Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Lembar Fakta Gempuran Militerisme dalam Ruang Sipil

12 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 4.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LEMBAR FAKTA GEMPURAN MILITERISME DALAM RUANG SIPIL
  2. Masalah/ Fakta Peristiwa
  3. Masalah/ Fakta Peristiwa
  4. Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming
  5. FEBRUARI
  6. Pemberantasan korupsi
  7. APRIL
  8. MEI
  9. Pembekalan penerima beasiswa LPDP.
  10. #LAWAN MILITERISME
  11. Pelibatan TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
  12. Pelibatan TNI untuk membantu memperkuat rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat
  13. Pelibatan TNI untuk membina dan melatih jiwa kepemimpinan warga negara
  14. TAHUN 2024
  15. TAHUN 2025
  16. TAHUN 2025
  17. BAIS MABES TNI

LEMBAR FAKTA GEMPURAN MILITERISME DALAM RUANG SIPIL

pengantar

“Di Indonesia, negara membangun impunitas dengan propaganda yang berdaya afektif kuat, diperteguh oleh proses birokratis serta struktur komando yang selalu ada… Narasi tentang bangsa dan budaya yang terancam, pengkhianatan yang harus dimusnahkan, serta nilai-nilai nasional yang harus dijaga” - Elizabeth Drexler

Indonesia dan militerisme menjadi dua kata yang sangat erat satu dengan yang lain, pernah berada di bawah bayang-bayang militerisme Orde Baru selama 32 tahun menghasilkan apa yang disebut oleh Elizabeth Drexler sebagai ‘Infrastruktur Impunitas’ mengakar kuat pada setiap sektor kehidupan warga. Kebertahanan 32 Tahun Orde Baru yang ditopang oleh ‘infrastruktur impunitas’ yang merasuk ke pelbagai dimensi seperti: birokrasi, hukum, politik, pendidikan, sosial, dan afektif kini mulai nampak lagi menggunakan topeng yang berbeda namun tetap merujuk pada satu playbook yang sama.

Pelibatan militer pada ranah sipil mulai dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berpijak pada UU No. 3 Tahun 2025 atau UU TNI Baru dan praktik pelibatan militer pada aktivitas lainnya yang sama sekali tidak punya landasan hukum yang konkrit, terus bermunculan. Pelibatan TNI pada program Proyek Strategis Nasional (PSN) cetak sawah Food Estate, hingga penegakan hukum untuk kasus Siber, Terorisme, dan Narkotika. Bahkan, TNI secara tiba-tiba mendapat tugas tambahan yang sama sekali tidak berkaitan dengan pertahanan seperti pengamanan Institusi Kejaksaan, pengumpulan pajak di desa-desa, bahkan berbisnis melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) semakin menjauhkan institusi TNI dari fungsi awalnya yakni alat pertahanan negara.

Hadirnya militer pada hampir setiap sendi kehidupan warga, kembali membuka ingatan lama tentang masa Orde Baru yang juga melibatkan militer pada keseharian setiap warga Republik Indonesia selama 32 tahun dan sekaligus menjadi infrastruktur impunitas bagi rezim Orde Baru dan rezim masa kini.

