Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Lembar Fakta Penggunaan Senjata Api Oleh POLRI 2021-2022

11 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 4.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LEMBAR FAKTA PENGGUNAAN SENJATA API OLEH POLRI 2021-2022
  2. PENGANTAR
  3. DASAR HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API
  4. DASAR HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API
  5. Nyatanya...
  6. SALAH TEMBAK
  7. PENYIKSAAN DENGAN SENJATA API
  8. EXTRA JUDICIAL KILLING
  9. PENEMBAKAN DALAM ISU SDA
  10. PENEMBAKAN SAAT AKSI DEMONSTRASI
  11. POLA PENGGUNAAN SENJATA API OLEH POLRI

LEMBAR FAKTA PENGGUNAAN SENJATA API OLEH POLRI 2021-2022

DISUSUN OLEH

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

PENGANTAR

Selama bulan Juli 2021 - Juni 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat sekitar 463 peristiwa tindakan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri). Institusi pelaku dalam 100 peristiwa penggunaan senjata api dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek), 330 peristiwa dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres), dan 33 peristiwa dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda). Korban dalam tindakan ini sebanyak 680 orang, dengan rincian 640 orang luka dan 40 orang tewas.

Dalam penggunaan senjata api sendiri, Polri memiliki kewenangan khusus, yang tertuang Peraturan Kapolri (Perkap) No.1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Salah satu poin yang disampaikan dalam Perkap tersebut antara lain bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, dan masuk akal (reasonable).

Namun, realita di lapangan justru menunjukkan banyaknya tindakan penggunaan senjata api yang tidak terukur dalam kurun waktu setahun terakhir. Beberapa peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh Polri, tindakan penyiksaan, hingga tindak extra judicial killing menggunakan senjata api kerap dilakukan oleh Polri.

Penggunaan senjata api yang tidak terukur ini merupakan cerminan kegagalan Polri dalam mengidentifikasi akar permasalahan dari sebuah peristiwa, yang berujung pada tindakan sewenang-wenang dan reaktif. Disamping memiliki dampak terhadap hak atas hidup dan hak untuk melakukan pembelaan atas perkara yang dituduhkan, Polri seringkali mewajarkan tindakan tidak terukur tersebut atas nama ketertiban dan keamanan.

DASAR HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API

Perkap No.1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memuat aturan secara tegas terkait penggunaan senjata api. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa salah satu tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Selain itu, dalam pasal 7 ayat (2) huruf d yang mengatakan bahwa kendali senjata api dapat digunakan jika terjadi tindakan agresif yang bersifat segera, yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum.

Kendali senjata api juga disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa penggunaan senjata api dapat dilakukan ketika:

Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat

Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tesangka tersebut

Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat

Selain itu, dalam Perkap ini mengatakan bahwa penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sebagaimana pasal 8 ayat (2). Aparat kepolisian juga harus melaporkan penggunaan senjata api pasca pelepasan peluru sesegara mungkin, sesuai Pasal 14 ayat (3), dan dipertegas oleh salah satu hukum internasional, Minnesota Gun Laws, khususnya pada ketentuan Report of Firearm Discharge by Security Guard.

Selain itu, Perkap No.8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indoneisa, juga mengatur mengenai penggunaan senjata api bagi Polri. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Perkap No.8 tahun 2009 mengatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Pasal 47 ayat (1) tersebut dipertegas dengan beberapa situasi penggunaan senjata api, yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (2), antara lain:

Dalam hal menghadapi kejadian luar biasa

Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat

Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat

Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang

Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tesangka tersebut

Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat

Selain Perkap No.1 Tahun 2009 dan Perkap No.8 tahun 2009, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, terkhusus pada ketentuan umum 4 menyebutkan bahwa aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sedapat mungkin menggunakan cara-cara tanpa kekerasan sebelum menggunakan kekerasan dan senjata api. Mereka dapat menggunakan kekerasan dan senjata api hanya jika cara lain tetap tidak efektif atau tanpa janji untuk mencapai hasil yang diinginkan.

