KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DAN DAMPAK KEMANUSIAANNYA
DI TANAH PAPUA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DAN DAMPAK KEMANUSIAANNYA DI TANAH PAPUA Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional
diterbitkan oleh
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo St. Agustinus, Sorong
Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratorum Minorum Papua, Jayapura
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta
Jakarta 2026
Tim penulis
Dr. Budi Hernawan Tommy Albert Tobing, S.H. Hans Giovani, S.H.
Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional i
Daftar Singkatan
| Singkatan | Singkatan Kepanjangan |
| ACLED | ACLED Armed Conflict Location and Event Data |
| Babinsa | Babinsa Bintara Pembina Desa |
| Bakorstanas | Bakorstanas Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional |
| Brimob | Brimob Brigade Mobil |
| CSIS | CSIS Centre for Strategic and International Studies |
| DPR | DPR Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRP | DPRP Dewan Perwakilan Rakyat Papua |
| GKII | GKII Gereja Kemah Injil Indonesia |
| Gereja Kingmi | Gereja Kingmi Gereja Kemah Injil Masyarakat Indonesia |
| HAM | HAM Hak Asasi Manusia |
| HHI | HHI Hukum Humaniter Internasional |
| ICRC | ICRC International Committee of the Red Cross |
| ICTY | ICTY The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia |
| IDP | IDP Internally Displaced Persons |
| JPIC OFM | JPIC OFM Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fransiskan Papua |
| KBNI | KBNI Konflik Bersenjata Non Internasional |
| KBNN | KBNN Kelompok Bersenjata Non Negara |
| KKB | KKB Kelompok Kriminal Bersenjata |
| KNP | KNP Komite Nasional Papua |
| KNPB | KNPB Komite Nasional Papua Barat |
| Koarmada | Koarmada Komando Armada |
| Kodam | Kodam Komando Daerah Militer |
| Kodap | Kodap Komando Daerah Pertahanan |
| Kodim | Kodim Komando Distrik Militer |
| Kogabwilhan | Kogabwilhan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan |
| Komnas HAM | Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia |
| KontraS | KontraS Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan |
| Koopsud | Koopsud Komando Operasi Udara |
| Kopassus | Kopassus Komando Pasukan Khusus |
| Kopkamtib | Kopkamtib Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban |
| Koramil | Koramil Komando Rayon Militer |
| Korem | Korem Komando Resor Militer |
| Singkatan Kepanjangan | Kepanjangan |
| Kostrad | Kostrad Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat |
| KTT | KTT Konferensi Tingkat Tinggi |
| LIPI | LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| MRP | MRP Majelis Rakyat Papua |
| OMP | OMP Operasi Militer Perang |
| OMSP | OMSP Operasi Militer Selain Perang |
| OPM | OPM Organisasi Papua Merdeka |
| PBB | PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| PDP | PDP Presidium Dewan Papua |
| Pepera | Pepera Penentuan pendapat rakyat |
| PIS | PIS Papua Intelligence Service |
| Polda | Polda Kepolisian Daerah |
| Polri | Polri Kepolisian Republik Indonesia |
| PT | PT Protokol tambahan |
| PVK | PVK Papoea Vrijwilligers Korps |
| RDP | RDP Rapat Dengar Pendapat |
| Satgas | Satgas Satuan Tugas |
| Satgas Pamtas | Satgas Pamtas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan |
| SD | SD Sekolah Dasar |
| SMP | SMP Sekolah Menengah Pertama |
| SKPKC OSA | SKPKC OSA Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Agustinus |
| STFD | STFD Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara |
| TNI | TNI Tentara Nasional Indonesia |
| TNI AL | TNI AL Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut |
| TNI AU | TNI AU Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara |
| TPN | TPN Tentara Pembebasan Nasional |
| TPNPB | TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat |
| TRWP | TRWP Tentara Revolusioner West Papua |
| Trikora | Trikora Tri Komando Rakyat |
| UU | UU Undang-undang |
| UNTEA | UNTEA United Nations Temporary Executive Authority |
| WIT | WIT Waktu Indonesia Timur |
| YLBHI | YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia |
| YPPGI | YPPGI Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili di Indonesia |
Kata Sambutan Ketua STF Driyarkara
Sudah sejak pendiriannya pada tahun 1969 Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara memiliki komitmen yang tak tergoyahkan untuk terlibat pada persoalan-persoalan kebangsaan negara kita Indonesia, dan ikhtiar aktif untuk ikut menemukan alternatif solutif sebagai jalan keluar dari persoalan bangsa kita. Sebab sukacita, duka dan keprihatinan bangsa Indonesia adalah sukacita, duka dan keprihatinan STF Driyarkara juga.
Selain itu dikuatkan oleh ketentuan Negara melalui peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai institusi pendidikan STF Driyarkara melalui kegiatan sekolahnya, khususnya para pengajarnya, wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Tentu saja semuanya dilakukan dalam kesesuaian dengan karakter keilmuan yang dikembangkan di sekolah ini, yakni ilmu filsafat sebagai diskursus argumentatif-rasional dan terbuka menyangkut berbagai perkara. Dalam menyikapi itu filsafat menguji segala sesuatu, lalu memegang mana yang baik, dan menolak atau setidaknya mengangkat mana yang masih bisa dipersoalkan. Dengan demikian semua pihak akan dibawa kepada pencapaian kebenaran yang sesejati mungkin.
Hasil riset yang berjudul Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional ini merupakan laporan hasil studi empiris dan kepustakaan dari berbagai peneliti soal Papua. Naskah awalnya muncul dari lokakarya yang diselenggarakan bersama antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan STF Driyarkara, khususnya unit Pengabdian Kepada-Masyarakatnya yang bernama Pusat Studi Konflik dan Humanitarianisme (PSKH), Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo St. Agustinus (SKPKC OSA), Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fransiskan Papua (JPIC OFM Papua), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pada tanggal 13-14 November 2025 yang lalu di auditorium STF Driyarkara.
Harapannya adalah, bahwa hasil riset ini bisa memberikan wawasan mendalam dan komprehensif kepada semua pihak yang terkait dalam upaya menemukan langkah konkrit bagi pemecahan damai atas persoalan Papua yang telah berlangsung lama dan menjadi concern kita bersama hinga kini.
Jakarta, Hari Kesaktian Pancasila, 1 Juni 2026
Salam takzim,
Dr. SP Lili Tjahjadi
Ketua STF Driyarkara
Kata Pengantar Ketua YLBHI
Papua adalah luka yang terus dipupuk dan terlalu lama dibiarkan menganga.
Sudah lebih dari enam puluh tahun tanah itu hidup dalam lingkaran kekerasan, operasi militer, dan pengungsian yang seolah tak berkesudahan. Generasi demi generasi tumbuh dengan trauma yang diwariskan: deru mesin aparat, kampung yang ditinggalkan dalam keadaan sunyi, sekolah yang kosong melompong, hingga rumah-rumah ibadah yang tak lagi memberi rasa aman. Kita bicara tentang ribuan manusia yang tercerabut paksa dari tanah mereka sendiri.
Di Jakarta, para pemangku kebijakan gemar sekali bermain kata-kata. Istilah seperti “gangguan keamanan,” “kelompok kriminal bersenjata,” atau “operasi penegakan hukum” digunakan untuk menutupi realitas yang sebenarnya. Padahal di lapangan, kenyataannya jauh dari sekadar istilah-istilah itu. Ada ibu yang kehilangan anaknya, ada anak-anak yang putus sekolah karena mengungsi ke hutan, dan warga sipil yang tubuhnya koyak oleh peluru. Nama-nama mereka sering kali luput—bahkan sengaja dihapus—dari laporan resmi negara.
Laporan yang Anda pegang ini—Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua—adalah upaya untuk melawan lupa. Kami ingin melihat Papua dari apa yang dialami warga di sana. Kita perlu menempatkan kekerasan di Papua dalam kerangka yang tegas: Hukum Humaniter Internasional. Kami mengajukan pertanyaan yang harus dijawab jujur: jika situasi ini memenuhi ambang konflik bersenjata, mengapa negara masih bersikeras membantahnya? Dan apa konsekuensi hukum yang harus dipikul negara saat warga sipil menjadi korban?
Bagi YLBHI, hukum tidak boleh menjadi alat untuk melegitimasi kekerasan. Hukum tidak boleh hanya tajam menyayat rakyat, tapi tiba-tiba menjadi tumpul saat berhadapan dengan operasi negara. Negara hukum menuntut tanggung jawab. Tanpa itu, hukum hanyalah administrasi bagi kekerasan.
Dalam kacamata Bantuan Hukum Struktural ketidakadilan di Papua tidak lahir dari ruang hampa. Ia berakar pada relasi kuasa yang timpang—antara pusat dan daerah, antara pemegang senjata dan masyarakat sipil. Karena itu, bicara soal Papua tak cukup hanya dengan menunjuk siapa yang melanggar. Kita harus berani bertanya: struktur seperti apa yang membiarkan kekerasan ini terus berulang? Mengapa suara orang Papua selalu dianggap ancaman, bukan kesaksian?
Laporan ini menegaskan satu hal: dalam situasi perang sekalipun, ada garis batas kemanusiaan yang tidak boleh dilampaui. Warga sipil adalah subjek yang harus dilindungi. Sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan bukanlah medan tempur.
Hukum Humaniter lahir dari kesadaran bahwa perang pun harus ada batasnya. Ketika fakta di lapangan menunjukkan adanya kekerasan yang meluas dan berkepanjangan, negara tidak bisa lagi bersembunyi di balik penolakan istilah. Keberlakuan hukum tidak ditentukan oleh kemauan politik penguasa, tapi oleh kenyataan objektif di depan mata. Pesan kami jelas: penamaan tidak boleh mengalahkan perlindungan. Kemanusiaan tidak bisa dikompromikan dengan kepentingan politik apa pun.
YLBHI melihat ketidakjelasan dasar hukum operasi keamanan di Papua sebagai persoalan serius. Demokrasi menolak kekuasaan yang tanpa pengawasan. Sejarah telah membuktikan bahwa menambah pasukan atau memperkeras bahasa keamanan telah gagal menghadirkan damai. Pendekatan itu mungkin menciptakan kesunyian, tapi bukan keadilan.
Yang dibutuhkan Papua bukan tambahan kekuatan senjata. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengakui realitas, menghentikan serangan terhadap warga sipil, memulihkan korban, dan membuka ruang dialog yang bermartabat. Dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan tanda kedewasaan untuk berhenti mengulang kegagalan.
Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penulis, peneliti, gereja, organisasi masyarakat sipil, komunitas kemanusiaan, dan seluruh jaringan di Papua. Mereka terus bekerja di tengah situasi yang tak mudah. Mereka menjaga ingatan saat banyak pihak ingin melupakannya. Terima kasih kepada STF Driyarkara, SKPKC OSA, JPIC OFM Papua, KontraS, dan mitra lainnya. Kolaborasi ini adalah bukti keberanian lintas iman dan lintas disiplin.
Laporan ini mungkin akan terasa tidak nyaman bagi sebagian pihak. Tapi ketidaknyamanan adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran. Negara yang konstitusional bukanlah negara yang membungkam suara, melainkan negara yang sanggup mendengar, mengakui, dan berbenah.
Kami berharap laporan ini menjadi rujukan bagi pemerintah, DPR, aparat keamanan, hingga dunia internasional. Tapi lebih dari itu, semoga laporan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Papua bukan sekadar wilayah administratif, melainkan rumah bagi manusia yang harus dihormati hak-haknya.
Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Dan tidak ada Indonesia yang bermartabat jika Papua terus diperlakukan sebagai pengecualian dari hukum dan kemanusiaan.
Jakarta, Juni 2026
Muhamad Isnur
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Kata Pengantar Direktur JPIC OFM Papua
Waaa waaa waaa
Puji syukur kepada Sang Percipta karena atas penyelenggaraan-Nya laporan Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dapat hadir sebagai bagian dari upaya bersama untuk memahami realitas Papua secara lebih jernih, mendalam, dan berorientasi pada martabat manusia.
Bagi JPIC OFM Papua, laporan ini bukan sekadar kajian akademik atau analisis hukum. Laporan ini berbicara tentang pengalaman hidup nyata ribuan orang Papua yang setiap hari menghadapi dampak konflik berkepanjangan. Di balik setiap data, terdapat wajah-wajah manusia: anak-anak yang kehilangan akses pendidikan, keluarga yang terpaksa mengungsi dari kampung halamannya, tenaga kesehatan yang bekerja dalam situasi penuh risiko, para pemimpin agama yang berupaya menjaga harapan di tengah ketakutan, serta masyarakat adat yang berjuang mempertahankan kehidupan dan ruang hidup mereka.
Selama bertahun-tahun, Papua sering dipahami melalui sudut pandang politik, keamanan, maupun pembangunan ekonomi. Perspektif-perspektif tersebut tentu penting, tetapi sering kali belum cukup untuk menangkap penderitaan manusia yang terjadi di lapangan. Karena itu, laporan ini menawarkan kontribusi yang sangat berharga dengan menempatkan persoalan Papua dalam kerangka hukum humaniter internasional, sehingga perhatian kita kembali diarahkan pada prinsipprinsip dasar kemanusiaan: perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik.
Temuan-temuan yang dipaparkan dalam laporan ini menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata, tetapi terutama oleh masyarakat sipil. Pengungsian berkepanjangan, terganggunya pelayanan kesehatan, rusaknya fasilitas pendidikan, ancaman terhadap tempat ibadah, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi bagian dari pengalaman banyak komunitas di wilayah-wilayah konflik bersenjata di Papua. Kondisi ini menuntut perhatian dan tanggung jawab bersama, baik dari negara, kelompok-kelompok bersenjata, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional.
Sebagai bagian dari keluarga Fransiskan, JPIC OFM Papua berpijak pada spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi yang mengajarkan penghormatan terhadap martabat setiap pribadi, keberpihakan kepada mereka yang menderita, serta pembangunan perdamaian melalui dialog dan persaudaraan. Dalam konteks Papua, panggilan tersebut mengajak kita untuk melihat setiap korban bukan sebagai angka statistik, melainkan sebagai sesama yang memiliki hak untuk hidup aman, bermartabat, dan penuh harapan.
Kami meyakini bahwa perdamaian yang sejati tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan keamanan ataupun pembangunan fisik semata. Perdamaian membutuhkan keadilan, penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, keterbukaan untuk mendengar pengalaman korban, serta keberanian untuk membangun dialog yang tulus. Papua membutuhkan ruang di mana semua pihak dapat berbicara dan didengarkan sebagai sesama manusia yang menginginkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Atas nama JPIC OFM Papua, kami menyampaikan penghargaan kepada para penulis, peneliti, lembaga-lembaga mitra, gereja-gereja, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kehadiran laporan ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kemanusiaan di Papua tidak pernah padam dan bahwa masih banyak orang yang memilih berdiri bersama mereka yang paling terdampak oleh konflik.
Semoga laporan ini menjadi bahan refleksi, sumber pembelajaran, dan dasar pengambilan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Lebih dari itu, semoga laporan ini membantu membuka jalan menuju Papua yang damai, adil, bermartabat, dan sungguh menjadi rumah yang aman bagi seluruh masyarakatnya.
Salam Damai dan Kebaikan,
Alexandro F. Rangga OFM
Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Ordo Fratorum Minorum (OFM) Papua
Kata Pengantar Direktur SKPKC OSA
Sejak 1960 hingga 2026 orang asli Papua mengalami situasi konflik yang menimbulkan ketidakdamaian, kegelisahan, kewaspadaan, kepanikkan dan keterpecahan dalam hidup bersama. Dampak dari situasi konflik ini, telah terjadi pengungsian internal dalam jumlah besar yakni terdapat 107.000 sampai 122.931. Keberadaan IDPs (Internally Displace Person) tersebut tentunya membutuhkan perhatian semua pihak (Stakeholder) baik dalam negeri maupun luar negeri. Lebih dari itu, perlu ada upaya penyelesaikan konflik Papua melalui pendekatan dialog dan negosiasi.
Berpijak pada hasil penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), STF Driyarkara, Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Agustinus (SKPKC OSA), Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fransiscan (JPIC OFM), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), kiranya dapat menjadi acuan dan jembatan untuk memahami situasi konflik Papua dan proses penyelesaian konflik di Tanah Papua
Pemimpin gereja Katolik sedunia dan negera Vatikan yakni Paus Leo XIV dalam hari perdamaian sedunia ke – 59 mengingatkan seluruh bangsa bahwa damai sejahtera bagi kamu semua, kita semua harus membawa perdamaian dalam kehidupan sosial, menciptakan damai tanpa senjata, damai yang melucuti senjata, dan membantu mereka yang mengalami konflik dan korban perang.
Akhirnya kami berharap dalam beberapa waktu kedepan, Tanah Papua bisa terbebas dari militerisme dan konflik, agar baik orang asli Papua dan orang yang datang dari wilayah lain di Tanah Papua dapat hidup dalam situasi damai.
Sorong, Hari Pengungsi Sedunia (World Refugee Day), 20 Juni 2026
P.Heribertus Lobya,OSA Direktur SKPKC OSA
Ringkasan Eksekutif
Latar Belakang dan Tujuan
aporan ini menelaah situasi di Tanah Papua melalui perspektif hukum humaniter L internasional (HHI). Laporan ini memiliki empat tujuan utama: pertama, menempatkan kekerasan dewasa ini di Papua dalam konteks sejarah dan politik yang lebih luas; kedua, menilai apakah situasi tersebut memenuhi ambang hukum konflik bersenjata non-internasional (KBNI) menurut HHI; ketiga, mendokumentasikan konsekuensi kemanusiaan dari tindak permusuhan serta potensi pelanggaran HHI yang dilakukan oleh para pihak dalam konflik; dan keempat, mengusulkan jalan ke depan bagi para pihak, Pemerintah, dan komunitas kemanusiaan dengan berlandaskan pada perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Laporan ini menerapkan kerangka hukum yang mengatur KBNI berdasarkan Pasal 3 Kembar Konvensi Jenewa 1949 dan hukum kebiasaan internasional. Secara khusus, laporan ini mengadopsi rumusan yang dikemukakan oleh Majelis Banding Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dalam perkara Prosecutor v Tadić, yang kini secara luas dipandang sebagai pernyataan otoritatif mengenai ambang batas KBNI dalam hukum kebiasaan internasional. Berdasarkan rumus Tadić, suatu KBNI ada apabila terdapat kekerasan bersenjata berkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi dengan tingkat intensitas yang memadai.
Empat studi kasus digunakan untuk mendukung analisis ini, yakni Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah, serta Kabupaten Nduga dan Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan, dalam periode 2018 hingga 2024. Studi kasus ini menggambarkan pola utama tindak permusuhan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Meskipun konflik di Papua memiliki akar sejarah yang lebih dalam hingga beberapa dekade sebelumnya, laporan ini berfokus pada periode dewasa ini karena mencerminkan eskalasi signifikan dalam organisasi, frekuensi, penyebaran geografis, dan konsekuensi kemanusiaan atas tindak kekerasan tersebut.
Klasifikasi yang akurat terhadap situasi di Papua membawa konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang penting. Keberadaan KBNI menentukan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dan orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan (hors de combat), mengatur cara pelaksanaan permusuhan, mendefinisikan kewajiban para pihak berdasarkan HHI, dan membentuk kondisi-kondisi di mana organisasi kemanusiaan yang tidak memihak dapat memperoleh akses kepada populasi terdampak. Pemerintah Indonesia terus menolak karakterisasi situasi di Papua sebagai konflik bersenjata non-internasional. Pada tingkat domestik, operasi militer juga berlangsung tanpa kerangka hukum yang dirumuskan secara jelas: tidak ada Keputusan Presiden yang menetapkan Papua sebagai daerah konflik, tidak ada pemberlakuan resmi keadaan darurat, dan tidak ada Keputusan Presiden yang mengesahkan Operasi
Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 34/2004 dan UU 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Akibatnya, operasi militer di Papua sebagian besar berlangsung dalam area abu-abu hukum dan institusional, yang ditandai oleh terbatasnya pengawasan parlemen, kurangnya transparansi, dan kekhawatiran atas akuntabilitas yang telah berkepanjangan. Namun demikian, menurut hukum internasional, keberadaan KBNI bergantung pada kriteria faktual yang objektif, bukan pada pengakuan formal oleh negara. Apabila ambang organisasi dan intensitas terpenuhi secara faktual, maka hukum humaniter internasional berlaku bagi semua pihak dalam konflik, tanpa memandang terminologi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan.
Sejarah dan Karakterisasi Hukum Nasional atas Situasi Kekerasan di Papua (Bab 2)
Bab 2 menelusuri sejarah kekerasan bersenjata di Papua, sejarah para pihak, dan sejarah justifikasi hukum yang digunakan negara. Tindak permusuhan antara TNI dan kelompok bersenjata Papua telah berlangsung selama enam dekade, melewati berbagai pemerintahan Indonesia dan berbagai perubahan kerangka kebijakannya. Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul pada akhir 1960-an, dan sayap militernya— yang direorganisasi melalui Konferensi Tingkat Tinggi Tentara Pembebasan Nasional tahun 2012 sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)—kemudian mengembangkan struktur komando nasional yang beroperasi melalui 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap).
Kekerasan tersebut tidak bersifat statis. Sejak Desember 2018, ketika TPNPB menyerang pekerja PT Istaka Karya di Nduga, konflik memasuki fase baru: bentrokan bersenjata meningkat, cakupan geografis meluas ke Pegunungan Tengah dan Kepala Burung, korban jiwa di semua pihak bertambah, dan konsekuensi kemanusiaan— khususnya pengungsian massal—menjadi sangat serius. Data dari proyek Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) mencatat bahwa 80 persen bentrokan bersenjata yang tercatat di Indonesia dalam periode terkait terjadi di Papua, demikian pula mayoritas serangan terhadap warga sipil oleh angkatan bersenjata. Selama periode ini, silih berganti pemerintah Indonesia menggambarkan situasi tersebut sebagai kriminalitas, separatisme, atau zona “aman” yang diatur melalui Otonomi Khusus, sembari terus mengerahkan operasi militer berkelanjutan terhadap lawan bersenjata yang terorganisasi.
Klasifikasi Situasi di Papua sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional (Bab 3)
Bab 3 menjelaskan kerangka hukum untuk klasifikasi NIAC dan menerapkannya pada fakta-fakta di Papua.
Menurut rumusan Tadić, dua kriteria harus dipenuhi. Pertama, pihak non-negara harus cukup terorganisasi. Persyaratan organisasi tidak menuntut agar kelompok bersenjata non-negara menyerupai militer negara konvensional. Pertanyaan yang relevan, berdasarkan yurisprudensi ICTY dan Komentar ICRC terhadap Pasal Bersama 3 Kembar, adalah apakah kelompok tersebut memiliki organisasi kolektif yang cukup untuk melakukan operasi militer berkelanjutan dan melaksanakan kewajiban HHI. Sebagaimana dijelaskan dalam Roots of Restraint in War terbitan ICRC dan komentarkomentar terbaru, struktur yang terdesentralisasi, berbasis jaringan, atau berbasis klan tidak menghalangi kesimpulan adanya organisasi apabila masih terdapat kapasitas yang dapat diidentifikasi untuk tindakan kolektif, koordinasi operasi, dan pelaksanaan keputusan di seluruh kelompok.
Berdasarkan bukti yang tersedia, TPNPB memenuhi ambang organisasi. Organisasi ini beroperasi melalui struktur komando nasional yang terdesentralisasi namun dapat diidentifikasi, dengan kepemimpinan militer senior yang dipilih pada Konferensi Tingkat Tinggi tahun 2012; 36 Komando Daerah Pertahanan yang tersebar di seluruh Papua; komandan regional yang mengklaim tanggung jawab atas operasi di wilayah masing-masing; juru bicara yang diakui (terutama Sebby Sambom) yang mengeluarkan komunikasi publik terkoordinasi; serta aturan disiplin internal dan prosedur komando. TPNPB telah mempertahankan operasi bersenjata selama lebih dari setengah abad, melakukan aktivitas militer terkoordinasi di berbagai kabupaten yang tersebar secara geografis, dan menjaga kesinambungan organisasional meskipun menghadapi pengerahan kontra-pemberontakan Indonesia yang besar— termasuk selama penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens selama dua puluh bulan pada 2023–2024.
Kriteria kedua adalah bahwa kekerasan harus mencapai tingkat intensitas yang cukup untuk membedakannya dari gangguan dan ketegangan internal, kerusuhan, tindakan kekerasan sporadis, atau kriminalitas biasa. Yurisprudensi internasional menilai intensitas melalui berbagai indikator faktual—termasuk frekuensi, durasi, dan penyebaran bentrokan bersenjata; pengerahan respons militer alih-alih penegakan hukum; senjata yang digunakan; jumlah korban; pengungsian; serangan terhadap objek sipil; dan dampak kemanusiaan yang lebih luas—bukan melalui ambang numerik baku.
Studi kasus di Nduga, Maybrat, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa ambang tersebut terpenuhi. Keempat kabupaten mengalami bentrokan bersenjata berkelanjutan antara TNI/Polri dan TPNPB selama periode yang diteliti, dengan keterlibatan berulang yang melibatkan senjata kelas militer, pos-pos pertahanan yang didirikan, penyergapan, penyanderaan, dan operasi kontra-pemberontakan. Pemantauan independen mencatat peningkatan dari 24 insiden pada 2017 menjadi 72 pada 2022, dan tren tersebut terus berlanjut hingga 2025. Intensitas ini diperkuat oleh dampak kemanusiaan yang lebih luas: pengungsian internal yang kini melampaui 100.000 jiwa di berbagai kabupaten, penghancuran dan pendudukan sekolah, gereja, dan fasilitas kesehatan, terganggunya akses kemanusiaan, serta pola ketidakamanan yang tidak dapat ditangani oleh mekanisme penegakan hukum biasa.
Dengan demikian, situasi di empat kabupaten yang diteliti, dan di Tanah Papua secara lebih luas, memenuhi ambang KBNI. HHI berlaku bagi semua pihak dalam konflik tersebut—baik TNI maupun TPNPB—di seluruh wilayah yang berada di bawah kendali mereka, dan terus berlaku hingga tercapai penyelesaian damai atau permusuhan berhenti tanpa resiko nyata untuk berlanjut kembali. Penolakan Pemerintah Indonesia untuk mengakui situasi tersebut sebagai KBNI tidak mengubah kesimpulan ini. Penerapan HHI bergantung pada fakta objektif, bukan pada penggolongan oleh negara.
Dampak terhadap Warga Sipil dan Dugaan Pelanggaran HHI (Bab 4)
Bab 4 mendokumentasikan perilaku para pihak dan dampaknya terhadap penduduk sipil di empat kabupaten studi kasus. Pola-pola yang diidentifikasi, jika dipertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan potensi pelanggaran HHI baik oleh TNI/Polri maupun TPNPB.
Perilaku yang terdokumentasi mencakup pembunuhan kilat terhadap warga sipil— termasuk pemimpin agama, tenaga medis, pegawai negeri sipil, dan anak-anak—oleh TNI/Polri maupun TPNPB; penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, sering kali tanpa dasar hukum atau proses hukum yang layak, dan dalam beberapa kasus berujung pada kematian dalam tahanan; penyanderaan, terutama penahanan pilot Philip Mark Mehrtens selama dua puluh bulan oleh TPNPB; perlakuan tidak manusiawi dan penyiksaan; serta serangan terhadap dan pendudukan militer atas objek sipil termasuk sekolah, gereja, dan fasilitas kesehatan. Prinsip pembedaan berulang kali diabaikan, dimana kedua pihak pada waktu tertentu memperlakukan lokasi sipil sebagai sasaran militer yang sah atau sebagai posisi pertahanan.
Dampak kemanusiaannya sangat berat dan kurang ditangani dalam kebijakan nasional. Lebih dari 100.000 orang kini mengungsi secara internal di berbagai kabupaten. Komunitas pengungsi menghadapi kekurangan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan, dengan kerentanan khusus di kalangan perempuan, anak-anak, dan lansia. Penolakan selama puluhan tahun untuk mengakui adanya KBNI dalam praktiknya membatasi kemampuan organisasi kemanusiaan yang tidak memihak— baik domestik maupun internasional—untuk memberikan bantuan kepada warga sipil yang terdampak kekerasan. Aturan 55 dan 56 hukum kebiasaan HHI mewajibkan para pihak untuk mengizinkan dan memfasilitasi lewatnya bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan serta memastikan kebebasan bergerak bagi personel kemanusiaan yang berwenang; kedua kewajiban ini belum dipatuhi secara memadai.
Kesimpulan
Laporan ini telah mengkaji situasi di Papua melalui kerangka hukum humaniter internasional dan menilai apakah kekerasan yang terjadi di Papua memenuhi ambang batas konflik bersenjata non-internasional (KBNI) berdasarkan Pasal 3 Kembar Konvensi-Konvensi Jenewa dan hukum internasional kebiasaan. Analisis ini memusatkan diri pada empat kabupaten—Maybrat, Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang—yang secara kolektif menggambarkan pola-pola utama tindak permusuhan, operasi militer, kerugian yang diderita warga sipil, pengungsian, dan konsekuensi kemanusiaan yang terjadi di seluruh Tanah Papua.
1. Situasi di Papua Merupakan Konflik Bersenjata Non-internasional
Bukti yang dikaji dalam laporan ini menunjukkan bahwa kekerasan di Papua memenuhi dua kriteria yang dipersyaratkan bagi suatu KBNI menurut hukum internasional kebiasaan: keberadaan kelompok bersenjata non-negara yang terorganisir dan kekerasan bersenjata berkepanjangan dengan intensitas yang memadai.
Empat indikator menunjukkan pemenuhan syarat organisasi TPNPB. TPNPB memiliki struktur kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, komando pertahanan regional, mekanisme disiplin internal, juru bicara yang diakui, serta kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan operasi militer di berbagai wilayah. Meskipun terdesentralisasi, struktur organisasinya konsisten dengan model organisasi kelompok bersenjata yang diakui dalam yurisprudensi dan kajian akademik internasional.
Kriteria intensitas juga terpenuhi. Setidaknya sejak tahun 2018, tindak permusuhan telah melibatkan pengerahan militer yang berkelanjutan, keterlibatan tindak bersenjata yang berulang, satuan tempur khusus, jumlah korban yang signifikan, pengungsian dalam skala besar, dan konsekuensi kemanusiaan yang meluas. Indikator-indikator ini terlihat jelas di keempat kabupaten sebagai studi kasus dan melampaui insiden-insiden terisolir gangguan keamanan atau kekerasan kriminal.
Dengan demikian, situasi di Papua diatur oleh Pasal 3 Kembar KonvensiKonvensi Jenewa dan aturan-aturan yang berlaku dari hukum humaniter internasional kebiasaan. Keberlakuan aturan-aturan ini tidak tergantung pada pengakuan formal oleh pihak manapun. Sebaliknya, hukum humaniter internasional berlaku secara otomatis setiap kali kriteria objektif suatu konflik bersenjata noninternasional terpenuhi sebagai fakta.
2. Kerangka Hukum Domestik Tidak Jelas
Meskipun operasi militer telah dilakukan di Papua selama beberapa dekade, laporan ini menemukan bahwa dasar hukum domestiknya tetap tidak jelas. Tidak seperti Aceh dan Timor Timur, Papua tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai daerah darurat, daerah operasi militer, atau zona konflik melalui keputusan presiden atau instrumen hukum yang setara.
Walaupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menyediakan kerangka bagi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hingga saat penulisan laporan ini tidak ditemukan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang tersedia untuk publik yang secara khusus mengatur operasi militer di Papua. Hal ini menunjukkan terbatasnya transparansi mengenai dasar hukum, tujuan, mekanisme pengawasan, pendanaan, dan pengaturan akuntabilitas yang berlaku bagi operasi-operasi tersebut.
3. Kedua Pihak yang berkonflik telah terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional
Laporan ini mengidentifikasi tindakan baik oleh aparat keamanan Indonesia maupun TPNPB yang menimbulkan keprihatinan serius berdasarkan Pasal 3 Kembar dan hukum humaniter internasional kebiasaan.
Berkenaan dengan aparat keamanan Indonesia, laporan ini mendokumentasikan dugaan-dugaan pembunuhan yang melanggar hukum, penahanan sewenangwenang, penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya, kekerasan terhadap personel keagamaan, penggunaan fasilitas sipil untuk kepentingan militer, serta tindakan yang menyebabkan pengungsian dan kerugian kemanusiaan yang lebih luas. Dugaan-dugaan dengan pola serupa dari insiden-insiden sebelumnya seperti Abepura, Wasior, Wamena, dan Paniai, dan kejadian-kejadian dari situasi sekarang yang didokumentasikan dari empat kabupaten menunjukkan bahwa keprihatinan mendalam terhadap perlindungan warga sipil tetap tak terselesaikan.
Laporan ini juga mengidentifikasi tindakan oleh TPNPB yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Hal ini mencakup pembunuhan warga sipil, penyanderaan, serangan yang memengaruhi tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serangan terhadap pasar dan infrastruktur sipil lainnya, serta pendudukan atau penggunaan militer atas fasilitas sipil. Contoh yang menonjol mencakup pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada tahun 2018, serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok pada tahun 2021, dan penyanderaan pilot Selandia Baru Kapten Phillip Mark Mehrtens antara tahun 2023 dan 2024. Tindakan-tindakan tersebut tetap dilarang dalam segala keadaan dan tidak dapat dibenarkan dengan merujuk pada keberadaan konflik bersenjata.