poin revisi uu tni

UU 34/2004 (UU TNI Lama) UU 3/2025 (UU TNI Baru)UU 34/2004 (UU TNI Lama) UU 3/2025 (UU TNI Baru)
Struktur Institusi TNI dengan Kementerian Pertahanan
Pasal 3 ayat (2) Pada UU TNI Lama, kedudukan TNI secara struktural berada di Bawah Kementerian PertahananPasal 3 ayat (2) Sedangkan pasca perubahan UU TNI, kedudukan TNI secara struktural tidak lagi di bawah TNI, melainkan secara sejajar berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan
Perluasan Tugas dan Fungsi dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
Pasal 7 ayat 15 & ayat 16 Tidak AdaPasal 7 ayat 15 & ayat 16 Melalui UU TNI Baru, terdapat dua tugas baru TNI dalam lingkup Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yakni penanggulangan ancaman pertahanan siber (ayat 15). Hal tersebut mengkhawatirkan karena cenderung bernuansa keamanan dan berpotensi menimbulkan abuse of power dan kontrol yang sangat intensif terhadap masyarakat sipil
terhadap masyarakat sipil Perluasan Ruang Lingkup Jabatan Sipil Prajurit Aktif TNI
Pasal 47 ayat (2) Belum ada BNPT, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan AgungPasal 47 ayat (1) Revisi UU TNI yang memperluas ruang lingkup jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif TNI yaitu Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung, cenderung hanya menjadi legitimasi penempatan prajurit militer aktif yang secara definitif telah bertugas pada instansi tersebut sebelum adanya revisi UU TNI.
pada instansi tersebut sebelum adanya revisi UU TNI. Perpanjangan Usia Masa Pensiun Prajurit
Pasal 53 Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.Pasal 53 ayat (2) a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 tahun; c. perwira tinggi bintang 1 paling tinggi 60 tahun; d. perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun; dan e. perwira tinggi bintang 3 paling tinggi 62 tahun. Perubahan ini sarat akan kepentingan politik apabila mencocokkan perpanjangan usia masa pensiun khususnya poin (e) dengan usia Panglima TNI
saat ini UU TNI baru sama sekali tidak merevisi ketentuan perihal akuntabilitas dan pengadilan militer (Pasal 65 dan Pasal 74), bahkan perihal kesejahteraan prajurit (Pasal 49 - 52) sebagaimana yang diperjuangkan oleh Munir Said Thalib yang kemudian dikenal sebagai Pasal Munir.

Masalah/ Fakta Peristiwa

Kebijakan-kebijakan militeristik di era Presiden Prabowo tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur militerisme yang sudah dibangunnya sebelum memegang mandat sebagai presiden. Sejak kapan ini berlangsung?

Era Prabowo Menteri Pertahanan 2019 2019 Pelantikan Prabowo Subianto (23/10/2019) Pengesahan UU PSDN - landasan hukum oleh Presiden Joko Widodo pembentukan Komponen Cadangan (24/10/2019) oleh DPR RI 2022 2020 Kelanjutan dari UU PSDN, Prabowo Awal mula pelibatan TNI dan Kemenhan dalam proyek food estate dengan mencanangkan 25.000 personel Komcad membawa narasi pertahanan negara yaitu ketahanan pangan 2022 2023 2023 Wacana awal penambahan KODAM di tiaptiap provinsi oleh Menteri Pertahanan Wacana awal revisi UU TNI dan perluasan Pelibatan TNI dalam pengawalan fungsi ruang lingkup jabatan sipil yang dapat dan tugas Kejaksaan melalui MoU TNIKejaksaan RI diduduki oleh prajurit militer aktif

Masalah/ Fakta Peristiwa

Wacana kebijakan militeristik yang digodok sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, terealisasi sesaat setelah Prabowo Subianto menjadi Presiden

Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming

Pengesahan Revisi UU TNI (UU No. 3 Tahun 2025) pada 20 Maret 2025

Wacana pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan

Pembentukan 22 Kodam Baru melalui Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2025

Pelibatan militer pada sektor pendidikan, ekonomi, SDA, hingga pemungutan Pajak

Infrastruktur militerisme yang telah dibangun di tahun-tahun sebelumnya telah menjadi pondasi bagi berbagai kebijakankebijakan pelibatan TNI di ranah-ranah sipil sepanjang tahun 2026. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya yaitu:

FEBRUARI

Pemberantasan korupsi

Korupsi merupakan tindakan pelanggaran hukum di luar yurisdiksi tugas pertahanan TNI. TNI tidak berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi.

APRIL

Pemeriksaan urin warga binaan di Rutan Bangil. Narkoba dan warga binaan rutan berada dalam wewenang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepolisian RI. TNI tidak berwenang melakukan pemberantasan narkoba, terutama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembersihan eceng gondok yang berpotensi mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat TNI tidak memiliki wewenang dan urgensi untuk melakukan pembersihan eceng gondok yang jelas jauh dari fungsi pertahanannya.

Penertiban juru parkir di Surabaya. penertiban juru parkir tidak berkaitan dengan sektor pertahanan dan tugas TNI, melainkan seharusnya menjadi wewenang Dinas Perhubungan setempat.

MEI

Pembekalan penerima beasiswa LPDP.

