RUANG KEBEBASAN AGAH
#MENOLAKKALAH
Merebut Kembali Ruang Kebebasan Sipil
Penyusun:
Tim KontraS
Tata Letak dan Desain Sampul
Agah Nugraha Muharam
Buku ini diterbitkan oleh:
KontraS (2022)
Jl. Kramat II No.7, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, DKI Jakarta
JAKARTA, 2022
DAFTAR ISI
Bagian I Membaca Fenomena Penyusutan Ruang Kebebasan Sipil……………1 1.1 Mengapa Buku Ini Dibuat……………………………………………………..2 1.2 Situasi Demokrasi Kian Memburuk……………………………………...3 Bagian II Mengenali Ulang Kebebasan Sipil Kita……………...………………….…...14 2.1 Fenomena Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil…………………14 2.2 Apa itu Kebebasan Sipil?.......................…………………………….…….19 2.3 Instrumen Kebebasan Sipil………………………………………......…….24 2.4 Mengenal Open Civic Space………………………………………………...36 2.5 Pembatasan yang Diperkenankan……………………………………...38 Bagian III #MenolakKalah: Mengaktifkan Kembali Kebebasan Sipil………...41 3.1 Menumbuhkan Iklim Partisipasi………………………………………...42 3.2 Memantik Resiliensi……………………………………………………………47 3.3 Merenggut Kembali Kebebasan Virtual………………………………51 3.4 Peran Masyarakat Sipil dalam Pembangunan…………………….55 3.5.Mendorong Daya Kritis dalam Kerangka Kebebasan Akademik…………………………………………………………………………………60 3.6 Peran Media dalam Mendorong Kebebasan Sipil………………..63 BAB IV Upaya Mitigasi Pelanggaran Kebebasan Sipil……………………………67 4.1 Aktor Pelanggaran Kebebasan Sipil…………………………………….69 4.2 Upaya Preventif Meminimalisir Pelanggaran Kebebasan Sipil…………………………………………………………………………………………..69 4.3 Apa yang dapat Dilakukan Ketika Kebebasanmu Dilanggar?.......................................................................................................76 Kontak yang Penting Dihubungi ……………………………………………….86
BAGIAN I MEMBACA FENOMENA PENYUSUTAN RUANG KEBEBASAN SIPIL
1.1 MENGAPA BUKU INI DIBUAT?
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama 24 tahun konsisten untuk mendorong masyarakat agar terus berani menjalankan hak-hak sipilnya. Penerbitan buku ini merupakan salah satu wujud implementasi misi KontraS yakni mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Buku ini merupakan panduan singkat untuk memahami situasi dan kondisi kebebasan sipil hari ini yang situasinya kian hari kian memburuk di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, kami juga berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai arti penting, ruang lingkup dan instrumen kebebasan sipil serta batasanbatasan dalam menjalankan kebebasan tersebut.
Lebih jauh, KontraS juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengklaim kembali ruang-ruang sipil yang terus menyusut. Masyarakat tak boleh kalah dalam situasi seperti ini. Hak-hak rakyat tak boleh terus menerus dikangkangi oleh pemilik otoritas. Ruang-ruang demokrasi harus direnggut ulang demi perbaikan situasi kebebasan sipil di Indonesia.
Buku ini juga coba memberikan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila hak kebebasan sipilnya terlanggar baik oleh aktor negara maupun pihak swasta, seperti mekanisme advokasi, perlindungan diri ketika sedang mengekspresikan aksi yang harapannya dapat memberikan pengetahuan terkait mitigasi kebebasan sipil.
Buku panduan ini juga dilatarbelakangi bacaan KontraS terkait situasi demokrasi yang masih terus akan memburuk, terutama dalam konteks kebebasan sipil. Oleh karena itu penting bagi masyarakat memiliki acuan atau referensi sebanyak-banyaknya jika ingin menyampaikan hak-hak individu maupun kolektifnya.
Buku ini disusun juga berdasarkan hasil pemantauan KontraS terkait dengan hak-hak kebebasan sipil yang angkanya cenderung tinggi dan merata di berbagai daerah di Indonesia. Pelanggaran terhadap hak berekspresi, hak berserikat dan hak berkumpul secara damai terus terjadi dilakukan oleh aktor negara maupun non negara.
Pada akhirnya, buku ini merupakan bacaan untuk melakukan advokasi, bukan rujukan ilmiah atau akademis.
1.2 SITUASI DEMOKRASI KIAN MEMBURUK
Dalam beberapa tahun ke belakang, fenomena penyusutan ruang kebebasan sipil menjadi salah satu permasalahan di berbagai negara bahkan kondisi tersebut telah menuju pada kondisi yang lebih parah yakni closing civic space. Indonesia pun tak luput dari merebaknya fenomena tersebut. Situasi demokrasi Indonesia kian hari kian memburuk. Analis politik yang pernah memuji Indonesia sebagai mercusuar demokrasi di wilayah yang bermasalah, kini sebagian besar setuju bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran. Adapun berbagai indikator menyusutnya nilai demokrasi antara lain seperti memburuknya kebebasan-kebebasan dan menggelembungnya kuasa eksekutif untuk membungkam kritik dan menekan oposisi dengan cara-cara otoriter.1
Pola-pola anjloknya demokrasi Indonesia juga dapat dilihat dari beberapa laporan internasional. Setidaknya ada tiga laporan yang dapat dijadikan acuan yakni 2020 The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan 2021 Democracy Report. Ketiganya menunjukan bahwa kualitas demokrasi telah menunjukkan adanya kemunduran (declining) signifikan yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan. 2 Singkatnya, ketiga laporan demokrasi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola demokrasi Indonesia yang semula adalah demokrasi elektoral menuju pada “demokrasi yang cacat”. 3 Salah satu laporan yakni EIU juga menyatakan bahwa angka tersebut merupakan yang terendah dari 14 tahun terakhir.4
Adapun dalam beberapa hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga, dinyatakan bahwa situasi demokrasi dan kebebasan di Indonesia semakin memburuk. Terbaru, Freedom House juga merilis bahwa nilai demokrasi Indonesia turun satu angka menjadi 61/100. 5 Secara umum, penurunan nilai tersebut disebabkan oleh turunnya komponen civic liberties dengan nilai 31/60. Lebih lanjut, beberapa faktor yang menyebabkan turunnya tingkat kebebasan sipil di Indonesia adalah UU ITE yang mengkriminalisasi masyarakat, kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok minoritas, meningkatnya ancaman terhadap kebebasan akademik dalam kampus, serta pembatasan berekspresi terhadap orang Papua.6 Angka demokrasi yang terus menurun ini tentu saja merupakan bentuk peringatan serius terhadap rezim Joko Widodo.
KontraS mencatat dalam kurun waktu 2018 - 2021 setidaknya terdapat 799 pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dengan rata-rata masih di atas angka 200 di setiap tahunnya Adapun berbagai bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penangkapan sewenang-wenang, terror, kriminalisasi, bahkan penembakan. Secara spesifik jumlah pelanggaran yang terjadi berdasarkan pemantauan kami tergambar pada tabulasi berikut.
| Tahun | Tahun Jumlah Pelanggaran |
| 2018 | 2018 220 Pelanggaran |
| 2019 | 2019 207 Pelanggaran |
| 2020 | 2020 209 Pelanggaran |
| 2021 | 2021 163 Pelanggaran |
Keterangan: Pembubaran paksa menjadi tindakan yang paling banyak dilakukan oleh aparat. Hal ini menandakan bahwa masif represifnya cara pandang aparat dalam menyikapi aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi. Terlebih pembubaran paksa dilakukan kebanyakan disertai dengan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang.
Belakangan ini pola-pola represi juga semakin masif dan terangterangan. Jika awalnya kriminalisasi menyasar pada aktivis yang ada di daerah, aktivis atau pembela HAM yang ada di pusat juga terkena dari upaya pembungkaman tersebut. Di tahun 2021, terdapat satu pola baru yang dilakukan sebagai upaya pembungkaman kritik, yaitu melalui somasi khususnya dilakukan pejabat publik. Setidaknya terdapat dua somasi yang dilayangkan oleh pejabat publik dan telah berujung pada laporan polisi. Pertama, somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada Indonesia Corruption Watch (ICW), khususnya Egi Primayogha dan Miftah. Kedua, somasi yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan (LBP), kepada Pendiri Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Untuk kasus Fatia dan Haris, saat buku ini terbit, status keduanya sudah menjadi tersangka.
Pemberangusan suara masyarakat sipil juga terus berlanjut di ruang publik dengan Kepolisian sebagai aktor dominan. Tindakan institusi Kepolisian di lapangan menunjukan watak represif dan anti kritik negara. Berbagai demonstrasi yang digelar di berbagai daerah di Indonesia harus berakhir dengan korban jiwa baik luka-luka maupun kematian. Padahal, apa yang dilakukan merupakan bentuk pelaksanaan hak yang dijamin secara konstitusional. Pola-pola represi secara brutal yang dilakukan oleh aparat terjadi di beberapa momentum seperti aksi
#ReformasiDikorupsi pada 2019 dan aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di 2020. Pada aksi #ReformasiDikorupsi, yang diselenggarakan dalam kurun 23-30 September 2019, sebanyak 5 orang massa aksi harus meregang nyawa, diantaranya adalah Immawan Randi dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo; pemuda asal Tanah Abang, Maulana Suryadi; serta dua pelajar, Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra. 7 Sampai saat inipun kasus pelanggaran HAM berupa pengerahan kekuatan secara berlebihan tersebut tidak diusut secara serius dan tuntas. Tak sampai disitu, pola yang sama terus berulang, di aksi penolakan Omnibus Law. Ribuan mahasiswa yang tercatat 5.198 ditangkap secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas.
Rentetan peristiwa tersebut menciptakan suatu pola yang sampai hari ini terus berulang
1 Thomas Power dan Eve Warbruton, Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?, cet 1, (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2021), hlm. 2.
