepemimpinan Sultan Malikussaid, klaim supremasi ini juga bisa dilihat pada penaklukan Kesultanan Bone. Selain menggenapkan kekuasaan Gowa-Tallo di Sulawesi, penaklukan tersebut sangat krusial dalam menegakkan citra sebagai kesultanan yang setara dengan negara-negara Eropa dan India, seiring pergaulan internasional Sultan dan Mangkubumi yang didukung kapabilitas intelektual serta sosial mereka. 67 Kasus Bone bermula ketika pada 1640 Arumpone La Madaremmeng (berkuasa sejak 1630) menegakkan aturan Islam yang dinilai terlalu keras, bahkan disebut “fanatik”, meski informasi yang tersedia terbatas pada aturan sultan tentang pelarangan memiliki dan mempekerjakan budak non-keturunan, mereka yang tidak terlahir sebagai budak. Semua budak non-keturunan harus dimerdekakan dan tenaga mereka harus dibayar. Semua pembesar, bangsawan, dan rakyat di Bone wajib mempraktikkan aturan tersebut—mereka yang melanggar akan ditindak keras. 68 Namun, aturan tersebut sangat mungkin hanya artikulasi spesifik dari semangat keislaman yang disebut sebagai fanatik. Hal ini bisa dipahami dari suara penolakan oleh sejumlah elite politik Bone, termasuk ibu La Madaremmeng, Datu Pattiro We Tenrisoloreng. Meski terkesan masih elusif, elite Bone khawatir sejumlah praktik keagamaan mereka yang sudah lama terjaga dan terpelihara sejak masa pra-Islam menjadi target proyek islamisasi oleh La Madaremmeng. Untuk itu, mereka secara tegas menolak gerakan Islam Sultan Bone, seraya mengarahkan

orientasi keagamaan mereka ke Gowa-Tallo. Hal terakhir ini tentu harus dipahami dengan kehati-hatian. Pendapat Andaya yang menghubungkan tipe keagamaan Gowa-Tallo dengan doktrin sufi mistik⁶⁹ bisa jadi tepat, setidaknya sejalan dengan banyak sarjana yang menjelaskan islamisasi dalam kerangka sufisme. 70 Namun, bila melihat sikap intelektual Sultan Malikussaid dan Karaeng Pattinggalloang, penjelasan berdasar argumen budaya kosmopolit lebih bisa diterima. Sejalan dengan pergaulan intelektual dan sosial dengan dunia Barat, mereka sangat potensial terbuka serta menghargai keragaman agama dan budaya, termasuk yang diusung oleh elite Kesultanan Bone. Karena itu, mereka disebut meminta perlindungan Sultan Malikussaid. Di atas itu semua, Gowa-Tallo memberi perhatian serius ketika La Madaremmeng mulai menyebarkan visi keagamaannya ke Wajo, Soppeng, Massepe, Sawitto, dan Bacukiki. Dengan ini, gerakan Sultan Bone tidak lagi soal keagamaan, tetapi sudah memasuki wilayah lain terkait hegemoni politik, sehingga mendorong Gowa-Tallo untuk segera mengambil langkah tegas. Demikianlah, pada 8 Oktober 1843, Gowa-Tallo menyerang Bone dengan dibantu Wajo dan Soppeng. Dalam pertempuran di Passempe, Wajo berhasil dikalahkan dan La Madaremmeng serta saudaranya, Le Tenriaji Tosenrima, lari ke Larompong di Luwu. Sejak itu, Bone menjadi jajahan Gowa-Tallo, yang memang lebih unggul secara militer, logistik, dan sumber daya. Sejak itu pula, muncul satu ungkapan yang menjadi memori kolektif orang Bugis, yakni “maka diperbudaklah Bone 17 tahun lamanya”, 71 yang menjelaskan bahwa di kemudian hari Bone bangkit bersama VOC melawan Gowa-Tallo. Hingga perkembangan abad ke-17, Goa-Tallo telah mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, sehingga menjelma sebagai

kekuatan hegemoni di Nusantara belahan timur. Sebagai pelindung kerajaan dan masyarakat di tengah cengkeraman Belanda-VOC, kerajaan ini juga disegani di kawasan Asia Tenggara dan di ranah internasional. Secara keagamaan, Gowa-Tallo telah berjasa dalam upaya islamisasi dan selanjutnya penerapan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan politik kerajaan, meski berada dalam koridor budaya kosmopolit yang mengusung prinsip keragaman. Dalam kondisi demikian itulah Sultan Hasanuddin mewarisi Gowa-Tallo dari Sultan Malikussaid, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

B. KEKUATAN MILITER DAN ANGKATAN PERANG

Kekuatan militer dari kesultanan-kesultanan merupakan faktor penting dalam memperluas kekuasaan yang hegemonik. Hampir semua kesultanan Nusantara yang hegemonik memiliki armada angkatan laut yang tangguh, serta dukungan logistik dari wilayah pedalaman. Ketangguhan dari angkatan perang kesultanan di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari interaksi perdagangan antarkawasan yang dilakukan melalui jalur maritim. Terlebih lagi, pada abad ke-16 jaringan perdagangan di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara semakin dinamis dengan masuknya aktor baru, yakni para pedagang Eropa. Mereka datang dengan membawa teknologi perkapalan dan persenjataan, serta visi untuk melakukan monopoli perdagangan rempah. Di samping itu, kesultanan-kesultanan Nusantara pun bukanlah kesultanan yang terisolasi sebelum kedatangan bangsa Eropa. Jauh sebelum itu, kesultanan ini sudah berinteraksi dengan para pedagang Turki, Iran, Arab, Tionghoa, India, dan sebagainya, sehingga bukanlah hal yang mustahil jika para sultan di Nusantara sudah mengenal teknologi militer, seperti meriam, dari para pedagang-pedagang non-Barat tersebut. Kesultanan Aceh, misalnya, sudah memiliki artileri yang dibuat oleh orang-orang Tionghoa antara tahun 1000 hingga 1500. 72

72 Hadi, Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-century Aceh, 25.

Dalam subbab ini, kami membahas mengenai kondisi kekuatan militer dan angkatan perang kesultanan-kesultanan itu saat kedatangan bangsa Barat ke Nusantara pada abad ke-16 dan 17. Subbab ini ditulis dengan tujuan untuk memperlihatkan bahwa kesultanan-kesultanan Nusantara bukanlah kesultanan yang terbelakang dalam bidang militer dan angkatan perang. Justru, sebaliknya, angkatan perang berbagai kesultanan ini menganggap diri mereka superior dibandingkan dengan orang-orang Barat. Para pasukan Bugis-Makassar tentu saja terkenal dengan keberaniannya dalam berperang, khususnya di lautan. Keberanian ini sudah menjadi tradisi yang diwujudkan dengan aktivitas sabung ayam. 73 Salah satu penelitian terbaru dari Michael W. Charney dan Kathryn Wellen memperlihatkan bahwa orang-orang Eropa pun memiliki ketertarikan untuk mempelajari kemiliteran Asia dan Afrika karena mereka berkompetisi secara setara. 74 Catatan dari Augustin de Beaulieu (jenderal Prancis) yang datang ke Aceh pada awal abad ke-17 menjelaskan bahwa kapal perang Aceh jauh lebih besar dari kapal yang dibuat oleh orang Eropa. 75 Selain itu, interaksi antara Barat dan kesultanan-kesultanan ini ternyata membawa dampak besar, seperti dianutnya teknologi persenjataan Barat. Selain itu, perdagangan budak pun semakin dinamis dengan masuknya para pedagang Barat. Budak-budak ini nantinya menjadi sumber tenaga angkatan perang. Bahkan, Anthony Reid (2014) menyatakan bahwa justru peperangan yang terjadi di Asia Tenggara pada era kurun niaga bukanlah untuk memperebutkan wilayah, melainkan penguasaan manusia yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga

73 Leonard Y. Andaya, “Nature of War and Peace among the Bugis-Makassar People,” South East Asia Research 12, no. 1 (2004): 54, https://doi.org/10.5367/000000004773487947. 74 Michael W. Charney dan Kathryn Wellen, “Introduction,” dalam Warring Societies of Pre-Colonial Southeast Asia: Local Cultures of Conflict within a Regional Context, ed. oleh Michael W. Charney dan Kathryn Wellen (Copenhagen: NIAS Press, 2018), 2. 75 H. Mohamad Said, Aceh Sepanjang Abad, Jilid 1 (Medan: Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981), 309.

dalam militer. Selain itu, tenaga hewan, seperti gajah dan kuda, juga menjadi faktor pendukung kekuatan militer kesultanan. Persekutuan antar sesama kesultanan maupun dengan kekuatan Barat juga memberikan tambahan kekuatan militer yang dapat membantu mereka dalam mempertahankan hegemoni ataupun melawan kesultanan lain yang hegemonik. Bagian ini berargumen bahwa kesultanan Nusantara memiliki kekuatan militer dan angkatan perang yang didukung oleh interaksi antarkawasan di Asia Tenggara. Hal ini diperlihatkan dengan adanya teknologi dan sumber daya manusia yang diperoleh melalui perdagangan antarkawasan, seperti senjata, kuda, gajah, hingga budak yang menjadi elemen dalam kekuatan militer kesultanan. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara justru semakin menambah kompleksitas kekuatan militer berbagai kesultanan. Hubungan antara keduanya tidak selalu berakhir dengan konflik, tetapi juga persekutuan. Banyak sultan yang kemudian memanfaatkan kedatangan Barat untuk menambah kekuatan angkatan militer mereka guna mempertahankan kekuasaan hegemonik atau menghancurkan hegemoni kesultanan lain.

C. KEKUATAN MILITER DAN MARITIM

Di dalam badan administrasi kesultanan yang berbasis pada kegiatan maritim, maka posisi seorang laksamana sangatlah penting. Laksamana merupakan suatu kedudukan dalam birokrasi kesultanan Melayu yang bertugas mengurus masalah pelayaran, perdagangan, dan pertahanan maritim. 77 Dalam tradisi Melayu, Hikayat Raja Pasai memperlihatkan bahwa tugas laksamana adalah sebagai pemimpin perang. Dia memimpin pasukan yang disebut sebagai lasykar. Sultan, sebagai penguasa tertinggi, biasanya, memanggil rakyatnya untuk

76 Anthony Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1689 Jilid 1: Tanah di Bawah Angin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), 139. 77 Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), 267.

bergabung dalam angkatan perang. Para lasykar ini nantinya akan dipimpin oleh laksamana yang bertanggung jawab dalam suatu ekspedisi militer. Hikayat Raja Pasai menyebut “maka Sultan pun menyuruh mengimpunkan [sic] segala rakyat besar kecil hingga dapat memegang senjata—masing-masing dengan senjatanya”. 78 Di Kesultanan Aceh, laksamana atau orang kaya laksamana merupakan bagian dari birokrasi sekuler, bersama dengan perdana menteri atau perdana menteri orang kaya maharaja seri maharaja dan orang kaya raja lela wangsa. Birokrasi sekuler ini terpisah dari “birokrasi religius” yang dipimpin oleh seorang hakim Islam atau qadi malik al- adil. Di Aceh, tugas orang kaya laksamana adalah mengamankan ibu kota dan mengurusi berbagai tugas militer lain. 79 Di Kesultanan Gowa, jabatan panglima tertinggi (setara dengan laksamana di Sumatra dan Semenanjung Malaya) disebut dengan anren-guru lompong tumak kajannan. 80 Di dalam Kerajaan Wajo, posisi tertinggi sebagai panglima perang disebut dengan petta pilla. 81 Sementara, menurut De Graff, posisi laksamana di Jawa disebut dengan kiai demang. 82 Kesultanan Ternate juga memiliki panglima tempur di laut, bernama kapiten laut, yang memimpin kelompok perahu kora-kora. Mereka biasanya diangkat oleh sultan dan berasal dari penguasa lokal yang bergelar sangaji. 83 Peran laksamana atau panglima perang tentu saja sangat besar untuk kesultanan-kesultanan yang mengandalkan pemasukannya dari kegiatan perdagangan maritim. Kesultanan Aceh, misalnya, memiliki

78 Ahmat Adam, Hikayat Raja Pasai (Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre, 2019), 55. 79 Hadi, Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-century Aceh, Jilid 1, 335. 80 Kartodirdjo, Poesponegoro, dan Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Edisi Pemutakhiran Jilid 3, 270. 81 Kathryn Wellen, The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora (New York: Cornell University Press, 2015), 23. 82 H. J. De Graaf, Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), 33. 83 Muridan Widjojo, The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-Making in Maluku c.1780-1810 (Leiden dan Boston: Brill, 2009), 35.

pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang asing. Untuk itu, mereka harus memiliki laksamana yang mampu menjaga perairan dari bajak laut atau aktivitas perdagangan gelap. Kapal-kapal yang berlabuh di Aceh tentunya harus membayar hak chape sebesar 50 sampai 60 real ketika tiba di tempat. Selain itu, Kesultanan Aceh juga menerapkan hak tawan karang, yakni hak untuk dapat secara sah menyita manusia atau barang yang diselamatkan dari kapal karam atau yang telah mencapai pantai. 84 Dengan demikian, seorang laksamana atau panglima perang memiliki peran penting dalam menjaga perairan untuk menghindari perlawanan para pedagang atau kapal-kapal yang membangkang peraturan. Kemunculan para pedagang Eropa yang hendak memonopoli perdagangan di perairan Nusantara sering menciptakan konflik terbuka antara kesultanan. Dalam hal ini, laksamana atau panglima perang memainkan peran penting dalam memimpin armada angkatan laut untuk melakukan serangan terhadap pedagang Eropa. Pada 1574, armada angkatan laut dari Jepara melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Serangan tersebut dipimpin oleh seseorang dengan posisi kiai demang atau laksamana. 85 Para laksamana atau panglima perang tentu saja bergantung pada teknologi kapal yang dimiliki oleh kesultanan. Selama ini, terdapat anggapan bahwa kapal yang dimiliki oleh orang Nusantara tidak lebih baik daripada kapal-kapal Eropa. Hal ini mungkin ada benarnya, tetapi tidak semua kapal perang yang dimiliki oleh orang Nusantara ini inferior di hadapan kapal Eropa. Kajian dari Anthony Reid (2011) memperlihatkan bahwa kapal atau jung Asia Tenggara yang mendominasi jalur perdagangan abad ke-15 dan 16 adalah kapal besar dengan lambung berpasak serta berkemudi kembar. 86 Tradisi pembuatan jung besar ini sudah ada

84 Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636),

99.
85 De Graaf, Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati,

33.
86 Anthony Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor,

sejak abad ke-1. Ketika orang Portugis memasuki kawasan perairan Nusantara, mereka mencatat masih adanya jung besar ini, seperti adanya kapal Jawa yang berangkat dari Jepara untuk menyerang Malaka pada 1512, yang memiliki berat 200 ton. Dengan demikian, Pierre-Yves Manguin (1993) menyimpulkan bahwa rata-rata berat jung adalah 350–500 ton dan mampu membawa manusia hingga ribuan orang. 87 Sementara itu, tradisi perkapalan di Indonesia bagian timur mengenal kapal perang yang disebut sebagai kora-kora. 88 Dalam hal ini, penting juga untuk diketahui bahwa jung besar yang berhasil dibuat oleh orang-orang Asia Tenggara, khususnya Nusantara, memiliki pengaruh dari tradisi Tiongkok. Komunitas Tionghoa banyak membentuk armada dagang di berbagai kota, seperti Gresik, Demak, Palembang, Malaka, Pattani, dan Ayutthaya. Mereka inilah yang kemudian membuat kapal-kapal untuk orang Asia Tenggara. 89 Malaka biasanya menjadi tempat bagi orang-orang Asia Tenggara yang ingin membeli kapal. Catatan Pires menyebut bahwa Pasai dan Pedir (Pidie) tidak memproduksi jung, tetapi membelinya dari Malaka. 90 Selain Malaka, Pegu adalah wilayah yang banyak menjual jung besar untuk para penguasa Nusantara dan Asia Tenggara. Jung besar yang diproduksi oleh Pegu tersebut kemudian diekspor ke Pedir, Pasai, Pahang, Palembang, dan Jawa. 91

2011), 47.
87 Pierre-Yves Manguin, “The Southeast Asian Ship: An Historical Approach,” Journal of Southeast Asian Studies 11, no. 2 (1980): 266, https://doi.org/10.1017/S002246340000446X; Pierre-Yves Manguin, “The Vanishing Jong: Insular Southeast Asian Fleets in Trade and War (Fifteenth to Seventeenth Centuries),” dalam Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief, ed. oleh Anthony Reid (Ithaca dan London: Cornell University Press,

1993), 198.
88 Widjojo, The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-Making in

Sepanjang abad ke-16, kapal-kapal Asia semakin kecil, sementara kapal Portugis semakin besar. Catatan Belanda memperlihatkan bahwa pada masa itu hanya jung Jawa yang paling besar, dengan bobot lebih dari 200 ton. Jung besar ini masih dimiliki oleh Mataram sampai 1620 untuk mengangkut beras seberat 400 ton. Setelah memasuki pertengahan abad ke-17, kapal milik pribumi semakin kecil, kecuali milik penguasa, baik kapal perang atau pengangkut barang. 92 Kebesaran kapal milik kesultanan diperlihatkan oleh catatan dari jenderal asal Prancis bernama Augustin de Beaulieu, yang datang ke Aceh pada awal abad ke-17. Dia memperlihatkan superioritas kapal-kapal Aceh. Dia menyatakan bahwa kapal perang Aceh lebih baik daripada kapal perang Eropa. Kapal perang Aceh yang level menengah saja memiliki panjang 120 kaki (36,6 meter). De Beaulieu juga memuji kemampuan orang Aceh dalam membuat kapal perang yang cantik, meskipun terlalu berat, lebar, dan tinggi. Dia mencatat lagi bahwa setiap kapal perang mampu mengangkut hingga 800 tentara. 93 Meskipun terdapat argumen bahwa jung milik pribumi Nusantara semakin mengecil, catatan De Beaulieu justru memperlihatkan kapal perang milik kesultanan masih memperlihatkan ukurannya yang besar. Bahkan, besarnya kapal-kapal Eropa tidak berarti bahwa mereka dapat menguasai perairan Nusantara secara efektif. Dalam hal ini, perahu kecil mungkin jauh lebih efektif digunakan untuk memasuki wilayah pesisir dan sungai. 94 Perahu kora-kora yang digunakan di Maluku, misalnya, tetap digunakan oleh VOC untuk menjalankan pelayaran

92 Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global, 49. 93 Said, Aceh Sepanjang Abad, Jilid 1, 309–10. 94 Kajian Michael W. Charney (1997) memperlihatkan justru perahu lokal yang kecil lebih efektif untuk mengarungi perairan pesisir dan sistem sungai seperti Irrawaddy, Myanmar. Hal ini menunjukkan adanya kapal-kapal besar Eropa setelah abad ke-16 tidak selalu berpengaruh terhadap kemampuan ekspansi mereka di Myanmar. Lihat Michael W. Charney, “Shallow-draft Boats, Guns, and the Aye-ra-wa-ti: Continuity and Change in Ship Structure and River Warfare in Precolonial Myanmar,” Oriens Extremus 40, no. 1 (1997): 17–18.

Gambar 2.2 Contoh meriam Lantaka dari Kerajaan Jambi, dirampas Belanda pada Ekspedisi Jambi 1858. Diperkirakan dibuat pada 1667. Sumber: Rijksmuseum

Hongi demi mencegah penyelundupan rempah-rempah. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kapal tidak selalu efektif dalam penguasaan perairan Nusantara.

D. SISTEM PERSENJATAAN

(BEDIL, MERIAM, DAN LAIN-LAIN)

Selain perkapalan, sistem persenjataan yang dimiliki oleh kesultanan tentu memiliki kontribusi penting dalam menegakkan hegemoni di Nusantara pada era prakolonial. Penguasaan atas sumber alam berupa logam merupakan keuntungan besar bagi para penguasa di Nusantara, karena logam merupakan bahan dasar untuk membuat senjata. Dalam tradisi lokal, terdapat para ahli pengolah logam atau pandai besi yang dapat membuat senjata. Di Jawa dan Bali, para ahli logam disebut sebagai pande, sementara dalam bahasa Melayu disebut sebagai pandai. Sementara itu, dalam bahasa Bugis terdapat istilah panre untuk mereka yang mampu mengolah logam. Pentingnya posisi pandai besi dalam tradisi Nusantara salah satunya diperlihatkan oleh adanya Raja kedua Bone yang bergelar Petta Panre Bessi (Tuan Kita Pandai Besi). 96 Beberapa wilayah di Nusantara tentu saja memiliki sumber daya logam yang dapat diolah menjadi senjata, seperti keris, rencong, kujang, atau tombak. Selain itu, perdagangan pun akan menjembatani daerah yang memiliki sumber logam dengan yang tidak. Gunung Besi di Minangkabau, misalnya, merupakan salah satu penghasil besi di Sumatra, di samping Belitung dan Bangka. Para pengrajin Minangkabau ini sudah terlatih sejak lama untuk membuat senjata yang dibutuhkan oleh para penguasa. 97 Tradisi I La Galigo juga menyebutkan adanya “Gunung Besi” di ibu kota Kerajaan Luwu yang terletak di sekitar Sungai Cerekang. Kemudian, produk besi ini

dapat dikirim ke wilayah pantai melalui Sungai Cerekang. Leonard Andaya menyatakan bahwa Jawa mengimpor besi yang dicampur dengan nikel dari Luwu dan Toraja untuk membuat keris. 98 Logam tentu saja dapat diolah untuk membuat keris, ujung tombak yang tajam, gada, pedang, hingga perisai. Bahkan, Jawa sudah mengekspor pedang dan keris hingga ke India. 99 Keris tentu saja senjata yang banyak tersebar di Nusantara, meskipun lebih dikenal di Jawa. Keris juga sudah dikenal dalam tradisi militer kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Panggilan perang seorang penguasa Sulawesi Selatan disimbolkan dengan diserahkannya bila-bila musuq yang terbuat dari daun lontar terikat. Seorang utusan raja mengirimkan bila-bila kepada penguasa lokal. Saat menerima bila-bila, penguasa lokal juga menggenggam keris sebagai simbol bahwa dia tetap setia bersekutu dengan raja tersebut. 100 Meskipun logam adalah bahan untuk senjata yang kuat, ternyata senjata yang efektif untuk berperang dalam masyarakat Bugis-Makassar adalah sumpitan atau tulup (blowgun) yang diisi dengan panah beracun. Sumpitan ini terbuat dari kayu ringan dengan gigi hiu, sedangkan racunnya berasal dari lateks pohon ipuh (Antiaris toxicaria) yang diperoleh dari orang-orang Toraja. 101 Pasukan Bali pun menggunakan keris, sumpitan, dan tombak ketika menghadapi pasukan Bugis-Makassar di Lombok pada 1701. 102 Bahkan, bedil juga sudah digunakan untuk melakukan perang di antara pasukan Bali dan non-Bali. 103 Dalam Perang Paneki pada pertengahan abad

ke-18, Arumpone dari Kesultanan Bone, yang dalam posisi kesulitan keuangan, memiliki 13 meriam, 1.000 pistol, dan 2.000 pasukan. Meriam tentu saja senjata yang sangat revolusioner pada era modern awal. Bahkan, periode ini sering dikenal sebagai “era bubuk mesiu” karena penggunaannya yang efektif dalam peperangan. Bubuk mesiu dapat digunakan untuk meriam, senapan, hingga bom. Marshall GS Hodgson menyatakan kebangkitan Usmani, Mughal, dan Safawi di era modern awal tidak dapat dilepaskan dari penggunaan bubuk mesiu dalam ekspansi militer yang dilakukan oleh ketiga imperium muslim tersebut, sehingga jangkauan pengaruh— tidak hanya politik, tetapi juga kulturalnya—telah meluas keluar 105 dari kawasan Nil hingga Oxus. Kesultanan-kesultanan di Nusantara era modern awal pun tampaknya sudah terbiasa dengan penggunaan meriam yang memanfaatkan bahan bubuk mesiu. Para penguasa lokal di Asia Tenggara ini sebenarnya sudah mengenal teknologi meriam lebih dahulu kemungkinan melalui Tiongkok. Bahkan, teknologi ini pun kemudian diadopsi secara luas oleh para 106 penguasa di Timur Tengah dan barat laut India. Interaksi antara para penguasa Asia dan Kekaisaran Tiongkok, khususnya pada era Dinasti Ming (1368–1450), mempercepat perkenalannya dengan 107 senjata-senjata yang diproduksi oleh Tiongkok. Para penguasa

104 Kathryn Wellen, “La Maddukelleng and Civil War in South Sulawesi,” dalam Warring Societies of Pre-Colonial Southeast Asia: Local Cultures of Conflict within a Regional Context, ed. oleh Michael W. Charney dan Kathryn Wellen (Copenhagen: NIAS Press, 2018), 64. 105 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam Volume 3: The Gunpowder Empires and Modern Times (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1974), 4. 106 Kajian Sun Laichen (2003) memperlihatkan bahwa para penguasa Asia Tenggara di Dai Vet, Lam Ma, dan Luchuan lebih awal mengadopsi teknologi senjata api dari Tiongkok. Sementara itu, Kerajaan Champa dan Ayutthaya hanya mengadopsinya dalam skala kecil, sehingga mengalami kemunduran. Lihat Sun Laichen, “Military Technology Transfers from Ming China and the Emergence of Northern Mainland Southeast Asia (c. 1390-1527),” Journal of Southeast Asian Studies 34, no. 3 (2003): 497, https://doi. org/10.1017/S0022463403000456. 107 Laichen, “Military Technology Transfers from Ming China and the Emergence of Northern Mainland Southeast Asia (c. 1390-1527),”

Nusantara tentu juga sudah menjalin hubungan yang erat dengan Tiongkok pada era Dinasti Ming. Hubungan diplomasi antara kesultanan-kesultanan pun dilakukan untuk saling mendukung kelengkapan sistem persenjataan. Kesultanan Aceh, misalnya, menjalin hubungan erat dengan Imperium Usmani untuk mendapatkan meriam dan tentara bayaran. Pada 1562, utusan Kesultanan Aceh datang ke Istanbul dengan membawa hadiah untuk Sultan Suleyman Al-Qanuni. Utusan tersebut berharap kedatangannya dapat melobi Usmani untuk memberikan bantuan berupa meriam dan tentara bayaran, yang dapat digunakan dalam menghadapi Portugis. 108 Fernão Mendes Pinto dari Portugis juga pernah mencatat tentang kehadiran para pasukan Turki beserta senjata apinya untuk membantu Kesultanan Aceh saat melakukan ekspansi ke Aru. Dia menyebut bahwa tentara dan senapan serta artileri berat tersebut datang dari “Selat Makkah” atau Laut Merah. 109 Augustin de Beaulieu mencatat bahwa setiap kapal perang dari Kesultanan Aceh pada awal abad ke-17 juga dilengkapi dengan tiga meriam dan 40 ton peluru. 110 Jika melihat pengakuan De Beaulieu yang pernah mendengar bahwa Sultan Iskandar Muda memiliki 5.000 pucuk meriam, hal ini tentu tidak mengejutkan. Dalam hal ini, Sultan Iskandar Muda memang senang memiliki meriam dan sangat ingin memperoleh meriam Eropa. 111 Kesultanan pun terkadang tidak hanya menjalin diplomasi dengan imperium muslim, seperti Usmani, untuk mendapatkan persenjataan. Mereka juga membangun hubungan dengan

497.
108 Giancarlo Casale, “His Majesty’s Servant Lutfi: The Career of a Previously Unknown Sixteenth-Century Ottoman Envoy to Sumatra based on an Account of His Travels from the Topkapi Palace Archives,” Turcica 37 (2005): 50. 109 Rebecca Catz, ed., The Travels of Mendes Pinto (Chicago and

orang-orang Eropa yang juga membawa persenjataan Eropa ke Nusantara pada era prakolonial. Sultan Kamaluddin dari Kesultanan Tidore, misalnya, pernah meminta bantuan amunisi dari VOC untuk menghadapi Pangeran Nuku. Meskipun demikian, permintaan tersebut ditolak oleh VOC karena mereka takut Sultan Kamaluddin akan menggunakannya untuk melawan Ternate daripada Pangeran Nuku. 112

E. HEWAN SEBAGAI PENDUKUNG ANGKATAN PERANG

Penggunaan hewan dalam angkatan perang tentu juga berkontribusi penting dalam melakukan ekspansi yang hegemonik. Kuda dan gajah, biasanya, merupakan dua hewan yang banyak dimanfaatkan untuk perang di daratan. Gajah, misalnya, menjadi bagian dari angkatan perang Aceh. Catatan orang-orang Eropa memperlihatkan pentingnya gajah untuk melakukan ekspansi dan pertahanan militer. James Lancaster, orang Inggris yang datang ke Aceh, mencatat banyaknya gajah sebagai bagian dari kekuatan pasukan Aceh. Sementara itu, De Beaulieu mencatat bahwa Kesultanan Aceh memiliki 900 ekor gajah. Mereka dilatih untuk tidak takut terhadap suara tembakan. 113 Pasukan Aceh yang terbiasa menggunakan gajah ini tentu berbeda dengan imperium lain, seperti Usmani yang tidak banyak menggunakannya. Utusan Aceh yang datang ke Istanbul pun memperlihatkan rasa heran karena pasukan gajah di Aceh jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki Usmani. 114 Selain gajah, kuda merupakan hewan yang sering digunakan sebagai bagian dari angkatan perang kesultanan-kesultanan di Nusantara pada era prakolonial. Kajian William G. Clarence-Smith

Gambar 2.3 Kandang gajah dari Penguasa Kota Pelabuhan Tuban, circa 1599. Sumber: Rijksmuseum

(2015) menunjukkan bahwa kuda pun memberikan kontribusi dalam pembentukan negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan, Clarence-Smith menunjukkan bahwa penyebaran agama-agama Abrahamik juga memiliki pengaruh pada penggunaan kuda di Asia Tenggara, selain gajah. Selain itu, diadopsinya teknologi senapan membuat kebutuhan akan penggunaan kuda cukup kuat karena 115 gajah, biasanya, mudah menjadi target tembakan. Selain itu, kuda tentunya tidak hanya menjadi bagian dari kekuatan fisik angkatan perang, tetapi juga merupakan hadiah dalam persekutuan kekuatan-kekuatan di Nusantara pada era prakolonial. Pada 1622, 1623, dan 1624, misalnya, utusan-utusan VOC yang datang ke Istana Mataram 116 mempersembahkan kuda Persia.

F. KONTRIBUSI WILAYAH

TAKLUKAN DAN TENTARA ASING

Angkatan perang yang dimiliki oleh kesultanan-kesultanan pada era prakolonial tentu tidak dapat dilepaskan dari kontribusi wilayah taklukkan kepada pusat kekuasaan. Kesultanan Nusantara tentu memperhatikan dengan serius ketangguhan angkatan perang untuk memperluas teritorium kekuasaan mereka. Perluasan teritorium ini tentu saja menjadi unsur penting untuk memperkuat posisi kesultanan. Dengan perluasan teritorium, maka kesultanan-kesultanan ini mampu mendapatkan sumber daya alam dan manusia dari wilayah taklukannya. Kedua sumber daya ini dapat digunakan untuk kebutuhan pertahanan, baik dengan memanfaatkan manusia sebagai angkatan perang maupun sumber daya alam, berupa hasil pertanian dan hutan, bagi kebutuhan membangun logistik.

115 William Gervase Clarence-Smith, “Breeding and Power in Southeast Asia: Horses, Mules and Donkeys in the Longue Durée,” dalam Environment, Trade and Society in Southeast Asia: A Longue Durée Perspective, ed. oleh David Henley dan Henk Schulte Nordholt (Leiden: Brill, 2015), 41. 116 Theodore G. Th. Pigeud dan H. J. de Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by H.J. de Graaf (Leiden: Brill, 1976), 45.

Pengorganisasian militer kesultanan di Nusantara tampak mirip dengan sistem iqta atau timar yang awalnya diadopsi oleh beberapa kesultanan di Timur Dekat dan India. Di Kesultanan Usmani, misalnya, angkatan perang dimanfaatkan melalui sistem timar. Dalam sistem timar ini para tentara di wilayah pinggiran (sipahi) dibayar dengan pemberian hak untuk mengambil hasil dari suatu lahan. Pada umumnya, timar tidak dapat diwariskan, tetapi di beberapa wilayah dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Bahkan, ada di antara tentara sipahi ini yang masih beragama Kristen. 117 Hal ini tentu saja memiliki kesamaan dan perbedaan dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara pada era prakolonial. Kesultanan Mataram dan Kesultanan Aceh, misalnya, pada abad ke-17 melakukan perluasan teritorium dengan berbagai cara. Desa-desa yang menjadi wilayah taklukkan Mataram harus memberikan kontribusi, termasuk memberikan pelayanan militer. Mataram memang memiliki sendiri tentara reguler yang terlatih. Namun, orang-orang desa di wilayah teritorium kekuasaan Mataram yang mampu melakukan pelayanan terhadap angkatan perang pun dapat dipanggil untuk berperang jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 118 Meskipun demikian, terdapat peristiwa-peristiwa penolakan penduduk di wilayah teritorium Mataram untuk memperkuat angkatan perang. Pada saat Sultan Agung melakukan pengepungan terhadap Batavia pada 1628, misalnya, Mataram memerintahkan penduduk di wilayah Priangan, khususnya Sumedang dan Ukur, untuk membantunya. Namun, mereka melarikan diri ke daerah pegunungan di Sumedang serta bermigrasi dengan keluarganya ke Banten. Sultan Agung menganggap hal ini sebagai desersi, sehingga tentara Mataram dan Cirebon menyerang Ukur serta Sumedang. 119 Pembangkangan dari penduduk lokal terhadap kekuasaan pusat

117 Douglas E. Streusand, Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and Mughals (Philadelphia: Westview, 2011), 80. 118 Pigeud dan de Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by H.J. de Graaf, 41. 119 Pigeud dan de Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by H.J. de Graaf, 45.

pun biasanya dilakukan bila terdapat seorang pemimpin karismatik yang membangkitkan kesadaran mereka. Pada awal abad ke-18, kemunculan La Maddukelleng sebagai Arung Matoa Wajo memberikan semangat kepada orang-orang Wajo untuk melakukan perlawanan 120 terhadap musuh-musuhnya, termasuk Bone. Hal seperti ini tentu tidak hanya mendorong adanya desersi dan pembangkangan, tetapi juga perlawanan balik dari populasi di wilayah taklukkan. Untuk perlawanan balik dari populasinya ini, Kesultanan Aceh biasanya 121 mengatur dengan ketat gudang senjata dan mesiu. Catatan dari Augustin de Beaulieu mengenai Kesultanan Aceh pada awal abad ke-17 memperlihatkan betapa mudahnya sultan dalam mengerahkan 40.000 laki-laki untuk masuk angkatan perang. Bahkan, orang-orang tersebut mampu membawa perbekalan makanannya sendiri untuk 3 bulan. Tindakan desersi atau melarikan diri dari angkatan perang tentu saja akan mendapatkan 122 hukuman berat. Meskipun populasi laki-laki biasanya mendominasi angkatan perang, bukan berarti perempuan tidak memberikan kontribusi dalam peperangan. Kajian yang dilakukan Barbara Watson Andaya (2006) menunjukkan para perempuan Bugis di kerajaan-kerajaan Sulawesi pun berperan dalam perang, khususnya dalam ritual-ritual yang diadakan sebelum peperangan dimulai untuk mendapatkan dukungan supranatural. Upacara ini 123 dapat memberikan semangat juang untuk melakukan perang. Selain memanfaatkan penduduk di wilayah teritorium kekuasaannya, kesultanan Nusantara pada era prakolonial tidak segan-segan menggunakan tentara asing. Hal ini tentu saja tidak dilepaskan dari kemakmuran ekonomi kesultanan-kesultanan

tersebut, sehingga dapat memberikan bayaran terhadap tentara asing. Kesultanan Aceh, misalnya, mendapatkan kemakmuran yang begitu besar dari sektor perdagangan rempah-rempah. Hal ini membuatnya mampu menjalin hubungan dengan Imperium Usmani. Catatan Portugis dari Fernão Mendes Pinto menyebutkan bahwa Aceh memiliki beberapa tentara asing yang berasal dari Turki, Gujarat, dan Malabar. 124 Tentara Turki tentu menjadi bagian dari angkatan perang yang sangat berpengaruh di Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Anthony Reid (2014) memperlihatkan utusan-utusan Aceh datang ke Istanbul untuk meminta bantuan militer. Bantuan ini tentu juga termasuk para ahli pembuat meriam yang hebat. 125 Kedatangan utusan Aceh di Istanbul tidak dapat dilepaskan dari diplomasi perdagangan lada dan dorongan untuk membentuk persekutuan anti-Portugis di Samudra Hindia. Persekutuan-persekutuan yang dibentuk di Nusantara pada era prakolonial berjalan dengan dinamis. Hal ini memberikan dorongan bagi angkatan perang untuk bergerak dan bermigrasi dari satu pulau ke pulau lain. Pasukan Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Galesong, misalnya, membantu Trunojoyo dalam memberontak terhadap Mataram. Hal ini mendorong Susuhunan Mataram meminta bantuan VOC untuk mengusir para pasukan Makassar dari Jawa. Pada Mei, Juni, dan Juli 1676 terjadi pertempuran antara pasukan Jawa-VOC dan Makassar, sehingga membuat pasukan Makassar berhasil diusir dari kebanyakan kota-kota Jawa. 126 Persekutuan antara Trunojoyo dan Karaeng Galesong ini tentu saja didorong oleh kepentingan yang sama, yaitu ingin mengalahkan dominasi VOC serta para sekutunya di Nusantara. Kesultanan-kesultanan Nusantara yang bergantung pada kekuatan armada maritim tentu saja sangat membutuhkan penduduk yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga di kapal-

The Heritage of Arung Palakka, 214.

kapal laut. Pada masa Sultan Iskandar Muda, misalnya, Kesultanan Aceh memiliki kapal laut perang yang besar. Bahkan, De Beaulieu menyatakan bahwa “Aceh [adalah] kerajaan yang paling kuat dari tetangganya di laut”. 127 Pada masa itu, Aceh memiliki kapal perang dengan tiga meriam. Setiap kapal memiliki awak sekurang-kurangnya sampai 600 orang. Bahkan, kapal yang lebih besar harus memiliki awak dengan jumlah 800 orang. Di antara awak kapal tersebut tentu saja dibutuhkan para pendayung andal. 128 Empat puluh kapal perang yang dikirim oleh Jepara untuk membantu Johor dalam menghadapi Portugis pada 1550 tentu saja membutuhkan banyak sekali manusia. Terlebih lagi jarak antara Jawa dan Selat Malaka cukup jauh, sehingga membutuhkan 4.000–5.000 prajurit bersenjata. 129 Kesultanan-kesultanan di Nusantara pada era prakolonial ternyata telah memiliki kekuatan militer dan angkatan perang yang tidak kalah dengan yang dimiliki Barat. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara ternyata tidak lantas membuat mereka memiliki status lebih superior dalam hal militer dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan Nusantara. Penggunaan teknologi jung hingga senjata-senjata tradisional, seperti keris, ujung tombak yang tajam, gada, pedang, hingga perisai, memperlihatkan adanya jenis-jenis senjata yang digunakan untuk mempertahankan serta memperluas wilayah teritorialnya. Selain itu, kesultanan-kesultanan di Nusantara pada era prakolonial tetap membuka diri terhadap perkembangan teknologi melalui aliansi dengan berbagai kekuatan, baik itu Barat maupun kesultanan-kesultanan lain di Timur Dekat. Penggunaan bubuk mesiu dan meriam dalam peperangan merupakan contoh adanya keterbukaan kesultanan-kesultanan Nusantara dalam mengadopsi teknologi persenjataan baru di era modern awal.

G. EKSPANSI DAN UNIFIKASI TERITORIAL

Diskusi mengenai motif ekspansi ini dilatarbelakang oleh adanya konsep-konsep dalam tradisi Islam, seperti jihad (perang suci), ghaza (penyerbuan), dar al-Islam (wilayah Islam), dan dar al-harb (wilayah perang). Meskipun demikian, pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam penulisan sejarah Islam telah membuat diskusi mengenai ekspansi dan unifikasi teritorial menjadi semakin beragam, sehingga ekspansi kesultanan-kesultanan ke teritorium nonmuslim (dar al-harb) tidak lagi dianggap semata-mata sebagai usaha jihad, tetapi lebih kompleks dari itu melibatkan unsur-unsur lain, khususnya kesempatan ekonomi, perubahan teknologi, hingga akulturasi kebudayaan. 130 Kesultanan-kesultanan di Nusantara itu sendiri berkembang sejak abad ke-13 seiring dengan meningkatnya kesempatan ekonomi baru. 131 Ekspansi yang dilakukan oleh kesultanan-kesultanan ini tentunya bersinggungan dengan para penguasa Hindu-Buddha yang sudah ada sejak era sebelumnya. Meskipun demikian, ekspansi ini tidak hanya dilihat sebagai upaya islamisasi semata, tetapi merupakan hasil pertemuan antara kesempatan ekonomi dan akulturasi kebudayaan. 132

130 Salah satu unsur penting dalam ekspansi kesultanan-kesultanan ke berbagai wilayah di seluruh dunia, khususnya pada abad ke-16, adalah berkat hadirnya teknologi meriam dan bubuk mesiu. Hal ini mendorong terbentuknya Islamdom yang lebih beragam dari segi bahasa, adat, tradisi kesenian, dan praktik keagamaan. Lihat Hodgson, The Venture of Islam Volume 3: The Gunpowder Empires and Modern Times, 4. 131 Kesultanan Aceh, misalnya, berkembang pesat setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada 1511. Setelah itu, banyak pedagang-pedagang muslim yang datang ke kawasan Sumatra bagian utara, khususnya Aceh, Pasai, dan Pedir, yang mendorong kemakmuran di kota-kota tersebut. Selain itu, penggunaan meriam yang dibawa oleh pasukan Turki dari kawasan luar Nusantara juga menjadi faktor penting dalam ekspansi Aceh. Lihat Catz, The Travels of Mendes Pinto, 54; Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 37; Anthony Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor dan KITLV Jakarta, 2011), 95. 132 Kesultanan Demak, misalnya, tidak hanya menghancurkan dominasi Majapahit di Jawa Tengah dan Timur, tetapi juga sekaligus mengadopsi tradisi kenegaraan Majapahit itu sendiri. Lihat Peter Carey, “Civilization on Loan: The Making of an Upstart Polity,

Interaksi kesultanan-kesultanan di Nusantara dengan kekuatan Barat pada era modern awal juga harus dilihat dalam situasi yang kompleks. Sering kali pandangan “Islam versus Barat” lebih banyak mendominasi narasi pertemuan kesultanan Nusantara dengan kekuatan Barat, sehingga mengabaikan situasi yang demikian kompleks dan tidak dapat dijelaskan dengan perspektif perang suci semata. Para sultan terkadang membentuk persekutuan untuk melawan pedagang Barat, seperti VOC. Namun terkadang, mereka juga membentuk aliansi dengan VOC untuk mengusir kekuatan pedagang Barat lainnya, seperti Portugis atau Spanyol. Aceh merupakan salah satu kesultanan Melayu dengan kekuasaan yang begitu luas, dari Semenanjung Malaya, tanah Batak, hingga Minangkabau. Luasnya kekuasaan Kesultanan Aceh mendorong adanya suatu budaya Melayu kosmopolitan yang berkembang di ibu kotanya. Pada abad ke-17 dan 18, bahasa Melayu banyak digunakan oleh kalangan istana dan para sarjana muslim. 133 Usaha Kesultanan Aceh untuk meluaskan pengaruhnya tidak dapat dilepaskan dari kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada 1511, sehingga mendorong pertumbuhan kota-kota di Sumatra bagian utara. Catatan Tomé Pires pada awal abad ke-16 memperlihatkan beberapa kerajaan yang berkuasa di Sumatra bagian utara, seperti Pasai, Aceh, Siak, Kampar, Indragiri, Jambi, Andalas, dan Pariaman. 134 Ketika Portugis datang ke Dunia Melayu, tidak semua kerajaan ini melakukan perlawanan. Pada 1514, misalnya, Sultan Abdullah dari Kampar mencoba membangun aliansi dengan Portugis. 135

Mataram and its Successors 1600-1830,” Modern Asian Studies 31, no. 3 (1997): 714. 133 R. Michael Feener, “The Acehnese Past and its Present State of Study,” dalam Mapping The Acehnese Past, ed. oleh R. Michael Feener, Patrick Daly, dan Anthony Reid (Leiden: KITLV Press, 2011),

13.
134 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, trans. oleh Cartesio, 135–

36.
135 Leonard Y. Andaya, “The Kingdom of Johor, 1641–1728: A Study of Economic and Political Developments in The Straits of Malacca” (Disertasi, Cornell University, 1971), 16.

Aceh merupakan salah satu dari sekian banyak kesultanan yang sudah ada pada awal abad ke-16. Kesultanan ini pun menjadi tempat singgah para pedagang. 136 Naskah Bustan al-Salatin mencatat bahwa penguasa pertama Aceh, Sultan Ali Mughayat Syah, menerima manfaat dari kedatangan pedagang muslim ke Aceh. 137 Pada saat itu Portugis sudah berkuasa di Malaka dan sempat melakukan serangan ke Kuala Aceh pada 1519 di bawah kepemimpinan Gaspar de Costa. Namun, Aceh mampu menahan serangan Portugis, bahkan Da Costa berhasil ditangkap. 138 Ali Mughayat Syah juga melakukan ekspansi ke Daya yang ada di Pesisir Barat Sumatra bagian utara pada 1520. Kemudian, dia juga segera melakukan penaklukan ke wilayah pesisir timur untuk menguasai produksi lada dan emas. 139 Pada 1524, Aceh berhasil menaklukkan Pasai, yang sudah terlebih dahulu menjalin aliansi dengan Portugis. 140 Kesultanan Aceh juga berhasil menaklukkan Pedir, sehingga membuatnya semakin makmur berkat penguasaan atas perdagangan lada. Beberapa kapal dagang asing saat itu sudah datang ke Pedir, di antaranya dari Cambay, Bengal, Benua Qelim, Pegu, Tenasserim, Kedah, dan Bruas. 141 Keberhasilan Aceh dalam menaklukkan Pasai dan Pedir didukung oleh artileri hasil rampasan perang dari Portugis. 142 Setelah itu, Sultan Ali Mughayat Syah digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Salahuddin Syah. Pemerintahan Salahuddin hanya berlangsung sebentar dan digantikan oleh Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar.

Pada masa pemerintahan Al-Qahar, Aceh melakukan serangan terhadap Batak, Aru, Malaka, dan Johor. Kemampuan Al-Qahar dalam melakukan ekspedisi militer, bahkan dengan menyewa tentara-tentara Turki, tentu saja ditopang oleh kesuksesan Aceh dalam perdagangan lada. Para pedagang Gujarat dan Aceh ketika itu sudah membawa lada hingga ke Laut Merah. 144 Pada pertengahan abad ke- 16, Portugis pun sudah menganggap Aceh sebagai kesultanan yang makmur berkat perannya sebagai pusat perdagangan antara Asia Barat, India, dan Dunia Melayu, serta mampu menyaingi Kesultanan Johor. Bahkan, Al-Qahar menganggap dirinya sebagai penguasa Aceh, Barus, Pedir, Pasai, Daya, dan Batak, serta pangeran dari dua laut dan tambang Minangkabau. 145 Selama masa pemerintahan Al-Qahar, Kesultanan Aceh pun terus mencoba melakukan serangan terhadap Portugis dan Johor. Pada 1547, Kesultanan Aceh kembali melakukan serangan terhadap benteng pertahanan Portugis di Malaka. 146 Kendati demikian, serangan Aceh ke Malaka pada tahun itu menemui kegagalan. Sultan Al-Qahar tetap berusaha meluaskan teritoriumnya hingga ke Aru. Untuk itu, konflik antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor pun tidak dapat dihindari. Bahkan, pada 1540 Sultan Johor berhasil mengalahkan pasukan Aceh di Sungai Panai dan mengusir orang-orang Aceh dari Aru. Menurut Djajadiningrat, Aru tetap menjadi wilayah Kesultanan Johor hingga

1564. Namun, tidak lama Johor kembali melawan Kesultanan Aceh. Sayangnya, serangan Kesultanan Aceh terhadap Johor pada 1570 tidak membuahkan hasil.
      147 Setelah Al-Qahar wafat, Kesultanan

143 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 37. 144 Said, Aceh Sepanjang Abad, Jilid 1, 174; Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, 76; Ismail Hakki Goksoy, Guneydogu Asya’da Osmanli-Turk Tesirleri (Isparta: Fakulte Kitabevi,

2004), 32.
145 Andaya, “The Kingdom of Johor, 1641–1728: A Study of Economic and Political Developments in The Straits of Malacca,” 18. 146 Said, Aceh Sepanjang Abad, Jilid 1, 184. 147 Raden Hoesein Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, trans. oleh Teuku Hamid (Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), 22; Andaya, “The Kingdom of Johor, 1641–1728: A Study of Economic

Aceh mengalami perpecahan internal yang membuat politik tidak stabil. Menurut Ricklefs, antara 1571 dan 1607 Kesultanan Aceh memiliki delapan sultan. 148 Kesultanan Aceh kembali stabil dan kuat di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa kekuasaannya, Kesultanan Aceh berhasil menaklukkan Deli (1612), Johor (1613), Bintan (1614), Pahang (1617), Kedah (1620), dan Nias (1624/25). 149 Pada masa ini Aceh tidak hanya memerangi Portugis, tetapi juga raja-raja lokal. Perseteruan Aceh dan Johor pun berlanjut pada era Iskandar Muda. Saat Aceh menaklukkan Pahang, Sultan Iskandar Muda membawa anak Sultan Ahmad dari Pahang dan dinikahkan dengan putrinya. 150 Kendati demikian, pada 1635 Pahang kembali membangun aliansi dengan Portugis untuk menantang Aceh. 151 Usaha untuk meluaskan pengaruh Aceh tidak lagi begitu kuat setelah Sultan Iskandar Muda wafat dan digantikan oleh menantunya, yang bergelar Sultan Iskandar Thani (1634–1641). Kekuasaan Iskandar Thani hanya sebentar dan kemudian digantikan oleh Sultanah Tajul Alam (1641–1675). Antara 1641 dan 1699, terdapat empat sultanah yang memerintah Aceh, yaitu Sultanah Tajul Alam, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675–1678), Sultanah Inayat Zaqiatuddin Syah (1678–1688), dan Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah (1688–1699). 152 Pada masa kekuasaan para sultanah, Aceh pun harus menghadapi situasi kebangkitan VOC sebagai kekuatan baru menggantikan Portugis di Malaka. Pada 1641, Johor dan VOC membangun aliansi dan berhasil menghancurkan basis Portugis di Malaka. Meskipun demikian, kondisi ini membuat para sultanah harus beradaptasi. Banu

and Political Developments in The Straits of Malacca,” 17; Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 38.

Sehr Khan menunjukkan sumber-sumber Belanda memperlihatkan bahwa era kekuasaan sultanah sama sekali tidak menunjukkan Kesultanan Aceh berada dalam ambang kejatuhan. Pada 1670-an, misalnya, terdapat catatan orang Inggris bahwa pelabuhan Aceh 153 tetap didatangi oleh pedagang dari Eropa dan Asia. Kendati demikian, setelah kekuasaan para sultanah berakhir, Kesultanan Aceh mengalami ketidakstabilan, dengan penguasa yang datang silih berganti dengan cepat. Antara 1699 dan 1838, terdapat sebelas sultan yang memerintah Aceh. Di antara sultan tersebut adalah tiga orang Arab (1699–1726), dua orang Melayu (1726), dan enam 154 orang Bugis (1727–1838). Selain Aceh, kesultanan-kesultanan yang ada di Jawa pun melakukan ekspansi teritorial seiring dengan perkembangan ekonomi di Pesisir Utara Jawa. Menjelang keruntuhan Majapahit, komunitas kelas menengah muslim sudah berkembang di Pesisir Utara Jawa. Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah merupakan kerajaan Islam awal 155 yang berkuasa di Pulau Jawa pada akhir abad ke-15. Meskipun demikian, keruntuhan Majapahit tidak serta-merta disebabkan oleh ekspansi Raden Patah saja, tetapi melibatkan banyak hal, seperti adanya perang saudara di antara elite kerajaan Jawa tersebut hingga 156 adanya wabah kelaparan besar pada 1426. Selain itu, ekspansi para

153 Butcher dan Elson, Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State, 261–62. 154 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 30. 155 Terdapat beberapa pendapat mengenai identitas Raden Patah. Slamet Muljana menyatakan bahwa Raden Patah atau Jin Bun merupakan hasil pernikahan antara Raja Majapahit dan putri Tiongkok. Dia merupakan seorang muslim yang dididik oleh ulama bernama Bong Swi Hoo atau Sunan Ngampel. Raden Patah atau Jin Bun kemudian melakukan penyerbuan terhadap Kerajaan Majapahit dan mendirikan Kesultanan Demak, lihat Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara (Yogyakarta: LkiS, 2005), 186–91; Pigeud dan de Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by H.J. de Graaf, 3; Moelyono Sastronaryatmo, Babad Jaka Tingkir (Babad Pajang) (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Balai Pustaka, 1981), 9. 156 J. Noorduyn, “Majapahit in the Fifteenth Century,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 134, no. 2/3 (1978): 208, https://doi.

pedagang muslim setelah kejatuhan Malaka juga telah mendorong perkembangan pelabuhan-pelabuhan di Pesisir Utara Jawa, seperti Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tuban, Gresik, hingga Surabaya. Dalam konteks ini Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak di Pesisir Utara Jawa dan mengungguli Majapahit. Meskipun demikian, Kesultanan Demak tidak secara total menolak warisan Majapahit. Tampaknya tradisi kemaritiman Majapahit dipelajari oleh Demak. Pati Unus—penguasa Jepara yang saat itu sudah menjadi vasal Demak—pun melancarkan serangan ke Malaka pada 1513 dan

1521. 157 Serangan ini membuktikan bahwa Demak mewarisi tradisi kemaritiman yang pernah ada sehingga berani melakukan ekspansi hingga ke Malaka. Kesultanan Demak sendiri berdiri di dekat wilayah pelabuhan Semarang. Kota pelabuhan ini kemudian mengambil alih posisi strategis yang sebelumnya dimiliki oleh Tuban.
      158 Ketika Demak berdiri, para penguasa Hindu-Buddha yang dahulu loyal kepada Majapahit masih berkuasa di Jawa. Untuk itu, Demak melakukan ekspedisi untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh penguasa Hindu-Buddha, seperti Kediri (1527) dan Tuban (1527). Demak pun melakukan ekspedisi penaklukan terhadap Jawa Timur, seperti Madiun (1529/30), Surabaya dan Pasuruan (1530), Gunung Penanggungan (1543), Malang (1545), serta Panarukan (1546). Selain itu, Demak menjadikan Cirebon sebagai wilayah vasalnya. 159

org/10.1163/22134379-90002587. 157 Tradisi kemaritiman Majapahit sudah terlihat dengan kemampuan orang-orang Jawa yang telah berdagang hingga ke Aden. Maka dari itu, serangan Pati Unus ke Malaka pada awal abad ke-15 tidaklah terlalu mengejutkan. Lihat S. O. Robson, “Java at The Crossroads: Aspects of Javanese Cultural History in the 14th and 15th Centuries,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 137, no. 2/3 (1981): 266; Tomé Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, trans. oleh Cartesio, 187; Pigeud dan de Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by H.J. de Graaf, 7. 158 Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, 196. 159 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 41–42; Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, Volume 1, 183. Hubungan antara Demak dan Cirebon pun diikat melalui pernikahan antara putri

Pasukan Demak, Banten, dan Cirebon pun menaklukkan Pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di bawah kekuasaan penguasa Hindu, yaitu Kerajaan Sunda, yang pusat kekuasaannya berada di Jawa bagian barat. Mereka merupakan penguasa Sunda Kelapa yang terhubung dengan jaringan perdagangan lada, kuda, 160 beras, dan budak di Malaka hingga Maladewa. Kerajaan ini juga sudah mengadakan persekutuan dengan Portugis sejak 161 1527 sebagai upaya untuk membendung Demak. Meskipun terdapat upaya islamisasi terhadap Jawa, wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Demak merupakan kota pelabuhan yang strategis 162 untuk perdagangan. Mereka memiliki angkatan laut yang hebat untuk melindungi pelabuhan-pelabuhan yang strategis. Bahkan, penguasa pesisir utara, seperti Ratu Kalinyamat dari Jepara, melakukan serangan terhadap basis Portugis di Malaka. Menurut De Graaf, Kalinyamat mengirim 40 kapal perang berisi 4.000–5.000

Sunan Gunung Jati dan Sultan Demak. Lihat J. L. A. Brandes, Babad Tjerbon (Batavia/‘s-Hague: Albrecht & Co/M. Nijhoff, 1911), 22. 160 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, trans. oleh Cartesio, 168–

69.
161 Kemunculan Cirebon dan Banten sebagai vasal Demak tidak dapat dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah seorang wali sanga. Konon kabarnya, dia berasal dari Samudra Pasai dan menikah dengan anak perempuan Sultan Trenggono. Sementara, menurut Babad Tjerbon, Sunan Gunung Jati berasal dari garis keturunan seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran. Pada 1523–1524, Sunan Gunung Jati berangkat dari Demak untuk menaklukkan Jawa bagian barat, lihat Heriyanti Ongkodharma, “Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kesultanan Banten”, dalam Heriyanti Ongkodharma, “Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kesultanan Banten,” dalam Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra, ed. oleh R. Z. Leirissa (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), 73; Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 42; Brandes, Babad Tjerbon, 7. 162 Visi Demak untuk menaklukkan pelabuhan-pelabuhan di Pesisir Utara Jawa terbukti tepat. Sejak pertengahan abad ke-16 terjadi ledakan perdagangan yang pesat di Asia Tenggara. Menurut Reid, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India memainkan peran penting dalam meningkatkan perdagangan di Asia Tenggara. Masuknya pasokan perak dari Jepang dan Amerika pun menjadi faktor bagi meningkatnya perdagangan di kawasan ini, lihat Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global, 21–22.

prajurit bersenjata pada 1550. Wilayah kekuasaan Demak yang begitu luas kemudian harus diserahkan kepada Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. 164 Pajang sendiri memiliki wilayah kekuasaan yang bernama Mataram. Wilayah ini dipimpin oleh Ki Pemanahan dan anaknya, Panembahan Senopati, yang kemudian melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Pajang. 165 Kemenangan pasukan Panembahan Senopati atas Pajang menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Ekspansi Mataram pada awalnya diarahkan ke bagian barat ke arah Bagelen, Banyumas, hingga Kedu, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon melalui perjanjian damai serta pernikahan. 166 Energi Mataram kemudian diarahkan ke Jawa Timur karena memiliki dua kota pelabuhan yang penting pada akhir abad ke-16, yaitu Gresik dan Surabaya. 167 Menurut Sartono Kartodirdjo, keinginan Mataram untuk mengekspansi Jawa Timur tidak hanya disebabkan oleh kekayaan pesisirnya, tetapi untuk memperlihatkan tradisi politik Majapahit yang kuat. Kewibawaan seorang penguasa Jawa saat itu diperlihatkan dengan kemampuannya menundukkan Jawa Timur. 168

163 De Graaf, Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati, 32–34. 164 Tokoh Pajang yang bernama Jaka Tingkir merupakan menantu Sultan Trenggono dari Demak. Salah satu sumber Jawa yang bernama Serat Kandha secara tiba-tiba menyebutkan bahwa Jaka Tingkir naik takhta setelah wafatnya Sultan Trenggono. Dia kemudian memerintahkan untuk memindahkan benda pusaka Demak ke Pajang. Bahkan, dia dilantik oleh Sunan Giri sebagai sultan, lihat De Graaf, Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati, 23. 165 M. Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI & XVII (Yogyakarta: Kurnia Alam Sejahtera, 1995), 23. 166 Carey, “Civilization on Loan: The Making of an Upstart Polity, Mataram and its Successors 1600-1830,” 716. 167 Catatan Tomé Pires yang mengunjungi Gresik pada awal abad ke-16 menyebutkan bahwa wilayah ini merupakan pelabuhan terbaik di seluruh Jawa. Di sana dapat ditemukan para pedagang internasional, seperti orang Kalkuta, Bengal, Siam, Tiongkok, dan Liuqiu, lihat Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, 193. 168 Visi untuk membangkitkan kembali kejayaan Majapahit datang dari pemberontak, seperti Trunojoyo dari Madura yang melawan Amangkurat I. Trunojoyo pernah menawarkan agar Amangkurat I mengakhiri persekutuannya dengan VOC dan mengembalikan

Surabaya merupakan pelabuhan yang sangat diinginkan oleh Mataram. Pada 1589, Panembahan Senopati melakukan serangan terhadap Surabaya, tetapi gagal karena Sunan Giri melerai kedua pihak. Sementara itu, di bawah kekuasaan Panembahan Senopati dan penggantinya, Panembahan Krapyak, Mataram menaklukkan Demak, Kediri, Jipang, Pasuruan, Tuban, Madiun, serta wilayah sekitar Surabaya antara 1588 dan 1601. 169 Setelah Sultan Agung naik takhta, ekspansi teritorial pun semakin diperluas. Pada 1614, Sultan Agung melakukan ekspansi ke Kediri, Pasuruan, Lumajang, Renong, dan Malang. Meskipun demikian, Surabaya tetap menjadi target besar bagi Mataram. 170 Sultan Agung berhasil menaklukkan Tuban, sekutu utama Surabaya, pada 1619. Bahkan, pada 1624 Madura pun berhasil direbut oleh Sultan Agung. Hal ini semakin memperlemah kedudukan Surabaya, sehingga Sultan Agung berhasil menaklukkan kota pelabuhan ini pada 1625 setelah melakukan pengepungan panjang selama 5 tahun. 171 Ekspansi hebat yang dilakukan oleh Sultan Agung mengukuhkan dia sebagai penguasa Jawa Tengah dan Timur. Meskipun demikian, Blambangan, Banten, dan Cirebon masih tetap menjadi kesultanan yang independen. Pada abad ke-18, misalnya, Banten masih memiliki wilayah tributary di Kalimantan Barat, seperti Sukadana dan Landak. 172 Ricklefs menyatakan bahwa konsekuensi dari ekspedisi Sutan Agung ke pelabuhan-pelabuhan Jawa adalah kehancuran kota pantai, kematian populasi akibat perang yang panjang, hingga kelaparan

eksistensi Majapahit, lihat Pigeud dan de Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by H.J. de Graaf, 83; Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Jilid 1 (Jakarta: Gramedia, 1988), 128–29. 169 Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Jilid 1,

akibat adanya gagal panen yang dipicu oleh El-Nino. Terlebih lagi, Sultan Agung melancarkan serangan ke Batavia yang sudah dikuasai oleh VOC pada 1628 dan 1629, tetapi gagal. Sultan Agung kemudian melakukan serangan terhadap Blambangan yang bersekutu dengan Kerajaan Gelgel di Bali pada 1635. 174 Ekspedisi yang dilakukan oleh Mataram tidak hanya membawa wilayah-wilayah taklukannya sebagai vasal, tetapi juga membuka interaksi kebudayaan. Setelah menaklukkan Surabaya, Sultan Agung membawa orang-orang Surabaya dan Jawa Timur untuk bekerja sebagai arsitek di istana barunya di Karta yang terletak di Sungai Opak. 175 Sultan Agung wafat pada 1645 dengan mewariskan wilayah kekuasaan Mataram yang begitu luas, terutama di Jawa Tengah dan Timur. Penggantinya, Amangkurat I, tampaknya gagal mempertahankan teritorium Mataram yang begitu luas. Dia tidak mampu menjalin hubungan baik dengan penguasa pesisir utara, seperti Pati dan Jepara. Bahkan, Trunojoyo dari Madura pun melancarkan pemberontakan. Amangkurat I juga berusaha merusak hubungannya dengan Banten melalui percobaan ekspansi pada 1657 dengan mengirimkan pasukan dari Juwana dan Jepara, tetapi gagal karena harus melewati wilayah VOC di Batavia. 176 Para penguasa pesisir utara, seperti Gubernur Pati, relatif menikmati kebebasan untuk menjalankan perdagangan dengan VOC. Ketidakmampuan dalam membatasi hubungan antara penguasa pesisir utara dan VOC telah mendorongnya untuk menutup pelabuhan-pelabuhan pada 1655 dan 1660. Penutupan pelabuhan ini mendorong terjadinya konflik antara Mataram, VOC, dan para gubernur di pesisir

173 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 51. 174 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 55; Hans Hagerdal, “Bali in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Suggestions for a Chronology of the Gelgel Period,” Bijdragen tot de Taal-, en Volkenkunde 15, no. 1 (1995): 103, https://doi. org/10.1163/22134379–90003058. 175 Carey, “Civilization on Loan: The Making of an Upstart Polity, Mataram and its Successors 1600-1830,” 717. 176 Pigeud dan de Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by H.J. de Graaf, 56.

utara. Namun, pemberontakan paling hebat terjadi di Madura, yang dipimpin oleh Trunojoyo. VOC pun membantu Mataram untuk menumpas Trunojoyo. Persekutuan VOC-Mataram berhasil melumpuhkan persekutuan Trunojoyo-Makassar, tetapi semakin memperkuat posisi VOC, terutama setelah perjanjian Mataram-VOC pada 1677–1678. VOC semakin mendapatkan pos dagang di Jepara, Semarang, Surabaya, Rembang, Demak, dan Tegal. Selain itu, Cirebon melepaskan diri dari kekuasaan Mataram dan mulai berada di bawah kontrol VOC melalui kontrak yang dibuat pada

1681. Sementara itu, pemberontakan Untung Surapati pada masa Amangkurat II (1677–1703) semakin mempersempit teritorium
      178 Mataram karena dia berhasil mengambil Madiun pada 1699. Kemampuan Mataram untuk mengontrol teritoriumnya semakin lemah sejak VOC diberi keleluasaan oleh sultan. Bahkan, pada 1708 pelabuhan Semarang secara langsung berada di bawah pemerintahan VOC. Hal ini membuat para penguasa lokal harus mau menerima kehadiran VOC. Bahkan, mereka lebih memilih 179 melayani keinginan VOC daripada kepada Istana Kartasura.

177 Pada 1600, Amangkurat I memerintahkan untuk mengeksekusi Gubernur Pati sebagai hukuman atas kedekatannya dengan orang-orang asing. Sementara pada 1672, Gubernur Jepara dibunuh atas perintah sang sultan. Lihat Pigeud dan de Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by H.J. de Graaf, 60–62. 178 Ricklefs bahkan mencurigai bahwa Amangkurat II merupakan sultan ciptaan VOC. Bahkan, pada 1680 terdapat rumor bahwa Amangkurat II anak Gubernur Jenderal VOC Cornelis Janzoon Speelman, lihat Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 105–9. Lihat juga Mason C. Hoadley, Selective Judical Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680-1792 (Ithaca, New York: SEAP,

1994), 4.
179 Menjelang pertengahan abad ke-18, VOC sudah menguasai sebagian teritorium Mataram. Pada 11 November 1743, misalnya, Mataram menyerahkan wilayah Java Oosthoek kepada VOC. Di sini terjadi perebutan kekuasaan antara Mataram, Mengwi, dan VOC. Setelah Java Oosthoek diserahkan kepada VOC, penduduk Bali masih bersikeras menentang kehadiran perusahaan Belanda ini, lihat Sri Margana, “Java’s Last Frontier: The Struggle for Hegemony of Blambangan 1763-1813” (Universiteit Leiden, 2007), 2; Merle Calvin Ricklefs, “The Crisis of 1740–1 in Java: The Javanese, Chinese, Madurese and Dutch, and the Fall of the Court of Kartasura,”

Mataram tampak tidak memiliki pilihan selain bekerja sama dengan VOC untuk melawan pemberontakan, seperti Cakraningrat IV dari Madura yang hampir merebut teritorium Mataram di Jawa Timur, serta para pangeran dan pejabat tinggi Istana Kartasura itu sendiri. Pangeran Mangkubumi yang berkedudukan di Yogyakarta— nantinya bergelar Hamengkubuwana I—melakukan pemberontakan terhadap Pakubuwana III. Kekuasaan Pakubuwana II pun dapat bertahan hanya dengan bantuan VOC. Bahkan, Mataram kehilangan wilayah pesisir utara yang menjadi sumber kekayaannya dan jatuh kepada VOC. Perusahaan milik Belanda ini kemudian mampu memaksa Mataram untuk membagi wilayahnya menjadi dua pada 1755 akibat perseteruan internal di dalam keraton. 180 Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwana I memerintah dari Yogyakarta, sedangkan Pakubuwana III dari Surakarta. Pada 1757, Mas Said yang masih melancarkan pemberontakan kepada Hamengkubuwana I, Pakubawana III, dan VOC diberi wilayah kekuasaan di Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunegara I. Setelah perseteruan ini, tidak ada perebutan wilayah yang begitu berarti hingga 1825. 181 Dengan demikian, ketidakmampuan para penguasa Mataram setelah Sultan Agung wafat telah memberikan peluang bagi VOC dan para pemberontak untuk memperkecil wilayah kekuasaan kesultanan hingga perpecahan menjadi tiga bagian pada pertengahan abad ke-18. Kekuasaan kesultanan-kesultanan pun tidak hanya muncul di Sumatra dan Jawa, tetapi juga di Sulawesi dan Maluku. Pada abad ke-15, terdapat enam kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu, Soppeng, Sidenreng, Bone, Wajo, Gowa, dan Tallo. 182 Di antara

Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 139, no. 2/3 (1983): 269. 180 Ricklefs, “The Crisis of 1740–1 in Java: The Javanese, Chinese, Madurese and Dutch, and the Fall of the Court of Kartasura,” 283–

84.
181 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 129–30. 182 Ian Caldwell, “Power, State and Society among The Pre-Islamic Bugis,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 151, no. 3 (1995): 395, https://doi.org/10.1163/22134379–90003038.

enam kerajaan itu, Luwu dianggap yang paling kuat. Dalam catatan naskah-naskah tradisional, Raja Luwu dianggap sebagai nenek moyang para raja di Sulawesi Selatan. 183 Naskah I La Galigo—naskah kuno Bugis dari Luwu—mencatat adanya pernikahan antara Batara Goeroe (anak “penguasa utama” bernama Patotoe) dan We Nyilitimo (putri “penguasa dunia bawah”) telah melahirkan keturunan yang memerintah dari Luwu. 184 Menurut Leonard Andaya, Luwu dianggap sebagai kerajaan kuat di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16. Luwu kemudian menjadi kerajaan konfederasi yang menaungi beberapa kerajaan lokal. Bahkan, kerajaan ini sudah memiliki hubungan dengan Jawa, Ternate, Burma, hingga Pantai Koromandel, India. 185 Meskipun demikian, Luwu memiliki kompetitor di Pantai Barat, yang bernama Kerajaan Siang. Persaingan antara Luwu dan Siang telah menarik kerajaan-kerajaan lain, seperti Wajo dan Soppeng, ke dalam proksi konfliknya. Luwu, misalnya, bekerja sama dengan Wajo karena mengetahui potensi Wajo sebagai kekuatan maritim. Luwu dan Wajo kemudian melakukan penaklukan terhadap Sidenreng— wilayah kontestasi antara Luwu dan Siang—antara akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. 186

183 Amrullah Amir dan Bambang Budi Utomo, Aspek-Aspek Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Indonesia Timur: Maluku dan Luwu (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

2016), 2–3.
184 Pernikahan merupakan salah satu strategi penguasa di Sulawesi Selatan untuk mengintegrasikan kerajaan mereka dengan kerajaan lain. Biasanya mereka menikahkan anak laki-laki maupun perempuannya dengan anak-anak arung lokal, lihat Caldwell, “Power, State and Society among The Pre-Islamic Bugis,” 401; Andaya, The Heritage of Arung Palakka, 10. 185 Pada awal 1300-an, Soppeng juga menjadi kerajaan yang melakukan aktivitas perdagangan dengan wilayah lain di Nusantara, lihat Caldwell, “Power, State and Society among The Pre-Islamic Bugis,” 402; Andaya, The Heritage of Arung Palakka, 18–19. 186 Siang merupakan wilayah yang juga sering dikunjungi oleh pedagang muslim. Pada saat orang Portugis pertama kali berlabuh di Siang pada 1542, mereka sudah menemukan adanya para pedagang muslim Melayu dari Pattani, Pahang, dan Ujung Tanah, lihat Pelras, “Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi,” 135; Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires; Andaya, The Heritage of Arung Palakka, 21–22.

Kejayaan Kerajaan Luwu berangsur-angsur mulai memudar dengan bangkitnya Kerajaan Bone. Bahkan, pada 1509 Bone dapat mengalahkan Luwu. Di lain pihak, Gowa mulai melakukan ekspansi sejak 1530 dan membangun aliansi dengan Tallo untuk menciptakan kekuatan besar yang menyatukan orang-orang Makassar. Dalam tradisi masyarakat Gowa dan Tallo, perserikatan kedua kerajaan ini disebut dengan “rua karang nase’re ata” (dua penguasa tetapi hanya satu masyarakat). 187 Eksistensi Gowa pada awalnya terlihat dengan munculnya seorang penguasa bernama Tumaparisi Kallona (1512–

1548). Catatan seorang Portugis pun sudah memberikan informasi mengenai kehadiran orang-orang Portugis yang mengunjungi Tumaparisi Kallona. Menurut catatan Portugis, Tumaparisi Kallona ketika itu sudah memiliki kemenangan atas kawasan Siang. Sementara itu, Tallo sudah muncul sebagai negara maritim berkat adanya para pedagang Melayu, Jawa, dan Bajau.
188 Persekutuan antara Gowa dan Tallo pun menjadi satu kekuatan besar yang mendorong ekspansi Makassar sebagai kekuatan maritim yang dominan di Sulawesi Selatan bagian Barat. Sementara itu, Kerajaan Bone di bagian timur muncul sebagai kekuatan tandingan yang menantang Gowa-Tallo. Sebelumnya, Bone juga berhasil mengalahkan Luwu. Konflik antara Gowa-Tallo dan Bone melibatkan kerajaan-kerajaan lain, seperti Luwu, Soppeng,

187 Muhammad Adlin Sila, Maudu’: A Way of Union with God (Canberra: ANU Press, 2015), 29; Ricklefs, A History of Modern Indonesia since

c.1200, 57; Saarah Jappie, “Between Makassars: Site, Story, and The Transoceanic Afterlives of Shaykh Yusuf of Makassar” (Disertasi, Princeton University, 2018), 33.
188 Penguasa Gowa Tunipallangga (1546–1565) ketika itu sudah memberikan keistimewaan kepada para pedagang muslim untuk tinggal di Makassar. Di antara para pedagang muslim tersebut berasal dari Champa, Pattani, Pahang, Johor, dan Minangkabau. Sementara itum penggantinya, Tunijallo (1565–1590) sudah membangun sebuah masjid untuk komunitas muslim di Mangallekanna, Makassar, lihat Pelras, “Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi,” 135; Anthony Reid, Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia (Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1999), 114; Sila, Maudu’: A Way of Union with God, 28.

