Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Swarga Edisi 1 : Soeharto Bukan Pahlawan

32 halaman · 4 halaman diproses dengan OCR · 6.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. Soeharto Adalah Tukang Jagal, Bukan Pahlawan!
  3. Iman Amirullah
  4. Referensi
  5. Bukan lo
  6. Drang nya
  7. KEDURHAKAAN TERHADAP KEMANUSIAAN
  8. PATRIA
  9. Badai di Telapak Tangan
  10. “Persis Seperti Kami di Kampung Mengusir Ayam”
  11. Rizky Fariza Alfian
  12. Trauma dari Tentara, Racun Suara dari The Jansen
  13. Lagu Lama Kaset Baru
  14. Terpesona atau Tersepona?
  15. Banyak Cara Kembali Ke Barak
  16. Apa Mantra Kita untuk Berubah?
  17. Ikrimatul Fu'adah
  18. “Viva Timor Leste!” “Viva Independência!”
  19. KontraS

S O E H A R T O B U K A N P A H L A W A N EDISI 1 8 Juni 2025

KATA PENGANTAR

Peribahasa “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama” punya potensi untuk direvisi. Ungkapan “Soeharto mati masih meninggalkan masalah” adalah salah satu pilihan yang bisa dimasukkan sebagai pembaharuannya. Daya rusak selama Orde Baru yang banyak kalangan pikir akan terhenti setelah Reformasi, malah terus berlanjut sampai hari ini. Golkar masih kokoh berdiri layaknya kebanyakan beringin, anak dan cucunya masih tajir, mantan menantunya jadi Presiden, bahkan namanya dalam proses untuk dijadikan pahlawan nasional.

Di seputar kekonyolan itu lah, zine ini berkelana. Satu hari pasca KontraS dan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) melakukan audiensi dan menyerahkan petisi dari tujuh ribuan warga yang menolak ide gila pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto ke Kementerian Sosial (15 Mei 2025), info submisi terbuka zine ini kami sampaikan ke dunia. Voila! Karya berupa tulisan dan grafis ini dikumpulkan menjadi 13 rubrik (sama seperti jumlah orang yang masih hilang di Peristiwa Penghilangan Paksa 1997 - 1998) terkurasi untuk mengisi total 32 halaman (32 menandakan jumlah tahun Soeharto memimpin negara ini pasca manipulasinya di Peristiwa 1 Oktober 1965). Zine yang semoga nggak membuat kamu memimpikan Soeharto selama 7 malam ini dirilis pada 8 Juni 2025, tanggal yang sama di tahun 1921, Si Jenderal Jagal itu lahir.

SWARGA alias Suara Warga ini adalah evolusi dari zine KontraS di 12 edisi sebelumnya sejak 2019 yang bernama Kwitangologi. Penyesuaian ini juga berkaitan dengan aktivitas KontraS di sejumlah peringatan Hari HAM Sedunia yang kerap menggunakan nama SWARGA. Zine menjadi salah satu medium yang kami pilih untuk menambah pilihan jembatan mencapai perubahan. Ekspektasi dan harapan bahwa apa yang terdapat dalam zine bisa menjangkau kalangan lebih luas sebab bahasa yang lebih “bayi” ketimbang publikasi KontraS pada umumnya tentu perlu menemui ujian dengan hasil berdasarkan para pembacanya.

Terima kasih banyak untuk puluhan warga yang telah mengirimkan karyanya. SWARGA edisi 1 ini adalah zine kami dengan format persentase submisi terbanyak, yakni 10 dari 13 rubrik. Warga-wargi keren ini adalah Ikrimatul Fu’adah, Saigon Studio, Iman Amirullah, Fatih Abiyyu, Muhammad Dzikriansyah Bima, d.kingkingg, Desy Rizki Amalia, Dwinda Seto, Alaik Azizi, setelahsepuluh, serta dua anak KontraS yakni Ahmad Sajali dan Rizky Fariza Alfian. Tata letak SWARGA ini adalah buah karya kawan baik kami yang bisa dikunjungi di @art.martir. Terima kasih banyak atas kolaborasi ini.

Dengan semangat & praktik kolektivitas penciptaan zine, Semoga SWARGA bisa kita isi dan rawat bersama-sama ke depannya. Entah dalam hitungan satu, dua, tiga atau empat bulan sekali dalam kemunculannya. Sebab yang tersisa adalah solidaritas untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan untuk warga. SWARGA, Jangan Diam! LAWAN!!!

8 Juni 2025

KontraS

Tanda tangani petisi ini untuk menolak pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

Saigon Studio

"Dia Bukan

Superman"

Ikrimatul Fu'adah

sembilan belas sembilan satu tahun itu damai kotaku hilang

kembang api yang biasa ku lihat bersama papa kini berganti bukan kembang api lagi namanya aku lupa papa pernah memberitahu ku sebuah benda berbahaya yang menjadi alat penyalur kerakusan umat manusia

hahhh, aku ingat sekarang ketika papa bilang, ia dan teman-temannya sedang melakukan aksi hebat sepanjang sejarah peradaban negeri

tangan papa hilang satu tapi ia masih punya tangan di sebelahnya, katanya kemudian kaki papah hilang satu tapi ia masih punya kaki di sebelahnya, katanya dilanjut dengan tangan dan kaki yang semula menempel di badan papa kini ikut hilang papa hanya tinggal kepala dan tubuh tapi ia bilang, hal itu tidak menyurutkan api perlawanan dalam dadanya

lalu papa bercerita kembali orang-orang negeri ini teman-temannya sahabat-sahabatnya dan dirinya sampai titik darah penghabisan sampai tanah air mereka merdeka sampai kata penjajahan itu musnah dari negeri

tak akan menghilangkan kata perjuangan nanti dalam tiap-tiap darah bayi-bayi mereka akan terus hidup dan menyala-nyala mengalir kehidupan dari kemenangan yang diperjuangkan sedang di negeri tetangga nun jauh disana orang-orang itu dibilang superman manusia hebat kuat berani hebat membunuh kuat menindas berani menyerbu bersama seragam lorengnya itu

dengan bangga mereka berteriak merdeka di tanah yang mereka jajah sendiri

dicatat oleh seluruh penjuru negeri bagaimana penjajahan itu bisa terjadi oleh negeri sebrang yang baru saja mengucap merdeka dan bersumpah memusnahkan penjajahan di atas muka bumi

sungguh mati pun aku tak sudi memaafkan keganasan mereka biar neraka menelan jiwa dan raganya biar hidup mempermainkan anak keturunannya biar aku menyambung perlawanan ini

pa, kini negeri mu amat bahagia ku doakan selalu bersama dengan doa papa dan teman-teman papa dan sahabat-sahabat papa dan orangorang yang telah berdiri bertahan di negeri sendiri.

pa, aku rindu semoga.. semoga saja di kehidupan selanjutnya aku bisa terus menjadi anakmu hidup dalam negeri dengan kedamaian abadi

Soeharto Adalah Tukang Jagal, Bukan Pahlawan!

Iman Amirullah

Setiap tahunnya, Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) menjalankan proses seleksi untuk menentukan tokoh-tokoh yang dianggap layak memperoleh gelar Pahlawan Nasional dari negara. Pada tahun 2025, beberapa nama diusulkan sebagai pahlawan nasional, KH Abdurrahman Wahid/Gus Dur (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), KH Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan KH Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat) (Koesmawardhani, 2025).

