LEMBAR FAKTA LEMBAR FAKTA KECURANGAN KECURANGAN PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM 2024 2024
DISUSUN OLEH
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Pemilihan Umum 2024, khususnya Pemilihan Umum Presiden, yang menghasilkan tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden menuai berbagai kontroversi. Hal tersebut disebabkan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, baik saat proses kampanye paslon maupun saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Berbagai bentuk kecurangan itu diantaranya yaitu adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan Paslon maupun penyelenggara Pemilu 2024, penggunaan fasilitas negara dalam proses kampanye praktis, adanya intervensi presiden terhadap proses pemilihan umum sehingga menguntungkan salah satu Paslon, hingga adanya tindak kekerasan selama proses kampanye berlangsung. Salah satu Pasangan Calon yang paling diuntungkan dalam segala bentuk kecurangan tersebut adalah Pasangan Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, anehnya sama sekali tidak ada sanksi tegas terhadap pelaku praktik kecurangan dalam Pemilu tersebut. Beberapa sanksi yang diberikan cenderung formalistik, karena pelanggaran tersebut terus berulang tanpa adanya pemberian efek jera yang efektif. Bahkan, penyelenggara Pemilu juga turut melakukan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan Pemilu, Salah satunya yaitu pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini mengindikasikan bahwa Pemilu 2024 hanyalah sarana perpanjangan tangan kekuasaan serta perwujudan demokrasi yang formalistik. Hal itu karena banyaknya bentuk pelanggaran dan kecurangan terjadi. Alih-alih diberikan efek jera terhadap berbagai bentuk kecurangan tersebut, negara justru menjadi aktor utama dalam proses kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu 2024.
RANGKAIAN PELANGGARAN PEMILU RANGKAIAN PELANGGARAN PEMILU OLEH PRABOWO-GIBRAN OLEH PRABOWO-GIBRAN
19 November 2023
Para kepala desa dan perangkat desa menyelenggarakan kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu yang dihadiri Gibran Rakabuming
3 Desember Utara 2023
Gibran Rakabuming diduga melakukan kampanye dengan membagi susu gratis di kawasan Car Free Day (CFD) di Jalan MH Thamrin
Gibran diduga melakukan pertemuan dengan 30 Kepala Desa yang dilakukan di Hotel SwissBell, Ambon 26 Januari
Prabowo dan tim Kampanye dinilai telah melakukan pelanggaran karena mengambil jatah kampanye paslon 03 di Subang pada 27 Januari dan di Majalengka pada 21 Januari
1 Desember 2023
Gibran Rakabuming diduga melibatkan anak-anak pada saat kampanye di Penjaringan, Jakarta
30 Desember 2023
8 Januari Jakarta Utara Sukoharjo, Jawa Tengah 27 Januari
Prabowo diduga membagikan sejumlah uang saat kampanye di Kampung Sawah RT 01 RW 11,
2024
Diduga muncul bantuan Bulog yang tertempel stiker Capres-Cawapres Nomor Urut 02, yang terjadi di
PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA UNTUK KAMPANYE PRABOWO-GIBRAN UNTUK KAMPANYE PRABOWO-GIBRAN
24 Januari 2024
Istri dari Presiden Jokowi, Iriana Jokowi, diduga mengacungkan dua jari dari dalam mobil Kepresidenan RI,berpelat merah. Iriana tampak melakukan pose dua jari dari dalam mobil, yang dikenal sebagai salam pendukung pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
21 Januari 2024
Akun X resmi Kemenhan diduga mencantumkan tagar PrabowoGibran 2024 saat membagikan postingan yang berisi gambar mess dan rumah prajurit TNI AU di lanud Raden Sadjad Natuna, Kepulauan Riau
14 Februari 2023
Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR/BPN diduga melakukan kampanye saat melakukan kunjungan dinasnya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur lewat akun X pribadinya. Pada postingan itu, ia mencantumkan nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sambil mencuitkan mengenai pembagian sertipikat PTSL dan wakaf.