Keberadaan suatu KBNI tidak melegitimasi tindakan melanggar hukum oleh salah satu pihak. Sebaliknya, hal itu menyediakan kerangka hukum untuk menilai dan mengatur tindakan semua pihak.
4. Warga Sipil Terus Menanggung Beban Terbesar dari Konflik
Konsekuensi paling signifikan dari konflik ini adalah dampaknya terhadap warga sipil. Di seluruh empat kabupaten yang dikaji dalam laporan ini, warga sipil telah dibunuh, dilukai, mengungsi, ditahan, dan menjadi sasaran intimidasi serta kekerasan oleh berbagai aktor.
Laporan ini mendokumentasikan lebih dari 100.000 pengungsi internal di seluruh Papua. Banyak diantaranya mengalami pengungsian berkepanjangan dan tetap tanpa solusi yang berkelanjutan. Sekolah, gereja, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sipil lainnya telah rusak, diduduki, atau menjadi tidak dapat digunakan oleh warga akibat konflik. Anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan komunitas masyarakat adat terpencil terdampak secara tidak proporsional.
Konsekuensi kemanusiaan dari konflik ini melampaui kekerasan langsung. Pengungsian telah mengganggu akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, dan jaringan dukungan masyarakat, sehingga menciptakan konsekuensi sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang bagi komunitas yang terdampak.
5. Akses Kemanusiaan Tetap Tidak Memadai
Laporan ini menemukan bahwa akses kemanusiaan tetap sangat terbatas meskipun kebutuhan kemanusiaan sungguh besar. Walaupun gereja, organisasi masyarakat, dan otoritas lokal telah memberikan bantuan yang penting, akses oleh organisasi kemanusiaan yang tidak memihak tetap terbatas.
Laporan-laporan yang didokumentasikan sepanjang laporan ini menunjukkan adanya keprihatinan yang berkelanjutan terkait akses kepada warga yang mengungsi, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah yang terdampak konflik, serta kemampuan organisasi kemanusiaan yang tidak memihak untuk secara independen menilai dan merespons kebutuhan kemanusiaan. Banyak komunitas yang terdampak hanya bisa mengandalkan jejaring pendukung setempat meskipun mereka sedang menghadapi tantangan kemanusiaan yang berat.
Tidak adanya pengakuan formal terhadap konflik telah mengakibatkan ketidak jelasan mengenai peran aktor kemanusiaan dan membatasi peluang mereka untuk menilai dan menanggapi krisis kemanusiaan yang ada secara independen. Pengakuan bahwa hukum humaniter internasional berlaku terhadap situasi di Papua tidak dengan sendirinya akan menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Namun, hal itu akan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas yang memungkinkan organisasi kemanusiaan memberikan bantuan dan para pihak dalam konflik memfasilitasi operasi bantuan bagi warga sipil yang membutuhkan.
Rekomendasi
Untuk Semua Pihak dalam Konflik
1. Menghentikan segera pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan segala perlakuan keji, tidak manusiawi, penyanderaan, dan serangan terhadap warga sipil maupun objek sipil.
2. Menghormati dan melindungi warga sipil, tenaga medis, tokoh agama, pekerja kemanusiaan, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan infrastruktur sipil lainnya.
3. Menghentikan pendudukan atau penggunaan sekolah, fasilitas kesehatan dan objek sipil lainnya untuk kepentingan militer kecuali jika pada saat tertentu objek-objek tersebut telah berubah menjadi objek militer berdasarkan hukum humaniter internasional.
4. Menghormati dan melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 3 Kembar dan HHI kebiasaan yang berlaku.
5. Sesuai dengan Aturan 55 hukum kebiasaan HHI, kedua pihak dalam konflik harus mengizinkan dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan, khususnya bagi:
a. Organisasi kemanusiaan nasional, termasuk Palang Merah Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia; dan
b. Organisasi kemanusiaan internasional, seperti International Committee of the Red Cross (ICRC), Médecins Sans Frontières dan organisasi lainnya.
6. Sesuai dengan Aturan 56 hukum kebiasaan HHI, para pihak harus menjamin kebebasan bergerak bagi personil bantuan kemanusiaan yang berwenang dan penting bagi pelaksanaan fungsi mereka.
7. Menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan di bawah kendali masing-masing pihak dan mengambil tindakan yang sesuai baik sanksi disiplin, administrasi, maupun pidana bilamana sesuai.
8. Memfasilitasi jeda kemanusiaan, gencatan senjata lokal, dan langkah-langkah lain untuk mengurangi dampak kerugian terhadap warga sipil dan memungkinkan bantuan kemanusiaan.
Untuk Pemerintah Indonesia
1. Mengakui secara resmi bahwa konflik bersenjata non-internasional ada di Papua dan bahwa situasi tersebut diatur oleh HHI. Pengakuan tersebut tidak mengubah status hukum para pihak menurut hukum domestik, tetapi memastikan bahwa rezim perlindungan HHI berlaku sepenuhnya bagi TNI maupun TPNPB, termasuk kewajiban mereka terhadap penduduk sipil di wilayah yang berada di bawah kendali mereka.
2. Mengakui bahwa keberlakuan hukum humaniter internasional ditentukan oleh fakta objektif dan memastikan bahwa seluruh operasi TNI dan Polri di Tanah Papua mematuhi Pasal 3 Kembar Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional kebiasaan.
3. Segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Operasi Militer Selain Perang sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 34/2004 Tentara Nasional Indonesia (sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025), guna menempatkan operasi militer di Papua dalam kerangka hukum yang jelas serta memungkinkan pengawasan parlemen, transparansi anggaran, dan akuntabilitas.
4. Tidak menetapkan keadaan darurat sipil atau militer di Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mendokumentasikan bahwa periode operasi militer selama Orde Baru telah menghasilkan pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan melalui sistem hukum negara; deklarasi keadaan darurat beresiko mengulang pola tersebut.
5. Membuka dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan, khususnya pengungsi internal dan warga terdampak, dan pembatasan hanya bisa dilakukan sejauh diizinkan oleh hukum humaniter internasional.
6. Memastikan perlakuan manusiawi, perlindungan, dan bantuan bagi pengungsi, termasuk akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan solusi jangka panjang.
7. Membangun dan menerapkan strategi terkoordinir bagi pemulangan yang aman, sukarela, bermartabat, juga integrasi setempat, atau penempatan warga yang mengungsi dalam perundingan dengan komunitas terdampak dan aktoraktor kemanusiaan.
8. Melakukan investigasi yang cepat, independen, dan efektif terhadap dugaan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya, serta memberikan pemulihan dan reparasi yang efektif bagi korban.
Untuk Dewan Perwakilan Rakyat
1. Mendorong pemerintah untuk segera mengakui bahwa di Papua sedang terjadi konflik bersenjata non-internasional dan mentaati aturan yang mengaturnya dalam HHI.
2. Melakukan pengawasan operasi-operasi militer yang sudah berlangsung selama enam dekade di Papua dan meminta pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan tata perundangan yang berlaku, khususnya UU TNI.
3. Merevisi UU Pengadilan HAM dengan memasukan kejahatan perang dan agresi sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat.
4. Mendorong para pihak untuk membuka akses seluas mungkin bagi lembagalembaga kemanusiaan nasional seperti PMI, dll dan internasional seperti ICRC untuk melaksanakan aksi kemanusiaan dan pemulihan, khususnya terhadap pengungsi internal.
Untuk Lembaga Negara Lainnya
1. MRP dan DPRP untuk mendorong Pemerintah mengakui Papua sebagai KBNI dan mentaatinya, serta segera melakukan penanganan terhadap warga yang terdampak konflik bersenjata.
2. DPRP dan MRP untuk mendorong para pihak yang terlibat dalam tindak permusuhan untuk mencari solusi damai.
Untuk TPNPB
1. Menghentikan segera serangan terhadap warga sipil, termasuk individuindividu yang dicurigai membantu, memberi informasi, atau bekerjasama dengan pemerintah kecuali pada saat itu, mereka terlibat langsung dalam tindak permusuhan.
2. Mengakhiri praktik penyanderaan dan membebaskan seluruh warga sipil yang ditahan secara tidak sah.
3. Tidak menduduki atau menggunakan sekolah, fasilitas kesehatan, gereja, dan fasilitas sipil lainnya untuk tujuan militer.
4. Menghormati dan melindungi tenaga medis, pekerja kemanusiaan, tokoh agama, dan orang-orang yang dilindungi.
5. Memfasilitasi akses kemanusiaan di wilayah yang berada di bawah pengaruhnya dan tidak mencampuri aksi-aksi kemanusiaan.
6. Memperkuat komando internal, disiplin, mekanisme akuntabilitas guna mencegah dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh unitunit lapangan sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Untuk Organisasi Kemanusiaan dan Komunitas Internasional
1. Melanjutkan pekerjaan penting dan kesiapsediaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak konflik, terutama pengungsi internal dan kelompok rentan.
2. Mendukung pemantauan independen terhadap kebutuhan kemanusiaan dan dampak konflik terhadap warga sipil.
3. Terus mendorong akses kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tidak memihak di seluruh Papua.
4. Mendukung inisiatif yang mengurangi dampak terhadap warga sipil dan memperkuat kepatuhan terhadap HHI, dan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung tercapainya solusi damai atas konflik yang ada.
5. Mendorong dan mendukung dialog antara para pihak yang berkonflik untuk mengurangi kekerasan dan mengatasi konsekuensi kemanusiaan akibat konflik.
Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional xx
Bab 1 Pendahuluan
Konflik bersenjata di Papua merupakan salah satu konflik yang berlangsung paling lama dan paling kurang dipahami di kawasan Asia-Pasifik. Selama lebih dari enam dasawarsa, pemerintah Indonesia yang silih berganti menghadapi gerakan perlawanan bersenjata yang memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, sementara masyarakat tempatan menanggung konsekuensi dari siklus kekerasan yang berulang, operasi militer, pengungsian, dan ketidakstabilan politik. Meskipun intensitas konflik mengalami pasang surut dari waktu ke waktu, konflik ini tidak pernah benar-benar sirna dan terus membentuk kehidupan warga sipil di berbagai wilayah Papua.
Akar konflik ini terletak pada sengketa politik dan konstitusional terkait pengalihan pemerintahan Papua Barat dari Belanda kepada Indonesia pada awal 1960-an serta pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 2504 (XXIV) tentang Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda tentang Niugini Barat1 (Drooglever, 2009; Haluk, 2022; Saltford, 2003). Perlawanan bersenjata muncul tidak lama kemudian, termasuk serangan yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap posisi militer Indonesia di Manokwari dan wilayah lain di Papua pada tahun 1965 (Djopari, 1993; Ondawame, 2010; Pusjarah TNI, 2000). Meskipun operasi militer Indonesia berhasil meredam sebagian kelompok bersenjata, perlawanan tersebut tidak berhasil dihapuskan dan terus berlanjut dalam berbagai bentuk selama dekade-dekade berikutnya.
Seiring waktu, perlawanan bersenjata berkembang dari kumpulan kelompok yang terfragmentasi dan sebagian besar bersifat lokal menjadi sebuah gerakan yang lebih terorganisasi. Munculnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pembentukan struktur komando wilayah menandai perkembangan penting dalam kemampuan organisasi ini. Pada saat yang sama, negara Indonesia memperluas kehadiran militer dan aparat keamanannya di seluruh Tanah Papua, sehingga menciptakan lingkungan yang semakin ter militerisasi.
Riset ini menelusuri fase kontemporer konflik ini pada eskalasi kekerasan yang signifikan sejak tahun 2018 setelah pembunuhan pekerja jalan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga2 . Sejak saat itu, bentrokan bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan TPNPB meningkat dalam frekuensi, cakupan geografis, dan intensitas. Konflik telah meluas ke berbagai kabupaten dan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang serius, termasuk korban sipil, pengungsian dalam skala luas, terganggunya layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembatasan akses kemanusiaan3 .
Terlepas dari perkembangan tersebut, masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan mengenai karakterisasi hukum atas kekerasan di Papua. Pemerintah Indonesia terus memandang situasi ini terutama sebagai persoalan keamanan dalam negeri dan penegakan hukum, sementara banyak organisasi Papua dan kelompok masyarakat sipil menggolongkannya sebagai konflik bersenjata. Perbedaan narasi ini bukan sekadar persoalan terminologi politik. Klasifikasi situasi tersebut memiliki implikasi penting terhadap kerangka hukum yang mengatur tindakan para pihak, perlindungan warga sipil, serta mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia dalam hukum internasional.
Laporan ini bertujuan untuk berkontribusi pada diskusi tersebut dengan menelaah situasi di Papua melalui kerangka hukum humaniter internasional (HHI). Laporan ini tidak berupaya menyelesaikan pertanyaan politik yang lebih luas mengenai status Papua. Sebaliknya, laporan ini berfokus pada kriteria faktual dan hukum yang objektif untuk menentukan apakah kekerasan di Papua telah mencapai ambang batas konflik bersenjata non-internasional dan, jika demikian, konsekuensi apa yang timbul bagi perlindungan mereka yang terdampak oleh tindak permusuhan tersebut.
1 Majelis Umum PBB, Resolusi 2504 (XXIV) tentang Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda tentang Niugini Barat, 1969. Tersedia di https://docs.un.org/en/A/RES/2504(XXIV)
2 BBC News Indonesia, Penembakan Nduga: Beda dengan teroris, gerilyawan Papua punya ‘hubungan dengan warga’, BBC, 9 Desember 2018. Tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46498239 diakses pada 16 Februari 2026.
3 Human Rights Monitor, IDP Update October 2025: Military campaign disrupts civilian life and services while causing new displacements, HRW, 28 Oktober 2025. Tersedia di https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-october-2025-
Tujuan
Laporan ini memiliki tiga tujuan utama:
1. Menilai situasi di Papua berdasarkan kriteria hukum objektif untuk konflik bersenjata non-internasional (KBNI) guna menentukan apakah HHI berlaku terhadap tindak permusuhan antara aparat keamanan Indonesia dan TPNPB.
2. Mendorong kepatuhan segera terhadap kewajiban HHI yang berlaku bagi semua pihak, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil, perlakuan manusiawi terhadap pengungsi, dan pemberian bantuan kemanusiaan yang tidak memihak.
3. Mendokumentasikan pola-pola dampak kerugian terhadap warga sipil yang timbul akibat konflik dan yang mungkin merupakan pelanggaran HHI.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup laporan ini menyangkut dua hal: cakupan geografis dan cakupan keilmuan. Pertama, secara geografis, laporan ini mengkaji situasi di Papua melalui studi kasus di empat kabupaten: Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah, serta Kabupaten Nduga dan Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan. Analisis berfokus terutama pada periode 2018–2025 yang mencerminkan peningkatan kekerasan secara signifikan sesudah peristiwa Nduga Desember 2018 yang diikuti oleh operasi militer secara luas di seluruh Tanah Papua.
Kedua, secara keilmuan, patut ditegaskan bahwa laporan ini sepenuhnya berada dalam ranah Hukum Humaniter Internasional (ius in bello) sehingga tidak memiliki kompetensi untuk membahas alasan atau motivasi para pihak terlibat dalam tindak permusuhan yang berada dalam ranah ius ad bellum, yakni hukum yang mengatur alasan para pihak melakukan tindak permusuhan. Pembahasan mengenai hal-hal tersebut maupun masalah ekstraktivisme, tata kelola pemerintahan, paham kedaulatan, ataupun perdebatan status politik Papua, berada dalam ranah keilmuan lainnya.
Gambar 1. Peta Lokasi Studi di Empat Kabupaten
military-campaign-disrupts-civilian-life-and-services-while-causing-new-displacements/
Metodologi
Laporan ini disusun oleh tim multidisipliner yang terdiri atas peneliti, praktisi kemanusiaan, pakar hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dari Papua, Indonesia, dan komunitas internasional. Metodologi yang digunakan menggabungkan investigasi lapangan, penelitian dokumenter, analisis hukum, dan konsultasi dengan para ahli.
Informasi lapangan dikumpulkan melalui jaringan Papua, khususnya Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Agustinus (SKPKC OSA) di Sorong serta Ordo Fransiskan (JPIC OFM Papua) di Sentani. Informasi tersebut kemudian dianalisis bersama mitra nasional, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STFD), dan KontraS.
Temuan awal selanjutnya ditelaah melalui konsultasi dengan para ahli nasional dan internasional, termasuk diskusi meja bundar yang diselenggarakan di STFD pada 13–14 November 2025. Melalui proses pengumpulan data, verifikasi, analisis hukum dan analisis pakar, laporan ini hendak menyajikan penilaian terpercaya dan didasarkan pada bukti lapangan atas penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam situasi di Tanah Papua.
Struktur Laporan
Sesudah Bab Pendahuluan, laporan ini dibagi dalam empat bagian lanjutan sebagai berikut:
Bab 2: Sejarah dan Karakterisasi Hukum Nasional atas Situasi Kekerasan di Papua
Bab 3: Klasifikasi Situasi di Papua sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional
Bab 4: Dampak terhadap Warga Sipil dan Dugaan Pelanggaran HHI
Bab 5: Kesimpulan dan Rekomendasi
Epilog
Bibliografi
Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional 5
Bab 2 Sejarah dan Karakterisasi Hukum Nasional atas Situasi Kekerasan di Tanah Papua
Kekerasan yang masih berlangsung di Papua hingga kini memiliki akar sejarah yang sangat dalam, yang bisa ditelusuri kembali ke masa-masa akhir pemerintahan Belanda dan peralihan kekuasaan atas wilayah ini kepada Indonesia pada awal 1960-an. Berbagai kajian akademis telah menelaah perkembangan-perkembangan tersebut serta pengaruhnya yang terus berlanjut terhadap dinamika politik, sosial, dan keamanan di Papua (Chauvel, 2021; Haluk, 2022; Hernawan, 2018; Webb-Gannon, 2021; Widjojo, 2010). Alih-alih menyajikan tinjauan sejarah konflik secara menyeluruh, bab ini memusatkan perhatian pada perkembangan-perkembangan penting di bidang politik, militer, dan hukum yang telah membentuk wajah kekerasan masa kini serta relasi antar aktor utama yang terlibat. Perhatian khusus diberikan pada pergeseran kebijakan negara Indonesia terhadap Papua, timbulnya perlawanan bersenjata terorganisir dari pihak Papua, serta kerangka hukum yang dari waktu ke waktu digunakan untuk mendefinisikan dan mengkarakterisasi kekerasan yang terjadi.
Bab ini dibagi dalam tiga bagian besar. Pertama, periodisasi pemerintahan yang ada di Indonesia secara kronologis dengan diawali dari zaman pemerintahan Soekarno, kemudian pemerintahan Soeharto, Reformasi, dan pasca Reformasi hingga kini. Dari penelusuran historis ini, akan terbaca bahwa kebijakan operasi militer di Tanah Papua sudah berlangsung sejak proses mengintegrasikan Papua ke dalam wilayah Indonesia dan sejak itu pula gerakan perlawanan bersenjata Orang Papua sudah terbentuk. Penelusuran ini juga akan memperlihatkan bahwa struktur, kewenangan, dan tindakan militer di Tanah Papua relatif tidak berubah dan bahkan meluas. Kedua, analisis gerakan perlawanan Orang Papua dalam wujud OPM dan TPNPB yang relatif sama selama enam puluh tahun terakhir dan sejak 2018 justru meluas (Chauvel, 2021). Bagian ini hendak menunjukkan ciri corak TPNPB sebagai sebuah organisasi bersenjata non-negara sesuai kriteria HHI. Ketiga, karakterisasi hukum domestik guna melihat tanggapan kebijakan negara terhadap tindak permusuhan yang terjadi di Papua selama enam dasawarsa.
1. Kebijakan pemerintahan dari masa ke masa
Pemerintahan Soekarno
Seperti telah disinggung di awal laporan, sejarah konflik bersenjata di Tanah Papua bermula dari proses peralihan status politik Papua dari tangan UNTEA kepada Indonesia seperti diatur oleh Perjanjian New York 1962. Literatur sejarah menunjukkan bahwa proses peralihan tersebut ditandai dengan operasi-operasi militer besar-besaran yang dimulai dengan Deklarasi Trikora pada tahun 1963 oleh Presiden Sukarno dan dilanjutkan dengan pembentukan Komando Mandala pada 2 Januari 1962 yang bermarkas di Kota Ujung Pandang dan dipimpin oleh Mayjen Soeharto (Cholil, 1979).
Dengan kejatuhan Sukarno pada tahun 1965 yang dikaitkan dengan Peristiwa 65, Soeharto mengambil alih pemerintahan dan dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 1967. Namun demikian, kebijakan terhadap Papua tetap menggunakan pendekatan militer.
Pemerintahan Orde Baru Soeharto
Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian New York 1962, Pemerintahan Suharto mengerahkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memenangkan Pepera. Literatur sejarah dan arsip-arsip seputar Pepera kini telah membuktikan upaya militeristik dalam pelaksanaan Pepera sehingga kebebasan memilih dan hak menentukan nasib sendiri Orang Papua tidak terjadi. Proses pemenangan tersebut terjadi dengan menyeleksi, menunjuk, dan menginternir 1.025 anggota Dewan Musyawarah Pepera di delapan wilayah pemilihan sehingga mereka secara musyawarah mufakat menyatakan tekad bergabung dengan Indonesia. Brigjen Sarwo Edhi Wibowo menjadi komandan operasi pemenangan Pepera ini (Drooglever 2009; Saltford 2003).
Selama proses persiapan Pepera, perlawanan bersenjata OPM tidak berhenti. Perlawanan yang dinilai sulit diredam terjadi wilayah Paniai yang dipimpin oleh Simon Mote. Perlawanan baru berhenti ketika Simon Mote menyerahkan diri. Selain perlawanan bersenjata, operasi militer menjelang Pepera mendatangkan gelombang pengungsian Papua ke Papua Niugini maupun negara-negara lain, seperti Belanda (Drooglever 2009).
Terlepas berbagai laporan kecurangan Pepera termasuk dari Utusan Khusus PBB, Ortiz Sanz, hasil pelaksanaan Pepera disahkan dengan voting oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 2504 (XXIV) meskipun secara harfiah menggunakan kata ‘memperhatikan’ (takes note) bukan ‘mengesahkan’ (adopt).
“Memperhatikan laporan Sekretaris Jenderal dan dengan hormat mengakui pemenuhan tugas yang dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal dan perwakilannya sesuai dengan Perjanjian 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Niugini Barat (Irian Barat)”4
Sepanjang era pemerintahan Orde Baru, Operasi-operasi militer pemerintah tidak berhenti. Berbagai operasi dilakukan dengan nama dan struktur komando yang berbeda, hal ini mencerminkan pandangan pemerintah bahwa perlawanan Papua merupakan ancaman terhadap persatuan nasional dan integritas wilayah. Pengaruh militer meluas melampaui masalah keamanan. semata dan menjadi ciri penting pemerintahan di Papua.
Periode tersebut juga ditandai dengan perpindahan penduduk yang signifikan dan pergerakan lintas batas ke Papua Nugini. Arus pengungsi terjadi secara berkala seiring dengan intensifikasi operasi militer di berbagai wilayah. Meskipun skala dan sifat kekerasan bervariasi dari waktu ke waktu, keberlanjutan perlawanan bersenjata dan respons militer membentuk pola konfrontasi yang berlanjut hingga setelah berakhirnya era Orde Baru.
Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 menandai titik balik penting dalam politik Indonesia dan memunculkan harapan akan reformasi politik di seluruh negeri, termasuk di Papua. Periode Reformasi menciptakan peluang baru untuk ekspresi politik, mobilisasi masyarakat sipil, dan dialog mengenai masa depan Papua. Namun, meskipun kondisi politik berubah secara signifikan, permasalahan keamanan yang terjadi di Papua tetap belum terselesaikan.
4 Majelis Umum PBB, https://docs.un.org/en/A/RES/2504(XXIV) diakses pada 20 Oktober 2025.
Reformasi 1998 dan Transisi Politik
Pemerintahan BJ. Habibie
Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam politik Indonesia dan memunculkan harapan akan reformasi politik di seluruh negeri, termasuk di Papua. Era Reformasi membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi, mobilisasi masyarakat sipil, dan dialog mengenai masa depan Papua. Namun demikian, meskipun kondisi politik mengalami perubahan yang cukup signifikan, dinamika keamanan yang mendasarinya pada dasarnya tetap belum terselesaikan.
Pemerintahan Presiden B.J. Habibie menciptakan iklim politik yang lebih terbuka dan memulai dialog dengan para perwakilan Papua. Salah satu momen penting terjadi pada 26 Februari 1999 ketika delegasi yang terdiri atas 100 tokoh Papua, dipimpin oleh Tom Beanal, bertemu dengan Presiden Habibie di Jakarta (Haluk 2026). Dalam pertemuan tersebut, delegasi menyatakan bahwa mereka tidak menganggap Papua telah secara sah menjadi bagian dari Indonesia dan menegaskan bahwa hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri telah diabaikan. Delegasi tersebut juga menyatakan bahwa Papua pada dasarnya telah berdiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka sebelum administrasi Indonesia berlaku di wilayah itu, dan mereka meminta pengakuan atas posisi tersebut dari Pemerintah Indonesia.
“Kami sudah cukup menderita; kami sebenarnya sudah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961; kedaulatan kami dirampas oleh Republik Indonesia; kami sebagai bangsa tidak diakui dan martabat kami diinjak; segala hal ini terbukti dalam sejumlah besar pelanggaran hak-hak asasi orang Papua. Segalanya itu menjadi dasar nyata untuk menyatakan bahwa sekarang sudah cukup, dan kepercayaan masyarakat Papua pada Pemerintah Indonesia sudah tidak ada lagi” (van den Broek & Budi Hernawan 2001: 68).”
Meskipun pertemuan tersebut mencerminkan tingkat keterbukaan politik yang belum pernah terlihat pada masa Orde Baru, pertemuan itu tidak menghasilkan penyelesaian yang dihasilkan melalui proses dialog. Kendati demikian, peristiwa tersebut merupakan ekspresi penting dari aspirasi politik masyarakat Papua dan memperlihatkan masih adanya perbedaan mendasar antara pandangan Papua dan Indonesia mengenai status politik Papua. Posisi yang disampaikan dalam pertemuan itu terus mempengaruhi mobilisasi politik, kegiatan advokasi, dan gerakan perlawanan di Papua pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan demikian, era Reformasi melahirkan ketegangan yang masih terlihat hingga saat ini. Upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat Papua melalui reformasi politik dan program pembangunan berjalan berdampingan dengan ketergantungan yang terus berlanjut pada langkah-langkah keamanan dan pengerahan militer. Pendekatan ganda ini berlanjut pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya dan menjadi bagian penting dari konteks kontemporer yang dibahas dalam laporan ini.
Pasca Reformasi
Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)
Perubahan nyata terjadi dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden, dimulai dengan pemulihan nama Papua sebagai nama resmi provinsi yang sebelumnya disebut “Irian Jaya” pada tahun 2000 (Haluk 2026). Pemulihan ini merupakan simbol dan pengakuan penting negara atas identitas Papua.
Presiden Abdurrahman Wahid juga mengizinkan dan menyumbang dana bagi pelaksanaan Kongres Papua II di Jayapura pada Juli 2000 yang menjadi sarana pembentukan kepemimpinan kolektif Papua dalam wujud Presidium Dewan Papua (PDP). Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Theys Hiyo Eluay dan Tom Beanal, Presidium berupaya menyediakan wadah politik bersama yang memungkinkan aspirasi masyarakat Papua disampaikan melalui cara-cara damai.
Berbagai inisiatif tersebut menciptakan tingkat keterbukaan politik dan dialog yang belum pernah terjadi sebelumnya di Papua. Namun, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berlangsung relatif singkat sehingga banyak dari upaya tersebut tidak sempat diselesaikan secara menyeluruh. Pada saat yang sama, struktur militer dan operasi keamanan di Papua pada dasarnya tetap berjalan sebagaimana sebelumnya.
Pemerintahan Megawati (2001-2004)
Setelah Presiden Wahid dimakzulkan, pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri mengambil pendekatan yang berbeda terhadap Papua.
Meskipun pemerintah mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001, yang memberikan status hukum khusus bagi Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengakui sejumlah aspek identitas dan tata kelola Papua, kebijakan keamanan tetap sangat dipengaruhi oleh pertimbangan militer.
Periode ini juga ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara organisasiorganisasi politik Papua dan pemerintah pusat. Ruang politik bagi gagasan penentuan nasib sendiri semakin menyempit, sementara operasi militer terus berlanjut dalam berbagai kerangka kebijakan keamanan. Menurut pernyataan publik mantan perwira militer sekaligus anggota parlemen, TB Hasanuddin, sedikitnya tiga belas operasi militer telah dilakukan di Papua antara tahun 1966 hingga 2000, yang menunjukkan kesinambungan pendekatan keamanan Indonesia terhadap wilayah tersebut. “Dapat dibayangkan dalam catatan saya, kebetulan saya juga mantan prajurit. Sehingga saya mencatat dalam tahun 1966 sampai tahun 2000 itu selama 34 tahun ada 13 kali operasi militer”5
Kerangka Otonomi Khusus yang diperkenalkan pada masa ini tetap menjadi salah satu pilar utama kebijakan Indonesia terhadap Papua hingga sekarang. Namun, banyak aktor politik Papua berpendapat bahwa implementasinya gagal menjawab berbagai persoalan politik mendasar yang menjadi akar konflik.
5 Gita Irawan, TB Hasanuddin Beberkan 13 Operasi Militer yang Telah Digelar di Papua Dalam Kurun 34 Tahun,
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkombinasikan operasi keamanan yang terus berlanjut dengan upaya baru untuk mendorong dialog. Keberhasilan Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik Aceh pada tahun 2005 turut memengaruhi munculnya berbagai inisiatif yang bertujuan membangun komunikasi antara Papua dan Jakarta. Salah satu yang paling menonjol adalah Jaringan Damai Papua (2010), yang dibentuk melalui prakarsa Pastor Neles Tebay bersama sejumlah tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil lainnya. Inisiatif-inisiatif tersebut mencerminkan semakin kuatnya kesadaran bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan keamanan. Namun demikian, tidak pernah terbentuk proses dialog politik yang komprehensif seperti yang terjadi dalam perundingan damai Aceh.
Kebijakan militer terhadap Papua juga tidak mengalami perubahan yang berarti pada periode ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono dan memberikan dasar hukum bagi pengerahan serta penggunaan militer, tidak pernah diterbitkan Keputusan Presiden ataupun instrumen hukum setara yang secara khusus menetapkan dasar hukum operasi militer di Papua. Akibatnya, pengerahan militer dan operasi keamanan tetap berlangsung berdasarkan praktik-praktik yang berkembang sejak pemerintahan sebelumnya. Dari sudut pandang para pengkritik, kondisi ini menciptakan kesenjangan penting antara kerangka hukum yang mengatur operasi militer dan realitas pelaksanaannya di Papua.
Alih-alih membentuk kerangka hukum yang komprehensif bagi operasi keamanan, pemerintah lebih banyak mengandalkan pengaturan administratif, mekanisme koordinasi antarinstansi, dan nota kesepahaman antara kementerian maupun lembaga untuk menangani isu-isu kebijakan terkait Papua (Haripin, 2020). Akibatnya, operasi militer tetap berjalan bersamaan dengan berbagai inisiatif dialog politik tanpa adanya kerangka publik yang jelas mengenai dasar hukum, ruang lingkup, mekanisme pengawasan, dan bentuk pertanggungjawaban yang mengatur operasi tersebut.
Pemerintahan Joko Widodo (2014-2024)
Presiden Joko Widodo memberikan penekanan yang lebih besar pada pembangunan ekonomi dan proyek infrastruktur di Papua dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Investasi besar diarahkan untuk pembangunan jalan, bandar udara, infrastruktur telekomunikasi, dan layanan publik. Salah satu simbol paling menonjol dari pendekatan ini adalah Jalan Trans Papua.
Pemerintah hendak menunjukan berbagai program tersebut sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat integrasi Papua dengan wilayah Indonesia lainnya.
Namun, pada saat yang sama, periode ini juga ditandai oleh peningkatan kekerasan yang signifikan. Titik balik utama terjadi pada 2 Desember 2018, ketika anggota TPNPB di bawah komando Egianus Kogoya menyerang pekerja proyek jalan PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Serangan tersebut menewaskan 19 pekerja sipil dan 1 anggota aparat keamanan6 (Hernawan 2019: 536). TPNPB kemudian menyatakan bahwa para korban merupakan personel intelijen militer yang terlibat dalam proyek pembangunan tersebut.
Insiden tersebut memicu perluasan besar-besaran operasi militer di wilayah Pegunungan Tengah dan berbagai daerah lain di Papua. Dalam tahun-tahun berikutnya, bentrokan bersenjata semakin sering terjadi, meluas ke sejumlah kabupaten, dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang signifikan, termasuk pengungsian dalam skala besar, jatuhnya korban sipil, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber penghidupan. Dampak terhadap warga sipil serta kemungkinan pelanggaran hukum internasional yang terjadi selama periode ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 4.
