LEMBAR FAKTA KRIMINALISASI TERHADAP FATIA-HARIS
DISUSUN OLEH
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
KRONOLOGI KASUS
1177 AAGGUUSSTTUUSS 22002211
Peluncuran Laporan EkonomiPolitik Penempatan Militer di Papua
2200 AAGGUUSSTTUUSS 22002211
Melalui Youtube Haris Azhar, Fatia dan Haris mendiskusikan tentang Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua
2266 AAGGUUSSTTUUSS 22002211
Luhut, lewat kuasa hukumnya, Juniver Girsang mengirimkan somasi kepada Fatia dan Haris
1155 NNOOVVEEMMBBEERR 22002211
Undangan mediasi diklaim gagal secara sepihak oleh Luhut
2211 OOKKTTOOBBEERR 22002211
2222 SSEEPPTTEEMMBBEERR 22002211
Undangan mediasi antara FatiaHaris dengan Luhut batal karena Luhut berada di luar negeri
Fatia dan Haris Azhar resmi dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan
2233--2244 NNOOVVEEMMBBEERR 22002211
Fatia dan Haris mendapat surat panggilan polisi secara terpisah atas tindak lanjut dari kegagalan mediasi
2211 DDEESSEEMMBBEERR 22002211
Kasus resmi dilanjutkan pada tahap penyidikan
1188 JJAANNUUAARRI I 22002222 Fatia dan Haris mengalami pemanggilan paksa oleh polisi di tempat kediamannya masing-masing dan menolak untuk dibawa tanpa didampingi oleh kuasa hukum
2277 JJAANNUUAARRII 22002233
11 NNOOVVEEMMBBEERR 22002222
Dinyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2022, penyidik menerima pengembalian berkas perkara (P-19) dari Kejati tertanggal 21 Juli 2022
1188 MMAARREETT 22002222
Fatia dan Haris kembali dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terhadap statusnya sebagai tersangka
Fatia dan Haris resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya
2200 FFEEBBRRUUAARRII 22002233
Lewat keterangan di Media, Kejati DKI Jakarta menyatakan kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan telah dinyatakan lengkap atau P21
KRONOLOGI LENGKAP DAPAT DIAKSES MELALUI TAUTAN DI BAWAH INI
hhttttppss::////bbiitt..llyy//KKrroonnoollooggiiFFaattiiaaHHaarriiss
KEJANGGALAN KASUS
Pemidanaan yang Dipaksakan
Tindakan yang dilakukan Fatia dan Haris jelas tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik atau Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 atau Pasal 310 dan 311 KUHP.
Tindakan yang dilakukan oleh Fatia dan Haris merupakan ekspresi masyarakat sipil yang sah dan konstitusional sebagai bagian dari pengawasan publik dalam kerangka negara demokratis.
Penggunaan Pasal Pencemaran Nama Baik bertentangan dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE. Dalam SKB tersebut yakni dalam poin 3 huruf c disebutkan bahwa Pasal 27 ayat (3) tidak dapat dikenakan pada bentuk penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan
Diteruskannya kasus ini juga bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretikan untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam SE tersebut, yakni dalam poin ketujuh, penyidik harus menjadikan hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remedium) dan mengedepankan restoractive justice dalam penyelesaian perkara.
Gagalnya Mediasi Diputuskan Sepihak
Pada 15 November 2021, pihak Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim mediasi telah gagal. Padahal waktu yang sama Fatia dan Haris tidak bisa menghadiri mediasi karena terdapat agenda lain.
Sebelumnya Fatia dan Haris menerima 3 kali undangan untuk melakukan mediasi, kemudian dari 3 undangan tersebut, Fatia dan Haris sudah 2 kali siap datang untuk menghadiri mediasi, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2021 dan 1 November 2021. Bahkan pada tanggal 21 Oktober 2021, Fatia dan Haris bersama Tim Advokasi Bersihkan Indonesia telah datang langsung ke Polda Metro Jaya, namun mediasi tidak dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain karena Luhut sedang dalam berada di luar negeri.
Tindakan Luhut mengklaim gagalnya mediasi jelas merupakan bentuk arogansi pejabat publik yang tidak membuka ruang diskusi ataupun menghormati mekanisme kepolisian terkait keadilan restoratif (restorative justice). Narasi tersebut juga justru mengesankan pihak Luhut berkuasa mengatur proses mediasi.
KEJANGGALAN KASUS
Diskriminatif dalam Penanganan Kasus
Pemanggilan paksa yang dilakukan pada 18 Januari 2022 sangat terburu-buru dan cenderung dipaksakan. Padahal Fatia dan Haris sebelumnya sudah mempunyai niat kooperatif untuk melaksanakan pemeriksaan dan menunaikan panggilan dari pihak kepolisian. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kali Fatia dan Haris melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan dikarenakan pihaknya berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian.