Kehadiran nama Soeharto tentu mengembalikan kembali perdebatan usang masa lalu Indonesia yang belum terselesaikan. Berbagai alasan dipaparkan sebagai rasionalisasi pemberian gelar ini, mulai dari peran pentingnya dalam Serangan Umum 1 Maret, hingga perannya dalam ‘pembangunan nasional’. Namun, bagi kita yang mengaku sebagai libertarian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan individu, keadilan, dan prinsip non-agresi, wacana pemberian gelar pahlawan ini bukan hanya tidak tepat, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap reformasi dan akal sehat (Intania, 2025).

Soeharto bukan pahlawan! Ia adalah diktator militer yang meraih kekuasaan lewat pertumpahan darah dan manipulasi. Di bawah rezimnya, ratusan ribu nyawa melayang dalam pembantaian massal 1965—1966. Ratusan ribu orang dibunuh, disiksa, diasingkan, ditahan, bahkan dihilangkan secara sewenangwenang tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Rasanya penulis tidak perlu lagi menuliskan berbagai macam kejahatan rezim Suharto. Sebagai rezim otoritarian, rezim Suharto ditandai dengan penggunaan aparat negara menjadi alat teror bagi masyarakat melalui praktik “extrajudicial killing” terhadap mereka yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.

Lantas, pantaskah gelar pahlawan diberikan kepada seorang diktator yang menghabisi kebebasan berpendapat, melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan praktik korupsi kolosal?

Pahlawan sejati tidak memerintah dengan laras senapan. Ia bukan simbol stabilitas semu yang dibangun dari rasa takut. Negara ideal adalah negara yang melindungi hak rakyatnya, bukan melanggarnya. Dan Soeharto adalah sosok yang mewakili negara yang sebaliknya, Seorang Leviathan yang rakus, yang kejam, dan yang memperalat hukum demi kekuasaan absolut. Rencana pemberian gelar pahlawan ini adalah upaya revisionisme sejarah yang harus ditolak! Kita tidak bisa memutihkan diktator dengan menyebutnya penyelamat bangsa. Bangsa ini akan terus tertinggal jika tak mampu mengakui luka-luka sejarahnya sendiri.

Kita tidak butuh pahlawan dari kalangan tiran. Kita butuh keberanian untuk berkata jujur: bahwa stabilitas yang dibangun di atas penderitaan bukanlah warisan mulia, melainkan utang sejarah yang belum lunas. Jika gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto, maka apa arti pahlawan itu sendiri? Sebuah gelar kehormatan tidak seharusnya menjadi tameng untuk melupakan dosa-dosa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Iman Amirullah merupakan lulusan program studi S1 Hubungan Internasional Universitas AMIKOM Yogyakarta. Ia merupakan Koordinator Nasional untuk Students For Liberty (SFL) Indonesia 2024/2025 dan Fellow of Indonesia School on Internet Governance (IDSIG) Fellowship.

Referensi

Intania, Christina Clarissa. (2025). “Sebuah Tilikan: Soeharto dalam Daftar Pahlawan Nasional?” Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com/sebuah-tilikan-soeharto-dalam-daftar-pahlawannasional/

Koesmawardhani, Nograhany Widhi. (2025). “Soeharto-Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional 2025, Ini Kata Gus Ipul”. Diakses dari https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7830079/soeharto-gus-durdiusulkan-jadi-pahlawan-nasional-2025-ini-kata-gus-ipul

Bukan lo

Drang nya

biyzine

SE
biyzine biyzine
biyzine biyzine

KEDURHAKAAN TERHADAP KEMANUSIAAN

@d.kingkingg

S O E H A R T B U K A N O MEI 1998 N P A H L A W A

Entah ada rayuan gaib apa yang diterima oleh bapak-ibu asuhan negara hari ini hingga mengusulkan nama pembunuh yang eksis tercatat dalam sejarah bangsa menjadi seorang pahlawan. Bukankah itu adalah bentuk kedurhakaan terhadap kemanusiaan? Soeharto‒aku tidak dapat membayangkan foto ikoniknya yang tersenyum sambil memegangi cerutu berseliweran dengan narasi pahlawan. Aku suka melihatnya menjadi meme di Instagram, ha-haha! Siapa yang tidak kenal dia, terlebih anak-anak bangsa yang lahir dan tumbuh di era Orde Baru, berlanjut hingga Reformasi (katanya), dan kini di Orde (Paling) Baru sudahlah tentu mengetahui ia dan kisah-kisah kelu zaman itu. Rentetan pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan sah terlaksana di rezimnya yang otoriter dengan usia berkuasa yang lama, 31 tahun lebih 8 bulan! Sialan.

Bagiku, juga mungkin bagi kawan-kawan yang lebih konsen kepada isu kemanusiaan akan berdecak kagum sambil mengernyit dahi mendengarnya. Ditambah misuhan “Loh? Asu... kok iso?!” Pahlawan rakyat tidak bisa tumbuh dalam logika keji orang fasis sebab bertentangan dengan nurani. Apa yang mendasari usulan gelar pahlawan untuk Soeharto? Jasa besar dalam pembangunan

nasional? Pengabdiannya di militer? Stabilisasi politik dan ekonomi? Memangnya, semua itu untuk siapa? Bagus dalam sudut pandang apa? Bagus menurut kecenderungan kapitalisme, oligarki, ekofasis, dan militer! Lagipula, kapan rakyat memilihnya untuk menjadi presiden ke-2?

Teriring doa kepada setiap nyawa yang berpulang pada peristiwa Jumat Kelabu Mei , selamat jalan dan damailah di Keabadian Kasih Sayang Tuhan. Kepada kalian yang membaca ini, selamat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang asyik nan lucu... Peristiwa tanjung priok

TALANG SARI

65-66

Petrus

B U K Teriring doa kepada setiap nyawa yang berpulang pada peristiwa Jumat Kelabu Mei , selamat jalan dan damailah di Keabadian Kasih Sayang Tuhan. Kepada kalian yang membaca ini,

A N Soeharto diduga terlibat‒bahkan mendalangi kejadian-kejadian kelam merenggut nyawa dan hak manusia. Pembunuhan Massal 1965‒ 1966, kejahatan kemanusiaan di Timor Timur 1975, kekerasan terhadap aktivis dan mahasiswa, pembungkaman sipil, dan konon korupsi. Aku tidak menyenanginya sebab ia Soeharto semata, tidak sama sekali. Aku sentimen kepadanya sebagai seorang penguasa yang senang berlaku koersif. Aku juga percaya bahwa Soeharto adalah manusia biasa yang memiliki sisi baik dan buruk. Sebagian orang mungkin tidak akan memaafkannya, sebagian lagi mungkin akan mengampuninya dalam diam dan air mata. Namun, semua dari sebagian-sebagian itu tidak akan lupa at perlakuannya. Tidak akan lupa. as

Mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan adalah sepert menominasikan penjaga gawang lawan sebagai pemain t i erbaik tim kita—lucu, tapi tragis. Di balik narasi stabilitas pembangunan, tersembunyi kekerasan sistematis dan p dan elanggaran HAM yang belum pernah benar-benar diadili. Menyebutnya pahlawan berarti menghapus jejak luka dan darah yang belum kering dalam ingatan kolektif sejarah bangsa tertindas. Kita tidak sedang cari sensasi; kita hanya tidak ingin waras dicurangi oleh wacana yang absurd. Sebab keadilan, meski sering telat, tetap harus datang.