Wajo, dan Sidenreng. Bahkan, tiga kerajaan Bugis, yaitu Bone, Wajo, dan Soppeng, membentuk aliansi yang dikenal dengan nama Tellumpoco untuk menahan laju ekspansi Gowa pada akhir abad ke-16. 189 Gowa-Tallo juga melakukan ekspedisi untuk menaklukkan Binamu (Jeneponto), Bulukumba, serta Selayar pada 1560-an dan 1570-an. Di samping itu, pada 1580 terjadi konsensus antara Gowa-Tallo dan Ternate untuk berbagi wilayah kekuasaan. Gowa-Tallo menguasai Selayar, sementara Ternate berhak atas Buton. Meskipun demikian, Gowa-Tallo terus berusaha merebut Buton dari kekuasaan Kesultanan Ternate. 190 Saat kekuasaan Luwu mulai memuda, agama Islam perlahan disebarkan di Sulawesi oleh para ulama Arab serta Melayu dengan memanfaatkan jalur perdagangan antara Malaka, Sumatra, Sulawesi, dan Maluku. 191 Pada awal abad ke-16, beberapa ulama sudah menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Christian Pelras (1993) menyebut bahwa Datuk Luwu La Patiware Daeng Parubung memeluk Islam pada 1605 dan mengubah namanya menjadi Sultan Muhammad Waliu’l-Mudharuddin. 192 Terdapat juga cerita mengenai kedatangan tiga ulama bernama Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datok ri Bandang), Khatib Sulaiman (Datok ri Pattimang), dan Khatib Bungsu (Datok ri Tiro). 193 Pada masa tersebut, sudah ada para pedagang muslim yang datang ke Sulawesi Selatan. Kedatangan

189 Wellen, The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora, 29. 190 Carl Fredrik Feddersen, Principled Pragmatism: VOC Interaction with Makassar 1637–68, and The Nature of Company Diplomacy (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017), 30; Reid, Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia, 118. 191 Cerita mengenai Sayyid Jalaluddin Al-‘Aidid dengan masyarakat Cikoang menunjukkan adanya koneksi Semenanjung Malaya dan Sumatra dengan Sulawesi. Terdapat cerita bahwa orang-orang Cikoang sudah pergi berlayar hingga ke Aceh dan bertemu dengan ulama Hadrami bernama Sayyid Jalaluddin Al-‘Aidid. Orang Cikoang kemudian membawa ulama tersebut ke Makassar, lihat Sila, Maudu’: A Way of Union with God, 36.Sila, Maudu,36. 192 Pelras, “Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi,” 133. 193 Sila, Maudu’: A Way of Union with God, 29.

para pedagang ini tentu saja membantu penyebaran Islam di sana, sehingga agama ini mulai dianut oleh orang-orang Makassar dan Bugis. Aktivitas perdagangan ke luar Sulawesi yang dilakukan oleh orang-orang Makassar dan Bugis pun membantu penyebaran Islam di Banjarmasin, Maluku, Flores, Sumbawa, Lombok, hingga Papua. Pada 1624, para pelaut Makassar juga sudah menyebarkan Islam ke Kepulauan Aru dan membangun masjid di sana. 194 Penyebaran Islam kepada penguasa Luwu dan Gowa-Tallo merupakan titik balik yang penting bagi ekspansi kesultanan tersebut setelah awal abad ke-17. Dalam proses islamisasi ini terdapat cerita mengenai peran ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam kepada penguasa Gowa-Tallo. Setelah memeluk Islam, Raja Gowa mengubah namanya dari I Mangari Daeng Manrabbia menjadi Sultan Alauddin, sedangkan Raja Tallo I Mallingkang Daeng Manyonri menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. 195 Setelah menganut Islam, Kesultanan Gowa mengajak para penguasa Sulawesi Selatan lainnya, seperti Bone dan Soppeng, untuk memeluk Islam, tetapi ditolak. Penolakan ini membuat Kesultanan Gowa—yang bersekutu dengan Kesultanan Luwu—melakukan serangan terhadap persekutuan Tellumpoco yang terdiri dari Bone, Soppeng, dan Wajo. Ekspansi Gowa berhasil memaksa Sidenreng, Soppeng (1609), Wajo (1610), dan Bone (1611) untuk memeluk Islam. Ekspansi Gowa-Tallo juga berhasil membuat Sawitto, Bacukiki, Suppa, dan Mandar di pesisir barat untuk memeluk Islam. 196 Dalam menaklukkan musuh-musuhnya, Gowa-Tallo mendapat bantuan

194 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Preliminary Statement on a General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archilepago (Kuala Lumpur: Ta’dib International, 2018), 15; J. Noorduyn, “De Islamisering van Makasar,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 112 (1956): 248; Sila, Maudu’: A Way of Union with God, 31; Hans Hagerdal, “On The Margins of Colonialism: Contact Zones in The Aru Islands,” The European Legacy 25, no. 5 (2020): 559. 195 Jappie, “Between Makassars: Site, Story, and The Transoceanic Afterlives of Shaykh Yusuf of Makassar,” 34. 196 Andaya, The Heritage of Arung Palakka, 33; Pelras, “Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi,” 134.

dari Kesultanan Ternate. Di lain pihak, Gowa-Tallo pun memberikan bantuan militer kepada penguasa muslim di Sulu dalam melawan 197 orang-orang Spanyol. Hal ini menunjukkan bahwa islamisasi atas Gowa-Tallo telah membantunya dalam memperluas ekspansi teritorial melalui bantuan yang diberikan oleh penguasa muslim lain. Kekuasaan Gowa-Tallo yang hegemonik pada awal abad ke-17 dapat dilihat dari usaha-usahanya dalam memperluas teritoriumnya. Pada masa itu jangkauan kekuasaan Gowa-Tallo mencapai Pesisir Timur Borneo, Lombok, hingga Kepulauan Aru-Kei. Sementara itu, Kesultanan Luwu mampu menjaga independensinya 198 berkat aliansi pernikahan dengan Kesultanan Gowa. Meskipun demikian, oposisi dari Kesultanan Bone tidak berhenti untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Gowa-Tallo yang hegemonik. Gowa-Tallo pun melakukan ekspedisi ke luar Sulawesi untuk menaklukkan Sumbawa (1617, 1619, 1621, 1632), Lombok 199 (1624), Buton (1624, 1633, 1639), dan Timor (1640). Penaklukan Gowa-Tallo atas Sumbawa dan Bima, misalnya, telah mendorong islamisasi di wilayah tersebut. Atas hal itu muncul dua kesultanan 200 di Nusa Tenggara Barat, yaitu Sumbawa dan Bima. Salah satu kasus menarik lainnya adalah persaingan antara Kesultanan Gowa-Tallo dan Kesultanan Ternate dalam memperebutkan Buton. Bahkan, Kesultanan Ternate sampai harus meminta bantuan VOC dalam menghalau serangan Gowa-Tallo ke Buton. Armada laut dari Makassar pun terbiasa melakukan patroli di laut Nusantara bagian timur. Mereka melindungi para pedagang “penyelundup” yang 201 membawa rempah-rempah dari Maluku, Seram, dan Ambon. Pada pertengahan abad ke-17, konflik antara Bone dan Gowa-Tallo kembali terjadi. Penguasa Kesultanan Bone, Arumpone La

Madaremmeng (1630–1644)—yang sudah memeluk Islam— memaksakan aturan Islam yang lebih ketat untuk diterima oleh rakyatnya, bahkan mencoba menyebarkan ajaran Islamnya ke Gowa. Hal ini dianggap sebagai upaya Bone untuk mengganggu kedaulatan Gowa-Tallo. 202 Selain itu, Bone melakukan serangan ke Wajo sehingga terjadilah koalisi antara Wajo, Gowa, dan Soppeng. Koalisi ini bertarung melawan Kesultanan Bone pada 1643. Satu tahun kemudian, Bone yang dipimpin oleh La Madaremmeng kembali menyerang Gowa-Tallo. Arung Matoa Wajo, Datu Soppeng, dan Datu Luwu kembali membantu Gowa-Tallo untuk menghadapi Kesultanan Bone. Dalam perang ini beberapa pemimpin Bone ditangkap, seperti La Tenriaji Toesenrina, Arung Kung, dan Daeng Pabila. 203 Perang ini pun menyebabkan Kesultanan Bone kehilangan kekuasaannya. Bahkan, status Kesultanan Bone harus diturunkan menjadi “budak” bagi Gowa. Bone juga harus merelakan beberapa wilayah kekuasaannya kepada Wajo. Di samping itu, orang-orang Bone wajib menjadi pekerja (corvée labor) untuk Wajo. 204 Kekalahan Bone dari persekutuan Gowa, Wajo, dan Soppeng tentu saja menjadi pukulan yang sangat keras. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa Gowa-Tallo adalah kesultanan yang hegemonik di Sulawesi Selatan setelah mampu menarik Wajo dan Soppeng ke dalam orbit kekuasaannya serta mengalahkan Kesultanan Bone pada pertengahan abad ke-17. Kekuasaan hegemonik Kesultanan Gowa-Tallo atas penguasa lokal di Sulawesi Selatan hingga ke Sumbawa, Lombok, dan Kepulauan Kei pun mendapatkan tantangan dari VOC yang ingin menguasai

202 Islamisasi Bugis-Makassar dilakukan dengan cara menyelaraskan syariat Islam dan adat. Maka dari itu, ajaran Islam yang diterima oleh masyarakat Bugis-Makassar saat itu selaras dengan adat yang telah eksis di sana. Datuk Pattimang, misalnya, menghubungkan tauhid dengan kepercayaan Bugis mengenai Tuhan Satu (Dewata Seuwae), lihat Sila, Maudu’: A Way of Union with God, 31; Wellen, The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora, 29. 203 Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Jilid 1, 92. 204 Wellen, The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora, 29–30.

perdagangan di perairan Nusantara bagian timur. Mereka tampak terganggu dengan kebijakan perdagangan bebas yang dilakukan oleh Kesultanan Gowa-Tallo. Kesultanan ini membuka pelabuhan Makassar untuk banyak pedagang, terutama bagi pedagang Maluku yang terusir akibat monopoli pedagang VOC. Pada 1613 dan 1618, Gowa-Tallo mengizinkan pedagang Inggris dan Denmark untuk mendirikan pos dagang di sana. Agen perdagangan dari Golkonda dan Aceh pun dapat ditemukan di Makassar. Sementara itu, Portugis dan Spanyol juga sudah membuka perwakilan dagangnya di Makassar pada 1615 dan 1640. 206 VOC yang tidak senang dengan kebijakan perdagangan bebas ini segera membuka front perlawanan terhadap para pedagang Makassar. Pada awalnya, VOC khawatir jika Gowa nantinya membentuk persekutuan dengan Banten dan Mataram. Ketakutan VOC ini tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa Gowa-Tallo memang memiliki hubungan diplomasi dengan Banjarmasin, Banten, Aceh, dan Mataram. 207 Bahkan, hubungan Gowa-Mataram didasarkan pada pernikahan antara Raja Gowa dan putri Sunan Mataram. Selain itu, Gowa menjalin hubungan dengan penguasa Usmani dan Mughal yang terkenal dengan kekuasaannya yang hegemonik masing-masing di Timur Dekat dan India. Namun, ketakutan VOC sedikit berkurang dengan adanya pemberontakan

205 Pada awal abad ke-17, VOC sudah mulai melakukan ekspansi militer serta ekonomi di Maluku dan sekitarnya. Pada 1605, VOC berhasil menaklukkan Ambon. Bahkan, VOC juga melakukan serangan ke Banda dengan melakukan genosida terhadap penduduknya. Di kepulauan sekitar Papua, VOC berhasil mendapatkan pos permanen di Kepulauan Aru pada 1646, 1653, dan 1658. Lihat Hagerdal, “On The Margins of Colonialism: Contact Zones in The Aru Islands,” 557–58. 206 Reid, Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia, 136. 207 Bukti adanya aliansi antara Gowa-Tallo dan kesultanan-kesultanan lain di luar Sulawesi diperlihatkan dengan penerimaan para diaspora Bugis-Makassar setelah Perang Makassar. Banyak dari diaspora Bugis-Makassar diterima di Palembang, Jambi, Banten, dan Mataram. Kebanyakan dari mereka dimanfaatkan menjadi pasukan perang. Lihat Leonard Y. Andaya, “The Bugis-Makassar Diasporas,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 68, no. 1 (268) (1995): 121.

Gambar 2.4 Litografi dari Komandan Militer VOC yang kelak menjadi Gubernur Jenderal, Cornelis Speelman, circa

1669. Speelman memimpin ekspedisi
      VOC bersama Raja Bone, Arung Palaka, melawan Gowa-Tallo pada 1666-1669. Sumber: Rijksmuseum.

dari Bone dan Mandar pada 1659 terhadap Gowa-Tallo. Maka, VOC semakin percaya diri dalam menyerang Makassar. Pada 1660, Sultan Hasanuddin (bertakhta 1653–1669) menolak perjanjian dagang dengan VOC, sehingga membuat perusahaan Belanda ini semakin yakin untuk menyerang Makassar. Perang antara VOC dan Makassar juga diwarnai oleh pemberontakan pemimpin Bone, Arung Palakka (1634/1635–1696), yang berjanji untuk membebaskan Bone dari kekuasaan Gowa-Tallo. 209 Arung Palaka dan Tobala mencoba membujuk Datu Soppeng untuk membentuk persekutuan melawan Gowa-Tallo. Bahkan, mereka juga berusaha mengajak Wajo untuk membangkitkan kembali persekutuan Tellumpoco, tetapi Wajo menolak dan memilih tetap setia menjadi sekutu Gowa. 210 Persekutuan antara Bone-Soppeng dan VOC ini kemudian berhasil membawa keruntuhan bagi kekuasaan Gowa-Tallo yang hegemonik. Sementara itu, wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Gowa-Tallo, termasuk Minahasa, Butung, dan Sumbawa, juga melepaskan diri. 211 Bahkan, Kesultanan Gowa-Tallo menjadi vasal Kesultanan Bone. Tosora, ibu kota Wajo, juga dihancurkan pada 1670 karena telah bersekutu dengan Gowa-Tallo. Pada 1672, Arung Palaka menjadi Raja Bone atau Arumpone dan bersekutu dengan VOC. Kekalahan Gowa-Tallo dan pemerintahan Arung Palaka yang keras, serta upaya VOC-Bone dalam menghancurkan kekuatan Makassar, menyebabkan banyak orang Makassar serta Bugis pergi dari Sulawesi. Mereka menjadi diaspora hingga ke Bali, Lombok, Sumbawa, Kalimantan, Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, hingga Siam. 212 Di Kalimantan Barat, misalnya, Daeng

Menambun menikahi penguasa di Mempawah dan menggunakan gelar panembahan*.* Sementara itu, Daeng Pamase—masih memiliki hubungan saudara dengan Daeng Menambun—menikahi penguasa di Sambas. 213 Mempawah di Kalimantan Barat merupakan salah satu kesultanan yang dibentuk oleh jaringan diaspora Bugis. 214 Di Kalimantan Timur, para diaspora Makassar banyak yang bermukim di Pasir. Karaeng Karunrung, menteri pertama Gowa (1654–1687), menikah dengan anak perempuan penguasa Kerajaan Pasir. Selain itu, banyak juga diaspora Bugis yang membangun kekuatan di Riau dan Sumatra Barat. 215 La Maddukelleng merupakan contoh diaspora Wajo yang berhasil membangun kekuatan di Kalimantan Timur. Dia juga berhasil mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Pasir serta menyerang Banjarmasin dan Kutai, kemudian membangun kekuatan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Setelah berhasil membangun kekuatan di sana, La Maddukelleng kembali ke Sulawesi untuk melawan persekutuan VOC dan Bone. 216 Dengan demikian, kesultanan-kesultanan yang didirikan dan diintervensi oleh diaspora Bugis-Makassar ini terhubung dengan jaringan Bugis

Sultan Hasanuddin, Karaeng Galesong, sempat tinggal di Bali pada

1673. Dia juga sempat melakukan operasi pelayaran di sekitar Madura dan Jawa Timur. Dengan hadirnya orang-orang Makassar di Bali, hal ini juga membantu terbentuknya komunitas Sulawesi Selatan di Loloan, Jembrana, Bali Barat. Bahkan, terdapat sejarah lisan yang menyatakan bahwa orang-orang dari Sulawesi Selatan ini mendirikan Kampung Bajo yang dipimpin oleh Daeng Nahkoda pada 1669 atas izin dari I Gusti Ngurah Pancoran, penguasa Jembrana. Lihat Adrian Vickers, Peradaban Pesisir: Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara (Denpasar: Pustaka Larasan dan Udayana University Press, 2009), 31; Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 79–80; Andaya, “The Bugis-Makassar Diasporas,” 120.
      213 Heidhues, “The First Two Sultans of Pontianak,” 273–75; W. G. Miller, “Different Perspectives on The Resistance of A Malay State Mempawah 1787-1808,” Indonesia and The Malay World 41, no. 121 (2013): 350, https://doi.org/10.1080/13639811.2013.830857. 214 Heidhues, “The First Two Sultans of Pontianak,” 275. 215 Wellen, The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora, 44–47. 216 Muhlis Hadrawi, Campbell McKnight, dan Kathryn Wellen, “The Case against La Maddukelleng: Bugis Diplomacy in the 18th Century,” Bulletin de l’Ecole francaise d’Extreme-Orient 109 (2023): 163–64.

yang luas di Asia Tenggara, mulai dari Jawa, Banjarmasin, Sulawesi, Riau, hingga Semenanjung Malaya. Pelarian orang-orang Bugis-Makassar ke luar Sulawesi merupakan suatu bentuk penyesuaian terhadap dominasi VOC di perairan Nusantara bagian timur. Kekalahan Gowa-Tallo dan Wajo sebenarnya bukanlah episode yang mengakhiri kekuasaan Bugis-Makassar. Sebaliknya, orang Bugis-Makassar bermigrasi ke luar Sulawesi dan merespons dominasi VOC di Nusantara sebelum era kolonial. Di Maluku Utara terdapat empat kesultanan besar yang mendominasi kawasan tersebut sejak abad ke-16 hingga akhir abad ke-18. Empat kesultanan tersebut adalah Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Keempat kesultanan ini pada awalnya merupakan wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh para pemimpin yang disebut kolano. Konfederasi empat penguasa Maluku ini dikenal dengan Maluku-Kie-Raha. 218 Islam sudah sampai di Maluku lebih dulu daripada kedatangan orang-orang Portugis pada 1512. 219 Syed Naquid Al-Attas berpendapat bahwa Ternate merupakan kerajaan Maluku yang pertama kali memeluk Islam. Sultan Ternate memeluk Islam di Gresik pada 1495 dan kemudian menyebarkannya ke Maluku dengan dibantu oleh Pati Putah dari Hitu di Ambon. Setelah itu, Islam pun dianut oleh Tidore, Jailolo, dan Bacan. 220 Penyebaran Islam ini tidak dilepaskan dari interkoneksi pedagang muslim di Nusantara pada era modern awal dari Malaka hingga Nusantara bagian timur.

217 Heidhues, “The First Two Sultans of Pontianak,” 275. 218 Leonard Y. Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in The Early Modern Period (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), 50;

A. B. Lapian, “Bacan and The Early History of North Maluku,” dalam Halmahera and Beyond: Social Science Research in The Moluccas, ed. oleh Leontine E. Visser (Leiden: KITLV Press, 1994), 11.
219 Beberapa pendapat bahkan menyatakan bahwa kata “Maluku” berasal dari bahasa Arab, “malik”, yang artinya adalah “raja”, lihat Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in The Early Modern Period, 47. 220 Naquib al-Attas, Preliminary Statement on a General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archilepago, 14; Timo Kaartinen, “Islamic Transformations in The Periphery of Maluku, Indonesia,” Indonesia and The Malay World 47, no. 138 (2019): 184, https://doi.org/

10.1080/13639811.2019.1583428.

Perdagangan cengkeh, tentu saja, menjadi faktor penarik yang kuat bagi terciptanya hubungan dengan para pedagang muslim dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Raja muslim pertama dari Ternate, Zainal Abidin (1486–1500), ketika datang ke Giri, lebih dikenal sebagai Raja Cengkeh. 221 Islam pun semakin tersebar di Maluku Tenggara setelah pelabuhan-pelabuhan di Dunia Melayu—yang lebih dahulu didominasi pedagang muslim—jatuh ke tangan para pedagang Nusantara bagian barat, seperti Banda, Malaka, dan Banten. 222 Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo mengatur keseimbangan dalam menguasai Dunia Maluku berkat adanya tradisi kesatuan yang mengikat mereka secara turun-temurun. 223 Mereka memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing. Ekspansi Kesultanan Ternate sudah dimulai sebelum kedatangan Eropa. Ekspansi ini dilakukan oleh Fala Raha yang terdiri dari keluarga Tomagola, Tomaitu, Marsaoli, dan Limatahu. Ini membawa Ternate mampu menguasai Kepulauan Sula hingga Ambon. 224 Sementara, Kesultanan Tidore berkuasa hingga Laut Halmahera, Laut Seram, dan kawasan pesisir Papua. 225 Kesultanan Bacan juga memiliki pengaruh yang besar. AB Lapian menyebut bahwa Bacan memiliki peran dalam melakukan islamisasi Raja Ampat. Bahkan, sumber-sumber Portugis menyebut Bacan memiliki pengaruh hingga Gane, Halmahera Selatan. 226 Baik Kesultanan Ternate maupun Tidore kemudian menjadi dua

221 R. Z. Leirissa, Shalfiyanti, dan Restu Gunawan, Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), 22. 222 Kaartinen, “Islamic Transformations in The Periphery of Maluku, Indonesia,” 187. 223 Cerita mengenai terbentuknya kesatuan di antara para penguasa Maluku dapat ditemukan dalam catatan François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën. Lihat Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in The Early Modern Period, 50. 224 Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in The Early Modern Period, 83–84. 225 Richard Zakarias Leirissa, “Masyarakat Halmahera dan Raja Jailolo: Studi tentang Sejarah Masyarakat Maluku Utara” (Disertasi, Universitas Indonesia, 1990), 17. 226 Lapian, “Bacan and The Early History of North Maluku,” 18.

penguasa dominan yang ada di Maluku Utara. Kebangkitan Ternate dan Tidore juga tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan zaman perdagangan yang ditekankan oleh Anthony Reid. Keduanya mendapatkan kemakmuran yang besar dari adanya kebangkitan zaman perdagangan ini. 227 Kesultanan Ternate, misalnya, berhasil menundukkan Jailolo. Beberapa wilayah kekuasaan Bacan, seperti Banggai, Sulawesi, Seram, dan Halmahera Selatan (Gane), berada di bawah pengaruh Ternate. Sementara itu, Kesultanan Tidore menguasai Pantai Seram Timur dan Raja Ampat. 228 Dengan memudarnya kekuatan Bacan dan Jalilolo, maka Maluku Utara didominasi oleh Kesultanan Ternate dan Tidore. Hubungan antara keduanya pun semakin kompleks dengan masuknya para pedagang Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol ke Maluku. Interaksi kesultanan-kesultanan di Maluku Utara dengan para pedagang Eropa tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kepentingan perdagangan rempah. Portugis dan Spanyol tiba lebih dahulu di Ternate serta Tidore untuk mencari rempah. Sementara, Inggris dan Belanda datang belakangan. Ekspedisi Belanda datang pertama kali di Ternate pada Mei 1594. 229 Keinginan para pedagang Eropa untuk memonopoli perdagangan rempah telah mendorong konflik dengan para penguasa muslim di Maluku Utara. Sultan Baabullah dari Ternate, misalnya, memimpin perlawanan menghadapi Portugis. Bahkan, Ternate mendapatkan bantuan armada maritim dari Demak. Sementara, Kesultanan Aceh mengerahkan 30.000 kapal perang untuk memblokade pengiriman bahan makanan dan amunisi milik Portugis. 230 Konflik ini tentu saja memperlihatkan adanya sentimen perang suci, di mana terdapat solidaritas dari penguasa muslim di Jawa dan Aceh untuk membantu Ternate. Meskipun

227 Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global, 19–20. 228 Lapian, “Bacan and The Early History of North Maluku,” 20. 229 Leirissa, Shalfiyanti, dan Gunawan, Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra, 58. 230 Leirissa, Shalfiyanti, dan Gunawan, Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra, 60.

demikian, perspektif perang suci tidak cukup untuk menjelaskan hubungan sekutu-seteru yang kompleks ini. Pada 1551, misalnya, persekutuan Ternate-Portugis telah berhasil menghancurkan 231 Jailolo. Bahkan, Raja Bacan pernah menganut agama Kristen dengan nama Dom Joao pada 1557 demi mendapatkan dukungan dari Portugis untuk menegakkan kembali kedaulatannya yang telah 232 dirampas oleh Ternate. Pada awal abad ke-17, VOC mulai berusaha menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sebelum ekspansi VOC, Ambon merupakan bagian dari wilayah kekuasaan 233 Kesultanan Ternate melalui kepemimpinan keluarga Tomagola. Sejak 1605, Ambon kemudian dikuasai oleh VOC dan menjadi tempat untuk meluaskan pengaruhnya di Maluku. VOC kemudian mencegah para pedagang selain dari perusahaan dagang ini untuk mendapatkan akses terhadap perdagangan rempah, termasuk Inggris, Denmark, dan Portugis. Bahkan, VOC berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Kendati demikian, kajian RZ Leirissa (2000) menunjukkan betapa sulitnya VOC mencegah penyelundupan 234 dari para pedagang lokal maupun asing lainnya. Persekutuan antara VOC dan Ternate ditandai dengan perjanjian di Benteng Oranje pada 1607, yang memperbolehkan VOC mendirikan benteng dan memonopoli rempah-rempah. Selain itu, VOC menjadi 235 sekutu Ternate dalam menghadapi Spanyol. Muridan Widjojo menyatakan bahwa persekutuan Ternate-VOC sulit ditandingi

oleh kekuatan Eropa mana pun hingga abad ke-18 ketika Inggris mulai tertarik dengan perdagangan antara India dan Tiongkok, 236 lalu menjalin hubungan dengan Kesultanan Tidore. Keberhasilan VOC dalam membentuk persekutuan dengan Ternate disebabkan oleh adanya hubungan yang tidak harmonis antara Ternate dan Portugis. Sultan Ternate berharap VOC dapat membantunya dalam 237 mengusir Portugis. Persekutuan Ternate-VOC telah membuka jalan bagi para pedagang Belanda untuk menguasai rempah-rempah. Pulau Banda—satu-satunya penghasil pala di dunia—misalnya, berhasil 238 dikuasai VOC pada 1621. Meskipun demikian, kehadiran VOC tidak sepenuhnya diterima. Muslim Hitu yang dipimpin oleh Kakiali (wafat

1643), misalnya, melakukan perlawanan terhadap VOC. Kakiali merupakan seorang pemuda asal Hitu yang pernah belajar di bawah bimbingan Sunan Giri. Kemudian, orang-orang Ternate di Hoamoal pun melakukan perlawanan terhadap VOC. Dalam hal ini orang-orang Makassar ikut serta mendukung orang-orang Hitu dalam menyerang 239 VOC. Ketika Sultan Ternate, Mandar Syah (1648–1675), dipecat melalui kudeta di istana pada 1650, VOC melihat ini sebagai upaya untuk memperkuat dominasi perdagangan cengkeh di Maluku. VOC segera mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan orang-orang Makassar, Hoamoal, dan Melayu, yang dilihat sejarawan M.C.
240 Ricklefs sebagai “serial paling berdarah dalam sejarah VOC”. Sejak pertengahan abad ke-17—terlebih setelah Perjanjian Bongaya pada 1667—VOC kemudian menjadi satu-satunya kekuatan Eropa yang tak tertandingi di Nusantara bagian timur, dengan empat gubernur yang ditempatkan di Banda, Ambon, Ternate, dan

Makassar. VOC juga berusaha mengalahkan dominasi Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Pada 1649 dan 1650, VOC membuat perjanjian dengan para penguasa Seram Utara dan Seram Timur. Mereka berharap orang-orang Papua mau bersekutu dengan VOC, tetapi gagal. Pada 1653, VOC mengobarkan perlawanan kepada Tidore dan melakukan serangan ke Papua. Meskipun demikian, VOC menguasai Tidore dengan melakukan intervensi atas suksesi kesultanan dengan mendukung Sultan Saifuddin (bertakhta 1657–1687) untuk menjadi penguasa Tidore. Sejak itu kedaulatan Kesultanan Tidore pun berkurang, bahkan kapal-kapal Tidore harus mendapatkan persetujuan VOC jika ingin berlayar ke luar Maluku. 241 Sementara itu, persekutuan Tidore-Spanyol berakhir pada 1663. 242 Tunduknya Kesultanan Ternate dan Tidore tentu saja membuat VOC mampu mengeksploitasi perdagangan rempahrempah di sana. Pada 1679 terjadi pemberontakan di Kesultanan Ternate. Sultan yang meminta bantuan VOC dalam menghadapi pemberontakan Sultan Sibori Amsterdam (bertakhta 1675–1690) harus membayarnya dengan menandatangani perjanjian pada 7 Juli 1683, yang menjadikan Ternate sebagai vasal VOC. 243 Meskipun demikian, VOC tentu saja tetap tidak mampu mengontrol seluruh Dunia Maluku yang begitu luas dan kompleks. Penyelundupan merupakan hal yang lumrah karena VOC tidak mampu mengatur Dunia Maluku yang begitu luas. Salah satu contoh atas hal ini adalah ketidakmampuan VOC dalam mencegah perdagangan gelap di Seram Timur. Kawasan Seram Timur, termasuk Kepulauan Gorong dan Kepulauan Seram Laut, sejak abad ke-17 berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore. VOC pun melakukan penaklukan atas kawasan Seram Timur serta menempatkan mayor dan kapten di bawah kekuasaan administratif Gubernur

Banda. Kajian RZ Leirissa menunjukkan bahwa meskipun VOC sudah berkuasa di Seram Timur, kekuasaan Tidore masih ada dan membuat VOC khawatir. Hal ini berkaitan dengan penyelundupan perdagangan oleh penduduk di sana dengan para pedagang asing, terutama Bugis dan Makassar. 245 Akibat dari itu, VOC dan Tidore melakukan perjanjian pada 1700 untuk menghindari perdagangan gelap. Namun, RZ Leirissa juga menunjukkan bahwa penyelundupan justru semakin masif dalam paruh kedua abad ke-18. 246 Bahkan, pada 1720-an orang-orang Halmahera Tenggara dan orang Papua di Raja Ampat melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin Kaicili Gasea (1708–1728). 247 Hal ini menunjukkan bahwa VOC sebenarnya tidak benar-benar mampu mengontrol Dunia Maluku yang dulu pernah berada di bawah dominasi Kesultanan Ternate dan Tidore. Bahkan, kekuasaan VOC kemudian ditantang kembali dengan kehadiran Inggris di Nusantara bagian timur melalui East India Company (EIC) di Papua pada 1760-an. 248 Dalam konteks ini juga Pangeran Nuku muncul untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang sudah menundukkan Kesultanan Tidore terlalu lama. Bahkan, Nuku juga mendapatkan dukungan dari berbagai wilayah, seperti Raja Ampat, Gamrange Halmahera Tenggara (Maba, Weda, dan Pattani), Gebbe, serta Seram Timur. Bahkan, pada November atau Desember 1780 Nuku diangkat sebagai Sultan Papua dan Seram. 249 Perlawanan dari Pangeran Nuku dan pendukungnya terhadap keberadaan VOC di Nusantara bagian timur merupakan bukti bahwa VOC sebenarnya tidak pernah benar-benar mampu menguasai kawasan tersebut secara utuh.

244 Leirissa, “Masyarakat Halmahera dan Raja Jailolo: Studi tentang Sejarah Masyarakat Maluku Utara,” 71–72.

The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-Making in

Kedatangan VOC dan pedagang Barat lainnya memang telah menantang kekuatan hegemonik beberapa kesultanan di Nusantara. Tentu saja kesultanan-kesultanan yang hegemonik, seperti Aceh, Mataram, Gowa-Tallo, dan Ternate-Tidore, merasa tertantang dengan kehadiran pedagang Barat. Namun, hal ini bukan berarti membuat mereka selalu berada pada posisi yang saling berhadapan. Terkadang kesultanan-kesultanan tersebut harus bersekutu dengan Barat untuk menahan laju ekspansi dari penguasa muslim lainnya atau untuk menjadi kekuatan hegemonik di kawasan tertentu. Kesultanan Ternate, misalnya, harus bersekutu dengan VOC untuk menjadi penguasa hegemonik di kawasan Maluku Utara. Hal yang sama juga terjadi dengan Kesultanan Bone, yang bersekutu dengan VOC demi mengalahkan Gowa-Tallo dan Wajo di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesultanan-kesultanan di Nusantara pada masa itu harus menghadapi situasi yang kompleks, sehingga strategi diplomasi dan persekutuan yang pragmatis harus dibangun, meskipun dengan Barat, untuk mempertahankan serta merebut kekuasaan yang hegemonik.

H. KASUS KHUSUS ACEH:

HUBUNGAN DIPLOMASI DENGAN USMANI

Kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara sudah menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara muslim lain yang ada di Mediterania, Iran, serta Asia Selatan, yaitu Usmani, Mughal, dan Safawi pada era modern awal. 250 Ketiganya merupakan imperium muslim yang memiliki kekuasaan hegemonik atas sebagian besar dunia muslim. Meskipun demikian, di antara ketiga imperium tersebut, para Sultan Usmani memiliki legitimasi yang lebih kuat

250 Usmani, Mughal, dan Safawi merupakan tiga imperium besar yang secara sadar menyadari tradisi imperial dari Iran pra-Islam, Romawi, dan Turco-Mongol. Dengan demikian, ketiganya juga memiliki gelar serupa yang diambil dari tradisi Iran pra-Islam, seperti penggunaan gelar shah, padishah, atau shahanshah. Lihat Stephen F. Dale, The Muslim Empire of The Ottomans, Safavids, and Mughals (New York: Cambridge University Press, 2012), 4.

di mata para sultan Asia Tenggara sebagai pemimpin dunia muslim karena memiliki gelar Khadimul Haramain (Penjaga Dua Kota Suci). Sebagian sejarawan menyatakan gelar ini diberikan kepada Sultan Usmani sejak Yavuz Sultan Selim (bertakhta 1512–1520) menaklukkan Kairo, ibu kota Mamluk. 251 Penisbatan gelar khalifah ini membuat posisi Usmani begitu penting di mata para sultan di Asia Tenggara. Di dalam surat yang dikirim Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar untuk Sultan Usmani pada 1566, Sultan Suleyman Al-Qanuni disebut sebagai “penjaga dua kota suci” (Makkah dan Madinah), “khalifah Allah”, “pengganti empat khalifah”, dan “mahkota para sultan muslim”. 252 Pengetahuan orang-orang Asia Tenggara mengenai orang Turki pun sudah ada, setidaknya, sejak abad ke-14 melalui persebaran orang-orang Turki atau Rumi di wilayah Samudra Hindia, baik sebagai pedagang, sarjana, pengrajin, maupun tentara yang menjadi bagian subjek dari Kesultanan Seljuk Agung. 253 Ketika Ibnu Batutah (1304–1368/1369) singgah di suatu tempat di Asia Tenggara yang bernama Tawalisi—kemungkinan Pulau Tawal yang ada di Maluku, Brunei, dan Sulu—dia mendapati adanya seorang putri kerajaan

251 Penaklukan Usmani atas Kairo dianggap sebagai awal mula penisbatan gelar khalifah kepada para sultan Usmani. Kendati demikian, para sejarawan pun memiliki perbedaan pendapat mengenai sejak kapan para sultan Usmani menggunakan gelar “khalifa.” Selahatin Tansel mencatat bahwa terdapat penisbatan gelar khalifah (hilafet) sebelum era Yavuz Sultan Selim, seperti pada masa Sultan Murad I (1362–1389) dan Sultan Bayezid II (1481–

1512), lihat Selahattin Tansel, Yavuz Sultan Selim (Ankara: Milli Egitim Basimevi, 1969), 213.
252 Ismail Hakki Kadi dan A. C. S. Peacock, Ottoman-Southeast Asian Relations: Sources from the Ottoman Archives (Leiden dan Boston: Brill, 2020), 1 and 2:44. 253 Mehmet Ozay, The Ottomans and The Malay World Relations (Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, 2023), 48. Argumen mengenai keberadaan orang-orang Turki di Asia Tenggara tentu saja berkaitan dengan jaringan perdagangan inter-Asia yang telah terjalin secara dinamis sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Ketika para pedagang Belanda datang ke Banten, mereka pun sudah menyebut adanya para pedagang Turki asal Istanbul di sana. Lihat J. C. Van Leur, Indonesian Trade and Society (The Hague dan Bandung: W. van Hoeve Ltd, 1955), 4.

bernama Urduja yang dapat berbicara bahasa Turki. Penyebutan orang-orang Turki sebagai Rumi atau Rum pun dapat ditemukan di berbagai naskah Melayu. Penelitian yang dilakukan oleh Vladimir Braginsky (2015) menyebutkan adanya tema-tema mengenai Rum, Turk, Turkestan, dan Istanbul dalam naskah-naskah Melayu. 255 Kesusastraan Melayu Islam pun sudah mengenal adanya cerita mengenai Raja Rum. Istilah Raja Rum memang mengacu kepada gelar sultan-sultan Usmani karena berhasil menguasai wilayah Imperium Bizantium. Dalam tradisi kesusastraan Melayu, asal-usul Raja Rum berkaitan dengan mitologi mengenai Raja Iskandar Zulkarnaen. Sang raja yang menikah dengan putri Raja Samudra kemudian dianugerahi tiga anak. Ketiganya kemudian pergi ke tiga penjuru bumi. Putra tertua pergi ke Barat dan menjadi Raja Rum, sedangkan putra kedua pergi ke Timur menjadi Kaisar Tiongkok dan putra bungsu menetap di Johor untuk menjadi Raja Minangkabau. 256 Bahkan, ada juga cerita bahwa nenek moyang orang Gayo di pedalaman Aceh adalah keturunan Raja Rum. 257 Meskipun cerita-cerita Melayu tidak dapat diambil sebagai bagian dari fakta sejarah, kisah ini menunjukkan adanya imajinasi yang hidup di dalam masyarakat Melayu mengenai Raja Rum. Berdasarkan catatan orang-orang Portugis, seperti Tomé Pires dan Fernão Mendes Pinto, kemungkinan besar orang-orang Turki sudah melakukan perjalanan di wilayah Samudra Hindia sebelum abad ke-16. Catatan ini menunjukkan bahwa orang-orang Turki sudah membeli mutiara dari orang Batak di Pasai dan Pedir. 258 Tomé Pires yang datang ke Samudra Pasai pada awal abad ke-16 pun mencatat adanya kehadiran para pedagang Rum dan Turki

254 H. A. R. Gibb dan C. F. Beckingham, The Travels of Ibn Battuta, AD 1325–1354, IV (London: The Hakluyt Society, 1994), 885. 255 Vladimir Braginsky, The Turkic-Turkish Theme in Traditional Malay Literature: Imagining the Other to Empower the Self (Leiden dan Boston: Brill, 2015), 3. 256 Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, 68. 257 Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, 69. 258 Catz, The Travels of Mendes Pinto, 41.

di pelabuhan Samudra Pasai karena Malaka sudah diambil alih oleh Portugis. Meskipun demikian, kontak diplomatik secara resmi antara Usmani dan kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara, khususnya Aceh, baru terjadi sejak masuknya Portugis ke Dunia Melayu pada abad ke-16. Pendapat ini dibuktikan dengan adanya beberapa sumber Usmani yang menyatakan adanya kedatangan utusan dari Kesultanan Aceh ke Istanbul pada 1547. 260 Kedatangan utusan Kesultanan Aceh ke Istanbul pada pertengahan abad ke-16 tidak dapat dilepaskan dari ekspansi Portugis ke perairan Samudra Hindia dan Dunia Melayu. Kedatangan Portugis ke Dunia Melayu pada awalnya tidaklah dianggap berbahaya bagi jalinan perdagangan di wilayah ini, yang sudah terbentuk sejak berabad-abad silam. 261 Sikap Sultan Ahmad Syah, anak Sultan Mahmud, penguasa Kesultanan Malaka, yang meremehkan kedatangan Portugis memperlihatkan bahwa ketika itu para penguasa Melayu tidak menganggap mereka sebagai ancaman yang berarti. Bahkan, ini menunjukkan bahwa Sultan Malaka pada awalnya menganggap bahwa dia lebih superior dibandingkan orang-orang Portugis. 262 Penaklukan Portugis atas Malaka pada 1511 mendorong kegiatan perdagangan Portugis yang lebih ekspansif. Mereka

259 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, Volume 1, 142. 260 Menurut Ismail Hakki Goksoy, kedatangan utusan Kesultanan Aceh ke Istanbul pada 1547 dicatat oleh sejarawan Usmani Klasik, seperti Gelibolu Mustafa Ali, Celalzade, Solakzade, dan Luthfi. Bahkan, sejarawan Barat BJ von Hammer pun mencatat kedatangan utusan dari Aceh di Istanbul pada tahun tersebut. Lihat Goksoy, Guneydogu Asya’da Osmanli-Turk Tesirleri, 37–38. 261 Jalinan interaksi ekonomi antarwilayah Samudra Hindia sudah terjadi sebelum kedatangan Portugis. Para pedagang sudah terbiasa berlalu-lalang antara India dan Tiongkok dengan melalui kawasan Asia Tenggara. Para pedagang ini kemudian membawa komoditas dagang Asia hingga sampai di Imperium Romawi dan Bizantium. Hal ini juga membawa dinamika silang budaya yang membantu tersebarnya agama Buddha, Hindu, dan Islam di kawasan ini. Lihat Van Leur, Indonesian Trade and Society, 4–5. 262 Sanjay Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia 1500-1700 (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012), 3–5.

kemudian melakukan pelayaran ke Maluku untuk mencari sumber produksi rempah-rempah. Di sana, Portugis ikut serta memanfaatkan konflik antara Ternate dan Tidore. 263 Meskipun demikian, ekspansi Portugis ke Malaka ternyata membuat para pedagang muslim beralih mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Sumatra bagian utara. Arun Dasgupta menyatakan bahwa Pasai dan Pedir adalah dua kota yang diuntungkan dari kejatuhan Malaka. 264 Keberhasilan Aceh dalam menguasai Pasai dan Pedir membuat kesultanan ini tumbuh sebagai negara yang makmur. Bahkan, mereka sampai mampu membayar tentara-tentara bayaran untuk membantunya dalam melawan Portugis. Catatan Fernão Mendes Pinto menyebut bahwa Kesultanan Aceh memiliki tentara-tentara asing, termasuk dari Turki, Gujarat, dan Malabar. 265 Kesultanan Aceh pun menentang kehadiran Portugis. Pada 1521 terjadi perang antara armada Portugis yang dipimpin oleh Jorge de Brito melawan armada Sultan Ali Mughayat Syah. 266 Perlawanan terhadap Portugis dilanjutkan oleh para penggantinya. Pada 1537, armada angkatan laut Kesultanan Aceh menyerang Portugis di Malaka, tetapi gagal. 267 Pada saat penyerangan terhadap Portugis, Kesultanan Aceh sudah dipimpin oleh Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar. Pada era kekuasaan Sultan Alauddin Al-Qahar, Kesultanan Aceh mengirimkan utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan militer Imperium Usmani dalam upaya menghadapi Portugis. 268 Berita

263 Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 28. 264 Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641, 35. 265 Catz, The Travels of Mendes Pinto, 32. 266 Pada saat itu Portugis juga membangun aliansi dengan penguasa Pedir, Pasai, dan Daya. Hal ini membuat Ali Mughayat Syah dan penggantinya melakukan ekspedisi ke wilayah-wilayah yang mengadakan aliansi dengan Portugis. Catatan yang ditulis orang-orang Portugis menunjukkan bahwa Sultan Aceh yang bernama Raja Ibrahim merupakan seorang penakluk Kesultanan Pedir dan Kesultanan Pasai. Lihat Said, Aceh Sepanjang Abad, Jilid 1, 165–68; Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, 17. 267 Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, 20. 268 Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, 21.

mengenai hubungan antara Aceh dan Usmani pada era Alauddin Al-Qahar juga dicatat oleh Nuruddin Al-Raniri dalam naskah Bustan al-Salatin. 269 Beberapa catatan dari penulis Usmani menunjukkan bahwa utusan Aceh datang ke Istanbul pada 1547. Sementara itu, Joseph von Hammer menyebutkan bahwa, berdasarkan laporan dari utusan Venezia bertanggal 12 Juni 1562, terdapat utusan dari penguasa muslim Asia, yaitu dari Asi (maksudnya Aceh), yang datang ke Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis. 270 Penelitian Claudia Romer dan Nicolas Vatin (2015) mengenai dokumen muhimme defteri di Perpustakaan Nasional Austria menunjukkan bahwa Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar kembali mengirimkan utusannya kepada Sultan Suleyman Al-Qanuni pada

1562. 271 Utusan Aceh yang datang ke Istanbul pada 1562 datang membawa hadiah untuk Sultan Suleyman untuk ditukar dengan artileri Usmani berupa 40 meriam dan tambahan senapan. Selain itu, kedatangan utusan tersebut juga ingin memesan pembuat senjata dan meriam untuk menghadapi Portugis.
      272 Pada 1566, Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar kembali mengirimkan utusannya ke Istanbul. 273 Dia kembali meminta batuan Sultan Suleyman untuk menghadapi Portugis. Hal ini menunjukkan bahwa utusan Aceh sebenarnya sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Usmani sejak 1547 dan relasi tersebut dilanjutkan hingga tahun-tahun setelahnya. Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar tampaknya memang sangat memerlukan bantuan militer dari Usmani untuk menghadapi Portugis. Di samping itu, usaha yang

269 Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, 69. 270 Goksoy, Guneydogu Asya’da Osmanli-Turk Tesirleri, 38. 271 Claudia Romer dan Nicolas Vatin, “Aceh et la Porte dans les annees 1560,” Turcica 46 (2015): 63–111, https://doi.org/10.2143/ TUC.46.0.3087631. 272 Casale, “His Majesty’s Servant Lutfi: The Career of a Previously Unknown Sixteenth-Century Ottoman Envoy to Sumatra based on an Account of His Travels from the Topkapi Palace Archives,” 50. 273 Dokumen diterjemahkan oleh Giancarlo Casale, lihat Kadi dan Peacock, Ottoman-Southeast Asian Relations: Sources from the Ottoman Archives, 1 and 2:33–51.

dilakukan Kesultanan Aceh dalam mengirimkan utusannya ke Istanbul tidak dapat dilepaskan dari kemakmuran yang diperoleh Aceh atas kegiatan perdagangannya di Pasai dan Pedir. 274 Selain itu, motivasi Sultan Alauddin Al-Qahar meminta bantuan Usmani tidak terlepas dari adanya kebijakan Usmani dalam membentuk aliansi anti-Portugis dengan para penguasa muslim di Samudra Hindia. Gubernur Mesir, Hadim Suleyman Pasha, merupakan petinggi Usmani yang berperan penting dalam merancang ekspansi Usmani ke Samudra Hindia dan membentuk aliansi anti-Portugis. 275 Catatan pelancong Portugis bernama Fernão Mendes Pinto menyebutkan bahwa Hadim Suleyman Pasha mengirimkan bantuan tentara Usmani, di bawah kepemimpinan Hamad Khan, untuk Sultan Aceh agar dapat menguasai Selat Malaka dan mengalahkan Portugis. Sebelumnya, Sultan Aceh sudah mengirimkan kapal berisi lada ke Laut Merah. 276 Pinto menyebut bahwa saat itu Aceh dibantu oleh 60 tentara Turki dan 40 tentara Janisari. 277 Giancarlo Casale menyebut bahwa bantuan tentara Usmani yang dikirim oleh Hadim Suleyman Pasha adalah tentara bayaran. Mereka dikirim ke Aceh setelah Gubernur Mesir tersebut gagal menaklukkan benteng Portugis di Diu pada 1538. 278 Jika catatan dari Pinto dapat dipercaya, ini menunjukkan bahwa tentara

274 Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641, 35. 275 Giancarlo Casale, The Ottoman Age of Exploration (Oxford: Oxford University Press, 2009), 56. 276 Casale, The Ottoman Age of Exploration, 58; Goksoy, Guneydogu Asya’da Osmanli-Turk Tesirleri, 32. 277 Catz, The Travels of Mendes Pinto, 54. 278 Casale, The Ottoman Age of Exploration, 58. Pengepungan yang dilakukan oleh Usmani di bawah Hadim Suleyman Pasha terhadap Diu pada 1538 merupakan rangkaian konflik Usmani-Portugis di Samudra Hindia. Penguasa Gujarat meminta pertolongan Sultan Suleyman Al-Qanuni untuk mengusir Portugis dari Diu. Permintaan bantuan ini direspons oleh Istanbul dengan mengirimkan Hadim Suleyman Pasha untuk mengepung Diu pada 1538. Menurut Salih Ozbaran, Usmani mengerahkan armada kapal perang paling tangguh yang pernah dimilikinya di Samudra Hindia. Kendati demikian, usaha Usmani untuk merebut Diu dari Portugis menemui kegagalan. Lihat Salih Ozbaran, Ottoman Expansion towards The Indian Ocean in The 16th Century (Istanbul: Istanbul Bilgi University Press, 2009), 82–83.

bayaran Turki memang sudah eksis di Samudra Hindia. Kemakmuran yang dimiliki oleh Kesultanan Aceh berkat kepemilikan atas emas dan hasil dari perdagangan tentu saja membuatnya mampu menyewa tentara bayaran. 279 Selain itu, penguasa Aceh pun dapat memohon bantuan militer dengan imbalan berupa produk lada yang dikirimkan ke Laut Merah. Kedatangan tentara bayaran Turki ke Aceh bertepatan dengan usaha Sultan Alauddin Ri’ayat Al-Qahar ke Aru. Fernão Mendes Pinto—datang di Malaka pada 1539—pun mencatat bahwa Sultan Alauddin Al-Qahar mendapatkan bantuan tentara Turki yang didatangkan dari Mesir saat menyerang Aru. 280 Catatan Pinto menyebut adanya 300 tentara Turki yang membantu Kesultanan Aceh dalam menyerang Raja Batak. Menurut Pinto, orang-orang Turki tersebut datang dari “Selat Makkah” dan membawa bantuan berupa senapan, serta artileri berat yang terbuat dari perunggu dan besi tuang. 281 Tidak ada banyak catatan mengenai kedatangan utusan Aceh ke Istanbul pada 1547. Kendati demikian, menurut Bustan al-Salatin, pada tahun tersebut Kesultanan Aceh juga sedang kembali melakukan serangan ke Malaka untuk kedua kalinya. 282 Bagaimana hasil diplomasi utusan Aceh yang datang ke Istanbul pada tahun tersebut tidak diketahui secara pasti. Meskipun demikian, catatan Portugis memperlihatkan adanya detasemen Turki yang membantu Aceh saat serangan terhadap Malaka dilakukan. Kendati demikian, kehadiran detasemen Turki ini berhubungan dengan banyaknya pedagang dari Laut Merah yang singgah di Aceh pada masa itu. 283 Jika detasemen Turki ini tidak memiliki dampak yang signifikan,

279 Dasgupta, Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641, 45. 280 Goksoy, Guneydogu Asya’da Osmanli-Turk Tesirleri, 32. Dalam perang yang terjadi antara Aru dan Aceh, Kesultanan Aceh harus menghadapi koalisi gabungan yang dipimpin oleh Kesultanan Johor. Koalisi tersebut terdiri dari Johor, Riau, Siak, dan Perak. Lihat Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, 76. 281 Catz, The Travels of Mendes Pinto, 27. 282 Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, 22. 283 Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, 76.

tentunya kita pun harus melihat dinamika hubungan antara Usmani-Portugis pada saat itu. Dua tahun sebelum kedatangan utusan Aceh ke Istanbul, yaitu pada 1542, Sultan Suleyman Al-Qanuni mengirimkan surat kepada Raja Portugis. Surat yang bertanggal 28 Mei 1542 berisi kerelaan Sultan Suleyman untuk mengadakan perjanjian damai asalkan Portugis mau mengirimkan 4.000 kuintal lada dan menjauhi teritorium Usmani di Shihr, Aden, Zabid, Jeddah, Suakin, dan pantai 284 Ethiopia. Informasi ini menunjukkan bahwa kedatangan utusan Aceh ke Istanbul pada tahun tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa Sultan Suleyman sedang membuka peluang damai dengan Portugis. Kondisi ini tentu saja menyulitkan Kesultanan Aceh untuk mendapatkan bantuan melawan Portugis di Selat Malaka. Hal ini berbeda dengan kedatangan utusan Aceh ke Istanbul pada 1562, yang direspons dengan mengirimkan utusan Usmani bernama Yang 285 Mulia Luthfi bersama pengawal militer ke Sumatra. Kedatangan Luthfi ke Sumatra adalah untuk memastikan bahwa meriam dan 286 senjata yang diminta sampai di Aceh dengan selamat. Pengiriman utusan Aceh ke Istanbul pada 1562 tampaknya memang tidak membawa hasil yang signifikan. Tentu saja kita harus melihat cara pandang elite Usmani dalam menanggapi permintaan bantuan militer ini. Aceh bukanlah satu-satunya kesultanan yang memohon bantuan militer kepada Usmani. Nizam 287 Al-Mulk dari Ahmadnagar pun meminta bantuan yang sama. Di dalam lingkaran elite Usmani pun terdapat berbagai faksi yang saling berbeda pendapat mengenai masalah di Samudra Hindia. Perbedaan pendapat antara Sokollu Mehmed Pasha dan Semiz Ali Pasha mengenai masalah Samudra Hindia pun perlu dipahami. Pada

284 Ozbaran, Ottoman Expansion towards The Indian Ocean in The 16th Century, 88. 285 Casale, “His Majesty’s Servant Lutfi: The Career of a Previously Unknown Sixteenth-Century Ottoman Envoy to Sumatra based on an Account of His Travels from the Topkapi Palace Archives,” 49. 286 Casale, “His Majesty’s Servant Lutfi: The Career of a Previously Unknown Sixteenth-Century Ottoman Envoy to Sumatra based on an Account of His Travels from the Topkapi Palace Archives,” 50. 287 Casale, The Ottoman Age of Exploration, 123.

saat utusan Aceh datang ke Istanbul pada 1562, Perdana Menteri Semiz Ali Pasha masih menguasai birokrasi pemerintahan. Semiz Ali merupakan elite Usmani yang tidak mau membuka konflik dengan Portugis. Untuk itu, utusan Aceh yang datang ke Istanbul pulang dengan membawa hasil yang tidak diharapkan. Bahkan, Yang Mulia Luthfi adalah utusan Sokollu yang misterius, bukan utusan Semiz Ali Pasha. 288 Sementara itu, Sokollu yang cenderung memiliki visi global untuk melawan Portugis belum terlalu memiliki pengaruh yang besar saat itu. Sokollu baru menduduki jabatan sebagai perdana menteri (sadrazam) pada 1565 setelah Semiz Ali Pasha wafat. 289 Bukti mengenai kedatangan utusan Aceh di Istanbul pun kembali terlihat dengan adanya surat bertanggal 7 Januari 1566. Surat yang ditujukan untuk Sultan Suleyman Al-Qanuni ini dibawa oleh seorang utusan Aceh bernama Huseyin. Di dalam surat itu, disebutkan bahwa para penguasa Sumatra telah membentuk aliansi dengan Portugis. Aliansi Portugis ini terbentuk karena Kesultanan Aceh sudah mengirimkan utusannya, Omar dan Huseyin, ke Istanbul sebelum 1566. 290 Kemudian, surat ini pun menjelaskan mengenai posisi Aceh. Dengan demikian, surat ini memperlihatkan seberapa jauh Aceh dan Makkah serta pulau-pulau apa saja yang terletak antara Aceh dan Makkah. 291 Selain itu, di dalam surat ini juga dijelaskan mengenai dampak kedatangan Portugis terhadap para pedagang muslim dan jamaah haji yang berasal dari “Tanah di Bawah Angin” atau Asia Tenggara. Orang-orang Portugis memberhentikan kapal-kapal yang mengangkut pedagang dan jamaah haji, bahkan tidak jarang pula menenggelamkannya. Para penumpangnya pun ditangkap oleh Portugis dan dijual sebagai budak. 292 Kendati demikian, ketika Huseyin datang, Sultan Suleyman

sedang melakukan ekspedisi militer ke Szigetvar, Hungaria. Ketika itu Sultan Suleyman kembali turun ke medan perang untuk menghukum Maximilian II, anak Raja Ferdinand, dari Imperium Hapsburg, yang tidak mau membayar pajak kepada Usmani. Namun, Suleyman wafat pada 7 September 1566 ketika sedang melakukan pengepungan terhadap benteng Szigetvar. 294 Utusan Aceh, Huseyin, tentu saja harus menunggu di Istanbul sampai diangkatnya Sultan Selim II sebagai pengganti Suleyman. Sultan Selim II sendiri diangkat sebagai sultan pada September 1566. 295 Permintaan bantuan dari Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar ini kemudian direspons dengan baik oleh Sultan Selim II. Dalam surat yang bertanggal 17 September 1567, Imperium Usmani memerintahkan Gubernur Mesir untuk menugaskan Laksamana Kurdoğlu Hizir Reis dari Alexandria membantu Kesultanan Aceh untuk mengusir Portugis. 296 Surat ini dibawa oleh Mustafa Cavus, ditemani oleh utusan Aceh, dan disampaikan kepada Gubernur Mesir. Bantuan yang diberikan oleh Usmani untuk Kesultanan Aceh adalah kapal, tentara, dan amunisi. Selim II mengirimkan 15 kapal perang, dua kapal kerakah, serta beberapa meriam, senjata mortir, bubuk mesiu, 300 beliung, dan 300 cangkul. 297 Imperium Usmani kemudian memercayakan tugas ini kepada Kurdoğlu Hizir. Bahkan, dia dipercaya untuk mengeksekusi siapa pun yang tidak tunduk pada perintah Sultan Aceh. Imperium Usmani menanggung gaji dan kebutuhan para pasukan Turki selama setahun. Namun, jika Kesultanan Aceh masih membutuhkan pasukan Turki ini, Sultan

Aceh harus menanggung biayanya. Selim II juga memberikan instruksi kepada para pejabat gubernur di Mesir, Yaman, Pulau Rhodes, Jeddah, dan Aden, bahkan Syarif Makkah, untuk memberikan pertolongan kepada utusan Aceh. Gubernur Yaman mendapatkan instruksi untuk menyediakan kebutuhan utusan Aceh jika ingin mendapatkan kuda atau peralatan militer. 299 Pengiriman bantuan ini kemudian tertunda karena ada kabar bahwa telah terjadi pemberontakan di Yaman. Untuk diketahui bahwa pada awal abad ke-16 Usmani sudah memberikan perhatian atas Yaman karena adanya invasi Portugis ke Samudra Hindia yang dapat mengganggu perdagangan rempah-rempah. 300 Setelah Mamluk berhasil dikalahkan oleh Usmani, penguasa Yaman yang bernama Emir Iskender atau “Muhadram” menyerah kepada penguasa Usmani. Dia kemudian diangkat sebagai penguasa Yaman oleh Gubernur Usmani di Mesir. 301 Kendati demikian, pergolakan politik di Yaman tidak berhenti sampai di situ, karena Emir Iskender dibunuh oleh Kemal Rumi, yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai seorang sultan di Zabid. Sejak itu kampanye penaklukan Usmani atas Yaman pun kembali dimulai kembali. Pada 1567, gubernur jenderal Usmani yang baru saja diangkat, Murad Pasha, dibunuh oleh Muttahar, anak Imam Sharaf Al-Din yang telah diterima sebagai pemimpin Zaydiah di Yaman. 302 Pemberontakan Muttahar

298 Ismail Hakki Goksoy, “Ottoman-Aceh Relations as Documented in Turkish Sources,” dalam Mapping The Acehnese Past, ed. oleh

R. Michael Feener, Patrick Daly, dan Anthony Reid (Leiden: KITLV Press, 2011), 72.
299 Goksoy, “Ottoman-Aceh Relations as Documented in Turkish Sources,” 73. 300 Sultan Kansu Gavri dari Mamluk meminta pertolongan kepada Usmani untuk mencegah invasi Portugis. Atas hal ini, maka Selman Reis, atas nama penguasa Usmani, datang ke Mesir pada

1514. Kedatangan Selman Reis ke Mesir merupakan titik balik dari ketertarikan Usmani atas Yaman. Lihat Idris Bostan, “Yemen: Osmanli Donemi,” Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi 43 (2013): 406–7.
      301 Bostan, “Yemen: Osmanli Donemi,” 407. 302 Clive K. Smith, ed., Lightning over Yemen : A History of the Ottoman Campaign (1569-1571) (London dan New York: IB Tauris, 2002), 2.

telah menyita perhatian Istanbul sehingga memerintahkan agar bantuan ke Aceh dibatalkan. Bantuan militer yang tadinya hendak dikirim ke Aceh pun kemudian dialihkan untuk membantu melawan para pemberontak di Yaman. Pada 16 Februari 1568, datang perintah untuk Gubernur Mesir agar bantuan militer untuk Aceh harus dialihkan ke Yaman. Di antara bantuan yang dialihkan ke Yaman adalah pengrajin kayu, pandai besi, ahli tembaga, pandai emas, hingga kapal laut perang (galai). 304 Meskipun demikian, ada sumber Portugis yang menyebut bahwa pada 1568 terdapat 500 orang Turki dengan amunisi, insinyur, serta ahli artileri di Aceh. 305 Pada 1569, Usmani berhasil meredam pemberontakan di Yaman sehingga membuka peluang untuk memberikan bantuan kepada para sekutunya di Samudra Hindia. Menurut Giancarlo Casale, padamnya pemberontakan di Yaman telah mendorong Sadrazam Sokollu Mehmed Pasha dari Imperium Usmani untuk memberikan bantuan militer kepada Alauddin Ri’ayat Syah dari Aceh, serta Kutti Miusa dari Maladewa, Ali Raja dari Kalikut, dan Nizam Al-Mulk dari Deccan. Pada 1570, Sokollu mengirimkan bantuan untuk para sekutu Usmani di Samudra Hindia ini. 306 Hal ini juga menunjukkan bahwa Sokollu Mehmed Pasha merupakan tokoh penting dalam menjembatani hubungan tidak hanya antara Aceh dan Usmani, tetapi juga dengan kesultanan-kesultanan muslim di Samudra Hindia. Selain itu, ketertarikan Sokollu dalam menolong kesultanan-kesultanan ini tidaklah lepas dari perdagangan lada antara Usmani dan Samudra Hindia. Usmani tentu saja ingin mengamankan perdagangan lada agar tidak jatuh ke tangan Portugis. Bahkan, seorang uskup di Malaka pada 1580-an menyebut bahwa Aceh dikunjungi setiap tahun oleh empat atau lima kapal

303 Kadi dan Peacock, Ottoman-Southeast Asian Relations: Sources from the Ottoman Archives, 1 and 2:71–72.

dari “Makkah” yang berisi emas, perak, budak, dan berbagai macam produk Usmani lainnya. Berdasarkan arsip-arsip yang dihimpun oleh Ismail Hakki Kadi dan ACS Peacock (2020), korespondensi antara Usmani dan Aceh 308 pada periode modern awal berakhir pada 1571. Setelah tahun tersebut, belum ditemukan lagi korespondensi antara keduanya. Bahkan, Anthony Reid pun menyatakan bahwa “pada pertengahan abad ke-17 orang-orang Turki sudah menghilang dari perairan Asia Tenggara”. Hal tersebut disebabkan oleh dominasi kapal-kapal Belanda dan Inggris dalam mengangkut lada. Bahkan, Istanbul 309 membeli lada dari keduanya pada 1630. Krisis yang terjadi di Imperium Usmani, baik itu krisis fiskal, pemberontakan, maupun perang, membuat Usmani harus kehilangan pengaruhnya di Samudra Hindia. Terlebih lagi, ekspansi Inggris, Prancis, Safawi, 310 dan Mughal semakin kuat di kawasan ini. Meskipun demikian, kajian Andrew Peacock (2015) memperlihatkan bahwa hubungan ekonomi antara Usmani-Asia Tenggara tetap berlanjut hingga akhir 311 abad ke-17 tanpa intervensi oleh para pedagang Eropa. Para pedagang India dan Persia, misalnya, memainkan peran signifikan 312 dalam membawa komoditas dari Asia Tenggara ke Laut Merah. Hubungan Aceh-Usmani yang terjadi dengan intensif pada abad ke-16 ini telah menjadi memori dalam karya-karya penulis

307 Casale, The Ottoman Age of Exploration, 146. 308 Kadi dan Peacock, Ottoman-Southeast Asian Relations: Sources from the Ottoman Archives, 1 and 2:74. 309 Anthony Reid, “Rum and Jawa: The Vicissitudes of Documenting a Long-Distance Relationship,” dalam From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks and Southeast Asia, ed. oleh A. C. S. Peacock dan Annabel Teh Gallop (London: British Academy dan Oxford University Press, 2015), 29. 310 Casale, The Ottoman Age of Exploration, 200. 311 A. C. S. Peacock, “The Economic Relationship between the Ottoman Empire and Southeast Asia in the Seventeenth Century,” dalam From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks and Southeast Asia, ed. oleh A. C.

S. Peacock dan Annabel Teh Gallop (London: British Academy dan Oxford University Press, 2015), 67.
312 Peacock, “The Economic Relationship between the Ottoman Empire and Southeast Asia in the Seventeenth Century,” 69.

Melayu. Nuruddin Al-Raniri merupakan seorang ulama yang mengabadikan hubungan antara Usmani-Aceh melalui buku Bustan al-Salatin yang ditulis di Aceh pada 1644. Dalam buku ini, Al-Raniri menulis mengenai utusan yang dikirim oleh Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al-Qahar kepada Sultan Rum di Istanbul. 313 Sumber Hikayat Hang Tuah, yang kemungkinan ditulis pada 1700- an, juga memberikan gambaran mengenai kontak Dunia Melayu dengan Raja Rum dari Imperium Usmani. 314 Dalam Hikayat Hang Tuah, diceritakan mengenai Laksamana Malaka yang mengunjungi “Benua Rum” untuk “mencahari bedil yang besar”. 315 Perjalanan tersebut memperlihatkan rute yang ditempuh dari Dunia Melayu menuju Istanbul dengan melalui beberapa wilayah, seperti Jeddah dan Mesir. Setelah datang di Istanbul, Laksamana menyampaikan niatnya untuk mengantarkan surat dari Sultan Malaka yang ingin mendapatkan senjata dan meriam. 316 Selain itu, Hikayat Aceh yang ditulis dalam bahasa Melayu pada abad ke-17 juga mendeskripsikan mengenai kedatangan utusan Usmani ke Aceh dan memuji kebesaran Sultan Iskandar Muda sebagai raja yang agung serta menegakkan agama Allah dan Nabi Muhammad. 317 Hubungan Aceh-Usmani merupakan suatu studi kasus yang penting untuk melihat hubungan intra-Asia yang lama dilupakan oleh para sejarawan. Historiografi yang Eropasentris cenderung menekankan bahwa hubungan intra-Asia telah berakhir sejak kedatangan kekuatan Eropa di Asia. Dalam konteks sejarah Indonesia, hubungan Aceh-Usmani menunjukkan bahwa kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara memiliki daya jelajah

313 Reid, “Rum and Jawa: The Vicissitudes of Documenting a Long-Distance Relationship,” 29. 314 Reid, “Rum and Jawa: The Vicissitudes of Documenting a Long-Distance Relationship,” 29–30. 315 Bot Genoot Schap, Hikayat Hang Tuah II (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), 208. 316 Bot Genoot Schap, Hikayat Hang Tuah II, 223. 317 Reid, “Rum and Jawa: The Vicissitudes of Documenting a Long-Distance Relationship,” 30.

yang luas, bahkan dapat membina korespondensi dengan penguasa muslim terkuat pada abad ke-16, yaitu Imperium Usmani. Selain itu, keinginan Kesultanan Aceh untuk mendapatkan bantuan militer dari Usmani pun tidak hanya menunjukkan kebutuhan Aceh terhadap peralatan militer. Lebih dari itu, hal ini menunjukkan bahwa Aceh merupakan kesultanan yang sangat makmur berkat kemampuannya dalam mengelola perdagangan lada untuk pasar Asia dan Eropa. Atas kemakmuran ini, Kesultanan Aceh memiliki sumber daya yang berlebih untuk menyewa tentara dan senjata dari Usmani.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Ahmat. Hikayat Raja Pasai. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre, 2019. Amir, Amrullah, dan Bambang Budi Utomo. Aspek-Aspek Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Indonesia Timur: Maluku dan Luwu. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. Andaya, Barbara Watson. The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2006. Andaya, Leonard Y. “Nature of War and Peace among the Bugis-Makassar People.” South East Asia Research 12, no. 1 (2004): 53–70. https://doi. org/10.5367/000000004773487947. ———. “The Bugis-Makassar Diasporas.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 68, no. 1 (268) (1995): 119–38. ———. The Heritage of Arung Palakka. Leiden: Verhandelingan KITLV 91, 1981. ———. “The Kingdom of Johor, 1641–1728: A Study of Economic and Political Developments in The Straits of Malacca.” Disertasi, Cornell University,

1971.
———. The World of Maluku: Eastern Indonesia in The Early Modern Period. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993. Benda, Harry J. The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945. Reprints on Indonesia. Amsterdam: The Hague, 1958. Bostan, Idris. “Yemen: Osmanli Donemi.” Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi 43 (2013): 406–9. Bot Genoot Schap. Hikayat Hang Tuah II. Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. Braginsky, Vladimir. The Turkic-Turkish Theme in Traditional Malay Literature: Imagining the Other to Empower the Self. Leiden dan Boston: Brill, 2015.

Brandes, J. L. A. Babad Tjerbon. Batavia/‘s-Hague: Albrecht & Co/M. Nijhoff,

1911.
Burhanuddin, Jajat. Ulama & Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia. Cet.1. Islamic knowledge, authority and political power; the ulama in colonial Indonesia. Bandung: Mizan, 2012. Burhanudin, Jajat. “Converting Belief, Connecting People: The Kingdoms and the Dynamics of Islamization in pre-Colonial Archipelago.” Studia Islamika 25, no. 2 (2018): 253–74. ———. Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2017. ———. “Wacana Baru Islam Jawa.” Studia Islamika 5, no. 2 (1998): 179–210. Butcher, J. G., dan R. E. Elson. Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State. Singapore: National University of Singapore Press,

2017.
Caldwell, Ian. “Power, State and Society among The Pre-Islamic Bugis.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 151, no. 3 (1995): 394–426. https://doi. org/10.1163/22134379–90003038. Carey, Peter. “Civilization on Loan: The Making of an Upstart Polity, Mataram and its Successors 1600-1830.” Modern Asian Studies 31, no. 3 (1997): 711–34. Casale, Giancarlo. “His Majesty’s Servant Lutfi: The Career of a Previously Unknown Sixteenth-Century Ottoman Envoy to Sumatra based on an Account of His Travels from the Topkapi Palace Archives.” Turcica 37 (2005): 75–101. ———. The Ottoman Age of Exploration. Oxford: Oxford University Press, 2009. Catz, Rebecca, ed. The Travels of Mendes Pinto. Chicago and London: University of Chicago Press, 1989. Charney, Michael W. “Shallow-draft Boats, Guns, and the Aye-ra-wa-ti: Continuity and Change in Ship Structure and River Warfare in Precolonial Myanmar.” Oriens Extremus 40, no. 1 (1997): 17–28. Charney, Michael W., dan Kathryn Wellen. “Introduction.” Dalam Warring Societies of Pre-Colonial Southeast Asia: Local Cultures of Conflict within a Regional Context, disunting oleh Michael W. Charney dan Kathryn Wellen, 1–28. Copenhagen: NIAS Press, 2018. Clarence-Smith, William Gervase. “Breeding and Power in Southeast Asia: Horses, Mules and Donkeys in the Longue Durée.” Dalam Environment, Trade and Society in Southeast Asia: A Longue Durée Perspective, disunting oleh David Henley dan Henk Schulte Nordholt, 35–58. Leiden: Brill, 2015.

Cumming, William. The Makassar Annals. Leiden: KITLV Press, 2010. Daeng Patunru, Abd. Razak. Sejarah Gowa. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993. Dale, Stephen F. The Muslim Empire of The Ottomans, Safavids, and Mughals. New York: Cambridge University Press, 2012. Dasgupta, Arun Kumar. Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641. Cornell University, 1962. De Graaf, H. J. Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati. Jakarta: Grafiti Pers, 1987. ———. Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung. Jakarta: Grafitipers, 1986. De Graaf, H. J., dan G. T. Pigeaud. Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16. Jakarta: Grafitipers, 1985. Djajadiningrat, Raden Hoesein. Kesultanan Aceh. Diterjemahkan oleh Teuku Hamid. Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983. Dobbin, Christine. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy Central Sumatra, 1784-1847. London and Malmo: Curzon Press, 1983. Feddersen, Carl Fredrik. Principled Pragmatism: VOC Interaction with Makassar 1637–68, and The Nature of Company Diplomacy. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. Feener, R. Michael. “The Acehnese Past and its Present State of Study.” Dalam Mapping The Acehnese Past, disunting oleh R. Michael Feener, Patrick Daly, dan Anthony Reid, 1–27. Leiden: KITLV Press, 2011. Finkel, Caroline. Osman’s Dream: The History of The Ottoman Empire. New York: Basic Books, 2007. Geertz, Clifford. “The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker.” Comparative Studies in Society and History 2 (1960): 228–49. Gibb, H. A. R., dan C. F. Beckingham. The Travels of Ibn Battuta, AD 1325–1354. IV. London: The Hakluyt Society, 1994. Goksoy, Ismail Hakki. Guneydogu Asya’da Osmanli-Turk Tesirleri. Isparta: Fakulte Kitabevi, 2004. ———. “Ottoman-Aceh Relations as Documented in Turkish Sources.” Dalam Mapping The Acehnese Past, disunting oleh R. Michael Feener, Patrick Daly, dan Anthony Reid, 71–85. Leiden: KITLV Press, 2011. Hadi, Amirul. Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-century Aceh. Leiden: Brill, 2004.

Hadrawi, Muhlis, Campbell McKnight, dan Kathryn Wellen. “The Case against La Maddukelleng: Bugis Diplomacy in the 18th Century.” Bulletin de l’Ecole francaise d’Extreme-Orient 109 (2023): 153–93. Hagerdal, Hans. “Bali in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Suggestions for a Chronology of the Gelgel Period.” Bijdragen tot de Taal-, en Volkenkunde 15, no. 1 (1995): 97–119. https://doi.org/10.1163/22134379–90003058. ———. “On The Margins of Colonialism: Contact Zones in The Aru Islands.” The European Legacy 25, no. 5 (2020): 556–72. ———. “War and Culture: Balinese and Sasak Views on Warfare in Traditional Historiography.” South East Asia Research 12, no. 1 (2004): 71–93. https:// doi.org/10.5367/000000004773487956. Harun, M. Yahya. Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI & XVII. Yogyakarta: Kurnia Alam Sejahtera, 1995. Heidhues, Mary Somers. “The First Two Sultans of Pontianak.” Archipel 56 (1998): 273–91. Hoadley, Mason C. Selective Judical Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680-1792. Ithaca, New York: SEAP, 1994. Hodgson, Marshall G. S. The Venture of Islam Volume 3: The Gunpowder Empires and Modern Times. Chicago dan London: The University of Chicago Press,

1974.
Iskandar, T., ed. Hikayat Aceh. Leiden: Brill, 1959. Jappie, Saarah. “Between Makassars: Site, Story, and The Transoceanic Afterlives of Shaykh Yusuf of Makassar.” Disertasi, Princeton University, 2018. Johns, A. H. “Sufism as a Category in Indonesian Literature and History.” Journal of Southeast Asian History 2 (1961): 10–23. Jonge, J. K. J. de. De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. IV. ‘s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1869. ———. De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. V. ‘s-Gravenhage:

M. Nijhoff, 1870.
Kaartinen, Timo. “Islamic Transformations in The Periphery of Maluku, Indonesia.” Indonesia and The Malay World 47, no. 138 (2019): 180–99. https://doi.org /10.1080/13639811.2019.1583428. Kadi, Ismail Hakki, dan A. C. S. Peacock. Ottoman-Southeast Asian Relations: Sources from the Ottoman Archives. Vol. 1 and 2. Leiden dan Boston: Brill,

2020.

Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Jilid 1. Jakarta: Gramedia, 1988. Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. Kathirithamby-Wells, J. “Achehnese Control over West Sumatra up to the Treaty of Painan, 1663.” Journal of Southeast Asian History 10, no. 3 (1969): 453–

79.
Laichen, Sun. “Military Technology Transfers from Ming China and the Emergence of Northern Mainland Southeast Asia (c. 1390-1527).” Journal of Southeast Asian Studies 34, no. 3 (2003): 495–517. https://doi.org/10.1017/ S0022463403000456. Lapian, A. B. “Bacan and The Early History of North Maluku.” Dalam Halmahera and Beyond: Social Science Research in The Moluccas, disunting oleh Leontine E. Visser, 11–26. Leiden: KITLV Press, 1994. Leirissa, R. Z. “The Bugis-Makassarese in The Port Towns Ambon and Ternate through The Nineteenth Century.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 156, no. 3 (2000): 615–29. https://doi.org/10.1163/22134379–90003842. Leirissa, R. Z., Shalfiyanti, dan Restu Gunawan. Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999. Leirissa, Richard Zakarias. “Masyarakat Halmahera dan Raja Jailolo: Studi tentang Sejarah Masyarakat Maluku Utara.” Disertasi, Universitas Indonesia, 1990. Lewis, Bernard. The Political Language of Islam. Chicago: University of Chicago Press, 1988. Lombard, Denys. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Balai Pustaka, 1986. Manguin, Pierre-Yves. “The Southeast Asian Ship: An Historical Approach.” Journal of Southeast Asian Studies 11, no. 2 (1980): 266–76. https://doi. org/10.1017/S002246340000446X. ———. “The Vanishing Jong: Insular Southeast Asian Fleets in Trade and War (Fifteenth to Seventeenth Centuries).” Dalam Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief, disunting oleh Anthony Reid, 197–

213. Ithaca dan London: Cornell University Press, 1993.
     Margana, Sri. “Java’s Last Frontier: The Struggle for Hegemony of Blambangan 1763-1813.” Universiteit Leiden, 2007. ———. Perebutan Hegemoni Blambangan: Ujung Jawa Timur, 1763-1813. Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012.

Masselman, George. The Cradle of Colonialism. New Haven: Yale University Press, 1963. Mattulada. “Islam di Sulawesi Selatan.” Dalam Agama dan Perubahan Sosial, disunting oleh Taufik Abdullah, 219–48. Jakarta: YIIS & CV Rajawali, 1983. Miller, W. G. “Different Perspectives on The Resistance of A Malay State Mempawah 1787-1808.” Indonesia and The Malay World 41, no. 121 (2013): 347–69. https://doi.org/10.1080/13639811.2013.830857. Mostert, Tristan. “Spice War: Ternate, Makassar, the Dutch East India Company and the Struggle for the Ambon Islands (c. 1600–1656).” Disertasi, Leiden University, 2023. Muljana, Slamet. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Yogyakarta: LkiS, 2005. Naquib al-Attas, Syed Muhammad. Preliminary Statement on a General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archilepago. Kuala Lumpur: Ta’dib International, 2018. Noorduyn, J. “De Islamisering van Makasar.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 112 (1956): 247–66. Noorduyn, J. “Majapahit in the Fifteenth Century.” Bijdragen tot de Taal- , Landen Volkenkunde 134, no. 2/3 (1978): 207–74. https://doi. org/10.1163/22134379-90002587. Notosusanto, Marwati Djoened, Poesponegoro, Nugroho. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3: Zaman Pertumbuhan & Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008. Ongkodharma, Heriyanti. “Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kesultanan Banten.” Dalam Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra, disunting oleh R. Z. Leirissa, 67–88. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. Ozay, Mehmet. The Ottomans and The Malay World Relations. Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, 2023. Ozbaran, Salih. Ottoman Expansion towards The Indian Ocean in The 16th Century. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press, 2009. Parimartha, I. Gde. Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915. Jakarta: Djambatan, 2002. Peacock, A. C. S. “The Economic Relationship between the Ottoman Empire and Southeast Asia in the Seventeenth Century.” Dalam From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks and Southeast Asia, disunting oleh A. C. S. Peacock dan Annabel Teh Gallop, 67–85. London: British Academy dan Oxford University Press, 2015.

