SHELTER INITIATIVES INDONESIA GUIDELINES
The Commission for Disappearances and Victims of Violence (KontraS)
I. Pendahuluan 1 1 II. Landasan Yuridis 1 Aturan Internasional 1 Aturan Nasional 1 1 III. 1 Safe House System PRE-RELOKASI 1 Asesmen 1 Teknis 1 Relokasi 1 1 Layanan Biopsikososial 1 Advokasi 1 Paska Relokasi 1 Pemantauan 1 1 IV. Lampiran 1
KONTRAS GUIDELINE
PENDAHULUAN
Perhatian terkait perlindungan Pembela HAM, atau yang biasa disebut dengan Human Rights Defender (HRD)/Pembela HAM (selanjutnya disebut Pembela HAM), di Indonesia masih memiliki tanda tanya besar. Pembela HAM sendiri sebenarnya adalah istilah yang tidak terlampau asing, mengingat perjalanan demokrasi dan pemajuan HAM di Indonesia tidak terlepas dari beberapa sosok seperti Munir Said Thalib, Marsinah, Novel Baswedan, serta masih banyak lagi. Dalam The Barcelona Guidelines on Wellbeing and Temporary International Relocation of Human Rights Defenders at Risk1 dijelaskan bahwa Pembela HAM dapat berasal dari berbagai latar belakang yang mencakup seniman, guru, jurnalis, terapis, penulis, pengacara, serikat pekerja, komunitas adat, orang-orang LGBTIQA+, keluarga orang hilang, pegawai negeri, anggota parlemen, hakim, dan pekerja di organisasi non-pemerintah.
Dalam mendefinisikan Pembela HAM, pedoman ini mengacu pada European Union (EU)2 yang menjelaskan definisi Pembela HAM sebagai individu, kelompok, dan organ masyarakat yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui secara universal. Pada dasarnya, Pembela HAM mengupayakan pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik, serta pemajuan, perlindungan, dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pembela HAM juga mempromosikan dan melindungi hak-hak anggota kelompok seperti masyarakat adat. Definisi tersebut tidak termasuk individu atau kelompok yang melakukan kekerasan atau menyebarkan kekerasan. Dari berbagai definisi Pembela HAM yang ada, dapat disimpulkan bahwa Pembela HAM adalah seorang individu, kelompok atau organ masyarakat yang berjuang untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara universal.
Pekerjaan Pembela HAM yang membela kepentingan hak asasi manusia seringkali dilakukan dengan mengkritik suatu kebijakan yang kuat dan tindakan pemerintah, sehingga Pembela HAM dengan berbagai macam gerakannya sering dianggap sebagai musuh keamanan nasional yang perlu disingkirkan. Alice Nah3 dalam Policy Briefnya menyebutkan bahwa berbagai serangan dan ancaman dihadapi oleh Pembela HAM, seperti ancaman melalui telepon atau pesan singkat, baik itu terhadap individu atau anggota keluarga, dikuntit, dipantau, dimasukkan ke dalam pengawasan, dijadikan target penyelidikan dan dakwaan kriminal, serta digambarkan secara negatif atau dicemarkan nama baiknya di media. Tidak hanya itu, Pembela HAM juga kerap kali mendapat ancaman pembunuhan yang berujung pada upaya pembunuhan. Kondisi inilah yang membuat Pembela HAM sebagai pihak yang membela HAM justru rentan menjadi korban pelanggaran HAM itu sendiri. Potensi kerentanan ini semakin diperkuat dengan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa dewasa ini semakin banyak Pembela HAM yang harus berhadapan dengan berbagai ancaman dan serangan oleh aktor Negara maupun non-Negara. Sebagaimana HRD Memorial Project menjelaskan, ribuan Pembela HAM telah kehilangan nyawa mereka karena membela hak asasi manusia4. Setidaknya berdasarkan data laporan dari Front Line Defenders Global Analysis 2020 terdapat kurang lebih 331 HRD yang terbunuh sepanjang tahun 2020 di beberapa penjuru dunia. Kasus tertinggi tercatat di negara Kolombia dengan jumlah 177 kasus pembunuhan terhadap HRD. Selain itu juga tercatat bahwa 69% Pembela HAM yang terbunuh berfokus pada kerja dengan isu tanah, masyarakat adat, dan lingkungan.
Selanjutnya, berdasarkan data pemantauan yang dilakukan oleh KontraS, kami menemukan bahwa sepanjang tahun 2019 – 2022, terdapat kurang lebih 450 peristiwa kekerasan terhadap Pembela HAM yang dilakukan oleh state actors dan non state actors. Kekerasan ini didominasi oleh Polri dengan jumlah 345 peristiwa, sedangkan 105 peristiwa lainnya dilakukan TNI, Pemerintah, Swasta, dan lain-lainnya.