Meskipun pengerahan militer tersebut berlangsung dalam skala besar dan dalam jangka waktu yang panjang, pemerintah Joko Widodo juga tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden atau instrumen hukum publik lain yang setara untuk membentuk kerangka hukum yang komprehensif bagi operasi militer di Papua. Walaupun UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan dasar hukum umum bagi pengerahan militer, termasuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dasar hukum yang digunakan untuk menjalankan operasi militer yang berskala besar dan berkelanjutan di Papua tetap tidak jelas. Akibatnya, berbagai aktivitas militer berlangsung dalam situasi yang ditandai oleh minimnya transparansi mengenai dasar kewenangan, ruang lingkup operasi, mekanisme pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban yang berlaku.
Pemerintahan Joko Widodo juga mendorong sejumlah reformasi kelembagaan melalui revisi kerangka Otonomi Khusus Papua dan pembentukan empat provinsi baru di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah mempresentasikan kebijakan-kebijakan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, banyak pemimpin politik Papua, gereja-gereja, dan organisasi masyarakat sipil berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan politik yang terus menjadi sumber konflik dan ketidakstabilan di Papua.
Tribunnews, 2 Desember 2021. Tersedia di https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/02/tb-hasanuddin-beberkan13-operasi-militer-yang-telah-digelar-di-papua-dalam-kurun-34-tahun#
Pemerintahan Prabowo (2024-sekarang)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai oleh perluasan lebih lanjut terhadap struktur, kewenangan, dan kehadiran militer di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua. Di Papua, kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembentukan lima batalyon tambahan di Kabupaten Sorong, Sarmi, Keerom, Boven Digoel, dan Merauke. Menurut pemerintah, pengerahan ini bertujuan memperkuat keamanan di wilayah-wilayah yang dianggap strategis, mendukung program ketahanan pangan, dan memperkuat kehadiran negara di daerah yang dinilai rentan terhadap instabilitas.7 Di Merauke, perluasan tersebut juga disertai pembentukan Komando Daerah Militer XXIV/Mandala Trikora (Kodam XXIV/Mandala Trikora), yang semakin memperbesar jejak kelembagaan militer di wilayah Papua bagian selatan.
Perkembangan penting lainnya pada periode ini adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Perubahan tersebut memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sehingga militer dapat terlibat dalam lebih banyak aktivitas di luar fungsi pertahanan konvensional. Perubahan ini dilihat oleh banyak pihak semakin mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil serta memperluas peran militer dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan pemerintah.
Di Papua, perkembangan tersebut berkaitan erat dengan proyek-proyek pangan dan energi berskala besar yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, terutama di Provinsi Papua Selatan. Kebijakan ini dikritik karena keterlibatan militer dalam proyek-proyek tersebut telah melampaui fungsi pertahanan dan keamanan tradisional serta memicu sengketa mengenai hak ulayat masyarakat adat, deforestasi dalam skala besar, dan perpecahan di dalam komunitas adat yang terdampak oleh proyek-proyek pembangunan tersebut (Haripin, 2024).
Meskipun pengerahan pasukan dan pembangunan infrastruktur militer terus diperluas, perlawanan bersenjata yang dilakukan TPNPB tidak menunjukkan tandatanda mereda. Sebaliknya, data yang tersedia menunjukkan bahwa permusuhan terus berlangsung dan bahkan meningkat di beberapa wilayah meskipun jumlah pasukan yang ditempatkan bertambah secara signifikan. Supriatma dan Salam (2025) memperkirakan bahwa jumlah personel TNI dan Polri di Papua sekitar lima puluh delapan kali lebih banyak dibandingkan jumlah petempur TPNPB. Namun demikian, bentrokan bersenjata, serangan, dan operasi militer tetap berlangsung di berbagai kabupaten dan belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Perkembangan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor mendasar yang mendorong kekerasan belum terselesaikan dan masih terus membentuk situasi keamanan di Papua hingga saat ini.
6 BBC News Indonesia, Pembunuhan pekerja Papua: Lima hal pokok sejauh ini, BBC, 7 Desember 2018. Tersedia di https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-46479140
2. Sejarah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah organisasi sayap militer utama dari perjuangan kemerdekaan Papua. Jika ditelusuri dari sejarah pendiriannya, kemunculan TPNPB tidak dapat dilepaskan dari gerakan perlawanan di Papua yang muncul setelah pengalihan administrasi Papua Barat dari Belanda kepada Indonesia pada dekade 1960-an. Meskipun organisasi ini secara resmi menetapkan tanggal 26 Maret 1973, yaitu hari pembentukan Tentara Pembebasan Nasional (TPN), sebagai momen penting dalam sejarahnya, akar gerakan tersebut sebenarnya berasal dari perkembangan nasionalisme Papua dan perlawanan bersenjata yang mulai tumbuh pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Belanda 8 .
Reformasi tersebut bertujuan menyatukan berbagai kelompok bersenjata yang sebelumnya terpecah-pecah dan beroperasi secara terpisah di berbagai wilayah Papua ke dalam satu struktur komando, sistem militer, dan kerangka organisasi yang sama. Setelah reformasi tersebut, gerakan ini mengadopsi nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Komando Nasional (TPNPB) dan membentuk struktur kepemimpinan nasional serta jaringan Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di seluruh Papua. Menurut struktur organisasi yang berlaku saat ini, Komando Nasional dipimpin oleh Jenderal Goliath Naaman Tabuni sebagai Panglima Tinggi, Mayor Jenderal Terianus Satto sebagai Kepala Staf Umum, dan Sebby Sambom sebagai juru bicara resmi organisasi. Saat ini organisasi tersebut beroperasi melalui 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di seluruh Papua Barat. 9 .
7 Admin, Panglima TNI Resmikan Lima Yonif PDR Di Papua, tni.mil.id, 3 Oktober 2024. Tersedia di https://tni.mil.id/view247025-panglima-tni-resmikan-lima-yonif-pdr-di-papua.html
8 Rekaman video upacara Pembukaan Sidang Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Markas TPN-OPM Perwomi Biak yang berlangsung pada 1- 5 Mei 2012. rekaman dapat diakses melalui KTT WPNLA 1-5 Mei 2012 di Markas Perwomi Biak, Papua sebagaimana diakses pada 24 Februari 2026.
Asal-Usul Perlawanan Bersenjata
Sejarah TPNPB berkaitan erat dengan perkembangan nasionalisme Papua pada tahun-tahun terakhir administrasi Belanda. Aspirasi politik Papua mulai dilembagakan melalui Komite Nasional Papua (KNP) yang berperan penting dalam pembentukan Dewan Papua (Nieuw Guinea Raad) pada tahun 1961. Dalam sidang pertamanya pada 19 Oktober 1961, Dewan Papua mengadopsi berbagai simbol nasional, termasuk Bendera Bintang Kejora, lambang negara, lagu kebangsaan, nama negara, dan semboyan nasional sebagai bagian dari proses pembangunan politik dan dekolonisasi di Papua Nugini Belanda (Ondawame, 2010).
Proses tersebut kemudian terganggu oleh meningkatnya perselisihan antara Indonesia dan Belanda mengenai masa depan Papua Barat. Setelah Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961, konfrontasi militer terjadi antara pasukan Indonesia dan Belanda. Negosiasi lanjutan antara Indonesia dan Belanda yang dimediasi Amerika Serikat menghasilkan penandatanganan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Perjanjian tersebut mengatur pengalihan administrasi Papua Barat kepada Indonesia dan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Banyak pemimpin, aktivis, dan akademisi Papua kemudian memandang proses tersebut sebagai proses dekolonisasi yang gagal atau tidak tuntas karena masyarakat Papua, menurut pandangan mereka, tidak terwakili secara memadai dalam perundingan yang menentukan masa depan wilayah tersebut (Drooglever, 2009).
Perlawanan bersenjata muncul tidak lama setelah itu. Pada 26 Juli 1965, Johan Ariks, Lodewijk Mandacan, Barends Mandacan, Ferry Awom, Perminas Awom, dan sejumlah tokoh Papua lainnya mendirikan Organisasi Pembebasan Papua Barat (OPPB) di Manokwari (lih. Djopari 1993; Ondawame 2010; Drooglever 2009; Pusjarah TNI 2000). Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menentang kendali militer Indonesia atas Papua. Tujuh batalyon dibentuk, sebagian besar dipimpin oleh mantan anggota Papoea Vrijwilligers Korps (PVK), pasukan yang dibentuk pada masa administrasi Belanda. Pada 28 Juli 1965, OPPB melancarkan serangan terhadap Batalyon 751 TNI di Manokwari. Walaupun operasi tersebut berhasil dipadamkan, peristiwa ini menandai awal dari gerakan perlawanan bersenjata yang kemudian terus berlanjut dalam berbagai bentuk selama beberapa dekade berikutnya.
9 Rekaman sidang TPN-OPM pada bulan Mei 2012 dapat diakses melalui tautan berikut SIDANG PEMBAHASAN KTT WPNLA sebagaimana diakses pada 24 Februari 2026
Dari OPPB ke Tentara Pembebasan Nasional
Pada 1 Juli 1971, OPPB memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat di Desa Waris, dekat perbatasan Papua Nugini. Proklamasi tersebut dipimpin oleh Seth Jafet Rumkorem bersama sejumlah tokoh perlawanan Papua lainnya yang beroperasi dari Markas Victoria. Setelah proklamasi tersebut, gerakan ini mengadopsi nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dua tahun kemudian, tepatnya pada 26 Maret 1973, Rumkorem dan sejumlah pemimpin Papua lainnya secara resmi membentuk Tentara Pembebasan Nasional (TPN) sebagai sayap militer gerakan tersebut.
Pembentukan TPN didasarkan pada konstitusi sementara Republik Papua Barat yang diproklamasikan pada tahun 1971. Konstitusi tersebut mengatur pembentukan angkatan bersenjata yang terdiri atas sistem wajib militer dan sukarelawan, serta mengamanatkan pembentukan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dengan demikian, pembentukan TPN merupakan upaya untuk melembagakan aspek militer dari gerakan kemerdekaan Papua sekaligus menyediakan kerangka organisasi bagi perjuangan bersenjata.
Dinamika organisasi Tentara Pembebasan Nasional
Fragmentasi dan Tantangan Organisasi
Meskipun TPN telah dibentuk, gerakan ini mengalami perpecahan internal yang cukup besar selama beberapa dekade berikutnya. Perbedaan pandangan antara Seth Rumkorem dan Jacob Prai berkontribusi terhadap fragmentasi organisasi dan melemahkan upaya mempertahankan komando nasional yang terpadu. Akibatnya, banyak komandan regional beroperasi secara mandiri di berbagai wilayah Papua. Para komandan yang menonjol antara lain: Bernad Mawen dan kelompoknya yang bergerilya di bagian selatan Papua, Mathias Wenda, Goliath Naaman Tabuni, Yudas Kogoya dan Kelik Kwalik yang bergerilya di wilayah pegunungan Papua, Tadius Yogi dan kelompoknya yang bergerilya di Paniai, Richard Yoweni dan kelompoknya yang bergerilya di pesisir utara Papua, khususnya di Genyem dan Tanah Merah, dan Ferry Awom dan kelompoknya yang bergerilya di pulau Biak. Para pemimpin tersebut mempertahankan perlawanan bersenjata di wilayah masing-masing, namun sering kali beroperasi tanpa struktur komando bersama, perencanaan operasi yang terkoordinasi, hierarki militer yang baku, maupun sistem organisasi yang seragam.
Periode ini menunjukkan baik ketahanan maupun keterbatasan gerakan perlawanan bersenjata Papua. Di satu sisi, kelompok-kelompok bersenjata tetap aktif di berbagai wilayah Papua. Namun disisi lain, ketiadaan struktur komando yang terpadu menghambat koordinasi dan menyebabkan fragmentasi organisasi yang cukup serius. Tantangan-tantangan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama yang mendorong upaya reformasi dan penyatuan organisasi pada periode berikutnya yang akan menjadi salah satu tolok ukur organisasi dalam KBNI.
Menuju Penyatuan Militer
Menurut berbagai sumber internal gerakan, generasi muda aktivis Papua semakin menyadari perlunya reformasi organisasi untuk mengatasi fragmentasi yang terjadi dan membangun struktur militer yang lebih terpadu. Upaya reformasi tersebut bertujuan membentuk: sistem komando tunggal; kerangka organisasi bersama; struktur militer yang terstandarisasi; dan kepemimpinan terkoordinasi yang mampu merepresentasikan dimensi militer perjuangan kemerdekaan Papua. Kriteria ini sejalan dengan kriteria yang dituntut oleh KBNI.
Pada masa ini, TPN bukanlah satu-satunya kelompok bersenjata yang beroperasi di Papua. Organisasi lain yang juga aktif antara lain Tentara Revolusioner West Papua (TRWP) yang selama bertahun-tahun dipimpin oleh Jenderal Mathias Wenda10 Meskipun demikian, TPN semakin berkembang menjadi organisasi bersenjata yang paling aktif dan memiliki jangkauan geografis paling luas. Interaksi yang terus berlangsung di antara berbagai kelompok bersenjata serta upaya koordinasi aktivitas militer semakin memperkuat tuntutan untuk membentuk struktur komando yang lebih terpadu.
Reformasi TPNPB Tahun 2012
Transformasi organisasi paling signifikan terjadi pada periode 2010–2012. Reformasi ini berkaitan erat dengan aktivitas gerakan politik muda Papua yang memandang perjuangan penentuan nasib sendiri Papua terdiri atas tiga front yang saling berkaitan: perlawanan sipil, diplomasi dan perjuangan bersenjata. Gerakan ini menyerukan penyatuan Tentara Pembebasan Nasional sebagai sayap militer gerakan nasional Papua.
Selama dua tahun berikutnya dilakukan konsultasi secara luas dengan unitunit Tentara Pembebasan Nasional yang tersebar di berbagai wilayah Papua. Menurut catatan internal gerakan, konsultasi tersebut menghasilkan dua puluh empat rekomendasi mengenai penyatuan militer dan reformasi organisasi. Sebagai persiapan menuju pertemuan nasional yang lebih besar, diselenggarakan pertemuan pra-konferensi di Desa Maribu, Kabupaten Jayapura, pada 15 Maret 2012. 11
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN
Konferensi Tingkat Tinggi Tentara Pembebasan Nasional berlangsung pada 1–5 Mei 2012 di Markas Perwomi, Pulau Biak, dan dihadiri oleh delegasi dari seluruh wilayah Papua Barat. Konferensi ini merupakan upaya besar untuk mengubah gerakan yang sebelumnya terdiri dari berbagai kekuatan regional yang relatif otonom menjadi organisasi militer yang lebih terpadu. Dalam konferensi tersebut, para delegasi memilih Mr. Goliath Tabuni menjadi panglima Tinggi dengan Pangkat Jenderal Bintang Empat, Wakil Panglima Mr. Gabriel M. Awom dengan Letnan Jenderal dan Kepala Staf Umum Mr. Terryanus Satto dengan pangkat Mayor Jenderal. 12
Konferensi tersebut juga membentuk Dewan Militer yang beranggotakan perwakilan dari berbagai Komando Daerah Pertahanan (Kodap), serta mengesahkan struktur organisasi nasional dan program kerja organisasi. Komando Daerah Pertahanan (Kodap) secara resmi diintegrasikan ke dalam kerangka militer nasional. Selain itu, dibentuk pula dewan militer tingkat pusat dan daerah untuk memfasilitasi koordinasi serta sistem komando. Reformasi ini penting karena menunjukkan adanya upaya yang disengaja untuk membangun struktur kepemimpinan yang berkelanjutan, mekanisme komando yang permanen, dan institusi organisasi yang mampu mengkoordinasikan aktivitas militer di berbagai wilayah Papua.
Setelah konferensi tersebut, para pemimpin gerakan menyatakan bahwa istilah “TPN/OPM” tidak lagi digunakan. Reformasi tersebut secara khusus ditujukan kepada sayap militer gerakan, sementara reformasi organisasi yang berkaitan dengan OPM akan dibahas secara terpisah. Hasil akhirnya adalah pembentukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Komando Nasional (TPNPB), yang hingga saat ini tetap menjadi organisasi bersenjata utama yang terlibat dalam tindak permusuhan melawan aparat keamanan Indonesia. Menurut data kepolisian yang dikutip oleh Supriatma dan Salam (2025), TPNPB saat ini memiliki sekitar 1.438 petempur yang dipersenjatai dengan 361 senjata api serta berbagai senjata tradisional. Sedangkan menurut keterangan Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, setiap Kodap TPNPB memiliki 2500 anggota tetap di setiap Kodap13. Terlepas dari angka mana yang tepat, kedua laporan tersebut mengindikasikan adanya sebuah organisasi bersenjata yang terstruktur, yang beroperasi melalui jaringan komando regional yang tersebar di seluruh Papua.
10 CNI, Mantan ‘Jenderal OPM’ Mathias Wenda Meninggal Dunia di RS Vanimo PNG , Cendana News Indonesia, 14 Februari 2025. Tersedia di https://cendananewsindonesia.com/mantan-jenderal-opm-mathias-wenda-meninggal-dunia-di-rsvanimo-png/
11 Rekaman pembukaan Sidang Pra Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM di Sentani Jayapura Papua pada tanggal 15 Maret 2012 dapat diakses melalui tautan berikut PEMBUKAAN PRA KTT TPN OPM dan PEMBAHASAN SIDANG PRA KTT TPN OPM sebagaimana diakses 24 Februari 2026.
12 Rekaman Upacara Pelantikan Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2011 dapat diakses melalui tautan berikut Upacara Pelantikan Panglima Tinggi TPN OPM PAPUA BARAT , Pidato Panglima Tinggi TPN OPM PAPUA BARAT dan Berita Acara Sumpah Panglima Tinggi TPN-OPM Papua Barat sebagaimana telah diakses pada 24 Februari 2026.
3. Karakterisasi Hukum Domestik atas Kekerasan di Papua
Upaya membangun perdamaian di tanah Papua melalui pendekatan non militer telah diupayakan di awal masa reformasi 1998. Pendekatan baru coba ditempuh saat itu dengan dilakukannya pemekaran wilayah, membagi provinsi yang sebelumnya dinamai Irian Jaya menjadi 3 provinsi dan ditindaklanjuti dengan pemberian otonomi khusus. Meskipun dimaksudkan untuk menjawab berbagai keluhan yang telah lama berkembang, inisiatif-inisiatif tersebut tidak berhasil menghilangkan ketegangan mendasar antara Papua dan Jakarta. Pada tahun 2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Papua Road Map berhasil memetakan dan mengidentifikasikan empat sumber konflik di Papua, antara lain:
1. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua sebagai dampak dari Pembangunan ekonomi, kebijakan kebudayaan hingga program migrasi massal ke tanah Papua yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia sejak tahun 1970;
2. Kegagalan Pembangunan;
3. Kontradiksi pandangan antara Papua dan Jakarta mengenai proses integrasi dan konstruksi identitas politik Papua;
4. Pengalaman panjang sejarah kekerasan politik di Papua.14
Temuan-temuan tersebut tetap berpengaruh hingga saat ini dan terus menjadi rujukan dalam berbagai diskusi mengenai sifat dan penyebab konflik di Papua.
13 Ayomi Amindoni, Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?, BBC, 13 Desember 2025. Tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502
14 Muridjan S Widjojo, dkk, Papua Road Map; negotiating the past, improving the present and securing the future, The Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta, 2008, halaman 9
Operasi Militer dan Status Konflik
Penggunaan kekuatan militer di Papua memiliki sejarah yang panjang dan bahkan telah berlangsung sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sedikitnya 44 operasi militer telah dilaksanakan di Papua sejak awal 1960- an. Operasi besar pertama, yaitu Operasi Jayawijaya (1961–1962), ditujukan untuk menghadapi posisi-posisi militer Belanda dalam sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai masa depan Papua Barat. Setelah Perjanjian New York tahun 1962 dan pengalihan administrasi wilayah tersebut kepada Indonesia, fokus operasi militer semakin diarahkan pada penumpasan gerakan perlawanan Papua serta penguatan kendali Indonesia atas wilayah itu. Sejumlah operasi berikutnya—termasuk Operasi Wisnumurti, Operasi Sadar, Operasi Bharatayudha, Operasi Tumpas, dan Operasi Wibawa—dilaksanakan sebelum Pepera dan terutama ditujukan untuk menghadapi kelompok-kelompok perlawanan yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. 15
Papua memiliki sejarah panjang operasi militer yang bahkan telah dimulai sebelum pelaksanaan Pepera tahun 1969. Setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), operasi militer terus berlanjut seiring upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan gerakan bersenjata maupun gerakan politik yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Dalam sebagian besar periode tersebut, perlawanan Papua yang terorganisasi tidak diakui secara resmi sebagai gerakan politik. Sebaliknya, gerakan tersebut dipandang sebagai gangguan keamanan yang harus ditangani melalui pendekatan penegakan hukum atau operasi militer. 16
Yang membedakan Papua dari sejumlah daerah konflik lainnya di Indonesia adalah tidak adanya kerangka hukum yang jelas dan diumumkan secara terbuka untuk mengatur status kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Pada masa Presiden Soekarno, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan keadaan darurat sipil, darurat militer, atau keadaan perang melalui keputusan presiden. Namun, penelusuran terhadap berbagai keputusan presiden yang diterbitkan pada periode itu menunjukkan bahwa tidak pernah ada penetapan semacam itu yang diberlakukan untuk Papua. Demikian pula pada masa Orde Baru, tidak ada keputusan presiden yang secara resmi menetapkan Papua sebagai daerah darurat, meskipun operasi militer dilaksanakan secara luas di wilayah tersebut. Sebagai gantinya, operasi keamanan dijalankan melalui lembaga-lembaga seperti Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) serta penerusnya, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas), yang keduanya memberikan ruang bagi keterlibatan militer yang sangat besar dalam urusan keamanan dalam negeri.
Ketidakjelasan status hukum kekerasan di Papua menjadi semakin nyata pada era Reformasi. Di Timor Timur maupun Aceh, pemerintah Indonesia secara resmi menggunakan kewenangan darurat melalui keputusan presiden yang mengatur secara tegas dasar hukum, jangka waktu, struktur komando, dan pembiayaan operasi militer. Namun, tidak pernah ada keputusan serupa yang diterbitkan untuk Papua. Akibatnya, pengerahan militer terus berlangsung tanpa adanya penetapan resmi mengenai keadaan darurat, darurat militer, daerah operasi militer, atau bentuk status konflik lain yang diakui secara hukum nasional dan bukan pada keputusan internal TNI.
15 Amiruddin al Rahab, Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?, dapat diakses melalui https://ejournal. brin.go.id/jpp/article/download/11048/8651/30886 sebagaimana diakses pada 10 November 2025.
16 Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.
19 Tahun 1969 Tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Kekerasan yang Berlanjut pada Masa Reformasi
Meskipun tidak pernah ada penetapan resmi status darurat, Papua tetap mengalami gelombang kekerasan yang berulang sepanjang era Reformasi. Kekerasan tersebut melibatkan aparat keamanan Indonesia, aktivis politik Papua, serta kelompokkelompok perlawanan bersenjata. Sejumlah peristiwa kemudian diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai dugaan pelanggaran HAM berat, antara lain Peristiwa Abepura tahun 2000, Wasior tahun 2001, Wamena tahun 200317, dan Paniai tahun 2014. Berbagai laporan terkait peristiwa-peristiwa tersebut memuat tuduhan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, pengungsian paksa, perusakan harta benda, serta berbagai bentuk pelanggaran serius lainnya yang berdampak pada warga sipil. Meskipun beberapa penyelidikan menghasilkan rekomendasi untuk proses hukum lebih lanjut, pertanggungjawaban hukum yang nyata masih sangat terbatas dan sejumlah kasus hingga kini belum terselesaikan.
Peristiwa Abepura mencerminkan pola yang lebih luas tersebut. Setelah serangan terhadap fasilitas kepolisian dan kantor pemerintah pada Desember 2000, aparat keamanan melakukan operasi penyisiran di sejumlah lokasi di Jayapura. Hasil penyelidikan Komnas HAM mencatat adanya dugaan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, dan berbagai pelanggaran lain yang menimpa laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Meskipun perkara ini sempat disidangkan di Pengadilan HAM Indonesia, para terdakwa pada akhirnya dibebaskan.
Pola serupa juga terlihat dalam peristiwa Wasior tahun 2001 dan Wamena tahun 2003. Operasi keamanan yang dilakukan sebagai respons atas serangan yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata Papua diikuti oleh berbagai tuduhan mengenai pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, pengungsian paksa, dan perusakan harta benda. Kedua peristiwa tersebut kemudian juga ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai dugaan pelanggaran HAM berat.
Pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa ini tidak dimaksudkan untuk menentukan tanggung jawab pidana individu ataupun menguraikan seluruh dugaan pelanggaran secara rinci. Sebaliknya, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya pola yang berulang berupa kekerasan yang terus terjadi, tuduhan pelanggaran ham berat serius, serta impunitas yang masih berlangsung selama era Reformasi. Peristiwa-peristiwa itu juga memperlihatkan bahwa, meskipun tidak pernah ada penetapan resmi mengenai status darurat atau status konflik, Papua tetap menjadi lokasi operasi keamanan yang berkelanjutan dan berulang kali mengalami kekerasan yang berdampak langsung terhadap penduduk sipil. Dampak kemanusiaan dari berbagai peristiwa tersebut, termasuk tindakan para pihak yang terlibat serta tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum humaniter internasional, akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 4.
17 Sutarto, Komnas HAM Temukan Pelanggaran HAM Berat di Papua, Tempo 2 September 2004. Tersedia di https://www. tempo.co/arsip/komnas-ham-temukan-pelanggaran-ham-berat-di-papua-2005083
Eskalasi Pasca Insiden Nduga
Fase kekerasan terkini di Papua umumnya ditelusuri kembali ke peristiwa Desember 2018, ketika anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) membunuh 20 pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga.18 Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengerahkan tambahan pasukan gabungan TNI–Polri ke wilayah tersebut. Operasi ini memicu pengungsian dalam skala besar serta mengganggu berbagai layanan publik. Menurut data yang dikutip Ombudsman Republik Indonesia, lebih dari 45.000 orang mengungsi di Kabupaten Nduga. Delapan distrik bahkan dilaporkan kosong sepenuhnya karena penduduk meninggalkan wilayah mereka untuk menghindari kekerasan.19
Laporan Satuan Tugas Papua Universitas Gadjah Mada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah konflik bersenjata di Papua terus meningkat. Dari total 348 peristiwa kekerasan yang terjadi antara Januari hingga Maret 2022, sebanyak 275 kejadian atau sekitar 71 persen berkaitan dengan motif separatis. Dari jumlah tersebut, 202 insiden tercatat terjadi dalam periode antara tahun 2018 hingga Maret 2022.20 Peningkatan eskalasi ini juga tercermin dalam laporan Human Rights Monitor yang mencatat 274 serangan bersenjata selama periode 2018 hingga Juli 2022.21 Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), hingga September 2025 sedikitnya terdapat 141 korban akibat konflik bersenjata di Papua. Sebagian besar korban merupakan dampak dari operasi militer maupun serangan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM. Pelaku kekerasan didominasi oleh TNI dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) orang, diikuti oleh TPNPB-OPM dengan sembilan pelaku. 22
Berbagai laporan dari sejumlah lembaga menunjukkan bahwa bentrokan bersenjata di Papua meningkat secara signifikan sejak tahun 2018. Data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Human Rights Monitor, dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) secara konsisten memperlihatkan peningkatan yang nyata dalam jumlah serangan bersenjata, operasi militer, serta korban yang terkait dengan konflik. Perkembangan ini akan dibahas lebih mendalam dalam Bab 3 sebagai bagian dari penilaian terhadap unsur intensitas dalam konflik bersenjata non-internasional.
Operasi Militer dan Kerangka Hukum Kontemporer
Dasar hukum operasi militer di Papua hingga kini tetap kabur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), operasi militer dibedakan menjadi operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP). Kedua jenis operasi tersebut pada prinsipnya harus didasarkan pada keputusan politik negara, dan undang-undang tersebut menempatkan Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada posisi penting dalam pemberian otorisasi dan pengawasan terhadap pengerahan militer.23
Namun demikian, hingga saat ini pemerintah tidak pernah mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR terkait operasi militer di Papua.24 Sebaliknya “DPR hanya membahas anggaran dan bukan soal otorisasi operasional karena tidak ada satupun RDP yang menghasilkan persetujuan formal pengerahan TNI di Papua”25. Kondisi ini dinilai membatasi fungsi pengawasan parlemen dan mengurangi transparansi mengenai tujuan, ruang lingkup, durasi, serta pembiayaan pengerahan militer di wilayah tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah mengubah Undang-Undang TNI dan menetapkan bahwa pelaksanaan operasi militer selain perang harus diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden, hingga laporan ini disusun belum terdapat regulasi semacam itu yang secara khusus mengatur operasi militer di Papua.
Ketidakjelasan mengenai karakteristik kekerasan di Papua juga tercermin dalam istilah yang digunakan oleh berbagai institusi negara. Pada tahun 2021, pemerintah mengadopsi sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Di waktu yang berbeda, sejumlah pejabat juga menggunakan istilah kelompok separatis teroris26. Namun, pada April 2024, TNI kembali menggunakan istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan alasan bahwa kelompok tersebut memiliki struktur organisasi dan tujuan ideologis yang cukup jelas sehingga berbeda dari pelaku kejahatan biasa.27 Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap menggunakan istilah yang berbeda. Perbedaan klasifikasi ini menunjukkan belum adanya posisi pemerintah yang konsisten mengenai sifat hukum kekerasan yang berlangsung di Papua.28
Ketidakjelasan serupa juga terlihat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembinaan Teritorial di Papua. Peraturan tersebut mengatur pelatihan khusus bagi personel yang ditugaskan di Papua dan mengakui keberadaan dua kategori operasi militer, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP). Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan mekanisme kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit yang menunjukkan keberanian luar biasa atau gugur dalam pertempuran langsung di Papua. Penyebutan kedua kategori operasi militer secara bersamaan dapat dipahami sebagai cerminan dari kompleksitas situasi keamanan di Papua sekaligus belum adanya kerangka hukum yang mapan untuk mengatur operasi militer di wilayah tersebut.
Secara keseluruhan, perkembangan-perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan di Papua telah lama berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya jelas dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Operasi militer telah berlangsung secara berkelanjutan selama puluhan tahun, namun tidak pernah ada penetapan resmi status darurat, tidak ada kerangka hukum yang komprehensif yang secara khusus mengatur operasi militer di Papua, dan berbagai lembaga negara masih menggunakan klasifikasi yang berbeda-beda untuk menggambarkan kekerasan yang terjadi meskipun sudah ada UU TNI yang secara jelas mengatur baik OMP maupun OMSP. Kekaburan hukum ini menjadi bagian penting dari konteks yang harus dipertimbangkan ketika menilai apakah hukum humaniter internasional berlaku terhadap situasi di Papua.
18 Karina M. Tehusijarana, Papua mass killing: What happened, The Jakarta Post, 7 Desember 2018. Tersedia di https:// www.thejakartapost.com/news/2018/12/07/papua-mass-killing-what-happened
19 Siaran Pers Ombudsman RI, Investigasi Ombudsman RI Terkait Pelayanan Publik Pengungsi di Nduga Papua, 29 Agustus 2019. Tersedia di https://www.ombudsman.go.id/news/r/---investigasi-ombudsman-ri-terkait-pelayanan-publikpengungsi-di-nduga-papua
20 Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada, Data Kekerasan di Papua Tahun 2010-2022, gtpapua, 6 April 2022. Tersedia di https://gtpapua.wg.ugm.ac.id/data-kekerasan-di-papua-tahun-2010-2022/
21 Human Rights Monitor, Armed conflict in West Papua reaches new level of escalation in 2022, Humanrightsmonitor.org, 29 Juli 2022. Tersedia di https://humanrightsmonitor.org/news/armed-conflict-in-west-papua-reaches-new-level-ofescalation-in-2022/
22 Aldiansyah Nurrahman, CSIS Catat 141 Korban Kekerasan Di Papua Sepanjang 2025, validnews, 2 Oktober 2025. Tersedia di https://validnews.id/nasional/csis-catat-korban-kekerasan-di-papua-sepanjang
23 Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No.
3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan Pasal 18 UndangUndang No.
34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
24 Dalam hal menjalankan Operasi Militer Selain Perang yang berupa melaksanakan tugas perdamaian dunia, mekanisme pembuatan keputusannya cukup jelas dimulai dari penyiapan satuan tugas yang sesuai dengan persyaratan operasional dan spesifikasi teknis standar Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga penyusunan dokumen Keputusan Presiden oleh Menteri Pertahanan. Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 4 Peraturan Presiden RI No.
86 tahun 2015 Tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.
23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan No.
14 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.
25 Jaleswari Pramodhawardani, “Papua Bukan Soal Hukum Semata: Konflik yang Dikelola, Bukan Diselesaikan” presentasi pada Peluncuran & Diskusi Publik Laporan HHI Papua di STF Driyarkara, Jakarta, 6 Juni 2026.
26 Humas Kemenko Polhukam RI, , Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-orang Di Papua Yang Lakuka Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris , polkam.go.id, Tersedia di https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papualakukan-kekerasan-masif/ diakses pada 30 April 2026.