Pelras, Christian. “Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi.” Archipel 29, no. 1 (1985): 107–35. Pigeud, Theodore G. Th., dan H. J. de Graaf. Islamic States in Java, 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by H.J. de Graaf. Leiden: Brill, 1976. Pires, Tomé. The Suma Oriental of Tomé Pires. London: Hakluyt Society, 1944. ———. The Suma Oriental of Tomé Pires. Diterjemahkan oleh Armando Cartesio. London: Hakluyt Society, 1944. Reid, Anthony. Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011. ———. Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1689 Jilid 1: Tanah di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014. ———. Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia. Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1999. ———. Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor dan KITLV Jakarta, 2011. ———. “Rum and Jawa: The Vicissitudes of Documenting a Long-Distance Relationship.” Dalam From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks and Southeast Asia, disunting oleh A. C. S. Peacock dan Annabel Teh Gallop, 27–43. London: British Academy dan Oxford University Press, 2015. ———. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680: Expansion and Crisis. New Haven: Yale University Press, 1988. ———. “Turkey as Aceh’s Alternative Imperium.” Archipel Volume 87 (2014): 77–

94.
Ricklefs, Merle Calvin. A History of Modern Indonesia since c.1200. 3rd Edition. Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2001. ———. “The Crisis of 1740–1 in Java: The Javanese, Chinese, Madurese and Dutch, and the Fall of the Court of Kartasura.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 139, no. 2/3 (1983): 268–90. ———. The Seen and the Unseen Worlds in Java 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II. Sydney & Hawaii: Allen & Unwin and University of Hawaii Press, 1998. Robson, S. O. “Java at The Crossroads: Aspects of Javanese Cultural History in the 14th and 15th Centuries.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 137, no. 2/3 (1981): 259–92. Romer, Claudia, dan Nicolas Vatin. “Aceh et la Porte dans les annees 1560.” Turcica 46 (2015): 63–111. https://doi.org/10.2143/TUC.46.0.3087631.

Said, H. Mohamad. Aceh Sepanjang Abad. Jilid 1. Medan: Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981. Sastronaryatmo, Moelyono. Babad Jaka Tingkir (Babad Pajang). Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Balai Pustaka, 1981. Sila, Muhammad Adlin. Maudu’: A Way of Union with God. Canberra: ANU Press,

2015.
Smith, Clive K., ed. Lightning over Yemen : A History of the Ottoman Campaign (1569-1571). London dan New York: IB Tauris, 2002. Soeratno, Siti Chamamah. Hikayat Iskandar Zulkarnain: Analisis Resepsi. Jakarta: Balai Pustaka, 1991. ———. Hikayat Iskandar Zulkarnain: Suntingan Teks. Jakarta: Balai Pustaka, 1992. Streusand, Douglas E. Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and Mughals. Philadelphia: Westview, 2011. Subrahmanyam, Sanjay. The Portuguese Empire in Asia 1500-1700. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. Tansel, Selahattin. Yavuz Sultan Selim. Ankara: Milli Egitim Basimevi, 1969. Tjandrasasmita, Uka. “Keprajuritan Masa Kesultanan.” Dalam Indonesia dalam Arus Sejarah: Kedatangan dan Peradaban Islam, disunting oleh Azyumardi Azra dan Jajat Burhanudin, 63–87. Jakarta: Ichtiar Baroe van Hoeve, 2012. Van Leur, J. C. Indonesian Trade and Society. The Hague dan Bandung: W. van Hoeve Ltd, 1955. Vickers, Adrian. Peradaban Pesisir: Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara. Denpasar: Pustaka Larasan dan Udayana University Press, 2009. Wellen, Kathryn. “La Maddukelleng and Civil War in South Sulawesi.” Dalam Warring Societies of Pre-Colonial Southeast Asia: Local Cultures of Conflict within a Regional Context, disunting oleh Michael W. Charney dan Kathryn Wellen, 63–80. Copenhagen: NIAS Press, 2018. ———. The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora. New York: Cornell University Press, 2015. Widjojo, Muridan. The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-Making in Maluku c.1780-1810. Leiden dan Boston: Brill, 2009. Winstedt, Richard Olaf. “The Malay Annals or Sejarah Melayu.” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 16, no. 3 (132) (1938): 1–226.

BAB III

DINAMIKA KEAGAMAAN BARU: AKTIVISME DAN

INTELEKTUALISME ISLAM

PENGANTAR: TAHAP LANJUT ISLAMISASI

Proses islamisasi di Nusantara berlangsung secara bertahap dan damai, terutama di wilayah-wilayah pesisir Sumatra, Jawa, serta berbagai pulau lainnya. Sebagaimana telah diuraikan dalam jilid sebelumnya, pola penyebaran Islam di kawasan ini bersifat gradual dan non-konfrontatif. Thomas W. Arnold menyebutnya sebagai la pénétration pacifique atau “perembesan damai”, 1 yakni suatu bentuk penyebaran Islam yang menyerupai proses islamisasi di Asia Tengah² melalui jalur perdagangan, jaringan sosial, dan relasi budaya, bukan melalui ekspansi militer sebagaimana terjadi pada fase awal islamisasi di Timur Tengah dan Asia Selatan. Dalam kerangka historis jangka panjang, pola islamisasi yang damai dan dialogis ini selaras dengan teori international order yang diajukan Amitav Acharya dan Manjeet S. Pardesi dalam karya mereka, Divergent Worlds: What the Ancient Mediterranean and Indian Ocean Can Tell Us about the Future of International Order.

1 Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith (New York: Charles Scribner’s Sons,

1913).
2 Lihat misalnya Devin DeWeese, Islamization and Native Religion in the Golden Horde (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1994).

Keduanya menegaskan bahwa kawasan Samudra Hindia terbentuk sebagai suatu tatanan antarbangsa yang terbuka, inklusif, dan non-hegemonik—berbeda secara diametral dengan Laut Tengah (Mediterania) yang pada masa klasik berada di bawah dominasi tunggal Kekaisaran Romawi. Mereka menulis:

Tidak ada kekuatan maritim hegemonik yang berusaha mengontrol dunia Samudra Hindia. Meskipun Kekaisaran Tiongkok memainkan peran penting, justru inisiatif lokal
di Asia Tenggara yang memiliki peran utama.... Kami
berpendapat bahwa Samudra Hindia klasik merupakan contoh paradigmatis sebuah international order yang non-hegemonik, terdesentralisasi, dan beragam.3

Pernyataan ini merefleksikan kondisi historis yang juga menjadi latar bagi proses islamisasi di Nusantara. Dalam konteks ini, peran para saudagar dan para sufi menjadi kunci. Kedua kelompok ini berinteraksi intens dengan masyarakat lokal, membangun relasi sosial-budaya yang akrab, dan menciptakan iklim keagamaan yang menyatu dalam struktur sosial masyarakat pesisir. Ketika seorang raja di Jawa, misalnya dalam peralihan abad ke-15 akhir, memeluk Islam, pola proses konversi itu sering kali diikuti oleh rakyatnya. Fenomena ini disertai dengan terbentuknya kultur kewalian yang kemudian menjadi karakteristik umum masyarakat Islam di Nusantara. Dalam sejumlah kasus, figur raja juga berfungsi sebagai wali, sehingga terjadi sinergi antara otoritas politik dan otoritas spiritual. Pola ini telah terlihat sejak abad ke-15, misalnya pada Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon di Pesisir Utara Jawa, dan terus berlanjut pada abad-abad berikutnya. Beragam teori tentang islamisasi Nusantara cenderung menitikberatkan pada aspek teritorial asal pengaruh—Arabia, Persia, Gujarat, hingga Tiongkok. Namun, secara faktual, proses

3 Amitav Acharya dan Manjeet S. Pardesi, Divergent Worlds (New Heaven: Yale University Press, 2025), 73–74.

islamisasi di kawasan ini bersifat multinodal dan berlangsung melalui berbagai jejaring trans-regional, yakni jejaring antarkawasan pesisir baik di Asia Tenggara maupun di sepanjang Samudera Hindia. Sejak abad ke-8 Masehi, arus perdagangan antarlautan di Samudra Hindia menciptakan titik-titik temu kebudayaan yang memicu terbentuknya ragam ekspresi Islam lokal dengan karakteristik yang berbeda di tiap kawasan Nusantara. Salah satu manifestasi dari dinamika ini tampak pada dominasi mazhab Syafi’i di Asia Tenggara. Mazhab ini mencapai bentuk kristalisasi pada abad ke-17 melalui penyebaran karya-karya penting seperti Mukhtasar Ba Fadl, Sirat al-Mustaqim, dan Mir’at al-Tullab, 4 di samping teks-teks kanonis dari Arabia. Meskipun penerapan hukum Islam telah dikenal di Kesultanan Samudera Pasai, pengukuhan mazhab Syafi’i sebagai arus utama baru tampak jelas pada periode ini. Sebaliknya, pengaruh Persia—yang tecermin dalam popularitas teks seperti Hikayat Muhammad Hanafiyyah dan tradisi kesusastraan Hamzah Fansuri—tidak serta-merta menunjukkan dominasi mazhab Syiah. 5 Bahasa Persia, yang sejak lama menjadi lingua franca di Samudra Hindia, turut memperkaya khazanah bahasa Melayu, baik dari segi leksikal maupun estetika, dan berperan sebagai medium penting bagi proses islamisasi kultural serta administratif. 6 Dalam konteks geografi kemaritiman Nusantara, bahasa Melayu memiliki posisi strategis sebagai lingua franca yang menjembatani aktivitas perdagangan dan kehidupan sosial lintas wilayah. Estetika dan puisi keagamaan turut berkembang dalam bahasa ini— suatu warisan yang tampak jelas dalam karya Hamzah Fansuri,

4 Henri Chambert-Loir, “Islamic Law in 17th Century Aceh,” Archipel 94 (2007): 55. 5 LF Brakel, The Hikayat Muhammad Hanafiyyah: A Medieval Muslim-Malay Romance (The Hague: Martinus Nijhoff, 1980); Vladimir Braginsky, The Heritage of Traditional Malay Literature (Singapura: ISEAS, 2022). 6 Bandingkan proses ini dalam islamisasi masa awal Islam era Umayyah, lihat misalnya Hugh Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates (New York: Routledge, 2022).

yang memadukan dimensi spiritualisme Islam dengan estetika Melayu klasik. Bahasa Melayu, dalam tradisi keislaman Nusantara, kemudian dikenal sebagai bahasa Jawi, yaitu bahasa umat Islam di kawasan Asia Tenggara. Seorang teolog-intelektual Aceh pada abad ke-18, dalam karyanya berjudul Masa’il al-muhtadi li-ikhwan al- mubtadi, secara eksplisit menyebut bahasa ini sebagai lisan al-Jawi untuk mengacu pada bahasa Melayu yang digunakan luas di dunia Islam kawasan ini. Periode perdagangan maritim tersebut, yang dalam pengertian Anthony Reid disebut sebagai age of commerce, 7 juga dapat dipahami sebagai masa kristalisasi budaya Islam di Asia Tenggara. Pada periode inilah bahasa Melayu berfungsi sebagai wahana penyatuan politik, ekonomi, dan religius, menjembatani entitas kesultanan dari Sumatra di bagian barat hingga Kepulauan Banda di sebelah timur. Bahasa Melayu menjadi koiné, yakni bahasa umum dalam pengertian Yunani klasik, yang digunakan dalam karya sastra, teks keagamaan, dan komunikasi sehari-hari. Bahkan bangsa-bangsa Eropa, termasuk Belanda melalui VOC, merasa perlu mempelajari bahasa ini sebagai sarana komunikasi politik dan kultural di wilayah Nusantara (lihat Bab 10 mengenai adopsi bahasa Melayu oleh VOC). Dalam konteks yang lebih luas, munculnya aktivisme dan intelektualisme muslim di Asia Tenggara pada paruh pertama abad ke-17 menandai fase baru dalam sejarah islamisasi regional. Didukung oleh ekonomi maritim yang dinamis melalui perdagangan rempah di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Aceh, Banten, Goa-Tallo, dan Maluku, kesultanan-kesultanan Nusantara berkembang menjadi kekuatan politik yang berpengaruh, terhubung erat dengan jaringan perdagangan global yang menjangkau Timur Tengah dan Eropa. Aceh, khususnya, tampil sebagai pusat penting setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511. Sebagai entrepot

7 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680 (New Haven dan London: Yale University Press, 1993).

utama perdagangan regional, Aceh mengalami kemajuan ekonomi dan politik yang signifikan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Kekuatan ekonomi dan ekspansi teritorial pada masa ini turut menopang perkembangan intelektualisme Islam dan membentuk karakter keislaman kawasan dalam jangka panjang. Para intelektual muslim yang muncul pada periode ini sebagian besar merupakan alumni pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah—seperti Makkah, Madinah, Damaskus, Aleppo, dan Kairo— serta dari kawasan Gujarat di India. Setelah menempuh pendidikan selama satu hingga dua dekade, mereka kembali ke tanah air, mengajarkan ilmu keislaman, menulis risalah-risalah intelektual-teologis dan karya populer, serta berperan aktif dalam pemerintahan kesultanan. Beberapa di antara mereka menjadi penasihat sultan, sementara yang lain tampil sebagai pemimpin spiritual dan bahkan tokoh perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada paruh kedua abad ke-17, seiring dengan meluasnya dominasi VOC. Sebagai pengantar untuk memahami dinamika tersebut, bab ini akan membahas tiga aspek utama: makna dan identitas Jawi dalam konteks keislaman Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga ke-18; pembentukan jaringan intelektual Islam antara Nusantara dan Timur Tengah dengan mengambil studi kasus Madinah; serta proses transmisi dan transformasi ilmu pengetahuan Islam di kawasan ini.

A. KOMUNITAS JAWI DAN IDENTITAS ASIA TENGGARA

DI TIMUR TENGAH ABAD KE-16 DAN KE-17

Pengetahuan geografis mengenai Asia Tenggara pada masa awal modern sebagian besar berakar pada tradisi intelektual kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, bahkan sebelum kebangkitan Kekaisaran Usmani pada abad ke-16. Periode antara Ibnu Batutah (1304–1368/1369) dan navigator legendaris Ibnu Majid (sekitar 1432–sekitar 1500)—yang disebut-sebut membantu Vasco da

Gama dalam pelayaran menuju India melalui Afrika—menyediakan titik rujukan penting bagi pemahaman kita tentang konsep-konsep geografis yang beredar dan ditransfer ke Kepulauan Melayu. Catatan perjalanan mereka, yang memuat pengamatan tentang komunitas muslim dan budaya lokal di Asia Tenggara, menjadi salah satu sumber primer yang tak tergantikan. Pada abad ke-15, Islam telah aktif berperan dalam kehidupan sosial-politik Malaka—salah satu pusat perdagangan terkaya sebelum penaklukan Portugis pada 1511—serta sepanjang komunitas pesisir yang memiliki tradisi hukum dan budaya yang berinteraksi dengan warisan Hindu-Buddha. Namun, ketiadaan gazeter resmi dalam tradisi Islam membatasi rekonstruksi lebih rinci mengenai perkembangan geografi regional pada periode ini. Dalam konteks tersebut, terminologi geografi modern dalam bahasa Melayu-Indonesia seperti “khatulistiwa”, “syahbandar”, “nakhoda”, “zamrud”, dan sejumlah leksikon Perso-Arab lainnya yang berkaitan dengan pelayaran menjadi petunjuk linguistik mengenai intensitas pertukaran budaya antara Arabia, Persia, India, dan kawasan yang dalam nomenklatur Arab disebut sebagai jaza’ir al-Hind (“Kepulauan India”). Istilah ini telah digunakan sejak abad ke- 12 oleh penulis Andalusia, Ibnu Thufail (1110–1185), dalam novel filosofisnya, Hayy ibn Yaqzan. Nomenklatur tersebut menunjukkan kemiripan konseptual dengan istilah “Indonesia” yang diciptakan pada abad ke-19 oleh George Earl dan James Logan (1850) berdasarkan etimologi Yunani, yakni indos dan nesos (“Kepulauan India”), serta kemudian dipopulerkan oleh Adolf Bastian pada dekade 1880-an. Walaupun demikian, tidak jelas apakah istilah tersebut dipengaruhi oleh penggunaan nomenklatur Persia atau Arab yang beredar di India pada masa kolonial Inggris. Selain jaza’ir al-Hind, istilah Arab bilād Jāwa(h) dan padanan Persia zirbadat (“negeri di bawah angin”) menggantikan sebutan Sanskerta Yavadvipa, “pulau emas dan perak”. 8

8 Russel Jones, “Earl, Logan, and ‘Indonesia,’” Archipel 6 (1973): 93–

Perjumpaan dan jaringan intelektual Islam antara Timur Tengah—termasuk kawasan Transoksiana (ma wara’ al-nahr)— India, dan Asia Tenggara telah lama menjadi isu historiografis yang kompleks, khususnya untuk periode sebelum abad ke-16. Meskipun bukti epigrafis cukup melimpah, sumber tertulis di atas kertas sangat jarang, karena masyarakat Hindu-Buddha di kawasan ini lebih mengandalkan tradisi lontar. Dengan demikian, narasi tentang para wali yang menyebarkan Islam di Sumatra dan Jawa sebelum abad ke-15 lebih berbentuk tradisi lisan yang sulit diverifikasi. Ketika Ibnu Batutah dan Ibnu Majid tiba di Sumatra, mereka kemungkinan termasuk di antara sedikit intelektual yang menggunakan kertas sebagai media penulisan. Meski sejumlah kesultanan telah mapan, manuskrip dari periode tersebut hampir tidak tersisa akibat kerentanan material kertas di iklim tropis, bencana alam, dan konflik. Naskah-naskah Melayu klasik sebelum abad ke-16—misalnya Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu atau Sulālat al-salāṭīn, serta Hikayat Muhammad Hanafiyyah— hanya bertahan melalui salinan yang dibuat pada abad ke-18 dan sesudahnya. Manuskrip tertua yang masih ada berasal dari 1600, berupa fragmen QS 58 (Al-Mujadilah) yang ditemukan di Aceh oleh pelaut Belanda Pieter Willemsz van Elbinck pada 1604 dan kemudian dimiliki oleh orientalis Thomas Erpenius (1584–1624). 9 Pada abad ke-16 dan ke-17, mobilitas umat Islam dari Timur Tengah dan India ke Asia Tenggara meningkat pesat. Catatan dakwah memperlihatkan, antara lain, permintaan Kesultanan

118. Untuk istilah “di bawah angin”, lihat juga pendahuluan Bab 1 jilid ini.
     9 Lihat Peter Riddell, Malay Court Religion, Culture, and Language (Leiden: Brill, 2017), 6 dan 11–13. Surat Arab satu-satunya dari Kesultanan Samudra Pasai yang bertahun 1516 dianalisis oleh ACS Peacock, “Three Arabic letters from North Sumatra of the sixteenth and seventeenth centuries,” Indonesia and the Malay World 44, no. 129 (2016): 198–221; Romain Bertrand, The Making of a “Malay Text”. Peter Floris, Erpenius, and Textual Transmission In and Out of the Malay World at the Turn of the 17th Century (Quaderni Storici

2013), t.t., 1, https://doi.org/10.1408/73482.

Aceh kepada ulama terkemuka mazhab Syafi’i di Makkah, Ibnu Hajar al-Haitami (1503–1566), agar mengirim putranya, Abū al-Qahhār, sebagai guru istana. Abū al-Qahhār dilaporkan mengajar hukum Islam dan menulis karya tasawuf Sayf al-qati’. Tokoh lain, Nuruddin Al-Raniri (wafat 1658)—seorang ulama Arab-Gujarat— menjabat kadi agung di Aceh antara 1637–1644 dan menjadi figur penting dalam perdebatan teologis mengenai wahdat al- wujud, terutama terkait pemikiran Muhammad bin Fadhlullah al-Burhanpuri (wafat 1619) dalam Al-Tuhfat al-mursalah ila ruh al-nabi (Tuhfah). Meski kurang diteliti, sejumlah tokoh Usmani (Rum) juga hadir dalam catatan Melayu. Sejarawan Usmani pada masa Suleyman, Firakī Abdurraḥmān Çelebi (wafat sekitar 1580–1583), misalnya, menyebut Milk-i Cava (“Kerajaan Jawa”), sebuah istilah yang kemungkinan diambil dari nomenklatur Arab mengenai dunia Melayu. 10 Sumber abad ke-17 menyebut tiga figur Usmani aktif di kawasan ini: seorang Rumi bernama Çelebi yang bekerja pada Raja Narai di Siam (dicatat dalam laporan misi diplomatik Iran ke Siam pada 1685); pedagang Armenia dari Aleppo bernama Khodja Murad di Batavia; serta seorang ulama, Mansur bin Yusuf, yang berkeliling Asia Tenggara sebelum kembali ke Timur Tengah. 11 Sebaliknya, mobilitas intelektual muslim Asia Tenggara ke Timur Tengah juga meningkat pesat. Pada paruh pertama abad ke- 17, jumlah pelajar Jawi yang menuntut ilmu di Makkah dan Madinah bertambah signifikan seiring meningkatnya fasilitas perjalanan, kesejahteraan, dan jaringan perdagangan. Generale Missiven VOC mencatat aktivitas Jeddah sebagai pusat perdagangan dan ziarah

10 Firaki dalam Seʿâdetnâme-nya menggunakan istilah ini bersama istilah klasik lainnya seperti “Melacca” (Malaka), “Milk-i Sin” (Kekaisaran Tiongkok), “Shahr-i Naw” (Ayutthaya), dan “Ava iklimi” (wilayah Ava). Lihat ACS Peacock, “India and the Indian Ocean World as Seen by Firâkî, an Ottoman Historian of Süleyman’s Reign,” dalam Suleyman the Lawgiver and His Reign: New Sources, New Approaches, ed. oleh Suraiya Faroqhi dkk. (Istanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020), 307. 11 ACS Peacock dan Annabel Teh Gallop, ed., From Anatolia to Aceh: Usmanis, Turks and Southeast Asia (Oxford: Oxford University Press,

2015), 11.

sejak 1639, tidak lama setelah ‘Abd al-Ra’ūf al-Jāwī al-Fansūrī melakukan perjalanan ke Makkah dan mengembangkan karier intelektual di Madinah selama dua dekade. Pada 1670–1680-an, laporan Belanda menunjukkan intensitas negosiasi perdagangan 12 dan kegiatan lain di Jeddah. Pada abad ke-17, Samudra Hindia membentuk sebuah ekumene Islam yang dinamis, di mana muslim Asia Tenggara menjadi bagian integral, terkait luas dengan sirkuit perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan. Banyak dari mereka tidak hanya menunaikan haji, tetapi juga menempuh studi panjang bersama para ulama terkemuka di Hijaz. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke pusat pendidikan Islam lainnya seperti Kairo, Damaskus, dan kota-kota di Yaman, sebagaimana tercatat dalam kronik, kamus bibliografi, dan ijazah. Meski ruwaq al-jawiyyah di Al-Azhar secara resmi tercatat pada abad ke-19, komunitas ini sebenarnya telah terbentuk sejak 1736 melalui patronase elite Usmani di bawah Gubernur Usmani 13 Mesir, ‘Uthmān Katkhudā al-Kazdaghlī. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pada abad ke-18 sudah terdapat komunitas pelajar Jawi dalam jumlah signifikan.

12 Eric Tagliacozzo, The Longest Journey Southeast Asians and the Pilgrimage to Mecca (Oxford: Oxford University Press, 2013), 48. Lihat juga Eric Tagliacozzo, ed., Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement, and the Longue Durée (Stanford: Stanford University Press, 2009). 13 HM ‘Abd al-Muʿti, Shaykh al-Jāmiʿ al-Azhar fī-l-ʿashr al-ʿUthmān (Iskandarīyah: Maktabat al-Iskandarīyah, 2016), 74. Hanya ada empat komunitas mahasiswa yang signifikan di Al-Azhar sebagai penerima wakaf dari yayasan Katkhuda: ruwāq al-jāwiyya mendapatkan 213 niṣ f fiḍḍ a setiap tahun, kemudian ruwāq al-akrād untuk Kurdi 310, ruwāq al-shawwām untuk Suriah 640, dan ruwāq al- sulaymāniyya untuk Turki 307. Niṣ f fiḍḍ a adalah nama umum untuk koin resmi Usmani pārā. Pārā adalah koin utama dalam sistem keuangan Usmani di Mesir, dengan sedikit pengecualian. Waqfiyyāt dari mamlūk amīrs selalu menggunakan istilah niṣ f fiḍḍ a. Niṣ f fiḍḍ a dibagi menjadi kantong, kīs atau kīsa. Kantong Mesir setara dengan

25.000 niṣ f fiḍḍ a. Empat puluh niṣ f fiḍḍ a setara dengan satu piaster. Lihat Stanford J. Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of Usmani Egypt: 1517-1798 (Princeton: Princeton University Press, 1962), xxii; D. Crecelius, “The Waqfīyah of Muhammad Bey Abū al-Dhahāb, II,” Journal of the American Research Center in Egypt 16 (1979): 145.

Istilah “Jawi”, yang telah digunakan setidaknya sejak masa Ibnu Batutah, menjadi penanda kolektif bagi muslim dari wilayah maritim Asia Tenggara pada era pra-modern. Dalam penggunaan Arab klasik, istilah ini tidak terbatas pada suku Jawa, tetapi mencakup seluruh muslim Nusantara, termasuk dari wilayah yang kini menjadi Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Brunei, dan Filipina Selatan. Bahasa Melayu beraksara Arab tetap dikenal sebagai bahasa Jawi, dan sejumlah kamus bibliografi Arab dari abad ke-17 hingga ke-19 menggunakan terminologi ini. Asal-usul istilah “Jawa” sebagai pars pro toto bagi dunia Melayu masih diperdebatkan, 15 tetapi tampaknya telah berfungsi sebagai penanda geografis-kultural dalam tradisi Arab. Keberadaan komunitas Jawi di Hijaz pada abad ke-17 terdokumentasi dengan baik. Ibnu ‘Allān (wafat 1648) adalah

14 Lihat Ibn Battuta, Riḥ lat ibn Baṭṭ ūṭ a (Beirut: Dār Ṣ ādir, 1999), 635–36. Tidak ada informasi pasti tentang haji pertama dari Asia Tenggara. Meskipun tidak ada teks Melayu yang dapat ditanggalkan secara fisik sebelum abad ke-15, sebuah biografi Yaman dari periode yang sama mencatat untuk pertama kalinya istilah Jāwah, yang merujuk pada Asia Tenggara dari era Abad Pertengahan hingga awal abad ke-20, hadir di Hijaz antara 1277 dan 1367; Michael Laffan, “Finding Java: Muslim Nomenclature of Insular Southeast Asia from Srivijaya to Snouck Hurgronje,” dalam Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement, and the Longue Durée, ed. oleh Eric Tagliacozzo (Stanford: Stanford University Press, 2009), 40; R. Michael Feener dan Michael Laffan, “Sufi Scents across the Indian Ocean: Yemeni Historiography and the Earliest History of Southeast Asian Islam,” Archipel 70 (2005): 185–208. Al-Ḥ amawī dalam Muʿjam al-buldān menyatakan bahwa “bilād tuʿraf bi-l-Jāwah ʿalā sawāḥ il al-baḥ r [baḥ r al-Ṣ īn] shabīha bi-bilād al-Hind yajlib minhā al-ʿūd wa al-kāfūr wa-l-sunbul wa-l-qaranfil” (lihat edisi kritis karya Ibrahim Al-Kurani, Al-Maslak al-jalī fī ḥ ukm shaṭ h al-walī, 25 catatan kaki 1)—deskripsi tentang geografi pesisir Jawa antara Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan serta impor sumber daya alam seperti kayu, kapur barus, rempah-rempah, dan cengkeh telah dikenal sejak zaman Nabi pada abad ke-7. 15 Penggunaan istilah ini pertama kali tercatat pada abad ke-15. Michael Feener meneliti istilah jāwī dalam biografi sufi abad ke-15, Ṭ abaqāt al-khawwāṣ karya Shihab al-Din Ahmad al-Sharji (1410– sekitar 1487/8): ada seorang bernama Abu ‘Abd Allah Mas’ud bin Muhammad al-Jawi. Lihat Feener dan Laffan, “Sufi Scents across the Indian Ocean: Yemeni Historiography and the Earliest History of Southeast Asian Islam.”

cendekiawan Makkah pertama yang mencatat interaksi intensif dengan para pelajar Jawi sebelum 1650. Karyanya, Al-Mawāhib al-rabbāniyyah ‘an al-as’ilah al-jawiyyah (Anugerah Ilahi atas Pertanyaan-Pertanyaan Jawi), merupakan respons terhadap pertanyaan Sultan Banten, Abu Al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir (bertakhta 1626–1651), yang mengirim delegasi ke Makkah pada

1638. Teks ini merupakan elaborasi atas Naṣīḥat al-mulūk karya Al-Ghazali dan menjadi bagian dari tradisi nasihat politik Islam yang melampaui batas budaya Persia-Usmani.
      16 Walaupun belum banyak diteliti, otoritas Ibnu ‘Allān berpengaruh di kalangan elite Jawi. 17 Sementara itu, Ahmad al-Qusyasyi (wafat 1661) di Madinah memperoleh posisi lebih menonjol di kalangan muslim Jawi, terutama karena ‘Abd al-Ra’ūf al-Fansūrī memilih berguru kepadanya. Dominasi Al-Qusyasyi dalam otoritas tasawuf Hijaz sesuai dengan kecenderungan intelektual Fansūrī. Pada awal 1650-an, Al-Qusyasyi

16 Petrus Voorhoeve, Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Collections in the Netherlands (Leiden: Bibliotheca Universitatis, 1957), 204–5; Jajat Burhanudin, Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The Ulama in Colonial Indonesia (Leiden: Leiden University Press, 2013), 30–31; Oman Fathurahman, “Itḥ āf al-Dhakī by Ibrāhīm al-Kūrānī: A Commentary of Waḥ dat al-Wujūd for Jawi Audiences,” Archipel 81 (2011): 49. Mengenai pembacaan skeptis tentang keaslian Naṣ īḥ at al-muluk, lihat Patricia Crone, “Did al-Ghazālī Write A Mirror for Princes?,” Jerusalem Studies of Arabic and Islam 10 (1987): 167–91. Pada 1603, literatur semacam itu ditulis oleh Bukhari al-Johori, berjudul Tāj al-salāṭ īn. Mengenai pentingnya Tāj al-salāṭ īn dibandingkan dengan hukum laut internasional Hugo Grotius dalam Jure Praedae-nya, lihat

A. Weststeijn, “Provincializing Grotius: International Law and Empire in a Seventeenth-Century Malay Mirror,” dalam International Law and Empire: Historical Explorations, ed. oleh Marti Koskenniemi, Walter Rech, dan Manuel Jiménez Fonseca (Oxford: Oxford University Press,
2017), 221–45. Lihat juga Peacock, A. C. S., Arabic Literary Culture in Southeast Asia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, vol. 175, Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and Middle East (Brill, t.t.), https://doi.org/10.1163/9789004548794.
17 Ayah Ibnu ‘Allān (wafat 1624), seorang sufi Naqshbandi, menulis komentar tentang Qaṣ īdat al-shaykh ibn Bint al-Mīlaq, yang menjadi sumber bagi para cendekiawan Naqshbandi dan Syattari di Minangkabau, Sumatra, pada abad ke-19, terutama Syekh Jamaluddin Pasai, lihat Henri Chambert-Loir, ed., Naik Haji di Masa Silam I: 1482-1890 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO, 2013), 210.

tampaknya belum menerima pertanyaan-pertanyaan umum dari komunitas Jawi. Ini menunjukkan bahwa para pelajar Jawi—termasuk Fansūrī—menganggap Ibrahim al-Kurani sebagai guru rujukan mereka dalam kajian spiritual. Pada akhir 1650-an, pertanyaan komunitas Jawi mulai diajukan kepada Al-Qusyasyi. Namun karena beliau telah lanjut usia, sebagian besar respons akhirnya ditulis oleh Al-Kurani. Di dalam karya-karya Al-Kurani yang disusun antara 1660–1680, istilah al-masā’il al-jawiyyah (pertanyaan-pertanyaan Jawi) muncul berulang kali, memperlihatkan peran komunitas Jawi dalam pembentukan korpus intelektualnya. Dengan demikian, banyak karya Al-Kurani tidak akan pernah ditulis tanpa keterlibatan aktif para pelajar Jawi, yang permintaan mereka menjadi pemicu penyusunan sejumlah risalah penting.

B. ISLAMIC REPUBLIC OF LETTERS

DAN PEMBENTUKAN INTELEKTUALISME MUSLIM

Sejarah budaya dan intelektual Islam di Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya apa yang oleh sejumlah sejarawan sebut sebagai Islamic republic of letters—sebuah “republik pengetahuan Islam” yang berjejaring luas. Mengadaptasi konsep republic of letters yang menjadi latar intelektual bagi Pencerahan Eropa, beberapa ahli berpendapat bahwa fenomena serupa telah hadir jauh lebih awal dalam dunia Islam, setidaknya sejak Abad Pertengahan. 18 Pada periode modern awal—masa ketika proses islamisasi di Nusantara berlangsung secara intensif—republik pengetahuan Islam tersebut membentang dari Maghrib (Maroko) hingga Kepulauan Melayu, sebuah cakupan geografis yang bahkan melampaui jaringan intelektual Eropa.

18 MJ Al-Musawi, The Medieval Islamic Republic of Letters: Arabic Knowledge Construction (Notre Dame: University of Notre Dame Press,

2015); İlker Evrim Binbaş, Intellectual Networks in Timurid Iran: Sharaf al-Din Ali Yazdi and the Islamicate Republic of Letters (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

Pada abad ke-17, pusat-pusat keilmuan dunia Islam—khususnya di bawah kekuasaan Usmani, Safawi, dan Mughal—menjadi arena pertukaran gagasan, korespondensi, serta perdebatan intens antar-intelektual. Interaksi ini tidak hanya melahirkan jejaring persahabatan lintas wilayah, tetapi juga polemik dan dinamika politik yang kompleks. Ruang publik keilmuan Islam dibentuk oleh dinamika tersebut, dengan persaudaraan sufi (tarekat) berfungsi sebagai perekat spiritual-kultural serta saluran transmisi ajaran dan kecenderungan intelektual yang beragam. Salah satu pusat intelektual paling berpengaruh terletak di Jazirah Arab, terutama di wilayah Hijaz. Makkah dan Madinah, selain sebagai pusat spiritual Islam, juga menjadi pusat pembelajaran yang strategis dan menarik pelajar serta intelektual dari wilayah Jawi (Nusantara). Sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20, Hijaz memainkan peran fundamental dalam pembentukan tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Meskipun memasuki akhir abad ke- 19 pengaruh modernitas mulai mengubah struktur tradisional “jaringan ulama”, pada periode abad ke-16 hingga ke-18 jaringan tersebut berkembang terutama melalui relasi guru-murid. Para bangsawan dan intelektual dari Nusantara secara aktif belajar kepada ulama terkemuka di Mekkah dan Madinah. Tokoh-tokoh ulama Hijaz yang menjadi pusat gravitasi intelektual pada masa ini antara lain:

1. abad ke-17: Aḥmad al-Qusyasyi, ulama berdarah Palestina, dan Ibrahim Al-Kurani, ulama Kurdi berpengaruh;
2. abad ke-18: Muḥammad Sammān al-Madanī, tokoh penting dalam jaringan sufi Sammāniyyah;
3. abad ke-19: Muḥammad Zaynī Daḥlān, mufti besar Makkah;
4. awal abad ke-20: Muḥammad bin ‘Alawī al-Mālikī, figur sentral ilmu keislaman Hijaz. Keutamaan Makkah dan Madinah sebagai pusat studi tidak
   terlepas dari kedudukannya sebagai destinasi haji. Perjalanan menuntut ilmu dari Nusantara ke Hijaz hampir selalu terkait dengan perjalanan ibadah, yang kemudian diperpanjang dengan masa

belajar bertahun-tahun. Pada abad ke-17 dan ke-18, para lulusan Hijaz kembali ke tanah air dan mengisi jabatan penting di berbagai kesultanan sebagai mufti, guru istana, intelektual, dan pejabat birokrasi keagamaan. Mobilitas dan pola karier ini mencerminkan tradisi birokrat-intelektual dalam imperium Islam besar di Timur Tengah dan Asia Selatan—Usmani, Safawi, dan Mughal—yang menjadi model rujukan kesultanan-kesultanan Nusantara seperti Aceh dan Banten. Melampaui batas teritorial kesultanan masing-masing, para ulama terdidik ini membangun aktivisme lintas kesultanan dalam ruang maritim Asia Tenggara dan dalam jaringan dunia Islam yang lebih luas. Penguatan intelektualisme dan aktivisme Islam di Nusantara tampak jelas di wilayah-wilayah awal islamisasi, baik dalam lingkungan istana maupun masyarakat luas. Hal ini diwujudkan dalam institusi pendidikan seperti dayah di Aceh, surau di Minangkabau, pesantren di Jawa, serta dalam jaringan persaudaraan sufi yang tersebar luas. Muslim Nusantara pada periode ini dibentuk oleh tradisi literasi dan keilmuan yang berakar pada epistemologi serta kosmologi Islam non-Barat, terutama sebelum masuknya arus modernitas pada akhir abad ke-19. Mereka tumbuh melalui interaksi intens antara Nusantara dan Timur Tengah—dimediasi oleh struktur dan agensi di Samudra Hindia—yang memfasilitasi pertukaran gagasan, teks, serta komoditas. Konsep “jaringan ulama” yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra dapat ditempatkan dalam kerangka republik pengetahuan Islam yang bersifat global dan lintas wilayah. Dalam kerangka ini, para ulama dari berbagai penjuru dunia saling terhubung melalui pertukaran gagasan, karya intelektual, dan pembelajaran keagamaan pada satu wilayah geografis saja. Koneksi ini menegaskan bahwa tradisi intelektual Islam tidak berkembang dalam ruang isolasi, tetapi tumbuh melalui interaksi yang melintasi batas-batas politik dan budaya, membentuk suatu komunitas ilmu pengetahuan global yang dinamis.

Keberadaan jaringan ini dimungkinkan berkat mobilitas yang tinggi di kawasan maritim dunia, khususnya Asia Tenggara maritim, Samudra Hindia, Laut Merah, dan sebagian wilayah timur Laut Tengah. Lautan dan pelabuhan-pelabuhan di kawasan ini menjadi jalur vital yang mempercepat pertukaran ilmu, manuskrip, maupun individu yang hendak belajar dan menunaikan ibadah haji. Arus mobilitas inilah yang menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai simpul penting dalam lalu lintas keilmuan Islam. 19 Melalui jalur-jalur maritim tersebut, para ulama Nusantara tak hanya menimba ilmu dari pusat-pusat studi Islam dunia, tetapi juga turut berkontribusi pada pengembangan intelektual Islam global. Dalam konteks ini, gagasan tentang Islamic republic of letters berfungsi sebagai infrastruktur intelektual penting yang menopang pembentukan tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Konsep ini menggambarkan adanya ekosistem pengetahuan yang memungkinkan pertukaran dan komunikasi intensif antar-sarjana muslim, baik di level lokal maupun internasional. Kehadiran jaringan ulama tersebut berperan strategis dalam mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam Nusantara ke dalam diskursus intelektual dunia Islam pada masa modern awal. Hasilnya adalah terciptanya jejaring pengetahuan yang bersifat terbuka dan inklusif, di mana Nusantara tampil sebagai bagian integral dari perkembangan keilmuan Islam dunia.

C. INTELEKTUAL-BIROKRAT TERKEMUKA:

STUDI KASUS ALUMNI MADINAH (1650–1690)

Ketika intelektual Kurdi, Ibrahim al-Kurani tiba di Madinah pada 1651 dan bergabung dengan akademi sufi yang dipimpin oleh Al-Qusyasyi, komunitas Jawi segera menjalin hubungan intelektual yang

19 Lihat, misalnya, konsepsi tersebut dalam karya klasik Denys Lombard, Le carrefour javanais; Essai d’histoire globale (Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1992); Engseng Ho, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility Across the Indian Ocean, (Berkeley), 2006.

erat dengannya. Berbekal latar belakang pendidikan dalam ilmu-ilmu rasional yang diperoleh di Kurdistan, reputasi ilmiah Kurani meningkat dengan cepat di kalangan cendekiawan Madinah dan Arab secara lebih luas. Dalam kurun waktu satu dekade, dia telah menjadi guru yang sangat dicari oleh para murid dan kolega—termasuk kalangan Jawi. Kepercayaan yang diberikan Qusyasyi kepada murid sekaligus menantunya tersebut turut memengaruhi para Jawi, yang kemudian memandang Kurani sebagai seorang teolog yang berkembang menjadi mursyid sufi. Persaudaraan Syattari, dengan Qusyasyi dan Kurani sebagai pemimpin utamanya, memperoleh perhatian besar dari kalangan Jawi; silsilah Syattari yang penting ditemukan di berbagai wilayah dunia Melayu dan mencerminkan warisan kedua tokoh tersebut. 20 Silsilah tarekat Naqsybandi juga memiliki relevansi dalam konteks ini (sebagaimana, misalnya, terlihat pada Gambar 3.1). Namun demikian, daya tarik Kurani bagi para Jawi tidak terbatas pada otoritasnya dalam jaringan tarekat, tetapi juga pada keahliannya dalam teologi rasional, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah. Terdapat setidaknya tiga tokoh Jawi yang diketahui melalui sumber tertulis pernah berguru langsung kepada Kurani. Pertama adalah ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkili. Dia memulai studi Arab dan ilmu-ilmu Islam di bawah bimbingan Qusyasyi sejak 1641 dan kemudian melanjutkan pendidikannya bersama Kurani pada dekade 1650-an. Karya-karya Al-Sinkili—yang mencakup terjemahan dan adaptasi pemikiran dua master sufi Madinah tersebut—menunjukkan jejak intelektual dan spiritual keduanya. 21 Setelah dua dekade menimba ilmu di Arabia, dia kembali ke Kesultanan Aceh dan menjabat kadi utama serta penasihat kerajaan pada masa pemerintahan para sultanah (1661–1693). Peran Al-Sinkili di istana yang dipimpin

20 Lihat Oman Fathurahman, Shaṭṭ ārīyah silsilah in Southeast Asia as developed in Aceh, Java, and Mindanao (Tokyo: ILCAA-TUFS, 2016). 21 Misalnya, Tanbīh al-Māsyī lihat Oman Fathurahman, Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad ke-17 (Mizan-EFEO, 1999). dan Sullam al-mustafidīn.

perempuan, serta pendekatannya dalam merumuskan keputusan-keputusan hukum, memungkinkan Aceh mempertahankan posisinya sebagai kekuatan politik dan pusat intelektual terpenting di dunia Melayu. Dalam konteks ini, gagasan-gagasan Kurani disalin, diajarkan, dan menyebar dengan cepat ke wilayah lain. Kombinasi antara kekuatan politik-imperial dan keunggulan intelektual di Aceh sangat memfasilitasi transfer pengetahuan tersebut—sebuah pola yang juga muncul dalam konteks Kesultanan Banten di Jawa bagian barat. Tokoh kedua adalah Yusuf al-Makassari (wafat 1699). Dia menjalani pendidikan utamanya di Yaman dan melakukan perjalanan intelektual antara Yaman, Arabia, dan Suriah, beberapa kali hingga menjadikannya ulama teraktif dalam melakukan perjalanan ilmiah. 22 Keterlibatan intensifnya dengan para ulama di wilayah Arab Usmani menjadikannya ulama Jawi pertama yang dicatat dalam kamus bibliografis karya Ibn Hasan al-‘Ujaymi, seorang kolega dekat Kurani. Studi mendalamnya bersama Kurani berlangsung antara 1661 dan 1665, sebagaimana dibuktikan oleh kesaksian tekstual yang akan dibahas lebih rinci kemudian. Hubungan intelektual dan sosialnya dengan elite muslim di Sulawesi dan Jawa mendorongnya untuk bergabung dengan lingkungan politik Kesultanan Banten setelah kembali dari Arabia pada 1667. Di sana dia menjabat kadi utama dan penasihat Sultan Ageng Tirtayasa (1651–1683), posisi yang sejajar dengan peran Al-Sinkili di Aceh, sebelum akhirnya menjadi oposisi politik dan diasingkan ke Sri Lanka dan Afrika Selatan akibat intervensi VOC dalam urusan istana Banten. Karya-karya Al-Makassari mencerminkan apresiasinya yang mendalam terhadap sufisme filosofis, yang dia pelajari sebagai murid sekaligus penulis di bawah pengawasan filologis dan intelektual Kurani. Tokoh ketiga adalah ‘Abd al-Syakur al-Bantani (tanggal wafat tidak diketahui). Eksistensinya tidak dikenal secara luas hingga

22 ZK Umam, “The Scribe of Sufi-philosophical Letters,” Studia Islamika 31, no. 3 (2024): 387–411.

penemuan sebuah manuskrip Batavia dari Qaṣd al-sabīl karya Kurani, yang memuat catatan singkat mengenai studinya di akademi sufi Qusyasyi di bawah bimbingan Kurani. Gambar 3.1 menunjukkan salah satu bukti hubungan intelektual tersebut. Manuskrip itu memuat catatan pinggir yang memberikan informasi penting tentang pendidikannya, khususnya dalam teologi rasional. Al-Bantani mencatat bahwa dia mempelajari karya teologi rasional Al-Kurani berjudul Qaṣd al-sabīl bersama Kurani pada 1080/1669, dan dalam manuskrip tersebut juga tercantum tulisan serta tanda tangan Kurani yang memberikan otorisasi mengajar kepadanya. Dia tampaknya belajar dengan Kurani antara 1665 dan 1680. 23 Al-Bantani merupakan anggota keluarga bangsawan Banten— kemungkinan keponakan Sultan Ageng Tirtayasa—yang menempuh pendidikan agama di Arabia. Ada indikasi bahwa dia merupakan murid Al-Makassari sebelum berangkat ke Arabia, dan Al-Makassari mungkin merekomendasikannya untuk berguru kepada Kurani. Bukti tekstual menunjukkan bahwa minat utamanya, sebagaimana gurunya, adalah teologi rasional. Salah satu respons ringkas Kurani mengenai konsep sufi “prototipe tetap” (al-a‘yān al-thābita)—yang ditulis pada 20 Muharam 1089 (7 Mei 1673)—diketahui diminta secara khusus oleh Al-Bantani. 24 Minimnya informasi mengenai kehidupan dan kariernya di Banten kemungkinan disebabkan oleh dampak penertiban politik pasca-pemberontakan di istana Banten, yang pada masa itu dipengaruhi oleh aliansi VOC dengan faksi internal keluarga istana. Tiga contoh tokoh terpelajar Jawi terkemuka—yang berasal dari kalangan cendekiawan sekaligus bangsawan—mencerminkan posisi mereka sebagai para pendukung utama Kurani dalam

an Qaṣ d al-sabīl ilā tawḥ

komunitas Jawi. Dimensi politik dan intelektual merupakan faktor kunci dalam proses penerimaan serta transmisi pengetahuan pada masa tersebut. Melalui jalur-jalur budaya dan patronase istana, karya-karya Kurani dibaca, disebarkan, serta didiskusikan secara luas, sehingga pemikirannya memberi inspirasi bagi produksi pengetahuan Islam pada periode-periode selanjutnya dalam tradisi intelektual Jawi. Para alumni Madinah berperan sebagai guru, penulis, dan perantara intelektual yang sangat dicari, didukung oleh infrastruktur kesultanan di Aceh, Banten, Johor, Sulawesi, Mataram, serta wilayah Asia Tenggara lainnya. Jaringan politik dan institusional ini memperkuat signifikansi budaya yang menjadi fondasi perkembangan intelektual kawasan tersebut. Menariknya, para penyebar tradisi intelektual Kurani dan lingkungan Madinah pada kenyataannya tidak memproduksi banyak salinan langsung dari karya-karya Kurani. Sebaliknya, gagasan serta pendekatannya diserap dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal, secara dinamis dan kreatif, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas di dunia Melayu. Baik Al-Sinkili maupun Al-Makassari menerapkan strategi vernakularisasi ini. Penggunaan bahasa lokal memungkinkan mereka menyampaikan argumen-argumen teologis dan sufistik yang kompleks kepada audiens yang lebih luas dan beragam, sehingga pendekatan tersebut terbukti lebih efektif secara intelektual maupun kultural dalam konteks penyebaran gagasan Islam di kawasan Melayu-Nusantara.

Sumber:

25 Pelajar Jawi terkemuka lainnya dari Kurani pada periode kemudian termasuk ‘Abd al-Mahmud bin Salih al-Matarami (wafat tidak diketahui) dari Kesultanan Mataram di Jawa Tengah dan ‘Abd al-Malik bin ‘Abd Allah alias Tok Pulau Manis (wafat 1736) dari Semenanjung Malaya.

Gambar 3.1 Tanda tangan Ibrahim al-Kurani pada bacaan ‘Abd al-Syakur atas Qaṣd al-sabīl Sumber: Sumber: MS Batavia A 135, Perpustakaan Nasional Jakarta

Selama kurang lebih empat dekade Gambar 3.2 Pegon ijāza Jawa dari tarekat kariernya di Madinah, Kurani tidak hanya Naqshbandi dan Syattari, mengajar para pelajar Jawi, tetapi jugayang menyebutkan Ibrahim al-Kurani, membimbing sejumlah di antara mereka “syekh yang sempurna”, menjadi penulis dan penyalin manuskrip. Selainyang memberikan izin kepada dua ulama Jawi, Yusuf al-Makassari, hanya sedikit nama yang yaitu ‘Abd al-Rahman tercatat sebagai penyalin naskah di Madinah di dan ‘Abd al-Syakur bawah pengawasan Kurani. Kolofon MS Garrettal-Bantani. Teks ini juga menyebutkan 3872Y, misalnya, menyebut ‘Abd al-Rahman kitab rahasia Qusyasyi bin ‘Abd Allah al-Jawi al-Katunukani (daritentang panduan zikir, meskipun ditulis dalam wilayah selatan Filipina modern) dan ‘Abd al- versi yang rusak, Ḍawʾ Hakim bin ‘Abd al-Karim al-Jawi al-Fatani (dari al-hāla fī dhikr huwa al-jalāla Pattani, Thailand Selatan) sebagai bagian dari Sumber: MS Or7054, fol. kelompok penyalin tersebut. Para penulis ini 101a koleksi Snouck Hurgronje, dengan diketahui mempelajari Al-Durrah al-fākhirah catatan Snouck (The Precious Pearl) karya ‘Abd al-Rahman Jami (wafat 1492) bersama Kurani—sebuah risalah yang membela posisi Sufi monistik dalam merespons sejumlah persoalan teologis yang diajukan kepada Sultan Mehmed al-Fatih. Hamid Algar menggambarkan Durra sebagai “penjabaran lebih lanjut atas ajaran Ibnu ‘Arabi” yang bertujuan “menyelesaikan perbedaan

pandangan—sebagian bahkan kontradiktif—mengenai sebelas isu doktrinal utama yang diperdebatkan oleh para sufi, teolog, dan filsuf”. Karya tersebut rampung pada 886 H/1481 M atas permintaan Sultan Mehmed, Sang Penakluk Konstantinopel. Karier intelektual Jami melampaui keterkaitannya dengan Dinasti Timuriah di Herat; otoritasnya meresap dalam budaya intelektual Usmani dan menjadikannya salah satu cendekiawan paling berpengaruh selama berabad-abad. 26 Sejumlah manuskrip kuno Durrah dan teks-teks sufi-filosofis lain di berbagai wilayah disalin oleh Al-Makassari dalam perjalanan intelektualnya di Arabia dan Suriah. 27 Tiga di antaranya dapat disebutkan: pertama, MS A 651 (Aleppo, 1065/1654) di Perpustakaan Nasional Indonesia; kedua, MS Sprenger 677 (Damaskus, 1066/Agustus 1656) di Staatsbibliothek zu Berlin; dan ketiga, MS Garrett 3872Y (Madinah, 1075/1664) di Perpustakaan Firestone, Princeton. Ketiga manuskrip tersebut menunjukkan upaya Al-Makassari untuk menguasai kurikulum intelektual pasca-Timurid yang diwakili oleh Durra—sebuah teks yang menempati posisi penting dalam tradisi Persia dan Usmani. Di antara ketiganya, MS Garrett 3872Y memiliki keistimewaan tersendiri, karena mengandung catatan marginal yang mencatat proses pembacaan mendalam atas Durra di bawah bimbingan langsung Kurani. Naskah ini diselesaikan antara Agustus dan Oktober 1664 di ribaṭ Imām ‘Alī al-Murtaḍā, tidak jauh dari kediaman Kurani. Selain itu, manuskrip ini memuat catatan tangan Kurani dalam Durra dan dalam Risāla fī al-wujūd (Sebuah Risalah tentang Keberadaan), juga karya Jami.

26 Lihat Michael Laffan, “Review of Le Bustan al-Salatin,” Bijdragen tot de taal-, landen volkenkunde 169, no. 4 (2014): 571, https://doi. org/10.1163/22134379-12340063. Seorang penyalin dari Kesultanan Mataram, ‘Abd al-Mahmud al-Matarami al-Jawi (wafat tidak diketahui), menyalin karya Kurani, Al-Asfār ʿan aṣ l al-istikhārat aʿmāl al-layl wa- l-nahār. Para penulis ini belajar di Madinah kemungkinan besar setelah belajar di Aceh dan mencari nasihat serta rekomendasi untuk melanjutkan studi di Madinah. Jelas bahwa salah satu ulama penting di Semenanjung Malaysia, Tok Pulau Manis, belajar dengan Kurani setelah mendapatkan rekomendasi dari ‘Abd al-Ra’uf al-Fansuri. 27 Lihat Umam, “The Scribe of Sufi-philosophical Letters.”

Naskah ganda tersebut turut memuat dua salinan bersih (tabyīḍ) karya Kurani yang diproduksi pada tahun yang sama, dalam rentang 1–6 bulan setelah penyelesaian draf awal (taswīd). Dalam proses penyalinan kodeks ini, sejumlah pelajar Jawi dari lingkaran Kurani di Madinah memainkan peran khusus sebagai penulis maupun pembaca. Selain para penyalin yang telah disebut, para pembaca yang berkontribusi dalam koreksi dan verifikasi teks mencakup ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkili—yang kembali mengunjungi Madinah 7 tahun setelah kepulangannya ke Aceh—serta dua murid Arab Kurani, yaitu Ahmad al-Dimyati dan Muhammad Sa’id al-Kawkani. Ahmad al-Dimyati, berdasarkan satu manuskrip, dikenal sebagai teman sekelas Al-Makassari. Kajian atas kodeks ini oleh Nicholas Heer dan Florian Schwarz menegaskan pentingnya manuskrip tersebut sebagai sumber paling otoritatif untuk penerbitan edisi modern Durrah, sekaligus sebagai bahan utama bagi studi historis dan kodikologis atas karya-karya Jami di dunia Arab Usmani. 28 Selain itu, banyak cendekiawan yang mencari pemahaman mendalam mengenai persoalan-persoalan sufistik, teologis, dan filosofis yang dikemukakan Jami datang berguru kepada Kurani. Di luar MS Garrett 3872Y, manuskrip MS Garrett 3049Y juga memuat salinan lain dari Durrah, dilengkapi dengan catatan pinggir pembaca, termasuk pernyataan Kurani mengenai konsep “wujud mutlak”. Fakta ini menunjukkan bahwa otoritas intelektual Kurani menjadi rujukan penting bagi para pembaca dalam menyerap dan menafsirkan diskursus intelektual warisan tradisi Timurid abad ke-15. Pertanyaan mengenai alasan Makassari memilih mempelajari karya-karya Jami di bawah bimbingan Kurani di Madinah—alih-

28 Nicholas Heer, ed., Al-Jamīsʼ Al-Durrah al-fākhirah: together with his glosses and the commentary of ʻ Abd al-Ghafūr al-Lārī (Tehran: McGill University-Tehran Branch, 1979); Florian Schwarz, “The Arab Receptions of Jāmī in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,” dalam Jāmī in Regional Contexts. The Reception of ʿAbd al-Raḥ mān Jāmī’s Works in the. Islamicate World, ca. 9th/15th-14th/20th Century, ed. oleh Thibaut d’Hubert dan Alexandre Papas (Leiden dan Boston: Brill, 2018), 178–95.

alih di Yaman, tempat dia sebelumnya menghabiskan waktu cukup lama untuk belajar dan mengajar—tidak dapat dijawab semata-mata dengan menekankan otoritas Kurani sebagai salah satu ulama mistik paling berpengaruh di wilayah Arab Usmani. Penjelasan yang lebih memadai memerlukan pertimbangan sosiologis dan jaringan intelektual yang lebih luas. Salah satu faktor penting adalah kenyataan bahwa baik Kurani maupun Makassari memiliki hubungan mendalam dengan jaringan ulama Yaman, khususnya dalam lingkaran Arab dari tarekat Naqsybandi yang mengklasifikasikan teks-teks Jami sebagai bagian dari kanon intelektual mereka, terutama setelah Taj al-Din al-‘Uthmani membangun jaringan pan-Arab tarekat tersebut pada awal abad ke-17. Signifikansi hubungan ini tercermin dalam kebiasaan Kurani memberi judul Durra dengan sebutan khusus ḥuṭṭu raḥlak (“letakkan bebanmu”), sebagaimana ditemukan dalam salinan karya Makassari dan dalam daftar kredensial intelektual Kurani yang luas, Al-Amam li- īqāẓ al-himam. Menurut Tashköprüzade, penyematan judul tersebut berasal dari komunitas Yaman. Salinan lain Durrah yang ditulis atas perintah Kurani oleh Ahmad al-Dimyati—yang kini diidentifikasi sebagai ‘Aqā’id Taymur 393 di Dar al-Kutub, Kairo—diselesaikan di Madinah pada Januari 1675 dan juga menggunakan judul Al-Durrah al-fākhirah al-mulaqqaba bi-Ḥuṭṭa raḥlak. 29 Sebaliknya, para pengikut tarekat Khalwati—yang berafiliasi kuat dengan Makassari—tidak

29 Schwarz, “The Arab Receptions of Jāmī in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,” 191–92; Heer, Al-Jamīsʼ Al-Durrah al-fākhirah: together with his glosses and the commentary of ʻAbd al-Ghafūr al-Lārī, 9–10. Jacobus Ecker menyebutkan bahwa manuskrip Gotha No. 87 juga memiliki judul yang sama. Dia juga mencatat bahwa penyalin manuskrip menulis bahwa arti dari Ḥuṭṭ raḥlak adalah inzil hāhunā fa-mā ba’d ‘Abbādān qarya (“turunlah di sini, karena tidak ada kota setelah ‘Abbādān)”. Menurut Ecker, artinya adalah, “Jika kamu membaca risalah kecil ini tentang keberadaan Allah dan sifat-sifat-Nya, dan jika kamu mempelajari hal-hal yang terkandung di dalamnya, itu sudah cukup, karena tidak ada karya lain tentang hal-hal ini yang perlu dibaca atau diketahui.” Namun, ada judul lain. Houtsma 464 memiliki judul lain, Risālat al-muḥākamāt atau Treatise of Adjudications, merujuk pada permintaan pengadilan Jami oleh Fatih Sultan Mehmed.

secara khusus menekankan pembelajaran mendalam atas teks-teks Jami. Judul MS Sprenger 677, yang disalin 10 tahun sebelum MS Garrett 3872Y, tidak mencantumkan sebutan Ḥuṭṭ raḥlak. Namun, 30 salinan Aleppo dalam MS Batavia A 651, yang diproduksi setahun sebelum MS Sprenger 677, sudah memuat sebutan tersebut pada halaman judulnya. Kombinasi pengaruh Naqsybandi, jaringan Yaman, dan koneksi pan-Arab sufi Madinah inilah yang tampaknya mendorong Makassari untuk secara khusus mempelajari karya-karya Jami langsung di bawah bimbingan Kurani. Selain itu, Kurani menghasilkan korpus komentar dan glosarium yang substansial—termasuk Al-Taḥrīrāt al-bāhira li-mabāḥith al-Durra al-fākhira—yang masih bertahan hingga kini dan menunjukkan perhatian mendalamnya pada tradisi 31 intelektual Jami. Dari Kurani, Makassari memperoleh sebagian besar landasan pengetahuan intelektualnya. Kurani diketahui secara aktif menyebarkan berbagai karya, termasuk Durrah, serta karya-karya intelektualnya sendiri kepada murid-muridnya, seperti Makassari. MS Garrett 3872Y merupakan salah satu contoh utama media pembelajaran antara guru dan murid tersebut. Dalam manuskrip ini, Makassari menulis catatan panjang yang kemudian dikoreksi langsung oleh Kurani. Sebagai penyalin sekaligus pelajar, Makassari menambahkan ziyādāt berupa catatan pinggir yang cukup substansial. Penambahan ini tidak bersifat korektif semata—

30 Koleksi ini merupakan bagian dari perpustakaan kerajaan Kesultanan Banten sebelum disita oleh orang Belanda dan kemudian menjadi koleksi Royal Batavian Society of Arts and Sciences (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen), yang didirikan pada 1778. 31 Lihat naskah yang ditulis oleh Musa bin Ibrahim al-Basri al-Madani, “MS Garrett 4049Y,” Princeton: Firestone Library, Princeton University, 1706. Naskah yang disalin bertepatan pada tahun 1118 H oleh murid Kurani, judulnya ditulis secara eksklusif oleh Syekh al-Islam Usmani, Ahmad Efendi. Abu Tahir, putra Kurani, mengeditnya; lihat “MS Garrett 5373Y,” Princeton: Koleksi Perpustakaan Firestone, Princeton University, t.t.; “MS Hudai Efendi 381,” Istanbul: Hudai Efendi Collection, t.t.

yakni memperbaiki kata atau frasa yang sulit dibaca—tetapi lebih berfungsi sebagai alat penjelas atas bagian-bagian yang masih perlu dia pahami. Dari perspektif filologis dan sufistik, manuskrip ini merupakan contoh luar biasa tentang bagaimana Kurani, sebagai guru, dan Makassari, sebagai murid, berupaya memahami, memperluas, serta mengomentari berbagai bagian dari Durrah dan teks-teks lainnya secara paralel. Sepanjang 21 folio, komentar Kurani menawarkan argumentasi teologis-filosofis yang merujuk pada tokoh-tokoh tertentu untuk menjelaskan isu-isu yang memerlukan pemahaman mendalam, sekaligus memudahkan murid—dalam hal ini Makassari—untuk menyerap konsep-konsep yang problematik. Kurani pun kerap memperbaiki komentar Makassari. Interaksi dinamis antara berbagai ta’līqāt atau catatan pinggir/tambahan dalam manuskrip ini menunjukkan proses pembelajaran yang berlangsung melalui produksi filologis dengan lapisan tulisan tangan yang berbeda. Naskah ini bukan hanya cerminan hubungan intelektual antara seorang ulama Kurdi dan murid Jawi, melainkan juga merupakan bagian dari koleksi pribadi Kurani yang sangat berharga. Misalnya, terdapat sejumlah komentar yang dibuat Kurani pada 25 Rabiulawal 1080/23 Agustus 1669 untuk menjelaskan pemikiran Ibnu Sina dan Nasir al-Din al-Tusi terkait persoalan eksistensi dalam filsafat Islam pasca-klasik. Terdapat pula pembahasan mengenai konsep wujud mental (wujūd dhihnī) dan wujud eksternal (wujūd khārijī), sebagaimana dijelaskan menurut ‘Abd al-Ghafur al-Lari, serta kutipan dari Mawāqif karya Jurjani dan bagian dari Ilāhiyyāt dalam al-Shifā’ karya Ibnu Sina. Penambahan ini dibuat lima tahun setelah penyusunan draf awal, pada masa ketika Makassari diperkirakan telah kembali ke Makassar lalu ke Banten pada 1666. Peran Makassari sebagai penyalin dengan demikian sangat penting, karena membantu Kurani mengumpulkan dan mengorganisasi bahan pengetahuan melalui beragam catatan. Kurani sendiri menggunakan manuskrip tersebut bukan hanya sebagai wahana refleksi intelektual atas dialog antara Jami dan

para pemikir pasca-Avicenna, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan komentar-komentar otoritatifnya terhadap teks kanonis Jami, sebagaimana terlihat dalam MS Garrett 4049Y.

Gambar 3.3 Contoh jejak tulisan tangan Yusuf al-Makassari (teks inti dan beberapa komentar di pojok kiri atas) beserta catatan komentar yang luas oleh Ibrahim al-Kurani Sumber: MS Garrett 3872Y, folio 10b–11a)

Selain itu, Makassari mencatat informasi rinci mengenai keaslian Durrah karya Jami dengan mengutip Tashköprüzade melalui Al-Shaqā’iq al-nu’māniyya fī ‘ulamā’ al-dawla al- ‘Uthmāniyya. Informasi tersebut bersifat relatif umum jika dibandingkan dengan berbagai salinan Durrah yang diproduksi penyalin lain. Di halaman judul manuskrip yang sama, Kurani menambahkan sejumlah catatan yang memuat informasi biografis mengenai tokoh-tokoh Sunni terkemuka, seperti Jalal al-Din al-Dawani, ‘Ala’ al-Din al-Maha’imi, Ghawth Gwaliyori, serta muridnya, Wajih al-Din al-‘Alawi dari Gujarat. Penyebutan nama-

nama ini bukan tanpa alasan: mereka merupakan figur penting dalam pembentukan horizon intelektual Kurani. Dia membaca dan mengomentari teologi rasional Dawani, serta mempelajari pemikiran dan praktik sufistik para Syattari India. Kurani juga menuliskan dua catatan tambahan pada halaman judul. Catatan pertama merujuk pada karya Abu Hasan al-Asy’ari, Al-Ibāna fī uṣūl al-diyāna (Penjelasan tentang prinsip-prinsip agama), yang menurut Kurani merupakan risalah terakhir Al-Asy’ari dan digunakan untuk menegaskan pembelaannya terhadap tradisionalisme neo-Hanbali. 32 Catatan kedua memberikan penjelasan mengenai konsep esensi (māhiyya), yang relevan untuk memahami beberapa perdebatan metafisika pasca-klasik yang dibahas Kurani. Lebih jauh, jelas bahwa Makassari—sebagaimana ulama Jawi lainnya—berperan dalam penyebaran karya-karya Kurani. Salah satu karya Kurani yang paling banyak beredar, Inbāh al-anbāh fī i’rāb lā ilāha illā Allāh, yaitu kajian komprehensif tentang aspek linguistik, teologis, dan kenabian dari ungkapan tauhid, telah diringkas oleh Makassari ke dalam bahasa Melayu. Beberapa sarjana sebelumnya berpendapat bahwa Makassari menambahkan komentar atas karya tebal Kurani atau bahkan menyusun Inbāh itu sendiri; kedua klaim tersebut tidak dapat dibuktikan dan hingga kini tidak terkonfirmasi. Tidak ada bukti naskah yang menunjukkan keberadaan karya Makassari yang secara langsung berkaitan dengan traktat gurunya. Meski demikian, penyebaran terjemahan singkat Inbāh di dunia Melayu telah dicatat. Perpustakaan Leiden dan Princeton, misalnya, menyimpan sejumlah salinan terjemahan tersebut (lihat Gambar 3.4). 33 Beberapa di antaranya kemungkinan

32 Khaled El-Rouayheb, The Intellectual History of Islam in the Seventeenth Century (Cambridge: Cambridge University Press,

2015), 272–305.
33 “MS Garrett 479L(a),” Princeton, New Jersey: Koleksi Perpustakaan Firestone, Princeton University, 1700. Lihat juga “MS Or 5660,” Leiden, Belanda: Leiden University Library, t.t. Koleksi Princeton berisi 11 folio dan kemungkinan diselesaikan pada akhir abad ke-17

besar merupakan hasil terjemahan Makassari, meskipun tidak ada nama penyalin yang dicantumkan pada halaman manuskrip maupun kolofonnya. Bukti lain menunjukkan bahwa beberapa pembaca atau pelajar Jawi kemudian menyalin ringkasan Inbāh versi Makassari. Meskipun kita memiliki tiga contoh otentik tulisan tangan Makassari sebagai penyalin, sangat sulit untuk mengidentifikasi kembali tulisan tangannya dari masa hidupnya. Hampir seluruh manuskrip yang masih ada saat ini merupakan salinan yang diproduksi pada abad kesembilan belas, sehingga mempersulit atribusi penyalinan secara pasti.

Gambar 3.4 Sebuah fragmen dari Inbāh al-anbāh karya Kurani dengan terjemahan interlinear dalam bahasa Jawa. Fragmen ini kemungkinan besar diselesaikan oleh Yusuf al-Makassari Sumber: Sumber: MS Garrett 479L[a]

atau awal abad ke-18; sementara koleksi Leiden, yang disalin pada abad ke-19, hanya berisi empat folio.

Kasus Yusuf al-Makassari—bersama para ulama Jawi lainnya seperti ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkili dan ‘Abd al-Syakur al-Bantani— menawarkan sebuah jendela penting untuk memahami ekosistem keilmuan yang didukung, dibentuk, dan dikembangkan oleh Ibrahim al-Kurani dalam lingkungan intelektual sufistik Madinah, yang sebelumnya berakar pada tradisi yang dibangun oleh gurunya, Ahmad al-Qusyasyi. Melalui keberadaan para ulama Jawi yang bermukim dan belajar di wilayah Arabia, terlihat adanya pergeseran signifikan dalam lintasan intelektual Kurani: dari fase awal yang berada dalam “bayang-bayang Qusyasyi”, sebagaimana dialami oleh Al-Sinkili melalui interaksi pertamanya dengan Kurani sebelum 1661, menuju fase kematangan intelektual yang lebih mandiri. Fase kedua ini dibuktikan melalui beragam manuskrip yang melibatkan Makassari dan Bantani, dua murid terdekat Kurani, yang menunjukkan tingkat keterlibatan filologis dan intelektual yang jauh lebih mendalam. Sementara itu, kesaksian muridnya yang berasal dari Maroko, ‘Abd Allah al-‘Ayyashi, menggambarkan bahwa metode pengajaran Kurani mendorong cara belajar dialektis—yakni cara berpikir yang memungkinkan murid untuk menjelajahi persoalan secara luas dan mendalam, mengikuti tradisi pasca-klasik munāẓara dan ādāb al-baḥth. Namun, kasus Jawi seperti Yusuf al-Makassari memberikan perspektif yang berbeda: tidak hanya dialektika lisan, tetapi praktik pembuatan manuskrip sebagai medium pedagogis. Melalui interaksi teks yang intens, personal, dan bertingkat—yang dapat dipahami sebagai bentuk translatio textuum³⁴—terlihat bagaimana proses belajar berlangsung melalui produksi, anotasi, serta revisi filologis antara guru dan murid. Baik perspektif Maghrebi yang ditawarkan oleh Al-‘Ayyashi dalam catatan perjalanan intelektualnya, Al-Rihlah al-‘Ayyashiyyah,

34 “MS Garrett 479L(a).” Lihat juga “MS Or 5660.” Koleksi Princeton berisi 11 folio dan kemungkinan diselesaikan pada akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18; sementara koleksi Leiden, yang disalin pada abad ke-19, hanya berisi empat folio.

maupun perspektif Jawi yang tecermin dalam praktik penyalinan dan anotasi Makassari pada manuskrip, secara bersama-sama memungkinkan kita membayangkan pendekatan Kurani yang ketat, komprehensif, serta multifaset dalam proses mengajar dan belajar.

D. PENGUATAN INTELEKTUALISME

DAN AKTIVISME ISLAM

Memasuki paruh pertama abad ke-17, kawasan Nusantara menunjukkan transformasi sosial, politik, dan keagamaan yang kompleks. Periode ini menandai fase intensifikasi intelektualisme Islam, yang berkelindan erat dengan munculnya etos aktivisme keagamaan di kalangan para intelektual muslim. Dinamika tersebut memperlihatkan adanya konfigurasi baru dalam relasi antara ilmu, kekuasaan, dan praksis sosial-keagamaan. Para intelektual muslim pada masa ini menempati posisi strategis dalam berbagai ranah: sebagian berperan sebagai ulama yang berfokus pada pengembangan dan transmisi ilmu pengetahuan keislaman, sebagian lainnya berintegrasi ke dalam struktur pemerintahan dan birokrasi kesultanan; ada pula yang tampil sebagai elite politik dan pemegang otoritas dalam sistem kerajaan, sementara kelompok lain mengambil peran sebagai agen perlawanan terhadap ekspansi dan dominasi kolonial Belanda. Paruh pertama abad ke-17 dapat dipandang sebagai periode artikulasi baru antara gerakan intelektual Islam dan praksis politik di Nusantara. Penguatan intelektualisme dan aktivisme Islam pada paruh awal abad ke-17 secara nyata terartikulasikan di wilayah-wilayah pesisir yang menjadi pusat awal penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Sumatra dan Jawa. Fenomena ini tampak tidak hanya pada tingkat kerajaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat pesisir. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Islam berperan signifikan dalam mendorong lahirnya dan menguatnya tradisi literasi serta aktivitas keilmuan di kawasan ini.

Secara geografis, dinamika intelektual dan aktivisme Islam di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari intensifikasi jaringan keilmuan transregional yang menghubungkan kepulauan Nusantara dengan pusat-pusat intelektual Islam di Timur Tengah, terutama kawasan Al-Haramayn (Makkah dan Madinah), serta dengan India dan Persia melalui jalur perdagangan serta mobilitas intelektual-spiritual di kawasan Samudra Hindia. 35 Mobilitas keilmuan tersebut diwujudkan melalui praktik perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan oleh para pembelajar muslim Nusantara yang berangkat menunaikan ibadah haji sekaligus menetap sementara waktu di Tanah Suci. Dalam terminologi Arab, kelompok pelajar asing yang bermukim dalam jangka waktu tertentu ini dikenal sebagai mujawirun. Dari komunitas pelajar tersebut kemudian lahir jaringan ulama yang dikenal sebagai jama’at al-Jawiyyin seperti dikemukakan di atas, yang menandai terbentuknya mata rantai intelektual Islam antara Nusantara dan Al-Haramayn. Beberapa tokoh penting yang menjadi representasi jaringan ini, sebagian sudah disebut sebelumnya, antara lain Nuruddin al-Raniri (wafat 1658), ‘Abd al-Ra’uf bin ‘Ali al-Sinkili (1615–1693), dan Yusuf al-Makassari (1629–1699). Tradisi intelektual ini kemudian berlanjut pada generasi berikutnya melalui tokoh-tokoh seperti ‘Abd al-Samad al-Palimbani, Muhammad Arsyad al-Banjari (1710–1812), dan Dawud al-Fatani (wafat 1847) pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19; serta pada abad ke-19 melalui figur seperti Nawawi al-Bantani (1813–1879), Aimad Rifa’i Kalisalak (1786–1870), dan Ahmad Khatib Sambas (1803–1875). Pada abad ke-20, kesinambungan tradisi ini diteruskan oleh ulama seperti Muhammad Saleh Darat al-Samarani (wafat 1903), Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860–1916), Hasyim Asy’ari (wafat 1947), Ahmad Dahlan (wafat 1923), dan Muhammad Yasin al-Padani (1917–

35 Azyumardi Azra, The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern “Ulamā” in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (Allen & Unwin and University of Hawai’i Press, 2004).

1990). Formasi intelektual Hijaz pada abad ke-17 itu berpengaruh kuat sebagai fondasi dan diteruskan hingga awal abad ke-20. Para ulama tersebut berperan sebagai agen penghubung sekaligus produsen wacana intelektualisme Islam di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara lebih luas. Melalui aktivitas keilmuan, penulisan karya, dan pembentukan jaringan ulama lintas wilayah, mereka berkontribusi terhadap terbentuknya tradisi intelektual Islam yang khas, berakar di Nusantara namun berjejaring dengan dunia Islam global. Kehadiran serta keterlibatan para murid asal Nusantara di pusat-pusat keilmuan Islam, khususnya di kawasan Al-Haramayn, memainkan peran penting dalam memperkuat arus pertukaran intelektual antara dunia Islam Timur Tengah dan Nusantara. Melalui interaksi ilmiah yang intensif, para pelajar Nusantara tidak hanya menimba ilmu, tetapi juga menjadi sumber informasi mengenai dinamika sosial-keagamaan di wilayah asal mereka. Informasi tersebut sering kali menginspirasi para ulama Al-Haramayn untuk menulis karya-karya keislaman yang merespons konteks intelektual dan keagamaan di Nusantara. Salah satu contoh paling awal dari interaksi tersebut dapat dilihat pada karya ulama Makkah, Ibn ‘Allān, yang menulis Al-Mawahib al-Rabbaniyyah ‘an al-As’ilah al-Jawiyyah atas dasar korespondensi dan permintaan fatwa (istifta’) dari Sultan Abu Al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir dari Banten.
37 Contoh lain adalah karya Ithaf al-Dhaki bi Sharh al-Tuhfah al-Mursalah ila al-Nabi yang ditulis oleh Ibrahim al-Kurani (wafat 1690) sebagai respons terhadap kontroversi teologis mengenai paham wujudiyyah yang berkembang dan banyak disalahpahami di Aceh dan wilayah lain di Asia Tenggara. Diskursus tersebut diketahui disampaikan kepada Al-Kurani oleh sekelompok murid asal Nusantara yang dia sebut sebagai jama’at al-Jawiyyin (komunitas Jawi). Menurut analisis

36 Peter Riddell, Islam and the Malay Indonesian World: Transmission and Responses (C. Hurst & Co. Ltd., 2001). 37 Peacock, A. C. S., Arabic Literary Culture in Southeast Asia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, vol. 175.

