Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Lembar Fakta Rekayasa Kasus oleh POLRI

10 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 3.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PENGANTAR
  2. Nyatanya...
  3. REKAYASA KASUS POLRI
  4. REKAYASA KASUS NARKOTIKA OLEH POLRI
  5. SALAH TANGKAP DENGAN KEKERASAN
  6. REKAYASA KASUS YANG DIDAMPINGI DAN DIRESPON KONTRAS

DISUSUN OLEH

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

PENGANTAR

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, Mantan Kepala Divisi Propam Polri, kepada Brigadir J, yang masih dalam proses penyidikan hingga saat ini, mulai memunculkan berbagai fakta baru terkait adanya dugaan rekayasa kasus. Dalam upaya pengungkapan rekayasa kasus tersebut, terdapat 35 anggota polisi yang juga turut terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir J. Bahkan, sebelum fakta terbaru ini dibeberkan ke publik, narasi keliru terkait kasus pembunuhan berencana ini didengungkan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Humas Polda Metro Jaya, hingga Kompolnas. Adanya usaha menutup-nutupi fakta rekayasa kasus secara sistemik dan terstruktur ini menunjukkan ruang permasalahan besar di dalam institusi Kepolisian, khususnya berkaitan dengan pengawasan.

Tindakan rekayasa kasus oleh Polri tidak hanya terjadi pada kasus pembunuhan berencana tersebut. Berdasarkan pemantauan KontraS selama tahun 2019-2022, terdapat 27 dugaan rekayasa kasus yang dilakukan oleh Polri, yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Sebanyak 7 peristiwa rekayasa kasus dilakukan oleh anggota Polsek, 14 peristiwa dilakukan oleh anggota Polres, dan 6 peristiwa dilakukan oleh anggota Polda. KontraS juga melakukan pendampingan terhadap 4 peristiwa dugaan rekayasa kasus oleh Polri. Beda halnya dengan kasus Ferdy Sambo, Hasil pemantauan tersebut menemukan terkait rekayasa kasus yang dilakukan oleh Polri menunjukkan bahwa masyarakat sipil yang dominan menjadi korban rekayasa tersebut, seperti tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh Polri kepada warga sipil disertai tindak kekerasan, upaya mendapatkan pengakuan dengan tindak penyiksaan, hingga penangkapan tanpa disertai surat tugas.

Padahal, Polri memiliki aturan yang rigid mengenai fungsinya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka, yang termuat dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga untuk memaksa mendapatkan pengakuan juga mengabaikan hak asasi manusia untuk tidak disiksa dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hak atas keadilan serta larangan atas penangkapan serta penahanan secara sewenang-wenang juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Banyaknya dugaan rekayasa kasus yang dilakukan oleh Polri kepada masyarakat sipil disertai kekerasan, yang mengabaikan berbagai peraturan, baik secara nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal maupun eksternal pada kepolisian tidak berjalan secara efektif.

02 REKAYASA KASUS OLEH

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polisi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 dan 4. Polisi juga diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan dalam membantu fungsinya sebagai penyelidik dan penyidik, sebagaimana diatur pada pasal 16. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, Polisi memiliki beberapa kewenangan.

Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 5. Polisi sebagai penyelidik sendiri memiliki kewenangan sebagaimana diatur pasal 5 ayat 1 KUHAP, yakni; (1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, (2) mencari keterangan dan barang bukti, (3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, (4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Stantar Hak Asasi Manusia pasal 13 huruf a, polisi yang melakukan penyelidikan dilarang untuk melakukan intimidasi, siksaan fisik, psikis, ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan, atau pengakuan.

Penyidikan memiliki tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 2 KUHAP. Penyidik memliki kewenangan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) KUHAP, yakni; (1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, (2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, (3) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, (4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang, (7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (9) mengadakan penghentian penyidikan, (10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan penangkapan, menurut pasal 1 angka 20 KUHAP, merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal secara menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam melakukan penangkapan, haruslah dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHAP. Selain itu, tindakan penangkapan sendiri haruslah dilakukan tanpa tindak kekerasan sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap Polri 8/2009 dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terperiksa, petugas polisi dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis, sebagaimana Pasal 27 ayat (2) huruf h Perkap Polri 8/2009. Penangkapan juga diatur dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), khususnya pasal 9 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

03 REKAYASA KASUS OLEH

Hak atas peradilan yang adil (fair trial) merupakan sebuah prinsip dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Peradilan yang adil tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945), khususnya pada pasal 28D ayat (1), dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Di dalam pasal yang sama, khususnya dalam 28I ayat (1), setiap orang juga dijamin haknya, beberapa diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 5 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa perlakuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan dengan kekhususan seperti orang jompo, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Selain itu di dalam DUHAM, terkhusus pada Pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. selain itu, prinsip praduga tak bersalah, sebagaimana diatur pada Pasal 11 DUHAM juga menjadi penting sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya, karena setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka.

Fair trial juga diatur oleh salah satu instrumen internasional lainnya, yaitu dalam Pasal 14 ICCPR yang menyatakan secara tegas bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Setiap orang, dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya juga berhak atas pemeriksaan adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum.