27 Albani Wijaya, Beda Sikap TNI dan Polri soal OPM dan KKB hingga Perpres Tak Kunjung Keluar, Monitor Indonesia, 13 April 2024. Tersedia di https://monitorindonesia.com/nasional/read/2024/04/585821/beda-sikap-tni-dan-polri-soal-opmdan-kkb-hingga-perpres-tak-kunjung-keluar
28 Fahmi Firdaus, Operasi Senyap Pasukan Elite TNI di Rimba Papua Tewaskan 2 Komandan KKB, okezone, 29 Juli 2025. Tersedia di https://news.okezone.com/read/2025/07/29/340/3158954/breaking-news-operasi-senyap-pasukan-elite-tnidi-rimba-papua-tewaskan-2-komandan-kkb
Operasi Militer Terkini di Papua
Situasi keamanan di Papua saat ini ditandai oleh kehadiran militer dan kepolisian yang besar dan terus berkembang. Seiring waktu, Pemerintah Indonesia secara bertahap meningkatkan jumlah satuan, struktur komando, dan personel yang ditempatkan di seluruh wilayah Papua. Hal ini mencerminkan pentingnya Papua dalam perspektif strategis negara sekaligus menunjukkan bahwa tantangan keamanan yang berkaitan dengan gerakan perlawanan bersenjata masih terus berlangsung.
Komando daerah militer pertama yang dibentuk di Papua adalah Komando Daerah Militer XVII/Irian Barat (Kodam XVII/Irian Barat), yang didirikan pada 17 Agustus 1962 melalui keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat. Perkembangannya pada masa awal dipengaruhi oleh pelaksanaan Perjanjian New York dan proses pengalihan administrasi wilayah melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Setelah proses tersebut selesai, komando ini dibentuk kembali pada 17 Mei 1973 dengan nama Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih (Kodam XVII/ Cenderawasih). Meskipun Kodam Cenderawasih sempat digabungkan dengan Kodam Pattimura pada tahun 1985 ke dalam Kodam VIII/Trikora, satuan ini diaktifkan kembali pada tahun 2007 sebagai bagian dari reorganisasi struktur komando TNI.
Jejak kehadiran militer di Papua terus meluas dalam beberapa tahun terakhir. Pada 19 Desember 2016, pemerintah membentuk Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari (Kodam XVIII/Kasuari) untuk mengambil alih tanggung jawab atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikendalikan dari luar Papua. Setelah pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi baru, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Komando Daerah Militer XXIV/Mandala Trikora (Kodam XXIV/Mandala Trikora) pada 10 Agustus 2025. Kodam baru ini bertanggung jawab atas Provinsi Papua Selatan dan merupakan bagian dari program perluasan kekuatan militer yang juga mencakup pembentukan batalyon-batalyon serta struktur komando baru di berbagai wilayah Papua. Pemerintah juga menyatakan kemungkinan pembentukan kodam baru di Papua Tengah dan Papua Barat Daya pada masa mendatang.
Saat ini, Kodam XVII/Cenderawasih membawahi wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah. Kodam XVIII/Kasuari bertanggung jawab atas Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, sedangkan Kodam XXIV/ Mandala Trikora mencakup wilayah Provinsi Papua Selatan. Di bawah ketiga kodam tersebut terdapat struktur teritorial yang luas, terdiri atas Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Rayon Militer (Koramil). Berdasarkan data yang tersedia, terdapat sedikitnya 29 Kodim dan 306 Koramil yang tersebar di seluruh Papua, didukung oleh sekitar 10.276 personel teritorial serta 1.777 Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ditempatkan di berbagai kampung dan desa.
Selain pasukan teritorial, TNI juga menempatkan kekuatan tempur dalam jumlah besar di Papua. Satuan-satuan tersebut berasal baik dari kodam setempat maupun dari komando tingkat nasional seperti Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Kodam XVII/Cenderawasih sendiri dilaporkan memiliki sedikitnya 19 batalyon tempur dan 3 detasemen tempur. Di Timika juga terdapat markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III) yang mengkoordinasikan operasi militer di kawasan Maluku dan Papua, serta Grup 6 Komando Pasukan Khusus yang baru dibentuk. Berdasarkan perkiraan Supriatma dan Salam (2025), wilayah Kodam XVII/Cenderawasih saja menampung sekitar 14.346 personel militer.
Sementara itu, Kodam XVIII/Kasuari diperkirakan memiliki sekitar 8.400 personil yang tergabung dalam 12 batalyon tempur. Wilayah ini juga menjadi lokasi Komando Armada III (Koarmada III) TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab atas pertahanan maritim di kawasan Indonesia Timur. Melalui jaringan komando kewilayahan angkatan laut, pangkalan-pangkalan laut, serta personel teritorial maritim, TNI AL mempertahankan kehadiran yang signifikan di seluruh Papua. Berdasarkan perkiraan konservatif, jumlah personel TNI Angkatan Laut yang bertugas di Papua mencapai sekitar 12.910 orang.
Kodam yang baru dibentuk, Kodam XXIV/Mandala Trikora, diperkirakan memiliki sekitar 5.768 personel yang beroperasi melalui berbagai Kodim di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. TNI Angkatan Udara juga memiliki kehadiran yang cukup besar melalui Komando Operasi Udara III (Koopsud III) yang bermarkas di Biak Numfor, dengan personel dan fasilitas yang tersebar di berbagai provinsi di Papua. Berdasarkan estimasi yang tersedia, jumlah personel TNI AU di Papua mencapai sekitar 4.817 orang.
Di samping kehadiran militer, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempertahankan struktur keamanan yang luas melalui dua kepolisian daerah, yaitu Polda Papua dan Polda Papua Barat. Meskipun jumlah provinsi di Papua telah bertambah dari dua menjadi enam, struktur komando kepolisian tidak berkembang dengan kecepatan yang sama. Beberapa provinsi baru masih berada di bawah kewenangan polda yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan perkiraan yang tersedia, jumlah personel Polri yang bertugas di Papua mencapai sekitar 26.660 orang.
Jika digabungkan, jumlah personel TNI dan Polri yang ditempatkan di Papua diperkirakan mencapai sekitar 83.177 personel, yang menunjukkan besarnya kehadiran aparat keamanan di wilayah tersebut (Supriatma & Salam, 2025).
Makna penting dari angka-angka tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur kekuatan atau aspek administratif semata. Data tersebut menggambarkan besarnya skala, sifat permanen, dan tingkat pelembagaan kehadiran aparat keamanan negara Indonesia di Papua, sekaligus memberikan konteks penting untuk memahami situasi keamanan yang berkembang saat ini. Penempatan personel militer dan kepolisian dalam jumlah besar, pembentukan komando dan batalyon baru, serta perluasan infrastruktur keamanan yang terus berlangsung merupakan bagian dari latar belakang faktual yang perlu dipertimbangkan dalam menilai karakter dan intensitas kekerasan di Papua.
Jika dikaitkan dengan perkembangan historis TPNPB serta pola-pola permusuhan yang dibahas dalam bagian lain laporan ini, berbagai perkembangan tersebut menjadi landasan penting bagi analisis pada bab berikutnya. Bab tersebut akan mengkaji apakah situasi di Papua telah memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional menurut hukum humaniter internasional.
Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional 24
Bab 3
Klasifikasi Situasi di Papua sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional
Latar Belakang Konsep Konflik Bersenjata Non-Internasional dalam HHI
HHI adalah seperangkat hukum internasional yang berlaku hanya dalam situasi konflik bersenjata. Perangkat ini bertujuan untuk membatasi penderitaan yang ditimbulkan oleh perang, baik dengan mengatur jalannya tindak permusuhan maupun dengan melindungi mereka yang tidak lagi turut mengambil bagian secara aktif di dalamnya. Rezim HHI ini bertumpu pada dua prinsip. Prinsip pertama membatasi sarana dan metode perang, dengan melarang senjata dan taktik yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu atau gagal membedakan antara kombatan dan warga sipil. Prinsip kedua melindungi orang-orang yang berada di bawah kekuasaan pihak yang berkonflik atau yang terdampak oleh konflik tersebut, termasuk yang terluka dan sakit, warga sipil, orang-orang yang dirampas kebebasannya, serta pihak-pihak lain yang berstatus hors de combat. HHI tidak bertujuan untuk menentukan apakah keputusan untuk berperang adalah sah atau tidak menurut hukum. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengatur perilaku para pihak setelah perang dimulai.
HHI modern memiliki dua akar sejarah. Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengkodifikasi kaidah mengenai bagaimana permusuhan antarnegara dilakukan dengan mengatur apa yang boleh dilakukan dalam perang, dengan senjata apa, dan terhadap target yang mana. Tradisi Jenewa, yang dimulai dengan Konvensi 1864 tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Terluka di Medan Tindak permusuhan, berfokus pada perlindungan korban perang. Keempat Konvensi Jenewa 1949, yang diadopsi pasca Perang Dunia Kedua, mendekatkan kedua tradisi tersebut dan secara substansial memperluas cakupan perlindungan. Dua perluasan terpenting untuk tujuan pembahasan laporan ini adalah diperkenalkannya perlindungan perjanjian khusus bagi warga sipil (Konvensi Jenewa IV) dan Pasal 3 Kembar yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa, yang mengatur konflik yang tidak bersifat internasional. Indonesia meratifikasi keempat Konvensi Jenewa 1949 tersebut pada tahun 1958 dengan UU No. 59 tahun 1958, namun hingga kini peraturan pelaksanaannya belum dirumuskan.
Sebelum tahun 1949, konflik bersenjata internal hampir sepenuhnya merupakan ranah hukum domestik. Para pemberontak diperlakukan sebagai penjahat, respons negara terhadap pemberontakan merupakan hak diskresi negara berdaulat dan hukum internasional hampir tidak memiliki peran apa pun. Pasal 3 Kembar memutus tradisi ini. Ketentuan pasal ini mengikat baik negara maupun kelompok bersenjata non-negara terhadap standar minimum perlakuan manusiawi bagi orang-orang yang tidak lagi terlibat serta secara aktif dalam permusuhan, dengan melarang kekerasan terhadap jiwa dan raga (termasuk pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan), penyanderaan, tindakan yang merendahkan martabat, serta penjatuhan hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa melalui proses peradilan oleh pengadilan yang dibentuk secara sah.
Perumusan Pasal 3 Kembar berlangsung alot dan harus melalui proses kompromi antar berbagai pihak. Negara-negara enggan menerima aturan internasional yang bersifat luas atas apa yang mereka anggap sebagai urusan internal. Banyak di antara mereka khawatir bahwa ketentuan yang terlalu luas akan mencakup tindak kejahatan biasa atau gangguan ketertiban berskala rendah. Salah satu bagian dari solusi yang dinegosiasikan adalah memastikan bahwa Pasal 3 Kembar tidak mempengaruhi status hukum para pihak dalam konflik, sehingga para pihak tetap dapat mengkriminalisasi pemberontakan, dan tidak melakukan pengkodifikasian definisi mengenai keberadaan konflik bersenjata non-internasional (KBNI). Namun demikian, terobosan yang dihasilkan tetaplah penting. Untuk pertama kalinya, hukum internasional membatasi perilaku semua pihak dalam konflik bersenjata non-internasional, termasuk kelompok bersenjata non-negara. Mahkamah Internasional kemudian menggambarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 Kembar, dalam kasus Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, sebagai “tolok ukur minimum” yang mengikat dalam semua konflik bersenjata dan merefleksikan “pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang mendasar”.
Perjanjian kedua yang mengatur konflik bersenjata non-internasional diadopsi pada tahun 1977, yakni Protokol Tambahan II atas Konvensi Jenewa (PT II). PT II memperluas Pasal 3 Kembar dengan aturan yang lebih rinci mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan suatu pihak, pelaksanaan permusuhan dan perlindungan terhadap objek-objek tertentu. Namun, cakupannya lebih sempit daripada Pasal 3 Kembar. PT II hanya berlaku untuk konflik antara angkatan bersenjata suatu negara dan angkatan bersenjata yang melakukan pembelotan atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab, menguasai dan memegang kendali atas sebagian wilayah sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk menerapkan Protokol ini (PT II, Pasal 1 ayat (1)). Indonesia bukan merupakan pihak dalam PT II karena tidak meratifikasinya. Oleh karena itu, Protokol ini tidak berlaku bagi situasi di Indonesia, termasuk Papua sebagai hukum perjanjian. Apabila laporan ini menyebut ketentuan-ketentuan PT II, hal itu berdasarkan pada pemahaman bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang relevan berlaku untuk semua KBNI, berdasarkan hukum kebiasaan internasional.
Ketiadaan definisi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional kemudian dirumuskan secara otoritatif oleh Majelis Banding Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dalam perkara Prosecutor v. Tadic. Dalam Putusan Yurisdiksi 1995, Majelis Banding menyatakan bahwa:
“an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a State.”
Terjemahan:
Suatu konflik bersenjata terjadi setiap kali terdapat penggunaan kekuatan bersenjata antara negara-negara atau kekerasan bersenjata yang berkepanjangan antara otoritas pemerintahan dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisir atau antara kelompok-kelompok tersebut di dalam suatu negara.
Rumusan ini, yang umumnya disebut sebagai formula Tadic, saat ini menjadi rumusan yang dominan mengenai ambang batas keberadaan KBNI berdasarkan Pasal 3 Kembar dan hukum kebiasaan internasional. Rumusan ini kemudian diadopsi oleh ICTY dalam putusan-putusan selanjutnya, oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, oleh Mahkamah Pidana Internasional, dan oleh ICRC. Dua kriteria yang muncul dari rumusan tersebut: kekerasan harus mencapai tingkat intensitas yang memadai (dengan intensitas yang memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan rumusan awal “berkepanjangan”) dan pihak non-negara dalam konflik harus terorganisir secara memadai.
Setelah ambang batas KBNI terpenuhi, hukum humaniter internasional (HHI) berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk angkatan bersenjata negara maupun kelompok bersenjata terorganisir, serta mengatur bagaimana tindak permusuhan dan perlakuan terhadap orang-orang yang terdampak konflik. Sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Banding ICTY dalam kasus Tadic, HHI “sejak dimulainya konflik bersenjata tersebut dan berlanjut hingga melampaui berakhirnya tindak permusuhan, sampai tercapainya penyelesaian damai”29, dan terus mengatur perilaku para pihak di seluruh wilayah yang berada di bawah kendali mereka, terlepas dari apakah pertempuran aktif sedang berlangsung atau tidak.
ICRC juga menjelaskan bahwa KBNI terus berlanjut hingga terjadinya penghentian tindak permusuhan tanpa adanya risiko nyata permusuhan berlanjut atau terulang kembali. Selama periode ini, HHI melindungi warga sipil dan semua orang yang berstatus hors de combat, termasuk kombatan yang ditahan, orang yang terluka dan sakit, serta orang-orang yang tidak lagi turut serta langsung dalam tindak permusuhan. Sekaligus membebankan kewajiban kepada para pihak terkait untuk menerapkan perlakuan manusiawi, pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian dalam serangan, penahanan, dan akses kemanusiaan. Pelanggaran serius terhadap aturan-aturan ini dapat menimbulkan tanggung jawab pidana individu dan merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum kebiasaan internasional.
Kriteria Untuk Menentukan Konflik Bersenjata Non-Internasional
Dua kriteria utama yang muncul dari yurisprudensi dan komentar berikutnya adalah: (1) organisasi kelompok bersenjata non-negara; dan (2) intensitas kekerasan. Persyaratanpersyaratan ini menjalankan fungsi pembatasan yang penting. Persyaratan ini membedakan situasi konflik bersenjata dengan kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolir, perampokan, kriminalitas, atau kerusuhan sporadis yang sepenuhnya tetap tunduk pada hukum domestik dan hukum hak asasi manusia internasional.
a. Organisasi Pihak Non-Negara
Penting ditegaskan bahwa persyaratan pertama tentang organisasi ini tidak menuntut suatu kelompok bersenjata non-negara untuk menyerupai militer negara pada umumnya. Sebaliknya, pertanyaannya adalah apakah kelompok tersebut memiliki tingkat organisasi kolektif yang memadai untuk dapat melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan menerapkan kewajiban yang terdapat dalam HHI. Yurisprudensi ICTY, yang kemudian sering dirujuk oleh Komentar ICRC terhadap Pasal 3 Kembar, telah mengidentifikasi beberapa indikator yang tidak bersifat kumulatif, yang relevan untuk penilaian ini. Indikatorindikator tersebut mencakup: terdapatnya struktur komando atau rantai komando hierarkis; mekanisme disiplin internal dan kemampuan untuk menegakkan kepatuhan atas perintah; kapasitas untuk merekrut, melatih, dan mempersenjatai kombatan; kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan operasi militer; kapasitas untuk berbicara dengan satu suara melalui pimpinan politik atau militer; kendali atas wilayah atau infrastruktur; kapasitas logistik, termasuk pengadaan senjata dan sistem komunikasi; serta kemampuan untuk merundingkan, menyepakati, atau melaksanakan perjanjian seperti gencatan senjata atau kesepakatan humanitarian. Indikator lain yang terkadang dijadikan rujukan meliputi penggunaan seragam atau tanda pengenal, pembentukan markas atau pusat pelatihan, dan kemampuan untuk melakukan operasi militer dari waktu ke waktu. Tidak ada satu indikator pun yang menjadi penentu tunggal. Penilaian ini dilakukan secara holistik dan fungsional dengan pertanyaan utamanya apakah kelompok bersenjata non-negara memiliki kohesi dan struktur yang memadai sehingga HHI dapat secara nyata dapat mengatur perilaku kelompok tersebut.
Yang terpenting dalam ambang batas organisasional, kelompok-kelompok bersenjata non-negara tidak perlu menampilkan hierarki militer yang kaku atau tersentralisasi untuk dapat memenuhi ambang batas ini. Dokumen ICRC berjudul Roots of Restraint in War (2018) dan komentar-komentar terbaru menekankan bahwa banyak kelompok bersenjata modern beroperasi melalui struktur yang terdesentralisasi, berbasis jaringan, klan, ideologi, atau semiotonom, namun tetap memiliki tata kelola organisasi yang memadai untuk tujuan klasifikasi KBNI. Fragmentasi atau perpecahan, keanggotaan yang berfluktuasi, otonomi lokal, atau hubungan komando yang informal tidak serta-merta menegasikan keberadaan organisasi apabila masih terdapat kapasitas yang dapat diidentifikasi dalam melakukan tindakan kolektif, koordinasi operasional, dan pelaksanaan keputusan terhadap anggota kelompok. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam menguji ambang batas ini adalah yang relevan dan bersifat praktis, bukan sesuatu yang formalistis. Dalam beberapa konteks, organisasi mungkin bukan berasal dari hierarki yang kaku, melainkan dari ikatan sosial, suku, keluarga, ideologi, atau politik yang mampu menghasilkan disiplin dan tindak kekerasan yang terkoordinasi. Pendekatan fungsional ini mencerminkan tujuan mendasar dari kriteria organisasi: untuk menentukan apakah kelompok tersebut cukup kohesif sehingga kewajiban HHI dapat diterapkan secara bermakna dalam perilaku organisasi.
Tabel di bawah ini, yang dikembangkan dari dokumen ICRC Roots of Restraint in War, menyoroti berbagai struktur yang dapat ditemukan dalam berbagai jenis Kelompok Bersenjata Non-Negara (KBNN). Dalam bagian berikutnya, akan dijelaskan bahwa TPNPB mengadopsi struktur yang lebih terdesentralisasi namun tetap memenuhi ambang batas organisasi.
Tabel 1. Tipologi Kelompok Bersenjata Non-Negara
| Tabel 1. Tipologi Kelompok Bersenjata Non-Negara | ||||
| Sifat | Indikator | Tersentralisasi | Desentralisasi | Sifat Indikator Tersentralisasi Desentralisasi Menyatu dengan komunitas |
| dan jenis otoritas | Otoritas operasional Para pimpinan tertinggi | Komandan bawahan Dinegosiasikan di antara berbagai otoritas baik di dalam maupun di luar di luar kelompok | ||
| Pembuatan keputusan | Pendekatan dari atas ke bawah | Konsensus di antara para komandan bawahan | Pengambilan keputusan bersama dengan para pemangku kepentingan utama | |
| ifat otoritas | Sifat otoritas Birokratis (yakni, terlihat dalam setiap interaksi, seperti memberi hormat) | Karismatik, dengan birokrasi yang lemah | Karismatik | |
| Sifat Hirarki | Sifat Hirarki Tingkat hierarki dalam suatu organisasi | Hierarki yang telah ditetapkan (9–17 tingkatan) | Hierarki terbatas (5–8 tingkatan) | Hierarki datar (1–4 tingkatan) |
| Penggunaan pangkat yang konsisten di seluruh organisasi. | Sangat terorganisir Terbatas Tidak ada | erbatas | dak ada | |
| Pengaturan promosi dari satu tingkat ke tingkat berikutnya | Sangat terorgani | formal | Sangat terorganisir Informal Informal dan fleksibel | |
| Tingkat koordinasi militer | Tinggi | Tinggi Terbatas Rendah | endah | |
| kedisiplinan | Aturan yang dapat diamati | Tanda-tanda disiplin militer yang jelas; jadwal rutin harian ; mekanisme internal untuk peradilan militer. | Sedikit tanda-tanda disiplin militer, jadwal yang teratur, atau mekanisme internal. | Tidak ada tanda-tanda disiplin militer |
| Kodifikasi peraturan Aturan | didokumentasikan dan dirujuk secara eksplisit. | Sebagian aturan didokumentasikan | Aturan tidak tertulis dan diturunkan secara lisan | |
| Penerapan aturan yang konsisten | Konsisten di seluruh organisasi. | dak konsisten | Tidak konsisten Tidak ada konsistensi di dalam keseluruhan kelompok | |
| Tingkat isolasi sosial | Interaksi dengan individu di luar kelompok | Dikendalikan dengan ketat; izin eksplisit diperlukan untuk meninggalkan barak atau kamp. | Lebih sedikit interaksi Terintegrasi dalam | struktur sosial (tetap menjadi anggota komunitas) |
Sumber: ICRC, Roots of Restraint in War (2018)
b. Intensitas Kekerasan
Kriteria kedua adalah intensitas kekerasan. Persyaratan ini mengecualikan situasi gangguan dan ketegangan internal seperti kerusuhan, demonstrasi, serangan teroris yang terisolir, perampokan, atau tindakan kekerasan yang sporadis - dari cakupan KBNI. Yurisprudensi internasional secara konsisten menilai intensitas melalui serangkaian indikator faktual, bukan melalui ambang batas numerik yang tetap. Indikator yang relevan mencakup antara lain: frekuensi dan keseriusan bentrokan bersenjata; durasi kekerasan; penyebaran tindak permusuhan di suatu wilayah dari waktu ke waktu; jumlah petempur yang terlibat; mobilisasi angkatan bersenjata pemerintah alih-alih kepolisian; jenis senjata yang digunakan, termasuk senjata dengan kualifikasi militer atau bahan peledak; jumlah korban jiwa; pengungsian warga sipil; kerusakan properti dan infrastruktur; pembentukan pos pemeriksaan atau posisi defensif; pemberlakuan langkah-langkah kedaruratan; serta perhatian yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB atau badan internasional lainnya pada situasi ini. Operasi militer yang berkelanjutan, pertempuran berulang antara pasukan terorganisir, atau pengerahan satuan khusus kontra-pemberontakan dapat mengindikasikan bahwa kekerasan telah melampaui ambang batas dari kerusuhan internal menjadi konflik bersenjata.
Penilaian intensitas bersifat kontekstual dan kumulatif. Insiden-insiden yang terisolir, meskipun serius, umumnya tidak cukup apabila tidak terdapat bukti kekerasan yang berkelanjutan atau berkepanjangan. Sebaliknya, adanya bentrokan yang tersebar secara geografis tidak serta merta membuatnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai KBNI apabila bentrokan-bentrokan tersebut merupakan bagian dari pola tindak permusuhan yang terorganisir dan lebih luas antara para pihak yang dapat diidentifikasi. ICTY dan praktik internasional yang terjadi sesudahnya, secara konsisten menegaskan bahwa analisis harus dilakukan dengan bertumpu pada realitas kekerasan itu sendiri, bukan pada karakterisasi formal yang diberlakukan oleh negara yang bersangkutan. Penolakan suatu negara untuk mengakui keberadaan konflik bersenjata, dengan penamaan atau penyebutan peristiwa tersebut sebagai terorisme, kriminalitas atau separatisme tidak menjadi penentu apabila kriteria objektif mengenai organisasi dan intensitas telah terpenuhi secara faktual.
c. Cakupan Penerapan
Setelah ambang batas ini terpenuhi, HHI yang berlaku bagi KBNI diterapkan di seluruh wilayah yang berada di bawah kendali para pihak yang terlibat dalam konflik dan mengatur perilaku yang terkait konflik bersenjata, termasuk di luar zona langsung tindak permusuhan aktif. Ruang lingkup KBNI juga mencakup lebih luas dari sekadar periode tindak permusuhan berlangsung saja. Sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Banding ICTY dalam kasus Tadic, HHI yang berlaku dalam KBNI terus berlaku “sampai tercapainya penyelesaian damai”. Lebih lanjut ICRC Commentary terbaru menjelaskan bahwa KBNI berlanjut hingga terjadi penghentian permusuhan tanpa resiko nyata konflik akan kembali terjadi. Dengan demikian, jeda kekerasan yang bersifat sementara, gencatan senjata, jeda taktis, atau periode singkat pengurangan tindak permusuhan tidak serta-merta mengakhiri KBNI apabila para pihak tetap terorganisir, bersenjata, dan mampu untuk segera melanjutkan operasi militer. Hal ini mencerminkan pendekatan fungsional penting dalam HHI untuk menghindari tebang pilih penerapan hukum, di mana perlindungan mengalami perubahan secara tidak terduga seiring dengan eskalasi atau de-eskalasi kekerasan yang bersifat sementara.
Pada saat bersamaan, pemberlakuan kerangka KBNI tidak boleh diasumsikan tanpa batas waktu setelah tindak permusuhan yang terorganisir benar-benar berakhir. HHI adalah rezim hukum yang dirancang khusus untuk situasi konflik bersenjata. Apabila keadaan faktual tidak lagi memenuhi kriteria objektif untuk KBNI, misalnya, karena kelompok bersenjata terorganisir telah terfragmentasi, demobilisasi, menyerah, atau kehilangan kapasitas untuk melakukan operasi militer yang berkelanjutan, dan tindak permusuhan telah berakhir tanpa kemungkinan untuk dimulai kembali, maka hukum yang berlaku beralih kembali ke hukum domestik dan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk standar penegakan hukum yang mengatur mengenai penggunaan kekerasan dan perampasan kemerdekaan. Peralihan ini penting baik secara keberlakuan suatu hukum maupun normatif. Meskipun HHI memberikan perlindungan yang sangat penting selama konflik bersenjata, HHI juga mengizinkan bentuk-bentuk kekerasan dan kewenangan penargetan yang bersifat pengecualian dari ukuran masa damai. Oleh karena itu, penting digarisbawahi bahwa keberlanjutan penerapan HHI haruslah didasarkan pada keberadaan konflik bersenjata sebagai fakta hukum yang objektif, bukan pada preferensi kebijakan atau kepentingan strategis sesaat.
29 Kutipan asli sebelum diterjemahkan “from the initiation of such armed conflicts and extends beyond the cessation of hostilities until a peaceful settlement is achieved”
Penerapan Ambang Batas KBNI pada Situasi di Papua
Setelah menguraikan kerangka hukum yang mengatur klasifikasi KBNI, bagian berikut akan menilai apakah TPNPB telah memenuhi persyaratan organisasi dan apakah kekerasan antara TPNPB dengan TNI memiliki intensitas yang cukup untuk mencapai ambang batas KBNI. Bagian ini mengkaji tindak permusuhan di beberapa wilayah Papua, termasuk Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah, serta Kabupaten Nduga dan Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa status KBNI hanya berlaku di titik-titik dimana tindak permusuhan terjadi. Sebaliknya, KBNI mencakup seluruh wilayah Papua..
Organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa TPNPB beroperasi melalui struktur yang terdesentralisasi, di mana komando-komando daerah memiliki otonomi yang signifikan sambil tetap berkoordinasi melalui kerangka kepemimpinan politik dan militer yang lebih luas. Pembagian wilayah berdasarkan teritorial atau suku yang berbeda dengan kepemimpinan lokal dan kemandirian operasional masing-masing, namun saling terhubung dan tetap berpartisipasi dalam strategi kolektif, komunikasi, dan koordinasi yang lebih luas. TPNPB juga telah secara terbuka merujuk pada mekanisme disiplin internal. Hal ini mencakup sumpah prajurit, aturan disiplin, dan prosedur komunikasi berbasis komando.30 Faktor-faktor ini menunjukkan adanya organisasi yang memadai untuk menopang aktivitas operasi militer yang terkoordinasi dan untuk menerapkan, setidaknya secara prinsip, kewajiban-kewajiban berdasarkan HHI. Dengan demikian maka ambang batas organisasi terpenuhi.
a. KTT TPNPB 2012 dan Reformasi Organisasi
Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, fase paling signifikan dari restrukturisasi organisasi terjadi melalui serangkaian pertemuan yang berpuncak pada Konferensi Tingkat Tinggi Tentara Pembebasan Nasional yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 5 Mei 2012 di Markas Perwomi, Pulau Biak. Konferensi tersebut menghasilkan pembentukan struktur formal komando nasional dan pemilihan pimpinan militer senior. Dalam konferensi itu, Goliath Tabuni terpilih sebagai Panglima Tertinggi dengan pangkat Jenderal Bintang Empat, Gabriel Awom sebagai Wakil Panglima, dan Terryanus Satto sebagai Kepala Staf Umum.
Konferensi tersebut juga menetapkan “Dewan Militer” yang terdiri dari perwakilan pusat dan regional, serta memformalkan pembagian organisasi ke dalam Komando Daerah Pertahanan (Kodap). Menyusul reformasi ini, gerakan tersebut semakin sering menyebut dirinya sebagai Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Hal ini menunjukan pembentukan struktur militer terpadu yang beroperasi di bawah kerangka kepemimpinan nasional.
Arti penting dari peristiwa tersebut, tidakl semata terletak pada simbolisme politik, melainkan juga terlihat dalam pelembagaan mekanisme komando dan kendali, struktur militer regional, serta sistem operasional yang terkoordinasi. Dalam perspektif HHI, kelompok bersenjata yang terdesentralisasi dapat memenuhi kriteria organisasi apabila terdapat bukti kepemimpinan yang terkoordinasi, kesinambungan operasional dan kapasitas untuk melakukan operasi militer secara berkelanjutan.
b. Komando Daerah Pertahanan (Kodap)
Salah satu indikator organisasi TPNPB yang paling jelas adalah keberadaan Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di seluruh Papua. Berdasarkan sumber-sumber yang dikutip dalam laporan ini, TPNPB saat ini beroperasi melalui 36 struktur Kodap. Komando-komando ini berfungsi sebagai satuan militer regional dengan tanggung jawab atas operasi di wilayah geografis tertentu.
Sistem Kodap menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab militer secara teritorial dan menunjukan struktur organisasi yang mapan, bukan sekedar kekerasan bersenjata yang sporadis atau spontan. Berbagai Kodap telah secara terbuka mengklaim tanggung jawab atas serangan, mengkoordinasikan aktivitas militer di dalam wilayah kabupaten masing-masing, dan berkomunikasi melalui juru bicara dan jalur komando yang diakui.
Keberadaan komando-komando regional ini, juga tercermin dalam respons otoritas Indonesia, yang secara rutin merujuk pada struktur dan komandan Kodap tertentu selama operasi militer di Papua. Pengerahan militer Indonesia dan operasi kontra-pemberontakan sering kali diarahkan terhadap satuansatuan TPNPB yang beroperasi di wilayah-wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Pegunungan Bintang.
c. Kapasitas Operasional dan Tindak permusuhan yang Berkelanjutan
TPNPB telah menunjukkan kapasitas untuk melancarkan operasi bersenjata dalam jangka waktu yang panjang dan di wilayah-wilayah yang tersebar secara geografis. Hal ini merupakan indikator penting dari organisasi dalam kerangka formula Tadic.
Eskalasi kekerasan pasca-serangan Desember 2018 terhadap pekerja PT Istaka Karya di Nduga menandai titik balik yang signifikan dalam konflik ini. Serangan tersebut melibatkan operasi terkoordinasi yang dilakukan oleh pasukan yang berafiliasi dengan TPNPB di bawah kepemimpinan Egianus Kogoya. Setelah kejadian tersebut, juru bicara TPNPB, Sebby Sambom secara terbuka membenarkan serangan itu dan menyebut para korban sebagai personel intelijen militer Indonesia.
Sejak tahun 2018, bentrokan bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia telah meningkat secara signifikan di berbagai kabupaten. Operasi yang dikaitkan dengan TPNPB mencakup penyergapan terhadap personel militer, serangan terhadap pos militer, pembunuhan dengan target spesifik, operasi penyanderaan, dan pertempuran bersenjata terkoordinasi yang melibatkan banyak petempur. Peristiwa ini telah terjadi berulang kali di Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Maybrat.
TPNPB juga telah menunjukkan kemampuan untuk melakukan operasi di tengah pengerahan aparat militer Indonesia yang masif ke Papua. Kemampuan ini mencakup kapasitas untuk melakukan reorganisasi, bermanuver di medan pegunungan yang berat, memelihara komunikasi antara anggota, struktur kepemimpinan, serta melanjutkan aktivitas militer dalam rentang waktu yang panjang.
d. Komunikasi, Kepemimpinan, dan Representasi Publik
TPNPB juga menunjukkan karakteristik organisasi melalui struktur komunikasi dan representasi publiknya. Organisasi ini memiliki juru bicara yang diakui, yang paling menonjol adalah Sebby Sambom, yang secara rutin mengeluarkan pernyataan mengenai operasi militer, tujuan politik, aktivitas militer Indonesia, dan posisi organisasi terhadap perundingan dan isu-isu kemanusiaan.