Oman Fathurahman, sangat mungkin salah satu murid yang dimaksud oleh Al-Kurani adalah ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkili. Salah satu isu keagamaan yang paling menonjol dalam jaringan intelektual tersebut ialah wacana spiritualisme Islam (tasawuf), yang menjadi basis penguatan intelektualisme sekaligus aktivisme Islam di Nusantara. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tasawuf berkembang menjadi diskursus keagamaan dominan, baik di lingkungan istana maupun di masyarakat luas. Karya-karya Hamzah Fansuri—baik yang berbentuk syair maupun prosa—menjadi tonggak awal yang membangkitkan dinamika pemikiran keislaman di wilayah ini. Pemikirannya menimbulkan respons luas, baik berupa dukungan maupun kritik, yang secara kolektif mendorong tumbuhnya tradisi intelektual Islam yang lebih reflektif dan produktif. Dari konteks intelektual tersebut kemudian muncul generasi penerus seperti Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniri, dan ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkili. Di antara mereka, Syamsuddin al-Sumatrani (1550?–1630) dipandang sebagai figur yang paling dekat dengan pemikiran wujūdiyyah Hamzah Fansuri, meskipun tidak terdapat bukti historis yang meyakinkan bahwa keduanya pernah bertemu secara langsung. Syamsuddin dikenal pernah menjabat Shaykh al-Islām atau ulama istana pada masa pemerintahan tiga sultan Aceh: Alauddin Ri’ayat Syah Sayyid Al-Mukammal (1589–1604), Ali Ri’ayat Syah III (1604–1607), dan Iskandar Muda (1607–1636). Berbeda dengan Hamzah Fansuri, Syamsuddin tidak hanya mengekspresikan gagasan-gagasan sufistiknya melalui karya berbahasa Melayu, tetapi juga menulis dalam bahasa Arab. Sejauh ini, Syamsuddin adalah salah satu penulis, jika bukan satu-satunya, yang pertama kali mengekspresikan nuansa religio-sufistik dalam bahasa Arab, menunjukkan kemungkinan mobilitas intelektual ke wilayah lain, baik Asia Selatan maupun Timur Tengah. Hal ini

38 Fathurahman, “Itḥ āf al-Dhakī by Ibrāhīm al-Kūrānī: A Commentary of Waḥ dat al-Wujūd for Jawi Audiences,” 178–98.

juga menunjukkan tingkat kapasitas intelektual dan penguasaan Syamsuddin terhadap disiplin ilmu-ilmu Islam yang cukup tinggi, terutama dalam bidang ‘irfān dan teosofi Islam. Kedalaman spiritual dan konseptualnya tecermin dalam karya utama berbahasa Arab, Jawhar al-Ḥaqā’iq, yang berisi pembahasan mendalam tentang doktrin martabat lima, penegasan konsep tauhid, serta tafsir atas asma dan sifat Allah yang berpangkal pada prinsip lā ilāha illā Allāh. 39 Selain Jawhar al-Ḥaqā’iq, beberapa karya Syamsuddin lainnya yang berbahasa Arab antara lain Mir’āt al-Muḥaqqiqīn, Kitāb al-Khirqah, Nūr al-Daqā’iq, dan Tanbīh al-Ṭullāb. Adapun karya-karya berbahasa Melayu yang dinisbatkan kepadanya meliputi Anwār al-Daqā’iq, Bayān al-Qulūb, Da’irat al-Wujūd, Ḥaqq al-Yaqīn, Syarḥ Rubā’ī, dan Mir’āt al-Īmān, di samping sejumlah karya lain yang menunjukkan keluasan serta kedalaman kontribusinya terhadap perkembangan intelektualisme Islam di Aceh dan Nusantara pada umumnya.

E. TRANSMISI DAN ADAPTASI KARYA

KEISLAMAN DI NUSANTARA

Sejarah pertumbuhan tradisi intelektualisme Islam di Nusantara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses transmisi ilmu-ilmu keislaman dari kawasan Al-Haramayn menuju Nusantara. Proses ini tidak berlangsung secara pasif, tetapi diiringi dengan respons kreatif, adaptasi konseptual, dan vernakularisasi ajaran Islam yang dilakukan oleh para ulama serta penulis lokal. Melalui proses tersebut, terjadi apa yang dapat disebut sebagai pribumisasi ilmu-ilmu keislaman, yaitu upaya sistematis untuk mengontekstualisasikan doktrin-doktrin Islam universal ke dalam kerangka sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Tradisi penulisan teks dalam peradaban Islam sejak awal memang memiliki kedudukan yang fundamental. Teks tidak sekadar

39 A. H. Johns, “Refl ections on the Mysticism of Shams al-Dīn al-Samaṭ ra’ī (1550?–1630),” Studia Islamika 18, no. 2 (2011): 227–48.

berfungsi sebagai media dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen transmisi, legitimasi, dan transformasi pengetahuan keislaman. Karena itu, tidak mengherankan apabila dunia Islam mewariskan khazanah literer yang sangat luas dan beragam, mencakup bidang teologi, hukum, tasawuf, tafsir, hadis, hingga sastra keagamaan. Karya-karya tersebut lahir dalam berbagai bentuk—teks asli, terjemahan, adaptasi, komentar, serta karya orisinal lainnya— yang pada mulanya ditulis tangan oleh para ulama dan kemudian disalin ulang oleh murid-muridnya untuk keperluan diseminasi keilmuan. Hingga 1900, genre tulisan seperti tradisi komentar dalam dunia muslim yang dinamakan syarah dan hasyiyah, dianggap oleh sejarawan mutakhir⁴⁰ sebagai orisinal dan memiliki bobot intelektual yang perlu ditelaah kembali, ketimbang mengulangi pendapat lama yang menganggap hal ini sebagai tradisi taklid semata. Sebagian besar karya keislaman Nusantara tersebut kini masih dapat dijumpai dalam bentuk manuskrip (naskah tulisan tangan), baik di atas kertas Eropa maupun kertas lokal seperti dluwang. Karena faktor sejarah kolonial dan mobilitas ulama, naskah-naskah tersebut kini tersebar di berbagai wilayah dunia—tidak hanya di Indonesia dan Asia Tenggara, tetapi juga di perpustakaan dan museum di Timur Tengah, Eropa, serta Amerika. Tradisi intelektual Islam di Nusantara menunjukkan heterogenitas linguistik dan filologis yang mencerminkan kekayaan budaya lokal, tidak kalah majemuknya, bahkan salah satu yang paling majemuk, di antara seluruh kebudayaan intelektual di dunia muslim. Para ulama dan penulis Nusantara menulis karya mereka dalam berbagai bahasa daerah seperti Melayu, Jawa, Aceh, Minangkabau, Bugis, Sunda, Madura, Sasak, dan Wolio, menggunakan beragam aksara seperti jawi, pegon, hanacaraka, cacarakan, serang, rejang,

40 Lihat, misalnya, Robert Wisnovsky, “The nature and scope of Arabic philosophical commentary in post-classical (ca. 1100-1900) Islamic intellectual history,” dalam Philosophy, Science and Exegesis in Greek, Arabic and Latin Commentaries, volume II, ed. oleh Peter Adamson, Hans Balthussen, dan Martin William Francis Stone (London: Institute of Advanced Study, 2004), 191–212.

dan kaganga. Fenomena ini menegaskan bahwa Islam di Nusantara tumbuh melalui proses dialog yang intens antara teks keagamaan global dan realitas sosial-budaya lokal. Naskah-naskah keislaman tersebut pada dasarnya merupakan hasil interpretasi kreatif para ulama terhadap doktrin Islam yang bersifat universal dan kosmopolitan. Mereka berupaya menafsirkan dan menyesuaikan ajaran Islam agar selaras dengan konteks sosiologis dan kebudayaan masyarakat setempat. Dengan demikian, meskipun “benih” Islam yang ditanamkan berasal dari sumber yang sama, “tanah” tempat benih itu tumbuh memperlihatkan keanekaragaman ekspresi keagamaan dan intelektual. Taufik Abdullah dengan tepat menyebut teks-teks keislaman Nusantara sebagai manifestasi dari “kegelisahan intelektual” para ulama yang berupaya mencari bentuk paling sempurna dari fitrah kemanusiaan dalam bingkai Islam. Beberapa karya keislaman bahkan dapat dikategorikan sebagai karya perintis (foundational works) dalam bidangnya masing-masing. Di bidang sastra religius, puisi-puisi sufistik Hamzah Fansuri menjadi tonggak lahirnya tradisi puitis Islam-Melayu dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan genre sastra keagamaan Nusantara pada masa-masa berikutnya. Dalam disiplin fikih, karya Sirāṭ al-Mustaqīm karya Nuruddin al-Raniri tercatat sebagai kitab fikih ibadah pertama dalam bahasa Melayu. Sementara itu, Mir’āt al-Ṭullāb karya ‘Abd al-Ra’ūf al-Sinkili menjadi karya pionir dalam bidang fikih muamalat. Ulama yang sama juga menghasilkan Tarjumān al-Mustafīd, yang dikenal sebagai tafsir lengkap pertama dalam bahasa Melayu. Karya ini memperlihatkan jejak intelektual dari Tafsīr al-Jalālayn karya Al-Suyuṭi dan Al-Mahalli serta Anwār al-Tanzīl karya Al-Baydawi. Pada bidang hadis, karya Hidāyat al-Ḥabīb fī al-Targhīb wa al-Tarhīb— juga dikenal sebagai Al-Fawā’id al-Bahiyyah ‘an al-Aḥādīth al-Nabawiyyah—yang ditulis oleh Nuruddin al-Raniri, dapat dianggap sebagai kitab hadis Melayu pertama. Kajian terhadap karya ini masih terbatas, terutama karena akses terhadap sumber primer

berupa manuskrip masih minim. Berdasarkan catatan kolofon, karya tersebut selesai ditulis pada 6 Syawal 1045 H/14 Maret 1636 M dan memuat tidak kurang dari 831 hadis yang bersumber dari kitab-kitab induk seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, dan Jāmi’ al-Tirmidhī. 41 Meskipun hampir semua disiplin ilmu keislaman berkembang di Nusantara, bidang tasawuf tampak lebih dominan. Dominasi ini terlihat terutama pada ajaran yang terkait dengan tarekat-tarekat besar seperti Syattariyyah, Qadiriyyah, dan Naqsyabandiyyah. Sejak abad ke-17, Islam di Nusantara telah beranjak dari fase awal penyebarannya menuju tahap konsolidasi institusional, baik dalam bentuk lembaga keagamaan, politik, maupun pendidikan. Jika proses islamisasi pada abad ke-7 hingga ke-13 baru menghasilkan komunitas-komunitas muslim lokal, sejak abad ke-16 hingga ke- 17 proses tersebut telah berkembang menjadi sistem pengetahuan dan tradisi intelektual yang mapan. Periode abad ke-17 dengan demikian dapat dipandang sebagai fase krusial dalam sejarah Islam di Indonesia dan Asia Tenggara, yang ditandai dengan transmisi ilmu-ilmu keislaman yang telah mapan (established sciences) dari pusat-pusat keilmuan di Al-Haramayn. Disiplin-disiplin utama seperti tasawuf, fikih, tafsir, hadis, serta tauhid ditransfer dan kemudian diadaptasi oleh ulama Nusantara dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi sosiokultural lokal. Dari proses inilah terbentuk tradisi intelektual Islam Nusantara yang khas—sebuah sintesis antara universalitas Islam dan lokalitas budaya Nusantara—yang jejaknya hingga kini masih dapat ditelusuri melalui naskah-naskah kuno yang tersebar di berbagai wilayah. Bagi sebagian intelektual Nusantara, karya-karya keislaman yang mereka peroleh dari hasil riḥlah ‘ilmiyyah ke Timur Tengah tidak hanya menjadi sumber ilmu, tetapi juga menjadi basis ideologis

41 Oman Fathurahman, “The Roots of the Writing Tradition of Ḥ adīth Works in Nusantara: Hidāyāt al-ḥ abīb by Nūr al-Dīn al-Rānīrī,” Studia Islamika 19, no. 1 (2012).

dalam merespons tantangan kolonialisme. Keyakinan terhadap nilai-nilai keislaman memberi mereka energi spiritual dan moral untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Sosok Muḥammad Yusuf al-Makassari merupakan contoh paling representatif: setelah menimba ilmu di Al-Haramayn, dia melanjutkan karier keilmuannya di Banten sembari terlibat aktif membantu Sultan 42 Ageng Tirtayasa dalam perjuangan melawan VOC. Model intelektualisme dan aktivisme yang ditunjukkan oleh para ulama Nusantara abad ke-17 ini menjadi perhatian para sarjana modern. Mereka menilai bahwa tradisi tasawuf di Nusantara tidak melahirkan kecenderungan keagamaan yang fatalistik atau apolitis. Sebaliknya, ajaran-ajaran tasawuf tersebut justru mengilhami etos aktivisme sosial-politik yang menempatkan para sufi sebagai aktor utama dalam ruang publik dan kekuasaan. Dengan demikian, sufisme Nusantara abad ke-17 dapat dipahami bukan sebagai pelarian dari dunia, melainkan sebagai landasan spiritual bagi keterlibatan aktif dalam transformasi masyarakat dan negara.

F. KREATIVITAS DAN PRODUKSI PENGETAHUAN

Perkembangan intelektual Islam di Nusantara pada abad ke- 17 ditandai oleh tumbuh suburnya kreativitas dan produktivitas keilmuan yang luar biasa dinamis. Fenomena ini merupakan hasil dari terbentuknya jaringan transregional yang kuat antara para ulama dan intelektual muslim Nusantara dengan para guru, kolega, serta otoritas keilmuan di Timur Tengah, khususnya di kawasan Al-Haramayn. Melalui jaringan tersebut, terjadi arus timbal balik pengetahuan yang memperkaya khazanah keilmuan Islam di dunia Melayu-Nusantara. Salah satu tema utama dalam perkembangan intelektual Islam periode ini adalah munculnya wacana spiritual-filosofis (taṣawwuf falsafī), yang berupaya mengintegrasikan pengalaman mistis dengan

42 Nabilah Lubis, Menyingkap Intisari Segala Rahasia: Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makasari (Mizan-EFEO, 1999).

kerangka metafisika rasional. Inti dari gagasan ini adalah konsep waḥdat al-wujūd—kesatuan eksistensi—yang memosisikan Tuhan (Al-Ḥaqq) sebagai sumber dan pusat segala wujud di alam semesta. Sumber utama yang memperkenalkan gagasan tersebut di dunia Islam Asia Selatan dan, melalui keterhubungan Samudera Hindia sebelah Barat, kemudian ke Nusantara adalah karya Muhammad bin Fadl Allah al-Hindi al-Burhanpuri (wafat 1620) berjudul Al-Tuhfah al-Mursalah ilā Rūḥ al-Nabī (Hadiah yang Dipersembahkan kepada Ruh Nabi), yang ditulis sekitar 1590. Karya ini memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran taṣawwuf falsafī di dunia Islam Timur, termasuk dalam konteks Aceh dan Kepulauan Melayu. Meskipun hanya berupa risalah ringkas sepanjang kurang dari sepuluh halaman, Al-Tuhfah al-Mursalah berhasil merumuskan secara sistematis doktrin martabat tujuh—sebuah konseptualisasi metafisika yang menyederhanakan ajaran kosmologi wahdat al-wujūd Ibnu ‘Arabī. Dalam sistem ini, Al-Burhanpuri menjelaskan tujuh tingkat emanasi wujud: Aḥadiyyah, Waḥdah, Wāḥidiyyah, ‘Ālam al-Arwāḥ, ‘Ālam al-Mithāl, ‘Ālam al-Ajsām, dan al-Insān al-Kāmil. 43 Tiga tingkat pertama merepresentasikan aspek-aspek ketuhanan yang bersifat internal (al-dhāt al-ilāhiyyah), sedangkan empat tingkat berikutnya menggambarkan manifestasi eksternal dari realitas ilahi dalam penciptaan alam. Melalui pendekatan ringkas dan terminologi yang sistematis, al-Burhānpūrī menutup karyanya dengan penegasan bahwa puncak realisasi spiritual manusia terletak pada internalisasi makna kalimat lā ilāha illā Allāh, yang menjadi fondasi tauhid sekaligus jalan menuju makrifat tertinggi. Dalam konteks Nusantara, karya Al-Tuhfah al-Mursalah mulai memperoleh popularitas pada awal abad ke-17. Teks ini dikaji secara intensif di Madinah oleh sejumlah kelompok sufi asal India dan jamā’at al-Jāwiyyīn—komunitas pelajar dari wilayah Kepulauan

43 Anthony H. Johns, The Gift Addressed to the Spirit of the Prophet (Australian National University, 1965).

Melayu. Melalui jalur inilah ajaran martabat tujuh masuk ke Aceh dan menarik perhatian Syamsuddin al-Sumatrani, yang kemudian dikenal sebagai ulama pertama Melayu yang mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran wahdat al-wujūd berdasarkan teks tersebut. Syamsuddin al-Sumatrani menjadi figur penting dalam sejarah intelektualisme Islam Nusantara melalui karya monumentalnya, Jawhar al-Ḥaqā’iq, sebuah risalah berbahasa Arab yang oleh sejumlah sarjana dianggap sebagai salah satu puncak pencapaian intelektual Islam di Asia Tenggara. Dalam karyanya ini, Al-Sumatrani menawarkan elaborasi konseptual atas wahdat al-wujūd, menjelaskan relasi antara Tuhan dan ciptaan melalui sifat dan asma-Nya, serta menegaskan pentingnya realisasi tauhid sebagai jalan penyatuan spiritual. Menariknya, AH Johns (1984) mengajukan pandangan berbeda dari konsensus umum. Dia berargumen bahwa Jawhar al-Ḥaqā’iq kemungkinan disusun lebih awal daripada Al-Tuhfah al-Mursalah, sehingga bukan merupakan derivasi atau komentar atas karya Al-Burhanpuri. Johns menyatakan: There is a general view that the Jawhar is post-Tuhfah, and is either derived from it or a commentary on it. Up to the present
I had accepted and indeed endorsed this assumption.... After
a closer study of the Jawhar*, I now believe I was wrong. The* schema of five levels of being in the Jawhar as compared with that of seven in the Tuhfah suggests that the works, although in the same theosophical tradition, were written independently. 44 Dengan demikian, Jawhar al-Ḥaqā’iq dapat dilihat bukan hanya sebagai hasil asimilasi pemikiran sufi global, melainkan juga sebagai ekspresi orisinalitas intelektual Islam Nusantara yang berkembang secara paralel dengan tradisi keilmuan Islam lainnya.

44 Anthony H. Johns, “Love of Learning and the Desire for God, Shams al-Dĩn al-Sumātrā’i and the Wujūdiyyah Tradition in 16th-17th Century Aceh,” Hamdard Islamicus 36, no. 2 (2013): 32.

Pengaruh Al-Tuhfah al-Mursalah selanjutnya terlihat jelas dalam karya para ulama sufi generasi berikutnya, yang berusaha menjembatani ajaran wahdat al-wujūd dengan kerangka ortodoksi Islam. Salah satu karya penting dalam konteks ini adalah Mulakhkhaṣ li al-Tuhfah karya ‘Abd al-Ṣamad al-Palimbani pada abad ke-18. Karya ini merupakan terjemahan antarbaris dari Al-Tuhfah al-Mursalah ke dalam bahasa Melayu, disertai dengan penyesuaian linguistik dan penyederhanaan struktur kalimat tanpa mengubah substansi teologisnya. Al-Palimbani secara efektif “menulis ulang” teks Al-Burhanpuri dalam bahasa Arab yang lebih sederhana, sehingga memperluas akses pembaca terhadap kompleksitas ajaran metafisika yang terkandung di dalamnya. 45 Pada abad ke-18 dan ke-19, gagasan taṣawwuf falsafī terus mengalami transformasi kultural di Jawa. Doktrin waḥdat al-wujūd memperoleh bentuk lokal melalui istilah manunggaling kawula-Gusti, yang menjadi inti dari sejumlah teks mistik Jawa Islam. Teks Al-Tuhfah al-Mursalah bahkan mengalami adaptasi ke dalam bentuk tembang macapat, menunjukkan tingkat vernakularisasi yang tinggi. Telaah AH Johns atas versi Jawa teks ini memperlihatkan bahwa pengarangnya tidak hanya memahami teks aslinya secara mendalam, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai naskah turunan lain. 46 Selain itu, di Jawa juga ditemukan terjemahan dari komentar atas Al-Tuhfah al-Mursalah berjudul Al-Mawāhib al-Mustarsalah ‘alā al-Tuhfah (Aneka Karunia yang Terkait dengan Al-Tuhfah). Naskah karya ini kini tersimpan di sejumlah lembaga, antara lain dua salinan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (kode A97 dan A98), satu salinan di Museum dan Yayasan Pendidikan

45 Oman Fathurahman, “Penulis dan Penerjemah Ulama Palembang: Menghubungkan Dua Dunia,” dalam Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia, ed. oleh Henri Chambert-loir (KPG-EFEO,

2009), 1045–56.
46 Johns, The Gift Addressed to the Spirit of the Prophet.

Ali Hasjmy di Banda Aceh, serta satu salinan lainnya di Universitas Leiden, Belanda. Keseluruhan dinamika tersebut menunjukkan bahwa abad ke- 17 hingga ke-19 merupakan fase paling produktif dalam sejarah intelektual Islam Nusantara. Periode ini ditandai oleh keberhasilan para ulama dan cendekiawan lokal dalam mengolah, mengadaptasi, dan memproduksi pengetahuan keislaman yang berakar pada sumber-sumber klasik, tetapi dikontekstualisasikan dalam kerangka budaya dan intelektual lokal. Dengan demikian, proses transmisi dan adaptasi tersebut bukan sekadar peniruan terhadap pusat keilmuan Islam global, melainkan merupakan manifestasi dari kemampuan kreatif umat Islam Nusantara dalam membangun epistemologi keislaman yang khas dan mandiri.

G. RESPONS DAN KRITIK TERHADAP

PEMIKIRAN TASAWUF FILOSOFIS

Dalam konteks Kesultanan Aceh pada abad ke-17, wacana tasawwuf falsafī yang dikembangkan oleh Syamsuddin al-Sumatrani menghadapi kritik keras dari Nuruddin al-Raniri, seorang ulama berketurunan Indo-Arab asal Rander, Gujarat, yang dikenal sebagai figur penting dalam arus ortodoksi Islam di dunia Melayu. Al-Raniri menilai ajaran yang disebarluaskan oleh Al-Sumatrani dan pendahulunya, Hamzah Fansuri, sebagai bentuk penyimpangan teologis yang berpotensi menyesatkan umat. Dalam pandangannya, doktrin waḥdat al-wujūd yang mereka ajarkan tidak hanya menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid murni, tetapi juga mengancam kemurnian akidah umat Islam. Sebagai seorang ulama yang berorientasi kuat pada syariat, Al-Raniri memandang bahwa ajaran wujūdiyyah membawa implikasi teologis yang berbahaya karena menempatkan makhluk dalam posisi ontologis yang terlalu dekat dengan Tuhan. Berdasarkan argumentasi tersebut, dia mengeluarkan fatwa bahwa paham wujūdiyyah adalah bidah yang menyesatkan, dan bahwa para

penganutnya wajib bertobat. Mereka yang menolak untuk meninggalkan keyakinan tersebut dapat, menurut Al-Raniri, 47 dikategorikan sebagai kafir dan dikenai hukuman mati. Fatwa dan sikap keras Al-Raniri memperoleh legitimasi politik dari Sultan Iskandar Tsani (1637–1641), yang menjadikannya otoritas keagamaan tertinggi di istana. Dukungan politik ini memberi ruang bagi tindakan represif terhadap para penganut ajaran Hamzah Fansuri dan Al-Sumatrani. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa aparat kerajaan melakukan penangkapan dan eksekusi terhadap para pengikut wujūdiyyah yang menolak meninggalkan keyakinannya. Bahkan, karya-karya mistik Hamzah Fansuri dikumpulkan dan dibakar di depan Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh sebagai simbol penegasan otoritas ortodoksi serta pemurnian akidah umat. Peristiwa tragis ini menandai babak penting dalam sejarah sosial-keagamaan Aceh, di mana tahun 1637 sering dianggap sebagai “masa kegelapan” bagi tradisi mistik-filosofis Islam di wilayah tersebut. Pergantian kekuasaan dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Tsani disertai pula dengan pergeseran orientasi keagamaan kerajaan: dari corak inklusif dan kosmopolitan menjadi puritan dan legalistik, dengan Al-Raniri sebagai aktor intelektual utama di balik kebijakan pemurnian tersebut. Dari perspektif sejarah intelektual, peristiwa ini menunjukkan bagaimana otoritas politik dan otoritas keagamaan dapat berkolaborasi dalam membentuk, meneguhkan, sekaligus mengekang wacana keagamaan. Pemberangusan ajaran wujūdiyyah bukan semata tindakan teologis, tetapi juga merupakan ekspresi dari upaya penegasan identitas keislaman yang “resmi” dalam kerangka politik kesultanan.

47 Oman Fathurahman, “Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi Paham Keagamaan di Melayu dan Jawa (Sebuah Telaah Sumber),” Analisis XI, no. 2 (2011): 447–74.

H. MODERASI PEMIKIRAN TASAWUF FILOSOFIS

Konflik keagamaan di Aceh pada pertengahan abad ke-17 tersebut, meskipun menimbulkan kekerasan dan represi, justru menjadi katalis penting bagi munculnya arus moderasi dalam tradisi intelektual Islam Nusantara. Pertentangan tajam antara kubu ortodoksi syariat yang direpresentasikan oleh Al-Raniri serta kubu tasawwuf falsafī yang dipelopori oleh Hamzah Fansuri dan Al-Sumatrani melahirkan kebutuhan epistemologis untuk menengahi dua ekstrem tersebut. Salah satu teks penting yang menunjukkan upaya moderasi tersebut adalah Ithāf al-Dhakī bi Sharḥ al-Tuhfah al-Mursalah ilā al-Nabī karya Ibrahim al-Kurani. 48 Karya yang ditulis sekitar 1665 ini berfungsi sebagai komentar sintesis atas Al-Tuhfah al-Mursalah karya Al-Burhanpuri. Melalui teks tersebut, Al-Kurani berupaya menegaskan pentingnya pemahaman tasawuf yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, sekaligus menolak sikap ekstrem yang mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan dalam ranah interpretasi metafisika. Dengan demikian, Ithāf al-Dhakī dapat dipahami sebagai respons terhadap kontroversi teologis yang mengguncang Aceh pada masa itu. Secara epistemologis, Al-Kurani berupaya menempatkan wahdat al-wujūd dalam bingkai teologis yang dapat diterima oleh kalangan ortodoks, tanpa harus menafikan nilai-nilai esoterik dan mistis yang terkandung di dalamnya. Upaya serupa juga dilakukan oleh ‘Abd al-Ra’uf al-Sinkili. Dalam karyanya, Tanbīh al-Māshī al-Mansūb ilā Ṭarīq al-Qusyasyī, Al-Sinkili menyajikan reinterpretasi moderat terhadap doktrin wahdat al-wujūd. Dia menekankan pentingnya keselarasan antara pengalaman spiritual dan kerangka normatif Al-Qur’an serta hadis Nabi, 49 dengan menolak ekses pemikiran metafisika yang berpotensi menimbulkan penyimpangan teologis. Melalui karya-karya seperti

48 Oman Fathurahman, Ithāf al-dhakī: Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara (Mizan-EFEO, 2012). 49 Fathurahman, Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad ke-17.

Ithāf al-Dhakī dan Tanbīh al-Māshī, tampak bahwa konflik teologis di Aceh melahirkan bentuk-bentuk refleksi intelektual yang lebih mendalam dan terukur. Arus moderasi ini secara historis berperan penting dalam membentuk corak intelektualisme Islam Nusantara yang berciri akomodatif, kompromistis, dan kontekstual, serta menolak sikap takfīr terhadap perbedaan pandangan keagamaan. Fenomena serupa sesungguhnya dapat ditemukan pula di Jawa pada masa-masa lebih awal. Dalam tradisi wali sanga abad ke-15 dan ke-16, kontroversi sejenis muncul dalam kasus Syekh Siti Jenar yang dituduh mengajarkan doktrin mistik yang berlebihan (hulūl atau ittihād), yang dianggap menyalahi syariat. Meskipun tidak banyak sumber primer sezaman yang tersisa, tradisi literer Jawa abad ke-18—seperti Serat Cabolek karya Raden Ngabehi Yasadipura I (1749–1820), pujangga keraton Paku Buwana III (1749–1788) dan Paku Buwana IV (1788–1820)—menggambarkan dinamika serupa antara ortodoksi dan mistisisme dalam konteks Islam Jawa. 50 Selama pengabdiannya sebagai pujangga keraton, terutama pada masa Paku Buwana III tersebut, Yasadipura I mendapat kepercayaan dan penghormatan yang sangat tinggi untuk menghasilkan karya-karya sastra sehingga dia berhasil menulis sejumlah teks seperti Serat Cabolek, Babad Giyanti, Babad Prayut, dan Pasinden Badaya. Selain itu, kisah-kisah tentang Ki Bebeluk pada masa Kerajaan Pajang dan Syekh Amongraga di Mataram memperlihatkan pola yang sama: penegakan otoritas keagamaan melalui pengafiran terhadap ajaran mistik yang dianggap heterodoks. Keduanya dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke lautan. 51 Meskipun tindakan semacam ini mengandung dimensi kekerasan simbolik maupun fisik, ia juga berperan dalam membentuk dialektika intelektual antara eksoterisme (syariat) dan esoterisme (hakikat) dalam Islam Nusantara.

50 S. Soebardi, The Book of Cabolek (Martinus Nijhoff, 1975). 51 Fathurahman, “Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi Paham Keagamaan di Melayu dan Jawa (Sebuah Telaah Sumber).”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik dan ketegangan teologis pada abad ke-17 bukan sekadar peristiwa keagamaan, melainkan juga bagian dari dinamika pembentukan tradisi intelektual Islam di Nusantara. Ketegangan tersebut, betapa pun destruktif pada tataran sosial, justru melahirkan energi kreatif yang memperkaya khazanah keberaksaraan Islam, menumbuhkan tradisi hermeneutika lokal, dan memperkuat fondasi intelektualisme Islam yang khas Nusantara—yakni Islam yang berdialog dengan konteks budaya, tanpa kehilangan keterikatan pada ortodoksi global.

CATATAN PENUTUP

Memahami dinamika keagamaan yang berkembang pada periode modern awal di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari dua arus utama, yaitu intelektualisme dan aktivisme Islam yang saling mengisi dan memperkuat. Jaringan ulama yang terbentuk secara transregional, seperti yang dikemukakan Azyumardi Azra, atau konsepsi Islamic republic of letters, menyediakan landasan penting bagi terbentuknya komunitas keilmuan Islam yang kosmopolitan. Melalui arus mobilitas maritim, para ulama Nusantara tak hanya menjadi penerima warisan intelektual dari pusat-pusat keislaman Timur Tengah, India, dan Persia, tetapi juga menjadi produsen diskursus keilmuan yang relevan untuk masyarakat lokal sekaligus ikut mewarnai jagat intelektual Islam dunia. Pola relasi multi-arah ini terlihat dari peran sentral komunitas Jawi, alumni Madinah dan Makkah, serta tradisi penyalinan dan penerjemahan karya yang tidak sekadar meneruskan pengetahuan dari pusat, tetapi juga melakukan adaptasi kreatif sesuai konteks Nusantara. Tradisi keagamaan Nusantara pada abad ke-17 hingga ke- 19 memperlihatkan keberlangsungan pembentukan sistem pengetahuan yang terbuka, dialogis, dan beragam. Proses vernakularisasi ilmu dan penerjemahan teks ke dalam bahasa-bahasa lokal seperti Melayu, Jawa, Aceh, dan lain-lain menggambarkan keuletan para ulama dalam mengontekstualisasikan ajaran universal Islam ke dalam realitas masyarakat setempat. Tidak hanya melahirkan karya-karya monumental dalam tafsir, fikih, hingga tasawuf, kreativitas ini juga menghasilkan orisinalitas dan sintesis keilmuan yang menjadi ciri utama Islam Nusantara. Dalam konteks

tasawuf, misalnya, perdebatan antara arus filosofis dan ortodoksi— yang pernah dialami secara tragis dalam konflik sosial dan politik seperti di Aceh—malah melahirkan tradisi moderasi dan kompromi. Kehadiran figur-figur seperti Al-Kurani di Madinah dan Al-Sinkili di Aceh yang berusaha merekonsiliasi spiritualisme-rasional dengan syariat membuktikan kematangan tradisi hermeneutika Islam di kawasan ini. Pada akhirnya, sejarah perkembangan Islam di Nusantara pada periode yang dikaji dalam masa ini menegaskan bahwa ruang-ruang keilmuan, politik, serta spiritualisme saling berkelindan membentuk jaringan keberaksaraan yang kokoh dan adaptif. Kolaborasi intensif antara pusat-pusat studi di Hijaz, jaringan pelajar dan ulama Jawi, juga patronase kesultanan lokal menghasilkan transformasi penting dalam formasi keagamaan, intelektual, dan sosial di wilayah kepulauan ini. Tradisi pengetahuan Islam Nusantara tidak hanya tahan uji di tengah dinamika internal dan eksternal, tetapi juga mampu berkontribusi pada diskursus Islam global dengan warna khas Nusantara: bersendikan dialog antarbudaya, pembaruan, dan moderasi. Karena itu, studi tentang dinamika keagamaan, aktivisme, dan intelektualisme dalam sejarah Islam Nusantara merupakan pintu masuk penting untuk memahami keunikan sekaligus universalitas Islam sebagai agama pengetahuan dan transformasi sosial yang terus bergerak dalam ruang lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, Amitav, dan Manjeet S. Pardesi. Divergent Worlds. New Heaven: Yale University Press, 2025. Al-Musawi, MJ. The Medieval Islamic Republic of Letters: Arabic Knowledge Construction. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2015. Arnold, Thomas W. The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith. New York: Charles Scribner’s Sons, 1913. Azra, Azyumardi. The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern “Ulamā” in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Allen & Unwin and University of Hawai’i Press, 2004. Battuta, Ibn. Riḥlat ibn Baṭṭūṭa. Beirut: Dār Ṣādir, 1999. Bertrand, Romain. The Making of a “Malay Text”. Peter Floris, Erpenius, and Textual Transmission In and Out of the Malay World at the Turn of the 17th Century (Quaderni Storici 2013). t.t. https://doi.org/10.1408/73482. Binbaş, İlker Evrim. Intellectual Networks in Timurid Iran: Sharaf al-Din Ali Yazdi and the Islamicate Republic of Letters. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Braginsky, Vladimir. The Heritage of Traditional Malay Literature. Singapura: ISEAS, 2022. Brakel, LF. The Hikayat Muhammad Hanafiyyah: A Medieval Muslim-Malay Romance. The Hague: Martinus Nijhoff, 1980. Burhanudin, Jajat. Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The Ulama in Colonial Indonesia. Leiden: Leiden University Press, 2013. Chambert-Loir, Henri. “Islamic Law in 17th Century Aceh.” Archipel 94 (2007): 55–71. ———, ed. Naik Haji di Masa Silam I: 1482-1890. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO, 2013.

Crecelius, D. “The Waqfīyah of Muhammad Bey Abū al-Dhahāb, II.” Journal of the American Research Center in Egypt 16 (1979): 125–50. Crone, Patricia. “Did al-Ghazālī Write A Mirror for Princes?” Jerusalem Studies of Arabic and Islam 10 (1987): 167–91. DeWeese, Devin. Islamization and Native Religion in the Golden Horde. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1994. El-Rouayheb, Khaled. The Intellectual History of Islam in the Seventeenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Fathurahman, Oman. “Itḥāf al-Dhakī by Ibrāhīm al-Kūrānī: A Commentary of Waḥdat al-Wujūd for Jawi Audiences.” Archipel 81 (2011): 178–98. ———. Ithāf al-dhakī: Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara. Mizan-EFEO, 2012. ———. Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad ke-17. Mizan-EFEO, 1999. ———. “Penulis dan Penerjemah Ulama Palembang: Menghubungkan Dua Dunia.” Dalam Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia, disunting oleh Henri Chambert-loir, 1045–56. KPG-EFEO, 2009. ———. “Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi Paham Keagamaan di Melayu dan Jawa (Sebuah Telaah Sumber).” Analisis XI, no. 2 (2011): 447–74. ———. Shaṭṭārīyah silsilah in Southeast Asia as developed in Aceh, Java, and Mindanao. Tokyo: ILCAA-TUFS, 2016. ———. “The Roots of the Writing Tradition of Ḥadīth Works in Nusantara: Hidāyāt al-ḥabīb by Nūr al-Dīn al-Rānīrī.” Studia Islamika 19, no. 1 (2012). Feener, R. Michael, dan Michael Laffan. “Sufi Scents across the Indian Ocean: Yemeni Historiography and the Earliest History of Southeast Asian Islam.” Archipel 70 (2005): 185–208. Heer, Nicholas, ed. Al-Jamīsʼ Al-Durrah al-fākhirah: together with his glosses and the commentary of ʻAbd al-Ghafūr al-Lārī. Tehran: McGill University-Tehran Branch, 1979. HM ‘Abd al-Muʿti. Shaykh al-Jāmiʿ al-Azhar fī-l-ʿashr al-ʿUthmān. Iskandarīyah: Maktabat al-Iskandarīyah, 2016. Ho, Engseng. The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility Across the Indian Ocean. (Berkeley), 2006. Johns, A. H. “Refl ections on the Mysticism of Shams al-Dīn al-Samaṭra’ī (1550?–

1630).” Studia Islamika 18, no. 2 (2011).

Johns, Anthony H. “Love of Learning and the Desire for God, Shams al-Dĩn al-Sumātrā’i and the Wujūdiyyah Tradition in 16th-17th Century Aceh.” Hamdard Islamicus 36, no. 2 (2013): 7–43. ———. The Gift Addressed to the Spirit of the Prophet. Australian National University, 1965. Jones, Russel. “Earl, Logan, and ‘Indonesia.’” Archipel 6 (1973): 93–118. Kennedy, Hugh. The Prophet and the Age of the Caliphates. New York: Routledge,

2022.
Laffan, Michael. “Finding Java: Muslim Nomenclature of Insular Southeast Asia from Srivijaya to Snouck Hurgronje.” Dalam Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement, and the Longue Durée, disunting oleh Eric Tagliacozzo, 33–60. Stanford: Stanford University Press, 2009. ———. “Review of Le Bustan al-Salatin.” Bijdragen tot de taal-, landen volkenkunde 169, no. 4 (2014): 571–73. https://doi.org/10.1163/22134379-12340063. Lombard, Denys. Le carrefour javanais; Essai d’histoire globale. Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1992. Lubis, Nabilah. Menyingkap Intisari Segala Rahasia: Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makasari. Mizan-EFEO, 1999. Madani, Musa bin Ibrahim al-Basri al-. “MS Garrett 4049Y.” Princeton: Firestone Library, Princeton University, 1706. “MS Garrett 479L(a).” Princeton, New Jersey: Koleksi Perpustakaan Firestone, Princeton University, 1700. “MS Garrett 5373Y.” Princeton: Koleksi Perpustakaan Firestone, Princeton University, t.t. “MS Hudai Efendi 381.” Istanbul: Hudai Efendi Collection, t.t. “MS Or 5660.” Leiden, Belanda: Leiden University Library, t.t. Peacock, A. C. S. Arabic Literary Culture in Southeast Asia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Vol. 175. Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and Middle East. Brill, t.t. https://doi.org/10.1163/9789004548794. Peacock, ACS. “India and the Indian Ocean World as Seen by Firâkî, an Ottoman Historian of Süleyman’s Reign.” Dalam Suleyman the Lawgiver and His Reign: New Sources, New Approaches, disunting oleh Suraiya Faroqhi dkk., 305–20. Istanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020. ———. “Three Arabic letters from North Sumatra of the sixteenth and seventeenth centuries.” Indonesia and the Malay World 44, no. 129 (2016): 198–221.

Peacock, ACS, dan Annabel Teh Gallop, ed. From Anatolia to Aceh: Usmanis, Turks and Southeast Asia. Oxford: Oxford University Press, 2015. Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. New Haven dan London: Yale University Press, 1993. Riddell, Peter. Islam and the Malay Indonesian World: Transmission and Responses. C. Hurst & Co. Ltd., 2001. ———. Malay Court Religion, Culture, and Language. Leiden: Brill, 2017. Schwarz, Florian. “The Arab Receptions of Jāmī in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.” Dalam Jāmī in Regional Contexts. The Reception of ʿAbd al-Raḥmān Jāmī’s Works in the. Islamicate World, ca. 9th/15th-14th/20th Century, disunting oleh Thibaut d’Hubert dan Alexandre Papas, 178–95. Leiden dan Boston: Brill, 2018. Shaw, Stanford J. The Financial and Administrative Organization and Development of Usmani Egypt: 1517-1798. Princeton: Princeton University Press, 1962. Soebardi, S. The Book of Cabolek. Martinus Nijhoff, 1975. Tagliacozzo, Eric, ed. Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement, and the Longue Durée. Stanford: Stanford University Press, 2009. ———. The Longest Journey Southeast Asians and the Pilgrimage to Mecca. Oxford: Oxford University Press, 2013. Umam, ZK. “The Scribe of Sufi-philosophical Letters.” Studia Islamika 31, no. 3 (2024): 387–411. Voorhoeve, Petrus. Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Collections in the Netherlands. Leiden: Bibliotheca Universitatis, 1957. Weststeijn, A. “Provincializing Grotius: International Law and Empire in a Seventeenth-Century Malay Mirror.” Dalam International Law and Empire: Historical Explorations, disunting oleh Marti Koskenniemi, Walter Rech, dan Manuel Jiménez Fonseca, 221–45. Oxford: Oxford University Press,

2017.
Wisnovsky, Robert. “The nature and scope of Arabic philosophical commentary in post-classical (ca. 1100-1900) Islamic intellectual history.” Dalam Philosophy, Science and Exegesis in Greek, Arabic and Latin Commentaries, volume II, disunting oleh Peter Adamson, Hans Balthussen, dan Martin William Francis Stone, 191–212. London: Institute of Advanced Study,

2004.

BAB IV

VOC DI NUSANTARA: MONOPOLI DAN NEGOSIASI

PENGANTAR

Bab ini mengkaji kehadiran VOC di Nusantara sebagai bagian dari dinamika global awal modern yang mempertemukan kepentingan Eropa dengan dunia Asia Tenggara. Pembentukan VOC pada awal abad ke-17 tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar di Eropa, terutama konflik politik dan keagamaan, serta kebutuhan mendesak negara negara Eropa untuk mengamankan sumber daya ekonomi di luar benua mereka. Nusantara, dengan posisi strategis dan kekayaan komoditasnya, menjadi salah satu ruang utama dari proses tersebut. Dalam bab ini, VOC tidak dipahami semata mata sebagai perusahaan dagang, melainkan sebagai institusi yang membawa serta logika kekuasaan. Dengan hak istimewa yang diberikan oleh negara induknya, VOC memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi fungsi yang biasanya melekat pada negara, mulai dari membangun benteng, mengerahkan kekuatan militer, hingga membuat perjanjian dengan penguasa setempat. Karakter inilah yang menjadikan VOC sebagai aktor politik ekonomi yang unik dalam sejarah kolonial awal. Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa ekspansi VOC di Nusantara tidak berlangsung secara lurus dan tanpa hambatan. Kehadiran perusahaan ini selalu berhadapan dengan struktur politik

lokal yang telah mapan, tradisi perdagangan maritim yang hidup, serta kepentingan para penguasa setempat. Dalam banyak kasus, VOC harus menempuh jalan negosiasi, membangun aliansi, atau bahkan menerima kompromi demi mempertahankan posisinya. Bab ini juga menekankan bahwa praktik monopoli VOC tidak pernah sepenuhnya bersifat mutlak. Monopoli tersebut terus diuji oleh perlawanan lokal, persaingan dengan kekuatan Eropa lain, serta keterbatasan sumber daya perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, dominasi VOC lebih tepat dipahami sebagai proses yang selalu berubah, bukan sebagai kondisi yang mapan sejak awal. Melalui pendekatan Indonesia sentris, pengantar ini mengarahkan pembaca untuk melihat VOC dari sudut pandang Nusantara. Fokusnya bukan hanya pada strategi dan kebijakan perusahaan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dan penguasa lokal merespons, menyesuaikan diri, atau menghadapi kehadiran kekuatan asing tersebut. Dengan cara ini, VOC ditempatkan sebagai bagian dari sejarah Nusantara, bukan sekadar aktor luar yang berdiri terpisah dari dinamika lokal.

A. KONTEKS KELAHIRAN

VOC berdiri di Belanda pada 1602 di tengah situasi Eropa, khususnya di wilayah Nederlanden atau negeri-negeri Tanah Rendah (termasuk Belanda), yang menyaksikan pergolakan agama Katolik dengan para pengikut Calvin yang dikenal sebagai reformasi. Pergolakan tersebut memuncak dengan meletusnya Perang Delapan Puluh Tahun (Tachtigjarige Oorlog) pada 1568 di bawah kepemimpinan Willem van Oranje (1533–1584) melawan Filipe II (1527–1598), Raja Spanyol (bertakhta 1556–1598) yang menguasai Nederlanden. 1 Setahun setelah Willem van Oranje wafat pada 1584, kota penting dan terkuat di wilayah selatan Nederlanden, yaitu

1 Han van der Horst, Nederland. De Vaderlandse Geschiedenis van de Prehistorie tot Nu (Amsterdam: Prometheus, 2000), 135; Geert Mak dkk., Verleden van Nederland (Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 2008), 127.

Antwerpen, jatuh ke tangan pasukan Spanyol. Pasukan Spanyol mengepung Antwerpen sejak Juli 1584 hingga 17 Agustus 1585. Selama pengepungan, Antwerpen—dipimpin Filips van Marnix (1540–1598) dari Sint-Aldegonde—bertempur melawan pasukan Spanyol di bawah kepemimpinan Alexander Farnese (1545–1592), Adipati Parma. Jatuhnya Antwerpen menyebabkan perpindahan besar-besaran para penduduk dari selatan ke utara Nederlanden. Salah satu kota tujuan di utara Nederlanden adalah Amsterdam. Mereka yang bermigrasi adalah para pengusaha, ilmuwan, seniman, rohaniwan, dan yang tidak ingin memeluk Katolik. Para migran dari selatan membawa modal uang dan pengetahuan ke utara. Mereka inilah yang akan mengantarkan wilayah utara ke posisi puncak menggantikan wilayah selatan dalam bidang ekonomi, seni, dan pengetahuan. 2 Pada 1588, tujuh wilayah (gewest) di utara Nederlanden yang memberontak terhadap Spanyol bersepakat membentuk satu ikatan yang disebut sebagai Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (Republik Tujuh Belanda Bersatu). Tujuh wilayah itu adalah Holland, Zeeland, Groningen, Utrecht, Friesland, Gelderland, dan Overijssel. Para pemimpin tujuh wilayah ini adalah para bangsawan pengikut Protestan yang kaya. Sebelumnya, pada 23 Januari 1579, tujuh wilayah tersebut telah membuat kesepakatan Unie van Utrecht yang isinya adalah melawan Raja Filipe II. Johan van Oldenbarnevelt ikut berperan dalam kesepakatan Unie van Utrecht. Pada 1588, armada Spanyol dikirim ke wilayah Nederlanden dan Inggris. Armada tersebut mengalami kekalahan karena pihak Nederlanden menutup jalur dengan kapal-kapal mereka. Selain itu, kapal-kapal Inggris berhasil memukul mundur armada Spanyol. Selanjutnya adalah bantuan serangan badai yang menghancurkan armada Spanyol. 3

2 Liek Mulder, Anne Doedens, dan Yolande Kortlever, Geschiedenis van Nederland: Van Prehistorie tot heden (Appeldoorn: Van Walraven, 1989), 147. 3 Mulder, Doedens, dan Kortlever, Geschiedenis van Nederland: Van Prehistorie tot heden, 149.

Pengganti Willem van Oranje adalah Johan van Oldenbarnevelt (1547–1619), seorang ahli hukum serta loyalis Willem van Oranje dalam Perang Delapan Puluh Tahun, dan Maurits, putra Willem van Oranje. Kedua tokoh ini bahu-membahu dalam bertempur melawan Spanyol. Maurits adalah seorang ahli strategi militer yang taktis, sementara untuk urusan politik sehari-hari dan luar negeri diserahkan kepada Oldenbarnevelt, khususnya dalam hal mencari sumber pemasukan bagi Republiek melalui perdagangan. 4

B. MERGER PERUSAHAAN DAGANG

BELANDA MENJADI VOC PADA 1602

Hingga akhir abad ke-16, perdagangan rempah-rempah di Eropa sepenuhnya berada di tangan Portugal. Pada 1580, Raja Filipe II memasukkan Portugal ke wilayah kekuasaannya, sehingga negeri itu berada di bawah kendali Spanyol. Sebelum dikuasai Spanyol, orang-orang Portugis pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 telah melakukan pelayaran ke wilayah Asia untuk mencari sumber rempah-rempah. Portugis saat itu memiliki pos dagang di Goa (India) dan menguasai Malaka sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia. 5 Bersatunya Spanyol dan Portugal pada 1580 membawa perubahan besar bagi para pedagang Nederlanden yang menjadi perantara perdagangan rempah-rempah di Eropa. Mereka, khususnya yang dari Holland dan Zeeland, adalah pedagang eceran yang memperoleh rempah-rempah dari Portugal untuk dijual ke wilayah utara Eropa. Ketika Spanyol menguasai Portugal, para pedagang Nederlanden mendapat tekanan dan larangan melakukan perdagangan. Sejak 1585, Filipe II menyita kapal-kapal asing di pelabuhan Portugal dan Spanyol. 6

4 Mak dkk., Verleden van Nederland, 175. 5 Sanjay Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia 1500-1700 (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012), 9. 6 Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Leiden: Walburg Press, 1991),

13.

Kegiatan perdagangan orang Portugis dan Spanyol tetap berlangsung, tanpa melibatkan pihak lain. Mereka bahkan melarang para pedagang Nederlanden untuk ikut berniaga. Larangan untuk berdagang dan kenaikan harga rempah-rempah mematikan peran para pedagang Nederlanden. Hal itu memperbesar keinginan para pedagang Holland dan Zeeland untuk berupaya mencari sendiri sumber rempah-rempah di Asia. Hal lain adalah perubahan susunan masyarakat di Nederlanden menyusul perpindahan penduduk pada masa Perang Delapan Puluh Tahun dengan Spanyol. Wilayah utara Nederlanden menjadi basis masyarakat Calvinis yang hampir homogen, sementara masyarakat di wilayah selatan (Belgia sekarang) adalah pemeluk Katolik yang mayoritas mendukung Spanyol. Sistem perdagangan orang Portugis atas komoditas dari Asia pada sekitar 1580-an, dengan lada sebagai komoditas terpenting, memiliki ciri berdasarkan “kontrak-kontrak” yang berlaku. Ada yang berupa kontrak “Hindia”, yang berisi kesepakatan bahwa sekelompok pedagang mendapat izin membeli lada di India dan Malaka. Lalu, para pedagang tersebut mengirim lada ke Kerajaan berdasarkan harga pasti di Lisbon. Selain itu, ada kontrak “Eropa”, yang mengizinkan pihak contradores (pemegang kontrak) membeli lada lagi di India dan Malaka dengan harga tetap dari Kerajaan lalu didistribusikan di Eropa. 7 Para contradores menjual lada dalam jumlah yang lebih sedikit kepada para pedagang pengecer. Jumlah pedagang pengecer ini cukup banyak. Sebagai contoh adalah pedagang pengecer Belanda Cunertorf & Snel yang berbasis di Lisbon. Mereka memiliki perwakilan di Antwerpen yang menjadi sumber pemasok pasar rempah-rempah penting di Eropa Utara. Kontrak “Eropa” pada 1591 berada di tangan perusahaan perdagangan internasional, antara lain Ximenes, perusahaan gabungan yang dimiliki pedagang Portugis dan Antwerpen; perusahaan Fugger dan Welser dari Jerman Selatan; serta

7 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 13; Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia 1500-1700, 120–21.

para pedagang Spanyol dan Italia. Para pemegang kontrak ini memiliki perwakilan sendiri di Amsterdam dan Middelburg. Di Amsterdam, perusahaan Fugger dan Welser diwakili Hans Hunger, pedagang keturunan Jerman yang tinggal cukup lama di Antwerpen dan pindah ke Amsterdam ketika Antwerpen dikuasai pasukan Spanyol. Di Middelburg, kedua perusahaan Jerman tersebut berkaitan dengan Caspar Tradel dan Jeremius Jenisch. Di Amsterdam, perusahaan Ximenes diwakili Cornelis Pietersz. Hooft dan di Middelburg diwakili oleh Salvador de Palma. 8 Di pengujung abad ke-16, orang Portugis mengalami kesulitan untuk membawa kapal-kapal mereka kembali dari Asia ke Portugal dengan selamat. Mereka tidak memiliki persenjataan melawan armada Inggris di selatan Samudra Atlantik. Hal tersebut menyebabkan pasokan lada di Lisbon menurun drastis setelah 1592, sehingga harga-harga melonjak. 9 Venesia yang saat itu masih memasok lada ke sebagian pasar Eropa tidak dapat memenuhi kekurangan pasokan ini. Namun, sulit untuk membuktikan secara pasti apakah para pedagang Nederlanden di Holland dan Zeeland dikatakan menderita akibat perkembangan ini. Situasi tersebut justru memunculkan motif negatif sekaligus motif positif. Motif negatifnya adalah adanya pelarangan bagi para pedagang Nederlanden untuk melakukan perdagangan, sementara motif positifnya adalah bahwa harga dan situasi pasar perdagangan lada menguntungkan karena pasokan lada berkurang. Situasi ini adalah peluang bagi para pedagang Nederlanden untuk mengambil alih pasokan lada dari Asia, tanpa melalui kontrak. 10 Untuk mencapai Asia, perlu peta yang memuat jalur pelayaran dari Eropa secara detail. Namun, peta perjalanan tersebut saat itu hanya dimiliki orang Portugis dan mereka merahasiakannya. Informasi terkait peta ini baru terkuak dengan perkembangan

8 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 13. 9 Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia 1500-1700, 93. 10 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 15.

pengetahuan kartografi serta pengalaman orang Belanda yang ikut dalam pelayaran ke Asia. Pengetahuan kartografi menjadi populer di Eropa pada paruh kedua abad ke-16. Kemajuan pengetahuan ini tampak di utara Nederlanden, terutama di kalangan penduduk selatan Nederlanden yang pindah ke utara. Salah satunya adalah Petrus Plancius (1552–1622), seorang ahli geografi dan pendeta dari selatan Nederlanden (Flandria). Dia adalah murid Gerardus Mercator (1512–1594), ahli kartografi dan geografi Flandria. Plancius menjadi salah satu tokoh penting yang “membuka” jalur perdagangan baru serta memperkenalkan pengetahuan kepada para pemilik kapal, nakhoda, dan juru mudi. Dia menulis Nova et exacta Terrarum Tabula geographica et hydrographica yang diterbitkan pada 1592. 11 Catatan mengenai Asia (Tiongkok dan Jepang) dari orang Belanda yang bekerja serta ikut berlayar untuk perusahaan Portugis adalah informasi berharga, seperti catatan Dirck Gerritsz Pomp (1533–sekitar 1608). Dia dua kali melakukan pelayaran ke Jepang dengan kapal Portugis sebelum 1600. Pada 1585, Gerritsz bekerja untuk Fransisco Pais, Kapten Makau dan kapal Santa Cruz. Informasi Gerritsz dimasukkan ke buku Tresoor der Zeevaert (1592) yang diterbitkan Lucas Jansz. Waghenaer (1534–1606), ahli kartografi Belanda. Buku Waghenaer yang didedikasikan untuk Pangeran Maurits memuat informasi mengenai pantai-pantai di kawasan Mediterania, perjalanan Sir Francis Drake, informasi tentang Hindia Timur, penunjuk arah menuju Tiongkok melalui Laut Arktik, dan panduan bagi para nakhoda. 12

11 George Sarton, “Book review Petrus Plancius, Theoloog en Geograaf (1552–

1622) by J. Keuning,” Isis 41, no. 2 (1950): 213–14.
12 C. Koeman, “Lucas Janszoon Waghenaer: A Sixteenth Century Marine Cartographer,” The Geographical Journal 131, no. 2 (1965): 202–12, https:// doi.org/10.2307/1793795; Nuno Vila Santa, Knowledge Exchanges Between Portugal and Europe. Maritime Diplomacy and Nautical Science in the Early Modern World (15th–17th Centuries) (Amsterdam: Amsterdam University Press,

2024), 382.

Dirck Gerritsz berteman dengan pedagang Jan Huygen van Linschoten (1563–1611) yang melakukan pelayaran ke Asia sebagai bagian rombongan uskup agung dengan kapal Portugis pada 1583. Linschoten menjadi sekretaris uskup Vincenta da Fonseca di Goa, India. Rombongan pelayaran tersebut adalah bagian dari pelayaran perusahaan Fugger ke Asia yang pada saat itu mengambil bagian dalam kontrak “Hindia”. Setelah tinggal selama beberapa tahun di Asia, Linschoten kembali ke Eropa pada 1592. Pada 1596, dia menerbitkan buku Itinerario: Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer oost ofte Portugael Indien. Linschoten tampaknya mengandalkan informasi Dirck Gerritsz untuk buku Itinerario. Buku ini memuat peta, informasi jalur pelayaran, panduan bagi para pedagang, serta informasi mengenai negeri dan penduduk di Asia, khususnya di Nusantara. 13 Meskipun Itinerario disebut memiliki struktur rumit dan ambivalensi dari pengarangnya, seperti banyak buku yang terbit pada masa modern awal, melalui buku ini orang-orang di Eropa memperoleh informasi berharga mengenai rempah-rempah asal Maluku. Secara khusus, Linschoten menyampaikan informasi mengenai Kepulauan Maluku yang menurutnya memiliki pulau-pulau penting, yaitu Maluco [Maluku], Tarnate [Ternate], Tydor [Tidore], dan Geloulo [Jailolo]. Pulau-pulau ini menurut Linschoten memiliki “anders niet als naghelen, maer in soo grooter menichte, dat zyder, als blijct, de werelt met vervullen [tak lain yaitu cengkeh, tetapi dalam jumlah lebih banyak sehingga ternyata dapat memenuhi kebutuhan dunia]”. 14 Linschoten pun menegaskan bahwa hanya di Kepulauan Maluku dapat ditemukan cengkeh, yang ditulisnya sebagai chamke. 15

13 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 15; Vila Santa, Knowledge Exchanges Between Portugal and Europe. Maritime Diplomacy and Nautical Science in the Early Modern World (15th–17th Centuries), 274–77, 282. 14 Jan Huyghen van Linschoten, Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien, ed. oleh H. Kern dan H. Terpstra (Den Haag: Martinus Nijhoff,

1955), 88–89.
15 Linschoten, Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien,

119.

Pada bab 49 sampai 83, Itinerario secara khusus memperkenalkan buah-buahan eksotis seperti mangga, nanas, dan kelapa, serta tanaman aromatik (kayu cendana, kemenyan), narkotika (datura, sirih, opium, ganja), dan semua rempah-rempah berkualitas tinggi. Linschoten mencatat tempat asal rempah-rempah tersebut: Di sana, di Malaka dan Pulau Sumatra, Jawa, Sunda, serta daerah lainnya, juga ada banyak lada hitam, sebagaimana telah saya sebutkan pada uraian tentang pantai dan kepulauan, tempat lada putih berada; seperti lada hitam, hanya kulit luar pertama berwarna putih dan halus, tanpa kerutan. 16 Narasi informasi mengenai asal dan deskripsi rempah-rempah Nusantara juga didukung berbagai ilustrasi atas tumbuhan tersebut. 17 Dapat dikatakan, informasi awal tertulis bagi masyarakat Eropa mengenai asal tempat rempah-rempah berasal dari buku Itinerario ini. Sebelumnya, para pedagang Eropa menganggap Goa di India atau Tiongkok sebagai negeri penghasil rempah-rempah. Setelah mengikuti jalur pelayaran dalam buku, pandangan mereka berubah. Ada rempah Nusantara yang dikenal dunia melalui buku ini, selain India dan Tiongkok. Jalur pelayaran yang dipilih Linschoten berbeda dengan rute orang Portugis dan Plancius. Dipercaya bahwa jalur Linschoten ini lebih singkat, sehat, dan aman daripada melewati Tanjung Harapan, karena tidak ada kapal musuh. Jika Plancius membayangkan jalur yang melewati utara Nova Zembla, kepulauan di utara Samudra Arktik, Van Linschoten meyakini bahwa laut lepas yang akan mencapai Tiongkok harus dicari melalui Selat Nassau (Selat Yugor), yang memisahkan Laut Pechora dari Laut Kara di utara Siberia. Pendapat Linschoten ternyata benar saat dia mencapai Laut

16 Linschoten, Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien, 112–13. 17 Arun Saldanha, “The itineraries of Geography: Jan Huygens van Linschoten’s ‘Itinerario’ and Dutch Expedition to the Indian Ocean, 1594–1602,” Annals of the Association of American Geographers, no. 1 (2011): 162, https://doi.org/10.108 0/00045608.2010.520227.

Gambar 4.1 Sampul dalam buku Itinerario (1596) karya Jan Huygen van Linschoten Sumber: Koleksi Universiteitsbibliotheek Utrecht

Kara dengan sebagian kapal ekspedisi pertama pada 1594. Jalur pelayaran Linschoten ke Asia yang dimuat dalam Itinerario menjadi rute pelayaran alternatif yang sebelumnya dilakukan Tiongkok dengan jalur suternya, selain sebagai pedoman untuk menemukan wilayah penghasil rempah-rempah. Jalur itu semakin memicu keinginan para pedagang Eropa, khususnya di Nederlanden, untuk melakukan ekspedisi ke Asia. Salah satu tokoh niaga Nederlanden yang berinisiatif melakukan pelayaran ke Asia adalah Balthazar de Moucheron, pedagang dari Veere. Dia berhasil menarik perhatian Staten van Holland dan selanjutnya para pedagang Amsterdam untuk ikut ambil bagian dalam pelayaran ke Asia. Pada 1594, Compagnie van Verre (Perusahaan Jarak Jauh) dibentuk di Amsterdam oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari sembilan pengusaha, yang sebagian besar adalah penduduk asli Holland. 19 Salah satu tokoh penting dari sembilan pengusaha yang tergabung dalam Compagnie van Verre adalah Reinier Pauw (1564–

1636), putra Wali Kota Amsterdam yang mendapatkan kekayaan dari perdagangan di sekitar Laut Baltik. Namun, dia sendiri menggabungkan keikutsertaannya dalam pemerintahan kota dengan minat besar untuk perdagangan jarak jauh padat modal, seperti ke Karibia, Brasil, dan Hindia Timur. Pengusaha Holland lainnya adalah Hendrick Hudde (?–1596), Pieter Hasselaer (1554–
1616) yang juga ikut berdagang ke Karibia, dan Arent te Grootenhuis (1570–1615). Satu-satunya pengusaha asal Antwerpen adalah Dirk van Os (1556–1615), veteran perdagangan di Rusia. Para pengusaha ini berhasil mengumpulkan modal sebesar 290.000 gulden, yang saat itu senilai dengan harga 60 hingga 70 rumah besar di Amsterdam. Dengan berbekal pengaruh politik dan modal, kelompok pengusaha ini mengajukan permohonan pembebasan bea cukai atas perdagangan mereka di Hindia Timur. Tidak hanya 18 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 15. 19 Jonathan I. Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740 (Oxford: Clarendon Press, 2002), 67.

mendapatkan pembebasan bea cukai, mereka memperoleh 100 meriam, senjata ringan, bubuk mesiu, dan amunisi lainnya, yang dipasok secara gratis dari gudang senjata Staten van Holland. 20 Ketika para pengusaha dari Zeeland juga ikut melakukan perdagangan ke Hindia Timur, mereka membentuk dua perusahaan pada 1597. Satu perusahaan berpusat di Veere dan perusahaan lainnya di Middelburg. Seperti yang terjadi di Staten van Holland, Staten van Zeeland juga dengan mudah setuju dan mengikuti contoh para pedagang Holland. Mereka menyediakan senjata dan amunisi gratis, serta menyetujui pembebasan bea cukai. Pada 1598, dua perusahaan didirikan untuk melakukan perdagangan ke Hindia Timur. Satu perusahaan didirikan di Rotterdam. Para pemodal dari perusahaan tersebut hampir seluruhnya terdiri atas orang Brabant yang dipimpin Pieter van der Haegen. Dia adalah pengusaha penting di Rotterdam yang melakukan perdagangan di Karibia dan Guinea. Pada 1599, perusahaan kedua, yang disebut sebagai Nieuwe Brabantsche Compagnie (Perusahaan Brabant Baru), didirikan di Amsterdam oleh Isaac le Maire (1559–1624). Isaac le Maire adalah pedagang di sekitar Laut Baltik dan Laut Tengah. Sebagaimana tercantum pada nama perusahaan, sebagian besar pemodal dalam Nieuwe Brabantsche Compagnie adalah orang Brabant. Meski begitu, salah satu anggota pentingnya, Gerard Reynst (1568–1615), adalah putra seorang pengusaha sabun asal Amsterdam dan orang Holland. Reynst kelak menjadi Gubernur Jenderal Kedua Hindia Belanda pada 1614–1615 dan putra-putranya menjadi tokoh terkemuka dalam perdagangan dengan Venesia. 21 Ekspedisi Compagnie van Verre ke Hindia Timur pada 1595 menggunakan jalur yang ditunjukkan oleh Plancius. Tujuh kapal yang telah dilengkapi berbagai fasilitas berupaya menyeberangi Laut Kari, tetapi es menghalangi mereka. Upaya terakhir yang mereka coba adalah melalui jalur utara dan tampaknya akan

20 Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740, 67. 21 Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740, 67–68.

berhasil. Namun, musim dingin di Nova Zembla menghalangi Willem Barentsz (1550–1597) dan Jacob van Heemskerck (1567–

1607), yang masing-masing memimpin pelayaran pada 1596 dan 1597, sehingga mereka terpaksa berbalik arah.
22 Keberuntungan tampaknya lebih menghampiri para pedagang Nederlanden lain. Mereka menggunakan kapal Mauritius, Hollandia, Amsterdam, dan satu kapal berukuran lebih kecil, yakni Duyfken. Mereka berangkat pada 2 April 1595 dari Texel untuk mencoba jalur selatan. Armada kecil dengan kapal-kapal baru ini oleh para pemilik kapal disatukan dalam sebuah perusahaan (compagnie). Kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan baik dan dipersenjatai lengkap. Staten van Holland menyediakan lebih dari seratus senjata berat dan ringan. Kota-kota di provinsi Holland juga turut menyediakan persenjataan. 23 Cornelis de Houtman (1565–1599) dan Gerrit van Beuningen (?–1599) adalah wakil para pemilik kapal. Mereka memperoleh surat khusus dari Pangeran Maurits. Selain memuat berbagai barang, mereka membawa bekal uang real Spanyol senilai 100.000 gulden. Sebelumnya, Cornelis de Houtman mendapatkan “informasi rahasia” di Portugal. Plancius memberikan saran dan catatan jalur dari Van Linschoten kepada nakhoda Pieter Dirksz Keyser. Meskipun persiapan telah dilakukan secara matang, pelayaran tidak begitu lancar. Penyebabnya adalah kepemimpinan yang buruk. Konflik muncul antara De Houtman dan Van Beuningen. Penyebab lain adalah tindakan tidak bijaksana dan hubungan dengan orang Jawa yang sangat tegang. 24 Selama pelayaran, Van Beuningen dianggap bertindak sewenang-wenang. Hal itu bermula ketika dia membuka surat rahasia perusahaan. Dalam surat itu disebutkan bahwa Pieter

22 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 15; Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740, 67. 23 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 15; Jan A. Somers, De VOC als volkenrechterlijke actor (Deventer: Gouda Quint, 2001), 42. 24 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 16; Somers, De VOC als volkenrechterlijke actor, 43.

Dircksz Keyser ditunjuk sebagai nakhoda Hollandia menggantikan mendiang Jan Dignum pada awal Oktober 1595. Tindakan itu membawanya dalam konflik dengan para pemimpin armada lainnya. Ketika di Madagaskar, Van Beuningen mengeluh tidak puas. Dia memisahkan awak kapal Hollandia yang sakit dengan awak kapal lain. Kapal mereka diserang dan dirampok oleh penduduk asli. 25 Setelah pelayaran selama 15 bulan, kapal-kapal itu tiba di Banten dengan memakan banyak korban jiwa. Di tengah perjalanan menuju Kepulauan Maluku, mereka terpaksa berbalik arah di bawah tekanan awak kapal. Kapal Amsterdam ditinggalkan dan terbakar dalam perjalanan karena kebocoran serta kekurangan awak. Pada Agustus 1597, tiga kapal tersisa berhasil pulang. Dari 240 awak kapal ketika berangkat, hanya 87 orang yang selamat. Keuntungan yang diperoleh tidak diketahui secara pasti. Muatan komoditas yang dibawa tampaknya tidak dapat menutupi jumlah biaya yang dikeluarkan. Namun, terlepas dari berbagai persoalan selama pelayaran dan hasil yang diperoleh, pelayaran tersebut membuktikan kemungkinan pelayaran ke Asia. 26 Kabar kembalinya kapal-kapal dari Hindia Timur, meskipun mengalami kerugian, menyebar di kalangan pengusaha serta menimbulkan kesibukan di berbagai kota pelabuhan Holland dan Zeeland. Sedikitnya persediaan lada dan rempah-rempah membangkitkan harapan para pedagang untuk memanfaatkan kesempatan. Di berbagai tempat dilakukan investasi besar-besaran untuk melakukan ekspedisi pelayaran ke Hindia dengan harapan akan memperoleh untung besar. Sebuah perusahaan baru didirikan di Amsterdam, yang kemudian segera bergabung dengan Compagnie van Verre. Gabungan perusahaan ini dikenal dengan nama Oude Compagnie (Perusahaan Lama). Pada 1598,

25 F. K. H. Koosman, “Gerrit van Beuningen,” dalam Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, vol. 7, ed. oleh P. J. Blok dan P. C. Molhuysen (Leiden:

A.W. Sijthoffs Uitgevers Matschappij, 1927), 116.
26 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 16; Somers, De VOC als volkenrechterlijke actor, 47.

dibangun sebuah armada yang dilengkapi dengan delapan kapal di bawah komando Jacob Corneliszoon van Neck (1564–1638). Selain di Amsterdam, perusahaan juga didirikan di Middelburg, Veere, dan Rotterdam. Perusahaan-perusahaan ini disebut sebagai voorcompagnieën (perusahaan-perusahaan pendahulu) untuk membedakannya dengan VOC yang didirikan pada 1602. 27 Namun, dalam pandangan penduduk setempat di wilayah operasi VOC, tidak ada perbedaan antara voorcompagnieën, VOC, dan bahkan pemerintahan berikutnya, pemerintah Hindia Belanda. Di mata mereka, semua disebut sebagai kompeni. 28 Pelayaran ke Asia semakin berkembang dalam beberapa tahun setelah ekspedisi pertama. Sebanyak 65 kapal yang terbagi dalam 15 armada pun dikirim ke Asia. Dari 65 kapal yang berlayar itu, hampir 50 berhasil kembali pulang. Situasi ini membuat jumlah kapal-kapal Portugis berada di bawah kapal-kapal Nederlanden. Dalam kurun 1595 hingga 1602, ada 65 kapal Belanda yang berlayar ke Asia, sementara dalam kurun 1591 hingga 1601 hanya ada 46 kapal Portugis yang berlayar dari Lisbon ke wilayah yang sama. 29 Para pedagang Portugis tidak mampu menghalangi masuknya para pedagang Nederlanden sebagai pendatang baru ke dunia perdagangan di Asia. Tentu saja, perkembangan ini tidak luput dari perhatian di negara-negara lain. Inggris merupakan pihak pertama yang memberikan reaksi, karena mereka telah muncul di perairan Asia jauh lebih awal dibandingkan dengan Belanda. Namun, ekspedisi Inggris hanya bersifat insidental dan tidak memiliki dasar keuangan yang kuat serta tujuan komersial yang jelas. 30

27 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 17; Adrian B. Lapian, For Better or Worse: Collected Essay on Indonesian-Dutch Encounters (Jakarta: PT Tatanusa, 2010),

24.
28 Lapian, For Better or Worse: Collected Essay on Indonesian-Dutch Encounters,

24.
29 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 17. 30 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 17.

Kesuksesan Tweede Schipvaart (Pelayaran Kedua) para pedagang Amsterdam di bawah kepemimpinan Jacob Corneliszoon van Neck menjadi alasan bagi para pedagang Inggris untuk mengikuti contoh para pedagang Belanda. Van Neck kembali ke Amsterdam pada 1599 dengan empat kapal sarat muatan dari Asia. Pihak Inggris memberi reaksi dengan mendirikan perusahaan di London berdasarkan contoh perusahaan-perusahaan yang didirikan di Holland dan Zeeland. Perusahaan itu bernama East India Company (EIC; Perusahaan Hindia Timur Britania Raya), yang diberi hak monopoli untuk melakukan pelayaran ke Asia. Namun, pertumbuhan eksplosif dari momentum ini menimbulkan bahaya yang akan berubah menjadi kebalikannya dengan cepat. 31 Persaingan ketat terutama di antara para pengusaha Zeeland dan Amsterdam mengganggu kelancaran perdagangan dengan Asia. Para pemasok di Asia diuntungkan dengan meningkatnya permintaan lada akibat kedatangan orang-orang Belanda, sehingga harga lada meningkat. Sebaliknya, akibat pasokan rempah-rempah di pasar Eropa melimpah, harga menjadi turun. Hal ini tentu saja mengorbankan margin keuntungan para pedagang. 32 Berdasarkan situasi tersebut, Johan van Oldenbarnevelt, landsadvocaat (sekretaris negara), pada awalnya melihat motif ekonomi yang sangat kuat dibandingkan dengan motif politik atau militer dalam perdagangan ke Asia. Bagi Oldenbarnevelt, hubungan dagang dengan Asia jelas merupakan hal penting untuk Republiek, yang melihat keuntungan besar dari perdagangan ke Asia untuk mengisi kas negara. Namun, Oldenbarnevelt melihat upaya tersebut memerlukan pengerahan militer yang besar. Bagaimanapun, Republiek harus memperhitungkan monopoli yang diklaim Portugal. Hal tersebut sudah diperingatkan oleh Plancius dalam memoarnya, Van de Oost-Indische zeevaert ende haren eygenschappen ende aanmerkingen (1599–1601). Plancius menulis,

31 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 19; Somers, De VOC als volkenrechterlijke actor, 4. 32 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 19.

“Orang Portugis akan menyerbu (...) Banda, Maluku, Jailolo, Jepang di separuh dunia yang diberikan Paus Roma kepada mereka.” Karena itu, Oldenbarnevelt membujuk para pedagang Nederlanden untuk bekerja sama dalam melakukan perdagangan ke Asia. Ketika vereeniging (perhimpunan) sudah terbentuk, dorongan pelayaran ke Asia berubah menjadi motif militer yang agresif, terutama untuk melawan Spanyol dan Portugal. 33 Pada awalnya, upaya untuk mempersatukan para pedagang bertujuan supaya mereka mau bekerja sama menghadapi kesulitan, terutama dari para pengusaha Zeeland. Mereka memiliki rasa tidak percaya dan menolak dominasi para pengusaha Amsterdam. Beberapa upaya telah dilakukan berbagai pihak. Pada 15 Januari 1598, berdasarkan inisiatif Oldenbarnevelt, Staten-Generaal mengadakan rapat yang dihadiri semua direktur perusahaan dari Amsterdam, Rotterdam, dan Middelburg guna membahas penyatuan perusahaan. Pada 17 Desember 1599, pihak admiraliteiten (angkatan laut) Republiek mengajukan rancangan panitia dan rancangan instruksi kepada Staten-Generaal. Rancangan tersebut harus diberlakukan kepada para perusahaan yang akan berlayar ke Hindia. Pada 30 Oktober 1600, sekelompok anggota Staten van Holland membentuk sub-panitia dengan tugas menyelidiki kemungkinan perdagangan dengan Hindia di bawah pengawasan Republiek. 34 Proses penggabungan perusahaan-perusahaan akhirnya memang terjadi di tingkat regional. Pada 1600, sejumlah perusahaan dari Veere di Zeeland bergabung dengan pedagang Middelburg dan mendirikan Vereenigde Zeeuwse Compagnie. Namun, Balthazar de Moucheron bersama para pendukungnya tetap tidak mau bergabung. Tak lama kemudian, para pedagang di Amsterdam, di samping Oude Compagnie yang mendirikan Nieuwe Brabantse Compagnie, bergabung membentuk Eerste Verenigde Compagnie op Oost-Indië tot Amsterdam (Perhimpunan Perusahaan Pertama

33 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 19–20; Somers, De VOC als volkenrechterlijke actor, 57. 34 Somers, De VOC als volkenrechterlijke actor, 58–59.