Sedikit kuselipkan pwisie yang erat dengan masa Orde Baru di daerah asalku, yaitu Kalimantan Selatan.

Peristiwa tanjung priok

selamat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang asyik nan lucu...

65-66

Petrus

TALANG SARI

MEI 1998 amat nang yatim piatu matan halus wahini hudah baligh akal hudah tahu baik tahu buruk nang mana bau wiski nang mana bau gaduk

bapupuluh tahun imbah banjarmasin nang amuk batisnya bacuur ka kiwa ka kanan ka hulu wan ka hilir ka karamat padatuan maudak kutak sajarah

"di mana abah uma?" "adakah sidin di kuburan nang mayatnya hambur "kanapa abah uma ?" ?" "hangitkah dagingnya?"

matan muharram amat batakun mambatin takibit hatinya sahimpil-himpil kadada jua habar dibawa jibril sakilan-kilan kada taukur jua kajalasan

amat wan

urang nang S O E H A R T B U K A N P A H L A W A gasan N O

amat pacang managih wadah siapa-siapa nang talibat manyusur kisah sanayan sampai ka ahad mancari panyalukut nang maamuki hari jumahat kada di kumnas ham, kada di pangadilan, kada di akhirat

AMUK KELABU:

sanasib

tapi di ruhnya nang tabalujur sangit dipaksa ikhlas di zahirnya nang diakui sakahandak ulih nagara ; barataan pacang managih! kur sumangat... banjarbaru, zulkaidah

Teriring doa kepada setiap nyawa yang berpulang pada peristiwa Jumat Kelabu Mei , selamat jalan dan damailah di Keabadian Kasih Sayang Tuhan. Kepada kalian yang membaca ini, selamat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang asyik nan lucu...

65-66

Petrus

TALANG SARI

MEI 1998

Soeharto Bukan Pahlawan : Sebuah Narasi Luka dan Ingatan

Desy Rizki Amalia

Di negeri yang mudah lupa ini, Sejarah sering dibungkus ulang dengan pita kepalsuan. Kita diajak mengingat yang harum dan melupakan yang busuk. Ditengah euphoria Pembangunan, nama Soeharto kerap dielu-elukan sebagai bapak pembangunan, seolah pertumbuhan ekonomi yang timpang bisa menghapus jejak-jejak darah di balik bajunya yang rapi. Tapi Sejarah bukan papan iklan, Sejarah adalah tubuh penuh luka dan luka itu belum sembuh.

Soeharto bukan pahlawan. Dia penguasa yang naik lewat kuburan, memerintah lewat ketakutan dan meninggalkan warisan luka bagi jutaan rakyat yang tidak sempat bersuara. Di tahun 1965, sebuah tragedi kemanusiaan yang terbungkam terjadi dengan dalih pemberantasan komunisme. 3 juta jiwa dibantai. Orang-orang yang tidak pernah diadili, tidak pernah diberi kesempatan membelah diri. Hanya dituduh, dicap dan dihabisi. Siapa yang bertanggung jawab? Rezim orde baru yang dipimpin Soeharto-lah yang memelihara atmosfer pembunuhan itu, menjadikannya fondasi kekuasaan selama 32 tahun.

Setelah itu suara tidak lagi bebas, pers dibungkam, mahasiswa dibungkam, aktivis hilang. Orang-orang yang berani berkata “tidak” dicap subversif dan dikerangkeng selebrasi, melainkan ledakan dari kemarahan panjang. Rakyat bukan hanya lapar oleh krisis ekonomi, tapi juga muak oleh kesewenang-wenangan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Kita ingat para ibu dari aktivis yang hilang dan hingga kini masih menunggu anak-anaknya pulang. Mereka tidak hanya kehilangan darah daging tapi juga keadilan yang dirampas negara.

Menyebut Soeharto sebagai pahlawan adalah menampar wajahwajah yang pernah diseret, dipukul, dihilangkan. Menyiram garam ke luka keluarga korban tragedi 1965, Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, Papua, Timor Timur. Seorang pahlawan tidak membiarkan tanah airnya dikuasai kroni dan tidak menjadikan rakyatnya alat untuk memperkaya diri dan keluarga.

Pahlawan adalah mereka yang mempertaruhkan kenyamanan demi keadilan. Soeharto, justru sebaliknya, dia mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan demokrasi dan hak asasi manusia. Kini, ketika wacana mengangkat Soeharto sebagai pahlawan muncul kita patut bertanya “pahlawan bagi siapa? bagi rakyat yang ditindas atau bagi elit yang diuntungkan? bagi sejarah yang jujur atau bagi narasi yang dibersihkan oleh propaganda?”.

Ingatan adalah bentuk perlawanan dan selama luka itu masih menganga, selama keadilan belum ditegakkan, selama kebenaran belum diakui, maka kita berhak berkata lantang. Soeharto bukan pahlawan. Dia adalah bagian dari sejarah kelam yang harus dikenang, bukan dimuliakan.

PATRIA

Ingatkah kita tentang semua mimpi buruk itu? yang dirangkai seperti hikayat panjang, yang disusun berurut dalam orde, dalam kepalsuan realita dan dalam konstruksi negara yang fana.

Ingatlah, ingat setiap teror yang disebar bukan lagi bau anyir tapi senyum yang teramat busuk di wajahnya. Maka semisal kau lupa tentang riwayat itu, jangan kau lupakan pembelot terbaik di patria kita.

Ingatkan aku tentang kelegaan yang sempat hadir, meski itu adalah hasil jutaan orang yang berseru di seluruh kota,

di mana mereka selalu berteriak sepanjang hari, sepanjang minggu dan bulan,

dan kini kita berjaga dari demensia yang masif.

Badai di Telapak Tangan

Dwinda Seto

Telapak tanganmu menggengam gemuruh badai dunia kelam, teror tak hanya tanda semata ia menjelma dalam dusta kenyataan kenyataan.

namun kau tak bergeming pada ilusi reformasi,

tak acuh pada simbah darah perjuangan, hingga menyisakan sisa perandaian yang getir.

semisal kau berkenan membuka pintu itu, kan kuhembuskan angin, untuk melawan teror-teror, untuk mengusir bayangan misterius di sudut jendela, sambil kusapu suntukmu yang pekat, dan bila kau lelah,

sejenak kau bisa bersandar di pundakku, sampai lelahmu terlupa dalam menjelang mimpi revolusimu.

Alaik Azizi

“Persis Seperti Kami di Kampung Mengusir Ayam”

Rizky Fariza Alfian

Para demonstran melempari Soeharto dan rombongannya dengan telur busuk, memaksa para pengawal membuka payung untuk melindungi sang presiden. Bendera Merah Putih di depan hotel tempat Soeharto menginap dikibarkan setengah tiang sebuah isyarat duka atau mungkin sindiran. Salah satu demonstran bahkan sempat melemparkan gulungan koran ke arah kepala Soeharto. Ia diusir oleh masyarakat internasional, tak ubahnya seperti kami di kampung mengusir ayam. Begitulah perlakuan yang diterima oleh seorang pelaku pelanggar HAM di Jerman, pada 5 April 1995, dalam peristiwa yang kini dikenal sebagai ‘Insiden Dresden’.