Pembekalan penerima beasiswa seharusnya menekankan pada kemampuan soft-skill dan hard-skill yang dapat menunjang proses belajar para peserta. Tidak ada urgensi bagi TNI untuk melakukan pembekalan secara militeristik kepada penerima beasiswa LPDP.

Razia handphone ilegal dan narkoba di Rutan Padang Panjang. Narkoba dan barang-barang ilegal milik warga binaan rutan berada dalam wewenang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepolisian RI. TNI tidak berwenang melakukan pemberantasan narkoba, terutama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pelatihan Manajer KDMP. Manajer KDMP seharusnya memperoleh pelatihan kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan lain sebagainya yang dapat menunjang operasional pelaksanaan koperasi. TNI tidak memiliki wewenang dan urgensi untuk melakukan pendidikan militeristik kepada manajer KDMP yang nantinya juga tidak sejalan dengan pelaksanaan operasional koperasi.

1.000 Taruna Akmil diterjunkan untuk membina siswa Sekolah Rakyat. Ruang pendidikan sipil seharusnya bebas dari intervensi militer. Selain itu, TNI tidak memiliki wewenang untuk memasuki dunia pendidikan yang jelas jauh dari fungsi pertahanannya.

Pengolahan sampah di sejumlah Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Pelibatan militer tidak dapat menyelesaikan permasalahan pengolahan sampah yang sejatinya berada dalam ranah tata kelola sipil, bukan di ranah pertahanan yang menjadi tugas TNI.

Penertiban juru parkir di Surabaya. penertiban juru parkir tidak berkaitan dengan sektor pertahanan dan tugas TNI, melainkan seharusnya menjadi wewenang Dinas Perhubungan setempat.

JULI pelaksanaan operasional koperasi.

Pengamanan rumah ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Pengamanan rumah Jampidsus jelas keliru dan menyalahi ketentuan dalam UU TNI, khususnya pasal yang mengatur tentang OMSP. Pengamanan ini tidak dapat termasuk dalam tugas-tugas TNI yang diatur dalam skema OMSP.

Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI mengawasi kepatuhan pembayaran pajakPengawasan kepatuhan pembayaran pajak bukan merupakan permasalahan pertahanan nasional dan sudah seharusnya hanya berada di dalam domain sipil. Selain itu, sifat militeristik TNI juga berpotensi meningkatkan kekerasan terhadap masyarakat sipil selama pengawasan pajak berlangsung.

Pelatihan Manajer KDMP. Manajer KDMP seharusnya memperoleh pelatihan kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan lain sebagainya yang dapat menunjang operasional pelaksanaan koperasi. TNI tidak memiliki wewenang dan urgensi untuk melakukan pendidikan militeristik kepada manajer KDMP yang nantinya juga tidak sejalan dengan

#LAWAN MILITERISME

saja sih kalau saya, pendapat pribadi saya ya,”

Terdapat tiga poin gagasan yang setidaknya kerap digunakan pemerintah sebagai landasan dari berbagai pelibatan TNI ke ranah-ranah sipil.

Pelibatan TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

“Kalau saya pribadi, semua warga negara punya kewajiban untuk mempertahankan, mengamankan negara, wilayah. Kalau kami mau ikut di situ, misalnya ya, kenapa tidak. Tinggal porsinya diskusikan, supaya jangan ini. Kami ikut hukum saja…..Sebetulnya di kami ada di situ OMSP, cuma realisasinya kan belum. Kami kan punya Babinsa-Babinsa untuk cegah dini, untuk segala macam. Kenapa tidak digunakan. Gitu

*diwawancara tentang wacana keterlibatan TNI dalam upaya pemberantasan korupsi.