Hindia Timur Amsterdam) pada 9 Desember 1600. Perhimpunan itu mendapat hak monopoli dari kota. Perusahaan-perusahaan baru di kota-kota lain juga mulai didirikan, sehingga persaingan bukannya menurun, malah semakin meningkat. 35 Pada 1601, Staten van Holland membawa masalah persaingan tersebut ke Staten-Generaal. Kali ini para pedagang Zeeland tidak dapat lepas dari tekanan. Dalam perundingan pada 15 Januari 1602, Oldenbarnevelt menegaskan alasan perlu dibentuk persatuan perusahaan dagang. Dia menyebutkan dua alasan: untuk menimbulkan “bencana” bagi musuh (Spanyol) dan untuk keamanan tanah air. Bahkan, Maurits terpaksa diminta Oldenbarnevelt untuk membujuk para pedagang dari Zeeland menolak persetujuan dengan para pedagang lainnya. 36 Akhirnya, kesepakatan yang disetujui semua pihak dicapai. Hasil negosiasi yang alot dituangkan dalam octroy opte vereeninge der compagnnieën (paten perhimpunan perusahaan) dan disetujui oleh Staten-Generaal pada 20 Maret 1602 dengan nama Generale Vereenichde Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie atau dikenal dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC; Perusahaan Hindia Timur Belanda). 37 Upaya menyatukan perusahaan-perusahaan dapat juga dilihat sebagai upaya “nasional” ketika pada 1617 para pengurus yang kemungkinan mendapat tekanan dari para pengusaha Zeeland memutuskan bahwa dalam surat-surat resmi harus menggunakan kata Nederlander (orang Nederland), bukan Hollander (orang Holland). 38 VOC berstatus semacam perusahaan swasta yang memiliki saham, tetapi berhak menjalankan fungsi penting pemerintahan. Staten-Generaal memberi VOC oktroi (hak istimewa) yang luas.

35 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 20; Somers, De VOC als volkenrechterlijke actor, 58–59. 36 Charles Ralph Boxer, Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602– 1799 (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 9. 37 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 20; Somers, De VOC als volkenrechterlijke actor, 61–67. 38 Boxer, Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–1799, 11.

Pertama, VOC diberi hak eksklusif untuk berdagang di belahan dunia sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens. Pada saat yang sama, VOC diberi hak membuat perjanjian dengan penguasa lokal atas nama Staten-Generaal untuk membangun benteng, mempekerjakan pasukan, serta menjalankan administrasi dan yurisdiksi. Monopoli perdagangan yang diberikan kepada VOC mengikat rakyat Belanda, tetapi tentu saja tidak dapat mengikat pihak lain baik di Eropa maupun di Asia. Hal paling penting dalam kesepakatan itu adalah hak monopoli diberikan kepada VOC untuk jangka waktu 21 tahun atas navigasi dari Republiek menuju sebelah timur Tanjung Harapan dan melalui Selat Magelhaens. 39 Ada banyak ketentuan yang diturunkan dari peraturan organisasi voorcompagnieën dan dipadukan dengan beberapa peraturan baru. Perusahaan-perusahaan pendahulu itu terkadang disebut “perusahaan sementara” karena hanya digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu melakukan ekspedisi pelayaran. Para penggagas dan direktur mengumpulkan modal yang dibutuhkan. Modal itu tidak hanya disediakan oleh mereka sendiri, tetapi juga oleh para peserta lainnya. Sebagai contoh, Vincent van Bronkhorst memberikan modal sebesar ƒ39.125 untuk Tweede Schipvaart Van Neck. Dari jumlah tersebut, ƒ31.525 berasal dari uangnya sendiri dan ƒ7.600 dari peserta lain. Meskipun ada kontribusi melalui para direktur, para peserta menganggap diri mereka, seperti yang ditunjukkan Van Dillen, sebagai mitra perusahaan dengan bagian saham yang dapat dipindahtangankan. Sementara itu, pada praktiknya, sebenarnya semua urusan berada di tangan para direktur. Tidak ada modal cadangan karena semua uang diinvestasikan dalam ekspedisi. Setelah mereka kembali dari ekspedisi, semua komoditas dan kapal dijual. Modal dan berapa pun keuntungannya yang tentu saja sebanding dengan investasi dibagikan kepada para peserta. 40

39 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 20; Somers, De VOC als volkenrechterlijke actor, 61–67. 40 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 20.

Kesepakatan akhir perusahaan-perusahaan untuk mendirikan VOC merupakan kompromi politik. VOC merupakan perusahaan terdesentralisasi yang menyerupai konstitusi Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, tempat kota-kota dan distrik-distrik memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Pada awalnya, VOC berpusat di sekitar apa yang disebut sebagai kamers (kamar dagang), yang mewakili kota-kota bekas anggota voorcompagnieën. Mereka terdiri dari enam kamar dagang di Holland dan Zeeland, yaitu Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam, Delft, dan Middelburg, sesuai dengan jumlah asal kota para pendiri VOC. 41 Masing-masing kamar dagang memiliki jumlah participant (peserta/pemegang saham) yang berbeda: Amsterdam (23 peserta), Zeeland (14 peserta), Delft (12 peserta), Enkhuizen (11 peserta), Rotterdam (9 peserta), dan Hoorn (7 peserta). Pembagian kegiatan seperti pembangunan dan perlengkapan kapal atau penjualan barang ditentukan dengan tepat. Kamar dagang di Amsterdam menyumbang setengahnya, Zeeland seperempat, dan yang lainnya masing-masing seperenam belas. 42 Tiap kamar dagang menempatkan personel mereka untuk mengawasi persiapan, pengapalan, dan pengiriman barang-barang yang dikirim ke masing-masing kamar. Namun, Heeren Zeventien (Dewan Tujuh Belas) sebagai pejabat terakhir yang menentukan penjualan barang-barang yang tiba di Belanda menetapkan jumlah investasi tahunan, perlengkapan, pengapalan, dan distribusi. Heeren Zeventien juga berwenang dalam mengawasi dan sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab utama semua kegiatan komisi yang ada dalam VOC. 43 Pada masa awal, Heeren Zeventien menangani sendiri semua urusan VOC. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa jarak dari Eropa ke Asia tidak memungkinkan mereka mengelola sendiri

41 Boxer, Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–1799, 11. 42 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 30–31; Robert Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660 (Amsterdam: Amsterdam University Press,

2010), 34.
43 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 30–31.

tugas-tugas harian di Asia. Pada 1609, pemerintah pusat bawahan di Asia didirikan, terdiri atas seorang gubernur jenderal dan beberapa pejabat penting VOC lainnya, yang bersama-sama membentuk Raad van Indië (Dewan Hindia). Pemerintahan ini didirikan terutama bukan untuk mengatur wilayah, melainkan mengarahkan kegiatan perdagangan. Kekuasaan tertinggi wakil VOC berada di tangan gubernur jenderal, tetapi karena penolakan terhadap pemerintahan beranggota tunggal di Belanda, seorang gubernur jenderal hanya diperbolehkan menjalankan sebagian besar kekuasaannya dengan persetujuan mayoritas Dewan Hindia. Gubernur Jenderal Pertama VOC adalah Pieter Both (1568–1614), yang bertugas di Hindia pada 1610–1614. Pembaruan piagam VOC pada 1623 menetapkan masa jabatan para direktur selama 3 tahun. Pemilihan kembali para direktur berlangsung otomatis, sehingga banyak para direktur yang terus-menerus menjabat dalam jangka waktu lama. 44 Pada masa awal, para pengurus VOC sebagian besar tidak memiliki pengetahuan tentang Asia. Sebagai pengecualian adalah Laurens Reael (1583–1637), yang pernah bertugas di Kepulauan Maluku selama beberapa tahun dan menjadi gubernur jenderal pada 1616–1619. Lalu, ada Hendrik Brouwer (1581–1643), yang menjadi pelopor rute dari Tanjung Harapan ke Timur (mencapai Pesisir Barat Australia dan Selat Sunda) pada 1611. Pada 1632– 1636, Brouwer menjadi gubernur jenderal. 45 Jika jajaran pengurus VOC terdiri atas kalangan pengusaha (pedagang) dan penguasa, para pegawainya berasal dari berbagai kalangan. Para pegawainya terbagi dalam empat golongan penting, khususnya dalam perdagangan. Golongan pertama adalah dari opperkoopman (pedagang kepala) yang tertinggi sampai asssistent (asisten/juru tulis). Selain opperkoopman, ada onderkoopman (pedagang muda) dan koopman (pedagang). Mereka melakukan tugas-tugas birokrasi dan administrasi. Golongan kedua, yang

44 Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 34. 45 Boxer, Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–1799, 13..

berjumlah banyak, adalah golongan militer dan maritim dengan berbagai pangkat. Pangkat terendah untuk militer adalah soldaat (serdadu) dan untuk maritim adalah matroos (pelaut). Golongan ketiga dengan jumlah sedikit adalah personel kerohanian, dari predikanten (para pendeta) hingga ziekentrooster (penghibur orang sakit). Golongan terbawah adalah para tukang, yang dikenal dengan sebutan ambachtslieden (pengrajin). Namun, mereka menerima bayaran lebih tinggi dibandingkan dengan para serdadu dan kelasi. 46 Kualitas para pegawai VOC, mulai dari pedagang, pendeta, pelaut, dan serdadu, yang bekerja di Timur mendapat perhatian serius dari Heeren Zeventien. Sejak awal, para pengurus VOC cenderung meragukan kejujuran bawahan mereka. Karena itu, pengurus VOC secara resmi melarang keras bawahan mereka melakukan perdagangan pribadi, walaupun pada praktiknya hal itu sulit dilakukan. Banyak dari para pegawai yang bekerja untuk VOC memiliki watak tak terpuji. Mereka ada yang hanya bertujuan memperkaya diri sendiri secepat mungkin dengan berbagai cara. Pegawai VOC yang lain bertujuan hidup bermewah-mewah di Timur, yang tidak mereka peroleh di negeri asal. Bahkan, ada yang pergi dari negerinya karena berutang dan tidak disukai oleh sahabat serta keluarganya, karena dianggap sebagai sumber permasalahan. Namun, ada pula di antara pegawai VOC berasal dari keluarga terhormat. 47 Para pelaut VOC tidak hanya berasal dari Nederlanden. Mereka biasanya dari kalangan bawah dan ada yang berasal dari luar Nederlanden. Nicolaus de Graaff, ahli bedah VOC, dalam Oost-Indise Spiegel (1701) mencatat bahwa VOC menjadi tempat berlindung bagi segala jenis bangsa asing (alderhande vreemdelinge en uitheemse natie). Karena itu, muncul berbagai julukan merendahkan bagi orang Jerman, misalnya moffen, poepen, knoete, dan hannekemaijers. Sebagai contoh, julukan “Alderhande moffen” (semua jenis orang Jerman). Julukan “Oosterlingers” biasanya digabungkan dengan kata “plompe”,

46 Boxer, Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–1799, 14–15; Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 92. 47 Boxer, Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–1799, 16–17.

sehingga menjadi “plompe Oosterlinger” (orang Timur montok), yang mengacu pada para pemuda Baltik yang dianggap kasar. Kebanyakan, pegawai VOC yang merupakan orang Nederlanden berasal dari Holland, Zeeland, dan Friesland, termasuk dari Kepulauan Wadden. Selain personel orang Eropa, VOC mempekerjakan banyak pribumi di Asia. Mayoritas dari mereka menjadi personel militer, tetapi banyak juga yang bekerja sebagai ambachtgezel (pekerja harian), kok (juru masak), barbier (tukang cukur), dan kaffer van de fiscal (tukang pukul juru sita). Pada abad ke-17, VOC lebih menyukai dan memilih personel orang Eropa, yang dianggap lebih terampil dan dapat diandalkan serta lebih murah berdasarkan sistem pembayaran upah. 49 Dalam kasus tertentu, di kalangan pegawai VOC, ada yang awalnya dari golongan sipil pindah menjadi golongan militer. Begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, pada 1637 Antonio van Diemen (1593–1645), Gubernur Jenderal periode 1636–1645, mengeluh kepada Heeren Zeventien karena terlalu banyak mengirimkan juru tulis tidak terdidik ke Asia. Menurutnya, para juru tulis itu lebih sesuai menjadi serdadu biasa dan biasanya mereka dikirim oleh kamar dagang kecil. Karena itu, Van Diemen meminta izin untuk mengalihkan para juru tulis tersebut dari golongan sipil menjadi militer. 50

C. KEKUATAN MARITIM BELANDA SERTA KOMPETISI

DENGAN KEKUATAN EROPA LAIN (PORTUGIS,

SPANYOL, DAN INGGRIS)

Perdagangan maritim di kawasan Asia sudah ada jauh sebelum kedatangan pedagang Eropa. Para pedagang Eropa, yang dipimpin Portugis, Inggris, dan khususnya VOC, kemudian mengambil

48 Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch Avontuur: Duitsers in dienst van de VOC (Nijmegen: Uitgeverij Sun, 1997), 54. 49 Boxer, Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–1799, 22; Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 88 dan 94. 50 Boxer, Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–1799, 23.

bagian dalam perdagangan di kawasan Asia. Banyak dari hubungan perdagangan di perairan Asia ini dapat disebut sebagai perdagangan antarbenua seperti hubungan antara Afrika dan Amerika. Misalnya, pedagang berlayar dari Timur Tengah ke India atau Asia Tenggara, dari India atau Asia Tenggara ke Tiongkok, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya mencakup hubungan terpanjang atau hubungan antara Eropa dan negara-negara lain. 51 Setelah 1780-an, kecuali Inggris tidak ada satu kekuatan pun dalam sejarah yang pernah mencapai dominasi begitu besar atas perdagangan dunia seperti yang dilakukan bangsa Belanda. Mereka mendominasi perdagangan selama 1,5 abad, dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Bagi suatu bangsa atau negara, khususnya yang tidak memiliki modal kemegahan kekaisaran masa lalu seperti bangsa Iberia (Spanyol dan Portugal), Italia (Venesia), Prancis, dan Inggris, maka keberhasilan mencapai kapasitas begitu lama dan terus diperbarui untuk mendominasi ekonomi dunia cukup menakjubkan. Namun, yang membuat Belanda lebih mencengangkan adalah bahwa pada periode kebesaran maritim dan perdagangannya, Republiek Nederlanden adalah negeri yang terkecil dari negeri-negeri besar Eropa dalam hal wilayah, populasi, dan sumber daya alam. Dalam semua hal, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tertinggal jauh di belakang Prancis, Spanyol, serta Inggris, kekuatan-kekuatan besar yang nyata dan alami pada masa itu. 52 Salah satu faktor penting dan pendukung perdagangan Republiek Nederlanden ke Asia adalah tersedianya kapal dan sistem navigasi. Kapal-kapal tersebut dengan arahan peta mengantarkan bangsa Belanda ke Asia. Pembuatan kapal-kapal di Belanda pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 adalah hasil perkembangan teknologi lokal serta iklim budaya dan sosial ekonomi di negara

51 Matthias van Rossum, “Werkers van de wereld. Globalisering, maritieme arbeidsmarkten en de verhouding tussen Aziaten en Europeanen in dienst van de VOC” (PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 2013), 23. 52 Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740, 12.

itu. Pada periode tersebut, Belanda mulai melakukan perdagangan mereka sendiri dengan Asia dan melayari lautan melampaui perairan Eropa yang sebelumnya mereka lakukan. Bangsa Belanda untuk pertama kali harus merancang dan membangun kapal yang akan digunakan melakukan pelayaran jarak jauh. Kapal-kapal Belanda yang dibuat pada periode ini merupakan hasil dari perpaduan tradisi lokal dan asing. Tradisi pembuatan kapal seperti di Spanyol, Portugal, Inggris, dan Prancis memberikan pengaruh terhadap pembuatan kapal di Belanda. 53 Para raderbouwer (pembuat roda gigi) di Eropa Barat Laut, khususnya Belanda, adalah yang pertama kali memasukkan papan yang diletakkan rata di atas dasar kapal ke proses pembuatan kapal mereka pada akhir abad ke-15. Tradisi ini berasal dari Mediterania yang masuk melalui Portugal, Spanyol, Bordeaux, dan Brittany (Bretagne), meskipun orang Belanda tidak secara langsung mengadopsi teknik konstruksi berbasis rangka dan metode desain kapal Mediterania. Mereka pertama kali menerapkan teknologi papan berpola pada kapal-kapal besar. Berdasarkan arsip-arsip dari pedalaman selatan Nederlanden, disebutkan bahwa papan berpola dibuat oleh Philips de Goede sekitar 1439 dan pembuat kapal Portugis. Pembuatan itu mungkin menggunakan metode berdasarkan desain Mediterania. Carvel planked technology, yaitu metode pembuatan perahu kayu dengan menyambungkan papan lambung ke rangka, tidak diterapkan secara merata di seluruh wilayah Nederlanden. Karena itu, metode tersebut tidak segera diadopsi di Belanda Utara. 54 Pada 1459, pembuat kapal Breton mulai membangun kapal dengan carvel planked technology di Zierikzee, sebelah barat daya Belanda, yang kemudian diikuti oleh pembangunan kapal serupa di

53 Wendy van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships (Texas: Texas A&M University Press, 2015), 8, 66. 54 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 8.

Hoorn pada 1460 di wilayah utara Belanda. Bukti temuan arkeologis paling awal perahu berpapan ukiran dari Belanda adalah kapal penangkap ikan dari tahun 1570 yang digali di IJsselmeerpolders. Banyak pembuat kapal Belanda terus membuat kapal menggunakan metode dasar tradisional mereka untuk membangun kapal berpapan. 55 Metode konstruksi kapal berbasis dasar yang dikembangkan oleh orang Belanda secara berabad-abad menggabungkan fitur konstruksi dengan mengutamakan cangkang dan rangka (struktur melengkung). Metode konstruksi kapal berbasis dasar merupakan metode khas Eropa barat laut dan telah digunakan setidaknya sejak zaman Romawi. Berkat kemampuan para pembuat kapal Belanda dalam teknik ini, mereka tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk mengembangkan metode desain yang lebih ilmiah dalam pembuatan kapal. Selain itu, metode konstruksi kapal berbasis dasar ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan keunggulan teknologi dibandingkan dengan orang Prancis dan Inggris pada abad ke-16 serta awal abad ke-17. 56 Bangsa Belanda menjadi pembuat kapal terkemuka di Eropa Utara pada abad ke-16 dan ke-17. Mereka juga mengekspor kapal siap berlayar dan pekerja pembuat kapal ke wilayah lain. Pada 1640, sekitar seribu kapal dibangun setiap tahun di Nederlanden. Hampir

320.000 meter kubik kayu ek digunakan di galangan kapal Belanda untuk pembuatan kapal laut saja. Jumlah ini setara dengan 2.500 hektare hutan yang digunakan per tahun dan tidak termasuk kayu yang digunakan dalam membangun kapal untuk pelayaran sungai-sungai. Sebagian besar kapal-kapal ini diekspor ke pasar-pasar luar negeri, seperti Swedia, Prancis, Inggris, Rusia, Denmark, negara-negara Italia, Hamburg, Bremen, dan kawasan Baltik. Misalnya, pada 1628, tiga kapal besar dibangun di galangan kapal Saerdam 55 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 8. 56 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 9.

(sekarang Zaandam) untuk Kardinal de Richelieu, menteri utama Raja Louis XIII dari Prancis, masing-masing berbobot sekitar 1.000 57 hingga 1.200 ton. Nederlanden tidak memiliki sumber daya alam memadai untuk menyediakan kayu yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal. Bahkan, setelah abad ke-11, Belanda tidak dapat lagi menyediakan kayu dalam jumlah yang dibutuhkan dari sumber daya lokal. Hal itu sebagai akibat dari peningkatan jumlah populasi dan permintaan bahan bangunan yang meningkat, sehingga mereka terpaksa harus mengimpor kayu. Bukti pertama pengangkutan kayu jarak jauh ke Belanda berasal dari Dorestad dengan ditemukannya artefak tong kayu dari daerah Mainz di Jerman dalam konstruksi sumur yang 58 berasal dari abad ke-9. Iklim sosial, ekonomi, teknologi, dan politik di Belanda pada abad ke-16 menghasilkan perkembangan yang dinamis dalam pembuatan kapal Belanda. Para pembuat kapal Belanda mulai mengubah kapal yang ada, membangun kapal baru dengan kapasitas kargo yang lebih besar, dan membangun kapal dagang untuk perdagangan jarak jauh. Pembuatan kapal dagang yang berukuran lebih panjang dari ukuran kapal-kapal sebelumnya adalah contoh 59 utama dari inovasi ini. Ukuran lambung kapal yang diperpanjang (verlanger) dipotong menjadi dua di bagian tengah kapal, setelah itu bagian baru ditambahkan. Berdasarkan arsip, ditemukan bahwa istilah verlanger digunakan untuk periode waktu yang singkat, antara 1587 dan 1619. Meskipun terkait erat dengan pengembangan

57 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 9; Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 11–12. 58 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 9 59 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 9; Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 83.

kapal jenis fluyt atau fluit, istilah verlanger tidak secara khusus merujuk pada jenis kapal, tetapi pada proses pemanjangan kapal. Jenis-jenis kapal baru juga dibangun. Salah satunya adalah kapal fluit, jenis yang dikembangkan di Belanda selama beberapa dekade terakhir abad ke-16 untuk memenuhi kebutuhan kapal bagi perdagangan Belanda di Laut Baltik. Perluasan dan diversifikasi perdagangan Belanda di kawasan Baltik setelah 1590- an menyebabkan semakin terintegrasinya perdagangan Belanda. Upaya ini dilakukan dalam kerangka perdagangan Belanda yang lebih luas dengan Eropa Barat dan Selatan. Sebelumnya, perdagangan Belanda di Laut Baltik hanya berkaitan dengan garam, seperti yang dikatakan penasihat Raja Spanyol bahwa garam adalah la madre (induk) perdagangan Belanda secara umum. Garam beserta komoditas lain dari selatan merupakan induk perdagangan Belanda di Laut Baltik. 61 Bentuk lambung kapal fluit dirancang untuk menghindari bea yang dipungut di Selat Øresund, Denmark, tanpa mengurangi kapasitas kargo—dengan kata lain, membuat kapasitas lambung kapal dengan volume besar untuk membawa kargo dengan dimensi kecil. 62 Ada pendapat bahwa penemu kapal fluit pada 1595 adalah Pieter Jansz Liorne. Namun, pendapat itu ditentang oleh ahli kapal André Wegener Sleeswyk (2003). Menurut Sleeswyk, Liorne tidak dapat dianggap sebagai “penemu” jenis kapal khusus ini, karena dia bukanlah seorang pembuat kapal. Liorne adalah Wali Kota Hoorn yang berinvestasi dalam pembangunan jenis kapal ini dan menanggung risiko keuangan serta mensponsori pengembangannya. 63

60 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 13. 61 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 13; Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 12; Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740, 51–52. 62 Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 82. 63 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological

Kapal jenis fluit abad ke-17 memiliki bagian atas yang sempit serta buritan atas dengan lipatan bundar dan biasanya tiga sayap yang melingkari sisi kapal di bawah jendela kemudinya. Bentuk lambung kapal ini seperti buah pir di penampang melintang. Kapal fluit memiliki kapasitas angkut muatan rata-rata sekitar 200 ton pada awal 1600, yang meningkat menjadi 360 ton. 64 Dari biaya pembuatan, para pembuat kapal Belanda berhasil membuat kapal fluit dengan harga yang jauh lebih rendah daripada kapal dagang negara-negara Eropa lainnya. Kapal jenis fluit yang dibuat di Belanda hanya menghabiskan biaya 800 pound sterling, sedangkan kapal jenis serupa akan menghabiskan biaya 1.300 pound sterling di Inggris. 65 Meskipun biaya pembuatan kapal fluit di Belanda relatif rendah, kapal-kapal tersebut mungkin tidak lebih murah dalam jangka panjang. Alasannya adalah kemungkinan besar kapal-kapal tersebut memiliki masa pakai yang lebih pendek dibandingkan dengan kapal-kapal yang dibangun kekuatan maritim Eropa lainnya. Pembuat kapal Belanda diketahui telah menggunakan kayu pinus dalam konstruksi beberapa kapal mereka, khususnya untuk kapal fluit. Kayu pinus lebih murah dan lebih ringan daripada kayu ek. Meskipun kapal jenis ini tidak tahan lama, setidaknya biaya pembuatannya masih dapat dihemat. 66 Dalam waktu singkat, jenis kapal yang awalnya disebut sebagai Hoornse gaing (gaing Hoorn), kemudian disebut sebagai fluit,

Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 13; Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 67; Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740, 21; André Wegener Sleeswyk, De Gouden Eeuw van

64 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 13; Gaastra, De

65 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological

het Fluitschip (Franeker: Van Wijnen, 2003), 24.

geschiedenis van de VOC, 163.

Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660

, 13.

, 103–4.

Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships 66 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 15; Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India

menjadi kapal kargo paling sukses di Eropa Barat Laut. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kapal fluit dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai jenis fluit dengan fitur yang secara khusus cocok untuk komoditas tertentu (seperti kayu atau biji-bijian) maupun wilayah tertentu, misalnya di Atlantik Utara untuk perburuan paus atau Laut Baltik untuk perdagangan. 67

Gambar 4.2 Fluitschip (kapal fluit) Belanda pada abad ke-17 karya Wenceslaus Hollar, 1647 Sumber: Koleksi Rijksmuseum Amsterdam

Pada umumnya, kapal fluit memiliki tiang yang tinggi dan tiang yang pendek, sehingga memudahkan penanganan. Pada awal abad ke-17, kapal fluit Belanda dapat berlayar dengan awak kapal yang terdiri dari tujuh orang laki-laki dan seorang anak laki-laki pembantu, sedangkan kapal dagang Inggris memerlukan dua puluh awak kapal. Jumlah awak kapal yang sedikit di kapal fluit juga disebabkan hal lain. Orang Belanda tidak terikat oleh gilda (serikat pengrajin) dan peraturan seperti kota-kota Hanse. Selain itu, berlayar dari Belanda ke Laut Baltik dianggap relatif aman, sehingga membutuhkan lebih sedikit awak kapal. Alasan lain adalah para awak kapal Belanda

67 Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 84.

dibayar dengan upah rendah karena dianggap “bisnis keluarga”, meskipun terjadi kekurangan awak kapal yang cakap. Terlepas dari semua alasan itu, kapal fluit Belanda merupakan suatu keberhasilan, meskipun tidak membantu Belanda menguasai perdagangan maritim karena jenis kapal ini tidak digunakan sampai hegemoni Belanda sudah aman. VOC membutuhkan waktu lebih lama untuk menggunakan jenis kapal ini di Asia. 68 Pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17, orang Belanda juga menghadapi tantangan berupa kebutuhan mengontrak kapal dagang besar untuk pelayaran antarbenua. Di antara kekuatan negara-negara di Eropa, Belanda adalah negara terakhir yang memasuki dunia maritim. Belanda baru terlibat lebih dari seabad setelah Spanyol, Portugis, dan Prancis, serta beberapa dekade setelah Inggris. Pada awal 1590-an, Belanda mulai berlayar di perairan di luar jaringan perdagangan Eropa mereka. Tujuannya adalah untuk memperoleh akses langsung ke komoditas kolonial Asia dan memperluas wilayah perdagangan mereka. Pada bagian sebelumnya, dua upaya Belanda untuk menuju Hindia telah dibahas. Dua upaya pertama Belanda untuk berlayar ke Hindia, pada 1594 dan 1595, dilaksanakan di bawah komando Jan Huygen van Linschoten. Dia mencoba berlayar melalui Laut Kutub Terbuka, rute perairan bebas dari es yang diperkirakan mengelilingi Kutub Utara. Pelayaran tersebut tidak berhasil. Upaya ketiga dan terakhir untuk membuka rute ke Hindia dilakukan pada 1596, di bawah komando Willem Barents dan Jacob van Heemskerck. 69 Selama upaya untuk membuka rute pelayaran melalui Laut Kutub Terbuka di bawah komando Linschoten, ekspedisi Belanda lainnya berlayar pada 1595 mengikuti rute Portugis di sekitar Tanjung

68 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 15; Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 83–84. 69 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 15; Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 15–16.

Harapan. Ekspedisi ini diselenggarakan oleh gabungan sembilan pengusaha Belanda. Lima kapal berlayar di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman dan memerlukan waktu hampir 3 tahun bagi armada untuk kembali dengan rempah-rempah, seperti pala, fuli, dan lada hitam. Ekspedisi pertama ini tidak sukses secara komersial—penjualan hasil kargo yang dibawa pulang hanya dapat menutupi biaya ekspedisi. Satu kapal, Amsterdam, seberat 260 ton dengan lebih dari dua pertiga awak kapal tidak kembali ke Belanda. Terlepas dari kerugian dan kurangnya keuntungan yang diperoleh, ekspedisi tersebut menunjukkan bahwa Belanda mampu berlayar ke Asia sendiri dan bahwa Portugal tidak dapat lagi mengecualikan pendatang baru dalam perdagangan Asia. Pada ekspedisi pertama mereka, Belanda langsung menuju Nusantara untuk mendapatkan komoditas yang diinginkan, dengan demikian menghindari entrepot utama Portugal. 70 Hingga akhir abad ke-16, kapal-kapal Belanda yang ditujukan untuk perjalanan jarak jauh berukuran lebih kecil daripada kapal-kapal Spanyol, Portugis, dan Inggris. Kapal-kapal tersebut juga memiliki draft (kedalaman bagian bawah) lebih dangkal, yang membuatnya lebih cocok dengan kekhasan perairan Belanda. Secara umum, jumlah kapal di atas 200 ton dapat diabaikan pada

1599. Namun, pengecualiannya adalah kapal-kapal yang berlayar untuk perusahaan-perusahaan di Belanda yang berkongsi antara 1595 dan 1601. Berat kapal-kapal tersebut bervariasi antara 50 dan 900 ton, rata-rata sekitar 350 ton. Di sisi lain, orang Portugis membangun kapal-kapal yang beratnya mencapai 1.600 ton. Sebuah laporan dari arsip Belanda tahun 1604 mencantumkan armada kapal carrack (kapal perang) Portugis di Hindia dengan rincian untuk kapal laksamana seberat 1.600 ton, kapal wakil laksamana seberat 1.200 ton, empat kapal carrack seberat 800 ton, dan dua kapal seberat 600 ton. Pada saat itu, kapal-kapal VOC yang terbesar 70 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 15; Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 16.

berukuran sama dengan kapal-kapal Portugis yang ukurannya terkecil. Namun, hingga 1608 kapal-kapal VOC berhasil menangkap atau menghancurkan sekitar 30 kapal carrack Portugis. 71 Belanda juga memiliki kemampuan untuk membangun kapal-kapal besar pada awal abad ke-17, salah satu contohnya adalah Hollandse Tuin. Kapal seberat 1.000 ton bertiang empat ini merupakan mahakarya Angkatan Laut Amsterdam, tetapi ditawarkan untuk digunakan dalam operasi perdagangan dan militer jarak jauh karena terbukti tidak dapat dikendalikan di perairan Belanda. Kapal ini berlayar ke Brasil dalam armada lima kapal di bawah komando Paulus van Caerden pada 1603. Pada awal abad ke-17, kapal bertiang empat seperti Hollandse Tuin memasuki dunia pelayaran Belanda untuk sementara waktu, meskipun tidak umum. 72 Sejak berdiri pada 1602, VOC mengikuti saran pemerintah Republiek dan cenderung menggunakan kapal yang lebih sedikit, lebih besar, cukup berawak, serta bersenjata. Pada 1603, Heeren Zeventien menyusun resolusi pertama yang mengatur persenjataan kapal. Kapal-kapal besar harus dipersenjatai dengan meriam perunggu seberat 24 pon (10,8 kilogram) dan meriam besi seberat 9 pon (4,08 kilogram) atau 12 pon (5,4 kilogram). Kaliber meriam ditunjukkan oleh berat peluru yang ditembakkan. 73 Tujuan kapal-kapal yang dipersenjatai adalah untuk berdagang, menyerang kepentingan Portugis, dan melindungi calon sekutu dalam perdagangan. Pada tahun-tahun awal berdiri, VOC menggunakan kapal dengan berbagai ukuran. Kapal yang lebih besar, dengan kapasitas muatan 300 ton atau lebih, disebut sebagai schip (kapal), sedangkan kapal yang lebih kecil disebut sebagai jacht (yacht). Pada

71 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 15; Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740, 102. 72 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 16–17. 73 John Verbeek, Onder Faveur van ‘t Canon: VOC-artillerie, 1602–1796: Technologische vernieuwingen, logistiek en beleid (Leiden: Sidestones Press,

2022), 43.

akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, kapal-kapal ini terkadang juga disebut sebagai pinassen, pinnaces, atau pinances. Semua kapal memiliki tampilan yang serupa. Kapal-kapal tersebut memiliki dek senjata dengan meriam, buritan transom dengan lipatan persegi, dan tiga tiang dengan perlengkapan lengkap. Kapal yacht yang berukuran kecil dapat didayung jika diperlukan, tetapi tidak dirancang khusus untuk tenaga penggerak. Beberapa kapal dibangun untuk berlayar langsung ke Hindia dan kembali ke Belanda, sementara kapal-kapal yang lain sering tetap berada di Hindia untuk beberapa waktu. VOC kemudian menyebut kapal besar itu sebagai retourschip atau kapal pelayaran pergi-pulang. Nama itu berasal dari kargo yang dibawa kembali (retouren) ke Belanda dari Asia pada abad ke-17. 75 Meskipun kargo disebut sebagai retouren pada awal abad le–17, nama retourschip baru muncul setelah 1620. Nama ini sebenarnya tidak merujuk pada jenis kapal tertentu, karena schip (kapal), jacht (yacht), dan fluit semuanya adalah kapal pelayaran pulang jika ditakdirkan untuk melakukan perjalanan ke/dari Asia. Sebelum 1620, semua kapal pelayaran pulang hanya disebut sebagai “kapal Hindia”. Meskipun VOC tidak secara khusus mengirim “kapal Hindia” dengan jumlah besar ke Asia untuk ditempatkan di Hindia dan menjadi alat transportasi lokal perusahaan, kapal-kapal ini terkadang digunakan untuk perdagangan intra-Asia sebelum kembali ke Belanda atau ditempatkan di Asia pada akhir masa pakainya. 76

74 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 16–17. 75 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 16–17; Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 65. 76 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 16–17; Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 65–66.

Retourvloot (armada pulang) berlayar kembali ke Belanda setiap tahun. Pada awalnya, kapal-kapal tersebut berlayar kembali sendiri-sendiri atau dalam armada kecil, tetapi kemudian VOC mengatur pelayaran kembali hanya dalam armada yang lebih besar. Sekitar 1620, berbagai kapal harus membatalkan perjalanan pulang ke Eropa atau bahkan hilang karena kondisinya yang buruk setelah lama digunakan di perairan Nusantara. Para direktur VOC awalnya mendukung pengiriman kapal ke Eropa segera setelah dimuati kargo, sehingga menghindari kondisi buruk kapal-kapal yang telah lama berada di perairan tropis. Mereka sadar bahwa peraturan yang lebih baik dapat menciptakan keuntungan yang lebih besar. Berlayar dalam armada akan memberikan dukungan yang lebih baik jika salah satu kapal kehilangan sebagian dari perlengkapannya, ada kebocoran, atau mengalami masalah lain selama perjalanan mereka di Samudra Hindia dan Atlantik. Sekitar 1620, masalah-masalah itu sebagian besar terpecahkan karena kapal-kapal tersebut dapat lebih beradaptasi dengan fungsi yang lebih khusus. Kapal-kapal itu juga memiliki waktu kembali yang lebih cepat di Batavia. Kapal-kapal tersebut tidak lagi sering digunakan untuk berlayar pada rute intra-Asia sebelum mereka berlayar pulang, seperti yang umum terjadi sebelum 1620. Namun, kapal-kapal masih dikirim dalam satu armada dengan tujuan supaya dapat saling membantu dan terutama untuk memastikan bahwa semua nakhoda mematuhi rute serta skema pelayaran yang disepakati. Kapal-kapal itu direncanakan dapat kembali ke Eropa sebelum musim gugur. 77 Di sisi lain, banyak kapal yacht yang secara khusus digunakan oleh VOC untuk tetap berada di Hindia dan menjadi tambahan permanen bagi armada perusahaan di luar negeri. Selama masa VOC, ratusan kapal yacht ditempatkan secara permanen di Hindia. Selama abad ke-17, istilah yacht mencakup kapal-kapal yang

77 Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 39.

berukuran lebih besar; kapal-kapal dengan kapasitas angkut kargo 300 hingga 500 ton lebih sering disebut kapal yacht sejak akhir abad ke-17 dan seterusnya. Jachten (yacht) sering disebutkan dalam sumber sejarah sebagai kapal yang dibangun atau digunakan sebagai oorlogsjacht (yacht perang). Informasi mengenai kapal yacht tidak dijelaskan secara khusus karena terminologi yang digunakan dalam berbagai sumber tidak konsisten. Jachten sering kali dapat beroperasi sebagai kapal militer dan kapal dagang dengan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak berlaku untuk kapal perang yang disebutkan secara eksplisit. Kapal-kapal ini jelas berbeda dari kapal kargo baik dalam cara pembuatannya maupun penggunaannya. 78 Pada abad ke-17, VOC memutuskan untuk membangun jachten di Jawa dengan bobot lebih ringan, maksimal 80 last (160 ton; 1 last = 2 ton). 79 Pada abad ke-16, teknologi maritim Nusantara tidak kalah dengan teknologi maritim Eropa. Kapal-kapal di Pesisir Utara Jawa digunakan untuk perdagangan dan alat transportasi di wilayah tersebut dengan mengandalkan angin monsun. Kapal-kapal itu disebut sebagai iuncos [jung]. Willem Lodewycksz yang ikut Cornelis de Houtman menggambarkan jung sebagai “yang merupakan kapal Jawa, mempunyai haluan, tiang layar besar dan tiang tunggal untuk layar. Sebuah jung bertiang tunggal besar dan kecil kemungkinan berukuran 16 last”. 80 Selain jung, ada perahu mayung dan perahu kitir. Perahu-perahu tersebut dapat berlayar dengan cepat seperti terbang dan dapat mengangkut banyak barang. 81

78 van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships, 18; Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 69. 79 Gerrit J. Knaap, Shallow Waters, Rising Tide. Shipping and Trade in Java around 1775 (Leiden: KITLV, 1996), 150. 80 G. P. Rouffaer dan J. W. Ijzerman, ed., De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595–1597 (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhof, 1915), 71. 81 Rouffaer dan Ijzerman, De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595–1597, 132–33.

Berdasarkan sumber Portugis, disebutkan bahwa pada abad ke-16 di Jawa ada dua jenis kapal, yaitu pangajava dan lancara. Bobot lancara diperkirakan kurang dari 75 last. Kapal jenis jung kembali disebutkan dalam catatan sumber Belanda pada abad ke-17. Ukuran bobot kapal jenis tersebut bervariasi. Bobot maksimum jung untuk wilayah Jepara seberat 100 last. Untuk wilayah Surabaya-Gresik berkisar antara 20 hingga 100 last. Diperkirakan, bobot rata-rata jung di Jawa pada awal abad ke-17 sekitar 50 last. 82

82 Knaap, Shallow Waters, Rising Tide. Shipping and Trade in Java around 1775, 152.

Gambar 4.3 Perahu jung (sebelah kiri), perahu mayung (tengah atas), perahu kitir (tengah bawah) Sumber: GP Rouffaer dan JW Ijzerman 1915:132

Dari catatan Daghregister Batavia tahun 1641, diketahui jenis-jenis kapal yang kerap digunakan di Jawa pada abad ke-17. Ada tiga jenis kapal yang paling penting, yaitu jung, tenggang, dan gonting. Jenis kapal terbesar adalah jung, yang memiliki awal sebanyak 40– 50 orang. Tenggang, kapal dengan dua kemudi samping, memiliki 11–12 awak kapal. Kapal jenis tenggang banyak berlayar di jalur Selat Malaka. Lalu, kapal gonting memiliki 7 awak kapal. Kapal gonting kerap dikaitkan dengan kapal mayang karena memiliki bentuk hampir serupa, meskipun sebenarnya merupakan jenis yang berbeda. 83 Jenis kapal lain yang melayari jalur Jawa ke Malaka adalah lambu, dengan sekitar 10 hingga 20 awak kapal. Lalu jenis berikutnya adalah chialoup. Pada abad ke-18, di wilayah jalur Jawa dan Palembang, selain lambu, terdapat jenis pencalang yang diperkirakan mulai digunakan pada akhir abad ke-17. Jenis pencalang bukanlah kapal khas dari Jawa, melainkan wilayah sekitar Selat Malaka. Bentuk kapal pencalang yang rata-rata berukuran panjang 12–18 meter ini ditiru oleh para pembuat kapal di Jawa, misalnya di Rembang, Juwana, dan Lasem. Jenis kapal lain adalah paduwakang, yang berasal dari Sulawesi. Jenis kapal ini berukuran panjang 8–20 meter memiliki tiga atau dua tiang dan satu dek dengan layar persegi panjang. Baik pencalang maupun paduwakang digunakan untuk transportasi jarak pendek antarpulau, baik lokal maupun luar negeri. 84 Perkembangan hingga 1620-an meletakkan dasar bagi pertumbuhan jaringan yang luas di Asia. Di wilayah seperti Nusantara, VOC mampu membangun posisi yang kuat yang memungkinkan mereka untuk mengatur perdagangan dan pengiriman. Tujuan gubernur jenderal yang berkuasa saat itu, Jan Pieterszoon Coen, adalah memperluas pengaruhnya secara militer ke wilayah yang dikuasai Spanyol dan Portugis. Namun, satu hal yang jelas adalah

83 Knaap, Shallow Waters, Rising Tide. Shipping and Trade in Java around 1775,

153.
84 Knaap, Shallow Waters, Rising Tide. Shipping and Trade in Java around 1775, 34 dan 155.

bahwa keberhasilan harus dibayar mahal dengan konsekuensi bagi perdagangan dan pengiriman. Tampaknya, VOC telah melebih- lebihkan kemampuannya serta terpaksa membuat keputusan 85 mendasar tentang organisasi perdagangan dan pelayaran di Asia. VOC harus terlibat dalam politik lokal di Kepulauan RempahRempah dan penggunaan kekuatan menjadi bagian kebijakan perdagangan mereka. Situasi tersebut tidak selalu diterima dengan baik oleh semua direktur VOC. Perang terhadap Portugis dan Spanyol di Asia tetap berlangsung, meskipun ada kesepakatan Twaalfjarig Bestand (gencatan senjata selama 12 tahun, 1609–1621) antara Republiek Nederlanden dan Spanyol. Gencatan senjata tersebut memang meredakan konfrontasi militer di Eropa, tetapi hal itu tidak berlaku di Asia. Orang-orang Spanyol di Maluku diserang habis-habisan oleh VOC dan beberapa ekspedisi militer dikirim ke Filipina pada 1613. Melawan pesaing Eropa lainnya, EIC milik Inggris, lebih rumit meskipun, menurut pendapat VOC, EIC juga melanggar hak-hak mereka karena menolak mengakui klaim VOC di Kepulauan Maluku. Para direktur VOC di Republiek Nederlanden tidak ingin VOC menggunakan kekuatan senjata terhadap EIC, karena mereka tidak ingin kehilangan dukungan Inggris di arena politik Eropa. Alih-alih melawan mereka, sebuah upaya dilakukan 86 untuk mengubah Inggris menjadi mitra. Gubernur Jenderal Laurens Reael (1583–1637; menjabat 1615–

1619) bukannya tidak mendukung upaya untuk tidak menggunakan kekuatan senjata. Salah satu anggota dewannya, Jan Pieterzoon Coen, saat itu sebagai direktur jenderal yang bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan VOC di Asia, memiliki gagasan lain. Ambisi Coen adalah melarang semua pelayaran asing di sekitar Kepulauan Maluku. Hal itu tentu tidak memberikan peluang untuk kerja sama. Sebaliknya, kebijakan Coen mengarah pada konfrontasi dengan 85 Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 39. 86 Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 37.

kekerasan. EIC telah memasok senjata kepada penguasa lokal dan pada 1617 penangkapan kapal-kapal Inggris menyebabkan konflik 87 langsung dengan VOC. Sebagai bagian dari “kerja sama” yang canggung dengan Inggris, VOC mengirim satu “armada pertahanan” ke Filipina pada 1620. Meskipun barang rampasan dari jung-jung Tiongkok cukup banyak, aliansi VOC dengan Inggris melawan pasukan Spanyol tidak terlalu berhasil dan segera bubar. Kapal-kapal VOC lainnya kemudian digunakan langsung di pesisir Tiongkok untuk membuka pasar di sana. Karena itu, kapal yang tersedia atau cocok lebih sedikit untuk perdagangan reguler. Situasi ini menjadi lebih buruk ketika serangan terhadap benteng Portugis kembali meningkat setelah berakhirnya gencatan senjata yang telah berlangsung selama 12 tahun. Pada saat yang sama, perluasan banyak pos perdagangan juga menjadi penyebab atas kenaikan biaya operasional. Jelas pada saat itu tidak semua ambisi VOC dapat dipenuhi dan bahwa keputusan harus diambil untuk mengurangi biaya. Atas saran Coen, VOC mencoba berkonsentrasi pada pengiriman kargo ke Eropa, menyerahkan perdagangan intra-Asia kepada pedagang lokal dan operator swasta Eropa. Bahkan, monopoli perdagangan 88 di Kepulauan Rempah-Rempah tidak lagi dianggap hal utama. Dalam surat Coen pada 1621, dia mengusulkan kepada para direktur VOC agar Ambon dapat digunakan sebagai emporium tempat penduduk lokal dan para pedagang dari wilayah orien (Timur) lain dapat membawa barang-barang dari perdagangan Tiongkok untuk dikirim ke Belanda, sehingga membebaskan VOC dari banyak pengeluaran. Untuk tujuan lain, Coen juga berharap dapat mengatur urusan sedemikian rupa sehingga “banyak orang Hindia akan berlayar untuk kita dan dengan demikian [kita], tanpa perlu berinvestasi dan mengalami

87 Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 37. 88 Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 39.

petualangan, dapat menikmati sebagian besar Gambar 4.4 Gubernur 89Bantam pada 1596 keuntungan mereka”. sedang melakukan audiensi dengan

D. MEMASUKI KEPULAUAN INDONESIA: mereka yang
membutuhkan PERJALANAN AWAL Sumber: GP Rouffaer dan JW Ijzerman Sebagaimana telah disinggung di atas, bangsa 1915:114 Belanda yang pertama kali berlayar ke Nusantara adalah para pedagang dari Holland yang dikirim dalam ekspedisi di bawah komando Cornelis de Houtman pada 1595. Terdiri dari empat kapal, ekspedisi tersebut bertujuan menemukan

89 Herman Theodoor Colenbrander, ed., Jan Pietersz. Coen bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië, vol. 1 (‘s-Gravenhage: Nijhoff, 1919), 726.

kepulauan penghasil rempah-rempah di Asia. Pelayaran tersebut membutuhkan waktu selama 15 bulan. Kapal-kapal tiba di Banten pada 1596. Keberhasilan para pedagang Holland mencapai Banten tidak dapat dilepaskan dari informasi yang diberikan Jan Huygen van Linschoten. Informasi jalur pelayaran ke Asia menjadi pembuka bagi mereka untuk mencapai wilayah sumber rempah-rempah. Van Linschoten adalah yang mengusulkan ide berlayar ke Jawa karena dia mengetahui bahwa Portugis tidak memiliki benteng di daerah tersebut. Selain itu, dia mengetahui potensi Banten. 90 Pada kedatangan pertama, para penguasa Banten menerimanya dengan baik. Bagi mereka, De Houtman bukanlah orang asing pertama. Dia mengadakan perjanjian persahabatan dengan penguasa Banten. Beberapa minggu kemudian, perilaku kasar Cornelis de Houtman merusak perjanjian tersebut. Walaupun persahabatan sempat diperbaiki, ketika para pedagang Nederlanden berlayar ke arah timur di sepanjang Pesisir Utara Jawa, mereka meninggalkan kesan tidak baik. Saat singgah di Surabaya, tepatnya di bagian utara kota tersebut, kapal-kapal mereka diserang oleh orang Jawa sehingga banyak awak yang tewas dan satu kapal terpaksa ditinggal. Di pesisir Madura, tanpa alasan jelas, awak kapal De Houtman melakukan kekerasan. Mereka lalu melanjutkan pelayaran ke Bali. 91 Armada De Houtman tiba di Bali pada 1597. Kapal Mauritius berlabuh di sudut barat daya Bali dan Duyfke mengitari ujung selatan Bali. Lalu, kapal Hollandia menyusul dan berlabuh di Bali. Penerjemah rombongan tersebut adalah Juan de Portugees, seorang mestizo dari Malaka yang diambil di Banten. Keindahan pulau itu tampaknya menawan bagi para awak kapal, sehingga dua dia antara mereka melarikan diri. 92

90 Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 34; Vila Santa, Knowledge Exchanges Between Portugal and Europe. Maritime Diplomacy and Nautical Science in the Early Modern World (15th–17th Centuries), 311. 91 Bernard H. M. Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 122. 92 E. C. Godee Molsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie (Amsterdam: Swets

Berdasarkan catatan dari salah seorang awak De Houtman, Aernout (Aernoudt) Lintgens, kita dapat mengetahui bahwa tujuan mereka pergi ke Bali antara lain untuk mencari makanan dan air tawar serta barang dagangan (rempah-rempah, porselen). Mereka menukarnya dengan komoditas yang mereka bawa, seperti beludru, gelas kristal, koin, dan batu koral. Lintgens menulis laporan terperinci dan menarik tentang kunjungannya kepada keiloer- kiai lor (kiai lurah; kanselir atau pejabat tertinggi istana) serta Raja Gelgel pada 9–16 Februari 1597 dengan judul “Verhael van ‘t gheene mij op ‘t eijlandt van Baelle wedervaeren is” (Kisah yang terjadi pada saya di Pulau Bali). Isinya memuat banyak perincian tentang hal-hal praktis, budaya, dan agama. 93 Lintgens juga memberikan penjelasan tentang upacara kremasi (ngaben) di Bali. Dalam upacara itu, ada (banyak) istri seorang raja yang juga ikut sang suami saat meninggal. Raja Gelgel sangat tertarik dengan peta dunia yang dibawa Lintgens. Ketika dia diminta menunjukkan letak Holland dan ditanya apakah wilayahnya lebih luas dari Tiongkok, Lintgens menulis: “Wees ick hem Neerlandt, Duitslandt, Oestlandt, Noorweghen, ende een stuck van Moscovijen, dan gaff het all de naem van Hollandt (Saya tunjukkan padanya Nederlanden, Jerman, Austria, Norwegia, dan sebagian Moskow. Lalu saya namakan semuanya wilayah Holland).” Hal ini dilakukan Lintgens untuk membuat raja terkesan, seolah-olah wilayah kekuasaan Holland lebih luas dari Tiongkok. 94 Informasi tidak tepat dari Lintgens ini memang membuat Raja Gelgel terkesan dan percaya, tetapi itu tidak berlaku di wilayah lain, misalbya di Aceh.

en Zetlinger, 1932), 99; Adrian Vickers, Bali A Paradise Created (Singapura: Periplus, 1996), 12; Michel Picard, Bali, Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO, 2006), 23. 93 Alle G. Hoekema, “Nederlandse Doopgezinden in Indonesië in de Periode van de VOC. Een Schets,” Doopgezinde Bijdragen 49–50 (2024): 128–29, https://doi. org/10.5117/DB49-50.HOEK. 94 Godee Molsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie, 100; Lapian, For Better or Worse: Collected Essay on Indonesian-Dutch Encounters, 23; Hoekema, “Nederlandse Doopgezinden in Indonesië in de Periode van de VOC. Een Schets,” 129.

Mereka mengirimkan utusan ke Belanda untuk mengetahui situasi yang sebenarnya. Lintgens juga harus mendemonstrasikan senjata (jenis empat roer) kepada raja. Roer, seperti halnya musket, adalah penerus senjata arquebus yang sudah ketinggalan zaman. Raja Gelgel juga tertarik dengan perbedaan antara orang Kristen, Islam, dan Yahudi. Lintgens dijadwalkan kembali ke Texel pada 14 Agustus 1597, tetapi hanya sepertiga lebih dari awak yang selamat dalam perjalanan. Salah satu kapal, Amsterdam, mengalami kebocoran sehingga terpaksa harus ditinggalkan dan dibakar demi keselamatan. Menurut beberapa catatan laporan, Lintgens meninggal pada 1605 akibat efek minum berlebihan. 95 Kedatangan pertama armada Inggris dan Belanda di perairan Asia melalui rute Tanjung Harapan (dipimpin James Lancaster pada 1592 dan Cornelis de Houtman pada 1596) tampaknya tidak menimbulkan kekhawatiran besar bagi Portugis di Estado da Índia (Negara India atau India Portugis). Alasannya, armada-armada tersebut dalam pelayarannya menjauhi semua permukiman besar Portugis dan upaya penangkapan Lancaster atas sebuah kapal carrack milik Portugis di dekat Kepulauan Nicobar justru dianggap sebagai tindakan “pembajakan Inggris”. sehingga bagi Portugis hal itu tidak dianggap sebagai pelayaran pendahuluan. Bahkan pada 1598, ketika sebanyak 22 kapal dari berbagai perusahaan Holland dan Zeeland meninggalkan pelabuhan Belanda menuju Asia, kapal-kapal itu sebagian besar diperintahkan untuk berkonsentrasi pada Nusantara dan memanfaatkan jaringan anti-Portugis yang menghubungkan Aceh dengan Banten dan sebagian Maluku. 96 Pada 1598, yang termasuk dalam Tweede Schipvaart ada lima ekspedisi, dengan jumlah keseluruhan 22 kapal yang berangkat dari Belanda menuju Asia bagian timur. Ada 13 kapal yang berlayar menggunakan rute mengelilingi Tanjung Harapan, sedangkan 9 kapal

95 Hoekema, “Nederlandse Doopgezinden in Indonesië in de Periode van de VOC. Een Schets,” 129. 96 Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia 1500-1700, 167.

menggunakan rute barat. Dari 13 kapal yang menuju Asia bagian timur, 12 kapal kembali dengan selamat. Dari 9 kapal yang berlayar ke barat, sebagian tidak berhasil melewati Selat Magelhaens. 97 Di bawah komando Jacob Corneliszoon van Neck, para pedagang Holland kembali singgah di Banten pada November

1598. Van Neck didampingi Wybrand van Warwijck (1566/1570–
      1615) dan Jacob van Heemskerck sebagai wakil. Pada 1599, Van Warwijck berlayar ke Maluku mengunjungi Sulawesi, Ambon, dan Ternate, sementara Van Heemskerck berlayar ke Banda. Cornelis de Houtman tiba di Aceh dengan dua kapal dari Zeeland pada tahun yang sama. Ketika itu, kapal-kapal Belanda menerima sambutan yang tidak menyenangkan, sehingga Cornelis terbunuh dan saudaranya, Frederick, ditawan. Van Neck menggunakan kapal Mauritius, Hollandia, dan Friesland melewati Madagaskar. Belajar dari pengalaman Cornelis de Houtman, Van Neck bersikap sopan di Banten. Mereka diterima dengan baik oleh penguasa Banten dan diizinkan mendirikan kantor dagang (loji) setelah memberikan jaminan sejumlah uang. Pada 1602, empat loji milik para pedagang Holland berdiri di Banten.
      98 Empat kapal dari armada Jacob van Neck tiba di Kepulauan Maluku. Di sini mereka membuka hubungan perdagangan dengan penduduk setempat. Berbagai hal dilakukan, seperti tawar-menawar dengan kepala pelabuhan mengenai bea cukai yang harus dibayar dan menjajakan barang dagangan dari pagi hingga malam oleh para awak kapal. Bagian dari skuadron sama juga diterima baik oleh Sultan Ternate. Di Banda, kapal-kapal Laksamana Muda Jacob van Heemskerck berlabuh di lepas pantai pulau terbesar penghasil pala, Banda Besar. Belajar dari pengalaman pendahulunya, Van Heemskerck berhati-hati dan berusaha mengumpulkan informasi mengenai wilayah itu sebanyak mungkin. Mereka segera mengetahui bahwa di wilayah itu bukan hanya mereka yang tertarik dengan pala.

97 Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia, 124. 98 Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 17 dan 39.

Ada para pedagang Tiongkok, Jawa, Bugis, India, Portugis, Arab, Persia, dan Turki (Usmani). Pos dagang didirikan di Banda dan di Pulau Ambon. Mereka disambut dengan hangat. Para penguasa Maluku berharap mereka bersedia menjadi sekutu dalam perang melawan Portugis. Permintaan itu ditolak secara sopan oleh para pemimpin armada dengan alasan bahwa kedatangan mereka untuk berdagang, bukan berperang. 100 Pada 8 Januari 1599, Van Warwijck dengan kapal Zeeland dan Gelderland tiba di Ternate. Mereka diterima baik oleh Sultan Ternate. Van Warwijck mengundang Sultan Saidi (bertakhta 1583–

1606) ke kapalnya. Namun, karena curiga dan khawatir peristiwa yang menimpa ayahnya, Baabullah Datu Syah (bertakhta 1570–
1583), akan terulang, dia menolak undangan tersebut. Namun, setelah dijelaskan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan seperti orang Portugis, Sultan Saidi mau menerima undangan itu.
101 Sultan Saidi datang dengan diiringi beberapa juanga (jung, sejenis kapal seperti kora-kora) yang mengepung kapal Van Warwijck. Sultan Saidi tetap berada di atas juanga kerajaannya. Dia berkomunikasi dengan Van Warwijck yang berada di atas geladak kapal dengan perantaraan seorang juru bahasa. Sultan Saidi memberikan hadiah setengah pikul rempah-rempah kepada Van Warwijck, yang dibalas dengan pemberian beberapa pucuk senjata. Ketika waktu Zuhur tiba, Sultan Saidi pamit undur diri. 102 Seminggu setelah pertemuan antara Sultan Saidi dan Van Warwijck, sejumlah juanga kembali mengelilingi kapal Van Warwijck dengan diiringi tabuhan tifa dan gong. Para awak kapal Van Warwijck mengira bunyi tetabuhan itu sebagai isyarat perang. Mereka segera menyiapkan persenjataan kapal. Tetabuhan tifa

99 Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia, 126–27; Marjolein van Pagee, Banda: De genocide van Jan Pieterszoon Coen (Utrecht: Omniboek, 2021), 37 dan 39. 100Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia, 126–27. 101M. Adnan Amal, Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1959 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 97. 102Amal, Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1959,

97.

dan gong itu ternyata berasal dari juanga Saidi dengan maksud mengiringi sultan. Van Warwijck mempersilakan Sultan Saidi menaiki kapal, tetapi dia menolak. Sultan Saidi mengutus salah seorang bobato naik ke kapal didampingi seorang juru bahasa untuk berbicara dengan Van Warwijck. Keesokan harinya, Sultan Saidi kembali ke kapal Van Warwijck. Kali ini dia memutuskan naik kapal Van Warwijck disertai tiga bobato. Setelah berbincang- bincang, Sultan Saidi mengundang Van Warwijck beserta seluruh perwiranya untuk datang ke istana. 103 Keesokan harinya, Van Warwijck beserta sejumlah perwira datang ke istana Sultan Saidi. Dia membawa beberapa helai kain beludru beraneka warna, beberapa potong kain laken, sebuah cermin besar, dan beberapa pucuk senapan. Beberapa hari kemudian, Sultan Saidi membalas pemberian hadiah tersebut dengan rempah-rempah sekitar 280 kilogram. Hadiah itu dibalas oleh Van Warwijck dengan sejumlah barang pecah belah. Komunikasi antara Sultan Saidi dan Van Warwijck menghasilkan kesepakatan mengenai transaksi rempah-rempah. Sultan Saidi menetapkan harga rempah-rempah yang diserahkan dan Van Warwijck membayarnya secara tunai. 104 Dalam perundingan dengan Sultan Saidi pada 28 Juli 1599, Van Warwijck sepakat menempatkan lima soldaten (serdadu) di Ternate, dengan tugas melakukan tukar-menukar barang dan rempah-rempah secara langsung kepada rakyat Ternate. Mereka juga bertugas menjaga gudang berisi cengkeh. Lima anak buah Van Warwijck dipimpin oleh Frank van den Does, kommies (pegawai di atas juru tulis) dan koopman (pedagang) dari Amsterdam. Pada 19 Agustus 1599, mereka dijemput oleh Van Warwijck dan kembali ke negerinya dengan muatan rempah-rempah. 105

103Amal, Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1959,

98.
104Amal, Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1959,

98.
105Amal, Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1959, 98; Ewald Vanvugt, Roofstaat: Wat ieder Nederlander moet weten (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar/Top Notch, 2018), 90.

Pada 1560 hingga 1570-an, Aceh benar-benar menjadi pusat sistem maritim yang utuh, yang mampu menyaingi sistem maritim Portugis. Ada tiga faktor yang menyebabkan transformasi ini. Pertama, pengembangan hubungan diplomatik dan militer dengan Usmani oleh Aceh. Kedua, pembentukan jaringan maritim di Teluk Benggala, yang meliputi pelabuhan Masulipatnam, Bengal, Aceh, Pegu, dan Semenanjung Malaya. Ketiga, pertumbuhan pengaruh Aceh di Pesisir Utara Jawa dan Maluku. 106 Sejak akhir abad ke-16, orang Aceh memiliki perasaan permusuhan terhadap orang Eropa. Istilah dalam teks-teks Melayu yang digunakan untuk menyebut orang Eropa adalah Perenggi, diturunkan dari kata Franc (Prancis). Sekitar akhir 1540-an, Aceh telah menegakkan kekuasaannya ketika bangsa Portugis di Malaka hampir terus-menerus dilawannya. 107 Pada 24 Juni 1599, dua kapal dari Zeeland, Leeuw dan Leeuwin, berlabuh di Aceh di bawah komando Cornelis de Houtman setelah berlayar selama 15 bulan. Bersama saudaranya, Frederick de Houtman (1571–1627), Cornelis mencoba mengadakan hubungan pertama dengan Aceh. Awalnya hubungan berjalan baik. Sultan Aceh menerima para pedagang Nederlanden dengan ramah, bahkan merencanakan ekspedisi bersama melawan Johor, dengan imbalan lada. Namun, sultan berubah sikap kemungkinan karena hasutan orang Portugis. Kecerobohan Cornelis de Houtman mengakibatkan nyawanya melayang. Dia tewas terbunuh dalam suatu serangan terhadap kapalnya di dermaga Aceh. Penguasa Aceh Alauddin Ri’ayat Syah Sayyid Al-Mukammal (bertakhta 1589–1604) segera menyadari bahwa orang-orang Nederlanden ini adalah Perenggi yang berbeda dengan orang Portugis. 108 Frederick de Houtman ditawan di benteng Pidie di Aceh selama 2 tahun. Selama ditawan, dia menulis kamus Melayu-Belanda

106Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia 1500-1700, 141–42. 107Denys Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 170–71, dan 176. 108Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), 126, 170– 71, dan 176.

pertama. Metode yang digunakan oleh Frederick de Houtman dalam penyusunan kamus adalah dengan mewawancarai para tahanan lain. Dia dibantu oleh Leonard Werner, seorang juru bahasa dari Luksemburg. Werner bekerja untuk kapal Portugis selama beberapa tahun. Kamus karya Frederick terbit pada 1603 di Amsterdam dengan judul Spraeck ende woord-boeck, Inde Maleysche ende Madagaskarsche talen met vele Arabische ende Turcsche woorden. Frederick de Houtman dibebaskan dari penjara di Aceh sebagai hasil diplomasi Pangeran Maurits. Frederick kembali ke Zeeland 109 pada 1601 dengan kapal milik Cornelis Bastiaenz. Di Asia, berbagai bahasa itu penting, khususnya dalam perdagangan. Bahasa Portugis adalah bahasa umum dalam pelayaran intra-Asia, juga di antara komunitas campuran Eurasia. Di Nusantara, bahasa Melayu merupakan bahasa pergaulan bagi banyak kelompok 110 penduduk. Jauh sebelum kedatangan orang Portugis dan para pedagang Holland di Timur, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kontak serta bahasa perdagangan di Nusantara dan di banyak daerah di luar Nusantara. Glosarium Italia-Melayu yang disusun oleh Antonio Pigafetta pada 1522 didasarkan pada bahasa Melayu yang digunakan di Maluku. Orang Portugis menganggap pengetahuan tentang bahasa Melayu sebagai “lingua franca Timur” merupakan 111 kunci untuk keberhasilan dalam perdagangan. Bahasa Melayu dapat dengan cepat dipelajari oleh para saudagar asing, termasuk orang Eropa. Dua ekspedisi asing pertama yang mencapai kawasan Asia Tenggara memiliki penerjemah bahasa Melayu di kapal mereka, yang mempermudah komunikasi dan negosiasi. Dalam catatan Pigaffeta (1524), armada kapal Spanyol

109Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), 47 dan 177. 110Rossum, “Werkers van de wereld. Globalisering, maritieme arbeidsmarkten en de verhouding tussen Aziaten en Europeanen in dienst van de VOC,” 241. 111Kees Groeneboer, Weg tot het Westen: Het Nederlands voor Indië 1600–1950 (Leiden: KITLV, t.t.), 20.

pada 1521 menggunakan budak Magellan dari Sumatra sebagai penerjemah di Filipina. Korespondensi antara Sultan Aceh, Ternate, dan Makassar dengan orang-orang Eropa dilakukan dalam bahasa Melayu. Demikian pula para penyebar Islam dan misionaris Kristen menggunakan bahasa Melayu untuk menyebarkan agama mereka. Bahasa Melayu digunakan di samping bahasa-bahasa lokal sebagai bahasa para pedagang, bahasa kaum elite budaya, dan alat penyebaran agama. Bahasa Melayu tidak hanya berfungsi sebagai bahasa penghubung antara orang Eropa dan penduduk lokal, tetapi juga sebagai bahasa penghubung antara penduduk lokal di berbagai 113 daerah, pulau, atau negara. Jan Huygen van Linschoten (1596) menggambarkan bahasa Melayu sebagai bahasa buatan yang pada akhir abad ke-16 telah memperoleh posisi prestise tinggi sebagai bahasa budaya dan bahasa kontak. Menurut Linschoten, bahasa Melayu konon dari desa nelayan asli Malaka yang diciptakan oleh sekelompok nelayan dari negeri sekitarnya. Linschoten melaporkan dalam Itinerario (1596): “Die in Indien die sprake van Malaye niet en can, die en mach niet me, ghelijck by ons het Fransoys (Bahasa Melayu digunakan mereka di Hindia seperti halnya kita yang tidak mungkin berbicara bahasa Prancis).” Di Maluku, orang Portugis menggunakan bahasa Melayu terkait dengan upaya misionaris dan pendidikan. Orang Portugis menganggap 114 bahasa Melayu seperti bahasa Latin dari Timur. Penggunaan bahasa Melayu dalam perdagangan dan sebagai bahasa yang harus dikuasai oleh para pedagang Eropa pada masa itu memperlihatkan perannya sebagai media berkomunikasi dalam dunia global.

112Anthony Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan (Jakarta: LP3ES, 2004), 210. 113Groeneboer, Weg tot het Westen: Het Nederlands voor Indië 1600–1950, 20. 114Groeneboer, Weg tot het Westen: Het Nederlands voor Indië 1600–1950, 21.

E. INTERAKSI DENGAN KOTA-BANDAR

PENTING SEPERTI BANTEN DAN MALAKA

Sebelum berlabuh di Banten, para pedagang Holland yang tiba di Pulau Panjang pada 22 Juni 1596 sempat berurusan dengan orang Portugis. Ketika itu, enam orang Portugis beserta para budak mereka diperintahkan penguasa Banten untuk menyelidiki para pendatang baru. Para pedagang Holland ditanya oleh enam orang Portugis terkait maksud dan tujuan mereka datang ke Banten. Mereka menjawab sebagai orang Holland yang bertujuan melakukan perdagangan dalam persahabatan. 115 Datangnya para pedagang Holland membuat orang Portugis tidak senang, karena hal itu mengganggu kenyamanan mereka di Banten. Orang Portugis di Malaka merasa cemas dengan kehadiran para pedagang Holland di Banten. Segera orang Portugis mengirimkan utusan ke penguasa Banten dan tiba pada 24 Oktober

1596. Perebutan pengaruh di Banten di antara dua bangsa Eropa semakin panas ketika terjadi pembunuhan terhadap Pedro de Tadya, seorang keturunan Portugis yang lahir di Malaka. Di mata para pedagang Holland, De Tadya adalah orang yang pandai, berbakat dalam hitung-hitungan dan pembuatan peta. Untuk alasan-alasan yang tidak diketahui, berbeda dari orang Portugis lainnya, De Tadya membantu para pedagang Holland dengan memberikan saran tentang pembelian lada dan menawarkan penyediaan peta wilayah yang belum diketahui oleh para pedagang Holland. Namun, nasib tragis menimpa De Tadya. Dia ditemukan tewas terbunuh di atas tempat tidur di rumahnya. Pembunuhan tersebut ditengarai dilakukan oleh orang Banten atas perintah penguasa mereka. Namun, para pedagang Holland mencurigai orang Portugis yang 115Rouffaer dan Ijzerman, De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595–1597, 22; Claude Guillot, Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO,
      2008), 274–75.

ada di balik peristiwa pembunuhan tersebut untuk mencegah kebocoran rahasia-rahasia penting mereka. Di Asia, Malaka merupakan salah satu kota penting dalam perdagangan. Kota dengan lokasi strategis di Selat Malaka merupakan pusat perdagangan intra-Asia. Sebagaimana dicatat Van Linschoten (1596), di sana para pedagang dari berbagai bangsa berniaga, termasuk para pedagang Nusantara: Tionghoa, Maluku, Banda, Jawa, Sumatra, dan semua pulau di sekitarnya, serta dari Siam, Pegu, Benggala, Koromandel, dan India; “sejumlah besar kapal pergi dan datang setiap tahun serta memuat dan membongkar di sana, menjual, membeli dan mencampur, juga melakukan perdagangan besar dengan semua bangsa di Timur”. Karena itu, orang Portugis menaklukkan Malaka karena lokasinya yang strategis tak lama setelah kedatangan mereka di Asia pada 1511. 117 Ada dua jalur laut penting dalam perdagangan Asia. Jalur penting pertama adalah Selat Malaka, sedangkan yang kedua adalah Selat Sunda. Ketika VOC muncul di kawasan Asia sebagai salah satu kekuatan dagang, Selat Sunda sudah berada di bawah kendalinya sejak 1620-an. Mengendalikan kedua jalur laut tersebut merupakan tujuan penting VOC. Pada awalnya, VOC mampu membangun aliansi dengan Sultan Johor yang diusir dari Malaka oleh Portugis. Pada masa-masa awal tersebut, konfrontasi militer melibatkan penggunaan kapal-kapal besar. Pada tahun-tahun berikutnya, hal itu berubah menjadi kegiatan patroli untuk mengganggu lalu lintas dan menangkap kapal-kapal kecil untuk mengambil barang rampasan yang mereka bawa. 118 VOC harus menguasai Malaka. Mereka membutuhkan waktu lama untuk mengambil alih kota itu. Pada awal abad ke-17, meskipun VOC bertekad kuat untuk menaklukkan pelabuhan-

116Guillot, Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII, 275–76. 117Rossum, “Werkers van de wereld. Globalisering, maritieme arbeidsmarkten en de verhouding tussen Aziaten en Europeanen in dienst van de VOC,” 39. 118Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660, 47–48.

Gambar 4.5 Kunjungan utusan Sultan Aceh kepada Pangeran Maurits di Grave, 4 September 1602. litografi oleh Hendrik Jacobus Scholten. circa 1840-1880. Sumber: Rijksmuseum

pelabuhan Asia, upaya mereka terhenti dan akhirnya sia-sia. Ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis Matelieff de Jonge (sekitar 1569–1632) untuk menaklukkan Malaka menghadapi perlawanan keras pada 1606. VOC baru berhasil menguasai Malaka pada 1641. 119

F. DIPLOMASI AWAL DAN NEGOSIASI

PERDAGANGAN DENGAN PENGUASA LOKAL

Ada beberapa diplomasi awal dan negosiasi perdagangan yang dilakukan oleh VOC dengan penguasa lokal. Tidak semua diplomasi ini berawal dari inisiatif VOC. Para penguasa lokal juga memiliki peran. Dalam konteks hubungan Aceh-VOC, diplomasi dilakukan setelah pemimpin Aceh mengirimkan utusannya berkunjung ke Eropa. Kunjungan itu menandai hubungan diplomasi awal Aceh dengan Nederlanden, khususnya Zeeland. Sesudah kedatangan pertama orang-orang Nederlanden di Aceh pada 1599, Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Sayyid Al-Mukammal segera mencari keterangan mengenai berbagai negeri di Eropa. Salah satunya adalah dengan mengirim tiga orang utusan Aceh ke Middelburg, Zeeland. Mereka adalah ketua utusan Abdul Zamad (Abdul Hamid), laksamana raja Seri Mohamat (Sri Muhammad), dan kemenakannya Meras San (Mir Hasan). Kapal yang mereka tumpangi adalah Zeelandia dan Langhe Barcke. Mereka diiringi oleh lima orang pembantu dan seorang juru bahasa asal Luksemburg, Leonard Werner. Rombongan itu tiba di Zeeland pada Juli 1602. Mereka tinggal di sana selama setahun. Abdul Hamid yang berumur 71 tahun mengembuskan napas terakhir pada Agustus 1602 karena perjalanan panjang. Oleh karena statusnya sebagai “duta besar”, dia dimakamkan secara Islam dengan segala kebesaran dan dihadiri oleh direksi VOC di Gereja Oude Saint-Pieterskerk. 120

119Rossum, “Werkers van de wereld. Globalisering, maritieme arbeidsmarkten en de verhouding tussen Aziaten en Europeanen in dienst van de VOC,” 47. 120Godee Molsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie, 118; Harry A. Poeze, In het Land

Para utusan Aceh datang ke Nederlanden pada saat Republiek Nederlanden masih berperang dengan Spanyol. Dari Middelburg, para utusan itu pergi ke Grave untuk menemui Pangeran Maurits yang sedang mengepung kota tersebut. Pangeran Maurits menyambut rombongan didampingi sejumlah pejabat penting. Seri Mohamat bertindak sebagai juru bicara menggantikan Abdul Hamid. Dia menyampaikan dua pucuk surat dari Sultan Alauddin. Salah satu surat itu merupakan surat dari Pangeran Maurits dalam bahasa Spanyol yang dikirim untuk sultan. Surat itu diberi cap Sultan Alauddin untuk menunjukkan benar-benar sampai ke tujuan. Selain itu, sejumlah hadiah disampaikan, yaitu sebilah keris dengan gagang berlapis campuran emas dan tembaga bertatahkan batu delima, sebuah bola kayu seperti piramida terbuka ke satu sisi berisi tiga cawan, sebuah piring, dan cangkir emas. Di dalam cangkir terdapat dua pon kamper dari Borneo. Hadiah lain adalah seekor burung kakaktua merah. 121 Rombongan utusan Aceh tinggal di Nederlanden selama 15 bulan sebagai tamu VOC. Dalam salah satu catatan VOC disebutkan: “Gemerckt zyluyden tot dienst ende confirmatie van de negocie gecomen zijn (Dicatat bahwa kedatangan mereka untuk menegosiasikan perdagangan).” Selama di Nederlanden, rombongan tersebut dibiayai oleh berbagai kamar dagang VOC dan mereka berkesempatan mengunjungi beberapa kota lain, salah satunya adalah Amsterdam. Pada Desember 1603, mereka bertolak kembali ke Aceh dengan menggunakan kapal Delft. Setahun kemudian rombongan utusan tiba di Aceh. 122

van de Overheerser 1: Indonesiërs in Nederland 1600–1950 (Dordrecht: Foris Publication, 1986), 1–4; Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), 126, dan 170–71; Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia, 127. 121Godee Molsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie, 119; Poeze, In het Land van de Overheerser 1: Indonesiërs in Nederland 1600–1950, 4; Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), 178. 122Godee Molsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie, 119; Poeze, In het Land van de Overheerser 1: Indonesiërs in Nederland 1600–1950, 4; Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), 178.

VOC baru memiliki kantor dagang di Aceh pada 1637, di bawah pemerintahan Iskandar Thani (1636–1641), yang dikelola oleh dua pedagang beserta beberapa asisten. Pada 1641 di bawah kepemimpinan Jacob Compostel, loji VOC di Aceh hanya memiliki delapan orang pegawai. Komoditas perdagangan VOC adalah benang emas, porselen, buah pala, cengkeh, bunga pala, dan kain sutra. Komoditas tersebut diperdagangkan dengan lada, emas, belerang, sendawa, dan kulit lembu. Menurut kitab Bustanus Salatin (1636), semasa kepemimpinan Iskandar Thani, Aceh menerima utusan VOC dari Batavia. Utusan-utusan tersebut adalah Paulus Krook (1639), Joost Schouten (1641), dan Arnold de Vlaming van Outshoorn 123 (1644). Pertukaran utusan tersebut menghasilkan persekutuan melawan Sailan. Hal ini memperlihatkan besarnya perdagangan Aceh pada paruh pertama abad ke-17. Pada 1660-an, VOC mulai meningkatkan hubungan dengan Aceh dan berusaha secara unilateral untuk mendekati sejumlah negeri-negeri bawahan Aceh. Pola perdagangan Asia Tenggara mengalami perubahan sekitar awal abad ke-17. Datangnya kapal-kapal dari Nederlanden dan Inggris di perairan Asia Tenggara membuat persaingan perdagangan dengan para saudagar Asia di kawasan Samudra Hindia semakin ketat. Kegigihan persaingan di antara para pendatang asing dalam mendapatkan lada dan rempah-rempah (cengkeh, pala, fuli) dari Kepulauan Maluku membuat para penguasa lokal harus dapat mengambil sikap: menerima atau menolak. Belajar dari pengalaman, VOC bermaksud memonopoli semua perdagangan di Nusantara yang dapat mereka jangkau. Menjelang pertengahan abad ke-17, mereka berhasil memonopoli perdagangan rempah di 124 Kepulauan Maluku. Pada 1603, kapal-kapal yang dibiayai VOC berangkat untuk merebut benteng Portugis di Asia dan Afrika. Steven van der Haghen (1563–1621) adalah pemimpin armada VOC yang berlayar pada

123Godee Molsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie, 120; Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), 179. 124Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan, 121.