Masyarakat internasional tidak abai dengan pelanggaran ham berat yang Soeharto lakukan di Timor Timur termasuk pembantaian Santa Cruz tahun 1991 yang menewaskan lebih dari 250 orang kala itu. Memori kolektif di ingatan masyarakat timor timur yang sudah menjadi negara berdaulat kini. Semua orang tahu, ia juga ‘baginda kaya di negara yang miskin’ tulis demonstran, menyindir perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ia lakukan 32 tahun berkuasa.

Pada 1998, Transparency International menyebut Soeharto sebagai salah satu koruptor terbesar di dunia. Ia diduga menggelapkan lebih dari US$ 30 miliar dari kekayaan negara selama masa Orde Baru jumlah besar yang mencerminkan kerakusan kekuasaan. Temuan itu juga menyingkap kekayaan keluarga Soeharto yang tersebar di berbagai negara, termasuk rumahrumah mewah di Hawaii dan Selandia Baru. Namun hingga kini, impunitas masih melekat. Negara terus membiarkan keluarga Soeharto lolos dari jerat hukum, mempermalukan wajah Indonesia di mata dunia, negara yang gagal menindak pelaku korupsi besar seperti halnya yang pernah dilakukan terhadap keluarga Ferdinand Marcos di Filipina.

Masyarakat Internasional sekali lagi mengingatkan bahwa sejarah kelam memang tidak bisa dibiarkan. Dari Argentina hingga Filipina, lebih dari 40 individu dan organisasi Internasional menolak pemberian gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia kepada Soeharto yang diwujudkan dalam solidarity letter yang dikirimkan kepada kementerian Sosial sebagai perwakilan pemerintah Indonesia pada 18 Mei 2025. Pemerintahan otoriter pernah mencengkeram Filipina, Argentina, hingga Korea Selatan. Tapi mereka memilih menuntaskan luka sejarah, bukan merayakan pelakunya. Jika Indonesia tetap memberi tempat terhormat bagi pelanggar HAM, maka bangsa ini bukan hanya gagal belajar dari masa lalu, tapi negara memang senang melihat tangan yang berlumur darah.

kenapa sih, pengen banget dapet gelar pahlawan? siapa sih yang pertama kali punya gagasan bego kayak gitu? terus sekarang sejarah mau ditulis ulang, pemerintah apa sih ini? tolol!

biyzine

Trauma dari Tentara, Racun Suara dari The Jansen

Pukulan snare serupa derap sepatu lars yang mendominasi trek Racun Suara dari The Jansen ini tentu akan terngiang di kepala kebanyakan orang selepas mendengarnya. Racun Suara konon ialah respons yang konon hadir atas dominannya kegelapan di situasi sosial politik Indonesia yang bahkan belum genap satu semester dipimpin Prabowo - Gibran. The Jansen secara lugas, gamblang dan sadar memilih ungkapan “trauma dari tentara” untuk menutup reff yang lumrahnya merupakan bagan paling sakral dalam sebuah lagu. Berani dan memang sudah sepatutnya.

#IndonesiaGelap adalah realitas kondisi Negara kita belakangan. Mausecara makro atau mikro, kondisi ekonomi kita cenderung tidak baik-baik saja. Nilai tukarterhadap mata uang kita terhadap dolar Amerika Serikat bahkan sempat menyentuh titik terendah yang lebih buruk dari angka saat krisis moneter menerpa Indonesia di 1998. Sejumlah industri padat karya harus gulung tikar. Masa bulan madu di bisnis startup seolah sudah berakhir. Para pekerja seperti ojek daring harus terus berjibaku sebab kondisi keuangan mereka yang bahkan bisa dikategorikan sebagai pengangguran terselubung. Situasi naas juga harus ditelan para warga yang telah lulus menjalani proses rekrutmen menjadi pegawai pemerintahan. Kiprah dan pemenuhan hak mereka terus mengalami penundaan.

Ujian besar ekonomi juga hadir di dapur pemerintahan. Telinga kita bisa jadi sudah lelah mendengar kata efisiensi. Penurunan kualitas layanan publik harus kita rasakan dengan alibi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis. Tapi tentu kita tidak lengah bahwa efisiensi adalah kamuflase, sebab para pejabat masih bermewah-mewah dan ternyata ada peluncuran program perjudian besar yakni Danantara yang problematik. Dan tunggu, sialnya ini bukan kabar buruk terakhir yang kita dapatkan. Kita memasuki Maret 2025 yang juga bertepatan dengan Ramadan 1446 H dengan terus berulangnya proses penyelenggaraan kekuasaan yang ugalugalan. Lebih brutal ketimbang pukulan cepat hi-hat di kebanyakan lagu The Jansen yang malah tidak kita dapatkan di Racun Suara ini. DPR RI dan Pemerintah hendak merevisi UU 34/2004 alias UU TNI. Urusan legislasi atau penyusunan dan juga pengubahan aturan hukum memang jadi kewenangan DPR RI. Tapi, alasan UU TNI yang dipilih, poinpoin yang ingin diselipkan ke dalamnya hingga bagaimana prosesnya yang tertutup hingga penggunaan akhir pekan dan hotel mewah sekelas Hotel Fairmont di tengah (ya, lagilagi) efisiensi membuat kita harus bertanya-tanya. Situasi ini memang seolah menjadi Normal Yang Baru (meminjam salah satu lagu Efek Rumah Kaca) di Senayan. Gelapnya proses legislasi revisi UU TNI bukanlah contoh pertama. Revisi UU BUMN yang menjadi dasar di balik adanya Danantara hingga contoh segamblang UU Cipta Kerja yang menggunakan teknik Omnibus Law di 2020 bisa dijadikan contoh lainnya. DPR RI kembali memainkan peran antagonisnya terhadap kepentingan warga. Secara sederhana, para politisi yang terpilih lewat proses pemilu ini masih seperti apa yang Iwan Fals gambarkan dalam lagu Surat Buat Wakil Rakyat yang secara terpaksa masih saya jadikan rujukan sebab situasi separah ini.

Artwork “Racun Suara” Oleh Drian Erlangga

"Unduh dan dengarkan Racun Suara dari The Jansen di:

Lagu Lama Kaset Baru

Nada-nada sumbang terhadap revisi UU TNI bukan muncul di ruang hampa. Walau bisa jadi ada saja orang yang memang berpikir dan merasa benci terhadap institusi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan di Negara kita ini, dan pikiran apalagi perasaan tidak pernah bisa dinilai salah. Kritik dan pandangan kita terhadap kiprah militer di Indonesia selalu sah untuk dikemukakan. Bahkan bisa dianggap sebagai bentuk rasa cinta dan kepedulian kita terhadap tentara, atau kalau bukan ya terhadap negara, atau bahkan kalau kamu tidak cinta keduanya bisa dihitung untuk manusia, yakni sesama kita. Bahkan ke para homo sapiens berseragam loreng-loreng ini.

Nada warga yang dianggap fals salah satunya adalah apa yang oleh The Jansen sebut sebagai trauma dari tentara. Komando operasi serapi apapun tidak bisa menihilkan kenyataan yang dirasakan bangsa ini. Trauma ini serupa memori yang terekam warga Yahudi atas bengisnya Nazi dan fasisme binaan Adolf Hitler di Perang Dunia II. Saking besarnya trauma tersebut, kita bahkan sampai di situasi bahwa mengutuk Israel dan Zionisme atas genosida mereka di Palestina sampai hari ini adalah wujud ekspresi anti-semit karena ada relasi kuat dengan situasi Yahudi sebagai agama mayoritas di Israel. Padahal solidaritas kita terhadap Palestina bukan karena kebencian terhadap Israel apalagi untuk umat Yahudi, melainkan atas kegilaan yang kita saksikan atas kehidupan di Palestina. Sesak dan kesedihan atas penderitaan itu nyata kira rasakan.