1 Lihat https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/barcelona-guidelines-wellbeing-temporary-international-relocation-hrds-risk
2 Lihat https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
3 Lihat https://static1.squarespace.com/static/57ab08756a49635fe426003e/t/591e7e6415d5dbeb5801de95/1505741597142/HRD+Hub+Policy+Brief+2+EN.pdf
Peristiwa Kekerasan Terhadap HRD Periode 2019-2022
Institus Dominan Pelaku Kekerasan Terhadap HRD Periode 2019-2022
354 Polisi Swasta 61 43 Swasta 36 OTK 13 TNI
Tidak hanya berhenti pada masifnya aparat keamanan yang melakukan tindak kekerasan kepada Pembela HAM, setidaknya KontraS juga mencatat terdapat 3441 korban yang terbagi pada 990 korban luka-luka, 33 korban tewas, 2202 korban ditangkap, dan 216 korban lainnya. KontraS juga mencatat, setidaknya pembubaran represif, penangkapan sewenang-wenang, serta tindak penganiayaan merupakan tindakan pelanggaran 3 tertinggi diantara berbagai macam tindakan pelanggaran yang dilakukan baik oleh state actors maupun non state actors. Dalam data pemantauan tersebut, kami juga melihat bahwa saat ini kekerasan atau ancaman yang dihadapi oleh Pembela HAM bukan lagi dilakukan melalui serangan secara fisik, melainkan serangan secara digital serta aturan-aturan hukum yang justru merampas ruang penyampaian pendapat oleh Pembela HAM itu sendiri. Besaran angka tersebut mengindikasikan belum mampunya pemerintah dalam menjami keamanan dan keselamatan Pembela HAM itu sendiri, yang seharusnya Pembela HAM memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara.
Keengganan pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan tersebut tidak sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan terkait dengan ratifikasi 7 komponen kunci hukum hak asasi manusia internasional, antara lain; Kovenan Internasional tentang Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Kovenan Internasional tentang Pemberantasan Semua bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Kovenan Pemberantasan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UN Convention Against Torture (CAT), Convention Rights of the Child (CRC), dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya. Dari berbagai macam instrument hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia, sejatinya pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat melindungi warga negaranya dari ancaman pelanggaran HAM yang dilakukan baik oleh state actors maupun non state actors. Peraturan-peraturan tersebut seharusnya bukan hanya diratifikasi, melainkan harus dapat diimplementasikan sebagai dasar acuan pengambalian kebijakan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahwa UN Treaty Bodies melalui berbagai perjanjian internasional tersebut, juga telah mengikat negara untuk memenuhi tiga kewajiban. Pertama, kewajiban untuk melindungi HAM, yaitu negara, dalam hal ini pemerintah harus dapat memberikan jaminan atas perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh state actors ataupun non-state actors, dalam hal ini terkait dengan massa intoleran, milisi, dan/atau perusahaan. Kedua, kewajiban untuk menghormati dan memajukan HAM, yang berarti negara harus mengeluarkan regulasi, kebijakan ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma dan aturan hukum HAM. Terakhir, kewajiban untuk memenuhi HAM, yaitu negara harus melakukan tindakan nyata, seperti dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program, dan membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks menjamin pemenuhan hak asasi manusia bahwa setiap warga negara dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun.
Selanjutnya, Indonesia secara umum telah memiliki aturan mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM yang tertuang pada UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Misalnya, pada Pasal 30 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Berdasarkan undang-undang tersebut, sejatinya Pembela HAM juga mempunyai hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan. Tetapi, dalam pelaksanaannya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan UU HAM tersebut, salah satu contoh berdasarkan hasil investigasi kami adalah usaha pembunuhan Direktur WALHI NTB pada tahun 2019 dengan cara pembakaran rumah. Hasil temuan lapangan KontraS menunjukkan bahwa selama sebulan, rumah dari Murdani (Direktur WALHI NTB) dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal dan terdapat orang yang tidak dikenal mondar-mandir di depan rumahnya. Selain itu, pola pembakaran yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan peristiwa ini telah direncanakan sebelumnya karena dilihat dari tindakan yang dilakukan pada dini hari, menyiapkan bahan bakar, meyulut api di lima titik, dan menutup CCTV yang berada di sebelah selatan rumah dengan songkok/topi. Selain itu, tindakan tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang yang berada di dalam rumah. Ancaman pembunuhan ini hanyalah satu dari sekian banyak ancaman lain yang masih terus menghantuai Pembela HAM sebagai tombak utama dalam mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, dapat kita lihat dengan jelas melihat bahwa pemerintah Indonesia masih belum bersungguh-sungguh dalam menjamin setiap hak Pembela HAM dan melindunginya dari berbagai ancaman. Padahal, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan dan memastikan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk setiap warga negara tanpa terkecuali. Secara khusus, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pemulihan, kebenaran, dan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM.
Selain di Indonesia, ancaman kepada Pembela HAM juga terjadi di belahan dunia lain. Salah satunya adalah kasus pemimpin serikat media, Rana Muhammad Azeem. Sekertaris jenderal Persatuan Jurnalis Federal Pakistan (PFUJ), yang menerima ancaman kematian5. Bahwa berdasarkan informasi, Rana Muhammad Azeem menerima ancaman kematian dari seorang gangster. Ancaman kematian tersebut diterima setelah Azeem mengungkapkan kasus gangster mafia ketika ia sedang berada di televisi dan disiarkan oleh 92 News Channel. PFUJ mengatakan, ancaman terhadap jurnalis yang bekerja adalah hal yang lumrah di Paksitan, meskipun telah dilakukan protes berulang kali oleh para jurnalis, pemerintah Pakistan nyatanya telah gagal memberikan perlindungan kepada para jurnalis. Berdasarkan kasus tersebut, didapati bahwa ancaman keamanan yang didapatkan oleh Azeem tidaklah sejaan dengan semangat penegakkan hak asasi manusia yang telah tertuang dalam berbagai instrumen hukum yang telah disebutkan di atas.
Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, berbagai ancaman dan serangan yang diterima bahkan sampai dengan ancaman tindak pembunuhan, sering kali membuat Pembela HAM dihadapkan dengan tingkat stress dan trauma yang tinggi. Dalam pembahasan yang dilakukan United Nations dijelaskan juga bahwa sebagai akibat dari lingkungan yang penuh tekanan dan bahaya langsung, diperlukan adanya suatu mekanisme untuk perlindungan bagi Pembela HAM, seperti pendampingan perlindungan, kontak rutin dan kunjungan ke Pembela HAM, pemantauan dalam persidangan, permohonan mendesak dari Pembela HAM, pernyataan secara publik, hibah darurat, dan inisiatif relokasi sementara. Agar intervensi ini berjalan secara efektif, intervensi tersebut harus dilaksanakan tepat waktu, dapat diakses secara tepat, dan disesuaikan dengan keadaan para Pembela HAM. Sangatlah penting untuk berkonsultasi dengan Pembela HAM secara langsung terkait kesesuaian intervensi yang dibutuhkan agar tidak ada tindakan yang justru semakin meningkatkan risiko keamanan Pembela HAM itu sendiri. Salah satu bentuk intervensi yang dinilai efektif dalam melindungi Pembela HAM secara sementara adalah Temporary Relocation Mechanism (TRM) atau mekanisme relokasi sementara.
KontraS menyadari pentingnya mendukung Pembela HAM dalam menghadapi tantangan terhadap kesejahteraan baik secara fisik maupun psikis, seperti kelelahan, gangguan stress, pasca-trauma, kecemasan, depresi, perasaan bersalah, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, KontraS menggunakan TRM sebagai tindakan mekanisme alternatif untuk melindungi Pembela HAM secara efektif, apabila tidak ada mekanisme perlindungan yang efektif dari negara bagi Pembela HAM. Selanjutnya, TRM ini juga cocok diterapkan sebagai mekanisme perlindungan bagi Pembela HAM yang memiliki risiko tinggi dalam melakukan pekerjaannya, sebagaimana dalam UN-A/HRC/31/556 dijelaskan bahwa inisiasi TRM telah membantu para Pembela HAM untuk melepaskan dirinya dari bahaya secara langsung dan memiliki waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kasus, Pembela HAM yang menggunakan mekanisme ini telah menemukan keamanan di lokasi lain di negara mereka sendiri atau bahkan dapat pula melakukan relokasi ke luar negeri selama beberapa waktu. Produk nyata dari TRM sendiri dapat berbeda-beda, mekanisme ini dapat berbentuk tempat penampungan darurat di rumah aman, hingga pengaturan tempat tinggal sementara dengan organisasi masyarakat sipil yang simpatik, program Shelter City, hingga penyediaan beasiswa di universitas.
Di Indonesia sendiri, penerapan TRM telah dilakukan oleh beberapa kalangan organisasi masyarakat sipil (CSO) selama beberapa dekade terakhir untuk memberikan perlindungan kepada Pembela HAM yang memiliki risiko tinggi. Namun, mekanisme ini hanya digunakan sebagai ukuran reaktif (ketika ada permasalahan yang spesifik), sehingga belum dilakukan secara terstruktur, terorganisir, dan berkelanjutan. Beberapa CSO termasuk KontraS telah memiliki rumah aman (safe house) yang dapat digunakan untuk menampung Pembela HAM untuk sementara waktu. Sayangnya, keberadaan rumah aman ini belum dilengkapi dengan standar yang jelas mengenai prosedur operasional rumah aman dan tidak adanya focal person yang berdedikasi untuk mengawal pengoprasian rumah aman dari mekanisme relokasi sementara ini. Atas dasar tersebut, KontraS berusaha menciptakan Shelter Initiatives berupa rumah aman yang memiliki standar operasional prosedur seusai dengan ketentuan, seperti penyediaan rumah aman yang dapat digunakan dengan baik dan memiliki anggaran untuk pemeliharaan tersebut. Selain itu, Shelter Initiatives ini digagas KontraS untuk ditujukan kepada Pembela HAM di tingkat internasional dan nasional. Adapun rumah aman ini akan berusaha untuk melindungi Pembela HAM yang terlibat dalam permasalahan konflik di mana negara sering merespon dengan mengadopsi pendekatan keamanan; kasus yang memiliki dimensi sangat politis atau melibatkan aktor politik, seperti kasus perampasan tanah, bisnis, hak asasi manusia, dan masyarakat adat; kasus yang melibatkan impunitas negara; kasus yang terjadi di daerah terpencil, yang biasanya memiliki keterbatasan dalam mengakses TRM; dan terakhir kasus ancaman kriminalisasi dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku serta kasus yang melibatkan kelompok minoritas seperti komuntas LBGTQ+, kelompok agama minoritas, jurnalis, dan lain sebagainya.