04 REKAYASA KASUS OLEH

Nyatanya...

KontraS menemukan berbagai peristiwa rekayasa kasus yang dilakukan oleh Polri tidak mengindahkan berbagai aturan hukum yang mengikat anggota kepolisian sebagaimana fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

KontraS mencatat selama tahun 2019-2022, terdapat 27 rekayasa kasus yang dilakukan oleh Polri, dengan beberapa kasus yang umumnya dilakukan, seperti adanya jebakan perkara dalam kasus pengedaran narkoba, upaya mendapatkan pengakuan secara paksa melalui intimidasi serta tindak kekerasan, hingga salah tangkap tanpa mengikuti prosedur penangkapan yang sudah diatur dalam KUHAP.

Selain itu, KontraS juga mendampingi serta mengeluarkan respon terhadap empat rekayasa kasus yang dilakukan oleh Polri, baik itu rekayasa kasus pembunuhan, kekerasan, hingga kasus narkoba.

A&B COMPANY PAGE 02

REKAYASA KASUS POLRI

Selama tahun 2019-2022, KontraS menemukan 27 rekayasa kasus oleh anggota Polri yang tersebar di 15 Provinsi di Indonesia.

Kekerasan 3 Narkotika 8 Pembunuhan 2 Pencurian 6 2 Penggelapan Barang 1 Perampokan 3 Sengketa Lahan 2 Penembakan 0 2 4 6 8

Dalam 27 peristiwa rekayasa kasus oleh Polri, terdapat 8 kasus yang digunakan, baik untuk melakukan jebakan perkara, ataupun pemaksaan pengakuan suatu perkara.

Polda Polsek 6 7 Polres 14

Beberapa anggota Polri yang diduga melakukan rekayasa kasus bertugas di tiga institusi Polri, baik Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), maupun Kepolisian Sektor (Polsek).

Peristiwa rekayasa kasus oleh Polri dari tahun ke-tahun

A&B COMPANY PAGE 02 4

REKAYASA KASUS NARKOTIKA OLEH POLRI

Jebakan Perkara Salah Tangkap 2 Pengedar Narkoba 2 0 1 2 3 4

Dari 27 peristiwa rekayasa kasus oleh Polri, 8 diantaranya merupakan rekayasa kasus terkait narkotika.

Jebakan perkara identik dengan tindak kesengajaan anggota Polri dalam memasukkan barang bukti narkotika kepada seseorang, dengan maksud untuk menangkap warga tak bersalah tersebut.

Salah satu kasus jebakan perkara kasus narkotika yang dilakukan oleh Polri dialami oleh RN, seorang remaja yang dijebak membeli sabu oleh anggota Polres Binjai, yang terjadi di Binjai, 21 Maret 2022. Akibat dari adanya dugaan rekayasa kasus ini, Kasat Narkoba Polres Binjai dicopot dari jabatannya.

Dua kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Polri dalam kasus narkotika tidak disertai surat tugas, dan dilakukan dengan tindak penganiayaan serta penangkapan sewenangwenang.

Salah satu kasus salah tangkap dialami oleh MS (25), yang ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Pinrang pada tanggal 1 Oktober 2021. Dalam penangkapan tersebut, korban sempat dipukul hingga mengalami luka lebam. Padahal, korban sama sekali tidak mengetahui apapun.

Dua kasus pengedar narkotika identik dengan anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pengedaran narkotika atau membantu pengedar narkoba merekayasa kasus tersebut untuk melindungi diri dari jeratan hukum.

Salah satu kasus pengedar narkotika dilakukan oleh delapan orang personel Polres Padangsidimpuan dengan merekayasa kasus penyitaan narkotika jenis ganja seberat 327 kilogram. Mereka berperan untuk menyembunyikan ganja tersebut di mobil polisi dan diletakan di areal perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru.

A&B COMPANY PAGE 02 6

SALAH TANGKAP DENGAN KEKERASAN

Penyiksaan Intimidasi 1 Penembakan 2 0 2 4 6 8

Selama tahun 2019-2022, KontraS menemukan 10 peristiwa rekayasa kasus yang diikuti tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh Polri. Tindakan salah tangkap tersebut juga disertai dengan metode penyiksaan, intimidasi, hingga penembakan, dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan korban secara paksa.

Salah satu rekayasa kasus dengan tindakan salah tangkap disertai kekerasan dialami oleh Harismail, seorang kuli batu yang dituduh melakukan perampokan sekaligus pemerkosaan oleh oknum anggota Polri pada tanggal 23 Februari 2019 di Palembang. Korban langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil dengan wajah ditutup sambil diinterogasi. Beberapa waktu kemudian, Haris ditemukan warga dalam kondisi lemas dan mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya.

Ada 1 Tidak ada 9

Selama melakukan tindakan salah tangkap disertai kekerasan, anggota Polri cenderung tidak menunjukkan/memberikan surat tugas terlebih dulu kepada korban, sehingga terjadi penangkapan sewenang-wenang tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

7 Korban dilepaskan tanpa pemulihan

1 Korban tewas akibat luka penyiksaan

1 Korban dibawa ke rumah sakit

1 Korban ditahan

Berdasarkan temuan KontraS terkait rekayasa kasus dengan tindakan salah tangkap disertai kekerasan, anggota polri cenderung mengabaikan korban yang menjadi objek tindakan tersebut dengan tidak diberikan akses untuk menyembuhkan diri.