Trauma akan tentara di Indonesia secara lengkap terangkum dalam Orde Baru. Fase rezim yang dimulai dengan kejahatan paripurna yang menurut data ABRI sendiri yang disampaikan oleh Sarwo Edhie Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD, unit serupa KOPASSUS di TNI hari ini) sedikitnya menumpas tiga juta warga yang diduga ada keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia dan loyalis Soekarno pasca peristiwa Gerakan Satu Oktober meletus di 1965. Situasi seolah “Soeharto atau mati” itu yang juga menyebabkan ribuan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di luar negeri terpaksa kehilangan kewarganegaraan dan menjalani sisa hidup sebagai eksil yang terputus relasi dengan keluarga dan kerabatnya di dalam negeri.

Trauma serupa juga hadir di bumi Papua, Aceh dan Timor Timur (sejak 1999 menjadi Timor Leste) baik lewat operasi secara resmi atau sembunyi-sembunyi. Trauma dari tentara juga sangat mungkin mengalir dalam diri tiap demonstran yang hanya ingin menggunakan haknya demi melihat Indonesia yang lebih baik yang setidaknya sesuai dengan yang tertulis di UUD 1945 dan Pancasila, konstitusi dan dasar negara kita. Trauma dari demonstran itu wajar muncul sebab pernah ada Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 yang menunjukkan tidak segannya aparat menyudahi hidup warganya sendiri. Atau tak berhenti di trauma atas pembunuhan terhadap demonstran, trauma untuk diculik serupa Wiji Thukul dan belasan warga lainnya dalam bingkai Penghilangan Paksa 1997-1998 juga valid dirasakan. Apalagi, penangkapan sewenangwenang massa aksi juga terus dilakukan oleh POLRI yang dibungkus dalam kemasan “pengamanan”. Total dalam delapan dekade Negara ini eksis, sedikitnya lima puluh ribu warga diculik oleh aparatnya sendiri.

UU TNI semestinya direvisi dengan poin untuk mencegah kengerian-kengerian serupa terulang. Situasi penegakan hukum terhadap tindak pidana apalagi pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh prajurit hingga komando oleh perwira TNI masih jadi barang langka di Negara yang kabarnya menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terpesona atau Tersepona?

Nada sumbang berikutnya yang bisa disebut sebagai nada dasar sebab menjadi isu utama dari pro-kontra UU TNI adalah apa yang disebut dengan Dwifungsi TNI yang merupakan transformasi dari Dwifungsi ABRI yang juga jadi komponen pokok era Orde Baru. Satu konsepsi yang membuat para prajurit dan perwira TNI bisa terlibat tidak hanya dalam urusan pertahanan melainkan juga dalam banyak sendi kehidupan di tengah-tengah kita.

Konsep ini juga kerap disebut sebagai “TNI Berkarya” bak duet maut dengan “Golongan Karya” sebagai penopang utama Dinasti Cendana yang terus mendapat ruang termasuk dengan cara bermesraan dengan Dinasti Mulyono dari Surakarta. Dalih bahwa Dwifungsi TNI berupa eksistensi TNI aktif di aktivitas politik baik di kekuasaan eksekutif atau legislatif seperti Fraksi ABRI di hari-hari Orde Baru adalah upaya penyempitan medan perang sesungguhnya.

Untuk definisi sempit itu saja ada pelanggaran terhadapnya. Faktanya sejumlah perwira TNI dan POLRI aktif yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Daerah di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota saat menunggu masa Pilkada Serentak 2024. Apalagi jika kita memakai definisi lebih luas bahwa Dwifungsi TNI bisa berwujud turut aktifnya mereka dalam kehidupan sosial ekonomi publik secara umum.

Terlalu banyak keluhan warga yang mengalami kesulitan memilih moda transportasi di sejumlah bandar udara sebab pilihan dibatasi monopoli oleh koperasi milik tentara. Kita juga disuguhkan eksistensi mereka di sektor olahraga. Selain aktifnya perwira aktif di sejumlah federasi dan organisasi cabang olahraga, terdapat pula klub sepak bola dengan latar belakang TNI aktif juga di kancah balbalan negara kita. Klub yang sering disebut sebagai salah satu klub siluman ini bernama PS Tira yang merupakan akronim dari Persatuan Sepakbola Tentara Nasional Indonesia - Rakyat. Klub yang semula eksis sebagai PS TNI ini adalah kanibalisasi atas Persiram Raja Ampat di tahun 2015. Sejarah kemudian mencatat merger mereka dengan Persikabo Kabupaten Bogor sehingga berubah menjadi Persikabo 1973 yang eksis di 2020.

Minimnya (atau mungkin nihil) bentuk kolaborasi seperti chant atau cinderamata dari unit-unit musik indierock andalan Bogor yang akrab disebut sebagai Mang-chester seperti The Kuda, Swellow, Rrag, Texpack hingga The Jansen itu sendiri dengan Persikabo 1973 hari ini bisa menjadi jawaban tersendiri atas contoh dampak relasi aneh sipil yang dikooptasi militer ini. Tidak akan terbayang dalam konteks eratnya pelaku musik dan komunitas sepakbola di banyak kota-kota dunia, kita melihat Edo Wallad, Adipati atau Tata dan Adji menjadi capo untuk memandu sorak sorai supporter di Stadion Pakansari. Dalam situasi Persikabo seperti ini, rasanya akan absurd sekali. Dominasi militer dalam kehidupan sehari-hari warga seperti dalam musik dan olahraga juga terpampang nyata dari terbatasnya pilihan ruang selain ruang yang secara administrasi berada di bawah penguasaan militer yang memang tersebar di manamana. Lapangan dan ruang-ruang yang dikelola tentara kerap menjadi pilihan penyelenggara konser, festival musik, kompetisi sepakbola bahkan dimungkinkan untuk menjadi venue pernikahan kalian juga, bukan?.

Banyak Cara Kembali Ke Barak

Keluhan offside yang menyebabkan jenis pekerjaan para serdadu ini bertambah bahkan juga muncul dari internal mereka. Peran perbantuan untuk makan bergizi gratis hingga program ketahanan pangan seperti food estate bukanlah pilihan yang sesuai dengan identitas kemiliteran. Keluhan muncul dari keresahan paling sederhana yakni bertambahnya beban kerja mereka secara umum.

Ide pengkaryaan prajurit TNI di ranah sipil kerap dimunculkan dengan alibi tingkat kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Argumen contoh pekerjaan sampingan seperti menjadi ojek daring dan tukang sayur bahkan menjadi narasi yang dikedepankan. Tentu ada jurang lebar antara kondisi di atas dengan usulan perluasan area keterlibatan TNI aktif di ranah sipil. Peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh terhadap prajurit tidak bisa hanya dijawab dengan terbukanya peluang perwira-perwira menengah hingga tinggi di TNI untuk mengisi pos-pos sipil. Kesenjangan yang bisa berujung menjadi kecemburuan justru bisa menjadi bara api dalam sekam.