1603 dengan dua belas kapal bersenjata lengkap dan ditugaskan tidak hanya berdagang, tetapi juga merebut benteng Portugis di Mozambik (Afrika Tenggara) dan Goa (India). 125 Pada 1605, kapal-kapal VOC berangkat secara langsung menuju Kepulauan Maluku. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan cengkeh, buah pala, dan bunga pala, meskipun mereka tahu orang Portugis sudah berada di sana lebih dahulu. Berbeda dengan ekspedisi sebelumnya, di Leitimor orang Portugis menyerah kepada Steven van der Haghen tanpa perlawanan. Benteng Portugis Nossa Senhora da Anunciada diserahkan kepada VOC dan diubah namanya menjadi Benteng Victoria. Benteng Portugis berikutnya yang direbut adalah yang ada di Tidore. 126 Pada 1605, penduduk Ambon menjanjikan monopoli cengkeh kepada Steven van der Haghen. Sebelumnya, pada 1602, Wolfert Harmensz telah diberi monopoli atas pala dan fuli oleh penduduk Pulau Ay. Monopoli atas pala dan fuli ini juga dijanjikan kepada Van der Haghen oleh penduduk beberapa pulau lainnya beberapa tahun kemudian. Akhirnya, Matelieff berhasil membuat kontrak monopoli dengan Ternate pada 1607. 127 Namun, kontrak-kontrak ini dihindari semua pihak. Hal itu dapat dimengerti, karena VOC tidak mampu menyediakan sandang dan makanan bagi penduduk setempat. Penghancuran kapal-kapal penduduk setempat bahkan menyebabkan kurangnya kebutuhan dasar kehidupan bagi penduduk. Selain itu, tidak sedikit pesaing yang juga melakukan upaya besar untuk mendapatkan rempah-rempah, seperti para pedagang Makassar, Jawa, Portugis, Spanyol, dan Inggris. 128 Pada 1621, Jan Pieterszoon Coen pertama kali fokus pada Kepulauan Banda untuk menegakkan kepatuhan terhadap

125Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 39. 126Vanvugt, Roofstaat: Wat ieder Nederlander moet weten, 113; Rossum, “Werkers van de wereld. Globalisering, maritieme arbeidsmarkten en de verhouding tussen Aziaten en Europeanen in dienst van de VOC,” 47. 127Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 45. 128Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 45.

perjanjian. Matelieff, yang mengenal Kepulauan Banda dari pengalamannya sendiri, telah meramalkan bahwa monopoli pala hanya dapat ditegakkan dengan kekerasan. Bahkan sebelum 1621, hubungan antara VOC dan orang Banda ditandai dengan kekerasan. Pada 1609, Pieter Willemszoon Verhoeff yang mencoba membangun 129 benteng di Neira tewas dibunuh oleh orang Banda. Sikap permusuhan VOC terhadap Portugis menimbulkan permasalahan bagi semua bandar pelabuhan besar di Asia Tenggara, termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, Karaeng Matoaya (sekitar 1573–1636), penguasa Tallo sekaligus Mangkubumi Gowa, dan anak asuhnya, Sultan Alauddin Tuminanga ri Gaukanna (1586–

1639), secara konsisten menjalankan kebijakan membuka pintu Makassar bagi semua pedagang dari luar Makassar dan melarang
130 mereka melakukan monopoli perdagangan. Putra kedua Karaeng Matoaya, yaitu Karaeng Pattingalloang (1600–1654), menjadi salah satu tokoh intelektual seperti sang ayah dan menjadi bicara- butta. Pattingalloang, selain berbahasa Makassar, mahir berbahasa Melayu, Portugis, dan Spanyol. Pattingalloang juga berusaha keras 131 mengikuti penemuan-penemuan terbaru bangsa Eropa. Pada 22 Juli 1644, kapten kapal Oudewater mendapatkan pesanan terpanjang ketika kapalnya singgah di Makassar dari Ambon. Pesanan itu antara lain satu bola dunia terbuat dari kayu dan tembaga berdiameter sekitar 160 inci (406 sentimeter); satu peta dunia besar dengan keterangan berbahasa Spanyol, Portugis, atau Latin; satu atlas seluruh dunia dengan peta-peta berketerangan dalam bahasa Spanyol, Portugis, atau Latin; dua buah teropong; sebuah suryakanta (kaca pembesar); dan dua belas prisma segitiga. Pesanan itu merupakan pesanan Pattingalloang, yang memberikan uang muka berupa sebelas bahar kayu cendana senilai 60 real 132 untuk tiap bahar.

129Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 45. 130Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan, 177. 131Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan, 177. 132J. Keuning, “Een reusachtige aardglobe van Joan Blaeu uit het midden der

Salah satu benda pesanan Pattingalloang adalah bola dunia yang dikerjakan oleh Joan Blaeu, kartografer Belanda. Beragam benda pesanan Karaeng Pattingalloang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan membuat terkesan seorang penyair besar Belanda pada abad ke-17, Joost van Vondel (1587–1679). Dalam salah satu sajak, Van Vondel menuliskan syair mengenai kesannya kepada Pattingalloang: Dien Aardkloot zend ‘t Oostindische huis Den grooten Pantagoule t’huis, Wiens aldoorsnuffelende brein, Een gansche wereld valt te klein.

(Perusahaan Hindia Timur mengirimkan bola dunia itu Ke rumah Pattingalloang yang agung Yang otaknya selalu meneliti ke mana-mana 134 Menganggap dunia seutuhnya terlalu kecil)

Kontak pertama antara Makassar dan VOC terjadi pada 1603, ketika para pedagang VOC yang ditempatkan di Banda mengirim permintaan melalui surat kepada Sultan Gowa untuk diizinkan memasuki wilayah tersebut. VOC menerima balasan bahwa mereka yang paling diharapkan untuk datang berdagang ke Makassar. Sultan Alauddin memberikan izin dengan syarat VOC datang hanya untuk tujuan berdagang, tidak dalam jumlah besar, dan mereka tidak diperbolehkan membawa kekuatan bersenjata. Syarat itu diajukan karena tersiar kabar VOC selalu menyerang orang Portugis di mana pun mereka berada. Dengan syarat tersebut, VOC juga diperbolehkan mendirikan pos dagang untuk kegiatan perdagangan mereka. Sultan Alauddin memberikan tekanan pada pembatasan kegiatan

zeventiende eeuw,” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 52 (1935): 527; Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 129–30. 133Keuning, “Een reusachtige aardglobe van Joan Blaeu uit het midden der zeventiende eeuw,” 530. 134Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, 130.

Gambar 4.6VOC karena kesadarannya terhadap konflik yang Pemandangan sedang berlangsung antara VOC dan Portugis di Kota Sombaopu di Kerajaan Makassarperairan Asia. Sultan tidak ingin terlibat dalam dari sisi laut karya konflik tersebut. Seiring berjalannya waktu, tidak Johannes Vingboons, 135 1665 ada cara untuk menghindarinya. Sumber: Koleksi VOC dapat membangun pos dagang di Rijksmuseum Amsterdam Makassar, tetapi Sultan Alauddin menentang tindakan VOC. VOC ingin menghentikan pengiriman beras dari Makassar ke Malaka yang dikuasai Portugis dan melarang perdagangan

135 Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan, 177; Carl Fredrik Feddersen, Principled Pragmatism: VOC Interaction with Makassar 1637–68, and The Nature of Company Diplomacy (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017), 34–35.

rempah-rempah secara bebas dengan Maluku. Dalam suatu pertemuan yang dihadiri Karaeng Matoaya, Sultan Alauddin, dan dua utusan VOC, Sultan bersikukuh bahwa negerinya terbuka bagi 136 semua bangsa, baik orang Nederlanden maupun Portugis. Orang Nederlanden pun diperlakukan dengan sopan, sama halnya dengan para utusan dan pedagang dari Banten, Mataran, Aceh, Ayutthaya, Kamboja, Denmark, serta Prancis. Pada 1614, bahkan Sultan Alauddin bersurat kepada Manila, mengundang Ordo Fransiskan di sana untuk mendirikan sebuah rumah di Makassar, yang 137 kemungkinan bertujuan melayani orang Portugis di Makassar. Pos dagang VOC di Makassar ditutup sementara pada 1607 karena alasan internal dan dibuka kembali pada 1609. Konflik antara orang Portugis dan pegawai VOC yang tidak dihiraukan oleh Sultan Gowa membuat VOC kembali menutup pos dagangnya 138 pada 1615. Pada 1615, utusan VOC memberitahukan kepada Sultan Gowa bahwa VOC telah memegang monopoli di Maluku. VOC melarang para pedagang Makassar berdagang ke sana. Utusan tersebut mendapatkan jawaban dari Sultan: Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Daratan dibagi di antara manusia dan lautan, diberikan sebagai milik umum. Tak pernah ada yang mengatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengarungi lautan. Jika Anda mencoba melakukan hal seperti itu, berarti Anda mencuri makanan dari mulut orang. Saya adalah seorang raja yang malang.139

Jawaban tersebut merupakan pernyataan atas prinsip mare liberum (laut bebas) dan sekaligus kebijakan yang sangat penting bagi Makassar. Makassar merupakan pasar utama di Asia Tenggara untuk rempah-rempah Maluku, khususnya bagi para pedagang

136Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan, 177. 137Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan, 191–92. 138Feddersen, Principled Pragmatism: VOC Interaction with Makassar 1637–68, and The Nature of Company Diplomacy, 35. 139F. W. Stapel, “Het Bongaais Verdrag” (Disertasi, Rijksuniversiteit Leiden, 1922), 14; Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan, 177–78.

Portugis, Spanyol, Inggris, Denmark, Tiongkok, dan India, yang selalu menjadi sasaran serangan VOC jika mereka berlayar ke Banda atau Kepulauan Maluku untuk mengumpulkan rempah-rempah. Karena itu, Makassar menjadi pembela terhadap kebijakan pintu terbuka dan perdagangan bebas yang hendak dihancurkan oleh VOC. Para pedagang Melayu dan Makassar yang berpangkalan di Makassar berani mengambil risiko menembus blokade VOC dengan membeli rempah-rempah langsung di Kepulauan Maluku. 140 VOC pun keluar dari Makassar. Kepergian VOC dari Makassar diiringi dengan kejadian dramatis, yaitu terbunuhnya beberapa orang Makassar yang menolak disandera oleh VOC. Hal itu dibalas oleh sultan yang memerintahkan membunuh lima belas pelaut VOC setelah para sandera dikembalikan. Di antara para sandera, ada seorang anggota keluarga sultan. Insiden tahun 1615 menunjukkan bahwa bahkan sebelum VOC mendekati sultan untuk membuat perjanjian pada 1637, telah terjadi ketegangan serius antara VOC dan Makassar yang menyebabkan pecahnya kekerasan di kedua belah pihak. 141 Inti konflik antara VOC dan Makassar terletak pada pelanggaran hak monopoli yang mulai diberlakukan VOC terhadap perdagangan di Kepulauan Rempah-Rempah (Banda). Pada awalnya, Kepulauan Banda memiliki monopoli dalam produksi serta penjualan pala dan fuli, karena di sana merupakan satu-satunya tempat pohon pala tumbuh. Kapal-kapal pedagang dari berbagai penjuru datang berbondong-bondong ke sana. Kedatangan para pedagang Eropa, pertama-tama orang Portugis dan Spanyol, disusul oleh Inggris dan Nederlanden, mengakibatkan persaingan bersenjata di antara mereka. 142

140Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan, 177–78. 141Feddersen, Principled Pragmatism: VOC Interaction with Makassar 1637–68, and The Nature of Company Diplomacy, 35. 142Feddersen, Principled Pragmatism: VOC Interaction with Makassar 1637–68, and The Nature of Company Diplomacy, 36.

Penaklukan Kepulauan Banda pada 1621 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen menyelesaikan pertikaian para pedagang Eropa tersebut demi kepentingan VOC. Hasilnya adalah Kepulauan Banda dijadikan wilayah milik VOC, yang mengakibatkan penduduk asli dikeluarkan secara paksa dari pulau-pulau tersebut. VOC lalu mengisi kembali pulau-pulau itu dengan para budak dari Sulawesi dan tempat-tempat lainnya. VOC mengatur sistem produksi pala dan fuli oleh penduduk yang didatangkan tersebut. Dengan demikian, Kepulauan Banda menjadi bagian penting dalam rezim monopoli VOC. 143 Meskipun Kepulauan Maluku sudah ditaklukkan, bukan berarti tidak ada perlawanan dari penduduk lokal. Perlawanan di Ambon semakin meningkat sejak 1634. Pada Desember 1636, Antonio van Diemen, Gubernur Jenderal VOC yang bertugas sejak 1 Januari 1636, berangkat dengan ekspedisi untuk menyelesaikan masalah. Setelah menyelesaikan misinya, pada Mei 1637 Van Diemen meninggalkan Ambon menuju Batavia melalui Makassar untuk melihat apakah kesulitan dapat diatasi dan perdamaian dapat dicapai di sana. Perundingan antara Van Diemen dan Sultan Alauddin berlangsung antara 23 dan 26 Juni 1637. Perundingan itu menghasilkan perjanjian pada 26 Juni 1637. Perundingan dan perjanjian pada 26 Juni 1637 adalah perjanjian damai yang dinegosiasikan pada saat kedua belah pihak berada di bawah tekanan untuk memperoleh hasil yang positif. Penyelundupan cengkeh dari Ambon melalui Makassar terus berlanjut setelah 1637. Pada 1652, Majira, kimelaha (kepala daerah), salah seorang pemimpin perlawanan dari Huamual, pergi ke Makassar untuk mencari dukungan, tetapi VOC memutuskan mengirim utusan ke Makassar untuk mencegah sultan memberikan dukungan tersebut. 144

143Feddersen, Principled Pragmatism: VOC Interaction with Makassar 1637–68, and The Nature of Company Diplomacy, 36. 144Feddersen, Principled Pragmatism: VOC Interaction with Makassar 1637–68, and The Nature of Company Diplomacy, 37.Ibid, 37.

Cornelis Matelieff de Jonge berangkat dari Rotterdam dengan armada yang terdiri dari sebelas kapal, yang berangkat pada 12 Mei 1605 dan tiba di Banten pada 17 Januari 1607. Lalu pada 7 Februari 1607, mereka bertolak ke Jayakarta dan tiba di sana pada 11 Februari 1607. Di Jayakarta, Matelieff bertukar hadiah dengan Raja Jayakarta, tetapi raja menginginkan uang, yang akan digunakan untuk membuat benteng sebagai pelindung kota dari serangan Mataram. Pada 1608/1609, Pangeran Jayawikarta menolak menandatangani perjanjian dengan VOC. Beberapa kali rumusan perjanjian diperbarui. 145 Karena alasan keamanan di Banten, VOC memutuskan untuk mencari tempat lain di dekat Jayakarta yang masih berada di bawah kekuasaan Banten. Saat itu VOC telah memiliki pos dagang di Banten. Matelieff ternyata orang yang mengusulkan untuk mendirikan pusat administrasi dan perdagangan VOC di Asia. Gagasan ini kelak diwujudkan oleh Jacques l’Hermite dan Jan Pieterszoon Coen yang mendirikan Batavia. 146 Pada 13 November 1610, Jacques l’Hermite, kepala perwakilan VOC di Banten, mempersiapkan perjanjian dengan Pangeran Jayawikarta. Perundingan tentang perjanjian itu sebelumnya dilakukan oleh Pangeran Jayawikarta dan Verhoeff di Banten. Perjanjian itu diubah sedikit oleh Pieter Both (1568–1615), yang mengeluarkan satu pasal atas permintaan pangeran mengenai pembebasan pajak untuk perbekalan yang diekspor. Pieter Both adalah Gubernur Jenderal Pertama VOC, yang menjabat pada 1610–

1614. Perjanjian itu ditandatangani di Jayakarta pada Januari 1611. Kesepakatan antara Raja Jayakarta dan VOC dibuat dalam bahasa Belanda dan Melayu. Isi perjanjian tersebut adalah VOC memperoleh hak perdagangan bebas, serta dapat membangun loji di lahan di wilayah orang Tionghoa di sisi timur Sungai Ciliwung. Pihak 145Adolf Heuken, Sumber-Sumber Asli Sejarah Jakarta, II (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2000), 36–38. 146Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 40; Heuken, Sumber-Sumber Asli Sejarah Jakarta, II, 40.

Jayakarta mendapat jaminan perlindungan dengan kapal-kapal VOC jika mereka diserang dan uang sebesar 200 real*.* Perjanjian itu ditandatangani Jayawikarta, Raja Jayakarta, dan Pieter Both. Pada 1611, gudang Nassau dibangun di Batavia di bawah kepemimpinan Abraham Theunemans hingga selesai pada 1613; pada 1617, rumah Mauritius dibangun di tepi Sungai Ciliwung. 147 Ketika kapal-kapal VOC yang dipimpin Jacob van Heemskerck mengunjungi Demak pada 1602, saat itu Demak dan Mataram dalam kondisi perang. Demak bersikap baik kepada VOC karena bertujuan meminta dukungan untuk melawan Mataram. Sebelas prajurit VOC ikut berperang di pihak Demak melawan Mataram. Pada 1602, Heemskerck mendirikan pos dagang di Gresik. Pos dagang ini menjadi tempat persinggahan kapal-kapal VOC yang berlayar dari Banten ke Kepulauan Maluku. Pada 1613, pos dagang di Gresik diserang oleh Mataram. 148 Para bupati di Pesisir Utara Jawa berusaha keras membujuk VOC agar mau menetap di wilayah mereka demi kepentingan perdagangan. Pieter Both memilih Jepara dan menunjuk Lambert Dirckz. Haga sebagai kepala pos dagang di sana. Di Jepara, VOC membeli beras untuk bahan pangan para prajurit dan penduduk di Kepulauan Maluku. Pada 1614, Gaspar van Zurck mendapat tugas pergi ke Jepara. Dari Jepara, Van Zurck menjadi utusan Staten-Generaal dan VOC mengunjungi Sultan Agung (1593–1645), Panembahan Mataram. Perjalanan rombongan Van Zurck dari Jepara ke Mataram selama 6 hari. Gaspar van Zurck bertemu Sultan Agung dan disambut dengan penghormatan. Rombongan VOC ini merupakan rombongan Eropa pertama yang mengunjungi Mataram. Dalam catatan VOC, Sultan Mataram digambarkan: “Dat hij was een Prince en soldaet, geen coopman als alle andere Coningin en Princen van Jawa (Bahwa dia adalah seorang Pangeran dan prajurit, bukan

147Godee Molsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie, 198–99; Heuken, Sumber-Sumber Asli Sejarah Jakarta, II, 40–44. 148Godee Molsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie, 258–59.

seorang pedagang seperti semua Raja dan Pangeran lainnya di Jawa).” Maka, Sultan Agung tidak akan meminta bea tol dan mengizinkan VOC membangun benteng di Jepara. Tenaga dan bahan baku akan dibantu oleh Sultan Agung. Pemasukan utama Mataram berasal dari perdagangan beras dengan orang Melayu, Tiongkok, Gujarat yang dibayar dengan kain, emas, lada, timah, rotan, dan lilin. Komoditas utama lain dari Mataram yang diperdagangkan adalah benang kapas, kain Jawa, minyak kelapa, kacang, gula, garam, kelapa, dan kayu. 149

149Godee Molsbergen, Tijdens de O.I. Compagnie, 259.

CATATAN PENUTUP

Uraian dalam bab ini memperlihatkan bahwa kehadiran VOC di Nusantara merupakan hasil pertemuan antara ambisi global dan realitas lokal yang kompleks. Monopoli yang diupayakan VOC sejak awal tidak pernah berjalan secara sederhana, karena selalu harus berhadapan dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi setempat yang beragam. Dalam praktiknya, kekuasaan VOC dibentuk melalui proses tawar menawar yang panjang dan sering kali penuh ketegangan. VOC memang berhasil membangun jaringan perdagangan yang luas dan menguasai sejumlah pusat strategis. Namun, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari biaya besar, baik dalam bentuk konflik bersenjata, tekanan terhadap masyarakat lokal, maupun beban operasional yang terus meningkat. Dominasi yang dibangun melalui kekuatan senjata dan perjanjian paksa justru menempatkan VOC dalam posisi yang rapuh di banyak wilayah. Pengalaman VOC juga menunjukkan bahwa kolonialisme awal di Nusantara tidak bersifat seragam. Di satu tempat, VOC tampil sebagai kekuatan dominan yang mampu memaksakan kehendaknya, sementara di tempat lain ia harus bergantung pada kerja sama dengan elite lokal atau bahkan mengalami kegagalan. Situasi ini menegaskan bahwa kekuasaan kolonial selalu bersifat relasional dan kontekstual. Dengan membaca VOC sebagai proses historis, bukan sebagai institusi yang sepenuhnya mapan, bab ini mengajak pembaca memahami kolonialisme sebagai rangkaian pilihan dan konsekuensi. Monopoli yang dijalankan VOC bukan hanya alat ekonomi, tetapi

juga sarana pembentukan tatanan sosial dan politik baru yang meninggalkan dampak jangka panjang bagi masyarakat Nusantara. Sebagai penutup, bab ini menjadi penghubung penting menuju fase berikutnya dalam sejarah kolonial Indonesia, ketika dominasi perusahaan dagang perlahan bergeser menjadi pemerintahan kolonial yang lebih terstruktur. Pengalaman VOC memberikan fondasi awal bagi praktik kolonialisme negara di abad berikutnya, sekaligus membuka ruang refleksi kritis tentang warisan kekuasaan, ketimpangan, dan negosiasi yang masih membekas dalam sejarah Indonesia modern.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, M. Adnan. Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1959. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010. Boxer, Charles Ralph. Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–

1799. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
Colenbrander, Herman Theodoor, ed. Jan Pietersz. Coen bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Vol. 1. ‘s-Gravenhage: Nijhoff, 1919. Duivenvoorde, Wendy van. Dutch East India Company Shipbuilding: The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships. Texas: Texas A&M University Press, 2015. Feddersen, Carl Fredrik. Principled Pragmatism: VOC Interaction with Makassar 1637–68, and The Nature of Company Diplomacy. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. Gaastra, Femme S. De geschiedenis van de VOC. Leiden: Walburg Press, 1991. Gelder, Roelof van. Het Oost-Indisch Avontuur: Duitsers in dienst van de VOC. Nijmegen: Uitgeverij Sun, 1997. Godee Molsbergen, E. C. Tijdens de O.I. Compagnie. Amsterdam: Swets en Zetlinger, 1932. Groeneboer, Kees. Weg tot het Westen: Het Nederlands voor Indië 1600–1950. Leiden: KITLV, t.t. Guillot, Claude. Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO, 2008. Heuken, Adolf. Sumber-Sumber Asli Sejarah Jakarta. II. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2000. Hoekema, Alle G. “Nederlandse Doopgezinden in Indonesië in de Periode van de VOC. Een Schets.” Doopgezinde Bijdragen 49–50 (2024): 128–29. https:// doi.org/10.5117/DB49-50.HOEK. Horst, Han van der. Nederland. De Vaderlandse Geschiedenis van de Prehistorie tot Nu. Amsterdam: Prometheus, 2000.

Israel, Jonathan I. Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740. Oxford: Clarendon Press, 2002. Keuning, J. “Een reusachtige aardglobe van Joan Blaeu uit het midden der zeventiende eeuw.” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 52 (1935): 527–30. Knaap, Gerrit J. Shallow Waters, Rising Tide. Shipping and Trade in Java around

1775. Leiden: KITLV, 1996.
Koeman, C. “Lucas Janszoon Waghenaer: A Sixteenth Century Marine Cartographer.” The Geographical Journal 131, no. 2 (1965): 202–12. https://doi.org/10.2307/1793795. Koosman, F. K. H. “Gerrit van Beuningen.” Dalam Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, vol. 7, disunting oleh P. J. Blok dan P. C. Molhuysen, 116. Leiden: A.W. Sijthoffs Uitgevers Matschappij, 1927. Lapian, Adrian B. For Better or Worse: Collected Essay on Indonesian-Dutch Encounters. Jakarta: PT Tatanusa, 2010. Linschoten, Jan Huyghen van. Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien. Disunting oleh H. Kern dan H. Terpstra. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1955. Lombard, Denys. Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Balai Pustaka, 1991. ———. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990. Mak, Geert, Jan Bank, Gijs van der Ham, Piet de Rooy, Dries van den Akker, dan Lotte Jensen. Verleden van Nederland. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 2008. Mulder, Liek, Anne Doedens, dan Yolande Kortlever. Geschiedenis van Nederland: Van Prehistorie tot heden. Appeldoorn: Van Walraven, 1989. Pagee, Marjolein van. Banda: De genocide van Jan Pieterszoon Coen. Utrecht: Omniboek, 2021. Parthesius, Robert. Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595–1660. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. Picard, Michel. Bali, Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO, 2006. Poeze, Harry A. In het Land van de Overheerser 1: Indonesiërs in Nederland 1600–

1950. Dordrecht: Foris Publication, 1986.

Reid, Anthony. Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan. Jakarta: LP3ES, 2004. Rossum, Matthias van. “Werkers van de wereld. Globalisering, maritieme arbeidsmarkten en de verhouding tussen Aziaten en Europeanen in dienst van de VOC.” PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 2013. Rouffaer, G. P., dan J. W. Ijzerman, ed. De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595–1597. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhof, 1915. Saldanha, Arun. “The itineraries of Geography: Jan Huygens van Linschoten’s ‘Itinerario’ and Dutch Expedition to the Indian Ocean, 1594–1602.” Annals of the Association of American Geographers, no. 1 (2011): 162. https://doi. org/10.1080/00045608.2010.520227. Sarton, George. “Book review Petrus Plancius, Theoloog en Geograaf (1552–

1622) by J. Keuning.” Isis 41, no. 2 (1950): 213–14.
Sleeswyk, André Wegener. De Gouden Eeuw van het Fluitschip. Franeker: Van Wijnen, 2003. Somers, Jan A. De VOC als volkenrechterlijke actor. Deventer: Gouda Quint, 2001. Stapel, F. W. “Het Bongaais Verdrag.” Disertasi, Rijksuniversiteit Leiden, 1922. Subrahmanyam, Sanjay. The Portuguese Empire in Asia 1500-1700. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. Vanvugt, Ewald. Roofstaat: Wat ieder Nederlander moet weten. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar/Top Notch, 2018. Verbeek, John. Onder Faveur van ‘t Canon: VOC-artillerie, 1602–1796: Technologische vernieuwingen, logistiek en beleid. Leiden: Sidestones Press, 2022. Vickers, Adrian. Bali A Paradise Created. Singapura: Periplus, 1996. Vila Santa, Nuno. Knowledge Exchanges Between Portugal and Europe. Maritime Diplomacy and Nautical Science in the Early Modern World (15th–17th Centuries). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2024. Vlekke, Bernard H. M. Nusantara Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

BAB V

DARI JARINGAN DAGANG KE KEKUASAAN KOLONIAL:

PAPUA BARAT DALAM DINAMIKA DUNIA MARITIM TIMUR

NUSANTARA, ±1500–1800

PENGANTAR

Dunia maritim Papua pada abad ke-16 hingga ke-18 bukanlah ruang terisolasi di pinggir Nusantara, melainkan bagian penting dari jaringan pelayaran dan perdagangan yang membentang dari Maluku hingga Pesisir Barat Papua. Letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran kawasan timur Nusantara menjadikan pantai-pantai seperti Onin, Fakfak, hingga Raja Ampat sebagai simpul penting dalam sirkuit maritim regional. Melalui konektivitas ini, Pesisir Barat Papua terhubung erat dengan pusat-pusat niaga di Maluku dan lebih jauh lagi ke wilayah barat Nusantara. Hubungan tersebut tidak semata berdimensi ekonomi, tetapi juga mencakup pertukaran sosial dan budaya yang memperkaya dinamika lokal. Jalur pelayaran seperti rute Sorong-Raja Ampat-Tidore menjadi koridor interaksi yang memadukan kepentingan dagang dengan ekspansi politik kesultanan. Dengan demikian, Papua pada masa ini tampil sebagai ruang yang terbuka dan terlibat aktif dalam arus besar maritim Asia Tenggara.

Kegiatan pelayaran dan perdagangan di wilayah barat Papua membentuk konfigurasi sosial-ekonomi yang kompleks, di mana pesisir dan pedalaman saling menopang melalui pertukaran komoditas serta jejaring dagang lintas pulau. Barang-barang seperti burung cenderawasih, budak, dan kain dari wilayah timur menjadi bagian penting dari arus perdagangan yang melintasi Fakfak, Onin, Seram, dan Gorom. Fakfak sendiri berperan sebagai pusat penghubung antara dunia pesisir dan pedalaman, tempat bertemunya para pedagang lokal, Maluku, hingga pendatang dari luar kawasan. Melalui jaringan perdagangan yang diatur oleh struktur sosial seperti sosolot di Semenanjung Onin, terbentuk sistem hubungan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politis. Peran kelompok Biakkers sebagai pelaut ulung turut memperluas konektivitas antarpulau, menjangkau wilayah pedalaman hingga akhir abad ke-19. Dengan demikian, dunia maritim Papua memperlihatkan bagaimana kawasan timur Indonesia menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi dan kebudayaan maritim Nusantara secara keseluruhan.

A. EKSISTENSI PAPUA DALAM

JARINGAN PERDAGANGAN

Pada abad ke-15, Kepulauan Rempah-Rempah di bagian timur Nusantara diperintah oleh penguasa muslim lokal yang mengadopsi gelar “sultan”. 1 Gelar Hindu lama “raja” digunakan secara terbatas oleh pengikut nonmuslim di kantong-kantong Hindu yang masih hidup. Para pemimpin Papua, pengikut Sultan Tidore, diberi gelar raja bersama dengan gelar kolano dan sangaji. 2 Raja dicirikan oleh kualitas dan fungsi yang khas dari “big man” Melanesia

1 Merle Calvin Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200, 3rd Edition (Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2001), 10. 2 F. C. Kamma, Koreri: Messianic movements in the Biak-Numfor culture area (The Hague: Martinus Nijhoff, 1972), 9; F. C. Kamma, “De Verhouding tussen Tidore en de Papoese Eilanden in Legende en Historie,” Indonesië I (1947): 536–44.

tradisional. Pengaruh penguasa muslim atas pulau-pulau Papua menguat setelah runtuhnya kerajaan Majapahit di Jawa pada 1478. Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha pada abad ke- 14 menempatkan bagian barat daya Pulau Nugini sebagai bagian tak terpisahkan dari dialektika antara Jawabhumi (Jawa) dan Nusantara (pulau-pulau lain) yang mencirikan Indo-Dunia Melayu pada saat itu. 4 Dalam naskah Jawa kuno abad ke-14, Negarakretagama, 5 disebutkan daftar Semenanjung Onin di antara wilayah yang dikunjungi penguasa Majapahit. Swadling mengemukakan bahwa pada saat itu, barangkali masoi⁶ Onin berada di bawah salah satu Sultan Maluku, mungkin Sultan Bacan. 7 Hipotesis ini didasarkan pada mitos Bikusagara yang dicatat Antonio Galvão pada 1536– 1539, yang menunjukkan adanya hubungan kekerabatan langsung antara Bacan dan orang Papua yang mendiami Kepulauan Raja Ampat. 8 Mitos tersebut menggambarkan penemuan empat telur

3 Dalam hal ini, lihat Lamont Lindstrom, “Big Man: A Short Terminological History,” American Anthropologist 83 (1981): 900–905. Tentang ragam pola kepemimpinan di Papua, lihat J. R. Mansoben, Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya (Jakarta: LIPI dan Rijkesuniversiteit te Leiden, 1995). 4 S. Supomo, “The Image of Majapahit in Later Java and Indonesian Writing,” dalam Perceptions of the Past in Southeast Asia, ed. oleh Anthony Reid dan David G. Marr (Singapura: Heineman Educational Books, 1979), 173–74. 5 Untuk teks Negarakretagama, lihat Theodore G. Th. Pigeaud, Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960). 6 Kulit masoi (Cryptocarya massoy) yang tumbuh di perbukitan pesisir wilayah Mimika memiliki khasiat obat dan sangat diminati khususnya di Jawa. Kooijman berpendapat bahwa masoi diperkenalkan ke Indonesia bagian barat oleh para pedagang Seram sejak zaman dahulu bersama dengan budak-budak Papua. Lihat Simon Kooijman, Art, Art Objects and Ritual in the Mimika Culture (Leiden: E. J. Brill,

1984), 157–58.
7 P. Swadling, Plumes from paradise: Trade cycles in outer Southeast Asia and their impact on New Guinea and nearby islands until 1920 (Boroko: Papua New Guinea National Museum, 1996), 62. 8 Hubert Jacobs, ed., Sebuah Risalah tentang Maluku (A Treatise on the Moluccas) (Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1971),

83.

naga oleh para tetua Bacan, yang darinya lahir empat individu yang mendirikan Kerajaan Bacan, Banggai, Loloda, dan Papua. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa ekspansi Tidore antara abad ke-15 dan ke-16, Onin berada di bawah pengaruh Pulau Misool yang memiliki hubungan dekat dengan Bacan. 9 Sumber-sumber Tiongkok dan Arab awal memberikan sedikit informasi tentang penduduk Nugini. Diketahui bahwa jalur perdagangan Tiongkok dan Arab berpotongan di wilayah monsun Asia Tenggara. 10 Temuan arkeologi mengungkapkan bahwa orang Papua mengembangkan hubungan perdagangan langsung atau tidak langsung dengan pedagang Tiongkok pada awal abad ke-1. Penemuan kepingan perunggu dengan komposisi kimia yang mirip dengan paduan Dong Son periode Han di antara Maybrat, Papua Barat [Daya], menunjukkan bahwa Tiongkok mengembangkan beberapa bentuk hubungan perdagangan dengan Nugini. 11 Informasi arkeologi dikuatkan sumber-sumber Tiongkok abad ke-13, yang mengungkapkan bahwa di antara produk yang diperdagangkan di pasar Banda terdapat serangkaian komoditas yang berasal dari Nugini, yakni “budak hitam kecil” dan “kulit cengkeh kecil”, mungkin masoi dari Semenanjung Onin dan Papua. 12 Diketahui bahwa Banda telah mengembangkan hubungan perdagangan dengan Seram dan melalui para pedagang Seram inilah produk-produk Papua seperti budak, sagu, dan masoi mencapai pasar Banda. 13 Transaksi komersial didasarkan pada barter, di

9 Leonard Y. Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in The Early Modern Period (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), 106–9. 10 M. A. P. Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1962). 11 John-Erik Elmberg, Balance and Circulation: Aspects of Tradition and Change among the Mejprat of West Irian (Stockholm: Ethnographic Museum, 1968), 126. 12 Friedrich Hirth dan W. W. Rockhill, Chau Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries (St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences, 1911), 257. 13 A. Haga, Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche eilanden:

mana produk lokal ditukar dengan tekstil, khususnya patola katun. Barbosa melaporkan bahwa patola sudah diperdagangkan di Banda pada 1512 ketika ekspedisi pertama Portugis, dipimpin oleh De Abreu, mencapai pulau itu. Kain patola atau cambaya diperdagangkan bersama dengan “lonceng logam besar”, mungkin gong, gading, dan “porselen halus”. 14 Gong dan porselen berasal dari Tiongkok dan diduga digunakan oleh pedagang Tiongkok untuk barter dalam transaksi komersial mereka. Seperti yang dilaporkan Kamma, barang-barang asing seperti kain, porselen, manik-manik, dan gong perunggu, yang pembuatannya diselimuti misteri bagi orang Papua di Biak, sangat dihargai dan, karena sifatnya yang “luar biasa”, dimasukkan ke upacara-upacara. 15 Barang-barang yang dikumpulkan orang Papua dalam ekspedisi mereka antara lain adalah budak yang ditukar di pasar Maluku dengan barang-barang berharga yang dicari untuk kegiatan seremonial. Mereka sendiri, seperti yang dikatakan oleh sumber-sumber Tiongkok, telah menjadi objek perdagangan ini. Bahkan, tercatat bahwa pada 724 M seorang “gadis kulit hitam”, yang mungkin berasal dari Papua, terdaftar di antara barang-barang upeti yang dibawa utusan Sumatra dari kerajaan maritim Sriwijaya ke istana Tiongkok. 16 Selanjutnya, dari catatan berdirinya sebuah candi Buddha, tampak bahwa budak Papua sudah ada di Jawa sejak abad ke10. 17 Van Vollenhoven melaporkan bahwa pedagang Papua,

historische bijdrage, ±1500-1883, Vol. 2 (Batavia / ’s-Hage: Bruining / Nijhoff, 1884), 19. 14 Duarte Barbosa, The Book of Duarte Barbosa: An Account of the Countries Bordering on the Indian Ocean and Their Inhabitants, I, ed. oleh Mansel Longworth Dames (New Delhi: Asian Educational Services, 1989), 198. 15 Kamma, Koreri: Messianic movements in the Biak-Numfor culture area, 66. 16 K. W. Galis, “Geschiedenis,” dalam Nieuw Guinea: De Ontwikkeling dari Economische Social en Cultureel Gebied in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea, I, ed. oleh W. C. Klein (’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij,

1954), 5–6.
17 N. J. Krom, Hindoe-Javaansche Geschiedenis (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1931), 223.

mungkin mereka yang mendiami daerah pesisir, menyediakan budak Papua dari pedalaman Pulau Papua atau Nugini untuk dibawa ke Jawa. 18 Suatu bentuk dialektika sosial-politik serta ekonomi antara orang-orang Papua di pesisir dan orang-orang pedalaman, yang kadang-kadang diterjemahkan ke dalam bentuk ketergantungan suku-suku pedalaman, diidentifikasi oleh para penjelajah kemudian, seperti Thomas Forrest dan Russel Wallace. Budak Papua masih ada di Jawa pada akhir abad ke-16. 19 Naskah Nagarakretagama menyebutkan tentang Semenanjung Onin dan Pulau Seran, yang mungkin adalah Seram modern. Fakta bahwa kedua tempat itu disebutkan bersama-sama menunjukkan asosiasi tersebut bersifat kausal. Tomé Pires dengan jelas menunjukkan bahwa pada abad ke-16 para pedagang Seram mengomersialkan produk Papua di pasar Banda. 20 Ada kemungkinan bahwa sosolot atau sosolo di Pesisir Barat Daya Nugini, dari Teluk MacCluer hingga Teluk Triton, didirikan oleh para pedagang Seram. Sosolo adalah daerah dengan hak perdagangan eksklusif. Etimologi istilah ini perlu diteliti lebih jauh dan mungkin berasal dari bahasa Melayu. Istilah tersebut, menurut penjelajah abad ke-17 Johannes Keyts, merujuk pada bukit atau pelabuhan, ditandai dengan sebuah bendera, yang pemiliknya memiliki hak perdagangan eksklusif atas wilayah tersebut. 21 Sosolo tampaknya

18 C. van Vollenhoven, Het adatrecht van Nederlandsch-Indië, I (Leiden:

E. J. Brill, 1918), 425.
19 G. P. Rouffaer dan J. W. Ijzerman, ed., De Eerste Schipvaart de Nederlanders naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman, 1595-1597 (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915), 197. 20 Tomé Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, trans. oleh Armando Cartesio (London: Hakluyt Society, 1944), volume V, fol.156v., diterjemahkan oleh Armando Cartesio dari MS Portugis dalam Bibliotèque de la Chambre des Députés, Paris. Lihat juga dalam T. Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires... and the Book of Francisco Rodrigues (Nendeln: Kraus Reprint Limited, 1967), 208. 21 J. W. van Hille, “Reizen in West-Nieuw-Guinea,” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 22, 23, 24 (1905): 233–330. Jaringan perdagangan orang-orang dari Seram Timur di Onim dan Kowiai; mereka memiliki kapal dan tinggal di pantai dengan benteng serta pasukan pengawal. Arti kata ini sampai

adalah komunitas pedagang atau agen perdagangan. Goodman berhipotesis bahwa kemungkinan ada hubungan antara impor artefak perunggu dan besi dari Maluku dengan berdirinya komunitas sosolo di Papua. 22 Saran ini tampaknya didukung oleh temuan Kamma dan Kooijman mengenai identifikasi sejumlah besar lokasi pengerjaan besi yang membentang dari Teluk MacCluer hingga Teluk Triton. 23 Lokasi toko-toko pandai besi ini tidak biasa-biasa saja, tetapi mengikuti pola yang tepat yang menunjukkan adanya semacam “jaringan manufaktur” yang terhubung dengan “perdagangan khusus”. Menurut Kamma dan Kooijman, pengerjaan besi di Papua Barat dimulai sekitar pertengahan abad ke-16, bertepatan dengan puncak ekspansi Islam di Maluku, Banda, dan Seram. Bukti tidak langsung ini membuat mereka berhipotesis bahwa orang Maluku dan Seram²⁴ adalah pandai besi, yang memperkenalkan pengerjaan besi ke Nugini, dan mereka mungkin adalah muslim. Hipotesis tersebut didukung dengan adanya pantangan makan daging babi, terkait dengan pandai besi di Papua Barat, sebuah resep yang

sekarang masih diperdebatkan. Menurut cerita lisan di Gorom, ia merujuk pada celah-celah batu tempat perahu masuk ke pantai sehingga aman dari terjangan ombak. Istilah komunitas dagang sosolot diperkenalkan oleh Johannes Keyts, seorang penjelajah pada abad ke-17. Lihat Timo Kaartinen, “Puisi Lisan Masyarakat Banda Eli: Ketahanan Budaya di Maluku setelah Perang Pala,” Antropologi Indonesia 33, no. 3 (2012): 233; Cahyo Pamungkas, “Dari Sosolot ke Diaspora: Jejak Historis Kekerabatan antara Seram Timur dan Papua Barat,” dalam Ke Timur Haluan Menuju, ed. oleh Hikmat Budiman (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), xxxii, 79. 22 Tom Goodman, “The Sosolot Exchange Network of Eastern Indonesia During the Seventeenth and Eighteenth Centuries,” dalam Perspectives on the Bird’s Head of Irian Jaya, Indonesia, ed. oleh J. Miedema, C. Odé, dan R. A. C. Dam (Amsterdam: Rodopi, 1998), 421–54. 23 F. C. Kamma dan Simon Kooijman, Romawa Forja, Child of the Fire: Iron Working and the Role of Iron in West New Guinea (West Irian) (Leiden: E. J. Brill, 1973), 23. 24 Orang Seram belajar pengerjaan besi dari orang Tidore maupun dari penduduk Desa Tobelo di Halmahera Utara yang bermigrasi ke Seram. Kamma dan Kooijman, Romawa Forja, Child of the Fire: Iron Working and the Role of Iron in West New Guinea (West Irian), 28.

jelas merupakan unsur asing atau intrusi dalam budaya Papua. Kehadiran komunitas muslim di Pesisir Barat Daya Nugini, yang merupakan indikasi komunitas asli sosolo, juga dikonfirmasi oleh laporan misi Portugis abad ke-16. Catatan yang ada mengungkapkan bahwa pada awal abad ke- 16, Tidore mulai memperluas pengaruhnya atas Papua. Pada 1534, ia menaklukkan Misool di Kepulauan Raja Ampat dan bagian timur Seram. Namun, tidak jelas apakah Kepulauan Seram Laut dan sosolo- nya menjadi bagian dari “Mandala Tidore”. 26 Adatrechtbundels menginformasikan bahwa sejumlah kepala diangkat di antara orang Papua di Semenanjung Onin dan pengangkatan ini mengikuti sosolot divisi. 27 Sosolo juga terus memupuk dan mempertahankan saling ketergantungan mereka, meskipun pedagang asing diizinkan masuk ke daerah tersebut. Di pusat-pusat ini, “sistem Tiongkok” dalam perdagangan tampaknya telah diadopsi. Artinya, karena sifat perdagangan musiman, pedagang asing menyerahkan barang kepada penduduk lokal dan mereka harus menunjuk seorang agen untuk tinggal di tempat ketika mereka pergi guna memastikan bahwa barang yang dikembalikan itu benar tersedia dan siap bagi mereka ketika kembali. 28 Pada 1670, Pulau Namatote, dekat Teluk Triton di Pesisir Selatan Papua Barat, adalah pusat perdagangan dan markas besar agen yang menyandang gelar raja. Fungsionaris Papua diangkat para pedagang Seram di desa-desa terpencil di pedalaman. 29

25 Kamma dan Kooijman, Romawa Forja, Child of the Fire: Iron Working and the Role of Iron in West New Guinea (West Irian), 27–28. 26 Kamma, “De Verhouding tussen Tidore en de Papoese Eilanden in Legende en Historie,” 551. Lihat Haga, Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche eilanden: historische bijdrage, ±1500-1883, Vol. 2,

59.
27 Commissie voor het Adatrecht, Adatrechtbundels (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1930), 33:388. 28 Commissie voor het Adatrecht, Adatrechtbundels, 33:388. 29 J. Pouwer, Enkele Aspecten van de Mimika-Cultuur (Nederlands Zuidwest Nieuw Guinea) (Den Haag: Staatsdrukkerij, 1955), 216–24.

Barang-barang berupa masoi, budak, dan pala berasal dari wilayah tersebut. Forrest, yang mengunjungi Nugini pada 1775, dengan jelas menunjukkan bahwa praktik tersebut adalah sistem Tiongkok. 30 Dan, sistem pembayaran di muka masih digunakan ketika para pedagang Belanda memasuki wilayah Nugini pada abad ke-16 akhir. Kehadiran sistem perdagangan Tiongkok di Nugini menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh komersial Tiongkok di daerah tersebut. Forrest, pada kenyataannya, mengamati bahwa, terlepas dari sifat orang Papua yang tampaknya ganas dan bermusuhan di pesisir barat daya, “mereka dikatakan jujur dengan orang Tiongkok, yang berdagang dengan mereka”. 31 Fakta ini menunjukkan bahwa orang Tiongkok telah dikenal dan terintegrasi di daerah tersebut. Perdagangan Tiongkok, bagaimanapun, telah mengalami periode “booming and bust” bergantian selama berabad-abad, berkat kehadiran mereka yang konstan. Pada awal abad ke-18, orang Tiongkok ternyata mendominasi perdagangan ke Numfor dan daerah pesisir lain di Nugini. Di sini mereka membeli budak, masoi, dan kulit kura-kura untuk ditukar dengan kain, koral, pisau, dan pedang. 32 Belanda mencoba beberapa kali, sekitar awal abad ke- 18, untuk melarang orang Tiongkok berdagang di pantai Nugini, 33 tetapi menghadapi tentangan dari Sultan Tidore yang percaya bahwa hanya orang Tiongkok yang dapat menjamin keuntungan perdagangan dengan orang Papua. 34 Seperti yang diamati Forrest, orang Papua di pesisir seolah-olah memonopoli barang-barang yang diproduksi orang Papua yang tinggal di pedalaman. 35 Sistem ketergantungan ini dikonfirmasi sumber-sumber abad ke-19.

Laporan pengelana Dumont d’Urville³⁶ serta pengamatan naturalis Russel Wallace yang menyebut orang-orang pedalaman sebagai Arfak juga mengamati bahwa orang Papua dan Arfak sangat berbeda dalam hal ciri-ciri fisik. 37 Menariknya, nama Papuas dalam sumber-sumber sebelumnya tampak ditujukan untuk penduduk pesisir Nugini serta mereka yang mendiami pulau-pulau lepas pantai. Dari sumber itu juga muncul bahwa dunia Papua dicirikan oleh dialektika antara pantai dan pedalaman (amberi dan komin), yang diungkapkan dalam istilah ekonomi dan politik. Hal ini memberi kita beberapa wawasan tentang identitas diri orang Papua yang didasarkan pada hubungan perumahan atau teritorial, sebuah fakta yang dikonfirmasi penelitian antropologi modern. Suku Dani di Lembah Baliem, misalnya, biasa mengidentifikasi diri berdasarkan prestise dan ekologi yang terkandung dalam label lembah “dalam” dan “luar”. 38 Antitesis yang sama tampaknya terjadi di Maluku abad ke- 16 dalam dialektika politik dan ekonomi yang dihasilkan tokoh-tokoh politik kapita laut atau penguasa jojau atau penguasa tanah yang “pribumi”. 39 Saat orang Eropa tiba di wilayah itu, mereka menemukan dunia yang dicirikan oleh jaringan hubungan ekonomi dan politik yang rumit. Seperti yang ditunjukkan Van Leur, kapal-kapal Portugis pertama memasuki wilayah “di mana terdapat kompleks pelayaran, perdagangan, dan otoritas yang sama berkembangnya dengan Eropa”. 40 Dalam pelayaran mereka yang diatur oleh angin

36 J. S. C. Dumont d’Urville, Voyage Pittoresque autour du Monde, I (Paris: Furne et Cie, 1839), 194. 37 Alfred Russel Wallace, The Malay Archipelago (London: Macmillan,

1869), 381.
38 M. Bromley, “Ethnic groups in Irian Jaya,” Irian: Bulletin of Irian Jaya Development 2, no. 3 (1973): 5–6. 39 Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in The Early Modern Period, 149. 40 J. C. van Leur, Trade and Indonesian Society: Essays in Asian Social and Economic History (Den Haag: W. van Hoeve Publishers Ltd.,

1967), 117.

monsun, orang-orang Eropa mendarat di pantai dan berlabuh di pelabuhan yang belum pernah mereka datangi. Perlahan-lahan mereka merambah wilayah perdagangan tradisional yang masih menerapkan praktik dan hubungan kuno. Kekuatan pendorong mereka adalah keuntungan dan kekuasaan, yang juga bertindak sebagai kriteria dalam memilih kemitraan serta menggambar rute dan peta komersial. Apa yang dianggap “tidak menguntungkan” diabaikan. Perdagangan tradisional yang ada tidak pernah sepenuhnya dibuang, tetapi diserap ke dalam jaringan merkantilisme baru sebagai “subsistem perdagangan lokal tidak langsung”. Sebagai anggota subsistem inilah orang Papua kemudian dicakup ke dalam struktur kapitalisme kolonial.

B. KEDATANGAN BANGSA EROPA, PELAYARAN,

DAN PEMETAAN WILAYAH PAPUA

Pulau Nugini menerima namanya dari Kapten Spanyol Yñigo Ortíz de Retes. Dalam perjalanan mencari rute tenggara ke Meksiko, dia terpaksa mendarat karena cuaca yang tidak menguntungkan di daerah Sarmi. Pendaratan terjadi pada 1545. Sejak itu, dia mengklaim kepemilikan pulau itu sebagai wilayah untuk Raja Spanyol. 41 Klaim ini berdasarkan Perjanjian Tordesillas karena anti-meridian melintasi Maluku. 42 Catatan pertama yang secara khusus mengacu pada wilayah yang dihuni oleh orang Papua adalah “Relaçion que Miguel Rojo de Brito da de la Nueva Guinea”, yang ditulis sesaat sebelum tahun 1600 oleh Hernando de los Rios. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa Miguel Roxo de Brito singgah di Kepulauan Raja Ampat, Teluk MacCluer, serta Seram Utara antara 1581 dan 1582. Berlayar di bawah bendera Spanyol, tidak diketahui

41 García de Escalante Alvarado, Relación del viaje que hizo desde Nueva España a las Islas del Poniente Ruy Gomez de Villalobos, Volume V, Coleccíon de Documentos ineditos de America y Oceania (Madrid: Imprenta de Frias y compañia, 1866), 153–61. 42 O. H. K. Spate, The Spanish Lake, Vol. I (Canberra: Australian National University Press, 1979), 56–57.

apakah dia dalam perjalanan dinas atau atas tanggungannya sendiri. Dalam “Relaçion”, dia sering membandingkan ciri-ciri dan adat istiadat orang Papua dengan penduduk Guinea di Afrika Barat. 43 Dari beberapa referensi dalam catatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Brito tertarik pada emas dan mungkin cakupan perjalanannya adalah, seperti yang disarankan Sollewijn Gelpke dalam pengantar terjemahannya, untuk mengidentifikasi sumber emas berkualitas yang ada di daerah antara Nugini dan Bacan. 44 Selain mengunjungi Pulau Misool dan Waigeo di Papua, Brito, ditemani oleh Raja Waigeo, melakukan perjalanan ke barat daya serta mencapai pantai daratan Nugini di Teluk MacCluer di Semenanjung Onin. Brito melaporkan pengamatannya tentang pulau itu: Orang-orang di wilayah ini berkulit hitam, seperti orang Guinea, dan mereka adalah pedagang; mereka pergi berdagang di sebuah kerajaan di garis khatulistiwa yang disebut Sekar, di mana ada sebuah desa dengan pasar penting tempat budak kulit hitam diperdagangkan. Di sini orang Onin membeli [budak], yang mereka jual di Serdanha (Seram). Keluarga Serdanho, karena mereka sangat kaya, membelinya dan membawa mereka ke Pulau Kidang sebagai buruh untuk kebun mereka. Adalah fakta bahwa Serdanha yndios memiliki sekitar seribu budak hitam dan menghasilkan banyak roti sagu. Mereka berdagang dengan orang Jawa, serta menukar barang mereka dengan pala dan fuli di Banda, karena orang Banda kekurangan makanan pokok. 45

43 J. H. F. Sollewijn Gelpke, “The Report of Miguel Roxo de Brito of his Voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 150, no. 1 (1994): 123–44. 44 Sollewijn Gelpke, “The Report of Miguel Roxo de Brito of his Voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram,” 126. 45 Sollewijn Gelpke, “The Report of Miguel Roxo de Brito of his Voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram,” 134–35.

Brito menambahkan kemudian bahwa emas yang ditemukan di Kepulauan Raja Ampat berasal dari daerah Desa Ugar. Di sini, para pedagang dari Seram datang untuk membeli masoi, yang banyak diminati di Jawa, dengan imbalan besi. 46 Dari Teluk MacCluer, Brito melanjutkan perjalanan ke utara menyusuri pantai; setelah beberapa hari navigasi, dia tiba di daerah Apaa yang saat itu berpenduduk padat. Daerah itu diidentifikasi sebagai kota modern Waba, antara Wandamen dan Manokwari. 47 Di sini dia memperhatikan bahwa orang-orang Apaa tidak memakai emas, tetapi sangat menyukai gong besi yang mereka peroleh sebagai imbalan atas tawanan yang ditangkap selama penyerbuan mereka di Pulau Gebe yang terletak di tengah antara Halmahera dan Waigeo. 48 Catatan Brito menyajikan gambaran orang-orang Papua yang mendiami pulau-pulau dan wilayah pesisir Nugini sebagai kelompok etnis yang berbeda di dalam Dunia Melayu. Papua dan orang Papua pada abad ke-16 merupakan realitas yang terdefinisi dengan baik dalam istilah etnis. Ini berarti bahwa mereka dibedakan oleh “penanda” khusus seperti bahasa, ras, agama, dan warna kulit. Karena etnisitas bukanlah sebuah masalah ontologis, melainkan sebuah “kategori relasional”, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Brito, dimungkinkan untuk berargumentasi bahwa orang Papua dianggap “berbeda” dari orang Melayu yang selalu berinteraksi dengan mereka. Orang Inggris menyebut mereka negros, berbeda dari yndios, sebuah istilah yang dia ambil untuk menyebut orang-orang berambut lurus, keturunan Melayu, yang mendiami pulau-pulau non-Papua. Perbedaan linguistik mungkin juga telah memperkuat persepsi perbedaan antara orang Melayu dan orang Papua. Brito melaporkan bahwa dia menggunakan penerjemah Melayu dalam berurusan

46 Sollewijn Gelpke, “The Report of Miguel Roxo de Brito of his Voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram,” 135. 47 Identifikasi ini disarankan oleh Sollewijn Gelpke dalam sebuah catatan pada teks. 48 Sollewijn Gelpke, “The Report of Miguel Roxo de Brito of his Voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram,” 137.

dengan orang Papua. Fakta orang Inggris memperhatikan perbedaan antara orang Melayu dan orang Papua muncul dalam laporannya tentang keingintahuan etnografis serta detail yang berkaitan dengan orang Papua. Brito mencatat bahwa mereka menarik perhatiannya karena tidak biasa dan unik, tidak pernah ditemui di tempat lain di Hindia Timur. Fakta menarik lainnya yang muncul dari penuturan Brito adalah bahwa orang Papua tampaknya terdefinisi baik secara geografis maupun teritorial—wilayah mereka terletak di sebelah timur Kepulauan Rempah-Rempah. Rujukan ke wilayah Papua sebelum hubungan Brito dimulai pada 1513. Tomé Pires dalam bukunya, Suma Oriental, menyebut Papua sebagai entitas teritorial tertentu. Saat melaporkan booming pasar kain Banda abad ke-15, yang diimpor dari Gujarat dan Bengal, serta gading dan emas, yang asalnya tidak ditentukan, Pires menginformasikan bahwa “orang-orang datang ke Banda dari banyak pulau di luar sana untuk membeli kain Banda, dari Gillolo (Bato Ymbo) hingga Papua, dari Papua hingga Maluku, dan banyak pulau lainnya... Banda memiliki gading dan emas yang didatangkan dari pulau lain untuk dijual”. 49 Sejak awal abad ke-16, ketika kapal pertama Portugis tiba di Kepulauan Rempah-Rempah, wilayah Papua di Semenanjung Onin muncul di bawah pengaruh Sultan Bacan. 50 Ada kemungkinan bahwa melalui Semenanjung Onin produk-produk Papua dikomersialkan di Nusantara. Di antara pulau-pulau sekitarnya, Pires menyebutkan Jlha de Papua, Pulau Papua, sebagai tempat burung beo berasal. 51 Meskipun gambar peta selalu mencerminkan ideologi sang pemimpin dan “visi”-nya tentang dunia, peta itu tetap mewakili dokumen sejarah yang berguna dari suatu zaman dan cara dunia

disusun serta “diwakili”. Selama abad ke-16, pemetaan wilayah disamakan dengan “kolonisasi ruang”. Sekilas, kartografi abad itu dapat menghasilkan wawasan menarik mengenai “posisi” geografis serta politik Papua di Asia dan Eropa. Sebuah peta yang digambar oleh kartografer Francisco Rodrigues pada 1540 menunjukkan pulau-pulau di Papua, seperti Jlhas Papuas yang terletak di sebelah timur Gillolo atau Jailolo (Halmahera). Pada peta yang sama, Pulau Gillolo yang terletak di sebelah utara Seram memuat prasasti “Jlha de Papoia ea Jente dell sam Cafres”. 53 Dia mungkin mengacu pada kantong Papua yang besar di pulau itu. Dalam peta 1563 yang digambar oleh Luís, pantai utara sebuah pulau besar di sebelah timur Kepulauan Rempah-Rempah adalah Nova Guinea. Pantai yang sama disebut sebagai Costas dos Papuas dalam peta Dourado pada 1573. Peta Portugis tertua menunjukkan Ilhas dos Papuas pada 1537 dan dikaitkan dengan Gaspar Viegas yang juga menggambarkan Pulau Biak. 54

52 Sebuah contoh klasik tentang bagaimana peta mencerminkan pandangan dunia dari badan komisioning adalah yang disediakan oleh peta “T” dan “O” yang dikembangkan antara abad ke-8 dan ke-15. Nama ini diambil dari konfigurasi tripartit benua-laut Asia, Eropa, dan Afrika, di mana diyakini Taman Eden berada ditempatkan di atas. Konfigurasi geografis ini mencerminkan persyaratan sekuler dan teologis saat itu. Selain itu, mengikuti simbolisme yang dikembangkan oleh para sarjana Abad Pertengahan, huruf “T” dan “O” berarti Orbis Terrarum. Lihat C. E. Nowell, The Great Discoveries and the First Colonial Empires (Ithaca: Cornell University Press,

1954), 7–8.
53 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, 208 fn 3.: “Pulau Papua dan Penduduknya Kafir”. Cafres sering diterjemahkan sebagai kafir. Ini adalah kata Arab, dari kafir, yang awalnya digunakan untuk menyebut orang Afrika hitam. Baik Pires maupun Rodrigues mungkin merujuk pada fakta bahwa orang Papua adalah penganut animisme, sedangkan penduduk Halmahera lainnya adalah muslim. 54 J. H. F. Sollewijn Gelpke, “On the Origin of the name Papua,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 149, no. 2 (1993): 324. Uraian komprehensif terkini tentang peta geografis Papua, asal-usul, dan etimologinya, lihat Bronwen Douglas, “‘Very Beautiful Land’: Malay Knowledge, Spanish Voyages, and Indigenous Presence in Iberian Mapping of New Guinea,” The Journal of Pacific History, 2024, https://doi.org/10.1080/00223344.2024.2411987.

Mengacu pada Jlha de Papua, Pires mengasosiasikan Papua sebagai salah satu Pulau Kei atau Pulau Nugini. Penyebutan pulau yang didiami oleh orang Papua dibuat sehubungan dengan keingintahuan yang eksotis; dia diberi tahu oleh penduduk Maluku bahwa di pulau ini “ada laki-laki bertelinga besar (orelhas grandãs) 55 yang menutupi diri mereka”. Referensi orang Papua juga muncul dalam catatan Antonio Pigafetta tentang pelayaran Magellan pada 1519. Orang Papua yang disebutkan Pigafetta adalah penduduk kafir yang mendiami Pulau Jailolo (Halmahera). Dia melaporkan bahwa orang-orang Papua ini, yang diperintah oleh seorang raja, Raja Papua, kaya akan emas dan tinggal di pedalaman, sementara raja-raja Moor tinggal di sepanjang 56 pantai. Dari mana orang Papua berasal, sulit dipastikan. Sangat mungkin bahwa pulau itu adalah salah satu dari pulau yang berada di lepas pantai Nugini. Wichmann melaporkan bahwa menurut peta lama, Papua adalah sebuah bagian dari tanah yang dikenal sebagai Terra Australis, karena tulisan Latin di peta itu berbunyi: “Nova Guinea a nautis sic dicta, quod eius Citora, cocoriemque facies Guineae Africanae multum sunt similia… partem autem esse 57 continentis Australis”.

55 Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires, 222.. 56 A. Pigafetta, Magellan’s Voyage: A Narrative Account of the First Navigation (London: The Folio Society, 1975), 121; Arthur Wichmann, Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea: Nova Guinea, I (Leiden:

E. J. Brill, 1909), 13, 29.”publisher”:”The Folio Society”,”publisher-place”:”London”,”title”:”Magellan’s Voyage: A Narrative Account of the First Navigation”,”author”:[{“family”:”Pigafetta”,”given”:”
A.”}],”issued”:{“date-parts”:[[“1975”]]}},”locator”:”121”},{“id”:”ri3 dYsWu/yHe3kfMS”,”uris”:[“http://zotero.org/users/19009003/ items/MQMK9ECY”],”itemData”:{“id”:2689,”type”:”book”,”event-place”:”Leiden”,”publisher”:”E. J. Brill”,”publisher-place”:”Leiden”,”title ”:”Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea: Nova Guinea”,”volume”:” I”,”author”:[{“family”:”Wichmann”,”given”:”Arthur”}],”issued”:{“date-pa rts”:[[“1909”]]}},”locator”:”13, 29”,”label”:”page”}],”schema”:”https:// github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}
57 Wichmann, Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea: Nova Guinea, I, 29. Terjemahan: “Nugini disebut demikian oleh para navigator, karena lebih baru dan karena untuk beberapa aspek sangat mirip dengan Guinea di Afrika… tetapi Papua Nugini merupakan bagian

Legenda lokal di antara orang Papua di Pesisir Barat Laut Nugini melaporkan bahwa orang-orang dari Biak dan Teluk Geelvink bermigrasi ke Halmahera serta berbaur dengan penduduk lokal seperti yang disarankan oleh adopsi gelar Melayu lokal. 58 Kamma melaporkan bahwa orang Biak awalnya bermigrasi dari daerah antara Sarmi dan Jayapura ke Halmahera Utara sebelum kedatangan orang Eropa di daerah itu. 59 Studi etnologi Visser tentang Sahu/Sawai⁶⁰ di Halmahera Utara menegaskan adanya hubungan antara Sahu/Sawai dan orang Papua yang mendiami wilayah pesisir serta kepulauan. 61 De los Rios, menceritakan perjalanan Brito ke pulau-pulau Papua, melaporkan bahwa Brito mengunjungi Misool pada 1581 dan menghabiskan beberapa waktu dengan raja pulau itu. Dia memanggil raja sebagai Rey Papua, 62 gelar yang tampaknya tidak dia gunakan ketika merujuk pada Raja Waigeo. 63 Dalam catatan itu juga dinyatakan bahwa Raja Misool telah dipilih oleh rakyat, menunjukkan bentuk-bentuk kepemimpinan elektif asli masih digunakan di antara orang-orang Papua di pulau-pulau, terlepas dari hubungan dekat mereka dengan penduduk Melayu. Pada 1527, Martin Uriarte, seorang kapten kapal sisa armada Garcia Jofre de Loaysa, menjelajahi pantai Halmahera dan mencatat

dari Benua Australia.” Tentang peta geografis Papua, lihat Douglas, “‘Very Beautiful Land’”. 58 Sollewijn Gelpke, “On the Origin of the name Papua,” 328; Kamma, Koreri: Messianic movements in the Biak-Numfor culture area, 7–8. 59 Kamma, Koreri: Messianic movements in the Biak-Numfor culture area, 8 dan 79. 60 Etnonin Sawai dan Sahu digunakan secara bergantian. De Clercq melaporkan leksem sawu. F. S. A. de Clercq, Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate (Leiden: E. J. Brill, 1890), 279. Van Baarda memiliki sawuwu. M. J. van Baarda, Woordenlijst Galerareesch-Hollandsch, met ethnologische aanteekeningen op de woorden die daartoe aanleiding gaven (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1895),

337.
61 L. E. Visser, My Rice Fields are My Children: Social and Territorial Aspects of Cultivation in Sahu, Eastern Indonesia (Dordrecht/ Providence: Foris Publications, 1989), 175, 179–81. 62 Sollewijn Gelpke, “The Report of Miguel Roxo de Brito of his Voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram,” 131. 63 Sollewijn Gelpke, “On the Origin of the name Papua,” 329.

bahwa di tenggara adalah las islas de las Papuas, berjumlah lebih dari delapan pulau besar dan kecil, antara lain mungkin Pulau Gebe dan Waigeo. Pada 1528, Alvaro de Saavedra, ketika berlayar ke timur menuju Amerika, terpaksa berhenti di sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Halmahera “en unas de negros, que llaman Papuas”. 65 Dalam sebuah surat tertanggal 1544 yang ditujukan kepada Raja João III, Jorge de Castro, Gubernur Ternate, dia menggunakan istilah Arçepeligo das Papuas yang mengacu pada wilayah timur Kepulauan Rempah-Rempah. 66 Narasi serupa dapat ditemui dalam kisah Gabriel Rebelo pada tahun yang sama. 67 Setelah Portugis merebut Malaka pada 1511, pusat perdagangan asli secara bertahap bergeser lebih jauh ke Makassar di Sulawesi. 68 Mahkota Portugis mencoba menghalangi perdagangan swasta di daerah yang dikuasainya tetapi tanpa hasil. 69 Undang-undang perdagangan yang melarang orang Kristen melakukan transaksi komersial dengan pedagang dan komunitas muslim tidak dapat menghalangi praktik tersebut. 70 Meningkatnya permintaan masyarakat Portugis dan Asia akan rempah-rempah memicu peningkatan budi daya cengkeh

64 Sollewijn Gelpke, “On the Origin of the name Papua,” 323. 65 Andres de Urdaneta, “Relaciónes del viaje hecho á las islas Molucas,” dalam Colección de los viages y discubrimiemtos, V, ed. oleh M. F. de Navarrete (Madrid: Imprenta Nacional, 1837), dok. XXVI, 32. 66 A. B. de Sá, Insulindia: Documentaçao para historia das missões do Padroado Português do Oriente, Volume I&III (Lisboa: Instituto de Investigação Cientifica Tropical, 1954), 388. 67 G. Rebelo, “Informação das cousas de Maluco,” dalam AB de Sá, Insulindia: Documentaçao para historia das missões do Padroado Português do Oriente, Volume III (Lisboa: Instituto de Investigação Cientifica Tropical, 1955), 393. 68 Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 136–72. 69 Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, 156. Lihat

J. C. Boyajian, Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580- 1640 (Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1993), 53–58.
70 Boyajian, Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580-1640,

107.

serta pengenalan budi daya cengkeh ke pulau-pulau lain di wilayah tersebut. Perubahan peta perdagangan juga berdampak pada penduduk Papua. Kedekatan dengan peningkatan entrepot di Sulawesi dan Maluku menyebabkan transaksi komersial meningkat di daerah tersebut. Kesultanan Tidore dan Ternate mencapai puncak kekuasaan serta pembangunan negara selama periode ini. Portugis memanfaatkan persaingan sengit yang ada di antara dua kesultanan di Kepulauan Rempah-Rempah untuk memajukan kepentingan mereka, dengan Sultan Ternate menjadi sekutu Portugis. Dengan mendukung monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Portugis, Kesultanan Ternate mampu memperluas pengaruhnya atas Maluku dan mencegah munculnya dominasi Tidore di wilayah tersebut. Sebelum kedatangan Portugis, pulau terpenting di wilayah Maluku adalah Halmahera dan pulau tetangga Jailolo. Ternate dan Tidore, masing-masing dibantu oleh Portugis dan Spanyol, meningkatkan kekuasaan mereka di Halmahera dengan mengorbankan Sultan Jailolo. 72 Masuk akal bahwa selama perebutan kekuasaan antara Tidore dan Ternate serta runtuhnya supremasi politik Jailolo, penduduk Papua menjadi bawahan Sultan Tidore. Budak dan produk dari pulau-pulau Papua dibawa ke Tidore sebagai upeti. 73 Sebuah dokumen VOC pada 1705 melaporkan bahwa sejak abad ke-16 pulau-pulau yang berbatasan dengan Pesisir Utara Papua Barat, yang dihuni oleh orang-orang yang berbicara bahasa Papua, adalah bawahan Sultan Tidore. 74 Kedatangan Belanda di Asia Tenggara pada awal abad ke-17 menyebabkan gangguan lebih lanjut dalam transaksi komersial

dan pengaturan wilayah. Peningkatan produksi rempah-rempah, yang sudah dimulai pada masa dominasi perdagangan Portugis, menyebabkan harganya jatuh di pasar dunia. VOC mencoba menyelesaikan krisis tersebut dengan menerapkan kebijakan ekstirpasi, yaitu penghancuran pohon-pohon yang dibudidayakan untuk mengurangi produksi, dan dengan memperkenalkan pembatasan perdagangan guna menghambat perdagangan swasta. Subsidi, yang dikenal sebagai recognitie penningen, dibayarkan kepada penguasa pulau-pulau yang dipaksa untuk mengurangi penanaman. 75 Sekali lagi pusat perdagangan bergeser, kali ini ke barat, dari Makassar ke Batavia di Jawa, dan ke selatan di pulau-pulau Seram Laut. Dalam kasus terakhir, orang Banda yang melarikan diri ketika pulau mereka jatuh ke tangan Belanda adalah yang bertanggung jawab atas munculnya pasar di paruh kedua abad ke-17. 76 Schouten, dikutip Galis, melaporkan bahwa pada 1602 wilayah perdagangan yang dicakup oleh para saudagar Seram Laut meluas hingga Kepulauan Raja Ampat, Nugini, dan Timor ke timur, serta Bali, Kalimantan Tenggara, dan Jawa Timur ke barat. 77 Komoditas yang dikomersialkan kora-kora walet adalah burung cenderawasih, masoi, serta budak Papua dari pesisir Onin dan Mimika. 78 Ketika Belanda menyadari bahwa para pedagang Seram Laut melakukan perdagangan yang menguntungkan di sepanjang Pesisir Barat Daya Nugini, mereka menjadi tertarik pada daerah tersebut. Para pedagang Seram Laut berdagang tekstil dan manik-manik di Semenanjung Onin dengan imbalan budak dan masoi. Pada awal abad ke-16, mereka telah melakukan monopoli atas produk-produk

ini, melanjutkan praktik tradisional sosolo dan perjanjian teman dagang. Adanya pengaturan tradisional yang sudah berlangsung lama antara pedagang dan penduduk lokal inilah yang menetralisasi segala upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk mendapatkan monopoli atas wilayah yang dicakup oleh usaha komersial Seram Laut, dari Semenanjung Onin hingga Kowiai. Di sini, para pedagang Seram telah mendirikan beberapa stasiun perdagangan atau sosolot, di Teluk Triton, Namatote, dan Lakahia, di mana mereka menunjuk agen-agen lokal. Ekspansi suku Seram di Pesisir Selatan Nugini terhenti ketika Sultan Tidore mencoba untuk memaksakan pengaruhnya atas Nugini memulai hongi pada 1850. 80 Belanda tidak melakukan kontrol langsung atas Nugini. Mereka tidak melihat keuntungan yang diperoleh dari penguasaan langsung terhadap wilayah Papua. Papua dibiarkan tetap berada di bawah kedaulatan Sultan Tidore seperti yang ditunjukkan dalam perjanjian yang ditandatangani pada 1660. 81 Setiap usaha untuk menemukan logam mulia dan sumber daya di barat Nugini telah gagal. Pada 1667, perjanjian itu diperbarui tetapi batas-batas wilayah yang ditempatkan di bawah yurisdiksi Sultan Tidore tetap tidak jelas. Perjanjian itu kemudian diperbarui dengan syarat yang sama pada 1689 dan 1700.

79 Pouwer, Enkele Aspecten van de Mimika-Cultuur (Nederlands Zuidwest Nieuw Guinea), 215–16. 80 G. W. Earl, The Native Races of the Indian Archipelago: Papuans (London: Hippolyte Bailliere, 1853), 53. Lihat Miklouho-Maclay, Travels to New Guinea: Diaries, Letters, Documents, 441–43. 81 Untuk teks perjanjian, lihat Jan Ernst Heeres dan Frederik Willem Stapel, “Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde (BKI), no. 87 (1931): 343–52; Jan Ernst Heeres dan Frederik Willem Stapel, “Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde (BKI), no. 91 (1934): 499–506; Jan Ernst Heeres dan Frederik Willem Stapel, “Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde (BKI), no. 93 (1935): 236–38, 310–14; Jan Ernst Heeres dan Frederik Willem Stapel, “Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde (BKI), no. 96 (1938): 25–32, 153–57.

Menurut salah satu pasal yang terkandung dalam perjanjian, Sultan Tidore dianggap bertanggung jawab oleh Belanda atas kegiatan dan gangguan yang disebabkan penyerbuan serta praktik pembajakan Papua. Ini mungkin menjelaskan mengapa batas-batas kedaulatan Tidore tidak pernah didefinisikan secara jelas; lewat cara ini, Belanda dapat kapan saja mengintervensi Tidore 82 dengan menuntut tanggung jawab yang berasal dari yurisdiksi. François Valentijn menulis pada awal abad ke-18 bahwa pada 1670 penduduk Weda serta orang Papua lainnya menyerbu Seram dan Ambon. Selanjutnya pada 1700, kelompok orang Papua bermigrasi dari Misool dan bermukim di Seram Utara, menyebabkan gangguan di daerah pemerintah kolonial. Orang Papua “menyerang” tidak hanya di pantai di wilayah pemerintah kolonial, tetapi bahkan 83 di wilayah mereka sendiri di Pantai Maba, Weda, dan Salatta. Mungkin serangan Papua yang dilaporkan Valentijn adalah bagian dari upacara rak Papua, ekspedisi pengayauan, atau sarana mendapatkan budak untuk dijual di pasar regional yang 84 menguntungkan. Gangguan ini mungkin juga terkait dengan pemberontakan melawan Belanda dan Tidore yang dipimpin oleh Sangaji dari Patani. Namun, dugaan tentang keterlibatan orang Papua dalam melakukan pembajakan tampaknya ditegaskan oleh fakta 85 bahwa bagi orang Timor di Kisar, kata “Papua” berarti “bajak laut”. Dari dokumen arsip serta catatan kontemporer, tampak bahwa Belanda dan pengikut Tidore mengalami kesulitan dalam menegaskan sekaligus mempertahankan kendali atas penduduk Papua. Pada 1703, perwakilan VOC melakukan perjalanan ke Nugini dengan perwakilan dari Tidore dalam upaya menegaskan kedaulatan Tidore atas orang Papua. Praktik ini menjadi kebiasaan

Gambar 5.1 Penampakan dari beberapa pulau di pesisir utara Papua Nugini,

1724. Sumber: Rijksmuseum.

Gambar 5.2 Lukisan Perancis mengenai penduduk asli di pulau Rawak di Waigeo, perbatasan Maluku dengan ujung barat pesisir utara Papua c.a. 1822. Sumber: | SEJARAH INDONESIA Rijksmuseum

dan berlangsung sampai abad ke-19 ketika pemerintahan langsung Belanda mulai terbentuk. Pada 1706, Gubernur Pieter Roselaar mendaftarkan Pulau Pisang, Popa, Bolo, Misool, Salawanta, Batanta, dan Waigeo di bawah kekuasaan Tidore. Semenanjung Onin dan Gebe tidak disebutkan, meskipun tampaknya sultan juga mengklaim kedaulatan atas wilayah ini. 86 Dampak dari Perang Napoleon dan revolusi industri kontemporer di Eropa memengaruhi kawasan Asia Tenggara. Kongres Wina, yang memulihkan keseimbangan kekuatan Rezim Kuno, mendorong gelombang baru penguasaan kolonial di Afrika, Asia, dan Oseania. Pergeseran dari merkantilisme kolonial ke imperialisme kapitalis membawa perubahan pada hubungan ekonomi dan politik yang sudah berlangsung lama, serta kesetiaan tradisional. Kebutuhan untuk mengamankan akses tak terbatas ke sumber daya memaksa Belanda membangun kontrol langsung atas wilayah sampai kemudian secara tidak langsung dikelola. Untuk mencegah ekspansi Inggris yang sedang berlangsung di Timur dan Selatan, pada 1824 Belanda menandatangani perjanjian dengan Inggris Raya atas pembagian Nugini, sebagai bagian dari Perjanjian London, yang berlaku di seluruh dunia. Beberapa tahun kemudian, pada 1828, di Fort Du Bus di Teluk Triton di Pesisir Barat Daya Nugini, pemerintah Belanda mengklaim kedaulatan atas wilayah dari Semenanjung Doberai sampai 141 derajat bujur timur. 87 Pada 1897, karena kebutuhan untuk mengendalikan serangan para pemburu kepala Tugeri atau Marind-Anim dari pantai selatan ke wilayah Inggris di pulau itu, pemerintah Belanda terpaksa memasukkan rencana pendirian pos administratif di Nugini Belanda ke anggarannya untuk tahun 1898. 88 Pos ini, lebih

86 Hal ini terlihat dari teks perjanjian yang disebutkan di atas. Heeres dan Stapel, “Corpus Diplomaticum”. 87 C. Trotter, “New Guinea: A Summary of our Present Knowledge with regard to the Island,” Proceedings of the Royal Geographic Society 5 (1884): 213; Haga, Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche eilanden: historische bijdrage, ±1500-1883, Vol. 2, 76–79, 86–87. 88 Uraian komprehensif tentang masa kuasa Belanda di Papua, lihat

dari sebuah pos administrasi, adalah semacam garnisun militer. Baru pada 1907 sebuah pos administratif yang efektif didirikan di Merauke sebagai tanda dimulainya pemerintahan resmi Belanda di wilayah tersebut dan penggabungan Papua ke dalam koloni Belanda di Indonesia.