KontraS menilai bahwa meskipun keterlibatan militer di bidang sipil diatur melalui skema KontraS menilai bahwa meskipun keterlibatan militer di bidang sipil diatur melalui skema KontraS menilai bahwa meskipun keterlibatan militer di bidang sipil diatur melalui skema KontraS menilai bahwa meskipun keterlibatan militer di bidang sipil diatur melalui skema OMSP, militer seharusnya hanya terlibat dalam bidang pertahanan sesuai dengan tugas, OMSP, militer seharusnya hanya terlibat dalam bidang pertahanan sesuai dengan tugas, OMSP, militer seharusnya hanya terlibat dalam bidang pertahanan sesuai dengan tugas, OMSP, militer seharusnya hanya terlibat dalam bidang pertahanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang TNI. Menyerahkan semua masalah sipil kepada militer justru membuka fungsi, dan wewenang TNI. Menyerahkan semua masalah sipil kepada militer justru membuka fungsi, dan wewenang TNI. Menyerahkan semua masalah sipil kepada militer justru membuka fungsi, dan wewenang TNI. Menyerahkan semua masalah sipil kepada militer justru membuka jalan bagi militer untuk terus ikut campur dan merusak ruang kekuasaan sipil yang diperjuangkan jalan bagi militer untuk terus ikut campur dan merusak ruang kekuasaan sipil yang diperjuangkan jalan bagi militer untuk terus ikut campur dan merusak ruang kekuasaan sipil yang diperjuangkan jalan bagi militer untuk terus ikut campur dan merusak ruang kekuasaan sipil yang diperjuangkan sejak awal reformasi. Di sisi lain, beberapa anggota militer seringkali secara sewenangwenang dilibatkan dalam kebijakan yang sama sekali tidak diatur dalam skema OMSP, tetapi sejak awal reformasi. Di sisi lain, beberapa anggota militer seringkali secara sewenangwenang dilibatkan dalam kebijakan yang sama sekali tidak diatur dalam skema OMSP, tetapi sejak awal reformasi. Di sisi lain, beberapa anggota militer seringkali secara sewenangwenang dilibatkan dalam kebijakan yang sama sekali tidak diatur dalam skema OMSP, tetapi sejak awal reformasi. Di sisi lain, beberapa anggota militer seringkali secara sewenangwenang dilibatkan dalam kebijakan yang sama sekali tidak diatur dalam skema OMSP, tetapi tetap dikemas sebagai bagian dari kerja dalam kerangka OMSP. tetap dikemas sebagai bagian dari kerja dalam kerangka OMSP. tetap dikemas sebagai bagian dari kerja dalam kerangka OMSP. tetap dikemas sebagai bagian dari kerja dalam kerangka OMSP.

Pelibatan TNI untuk membantu memperkuat rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat

Purbaya Yudhi SADEWA

"LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal ini dari TNI, bukan untuk perang, tapi untuk melatih dan memperkuat rasa nasionalisme mereka…Biasanya kalau sit-up, push-up, itu latihan disiplin sebetulnya, latihan kecintaan kepada negara,"

*klaim Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditanya mengenai keterlibatan TNI dalam pembekalan peserta penerima beasiswa LPDP

Nasionalisme dan bela negara merupakan hal esensial yang penting dimiliki oleh setiap warga Nasionalisme dan bela negara merupakan hal esensial yang penting dimiliki oleh setiap warga Nasionalisme dan bela negara merupakan hal esensial yang penting dimiliki oleh setiap warga Nasionalisme dan bela negara merupakan hal esensial yang penting dimiliki oleh setiap warga negara. Namun demikian, nasionalisme dan bela negara tidak seharusnya hanya dinilai dari negara. Namun demikian, nasionalisme dan bela negara tidak seharusnya hanya dinilai dari negara. Namun demikian, nasionalisme dan bela negara tidak seharusnya hanya dinilai dari negara. Namun demikian, nasionalisme dan bela negara tidak seharusnya hanya dinilai dari kekuatan fisik yang kental dengan nuansa militeristik. Oleh karena itu, nasionalisme dan bela kekuatan fisik yang kental dengan nuansa militeristik. Oleh karena itu, nasionalisme dan bela kekuatan fisik yang kental dengan nuansa militeristik. Oleh karena itu, nasionalisme dan bela kekuatan fisik yang kental dengan nuansa militeristik. Oleh karena itu, nasionalisme dan bela negara tidak dapat menjadi landasan bagi pelibatan TNI dalam berbagai permasalahan sipil negara tidak dapat menjadi landasan bagi pelibatan TNI dalam berbagai permasalahan sipil negara tidak dapat menjadi landasan bagi pelibatan TNI dalam berbagai permasalahan sipil negara tidak dapat menjadi landasan bagi pelibatan TNI dalam berbagai permasalahan sipil yang jauh dari urusan-urusan pertahanan negara. yang jauh dari urusan-urusan pertahanan negara. yang jauh dari urusan-urusan pertahanan negara. yang jauh dari urusan-urusan pertahanan negara.