Penggunaan saluran komunikasi publik secara konsisten, klaim tanggung jawab, pengumuman komando, dan pesan yang terkoordinasi mengindikasikan adanya kesinambungan kelembagaan yang melampaui sekadar kelompok bersenjata lokal yang terisolir. Gerakan ini juga menggunakan gelar kemiliteran, pengangkatan kepemimpinan secara formal, dan hirarki komando.
Meskipun TPNPB tetap terdesentralisasi dan kendali operasional kemungkinan bervariasi antar wilayah, hukum humaniter internasional tidak mensyaratkan suatu kelompok bersenjata non-negara untuk menguasai wilayah secara penuh atau memiliki struktur komando yang sepenuhnya tersentralisasi sempurna untuk memenuhi kriteria organisasi dalam KBNI. Pertanyaan utamanya adalah apakah kelompok tersebut memiliki organisasi yang memadai untuk melakukan aktivitas militer kolektif dan terlibat dalam kekerasan bersenjata yang berkepanjangan. Berdasarkan bukti yang tersedia, TPNPB memenuhi ambang batas tersebut.
30 Aturan disiplin ini dibacakan dalam Upacara Penyerahan SK (Dekrit KOMNAS TPNPB-OPM) untuk Komando Pertahanan Daerah III Ndugama dan Panglima TPNPB Daerah Ndugama, rekaman video dapat diakses melalui tautan berikut The
Decree Acceptance Ceremony of the Ndugama Defense Region III Command of TPNPB OPM on September sebagaimana di akses pada 24 Februari 2026.
Intensitas Kekerasan
Ambang batas kedua menyangkut intensitas kekerasan antara para pihak. Sebagaimana dijelaskan di atas, ambang batas KBNI mengecualikan tindakan kekerasan yang terisolir, kerusuhan atau kerusuhan sporadis; sebaliknya, ambang batas ini mensyaratkan kekerasan bersenjata berkepanjangan dengan tingkat keseriusan dan skala yang memadai. Bagian ini menelaah frekuensi, durasi, dan penyebaran geografis bentrokan bersenjata antara TNI dan TPNPB; pengerahan militer alih-alih sekedar penegakan hukum semata; jenis senjata dan taktik yang digunakan; jumlah korban jiwa; serangan terhadap target militer dan sipil; pola perpindahan penduduk; serta lingkungan operasional yang lebih luas di berbagai wilayah terkait.31 Perhatian khusus juga diberikan pada apakah kejadian-kejadian yang terjadi di berbagai kabupaten merupakan bagian dari pola permusuhan yang berkelanjutan antara para pihak-pihakyang terorganisir, ataukah sekadar episode kekerasan yang tidak saling berkaitan satu dengan lainnya dan terisolir.
Berdasarkan data dari Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), Papua merupakan wilayah dengan jumlah konflik tertinggi di Indonesia. Sebanyak 542 dari 673, atau 80% dari total bentrokan bersenjata di Indonesia, terjadi di Papua. Sementara itu, 654 dari total 1.082 serangan pasukan bersenjata terhadap warga sipil di Indonesia, terjadi di Papua.
Kriteria intensitas tidak dinilai semata-mata berdasarkan frekuensi bentrokan bersenjata atau jumlah petempur yang terlibat. Yurisprudensi internasional dan pendapat para ahli juga merujuk pada dampak kemanusiaan dan sipil yang lebih luas dari tindak permusuhan. Misalnya, baik komentar ICTY maupun ICRC mengakui bahwa korban sipil, kerusakan rumah dan infrastruktur sipil, perpindahan penduduk, serta ketidakmampuan mekanisme penegakan hukum biasa untuk mengendalikan kekerasan - semuanya relevan dalam menentukan apakah suatu situasi telah melampaui ambang batas dari gangguan internal menjadi kekerasan bersenjata yang berkepanjangan.32 Oleh karena itu, perpindahan penduduk yang meluas, pendudukan atau kerusakan sekolah, gereja, dan fasilitas kesehatan, gangguan akses kemanusiaan, serta pola gangguan keamanan yang lebih luas yang berdampak pada warga sipil di Papua bukan sekadar konsekuensi humanitarian dari kekerasan, melainkan juga merupakan indikator yang relevan secara hukum untuk mendukung kesimpulan bahwa ambang batas intensitas untuk KBNI telah terpenuhi.
Bab ini berfokus pada empat kabupaten: Nduga, Maybrat, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang, mencakup periode 2018-2024. Bab ini akan menyoroti peristiwaperistiwa berikut: 1) bentrokan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI/Polri) dengan kelompok bersenjata TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), 2) jumlah korban jiwa, dan 3) kerusakan fasilitas dan objek sipil.
31ICRC, “How Is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?”, ICRC Opinion Paper 2024 (ICRC, 2024), hlm. 14.
32Dalam kasus Haradinaj, ICTY mengidentifikasi faktor-faktor intensitas yang relevan, termasuk “jumlah korban jiwa”, “tingkat kerusakan materiil”, dan “jumlah warga sipil yang melarikan diri dari zona pertempuran”. Prosecutor v Haradinaj et al, ICTY Trial Chamber, Judgment, IT-04-84-T, 3 April 2008, [49]. Demikian pula dalam perkara Bosko dan Tarcukovski, ICTY mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengungsian, kerusakan properti, dan dampak kemanusiaan yang lebih luas dari kekerasan tersebut sebagai hal yang relevan untuk penilaian intensitas. Prosecutor v Boskoski dan Tarcukovski, ICTY Trial Chamber, Judgment, IT-04-82-T, 10 Juli 2008, [177]-[178]; Komentar ICRC atas Konvensi Jenewa Pertama (2016), Pasal 3 bersama, paragraf 423-444.
Kabupaten Nduga
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Nduga
Bentrokan Bersenjata
Di Kabupaten Nduga, dalam periode 2018-2024 tercatat sembilan kali kontak senjata antara TNI atau gabungan pasukan TNI/Polri dengan TPNPB. Tercatat 21 orang baik dari pihak TNI/Polri maupun TPNPB terluka dan 5 orang meninggal dunia.
Pada tahun 2018, beberapa peristiwa bentrokan bersenjata yang terjadi antara kepolisian dengan TPNPB di Nduga. Salah satunya adalah kontak senjata pada 4 Juli 2018 di Kampung Delpel, Kompleks Koteka, Kenyam.33 Selain itu, kontak senjata lainnya terjadi pada 5 Desember 2018, antara Tim Gabungan TNI dan Kepolisian dengan TPNPB pimpinan Egianus Kogoya di Puncak Kabo, Distrik Yal, Kabupaten Nduga.34
Pada November tahun 2020, tiga orang prajurit TNI menjadi korban luka setelah terlibat dalam kontak tembak dengan TPNPB di Distrik Yigi.35 Peristiwa serupa kembali terjadi pada Juli 2021 ketika tiga prajurit TNI menjadi korban luka akibat kontak tembak dengan TPNPB.36
Lebih lanjut, pada tahun 2022 TPNPB menyerang Pos Satgas Mupe Yonif-3 Marinir di Kenyam yang menyebabkan 10 prajurit terluka dan Komandan pos meninggal dunia.37
33 Chanry Andrew S, Kronologi Kontak Senjata Brimob Dengan KKSB di Nduga, okezone, 5 Juli 2018. Tersedia di https:// news.okezone.com/read/2018/07/05/340/1918395/kronologi-kontak-senjata-brimob-dengan-kksb-di-nduga
34 Papua Satu, Kontak Senjata KKB dan Tim Gabungan TNI/Polri, Satu Anggota Brimob Kena Tembak, Papuasatu.com, 6 Desember 2018. Tersedia di https://papuasatu.com/headline/kontak-senjata-kkb-dan-tim-gabungan-tni-polri-satuanggota-brimob-kena-tembak/
Korban/Dampak Terhadap Warga Sipil
Sepanjang 2018-2024 sebanyak 23 orang meninggal dunia di Nduga akibat konflik yang terjadi. Mayoritas dari korban merupakan warga sipil. Misalnya pada tahun 2018, menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah tiga orang warga sipil yang merupakan pedagang dari Sulawesi Selatan meninggal dunia akibat serangan yang dilancarkan oleh TPNPB kepada pesawat pengangkut logistik Pemilukada. Ketiga warga sipil tersebut meninggal dunia ketika sedang melarikan diri dari wilayah Bandara saat serangan terjadi.38
Pada tahun 2023, serangan kepada warga sipil juga kembali terjadi di Nduga pasca tiga orang PNS menjadi korban akibat serangan yang dari TPNPB.39
Pendudukan fasilitas sipil banyak terjadi di wilayah Papua, salah satunya yaitu Kabupaten Nduga. Pada tahun 2021 misalnya, TPNPB diduga melakukan pembakaran terhadap fasilitas proyek jalan, yaitu tangki solar untuk pengaspalan. Aktivitas pembakaran ini turut menyebabkan pekerja proyek mengalami luka akibat senjata api yang ditembakkan oleh TPNPB.40.
Kemudian pada September 2024, TNI diketahui melakukan pembongkaran rumah warga serta merusak fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk dijadikan sebagai pos penjagaan. Tindakan TNI ini dilakukan di Distrik Mebarok, pasca penyerahan pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, yang ditahan oleh TPNPB,.
Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Maybrat
35 Wahyu Sabda, Kontak Tembak di Nduga, Tiga Prajurit Terluka, askara, 26 November 2020. Tersedia di https://www. askara.co/read/2020/11/26/11811/kontak-tembak-di-nduga-tiga-prajurit-terluka
36 SM Said, 3 Anggota Satgas Pinang Sirih Yonif 310/KK Terluka usai Kontak Tembak dengan KKB Egianus Kogoya, Sindonews, 8 Juli 2021. Tersedia di https://daerah.sindonews.com/read/477064/174/3-anggota-satgas-pinang-sirih-yonif310kk-terluka-usai-kontak-tembak-dengan-kkb-egianus-kogoya-1625699220
37 Nidia Zuraya, KKB Serang Pos Marinir di Nduga, Danpos Tewas dan 9 Prajurit Terluka, Republika, 27 Maret 2022. Tersedia di https://news.republika.co.id/berita/r9d190383/kkb-serang-pos-marinir-di-nduga-danpos-tewas-dan-9-prajurit-terluka?
38 Gelora, Mencekam! Pasukan Pengaman Pilkada 2018 Ditembak, 3 Orang Meninggal, Gelora, 26 Juni 2018. Tersedia di https://www.gelora.co/2018/06/mencekam-pasukan-pengaman-pilkada-2018.html
39 Mohammad Arief Hidayat, KKB Tembak Tiga Warga Sipil Termasuk ASN hingga Tewas di Nduga Papua Pegunungan. Gelora, 18 Agustus 2023. Tersedia di https://www.viva.co.id/berita/nasional/1628736-kkb-tembak-tiga-warga-sipiltermasuk-asn-hingga-tewas-di-nduga-papua-pegunungan?page=2
40 Chandry Andrew Suripatty, TPNPB-OPM Klaim Duduki SD di Maybrat, Adang Rombongan Bupati hingga Tembak Intelijen TNI, inews, 18 September 2022. Tersedia di https://papua.inews.id/berita/tpnpb-opm-klaim-duduki-sd-dimaybrat-adang-rombongan-bupati-hingga-tembak-intelijen-tni/2
Bentrokan Bersenjata
Salah satu peristiwa konflik bersenjata di Maybrat yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah konflik pada 2 September 2021, Pos Koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan diserang oleh kelompok TPNPB. Serangan tersebut menyebabkan empat orang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) meninggal dunia. Dalam jangka waktu yang berdekatan, konflik antara TPNPB dengan pasukan TNI kembali terjadi pada tahun 2022 yang menyebabkan seorang prajurit meninggal dunia dan empat lainnya meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Januari 2022 di Distrik Aifat Timur Tengah
Korban/Dampak Terhadap Warga Sipil
Warga sipil juga menjadi korban dalam konflik yang terjadi di Kabupaten Maybrat. Pada 11 Desember 2020, seorang warga sipil dengan inisial OA di Maybrat meninggal dunia akibat ditembak oleh kelompok TPNPB. Secara menyeluruh, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, terdapat tiga korban jiwa akibat konflik yang terjadi di Maybrat sejak tahun 2021.
Maybrat juga turut menjadi wilayah yang menjadi lokasi pendudukan fasilitas sipil. Pada tahun 2021, telah terjadi pengosongan 10 SD milik Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), inpres dan negeri serta 1 SMP Negeri di Aifat Timur. Selain sekolah, terdapat pula gereja dan rumah milik warga yang dikosongkan. Seluruh fasilitas ini diketahui dijadikan sebagai posko militer.
Pada 2022, TPNPB mengklaim menduduki sebuah Sekolah Dasar di Maybrat. Salah satu peristiwa yang mendapat perhatian luas terjadi pada tahun 2022, ketika kelompok bersenjata TPNPB mengklaim telah menduduki sebuah Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kehadiran aparat keamanan di wilayah tersebut.41
Kabupaten Intan Jaya
Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Intan Jaya
Bentrokan Bersenjata
Sepanjang tahun 2018-2024 terdapat 5 kontak senjata antara TNI/Polri dengan TPNPB yang menyebabkan jatuhnya korban. Pada 17-19 September 2020 terjadi kontak senjata yang menyebabkan dua orang prajurit TNI meninggal dunia.42 Selanjutnya pada 22 Januari 2024, tiga anggota TPNPB meninggal dunia setelah terlibat baku tembak dengan prajurit TNI.43
Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa intensitas kontak senjata berada pada level yang mengkhawatirkan. Kontak senjata yang terjadi bukan hanya peristiwa sporadik semata, melainkan telah menjadi siklus kekerasan yang cukup rutin. Berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan pola ketegangan yang terus berulang di wilayah Intan Jaya.
41 Chandry Andrew Suripatty, TPNPB-OPM Klaim Duduki SD di Maybrat, Adang Rombongan Bupati hingga Tembak Intelijen TNI, inews, 18 September 2022. Tersedia di https://papua.inews.id/berita/tpnpb-opm-klaim-duduki-sd-dimaybrat-adang-rombongan-bupati-hingga-tembak-intelijen-tni/2
42 Achmad Nasrudin Yahya, Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya, Kompas, 22 Januari 2021. Tersedia di https://nasional.kompas.com/read/2021/01/22/16332141/daftar-panjang-kontak-senjata-tnipolri-vs-kkb-di-papua-mayoritas-di-intan?page=allc
43 Laksa Mahendar, dkk, Polda Papua sebut 3 anggota KKB Kelompok Yoswa Maisani luka berat, Antara, 22 Januari 2024. Tersedia di https://www.antaranews.com/video/3927297/polda-papua-sebut-3-anggota-kkb-kelompok-yoswa-maisaniluka-berat
Korban/Dampak Terhadap Warga Sipil
Warga sipil juga turut menjadi korban akibat ekses dari konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Salah satunya adalah peristiwa pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani yang dilakukan oleh TNI seperti dinyatakan oleh Komnas HAM. Selain kasus pendeta Yeremia, pada 25 Oktober 2019, tiga orang tukang ojek bernama Risal, Harianto dan Lasoni menjadi korban pembunuhan oleh TPNPB di Kampung Pugisiga Distrik Hitadipa.
Pada tahun berikutnya, seorang tenaga medis di Distrik Wandai meninggal dunia akibat ditembak oleh TPNPB pada 22 Mei 2020. Peristiwa tersebut juga menyebabkan dua orang tenaga medis lainnya terluka hingga harus mendapatkan perawatan. Warga sipil yang menjadi korban di Kabupaten Intan Jaya merupakan warga sipil yang seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan HHI seperti tokoh agama dan tenaga kesehatan. Hal tersebut menunjukkan intensitas kekerasan di Kabupaten Intan Jaya yang juga dialami oleh warga sipil
Di Intan Jaya, pendudukan terhadap fasilitas sipil juga turut terjadi. Pada 19 September 2020, sebanyak 8 anggota TNI melakukan pembakaran terhadap bangunan gedung kesehatan di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Menurut hasil investigasi Komnas HAM insiden ini berkaitan pula dengan pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani yang terjadi di hari yang sama. 44
Kemudian, pada 20 Maret 2022, terjadi pembakaran terhadap satu unit gedung Sekolah Satu Atap YPPGI - SMP Negeri 2 Hitadipa, di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya pada Rabu, 30 Maret 2022, pukul 17.50 WIT. Pembakaran ini diketahui dikarenakan TPNPB menilai bahwa tidak terdapat proses belajar mengajar di sekolah dan bahwa sekolah tersebut digunakan sebagai pos oleh TNI-Polri. Selain melakukan pembakaran, TPNPB juga melakukan penganiayaan terhadap seorang guru di sekolah tersebut. 45
Selanjutnya pada tahun 2024, pendudukan fasilitas sipil terjadi ketika terdapat kontak tembak antara TNI-Polri dan TPNPB pada tanggal 25 Oktober. Dalam kontak tembak ini, TNI dan Polri melakukan serangan balasan dalam bentuk operasi militer di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dalam operasi militer ini, rumah-rumah warga dan fasilitas sipil ditembaki hingga bangunan dan dinding rumah rusak akibat terkena peluru. Selain itu, sekolah di distrik ini juga turut ditutup. 46
Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Pegunungan Bintang
44 Human Rights Monitor, “Destroy them first, discuss human rights later.” humanrightsmonitor.org, 17 Agustus 2023. Tersedia di https://humanrightsmonitor.org/reports/kiwirok-report-2023/
45 Antara, Polisi Sebut TPNPB Bakar Sekolah, Aniaya Guru Hingga Tembak Anggota TNI, Tempo, 31 Maret 2022. Tersedia di https://www.tempo.co/hukum/polisi-sebut-tpnpb-bakar-sekolah-aniaya-guru-hingga-tembak-anggota-tni-411581
46 Kompas TV Sorong, Kontak Tembak Aparat Dengan KKB Hingga Aktivitas Belajar Terganggu, Kompas, 6 November 2024. Tersedia di https://www.kompas.tv/regional/551552/kontak-tembak-aparat-dengan-kkb-hingga-aktivitas-belajarterganggu
Bentrokan Bersenjata
Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan Kabupaten dengan intensitas konflik palik tinggi di antara empat kabupaten yang lain. Sejak 2018 hingga 2024 terjadi 12 peristiwa kontak senjata yang menyebabkan 9 korban luka dan 7 korban tewas di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Pada 19 Mei 2021, terjadi kontak tembak antara aparat gabungan dengan TPNPB Ngalum Kupel. Kontak tembak tersebut terjadi selama satu jam dan menyebabkan beberapa prajurit aparat gabungan terluka.
Pada 28 Oktober 2022, prajurit TNI terlibat kontak tembak dengan sejumlah orang yang diduga sebagai anggota TPNPB.47 Kemudian pada 18 September 2023, seorang anggota Satgas Damai Cartenz dari Korps Brimob meninggal dunia setelah terlibat baku tembak dengan TPNPB di Kampung Yapimakot.48 Pada tahun yang sama Satgas Damai Cartenz pada 4 Oktober kembali terlibat kontak tembak dengan TPNPB yang menyebabkan seorang anggota TPNPB meninggal dunia.49
Konflik antara TNI/Polri dengan TPNPB di Pegunungan Bintang terus berulang hingga tahun 2024. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah kontak tembak yang terjadi di Distrik Oksibil pada 7 Januari 2023. Peristiwa tersebut menyebabkan tiga orang anggota Kepolisian mengalami luka.50
47 Kurnia Illahi, Anggota KKB Tewas Ditembak Satgas Damai Cartenz di Kiwirok Papua, inews, 28 Oktober 2022. Tersedia di https://papua.inews.id/berita/anggota-kkb-tewas-ditembak-satgas-damai-cartenz-di-kiwirok-papua/2
48 Ahmad Apriyono, Kontak Tembak dengan KKB Pecah di Pegunungan Bintang Papua, 1 Anggota Brimob Gugur, Liputan 6, 18 September 2023. Tersedia di https://www.liputan6.com/regional/read/5400481/kontak-tembak-dengan-kkb-pecahdi-pegunungan-bintang-papua-1-anggota-brimob-gugur
49 CNN, Satgas Cartenz Tembak Mati Komandan KKB Kubu Ananias di Sembrakon, CNN Indonesia, 4 Oktober 2023. Tersedia di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231004100240-12-1006902/satgas-cartenz-tembak-matikomandan-kkb-kubu-ananias-di-sembrakon
Korban/Dampak Terhadap Warga Sipil
Pada tahun 2021 tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok yakni Suster Gabriela Meilan, petugas kesehatan berusia 22 tahun, menderita luka parah dan kemudian meninggal dunia. Tiga petugas kesehatan lainnya: Suster Katrianti Tandila, Suster Kristina Sampe Tonapa, dan perawat Emanuel, mengalami luka serius.51 Kepala Puskesmas Kiwirok, Sem Taplo, juga dilaporkan mengalami penyiksaan berat akibat serangan TPNPB Ngalum Kupel..
Warga sipil juga menjadi korban akibat konflik intens yang terjadi di Pegunungan Bintang. Warga pekerja tambang di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada tanggal 5 November 2022. Pembunuhan kemudian dilakukan dengan melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap kamp pekerja tambang, yang mengakibatkan seorang pekerja tambang tewas dengan tangan terputus.
Pada tahun 2023 Pada 18 Agustus 2023, tiga orang di kampung Yasoma, di mana dua di antaranya merupakan Aparatur Sipil Negara menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh TPNPB. Pada tahun 2024, Kepala kampung Modusit yang juga merupakan seorang anggota Satpol PP Pegunungan Bintang menjadi korban pembunuhan52.
Pada tahun yang sama, pembunuhan kilat kembali terjadi pada tanggal 6 Juni 2024 terhadap seorang warga sipil di Distrik Borme. Pembunuhan ini terjadi akibat penembakan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM terhadap Senus Lepitalen di rumahnya. Menurut Juru bicara TPNPB-OPM, Senus ditembak mati karena disebut sebagai agen intelijen pemerintah Indonesia dalam laporan Papua Intelligence Service (PIS) 53.
Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa warga sipil di kabupaten Pegunungan Bintang juga menjadi korban dari ekses konflik yang terjadi.
Pendudukan fasilitas sipil turut terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada akhir November 2024, warga melaporkan adanya peningkatan aktivitas militer di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintan. Peningkatan aktivitas militer ini diiringi dengan tindakan-tindakan berupa pendirian posko dalam gereja dan penggunaan fasilitas masyarakat sipil tanpa izin. Akibat dari tindakan ini, diketahui gereja mengalami kerusakan54.
Penggunaan fasilitas publik dan sipil oleh TNI-Polri di Kabupaten Pegunungan Bintang meliputi berbagai lokasi. Di Kampung Kukding, Oksibil, Brimob menggunakan Kantor RRI, sementara di Kampung Yapi, Brimob menempati perumahan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Serambakon. Di Kampung Aliklop, Distrik Okaom, TNI menggunakan rumah pejabat Distrik Okaom, sedangkan di Distrik Kalomdol, Brimob Kelapa Dua Jakarta menempati perumahan Dinas Kesehatan Distrik. Aparat gabungan juga menggunakan perumahan pegawai eselon di Oksibil sebagai pos di Kampung Kabiding. Di Distrik Serambakon, TNI menempati rumah almarhum Bapak Andi Balyo, sementara di Distrik Oksop, Kantor Distrik dan perumahan pegawai masih digunakan oleh TNI. Selain itu, di Kampung Mimin, Gereja Efesus Mimin dan beberapa rumah warga juga digunakan oleh TNI. Pihak TNI dari Batalyon Infanteri 751/Vira Jaya Sakti menggunakan Kantor Distrik Oksop sebagai pos, dan TNI 751 Sentani menempati bangunan di Katokabip, Jalan Iwur–Oksibil, yang digunakan sebagai pos keamanan karena tidak ada lagi pelayanan kesehatan di tempat tersebut.
Situasi serupa kembali terjadi pada 13 Oktober 2025, ketika kelompok TPNPB melakukan pembakaran terhadap bangunan gedung SMP di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam pernyataannya, TPNPB mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan karena sekolah itu digunakan oleh TNI/Polri sebagai pos patroli keamanan.55
Peristiwa ini memperlihatkan pola berulang di mana pihak dalam konflik bersenjata melanggar prinsip pemisahan antara objek sipil dan militer. Pada beberapa peristiwa, pihak yang terlibat dalam konflik menyatakan bahwa penyerangan terhadap fasilitas sipil dilakukan karena fasilitas tersebut kerap digunakan oleh aparat sebagai pos militer.
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa bentrokan antara para pihak terus menerus terjadi di empat kabupaten di atas dalam kurun waktu yang relatif panjang. Bentrokan tersebut melibatkan pengerahan kekuatan militer masing-masing pihak yang menyasar baik sasaran militer maupun sasaran sipil. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa intensitas konflik bersenjata di empat kabupaten tersebut mencapai ambang batas yang ditentukan dalam HHI (lih. Hernawan 2025; Sudirman 2025).
Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional 43
BAB 4
50 Tribratanews, Baku Tembak dengan KKB, 3 Personel Polri Terluka, tribratanews Polri, 7 Januari 2023. Tersedia di https:// tribratanews.polri.go.id/blog/keamanan-6/baku-tembak-dengan-kkb-3-personel-polri-terluka-53112
51 Egi Adyatama, Cerita Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan KBB di Kiwirok: dilempar ke Jurang, Tempo, 17 September 2021. Tersedia di https://www.tempo.co/hukum/cerita-tenaga-kesehatan-korban-penyerangan-kkb-di-kiwirok-dilemparke-jurang--473150
52 Antara, Kasatgas ODC: KKB bunuh Kepala Kampung Modusit Pegunungan Bintang, Papua.antaranews, 9 April 2024. Tersedia di https://papua.antaranews.com/berita/719556/kasatgas-odc-kkb-bunuh-kepala-kampung-modusitpegunungan-bintang
53 Jihan Ristiyanti, Satgas Damai Cartenz Sebut Senus Lepitalen yang Ditembak Mati TPNPB-OPM Pernah Disandera, Tempo, 9 Juni 2024. Tersedia di https://www.tempo.co/hukum/satgas-damai-cartenz-sebut-senus-lepitalen-yangditembak-mati-tpnpb-opm-pernah-disandera-50897
54 Siaran pers JPIC OFM Papua, Laporan Situasi Keamanan Darurat di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, JPIC OFM, 17 Januari 2025. Tersedia di https://jpicofmpapua.org/wp-content/uploads/2026/04/2025-Siaran-Pers-tertulis-JPICOFM-Papua-berkaitan-dengan-Pengungsi-Oksop.pdf
55 Andi Adam Faturahman, TNI-Polri dan TPNPB Saling Tuding Bakar Sekolah di Kiwirok Papua, Tempo, 13 Oktober 2025. Tersedia di https://www.tempo.co/politik/tni-polri-dan-tpnpb-saling-tuding-bakar-sekolah-di-kiwirok-papua-2079224
Dampak terhadap Warga Sipil dan Dugaan Pelanggaran HHI
Pengantar
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, konflik antara TNI-Polri dengan TPNPB telah menimbulkan intensitas kekerasan yang berkelanjutan dan memiliki dampak kemanusiaan mendalam. Warga sipil seringkali menjadi korban baik korban luka hingga korban meninggal dunia. Selain itu, konflik bersenjata juga menyebabkan terjadinya kerusakan infrastruktur sosial dan terganggunya pelayanan publik dasar, seperti kesehatan, dan pendidikan. Pada sisi lain, pihak yang juga seharusnya dilindungi dalam konflik bersenjata seperti tenaga medis dan tokoh agama juga menjadi sasaran serangan pihak yang berkonflik
Bab ini akan menguraikan serangkaian dampak kemanusiaan dan dugaan tindakan yang dapat melibatkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang berlaku dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (KBNI). Dengan merujuk pada insiden-insiden yang terdokumentasi dari empat kabupaten yang menjadi studi kasus, bab ini membahas dugaan-dugaan yang melibatkan pembunuhan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang, penyanderaan, penyiksaan dan bentuk perlakuan buruk lainnya, pemindahan paksa, pendudukan (pengungsian), serangan yang berdampak pada personel serta fasilitas keagamaan dan medis, serta gangguan terhadap infrastruktur sipil. Tujuan dari bab ini bukanlah untuk menentukan pertanggungjawaban pidana individu, melainkan untuk menilai apakah tindakan yang dilaporkan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap kewajiban yang dibebankan kepada semua pihak dalam konflik dalam rangka HHI.
1. Pembunuhan kilat
Kerangka Hukum yang Berlaku
Salah satu perlindungan paling mendasar yang diberikan oleh HHI adalah larangan kekerasan terhadap kehidupan dan diri seseorang. Dalam KBNI, Pasal 3 Kembar dari Konvensi Jenewa melarang pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan terhadap orang-orang yang tidak secara aktif mengambil bagian dalam permusuhan, termasuk warga sipil dan anggota angkatan bersenjata yang hors de combat akibat penyerahan diri, penahanan, luka-luka, atau sebab lain apa pun. Perlindungan yang sama tercermin dalam HHI kebiasaan dan diperkuat oleh hak atas kehidupan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.56 Pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil atau orang-orang yang hors de combat merupakan pelanggaran serius terhadap HHI dan, bergantung pada keadaannya, dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Pengklasifikasian seorang korban sebagai warga sipil tidak, dengan sendirinya, menyelesaikan setiap pertanyaan hukum. Dalam situasi konflik bersenjata, warga sipil dapat kehilangan perlindungan dari serangan langsung selama dan sepanjang mereka berpartisipasi langsung dalam tindak permusuhan. Meskipun demikian, warga sipil, personel medis, personel keagamaan, pekerja kemanusiaan, pengungsi, dan orangorang yang dilindungi lainnya tetap terlindungi dari serangan kecuali dan selama mereka berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Apabila terdapat keraguan mengenai apakah seseorang adalah warga sipil, orang tersebut harus dianggap sebagai warga sipil.
Insiden-insiden yang didokumentasikan di bawah ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Meskipun laporan ini tidak bertujuan untuk menetapkan tanggung jawab pidana individu, informasi yang tersedia mengindikasikan adanya tuduhan berulang mengenai pembunuhan yang melanggar hukum yang melibatkan baik aparat keamanan Indonesia maupun TPNPB di berbagai kabupaten.
56 ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rule 89 (Violence to Life); Geneva Convention I, Article 12; Geneva Convention II, Article 12; Geneva Convention III, Articles 13 and 14; Geneva Convention IV, Article 27; Common Article 3(1)(a); Additional Protocol II, Article 4(2)(a) (the treaty provisions that inform the customary prohibition on murder and violence to life in NIACs); Prosecutor v Delalić et al (Čelebići), ICTY Trial Chamber, Judgment, 16 November 1998, paras 424–442.
Uraian Faktual
Kabupaten Nduga
Sejak tahun 2018, peristiwa pembunuhan kilat berulang kali terjadi dalam konflik bersenjata di Tanah Papua. Salah satu insiden paling menonjol adalah pembunuhan terhadap para pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga pada 2 Desember 2018. Peristiwa tersebut berawal ketika sejumlah karyawan PT Istaka Karya melakukan pemotretan di lokasi pembangunan jembatan yang kemudian menimbulkan kecurigaan dari kelompok bersenjata. Sekitar 50 orang bersenjata mendatangi kamp perusahaan, mengikat tangan seluruh karyawan, lalu menggiring mereka keluar dan memaksa berjalan menuju Kali Karunggame, keesokan harinya, para pekerja tersebut dilaporkan ditembaki. Berdasarkan laporan dari Tim Kerja MRP, peristiwa tersebut menewaskan setidaknya 17 pekerja kontraktor dari PT. Istaka Karya yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan dan Jalan Trans Papua.57 Pasca peristiwa tersebut aparat keamanan kemudian melakukan operasi di berbagai distrik di Kabupaten Nduga yang menyebabkan warga mengungsi.
Peristiwa pembunuhan kilat kemudian kembali berulang pada 10 Oktober 2019, kali ini terduga pelaku adalah prajurit TNI.58 Lima orang warga sipil bernama Yuliana Dronggi, Jelince Bugi, Macen Kusumbrue serta dua orang anak bernama Tolop Bugi dan Hardius Bugi ditemukan meninggal dunia dalam kondisi dikuburkan dalam satu lubang yang sama.
Tahun berikutnya peristiwa pembunuhan kilat kepada warga sipil kembali berulang. Pada 20 Juli 2020, dua orang pengungsi yang merupakan ayah dan anak bernama Elias Karunggu dan Elu Karunggu ditembak hingga meninggal dunia oleh prajurit TNI.59
Peristiwa pembunuhan kilat di Kabupaten Nduga kemudian “berlanjut” pada tahun 2022. Seorang pelajar SMA berusia 16 tahun bernama Parinus Lokbere, tewas tertembak pada Rabu, 6 April 2022. Pelaku dari peristiwa ini diduga aparat bersenjata non-organik yang melakukan patroli saat malam hari di Kabupaten Nduga.