Jika dibandingkan dengan banyak kasus lainnya, kepolisian kerap menunda laporan
masyarakat sehingga membuat kasus tersebut mangkrak. Bahkan tak jarang kepolisian menolak laporan masyarakat sehingga memicu tagar #PercumaLaporPolisi.
Sementara itu, terdapat beberapa kasus yang diadvokasi oleh masyarakat sipil telah dilaporkan kepada kepolisian, akan tetapi mengalami kemandekan, seperti kasus penyiksaan aparat dan kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik.
Sementara itu, dalam kasus Fatia dan Haris, kepolisian, begitu cepat memproses dan menindaklanjuti laporan dari Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini semakin menegaskan ada dugaan conflict of interest terhadap kasus yang melibatkan kepentingan pejabat publik.
Kedatangan pihak kepolisian Polda Metro Jaya ke kediaman Fatia dan Haris juga semakin menegaskan bahwa kepolisian dapat dijadikan alat negara untuk menakuti masyarakat yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah/pejabat publik atas kebijakan yang dikeluarkan.
Penetapan Tersangka Tak Berdasar
Penyidik Polda Metro Jaya tiba-tiba menetapkan Fatia dan Haris sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan Nomor. spgl/803/III/RES.2.5./2022/Ditreskrimsus tertanggal 18 Maret 2022.
Penetapan tersangka ini tentu saja janggal sebab hal-hal yang disampaikan oleh Fatia dan Haris dalam video Youtubenya tidak pernah dijawab lewat keterbukaan data. Sehingga yang disampaikan oleh Fatia dan Haris tidak dapat disebut sebagai berita tidak benar/hoax karena belum melalui proses pembuktian yang memadai
Beberapa hal yang disampaikan oleh Fatia dan Haris justru terbukti dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa demi peristiwa terus terjadi di Papua sehingga
menyebabkan krisis kemanusiaan. Penangkapan sewenang-wenang, pembatasan akses, pembunuhan terhadap warga sipil, serta pengungsian akibat dari dampak eksploitasi sumber daya alam, dan konflik bersenjata di Papua terjadi makin masif.
BUKAN HANYA FATIA-HARIS...
Selain tindak kriminalisasi terhadap Fatia-Haris sebagai aktivis pembela HAM, KontraS menemukan berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh berbagai aktivis pembela HAM di Indonesia.
KontraS mencatat selama tahun 2021-2022, terdapat 230 tindak kekerasan terhadap aktivis pembela HAM yang dilakukan oleh berbagai aktor, yaitu TNI, Polri, Pemerintah, hingga swasta. Kekerasan itu terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembubaran paksa, kriminalisasi, penembakan,hingga penganiayaan.
Akibat tindak kekerasan tersebut, aktivis pembela HAM mengalami berbagai dampak, seperti luka, tewas, ditangkap, dan lainnya seperti mengalami tindak intimidasi, teror, dan sebagainya.
A&B COMPANY PAGE 02
KEKERASAN TERHADAP AKTIVIS PEMBELA HAM
Selama tahun 2021-2022, KontraS menemukan 230 tindak kekerasan terhadap aktivis pembela HAM yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia.
Lainnya 97 Luka 342 Tewas 5 Ditangkap 1211
Dalam kekerasan terhadap Aktivis Pembela HAM tersebut, terdapat 342 korban luka, 5 korban tewas, 1211 korban ditangkap/ditahan, dan 97 mengalami tindak lainnya (intimidasi, teror, dan lain-lain)
OTK 26 Pemerintah 36 Swasta 26 Polisi 159 TNI 5
Institusi pelaku yang terlibat antara lain institusi kepolisian, institusi TNI, pihak swasta, pihak pemerintah, dan orang tidak dikenal (OTK)
BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI OLEH AKTIVIS PEMBELA HAM
*1 peristiwa dapat memuat lebih dari satu bentuk kekerasan 79 80 71 60 46 44 40 40 15 13 14 20 6 0 Intimidasi Teror Pelarangan Pembubaran paksa Kriminalisasi Penangkapan sewenang-wenang Penganiayaan Penembakan Gas Air Mata
POLA KEKERASAN PADA POLA KEKERASAN PADA AKTIVIS PEMBELA HAM AKTIVIS PEMBELA HAM
Masifnya Kriminalisasi pada Aktivis Pembela HAM
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih dijadikan instrumen utama dalam mengekang kebebasan bersuara dan berpendapat, khususnya kepada Aktivis Pembela HAM.