KONTRAS GUIDELINE
6 Lihat https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/56/PDF/G1601556. pdf?OpenElement
LANDASAN YURIDIS
Selayaknya manusia pada umumya yang secara universal memiliki hak asasi manusia, keberadaan Pembela HAM di Indonesia dilindungi baik oleh konstitusi yang tertuang dalam undang-undang, maupun peraturan-peraturan internasional lainnya. Kami mencatat setidaknya terdapat beberapa peraturan baik secara nasional maupun internasional yang seharusnya dijadika acuan dalam upaya mempromosikan dan melindungi HAM, termasuk didalamnya Pembela HAM di Indonesia.
Aturan Internasional
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah membuat beberapa instrumen hukum yang dibutuhkan bagi perlindungan Pembela HAM. Salah satu aturan pertama yang menetapkan hak-hak dasar manusia tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Di Indonesia sendiri, UDHR secara umum dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat dengan DUHAM. Deklarasi inilah yang kemudian menjadu standar umum bagi setiap orang dan negara dalam melindungi hak dan kebebasan seluruh manusia. Secara khusus, dalam UDHR diatur terkait dengan jaminan kebebasan berpendapat bagi Pembela HAM yang tertulis pada Pasal 19:
“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”
Berdasarkan pasal tesebut, dijelaskan bahwa setiap orang memilik hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang di dalamnya termasuk hak untuk berpendapat tanpa ada campur tangan pihak lain, hak untuk mencari, menerima, menyebarluaskan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas negara. Atas dasar tersebut, memperjuangkan dan menyuarakan hak asasi manusia sebagaimana kerja-kerja yang dilakukan Pembela HAM merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berpendapat dan berekspresi dan dijamin oleh PBB.
Selain dalam UDHR, terdapat peraturan lain yang melindungi hak asasi manusia, yaitu The International Convenant on Civil and Political
Rights (ICCPR). ICCPR merupakan perjanjian internasional hak asasi manusia yang memberikan berbagai perlindungan bagi hak-hak sipil dan politik. Tujuan pembentukan dari ICCPR ini adalah sebagai bentuk pengesahan UDHR dalam konteks penegakan hak sipil dan politik agar memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, ICCPR kemudian mewajibkan negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut untuk senantiasa melindungi hak asasi manusia, terutama di bidang sipil dan politik. Salah satu bentuk perlindungannya yang berkenaan dengan perlindungan Pembela HAM terdapat dalam jaminan kebebasan berpendapat yang tercantum pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:
“1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”
Kandungan dari Pasal 19 ayat (1) dan (2) tersebut memiliki makna yang kurang lebih sama dengan Pasal 19 UDHR, yaitu menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi setiap orang. Namun pada ICCPR, terdapat poin tambahan yaitu sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi, makan pencarian, penerimaan, penyebaran informasi dan gagasan dapat dilakukan dalam bentuk apapun, baik secara lisan maupun tulisan, tercetak, dan dalam bentuk karya seni atau dalam bentuk lain yang menjadi pilihannya; dan dilaksanakan tanpa memandang batasan negara tertentu. Pasal tersebut memperkuat jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi Pembela HAM karena dapat dimaknai secara lebih luas, yaotu melampai berbagai medium yang ada.
Selanjutnya, sebagai upaya dalam menegaskan kembali UDHR dan ICCPR sebagai landasan utaman untuk melindungi dan menjaga penghormatan universal atas hak asasi manusia, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menetapkan Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom atau yang disingkat menjadi The Declaration of Human Rights Defenders. Deklarasi ini menekankan kepada seluruh komunitas internasional untuk mematuhi kewajiban mereka dalam menegakkan hak asasi manusia kepada siapapun tanpa adanya diskriminasi, baik itu berdasarkan ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, nasionalitas, pendapat politik, dsb. Pada deklarasi ini, terdapat beberapa pasal yang dapat menjadi acuan perlindungan hukum terhadap Pembela HAM, salah satunya tertulis dalam Pasal 1 yang mengatakan:
“Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.”
Dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang berhak, baik secara individual maupun berasosiasi dengan orang lain, untuk dapat memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan realisasi dari hak asasi manusia, juga kebebasan fundamental di tingkat nasional dan internasional. Peraturan ini secara lebih spresifik melindungi Pembela HAM sebagai pihak yang selalu mengupayakan penegakkan hak asasi manusia demi kepentingan banyak pihak. Peraturan tersebut menjadi legitimasi jelas bagi Pembela HAM untuk terus dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Kemudia, dalam deklarasi ini juga mengatur bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu:
“Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.”
Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga tertuang dalam instrumen hukum di tingkat regional. Indonesia bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN), membentuk Komisi Antar-pemerintahan Negara-Negara ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR). Dengan didirikannya AICHR, seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk menjunjung hak asasi manusia di tiaptiap wilayahnya. Selain itu, ASEAN juga telah menetapkan Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD) yang membuat Indonesia memiliki tanggung jawab formal dan moral di bawah AHRD untuk senantiasa menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia di tingkat nasional dan regional.