Hal-hal menyangkut hak ketenagakerjaan hingga kesejahteraan para prajurit bahkan juga menjadi perhatian para pegiat masyarakat sipil seperti yang turut diperjuangkan almarhum Munir Said Thalib. Munir berpandangan bahwa jika tidak terpenuhi kesejahteraannya, fokus tentara untuk menjaga pertahanan Negara menjadi terganggu. Ruang penyalahgunaan kewenangan hingga kekuatan menjadi potensi yang tentunya membahayakan. Ketimpangan situasi antara sipil dan militer tentu membuat persaingan di sejumlah aspek termasuk bisnis dan ekonomi menjadi tidak imbang. Mirisnya, UU TNI 34/2004 disahkan tidak lama setelah pembunuhan Munir pada 7 September 2004. Pembunuhan yang belum dituntaskan pencarian keadilannya ini disinyalir kuat melibatkan nama-nama purnawirawan ABRI yang masih dikaryakan dalam dunia intelijen nasional. isingnya kita terhadap revisi UU TNI ini juga sebagian besar berasal dari keinginan akan TNI yang profesional. Bahwa kesuksesan militer di Indonesia dan atau tiap Negara di dunia adalah keberhasilan membuat ranah pertahanan stabil dan kondusif. Dalam keseharian yang membuat fokus TNI terpecah selain untuk urusan pertahanan, kerentanan saat situasi perang atau kondisi genting lainnya tiba menjadi meningkat untuk kita semua. Mencegah lebih baik daripada mengobati tentu menjadi perumpamaan sangat tepat untuk risiko ini.

Jadi, selain secara harfiah para prajurit menghabiskan lebih banyak waktu untuk urusan di markas dan pos-pos berkenaan dengan pertahanan. Frasa kembali ke barak ingin mendudukkan bagaimana seharusnya posisi militer yang baik dalam kehidupan negara yang menganut demokrasi dan hak asasi. Banyak alasan dan kebaikan dari praktik profesionalisme militer dalam skema supremasi sipil a la republik. Meski sialnya kita malah hendak diajak putar balik ke era kegelapan itu.

Apa Mantra Kita untuk Berubah?

Menjalani kehidupan bak orang dewasa membuat kita sadar bahwa mantra “berubah!” serupa Power Rangers favorit kita tidak lantas mengubah keadaan begitu dirapalkan. Perubahan membutuhkan banyak pengorbanan serta percobaan sebab kita bertarung dengan ketidakpastian. Jika ada rumus pasti yang bisa menghadirkan keadilan, kita tak perlu menghabiskan sedikitnya 18 tahun untuk protes di seberang Istana Negara melalui Aksi Kamisan. Mantra secanggih “Revolusi Mental” bahkan jadi memori betapa manipulatifnya proses politik pencitraan hingga berujung pengkhianatan akan konstitusi lewat nepotisme jokowi untuk Gibran.

Kepala saya (dan semoga kamu juga) berpikir keras bagaimana bisa menembus kebuntuan hidup di Indonesia yang terus Banal Semakin Binal. Mantra “No Viral, No Justice!” menghadirkan ilusi bahwa perubahan bisa menyeruak dari jempol kita di media sosial. Konten menjadi senjata. Beberapa kerusakan bisa kita cegah. Tapi kepala demi kepala yang mendambakan perubahan belum pernah secara jelas menentukan ke mana arah dan dengan apa mereka menuju ke titik tujuannya. Karena ternyata bisa saja viralitas tercipta tapi tanpa kebenaran dan keadilan menyertainya. Terbaru, fitur AI ciptaan X yakni Grok yang bisa menjawab ragam pertanyaan publik terus digunakan untuk mempertanyakan sejumlah hal, termasuk mengenai misteri di balik sejumlah pelanggaran berat HAM di Indonesia. Jawabannya tidak berbeda jauh dengan apa yang banyak pihak seperti KontraS kemukakan bertahun-tahun lamanya. Apakah penegakan hukum terhadap sejumlah masalah tersebut akan berjalan?. Tampaknya, ketidakpastian adalah satusatunya kepastian dan jawaban itu sendiri bagi kita. Mengutip kalimat yang juga kita bisa anggap sebagai mantra yang tersemat di profil akun media sosial Adji Pamungkas (@djinganjingan) bahwa “syair dan chord gitar tak mampu menghilangkan rasa lapar”, Racun Suara apalagi esai berantakan ini juga tak akan cukup menghadirkan perubahan.

Pahit dan getirnya, kita juga harus mengakui bahwa hampir segala daya upaya yang kita kerahkan untuk membendung jahatnya pemerintahan, berujung jadi kemenangan yang tertunda. Tapi tentu respons, sikap, bacot, aksi dan solidaritas kita tetaplah sangat penting. Sangat penting. Tidak mungkin sesuatu yang tergerak dari hati nurani dan akal sehat kita akan kita nihilkan sendiri. Maka mantra lainnya yang sering muncul di situasi ini yakni “Organisir!” bisa jadi adalah salah satu opsi yang kita patut terus coba. Segala teori dan referensi bisa jadi memenuhi ruang-ruang ekspresi di sekeliling kita hari ini. Mari terus berdinamika dengan menguji dan memperkuat satu sama lain. Kejahatan orang-orang bejat ini tak hanya punya tempat pembalasan di neraka, melainkan juga bisa diadili di dunia yang kita hidupi hari ini.

Mantra “sekecil-kecilnya perlawanan adalah perlawanan” tetap harus dirawat sambil kita coba terus perbesar daya dampaknya. Sesederhana upaya The Jansen mengunggah versi unplugged Tipu Daya Sejarah di hari pengesahan UU TNI pada 20 Maret 2025 yang entah berkaitan atau tidak tapi faktanya hari itu juga merupakan hari bertambah usianya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tempat saya beraktivitas sehari-hari selama lima tahun terakhir. Sesingkat mencuit #TolakRUUTNI yang kini bermigrasi menjadi #CabutUUTNI. Seringan turut menyebarluaskan konten atau template add yours mengenai isu ini di Instagram kamu. Selentur The Jansen yang santai saja menambahkan unsur orchestra di lagu ini meski kadung dilekatkan dengan citra Punk 70-an. Hingga seberani kehadiran kamu di aksi massa yang penuh trauma dan risiko tapi tetap kamu tempuh. Semoga kita berkenan untuk terus lakukan. Sebab militerisme sudah secara gamblang hadir di depan pintu rumah kita. Terus coba untuk melawan. Sampai kita mendapatkan mantra dan resep perubahannya. Sampai menang!.

Hadirnya mantra “Represi bukanlah cara kau tuk berekspresi” yang diulang-ulang lebih dari dua menit sekaligus untuk menutup lagu ini semoga setidaknya dapat menghadirkan cakrawala diskursus atas keniscayaan akan kekerasan dalam semesta perlawanan kita. Baik yang memang kerap muncul dari Negara sebagai instrumen utama kekerasan atau yang bisa saja muncul sebagai ekspresi dari pihak-pihak di sekeliling kita. Rantai kekerasan terus memanjang dan seolah bertanya apa tindakan kita berikutnya. Menjelma suara yang meracuni hari-hari kita ke depan. Menutup liner notes yang panjangnya tidak kalah dari panjangnya durasi Racun Suara, mari kita mengamini mantra yang disusun oleh The Jansen di lagu ini. Mantra yang tidak kalah utopisnya dari mantra andalan “Datang hari tanpa batas. Tanpa Negara tanpa agama.” milik Dongker di trek Bertaruh Pada Api. Mantra ini berbunyi “Yang ku harapkan, suatu pagi akan ada hari tanpa trauma dari tentara.”