2 Wasisto Rahardjo Jati, The Situation of Declining Indonesian Democracy in 2021, The Habibie Center, 9 Juni 2021.
3 Ibid
4 https://www.theonlinecitizen.com/2021/02/08/indonesias-ranking-on-eiudemocracy-index-2020-reaches-lowest-level-in-14-years-what-does-it-mean/
5 Lihat Freedom House,
https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020
6 Ibid
Pembubaran paksa
dilakukan secara eksesif, tak proporsional. Dilakukan dengan berbagai alasan seperti melebihi jam waktu, tidak ada izin dll. Alat yang digunakan biasanya dengan water cannon dan gas air mata di aksi yang jumlah massanya besar. Sementara seringkali menggunakan kekerasan dengan alat pentungan, tongkat dan tangan kosong di aksi dengan massa tak terlalu banyak.
7 Lihat https://kontras.org/reformasi-dikorupsi/
Penangkapan Sewenangwenang
Polisi melakukan penangkapan secara sewenang-wenang dengan dalih pengamanan massa aksi. Biasanya massa aksi langsung dibawa secara paksa ke kantor kepolisian. Massa aksi terkadang dituduh provokator sehingga harus ditahan selama berjam-jam. Pada saat penangkapan dilakukan tak jarang mereka mendapat perlakukan kekerasan/penyiksaan di kantor Kepolisian. Sebagian dari mereka dipulangkan tanpa tahu kejelasan dari penangkapan.
Kriminalisasi
sebagian massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang akhirnya kasusnya diteruskan ke tahapan penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dikenakan pun mengadangada seperti delik melawan aparat dan UU Kekarantinaan Kesehatan.
Seiring perkembangan teknologi, represi juga turut merambat ke ranah digital. Bentuknya pun beragam seperti peretasan, doxing, hacking, intimidasi, hingga cyber torture yang angkanya tak kunjung menurun dan bahkan dinormalisasi. Pelaku penyerangan pun sampai saat ini tidak diketahui secara pasti. Negara lewat aparaturnya cenderung mendiamkan berbagai serangan digital tersebut. Padahal bentuk abainya negara terhadap pelanggaran pidana merupakan bentuk klasifikasi pelanggaran HAM by omission.
Seperti halnya dalam penyampaian ekspresi di ruang publik, serangan digital utamanya menyasar pada mereka yang sedang menyeimbangkan narasi yang sedang dikonstruksi oleh negara, misalnya dalam isu pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, peretasan terjadi begitu masif terjadi pada aktivis anti korupsi dan mahasiswa yang menolak Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di 2021 lalu. 8 Upaya pelaporan sudah dilakukan kepada Kepolisian, namun respon Kepolisian adalah meminta korban untuk membuat laporan mengenai peretasan tersebut.9 Padahal, tanpa adanya laporan pun Polisi dapat langsung menindaklanjuti peristiwa peretasan tersebut yang notabene bentuk pelanggaran terhadap UU ITE.10 Hal semacam ini sebenarnya penyebab utama dari makin masifnya praktik serangan digital, yakni disaat Kepolisian selaku institusi formal tak mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.
Berbagai fenomena represif di atas terhadap masyarakat menandakan bahwa kebebasan sipil di Indonesia mengalami kemunduran signifikan bahkan yang terburuk semenjak orde baru berakhir. Ruang-ruang aktif penyampaian pendapat menyempitdan masyarakat semakin takut berekspresi khususnya dalam mengkritik pemerintah. Jika terus dibiarkan, bukan tak mungkin rezim otoritarian lahir kembali dan kita akan berangsur menuju situasi closing civic space.
Ruang sipil yang terus memburuk juga ditunjukan dengan instrumen hukum dijadikan sebagai alat untuk membungkam. pada era Presiden Joko Widodo, hukum seringkali dijadikan alat untuk merepresi masyarakat yang aktif menyuarakan ekspresinya. Sebagai contoh, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat ‘buas’ memakan korban. Delik yang tercantum dalam UU tersebut bersifat elastis dan multitafsir sehingga dengan mudahnya mengkriminalisasi masyarakat sipil. Padahal secara filosofis, UU ITE sejatinya tidak dibuat sebagai UU pidana, melainkan UU administratif. 11 Sehingga ketentuan pidananya seharusnya bersifat pelanggaran saja.12 Adapun pasal yang paling sering digunakan sebagai dasar kriminalisasi adalah Pasal 27, 28, 29 dan 45 UU ITE. Terlebih masifnya penggunaan pasal tersebut ditujukan kepada masyarakat khususnya lawan politik.13
Datangnya Pandemi memang berakibat signifikan terhadap kebebasan masyarakat sipil. Selain represi dan kriminalisasi yang banyak dilakukan dengan dalih menegakan protokol kesehatan, pemerintah juga cenderung menggunakan pendekatan keamanan sebagai jalan keluar menyelesaikan pandemi. Langkah yang dipilih tersebut akhirnya berimplikasi pada kenaikan angka kekerasan di lapangan.
Belum lagi lemahnya sistem check and balances yang ada, beberapa tahun belakangan ini fungsi itu tak nampak di Indonesia. Gerakan masyarakat sipil yang dibangun secara organik nampak tak signifikan mempengaruhi kebijakan. Di sisi lain konsolidasi oligarki begitu kuat sehingga dengan mudahnya memuluskan segala agenda yang diinginkan.
Sel-sel pelemahan kebebasan sipil juga tak luput menyasar dunia akademik. intervensi kekuasaan akhir-akhir ini telah jauh merambah ke dalam kampus. Hal tersebut pada akhirnya mendegradasi daya kekritisan insan akademis dalam mengkritik kebijakan negara. Padahal kampus seharusnya menjadi benteng kebebasan (baston libertais).14
8 Lihat https://nasional.tempo.co/read/1511080/peretasan-dialami-pegawaitak-lolos-twk-dan-mahasiswa-yang-berdemo-di-kpk/full&view=ok
9 Lihat https://www.liputan6.com/news/read/4564329/dugaan-peretasanaplikasi-pesan-milik-pegawai-kpk-polri-tunggu-laporan-korban
10 Bentuk-bentuk serangan digital dilarang dalam ketentuan Pasal 30 dan 31 UU ITE.
11 Pendapat Andi Hamzah, dikutip dari https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/pakar-uu-ite-tidakbisa-untuk-pidanakan-orang/1
12 Maroni, Pengantar Hukum Administrasi, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 37
13 LBH Jakarta, Peran Advokat Membela Kebebasan Sipil, (Jakarta: LBH Jakarta, 2021), hlm. 26.
14 Herlambang P Wiratraman, Menjaga Kebebasan Akademik, https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/21/menjaga-kebebasan-akademik
BAGIAN II MENGENALI ULANG KEBEBASAN SIPIL KITA
2.1 FENOMENA PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL
Beberapa tahun belakang, berbagai survei menunjukkan angka yang mengkhawatirkan berkaitan dengan kebebasan ruang sipil. Adapun tren menunjukkan bahwa beberapa negara di belahan dunia sedang menuju ke arah penyempitan (shrinking) bahkan penutupan (closing) ruang sipil. Adapun tren tersebut dipicu oleh aktor negara dan non negara yang melakukan serangan dengan menargetkan berbagai macam kelompok, seperti aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lainnya; bentuknya pun semakin beragam.15
Penyempitan ruang sipil bukan hanya berbentuk serangan, pelemahan sistemik juga dapat terwujud misalnya dengan menutup organisasi asing untuk memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok sipil dan mencela bantuan tersebut sebagai
campur tangan politik yang tidak sah. 16 Menyusutnya ruang15 Jean Bossuyt and Martin Ronceray, Claiming back civic space:Towards ruang sipil tentu bukan masalah transisi yang kebetulan. Akan tetapi pasti disebabkan oleh tindakan yang disengaja, yang mana mendegradasi nilai demokrasi dan supremasi hukum.
Dalam paradigma populis yang dianut pemerintah, masyarakat sipil adalah masalah serta ancaman.17
Restriksi terhadap ruang-ruang sipil juga semakin signifikan dilakukan dengan menyerang hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Pembatasan tersebut dilakukan dengan pengarusutamaan pendekatan keamanan, salah satunya yakni pengerahan aparat secara berlebihan. Selain itu beberapa langkah-langkah eksplisit yang terjadi dalam fenomena penyempitan ruang sipil seperti:
• Pembatasan legal, baik lewat hukum atau undangundang sehingga pembatasan tersebut terkesan sah (termasuk kriminalisasi)
• Melakukan audit secara sewenang-wenang terhadap organisasi masyarakat sipil atau media yang bekerja secara independen;
• Menutup ruang-ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan
• Melakukan pengabaian tuntutan kelompok etnis, agama atau minoritas lain bahkan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi pada kelompok tersebut.18
Bentuk-bentuk tersebut pada akhirnya menciptakan suatu kondisi penyempitan ruang-ruang sipil. Situasi penyempitan ini ditandai dengan penyerangan terhadap hak kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Berdasarkan laporan Thomas Carothers dan Saskia Brechenmacher pada tahun 2014, istilah Shrinking Civic Space adalah konsep yang agak sempit mengacu pada tindakan pembatasan yang dimainkan oleh banyak pemerintah untuk mengatur dan menghalangi dukungan internasional untuk pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia. Menggunakan berbagai undang-undang dan peraturan, pemerintah membatasi kolaborasi lintas batas antara gerakan demokrasi dan hak asasi manusia lokal dengan sekutu internasionalnya, termasuk organisasi donor internasional.19
approaches fit for the 2020s?, (Belgium: ECDPM, 2020), hlm.1
16 Saskia Brechenmacher and Thomas Carothers, Defending Civic Space: Is the International Community Stuck?, (Carnegie Endowment for International Peace, 2019), hlm. 1
17 Report of the consultative meeting Shrinking space for civil society: the impact on young people and their organizations, organized by the Youth Department of the Council of Europe in co-operation with the Council of Europe Conference of INGOs and the European Youth Forum, hlm. 4.