Aturan Nasional
Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, lebih lanjutnya perlindungan tentang hak asasi manusia tertuang pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:
“(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskrimnasi.”
Berdasarkan kutipan pasal tersebut, jelas bahwa Pembela HAM memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, berikut pengakuan, jaminan, perlakuan hukum yang adil, kepastian hukum, juga perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan ini dibutuhkan sebagai respon dari keberadaan Pembela HAM yang rentang mengalami kekerasan. Selain itu, perlindungan terhadap Pembela HAM juga diperlukan mengingat pada bagian keenam UU HAM Pasal 30 dijelaskan bahwa:
“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”
Hak atas rasa aman ini berlaku bagi setiap orang dan dalam hal ini juga berlaku bagi Pembela HAM. Sebagai bagian dari hak atas rasa amannya, setiap orang juga berhak untuk dapat hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, menghormati, melindungi, dan juga melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam Pasal 35. Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka demi memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini meliputi perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Selain itu, undang-undang juga menjamin setiap orang agar dapat terbebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan, derajat dan martabat kemanusiaannya. Kemudian, setiap orang juga dijamin untuk bebas dari penghilangan paksa, penghilangan nyawa dan juga tindakan sewenang-wenang yang mendasari penangkapan, penahanan, pengecualian, pengasingan, dan pembuangan manusia.
Berdasarkan isi dari peraturan yang ada pada bagian keenam UU HAM tersebut, dapat diartikan bahwa pada dasarnya Pembela HAM berhak untuk hidup di lingkungan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia demi terciptanya rasa aman dan damai pada setiap individunya. Apabila Pembela HAM berada dalam situasi yang menyebabkan dirinya terancam mendapatkan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, maka Pembela HAM tersebut berhak untuk mencari suaka demi memperoleh perlindungan. Kemudian, sebagai hak yang sifatnya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, hak asasi manusia wajib dihormati orang lain, seperti yang tertuang pada Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara.”
Sedangkan, hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 100 UU HAM yang berbunyi:
“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”
Selain hak dalam berpartisipasi, masyarakat juga berhak untuk melaporkan tindak pelanggaran HAM, mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM, dan melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. Hak-hak masyarakat tersebut tercantum dalam pasal 101- 103 UU HAM. Di sisi lain, pertanggungjawaban atas penghormatan dan perlindungannya merupakan tugas yang wajib diemban oleh pemerintah. Aturan terkait hal tersebut tercantum pada pasal 71 yang menjelaskan bahwa:
“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”
Adapun kewajiban dan pertanggungjawaban ini kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 71 yang menerangkan bahwasanya kedua hal tersebut juga membutuhkan langkah-langkah implementasi yang efektif. Pengimplementasian ini perlu dilaksanakan baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, maupun bidang-bidang lain. Oleh karena itu, pemerintah juga harus berperan aktif dalam melindungi Pembela HAM, mengingat latar belakang Pembela HAM yang masing-masing individunya bergerak di berbagai bidang.
Sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan Pembela HAM secara terintegrasi dan spesifik. Peraturan yang ada masihlah bersifat umum, seperti yang ditulis dalam Pasal 34 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berbunyi:
“Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”
Perlindungan Pembela HAM juga masih mengandalkan peraturanperaturan yang mengatur tentang bidang atau profesinya secara spesifik, seperti misalnya Pembela HAM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, wartawan, pembela hukum, dan advokat. Perlindungan terkait Pembela HAM yang berada di lingkungan mengacu pada Pasal 65 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Melalui pasal ini, sangat jelas bahwa setiap Pembela HAM yang aktif berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup memiliki hak yang keberadaannya dilindungi secara langsung oleh undang-undang. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:
“Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Selain itu, perlindungannya semakin diperkuat dengan Pasal 66 UU Lingkungan Hidup yang mengatur larangan penuntutan secara pidana ataupun gugatan secara perdata kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Larangan terhadap penuntutan baik secara pidana maupun perdata ini juga berlaku bagi pemberi bantuan hukum dan advokat yang sedang menjalankan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian, dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga diatur bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, perlindungan terhadap Pembela HAM dapat dilakukan dengan memberikan mereka tempat tinggal aman sementara atau yang dikenal sebagai rumah aman (safe house). Pada Pasal 12A ayat (1) huruf f UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa salah satu wewenang dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) adalah mengelola rumah aman. Adapun pengertian dari rumah aman yang dimaksud dalam hal ini merupakan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LPSK. Lebih lanjutnya, UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) juga menjamin hak saksi dan korban dalam mendapatkan akses terhadap rumah aman tersebut. Hak akan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa saksi dan korban berhak untuk:
“k. mendapat tempat kediaman sementara;”
Adapun definisi dari korban yang dimaksud, telah diterangkan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasrkan penjelasan tersebut, kerentanan Pembela HAM sering kali menjadikan mereka jatuh ke dalam kategori korban. Meski demikian, perlu digaris bawahi bahwa perlindungan terhadap korban dalam UU PSK juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut terletak pada perlindungan yang hanya mencakup korban dalam perkara pidana biasa saja. Dalam UU PSK tidak dilindungi korban dalam perkara perdata, seperti misalnya di Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi Militer, dan Tata Usaha Negara.
Dalam konteks rumah aman, celah dalam UU PSK ini membuat keberadaannya tidak cukup untuk melindungi Pembela HAM secara menyeluruh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pembela HAM dapat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Perlindungan terhadap korban dalam perkara pidana biasa membuat posisi Pembela HAM yang memiliki permasalahan di luar lingkup itu menjadi semakin rentan karena perlindungan terhadapnya tidak diatur dalam undangundang, sehingga akan ada Pembela HAM yang tidak memiliki akses terhadap rumah aman. Padahal, seluruh Pembela HAM berhak mendapatkan perlindungan terlepas dari lingkup perkara apapun dan berhak pula mendapatkan akses pada rumah aman yang dapat menjamin keselamatannya.
Berdasarkan berbagai peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembela HAM memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dan mendapatkan perlindungan apabila terdapat bagian dari hak asasi manusianya yang terancam. Pemenuhan hak atas perlindungan yang dimiliki Pembela HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan HAM di Indonesia. Ditambah, berbagai dasar hukum yang telah dijabarkan di atas, kian memperjelas pentingnya perlindungan terhadap Pembela HAM. Keberadaan rumah aman yang ditujukan khusus bagi Pembela HAM merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap Pembela HAM di Indonesia. Belum adanya aturan yang mengatur secara khusus terkait perlindungan Pembela HAM, kian meningkatkan urgensi diperlukannya mekanisme pengamanan sementara bagi Pembela HAM.
KONTRAS GUIDELINE
SAFE HOUSE SYSTEM
Pengantar
Secara umum, KontraS membagi mekanisme pelaksanaan rumah aman ke dalam tiga bagian, yaitu Pra-Relokasi, Relokasi, dan Pasca Relokasi. Dalam tahapan Pra-Relokasi akan dibagi menjadi dua bagian yaitu asesmen dan teknis. Selanjutnya, pada tahapan Relokasi, akan dibagi menjadi dua bagian yaitu layanan dan biopsikososial. Terakhir pada Pasca Relokasi, terdapat prosedur pemantauan. Selama Pembela HAM menjalani fase relokasi, KontraS selaku Project Coordinator, bertanggung jawab untuk memantau seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pembela HAM.
Pra-Relokasi
Asesmen
1. Melakukan asesmen awal sebagai upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan identitas dan gamabaran permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pembela HAM. Shelter Initiatives telah menyiapkan formulir aplikasi untuk Pembela HAM yang dapat dibantu pengisiannya oleh pendamping Pembela HAM. Dalam formulir tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan menyangkut data diri, kebutuhan, penjabaran situasi darurat yang sedang dialami, dan pertanyaan-pertanyaan relevan lainnya yang dianggap perlu guna menunjang pemahaman terkait dengan situasi yang ada. Hasil dari asesmen awal ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai urgensi dari kondisi yang sedang dialami oleh Pembela HAM;
2. Menjalankan proses seleksi yang adil dan transparan, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. KontraS telah membuat mekanisme dalam menentukan kasus-kasus yang menjadi prioritas. Kasus tersebut terbagi menjadi lima tingkatan berdasarkan urgensi, jenis kekerasan, dan potensi dampak yang ditimbulkan. Meski demikian, tingkatan prioritas yang telah disusun KontraS tetaplah bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan kondisi yang ada, mengingat tingkat ancaman pada tiap kasus bisa jadi berbedabeda;
3. Melakukan pengecekan dan mengkonfirmasi status dan situasi darurat yang dialami Pembela HAM kepada kontak referensi yang telah diberikan. Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan dan penilaian dari Shelter Initiatives. Selain menanyakan pada kontak referensi yang telah diberikan, pihak Shelter juga dapat mengonfirmasi hal tersebut ke organisasi lokal tempat Pembela HAM bekerja atau yang berada di tempat Pembela HAM tinggal;
4. Mencari tahu latar belakang sosial, politik, dan budaya dari tempat Pembela HAM berasal. Lokasi Shelter Initiatives berada bisa jadi memiliki konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda dari tempat di mana Pembela HAM berasal. Perbedaan ini dapat menjadi tantangan bagi Pembela HAM untuk menjalani kehidupan sehariharinya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang latar belakang ini diperlukan agar pihak Shelter dapat memahami kepribadian dan identitas Pembela HAM dan juga dapat memetakan pendekatan yang sesuai untuk masing-masing Pembela HAM tersebut;
5. Menanyakan kondisi fisik dan psikologis Pembela HAM sebelum keberangkatan. Shelter perlu mengumpulkan dan mencatat informasi pribadi terkait kondisi fisik dan psikologis Pembela HAM agar dapat menyiapkan segala keperluan yang disesuaikan dengan kebutuhan Pembela HAM. Pemenuhan kebutuhan ini termasuk pemberian perawatan medis kepada Pembela HAM dan pendampingan psikologis dan seperti yang tertera dalam Barcelona Guidelines dan protokol Caring for Severe Mental Health Conditions of Shelter City Participants, apabila dibutuhkan.