Masih di tahun 2022, pada tanggal 16 Juli TPNPB melakukan penyerangan di Kampung Nogolait pada pukul 09.40 WIT. Penyerangan tersebut menyebabkan 10 warga meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia pada peristiwa tersebut adalah Yulianus Watu (asal NTT), Hubertus Goti ( asal NTT), Daeng Meranu/Maramil (asal Selayar), Taufan Amir (asal Selayar), Johan (asal NTT), Alex (asal Kei), Yuda Hurusinga (asal Sumatera Utara), Sirajudin (asal Selayar), Mahmud Ismaun (asal Palu) dan seorang pendeta bernama Elias Serbaye. Lima hari pasca peristiwa penembakan tanggal 16 Juli tersebut, Satgas Damai Cartenz kemudian menemukan seorang korban meninggal dunia lain bernama Roy Manampiring. Secara total sebanyak 11 orang dinyatakan meninggal dunia akibat penyerangan di Kampung Nogolait.
Kemudian, pada April 2023 sebanyak delapan orang warga sipil yang berasal dari Nduga dan Lanny Jaya kembali menjadi korban pembunuhan kilat oleh prajurit TNI.60 Delapan warga tersebut adalah Wity Unue, Preson Gwijagge, Apendak Karunggu, Cerita Telenggen, Kejar Murib, Oumeka Tabuni, Parina Karunggu dan seorang anak dari warga bernama Wahyu. Lima dari delapan warga yang menjadi korban ini adalah anak di bawah umur. Peristiwa ini terjadi ketika prajurit TNI sedang melakukan operasi militer dalam rangka misi penyelamatan pilot Philip Mark Mehrtens.
Masih di tahun 2023, pada 16 Agustus 2023 TPNPB melakukan penyerangan di kampung Yasoma Nduga. Penyerangan tersebut menyebabkan tiga orang warga sipil bernama Samsul Ahmad, Sthepen Didiwai dan Michael Rumaropen meninggal dunia. Dua dari tiga korban tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Secara keseluruhan, insiden-insiden ini menunjukkan pola berulang berupa dugaan terkait pembunuhan terhadap warga sipil dan orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh para pihak dalam konflik tersebut.
57 Majelis Rakyat Papua, Laporan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Asli Papua di Wilayah Konflik, Khususnya Kabupaten Nduga, Puncak dan Intan Jaya (Tim Kerja HAM MRP, 2021)
58 Reza Gunadha, Lima 5 Mayat Ditemukan dalam 1 Lubang di Nduga Papua, TNI Bantah Menembak, Suara.com, 13 Oktober 2019. Tersedia di https://www.suara.com/news/2019/10/13/154702/lima-5-mayat-ditemukan-dalam-1-lubangdi-nduga-papua-tni-bantah-menembak
59 Nilam, Oknum TNI Diduga Tembak Ayah dan Anak di Nduga Papua Hingga Tewas, Padang Kita, 20 Juli 2020. Tersedia di https://padangkita.com/oknum-tni-diduga-tembak-ayah-dan-anak-di-nduga-papua-hingga-tewas/
Kabupaten Maybrat
Dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang dianalisis dalam laporan ini, insiden yang melibatkan korban sipil yang telah terdokumentasi di kabupaten Maybrat lebih sedikit. Meskipun demikian, dugaan mengenai pembunuhan di luar hukum terus terjadi di Kabupaten Maybrat.
Pada 11 Desember 2020, seorang warga sipil dengan inisial OA di Maybrat meninggal dunia akibat ditembak oleh kelompok TPNPB. Lebih lanjut, pada 2 September 2021, Pos Koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan diserang oleh kelompok TPNPB. Serangan tersebut menyebabkan empat orang prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) meninggal dunia. Serangan di Kabupaten Maybrat kembali terjadi pada Januari 2022 dan Desember 2023. Perlu digaris bawahi bahwa meskipun anggota angkatan bersenjata dapat secara sah dijadikan sasaran berdasarkan HHI, namun apabila orang-orang tersebut telah terlebih dahulu ditangkap dan dilucuti senjatanya, mereka akan berstatus “ditahan” berdasarkan HHI dan pembunuhan terhadap mereka akan menjadi tidak sah.
60 Onoy Lokobal, 8 Warga Sipil Korban Operasi Militer Dalam Misi Selamatkan Pilot Susi Air, Suara Papua, 18 April 2023. Tersedia di https://suarapapua.com/2023/04/18/8-warga-sipil-korban-operasi-militer-dalam-misi-selamatkan-pilot-susiair/
Kabupaten Intan Jaya
Peristiwa mengenai pembunuhan yang melanggar hukum yang berdampak pada warga sipil, personel medis, personel keagamaan, dan individu-individu yang dituduh mendukung salah satu pihak terjadi secara berulang di Intan Jaya. Banyak dari peristiwa tersebut telah menarik perhatian publik yang signifikan dan telah menjadi dampak kemanusiaan yang lebih luas akibat konflik.
Pada 25 Oktober 2019, tiga orang tukang ojek bernama Risal, Harianto dan Lasoni menjadi korban pembunuhan oleh TPNPB di Kampung Pugisiga Distrik Hitadipa. Dua bulan kemudian, pada 26 Januari 2020 aparat gabungan TNI-Polri di Distrik Sugapa menembak seorang warga yang diduga sebagai anggota TPNPB hingga meninggal dunia. Masih di tahun 2020, seorang tenaga medis di Distrik Wandai meninggal dunia akibat ditembak oleh TPNPB pada 22 Mei 2020. Peristiwa tersebut juga menyebabkan dua orang tenaga medis lainnya terluka hingga harus mendapatkan perawatan.
Pembunuhan oleh prajurit TNI kemudian kembali berulang di Distrik Hitadipa pada 20 September 2020. Korban dari pembunuhan tersebut adalah Pendeta Yeremia Zanambani. Pendeta dari Gereja Kemah Injili di Tanah Papua. Hingga laporan ini ditulis, belum berlangsung proses hukum yang transparan kepada pelaku pembunuhan Pendeta Yeremia meskipun sudah ada hasil investigasi resmi dari Komnas HAM.
Peristiwa yang melibatkan TNI masih terus terjadi pada tahun 2021, pada 16 Februari 2021, tiga orang warga sipil bernama Janius Bagau, Sani dan Justinus meninggal dunia akibat penyiksaan dan penembakan yang dilakukan oleh prajurit TNI dari Satgas Yonif Raider 400/BR. Peristiwa ini disebut sebagai serangan balasan dari TNI setelah beberapa waktu sebelumnya terdapat seorang prajurit TNI yang meninggal dunia akibat serangan TPNPB.
Lebih dari setahun pasca peristiwa tersebut, pada tahun 2022, peristiwa pembunuhan kilat kembali terjadi di Intan Jaya. Seorang pekerja bernama Manoach Rumansara meninggal dunia akibat ditembak oleh TPNPB pada 30 Agustus 2022.
Peristiwa pembunuhan kilat kemudian kembali terjadi pada 19 Januari 2024. Kontak senjata antara TPNPB dengan Kepolisian menyebabkan seorang anggota Polri bernama Alfando Steve Karamoy meninggal dunia. Tewasnya Alfando kemudian “dibalas” oleh Satgas Damai Cartenz. Penembakan “balasan” oleh Satgas Damai Cartenz menyebabkan setidaknya dua warga sipil yakni Yusak Sondegeu dan Melkias Nambagani yang berasal dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya meninggal dunia. Yusak Sondegau dan Melkias Nambagani yang merupakan warga sipil biasa, dituding sebagai simpatisan OPM oleh aparat.
Secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa warga sipil, pemimpin agama, personil medis, pekerja sipil, dan individu-individu yang dianggap mendukung salah satu pihak telah berulang kali mengalami kekerasan yang mematikan di Intan Jaya. Berulangnya peristiwa semacam itu selama beberapa tahun menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kepatuhan terhadap perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dan orang-orang yang dilindungi lainnya berdasarkan Pasal 3 Kembar dan hukum humaniter internasional kebiasaan.
Kabupaten Pegunungan Bintang
Kabupaten Pegunungan Bintang telah mengalami peristiwa pembunuhan di luar hukum secara berulang yang berdampak pada warga sipil dan pihak lain yang seharusnya dilindungi.
Pada 2021, TPNPB Ngakum Kupel melakukan serangan pada Puskesmas Distrik Kiwirok. Serangan tersebut menyebabkan Suster Gabriela Meilan, petugas kesehatan berusia 22 tahun, menderita luka parah dan kemudian meninggal dunia. Tiga petugas kesehatan lainnya: Suster Katrianti Tandila, Suster Kristina Sampe Tonapa, dan perawat Emanuel, mengalami luka serius.61
Pada November 2022, pekerja tambang di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang diserang dan kamp pekerja tambang dibakar. Serangan ini mengakibatkan tewasnya seorang pekerja tambang dan kerusakan ekstensif terhadap fasilitas warga sipil.
Pada Agustus 2023, tiga warga sipil, termasuk dua pegawai negeri sipil dilaporkan terbunuh di Kampung Yasoma. Pada April 2024, Kepala Kampung Modusit dilaporkan terbunuh akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang beroperasi di daerah tersebut. Kepala kampung yang menjadi korban dari pembunuhan ini diketahui juga merupakan seorang anggota Satpol PP Pegunungan Bintang62.
Insiden signifikan lainnya terjadi pada Juni 2024, ketika Senus Lepitalen ditembak dan dibunuh di rumahnya di Distrik Borme. Berdasarkan pernyataan yang dikaitkan dengan perwakilan TPNPB, ia dijadikan sasaran karena diduga bertindak sebagai sumber intelijen Indonesia. 63
Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran khusus mengenai penargetan warga sipil berdasarkan dugaan kolaborasi, kegiatan pengumpulan intelijen, atau anggapan dukungan terhadap salah satu pihak dalam konflik. HHI tidak memperbolehkan warga sipil untuk dijadikan sasaran semata-mata karena pandangan politik mereka, afiliasi yang dianggap ada, atau tuduhan tidak terverifikasi mengenai kerja sama dengan suatu pihak dalam konflik. Hanya anggota angkatan bersenjata atau orang-orang yang secara aktif berpartisipasi dalam permusuhan yang dapat secara sah dijadikan sasaran dan, dalam hal terdapat keraguan, seseorang harus dianggap sebagai warga sipil.
Simpulan
Peristiwa pembunuhan di luar hukum yang terdokumentasi di Nduga, Maybrat, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang memperlihatkan pola yang konsisten berupa pembunuhan terhadap warga sipil dan orang-orang yang dilindungi lainnya. Para korban mencakup pekerja konstruksi, pemimpin agama, personil medis, pengungsi, kepala desa, pegawai negeri sipil, dan anggota masyarakat biasa. Dugaan pembunuhan di luar hukum dilakukan baik oleh aparat keamanan Indonesia maupun TPNPB.
Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan tanggung jawab hukum, dokumentasi peristiwa menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kepatuhan terhadap larangan mendasar atas kekerasan terhadap kehidupan warga sipil yang termuat dalam Pasal 3 Kembar dan kebiasaan HHI. Berulangnya peristiwa semacam itu di berbagai kabupaten dan selama beberapa tahun menegaskan dampak kemanusiaan yang terus berlanjut akibat konflik tersebut serta kebutuhan mendesak akan kepatuhan yang lebih besar terhadap HHI oleh semua pihak.
61 Egi Adyatama, Cerita Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan KBB di Kiwirok: dilempar ke Jurang, Tempo, 17 September 2021. Tersedia di https://www.tempo.co/hukum/cerita-tenaga-kesehatan-korban-penyerangan-kkb-di-kiwirok-dilemparke-jurang--473150
62 Aliansi Demokrasi Untuk Papua, Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia di Papua tahun 2024, (AlDP, 2025) 63 Ibid
2. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
Kerangka Hukum yang Berlaku
HHI tidak melarang penahanan individu selama konflik bersenjata noninternasional. Negara dapat menahan orang-orang karena alasan keamanan yang sah, dan kelompok bersenjata terorganisir juga dapat merampas kebebasan individu dalam keadaan tertentu. Namun, setiap perampasan kebebasan harus memiliki dasar hukum yang sah dan disertai dengan perlindungan yang memadai.
Meskipun Pasal 3 Kembar Konvensi Jenewa tidak memuat aturan penahanan yang terperinci, hukum kebiasaan humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional mensyaratkan bahwa orang-orang yang dirampas kebebasannya tidak boleh dikenakan penahanan sewenang-wenang.64 Penahanan dapat bersifat sewenangwenang apabila individu-individu dirampas kebebasannya tanpa dasar hukum yang sah, apabila mereka tidak diberitahu mengenai alasan penahanan mereka, apabila mereka ditolak akses terhadap perlindungan prosedural dasar, atau apabila mereka ditahan semata-mata berdasarkan keyakinan politik mereka, afiliasi yang dianggap ada, etnis, keanggotaan komunitas, atau dugaan dukungan terhadap suatu pihak dalam konflik tanpa bukti yang cukup. Berdasarkan HHI, orang-orang dapat ditahan karena alasan keamanan yang mendesak, namun keabsahan penahanan tersebut harus ditinjau secara berkala.
Terlepas dari larangan penahanan sewenang-wenang, HHI memberikan kewajiban mutlak untuk memperlakukan semua tahanan secara manusiawi dan melarang kekerasan terhadap kehidupan dan diri seseorang, pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, dan perbuatan yang merendahkan martabat pribadi. Laranganlarangan ini berlaku bagi semua orang yang dirampas kebebasannya, terlepas dari apakah penahanan mereka sah atau tidak sah, dan dibahas dalam bagian berikutnya.
Peristiwa yang akan diuraikan di bawah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perampasan kebebasan warga sipil dan orang-orang yang dilindungi lainnya di Papua, khususnya dalam kasus-kasus di mana individu-individu dilaporkan ditahan karena dugaan keterkaitan dengan TPNPB atau organisasi politik yang terkait dengan gerakan penentuan nasib sendiri Papua.
64 ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rule 99 (Deprivation of Liberty); Common Article 3(1); Additional Protocol II, Articles 4, 5 and 6 (the treaty provisions that inform the customary protections applicable to persons deprived of liberty in NIACs); Prosecutor v Krnojelac, ICTY Appeals Chamber, Judgment, 17 September 2003, paras 111–116.
Kabupaten Nduga
Warga Kabupaten Nduga telah mengalami dugaan penahanan sewenang-wenang secara berulang, yang seringkali terjadi dalam konteks operasi militer dan terhadap orang-orang yang dituduh mendukung TPNPB.
Pada Januari 2018, 11 warga sipil dilaporkan ditangkap oleh prajurit Kodim 1702 Kabupaten Nduga. Warga yang ditangkap disebut memiliki keterkaitan dengan organisasi separatis
Pada periode yang sama, warga bernama Anekanus Kemaringi juga ditangkap dan ditahan [oleh siapa?] di Kabupaten Nduga. Penangkapan ini berujung pada tindakan penyiksaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasca meninggalnya korban, jasadnya disembunyikan di pos jaga, bahkan keluarganya hingga sempat ditolak ketika meminta jasadnya.
Selanjutnya pada Januari tahun 2021, penangkapan dan penahanan sewenangwenang oleh Kepolisian kembali terjadi terhadap Mispo Gwijanggae, Mispo dituduh melakukan pembunuhan terhadap 17 pekerja PT Istaka Karya. Berdasarkan informasi, Mispo mengalami tindakan intimidasi dan penyiksaan yang menyebabkan Mispo akhirnya meninggal dunia.
Pada 2 Juni 2023, 7 warga Kenyam ditangkap di tengah gelombang pengungsian warga sipil Nduga pasca kontak tembak antara TNI/Polri dengan TPNPB di Kenyam. Terdapat kekhawatiran mengenai dasar penahanan dan penangkapan dilakukan.
Penangkapan juga kembali didokumentasikan pada September 2023, penangkapan dilakukan oleh Sub Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz di Kantor Klasis Gereja Kemah Injil (Kingmi). Penangkapan ini dilakukan pada pukul 23:30 WIT di Tanah Papua di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Lima warga sipil yang ditangkap diduga oleh kepolisian sebagai mata-mata Egianus Kogoya, pimpinan TPNPB-OPM.65
Secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa tersebut mengindikasikan pola berulang di mana warga sipil telah dirampas kebebasannya atas dugaan mendukung atau membantu kelompok bersenjata, seringkali dalam keadaan dimana dasar hukum penahanan dan perlindungan prosedural yang diberikan kepada mereka yang ditahan turut dipertanyakan.
Kabupaten Maybrat
Laporan mengenai penahanan sewenang-wenang juga terjadi di Kabupaten Maybrat.
Pada September 2021, pasca penyerangan pos militer Kisor aparat gabungan TNI-Polri melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap tiga orang warga sipil bernama Simon Waymbewer, Maikel Yaam, Maklon Same.66 Ketiga warga sipil tersebut dituduh terlibat dalam penyerangan pos militer Kisor. Namun pada akhirnya ketiga warga tersebut terbukti tidak terlibat dalam insiden penyerangan.
Penangkapan tersebut patut dipertanyakan sebab bukti yang menjadi dasar penangkapan mereka adalah keterlibatan dengan kelompok bersenjata pasca sebuah insiden keamanan.
65 Suara Papua, Laporan Kronologi Kejadian Tindak Kekerasan oleh Polisi Terhadap Pimpinan Gereja Kingmi di Tanah Papua, Suara Papua, 22 September 2023. Tersedia di https://suarapapua.com/2023/09/22/laporan-kronologi-kekerasanaparat-terhadap-pimpinan-gereja-kingmi-di-nduga/
66 Elisa Sekenyap, Laporan Koalisi: Tiga Pemuda yang Ditangkap TNI dan Polri Tidak Terlibat Penyerangan Posramil Kisor, Suara Papua, 11 September 2021. Tersedia di https://suarapapua.com/2021/09/11/laporan-koalisi-tiga-pemuda-yangditangkap-tni-dan-polri-tidak-terlibat-penyerangan-posramil-kisor/
Kabupaten Intan Jaya
Laporan mengenai penahanan sewenang-wenang juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya.
Pada Januari 2021, Nataniel Tipagau aktivis Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Intan Jaya ditangkap oleh Polda Papua setelah dilaporkan menghilang sejak tanggal 4 Januari. Landasan penangkapan yang dilakukan serta kondisi penahanan dari Nataniel patut dipertanyakan
Selanjutnya, pada 31 Januari 2024 penangkapan kembali terjadi terhadap empat pemuda berinisial SN (21), DIA (21), EZ (22), dan TW (21). Empat pemuda ini ditangkap oleh prajurit TNI di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya karena membawa sembilan butir peluru.
Pada tahun yang sama di bulan Oktober 2024, seorang warga sipil bernama Pianus Sani juga ditangkap dan mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia. Penangkapan sewenang-wenang tersebut dilakukan oleh prajurit TNI.
Insiden-insiden ini menunjukkan kekhawatiran yang berulang mengenai penahanan warga sipil dan aktivis politik di Intan Jaya, khususnya dalam kasus-kasus dimana individu-individu dicurigai mendukung kelompok bersenjata atau gerakan politik Papua.
Simpulan
Peristiwa-peristiwa yang didokumentasikan di Nduga, Maybrat, dan Intan Jaya mengindikasikan pola berulang praktik penahanan yang diarahkan terhadap warga sipil, aktivis politik, dan individu-individu yang dicurigai mendukung kelompok bersenjata. Banyak dari mereka yang ditahan dilaporkan dituduh membantu, bersimpati dengan, atau mempertahankan hubungan dengan TPNPB atau gerakan kemerdekaan Papua yang lebih luas.
Meskipun penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan keabsahan penangkapan dan penahanan individual, informasi yang tersedia menimbulkan kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap perlindungan mendasar yang mengatur perampasan kebebasan. Tuduhan-tuduhan tersebut juga menunjukkan hubungan erat antara praktik penahanan, operasi keamanan yang lebih luas, dan upaya-upaya oleh pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menekan jaringan dukungan yang dianggap ada bagi kelompok-kelompok perlawanan bersenjata yang beroperasi di Papua.
3. Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi, Kejam dan Merendahkan Lainnya
Kerangka Hukum yang Berlaku
Larangan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya merupakan salah satu aturan paling mendasar dalam HHI maupun hukum hak asasi manusia internasional. Dalam konteks KBNI, Pasal 3 Kembar Konvensi Jenewa melarang kekerasan terhadap kehidupan dan diri seseorang, termasuk pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan. Larangan yang sama tercermin dalam hukum kebiasaan HHI dan berlaku secara setara bagi angkatan bersenjata negara maupun kelompok bersenjata terorganisir.67
Larangan ini berlaku bagi semua orang yang tidak, atau tidak lagi, berpartisipasi langsung dalam konflik, termasuk warga sipil, tahanan, dan orang-orang yang berada di bawah kendali suatu pihak dalam konflik. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak tunduk pada pengecualian apa pun.
Penyiksaan pada umumnya menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik atau mental yang parah secara sengaja untuk tujuan-tujuan seperti memperoleh informasi, hukuman, intimidasi, pemaksaan, atau diskriminasi. Perbuatan yang tidak mencapai ambang batas penyiksaan tetap dapat merupakan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, yang juga dilarang berdasarkan HHI.
Peristiwa yang diuraikan di bawah ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kepatuhan terhadap perlindungan-perlindungan mendasar ini. Banyak di antaranya melibatkan tuduhan perlakuan buruk yang diarahkan terhadap warga sipil yang dicurigai mendukung TPNPB atau gerakan kemerdekaan Papua yang lebih luas, seringkali dalam konteks operasi keamanan, penangkapan, atau pengerahan militer.
Kabupaten Nduga
Pada Januari 2018, 11 orang warga sipil di Nduga diberitakan ditangkap dan disiksa oleh prajurit dari Kodim 1702 karena dituduh sebagai anggota gerakan separatis.68
Dugaan penyiksaan lain yang mencuat dan cukup menyita perhatian adalah penyiksaan kepada Mispo Gwijangge hingga meninggal dunia pada bulan Januari 2021.69 Mispo yang pada saat peristiwa masih berusia di bawah umur. Mispo ditangkap dan disiksa karena ia dituduh terlibat dalam peristiwa pembunuhan pekerja Istaka Karya pada tahun 2018.
Dugaan penyiksaan juga terjadi ketika prajurit TNI melakukan operasi militer pada April 2023 dalam misi penyelamatan pilot Philip Mehrtens.70 Diberitakan bahwa delapan warga sipil—beberapa di antaranya masih di bawah umur—menjadi korban dari peristiwa ini. Seorang anak berusia bernama Wity Unue bahkan meninggal dunia akibat penyiksaan yang dilakukan oleh TNI.71
Terbaru, pada April 2025, warga kampung Yuguru, distrik Mebarok, Kabupaten Nduga. bernama Abaral Wandikbo meninggal dunia dalam penahanan TNI.72 Abaral Wandikbo diduga ditangkap dalam operasi militer yang bertujuan untuk melacak keberadaan anggota TPNPB.
Peristiwa-peristiwa tersebut ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai perlakuan terhadap warga sipil selama operasi keamanan dan penggunaan kekerasan terhadap individu-individu yang dicurigai mendukung kelompok bersenjata.
67 ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rule 90 (Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment); Common Article 3(1)(a); Additional Protocol II, Article 4(2)(a) (the treaty provisions that inform the customary prohibition on torture and cruel treatment in NIACs); Prosecutor v Furundžija, ICTY Trial Chamber, Judgment, 10 December 1998, paras 137–186.
68 Elisa Sekenyap, Wene Tabuni: Sebelas Warga Nduga Dianiaya di Wamena, Suara Papua, 5 Janruari 2018. Tersedia di https://suarapapua.com/2018/01/05/wene-tabuni-tiga-puluh-warga-nduga-dianiaya-di-wamena/
69 APR Editor, A sad Papuan human rights tale – the torture and death of Mispo Gwijangge, asiapacificreport.nz, 9 Januari 2021. Tersedia di https://asiapacificreport.nz/2021/01/09/a-sad-papuan-human-rights-tale-the-torture-and-death-ofmispo-gwijangge/
Kabupaten Intan Jaya
Peristiwa penyiksaan dan tindakan kejam serta tidak manusiawi juga turut terjadi di Kabupaten Intan Jaya.
Pada 17 Februari 2021, tiga warga sipil bernama Ganisu Bagau, Soni Bagauw dan Yustinus Bagauw mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI di Puskesmas Sugapa. Penyiksaan tersebut diduga terjadi karena prajurit TNI menduga para warga terlibat dalam aktivitas TPNPB. Ketiganya kemudian meninggal dunia akibat penyiksaan yang terjadi.
Selanjutnya dugaan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi juga terjadi pada tanggal 28 Februari 2022 ketika seorang warga sipil yang tidak diketahui identitasnya menjadi korban penyiksaan oleh TNI di rumah korban saat operasi pencarian terhadap anggota TNPB. Penyiksaan terhadap korban ini disaksikan langsung oleh anak dan istri korban.
Simpulan
Dokumentasi terhadap dugaan penyiksaan di Nduga dan Intan Jaya mengungkapkan klaim-klaim berulang mengenai penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya yang terjadi dalam konteks operasi militer dan keamanan. Banyak dari korban yang dilaporkan adalah warga sipil, termasuk anak-anak, tahanan, dan individu-individu yang dituduh mendukung kelompok bersenjata.
Meskipun penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab pidana individual, tuduhan-tuduhan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kepatuhan terhadap Pasal 3 yang Berlaku Umum dan HHI kebiasaan. Tuduhan-tuduhan tersebut juga dapat merupakan pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia internasional, termasuk larangan mutlak atas penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
70 Onoy Lokobal, 8 Warga Sipil Korban Operasi Militer Dalam Misi Selamatkan Pilot Susi Air, Suara Papua, 18 April 2023. Tersedia di https://suarapapua.com/2023/04/18/8-warga-sipil-korban-operasi-militer-dalam-misi-selamatkan-pilot-susiair/
71 Selain itu, pada awal Maret 2024, juga beredar video penyiksaan yang dilakukan oleh 13 prajurit Kodam III/Siliwangi, Yonif Raider 300/Brajawijaya yang ditempatkan di Papua Tengah. Peristiwa penyiksaan terjadi di Distrik Gome, Kabupaten Puncak kepada korban bernama Defianus Kogoya. Penyiksaan tersebut diawali dengan penangkapan kepada Definus Kogoya bersama dua orang lain yang disebut sebagai anggota TPNPB. Peristiwa penyiksaan tersebut direkam pada Februari 2024 dan tersebar luas pada Maret 2024.
72 Suara Papua, Operasi Brutal di Kampung Yuguru, Abaral Wandikbo Disiksa Hingga Tewas, Suara Papua, 6 April 2025. Tersedia di https://suarapapua.com/2025/04/06/operasi-brutal-di-kampung-yuguru-abaral-wandikbo-disiksa-hinggatewas/
4. Penyanderaan
Kerangka Hukum yang Berlaku
Penyanderaan secara tegas dilarang berdasarkan HHI. Pasal 3 Kembar Konvensi Jenewa melarang penyanderaan dalam KBNI. Larangan tersebut juga tercermin dalam hukum kebiasaan HHI. Larangan ini berlaku secara setara bagi angkatan bersenjata negara maupun kelompok bersenjata terorganisir.73
Penyanderaan pada umumnya melibatkan penangkapan, penahanan, atau pengurungan berkelanjutan terhadap orang yang dilindungi yang disertai dengan ancaman untuk membunuh, melukai, atau terus menahan orang tersebut guna memaksa pihak ketiga untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak sebagai syarat bagi pembebasan sandera. Larangan ini melindungi warga sipil dan orang-orang lain yang tidak, atau tidak lagi, berpartisipasi langsung dalam permusuhan.
Penyanderaan diakui sebagai pelanggaran serius terhadap HHI dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Larangan ini mencerminkan prinsip mendasar bahwa warga sipil tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar atau dimanfaatkan untuk memperoleh konsesi politik, militer, atau operasional dari pihak yang berlawanan. Salah satu insiden penyanderaan yang muncul dari konflik di Papua adalah penyanderaan pilot Selandia Baru Kapten Phillip Mark Mehrtens oleh TPNPB di bawah kepemimpinan Egianus Kogoya.
Pada 7 Februari 2023, Mehrtens, seorang pilot yang dipekerjakan oleh Susi Air, mendarat di Distrik Paro, Kabupaten Nduga. Tak lama setelah mendarat, ia ditangkap oleh anggota-anggota TPNPB dan pesawatnya dibakar. TPNPB kemudian merilis foto-foto dan video-video Mehrtens serta secara terbuka mengakui tanggung jawab atas penangkapannya. Setelah insiden tersebut, TPNPB mengeluarkan serangkaian pernyataan publik mengenai kondisi-kondisi di mana Mehrtens akan dibebaskan. Kelompok bersenjata tersebut menuduhnya mendukung kepentingan pemerintah Indonesia dan mengaitkan penahanannya dengan tuntutan-tuntutan politik yang lebih luas mengenai Papua. Sepanjang masa penawanan, kekhawatiran berulang kali diungkapkan mengenai keselamatan, kesejahteraan, dan akses terhadap perawatan medisnya.
Mehrtens tetap dalam penawanan selama kurang lebih dua puluh bulan. Selama periode tersebut, otoritas Indonesia melakukan operasi militer dan kepolisian yang ekstensif yang bertujuan untuk mengamankan pembebasannya. Situasi penyanderaan tersebut menarik perhatian internasional yang signifikan, termasuk keterlibatan Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru, pemimpin agama, aktor kemanusiaan, dan perwakilan masyarakat. Pada 21 September 2024, Mehrtens dibebaskan di Kabupaten Nduga dan selanjutnya diserahkan kepada otoritas Indonesia. TPNPB menyatakan bahwa pembebasan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan.
Berdasarkan informasi yang beredar penahanan Kapten Mehrtens menunjukkan unsur-unsur utama yang umumnya dikaitkan dengan penyanderaan berdasarkan HHI. Ia adalah seorang warga sipil yang dirampas kebebasannya oleh kelompok bersenjata terorganisir dan ditahan dalam jangka waktu yang lama sementara tuntutan-tuntutan dikomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai kondisi-kondisi pembebasannya. Dengan demikian, insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kepatuhan terhadap larangan penyanderaan yang termuat dalam Pasal 3 yang Berlaku Umum dan HHI kebiasaan.
Selain berpotensi melanggar HHI, penahanan berkepanjangan Kapten Mehrtens juga dapat merupakan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk hak atas kebebasan dan keamanan diri. Perbuatan tersebut juga akan melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia yang melarang perampasan kebebasan secara tidak sah dan penyanderaan.
73 ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rule 96 (Taking of Hostages); Common Article 3(1)(b); Additional Protocol II, Article 4(2)(c) (the treaty provisions that inform the customary prohibition on hostage-taking in NIACs); Prosecutor v Naletilić and Martinović, ICTY Trial Chamber, Judgment, 31 March 2003, paras 613–
5. Pengungsian Penduduk Sipil dan Perlindungan Pengungsi Internal
Kerangka Hukum yang Berlaku
Konflik bersenjata kerap memaksa penduduk sipil meninggalkan tempat tinggal mereka demi menghindari tindak permusuhan, situasi yang tidak aman atau dampak dari operasi militer. Menurut Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pengungsian Internal, pengungsi internal (IDP) adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah maupun tempat tinggal mereka sehari-hari sebagai akibat dari konflik bersenjata, kekerasan masif, pelanggaran hak asasi manusia, atau bencana, namun tidak menyeberangi perbatasan negara yang diakui secara internasional.74
Adanya pengungsian berskala besar juga diakui dalam yurisprudensi internasional dan komentar ICRC sebagai salah satu indikator yang relevan dalam menilai intensitas KBNI.75 Sebagaimana dibahas dalam Bab 3, pengungsian yang meluas dapat menunjukan keseriusan, durasi, dan dampak kemanusiaan dari kekerasan yang terjadi antara pihak-pihak yang berkonflik.
HHI membedakan antara warga sipil yang secara sukarela mengungsi dari tindak permusuhan dan warga sipil yang dipindahkan secara paksa oleh salah satu pihak yang bersengketa. Perpindahan warga sipil yang mencari keselamatan dari kekerasan bersenjata, pada dasarnya, bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Namun demikian, pihak-pihak yang terlibat konflik tetap memiliki kewajiban terhadap para pengungsi, termasuk kewajiban untuk memperlakukan mereka secara manusiawi, melindungi mereka dari kekerasan, dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.76
Sebaliknya, pengungsian paksa terhadap warga sipil pada umumnya dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional kebiasaan, kecuali apabila memang diperlukan demi keselamatan warga yang bersangkutan atau karena alasan militer yang mendesak. Di luar pengecualian yang bersifat terbatas tersebut, tindakan memindahkan warga sipil secara paksa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap HHI.
Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik wajib mengizinkan dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan, tanpa mengesampingkan hak mereka untuk melakukan pengawasan. Bantuan kemanusiaan itu harus disalurkan secara imparsial dan tanpa diskriminasi. Laporan-laporan mengenai pengungsi yang tidak mendapat akses terhadap makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan dasar lainnya berkonsekuensi menimbulkan kekhawatiran serius, baik dari perspektif HHI maupun hukum hak asasi manusia internasional.
Dari laporan Human Rights Monitor Per Agustus 2025, diketahui setidaknya terdapat 100.313 warga Papua telah mengungsi akibat konflik yang berlangsung. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan sekitar 60.642 orang yang tercatat pada 2022. Berdasarkan laporan-laporan yang tersedia, konsentrasi pengungsi terbesar berasal dari Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang— mencerminkan pusatnya tindak permusuhan di daerah-daerah tersebut.