18 Tomaž Deželan and Laden Yurttagüler, Shrinking Democratic Civic Space for Youth, (Youth Partnership), hlm. 4
19 Nurkholis Hidayat dkk, Shrinking Civic Space in Asean Countries: Indonesia and Thailand, Lokataru Foundation, 2021, hlm. 8.
2.2 Apa itu Kebebasan Sipil?
Ruang kebebasan sipil merupakan pilar penting dalam menunjang demokrasi. Ruang ini merupakan lingkungan atau tempat yang memungkinkan orang dan kelompok sebagai aktor ruang sipil – untuk berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Sementara itu, Negara sebagai pemangku kewajiban, memiliki tanggungjawab untuk menjamin ruang-ruang untuk warga masyarakat agar dapat mengekspresikan pandangannya, berkumpul, berserikat, berdialog dengan pihak terkait isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Adapun bentuk tanggungjawab yang dimaksud dapat tercermin lewat regulasi, kebijakan hingga langkah teknis di lapangan. Aktor-aktor di ruang sipil seperti halnya pembela HAM, advokat, anak-anak, mahasiswa, pelajar, kelompok minoritas, masyarakat adat, kelompok buruh, serikat petani, jurnalis dan berbagai kelompok lainnya harus mendapatkan ruang untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam rangka mendorong perubahan yang efektif.20
Ruang kebebasan sipil harus dijamin keberadaannya baik dalam aspek formal maupun informal di mana individu tau kelompok dapat berperan aktif dan strategis dalam rangka berkontribusi pada pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan. Untuk menunjang hal tersebut tentu pemerintah harus membuka akses informasi, ruang-ruang dialog untuk mendengarkan posibilitas perbedaan pendapat.
Ruang-ruang sipil yang ada termasuk ruang untuk berekspresi, berkumpul, berserikat harus dijamin keamanannya dan bebas dari intervensi kekuasaan. Segala bentuk intimidasi, pelecehan, pembungkaman tidak dapat dibenarkan dalam ruang kebebasan tersebut. Adapun pembatasan dapat diperbolehkan, akan tetapi harus sesuai dengan standar hukum HAM internasional yang berlaku secara universal.
Ketiga klasifikasi hak ini merupakan inti dari kerja-kerja masyarakat sipil dan berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan banyak hak sosial, ekonomi, dan politik lainnya. Mereka memberdayakan perempuan, laki-laki dan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan untuk membawa perubahan masyarakat menjadi lebih baik.21
Hak pertama yakni kebebasan berekspresi merupakan hak yang sifatnya sangat fundamental dan hampir diatur di konstitusi semua negara.22 Kebebasan berekspresi melingkupi hak individu atau kelompok untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan dalam segala jenis. Di dalamnya terdapat berbagai informasi dan opini dalam wacana politik dan agama, urusan publik, hak asasi manusia, serta ekspresi budaya dan seni. Semua bentuk kebebasan berekspresi dan sarana penyebarannya dilindungi, yang meliputi berbicara, menulis atau jenis bahasa lainnya dan ekspresi non-verbal sebagai gambar dan objek seni. Ekspresi dimungkinkan melalui berbagai media termasuk buku, surat kabar, pamflet, poster, kartun, spanduk, pakaian dan pengajuan hukum dan banyak lagi. Ini juga mencakup semua bentuk audio-visual serta mode ekspresi berbasis elektronik dan internet.23
Kedua, kebebasan berserikat merupakan salah satu hak paling dasar yang dinikmati oleh manusia. Ini memastikan bahwa setiap individu bebas untuk berorganisasi dan membentuk serta berpartisipasi dalam kelompok, baik secara formal maupun informal. Kebebasan ini menghendaki setiap orang berhak membangun serikat dengan orang atau kelompok lain, seperti hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Sementara kebebasan berserikat mengacu pada mayoritas kelompok, biasanya digunakan dalam konteks ketenagakerjaan untuk merujuk pada serikat pekerja dan partai politik. Konsep terkait adalah kebebasan berkumpul, hak untuk berkumpul dan berdiskusi, berdebat, mempromosikan dan memperjuangkan serangkaian kepentingan dan keyakinan bersama.24
Ketiga, Kebebasan berkumpul secara damai merupakan hak untuk mengadakan pertemuan, aksi duduk, pemogokan, rapat umum, acara atau protes, baik daring maupun luring. Kebebasan ini berfungsi sebagai kendaraan untuk pelaksanaan banyak hak lain yang dijamin oleh hukum internasional. 25 Adapun syarat yang juga penting dari kebebasan ini yakni dilakukan secara damai. Bentuk penjelmaan yang paling popular dari hak ini adalah demonstrasi atau aksi damai. Pelaksanaan dari kebebasan ini tidak dapat dicampuri atau di intervensi secara paksa.
Kesemua hak yang disebutkan benar-benar bergantung pada pada aturan formal dan kerangka kelembagaan yang meregulasi tindakan masyarakat. Perlu dilihat apakah dalam suatu negara benar-benar telah menjamin ketiga hak dasar tersebut dalam kerangka kebebasan sipil. Selain itu, cara pandang dan sistem pemerintahan juga turut menjadi faktor esensial dalam melihat apakah kebebasan tersebut dalam dijalankan secara efektif. Hal penting lainnya yakni apakah telah ada mekanisme hukum yang memfasilitasi masyarakat menuntut keadilan apabila sejumlah hak/kebebasan tersebut terlanggar.
20 United Nation, United Nations Guidance Note, Protection and Promoting Civic Space, (September 2020), hlm. 3.
21 Nurkholis Hidayat dkk, Shrinking Civic Space in Asean Countries: Indonesia and Thailand, Lokataru Foundation, 2021, hlm. 8.
22 Centre for Law and Democracy, Freedom Of Expression Briefing Note Series, (Canada, 2014), hlm. 2
23 Nurkholis Hidayat, Op.cit.
24 Human Rights Zone, What is Freedom of Association, https://www.hrzone.com/hr-glossary/what-is-freedom-of-association 25 OHCHR,
https://www.ohchr.org/en/Issues/AssemblyAssociation/Pages/FreedomPeaceful-Assembly-Index.aspx#:~:text=Everyone
2.3 INSTRUMEN KEBEBASAN SIPIL
Berbagai hak/kebebasan sipil masyarakat telah diatur secara tegas di berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
Pasal 28E ayat (2) dan (3) (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 23 ayat (2)
“Setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”
Pasal 24
(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keteranganketerangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.
Pasal 20
(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Pasal 21
(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.
Konvensi Hak Sipil dan Politik (telah Indonesia ratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005
(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Pasal 19
1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.
Pasal 21
Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hakhak dan kebebasankebebasan orang lain.
Pasal 22
1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain.
Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.
3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.
Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (telah diratifikasi
Pasal 8
1. Negara-negara Peserta Perjanjian berusaha menjamin;
a) Hak setiap orang yang membuat serikat buruh dan menjamin anggota serikat buruh menurut pilihannya, hanya tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi promosi dan perlindungan bagi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh dikenakan pembatasan pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang diatur dengan undangundang dan yang diperlukan dalam masyarakat demokrasi bagi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau demi perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain;
b) Hak serikat buruh untuk mendirikan federasi atau konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional membentuk atau menjadi anggota organisasi serikat buruh internasional;
c) Hak serikat buruh untuk berperan bebas, tanpa pembatasan kecuali yang diatur oleh undang undang dan yang diperlukan dalam masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau demi perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain;
d) Hak mogok, asalkan sesuai dengan hukum dari negara tertentu.
2. Pasal ini tidak mencegah pengenaan pembatasan hukum terhadap pelaksanaan hak-hak ini oleh anggota-anggota angkatan bersenjata atau kepolisian atau pemerintah Negara yang bersangkutan.
3. Tidak ada sesuatu dalam pasal ini yang akan memberi wewenang kepada Negaranegara Peserta Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Perserikatan dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi guna membuat undang-undang yang akan merugikan, atau menerapkan undang-undang sedemikian rupa yang akan merugikan, jaminan-jaminan yang ditentukan dalam Konvensi tersebut.
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Pasal 3
Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasankebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.
Pasal 5 huruf d
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras
(vii) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
(viii) Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;
(ix) Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;
Konvensi tentang Hak-Hak Anak
Pasal 13 ayat (1)
Hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat yang mencakup kebebasan untuk mengusahakan, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari perbatasan wilayah baik secara lisan, tertulis atau dalam cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih anak yang bersangkutan.
2.4 MENGENAL OPEN CIVIC SPACE
Adapun situasi ideal kondisi kebebasan sipil yakni terciptanya open civic space. Situasi ini mengindikasikan adanya jaminan kebebasan secara paripurna terhadap masyarakat yang menyampaikan ekspresinya, membentuk serikat dan berkumpul secara damai. Selain itu, United Nations Guidance Note for Protection and Promotion Civic Space memberikan beberapa gambaran ideal memberikan tiga komponen penting dalam kebebasan sipil, yakni participation (partisipasi), protection (proteksi/perlindungan), promotion (promosi).
Pertama, dalam konteks partisipasi, harus dipastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna. Segala saluran, regulasi dan proses harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, hak dan akses informasi - yang merupakan komponen penting dari kebebasan berpendapat/berekspresi harus diberikan seluas-luasnya guna memastikan agar masyarakat sipil dapat berkontribusi secara efektif dan bermakna pada jalannya pemerintahan.
Kedua, dalam konteks proteksi/perlindungan, sistem perlindungan harus dibangun sebagai syarat terbentuknya ruang sipil yang dinamis. Setiap orang harus dijamin kebebasan dan keamanan pribadinya dalam menikmati kebebasan sipilnya tanpa intervensi dari siapapun. Kelompok-kelompok rentan harus dilindungi secara ekstra, seperti halnya kelompok yang memprotes proyek-proyek pembangunan, membela hak atas tanah, menentang korupsi atau mengerjakan isu-isu yang dianggap menantang norma-norma tradisional dan budaya berisiko menghadapi ancaman yang sangat serius. Kelompokkelompok yang berisiko termasuk para pembela hak asasi perempuan yang bekerja untuk memajukan kesetaraan gender atau menentang stereotip gender. aktivis perempuan seringkali dihadapkan pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan dan penyerangan seksual. Perlindungan yang dimaksud juga harus sampai pada tahap pemulihan, yang mana korban harus mendapatkan perlindungan efektif guna mengembalikan situasi seperti semula ketika mendapat kekerasan atau penyerangan.