pertahanan negara secara luas”

Pelibatan TNI untuk membina dan melatih jiwa kepemimpinan warga negara

MAYJEN TNI KETUT GEDE W. P

“Kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer…..Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan

*ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan Mayjen TNI, Ketut Gede Wetan Pastia, saat memberi keterangan mengenai keterlibatan TNI dalam membina manajer KDMP.

KontraS menilai bahwa upaya melatih jiwa kepemimpinan warga negara justru menjadi KontraS menilai bahwa upaya melatih jiwa kepemimpinan warga negara justru menjadi KontraS menilai bahwa upaya melatih jiwa kepemimpinan warga negara justru menjadi KontraS menilai bahwa upaya melatih jiwa kepemimpinan warga negara justru menjadi landasan bagi militer untuk terus mendobrak mengintervensi ruang-ruang sipil. Jiwa landasan bagi militer untuk terus mendobrak mengintervensi ruang-ruang sipil. Jiwa landasan bagi militer untuk terus mendobrak mengintervensi ruang-ruang sipil. Jiwa landasan bagi militer untuk terus mendobrak mengintervensi ruang-ruang sipil. Jiwa kepemimpinan seharusnya tidak ditumbuhkan melalui pelatihan fisik yang militeristik, melainkan kepemimpinan seharusnya tidak ditumbuhkan melalui pelatihan fisik yang militeristik, melainkan kepemimpinan seharusnya tidak ditumbuhkan melalui pelatihan fisik yang militeristik, melainkan kepemimpinan seharusnya tidak ditumbuhkan melalui pelatihan fisik yang militeristik, melainkan melalui pelatihan pengembangan kapasitas keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja melalui pelatihan pengembangan kapasitas keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja melalui pelatihan pengembangan kapasitas keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja melalui pelatihan pengembangan kapasitas keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja para peserta pelatihan nantinya. para peserta pelatihan nantinya. para peserta pelatihan nantinya. para peserta pelatihan nantinya.

Seiring menguatnya kebijakan militerisme rezim hari ini, kekerasan-kekerasan oleh prajurit terhadap masyarakat sipil juga masih terus terjadi secara berulang.

TAHUN 2024

Rico Sempurna Pasaribu, seorang jurnalis situs Tribrata TV dibunuh bersama Rico Sempurna Pasaribu, seorang jurnalis situs Tribrata TV dibunuh bersama Istri, Anak, dan Cucu dengan cara rumahnya di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Istri, Anak, dan Cucu dengan cara rumahnya di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dibakar oleh pelaku yaitu BS alias Bulang alias Bebas Ginting Sumatera Utara dibakar oleh pelaku yaitu BS alias Bulang alias Bebas Ginting (62) dan YST alias Yunus Syahputra Tanjung (37) yang keduanya divonis (62) dan YST alias Yunus Syahputra Tanjung (37) yang keduanya divonis penjara seumur hidup dan Rudi Apri Sembiring (37) divonis 20 Tahun penjara. penjara seumur hidup dan Rudi Apri Sembiring (37) divonis 20 Tahun penjara.

Rico dibunuh setelah mengalami serangkaian teror dan intimidasi pasca Rico dibunuh setelah mengalami serangkaian teror dan intimidasi pasca melakukan liputan investigasi terkait dengan praktik tindak pidana perjudian melakukan liputan investigasi terkait dengan praktik tindak pidana perjudian yang dioperasikan oleh Koptu Herman Bukit yang kala itu bertugas sebagai yang dioperasikan oleh Koptu Herman Bukit yang kala itu bertugas sebagai anggota Batalyon Infanteri 125/Simbisa Kabupaten Karo. anggota Batalyon Infanteri 125/Simbisa Kabupaten Karo.