Ahmad Sajali Jakarta, 7 April 2025

“Jadikan ia pahlawan!” Ini bukan usulan, apalagi kenyataan. Dekat,jauh—semua menolak. Kami ingat, bukan satu atau dua, melainkan ribuan luka yang tertanam dan terus tumbuh dalam ingatan. “Apa-apaan?!” Teriakkan menggema, lantas berikan perlawanan dengan segenap jiwa raga mendesak keputusan berbahaya.

Pantaskah? Di antara lautan dosa, nyawa, air mata, hingga kehilangan yang tak kunjung menemui pertemuan, pernyataannya menjadi gurauan menyayat hati. Puluhan tahun terbelenggu, hidup dalam janji-janji pembangunan, ‘perintah’ diam, dan harapan meraih kebebasan. Kini kebebasan sudah dalam genggaman, lantas abai dalam perjuangan saat dirinya menjadi saksi kejadian. Kaburkan fakta, tulis kembali sejarah—seolah yang terlupakan benar-benar bukan bagian dari kenyataan.

Sebagian yang bangga tak pernah terbuka melihat kesengsaraan atau mungkin sempat menari di atas penderitaan. Ini seruan perubahan untuk semua. Bukan sekadar ungkapan bagi yang enggan mendengar. Sekali lagi, kami melawan. Tiada darinya keteladanan, lantas untuk apa gelar pahlawan?

Pantaskah? (setelahsepuluh)

Ikrimatul Fu'adah

Hari ini, langit Dili cerah tak biasa. Aku sedang duduk di beranda rumah kecilku, menyesap kopi Letefoho yang aromanya selalu mengingatkanku pada tenang yang semu. Jari-jemariku mulai bergulir di atas ponsel. Semuanya terasa biasa saja sampai aku membaca sebuah berita yang menampilkan wajah laki-laki tua itu, bekas penguasa selama tiga dekade yang pemerintahannya merampas tanah kami.

“Pemerintah Indonesia kembali mengusulkan Presiden Soeharto untuk diangkat sebagai pahlawan nasional”

Aku mematung. Tiba-tiba, tubuhku seperti ditarik mundur ke lorong waktu penuh darah dan teriakan.

Di layar ponsel, berita serupa berseliweran. “Jasa besar Soeharto dalam pembangunan dan stabilitas nasional,” katanya. “Pemimpin besar Orde Baru,” katanya lagi.

Tak satupun dari mereka menyebut Santa Cruz. Tak ada yang bicara tentang ratusan ribu nyawa yang mati di tanah sendiri. Mereka lupa atau memilih lupa atas luka bangsa yang pernah mereka jajah sendiri.

Aku bergegas menuju kamar dan menyalakan laptop. Membiarkan layar menyala putih polos. Jari-jariku menggantung di atas keyboard, gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang lama kutahan selama bertahun-tahun kini kembali mendidih. Kupandangi kursor yang berkedip-kedip di layar kosong.

Lalu aku mulai mengetik dengan pelan, seperti membisikkan doa sekaligus perlawanan.

Teruntuk Francisco, papaku tercinta, doa terdalam kupanjatkan. Semoga kau tenang di sisi Tuhan.

Aku Antonio Lorico. Tertulis rapi di akta kelahiran. Namun, mama memanggilku “Anak Papa”. Ia bilang, aku adalah pengingat. Pengingat bahwa dulu ia pernah punya seseorang yang dipanggil suami dan aku adalah warisan satu-satunya dari lelaki itu. Lelaki yang hilang tubuhnya perlahan-lahan tapi tak pernah kehilangan semangat perlawanan.

Aku lahir dan tumbuh besar di Kota Dili. 1991, damai kotaku hilang. Kembang api yang biasa kulihat bersama Papa saat perayaan, berubah menjadi suara dentuman mortir dan kilatan peluru. Papa bilang, “Itu bukan kembang api, Nak. Itu bedil serakah yang dibawa manusia dari negeri seberang. Sebuah benda berbahaya yang menjadi alat penyalur kekuasaan umat manusia,”

Kala itu aku belum paham. Tapi kini aku tahu dan ingat ketika Papa dan teman-temannya melakukan aksi hebat sepanjang sejarah peradaban negeri.

Waktu itu, Papa masih utuh. ia masih bisa menggendongku dengan kedua tangannya. Masih bisa menari dengan kaki-kakinya saat radio di dapur memutar lagu-lagu rakyat. Namun, suasana di kampung sudah tidak seceria masa kecil yang ia ceritakan dulu. Aroma mesiu sudah menggantikan bau tanah basah setelah hujan. Setiap langkah seperti diawasi oleh bayangan tak kasat mata.

Papa sering pergi malam-malam, menyelinap lewat semaksemak menuju Gerea Motael. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak muda yang matanya tajam dan lidahnya lantang, Sebastião Gomes. Dia seorang aktivis muda yang sering menyelinap masuk ke rumah-rumah warga, membagikan pamflet perlawanan, dan menyuarakan kemerdekaan lewat doa.

“Papa kagum padanya,” kata Papa suatu malam. “Anak muda yang tak takut menyebut kebenaran dengan namanya sendiri,”

Pada tanggal 28 Oktober 1991, Sebastião ditangkap dan disiksa. Kemudian, jasadnya dikembalikan ke Gereja. Luka-luka di tubuhnya bicara lebih lantang daripada suara manusia.

“Dia dibunuh oleh mereka yang menyebut dirinya penjaga persatuan,” kata Papa dengan suara pecah. Aku masih ingat jelas malam itu, air mata turun dari mata Papa bukan karena takut, melainkan karena kehilangan saudara seperjuangan.

Pemakaman Sebastião menjadi awal dari badai. Papa dan ratusan orang lainnya menyusun aksi damai di pemakaman Santa Cruz, 12 November 1991. Mereka membawa bunga, lilin, dan semangat perlawanan yang diwariskan Sebastião.

Papa ada di sana. Ia menggandeng tangan sahabatnya. Mereka berjalan perlahan, memadukan doa dan nyanyian dalam satu langkah yang mantap. Dan kemudian, terdengarlah teriakan itu:

“Viva Timor Leste!” “Viva Independência!”

Gema kalimat itu membelah jalanan kota. Kalimat sederhana, tapi bagai peluru ke jantung kekuasaan. Kalimat yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur tidak pernah tunduk, meski telah dijajah selama lebih dari dua dekade.

Beberapa jurnalis asing berada di antara kerumunan. Mereka membawa kamera untuk merekam setiap langkah, setiap doa, setiap senyum, dan setiap air mata. Dokumentasi itu nantinya diselundupkan keluar dari negeri ini sampai ke layar-layar televisi dunia. Dan untuk pertama kalinya, dunia benar-benar melihat pembantaian umat manusia.

Peluru tak pernah peduli apakah seseorang membawa senjata atau doa. Militer datang, menghujani mereka dengan tembakan. Papa terkena peluru di lengannya. Ia menyeret tubuhnya sambil menggendong temannya yang tertembak di perut. Kaki Papa kemudian ditembak juga. Tapi ia terus merangkak.

Ia kehilangan satu tangan. Tapi ia masih punya yang lain. Ia kehilangan satu kaki. Tapi ia masih punya sebelahnya.