6. Memastikan keluarga Pembela HAM berada dalam kondisi yang aman dan mendapatkan perhatian. Serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM seringkali juga menyasar kepada keluarganya. Memastikan keamanan dari keluarga Pembela HAM merupakan langkah yang tidak terpisahkan dari pengamanan hal itu sendiri. Oleh karena itu, selama berada dalam relokasi sementara, Shelter juga harus memberikan perhatian kepada keluarga Pembela HAM.
Teknis
7. Menyiapkan kedatangan Pembela HAM dengan memberikan informasi yang jelas terkait dengan Shelter Initatives demi menunjang proses perjalanan dan relokasi. Pembela HAM perlu mengetahui secara rinci bagaimana situasi dan kondisi tempat Shelter Initiatives berada. Informasi tersebut dapat membantu Pembela HAM untuk dapat memetakan resiko perjalanan menuju rumah aman dan mengantisipasi perbedaan budaya yang ada;
8. Mengirimkan formulir Informed Consent kepada Pembela HAM untuk dibaca dan disetujui sebelum kedatangan (dapat dibantu oleh pendamping). Pembela HAM perlu mengetahui syarat dan peraturan yang berlaku selama berada dalam rumah aman. Pengiriman formulir dan persetujuan yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan dapat mengantisipasi kesalahpahaman dan memberikan Pembela HAM waktu untuk menyiapkan fisik dan mentalnya;
9. Menyusun kebutuhan akomodasi bagi Pembela HAM selama berada dalam program relokasi sementara. Penyusunan akomodasi ini disesuaikan dengan kebutuhan Pembela HAM demi menunjang kesejahteraan mereka. Dalam hal ini termasuk pemberian tempat tinggal sementara, pemenuhan kebutuhan baik itu secara psikologis maupun secara medis yang terdiri dari tes PCR (kondisional) dan pemeriksaan fisik. Selain itu Shelter Initiatives juga menyiapkan program-program yang dapat menjadi wadah bagi pengembangan kapasitas diri dan juga bantuan advokasi (kondisional);
10. Membantu proses administrasi perjalanan Pembela HAM apabila dibutuhkan. Untuk menuju Shelter, Pembela HAM kemungkinan harus menyiapkan dokumen-dokumen sebagai bagian dari syarat administrasi perjalanan. Salah contohnya adalah pembuatan visa bagi Pembela HAM yang berasal dari luar Indonesia dengan bantuan dari organisasi terkait ataupun dari pihak kedutaan tempat Pembela HAM tinggal;
11. Memberikan kesempatan bagi Pembela HAM untuk memilih pendamping selama berada dalam masa relokasi sementara. Saat berada di Shelter. Pembela HAM akan memiliki dua pendamping, yaitu satu yang berasal dari KontraS dan satu yang berasal dari orang yang dipercayai. Kesempatan dalam memilih atau bersama dengan orang yang dipercaya ini diperlukan Pembela HAM agar senantiasa merasa aman di dalam Shelter. Pendamping dapat membantu Pembela HAM dalam beradaptasi di lingkungan baru dan menyampaikan segala kebutuhan Pembela HAM kepada koordinator Shelter;
Relokasi
Layanan
12. Memenuhi aspek housing dengan memberikan akomodasi berupa tempat tinggl sementara yang aman dan nyaman dengan mempertimbangkan aspek-aspek penunjang, seperti cahaya alami pada ruang tinggal, akses yang ramah disabilitas, akses ke luar ruangan (taman, balkon, dll), kebersihan lingkungan tempat tinggal, fasilitas untuk memasak, pemberian akses internet untuk menunjang kerja-kerja Pembela HAM, akses ke pusat kota Jakarta dan beberapa daerah lain (opsional) yang akan dirujuk sebagai tempat relokasi sementara Pembela HAM, dan akses mudah ke organisasi tuan rumah (KontraS). Pemberian fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan diri Pembela HAM selama berada di shelter. Informasi terkait fasilitas rumah aman ini akan diberikan saat Pembela HAM pertama kali datang;
13. Senantiasa memastikan keberadaan layanan dukungan terkait psikologis dan fisik (akan dijelaskan di tahapan selanjutnya) di dalam shelter, serta menyediakan lingkungan yang aman, tidak menghakimi, zero tolerance pada praktik pelecehan seksual, tindak kekerasan, dan diskriminasi;
14. Selanjutnya kami akan melakukan kontrol akses sepenuhnya terhadap Pembela HAM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pembela HAM terkait dengan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama berada dalam proses relokasi. Hal tersebut berfokus untuk mengurangi dampak ataupun peluang kejahatan yang dapat muncul ketika Pembela HAM menjalani fase relokasi sementara;
Biopsikososial
15. Memberikan kesempatan kepada Pembela HAM untuk dapat memahami lingkungan sekitar rumah aman, beristirahat, berrekreasi, dan memulihkan diri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut menjadi perhatian sebab ketika Pembela HAM tiba di rumah aman, bisa jadi mereka datang dengan kondisi kelelahan baik secara psikis ataupun fisik, sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan berelaksasi untuk rehabilitasi mereka;