Pemantauan KontraS menunjukkan kelompok pelapor yang cenderung menggunakan UU ITE adalah pejabat publik, mulai dari kepala daerah, menteri, aparat keamanan, dan pejabat publik lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pembela HAM justru banyak dilakukan oleh penyelenggara negara.
Salah satu kasusnya yaitu dialami oleh Saiful Mahdi, Dosen Universitas Syiah Kuala yang terjerat UU ITE atas kasus pencemaran nama baik karena melontarkan kritik di grup Whatsapp. Ia divonis 3 bulan penjara dan didenda 10 juta rupiah.
Pembela HAM di Sektor SDA Mengalami Kerentanan
KontraS menyoroti banyaknya ancaman serius yang dihadapi oleh pembela HAM di sektor lingkungan, yang tidak hanya menyerang secara individual, namun juga dilayangkan secara sistemik. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya produk hukum kontroversial seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba.
KontraS mencatat kekerasan terhadap pembela HAM sektor lingkungan banyak terjadi di seputar isu kriminalisasi, okupasi, penggusuran, dan perusakan/pencemaran. Tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa aktor, seperti kepolisian, TNI, dan swasta.
Salah satu kasus kekerasan terhadap pembela HAM di sektor lingkungan yaitu menyasar kepada warga desa Wadas beserta kuasa hukumnya dari LBH Yogyakarta. Belasan orang terluka serta 11 orang, termasuk pendamping hukum, ditangkap oleh anggota kepolisian. Hal tersebut terjadi buntut dari demonstrasi penolakan tambang oleh warga desa Wadas.
POLA KEKERASAN PADA POLA KEKERASAN PADA AKTIVIS PEMBELA HAM AKTIVIS PEMBELA HAM
Somasi oleh Pejabat Publik kepada Pembela HAM
Adanya pola baru yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai upaya pembungkaman kritik, yaitu melalui somasi
Terdapat dua somasi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam kurun waktu 2021- 2022, pertama somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko kepada Indonesian Corruption Watch (ICW), khususnya Egi Primayogha dan Miftah. kedua, somasi yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan kepada Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.
Kedua kasus tersebut memiliki pola yang sama, yaitu sama-sama dilayangkan oleh pejabat publik, kedua isunya berkaitan dengan ekonomi politik, dan keduanya berujung pada pemolisian dengan gugatan yang diajukan seputar pencemaran nama baik, penghinaan, dan berita bohong.
Kekerasan terhadap Pembela HAM Papua
Selama tahun 2021-2022, pembela HAM di Papua seringkali mengalami tindak kriminalisasi dan pengekangan hak berekspresi dengan pembubaran paksa serta penangkapan sewenang-wenang.
Salah satunya yaitu kekerasan yang dialami oleh Mahasiswa Universitas Cenderawasih yang merupakan Orang Asli Papua (OAP) yang menolak revisi UndangUndang Otonomi Khusus Jilid II Papua. Saat melangsungkan aksi, mereka dibubarkan secara paksa, bahkan diiringi oleh aksi kekerasan dan penembakan terhadap demonstran.
Berbagai kasus kekerasan terhadap pembela HAM Papua tersebut memperlihatkan terbatasnya ruang yang diberikan untuk melaksanakan hak-hak mereka dengan pendekatan keamanan yang cenderung represif.
POLA KEKERASAN PADA POLA KEKERASAN PADA AKTIVIS PEMBELA HAM AKTIVIS PEMBELA HAM
Menyempitnya Kebebasan Pers
Serangan berupa kriminalisasi juga menyasar pada profesi jurnalistik yang meliput berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik.
Salah satunya yaitu tindak kriminalisasi yang dialami oleh Muhammad Arsul, seorang wartawan di Sulawesi Selatan yang divonis 3 bulan penjara karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Arsul dikriminalisasi karena meliput dugaan kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik mikro hidro dan pengolahan keripik zero.
Masifnya Praktik Serangan Siber
Berdasarkan pemantauan KontraS, serangan digital dengan cara peretasan sering terjadi terhadap aktivis, jurnalis, dan beberapa kelompok rentan di Indonesia yang menyinggung isu terkait kinerja pemerintah.
Salah satu isu yang cenderung menjadi target serangan digital yaitu isu korupsi, salah satunya pada saat ramainya perbincangan mengenai penghentian terhadap 57+ pegawai KPK.
Dari praktik serangan digital yang terjadi, aktor pelaku penyerangan secara digital cenderung menggunakan identitas anonim.