Beberapa hari kemudian, saat militer menyisir rumah warga, Papa ditangkap, disiksa, dan dihilangkan. Yang kembali pada kami hanyalah bajunya dan cerita dari saksi mata yang selamat tentang bagaimana Papa terus menyanyikan lagu perlawanan meski tubuhnya tak lagi bisa digerakkan.

“Tubuhku bisa kalian patahkan,” kata Papa terakhir kali, seperti dituturkan saksi itu, “tapi jiwaku akan menyusup ke tiap darah anak-anak Timor,”

Mama menatapku lama malam itu. “Anak Papa, kau harus hidup, karena Papa memilih mati agar kau bisa bernapas hari ini,”

Dengan bangga mereka berteriak “Merdeka!” di tanah yang mereka jajah sendiri. Itu kalimat yang selalu membuat darahku mendidih. Apa gunanya Merdeka jika kemerdekaan itu dibangun di atas mayat rakyat negeri lain? Mereka bersumpah memusnahkan penjajahan di atas muka bumi, tapi lupa membersihkan bercak darah dari seragam lorengnya sendiri.

Berkat dokumentasi yang menggema ke seluruh penjuru dunia, Santa Cruz menjadi titik balik. Dunia tak bisa lagi menutup mata.

Teriakan “Viva Independência!” yang awalnya hanya terdengar di jalanan Dili, kini menggema di forum-forum internasional. Tekanan terhadap Indonesia meningkat. Aktivis HAM bergerak. Gereja Katolik dunia bersuara. Pemerintah asing mempertanyakan legitimasi pendudukan.

“Sungguh, mati pun aku tak sudi memaafkan keganasan mereka,” gumamku sembari mengingat tragedi itu.

Setiap malam aku terbangun dengan mimpi buruk yang sama. Bayangan tentara berseragam loreng, senapan menembak tanpa ampun, teriakan dan jeritan yang menggema dalam sunyi. Tubuhtubuh yang jatuh berceceran di tanah Santa Cruz, darah yang mengalir deras seperti sungai yang tak berhenti. Juga wajah Papa saat terakhir kali aku melihatnya.

“Biarlah neraka menelan jiwa dan raganya,” aku berbisik dalam hati. Biarlah setiap detik hidup para pelakunya menjadi siksaan yang tiada akhir. Karena kejahatan itu terlalu besar untuk dimaafkan, terlalu kejam untuk dilupakan.

“Biarlah hidup mempermainkan anak keturunannya,” kataku. Sebab mereka juga harus merasakan bagaimana rasanya hidup dengan warisan luka dan sakitnya menahan dendam yang tak kunjung selesai. Mereka harus tahu bahwa sejarah bukan hanya milik pemenang, tapi juga milik mereka yang dihancurkan.

Aku akan menjadi suara yang terus menyambung perlawanan ini.

Tahun-tahun berlalu dengan perjuangan yang tak kenal lelah. Pada tahun 1998, sebuah babak baru terbuka. Presiden kedua akhirnya lengser setelah tekanan politik dan ekonomi yang hebat. Penggantinya, mengambil sebuah langkah beran dengan membuka peluang untuk referendum, sebuah harapan yang selama ini dinanti.

Rakyat di negeri ini diberikan suara untuk menentukan nasib mereka sendiri. Mereka yang memilih kemerdekaan dengan suara bulat, menyatakan bahwa mereka lebih memilih hidup merdeka daripada terus berada di bawah bayang-bayang penjajahan yang kejam.

Dan pada 20 Mei 2002, negeri kami akhirnya merdeka. Bendera merah hitam dan emas berkibar buah dari mimpi panjang yang akhirnya terwujud.

Hari itu, aku mengenakan pakaian terbaik Papa dengan bangga. Harum Papa masih melekat jelas. Di tengah upacara kecil yang diadakan di kampung, aku memejamkan mata dan membayangkan Papa berdiri di sampingku.

"Pa, kini negerimu amat bahagia," bisikku pelan, menahan air mata. "Ku doakan selalu bersama dengan doa Papa, dan temanteman Papa, dan sahabat-sahabat Papa, dan orang-orang yang telah berdiri bertahan di negeri sendiri."

Mereka yang telah gugur tidak sia-sia. Tanah ini adalah bukti. Bendera ini adalah saksi. Dan aku, adalah penerusnya.

“Jika mereka memberi gelar pahlawan nasional kepada orang yang bertanggung jawab atas penjajahan dan pembantaian di tanah kami, maka mereka sedang memberi medali pada sejarah kejahatan.” Ini menjadi kalimat penutup yang kutulis.

Aku berhenti sejenak. Menarik napas dalam-dalam. Tulisan ini akan menjadi pusara abadi untuk jerit yang tak sempat selesai. Ini adalah suara Papa, Sebastião Gomes, dan ratusan nama lainnya yang tertinggal di pemakaman Santa Cruz. Yang gugur tanpa sempat berpamitan. Yang mati membawa luka, tapi tak sempat menyaksikan kemenangan. Yang dilupakan oleh pelaku sejarah, tapi tidak oleh tanah yang mereka perjuangkan.

Tulisan ini mungkin tak bisa membangunkan mereka dari kubur. Tapi setidaknya, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka pernah ada dan akan terus ada. Dalam setiap langkah kaki anak-anak Timor yang tumbuh tanpa ayah. Dalam setiap doa yang dibisikkan ibu-ibu dengan mata sembab. Dalam setiap batu nisan tanpa nama yang dijaga rumput liar.

Aku ingin untuk kedua kalinya, dunia tahu. Bahwa negeri ini berdiri bukan karena kemurahan hati penjajah, tapi karena darah yang tumpah, suara yang ditindas, dan keberanian yang tak bisa dibungkam. Aku ingin untuk kedua kalinya, dunia tahu. Bahwa 12 November 1991 bukan hanya peristiwa masa lalu. Itu luka yang masih basah. Itu sejarah yang masih berdarah. Aku ingin untuk kedua kalinya, dunia tahu. Bahwa dia bukan superman. Dia tak pantas dikenang sebagai pahlawan.

Tulisan ini akan ku bagikan ke manapun. Di media daring, di blogblog perlawanan, di buletin pelajar, bahkan jika perlu kutempel di dinding-dinding jalanan Dili. Aku tidak peduli jika disebut terlalu politis. Sebab memang beginilah adanya, hidup kami tak pernah bisa dipisahkan dari politik. Bahkan ketika kami lahir, politik sudah lebih dulu menodai tanah tempat ari-ari kami ditanam. Kalau menulis kebenaran dianggap subversif, maka biarlah aku menulis dengan tinta paling berbahaya. Kalau mengingat disebut menghasut, maka biarlah ingatan ini jadi bara yang membakar diam mereka.

Aku menatap langit Dili yang mulai berubah jingga. Matahari merayap turun, perlahan, seolah ikut mengantarkan kenangan yang pelan-pelan kembali memenuhi dadaku. “Pa, aku rindu,” bisikku pelan, hampir tanpa suara, seolah takut jika udara sore ini terlalu rapuh untuk menanggung perasaanku. “Pa, perjuanganmu tidak sia-sia. Meski negeri ini masih terus dilukai oleh ingatan-ingatan yang diputarbalikkan, ada aku di sini, Anak Papa yang tetap menjaga nyala itu,” “Pa, aku rindu sekali. Semoga saja di kehidupan selanjutnya aku bisa terus menjadi anakmu hidup dalam negeri dengan kedamaian abadi.”

biyzine Pahlawan Avasmu!!!

KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan The Commission for the Disappearances and Victims of Violence