DASAR HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API

Nyatanya...

KontraS melihat berbagai peristiwa penggunaan senjata api yang tidak terukur yang dilakukan oleh Polri, bahkan tanpa adanya situasi agresif yang membahayakan nyawa masyarakat maupun Polri, sesuai Perkap tersebut.

Berdasarkan pemantauan data terbuka yang dikumpulkan oleh KontraS dari bulan Juli 2021 - Juni 2022, terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan hal tersebut, antara lain:

Salah tembak sebanyak 5 peristiwa

Tindakan penyiksaan menggunakan senjata api sebanyak 3 peristiwa

Kasus Extra Judicial Killing sebanyak 36 peristiwa

Penggunaan senjata api dalam isu sumber daya alam sebanyak 11 peristiwa

Penembakan massa aksi Demonstrasi sebanyak 8 peristiwa

SALAH TEMBAK

Selama bulan Juli - Juni 2022, KontraS menemukan 5 peristiwa salah tembak yang dilakukan oleh Polri kepada warga sipil. Dalam penanganan korban, 2 korban salah tembak dibawa keluarga ke rumah sakit, satu korban tidak ada pertanggungjawaban oleh Polri, satu korban ditinggalkan oleh aparat saat peristiwa, dan tidak ada info penanganan dari satu korban lainnya

4 LUKA

1 TEWAS

INSTITUSI PELAKU Polsek 2 Polres 3

Salah satu peristiwa salah tembak tersebut dialami oleh Herman, korban yang tewas akibat diterjang peluru oleh Polisi Tim Resmob Sumenep, pada tanggal 13 Maret 2022. Penembakan tersebut dilakukan dengan alasan dugaan pelaku begal. Setelah ditelusuri, ternyata Herman hanya seorang pria yang mengalami depresi akibat bercerai dengan istrinya.

PENYIKSAAN DENGAN SENJATA API

Selama bulan Juli - Juni 2022, KontraS menemukan 3 peristiwa penyiksaan dengan senjata api yang dilakukan oleh Polri. Tempat terjadinya penyiksaan tersebut yaitu 2 peristiwa di tempat publik dan 1 peristiwa di sel tahanan. Status korban dalam penyiksaan tersebut yakni 1 orang kriminal dan 5 orang warga sipil.

Penggunaan senjata api dalam penyiksaan dilarang dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi pada UU No. 5 tahun 1998 dan Pasal 11 Perkap No.8 tahun 2009.

5 LUKA

1 TEWAS

INSTITUSI PELAKU Polres 1 Polsek 2

Salah satu tindakan penyiksaan tersebut dialami oleh Muhammad Fikri, Adurohman, Andrianto, dan Muhammad Rizki, yang ditangkap oleh polisi Polsek Tambelang pada 28 Juli 2021. Keempatnya dituduh melakukan aksi pembegalan. Keempat korban tersebut mengalami penyiksaan dengan batu dan senjata api. Kini korban berstatus sebagai terdakwa.

EXTRA JUDICIAL KILLING

Selama bulan Juli - Juni 2022, KontraS menemukan 36 peristiwa pembunuhan diluar hukum (Extra Judicial Killing) yang dilakukan oleh Polri. Tindakan tersebut mengakibatkan 44 korban. Dari jumlah tersebut, terdapat 10 korban yang tidak melakukan perlawanan namun mengalami penembakan oleh Polri.

7 LUKA

37 TEWAS

INSTITUSI PELAKU Polda 6 Polsek 1 Polres 29

MOTIF PENEMBAKAN Pribadi Tidak diketahui Gangguan jiwa Demonstrasi Bandar Narkoba Aksi Perampokan Aksi Pencurian Aksi Pembunuhan Aksi Curanmor Aksi Begal 0 2.5 5 7.5 10

Salah satu tindakan extra judicial tersebut antara lain penembakan terhadap Made Nurlatu, warga penambang emas Gunung Botak hingga tewas, yang terjadi di Maluku, 29 April 2022. Peristiwa ini berawal dari adu mulut antara Brigpol AB, pelaku penembakan dan juga anggota brimob Kabupaten Buru dan korban terkait lahan kolam tambang di kawasan Gunung Botak. Adu mulut itu diakhiri dengan penembakan hingga mengenai paha, pinggang, dan kepala korban.