74 UNHCR, Prinsip-Prinsip Panduan tentang Pengungsi Internal, Pasal 2, tersedia di https://www.unhcr.org/media/guidingprinciples-internal-displacement
75 ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rules 129–132 (Displacement and Displaced Persons);
Geneva Convention IV, Pasal 49; Additional Protocol II, Pasal 17 (the treaty provisions that inform the customary prohibition on arbitrary displacement and the protection of displaced civilians in NIACs); ICRC Commentary on the Fourth Geneva Convention (2025), Pasal 49; UN Guiding Principles on Internal Displacement, Principles 1–4 and 28–30.
Kabupaten Nduga
Nduga merupakan salah satu daerah dengan pengungsian terbesar dan terlama yang terdokumentasi di Papua selama periode yang dicakup dalam laporan ini.
Pengungsian pertama terjadi pada Juli 2018, menyusul bentrokan bersenjata antara pasukan TNI-Polri dengan TPNPB. Saat itu, tiga puluh tiga warga Nduga dievakuasi menggunakan kapal motor Tatamailau menuju Merauke, sebelum kemudian diangkut dengan pesawat militer ke Wamena.
Gelombang pengungsian semakin meluas pasca serangan terhadap pekerja PT Istaka Karya pada Desember 2018 dan operasi militer yang dilancarkan aparat keamanan Indonesia sesudahnya. Berdasarkan laporan Majelis Rakyat Papua (MRP), warga dari setidaknya 13 distrik, antara lain: Mbuwa, Dal, Mbulmu Yalma, Mapenduma, Yigi, Nirkuri, Kageam, Paro, Mebarok, Gesekema, Jengelo, Amala, dan Kilimi, melarikan diri dari rumah mereka pasca kekerasan tersebut.77
Laporan menyebutkan bahwa pengungsian dimulai pada 4 Desember 2018 dan secara cepat mengalami perluasan. Pada Januari 2019, sekitar 1.000 pengungsi dari Nduga dilaporkan tiba di Wamena. MRP juga mencatat bahwa 745 keluarga mengungsi ke Kabupaten Lanny Jaya, 704 keluarga ke Distrik Kuyawage, 24 keluarga ke Distrik West Wano, 14 keluarga ke distrik-distrik lain, dan 3 keluarga ke Distrik South Balingga.78
Pengungsian terus berlanjut selama beberapa tahun. Pada Maret 2019, Dinas Kesehatan Nduga memperkirakan sekitar 2.000 orang asli Papua dari Nduga tinggal di penampungan sementara di Wouma, Ilekma, Hom-Hom, dan Welesi di Kabupaten Jayawijaya. Perwakilan Komnas HAM Papua juga melaporkan bahwa sekitar 1.000 pengungsi dari Nduga telah menetap di Desa Sekom, Distrik Muliama, sejak 2019 sebagai akibat dari konflik bersenjata.
Dari sisi skala, durasi dan luasnya wilayah, pengungsian dari wilayah Nduga menjadi salah satu dampak kemanusiaan paling parah dari konflik yang menjadi studi kasus dalam laporan ini.
76 ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rules 55 (Access for Humanitarian Relief to Civilians in Need) tersedia di https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule55
77 Majelis Rakyat Papua, Laporan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Asli Papua di Wilayah Konflik, Khususnya Kabupaten Nduga, Puncak dan Intan Jaya (Tim Kerja HAM MRP, 2021)
Kabupaten Maybrat
Pengungsian signifikan juga terjadi di Kabupaten Maybrat, menyusul serangan terhadap pos Komando Rayon Militer (Koramil) Kisor pada September 2021.
Menurut Komnas HAM, setidaknya 5.200 warga dari empat distrik, antara lain: Aifat Timur, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur Jauh, dan Aifat Timur Selatan, mengungsi antara tahun 2021 dan 2023. Banyak warga dilaporkan langsung melarikan diri segera setelah serangan terjadi dan aparat keamanan mulai dikerahkan ke wilayah tersebut.
Sebagian pengungsi pergi dengan kendaraan menuju Kumurkek dan Kabupaten Sorong, sementara sebagian lainnya berlindung di hutan dan kawasan terpencil.79 Laporan menunjukkan ada yang mengungsi selama enam bulan hingga satu tahun.
Berdasarkan keterangan warga setempat, personel TNI dan Brimob mendirikan pos-pos militer di sepanjang jalur Aifat Selatan, mulai dari Kampung Sabah hingga Aifat Timur Jauh. Kehadiran aparat keamanan yang terus-menerus di wilayah itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga mengenai keselamatan mereka jika ingin pulang.
Kabupaten Intan Jaya
Pengungsian akibat konflik juga ditemukan berulang kali terjadi di Kabupaten Intan Jaya.
Pada Februari 2021, sekitar 600 warga Distrik Bilogai mengungsi menyusul serangan yang dikaitkan dengan TPNPB. Gelombang pengungsian bertambah pada 17 Februari 2021 setelah tiga warga sipil ditembak dan disiksa oleh personel TNI.
Warga yang mengungsi tersebut dilaporkan berasal dari lima kampung, yakni: Mamba, Bilogai, Kumbalawupa, Sambili, dan Joparu.80
Pengungsian kembali terjadi pada Januari 2024. Menurut Gereja Kemah Injil Masyarakat Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua, setidaknya 2.474 warga mengungsi dari Distrik Sugapa dan sekitarnya akibat tindak permusuhan yang terus berlangsung antara pasukan TNI-Polri dan kelompok bersenjata. Dari jumlah itu, 337 orang berlindung di pastoran Sugapa, sementara sekitar 2.057 orang lainnya melarikan diri ke tempat-tempat yang dianggap lebih aman.
Kejadian-kejadian ini menggambarkan betapa rentannya warga sipil yang hidup di wilayah yang kerap menjadi lokasi tindak permusuhan, serta sifat pengungsian yang terus berulang di Intan Jaya.
78 Ibid, hlm. 18
79 Konferensi Waligereja Indonesia, Dewan Gereja Papua Barat, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pengungsian Internal adalah Masalah Kronis di Tanah Papua, 2024. Tersedia di https://www.papuaresearchstudy.com/wp-content/ uploads/2024/11/Pengungsian-Internal-Adalah-Masalah-Kronis-di-Tanah-Papua.pdf
Kabupaten Pegunungan Bintang
Kabupaten Pegunungan Bintang juga mengalami gelombang pengungsian berulang yang dipicu oleh bentrokan bersenjata dan operasi militer.
Pasca bentrokan antara TNI-Polri dan TPNPB pada September 2021, serta serangan terhadap Puskesmas Kiwirok, banyak warga melarikan diri dari Distrik Kiwirok. Berdasarkan data yang dikumpulkan MRP, 337 warga mengungsi ke Oksibil, sementara 208 lainnya mencari perlindungan di Distrik Oklib.81 Pada saat yang sama, 681 pengungsi dari Distrik Kiwirok dan Okyop serta 348 pengungsi dari Distrik Okbentau dilaporkan masih bertahan di kawasan hutan.
Pengungsian kembali terjadi pada Januari 2023 ketika ratusan warga Oksibil mengungsi ke Jayapura menyusul meningkatnya ketidakamanan. Laporan menyebutkan bahwa setidaknya 107 warga diangkut ke Jayapura menggunakan pesawat TNI AU dan pesawat sipil antara tanggal 13 dan 14 Januari 2023.
Insiden pengungsian berikutnya terjadi pada November 2024, menyusul laporan mengenai peningkatan aktivitas militer di Distrik Oksop. Warga dari lima kampung dilaporkan melarikan diri ke Oksibil atau berlindung di hutan dan kawasan sekitarnya. Dari data yang tersedia diperkirakan sekitar 327 warga mengungsi, terdiri dari 151 laki-laki dan 176 perempuan.82
Menurut Uskup Keuskupan Jayapura, banyak pengungsi tinggal di tempat penampungan darurat dan tidak mendapatkan bantuan kemanusiaan yang memadai dari pemerintah pusat maupun daerah. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh organisasi masyarakat dan jaringan gereja terkait dampak kesejahteraan jangka panjang komunitas-komunitas pengungsi di seluruh wilayah Pegunungan Bintang.
80 Callistasia Wijaya, Nasib para pengungsi Intan Jaya, Papua: ‘Menangis di hadapan Tuhan agar kedamaian bisa terwujud’, BBC Indonesia, 22 Februari 2021. Tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56102692
81 Tim Pokja Adat MRP, Kiwirok Sudah Aman Kah?, MRP, Jayapura, 2021. Tersedia di https://www.scribd.com/ document/590323177/Laporan-Pokja-Adat-Kiwirok-papua
82 Theo Kelen, Pengungsi konflik bersenjata Papua: Hentikan pendekatan keamanan, Jubi, 22 Desember 2024. Tersedia di https://jubi.id/polhukam/2024/pengungsi-konflik-bersenjata-papua-hentikan-pendekatan-keamanan/
Catatan Penutup
Dari data yang berhasil di dokumentasikan dari Nduga, Maybrat, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang, memperlihatkan bahwa pengungsian telah menjadi salah satu dampak kemanusiaan paling berat dari konflik di Papua. Puluhan ribu warga sipil telah terpaksa meninggalkan rumah mereka—sering kali untuk waktu yang lama—akibat bentrokan bersenjata, operasi militer, situasi ketidakamanan dan kekhawatiran akan kekerasan yang berlanjut.
Informasi yang tersedia belum memungkinkan penarikan kesimpulan yang pasti mengenai apakah semua peristiwa pengungsian itu sah atau melanggar HHI. Namun demikian, skala dan lamanya pengungsian, ditambah berulangnya laporan mengenai bantuan kemanusiaan yang tidak memadai, terputusnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengungsian berkepanjangan di hutan, tempat penampungan sementara, dan permukiman liar, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak para pengungsi.
Kekhawatiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan-aturan HHI mengenai perlindungan warga sipil dan bantuan kemanusiaan, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang lebih luas berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, mencakup hak atas perumahan, kesehatan, pendidikan, kehidupan keluarga, serta hak-hak anak dan komunitas adat.
6. Serangan terhadap Personel Keagamaan dan Tempat Ibadah
Kerangka Hukum yang Berlaku
Personel keagamaan dan tempat ibadah mendapat perlindungan berdasarkan HHI. Dalam KBNI, personel keagamaan yang tidak terlibat langsung dalam tindak permusuhan adalah warga sipil dan berhak atas perlindungan yang sama terhadap serangan seperti warga sipil pada umumnya. Fungsi keagamaan mereka tidak mengurangi perlindungan itu; justru peran kemanusiaan dan kemasyarakatan yang mereka emban sering kali menempatkan mereka dalam situasi sangat rentan selama konflik bersenjata.83
Tempat-tempat ibadah juga dilindungi sebagai objek sipil berdasarkan prinsip pembedaan. Gereja, kapel, masjid, pura, dan bangunan keagamaan lainnya tidak boleh diserang, dirusak, atau digunakan untuk kepentingan militer, kecuali telah menjadi sasaran militer menurut HHI. Penggunaan tempat ibadah untuk keperluan militer tidak hanya berpotensi menjadikannya sasaran serangan, tetapi juga dapat merampas komunitas sipil dari layanan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan yang penting.
Perlindungan terhadap personil dan fasilitas keagamaan tercantum dalam hukum humaniter internasional kebiasaan dan diperkuat oleh yurisprudensi internasional. Pengadilan internasional telah berulang kali menegaskan bahwa serangan terhadap pemimpin agama, serta penghancuran, pendudukan, atau penggunaan militer atas tempat-tempat ibadah, dapat merupakan pelanggaran serius HHI apabila berdampak terhadap orang-orang yang dilindungi atau objek-objek sipil.
Kejadian-kejadian yang berhasil di dokumentasikan di bawah ini menimbulkan kekhawatiran, baik terkait perlakuan terhadap personel keagamaan maupun penggunaan fasilitas keagamaan dalam konteks konflik di Papua.
83 ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rules 38 and 40 (Cultural Property and Places of Worship; Special Protection of Certain Objects); Hague Convention for the Protection of Cultural Property (1954), Article 4;
Additional Protocol II, Article 16 (the treaty provisions that inform the customary protection of places of worship and cultural property in NIACs); Prosecutor v Kordić and Čerkez, ICTY Appeals Chamber, Judgment, 17 December 2004, paras 89–92; Prosecutor v Blaškić, ICTY Trial Chamber, Judgment, 3 March 2000, paras 185–188.
Kabupaten Nduga
Pada 17 September 2023, sejumlah pekerja gereja yang berafiliasi dengan Gereja KINGMI di Kabupaten Nduga dilaporkan mengalami penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan fisik oleh anggota Brigade Mobil (Brimob). Insiden ini terjadi ketika personel gereja selesai melaksanakan kebaktian doa.84
Menurut laporan, penangkapan tersebut dilakukan atas tuduhan bahwa para individu itu bertindak sebagai mata-mata bagi TPNPB. Mereka yang ditahan diidentifikasi sebagai Urbanus Kogeya, Marko Kogeya, Disina Gwijangge, Indiweriknak Arabo, dan Giran Gwijangge.85
Selain penangkapan itu, Pendeta Nataniel Tabuni, Bendahara Sinode KINGMI, dan Pendeta Zakeus Kogoya dilaporkan juga menjadi korban kekerasan oleh aparat keamanan.86
Insiden-insiden ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlakuan terhadap personel keagamaan yang tengah menjalankan fungsi keagamaan dan kemasyarakatan di daerah-daerah yang terdampak konflik bersenjata.
Kabupaten Maybrat
Setelah serangan terhadap pos Koramil Kisor pada September 2021, aparat keamanan Indonesia melakukan operasi penyisiran di berbagai wilayah Distrik Aifat Timur dan Aifat Timur Selatan. Selama operasi tersebut, banyak warga dilaporkan melarikan diri dari rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman.
Berdasarkan laporan yang ada, satu gedung gereja yang sebelumnya berfungsi sebagai tempat ibadah bagi masyarakat setempat kemudian diduduki oleh personel TNI dan dijadikan pos militer sementara.87
Meski HHI tidak melarang penggunaan setiap bangunan keagamaan dalam segala keadaan, pemanfaatan tempat ibadah untuk kepentingan militer menimbulkan kekhawatiran serius dibawah prinsip pembedaan dan berpotensi mengekspos fasilitas keagamaan serta warga sipil sekitarnya pada bahaya yang ditimbulkan oleh operasi militer.
84 Andi Adam Faturahman, Setelah Brimob Memopor Pendeta di Nduga, Tempo, 26 September 2023. Tersedia di https:// www.tempo.co/politik/setelah-brimob-memopor-pendeta-di-nduga-820640
85 Suara Papua, Laporan Kronologi Kekerasan Aparat Terhadap Pimpinan Gereja Kingmi di Nduga, Suara Papua, 22 September 2023. Tersedia di https://suarapapua.com/2023/09/22/laporan-kronologi-kekerasan-aparat-terhadappimpinan-gereja-kingmi-di-nduga/
86 Editor, Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua kecam penggeledahan kantor Klasis Keneyam, Jubi, 23 September 2023. Tersedia di https://jubi.id/polhukam/2023/sinode-gereja-kingmi-di-tanah-papua-kecam-penggeledahan-kantor-klasiskeneyam/
87 Editor, Cerita pengungsi di Maybrat: ada sekolah, gereja, dan rumah warga jadi posko militer, Jubi, 20 Juni 2023. Tersedia di https://jubi.id/polhukam/2023/cerita-pengungsi-di-maybrat-ada-sekolah-gereja-dan-rumah-warga-jadiposko-militer/
Kabupaten Intan Jaya
Salah satu insiden paling menonjol yang melibatkan personel keagamaan di Papua adalah pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 di Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.88 Pendeta Yeremia adalah pemimpin agama yang dihormati dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) serta dikenal luas karena mendorong penyelesaian damai atas konflik serta membantu masyarakat yang terdampak.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM menyimpulkan bahwa anggota TNI bertanggung jawab atas kematiannya. Peristiwa ini mendapat perhatian nasional dan internasional, dan hingga kini menjadi salah satu kasus yang paling banyak terdokumentasi terkait kekerasan terhadap personel keagamaan di Papua.
Insiden-insiden lain menyusul tak lama kemudian. Pada 7 Oktober 2020, Agustinus Duwitau, seorang katekis Katolik dari Kampung Domonggau, dilaporkan ditembak oleh TNI hingga meninggal dunia.. Tidak lama setelah itu, Rufinus Tigau, seorang katekis dari Keuskupan Timika, juga dilaporkan ditembak dan tewas dalam keadaan yang serupa.89
Dalam rentang waktu sekitar dua bulan, setidaknya tiga tokoh agama dilaporkan tewas di Intan Jaya. Kejadian-kejadian ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan organisasi gereja, kelompok masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia mengenai keselamatan personel keagamaan yang bertugas di daerah yang terdampak konflik.
Para pemimpin agama kerap memainkan peran penting dalam bantuan kemanusiaan, mediasi, perlindungan komunitas, serta pendampingan bagi masyarakat yang mengungsi. Kekerasan yang ditujukan kepada rohaniwan dan personel keagamaan lainnya karenanya berdampak jauh melampaui korban langsung, melemahkan ketahanan dan kesejahteraan komunitas-komunitas yang hidup di tengah konflik.
Catatan Penutup
Insiden-insiden yang berhasil di dokumentasikan di Nduga, Maybrat, dan Intan Jaya menunjukkan bahwa personel keagamaan dan fasilitas keagamaan telah terseret ke dalam konflik di Papua dengan berbagai cara. Pekerja gereja dan rohaniwan dilaporkan mengalami penangkapan, kekerasan fisik, dan dalam beberapa kasus, tindakan yang berujung pada kematian. Bersamaan dengan itu, tempat-tempat ibadah dilaporkan diduduki atau dimanfaatkan untuk kepentingan militer.
Meski rincian masing-masing insiden masih perlu diinvestigasi lebih lanjut, informasi yang tersedia menimbulkan kekhawatiran serius atas kepatuhan terhadap perlindungan yang diberikan kepada personel keagamaan dan tempat ibadah berdasarkan HHI. Tindakan-tindakan semacam ini juga berpotensi melanggar hak-hak yang dilindungi di bawah hukum HAM internasional, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, dan hak-hak komunitas keagamaan.
88 Budiarti Utami Putri, Cerita Gereja dan Saksi di Kasus Dugaan Penembakan Pendeta Yeremia oleh TNI, Tempo, 22 September 2022. Tersedia di https://www.tempo.co/hukum/cerita-gereja-dan-saksi-di-kasus-dugaan-penembakanpendeta-yeremia-oleh-tni-580182
89 Liza Tambunan, Komnas HAM sebut anggota TNI diduga terlibat membunuh Pendeta Yeremia di Papua, kasus tak kunjung dibawa ke pengadilan, BBC Indonesia, 3 November 2020. Tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-54782101
7. Serangan terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kerangka Hukum yang Berlaku
Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapat perlindungan khusus berdasarkan HHI. Dalam KBNI, hukum humaniter internasional kebiasaan mewajibkan agar tenaga medis yang secara eksklusif bertugas di bidang medis senantiasa dihormati dan dilindungi dalam setiap keadaan.90 Hal yang sama berlaku pula terhadap rumah sakit, puskesmas, klinik, ambulans, dan fasilitas atau transportasi medis lainnya harus dihormati dan dilindungi serta tidak boleh dijadikan objek serangan. Perlindungan-perlindungan ini tercermin dalam hukum humaniter internasional kebiasaan dan merujuk pada ketentuan rinci yang diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka yang terluka dan sakit tetap dapat memperoleh perawatan medis selama konflik bersenjata berlangsung, tanpa memandang afiliasi mereka.
Kewajiban untuk menghormati dan melindungi tenaga kesehatan serta fasilitas medis tidak sebatas menahan diri untuk tidak menyerang. Pihak-pihak yang bersengketa juga harus menghindari gangguan yang tidak perlu terhadap pelayanan kesehatan dan mengambil langkah-langkah yang memungkinkan guna melindungi layanan medis dari dampak tindak permusuhan. Serangan terhadap tenaga kesehatan, fasilitas medis, dan transportasi medis karenanya dapat merupakan pelanggaran serius HHI karena menghambat kemampuan penduduk sipil dan orang-orang yang terluka untuk mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan.
Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas medis tidaklah mutlak. Unit-unit medis dapat kehilangan perlindungannya apabila mereka digunakan di luar fungsi kemanusiaannya dan untuk melakukan tindakan yang membahayakan pihak lawan, seperti menyimpan senjata, menyembunyikan kombatan atau petempur yang berada dalam keadaan sehat, atau dimanfaatkan untuk operasi militer. Namun demikian, kehadiran kombatan yang terluka, penanganan medis anggota kelompok bersenjata, atau kepemilikan senjata ringan untuk keperluan pertahanan diri tidak menghapus perlindungan tersebut. Bahkan ketika perlindungan telah hilang sekalipun, HHI mensyaratkan adanya peringatan terlebih dahulu dan bahwa kaidah-kaidah yang mengatur pelaksanaan tindak permusuhan, termasuk proporsionalitas dan kewaspadaan dalam serangan, tetap harus dipatuhi.
90 ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rules 25, 28 and 29 (Medical Personnel, Medical Units and Medical Transports); Geneva Convention I, Articles 19–24; Geneva Convention IV, Articles 18–20; Additional Protocol I, Articles 12 and 15; Additional Protocol II, Articles 9–11 (the treaty provisions that inform the customary protection of medical personnel, medical units and medical transports in NIACs); ICRC Customary International Humanitarian Law Database, Commentary to Rules 25, 28 and 29; ICRC, Health Care in Danger: The Responsibilities of Health-Care Personnel Working in Armed Conflicts and Other Emergencies (2012).
Penerapan pada Fakta
Salah satu insiden paling serius yang melibatkan tenaga kesehatan terjadi pada 13 September 2021, ketika faksi TPNPB Ngalum-Kupel menyerang petugas kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang.
Dalam serangan tersebut, Suster Gabriela Meilan, petugas kesehatan berusia 22 tahun, menderita luka parah dan kemudian meninggal dunia. Tiga petugas kesehatan lainnya: Suster Katrianti Tandila, Suster Kristina Sampe Tonapa, dan perawat Emanuel, mengalami luka serius.91 Kepala Puskesmas Kiwirok, Sem Taplo, juga dilaporkan mengalami penyiksaan berat oleh anggota kelompok bersenjata tersebut.
Serangan tidak berhenti pada korban individu. Setelah insiden itu, Puskesmas Kiwirok dilaporkan dibakar, bersama sejumlah fasilitas umum lainnya di Distrik Kiwirok dan Okika. Hancurnya puskesmas tersebut sangat mengganggu pelayanan kesehatan di wilayah itu dan turut mendorong warga untuk mengungsi mencari keselamatan di tempat lain.
Kekerasan terhadap infrastruktur kesehatan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pada 24 November 2023, kelompok bersenjata menyerang proyek pembangunan puskesmas di Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak. Tiga pekerja konstruksi, yakni Suyanto, Satiman, dan Triyono, tewas dalam serangan itu. Dua pekerja lainnya, Nurali dan Alfian Pratasis, mengalami luka serius akibat tembakan dan kekerasan fisik, lalu dirujuk ke Timika untuk mendapatkan perawatan lanjutan.92
Meski para korban bukan tenaga medis, mereka adalah warga sipil yang tengah mengerjakan pembangunan infrastruktur kesehatan untuk melayani masyarakat setempat. Serangan ini dengan demikian berdampak sekaligus terhadap warga sipil yang dilindungi dan terhadap penyediaan layanan kesehatan di masa mendatang bagi wilayah tersebut.
Tuduhan lebih lanjut mengenai serangan terhadap fasilitas kesehatan muncul pada 29 September 2025, ketika sebuah puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, dilaporkan menjadi sasaran kelompok bersenjata.93 Laporan mengindikasikan bahwa insiden tersebut semakin mengganggu pelayanan kesehatan di wilayah yang telah lama terdampak ketidakamanan dan pengungsian.
Catatan Penutup
Insiden-insiden yang terdokumentasi di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Puncak menimbulkan kekhawatiran serius mengenai perlindungan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan selama konflik di Papua berlangsung. Petugas kesehatan, fasilitas medis, dan infrastruktur terkait kesehatan telah berulang kali terdampak kekerasan yang berkaitan dengan konflik, mengakibatkan kematian, cedera, kerusakan fasilitas, dan terganggunya layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Dampak dari serangan-serangan semacam ini jauh melampaui korban langsung. Di wilayah-wilayah terpencil yang fasilitas kesehatannya sudah terbatas, hilangnya tenaga medis, hancurnya fasilitas kesehatan, dan pengungsian petugas kesehatan dapat membuat seluruh komunitas kehilangan akses terhadap perawatan medis dasar. Insiden-insiden ini karenanya menyentuh sebagian perlindungan paling fundamental yang diberikan oleh HHI.
91 Egi Adyatama, Cerita Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan KBB di Kiwirok: dilempar ke Jurang, Tempo, 17 September 2021. Tersedia di https://www.tempo.co/hukum/cerita-tenaga-kesehatan-korban-penyerangan-kkb-di-kiwirok-dilemparke-jurang--473150
92 News Desk, TPNPB assault kills construction workers in Jambul Village, English Jubi, 27 November 2023. Tersedia di https://en.jubi.id/tpnpb-assault-kills-construction-workers-in-jambul-village/
93 Irfan Kamil, Robertus Belarminus, Aparat Pukul Mundur KKB Usai Bakar Puskesmas Kiwirok, Kompas, 30 September 2025. Tersedia di https://nasional.kompas.com/read/2025/09/30/09101491/aparat-pukul-mundur-kkb-usai-bakarpuskesmas-kiwirok.
8. Serangan terhadap dan Penggunaan Militer atas Infrastruktur Sipil
Kerangka Hukum yang Berlaku
Salah satu prinsip paling mendasar dalam HHI adalah prinsip pembedaan. Pihakpihak yang terlibat dalam KBNI wajib setiap saat membedakan antara sasaran militer dan objek sipil, serta hanya boleh mengarahkan serangan pada sasaran militer. Objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer dan dilindungi dari serangan—kecuali dan selama objek tersebut berubah menjadi sasaran militer menurut HHI.94
Sekolah, pasar, rumah, gedung-gedung pemerintah, dan fasilitas sipil lainnya pada umumnya merupakan objek sipil. Fasilitas-fasilitas ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan menyediakan pendidikan, peluang ekonomi, layanan publik, dan dukungan sosial. Kerusakan pada infrastruktur semacam itu karenanya dapat berdampak jauh melampaui akibat langsung dari tindak permusuhan.
Perlindungan yang diberikan kepada objek sipil tercermin dalam hukum humaniter internasional kebiasaan dan telah berulang kali ditegaskan dalam yurisprudensi internasional. Serangan yang sengaja diarahkan terhadap objek sipil, atau penggunaan fasilitas sipil untuk keperluan militer sedemikian rupa sehingga mengeksposnya pada bahaya tindak permusuhan, dapat merupakan pelanggaran serius terhadap HHI.
Insiden-insiden yang terdokumentasi di bawah ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran mengenai serangan terhadap infrastruktur sipil, tetapi juga pendudukan dan penggunaan militer atas fasilitas yang biasanya diperuntukkan bagi pendidikan, ibadah, kehidupan kemasyarakatan, dan mata pencaharian warga sipil.
Kabupaten Maybrat
Menyusul serangan terhadap pos Koramil Kisor pada September 2021, aparat keamanan Indonesia melancarkan operasi keamanan secara masif di seluruh Kabupaten Maybrat.
Berdasarkan laporan SKPKC Ordo Santo Agustinus, sejumlah fasilitas pendidikan di Distrik Aifat Timur terdampak operasi-operasi tersebut. Di antaranya adalah sepuluh sekolah dasar yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK), sebuah SD Inpres, satu SD negeri, dan satu SMP negeri. Laporan lebih lanjut menyebutkan bahwa beberapa gedung sekolah, bersama dengan gereja-gereja dan rumah-rumah warga, digunakan oleh personel TNI sebagai pos militer.95
Penggunaan fasilitas pendidikan untuk keperluan militer menimbulkan kekhawatiran berdasarkan HHI karena berpotensi mengekspos sekolah dan komunitas sipil di sekitarnya pada dampak tindak permusuhan, sekaligus memutus akses terhadap pendidikan dan layanan penting lainnya.
94 ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rules 7–10 (Distinction Between Civilian Objects and Military Objectives; Civilian Objects); Additional Protocol I, Articles 48, 52 and 57; Additional Protocol II, Article 13 (the treaty provisions that inform the customary rules protecting civilian objects and requiring distinction in NIACs); Prosecutor v Galić, ICTY Appeals Chamber, Judgment, 30 November 2006, paras 97–102.
Kabupaten Intan Jaya
Kekhawatiran serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Intan Jaya.
Pada 19 September 2020, personel TNI dilaporkan menduduki SD Hitadipa milik Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili di Indonesia (YPPGI). Menurut laporan-laporan yang ada, sekolah tersebut kemudian dijadikan markas Komando Rayon Militer Persiapan Hitadipa.96
Saksi mata melaporkan bahwa warga dikumpulkan di halaman sekolah di bawah pengawasan personel bersenjata, sementara pasukan keamanan melakukan penggeledahan untuk mencari senapan SS1 yang dilaporkan dirampas TPNPB dalam serangan sebelumnya yang menewaskan Sersan Sahlan.
Pendudukan yang dilaporkan ini terjadi pada masa kekerasan yang memuncak di Hitadipa, termasuk pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani dan serangan terhadap personel TNI. Terlepas dari konteks keamanan yang melatarbelakanginya, penggunaan militer atas fasilitas pendidikan menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan objek sipil dan terganggunya kegiatan belajar-mengajar.
Kabupaten Pegunungan Bintang
Salah satu insiden paling berdampak yang menyasar infrastruktur sipil di Kabupaten Pegunungan Bintang terjadi pada 13 September 2021, ketika kelompok bersenjata menyerang pasar di Distrik Kiwirok.
Pasar tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi penting bagi masyarakat setempat dan digunakan warga untuk berdagang, berniaga, serta mengakses kebutuhan pokok. Menurut laporan, warga sipil terpaksa melarikan diri dari wilayah itu selama serangan yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda warga.
Serangan ini terjadi setelah penyerangan sebelumnya terhadap Puskesmas Kiwirok pada hari yang sama. Setelah menyerang dan membakar fasilitas kesehatan itu, anggota kelompok bersenjata dilaporkan bergerak menuju area pasar, semakin mengganggu kehidupan sipil dan aktivitas ekonomi masyarakat.97
Laporan-laporan dari 2025 menunjukkan bahwa kekerasan yang menarget pasar, fasilitas komersial, dan infrastruktur publik lainnya masih terus terjadi di sejumlah daerah di Papua. Insiden-insiden ini menggambarkan bagaimana infrastruktur sipil kerap terseret ke dalam dinamika konflik yang lebih luas, dengan konsekuensi berat bagi komunitas-komunitas lokal yang menggantungkan kehidupan sehari-hari mereka pada fasilitas-fasilitas tersebut.
95 Theo Kelen, Tentara dan polisi pakai sekolah di Distrik Aifat Timur Tengah untuk pos aparat keamanan, Jubi, 25 November 2024. Tersedia di https://jubi.id/polhukam/2024/tentara-dan-polisi-pakai-sekolah-di-distrik-aifat-timurtengah-untuk-pos-aparat-keamanan/
96 Victor Mambor, Konflik Intan Jaya (2): Kekerasan Yang Mengorbankan Warga Sipil, Arsip Jubi, 28 Desember 2020. Tersedia di https://arsip.jubi.id/konflik-intan-jaya-papua-2-kekerasan-yang-meluas-dan-mengorbankan-warga-sipil/
97 SM Said, Chanry Andrew, Kronologi Penyerangan KKB Terhadap Pos Pam TNI Polri dan Pembakaran Fasilitas Umum
Catatan Penutup
Insiden-insiden yang terdokumentasi di Maybrat, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang memperlihatkan betapa rentannya infrastruktur sipil dalam konflik yang berlangsung di Papua. Sekolah, gereja, rumah warga, pasar, dan berbagai fasilitas sipil lainnya dilaporkan telah diduduki, rusak, hancur, atau terdampak operasi militer dan kekerasan bersenjata dengan berbagai cara.
Insiden-insiden seperti ini berdampak jauh melampaui kerusakan fisik bangunan semata. Pendudukan sekolah mengganggu akses terhadap pendidikan; penggunaan gereja dan fasilitas kemasyarakatan untuk kepentingan militer mempengaruhi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat; sementara serangan terhadap pasar melemahkan akses terhadap sumber penghidupan dan barang-barang kebutuhan pokok.
Meski legalitas insiden-insiden tertentu bergantung pada keadaan spesifiknya masing-masing, namun dari informasi yang tersedia telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kepatuhan terhadap prinsip pembedaan dan kewajiban untuk menghormati serta melindungi objek sipil berdasarkan HHI. Tindakan-tindakan semacam ini juga berpotensi melanggar berbagai hak yang dilindungi di bawah hukum HAM internasional, termasuk hak atas pendidikan, hak milik, hak budaya, dan hak atas kehidupan bermasyarakat.
Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional 67
di Kiwirok, SindoNews, 13 September 2021. Tersedia di https://daerah.sindonews.com/read/539484/174/kronologipenyerangan-kkb-terhadap-pos-pam-tni-polri-dan-pembakaran-fasilitas-umum-di-kiwirok-1631524173
Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
aporan ini telah mengkaji situasi di Papua melalui kerangka hukum humaniter L internasional dan menilai apakah kekerasan yang terjadi di Papua memenuhi ambang batas konflik bersenjata non-internasional (KBNI) berdasarkan Pasal 3 Kembar Konvensi-Konvensi Jenewa dan hukum internasional kebiasaan. Analisis ini memusatkan diri pada empat kabupaten—Maybrat, Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang—yang secara kolektif menggambarkan pola-pola utama tindak permusuhan, operasi militer, kerugian yang diderita warga sipil, pengungsian, dan konsekuensi kemanusiaan yang terjadi di seluruh Tanah Papua.
1. Situasi di Papua Merupakan Konflik Bersenjata Non-internasional
Bukti yang dikaji dalam laporan ini menunjukkan bahwa kekerasan di Papua memenuhi dua kriteria yang dipersyaratkan bagi suatu KBNI menurut hukum internasional kebiasaan: keberadaan kelompok bersenjata non-negara yang terorganisir dan kekerasan bersenjata berkepanjangan dengan intensitas yang memadai.
Empat indikator menunjukkan pemenuhan syarat organisasi TPNPB. TPNPB memiliki struktur kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, komando pertahanan regional, mekanisme disiplin internal, juru bicara yang diakui, serta kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan operasi militer di berbagai wilayah. Meskipun terdesentralisasi, struktur organisasinya konsisten dengan model organisasi kelompok bersenjata yang diakui dalam yurisprudensi dan kajian akademik internasional.
Kriteria intensitas juga terpenuhi. Setidaknya sejak tahun 2018, tindak permusuhan telah melibatkan pengerahan militer yang berkelanjutan, keterlibatan tindak bersenjata yang berulang, satuan tempur khusus, jumlah korban yang signifikan, pengungsian dalam skala besar, dan konsekuensi kemanusiaan yang meluas. Indikator-indikator ini terlihat jelas di keempat kabupaten sebagai studi kasus dan melampaui insideninsiden terisolir gangguan keamanan atau kekerasan kriminal.
Dengan demikian, situasi di Papua diatur oleh Pasal 3 Kembar Konvensi-Konvensi Jenewa dan aturan-aturan yang berlaku dari hukum humaniter internasional kebiasaan. Keberlakuan aturan-aturan ini tidak tergantung pada pengakuan formal oleh pihak manapun. Sebaliknya, hukum humaniter internasional berlaku secara otomatis setiap kali kriteria objektif suatu konflik bersenjata non-internasional terpenuhi sebagai fakta.
2. Kerangka Hukum Domestik Tidak Jelas
Meskipun operasi militer telah dilakukan di Papua selama beberapa dekade, laporan ini menemukan bahwa dasar hukum domestiknya tetap tidak jelas. Tidak seperti Aceh dan Timor Timur, Papua tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai daerah darurat, daerah operasi militer, atau zona konflik melalui keputusan presiden atau instrumen hukum yang setara.
Walaupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menyediakan kerangka bagi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hingga saat penulisan laporan ini tidak ditemukan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang tersedia untuk publik yang secara khusus mengatur operasi militer di Papua. Hal ini menunjukkan terbatasnya transparansi mengenai dasar hukum, tujuan, mekanisme pengawasan, pendanaan, dan pengaturan akuntabilitas yang berlaku bagi operasi-operasi tersebut.
3. Kedua Pihak yang berkonflik telah terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional
Laporan ini mengidentifikasi tindakan baik oleh aparat keamanan Indonesia maupun TPNPB yang menimbulkan keprihatinan serius berdasarkan Pasal 3 Kembar dan hukum humaniter internasional kebiasaan.
Berkenaan dengan aparat keamanan Indonesia, laporan ini mendokumentasikan dugaan-dugaan pembunuhan yang melanggar hukum, penahanan sewenangwenang, penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya, kekerasan terhadap personel keagamaan, penggunaan fasilitas sipil untuk kepentingan militer, serta tindakan yang menyebabkan pengungsian dan kerugian kemanusiaan yang lebih luas. Dugaan-dugaan dengan pola serupa dari insiden-insiden sebelumnya seperti Abepura, Wasior, Wamena, dan Paniai, dan kejadian-kejadian dari situasi sekarang yang didokumentasikan dari empat kabupaten menunjukkan bahwa keprihatinan mendalam terhadap perlindungan warga sipil tetap tak terselesaikan.
Laporan ini juga mengidentifikasi tindakan oleh TPNPB yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Hal ini mencakup pembunuhan warga sipil, penyanderaan, serangan yang memengaruhi tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serangan terhadap pasar dan infrastruktur sipil lainnya, serta pendudukan atau penggunaan militer atas fasilitas sipil. Contoh yang menonjol mencakup pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada tahun 2018, serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok pada tahun 2021, dan penyanderaan pilot Selandia Baru Kapten Phillip Mark Mehrtens antara tahun 2023 dan 2024. Tindakan-tindakan tersebut tetap dilarang dalam segala keadaan dan tidak dapat dibenarkan dengan merujuk pada keberadaan konflik bersenjata.
Keberadaan suatu KBNI tidak melegitimasi tindakan melanggar hukum oleh salah satu pihak. Sebaliknya, hal itu menyediakan kerangka hukum untuk menilai dan mengatur tindakan semua pihak.
4. Warga Sipil Terus Menanggung Beban Terbesar dari Konflik
Konsekuensi paling signifikan dari konflik ini adalah dampaknya terhadap warga sipil. Di seluruh empat kabupaten yang dikaji dalam laporan ini, warga sipil telah dibunuh, dilukai, mengungsi, ditahan, dan menjadi sasaran intimidasi serta kekerasan oleh berbagai aktor.
Laporan ini mendokumentasikan lebih dari 100.000 pengungsi internal di seluruh Papua. Banyak diantaranya mengalami pengungsian berkepanjangan dan tetap tanpa solusi yang berkelanjutan. Sekolah, gereja, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sipil lainnya telah rusak, diduduki, atau menjadi tidak dapat digunakan oleh warga akibat konflik. Anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan komunitas masyarakat adat terpencil terdampak secara tidak proporsional.
Konsekuensi kemanusiaan dari konflik ini melampaui kekerasan langsung. Pengungsian telah mengganggu akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, dan jaringan dukungan masyarakat, sehingga menciptakan konsekuensi sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang bagi komunitas yang terdampak.
5. Akses Kemanusiaan Tetap Tidak Memadai
Laporan ini menemukan bahwa akses kemanusiaan tetap sangat terbatas meskipun kebutuhan kemanusiaan sungguh besar. Walaupun gereja, organisasi masyarakat, dan otoritas lokal telah memberikan bantuan yang penting, akses oleh organisasi kemanusiaan yang tidak memihak tetap terbatas.
Laporan-laporan yang didokumentasikan sepanjang laporan ini menunjukkan adanya keprihatinan yang berkelanjutan terkait akses kepada warga yang mengungsi, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah yang terdampak konflik, serta kemampuan organisasi kemanusiaan yang tidak memihak untuk secara independen menilai dan merespons kebutuhan kemanusiaan. Banyak komunitas yang terdampak hanya bisa mengandalkan jejaring pendukung setempat meskipun mereka sedang menghadapi tantangan kemanusiaan yang berat.
Tidak adanya pengakuan formal terhadap konflik telah mengakibatkan ketidak jelasan mengenai peran aktor kemanusiaan dan membatasi peluang mereka untuk menilai dan menanggapi krisis kemanusiaan yang ada secara independen. Pengakuan bahwa hukum humaniter internasional berlaku terhadap situasi di Papua tidak dengan sendirinya akan menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Namun, hal itu akan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas yang memungkinkan organisasi kemanusiaan memberikan bantuan dan para pihak dalam konflik memfasilitasi operasi bantuan bagi warga sipil yang membutuhkan.
Rekomendasi
Untuk Semua Pihak dalam Konflik
1. Menghentikan segera pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan segala perlakuan keji, tidak manusiawi, penyanderaan, dan serangan terhadap warga sipil maupun objek sipil.
2. Menghormati dan melindungi warga sipil, tenaga medis, tokoh agama, pekerja kemanusiaan, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan infrastruktur sipil lainnya.
3. Menghentikan pendudukan atau penggunaan sekolah, fasilitas kesehatan dan objek sipil lainnya untuk kepentingan militer kecuali jika pada saat tertentu objek-objek tersebut telah berubah menjadi objek militer berdasarkan hukum humaniter internasional.
4. Menghormati dan melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 3 Kembar dan HHI kebiasaan yang berlaku.
5. Sesuai dengan Aturan 55 hukum kebiasaan HHI, kedua pihak dalam konflik harus mengizinkan dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan, khususnya bagi:
a. Organisasi kemanusiaan nasional, termasuk Palang Merah Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia; dan
b. Organisasi kemanusiaan internasional, seperti International Committee of the Red Cross (ICRC), Médecins Sans Frontières dan organisasi lainnya.
6. Sesuai dengan Aturan 56 hukum kebiasaan HHI, para pihak harus menjamin kebebasan bergerak bagi personil bantuan kemanusiaan yang berwenang dan penting bagi pelaksanaan fungsi mereka.
7. Menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan di bawah kendali masing-masing pihak dan mengambil tindakan yang sesuai baik sanksi disiplin, administrasi, maupun pidana bilamana sesuai.
8. Memfasilitasi jeda kemanusiaan, gencatan senjata lokal, dan langkah-langkah lain untuk mengurangi dampak kerugian terhadap warga sipil dan memungkinkan bantuan kemanusiaan.
Untuk Pemerintah Indonesia
1. Mengakui secara resmi bahwa konflik bersenjata non-internasional ada di Papua dan bahwa situasi tersebut diatur oleh HHI. Pengakuan tersebut tidak mengubah status hukum para pihak menurut hukum domestik, tetapi memastikan bahwa rezim perlindungan HHI berlaku sepenuhnya bagi TNI maupun TPNPB, termasuk kewajiban mereka terhadap penduduk sipil di wilayah yang berada di bawah kendali mereka.
2. Mengakui bahwa keberlakuan hukum humaniter internasional ditentukan oleh fakta objektif dan memastikan bahwa seluruh operasi TNI dan Polri di Tanah Papua mematuhi Pasal 3 Kembar Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional kebiasaan.
3. Segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Operasi Militer Selain Perang sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 34/2004 Tentara Nasional Indonesia (sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025), guna menempatkan operasi militer di Papua dalam kerangka hukum yang jelas serta memungkinkan pengawasan parlemen, transparansi anggaran, dan akuntabilitas.
4. Tidak menetapkan keadaan darurat sipil atau militer di Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mendokumentasikan bahwa periode operasi militer selama Orde Baru telah menghasilkan pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan melalui sistem hukum negara; deklarasi keadaan darurat beresiko mengulang pola tersebut.
5. Membuka dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan, khususnya pengungsi internal dan warga terdampak, dan pembatasan hanya bisa dilakukan sejauh diizinkan oleh hukum humaniter internasional.
6. Memastikan perlakuan manusiawi, perlindungan, dan bantuan bagi pengungsi, termasuk akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan solusi jangka panjang.
7. Membangun dan menerapkan strategi terkoordinir bagi pemulangan yang aman, sukarela, bermartabat, juga integrasi setempat, atau penempatan warga yang mengungsi dalam perundingan dengan komunitas terdampak dan aktoraktor kemanusiaan.
8. Melakukan investigasi yang cepat, independen, dan efektif terhadap dugaan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya, serta memberikan pemulihan dan reparasi yang efektif bagi korban.
Untuk Dewan Perwakilan Rakyat
1. Mendorong pemerintah untuk segera mengakui bahwa di Papua sedang terjadi konflik bersenjata non-internasional dan mentaati aturan yang mengaturnya dalam HHI.
2. Melakukan pengawasan operasi-operasi militer yang sudah berlangsung selama enam dekade di Papua dan meminta pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan tata perundangan yang berlaku, khususnya UU TNI.
3. Merevisi UU Pengadilan HAM dengan memasukan kejahatan perang dan agresi sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat.
4. Mendorong para pihak untuk membuka akses seluas mungkin bagi lembagalembaga kemanusiaan nasional seperti PMI, dll dan internasional seperti ICRC untuk melaksanakan aksi kemanusiaan dan pemulihan, khususnya terhadap pengungsi internal.
Untuk Lembaga Negara Lainnya
1. MRP dan DPRP untuk mendorong Pemerintah mengakui Papua sebagai KBNI dan mentaatinya, serta segera melakukan penanganan terhadap warga yang terdampak konflik bersenjata.
2. DPRP dan MRP untuk mendorong para pihak yang terlibat dalam tindak permusuhan untuk mencari solusi damai.
Untuk TPNPB
1. Menghentikan segera serangan terhadap warga sipil, termasuk individuindividu yang dicurigai membantu, memberi informasi, atau bekerjasama dengan pemerintah kecuali pada saat itu, mereka terlibat langsung dalam tindak permusuhan.
2. Mengakhiri praktik penyanderaan dan membebaskan seluruh warga sipil yang ditahan secara tidak sah.
3. Tidak menduduki atau menggunakan sekolah, fasilitas kesehatan, gereja, dan fasilitas sipil lainnya untuk tujuan militer.
4. Menghormati dan melindungi tenaga medis, pekerja kemanusiaan, tokoh agama, dan orang-orang yang dilindungi.
5. Memfasilitasi akses kemanusiaan di wilayah yang berada di bawah pengaruhnya dan tidak mencampuri aksi-aksi kemanusiaan.
6. Memperkuat komando internal, disiplin, mekanisme akuntabilitas guna mencegah dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh unitunit lapangan sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Untuk Organisasi Kemanusiaan dan Komunitas Internasional
1. Melanjutkan pekerjaan penting dan kesiapsediaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak konflik, terutama pengungsi internal dan kelompok rentan.
2. Mendukung pemantauan independen terhadap kebutuhan kemanusiaan dan dampak konflik terhadap warga sipil.
3. Terus mendorong akses kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tidak memihak di seluruh Papua.
4. Mendukung inisiatif yang mengurangi dampak terhadap warga sipil dan memperkuat kepatuhan terhadap HHI, dan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung tercapainya solusi damai atas konflik yang ada.
5. Mendorong dan mendukung dialog antara para pihak yang berkonflik untuk mengurangi kekerasan dan mengatasi konsekuensi kemanusiaan akibat konflik.
Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional 74
Epilog
Apa yang tertuang dalam laporan ini merupakan upaya kolektif perdana perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menamai dengan tepat suatu kenyataan yang telah berlangsung selama lebih dari enam dasawarsa. Belum pernah sebelumnya sebuah kajian mengenai konflik di Tanah Papua disusun dari perspektif hukum humaniter internasional oleh gabungan kerja sama seperti ini.
Upaya ini sejalan dengan tradisi yang diemban oleh STF sejak pendiriannya pada tahun 1969, yaitu bahwa filsafat bukan sekadar disiplin akademik yang asyik berbicara dengan dirinya sendiri. Filsafat adalah cara berpikir yang radikal dalam arti harfiahnya – sampai ke akar, dan akar dari berbagai persoalan kebangsaan selalu kembali pada satu pertanyaan: manusia macam apa yang kita inginkan hidup bersama dalam negara-bangsa ini?
Lembaga pendidikan tinggi tidak dapat bersembunyi di balik tembok akademis ketika manusia-manusia nyata sedang menanggung penderitaan dan beban sejarah yang berat. Tridarma Perguruan Tinggi bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan panggilan yang bertolak dari alasan adanya (raison d’être) ilmu, yakni pengetahuan bagi kemaslahatan bersama. Laporan kerja sama ini adalah salah satu wujud konkret dari panggilan itu.
Seperti tertulis dalam Pengantar, filsafat membahas dan menguji segala sesuatu, lalu memegang mana yang baik dan terus mengangkat yang masih bisa dipersoalkan. Langkah berikutnya adalah bertindak berdasarkan pertimbangan yang baik itu. Dalam konteks ini, dengan mendorong perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat konflik melalui berbagai perangkat yang sahih dan adil, sekaligus mengajak berbagai unsur masyarakat untuk ikut menyuarakan krisis kemanusiaan di Papua. Untuk itu, diperlukan penamaan yang jujur atas apa yang sesungguhnya terjadi.
Salah satu temuan paling signifikan dalam laporan ini adalah bahwa konflik bersenjata di Papua — khususnya di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Pegunungan Bintang — secara objektif telah memenuhi ambang batas Konflik Bersenjata NonInternasional menurut hukum humaniter internasional. Fakta hukum yang objektif ini tentu memancing tanggapan akan konsekuensinya, termasuk dari perspektif hak asasi manusia yang merupakan cabang hukum berbeda, kendati saling melengkapi.
Kekaburan penamaan bagi konflik di Tanah Papua selama ini bukan sekadar persoalan terminologi. Situasi yang sama disebut “kriminalitas” oleh satu lembaga, “separatisme” oleh yang lainnya, “KKB” pada satu periode, “OPM” pada periode lain. Kekaburan ini mencerminkan ketiadaan kerangka hukum yang jelas dan itu sendiri telah menjadi sumber masalah. Lebih mendasar lagi, kekaburan itu mencerminkan kegagalan politik yang memungkinkan impunitas. Dari segi hukum, tanpa klasifikasi dan penamaan yang tepat, tidak ada kewajiban yang dapat ditegakkan, tidak ada perlindungan yang dapat diberikan, tidak ada akuntabilitas yang dapat dituntut.
Prinsip yang ditegaskan dalam laporan ini telah lama mapan dalam hukum internasional: berlakunya hukum humaniter internasional tidak bergantung pada pengakuan formal negara, tetapi bergantung pada terpenuhinya kriteria faktual secara objektif. Artinya, perlindungan terhadap warga sipil tidak boleh — dan tidak perlu — menunggu kesepakatan terminologis di antara para pihak.
Di sini tampak wajah hukum sebagai perangkat teknis-yuridis. Namun, hukum secara hakiki sebetulnya merupakan produk dari pengalaman panjang umat manusia menghadapi berbagai kekejaman dan ketidakadilan. Hukum Humaniter Internasional adalah buah pengalaman pahit umat manusia menghadapi kenyataan perang yang keji, sehingga melahirkan kesadaran bahwa dalam kondisi konflik bersenjata sekalipun, ada batas yang tidak boleh dilanggar, ada martabat yang tidak boleh direnggut, ada kemanusiaan yang harus tetap dijaga.
Dengan mengklasifikasikan situasi di Tanah Papua sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional, laporan ini melampaui semata-mata sebuah pernyataan akademis. Laporan ini mengingatkan bangsa ini akan tanggung jawab moral universal untuk menyelamatkan jiwa dan martabat.
Pokok yang tidak kalah penting, kalau bukan malah yang utama, dalam laporan ini adalah kenyataan bahwa di balik setiap data yang disampaikan terdapat wajah manusia: seorang ibu yang melarikan diri bersama anak-anaknya ke hutan, seorang petani yang ladangnya menjadi medan operasi, seorang guru yang menutup sekolah karena takut, seorang anak yang tumbuh tanpa mengenal rasa aman, atau tiga tukang ojek yang tidak tahu-menahu tentang konflik tetapi terbunuh di kampungnya sendiri. Di balik setiap angka ada nama, seperti Wity Unue, seorang anak yang meninggal akibat penyiksaan; atau Pendeta Yeremia Zanambani, tokoh perdamaian yang justru menjadi korban, Suster Gabriela Meilan, petugas kesehatan berusia 22 tahun yang meninggal akibat serangan bersenjata. Masih banyak lainnya.
Data yang dikumpulkan dengan cermat dalam laporan ini berbicara dengan keras: lebih dari 100.000 pengungsi internal, pembunuhan kilat terhadap warga sipil — termasuk tenaga medis, tokoh agama, anak-anak, dan pelajar; sekolah yang dijadikan pos militer; rumah ibadah yang dikosongkan, puskesmas yang dibakar, pilot yang ditahan selama dua puluh bulan.
Penghormatan terhadap martabat manusia dimulai dari keberanian untuk tidak mengaburkan keberadaan mereka yang menjadi korban di balik eufemisme operasional pembangunan ataupun narasi keamanan wilayah. Menyebut nama adalah cara paling sederhana untuk mengakui bahwa seseorang pernah ada, dan bahwa kepergiannya adalah kehilangan yang nyata.
Tanah Papua bukan sekadar wilayah administratif atau kawasan strategis kepentingan ekonomi. Tanah Papua adalah rumah bagi manusia yang berhak hidup dalam damai. Namun, laporan ini menunjukkan bahwa kepelikan situasi konflik di Tanah
Papua tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Penyelesaiannya membutuhkan dialog yang jujur, kesediaan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan keberanian politik untuk mengakui bahwa ada persoalan kemanusiaan yang serius dan tidak dapat diabaikan atas nama apa pun.
Seperti tampak jelas dalam paparan dan analisisnya, laporan ini tidak memihak salah satu sisi yang berkonflik. Laporan ini berdiri di sisi hukum yang mengikat semua pihak secara setara, baik TNI, Polri, maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim kekebalan dari kewajiban ini dan tidak ada tujuan politik atau militer yang dapat membenarkan kekerasan terhadap warga sipil dan orang-orang yang dilindungi.
Laporan ini juga mengangkat persoalan struktural bahwa selama puluhan tahun operasi militer di Papua berlangsung tanpa landasan hukum yang jelas, tanpa pengawasan parlemen yang memadai, dan tanpa kerangka hukum yang transparan. Pertanyaan mengenai legalitas dan legitimasi ini bukan serangan terhadap institusi negara, melainkan dorongan bagi negara untuk memperbaiki pendekatannya. Pertanyaannya sederhana, tetapi memerlukan kejujuran: Apakah cara-cara yang selama ini ditempuh sudah sesuai dengan cita-cita negara hukum yang kita akui bersama? Negara yang sehat tidak takut pada pertanyaan semacam itu.
Enam dekade adalah waktu yang sangat panjang bagi sebuah konflik. Akan tetapi, sejarah negeri ini juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada konflik yang abadi. Apakah jalan menuju perdamaian itu terbuka atau tertutup, amat bergantung pada keputusan para pihak yang berkonflik dan pemangku kebijakan untuk memilih dialog alih-alih kekerasan, transparansi alih-alih keputusan sembunyi-sembunyi, kemanusiaan alih-alih kepentingan sempit. Selama kepentingan ekonomi berskala besar terus mendorong perluasan kehadiran militer tanpa kerangka hukum yang transparan dan tanpa pelibatan masyarakat adat yang bermakna, akar konflik juga tidak akan menyusut.
Rekomendasi dalam laporan ini konkret dan dapat dilaksanakan, dimulai dengan pengakuan formal terhadap berlakunya hukum humaniter internasional, penerbitan keputusan presiden yang memberikan dasar hukum bagi operasi militer, pembukaan akses kemanusiaan, penyelidikan yang independen, dan dorongan menuju perundingan damai. Agenda ini realistis sejauh ada kemauan politik dan terutama itikad baik pemerintah dan para wakil rakyat di parlemen untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Tanah Papua.
Penerbitan laporan ini sekaligus merupakan pernyataan bahwa sebagai bangsa kita perlu bersikap terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Tanah Papua dari posisi dan peran kita masing-masing. Laporan ini adalah desakan bagi negara dan panggilan bagi masyarakat sipil serta komunitas internasional untuk memperhatikan secara serius konflik di Tanah Papua dan mengupayakan secara sungguh-sungguh perdamaian yang permanen.
Dengan motto STF Driyarkara, ex philosophia claritas (dari filsafat lahir kejernihan), laporan ini merupakan upaya mendudukkan secara jernih mengenai apa yang terjadi, apa yang dapat dibenarkan secara hukum, dan apa yang perlu kita suarakan bersama. Semoga kejernihan itu membawa terang bagi Papua dan bagi kita semua.
Dr. Karlina Supelli Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, 20 Juni 2026
Bibliografi
Aliansi Demokrasi Untuk Papua. (2023). Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2023 Di Papua. Jayapura. Aliansi Demokrasi Untuk Papua. (2025). Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Papua. Jayapura. Azhar, H. dan Mambor, V. (2020). Duka dari Hitadipa, Laporan Tim Kemanusiaan Untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama di Kabupaten Intan Jaya. Chauvel, R. (2021). West Papua: Indonesia’s Last Regional Conflict. Small Wars & Insurgencies, 32(6), 913–944. Cholil, M. (1979). Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat (2nd ed.). Jakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI. Chullen, A. (2010). The Threshold of Non-International Armed Conflict. In The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law. Cambridge: Cambridge University Press. Diakonia International Humanitarian Law Centre. (2022). Understanding International Humanitarian Law: An Introduction to the Law of Armed Conflict. Stockholm: Diakonia International Humanitarian Law Centre. Djopari, J. R. (1993). Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT Grasindo. Drooglever, P. (2009). An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to SelfDetermination in West Papua. Oxford: One World. Fortin, K. (2017). The Accountability of Armed Groups under Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. Fortin, K. (2024). Classifying the Armed Conflict in Gaza. Revue Belge de Droit International. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (First Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 31. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 85. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 135. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 287. Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua. (2023). Laporan Kronologi Kejadian Tindak Kekerasan Oleh Polisi Terhadap Pimpinan Gereja Kingmi di Tanah Papua. Glazebrook, D. (2008). Permissive Residents: West Papuan Refugees Living in Papua New Guinea. Canberra: ANU Press.
Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada. (2025). Data Kekerasan di Papua Tahun 2010–2022. Haluk, M. (2022). West Papua Kembali ke Pangkuan Melanesia: Sejarah Politik Papua, Konsensus Persatuan, ULMWP, dan Perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri (Vol. 1). Jayapura: Honai Center for Humanism and Peace. Haluk, M. (2026). Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua: Persembahan dan Apresiasi (Jilid II) Edited by Basilius Triharyanto. Denpasar: Pustaka Larasan. Haripin, M. (2020). Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War. Abingdon: Routledge. Haripin, M. (2024). Proyek Strategis Nasional: Pelibatan TNI dalam Ketahanan Pangan di Merauke. Jakarta. Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules. Cambridge: Cambridge University Press. Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). Customary International Humanitarian Law, Volume II: Practice. Cambridge: Cambridge University Press. Hernawan, B. (2018). Torture and Peacebuilding in Indonesia: The Case of Papua. London and New York: Routledge. Hernawan, B. (2019). “Papua.” The Contemporary Pacific 31 (2):536-544. Hernawan, B. (2025). “Operasi Militer di Papua dan Insurgensi TPNPB adalah Konflik Bersenjata Non-Internasional.” Project Multatuli. Human Rights Monitor. (2022). Armed Conflict in West Papua Reaches New Level of Escalation in 2022. Human Rights Monitor. (2023). Destroy Them First, Talk Human Rights Later: An Investigation of Indonesia Security Forces Operations in Papua’s Kiwirok Under International Law. Wuppertal. ICRC. (1952). Commentary on Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. ICRC. (1987). Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva: Martinus Nijhoff. ICRC. (2016). Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Cambridge: Cambridge University Press. ICRC. (2020). Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War. Cambridge: Cambridge University Press. ICRC. (2024). How Is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law? Opinion Paper. ICRC. (2024). International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts: Building a Culture of Compliance for IHL to Protect Humanity in Today’s and Future Conflicts.
ICRC. (2025). Commentary on the Fourth Geneva Convention: Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Cambridge: Cambridge University Press. ICRC. Customary International Humanitarian Law Database. Available at: https://ihldatabases.icrc.org/en/customary-ihl. ICRC. How Does Law Protect in War? Online Casebook. Available at: https://casebook. icrc.org. ICRC. (2018). The Roots of Restraint in War. Geneva: International Committee of the Red Cross. Available at: https://www.icrc.org/en/publication/4352-roots-restraintwar. International Committee of the Red Cross and Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. (2019). Guidelines on Investigating Violations of International Humanitarian Law: Law, Policy and Good Practice. Geneva. International Criminal Court. (2019). Prosecutor v Bosco Ntaganda, Case No. ICC01/04-02/06, Judgment, Trial Chamber VI, 8 July 2019. International Criminal Court. (2021). Prosecutor v Bosco Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06 A, Judgment on the Appeals of Mr Bosco Ntaganda and the Prosecutor, Appeals Chamber, 30 March 2021. International Criminal Court. (2021). Prosecutor v Abd-Al-Rahman (Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman), Case No. ICC-02/05-01/20, Decision on the Confirmation of Charges, Pre-Trial Chamber II, 9 July 2021. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (1997). Prosecutor v Duško Tadić, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment, Trial Chamber II, 7 May 1997). International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (1999). Prosecutor v Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgment, Appeals Chamber, 15 July 1999. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (2001). Prosecutor v Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-95-14/2-T, Judgment, Trial Chamber III, 26 February 2001. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (2003). Prosecutor v Mladen Naletilić and Vinko Martinović, Case No. IT-98-34-T, Judgment, Trial Chamber, 31 March 2003. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (2003). Prosecutor v Stanislav Galić, Case No. IT-98-29-T, Judgment and Opinion, Trial Chamber I, 5 December 2003. IHL Centre. (2026). Inclusive IHL: Closing the Gaps in Humanitarian Protection. International Humanitarian Law Centre. IHL Centre. (2025). The Stockholm Manual: A Practitioner’s Guide to Conducting IHL Assessments and Humanitarian Advocacy. International Humanitarian Law Centre. International Court of Justice. (1986). Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America), Merits, ICJ Reports 1986.
International Court of Justice. (1996). Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996. International Court of Justice. (2004). Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004. International Criminal Court. (2019). Prosecutor v Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06, Judgment. International Criminal Court. (2021). Prosecutor v Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06 A, Appeals Judgment. International Criminal Court. (2021). Prosecutor v Abd-Al-Rahman (Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman), ICC-02/05-01/20, Decision on the Confirmation of Charges. Jaringan Damai Papua. (2010). Tawaran Konsep Dialog Jakarta-Papua. Jayapura: Jaringan Damai Papua. Jaringan Damai Papua. (2014). Indikator Papua Tanah Damai: Versi Masyarakat Papua. Jayapura: Jaringan Damai Papua. JPIC OFM Papua. (2025). Laporan Situasi Keamanan Darurat di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang. Konferensi Wali Gereja Indonesia, Dewan Gereja Papua Barat, Persekutuan GerejaGereja di Indonesia. (2024). Rapid Independent Assessment: Pengungsian Internal Adalah Masalah Kronis di Tanah Papua. KontraS. (2024). Catatan Hari TNI ke-79: Demokrasi Melemah, Reformasi Sektor Keamanan Tidak Berjalan. Jakarta. Majelis Rakyat Papua. (2021). Laporan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Asli Papua di Wilayah Konflik, Khususnya Kabupaten Nduga, Puncak dan Intan Jaya. Melzer, N. (2009). Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Geneva: ICRC. Ondawame, O. (2010). One People, One Soul: West Papua Nationalism and the Organisasi Papua Merdeka. Adelaide: Crawford House Publishing. Pusjarah TNI. (2000). Sejarah TNI Jilid III (1960–1965). Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. Rakhman, O., Umi Ma’rufah, Bagas Yusuf Kausan, & Ardi. (2021). Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya. Jakarta. Rizal, R., & Budiarto, N. P. (1997). Sandera: 130 Hari Terperangkap di Mapnduma. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Saltford, J. (2003). The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969: The Anatomy of Betrayal. London and New York: Routledge. Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva: ICRC/Martinus Nijhoff. Sassòli, M. (2019). International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare (2nd ed.). Cheltenham: Edward Elgar.
Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. (2016). The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016). Start, D. (1997). The Open Cage: Murder and Survival in the Jungles of Irian Jaya. London: HarperCollins. Sudirman, M.U. (2025). “The Role of International Humanitarian Law in the Conflict with the West Papua Liberation Army.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 25 (3 November 2025):189-200. Supriatma, M., & Salam, F. (2025). Perang yang Timpang: 83.000 Pasukan Organik TNI-Polri dalam Agenda Kekerasan Indonesia di Papua. Jakarta: Project Multatuli. Tebay, N. (2009). Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura. The Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. (1999). Indonesia Country Report on Human Rights Practices for 1998. U.S. Department of State. Tim Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua tentang Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. (2021). Kiwirok Sudah Aman Kah? Jayapura: MRP. Tim Penyelidikan dan Pengkajian Kasus Pelanggaran HAM Soeharto. (n.d.). Laporan Akhir Kasus DOM Aceh dan DOM Papua. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. UN General Assembly. (1948). Universal Declaration of Human Rights, GA Res 217 A (III). United Nations. (1998). Guiding Principles on Internal Displacement, annexed to Report of the Representative of the Secretary-General, Mr Francis Deng, submitted pursuant to Commission on Human Rights Resolution 1997/39, UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2 (11 February 1998). United Nations Security Council. (1999). Report of the Secretary-General on the Protection of Civilians in Armed Conflict, UN Doc S/1999/957. United Nations Security Council. (2024). Protection of Civilians in Armed Conflict: Report of the Secretary-General, UN Doc S/2024/385. Webb-Gannon, C. (2021). Morning Star Rising: The Politics of Decolonization in West Papua. Honolulu: University of Hawai‘i Press. Widjojo, M. S. (2010). Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future. Jakarta: LIPI. Zainal, A. (1971). Operation “Koteka”, West Irian 1971–1973. Jayapura.
KontraS
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA