DISUSUN OLEH
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
PPEENNGGAANNTTAARR
Pada tanggal 11 Juli 2023, Bobby Nasution, Wali Kota Medan memberikan pernyataan perihal tembak mati di tempat untuk para pelaku begal. hal ini menindaklanjuti penembakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku begal di Kota Medan. Pernyataan tersebut disusul oleh Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani serta beberapa anggota DPRD Sumatera Utara yang meminta dengan tegas agar pelaku begal ditembak di tempat dengan dalih memberikan efek jera.
Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi, karena dapat dijadikan legitimasi bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penegakan hukum. Hal tersebut berkaca dari banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
Berdasarkan pemantauan KontraS dari Bulan Juli 2022 - Juni 2023, terdapat 29 peristiwa pembunuhan di luar hukum (extrajudicial Killing) yang menewaskan 41 korban. Selain itu, kasus salah tangkap dan salah tembak dengan total 20 peristiwa juga menjadi salah satu dasar penolakan untuk memberikan kewenangan tembak di tempat kepada Polri.
Dalam penggunaan senjata api sendiri telah termuat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Instrumen penggunaan senjata tersebut juga harus tunduk pada prinsip dasar perindungan HAM, sesuai Perkap No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
INSTRUKSI TEMBAK DI TEMPAT OLEH INSTRUKSI TEMBAK DI TEMPAT OLEH PEJABAT PUBLIK PEJABAT PUBLIK
1122 AAPPRRI ILL 22002200
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati bandit yang melawan petugas
3300 NNOOVVEEMMBBEERR 22002200
Kapolri saat itu, Jenderal Pol Idham Azis keluarkan perintah kepada Satgas Tinombala untuk tembak mati kelompok Mjahidin Indonesia Timur (MIT)
1111 DDEESSEEMMBBEERR 220O2200 Kapolres Nunukan Syaiful Anwar memerintahkan jajarannya untuk menembak bandar narkotika
3311 MMEEII 22002222
Kapolda Jawa Barat memerintahkan anggotanya untuk menembak di tempat geng motor dan pelaku begal yang mengganggu keamanan
2299 JJUUNNII 22002222
99 DDEESSEEMMBBEERR 2200221 1
Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto memerintahkan jajarannya untuk menembak di tempat terhadap pelaku berandalan
3311 JJUULLI I 22002211
Kapolresta Jogjakarta, Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro menginstruksikan anggotanya untuk tembak di tempat pelaku klitih
Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan memerintahkan anak buahnya menembak di tempat geng motor yang meresahkan warga
77 NNOOVVEEMMBBEERR 22002222
Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Aszhari Kurniawan memerintahkan petugas di lapangan tembak di tempat geng motor
55 DDEESSEEMMBBEERR 22002222 Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Nana memerintahkan anggotanya untuk menembak di tempatbagi pelaku pembusuran
3300 JJUUNNII 22002233 Kapolres Sukabumi AKBP Ari Setyawan Wibowo memperbolehkan anggotanya untuk tembak di tempat geng motor yang meresahkan
44 JJUUNNII 22002233 Kapolres Cianjur AKBP Aszhari Kurniawan meminta anak buahnya untuk menembak di tempat anggota geng motor yang membuat keonaran
177 AAPPRRI ILL 22002233 1 Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto memerintahkan anggotanya untuk menembak di tempat bajing loncat
1111 JJUULLII 22002233 Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution mendukung petugas kepolisian untuk menembak mati begal
INSTRUMEN HUKUM PENGGUNAAN INSTRUMEN HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN
Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki diskresi untuk menggunakan senjata api. Tetapi, mengingat senjata api merupakan instrumen yang mematikan, diatur batasan penggunaannya. Institusi kepolisian telah memiliki batasan tersebut yang diatur dalam beberapa instrumen hukum. Salah satunya yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam pasal 3 Perkapolri tersebut disebutkan bahwa dalam penggunaan senjata api sebagai salah satu kekuatan kepolisian, harus memerhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.
Di Pasal 7 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa penggunaan senjata api dapat dilakukan dalam tingkatan bahaya yang agresif, dimana dapat dilakukan jika pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum. Selain itu, dalam pasal 8 juga disebutkan bahwa penggunaan kekuatan dengan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
Selain itu, dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada pasal 8 Ayat (2), disebutkan bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM. Selain itu, dalam pasal 47 ayat (2), penggunaan senjata api oleh kepolisian hanya boleh digunakan untuk:
Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa;
Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; Menangani situasi yang membahayakan jiwa
NYATANYA....
Kewenangan anggota Polri untuk menggunakan senjata api masih menjadi penyebab terampasnya hak hidup. Padahal, hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi. Selain itu, seringkali aparat kepolisian salah mengidentifikasi pelaku kriminal hingga menyebabkan tindakan salah tangkap. Tak jarang salah tangkap tersebut disertai dengan penyiksaan untuk mendapatkan penggakuan korban.
KontraS mendokumentasikan sekitar 29 peristiwa pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) pada bulan Juli 2022 - Juni 2023, yang menewaskan 41 orang. Peristiwa pembunuhan diluar hukum tersebut mayoritas diakibatkan oleh penembakan.
Selain itu, KontraS juga menemukan 20 peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian, yang mengakibatkan 9 korban luka dan 11 korban mengalami penangkapan sewenang-wenang.
A&B COMPANY PAGE 02 KASUS EXTRAJUDICIAL KILLING JULI 2022 - JUNI 2023
Selama bulan Juli 2022 - Juni 2023, KontraS mendokumentasikan 29 peristiwa extrajudicial killing yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia.
extrajudicial killing tersebut mengakibatkan 41 korban tewas, dengan kategori 20 korban sipil dan 21 korban kriminal.
POLSEK POLDA 5 6 POLRES 18
Terdapat tiga institusi pelaku tindakan extrajudicial killing, yaitu Kepolisian Reserse (Polres) sebanyak 18 peristiwa, Kepolisian Daerah (Polda) sebanyak 6 peristiwa, dan Kepolisian Sektor (Polsek) sebanyak 5 peristiwa.
Berdasarkan Alasan tindak extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat kepolisian, nyatanya penembakan kerap kali diambil pada saat perlawannya tidak dengan senjata api/tajam.
KASUS-KASUS EXTRAJUDICIAL KILLING OLEH APARAT POLRI
Pada tanggal 27 September 2022, NGL, seorang yang telah ditetapkan sebagai DPO kasus pengeroyokan, tewas akibat ditembak di punggung bagian kanan hingga tembus ke dada oleh aparat kepolisian.Penembakan itu dilakukan oleh anggota Polda Nusa Tenggara Timur karena pelaku mencoba melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Warga dan keluarga korban yang marah kemudian melempari seorang anggota polisi dan mengeluarkan pernyataan soal tidak percaya lagi pada polisi
Pada tanggal 16 Desember 2022, Hariyono, satu dari empat korban peluru nyasar polisi saat penyergapan anggota perguruan silat di Keputih, Surabaya, Meninggal dunia. Korban tewas akibat perutnya yang tertembus timah panas. Penembakan itu dilakukan saat Hariyono mencoba melarikan diri dari kejaran aparat Polres Sukoliko sampai ke Jalan Jagir. Di sanalah anggota kepolisian yang berpakaian preman menembaknya. Luka tembaknya di perut sebelah kanan tembus ke perut sebelah kiri.
Aldi Apriyanto, pemuda Gunungkidul tewas tertembak senapan polisi berinisial Briptu MK, saat acara bersih dusun diiringi pentas musik, pada tanggal 15 Mei 2023. Dikethahui, Aldi tewas akibat luka tembak di bagian bahu tembus ke pinggang oleh Briptu MK pada saat terjadinya kericuhan antar penonton. Pada saat terjadi kericuhan, Aldi sedang duduk di depan panggung mengamankan jalannya pertunjukkan sebelum akhirnya tertembak oleh Briptu MK.
Pada tanggal 1 Januari 2023, Ansori tewas ditembak oleh Anggota Polda Lampung karena diduga mencuri tandan sawit milik PT Adi Karya Gemilang. Menurut informasi, korban tidak sedang membawa tandan sawit dan sedang berjalan di ruas jalan, tiba-tiba korban dihadang lalu terkena tembakan. Korban tewas karena mengalami luka tembak pada bagian leher hingga tembus ke bawah ketiak sebelah kiri.
SALAH TANGKAP WARGA SIPIL JULI 2022 - JUNI 2023
1 INTIMIDASI 20 8 SALAH PENYIKSAAN TANGKAP 1 REKAYASA KASUS
PAGE 02
selama Bulan Juli 2022 - Juni 2023, KontraS mencatat 20 peristiwa salah tangkap warga sipil oleh aparat kepolisian. 1 peristiwa diantaranya disertai tindak intimidasi, 1 peristiwa rekayasa kasus, dan 8 kasus diantaranya disertai tindak penyiksaan
Salah satu peristiwa salah tangkap disertai penyiksaan dialami oleh Fikri, pada tanggal 21 Mei 2023. Fikri menjadi korban salah tangkap oleh anggota Brimob Resimen 1 Cikeas saat menggelar operasi penangkapan gerombolan gangster di Setu, Kabupaten Bekasi. Pada saat itu, korban sedang membeli makanan, namun tiba-tiba polisi mengamankan dan memukulinya hingga mengalami luka parah dan sempat kritis. Korban mengalami luka dari kepala hingga kaki.