Ketiga, dalam konteks promosi, saluran partisipasi secara inklusif dan kebebasan fundamental harus dikedepankan. Ruang sipil harus diselenggarakan dengan semarak, bebas, aman, nondiskriminatif, bermakna dan efektif. Dalam situasi kebebasan yang sehat, pandangan dan perbedaan pendapat dapat diekspresikan secara bebas, adanya kebebasan media, dan terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan adil. Untuk memastikan bahwa hak-hak kebebasan sipil dinikmati secara efektif, harus dibentuk mekanisme pembatasan yang sah. Setiap tindakan oleh Negara untuk membatasi kebebasan sipil dalam urusan publik harus dilakukan
dengan non-diskriminatif, dibatasi oleh hukum, proporsional dan memiliki tujuan yang sah.
2.5 PEMBATASAN YANG DIPERKENANKAN
Kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai yang merupakan bagian penting hak sipil dan politik memang tidak berlaku secara absolut. Berbagai hak tersebut dapat dibatasi, selama tunduk kepada ketentuan perundang-undangan dan standar HAM internasional yang berlaku secara universal.
ICCPR mengatur mengenai pembatasan tersebut. Dalam Pasal 19 ayat (3) diatur bahwa pembatasan atas hak atas kebebasan menyatakan pendapat dibatasi sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atas nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Siracusa, pembatasan hak-hak sipil dan politik hanya bisa dilakukan dalam dan untuk kondisi tertentu, seperti:
a. Prescribed by Law (diatur berdasarkan hukum)
b. in a democratic society (diperlukan dalam masyarakat demokratis)
c. Public Order (ordre public) (untuk melindungi ketertiban umum)
d. Public Health (untuk melindungi kesehatan publik) e. Public Morals (untuk melindungi moral publik) f. National Security (untuk melindungi keamanan nasional)
g. Public Safety (untuk melindungi keselamatan publik)
h. Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others (melindungi hak dan kebebasan orang lain)
Sebelum menyatakan kebebasan dibatasi dengan dalih demi keamanan nasional, pemerintah harus membuktikan bahwa ancaman berat dapat ditimbulkan, tetapi tidak perlu membuktikan kemungkinan bahwa ancaman itu mendesak atau sangat mungkin.26
Hak atas kebebasan berekspresi dapat dihukum sebagai ancaman terhadap keamanan nasional hanya jika dapat dibuktikan bahwa:
a) ekspresi tersebut ditujukan untuk memotivasi kekerasan yang akan terjadi;
b) ekspresi tersebut dapat memotivasi terjadinya kekerasan;
c) ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi tersebut dengan kemungkinan terjadinya atau kejadian kekerasan.
BAGIAN III
26 Standar NP Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hak Kebebasan Berekspresi no. 194.
#MENOLAKKALAH: MENGAKTIFKAN KEMBALI KEBEBASAN SIPIL
Di tengah situasi yang serba sulit saat ini, peran masyarakat sipil begitu esensial untuk melakukan akselerasi perbaikan kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Terlebih Pandemi dan watak pemerintah yang cenderung mengarah pada rezim otoritarian telah mengikis habis hak-hak fundamental masyarakat. Proyek-proyek penguatan kualitas politik dan demokrasi demikian kompleks meliputi pembenahan aspek kultural, institusional, struktural dan prosedural. Kesemuanya itu butuh dukungan dari berbagai pihak dan banyak elemen. Salah satunya masyarakat sipil, entitas ini memiliki peranan yang sangat penting untuk kembali mengaktifkan atau merebut kembali ruang kebebasan sipil yang luasannya kian menyusut.
Dukungan masyarakat sipil, khususnya masyarakat sipil yang diwakili oleh keberadaan lembaga atau asosiasi yang memiliki kualifikasi sebagai mandiri, taat hukum, berkesadaran politik, dan mengembangkan nilai demokrasi merupakan hal penting bahkan “our last hope” bagi perwujudan pemerintahan demokratis. 27 Seluruh elemen baik buruh, petani, masyarakat kota, insan akademik, hingga media punya peranan masingmasing untuk mendorong proyek perbaikan demokrasi ini. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan kembali kebebasan sipil sebagai berikut:
3.1 MENUMBUHKAN IKLIM PARTISIPASI
Hak atas partisipasi dalam kerangka hak asasi manusia secara tegas diatur dalam UU HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Begitupun dalam konteks perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, masyarakat jelas punya dasar hukum untuk berpartisipasi. Sebagai contoh dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU P3) disebutkan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Lebih jauh, UU P3 juga mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus dilakukan salah satunya berdasarkan pada asas keterbukaan. 28 Makna persis yang dituliskan UU tersebut soal keterbukaan yakni bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
Walaupun secara normatif partisipasi masyarakat diakui, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut sering diabaikan. Ruang atau medium masyarakat untuk berpartisipasi kadang tidak tersedia dengan baik. Terkadang partisipasi publik juga hanya sebagai agenda formalistik belaka. Padahal konsep penting partisipasi publik yakni partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar partisipasi masyarakat dapat dikatakan bermakna, yakni hak untuk didengarkan (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. 29 Pemenuhan hak tersebut mutlak dilakukan untuk memperkuat sistem check and balances agar pembuat kebijakan tak semena-mena.
Apabila ruang-ruang partisipasi itu tidak difasilitasi oleh Negara, penting untuk masyarakat sipil untuk menumbuhkan iklim yang lebih partisipatif. Keterlibatan aktif masyarakat baik dalam penyusunan kebijakan ataupun regulasi menjadi sebuah keharusan sebagai bagian dari pengawasan aktif terhadap jalannya pemerintahan. Langkah awal partisipasi yang dapat dilakukan paling mudah tentu saja coba mencari tahu mengenai diskursus yang sedang terbangun di masyarakat.
Dengan mengetahui isu yang ada, kita dapat berpartisipasi dan mengekspresikan pendapat. Lebih jauh, masyarakat harus mendorong satu konsep demokrasi deliberatif. Demokrasi ini menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan hukum dan kebijakan. Penentuan keputusan yang akan diambil dipastikan melewati proses yang demokratis yakni konstruksi diskursus dan tahapan yang konsultatif. Penyelenggaraan partisipasi dilakukan secara emansipatoris dan tidak satu arah berupa sosialisasi. Dalam kondisi demikian, masyarakat juga tanpa takut mau untuk menyampaikan kritiknya tanpa tekanan, walaupun narasinya begitu keras dan berlawanan dengan narasi pemerintah.
Banyak pihak yang mensimplifikasi makna partisipasi hanya terbatas pada penyampaian suara di surat suara pada saat Pemilihan Umum. Padahal partisipasi politik sesungguhnya justru dimulai setelah proses pemilihan umum.
Adapun ruang diskursus publik dalam demokrasi deliberatif harus memenuhi dua persyaratan, yaitu bebas dan kritis. Bebas berarti setiap pihak dapat berbicara di mana pun, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politis. Sementara kritis artinya siap dan mampu secara adil untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya secara rasional.30
Partisipasi dalam ruang-ruang publik harus terus digelorakan guna secara kritis mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap dalam koridor demokrasi. Dominasi narasi yang digaungkan pemerintah tentu akan sangat nyaring terdengar. Tetapi narasi tandingan harus terus disuarakan. Sebab lemahnya partisipasi atau semakin apatisnya masyarakat akan berimplikasi pada banyak hal negatif, seperti pemerintahan yang abuse of power dan tatanan negara yang korup. Dengan begitu, begitu banyak pelanggaran HAM yang akan tercipta dan dinormalisasi.
27 Firman Noor, Indikator Kualitas Demokrasi Kita, Kolom Opini Harian Kompas, Sabtu 5 Maret 2022.
28 Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No.
12 Tahun 2011, Pasal 5.
29 Bharoto, Partisipasi Bermakna, https://www.kompas.id/baca/opini/2022/02/23/partisipasi-bermakna/
30 Wimmy Halim, Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif, Masyarakat Indonesia, Vol.
42 (1), Juni 2016, hlm.27.
Benarkah berpendapat harus beretika?
Kita begitu sering menemukan pendapat yang menyatakan bahwa berpendapat harus beretika. Sekilas pendapat tersebut terasa benar, tetapi jika ditelisik lebih dalam, anggapan ini bisa menghambat masyarakat untuk berekspresi di ruang-ruang public. Pendapat tersebut juga tidak jelas, sebab standar etika dan moral seseorang itu sangat abstrak dan tak ada ukurannya. Norma kesopanan kaitannya dengan hubungan dalam dunia personal, antara orang per-orang, antara anak kepada orangtua atau yang lebih tua. Tetapi, jika bicara pada ruang publik, relas yang terbentuk adalah masyarakat terhadap pemegang otoritas, dalam hal ini pejabat.
Anggapan semacam ini hanya membingungkan dan membuat takut masyarakat yang hendak mengutarakan ekspresinya. Urusan publik bebas untuk dikritik sekeras-kerasnya karena hal tersebut menyangkut uang rakyat. Yang tidak beretika adalah pejabat yang korupsi dan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi serta golongannya. Terlebih di tengah situasi yang sedang sulit seperti pandemi saat ini.
3.2 MEMANTIK RESILIENSI
Tren demokrasi Indonesia memang tengah memburuk. Ke depan masyarakat yang aktif menyatakan pendapat juga masih akan dihadapkan oleh persoalan yang sama bahkan lebih parah. Represi yang ditujukan kepada massa aksi, serangan siber dan bentuk kekerasan lainnya diprediksi semakin masif di tengah pembangunan yang dilakukan. Agenda-agenda pemerintah juga akan mulus tanpa pengawasan ketat. Melihat partai yang ada saat ini, seluruhnya bersifat dikotomis dengan kehendak rakyat. Semuanya hanya memikirkan diri sendiri bersama golongannya.