9 Desember 2023
Prabowo Subianto diduga menggunakan helikopter milik TNI AU
saat melakukan berkampanye di Sumatera Barat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Prabowo Subianto menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye praktis
A&B COMPANY PAGE 02 TINDAK KEKERASAN JELANG PEMILIHAN UMUM 2024
Berdasarkan pemantauan KontraS, terdapat 12 peristiwa kekerasan selama pelaksanaan Pemilu 2024 yang tersebar di 7 Provinsi di Indonesia
Terdapat sekitar lima bentuk tindakan kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024
Terdapat enam institusi pelaku yang melakukan tindak kekerasan jelang Pemilu 2024
Sebanyak tujuh relawan Paslon Nomor Urut 03 dianiaya prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah, pada tanggal 30 Desember 2023. Penganiayaan ini terjadi setelah relawan itu melakukan iring-iringan rombongan Ganjar. Dandim 0724/Boyolali telah mengonfirmasi peristiwa relawan Ganjar-Mahfud dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.
| Aeoran | gSiswi s | Seorang Siswi SMP, Syarifah Fadiyah Alkaff, yang tinggal di Jambi | arifah Fadiy |
| dilaporkan | kank | e polis | dilaporkan ke polisi buntut |
| pernyataannya yang mengkritik | annyay | yangm | mengkritik |
| Presiden Jokowi hingga pencalonan | Jokowi | hingga pe | pencalonan |
| putra sulungnya Gibran Rakabuming | ulungnya | Gibran Ra | Rakabuming |
| Subianto. | bagal wa | an preside | Raka sebagai wakil presiden Prabowo |
| tanggal 31 Desember 2023. | 31 Desembe | ber 2023 | Subianto, yang dilaporkan pada |
| Seorang | pendukung | Capres- |
| Cawapres | Seorang pendukung CapresCawapres Ganjar-Mahfud tewas | tewas |
| setelah dirawa | setelah dirawat akibat dianiaya oleh | aya oleh |
| sejumlah sim | sejumlah simpatisan pasangan calon | gan calon |
| nomor urut | nomor urut 02, yang terjadi pada | jadi pada |
| tanggal 28 | tanggal 28 Desember 2023. Pelaku | 3. Pelaku |
| pengeroyoka | pengeroyokan merupakan anggota | anggota |
| dari Laskar A | dari Laskar Arafat, sayap organisasi | organisasi |
KECURANGAN DI TEMPAT KECURANGAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA
Dugaan kertas suara C1 telah tercoblos Nomor Urut 02 sebelum pelaksanaan pencoblosan, yang terjadi di TPS 042 Blok E Bukit Golf, Cibubur, Bogor, Jawa Barat
Dugaan kertas suara C1 telah tercoblos Nomor Urut 02 sebelum pelaksanaan pencoblosan, yang terjadi di TPS 01 Desa Lemahduwur, Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah
Dugaan kertas suara C1 telah tercoblos Nomor Urut 02 sebelum pelaksanaan pencoblosan, yang terjadi di TPS 34 Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau
Dugaan surat suara C1 sengaja dicoblos oleh beberapa orang sebelum tanggal 14 Februari, yang terjadi di TPS 18 Desa Pandan Daya, Sampang, Madura, Jawa Timur
Dugaan kertas suara C1 telah tercoblos Nomor Urut 02 sebelum pelaksanaan pencoblosan, yang terjadi di TPS 54 RT 10, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
SHAWN GARCIA Dugaan kertas suara C1 telah tercoblos Nomor Urut Lorem ipsum dolor sit amet, 02 sebelum pelaksanaan consectetur adipiscing elit. pencoblosan, yang terjadi Pellentesque imperdiet sit amet di TPS 44 RW 07 Desa quam a fermentum. Maecenas consequat nulla nisi, ac mollis Cangkuang Wetan, lacus cursus ut. Bandung, Jawa Barat
POLA KECURANGAN PEMILIHAN POLA KECURANGAN PEMILIHAN UMUM 2024 UMUM 2024
Intervensi kekuasaan yang menguntungkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Pemerintah turut terlibat dalam dugaan kecurangan pemilihan umum 2024, khususnya dalam intervensi kekuasaan lewat sejumlah keberpihakan kepada Paslon Nomor Urut 02. Salah satunya yaitu Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi tampak menunjukkan keberpihakan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lewat sejumlah komunikasi politiknya. Salah satunya yaitu mengajak Prabowo Subianto untuk makan malam sehari sebelum pelaksanaan Debat Calon Presiden berlangsung. Selain itu, Joko Widodo juga mengatakan bahwa Presiden boleh berpihak dan kampanye, di saat Prabowo juga turut hadir saat pernyataan tersebut dilontarkan. Gibran, wakil dari Prabowo Subianto, juga merupakan anak dari Joko Widodo yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest).