Selama melakukan tindak salah tangkap, terdapat beberapa proses penindakan yang dialami anggota polisi, ada 4 peristiwa yang diproses oleh propam, 3 peristiwa dibantah oleh pihak kepolisian, 3 peristiwa polisi melakukan permintaan maaf, 2 peristiwa pelaku menjalani sidang kode etik, dan 8 peristiwa lain tidak terdapat informasi penindakan.
Kondisi korban pasca tindakan salah tangkap
11 Korban dilepaskan tanpa pemulihan
3 Korban ditahan
1 Korban dibawa ke rumah sakit
1 Korban ditetapkan sebagai tersangka
3 Korban dikunjungi oleh polisi untuk meminta maaf
1 Korban bebas dari status tersangka
POLA PENGGUNAAN SENJATA API OLEH POLA PENGGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN APARAT KEPOLISIAN
Dari berbagai peristiwa extrajudicial killing tersebut, diketahui bahwa penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian seringkali tidak mengindahkan instrumen Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1, karena beberapa peristiwa tidak termasuk dalam kategori agresif. Hal itu tercermin dari banyaknya terduga pelaku yang hanya melakukan upaya melarikan diri, bahkan tanpa melakukan perlawanan yang mengancam petugas maupun masyarakat umum, yang menjadi korban tindak penembakan hingga tewas. Selain itu, beberapa korban merupakan warga sipil yang ditembak oleh anggota kepolisian tanpa melakukan perlawanan sama sekali.
Selain itu, anggota kepolisian kerap kali gagal dalam mengidentifikasi pelaku kriminal sehingga rentan terjadi tindakan salah tangkap. Bahkan, tindakan salah tangkap tersebut disertai dengan penyiksaan dengan tujuan mendapatkan pengakuan korban. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus salah tangkap yang dialami oleh Fikry yang menjadi korban penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan tanpa adanya alat/barang bukti yang ditemukan.
Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan menghargai HAM, sesuai Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009. Hal tersebut dilihat dari pengabaian terhadap hak atas hidup korban sebagai hak fundamenal, yang dibuktikan dengan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga menewaskan 41 korban.
Instruksi yang diberikan oleh berbagai pejabat publik untuk melakukan penembakan di tempat kepada anggota kepolisian akan berpotensi melegalisasi kesewenangan aparat dalam menggunakan senjata api serta memasifkan penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force). Tingginya angka pembunuhan di luar hukum serta tindakan salah tangkap menunjukkan bahwa sistem yang dibangun kepolisian tak berjalan efektif.
REKOMENDASI KONTRAS MERESPON REKOMENDASI KONTRAS MERESPON INSTRUKSI TEMBAK DI TEMPAT INSTRUKSI TEMBAK DI TEMPAT
Idealnya, dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dapat mengacu kepada salah satu instrumen internasional, yaitu International Human Rights Standards for Law Encorcement. Dalam instrumen tersebut, aparat kepolisian harus mengalami situasi yang ekstrim sebelum menggunakan senjata api sebagai salah satu kewenangannya. Selain itu, penggunaan senjata api harus dalam keadaan membela diri serta untuk mencegah kejahatan serius yang dapat mengancam jiwa, baik aparat kepolisian maupun masyarakat secara umum.
Selain itu, untuk mengatasi kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti halnya peristiwa begal, pimpinan polisi yang bertugas di berbagai daerah seharusnya mengedepankan upaya pendeteksian dini untuk meminimalisir terjadinya kejahatan disertai penegakan hukum yang sifatnya terukur serta bersesuaian dengan peraturan internal Polri. Selain itu, kepolisian juga memiliki Satuan Intelkam dan sistem pengawalan reguler yang seharusnya dapat mengidentifikasi ancaman atau potensi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.
Instruksi tembak di tempat tidak akan menyelesaikan masalah di lapangan. Tindakan kriminal harus didekati dengan pendekatan sistem peradilan pidana, bukan justru pendekatan represif di lapangan, seperti berbagai kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan aparat kepolisian saat ini. Pemerintah juga harus melihat persoalan secara keseluruhan agar akar masalah dapat terselesaikan. Solusi yang dihadirkan juga seharusnya menyasar secara sistemik, bukan justru reaktif terhadap satu masalah, terlebih akan menimbulkan korban dari warga sipil