PENEMBAKAN DALAM ISU SDA

Selama bulan Juli - Juni 2022, KontraS menemukan 11 peristiwa penggunaan senjata api yang dilakukan oleh Polri dalam isu SDA. Isu SDA sendiri berkaitan dengan konflik lahan, okupasi lahan, serta perjuangan warga untuk mempertahankan wilayahnya dari upaya penggusuran paksa, dan lain-lain

25 LUKA

5 TEWAS

Kalimantan Barat Maluku Papua Sulawesi Tengah Sumatera Selatan 0 1 2 3

Salah satu penggunaan senjata api dalam isu SDA antara lain penembakan terhadap Faldi, warga Parigi Moutong yang melakukan aksi demonstrasi meoolak pertambangan. Penembakan tersebut dilakukan oleh Anggota Polres Parigi Moutong. Faldi tewas akibat luka tembak tersebut.

PENEMBAKAN SAAT AKSI DEMONSTRASI

Selama bulan Juli - Juni 2022, KontraS menemukan sebanyak 8 peristiwa terkait penggunaan senjata api oleh Polri dalam pengamanan aksi demonstrasi. Penggunaan senjata api ini berkaitan dengan pembubaran massa aksi.

37 LUKA

4 TEWAS

Maluku Papua Papua Barat Sulawesi Tengah 0 1 2 3 4 5

PPKM Tidak memiliki Izin 1 1 Menimbulkan kericuhan 6

Salah satu penggunaan senjata api dalam pengamanan aksi demonstrasi yaitu penembakan terhadap dua orang massa aksi penolak Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Yahukimo, Papua, pada tanggal 15 Maret 2022. Dua korban penembakan yang berujung tewas tersebut yaitu Yakop Deal dan Erson Wipsa. Penembakan ini sebagai respon Polri atas demonstrasi yang dianggap menimbulkan kericuhan hingga berujung anarkis.

POLA PENGGUNAAN SENJATA API OLEH POLRI

Berdasarkan sederet peristiwa tersebut, penggunaan senjata api oleh Polri, dengan dasar hukum Perkap No 1 tahun 2009 sebagai pedoman kendali senjata api, ternyata tidak efektif membatasi Polri yang menggunakan senjata api secata tidak terukur. Hal ini tercermin atas beberapa kasus salah tembak yang dilakukan oleh Polri yang bahkan terdapat satu korban yang tidak ada tanggung jawab dari pihak kepolisian, maupun tindakan penyiksaan dengan kondisi korban yang tidak berdaya namun masih disiksa dengan senjata api sebagai salah satu alat penyiksa.

Selain itu, masih banyak anggota Polri yang tidak mengindahkan pasal 8 ayat (1) terkait penggunaan senjata api terhadap beberapa situasi tertentu. Hal ini terbukti dari tindak extra judicial killing yang dilakukan oleh anggota polri terhadap 10 korban yang sudah tidak melakukan perlawanan. Penembakan dalam pengamanan massa aksi, dengan dalih menghindari kericuhan maupun aksi anarkis juga sering dilakukan oleh Polri. Padahal, Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir dari serangkaian upaya yang harus dilakukan.

Penggunaan senjata api yang tidak terukur, terkhusus dalam berbagai peristiwa extra judicial killing terhadap pelaku kriminal, seperti pelaku begal, bandar narkoba, dan lainnya yang berpotensi memiliki hierarki struktural dalam melancarkan aksinya, justru akan memutuskan mata rantai potensi tindakan kriminal lainnya secara terstruktur/terencana. Polri seharusnya memprioritaskan pengungkapan jaringan kriminal untuk mencegah terjadinya tindak keberulangan,