Dalam situasi semacam ini, peran masyarakat sipil tentu sangat dibutuhkan. Elemen masyarakat sipil harus memiliki kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap fenomena ambruknya demokrasi hari ini. Satu-satunya cara yakni masyarakat harus bertahan dan tetap bersuara di tengah gempuran dan serangan yang ada. Kesadaran publik mau tak mau harus dipantik agar terjadi resiliensi gerakan masyarakat sipil. Sehingga masyarakat sipil lah yang menjadi kekuatan utama dan dominan serta langsung berhadap-hadapan langsung dengan pemegang kekuasaan.
Adapun beberapa opsi cara atau langkah gerak yang dapat terus dilakukan oleh masyarakat sipil hari ini seperti:
1. Membangun koalisi atau jaringan yang kuat dalam pengawalan suatu isu. Pelibatan banyak elemen diperlukan guna memperluas cakupan gerakan, seperti halnya kelompok petani, buruh, masyarakat adat, masyarakat kota, akademisi, mahasiswa, pelajar dll. Ruang-ruang kolaborasi dan membangun gerakan yang inklusif hari ini penting digencarkan di tengah konsolidasi oligarki yang semakin menguat:
2. Merumuskan strategi dan taktik baru dalam gerakan masyarakat sipil jika metode-metode lama terbukti tidak efektif menghadirkan perlawanan yang signifikan.
Akan tetapi, rumuskan terlebih dulu sasaran dari strategi gerakan tersebut;
3. Menghadirkan narasi tandingan/kontra narasi terhadap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dengan memperkuat data dan informasi. Bahan-bahan yang didapatkan kemudian dianalisis secara komprehensif dan mendalam, kemudian dinarasikan kepada publik secara luas sehingga menghasilkan alternatif politik yang berlainan dengan kebijakan negara;
4. Menyuarakan gagasan secara aktif lewat platform baik daring maupun luring. Penyampaian narasi dapat dilakukan lewat media, forum-forum penyampaian pendapat di ruang publik, diskusi, bahkan dalam ruang formil yang disediakan seperti rapat dengar pendapat;
5. Melakukan langkah-langkah litigasi strategis, menemukan celah hukum, ruang pengujian publik terhadap suatu kebijakan atau regulasi;
6. mengaktifkan dan memasifkan cara-cara seperti riset, pemantauan, advokasi proaktif terhadap suatu masalah;
7. Menggalang solidaritas seluas-luasnya, mengorganisir dan mobilisasi massa ke tempat sasaran tuntutan;
8. Melakukan lobby-lobby politik, mediasi, dan negosiasi sebagai alternatif metode kepada berbagai pihak terutama kepada pemangku kebijakan. Dalam kegiatan tersebut kita dapat mendiskusikan tuntutan, kemudian secara berkala melakukan follow up terkait perkembangan tuntutan;
9. Melakukan kampanye dan propaganda secara kreatif guna menarik simpati sekutu atau pendukung dari gerakan;
source: Mansour Fakih, Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi
Mengenal Advokasi 360 Derajat Ala KontraS
3.3 MERENGGUT KEMBALI KEBEBASAN VIRTUAL
Selain dalam domain publik, kebebasan virtual juga telah terancam secara serius akhir-akhir ini. Serangan kerap didapatkan oleh aktivis yang kritis menyampaikan pendapatnya lewat platform digital. Adapun serangan yang kerap kali terjadi adalah persekusi dan bullying di media sosial. Biasanya perseorangan atau kelompok yang aktif mengkritik pemerintah mendapatkan perlakuan dibuka identitasnya. Bahkan tak jarang komentar miring menyasar pada kehidupan pribadinya, masa lalu atau keluarganya.
Bentuk-bentuk serangan digital yang praktiknya kerap kali kita temukan:
Hacking/ Peretasan
Upaya seseorang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer secara tidak sah, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.
Doxxing
Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan
Pembobolan data
Aktivitas yang dilakukan untuk memasukki sistem tanpa hak dan melawan hukum untuk mendapatkan data demi kepentingan tertentu
Impersonasi
Peniruan akun korban oleh pelaku untuk kepentingan tertentu
Phishing
Phishing seringkali digunakan untuk mencuri data penting. Datadata penting yang dimaksud misalnya PIN, password, dan username. Seperti kita tahu, dengan memperoleh username, password, dan PIN, maka si pencuri bisa masuk ke akun kita dan mengambil alih kendali atas akun tersebut.
Serangan Hoax
Pelaku biasanya menyerang pribadi korban dengan melemparkan informasi salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Serangan dari Buzzer
Buzzer biasanya menjadi orang perseorangan atau kolektif yang mendukung sebuah opini dalam suatu isu. Guna mempengaruhi pendapat pengguna sosial media, buzzer biasanya akan bekerja secara kolektif untuk menyuarakan hal yang sama. Salah satu pola yang mereka lakukan adalah melakukan penyerangan secara masif terhadap korban. Kasus terbanyak adalah menyerang pribadi korban, membongkar masa lalu atau aib korban.
Defacing serangan terhadap situs web yang Zoombombing Pelaku akan memasuki ruang
mengubah tampilan visual situs web atau halaman web. Praktik yang kerap terjadi, yakni pelaku mengubah tampilan website guna menjatuhkan nama baik pemilik website.
zoom secara illegal kemudian menampilkan beberapa hal seperti pornografi, atau gambar grafis yang sifatnya mengganggu. Tujuannya yakni untuk mengganggu jalannya zoom meeting.
Sayangnya berbagai serangan digital yang terjadi tidak pernah diusut secara tuntas dan berkeadilan. Pelaku penyerangan dapat bebas berkeliaran, padahal telah jelas melanggar hak atas privasi seseorang. Selain serangan digital, negara juga kerap menerbitkan kebijakan untuk merenggut kebebasan virtual. Sebagai contoh kehadiran Virtual Police yang justru mengatur masyarakat untuk berekspresi di ruang digital. Cara kerja yang dilakukan Polisi Virtual tersebut yakni mengirim pesan langsung kepada akun bersangkutan, kemudian memberikan teguran yang berisi bahwa postingan telah melanggar UU ITE. Masyarakat yang takut memperpanjang masalah akhirnya menghapus postingannya tersebut.
Di era teknologi informasi saat ini, masyarakat sipil memang dituntut pula untuk memaksimalkan platform-platform digital seperti media sosial. Perlawanan baik narasi hingga aksi di lapangan hari ini dipantik oleh diskursus yang dibangun di media sosial. Akan tetapi gerakan yang dikonstruksi lewat media sosial juga rentan dan besar potensi mendapat serangan digital. Untuk itu, penting untuk meminimalisir resiko dengan menyusun langkah preventif dan proteksi terhadap akun media sosial masing-masing.
Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti:31
• Menerapkan manajemen password yang baik;
• Melakukan otentikasi dua langkah (two step verification);
• Mengenali jika akun kita sedang disusupi, misalnya dengan password berubah, ada email tidak wajar di folder terkirim; dan
• Selalu rajin memperbaharui password akun media sosial.
Selain mengikuti beberapa langkah untuk memproteksi akun media sosial, sebagai pengguna kita juga harus bertanggung jawab dalam memanfaatkan fungsi platform tersebut. Hal tersebut dapat dimulai dari memposting sesuatu murni menggunakan akun pribadi yang sepenuhnya ada dalam tanggung jawab pribadi. Selain itu, penting untuk melakukan verifikasi terhadap informasi dan data yang digunakan dalam berpendapat di media sosial. Hal penting lainnya, dalam menyampaikan pendapat di media sosial, kita juga diwajibkan untuk menghargai privasi orang lain.
Pada akhirnya, harus diakui bahwa media sosial atau dunia virtual telah menjadi kekuatan utama untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu penting untuk memantik agar masyarakat tidak takut dan maksimal menggunakan akunnya masing-masing dalam mengkritik kebijakan yang bermasalah.
31 Divisi Keamanan dan Keselamatan Daring SAFENET, Panduan Kebersihan Digital untuk Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia, September 2020, hlm. 27- 50.
3.4 PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBANGUNAN
Di tengah pembangunan yang kian masif, pengawasan masyarakat juga harus ikut menguat. Sebab begitu banyak pembangunan yang pada akhirnya berimplikasi pada pelanggaran HAM, salah satunya pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Dalam beberapa kasus, pembangunan juga tidak tepat sasaran dan bahkan hanya menguntungkan segelintir orang. Belum lagi pembangunan yang mengorbankan hak-hak masyarakat seperti terjadinya penggusuran paksa, okupasi lahan, tercemarnya lingkungan dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya.
Proyek pembangunan terutama infrastruktur memang suatu keniscayaan. Terlebih Presiden Joko Widodo memiliki ambisi yang sangat besar mengenai investasi dan pembangunan dengan skala besar. Sayangnya, pembangunan yang dilakukan tidak selalu berjalan lurus dengan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak masyarakat.
Secara ideal, proyek-proyek infrastruktur seperti halnya pembangunan besar harus berhasil mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan hidup sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam konteks tersebut dunia internasional telah merumuskan beberapa rekomendasi yang sifatnya esensial seperti: 32 Meningkatkan keterbukaan informasi, konsultasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur, termasuk tersedianya mekanisme pemulihan yang efektif bagi masyarakat untuk menuntut hakhaknya apabila ada yang terlanggar dalam pembangunan tersebut; dan memastikan bahwa semua aktor publik dan swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur melakukan uji tuntas hak asasi manusia (human rights due diligence) untuk memastikan kualitas perencanaan proyek infrastruktur. Tetapi beberapa rekomendasi tersebut bahkan tak diperhitungkan.
Beberapa peran penting yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengawal pembangunan antara lain:
• Mengenali hak-hak masyarakat dalam pembangunan seperti hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, hak atas kepemilikan lahan, hak atas pembangunan, hak atas kota, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hak atas air bersih, hak atas pangan dan sejumlah hak lainnya. Sejumlah hak tersebut telah dijamin oleh instrumen hukum nasional maupun internasional.