1. Konfigurasi Pantai, Jalur Pelayaran Kawasan Timur Nusantara Kawasan Pesisir Barat Papua, seperti tampak pada Gambar
5.1, membentang dari barat hingga ke timur, terdiri atas beberapa semenanjung dan teluk. Seperti pada umumnya pantai-pantai yang berhadapan dengan perairan samudra, kontur dasar dari garis-garis pantai ke arah laut cenderung curam. Jika kita mengamati peta Papua, bagian paling barat terlihat seperti kepala yang menonjol dengan mulut menganga. Kepala Burung (atau Semenanjung Doberai) membentuk bagian atas. Tepat di sebelah barat “hidungnya” terdapat empat pulau utama Raja Ampat dan lebih dari seribu pulau kecil. Mulut terbuka di sebelah selatan adalah Teluk MacCluer (atau Teluk Berau), dengan Teluk Bintuni sebagai lekukan terdalamnya. “Rahang” bawahnya adalah Semenanjung Bomberai. Titik baratnya, yang seolah-olah bibir bawahnya, adalah Semenanjung Onin atau Fakfak, yang menjorok ke arah Seram. Bagian timur pulau besar Maluku ini, dan kepulauan kecil yang membentang ke arah tenggara, mempunyai hubungan perdagangan kuno dengan pesisir Papua. Di Seram bagian timur, rangkaian pegunungan di bagian barat mendorong berbagai wilayah pesisir untuk menjalin hubungan dengan pihak luar negeri dibandingkan mengembangkan aliansi di wilayah pedalaman.
Rosmaida Sinaga, Masa Kuasa Belanda di Papua, 1898–1962 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013).

Gambar 5.3 Peta wilayah geografis Pesisir Barat Papua Sumber: JR Mansoben, Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya (Jakarta: LIPI, 1995), 223

Pulau Papua, khususnya wilayah barat, secara geografis berdekatan dengan Kepulauan Maluku, sehingga sedikit banyak mendapat pengaruh dari kawasan Maluku dan wilayah timur Nusantara lain, seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Dalam dunia maritim, orang-orang dari Tiongkok, Arab, dan Eropa datang ke Papua melalui jalur pelayaran serta perdagangan yang telah terbentuk melalui wilayah Maluku dan wilayah barat Papua. Papua dan Maluku terletak dalam jalur pelayaran kawasan timur Nusantara yang penting. Keduanya memiliki letak geografis, perairan, teluk, pesisir, pedalaman, pegunungan, dan kekayaan alam yang dibutuhkan dalam perdagangan masa lalu hingga abad ke-20. Dalam kajian Heather Sutherland, 89 perairan kepulauan bagian timur merupakan rumah bagi terumbu karang paling melimpah di dunia. Terdapat sekitar 26.000 kilometer persegi terumbu karang di Filipina dan dua kali lipatnya ada di Indonesia. Perairan Sulu mengandung lapisan mutiara dan cangkang mutiara yang

89 Heather Sutherland, Seaways and Gatekeepers: Trade and State in The Eastern Archipelagos of Southeast Asia, c.1600–c.1906 (Singapura: NUS Press, 2021), 57.

paling terkenal dalam sejarah Asia Tenggara; ekspor dari sana jauh mendahului ekspor dari Kepulauan Aru di Indonesia. Sistem terumbu karang yang luas terutama terlihat di sekitar Laut Sulu dan Laut Sulawesi, di lepas pantai timur Sulawesi, di perairan antara Sulawesi bagian selatan dan Sumbawa, serta di wilayah Raja Ampat dan Teluk Dore. 91 Pulau-pulau ini menjadi tempat tinggal bagi banyak ikan dan biota laut lainnya, seperti penyu, teripang, dan kerang. 92 Sulawesi dikelilingi terumbu karang, terutama yang terdapat di kompleks Spermonde di Pesisir Barat Daya Sulawesi⁹³ dan kepulauan karang yang terdapat di dekat Selayar, di Teluk Bone dan Tomini (khususnya di Kepulauan Togian), serta di sekitar Kepulauan Tukangbesi di Laut Banda hingga bagian timurnya. Garis pantai dan pulau-pulau Banggai di Sulawesi Timur memiliki kekayaan yang sangat besar, dengan adanya terumbu penghalang di utara Teluk Tomori. Seperti halnya pantai di bagian utara Flores, semua perairan ini populer di kalangan masyarakat Sama Bajau atau Samal yang berfokus pada laut. Namun, perairan yang paling beragam secara biologis dapat ditemukan di sekitar Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat, meskipun sebagian besar pantai pulau utama tersebut berlumpur. Di Maluku, terumbu karang terdapat di sekitar Buru, Seram, Ambon-Lease, dan Banda, serta beberapa

90 Karel Steenbrink, The Catholics in Indonesia, 1808–1900: A Documented History (Leiden: KITLV Press, 2003), 131; Charles Hugh Stevenson dan George Frederick Kunz, The Book of the Pearl: Its History, Art, Science and Industry (New York: The Century Company,

1908), 213–21.
91 Pieter Johannes Adrianus van der Lith, A. J. Spaan, dan F. Fokkens, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, 1st ed. (Leiden: Brill, 1899); Sutherland, Seaways and Gatekeepers: Trade and State in The Eastern Archipelagos of Southeast Asia, c.1600–c.1906, 57. 92 Untuk penjelasan ekstensif tentang eksploitasi kelautan, lihat Lance Nolde, “Changing Tides: A History of Power, Trade and Transformation among the Sama Bajo Peoples of Eastern Indonesia in the Early Modern Period” (Disertasi, University of Hawai’i, 2014). 93 Sistem terumbu Spermonde dan lebih dari 100 pulau (juga dikenal sebagai Kepulauan Pabbiring) membentang dari Sungai Jeneberang di Makassar bagian selatan hingga Labakkang di Pangkajene. Lihat Sutherland, Seaways and Gatekeepers: Trade and State in The Eastern Archipelagos of Southeast Asia, c.1600–c.1906, 64.

pulau di bagian barat daya (Leti, Moa) dan tenggara, yaitu sebagian Tanimbar, Kei, dan Aru. Semua terumbu karang berbahaya bagi pelayaran, tetapi menyediakan sumber daya laut yang penting. 94 Di pulau-pulau itu, kapal dagang dan perompak berada di laut sepanjang siklus musim hujan, atau bahkan lebih lama, tetapi kapal-kapal tersebut hanya dapat membawa persediaan makanan selama beberapa minggu dan air lebih dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus berlabuh secara rutin agar awak kapal bisa berlabuh. Bagi para pelaut, pulau-pulau yang disukai oleh angin dan arus laut adalah tempat persinggahan alami, asalkan dapat menyediakan air bersih serta perbekalan, dan idealnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan kapal. Beberapa pulau dan pelabuhan yang terletak di sepanjang rute pelayaran populer menjadi tempat persinggahan yang mapan, di mana hubungan yang terjalin dapat mengatasi ketidakpercayaan. Contohnya adalah Kepulauan Sarangani, Sangihe, dan Talaud di Laut Sulawesi; Gebe di antara Patani di Halmahera Tengah; dan Raja Ampat di Papua Barat. Rangkaian kepulauan di barat daya dan tenggara ditentukan berdasarkan lokasinya yang berhadapan dengan Banda, melengkung ke barat daya melalui Laut Banda, dari Nugini hingga Timor. 95 Bagi para pemukim, keamanan adalah hal yang terpenting. Kata Henley, “pulau-pulau yang sangat kecil mungkin menawarkan… keuntungan defensif. Semakin cembung garis pantainya, semakin sulit bagi penyerang untuk mendekat tanpa terdeteksi dan semakin pendek jarak dari pemukiman di tepi pantai ke tempat yang lebih

94 Sutherland, Seaways and Gatekeepers: Trade and State in The Eastern Archipelagos of Southeast Asia, c.1600–c.1906, 49. 95 Pulau-pulau utama di barat daya adalah Wetar, Romang, Kisar, Leti, Moa, Lakor, Babar, Damar, Teun, dan Nila; sebagian besar dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Philippus Pieter Roorda van Eijsinga, Handboek der Landen volkenkunde, geschied-, taal-, aardrijks- en staatkunde van Nederlandsch Indie (Amsterdam: L. van Bakkenes,

1841), 216–27., termasuk peta; H. C. van Eijbergen, “Aanteekeningen op een reis naar de Zuidwester-eilanden,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 12, no. 1 (1864): 193–263. Kepulauan Aru, Kei, dan Tanimbar terdiri dari kepulauan tenggara.

tinggi”, di mana terdapat tempat-tempat yang dapat dipertahankan. Pulau-pulau yang terletak di dekat muara sungai yang dapat dilayari merupakan pulau yang populer dengan pendatang. Di Pesisir Barat Papua, delta-delta yang luas dan terus berkembang dipenuhi pulau-pulau, sehingga memberikan kemungkinan yang baik untuk permukiman di garis pantai yang umumnya tidak ramah.

C. JARINGAN PERDAGANGAN PESISIR

BARAT PAPUA DENGAN KEPULAUAN MALUKU

1. Pelayaran Hongi: Koneksi Sorong-Raja Ampat dengan Kepulauan Maluku
Laut Sulawesi

Gambar 5.4 Peta lingkup pelayaran serta perdagangan Tidore, Seram, Biakkers, serta Timor Flores di Kepulauan Raja Ampat Moi dan Onin selama abad ke-16–20 Keterangan koneksi:

1) Tidore – Salawati Utara – wilayah utara Moi (garis kuning);
2) Tidore – Salawati Selatan – wilayah selatan Moi (garis hijau);
3) Tidore – Bacan, Bacan/Obi/Misool (garis merah) – Seram/Seram Laut – Onin –
wilayah selatan Kepala Burung (garis hijau);

4) Biak-Numfor – Moi – Raja Ampat (garis ungu)
96 David Henley, Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, c.1600–1930 (Leiden: KITLV Press, 2005), 25.

Menurut Haga, eksistensi orang Papua sebagai bangsa pengayau bisa dilacak jauh sebelum berdirinya Kerajaan Waigama di Misool pada 1351. Dalam laporan Miguel Roxo de Brito, disebutkan bahwa Kerajaan Misool yang kuat itu tidak saja melakukan penyerangan ke lingkungan sekitar Papua, tetapi juga ke Pulau Seram di perairan Maluku yang terletak di bagian selatan Pulau Misool. Setelah melakukan serangan, perahu-perahu mereka tidak pernah pulang tanpa berisi barang rampasan. Keterangan Haga maupun De Brito mengisyaratkan bahwa jauh sebelum Tidore melakukan ekspansi hongi ke Papua, penduduk Papua di bagian barat, termasuk penduduk Onin, sudah melakukan pelayaran perdagangan dan perompakan di sekitar Papua maupun keluar Papua, 98 seperti tampak pada Gambar 5.2. Dalam laporan Valentijn, 99 seperti juga dalam uraian Muridan Widjojo, 100 kelompok etnis Papua dalam konteks Raja Ampat-Onin yang terkenal bengis dan ditakuti pada masa itu adalah kelompok yang dalam laporan-laporan Belanda disebut sebagai Papuase Zeerovers (Para Bajak Laut Papua). Istilah Papuase Zeerovers pada abad ke-17 dan ke-18, sebagaimana diamati Gerrit Knaap, tidak hanya merujuk pada orang Papua dari Raja Ampat, tetapi juga diberikan kepada subjek-subjek Tidore di bagian tenggara Pulau Halmahera—Gamrange dan Semenanjung Kepala Burung di daratan utama Papua. Dalam sejumlah kasus serangan penjarahan, sumber-sumber juga merujuk kepada orang-orang Papua yang hidup di pulau-pulau di sekitar Teluk Geelvink (Cenderawasih) dan orang-orang Papua dari Onin yang tinggal di sekitar Pesisir Barat Papua. Selama pemberontakan Pangeran Nuku, peran orang

Papua yang memperkuat pasukan pemberontak dalam sejumlah bentrokan sangat menentukan. Tentang kerasnya Kerajaan Misool, JHW Sollewijn Gelpke mencatat sebagai berikut: Orang-orang Misool tidak akan menyerang di tempat lain selain Pulau Serdanha, yang, seperti telah saya katakan, terletak sekitar 30 leguas di sebelah selatan Misool; dan mereka melakukan ini ke sana dengan armada yang terdiri dari tiga puluh hingga empat puluh kapal perang, tidak ada satu pun yang kembali tanpa barang rampasan. Armada pertama-tama menyandera, (kemudian) melepaskan mereka untuk mendapatkan uang tebusan, (dan) kembali ke markasnya (di Misool—red.). 102

Karena begitu keras dan kuatnya kerajaan-kerajaan di pesisir maupun suku-suku yang mendiami daratan pulau besar, maka praktis tak ada satu pun kekuatan asing yang pernah menduduki pulau itu dan menguasainya secara administratif. Kesultanan Tidore sekalipun tak pernah berkuasa secara definitif di daratan Papua. Kapal-kapal Tidore hanya secara periodik melayari pesisir pantai tanah ini untuk mengayau dan mengumpulkan upeti. Tidore dalam banyak hal lebih banyak berutang budi kepada penduduk Papua, sebab mereka biasanya meminta bantuan rakyat Papua untuk memerangi musuh-musuhnya (seperti Ternate, Jailolo, Bacan, VOC, maupun Portugis). Tidore pun banyak melakukan misi-misi penyerangan, pengayauan, dan pembelian budak ke berbagai tempat di pesisir selatan daerah Kepala Burung (Sorong) maupun Semenanjung Onin (Fakfak), daerah utara Kepala Burung hingga ke Teluk Wondama, pulau-pulau Yapen Waropen, serta Biak-Numfor di

101 Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, Vol. II, 248; Widjojo, Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810, 153. 102 Sollewijn Gelpke, “On the Origin of the name Papua,” 318–32; Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in The Early Modern Period, 67.

Teluk Cenderawasih. Khusus tentang Ternate maupun Tidore, pengayauan yang dilakukan bersifat hukuman kepada penduduk Papua bila mereka tidak taat membayar upeti kepada sultan, sebagaimana dicatat oleh E. Katoppo: Menurut instruksi dari Sultan Nuku yang berkedudukan di Waru Seram Utara, perahu-perahu hongi Ternate melayari semua pantai Kepulauan Papua untuk merampas dan merampok serta membakar semua kampung dan perahu-perahu yang terdapat di perairan, di sungai-sungai dan anak air-anak air [maksudnya cabang-cabang sungai] dan 103 membunuh barang siapa yang mengadakan perlawanan.

Sultan Nuku adalah Sultan Tidore (putra mahkota Tidore) yang hijrah ke Waru serta ke Waigama di Misool, Raja Ampat, akibat peperangan yang terjadi antara Nuku dan Tidore (karena perebutan status putra mahkota). Instruksi Nuku memperlihatkan suatu keadaan persaingan yang tajam dalam lingkup keluarga Tidore. Papua merupakan wilayah penting bagi hegemoni Tidore, sehingga Nuku berusaha menekan Papua agar tidak mendukung Tidore dengan pasukan dan bahan-bahan dagangan yang dapat memperkuat perekonomian Tidore. Nuku berusaha memperlemah Tidore di bidang politik dan ekonomi. Informasi ini dapat pula dibandingkan dengan catatan Kamma yang menguraikan tentang serangan Ternate atau Tidore ke Kampung Ansus di Kepulauan Yapen Waropen. Setelah tidak mendapatkan upeti dari penduduk, maka perahu-perahu Tidore membumihanguskan Kampung Ansus. Kamma selanjutnya mencatat, selain perahu-perahu diserang, kampung-kampung dibakar dan harta milik penduduk dirampas. Dalam serangan ini, ada kurang lebih 70 orang penduduk terbunuh dan banyak perempuan serta anak-anak ditangkap, lalu dibawa 104 pergi sebagai budak ke Ternate dan Tidore.

Hongi Tidore terdiri dari sampan perang berukuran besar yang disebut sebagai kora-kora. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam catatan Kamma. Kapal-kapal ini, yang dilengkapi dengan beberapa meriam kaliber kecil (1 atau 2 pon), digerakkan oleh pendayung. Di kapal mungkin ada 50–60 orang, kadang-kadang bahkan sebanyak 70 orang. Tidore mengirimkan armada tahunan yang terdiri dari 18–20 kora-kora ke pantai Nugini. 105 Kamma meminjam datanya dari Valentijn, yang telah mendeskripsikan kora-kora Maluku sekitar tahun 1700. Van Fraassen memperkirakan rata-rata awak kora-kora Ternate sebelum abad ke-19 sekitar 72 orang. Dalam hal ini, dia membedakan antara pendayung (52) dan penjelajah lainnya (18), termasuk para pemimpin dan para pendayung. 106 Tampaknya juga tidak ada perbedaan yang dibuat antara pendayung dan tentara—mereka tampaknya menjadi keduanya sekaligus.

2. Konektivitas Semenanjung Onin dengan Kesultanan Tidore Menurut laporan De Clercq,
107 orang Tidore—sebelum wilayah ini menjadi kerajaan besar—sudah melakukan hubungan perdagangan dengan penduduk dan pedagang lainnya di sekitar Maluku maupun Papua bagian barat. Pada abad ke-16, ketika Ternate dan Tidore bangkit menjadi kerajaan besar, Tidore berupaya menguasai wilayah-wilayah tersebut untuk kepentingan perdagangannya. Ternate melebarkan kekuasaannya ke Sulawesi dan pulau-pulau di bagian barat Halmahera, sedangkan Tidore

Period, 68; Widjojo, Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810. 105 F. C. Kamma, Ajaib di Mata Kita: Masalah Komunikasi Antara Timur dan Barat, Dilihat dari Sudut Pandang Pengalaman Selama Seabad Pekabaran Injil di Irian Jaya, vol. 1, trans. oleh Th. van den End dan Koesalah Soebagyo Toer (Jakarta: Gunung Mulia, 1981), 54. Lihat pula Kamma, “De Verhouding tussen Tidore en de Papoese Eilanden in Legende en Historie,” 559. 106 Christian Frans van Fraassen, “Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel: Een Studie van de Traditionele Samenleving en Cultuur in Indonesië” (Disertasi, Leiden University, 1987), 178,

501.
107 F. S. A. de Clercq, De westen noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea (Leiden: E. J. Brill, 1893), 158–59.

melakukannya hingga ke Seram Timur, Nugini bagian barat, serta semua pulau di antara Nugini dan Halmahera. Seram Laut dan Goram, pulau-pulau yang berada di sebelah barat laut Pulau Nugini, merupakan wilayah Kesultanan Tidore, yang memiliki koloni dan melakukan perompakan sampai wilayah Semenanjung Onin. Usaha Tidore menguasai Nugini dilakukan melalui Misool. Dalam laporan serah terima jabatan Asisten Residen SI van Geuns, dijelaskan bahwa raja-raja kecil, seperti Raja Ati-Ati dan Fatagar yang ada di Fakfak serta Raja Arguni, Sekar, Wertuar, Pattipi, dan Rumbati di Kokas, bisa bertahan. Hal ini terlihat pada 1676, di mana kerajaan-kerajaan ini bersatu melawan para pencari budak dari Misool yang bertindak atas nama Sultan Tidore untuk melakukan pelayaran hongi. Pelayaran hongi Misool bertujuan merampas penduduk dan mengangkut budak, tanpa peduli apakah mereka orang bebas atau budak. Orang Alifuru dari Semenanjung Kapaur berhasil membunuh seluruh gerombolan perompak Misool. Keberhasilan ini tidak bertahan lama, karena pada akhirnya Onin dapat ditaklukkan. Penaklukan Onin pun sebenarnya merupakan hukuman yang diberikan Sultan Tidore karena para perompak Onin sering kali melakukan penyerangan dan perompakan ke kampung-kampung di Kei. Dengan penaklukan Onin, maka terbuka hubungan perdagangan bentuk baru antara Onin dan Tidore. Jika awalnya hubungan perdagangan bersifat bisnis murni, sekarang tujuannya untuk kepentingan Tidore. 108 Hubungan dagang serta politik antara wilayah Semenanjung Onin dan Kesultanan Tidore berkaitan dengan hegemoni Tidore terhadap eksistensi kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah Semenanjung Onin. Para raja di wilayah itu menjalankan kekuasaan atas nama Sultan Tidore, sebab Sultan Tidorelah yang memberi

108 SJ van Guns, “Vervolgmemorie op de Algemeene Memorie van Overgave van de Afdeeling West Nieuw-Guinea, Fak-Fak 1925,” dalam Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A – No. 2: Memories van Overgave van de Afdeling West Nieuw-Guinea (Part I), oleh J. Miedema dan WAL Stokhof (ed.) (Leiden-Jakarta: DSALCUL/IRIS,

1992).

gelar raja kepada para raja itu. Lebih lanjut, AL Vink menjelaskan dalam memori serah terima jabatannya bahwa hubungan yang dibangun oleh Sultan Tidore dengan para raja di wilayah Pesisir Barat Papua adalah hubungan dagang sekaligus politik. Pelayaran dan perompakan di wilayah itu dilakukan dari Misool serta mengarah kepada hubungan perniagaan dalam dominasi politik Kesultanan Tidore. Oleh sebab itu, dalam upaya menjalin hubungan dagang dimaksud, orang-orang yang saat itu dianggap menonjol dalam masyarakat di wilayah tersebut diangkat menjadi kepala adat oleh atau atas nama Sultan Tidore. Sejak pengangkatan para kepala adat, mereka dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh sultan dan menambah penghasilan kas Kesultanan Tidore. 110 Setelah Sultan Tidore mengangkat dan mengesahkan para raja di Semenanjung Onin, para raja tersebut dan penduduknya diletakkan di bawah kekuasaan Sultan Tidore. Di satu pihak, konsekuensi dari pengangkatan tersebut mewajibkan para raja dan penduduk di wilayah itu harus tunduk serta patuh terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang diberlakukan Kesultanan Tidore. Penduduk di Semenanjung Onin diwajibkan membayar upeti kepada Sultan Tidore. Di pihak lain, pengangkatan para kepala adat, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan penggantinya, memberikan keuntungan bagi Sultan Tidore. Sebagai konsekuensinya, raja harus membayar sejumlah uang dan benda-benda penting yang disetorkan sebagai upeti kepada Sultan Tidore. Hingga kini, raja-raja diakui sepenuhnya jika mereka dapat menelusuri garis keturunannya sampai kepada seorang raja yang secara pribadi pernah mengunjungi

109 F. H. Dumas, “Nota van Overgave van de Afdeeling West Nieuw-Guinea, Fak-Fak 1911,” dalam Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A – No. 2: Memories van Overgave van de Afdeling West Nieuw-Guinea (Part I), oleh J. Miedema dan WAL Stokhof (ed.) (Leiden-Jakarta: DSALCUL/IRIS, 1992), 10. 110 A. L. Vink, “Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder)Afdeling West Nieuw-Guinea, 1932,” dalam Irian Jaya Source Materials No. 6 Series A – No. 3: Memories van Overgave van de Afdeling West Nieuw-Guinea (Part II), oleh J. Miedema dan WAL Stokhof (ed.) (Leiden-Jakarta: DSALCUL/IRIS, 1993), 48–49.

Tidore dan menerima gelar raja secara langsung dari Sultan Tidore setelah mempersembahkan upeti. Budak, burung cenderawasih, dan kain timor (kain timur) merupakan komoditas penting yang diperjualbelikan sejak awal abad ke-16 hingga akhir abad ke-19. Dalam laporan tahun 1684 oleh naturalis Georg Eberhard Rumphius, bagian dari Onin disebutkan sebagai “Onin Lascar, atau Slaven Onin, karena di sana mereka hanya berurusan dengan beberapa orang budak kurus, dengan rambut keriting dan keburukan lain orang Papua atau orang Papua yang sederajat”. 112 Rumphius juga mencatat wilayah “Sergille”, sisi barat Tanjung Harapan yang membentuk “moncong sempit” Nugini. Dalam publikasi dari tahun 1726, 113 wilayah ini disebutkan lagi, sekarang dikaitkan dengan Tanah Moy (Moyland) yang “terletak seluruhnya di ujung Noordhoek”. Berdasarkan bagian yang digambarkan, dapat disimpulkan bahwa Moi adalah bagian dari wilayah yang berada dalam jangkauan raja-raja yang memerintah secara saling hierarkis atas “bangsa pemangsa”. Di bawah kepemimpinan orang Tidore, bangsa ini melakukan pencurian manusia sampai ke Ambon. Perbudakan ini sudah ada pada akhir abad ke-16, sebagaimana terbukti dari komunikasi yang dilakukan Miguel Roxo de Brito sesampainya di Nugini, yang disebut sebagai Botan (= Nottan) oleh penduduknya, di mana dia menemukan banyak budak diperdagangkan di pasar besar di wilayah Seget. 114 Dalam kontrak tahun 1667 tersebut di atas, Sultan Tidore berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap “perampokan orang Papua yang ditutup mata oleh pemerintah Tidore jika tidak

111 Vink, “Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder)Afdeling West Nieuw-Guinea, 1932,” 48–49. 112 G. P. Rouffaer, “De Javaansche naam ‘Seram’ van Z.W. Nieuw-Guinea voor 1545,” Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap 25 (1908): 316–17. 113 F. Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, Vol. I, ed. oleh S. Keijzer (Amsterdam: HC Susan, 1856), 103. 114 Wichmann, Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea: Nova Guinea, I,

34.

diperintahkan secara tegas oleh Sultan”. Hanya sedikit hasil dari janji ini, yang diperbarui dalam kontrak-kontrak selanjutnya. Bagaimanapun, Sultan mempunyai ketertarikan pada “perampokan” yang membuatnya mendapat upeti, terutama pada budak. Apalagi, kewenangannya masih terbatas pada pulau-pulau Papua yang menjadi bawahannya atau yang diklaimnya. Tidak semua orang asing dibenci seperti orang Tidore. Sejak VOC mengizinkan “pengiriman sipil” dari Maluku ke Nugini pada paruh kedua abad ke-28, perdagangan kulit kayu masoi dan bulu burung cenderawasih secara bertahap meningkat, terutama di kota-kota pesisir di Teluk Vogelkop (Sorong-Moi) dan Geelvink (Cenderawasih).

D. BIAKKERS: KONEKTIVITAS

ANTARPULAU DAN PEDALAMAN

Uraian ini memaparkan perkembangan kawasan Sorong-Raja Ampat dalam konektivitas maritim. Sorong merupakan pusat yang menggerakkan pelayaran dan perdagangan, menghubungkan wilayah pedalaman Kepala Burung dengan pesisir, sedangkan Raja Ampat sebagai wilayah koneksi antarpulau. Pada kedua wilayah ini, kelompok Biakkers, untuk menyebut orang Biak-Numfor, merupakan komunitas bahari yang memainkan peran kunci dalam keterhubungan antara wilayah tersebut. Peran lain adalah orang dari Kepulauan Maluku, Tidore, Seram, dan Gorom. Dalam aktivitas perdagangan, terbentuk aliansi politik dan ekonomi, sahabat dagang atau perantara dagang melalui pelayaran hongi, serta rantai perdagangan budak, burung cenderawasih, kain timor, gelang, manik-manik, porselen, dan besi. Suku-suku di wilayah pesisir Papua yang pertama kali melangsungkan pelayaran maritim berasal dari Biak-Numfor,

115 Robidé van der Aa dan Pieter Jan Baptist Carel, Reizen naar Nederlandsch Nieuw Guinea, ondernomen op last der regering van Nederlandsch-Indië, in de jaren 1871, 1872, 1875-1876, ed. oleh van der Crab, P. dkk. (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1879), 359.

Yapen-Waropen, Teluk Umar dan Kepulauan Haarlem, serta Teluk Wondama. Menurut catatan tertulis, sejarah maritim orang Papua dari Teluk Cenderawasih ini sudah berlangsung lebih awal dari abad ke-8, sebelum kehadiran para pelaut Nusantara, Tiongkok, dan Eropa di Nugini. Suku Biak dari kepulauan Biak, Supiori, dan Numfor merupakan salah satu suku di wilayah ini yang memiliki catatan sejarah kontak cukup tua dengan suku-suku lainnya. Suku Biak-Numfor (Biakkers) juga telah membangun kontak dengan para pelaut yang berasal dari Nusantara, Tiongkok, dan Eropa ketika melakukan pelayaran keliling hingga ke wilayah Maluku. Sepanjang pelayaran itu, orang Biak membentuk sistem politik dagang yang disebut sebagai “manibobi“ (sahabat dagang), dan dalam setiap pelayaran tidak luput pula dari peristiwa-peristiwa penyerangan antarsuku atau aktivitas pengayauan (raak mamun), yang dilakukan oleh orang Biak di Pesisir Utara dan Barat Papua. 116 Aktivitas pelayaran orang Biak keluar dari daerahnya disebabkan oleh faktor geografis dan ekonomi, di mana keadaan alam dan lingkungan wilayah Pulau Biak, Supiori, dan Numfor kurang menjamin ketersediaan ketahanan pangan bagi kehidupan ekonomi orang-orang Biak-Numfor. 117 Faktor lain adalah adat istiadat orang Biak yang mencakup seluruh eksistensi kehidupan sejak lahir hingga meninggal dunia wajib dijalankan dalam bentuk pesta inisiasi dan peralihan hidup. Maka untuk memenuhi kebutuhan pesta adat, perlu dukungan ekonomi yang cukup besar. 118 Secara politik, dalam kehidupan orang Biak, berkembang sikap korfandi/fanindi (saling bersaing/persaingan) atau dikenal

116 Mansoben, Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, 68–69. 117 W. K. H. Feulletau de Bruijn, Medeelinggen Encyclopaedische Bureau Aflevering XXI Schouten en Padaido Eilanden (Batavia: Javasche Boekhandel en Drukkerij, 1920), 2–13., diterjemahkan oleh L. Jembise, Kepulauan Naik Maju Supiori-Byak-Numfoor-Padaido (2004), 2–13. Lihat juga Jembise, Kepulauan Naik Maju Supiori-Byak-Numfoor-Padaido, 264–65. 118 Kamma, Ajaib di Mata Kita: Masalah Komunikasi Antara Timur dan Barat, Dilihat dari Sudut Pandang Pengalaman Selama Seabad Pekabaran Injil di Irian Jaya, 1:274–317.

dengan istilah “au kada, aya kada” (sikap kebanggaan terhadap diri sendiri), yang mendorong berlangsungnya pelayaran mengelilingi pesisir dari timur, utara, hingga ke wilayah barat Pulau Papua. 119 Selain itu, peristiwa-peristiwa perang antarsuku menyebabkan orang Biak melakukan diaspora ke daerah-daerah lain. Keberhasilan pelayaran dan pengayauan yang dilangsungkan orang Biak tidak terlepas dari dukungan syair-syair atau nyanyian adat orang Biak, yang disebut sebagai “wor”, seperti nyanyian perang (dow mamun), nyanyian mendayung, serta wor-wor yang khusus diperuntukkan dalam perdagangan (misalnya wor manibob dan wor som) atau upacara pembayaran upeti kepada Sultan, ketika orang Biak berhasil berlayar sampai ke Maluku untuk memberikan upeti dan menerima gelar prestise dari Kesultanan Ternate-Tidore. 120 Dapat dipastikan bahwa pada pertengahan abad ke-15 orang-orang Biak dan Numfor sampai ke barat (Kepulauan Maluku), sedangkan orang-orang Biak telah mengunjungi Tidore. Mungkin salah satu klan mereka, yaitu orang Sawai, menetap di Halmahera dan kemudian di Seram Utara. 121 Van Hasselt (1899) ketika mengunjungi Pulau Biak-Numfor menulis bahwa “orang Papua (orang Biak) suka bepergian. Dalam tahun-tahun yang sudah lama berlalu, mereka berangkat dengan perahu-perahu besar ke tempat-tempat yang jauh dari Papua, sampai ke Seram, Timor, dan Sulawesi. Mereka bepergian bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mereka suka berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain dan tinggal sementara waktu di mana-mana”. 122

119 Enos Rumansara, “Transformasi Wor dalam lingkungan hidup orang Biak” (Tesis Antropologi, Universitas Indonesia, 1995), 37–38. 120 Sam Kapisa, Eksistensi Wor Biak dan Usaha Pelestariannya, 1994, 37. 121 Kamma, Ajaib di Mata Kita: Masalah Komunikasi Antara Timur dan Barat, Dilihat dari Sudut Pandang Pengalaman Selama Seabad Pekabaran Injil di Irian Jaya, 1:60. 122 F.J.F. van Hasselt, In Het Land Van Op Papoeas trans. Di Tanah Orang Papua, trans. oleh Zeth Rumere dan Ot. Loupati (Jayapura: Yayasan Timotius Papua, 2003), 33.

Kemampuan dalam berlayar dan membuat perahu, serta pengetahuan astronominya, menjadikan orang Biak dapat melangsungkan pelayaran-pelayaran jauh, berkomunikasi dengan suku-suku lain, serta memilih setiap daerah-daerah yang cocok untuk kebutuhan ekonomi pangan guna kelangsungan hidupnya. Orang Biak juga menciptakan rute pelayaran yang menghubungkan mereka dengan suku-suku lain di wilayah Teluk Cenderawasih, yakni untuk membangun kontak dagang maupun melakukan pengayauan. Aktivitas perdagangan yang berlangsung di kalangan suku-suku Papua yang mendiami daerah pesisir serta pedalaman antara abad ke-18 dan ke-19 adalah perdagangan barter. Aktivitas barter ini sudah sangat tua, karena berlangsung bersamaan dengan perkembangan kehidupan suku-suku di Papua, yang memiliki sumber daya alam yang beragam, jauh sebelum mata uang logam hadir sebagai alat tukar. 123 Orang Biak-Numfor membangun kontak dagang dengan suku-suku lain di Teluk Cenderawasih melalui hubungan persahabatan dagang, yang dikenal dengan istilah “manibobi”. Para manibob ini tersebar di berbagai kampung, di daerah pedalaman, pesisir, dan kepulauan. Sistem barter antar-manibob ini melibatkan seluruh masyarakat kampung yang memiliki bahan pangan. Biasanya, para manibob mengizinkan teman dagangnya tinggal bersama di wilayahnya dalam waktu yang cukup lama. 124 Tujuan dari persahabatan dagang ini adalah untuk memberi rasa aman dan saling menguntungkan, saling percaya, dan tolong-menolong di antara mereka, misalnya bila terjadi peristiwa perang antarsuku, masalah ekonomi, dan kelaparan yang menimpa kampung sahabatnya. Sistem ini biasanya terjadi di antara keret- keret yang masih ada hubungan kekerabatan, sehingga tidak terjadi transaksi pembayaran atau dararim, karena yang terpenting adalah tersedianya makanan bagi kerabatnya. 125

123 Kal Muller, Dataran Tinggi Papua (Timika: LPMAK, 2009), 125–26. 124 Rumansara, “Transformasi Wor dalam lingkungan hidup orang Biak,”

Kepulauan Naik Maju Supiori-Byak-Numfoor-Padaido, 109–

Pergerakan orang Biak-Numfor yang berlayar ke Teluk Doreh di Manokwari ke wilayah Pesisir Barat Papua, seperti uraian di atas, mengakibatkan Biakkers ada di mana-mana di wilayah Papua, terutama di kawasan Raja Ampat-Sorong, serta menguasai pelayaran dan perdagangan hingga ke wilayah Semenanjung Onin (Fakfak-Kaimana). Menurut Kamma, 126 orang Biak-Numfor ini membangun kontak dagang dengan orang di pedalaman Pesisir Barat Papua guna memperoleh getah damar, burung cenderawasih, kulit kayu masoi, rotan, dan budak. Berbagai komoditas dagang tersebut dibarter dengan hasil tangkapan laut berupa ikan, kura-kura, berbagai jenis perkakas, dan berbagai anyaman gelang. Dalam membangun kotak dagang, Biakkers di Pesisir Barat Papua juga berperan sebagai perantara dagang yang menguasai jalur perdagangan ke wilayah pedalaman. Para imigran Biak-Numfor memainkan peran mediasi dalam kontak eksternal dengan penduduk asli. Mereka menempati titik-titik strategis di pantai dan mengendalikan “pintu gerbang”, pelabuhan/pusat-pusat barter, menuju pegunungan yang menjulang tinggi. 127 Menurut tradisi, kontak pertama antara pendatang dan suku Moi (Sorong) di pedalaman dilakukan melalui anjing-anjing yang berkeliaran di pantai serta dibujuk dengan makanan. 128 Pendatang baru mengambil sebatang rotan, membuatnya lentur, mengikat beberapa simpul, dan menyambung ujungnya dengan tulang haring.

10.
126 Kamma, Ajaib di Mata Kita: Masalah Komunikasi Antara Timur dan Barat, Dilihat dari Sudut Pandang Pengalaman Selama Seabad Pekabaran Injil di Irian Jaya, 1:101. Lihat juga Handono Kusumo, Masuk dan Berkembangnya Agama Kristen di Manokwari, 1855-1962, Laporan Penelitian (Universitas Cenderawasih, 2007), 19–21. 127 F. C. Kamma, “Verslag van een bezoek aan de Karoners en de beklimming van het Tamrau-gebergte,” Tijdschrift Nieuw-Guinea 12 (1951): 540. 128 F. C. Kamma, “Spontane acculturatie op Nieuw Guinea,” De Heerbaan 14, no. 1 & 2 (1961): 14; Kamma dan Kooijman, Romawa Forja, Child of the Fire: Iron Working and the Role of Iron in West New Guinea (West Irian), 31.

Tumpè (selain kata tumpè, orang Moi menggunakan bagon— berasal dari kata gon) Biak-Numfor/Maluku digambarkan oleh Kamma¹²⁹ sebagai perjanjian, dengan cara mengikat simpul pada seutas tali rotan. Seseorang menghitung malam-malam ketika janji untuk bertemu dibuat. Setelah satu malam berlalu, masing-masing pihak yang berkepentingan mengambil gon tersebut, lalu simpul talinya dipotong dan digantungkan di leher anjing yang dipancing. Pemandangan tersebut awalnya menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat Moi saat tiba. Meski begitu, mereka memahami maksudnya dan menuju pantai pada waktu yang ditentukan. Sesampainya di sana, mereka diperkenalkan dengan para imigran dan sejak saat itu kontak pertukaran terjalin. Ketika kontak (pertukaran) semakin intensif, jumlah penduduk Moi dan Biak yang menetap di pesisir, baik sementara maupun tidak, semakin bertambah. Yang terakhir mempelajari bahasa masyarakat Moi dan menikahi pengantin mereka dalam skala terbatas. Saling ketergantungan ini juga terlihat ketika Pantai Malahani sangat menderita akibat gelombang ombak besar. Beberapa penduduk desa masing-masing harus pindah ke Asbaken dan Sawatut, dan mereka yang memutuskan untuk pindah adalah warga suku Moi dan Poros (Biak). Selain itu, dapat ditambahkan bahwa ketergantungan tersebut memiliki karakter perbudakan untuk waktu yang lama, sebuah fakta penting untuk pemahaman tentang sejarah orang Moi. Para pendatang Biak tidak hanya menguasai “pintu gerbang” ke pedalaman, tetapi juga membentuk pos-pos konfigurasi politik-kolonial yang pusatnya adalah Sultan Tidore.

E. ZONA PERDAGANGAN SERAM-GOROM

DI PESISIR BARAT PAPUA

Meningkatnya perdagangan komoditas maritim di kepulauan timur berlangsung sejalan dengan makin pentingnya pedagang asal

129 F. C. Kamma, Religious Texts of the Oral Tradition from Western New-Guinea (Irian Jaya), 2 Bagian (Leiden: Brill, 1975), 188.

Sulawesi selama periode antara 1750 dan 1850. Karena itu, kita mulai belajar lebih banyak tentang masyarakat Nugini (orang Papua). Hal ini terjadi tidak hanya karena Belanda dan negara-negara Eropa lainnya menjadi lebih tertarik kepada Pulau Nugini karena alasan komersial, tetapi juga karena masyarakat adat di Seram Tenggara memperluas perdagangan mereka sebagaimana halnya orang Makassar dan Bugis. 130 Mungkin tidak sepenuhnya paradoks, seperti yang akan dijelaskan, bahwa puncak geografis keterlibatan orang Seram dalam perdagangan ini bertepatan dengan periode meningkatnya minat yang ditunjukkan oleh pihak luar. Sebelum memberikan rincian lebih lanjut mengenai bentuk perdagangan yang melibatkan suku Seram, perlu ditekankan bahwa kelancaran perpindahan penduduk dan pengaruh politik tidak sepenuhnya bersifat satu arah, dari barat ke timur. Seperti telah dijelaskan tentang Sorong-Raja Ampat, para pelaut Biak-Numfor melakukan perjalanan perdagangan yang luas di sepanjang Pesisir Utara Nugini dan jauh ke wilayah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia bagian timur, setidaknya sebagian merupakan akibat dari pembatasan lingkungan terhadap pergerakan ke arah timur. Di banyak tempat didirikan permukiman orang Biak-Numfor, seperti di Halmahera dan mungkin juga di Seram Utara; 131 mereka hidup bersama yang lain (khususnya orang-orang dari Semenanjung Onin) yang menetap di Seram dan Ambon-Lease. Orang-orang Papua asal Raja Ampat (dari wilayah “klien” Tidore di Waigeo, Salawati dan Batanta, Misool Timur, dan Misool Barat) dari waktu ke waktu menyerbu Gorom, Aru, Kei, dan Tanimbar, serta menyerang desa-desa di Ambon-Lease hampir sepanjang abad ke-17. 132 Penggerebekan

130 Roy Ellen, On the Edge of the Banda Zone: Past and Present in the Social Organization of a Moluccan Trading Network (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003), 119. 131 Kamma dan Kooijman, Romawa Forja, Child of the Fire: Iron Working and the Role of Iron in West New Guinea (West Irian), 8. 132 Georgius Everhardus Rumphius, “De Ambonsche Historie,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 64, no. 1 (1910): 1–105., dua bagian dalam satu jilid, dikutip dalam Dieter Bartels, “Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and

semacam itu sering kali dikoordinasikan melalui kepemimpinan sangaji di Kepulauan Gamrange, biasanya di Patani, atas nama Sultan Tidore. Memang benar, penggerebekan dilaporkan sampai ke Buton serta Gorontalo di Sulawesi dan bahkan Jawa; semuanya menegaskan reputasi “pembajakan” yang dimiliki masyarakat pesisir Nugini selama periode awal kontak dengan Eropa. 133 Pembajakan yang dilakukan kelompok Biakkers di Pesisir Barat Papua hingga ke wilayah Maluku sangat mungkin terjadi karena kondisi geografis Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari ratusan pulau. Pulau-pulau ini sangat strategis karena dapat dijadikan tempat berlindung dan lompatan antarpulau, juga sumber bahan makanan. Selain itu, aliansi politik serta ekonomi antara kelompok Biakkers dan Kesultanan Tidore melalui pelayaran hongi sekaligus upeti sangat menentukan keterhubungan antara wilayah Pesisir Barat Papua dan Kepulauan Maluku. Lingkup pengaruh dan keterhubungan Seram-Gorom dengan wilayah pesisir Papua juga diwujudkan lewat aliansi perdagangan hasil-hasil alam pedalaman dan pesisir melalui kelompok Biakkers yang telah lama berlangsung. Sebagaimana Bruyn menjelaskan, 134 meskipun pertukaran ekonomi antara penduduk lokal dan sebagian besar wilayah barat telah berlangsung selama berabad-abad serta mempunyai akar sejarah kuno, perdagangan tentu saja tumbuh sejak pertengahan abad ke-18 hingga seterusnya. Terdapat laporan arkeologis mengenai porselen Tiongkok dan manik-manik koral India yang berasal dari tahun 1616 di Biak, 135 ada pula laporan tertulis tentang pertukaran kain dengan

Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas” (Disertasi, Cornell University, 1977), 97, 174. 133 Leonard Y. Andaya, “Local Trade Networks in Maluku in the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Centuries,” Cakalele: Maluku Research Journal 2, no. 2 (1991): 86; Kamma, Koreri: Messianic movements in the Biak-Numfor culture area, 8. 134 J. V. Bruyn, “New bronze finds at Kwadeware, Lake Sentani,” Nieuw Guinea-Studiën 6 (1962): 61–62; K. W. Galis dan F. C. Kamma, “Het fort te Jêmbekaki,” Nieuw-Guinea Studiën 2 (1958): 206–23. 135 Kamma, Koreri: Messianic movements in the Biak-Numfor culture

kulit kayu masoi sejak 1636. Roxo de Brito, yang melakukan perjalanan ke Teluk MacCluer, melaporkan Ogar, Sekar, “Sufia”, dan Manggwa (“Magusia”) sebagai stasiun perdagangan. 137 Namun, untuk memahami bagaimana perdagangan ini diorganisasi sejak abad ke-17 hingga seterusnya (dan mungkin sebelum abad itu), penting untuk membedakan antara dua lingkup pengaruh dan bentuk kontak. Yang pertama terkait dengan apa yang disebut sebagai Tidore-Raja Ampat dan yang kedua terkait dengan Seram Tenggara, Kepulauan Gorom. 138 Sumber-sumber tersebut menyatakan bahwa kedua wilayah ini secara geografis berbeda dan beroperasi berdasarkan, atau dibentuk melalui, jenis hubungan politik yang berbeda. 139 Lingkup Tidore-Raja Ampat terbentang pada puncaknya di sepanjang Pesisir Utara Papua hingga Biak-Numfor di Teluk Cendrawasih (Teluk Geelvink) dan ke selatan di sepanjang pantai Kepala Burung hingga ke Teluk Berau (Teluk MacCluer). Hal ini juga mencakup permukiman Papua di Pantai Seram serta tempat lain di utara Hote dan Rarakit yang memiliki hubungan dekat dengan Raja Ampat, khususnya Misool. 140 Setidaknya untuk periode yang ditinjau di sini, di luar Tidore sendiri, sistem ini menunjukkan “sistem raja” yang bersifat turun-temurun dengan wewenang terpusat yang didelegasikan, di mana para penguasa mempertahankan posisi mereka melalui kontrol perdagangan,

area, 9. 136 A. Haga, Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche eilanden: historische bijdrage, ±1500-1883, Vol. 1 (Batavia / ’s-Hage: Bruining / Nijhoff, 1884), 70–71, dan 80.

pengambilan upeti, dan penggunaan kekuatan secara berkala; dalam istilah Polanyian, disebut sebagai suatu bentuk perdagangan balasan. Ada kemungkinan bahwa pengaruh Tidore meluas lebih jauh lagi di sepanjang Pesisir Utara Nugini, karena terdapat bukti dalam bentuk manik-manik kaca dan perunggu dari Danau Sentani serta kontak budaya tidak langsung sampai ke Vanimo di Papua Nugini saat ini. 142 Memang benar, wilayah ini menunjukkan bukti adanya kontak yang sangat awal. Misalnya, Haddon, 143 dalam penelitiannya mengenai cadik kano, menunjukkan bagaimana kano-kano yang ada di Nugini Barat Laut sangat mirip dengan jenis yang dia temukan di Halmahera dan Raja Ampat. Di sisi lain, suku Seram dan Gorom terlibat dalam berbagai jenis perdagangan dari Teluk Berau di utara, selatan dan tenggara sepanjang Semenanjung Onin, hingga Pulau Karas dan Pulau Adi. Ketika Jan Carstenzoon mencapai Tanjung Debelle di Pesisir Selatan Nugini pada 1623, dia menemukan sebuah pulau yang, katanya dalam jurnalnya, beberapa peta menandakan sebagai “Staat Ceram” dan yang lain sebagai milik Papua. 144 Kita telah mencatat pengaruh bahasa Seram Tenggara terhadap toponimi lokal di sepanjang pantai Onin; dan, tentu saja, lingua franca di bagian Nugini ini, dari Onin hingga Kowiai, dulunya adalah Littoral Seram Tenggara (atau setidaknya sebuah pijin yang menggabungkan bahasa Seram dan bahasa Onin) 145 untuk beberapa orang. Dalam rentangan

141 C. J. Healey, “Political economy in the Kepala Burung region of old western New Guinea,” dalam Perspectives on the Bird’s Head of Irian Jaya, Indonesia, ed. oleh J. Miedema, C. Odé, dan R. A. C. Dam (Amsterdam: Rodopi B.V., 1998), 339 dan 344. 142 Swadling, Plumes from paradise: Trade cycles in outer Southeast Asia and their impact on New Guinea and nearby islands until 1920, 206. 143 A. C. Haddon, “The outriggers of Indonesian canoes,” Journal of the Royal Anthropological Institute 50 (1920): 91 dan 129. 144 Haga, Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche eilanden: historische bijdrage, ±1500-1883, Vol. 1, 36. 145 J. W. van Hille, “Reizen in West-Nieuw-Guinea,” 1905, 233–330; J.

W. van Hille, “Reizen in West-Nieuw-Guinea,” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 23 (1906): 451–541; J. W. van Hille, “Reizen in West-Nieuw-Guinea,” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 24

waktu yang lama, para penjelajah Seram adalah yang memegang kekuasaan, menyediakan basis kelembagaan untuk perdagangan, 146 dan berperan sebagai penjaga gerbang politik. Sejak abad ke-18 dan seterusnya, bahasa Melayu semakin menjadi penting sebagai bahasa perdagangan, tetapi bahasa Tidore (atau bahasa Raja Ampat) tampaknya tidak pernah mempunyai arti penting. Pengaturan politik di Onin dan sepanjang Teluk Berau tampaknya sangat berbeda; suku Seram lebih mementingkan akses perdagangan dibandingkan kekuasaan simbolis dan beroperasi pada tingkat hubungan dengan wilayah terpisah dari Seram Tenggara, bukan sebagai utusan/perantara istana kesultanan. Meskipun terkadang terjadi konflik antara orang Seram dan orang Papua, secara keseluruhan orang Seram disetujui justru karena 147 mereka berdagang dan bukannya merampok. Di wilayah Teluk Berau sendiri terdapat beberapa pengaruh yang tumpang tindih antara Tidore-Raja Ampat dan Kepulauan Seram Tenggara. Namun, perlu dicatat sekarang adanya kebingungan dalam literatur mengenai sejauh mana kontak Tidore dengan bagian Papua ini, yang muncul akibat asumsi yang disederhanakan tentang pembagian ketergantungan antara Kesultanan Ternate dan Tidore, serta kesulitan membedakan antara klaim, otoritas, dan kehadiran politik-ekonomi yang efektif. Di Papua, seperti juga di Seram Tenggara, penafsiran Eropa terhadap realitas politik lokal tampaknya berdampak pada hasil selanjutnya. Karena itu, Belanda memperbarui perjanjian mereka dengan Sultan Tidore pada 1733, meskipun Sultan Tidore tidak mempunyai wewenang di Papua. Pada akhir abad ke-18, Belanda hanya mengizinkan pedagang Tiongkok dari Ternate dan Tidore untuk berdagang di Papua, dengan alasan bahwa mereka tidak mau berdagang pala. Ketertarikan orang Tionghoa lebih banyak terletak pada masoi, ambergris, teripang,

(1907): 547–635. 146 Ellen, On the Edge of the Banda Zone: Past and Present in the Social

cangkang penyu, mutiara, burung beo, dan bulu cenderawasih, yang mereka tukarkan dengan perkakas besi, kain, manik-manik, piring, dan mangkuk. Anggapan VOC ini melemahkan posisi Seram dalam memihak Tidore dan memperkuat pandangan yang telah dibentuk oleh Belanda: bahwa Tidore secara efektif mengendalikan semua perdagangan dengan Papua dan menjalankan otoritas yang sah atas wilayah tersebut. Memang benar, Belanda siap untuk menyerahkan kekuasaan mutlak atas Papua kepada Sultan Tidore dan bahkan memperluas wilayah di bawah yurisdiksinya. Demikian pula dengan kontrak Inggris pada 1814 yang memberikan kepada Tidore wilayah yang tidak pernah benar-benar mereka pengaruhi, apalagi didominasi, 148 yang menyatakan seluruh pantai utara sebagai “milik” sah Sultan Tidore. 149 Anggaran dasar yang dibuat dengan Kerajaan Inggris pada 1815 menetapkan bahwa “seluruh bagian tengah dan timur Halmahera … bersama dengan seluruh Kepulauan Papua, dan empat distrik Mansarij, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon ... di pesisir Nugini di masa depan akan dianggap sebagai milik sah Yang Mulia Sultan Tidore”. 150 Kekuasaan Tidore atas wilayah Raja Ampat dan Semenanjung Onin berlaku sebelum kekuasaan Belanda atas wilayah Papua, melalui Seram, Gorom, dan Biakkers di wilayah Raja Ampat, Misool, Waigeo, dan Salawati. Kondisi pelayaran dan perdagangan dipengaruhi oleh pelayaran hongi sebagai bentuk kekuasaan politik dan ekonomi atas pulau-pulau Papua, terutama wilayah pesisir barat dan utara. Bentuk kekuasaan Tidore ini mengalami perubahan ketika Belanda mulai berupaya membangun kekuasaannya di wilayah Teluk Triton, Pesisir Barat Daya Papua, pada awal abad ke-19.

CATATAN PENUTUP

Bab ini membawa pada satu kesimpulan historis bahwa Papua Barat bukanlah ruang yang terpisah dari sejarah Nusantara, melainkan bagian yang menyatu secara organik di dalamnya. Sejak jauh sebelum hadirnya administrasi kolonial dan batas-batas negara modern, Papua Barat telah terhubung melalui jaringan pelayaran, perdagangan, kekuasaan, dan mobilitas manusia yang membentang di kawasan timur Nusantara. Jalur maritim yang menghubungkan Raja Ampat, Onin, Biak Numfor, dan pesisir Kepala Burung dengan Maluku, Seram, Sulawesi, hingga Jawa, membentuk satu lanskap sejarah bersama yang bergerak, saling bergantung, dan terus bertransformasi Integrasi tersebut tidak berlangsung dalam kerangka dominasi sepihak. Orang-orang Papua, khususnya komunitas pesisir, tampil sebagai aktor historis yang memiliki agensi kuat. Mereka menguasai teknologi perahu, navigasi laut, serta membangun jaringan persahabatan dagang yang melampaui batas etnis dan geografis. Sistem manibobi, praktik barter, peran sebagai perantara antara pedalaman dan pesisir, serta keterlibatan dalam aliansi politik dengan kekuatan regional seperti Tidore dan Ternate menunjukkan bahwa masyarakat Papua bukan sekadar objek dari arus sejarah, tetapi subjek yang aktif membentuknya. Dalam kerangka ini, Papua Barat bukan hanya terintegrasi, tetapi ikut menentukan irama dan arah dinamika kawasan timur Nusantara. Bab ini juga memperlihatkan bahwa integrasi Papua ke dalam dunia Nusantara tidak bersifat homogen atau seragam. Ia berlangsung melalui beragam lapisan dan mekanisme lokal, mulai

dari adat, simbol kekuasaan, jaringan kekerabatan, hingga praktik ekonomi yang fleksibel dan kontekstual. Kekuasaan kesultanan Maluku atas wilayah Papua tidak pernah sepenuhnya bersifat administratif atau teritorial dalam pengertian modern, melainkan dijalankan melalui relasi upeti, pengakuan simbolik, serta negosiasi yang terus menerus dengan elite lokal. Pola ini justru menegaskan bahwa integrasi Nusantara sejak awal bersifat relasional, cair, dan maritim, bukan terikat oleh garis batas kaku. Kedatangan bangsa bangsa Eropa pada abad keenam belas sering kali dipahami sebagai titik awal keterhubungan Papua dengan dunia luar. Bab ini secara tegas membantah asumsi tersebut. Portugis, Spanyol, dan Belanda memasuki ruang maritim yang telah lama hidup dengan sistemnya sendiri. Mereka tidak menciptakan jaringan dari nol, melainkan menumpang, memanfaatkan, dan kemudian mengubah jaringan yang telah dibangun oleh aktor-aktor lokal dan regional. Dengan demikian, kolonialisme tidak dapat dipahami sebagai proses integrasi awal, melainkan sebagai fase baru yang menggeser keseimbangan lama dan memasukkan Papua Barat ke dalam struktur kapitalisme global secara subordinatif. Di sinilah letak dimensi paling problematis sekaligus paling penting dari sejarah Papua Barat. Ketika jaringan perdagangan dan kekuasaan tradisional diserap ke dalam sistem kolonial, integrasi yang sebelumnya bersifat timbal balik perlahan berubah menjadi hubungan yang timpang. Papua tetap terhubung, tetapi dalam posisi yang semakin tidak setara. Namun, bahkan dalam kondisi ini, bab ini menunjukkan bahwa kontrol kolonial atas Papua berlangsung sangat terbatas dan rapuh. Ketergantungan Belanda pada perantara lokal, kesultanan Tidore, dan jaringan lama membuktikan bahwa Papua tidak pernah sepenuhnya ditundukkan secara struktural hingga akhir abad kesembilan belas. Secara historiografis, temuan temuan dalam bab ini mengandung implikasi yang luas dan mendasar. Narasi yang menempatkan Papua sebagai wilayah pinggiran, terisolasi, atau terlambat dalam

sejarah Indonesia tidak hanya keliru secara empiris, tetapi juga mereproduksi cara pandang kolonial yang memisahkan ruang ruang sejarah yang sejatinya saling terhubung. Papua Barat justru memperlihatkan wajah Nusantara sebagai dunia maritim yang terbuka, kosmopolitan, dan multivokal. Integrasi Papua ke dalam Nusantara bukanlah anomali, melainkan ekspresi dari karakter dasar sejarah Indonesia itu sendiri. Lebih jauh, pemahaman ini memiliki konsekuensi reflektif dan etis. Jika Papua sejak awal merupakan bagian integral dari jaringan Nusantara, maka setiap upaya untuk memahami relasi Papua dengan Indonesia modern tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang keterhubungan tersebut. Sejarah ini menuntut pembacaan ulang terhadap konsep persatuan, kedaulatan, dan kebangsaan yang tidak bertumpu pada narasi administratif semata, tetapi pada pengalaman historis bersama yang telah terbentuk melalui laut, perdagangan, dan interaksi antarmasyarakat. Dengan demikian, membaca sejarah Papua Barat sebagaimana dipaparkan dalam bab ini bukan sekadar upaya merekonstruksi masa lalu kawasan timur Nusantara, melainkan juga usaha membongkar kerangka berpikir yang selama ini meminggirkan Papua dalam imajinasi historis Indonesia. Papua tidak berada di luar atau di belakang sejarah Nusantara, tetapi sejak awal menjadi bagian dari dunia maritim yang saling terhubung, dinegosiasikan, dan diperebutkan. Kesadaran ini menuntut pembacaan sejarah yang lebih adil dan bertanggung jawab, yang mengakui agensi masyarakat lokal serta kompleksitas relasi kekuasaan yang terbentuk jauh sebelum negara kolonial hadir secara penuh. Bab ini sekaligus menyiapkan landasan konseptual untuk memahami perubahan radikal yang terjadi ketika jaringan perdagangan dan relasi kekuasaan lama Nusantara timur mulai diserap secara sistematis ke dalam rezim kolonial Eropa. Jika pada abad abad sebelumnya integrasi berlangsung melalui negosiasi, upeti, dan hubungan dagang yang relatif cair, maka memasuki fase dominasi VOC, relasi tersebut mengalami pergeseran mendasar

menuju eksploitasi yang terorganisasi dan koersif. Dalam konteks inilah Bab VI mengkaji secara lebih khusus peran VOC dalam membangun ekonomi kolonial berbasis kekerasan melalui praktik perbudakan di Pulau Banda. Dengan memusatkan perhatian pada Banda, bab selanjutnya memperlihatkan bagaimana logika perdagangan global, monopoli, dan tenaga kerja paksa mengubah secara drastis tatanan sosial yang sebelumnya dibentuk oleh jaringan maritim Nusantara, serta bagaimana perbudakan menjadi instrumen kunci dalam konsolidasi kekuasaan kolonial Belanda di kawasan timur Indonesia.

LAMPIRAN: PEMETAAN PAPUA

ABAD KE-16–17

Gambar 5.5 Francisco Rodrigues, “Malluquo, Ilha de papoia” (sekitar 1513) Sumber: Arsip Assemblée nationale de France, Paris, https://medea.fc.ul.pt/view/ chart/106

Gambar 5.6 Anonim, “As ilhas papuas, Camabaru, quey, aru” (1540) Sumber: Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, http://diglib.hab.de/mss/102-aug-2f/start.htm

Gambar 5.7 Gaspar Viegas, “I: de maluco, I: de papuas; de dõ Jorge”—Nugini yang tidak disebutkan namanya—(sekitar 1537) Sumber: Archivio di Stato di Firenze, https://medea.fc.ul.pt/view/chart/2028

Gambar 5.8 Alonso de Santa Cruz, “Gillolo, ya del rrei; costa del rey; yas de negros” (1541–1545) Sumber: Biblioteca Nacional de España, Madrid, https://www.loc.gov/resource/gdcwdl. wdl_10090/?sp=574

Gambar 5.9 Pero Fernandes, “Maluco, Papua” (1545). Garis pantai miring yang diberi label “Papuas” terletak di tenggara Maluku di dua bidang datar Portugis. Di salah satu bidang datar, yang dikaitkan dengan Pero Fernandes, pulau di dekatnya bertuliskan “Aqui” Sumber: Österreichische Nationalbi-bliothek, Wien, http://data.onb.ac.at/rec/ AC03782365

Gambar 5.10 Pedro Fernández de Quirós, “Iter nouae terrae” (1598) Sumber: Newberry Library, Chicago, https://archive.org/details/novacco2f247

Gambar 5.11 Abraham Ortelius, [Maluques, Nova Guinea] (1590) Sumber: Perpustakaan Negara Bagian New South Wales, Sydney, https://search.sl.nsw. gov.au/permalink/f/1ocrdrt/SLNSW_ALMA21136428160002626

LOPEZ DE VELASCO (1575)

TASMAN 1644

DUMONT D’URVILLE 1833

Gambar 5.12 Atas: Juan López de Velasco, “Descripcion de las Yndias del Poniente” (1575); Tengah: Abel Janszoon Tasman, “Bagan untuk Ekspedisi ke Filipina” (1644); Bawah: Victor-Charles Lottin, “Carte générale de la côte septentrionale de la Nouvelle Guinée...” (1833) Sumber: Atas: John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, https://jcb. lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCBMAPS~1~1~6410~115902718; Tengah Nationaal Archief, Den Haag, https://www. nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4. VELH/invnr/137/file; Bawah Perpustakaan Nasional Australia, Canberra, https://nla. gov.au/nla.obj-230842734; anotasi B. Douglas.

Gambar 5.13 Joris van Spilbergen, “Ter. Australis Incognita” (1619); inset Jacob Le Maire, “Novæ Guineæ” Sumber: Library of Congress, Washington DC, https://hdl.loc.gov/loc.rbc/Rosenwald.1426

Gambar 5.14 Joris van Spilbergen, “Gillolo, Zeram I., Nova Guinea” (1619) Sumber: | SEJARAH INDONESIA Library of Congress, Washington DC, https://hdl.loc.gov/loc.rbc/Rosenwald.1426

DAFTAR PUSTAKA

Aa, Robidé van der, dan Pieter Jan Baptist Carel. Reizen naar Nederlandsch Nieuw Guinea, ondernomen op last der regering van Nederlandsch-Indië, in de jaren 1871, 1872, 1875-1876. Disunting oleh van der Crab, P., Teysman, J. E., Coorengel, J. G., Langeveldt van Hemert, A. J., dan Swaan, P. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1879. Alvarado, García de Escalante. Relación del viaje que hizo desde Nueva España a las Islas del Poniente Ruy Gomez de Villalobos. Volume V. Coleccíon de Documentos ineditos de America y Oceania. Madrid: Imprenta de Frias y compañia, 1866. Andaya, Leonard Y. “Local Trade Networks in Maluku in the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Centuries.” Cakalele: Maluku Research Journal 2, no. 2 (1991): 71–96. ———. The World of Maluku: Eastern Indonesia in The Early Modern Period. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993. Baarda, M. J. van. Woordenlijst Galerareesch-Hollandsch, met ethnologische aanteekeningen op de woorden die daartoe aanleiding gaven. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1895. Barbosa, Duarte. The Book of Duarte Barbosa: An Account of the Countries Bordering on the Indian Ocean and Their Inhabitants. I, disunting oleh Mansel Longworth Dames. New Delhi: Asian Educational Services, 1989. Bartels, Dieter. “Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas.” Disertasi, Cornell University, 1977. Boxer, C. R., dan P. Y. Manguin. “Miguel Roxo de Brito’s narrative of his voyage to the Raja Ampat, May 1581–November 1582.” Archipel 18 (1979): 175–94. Boyajian, J. C. Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580-1640. Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1993. Bromley, M. “Ethnic groups in Irian Jaya.” Irian: Bulletin of Irian Jaya Development 2, no. 3 (1973): 1–37.

Bruyn, J. V. “New bronze finds at Kwadeware, Lake Sentani.” Nieuw Guinea-Studiën 6 (1962): 61–62. Clercq, F. S. A. de. Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate. Leiden: E. J. Brill, 1890. ———. De westen noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Leiden: E. J. Brill,

1893.
Commissie voor het Adatrecht. Adatrechtbundels. Vol. 33. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1930. Douglas, Bronwen. “‘Very Beautiful Land’: Malay Knowledge, Spanish Voyages, and Indigenous Presence in Iberian Mapping of New Guinea.” The Journal of Pacific History, 2024. https://doi.org/10.1080/00223344.2024.241198

7.
Dumas, F. H. “Nota van Overgave van de Afdeeling West Nieuw-Guinea, Fak-Fak

1911.” Dalam Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A – No. 2: Memories van Overgave van de Afdeling West Nieuw-Guinea (Part I), oleh J. Miedema dan WAL Stokhof (ed.). Leiden-Jakarta: DSALCUL/IRIS, 1992.
Dumont d’Urville, J. S. C. Voyage Pittoresque autour du Monde. I. Paris: Furne et Cie, 1839. Earl, G. W. The Native Races of the Indian Archipelago: Papuans. London: Hippolyte Bailliere, 1853. Eijbergen, H. C. van. “Aanteekeningen op een reis naar de Zuidwester-eilanden.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 12, no. 1 (1864): 193–263. Eijsinga, Philippus Pieter Roorda van. Handboek der Landen volkenkunde, geschied-, taal-, aardrijks- en staatkunde van Nederlandsch Indie. 2 vols. Amsterdam: L. van Bakkenes, 1841. Ellen, Roy. On the Edge of the Banda Zone: Past and Present in the Social Organization of a Moluccan Trading Network. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2003. Elmberg, John-Erik. Balance and Circulation: Aspects of Tradition and Change among the Mejprat of West Irian. Stockholm: Ethnographic Museum, 1968. Feulletau de Bruijn, W. K. H. Medeelinggen Encyclopaedische Bureau Aflevering XXI Schouten en Padaido Eilanden. Batavia: Javasche Boekhandel en Drukkerij, 1920.

F.J.F. van Hasselt. In Het Land Van Op Papoeas trans. Di Tanah Orang Papua. Diterjemahkan oleh Zeth Rumere dan Ot. Loupati. Jayapura: Yayasan Timotius Papua, 2003.

Forrest, T. A Voyage to New Guinea and the Moluccas, 1774-1776. London: Oxford University Press, 1969. Fraassen, Christian Frans van. “Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel: Een Studie van de Traditionele Samenleving en Cultuur in Indonesië.” Disertasi, Leiden University, 1987.

G. Rebelo. “Informação das cousas de Maluco.” Dalam AB de Sá, Insulindia: Documentaçao para historia das missões do Padroado Português do Oriente, Volume III. Lisboa: Instituto de Investigação Cientifica Tropical,
1955.
Galis, K. W. “Geschiedenis.” Dalam Nieuw Guinea: De Ontwikkeling dari Economische Social en Cultureel Gebied in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea, I, disunting oleh W. C. Klein. ’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij, 1954. Galis, K. W., dan F. C. Kamma. “Het fort te Jêmbekaki.” Nieuw-Guinea Studiën 2 (1958): 206–23. Goodman, Tom. “The Sosolot Exchange Network of Eastern Indonesia During the Seventeenth and Eighteenth Centuries.” Dalam Perspectives on the Bird’s Head of Irian Jaya, Indonesia, disunting oleh J. Miedema, C. Odé, dan

R. A. C. Dam. Amsterdam: Rodopi, 1998.
Haddon, A. C. “The outriggers of Indonesian canoes.” Journal of the Royal Anthropological Institute 50 (1920): 69–134. Haga, A. Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche eilanden: historische bijdrage, ±1500-1883. Vol. 1. Batavia / ’s-Hage: Bruining / Nijhoff, 1884. ———. Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche eilanden: historische bijdrage, ±1500-1883. Vol. 2. Batavia / ’s-Hage: Bruining / Nijhoff, 1884. Healey, C. J. “Political economy in the Kepala Burung region of old western New Guinea.” Dalam Perspectives on the Bird’s Head of Irian Jaya, Indonesia, disunting oleh J. Miedema, C. Odé, dan R. A. C. Dam. Amsterdam: Rodopi

B.V., 1998.
Heeres, Jan Ernst, dan Frederik Willem Stapel. “Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde (BKI), no. 87 (1931). ———. “Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde (BKI), no. 91 (1934). ———. “Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde (BKI), no. 93 (1935). ———. “Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde (BKI), no. 96 (1938).

Henley, David. Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, c.1600–1930. Leiden: KITLV Press, 2005. Hille, J. W. van. “Reizen in West-Nieuw-Guinea.” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 22, 23, 24 (1905). ———. “Reizen in West-Nieuw-Guinea.” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 23 (1906). ———. “Reizen in West-Nieuw-Guinea.” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 24 (1907). Hirth, Friedrich, dan W. W. Rockhill. Chau Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences, 1911. Jacobs, Hubert, ed. Sebuah Risalah tentang Maluku (A Treatise on the Moluccas). Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1971. Jembise, L. Kepulauan Naik Maju Supiori-Byak-Numfoor-Padaido. 2004. Kaartinen, Timo. “Puisi Lisan Masyarakat Banda Eli: Ketahanan Budaya di Maluku setelah Perang Pala.” Antropologi Indonesia 33, no. 3 (2012): 233. Kamma, F. C. Ajaib di Mata Kita: Masalah Komunikasi Antara Timur dan Barat, Dilihat dari Sudut Pandang Pengalaman Selama Seabad Pekabaran Injil di Irian Jaya. Vol. 1, diterjemahkan oleh Th. van den End dan Koesalah Soebagyo Toer. Jakarta: Gunung Mulia, 1981. ———. “De Verhouding tussen Tidore en de Papoese Eilanden in Legende en Historie.” Indonesië I (1947): 361–70, 536–44. ———. Koreri: Messianic movements in the Biak-Numfor culture area. The Hague: Martinus Nijhoff, 1972. ———. Religious Texts of the Oral Tradition from Western New-Guinea (Irian Jaya). 2 Bagian. Leiden: Brill, 1975. ———. “Spontane acculturatie op Nieuw Guinea.” De Heerbaan 14, no. 1 & 2 (1961). ———. “Verslag van een bezoek aan de Karoners en de beklimming van het Tamrau-gebergte.” Tijdschrift Nieuw-Guinea 12 (1951). Kamma, F. C., dan Simon Kooijman. Romawa Forja, Child of the Fire: Iron Working and the Role of Iron in West New Guinea (West Irian). Leiden: E. J. Brill,

1973.
Kapisa, Sam. Eksistensi Wor Biak dan Usaha Pelestariannya. 1994. Kooijman, Simon. Art, Art Objects and Ritual in the Mimika Culture. Leiden: E. J. Brill, 1984.

Krom, N. J. Hindoe-Javaansche Geschiedenis. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1931. Kusumo, Handono. Masuk dan Berkembangnya Agama Kristen di Manokwari, 1855-1962. Laporan Penelitian. Universitas Cenderawasih, 2007. Leur, J. C. van. Trade and Indonesian Society: Essays in Asian Social and Economic History. Den Haag: W. van Hoeve Publishers Ltd., 1967. Lindstrom, Lamont. “Big Man: A Short Terminological History.” American Anthropologist 83 (1981): 900–905. Lith, Pieter Johannes Adrianus van der, A. J. Spaan, dan F. Fokkens. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. 1st ed. Leiden: Brill, 1899. Mansoben, J. R. Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya. Jakarta: LIPI dan Rijkesuniversiteit te Leiden, 1995. Meilink-Roelofsz, M. A. P. Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. The Hague: Martinus Nijhoff,

1962.
Miklouho-Maclay, N. Travels to New Guinea: Diaries, Letters, Documents. Moscow: Progress Publishers, 1982. Muller, Kal. Dataran Tinggi Papua. Timika: LPMAK, 2009. Nolde, Lance. “Changing Tides: A History of Power, Trade and Transformation among the Sama Bajo Peoples of Eastern Indonesia in the Early Modern Period.” Disertasi, University of Hawai’i, 2014. Nowell, C. E. The Great Discoveries and the First Colonial Empires. Ithaca: Cornell University Press, 1954. Pamungkas, Cahyo. “Dari Sosolot ke Diaspora: Jejak Historis Kekerabatan antara Seram Timur dan Papua Barat.” Dalam Ke Timur Haluan Menuju, disunting oleh Hikmat Budiman. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019. Pigafetta, A. Magellan’s Voyage: A Narrative Account of the First Navigation. London: The Folio Society, 1975. Pigeaud, Theodore G. Th. Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960. Pires, T. The Suma Oriental of Tomé Pires... and the Book of Francisco Rodrigues. Nendeln: Kraus Reprint Limited, 1967. Pires, Tomé. The Suma Oriental of Tomé Pires. Diterjemahkan oleh Armando Cartesio. London: Hakluyt Society, 1944. Pouwer, J. Enkele Aspecten van de Mimika-Cultuur (Nederlands Zuidwest Nieuw Guinea). Den Haag: Staatsdrukkerij, 1955.

Ricklefs, Merle Calvin. A History of Modern Indonesia since c.1200. 3rd Edition. Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2001. Rouffaer, G. P. “De Javaansche naam ‘Seram’ van Z.W. Nieuw-Guinea voor 1545.” Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap 25 (1908): 308–47. Rouffaer, G. P., dan J. W. Ijzerman, ed. De Eerste Schipvaart de Nederlanders naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman, 1595-1597. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915. Rumansara, Enos. “Transformasi Wor dalam lingkungan hidup orang Biak.” Tesis Antropologi, Universitas Indonesia, 1995. Rumphius, Georgius Everhardus. “De Ambonsche Historie.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 64, no. 1 (1910): 1–105. Sá, A. B. de. Insulindia: Documentaçao para historia das missões do Padroado Português do Oriente. Volume I&III. Lisboa: Instituto de Investigação Cientifica Tropical, 1954. Sinaga, Rosmaida. Masa Kuasa Belanda di Papua, 1898–1962. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013. SJ van Guns. “Vervolgmemorie op de Algemeene Memorie van Overgave van de Afdeeling West Nieuw-Guinea, Fak-Fak 1925.” Dalam Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A – No. 2: Memories van Overgave van de Afdeling West Nieuw-Guinea (Part I), oleh J. Miedema dan WAL Stokhof (ed.). Leiden-Jakarta: DSALCUL/IRIS, 1992. Sollewijn Gelpke, J. H. F. “On the Origin of the name Papua.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 149, no. 2 (1993): 318–32. ———. “The Report of Miguel Roxo de Brito of his Voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram.” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde 150, no. 1 (1994): 123–44. Spate, O. H. K. The Spanish Lake. Vol. I. Canberra: Australian National University Press, 1979. Steenbrink, Karel. The Catholics in Indonesia, 1808–1900: A Documented History. Leiden: KITLV Press, 2003. Stevenson, Charles Hugh, dan George Frederick Kunz. The Book of the Pearl: Its History, Art, Science and Industry. New York: The Century Company, 1908. Supomo, S. “The Image of Majapahit in Later Java and Indonesian Writing.” Dalam Perceptions of the Past in Southeast Asia, disunting oleh Anthony Reid dan David G. Marr. Singapura: Heineman Educational Books, 1979.