09 REKAYASA KASUS OLEH A&B COMPANY PAGE 02

REKAYASA KASUS YANG DIDAMPINGI DAN DIRESPON KONTRAS

KontraS melakukan pendampingan serta merespon beberapa dugaan rekayasa kasus yang dilakukan oleh anggota Polri, diantaranya dua kasus pembunuhan, satu kasus kekerasan, dan satu kasus terkait narkoba

Tahun 2020, KontraS merespon atas tindakan salah tangkap disertai penyiksaan terhadap warga sipil bernama Sarpan, yang ditangkap dan ditahan oleh petugas Polsek Percut Sei Tuan sejak tanggal 02 Julu - 05 Juli 2020, terkait tuduhan tindak pembunuhan. Selama proses penyidikan dan penahanan tersebut, korban mengalami berbagai praktik penyiksaan berupa pemukulan serta intimidasi agar korban mengakui tindak pidana yang disangkakan tersebut.

Salah satu kasus lain yaitu tuduhan tindak pembunuhan karyawan PT Istaka Karya yang diduga dilakukan oleh MG, yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. MG diancam pidana Pasal 340 KUHP;Pasal 338 KUHP; Pasal 351 ayat (3) KUHP; dan Pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana maksimal pidana mati. Dalam perkara ini, Michael, salah satu anggota Tim Advokasi Papua mengatakan bahwa ada proses peradilan yang tidak adil dikarenakan kejanggalan. Saat ini, terdakwa MG dibebaskan oleh putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KontraS juga melakukan pendampingan atas kasus salah tangkap kepada M. Fikry dan kawan-kawan. Mereka ditangkap di warung milik M. Fikry pada 28 Juli 2021. Penangkapan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang, dengan tuduhan pelaku pembegalan oleh anggota polisi dan dibawa ke Gedung Telkom yang berhadapan langsung dengan Polsek Tambelang. Dalam kasus ini, Polsek Tambelang diduga memberikan keterangan tidak benar kepada Komnas HAM untuk menutupi alibi bahwa tidak terjadi penyiksaan dalam kasus dugaan salah tangkap tersebut.

Tindakan penyiksaan dalam memperoleh informasi juga dialami oleh Hermanto, korban penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Lubuklinggau Utara hingga tewas. Kejadian berawal dari penangkapan korban pada tanggal 12 Februari 2022 tanpa disertai surat tugas dan dibawa ke Kantor Polsek Lubuklinggau Utara. Pasca 11 jam ditangkap, keluarga korban mendapatkan informasi bahwa korban telah meninggal dunia.

10 REKAYASA KASUS OLEH

Berdasarkan sederet peristiwa tersebut, rekayasa kasus yang dilakukan oleh anggota Polri selama tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa minimnya pengimplementasian instrumen hukum yang mengikat polri terkait fungsinya sebagai penyelidik maupun penyidik. Dalam rekayasa kasus narkoba, dimana Polri melakukan jebakan perkara terhadap warga, anggota Polri telah gagal memenuhi pencarian keterangan serta barang bukti untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, sebagaimana tujuan penyelidikan yang diatur pada pasal 5 KUHAP. Bahkan, anggota Polri justru merekayasa barang bukti tersebut dan menjebak warga sipil.

Selain itu, 10 peristiwa salah tangkap disertai tindak kekerasan yang ditemukan oleh KontraS menunjukkan bahwa anggota Polri tidak mengindahkan hak atas peradilan yang adil. Padahal, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Metode penyiksaan yang digunakan anggota Polri untuk memperoleh informasi serta pengakuan juga melanggar hak setiap orang untuk tidak disiksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf I UUD 1945. Bahkan, dalam melakukan kesalahan penangkapan itu, anggota Polri cenderung tidak memberikan surat tugas.

Padahal, berbagai instrumen nasional dan internasional jelas melarang setiap anggota Polri untuk melakukan tindak kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, serta menerapkan prinsip praduga tak bersalah untuk mencapai peradilan yang adil. Namun sampai saat ini, peristiwa rekayasa kasus, dengan dugaan salah tangkap disertai tindak kekerasan masih terus terjadi dan berulang. Temuan 27 peristiwa dugaan rekayasa kasus tersebut hanya sebagian dari banyaknya peristiwa yang tidak dibuka ke publik.

Rekayasa kasus yang dilakukan oleh Kepolisian juga masuk ke dalam bentuk pembuktian yang sesat (wrongful convictions) karena orang yang dihukum secata faktual tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan terjadi kesalahan prosedur yang melanggar hak tersangka/terpidana. Lebih jauh, berbagai kasus salah tangkap akan berimplikasi pada bentuk kegagalan mencapai keadilan (miscarriage of justice). Alat bukti yang salah tersebut akan berakibat pada kesalahan pembuktian di pengadilan yang selanjutnya membuat orang yang tidak bersalah dihukum