Definus Kogoya, Alinus Murib, dan Warinus Kogoya, tiga orang pemuda Definus Kogoya, Alinus Murib, dan Warinus Kogoya, tiga orang pemuda warga papua yang ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa, dan dipaksa warga papua yang ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa, dan dipaksa mengaku sebagai bagian dari TPNPB. Dalam cuplikan rekaman yang beredar, mengaku sebagai bagian dari TPNPB. Dalam cuplikan rekaman yang beredar, Definus Kogoya disiksa dengan cara dimasukkan ke dalam drum berisi air. Definus Kogoya disiksa dengan cara dimasukkan ke dalam drum berisi air. Penyiksaan dilakukan dengan cara dipukul tangan kosong, benda tumpul, dan Penyiksaan dilakukan dengan cara dipukul tangan kosong, benda tumpul, dan popor senjata, serta disayat menggunakan senjata tajam milik 13 orang pelaku popor senjata, serta disayat menggunakan senjata tajam milik 13 orang pelaku yang berasal Yonif 300/Braja Wijaya. yang berasal Yonif 300/Braja Wijaya.

TAHUN 2025

Kesya Lestaluhu (20) menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan Kesya Lestaluhu (20) menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan dari seorang anggota TNI AL berinisial A (23) dengan pangkat Kelasi Satu. dari seorang anggota TNI AL berinisial A (23) dengan pangkat Kelasi Satu. Korban ditemukan di pinggir pantai di Distrik Sorong Barat dengan kondisi Korban ditemukan di pinggir pantai di Distrik Sorong Barat dengan kondisi mengenaskan akibat puluhan luka tusuk di sekujur tubuh dan tanpa berbusana. mengenaskan akibat puluhan luka tusuk di sekujur tubuh dan tanpa berbusana.

Pelaku berinisial A (23) anggota TNI AL tersebut mengakui telah melakukan Pelaku berinisial A (23) anggota TNI AL tersebut mengakui telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan dengan alasan kesal kepada korban karena pemerkosaan dan pembunuhan dengan alasan kesal kepada korban karena tidak melanjutkan dan menuntaskan hubungan badan yang mereka lakukan. tidak melanjutkan dan menuntaskan hubungan badan yang mereka lakukan. Pelaku divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara selama 15 Tahun serta Pelaku divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara selama 15 Tahun serta dipecat dari keanggotaan, vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan 20 Tahun dipecat dari keanggotaan, vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan 20 Tahun penjara. penjara.

Prada Lucky Namo, tewas setelah mengalami penyiksaan yang dilakukan Prada Lucky Namo, tewas setelah mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh 22 seniornya di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Waka Nga Mere oleh 22 seniornya di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Waka Nga Mere di Nagekeo, Flores Nusa Tenggara Timur (NTT). di Nagekeo, Flores Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lucky menjadi korban dari subkultur kekerasan senior kepada junior yang Lucky menjadi korban dari subkultur kekerasan senior kepada junior yang berada dalam institusi TNI yang selama ini masih mengakar dan tidak pernah berada dalam institusi TNI yang selama ini masih mengakar dan tidak pernah dibenahi dengan serius. Dalih pembinaan selalu menjadi alasan yang dibenahi dengan serius. Dalih pembinaan selalu menjadi alasan yang digunakan untuk menjustifikasi tindak kekerasan senior/pelatih kepada junior. digunakan untuk menjustifikasi tindak kekerasan senior/pelatih kepada junior.

“Kelelaian yang Menyebabkan Kematian” Pelaku: Korban: Pembela HAM

Kultur kekerasan yang mengakar pada institusi TNI tidak secara natural terbentuk dalam institusi TNI hanya karena pada naturnya militer erat dengan kekerasan, melainkan ketiadaan mekanisme akuntabilitas dan pembiaran terhadap Impunitas dari para pelaku

TAHUN 2025

Tiga orang anggota Polri yakni IPTU Lusiyanto (Kapolsek Negara Batin, Tiga orang anggota Polri yakni IPTU Lusiyanto (Kapolsek Negara Batin, Polres Way Kanan), Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Polres Way Kanan), Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Ganta ditemukan tewas saat sedang melaksanakan tugas penindakan atas Ganta ditemukan tewas saat sedang melaksanakan tugas penindakan atas tindak pidana perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan tindak pidana perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan. Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