Sutherland, Heather. Seaways and Gatekeepers: Trade and State in The Eastern Archipelagos of Southeast Asia, c.1600–c.1906. Singapura: NUS Press,

2021.
Swadling, P. Plumes from paradise: Trade cycles in outer Southeast Asia and their impact on New Guinea and nearby islands until 1920. Boroko: Papua New Guinea National Museum, 1996. Trotter, C. “New Guinea: A Summary of our Present Knowledge with regard to the Island.” Proceedings of the Royal Geographic Society 5 (1884): 213. Urdaneta, Andres de. “Relaciónes del viaje hecho á las islas Molucas.” Dalam Colección de los viages y discubrimiemtos, V, disunting oleh M. F. de Navarrete. Madrid: Imprenta Nacional, 1837. Valentijn, F. Oud en Nieuw Oost-Indiën. Vol. I, disunting oleh S. Keijzer. Amsterdam: HC Susan, 1856. ———. Oud en Nieuw Oost-Indiën. Vol. II. Amsterdam: JC van Kesteren & Zoon,

1862.
Vink, A. L. “Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder)Afdeling West Nieuw-Guinea, 1932.” Dalam Irian Jaya Source Materials No. 6 Series A – No. 3: Memories van Overgave van de Afdeling West Nieuw-Guinea (Part II), oleh

J. Miedema dan WAL Stokhof (ed.). Leiden-Jakarta: DSALCUL/IRIS, 1993.
Visser, L. E. My Rice Fields are My Children: Social and Territorial Aspects of Cultivation in Sahu, Eastern Indonesia. Dordrecht/Providence: Foris Publications, 1989. VOC 1637. Openbaar Verbaal, 21 Juli 1700, fol. 80. 1700. VOC 1727. Openbaar Verbaal, 17 Juni 1705, fol. 486–487, 493–495. 1705. VOC 1794. Openbaar Verbaal, 25 September 1710, fol. 352. 1710. VOC 2465. Openbaar Verbaal, 30 April 1738, fol. 489. 1738. Vollenhoven, C. van. Het adatrecht van Nederlandsch-Indië. I. Leiden: E. J. Brill,

1918.
Wallace, Alfred Russel. The Malay Archipelago. London: Macmillan, 1869. Wichmann, Arthur. Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea: Nova Guinea. I. Leiden: E. J. Brill, 1909. Widjojo, Muridan. Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810. Depok: Komunitas Bambu, 2013. Wright, H. R. C. “The Moluccan Spice Monopoly, 1770-1824.” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society (JMBRAS) 31, no. 4 (1958): 1–127.

BAB VI

VOC DI PULAU BANDA: MONOPOLI REMPAH, KEKERASAN,

DAN PERBUDAKAN

PENGANTAR

Bab VI membuka salah satu halaman paling kelam sekaligus paling menentukan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara, yakni pengalaman Kepulauan Banda di bawah dominasi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Banda tidak hanya penting karena pala dan fuli yang dihasilkannya, tetapi karena di wilayah inilah logika kapitalisme kolonial diuji secara ekstrem melalui kombinasi monopoli dagang, kekerasan militer, dan institusionalisasi perbudakan. Apa yang terjadi di Banda memperlihatkan bagaimana sebuah perusahaan dagang bertransformasi menjadi kekuatan politik yang mampu mengatur tanah, manusia, dan kehidupan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, Banda bukan sekadar episode lokal, melainkan laboratorium awal bagi pembentukan rezim kolonial modern di Indonesia. Berbeda dengan narasi kolonial lama yang kerap menampilkan VOC sebagai aktor rasional dan efisien dalam mengelola perdagangan global, bab ini menempatkan Banda sebagai ruang di mana rasionalitas ekonomi justru berjalan seiring dengan kehancuran sosial. Penaklukan dan pemusnahan penduduk asli Banda pada awal abad ke-17 membuka jalan bagi penerapan sistem perken, sebuah bentuk perkebunan yang sepenuhnya bergantung

pada tenaga kerja budak. Di sini, produksi rempah tidak lagi sekadar aktivitas niaga, melainkan menjadi proses industrial yang menuntut kontrol ketat atas tubuh, waktu, dan mobilitas manusia. Kolonialisme tampil bukan hanya sebagai relasi antara penjajah dan wilayah jajahan, tetapi sebagai tatanan yang secara sistematis merekayasa struktur sosial baru. Bab ini juga mengajak pembaca untuk melihat perbudakan di Banda dalam konteks Asia Tenggara yang lebih luas. Praktik perbudakan memang telah dikenal di kawasan ini sebelum kedatangan Eropa, tetapi perbudakan ala VOC memperkenalkan skala, intensitas, dan logika yang berbeda. Budak di Banda direduksi menjadi tenaga produksi murni, terlepas dari ikatan sosial, kekerabatan, atau kemungkinan mobilitas status yang sebelumnya masih terbuka dalam sistem perhambaan lokal. Dengan membandingkan Banda dengan wilayah lain di Nusantara dan koloni Belanda di Karibia, bab ini menunjukkan bahwa perkenierstelsel merupakan bagian dari pola global eksploitasi kolonial, bukan penyimpangan yang bersifat insidental. Lebih jauh, pembahasan dalam bab ini menyoroti bagaimana kekerasan kolonial tidak berhenti pada tahap penaklukan, tetapi dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari melalui stratifikasi sosial, segregasi rasial, dan diferensiasi hukum. Struktur masyarakat Banda yang terdiri atas perkenier Eropa, pejabat VOC, budak perkebunan, budak rumah tangga, serta orang buangan menjadi cerminan dari tatanan kolonial yang dibangun di atas ketimpangan ekstrem. Kebijakan VOC dalam mengatur agama, etnisitas, dan status hukum memperlihatkan bahwa kolonialisme bekerja melalui kombinasi paksaan langsung dan rekayasa sosial jangka panjang. Dengan menelusuri sistem perken, perdagangan budak, kehidupan sehari-hari para budak, serta dampaknya terhadap demografi dan ingatan kolektif masyarakat Banda, bab ini menegaskan satu hal penting: kolonialisme tidak hanya menghasilkan akumulasi kekayaan, tetapi juga akumulasi penderitaan. Kisah Banda memaksa historiografi Indonesia untuk

berhadapan secara jujur dengan fondasi kekerasan dari ekonomi kolonial. Dari titik inilah, bab ini menjadi jembatan konseptual menuju pembahasan yang lebih luas tentang bagaimana warisan kolonial VOC membentuk struktur sosial, ekonomi, dan politik Nusantara pada abad-abad berikutnya, sekaligus meninggalkan luka sejarah yang jejaknya masih terasa hingga Indonesia modern.

A. SISTEM PERKEN: BASIS PERBUDAKAN

DAN KULI KONTRAK DI BANDA

Penaklukan Banda oleh VOC pada 1621 membawa dampak ekologis, sosial, dan kultural yang signifikan. Di bawah komando Jan Pieterszoon Coen, tindakan kekerasan sistematis terhadap penduduk Banda menyebabkan penurunan populasi secara drastis, dengan estimasi hanya sekitar 1.000 jiwa yang selamat dari total kurang lebih 15.000 penduduk lokal. 1 Selain akibat pembantaian, banyak warga Banda meninggal karena kelaparan dan penyakit, yang diperburuk oleh ribuan jasad korban yang membusuk. Sejumlah penduduk yang tertangkap diangkut ke Batavia untuk dijual sebagai budak. Sebagian lainnya melarikan diri menggunakan perahu ke berbagai wilayah terdekat, seperti Pulau Seram, Kei, dan Aru. Di tempat-tempat tersebut, mereka membentuk komunitas diaspora Banda yang terus menjaga ingatan akan tanah kelahiran melalui tradisi lisan. 2 Berdasarkan sensus yang diadakan VOC pada 1622, jumlah penduduk di Kepulauan Banda—termasuk orang Eropa dan budak-budak asing—hanya berkisar sekitar 2.500 jiwa. 3 Setelah berhasil menguasai Banda secara penuh, VOC sebagai sebuah perusahaan semi-berdaulat (quasi-sovereign) memiliki

1 Willard A. Hanna, Indonesian Banda: Colonialism and Its Aftermath in the Nutmeg Islands (Pennsylvania: Institute for the Study of Human Issues, 1978), 55. 2 Peter Vanderford Lape, “Contact and Conflict in the Banda Islands, Eastern Indonesia 11th-17th Century” (Dissertation, Brown University, 2000), 121–29. 3 Lape, “Contact and Conflict in the Banda Islands, Eastern Indonesia 11th-17th Century,” 120.

Gambar 6.1 Pekerja perkenier di kebun pala di Banda Neira. Foto oleh

G.F. Lantzius, circa 189-
1930.
Sumber: Rijksmuseum

keleluasaan untuk menjalankan berbagai eksperimen guna memperkuat monopolinya atas produksi pala. Untuk mengelola perkebunan pala di Banda, VOC menerapkan suatu sistem di mana tanah yang sebelumnya dimiliki serta dikelola oleh masyarakat Banda dikuasai dan dibagi menjadi lahan-lahan konsesi (perken). Konsesi-konsesi ini kemudian diberikan kepada orang-orang Belanda dan Indo-Eropa, umumnya bekas pegawai VOC, yang dikenal sebagai perkenier (pemilik perkebunan), dengan syarat bahwa mereka wajib mengelola serta memastikan produksi pala berjalan sesuai ketentuan VOC. 4 Secara keseluruhan, terdapat 68 perken dengan luas yang relatif sama di seluruh Kepulauan Banda. Para perkenier diwajibkan menjual hasil rempah-rempah mereka secara eksklusif kepada VOC. Dari hasil penjualan tersebut, mereka hanya diperbolehkan membeli kebutuhan sehari-hari melalui agen-agen dagang resmi VOC. Dengan mekanisme ini, VOC tidak hanya memperkaya diri melalui monopoli perdagangan rempah, tetapi juga memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh para perkenier dan tenaga kerja di bawahnya kembali mengalir ke kas perusahaan. Sistem perkenierstelsel bertumpu sepenuhnya pada eksploitasi tenaga kerja budak. Setiap perken memperoleh jatah sekitar 25 budak. Pada tahap awal, tenaga kerja yang diperbudak berasal dari sisa-sisa penduduk Banda yang selamat dari pembantaian. Mereka dipaksa mengolah lahan dan hasil hutan yang sebelumnya telah mereka kembangkan sendiri selama berabad-abad, kini di tanah leluhur yang telah berada di bawah kekuasaan Belanda. 5 Namun, jumlah mereka yang terbatas tidak mampu menopang ambisi VOC untuk mengendalikan pasar pala dunia. Karena itu, VOC mendatangkan budak dari berbagai wilayah, antara lain Papua, Seram, Buru, Timor, Kalimantan, hingga daerah yang lebih jauh seperti Sri Lanka dan

4 Phillip Winn, “The Southeast Asian Exception and ‘Unforseen Results’: Unfree Labour in the Banda Islands,” dalam Legacies of Slavery: Comparative Perspectives, ed. oleh Maria Suzette Fernandes Dias (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007), 77. 5 Philip Winn, “Slavery and cultural creativity in the Banda Islands,” Journal of Southeast Asian Studies 41, no. 3 (Oktober 2010): 368.

Afrika Selatan. Para budak tersebut diperoleh melalui jaringan perdagangan perbudakan yang berkembang pesat, di mana VOC tidak hanya bertindak sebagai pembeli, tetapi juga sebagai aktor utama yang menjamin keberlanjutan suplai tenaga kerja budak. 6 Selain untuk kepentingan perkebunan, para perkenier juga diberi hak untuk membeli budak tambahan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kepentingan pribadi mereka. Hal ini memperluas praktik perbudakan di luar sektor perkebunan. Seiring waktu, jumlah budak rumah tangga meningkat secara signifikan. Pada 1794, dari total 4.112 budak di Kepulauan Banda, lebih dari separuhnya tergolong sebagai budak pribadi atau rumah tangga, sementara sisanya merupakan perkenslaven. 7 Tidak jarang, seorang perkenier atau pejabat VOC menukar budak pribadi yang dianggap lemah atau tidak cakap dengan budak yang lebih muda dan kuat dari kelompok pekerja perkebunan milik perusahaan. Dalam praktik ini, kepentingan pribadi perkenier dan pejabat VOC sering kali lebih diutamakan, sehingga budak-budak terbaik justru dialihkan untuk bekerja sebagai pelayan rumah tangga atau awak kapal dagang mereka. VOC juga memperluas sistem eksploitasi tenaga kerja dengan memanfaatkan tahanan politik yang diasingkan ke Kepulauan Banda. Salah satu contohnya terjadi setelah kekalahan Makassar dalam Perang Rempah (1600–1656) di Ambon, ketika VOC menangkap dan mendeportasi para pedagang serta tawanan perang asal Makassar untuk dijadikan tenaga kerja paksa di Banda. 8 Kekurangan tenaga kerja di perkebunan pala diatasi dengan memanfaatkan para narapidana buangan, terutama mereka yang

6 Leonard Y. Andaya, “Local Trade Networks in Maluku in the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Centuries,” Cakalele: Maluku Research Journal 2, no. 2 (1991): 73. 7 Winn, “Slavery and cultural creativity in the Banda Islands,” 373. 8 Timo Kaartinen, “Exile, Colonial Space, and Deterriorialized People in Eastern Indonesia History,” dalam Exile in Colonial Asia, ed. oleh Ronit Ricci (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2016), 143.

dijatuhi hukuman 8 tahun atau lebih. Dengan demikian, sistem produksi pala di Banda tidak hanya bertumpu pada praktik kekerasan dan penindasan, tetapi juga terkait erat dengan dinamika peperangan dan penaklukan di luar wilayah Kepulauan Banda yang menghasilkan aliran tenaga kerja paksa ke daerah tersebut. Meskipun perbudakan secara resmi dihapuskan pada 1860, pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan mekanisme kerja paksa dengan mengandalkan tenaga kerja orang-orang buangan (bannelingen) dan kuli kontrak. Sebagian besar kuli kontrak direkrut dari Pulau Jawa dengan janji upah sebagai pekerja bebas. Namun, dalam praktiknya, mereka mengalami eksploitasi yang tidak jauh berbeda dari sistem perbudakan. Para kuli kontrak menghadapi beban kerja berlebihan, perlakuan sewenang-wenang dari majikan, serta kewajiban tinggal di barak-barak bekas hunian para budak. 10 Relasi kuasa yang timpang dalam sistem ini menciptakan kondisi kerja yang represif dan menjebak para kuli kontrak dalam siklus eksploitasi yang menyerupai perbudakan. Terlepas dari perbudakan VOC lewat perkenierstelsel yang multidimensional, pada kenyataannya perusahaan besar tersebut dari waktu ke waktu kewalahan mempertahankan tenaga kerjanya. Hal ini disebabkan oleh sistem pengawasan terhadap budak yang terbukti tidak efektif. Laporan-laporan dari akhir abad ke-17 dan abad ke-18 mencatat banyak kasus pelarian budak dari perkebunan Banda melalui jaringan perdagangan antarpulau. Valentijn menggambarkan bahwa “tak peduli seberapa ketat pengawasan mereka, sebanyak 20 hingga 30 budak bisa melarikan diri dengan perahu pada malam hari dan jarang yang kembali”. 11 Perdagangan antarpulau yang berlangsung secara intensif di Banda membuka peluang bagi budak untuk memperoleh kebebasan

secara sah. Budak-budak yang terlibat aktif dalam aktivitas perdagangan memiliki kesempatan untuk membeli kebebasan dengan pendapatan yang mereka peroleh dari aktivitas ekonomi tersebut. 12 Pola serupa juga ditemukan di berbagai wilayah di kepulauan Nusantara, seperti di Sulu (Filipina Selatan). Pola serupa juga ditemukan di berbagai wilayah lain di Nusantara, seperti di Sulu (Filipina Selatan). Di Sulu, banyaga—budak yang diperoleh melalui perompakan—memiliki peluang untuk memperoleh manumisi (pembebasan), terutama melalui partisipasi mereka dalam perdagangan maritim. Seorang banyaga yang mampu memberikan jasa tertentu, baik di kapal dagang maupun dalam urusan rumah tangga tuannya, tidak hanya berpeluang dibebaskan, tetapi juga dapat memperoleh kepercayaan dari majikannya. 13 Dalam konteks ini, perbudakan tidak semata-mata merupakan hubungan kepemilikan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme integrasi individu ke dalam sistem sosial dan ekonomi di Kepulauan Sulu. Sistem perkenier sejatinya lahir sebagai bagian dari upaya awal Belanda untuk mengembangkan pertanian tropis berskala besar dengan memanfaatkan tenaga kerja budak. Sistem ini berakar pada tradisi pemikiran rasional dan modern Eropa pada masanya. Dengan didorong semangat kapitalisme, para pejabat VOC mendukung penciptaan sebuah sistem yang mengeksploitasi tenaga kerja serta perpindahan paksa, menghilangkan aspek-aspek kemanusiaan demi mempertahankan keuntungan perusahaan. Model ini, menurut Anthony Reid, sangat jarang ditemukan di Asia Tenggara sebelum kedatangan bangsa Eropa. 14 Sebelum kedatangan VOC, masyarakat Kepulauan Banda sebenarnya telah

12 Winn, “Slavery and cultural creativity in the Banda Islands,” 376. 13 James Francis Warren, “The Sulu Zone, the World Capitalist Economy and the Historical Imagination: Problematizing Global-Local Interconnections and Interdepencies,” Southeast Asian Studies 35, no. 2 (September 1997): 205. 14 Anthony Reid, “Slavery and Forced Labor in Asia: Status Quaestionis,” dalam Slavery and Bonded Labor in Asia, 1250-1900, ed. oleh Richard

B. Allen (Leiden: Brill, 2022), 43.

mengenal praktik perbudakan yang terintegrasi dalam jaringan perdagangan budak Asia Tenggara. Namun, model perbudakan di kawasan ini umumnya bersifat lebih terbuka dan dinamis. Budak tidak semata-mata diperlakukan sebagai properti tetap, tetapi dapat terasimilasi ke dalam masyarakat tempat mereka berada. Mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh kebebasan atau berpindah status melalui berbagai mekanisme sosial dan ekonomi, sebagaimana terlihat dalam praktik di Sulu. Dengan demikian, praktik perbudakan di Asia Tenggara yang cenderung berasimilasi dalam sistem perhambaan atau keanggotaan rumah tangga ini bertolak belakang dengan sistem perkenier yang mengeksploitasi tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan ratusan budak dipekerjakan di lahan-lahan luas untuk produksi pala, Banda menjadi contoh langka penerapan perbudakan murni dalam sektor pertanian di Asia Tenggara. Pola eksploitasi intensif semacam ini juga diterapkan Belanda di wilayah jajahan lainnya, terutama di Kepulauan Karibia melalui Geoctrooieerde Westindische Compagnie (GWC; Perusahaan Hindia Barat Belandа). Di kawasan tersebut, Belanda mengembangkan perkebunan tanaman bernilai ekonomi tinggi, seperti gula dan tembakau, dengan mengandalkan tenaga kerja paksa budak yang didatangkan dari Afrika Barat. 16 Tercatat, antara 1602 dan 1814, sekitar 600.000 orang diperbudak dan dipindahkan secara paksa ke Suriname dan wilayah Karibia yang dikuasai Belanda melalui GWC. 17 Dengan menguasai wilayah-wilayah di Karibia secara langsung dan menggantikan populasi asli dengan tenaga kerja budak yang didatangkan dari berbagai wilayah, Belanda menciptakan struktur

15 Thalib dan Raman, Banda dalam Sejarah Perbudakan di Nusantara, 4. 16 Rik van Welie, “Slave Trading and Slavery in the Dutch Colonial Empire: A Global Comparison,” New West Indian Guide/ Nieuwe West-Indiche Gids 82, no. 1/2 (2008): 51. 17 Government of the Netherlands, Speech by Prime Minister Mark Rutte about the role of the Netherlands in the history of slavery, 2022, https:// www.government.nl/documents/speeches/2022/12/19/speech-by-prime-minister-mark-rutte-about-the-role-of-the-netherlands-in-the-history-of-slavery.

sosial yang mencerminkan pola segregasi dan eksklusif yang juga terlihat dalam sistem perkenier di Banda. Selain sistem perkenier, VOC juga menerapkan praktik kerja paksa atau rodi, yang menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat pribumi di wilayah lain. Di Ambon, misalnya, ekspedisi hongi yang dilakukan secara berkala untuk menghancurkan pohon-pohon cengkeh di Seram, Buru, Manipa, dan sekitarnya berdampak fatal bagi penduduk setempat. Melalui perjanjian dengan Belanda, orang-orang Ambon dipaksa mengawaki kora-kora (perahu perang) sebagai pendayung dalam patroli hongi. Selama pelayaran, mereka sering kali mengalami perlakuan buruk dari VOC, yang menyebabkan kematian akibat kelaparan, penyiksaan, atau terbunuh dalam pertempuran. 18 Selain risiko kematian, pelaksanaan ekspedisi hongi sering bertepatan dengan musim panen cengkeh, sehingga mengurangi tenaga kerja desa pada saat yang paling krusial bagi perekonomian lokal. Tidak hanya itu, beberapa negeri di Ambon juga diwajibkan menyediakan bahan bangunan serta kayu untuk perbaikan kapal-kapal Belanda. Pada abad ke-19, beban kerja paksa semakin bertambah dengan kewajiban menyediakan garam dan ikan asin bagi awak kapal Belanda yang berlabuh, tanpa kompensasi yang layak. 19 Eksploitasi yang berkepanjangan ini akhirnya memicu perlawanan masyarakat Ambon, yang dipimpin oleh Thomas Matulessy pada 1817. 20

B. STRATIFIKASI DAN STRUKTUR

SOSIAL DI WILAYAH VOC

Sebelum kedatangan Belanda dan bangsa Eropa lainnya ke Nusantara, setiap daerah telah mengembangkan sistem sosialnya

18 J. Keuning, Sejarah Ambon sampai Akhir Abad Ke-17 (Sleman: Penerbit Ombak, 2016), 50. 19 H. A. Idema, “De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817,” Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 79, no. 4 (1923): 605. 20 Idema, “De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817,” 605.

masing-masing. Struktur masyarakat di berbagai wilayah umumnya ditandai oleh hierarki yang didasarkan pada berbagai faktor, seperti status kelahiran, pembagian tugas dan kewajiban, kekuasaan dan politik, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, serta status sebagai warga asli atau pendatang dalam suatu komunitas. Keberadaan hierarki ini berkontribusi pada terbentuknya sistem stratifikasi sosial yang kompleks. Di Bali, misalnya, masyarakat diklasifikasikan ke dalam empat kasta utama (caturwangsa), dengan tambahan lapisan sosial terendah, yaitu budak. 21 Lontar Brahmokta Widi Sastra mencatat bahwa pembagian kasta ini berakar pada ragam kewajiban (darma) yang dijalankan oleh individu sesuai ajaran Hindu dan norma adat setempat. 22 Berbeda dengan sistem kasta di India yang menempatkan kaum brahmana pada posisi tertinggi dalam hierarki sosial, di Bali kekuasaan politik dalam praktiknya sering kali berada di tangan penguasa. Hal ini tecermin dalam prasasti dari masa pemerintahan Anak Wungsu (995 Çaka/1073 Masehi), yang menunjukkan bahwa pemimpin politik menduduki posisi teratas dalam stratifikasi sosial. 23 Sementara itu, di Sulawesi Selatan, kerajaan-kerajaan Bugis secara umum menerapkan sistem pelapisan sosial yang terbagi ke dalam tiga kategori utama berdasarkan status kelahiran, yakni golongan bangsawan (anakarung), orang merdeka (tomaradeka), dan golongan budak (ata). 24 Penentuan status sosial individu sangat bergantung pada hubungan kekerabatan dengan arung (raja), yang berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur masyarakat. Meskipun golongan tomaradeka tidak memiliki beberapa keistimewaan seperti yang dinikmati golongan

21 Supratikno Raharjo, Agus Aris Munandar, dan Susanto Zuhdi, Sejarah Kebudayaan Bali: Kajian Perkembangan dan Dampak Pariwisata (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), 38. 22 Raharjo, Munandar, dan Zuhdi, Sejarah Kebudayaan Bali: Kajian Perkembangan dan Dampak Pariwisata, 38. 23 Raharjo, Munandar, dan Zuhdi, Sejarah Kebudayaan Bali: Kajian Perkembangan dan Dampak Pariwisata, 38. 24 Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), 30.

anakarung, hak-hak serta kebebasan mereka tetap dijamin dan dilindungi hukum adat. Sementara itu, status sebagai ata (budak) tidak selalu diwariskan secara turun-temurun, tetapi dapat diperoleh melalui berbagai keadaan, seperti menjadi tawanan perang, melanggar hukum adat, atau terpaksa menyerahkan diri sebagai bentuk pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu. 25 Di wilayah yang berada di bawah pemerintahan langsung VOC, seperti Batavia, Belanda menerapkan sistem segregasi sosial yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan ras dan etnis. 26 Sistem ini menempatkan kelompok Eropa, meskipun secara demografis minoritas, pada posisi tertinggi dalam stratifikasi sosial, menjadikannya kelas penguasa dengan akses paling luas terhadap kekuasaan, ekonomi, dan hak-hak istimewa. Untuk mempertahankan dominasi ini, komunitas Eropa secara aktif mereproduksi status sosialnya melalui berbagai mekanisme, seperti menjaga gaya hidup Eropa, membangun aliansi perkawinan dengan keluarga terhormat di Belanda, serta mengamankan monopoli atas patronasi dan jabatan administratif strategis. Upaya menjaga eksklusivitas ini juga tecermin dalam pembatasan sosial terhadap kelompok mestizo—komunitas berdarah campuran Asia dan Eropa—dengan tujuan mempertahankan kemurnian identitas “kulit putih”. 27 Dengan demikian, perbedaan ras tidak hanya berfungsi sebagai kategori sosial, tetapi juga sebagai instrumen politik yang secara sistematis digunakan dalam administrasi kolonial untuk meneguhkan supremasi Eropa dalam struktur kekuasaan VOC, terutama di Batavia sebagai pusat kendali perusahaan. 28

25 Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, 33–34. 26 Ulbe Bosma dan Remco Raben, Being Dutch in the Indies: A History of Creolisation and Empire (Athena: Ohio University Press, 2008), 20. 27 Bosma dan Raben, Being Dutch in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 62. 28 Bosma dan Raben, Being Dutch in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 24.

Di Ambon, struktur sosial tradisional mengalami transformasi akibat intervensi VOC yang ditandai dengan suatu model pemerintahan hibrida. Secara garis besar, masyarakatnya dibagi menjadi dua golongan: burgers (warga kota; mantan pegawai VOC atau pedagang Asia dengan status merdeka yang kemudian diberi izin tinggal di koloni) dan negorijlieden (masyarakat desa). Burgers kebanyakan tinggal di dalam Kota Ambon dan berada di bawah yurisdiksi langsung VOC, sedangkan negorijlieden tinggal di desa-desa di bawah otoritas kepala-kepala lokal masing-masing. 29 Namun demikian, VOC berhasil mengintegrasikan kepala-kepala lokal yang telah ditundukkan, seperti orang kaya dan kapitan, ke dalam sistem administrasi untuk mengawasi masyarakat serta mengontrol tenaga kerja di perkebunan. 30 Pemimpin-pemimpin negeri diangkat berdasarkan persetujuan VOC, yang menempatkan loyalitas dan kepatuhan terhadap kepentingan kolonial sebagai prasyarat utama. 31 Para penguasa lokal yang mampu menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Belanda diberi legitimasi melalui berbagai gelar kehormatan, yang berfungsi tidak hanya sebagai simbol status, tetapi juga instrumen kontrol Belanda. Sebagai bagian dari strategi ini, VOC menganugerahkan berbagai atribut kebesaran kepada pemimpin lokal, seperti tongkat rotan berhias emas dengan lambang VOC, payung kehormatan, serta umbul-umbul. 32 Di Sulawesi Selatan, VOC bahkan mengirimkan kain-kain impor asal India dan rempah-rempah bernilai 162 gulden (setara dengan harga dua ekor kuda pada 1747) sebagai hadiah dalam perayaan Idulfitri kepada sekutu lokal mereka di

29 Bosma dan Raben, Being Dutch in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 19. 30 Bosma dan Raben, Being Dutch in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 20. 31 R. Z. Leirissa, G. A. Ohorella, dan Djuariah Latuconsina, Sejarah Kebudayaan Maluku (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), 69. 32 Leirissa, Ohorella, dan Latuconsina, Sejarah Kebudayaan Maluku, 69.

Gowa dan Bone. Pemberian simbol-simbol dan hadiah-hadiah tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai penghargaan, tetapi juga alat untuk meneguhkan hierarki kekuasaan di mana otoritas lokal berada di bawah dominasi Belanda. Dalam ekspedisi hongi, yang secara sistematis mengeksploitasi tenaga kerja lokal, masyarakat Ambon yang dipaksa menjadi pendayung kora-kora tidak menerima imbalan atas kerja mereka. Namun, sebagai bagian dari perjanjian dengan Belanda, kepala-kepala lokal yang memimpin setiap kora-kora selama ekspedisi diberi kompensasi dalam bentuk beras, arak, daging, serta sejumlah uang. 34 Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memastikan keberlanjutan eksploitasi tenaga kerja pribumi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Belanda menggunakan strategi kooptasi terhadap elite lokal untuk mempertahankan kendali atas wilayah jajahannya. Di samping itu, terbentuk pula kelas sosial baru sebagai konsekuensi dari kebijakan VOC terhadap penduduk yang berpindah agama menjadi Kristen. Konversi agama ke Kristen tidak hanya menjadi aspek spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme mobilitas sosial, di mana individu yang berpindah agama memperoleh akses lebih luas terhadap pendidikan formal serta peluang menduduki jabatan administratif yang lebih prestisius dalam struktur kolonial. Tercatat, VOC pertama kali mendirikan sekolah di Ambon pada 1607. Selain pendidikan agama, sekolah ini juga menyediakan pengetahuan sekuler bagi komunitas Kristen di Ambon. Konsekuensinya, kelompok muslim di Ambon mengalami pengucilan dari akses pendidikan formal. 35 Wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pusat administrasi Belanda di Ambon, khususnya di sekitar benteng-benteng kolonial, mengalami proses

33 “Nationaal Archief,” VOC Inv. Nr. 8223, Den Haag, t.t., Folio 98. 34 Idema, “De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817,” 629–

30.
35 Dieter Bartels, Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid 2 (Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer, 2017), 631.

pengkristenan yang intensif, sehingga melahirkan komunitas Kristen yang memiliki hubungan erat dengan otoritas kolonial. Integrasi mereka ke dalam sistem kolonial menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana perbedaan agama berkontribusi pada fragmentasi masyarakat Ambon. Dalam beberapa kasus, kelompok Kristen yang telah menginternalisasi nilai-nilai kolonial bahkan mengembangkan sikap eksklusif dan memandang rendah komunitas 37 muslim Ambon, mempertegas segregasi sosial berbasis agama. Laporan amtenar Belanda J. Keuning menunjukkan bahwa hingga abad ke-19, komunitas Kristen Ambon secara konsisten memperoleh lebih banyak keuntungan dari pemerintah kolonial dibandingkan dengan kelompok muslim. Kesenjangan sosial diinstitusionalisasi 38 dalam kebijakan kolonial VOC. Pada beberapa wilayah di mana komunitas Kristen dan Islam hidup berdampingan, VOC menerapkan kebijakan administrasi yang bersifat segregatif guna memperkuat kendali politik dan sosial. Salah satu contoh kebijakan ini terjadi di Kerajaan Bintauna, Sulawesi Utara. Pada 1761, VOC mengangkat seorang jogugu (kepala wilayah) bernama Salomon Datunsola sebagai representatif yang bertanggung jawab atas populasi Kristen di wilayah tersebut. VOC mengklaim bahwa pengangkatan Salomon didasarkan pada permintaan komunitas Kristen setempat yang disebut-sebut lebih memilih berada di bawah otoritas VOC daripada tunduk pada pemerintahan penguasa muslim. Keputusan ini memicu keberatan Putri Manilha, istri Sultan Iskandar Monoarfa dari Gorontalo, yang 39 memiliki hak atas Bintauna sebagai ratu. Setelah perundingan antara pihak Kesultanan Gorontalo dan VOC, disepakati bahwa administrasi masyarakat Bintauna akan dibagi berdasarkan agama: warga muslim tetap berada di bawah otoritas Putri Manilha dan Gorontalo, sementara urusan-urusan

warga Kristen berada pada Salomon Datunsola dengan yurisdiksi di bawah Residen VOC di Manado. Akibatnya, wilayah Bintauna mengalami pemisahan, dengan bagian utara didominasi oleh populasi Kristen dan bagian selatan oleh komunitas muslim. 40 Pemisahan ini menyebabkan pergeseran dalam struktur hubungan sosial, di mana keterpaduan yang sebelumnya terjalin di tengah masyarakat Bintauna menjadi semakin longgar. Kebijakan ini mencerminkan strategi VOC dalam membentuk struktur pemerintahan dualistis yang tidak hanya memperkuat kontrol mereka atas daerah taklukan, tetapi juga menciptakan dinamika sosial-politik yang kompleks di tingkat lokal. Sementara itu, di bagian terbawah stratifikasi sosial terdapat budak-budak yang direkrut menggunakan sistem kerja paksa dari tempat-tempat seperti Pantai Koromandel, Kei, dan Aru. 41 VOC tidak memedulikan dari mana mereka berasal. Dalam hal ini, pertimbangan ekonomis menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan asupan tenaga kerja untuk kebun-kebun pala daripada faktor sosial. 42 Di samping itu, orang-orang asli Banda, yang sebelumnya telah diangkut oleh VOC ke Batavia, pada 1622 dikirim kembali ke kampung halaman mereka untuk menjelaskan kepada budak-budak baru tersebut bagaimana cara membudidayakan pohon-pohon pala. 43 Orang-orang asli Banda yang diperbudak kebanyakan terdiri dari perempuan dan anak-anak dengan sejumlah kecil pemuda. 44 Pada akhirnya, kedua kelompok budak tersebut berbaur membentuk komunitas baru yang multikultural

40 C. Lekkerkerker, Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indischen archipel (Batavia: Landsdrukkerij, 1938), 19. 41 Usman Thalib dan Mezak Wakim, Banda dalam Perspektif Sejarah Maritim (Ambon: Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, 2020), 51. 42 Thalib dan Wakim, Banda dalam Perspektif Sejarah Maritim, 51. 43 Anthony Reid, “‘Slavery so Gentle’: A Fluid Spectrum of Southeast Asian Conditions of Bondage,” dalam What is a Slave Society?, ed. oleh Noel Lenski dan Catherine M. Cameron (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 425. 44 V. I. van de Wall, De Nederlandsche Oudheden in de Molukken (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1928), 532.

dan menjadi populasi mayoritas dalam demografi Banda. Berdasarkan sensus yang dilaporkan pada 1638, dari sekitar 3.842 jiwa penduduk Banda, 2.200 di antaranya adalah budak. 45 Selain wilayah yang mengalami perubahan stratifikasi sosial akibat pemerintahan langsung Belanda, terdapat pula daerah yang mengalami transformasi sosial sebagai konsekuensi dari disrupsi yang ditimbulkan kebijakan ekspansi dan dominasi VOC. Misalnya, dampak pembantaian di Pulau Banda pada awal abad ke-17 tidak hanya menyebabkan migrasi besar-besaran penduduk ke pulau-pulau sekitar, tetapi juga membawa serta sistem kebudayaan dan struktur sosial dari kampung halaman mereka. Di antara para pengungsi, kelompok elite seperti orang kaya menetap di Kepulauan Kei, khususnya di Kei Kecil, Banda Eli, dan Banda Elat, di mana mereka tetap mempertahankan posisi kepemimpinan lokal di bawah otoritas rat, raja, atau halaai. 46 Namun, berbeda dengan struktur pelapisan sosial di Banda, tatanan sosial di Kei mengalami transformasi, beralih ke sistem berbasis kekerabatan patrilineal yang lebih fleksibel. Struktur ini terwujud dalam unit sosial seperti Rinrahan, Rahanyaan, Ohoiratut, dan Lor atau Ur, yang merepresentasikan kelompok genealogis dengan peran sosial tertentu. 47 Dengan demikian, meskipun warisan hierarki sosial dari Banda masih terasa, akulturasi dengan lingkungan baru menghasilkan bentuk stratifikasi yang lebih dinamis di Kepulauan Kei. Di Makassar, VOC menerapkan kebijakan segregasi sosial dengan menetapkan kawasan permukiman khusus bagi komunitas Tionghoa dan Melayu, di mana mereka tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan, tetapi dalam kapasitas yang lebih terbatas dan berada di bawah pengawasan ketat Belanda. Setiap

45 Matthias van Rossum, Kleurrijke Tragiek: De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC (Hilversum: Verloren, 2015), 23. 46 Leirissa, Ohorella, dan Latuconsina, Sejarah Kebudayaan Maluku,

112.
47 Leirissa, Ohorella, dan Latuconsina, Sejarah Kebudayaan Maluku,

112.

komunitas ini dipimpin oleh seorang kapitan yang bertanggung jawab langsung kepada VOC. Sebagai kota yang memiliki karakter kosmopolitan, pernikahan antar-kelompok etnis merupakan praktik umum. Namun, bagi pemerintah kolonial Belanda, interaksi semacam ini dipandang potensial menjadi sumber ketegangan sosial, sehingga mereka lebih memilih untuk mempertahankan batas-batas yang jelas antara setiap komunitas. Kekhawatiran ini tecermin dalam sebuah peristiwa pada 1751, ketika Gubernur Makassar Cornelis Rosenboom menerima keluhan dari Kapitan Tionghoa Quepodang dan mantan kapitan Lidjauko, serta balasannya dari Kapitan Melayu Ince Banjar. Persoalan yang diperdebatkan adalah mengenai status kelompok peranackang (peranakan)—keturunan hasil pernikahan antara etnis Tionghoa dan Melayu. 48 Kedua pemimpin komunitas ini masing-masing mengklaim bahwa kelompok peranakan seharusnya dimasukkan ke komunitas mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan dalam menentukan identitas dan kedudukan sosial kelompok hibrida dalam struktur masyarakat kolonial. Untuk mengatasi benturan antara kedua kelompok tersebut, VOC memutuskan bahwa status para istri harus mengikuti suaminya sebagai anggota kelompok Tionghoa atau Melayu. Selanjutnya, VOC menciptakan peranakan muslim sebagai suatu kategori terpisah yang berada di bawah pengawasan letnannya sendiri. 49 Persoalan ini tidak hanya menyangkut identitas sosial kelompok peranakan, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan, terutama dalam hal pemasukan lewat pajak, afiliasi keagamaan, serta layanan-layanan tertentu yang harus disediakan oleh masing-masing kelompok kepada Belanda. 50

Kelas sosial lain yang muncul dalam struktur masyarakat kolonial adalah golongan mardiker. Istilah mardiker merujuk pada mantan budak Portugis asal Asia Selatan yang telah memeluk Kristen, atau individu keturunan Asia yang sebelumnya menetap di wilayah kekuasaan Portugis. 51 Sebagian besar komunitas mardiker bermukim di kota-kota yang berada di bawah pengaruh VOC, seperti Ambon dan Batavia, di mana mereka umumnya berperan sebagai prajurit atau artisan dalam sistem kolonial. Pada awalnya, Belanda mengklasifikasikan mereka sebagai bagian dari kelompok pribumi, tetapi seiring waktu memperoleh status lebih tinggi dan dikategorikan ke dalam golongan Eropa. 52 Pembahasan lebih dalam mengenai mardiker akan dibahas di bagian selanjutnya. Ekspansi dan dominasi VOC atas wilayah-wilayah strategis dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara tidak hanya mengukuhkan kontrol ekonomi kolonial, tetapi juga mengubah konfigurasi sosial yang telah ada sebelumnya. Intervensi kolonial ini berperan dalam merekonstruksi dinamika sosial di berbagai kerajaan dan komunitas, menciptakan stratifikasi baru yang didasarkan pada akses terhadap kekuasaan, sumber daya ekonomi, dan kedekatan dengan otoritas VOC. Kelompok pribumi yang berkolaborasi dengan VOC memperoleh privilese tertentu, termasuk akses terhadap perdagangan serta jabatan administratif, sementara kelompok lain, terutama buruh dan budak, mengalami eksploitasi yang semakin mengukuhkan ketimpangan sosial. Dengan demikian, struktur sosial yang terbentuk dalam konteks kolonialisme tidak hanya mencerminkan relasi kekuasaan antara penguasa Eropa dan masyarakat lokal, tetapi juga memperdalam stratifikasi sosial di dalam komunitas pribumi itu sendiri.

51 Gijs Kruijtzer, “European migration in the Dutch sphere,” dalam Dutch Colonialism, Migration and Cultural Heritage, ed. oleh Geert Oostindie (Leiden: KITLV Press, 2008), 133. 52 Kruijtzer, “European migration in the Dutch sphere,” 133.

C. BUDAK PERKEN DI KEPULAUAN

BANDA ABAD KE-17–18

Perbudakan telah menjadi tema kajian banyak sejarawan dan antropolog, salah satu di antaranya HJ Nieboer. Dia berpendapat bahwa perbudakan di bidang pertanian merupakan suatu sistem industri. Di Indonesia, Nieboer menyebut perbudakan secara umum terjadi di Sumatra, Borneo, Celebes, dan Maluku. 53 Namun, dia tidak membahas perbudakan di Banda, padahal di sinilah perbudakan tumbuh sebagai sebuah sistem industri, berbeda dengan bentuk perbudakan pada umumnya. Perbudakan di Banda jelas bertujuan untuk industri perkebunan pala dengan budak sebagai tenaga kerja (perkenslaven)—suatu bentuk perbudakan yang dijalankan dalam pranata sosial, baik yang dilakukan secara terlembaga maupun tidak dilembagakan. 54 Karena itu, ungkapan bahwa “Banda adalah negeri yang penduduknya hidup bahagia!” 55 segera tergantikan dengan kedatangan bangsa Belanda. Banda justru menyaksikan perbudakan dan perkebunan sebagai era baru dalam sejarah perdagangan rempah Nusantara. Tidak bisa dimungkiri, kedatangan bangsa Eropa menjadi salah satu faktor yang membuat perbudakan di Banda semakin marak dan intensif. Memang, praktik sedikit mirip perbudakan telah berlangsung lama sebelum kedatangan bangsa Eropa, yang umum terjadi di kalangan “orang kaya Banda”. Para budak dipekerjakan sebagai pelayan rumah tangga maupun membantu perekonomian, seperti mengelola hasil pala dan fuli, serta perdagangan. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari Siauw, 56 selain dari Timor, Solor, Kei,

53 H. J. Nieboer, Slavery as an Industrial System: Ethnological Researches (The Hague: Martinus Nijhoff, 1910). 54 James L. Watson, “Slavery as an Institution: Open and Closed System,” dalam Asian and African Systems of Slavery, ed. oleh James

L. Watson (California: Basil Blackwell, 1980).
55 P. C. van der Wolk, Tropen Romantiek: Geschiedenis van Onze Nootmuskaat-Cultuur (Middelburg: A. Van Loon Tiel, 1920). 56 J. A. van der Chijs, De Vestiging van Het Nederlandsche Gezag Over

Aru, dan Buton. Mereka tinggal di permukiman budak di Gunung Api dan diwajibkan mengurus kebun sayur. Ketika terjadi letusan- letusan gunung berapi, mereka tewas karena bencana tersebut. 57 Perbudakan yang dilakukan oleh orang kaya di Banda, dan kebanyakan di Nusantara, bersifat patron-klien, berbeda dari pola yang dilakukan Belanda sebagai pekerja di perkebunan pala. Perbudakan sebagai tenaga kerja di perkebunan diperkenalkan oleh VOC di Banda pada abad ke-17. Perbudakan di Banda dapat disebut sebagai perbudakan murni, karena budak menjadi kepemilikan majikan, yang dijadikan barang milik yang dapat diperjualbelikan atau diberikan sebagai hadiah, upeti, dan pertukaran dalam perdagangan. Selama berabad-abad, budak berkontribusi bagi perkenier dalam memperoleh keuntungan karena tidak harus membayar upah tinggi kepada para pekerja. Di Banda, penguasaan wilayah turut menjadi pertimbangan agar tujuan ekonomi tercapai, terutama perdagangan. Institusi perbudakan menjadi suatu perbuatan yang legal dan pemerintah bahkan turut andil dalam pengadaan budak serta memfasilitasi agar kehidupan perkebunan dengan para budaknya tetap dapat bertahan. Keuntungan dan kemakmuran tidak saja dinikmati oleh para perkenier, tetapi juga oleh penguasa VOC dan pemerintah Belanda di Eropa. Penguasaan VOC di Banda menjadi era baru yang mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah itu serta memperkenalkan sistem perkebunan. Penting dijelaskan, Banda adalah penghasil pala terbesar di Maluku. Sejak 1300-an, Banda dan Maluku umumnya mulai dikunjungi oleh orang-orang Jawa dan Arab. Pada akhir abad ke-15, hubungan antara Jawa dan Maluku, termasuk Banda, semakin kuat, apalagi setelah Raja Marhum dari Ternate pergi ke Jawa pada 1495 untuk memperdalam ajaran Islam. Para pedagang dari Tiongkok dan Arab juga telah mendatangi Maluku untuk mendapatkan

de Banda-Eilanden (1599-1621) (Batavia: Albrecht & Co., 1886). 57 Wolk, Tropen Romantiek: Geschiedenis van Onze Nootmuskaat-Cultuur.

cengkeh dan pala. Pohon pala tumbuh di pekarangan rumah, kebun, dan hutan di sekitar perkampungan. Sebelum kedatangan bangsa Barat di Banda, perdagangan pala dan bunga pala dikelola oleh kepala desa serta orang kaya. 58 Mereka inilah yang berhubungan dengan para pedagang yang datang ke Banda. Pada 1602, bangsa Belanda, dipimpin oleh Wolfert Harmenszoon, datang ke Banda dengan beberapa armada kapal dan menandatangani kontrak dengan beberapa orang kaya*.* Perjanjian yang berisi ketentuan bahwa mulai saat itu hanya Belanda yang boleh membeli pala di Banda. Ketentuan ini segera menimbulkan ketegangan karena sangat merugikan penduduk pribumi. Ketegangan semakin tinggi ketika Belanda memutuskan untuk membangun sebuah benteng di salah satu pulau di Banda. Pada 1609, sebuah armada besar yang dipimpin oleh Admiral Verhoeff datang ke Neira. Namun, dalam sebuah pertemuan dengan penduduk, armada ini diserang dan 45 orang Belanda tewas. Sejak saat itu, bangsa Belanda berusaha menyerang Banda dengan pembalasan atas kematian orang-orang Belanda tersebut. Pertempuran sengit sering terjadi di Banda dan penduduk mencari dukungan bangsa asing yang akan datang terutama inggris seperti kedatangan perdagangan Inggris di Neira dan disambut dengan tangis haru. 59 Kehadiran orang Inggris disambut hangat di Ai dan inggris mulai membangun loji di sana dan melawan invasi Belanda bersama-sama dan berhasil menangkisnya pada 15 Mei 1615. 60 Mereka pun membangun benteng Revenge di 1616. 61 Pulau Run pun ikut bersama Inggris di bawah Nathaniel Courthope sejak 23 Desember 1616, 62 semua pulau yang dikuasai Inggris direbut

58 Penyebutan “orang kaya” ditujukan kepada orang yang mempunyai kekayaan dan kekuasaan. Mereka ini merujuk pada saudagar, syahbandar, kepala desa, kepala adat, dan orang yang berpengaruh. 59 Giles Milton. 2015. Pulau Run: Magnet Rempah-rempah Nusantara. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 331. 60 Giles Milton. 2015. Pulau Run: Magnet Rempah-rempah Nusantara. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 333-335. 61 Giles Milton. 2015. Pulau Run: Magnet Rempah-rempah Nusantara. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 343. 62 Giles Milton. 2015. Pulau Run: Magnet Rempah-rempah Nusantara.

Belanda dengan pembunuhan Nathaniel Courthope yang melakukan perlawanan di laut pada 27 Oktober 1620 yang membuat blokade dan perlawanan Inggris di kepulauan Banda berakhir. 63 Pada 1621, Coen menyerang Lontor, pulau terbesar dan terpadat penduduknya, serta berhasil merebutnya. Kemudian, Coen memerintahkan penduduk untuk menetap di pantai, yang hanya dipatuhi oleh sebagian kecil. Sebagian lainnya melarikan diri ke pulau-pulau tetangga di Kepulauan Kei, Seram, Aru, dan pulau-pulau lain di kawasan Maluku. Sebagian lain lagi melarikan diri ke daerah pegunungan di pedalaman. Penduduk yang melarikan diri diburu, dibunuh, atau mati karena kelaparan dan penderitaan. Ratusan orang dideportasi ke Batavia dan Ambon. Di pulau-pulau lain seperti Roen dan Rosengain, penduduknya mengalami nasib yang sama. Sementara, penduduk Banda yang berhasil ditawan dijadikan budak dan sebagian orang kaya dikirim ke Cirebon serta Banten. Dalam perjalanannya dari Batavia, Coen sempat membeli beberapa ratus budak dan tawanan perang, untuk kemudian dipindahkan ke Banda. Inilah akhir dari “sebuah bangsa yang berani dan mencintai kebebasan, yang hidup bahagia, tetapi dikorbankan untuk kepentingan rakus sebuah perusahaan perdagangan”. 64 Pulau-pulau lain kemudian dikuasai dan dikosongkan dari penduduk Banda. Penguasaan atas Banda inilah menjadi awal era baru bagi sejarah pulau penghasil pala terbesar di Maluku dan Nusantara secara umum. Namun demikian, hukuman berat oleh Belanda tidak membuat orang-orang Banda menyerah. Pada 1622, mereka yang dipindahkan ke Batavia tetap merencanakan untuk membunuh gubernur jenderal dan membakar kota. Mereka meminta bantuan dari Mataram dan Bantam, serta Inggris. Namun, pemerintah segera diberi tahu (oleh salah satu penduduk Banda), sehingga pada 27 Januari 1622 orang-

Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 356. 63 Giles Milton. 2015. Pulau Run: Magnet Rempah-rempah Nusantara. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 400. 64 Zondervan, Insulinde in Woord en Beeld: Muskaatnotenbedrijf op de Banda-Eilanden – Molukken.

orang Banda ditangkap. Akibatnya, 8 orang kaya dihukum mati dan 210 pria dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup dengan dibelenggu rantai (kettingen, prisoner in chains), sementara 347 wanita serta anak-anak dibawa kembali ke Banda dan dijual sebagai budak. Pada Agustus 1622, di Pulau Run, terungkap persekongkolan dari orang Banda dan orang Seram untuk membunuh orang Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kematian 160 orang, termasuk orang kaya. Dalam kejadian itu, orang-orang Inggris dicurigai oleh VOC terlibat sebagai rekan konspirasi. 65 Setelah itu, Belanda menerapkan kebijakan untuk memulai kembali proses pemukiman ulang pulau-pulau yang telah dikosongkan. Di Pulau Ai, misalnya, melalui perintah Gubernur Van der Dussen, ratusan orang dibawa kembali mengisi pulau, yakni 100 orang dari Solor, 30 orang Ambon, 64 tawanan perang asal Spanyol, 500 penduduk dari Kepulauan Sangihe, dan beberapa puluh orang Tionghoa. Mereka adalah pria dan wanita dari berbagai daerah, baik yang ditaklukkan maupun yang dibeli sebagai budak dari para raja. Akhirnya, sebuah benteng dibangun di Ay, disebut sebagai Revengie, dan sebuah garnisun ditempatkan di sana untuk memastikan bahwa buah pala dipetik tepat waktu serta dijual dengan harga murah hanya kepada Kompeni. 66 Sejak itu, dimulailah pendirian perkebunan pala yang dikelola oleh orang-orang Eropa, terutama Belanda. Namun, mereka tidak memiliki tenaga kerja untuk mengolah, termasuk di kebun yang sudah ada pohon pala milik penduduk lokal. Maka, para pegawai VOC, terutama pejabat militer, mendatangi para raja dari negeri-negeri⁶⁷ sekitar untuk membeli manusia melalui barter dengan beras. Hal ini mendorong perdagangan budak dalam skala besar, sebab

65 N. Mac Leod, De Oost-Indische Compagnie Als Zeemogendheid In Azie (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921), 65. 66 Wolk, Tropen Romantiek: Geschiedenis van Onze Nootmuskaat-Cultuur, 47. 67 “Raja” adalah sebutan untuk kepala adat atau kepala wilayah di Maluku—penduduk lokal umumnya menyebut “bapa raja”. Mereka memerintah negeri (wilayah) yang terdiri dari beberapa kampung.

perdagangan pala menuntut tenaga kerja yang banyak, sementara di Banda hampir tak ada lagi orang yang tersisa. Pasukan VOC melakukan perburuan manusia. Mereka mengadakan penyisiran di pulau-pulau sekitar untuk menangkap budak. Para budak ini adalah hasil nyata ekspedisi hongi, yang dilakukan ke pulau-pulau sekitar untuk memusnahkan semua pohon pala di sana, agar VOC bisa mempertahankan monopoli perdagangan pala di Banda. Setelah Banda benar-benar tunduk sepenuhnya, barulah monopoli perdagangan pala bisa ditegakkan secara mutlak. Tanaman pala yang tumbuh di pulau-pulau dimusnahkan untuk menghilangkan persaingan, mencegah overproduksi, dan mencegah pemanfaatan 68 biji pala oleh pihak lain untuk membangun kebun pala baru. Pada awalnya, ekspedisi hongi merupakan hukuman, tetapi dengan cepat berubah menjadi kebijakan tetap. Kebun-kebun rempah dihancurkan, kapal-kapal dibakar, desa-desa dijarah dan dimusnahkan. Tentara menyerbu desa-desa, membakar rumah-rumah, mengubah kawasan makmur menjadi tanah gersang. Dewan Hindia dan para gubernur menunjuk komisaris khusus untuk pemusnahan, dengan dibantu oleh militer. Pulau-pulau seperti Seram Timur, Keffing, Kelang, Gorom, Matabello, Kouwër, Serua, Nila, Damar, dan lainnya diratakan serta dibakar. Misi mereka jelas: menjadikan pulau-pulau itu tanah kosong. Ekspedisi hongi berubah menjadi rangkaian pertempuran berdarah. Seperti di Banda, beberapa pulau menjadi benar-benar kosong tidak hanya karena penduduknya dibunuh, tetapi karena mereka dijadikan budak dan dibawa ke Banda. Ekspedisi ini punya dua tujuan: menghancurkan kebun dan mengisi Banda dengan budak. Perkebunan pala selalu kekurangan tenaga kerja. Budak-budak meninggal satu per satu akibat kondisi yang buruk, kerja terlalu keras, dan makanan yang tak layak. Angka kematian sangat tinggi. Perempuan hamil dan ibu yang melahirkan diperlakukan dengan

68 Wolk, Tropen Romantiek: Geschiedenis van Onze Nootmuskaat-Cultuur, 61.

amat buruk, sehingga kelahiran anak hampir tidak ada. Banyak yang mencoba lari, menenggelamkan diri di laut yang ganas di sekitar Banda. Jika tertangkap, mereka dihukum gantung. Hukuman mati menjadi pemandangan biasa. Pemerintah bahkan memperburuk keadaan, menjadikan Banda sebagai pulau pembuangan. Para penjahat dari Batavia dan daerah lain dideportasi ke Banda untuk bekerja sebagai tenaga kerja yang diperbudak di kebun pala. Bahkan, orang Belanda dan Eropa lainnya yang dianggap tak berguna juga dikirim ke Banda. Banda seolah tempat pembuangan untuk orang yang tidak dikehendaki di Hindia. Banda terhadap Hindia sama seperti Hindia terhadap Belanda, “yang tak diinginkan 69 di atas, dibuang ke bawah”. Setelah bangsa Belanda berhasil menguasai keseluruhan Kepulauan Banda, pemerintah Belanda di Batavia memberikan pengumuman tentang hibah tanah di Kepulauan Banda. Tanah-tanah kosong ini kemudian diberikan kepada perwira-perwiranya dan siapa pun orang Belanda yang bersedia membangun perkebunan pala di Banda. Pada saat itu, gubernur wilayah, Dr Pieter Vlak, sekitar 1627 atau 1628, melihat banyak perkenier kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk memelihara begitu banyak budak, sehingga VOC memberikan bantuan tenaga kerja budak. Perken yang dibangun pada masa awal penguasaan VOC ini adalah 70 3 di Neira, 26 di Lonthor, 6 di Ay, 2 di Run, dan 1 di Rosengain.

69 Wolk, Tropen Romantiek: Geschiedenis van Onze Nootmuskaat-Cultuur, 61. 70 Wolk, Tropen Romantiek: Geschiedenis van Onze Nootmuskaat-Cultuur, 61.

Selain pala sebagai tanaman utama, Gambar 6.2 Peta Kepulauan Banda perkebunan ini juga ditanami dengan pohon Sumber: Peta kenari, yang berfungsi sebagai pelindung Kepulauan Banda, Kaartenzaal Centrale pohon pala dari terik matahari dan angin Bibliotheek, Koninklijk laut. Kenari yang dihasilkan tidak menjadiInstituut voor de komoditas perdagangan, walaupun buah ini Tropen, Amsterdam banyak dimanfaatkan penduduk sebagai bahan makanan dan untuk membuat sabun. Pada tahun selanjutnya, perken semakin bertambah banyak. Para perkenier mendapat lahan berukuran 625 roeden persegi atau 12–30 hektare tiap perkebunan pala. Perkebunan menjadi 34 di Pulau Lonthor, 31 di Pulau Ai, dan 3 di Neira, dengan hak pengelolaan oleh 34–68 orang perkenier. Satu orang dapat mengelola lebih dari satu perkebunan. Dua puluh lima orang budak disediakan di setiap perk. Untuk keperluan pembukuan, setiap perk dikenai pajak senilai 625 rijksdaalder setiap tahun. Setiap tahun, VOC menerima sepersepuluh dari hasil panen, tetapi kemudian menjadi seperdelapan karena

pertambahan biaya lainnya. Harga beli yang ditentukan dari para perkenier untuk 1 pon pala adalah 1,5 stuiver (7,5 sen), tetapi di Amsterdam dijual senilai 61 stuiver (keuntungan menjadi 1.220 persen). Keuntungan yang berlipat-lipat ini sering menuai protes dari perkenier ketika mereka mengetahui adanya ketidakadilan. 71 Pemerintah memberikan tunjangan berupa beras untuk budak perkebunan yang dikenai biaya 20 rijksdaalder dan 40 rijksdaalder untuk pelayan rumah. Tunjangan yang besar akan lebih cepat diterima jika para perkenier sudah mengurus administrasi untuk mendapatkan gratifikasi. Selanjutnya, para perkenier diharapkan mengganti tunjangan itu dengan rempah-rempah dan wajib menyerahkannya kepada perusahaan (VOC). Gratifikasi ini berlaku untuk 5 tahun. Pada waktu itu, Gubernur Johan Adam Schilling merekrut beberapa orang dalam sebuah komisi untuk mempertimbangkan perkenier yang memperoleh gratifikasi dan tunjangan, terutama tunjangan budak. 72 Bantuan dan tunjangan dari VOC berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan ketika abad telah berganti. Tunjangan dan bantuan keuangan awalnya diberikan kepada para perkenier, karena di Banda benar-benar terpisah dari wilayah jajahan Hindia lainnya. Hampir tidak ada perdagangan atau aktivitas komersial, kecuali dengan penduduk dari pulau-pulau di tenggara dan barat daya. Para perkenier harus bekerja sangat keras hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan para budak mereka. Namun, dari waktu ke waktu mereka perlu diberi bantuan karena beberapa faktor, seperti permasalahan keuangan dan tenaga kerja. Para perkenier tidak melakukan perdagangan selain pala. Perdagangan yang dimaksud adalah pasokan pala dan fuli yang dikirim ke pasar dunia melalui VOC. Selain kesulitan keuangan dan kekurangan tenaga

71 Umi Barjiyah, “Budak, Orang Buangan, dan Perkenier di Perkebunan Pala: Perbudakan di Kepulauan Banda Tahun 1770–1860” (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2009). 72 Inventaris Arsip Banda No.52 (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, t.t.).

kerja, di Banda sering mengalami bencana alam seperti erupsi Gunung Api, gempa bumi, dan iklim yang ekstrem. Pada 1778 terdapat badai hebat (angin topan), sehingga panen menurun dan banyak bangunan yang rusak. Gempa bumi juga merusak fasilitas umum, sehingga penggalangan dana dilakukan di Batavia untuk membangun kembali gereja dan bangunan umum lain di Banda Neira yang rusak berat, serta sedikit meringankan kerugian yang 73 diderita para perkenier. Para perkenier diizinkan melakukan perdagangan dengan pulau lain melalui transaksi non-pala. Mereka menjalin hubungan dengan pulau-pulau di kepulauan tenggara dan barat daya. Para penduduk pulau-pulau tersebut semuanya menjalin perjanjian dengan Kompeni dan secara teratur memasok ke kantor utama di Neira dengan persediaan yang baik berupa babi hutan, rusa, sapi laut, dan hasil bumi lainnya. Barang-barang ini mereka tukarkan dengan kain dan kebutuhan lainnya. Tanah mereka tidak menghasilkan pala karena kebijakan hongi. Perdagangan kecil ini tetap berguna bagi para perkenier dan penduduk lainnya di Banda. Diyakini bahwa provinsi tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar jika Kompeni mengizinkan Neira menjadi pusat perdagangan yang lebih besar. Namun, kekhawatiran bahwa akses yang terlalu sering ke Kepulauan Rempah-Rempah akan memberi banyak peluang untuk penyelundupan, Kompeni menetapkan kebijakan yang lebih longgar. Para perkenier atau pemilik lahan tempat pala ditanam wajib menyerahkan hasil panen kepada Kompeni dengan harga yang telah ditentukan dan dilarang keras melakukan penyelundupan. Jika mereka melakukan penyelundupan, ancamannya adalah dengan hukuman mati. Untuk pala yang bagus, para perkenier biasanya hanya menerima 14 penny per pon, dan hanya setengahnya untuk 74 yang rusak.

Beknopte beschryving der Oost-Indische etablissementen,

Pengiriman budak-budak Banda juga dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak, seperti tertulis pada surat Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen kepada Gubernur Banda Marten Sonck:

Surat ini dikirim bersama fregat Pegu, yang akan membawa ke sana sisa 38 perempuan dan 14 anak-anak dari Banda. Yang Mulia hendaknya memperlakukan mereka sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, menjual mereka kepada warga sipil setempat, kepada penawar tertinggi, atau menikahkan mereka dengan budak milik Kompeni dengan ketentuan bahwa setelah waktu tertentu, mereka bisa mendapatkan kebebasan. Dari salinan putusan yang turut dikirimkan, Yang Mulia akan melihat betapa jahatnya niat yang telah dimiliki oleh orang-orang Banda di sini, bagaimana para orang kaya (pemimpin lokal) telah dihukum mati karenanya, dan semua yang lainnya dibelenggu dengan rantai. Tampaknya, seluruh kelompok mereka harus disingkirkan sepenuhnya. Jika masih ada orang kaya yang tersisa di negeri itu, kirim mereka semua ke sini dan jangan biarkan satu pun pria Banda yang tinggal di sana, kecuali budak-budak asing, agar tidak ada lagi keraguan atau bahaya yang mungkin terjadi. Ditulis di Benteng Batavia, 3 Maret 1622. 75

Dari surat di atas, dijelaskan bahwa budak yang dikirim ke Banda tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Budak yang dikirim dari Jawa kemungkinan kecil melarikan diri karena letak yang jauh, kemiskinan, dan kondisi wilayah yang berupa kepulauan sehingga mudah diawasi. Tentara bayaran yang disewa oleh para perkenier mengawasi orang-orang buangan dan budak-budak yang sering melakukan perlawanan serta kerap berniat melarikan diri. Sebagian besar budak itu berasal dari pulau-pulau di sekitar atau di kawasan Maluku. Perkenier dan VOC sering mengalami kesulitan mengurus budak domestik Maluku karena

30.
75 P. A. Tiele, De Opkomst van Het Nederlandsch Gezag in Oostindië (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1886), 338.

perlawanannya. Bagi perkenier, budak yang berasal dari Maluku memberikan keuntungan tersendiri, karena mereka mempunyai keterampilan dan terbiasa bekerja di kebun pala, dibandingkan dengan budak dari luar Maluku. Budak dari Maluku inilah yang sering mengajari budak-budak dari luar Maluku, terutama Jawa. Ketakutan terhadap penduduk lokal Banda juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Mereka takut penduduk Banda, dengan dibantu Inggris, menyerang perken sehingga dapat mengganggu keselamatan perkenier dan budak-budaknya. Budak yang memiliki watak baik dan tidak melakukan perlawanan dikirim ke Banda. 76 Selain itu, keamanan para perkenier juga menjadi hal utama, sehingga tentara bayaran ditempatkan di perken. Sebagai pelaku ekonomi pala, perkenier harus memenuhi pasokan pala di gudang negara. Semakin tinggi hasil panen, maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapat. Banda akan terus diperhatikan selama memberi keuntungan bagi VOC dan pemerintah Belanda di Eropa. Melihat potensi ekonomi pala di Banda tersebut, VOC berusaha keras agar perdagangan rempah-rempah menjadi sumber keuntungan yang tinggi. Kebijakan VOC yang memusatkan ekonomi pala di Banda dan ekonomi cengkeh di Ternate menjadi strategi agar harga rempah-rempah dapat dikendalikan, serta pasokan tidak menumpuk di banyak tempat. Para perkenier diwajibkan menanam pala sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan produksi sehingga memenuhi kebutuhan pala dan fuli di pasar dunia. Diketahui bahwa pohon pala mulai berbuah setelah berusia 7–8 tahun. Tanaman pala berbuah sepanjang tahun. Jika cuaca baik, panen pala dalam setahun dapat berlangsung 2–3 kali. Kondisi tanah di bawah dan sekitar kebun harus bersih dari tanaman serta semak-semak. Di Banda, tanaman pala dinaungi oleh pohon kenari yang ketinggiannya dapat mencapai 45 meter dengan batang yang besar dan akar yang sebagian berada di permukaan tanah. Pohon kenari

76 Huysers, Beknopte beschryving der Oost-Indische etablissementen,

49.

ini mempunyai fungsi sebagai pelindung dari angin laut dan sinar matahari yang berlebihan. Iklim yang panas dan angin laut yang ekstrem sering merusak bunga serta bakal buah pala. Panen utama terjadi pada April, Agustus, dan November. Tingginya produksi pala menyebabkan kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat, apalagi jika panen melimpah. Pada 1623, di Banda Besar terdapat kekurangan tenaga kerja dan budak, sehingga hasil panen yang diperoleh hanya sekitar seperenamnya. Saat itu, tenaga kerja terfokus pada pekerjaan rumah tangga serta pembangunan sarana dan prasarana, sehingga hanya sedikit orang yang bisa dipekerjakan untuk bekerja di kebun. Diperkirakan bahwa Banda membutuhkan sekitar 2.000 budak. Demikian juga Rosengain dan Pulau Run mengalami 77 kekurangan tenaga kerja serta sangat membutuhkan bantuan. Melihat keadaan itu, Pt. de Carpentier memberi masukan perlunya penambahan budak yang dikirim ke Banda. Perkenier harus melatih budak-budaknya yang kurang atau belum terampil untuk bekerja di kebun, mengelola mereka, dan membayar mereka secara langsung. Dengan cara ini, budak-budak tersebut kemungkinan besar akan lebih baik dan terampil bekerja, yang pada akhirnya memberikan keuntungan lebih besar bagi majikan dan kompeni. Carpentier menambahkan bahwa tidak ada cara lain untuk mendukung sarannya, karena lebih sering budak-budak yang melarikan diri justru berbalik melawan majikan mereka. Para majikan sering mengeluh karena merasa ditipu atau dirugikan, bahkan dalam banyak kasus tidak mendapatkan kembali apa yang sudah dibayar. Dewan gereja juga membuat permintaan untuk mendirikan sekolah, membeli tanah untuk dibangun rumah milik Kapten Verhoeven, serta mendirikan sebuah loji (penginapan) dan menempatkan

77 P. P. Roorda van Eysinga, Indie Ter Bevordering der Kenis van Nederlands Oostersche Bezittingen (Breda: Ter Boekdrukkerij van De Gebroerders Nys, 1843), 203; Albert Smith Bickmore, Travels in the East Indian Archipelago (New York: D. Appleton and Company, 1869),

222.

seorang wakil kepala komandan bersama seorang asistennya di sana. Dengan adanya fasilitas tersebut, para perkenier akan lebih banyak tinggal dan pasukan yang ditempatkan untuk mengawasi 78 para budak mempunyai fasilitas yang memadai. Penduduk Eropa di Banda mempunyai status sosial yang tinggi sebagai kelas atas dan secara dominan menguasai Banda dalam berbagai bidang. Dengan dibangunnya perken, maka dibangun pula pemerintahan VOC di Banda dengan menempatkan pegawai (amtenar) dan kantor-kantor perwakilan. Seperti di Ternate, Banda dijadikan pusat pemerintahan dan perdagangan. Banyaknya fasilitas yang dibangun menjadikan para pedagang dari berbagai bangsa nyaman untuk melakukan transaksi. Kapal-kapal dan perahu-perahu yang memuat berbagai komoditas non-pala, seperti kain, beras, senjata, barang peralatan rumah tangga, serta barang mewah lain, mempunyai tempat untuk bersandar karena keadaan pelabuhan yang baik dan aman dari angin maupun gelombang laut. Para perkenier juga terdiri dari pensiunan pegawai VOC dan perwira-perwira yang tidak cakap atau orang-orang yang bermasalah dalam lingkungan sosialnya. Hanya orang-orang berani, ulet, dan rajin yang dapat menghadapi tantangan atau kesukaran yang mampu bertahan serta berhasil mengelola perken. Perken yang dibangun tidak berupa lahan kosong, tetapi sudah ada tanaman pala dan kenari dari penduduk Banda sebelumnya. Para perkenier hanya perlu menambah jumlah pohon disesuaikan dengan luas lahan. Selain budak, pemerintahan VOC juga memberikan bantuan peralatan pertanian dan pertukangan, bahan makanan, pakaian, serta uang untuk mendukung pembangunan awal perken. Namun, bantuan-bantuan tersebut akan dikembalikan dengan memasok pala setelah produksi berjalan baik. VOC membuat kebijakan monopoli sehingga dapat menentukan harga serta menjadi agen pemasaran bagi produksi pala dan pasokan pala harus disetorkan kepada VOC. Kebijakan VOC itu juga berlaku kepada pedagang lain.

78 Tiele, De Opkomst van Het Nederlandsch Gezag in Oostindië, 346.

Demikian juga dalam perdagangan lain, harga harus sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan VOC. Dalam hal pembelian budak, VOC sering memberikan kebebasan kepada para perkenier untuk membeli budak dari pedagang budak dan bajak laut di wilayah Maluku karena sudah mempunyai keterampilannya bekerja di kebun rempah-rempah. Di pasaran, budak dihargai 40 rijksdaalder (100 guilders) per kepala, baik laki-laki maupun perempuan dengan usia 15–30 tahun. Bantuan pemerintah diberikan terutama kepada perkenier dengan luas lahan yang kecil dan produksi lebih kecil, sering kali tidak mampu untuk membeli budak di pasar budak dan bergantung kepada pengiriman dari Batavia. Selain bantuan berupa budak dan orang buangan, yang juga didapatkan adalah beras atau bahan makanan, pakaian, medis, serta peralatan pertanian dan pertukangan. VOC juga menjamin keselamatan atas serbuan-serbuan dari luar dan kemungkinan serangan dari para budak dengan menempatkan personel militer dalam pos-pos penjagaan di perken di Kepulauan 79 Banda secara keseluruhan. Sebagian besar penduduk yang ditawan juga telah dijadikan budak, diberi makan dan pakaian meski dalam keadaan yang jauh lebih menyedihkan daripada orang-orang Banda yang merdeka. Mereka inilah yang sering melarikan diri atau melakukan perlawanan terhadap majikannya. Karena itu, pemerintah juga mengirim orang buangan ke perken sebagai tenaga kerja. Orang buangan ini adalah orang yang dibuang atau diasingkan karena dianggap melakukan pelanggaran, perlawanan, pemberontakan, dan perbuatan kriminal yang berat kepada pemerintah VOC. Mereka sebagian besar juga tawanan perang dan dikirim ke Banda untuk menjadi tenaga kerja sebagai ganti hukumannya. Perlakuan kepada orang buangan tidak lebih baik daripada terhadap para budak. Mereka juga diperbudak, diawasi dengan ketat, dikenai aturan jam malam, dan sebagian dirantai karena dianggap membahayakan. Tentara bayaran atau

79 Tiele, De Opkomst van Het Nederlandsch Gezag in Oostindië, 346.

personel militer yang ditempatkan di setiap perken bertugas terutama untuk mengawasi para orang buangan tersebut. Kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing perken tidaklah sama, karena disesuaikan dengan luas lahan. Semakin luas lahannya, semakin tinggi produksinya. Setiap budak harus dicatat pada register sehingga memudahkan untuk masalah pajak budak.

Tabel 6.1 Jumlah budak pada 1687–1688

Antoni Calaaszoon Lautakka 400–500 45 30

Sumber: S. Keijzer (ed.), François Valentijn’s Oud En Nieuw Oost-Indien

Tabel di atas merupakan jumlah budak dari beberapa perken besar dan jumlah produksi pala di Banda. Produksi pala dari masing-masing perken di atas membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Pada akhir abad ke-18, di Pulau Ai dan Lonthor, keadaan para budak sangat menyedihkan karena kekurangan makanan. Pemerintah tidak memberi tunjangan karena budak-budak itu tidak tercatat pada register. Budak yang tidak tercatat biasanya anak-anak di bawah 14 tahun dan lanjut usia. Bisa juga, perkenier tidak mendaftarkan mereka ke pemerintah untuk menghindari pajak budak. 80 Budak yang meninggal juga harus didaftarkan dan yang sakit menular harus diasingkan ke pulau lain. Pengiriman budak ke perken semakin lama semakin meningkat seiring maraknya pelelangan budak di Batavia dan tingginya kebutuhan tenaga kerja di perken. Pada saat pengangkutan dengan menggunakan kapal, terdapat beberapa budak yang meninggal dalam perjalanan. Berikut ini adalah data pengiriman budak dari Batavia ke Banda pada 1700-an.

Tabel 6.2 Pengiriman budak dari Batavia ke perk Banda, 1700-an

Lonthor

80 “Kutipan surat dari Jacobus de Armn kepada Heukevlugt, tentang Laporan Pembagian Lahan di Pulau Ai.,” Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, t.t.

Perken juga mempunyai budak anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka umumnya di kisaran umur 9–14 tahun, karena laporan menyebutkan bahwa budak yang digunakan di perkebunan

berusia 15–70 tahun. Budak remaja dan anak-anak mempunyai harga berbeda dengan budak dewasa. Demikian juga harga budak laki-laki tidak sama dengan budak perempuan. Budak anak-anak mempunyai tugas membantu orang dewasa atau melakukan pekerjaan yang ringan dalam perkebunan dan lingkungan rumah tangga. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan mereka juga dipersiapkan untuk pekerjaan di perkebunan serta menjadi pengganti bila ada budak dan orang buangan yang sakit, meninggal dunia, atau melarikan diri. Budak anak-anak di perken Banda merupakan keturunan budak yang berada di perken. Status budak anak-anak mengikuti status ibunya. Apabila si ibu seorang budak, anaknya juga demikian. Biasanya, budak anak-anak ini tidak masuk ke register. 81 Budak perempuan ditempatkan dalam perkebunan dan lingkungan rumah tangga. Budak perempuan yang masih muda sering kali pula dijadikan gundik—nyai dalam istilah di Jawa—tetapi tidak menempati posisi sebagai istri. Jika lahir seorang anak dari budak perempuan ini, anak tersebut sering diambil oleh ayahnya dan masuk ke lingkungan orang-orang Eropa, walaupun tidak mudah untuk masuk ke kelas utama (yang terdiri dari orang-orang Eropa totok). Sementara itu, pada abad ke-17 sebagian besar budak di perken berasal dari Maluku, Sulawesi, dan sedikit Jawa. Hal ini diketahui dari nama-nama budak di perken yang tercatat dalam register. Selain budak, orang buangan yang sedang menjalani hukuman juga dicatat. Sebagai pengganti hukuman penjara, mereka dikirim VOC ke perken untuk menjadi tenaga kerja (lihat Tabel 6.2). Setelah 1860, baru pengiriman orang buangan semakin ditingkatkan karena budak-budak yang telah dimerdekakan tidak bersedia bekerja kembali ke perken. 82

81 Inventaris Arsip Banda No. 48 (2, 3, 4, dan 5) tentang laporan pemberitahuan tentang budak dan orang buangan yang meninggal dunia pada 1807 di Banda dan Pulau Ai (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, t.t.). 82 Inventaris Arsip Banda No.69 (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, t.t.).

Pada akhir abad ke-18, mengacu pada laporan atau bijlagen kepada pemerintah di Batavia, penduduk di Banda tercatat berjumlah 2.587 jiwa. Dari Tabel 6.3, dapat dilihat bahwa budak menjadi yang terbanyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing kelompok lainnya. Budak tersebut tersebar di seluruh perken di Banda. Penduduk Eropa adalah para perkenier dan para pegawai yang ditugaskan di Banda. Pada saat itu, orang asing lain yang menetap adalah orang-orang Tionghoa. Alifuru merupakan penyebutan bagi penduduk asli yang hidup di daerah pedalaman.

Tabel 6.3 Jumlah penduduk Banda pada 1805

Untuk lebih memperjelas sebaran budak, Tabel 6.4 menampilkan jumlah budak pada setiap perken di Kepulauan Banda.

Tabel 6.4 Inventaris jumlah budak di perk akhir abad ke-18–awal abad ke-19

Jumlah Budak Anak-Orang Anak Buangan Nama Perk Total Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Laki-Laki Perempuan Perempuan Neira Hersteller 49 17 16 10 2-4