• Secara aktif untuk mencari tahu informasi terkait pembangunan dengan mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik sebagaimana telah dijamin UU Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimintakan dapat berupa dokumendokumen pembangunan yang sifatnya esensial seperti halnya izin dan Amdal.
• Secara aktif melakukan dokumentasi dan pemantauan terhadap proyek-proyek pembangunan, terlebih yang skalanya besar. Semisal apabila pembangunan tersebut telah berimplikasi pada rusak dan tercemarnya lingkungan, dokumentasi akibat pembangunan tersebut sebanyak-banyaknya.
• Menyebarkan dan mengampanyekan temuan penyimpangan dalam proyek infrastruktur, misalnya pelanggaran HAM berupa represi dari aparat keamanan.
• Memberikan masukan secara kritis terhadap pemerintah atau pemegang otoritas dengan melakukan audiensi terhadap pihak terkait mengenai pembangunan yang sedang dilakukan.
• Ikut terlibat aktif dalam menyusun AMDAL, guna meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi khususnya hak atas lingkungan.
• Membongkar resiko dan potensi terburuk yang akan muncul dari dilakukannya pembangunan atau proyek yang sedang dijalankan.
• Mendesak pemerintah untuk membuka ruang-ruang partisipasi, diskusi dan konsultasi sebelum akhirnya melangsungkan pembangunan. Hal ini penting agar penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas.
• Melakukan gugatan secara kolektif kepada pemerintah atau perusahaan apabila terdapat sengketa dan hak-hak masyarakat yang terlanggar akibat pembangunan.
32 United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, The Other Infrastructure Gap: Sustainability, Human Rights and Environmental Perspectives,
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/InfrastructureGapSummary.p df hlm. 21-24.
Mekanisme Permintaan Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 22 UU KIP)
1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Permintaan informasi harus disertai nama, alamat, 2. subjek informasi yang diminta, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
Meminta tanda bukti/terima permintaan informasi 3. publik.
Menunggu badan publik menjawab permohonan 4. informasi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Adapun Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan
: a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
Badan Publik yang bersangkutan dapat 5. memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
6. Permohonan Informasi Diterima
3.5. Mendorong Daya Kritis dalam Kerangka Kebebasan Akademik
Belakangan tingkat daya kekritisan kampus atau dunia akademik merosot sangat tajam. Hal tersebut tak terlepas dari kuatnya intervensi kekuasaan menyusup dan mempengaruhi civitas akademika di universitas. Sebagai contoh, rektorat di beberapa kampus, sikap-sikapnya begitu kental nuansanya dengan narasi pemerintah. Hal tersebut tak mengagetkan, sebab pemilihan rektor pun kuat dugaan diintervensi oleh Negara.
Hasilnya, mahasiswa yang kritis menyampaikan pendapat akhirnya di sanksi bahkan sampai di drop out. Dosen pun demikian, mereka yang aktif menyampaikan pendapat kerap kali mendapatkan ancaman dan teror sehingga tak berani lagi untuk bersikap dan mengutarakan pendapat akademisnya. Situasi ini tentu sangat berbahaya, sebab kampus seharusnya menjadi tempat paling aman untuk menyampaikan kritik dibalut dalam kerangka akademik.
Kampus tentu harus berbenah secara serius. Watak otoritarian dan anti kritik tak boleh terus dibiarkan mengakar di dalam lembaga akademik. Rektor harus berhenti menjatuhkan sanksi ataupun drop out terhadap mahasiswanya yang kritis. Kebebasan dalam kampus harus dijamin seluas-luasnya. Bahkan seharusnya pihak kampus dapat melindungi seluruh civitas akademik yang sedang menyampaikan pendapat, terlebih terhadap mereka yang sedang mengkritik kebijakan pemerintah.
Terdapat dua prinsip penting yang tercantum dalam Surabaya Principles on Academic Freedom (SPAF) tahun 2017, dalam poin 4 dan 5 disebutkan Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan; dan Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.
Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared
to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education.
Franklin D. Roosevelt
Selain kampus yang harus berbenah secara serius, civitas akademika terutama mahasiswa juga harus melakukan langkahlangkah guna mendorong iklim kebebasan akademis yang lebih demokratis. Langkah-langkah tersebut antara lain:
• Petakan akademisi yang memiliki perspektif sama dan aktif menyuarakan isu. Gerakan seperti ribuan akademisi menolak RUU KPK pada 2019 harus masif dilakukan merespon situasi nasional;
• Menggalang solidaritas antar mahasiswa, sebab peristiwa yang terjadi di kampus x juga sangat mungkin terjadi di kampus y. Solidaritas harus dibangun apabila ada mahasiswa di kampus tertentu menjadi korban represi dan kesewenang-wenangan dari Rektorat Universitas;
• Kampus harus aktif terlibat dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang sedang digarap dan akan diterbitkan oleh pemerintah;
• Kampus harus secara kritis mengeluarkan tulisantulisan ilmiah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini merupakan aktivitas di ranah akademik dan kampus harus memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
• Berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil dalam mengangkat atau mengawal suatu isu tertentu agar amplifikasinya semakin kuat;
• Akademisi jangan menjual ilmu pengetahuannya untuk kepentingan pragmatis. Mengambil pendapat Prof Hariadi Kartodihardjo, bahwa ada akademisi yang reduksionis dan menutup mata terhadap kerusakan lingkungan. Bahkan, mereka turut berada di balik kerusakan dan korupsi di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam. Akademisi seharusnya tegak lurus terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan;
• Mengaktifkan ruang-ruang diskusi di kelas, tidak takut untuk membahas isu-isu sensitif dan tabu. Banyak pemikiran-pemikiran yang dahsyat lahir dari ruang kelas di kampus;
• Berkumpul secara damai dalam ruang-ruang yang tersedia di kampus, ikut organisasi yang aktif menyuarakan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Mahasiswa harus menjadi mitra kritis pemerintah.
Kondisi yang sangat pelik hari ini menuntut kampus untuk mengambil peran kritis. Mengutip pendapat Haris Retno, seorang akademisi Universitas Mulawarman, jika kampus tidak mengambil peran kritis, gelombang demokrasi akan berbalik arah. Jika tidak ada upaya pengawalan, kekuasaan akan semakin menguat dan merugikan masyarakat.33
3.6 PERAN MEDIA DALAM MENDORONG KEBEBASAN SIPIL
Salah satu prasyarat penting dari negara demokratis yakni adanya kemerdekaan pers. Media memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mempengaruhi pola pikir masyarakat di suatu negara. Bahkan sebagian pihak menyebutkan bahwa media sebagai pilar keempat demokrasi. Maka, media harus mengabarkan peristiwa secara independen dan tanpa tekanan. Sebab beberapa media hari ini terkesan menjadi perpanjangan tangan sikap pemilik, partai politik bahkan pemerintah.
Dalam kontek hak asasi manusia, media juga memiliki peran esensial dalam menghadirkan akses terhadap informasi – yang sejatinya merupakan hak publik. Selain memberi akses informasi, media dan pers juga memiliki peran sentral dalam mendorong kebebasan sipil untuk menjaga iklim demokrasi yang seimbang. Lebih jauh, media memiliki peran penting dalam melindungi dan menjaga ruang keterlibatan masyarakat di suatu negara.
Tak bisa dipungkiri media selalu menjadi corong utama informasi terutama menyangkut isu-isu publik. Masyarakat kerap reaktif terhadap suatu fenomena karena pemberitaan media. Tak jarang publik akhirnya mau ikut berpendapat bahkan terbangun kemarahannya terhadap suatu fenomena setelah mengetahui informasi lewat kanal-kanal pers. Disitu dapat dilihat, media dapat memantik kesadaran sosial, salah satunya dalam konteks masyarakat menuntut hak kebebasan sipilnya yang terenggut dalam beberapa waktu belakangan ini. Selain itu, media terutama media mainstream memiliki kanal-kanal yang signifikan dalam menyeimbangkan diskursus negara. Di televisi kita sering melihat adanya diskusi dua arah antara perwakilan pemerintah dengan masyarakat sipil berdebat mempertentangkan suatu isu. Disitu akhirnya masyarakat awam dapat menilai argumentasi mana yang relevan dan logis untuk dipercayai.
Kekuatan pers saat ini juga sangat diharapkan masyarakat sipil untuk dapat memperluas cakupan pendengar narasi. Selain itu, media sangat membantu dalam mengamplifikasi suara-suara yang sebelumnya tak terdengar. Sebagai contoh, pelanggaran hak terhadap masyarakat adat harus dikabarkan secara masif di media baik lokal maupun nasional agar narasi serta tuntutannya sampai pada pemerintah atau pemegang otoritas.
Media sebagai pihak yang memiliki sumber daya memadai juga harus banyak berkolaborasi dengan masyarakat sipil baik di tingkat nasional maupun daerah. Kegiatan investigasi kasus guna membongkar suatu perkara harus secara masif dilakukan sebagai bagian dari kontrol publik. Temuan-temuan media nantinya juga akan membuat masyarakat lebih aware terhadap suatu isu. Dalam kasus-kasus korupsi, banyak sekali indikasi dugaan tindak pidana korupsi diawali dari temuan media.
Walaupun fungsi dan peran media telah secara tegas diatur dalam UU Pers, terkadang hak-hak jurnalis dalam mencari informasi terlanggar secara membabi buta. Begitu sering kita melihat jurnalis yang dipersekusi, diusir, dikeroyok hanya karena sedang menjalani tugas-tugas jurnalistiknya, Maka dari itu, penting untuk dibangun suatu sistem perlindungan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya. Selain itu, solidaritas dan bantuan hukum dari organisasi masyarakat sipil juga penting apabila jurnalis terkena masalah hukum berupa kriminalisasi karena menjalankan tugasnya.