Pelaku merupakan dua anggota TNI dari Pos Rayon Militer Negara Batin, Pelaku merupakan dua anggota TNI dari Pos Rayon Militer Negara Batin, Kodim Way Kanan bernama Kopka Basar dan Peltu Lubis. Para korban dibunuh Kodim Way Kanan bernama Kopka Basar dan Peltu Lubis. Para korban dibunuh saat melakukan penggerebekan tempat perjudian sabung ayam yang saat melakukan penggerebekan tempat perjudian sabung ayam yang dioperasikan oleh anggota TNI. Para pelaku divonis hukuman pidana mati dan dioperasikan oleh anggota TNI. Para pelaku divonis hukuman pidana mati dan dipecat dari dinas militer. dipecat dari dinas militer.

TAHUN 2026

MHS (15) seorang siswa asal Medan yang meninggal akibat penyiksaan yang MHS (15) seorang siswa asal Medan yang meninggal akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Sertu Riza Pahlivi. Korban yang berniat menghadiri pemakaman dilakukan oleh Sertu Riza Pahlivi. Korban yang berniat menghadiri pemakaman oppung (kakek), menjadi korban penyiksaan karena dituduh terlibat salah satu oppung (kakek), menjadi korban penyiksaan karena dituduh terlibat salah satu kelompok yang bertikai di dekat lokasi korban mendapat penyiksaan. kelompok yang bertikai di dekat lokasi korban mendapat penyiksaan.

Setelah 17 bulan kematian korban, pelaku divonis bersalah oleh Pengadilan Setelah 17 bulan kematian korban, pelaku divonis bersalah oleh Pengadilan Militer I-02 Medan yang menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara tanpa ada Militer I-02 Medan yang menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara tanpa ada pemecatan dari dinas kemiliteran, hukuman tersebut bahkan lebih rendah dari pemecatan dari dinas kemiliteran, hukuman tersebut bahkan lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh Oditur yakni 1 tahun penjara yang juga sudah tuntutan yang diajukan oleh Oditur yakni 1 tahun penjara yang juga sudah sangat ringan atas dakwaan melanggar Pasal 359 atau tindak pidana sangat ringan atas dakwaan melanggar Pasal 359 atau tindak pidana “Kelelaian yang Menyebabkan Kematianˮ . .

Empat orang anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI melakukan Empat orang anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI melakukan penyerangan kepada Andrie Yunus (Wakil Koordinator KontraS) seorang penyerangan kepada Andrie Yunus (Wakil Koordinator KontraS) seorang Pengacara Publik dan Pembela HAM dengan menggunakan air keras pada 12 Pengacara Publik dan Pembela HAM dengan menggunakan air keras pada 12 Maret 2026. Maret 2026.

BAIS MABES TNI

Para pelaku penyiraman air keras yang diadili pada Pengadilan Militer Tinggi Para pelaku penyiraman air keras yang diadili pada Pengadilan Militer Tinggi II/Jakarta dijatuhi vonis bersalah dan hukuman penjara yang masing-masing II/Jakarta dijatuhi vonis bersalah dan hukuman penjara yang masing-masing sebagai berikut: sebagai berikut:

1.Sersan Dua Edi Sudarko: 3 Tahun Penjara dan dipecat dari dinas militer 1.Sersan Dua Edi Sudarko: 3 Tahun Penjara dan dipecat dari dinas militer 2.Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi: 2,5 Tahun Penjara dan dipecat dari 2.Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi: 2,5 Tahun Penjara dan dipecat dari dinas militer dinas militer

3.Kapten Nandala Dwi Prasetyo: 2 Tahun Penjara 3.Kapten Nandala Dwi Prasetyo: 2 Tahun Penjara 4.Letnan Satu Sami Lakka: 1,5 Tahun Penjara 4.Letnan Satu Sami Lakka: 1,5 Tahun Penjara

SAMPEYAN ITU TIDAK AKAN SAMPEYAN ITU TIDAK AKAN MENGERTI ARTI FASISME MENGERTI ARTI FASISME SEBELUM SEPATU TENTARA SEBELUM SEPATU TENTARA NEMPEL DI JIDAT NEMPEL DI JIDAT

Widji Thukul