Selain itu, sejumlah pejabat publik yang juga menunjukkan dukungannya terhadap Paslon Nomor Urut 02. Sering kali kecurangan terjadi oleh pejabat publik terkait erat dengan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka miliki. Keberpihakan pejabat publik juga berimplikasi pada intervensi proses kampanye dengan melibatkan aparat bersenjata hingga melahirkan berbagai bentuk kekerasan.
Penyalahgunaan Kekuasaan dengan Politisasi Fasilitas Negara demi Kampanye Politik Praktis
Pejabat publik yang tidak netral cenderung melakukan politisasi fasilitas negara yang mereka miliki demi menguntungkan salah satu Paslon, khususnya Paslon Nomor Urut 02. Hal ini mengakibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya yaitu politisasi bantuan sosial (Bansos) yang distribusinya jauh meningkat saat proses pemilu berlangsung. Menteri Perekonomian, Airlangga Hartanto yang juga mendukung Paslon 02 sekaligus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Bansos, mengatakan bahwa hanya Prabowo Subianto yang dapat melanjutkan program Bansos, yang disampaikan pada tanggal 2 Februari 2024. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang menolak menghentikan sementara bansos sampai Pemilu 2024 selesai.
Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa politisasi fasilitas negara lewat program bansos telah dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki keberpihakan kepada Prabowo SubiantoGibran Rakabuming Raka. Hal ini berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 02.
POLA KECURANGAN PEMILIHAN POLA KECURANGAN PEMILIHAN UMUM 2024 UMUM 2024
Nihilnya Rasa Aman akibat Tindak Kekerasan yang Terus Berulang
Tindak kekerasan masih menjadi pola yang ditemukan jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Berbagai bentuk kekerasan, seperti intimidasi, penembakan, penganiayaan, hingga kriminalisasi masih dirasakan oleh warga yang melakukan kampanye politik praktis. Pelaku tindak kekerasan tak hanya dilakukan oleh relawan pasangan calon. Aparat bersenjata juga terlibat dalam tindak kekerasan terhadap warga sipil.
Berbagai tindak kekerasan tersebut membuat hak atas rasa aman warga dalam melaksanakan kampanye sebagai bagian dari rangkaian Pemilu 2024 menjadi terancam. Tidak hanya secara psikis melalui serangkaian intimidasi, serangan fisik hingga menghilangkan nyawa menjadi ancaman yang menghantui warga. Nihilnya jaminan atas keamanan warga serta pencegahan atas tindak kekerasan yang terus berulang menjadi salah satu kegagalan aparat negara serta penyelenggara pemilu dalam menciptakan iklim demokrasi yang aman dan nyaman.
Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif
Berbagai fakta terkait intervensi kekuasaan lewat serangkaian instrumen hukum, penggunaan fasilitas negara, hingga menerjunkan aparat keamanan untuk mengondisikan lumbung suara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 02 menggambarkan bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Alih-alih mengusut dugaan kecurangan besar ini, penyelenggara Pemilu 2024 justru menjadi pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu. Salah satunya yaitu vonis pelanggaran etik yang diberikan kepada Ketua KPU, Hasyim Asy’ari serta beberapa anggota KPU lain akibat menerima pencalonan Gibran Rakabuming sebagai Calon Wakil Presiden. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Hasyim Asy’ari juga turut terlibat dalam proses kecurangan tersebut.