33 Ahmad Arif, Kebebasan dan Tanggung Jawab Akademik Merosot, https://www.kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuanteknologi/2020/11/05/kebebasan-dan-tanggung-jawab-akademik-merosot/
Membangun Media Komunitas
Media komunitas merupakan salah satu konsep apik dalam dunia jurnalistik, yang mana media dapat mengisi ruang publik dengan pemantauan (monitoring), partisipasi, dan akuntabilitas.34
• Dalam hal pemantauan, media dapat berperan sebagai anjing penjaga (watchdog), bukan hanya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi terhadap lembaga kuat di masyarakat seperti lembaga masyarakat sipil, lembaga keagamaan, kelompok bisnis, bahkan media industri itu sendiri.
• Dalam hal partisipasi, media komunitas harus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi warga komunitasnya. Salah satu yang mungkin dapat dilakukan yakni menyediakan laman bagi warga untuk menampung gagasan-gagasan warga sehingga dapat melakukan jurnalis warga (citizen journalist) atau pewarta warga (citizen reporter).
• Dalam hal akuntabilitas, media harus bersifat akuntabel dalam proses (cara/metode) produksi informasi dan aspek produksi non-informasi (pengelolaan sumber daya manusia, finansial, dll). Media juga harus bersifat independen, bukan tidak memihak, tetapi sejauh mana produk keluaran tersebut dapat bermanfaat bagi publik secara luas.
BAGIAN IV
34 Ferdhi F Putra dan Lamia Putri Damayanti, Ruang Publik itu Bernama Media Komunitas, (Jogjakarta, Combine Resource Institution, 2021), hlm. 127.
UPAYA MITIGASI PELANGGARAN KEBEBASAN SIPIL
Dalam menyampaikan kebebasannya, masyarakat sipil memang kerap kali mendapatkan teror, serangan, ancaman, dan bentuk tindakan represif lainnya. Akibatnya, terbangun iklim ketakutan dalam menyampaikan ekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Pelanggaran terhadap hak-hak dalam lingkup kebebasan sipil jelas merupakan bagian dari pelanggaran. Dalam konsepsi hukum HAM yang berlaku secara universal, negara memang menjadi aktor utama pelanggaran HAM, tak terkecuali yang menyasar kebebasan sipil. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan aktif (by commission) ataupun pembiaran (by omission).
Berbagai pihak yang aktif mengkritisi atau sedang menyeimbangkan diskursus pemerintah seringkali mendapatkan ancaman dan kekerasan ketika menyampaikan suaranya di ranah publik. Sementara itu, dalam ranah digital, masyarakat juga menuai teror dan serangan siber. Beberapa korban sempat melapor kepada pihak Kepolisian, akan tetapi aparat kerap tidak menindaklanjuti bahkan mengabaikan laporan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat sipil tak punya banyak pilihan, satu hal yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem keamanan dan mitigasi ketika hak-hak tersebut terlanggar. Peningkatan kapasitas guna memproteksi diri dalam rangka menjaga resiliensi gerakan masyarakat sipil mutlak dilakukan
Dalam kerangka yang lebih besar, demokrasi yang berbasiskan negara hukum harus memenuhi hak kebebasan sipil. 35 Jika melihat kriminalisasi yang semakin gencar dilakukan, pemerintahan tak ubahnya seperti mengulangi era orde baru. Kehadiran masyarakat sipil dianggap sebagai pengganggu atas pembangunan. Pemerintah saat ini juga melihat masyarakat sipil menjadi ancaman bagi otoritas dan legitimasinya terbukti dari upaya pelanggaran kebebasan sipil. Maka dari itu, terdapat urgensi untuk membagun sistem mitigasi pelanggaran kebebasan sipil.
35 Wolfgang Merkel dkk. Democracy Promotion and Civil Society: Regime Types, Transitions Modes and Effects. Hal 24-26
4.1 AKTOR PELANGGARAN KEBEBASAN SIPIL
Secara umum terdapat tiga pihak yang seringkali melanggar kebebasan sipil. Pelanggaran seringkali berupa upaya baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian dalam melakukan penyerangan, pengurangan, pembatasan, atau mencabut kebebasan seseorang atau kelompok untuk berekspresi, berkumpul secara damai, dan berserikat. Pelanggaran yang terjadi tersebut juga terkadang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.36
4.2 UPAYA PREVENTIF MEMINIMALISIR PELANGGARAN KEBEBASAN SIPIL
Human Rights Committee menyatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan basis untuk penikmatan penuh hak asasi manusia yang lain. Namun, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Saat ini terjadi tren negatif terkait penyempitan ruang kebebasan sipil terus berlanjut bahkan meningkat. Pengekangan terhadap ruang sipil semakin signifikan menyerang hak-hak fundamental, contohnya kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul secara damai, serta bagaimana pendekatan keamanan yang akhir-akhir ini semakin marak digunakan oleh pemerintah.
Gencarnya upaya yang mengekang kebebasan sipil menghambat ruang gerak masyarakat sipil untuk menggunakan haknya sehingga dibutuhkan upaya preventif. Tentu, terdapat banyak opsi dalam melakukan upaya preventif untuk menanggulangi pengekangan ruang sipil oleh pemerintah.
Berikut beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil guna meminimalisir potensi pelanggaran kebebasan sipil.
36 Pelanggaran terhadap kebebasan sipil merupakan bentuk pelanggaran HAM sesuai dengan definisi dalam UU No.
39 Tahun 1999, Ps.
1 Angka 6.
Menyusun perencanaan yang matang
Perencanaan gerakan yang matang diperlukan kesadaran dalam mempelajari, menyusun dan mengawal isu. Menyadari suatu gerakan melibatkan banyak orang dalam membawa suatu isu, sangat penting dalam melakukan pemetaan jaringan. Pemetaan jaringan yang efektif akan mempermudah masyarakat sipil dalam memasifkan isu yang akan dikawal. Hal tersebut juga harus ditunjang dengan adanya protokol keamanan untuk melindungi masyarakat
Membangun sistem keamanan digital.
Declaration on Freedom of Expression and the Internet menyatakan prinsip umum kebebasan berekspresi dan berinternet, kewajiban penyedia layanan, penyaringan dan pemblokiran internet, tanggung jawab pidana dan perdata, netralitas jaringan, dan akses terhadap internet. Terkait akses deklarasi tersebut menyatakan bahwa memutus akses ke internet, untuk seluruh populasi atau segmen publik (internet shutdown) tidak pernah dapat dibenarkan, termasuk atas ketertiban umum atau alasan keamanan nasional. Hal tersebut juga berlaku untuk perlambatan internet.
Menjaga keamanan digital
Salah satu hal yang dapat dilakukan terkait kesadaran digital adalah dengan melakukan pengamanan terhadap beberapa kata sandi media sosial dan akun online yang anda miliki. Salah satu caranya adalah dengan memastikan kata sandi yang kalian miliki kuat serta tidak menggunakan kata sandi yang sama pada setiap akun media sosial anda. Selain hal tersebut, setidaknya kalian harus memiliki kata sandi yang terdiri dari kurang lebih 15 karakter serta memiliki kombinasi huruf besar dan kecil, serta angka dan symbol
Manajemen kata sandi
Setidaknya hal yang harus diperhatikan adalah terkait penggunaan manajemen kata sandi untuk mengelola kata sandi anda dengan mudah, contohnya dengan penggunaan KeePAss. Selanjutnya, selain keamanan media sosial serta handphone, setidaknya kalian harus menggunakan saluran komunikasi yang aman (end-to-end encryption), beberapa contoh saluran komunikasi yang menyediakan end-toend encryption adalah Protonmail, Tutanota, Signal, dan Wire. Dalam menggunakan internet, gunakanlah keamanan VPN (Virtual Private Network) agar data yang ada dalam perangkat anda tidak mudah didapatkan orang lain. Selanjutnya, selalu backup data yang kalian miliki secara berkala.
emergency contact numbers
ketika Anda mendapatkan tindakan represif bahkan penangkapan, akan dengan mudah mendapatkan bantuan secara langsung. Selain hal tersebut, ketika Anda sedang datang ke aksi, anda wajib untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar kalian. Penting sekali memastikan untuk mengetahui lokasi tempat-tempat penting terdekat, seperti rumah sakit, tempat titik kumpul bertemu, dan lain lainnya. Kami juga menyarankan sebelum Anda melakukan aksi, selalu lakukan penilaian risiko untuk memetakan potensi risiko. ini akan memungkinkan anda untuk merespons dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat atau insiden tertentu.
4.3 APA YANG DAPAT DILAKUKAN KETIKA KEBEBASANMU DILANGGAR?
Mengingat fenomena penyusutan ruang kebebasan sipil yang semakin masif dan negara kian arogan dalam melanggar kebebasan, yang pada akhirnya berdampak pada pelanggaran dan perampasan hak asasi lainnya; sejatinya terdapat beberapa cara yang dapat kalian lakukan ketika kebebasanmu dilanggar. Kita menyadari bahwa situasi pandemi yang memaksa kita sebagai masyarakat untuk hidup dalam pembatasan aktivitas dan mobilitas yang berpengaruh pada kebebasan sipil. Sebagaimana yang telah diketahui, atas nama darurat kesehatan, segala macam bentuk kerumunan di ruang publik termasuk aksi demonstrasi direpresi secara berlebihan menggunakan ancaman pidana pelanggaran protokol kesehatan dan kebijakan pembatasan kegiatan atau mobilitas publik.
Pelarangan dengan menggunakan ancaman pidana pelanggaran protokol kesehatan tersebut semakin menjadi ketika ditambah tebang pilihnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Selain hal tersebut, harus disadari bahwa represifitas negara kian dibuktikan dengan upaya kriminalisasi kepada mereka yang dianggap kritis baik dalam ranah publik maupun digital, bahkan akhir-akhir ini aktornya tidak hanya berasal dari aparat keamanan tetapi juga pejabat pemerintah. Serta kami melihat beberapa permasalahan lainnya yang menjadi concern utama pelanggaran kebebasan sipil, serta masih banyak permasalahan lainnya yang membutuhkan upaya preventif dalam menanggapi hal tersebut.
Dari berbagai macam permasalahan tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan ketika kebebasan sipilmu terlanggar, yakni:
1. Dokumentasi seluruh bukti pelanggaran. Penting untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran untuk pelaporan lebih lanjut. Dokumentasi dapat berupa rekaman video, foto, bukti visum dan bukti lainnya yang dapat menguatkan fakta pelanggaran kebebasan sipil. Bukti dokumentasi yang kuat menjadi modal untuk langkah mitigasi dan advokasi selanjutnya;
2. Mengumpulkan dan memperkuat data terkait pelanggaran yang terjadi. Jika pelanggaran terjadi, kuatkan bahan berupa data, informasi, kronologis serta fakta yang dapat menunjang kebutuhan advokasi lanjutan. Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan juga bisa melindungi dari laporan pencemaran nama baik dan gugatan perdata.
3. Melakukan Analisis Data dan Situasi. Analisis data terdiri atas lima hal yaitu analisis hukum dan sosial, penentuan akar masalah, tujuan dan sasaran advokasi, analisa SWOT, dan analisis resiko. Melalui lima tahapan analisis ini kita dapat memetakan masalah lebih mendalam. Hasil analisis juga dapat dijadikan pertimbangan, lembaga mana yang bisa dimintai pertolongan sesuai dengan peran dan otoritasnya. Analisis juga penting guna menentukan strategi dan langkah gerak apa yang strategis untuk ditempuh, baik litigasi, non litigasi maupun mekanisme internasional;
4. Mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini dibutuhkan bagi saksi dan korban untuk meminta perlindungan dan bantuan dari tindak pidana. Saksi dan Korban harus dijamin keamanannya sebagai tindak lanjut dari dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan ini untuk layanan perlindungan dari kekerasan dan ancaman dapat melalui beberapa prosedur pelayanan LPSK, diantaranya:
a) Menghubungi WhatsApp ke nomor 0857-700- 10048
b) Menghubungi Hotline LPSK 148
c) Mengirimkan email ke [email protected]
d) Mengirimkan laporan melalui Aplikasi Perlindungan LPSK yang tersedia di Playstore
e) Membuka laman www.lpsk.go.id
f) Menghubungi media sosial seperti Humas LPSK RI di FaceBook, serta @infoLPSK di Instagram, Twitter dan YouTube.
Setelah laporan masuk, LPSK akan memeriksa dan menelaah permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak permohonan perlindungan diajukan. Proses pemeriksaan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengecekkan syarat formil dan materiil sampai dirundingkan dalam Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK. Jika permohonan diterima, saksi dan korban menandatangani surat perjanjian perlindungan. Pelaksanaan perlindungan akan berada di bawah Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.
Dalam menjalankan wewenangnya, LPSK memprioritaskan perlindungan saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, narkotika dan tindak pidana seksual serta kasus lainnya yang mengancam jiwa. Bentuk perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural saksi. Dengan melakukan pelaporan ke LPSK, sejatinya anda telah berperan secara aktif untuk dapat mendorong lembaga pemerintahan untuk melindungi hak warga negaranya.
5. Mengajukan petisi digital untuk menggalang dukungan publik. Penggunaan petisi sejatinya merupakan salah satu turunan dari alat kampanye media sosial. Sebagaimana diketahui bahwa kian hari media sosial tidak hanya berfokus pada penyebaran isu melainkan dapat menjadi salah satu arus desakan utama untuk dapat melakukan desakan kepada pemerintah. Salah satu platform media yang dapat digunakan untuk menyebarkan petisi adalah change.org.
6. Dalam konteks kriminalisasi atau mendapat penangkapan sewenang-wenang, hal yang dapat dilakukan seperti:
Pada Saat Ditangkap
Minta surat tugas dari Kepolisian
Minta surat perintah penangkapan
Meneliti surat perintah penangkapan guna menemukan identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat kejahatan
Menghubungi Pengacara/pendamping hukum
Pada Saat Tertangkap Tangan
Menanyakan alasan penangkapan
memperhatikan tempat/kantor Kepolisian mana yang menjadi tempat anda ditangkap
Menghubungi Pengacara/pendamping hukum
Meminta bantuan tim advokasi/lawyer. Permintaan tersebut dapat diajukan melalui lembaga bantuan hukum ataupun organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada bantuan hukum secara gratis. Salah satu organisasi masyarakat sipil yang dapat membantu ketika kalian berada dalam situasi kriminalisasi serta upaya penangkapan sewenang-wenang oleh kepolisian adalah KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya. Tidak hanya berhenti pada kasus yang anda tangani, dengan adanya bantuan dari organisasi masyarakat sipil, anda juga dapat memetakan langkahlangkah selanjutnya yang akan diambil. Seperti melakukan kampanye isu, kemudian melakukan desakan kepada pemerintahan, dan beberapa macam hal lain yang bisa dilakukan ketika anda telah mendapatkan dampingan dari organisasi tersebut.
Hak Dalam Proses Pengambilan BAP
Meminta pendampingan Penasehat hukum yang dipilih sendiri tanpa paksaan
Menolak diperiksa sebelum permintaan didampingi penasehat hukum dipenuhi
Dengar dengan saksama pertanyaan penyidik, sebab terkadang menjebak
Meminta waktu untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan penasehat hukum sebelum menjawab pertanyaan dari penyidik sebelum menandatangani BAP, pastikan bahwa seluruh keterangan telah benar dan tak ada yang merugikan
Meminta agar ada perubahan isi BAP. Jika polisi tak berkenan mengubah isi BAP, anda berhak untuk tidak menandatangani BAP untuk kemudian dibuatkan berita acara penolakan penandatanganan BAP
Untuk Bebas dari penyiksaan, intimidasi, kekerasan dalam proses BAP
Meminta salinan BAP
Menjalin hubungan dengan oversight mechanism. Melalui oversight mechanism terdapat pengawasan atas isu-isu yang sedang terjadi dan perlindungan atas perlakuan yang melanggar hak anda. Anda dapat mendapatkan bantuan dari lawyer/organisasi masyarakat sipil selaku kuasa hukum seperti Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman. Pengawasan ini akan membantu anda memastikan orang-orang yang terlibat mengikuti proses sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Selain itu, oversight mechanism dapat membantu anda dalam mengevaluasi dan memperbaiki gerakan sosial.
Melakukan kampanye lewat sosial media. Sosial media memiliki peran yang sangat besar sebagai watchdog atas realita pengekangan kebebasan sipil yang terus terjadi. Saat ini, tersedia banyak jenis sosial media yang dapat diakses. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial dapat memberikan dorongan signifikan untuk dapat memperluas jangkauan kasus yang sedang kita jalani. Kampanye melalui sosial media tentu sangat membantu dalam mengeskalasi gerakan yang digagas. Selain menjadi rujukan dalam mengakses informasi, seperti dua mata pisau media sosial dapat menjadi sarana memanipulasi informasi. Penting sekali untuk selalu mendokumentasikan setiap pelanggaran kebebasan sipil seperti dalam bukti foto, video, Terdapat beberapa hal penting dalam melakukan kampanye media sosial, diantaranya:
• Menyiapkan rencana dan bahan kampanye yang mudah dipahami oleh publik secara luas.
• Bekerja sama dengan orang yang memiliki pengaruh besar di ranah sosial media disertai dengan kepekaan terhadap isu terkait.
• Kreatif dalam mengawal isu terkait untuk memobilisasi massa dalam jumlah besar.
7. Menggunakan mekanisme Internasional. Beberapa langkah yang dapat ditempuh ketika kebebasanmu terlanggar seperti mengajukan urgent appeal, pelaporan ke Prosedur Khusus PBB berada di bawah Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council), dan melapor kepada Badan Perjanjian (Treaty Bodies) PBB.
Bagaimana Jika Kebebasan Digitalmu Dilanggar?
• Membuat kronologis kasus secara lengkap, urutan peristiwa berkaitan dengan kejadian pelanggaran kebebasan digital, seperti halnya peretasan, doxxing, dll.
• Mengumpulkan bukti-bukti otentik dari pelanggaran yang terjadi, seperti rekaman, tangkapan layar (screenshot)
• Menyebarkan kepada kerabat dan publik secara luas bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran terhadap akun, untuk menghindari penyalahgunaan akun
• Melaporkan kepada lembaga yang memiliki perhatian terhadap kasus keamanan digital seperti halnya Safenet
• Membuat laporan kepada Kepolisian terkait pelanggaran yang terjadi, jika pelanggaran tersebut memiliki muatan tindak pidana
• Mengajukan perlindungan kepada LPSK
Tindak Pidana Peretasan dalam UU ITE
Tindak Pidana Teror di Ranah Digital
KONTAK PENTING YANG DAPAT DIHUBUNGI:
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Alamat: Jl. Raya Bogor No.KM. 24 No. 47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750 Telepon: (021) 29681560
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Alamat: Jl. Latuharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Telepon: (021) 3925230
3. Ombudsman Republik Indonesia Alamat: Jl. H. R. Rasuna Said, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 Telepon: (021) 22513737
4. Komisi Nasional Perempuan Alamat: Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Telepon: (021) 3903963
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Alamat: Jl. Teuku Umar No. 10 – 12, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat Telepon: (021) 31901446, 31900659
6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 Telepon: (021) 3929840
7. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jl. Hayam Wuruk No. 4R, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120 Telepon: (021) 3455948
8. Komisi Informasi Pusat Alamat: Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, South Petojo, Gambir, RT.1/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 Telepon: (021) 34830741
9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Nasional Alamat: Jl. Tegal Parang Utara No.14, RW.4, Mampang Prpt., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790 Telepon: (021) 79193363
10. Indonesia Corruption Watch (ICW) Alamat: Jl. Kalibata Timur IV No.6, RT.10/RW.8, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740 Telepon: (021) 7901885
11. Yayasan Pulih
Alamat: Jl. Tlk. Peleng No.63A, RT.5/RW.8, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520 Telepon: (021) 78842580
12. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Alamat: Jl. Mampang Prapatan IV No.30B, RT.8/RW.2, Tegal Parang, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790 Telepon: (021) 7997849
13. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Alamat: Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1, Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Indonesia. Telepon: (021) 7984540