16. Menyediakan dukungan dan pendampingan psikologis secara grouping ataupunn individual selama meraka tinggal, sebagai bentuk pemenuhan aspek Psychological Needs. Program Psychological Needs bertujuan untuk membantu Pembela HAM merawat kesejahteraan mental mereka dan juga menawarkan kelonggaran dalam bersosialisasi. Beberapa program yang dapat dijalankan terkait dengan kebutuhan Psychological Needs antara lain: pelatihan kesehatan mental, perawatan diri, dll. Dalam mendukung pemenuhan aspek Psychological Needs harus dilakukan dengan bantuan secara langsung dari psikolog ataupun psikiater;
17. Menyesuaikan dukungan dan pendampingan yang diberikan dengan melihat pemahaman terkait dengan konteks politik, sosial, dan budaya darimana Pembela HAM tersebut berasal dan bekerja. Selain itu, perlu adanya pemahaman mendalam terkait jenis-jenis ancaman yang dihadapi. Penting bagi KontraS untuk dapat memahami latar belakang dan kekerasan yang dialami oleh Pembela HAM, agar dapat memberikan intervensi yang tepat bagi Pembela HAM itu sendiri;
18. Menunjuk satu orang untuk bertanggung jawab (pendamping) atas manajemen kasus dari Pemebla HAM yang terlibat dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka selesaikan sendiri. Apabila memungkinkan, pihak yang bertanggung jawab ini berprofesi sebagai psikoloig, konselor, dan pekerja sosial lainnya. Pendampingan ini diperlukan guna mengantisipasi gangguan psikologis yang mungkin dialami oleh Pembela HAM;
19. Memastikan keaktifan Pembela HAM selama menjalani masa relokasi dan kegiatan kesejahterahan psikologis agar tidak hanya menjadi subjek dalam program Psychological Needs. Keaktifan Pembela HAM diperlukan agar dapat merasakan dampak dari bantuan psikologis yang diberikan;
20. Menjalankan program Medical needs yang berupa layanan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini akan dilakukan oleh dokter ahli di bidang kesehatan yang bertujuan untuk memastikan keadaan Pembela HAM tetap sehat selama menjalani relokasi sementara. Pemeriksaan fisik akan berjalan secara rutin demi memastikan kesehatan Pembela HAM di dalam Shelter;
21. Menjalankan program Capacity Building yang bertujuan untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan Pembela HAM selama berada di Shelter. Aktivtas yang dijalankan dalam program ini dapat meliputi, memberikan hubungan kepada Pembela HAM dengan peserta lain dari prakarsa sisterm relokasi sementara terdekat, pelatihan bahasa, membuat diskusi terbuka mengenai tantangan relokasi, dsb. Semua hal tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa jaringan dan komunikasi serta informasinya kecil, agar keamanan Pembela HAm tetap terjaga. aktivitasaktivitas ini diperlukan guna menanggulangi perbedaan konteks politik, sosial, dan budaya Pembela HAM yang kemudian dapat menjadi tantangan bagi Pembela HAM dalam beradaptasi di tempat Shelter berada. Selain itu program Capacity Building merupakan salah satu sarana dukungan aktivitas yang dapat dijalankan oleh Pembela HAM selama proses relokasi;
22. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, program
Capacity Building yang akan dilakukan di Shelter Initiatives salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada Pembela HAM untuk menyelenggarakan kegiatan bersama Pembela HAM lain di dalam Shelter dan jika memungkinkan akan diadakan pertemuan dengan para alumni Shelter. Di luar Shelter, kami juga berupaya untuk memberikan pembinaan hubungan Pembela HAM dengan peserta lain dari prakarsa sistem relokasi sementara terdekat, apabila ada. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menciptakan ruang refleksi dan analisis, juga untuk menguatkan kapasitas yang dimiliki individu, jejaring, dan meningkatkan aktivitas sosial yang akan dijalani oleh Pembela HAM ketika berada di Shelter Initiatives. Selain itu, program ini memungkinkan Pembela HAM untuk memberikan dampak positif pada pekerja HAM lain dan organisasi yang bekerja di komunitas mereka;
23. Selain itu, memberikan Pembela HAm kesempatan untuk membina hubungan dengan komunitas lokal yang bergerak di bidang hak asasi manusia adalah salah satu program yang kami tawarkan. Bahwa program tersebut dapat berguna sebagai relasi bagi Pembela HAM itu sendiri. Selain komunitas lokal, kami juga memberikan kesempatan kepada Pembela HAM untuk membangun relasi dengan komunitas asal para Pembela HAM. Hal tersebut dapat membantu Pembela HAM untuk mengurangi perasaan terasing dari lingkungan sosialnya, dan mendukung untuk kembali bekerja sebagai Pembela HAM seutuhnya di masa depan;
24. Memberikan pelatihan pengenalan budaya Indonesia untuk Pembela HAM internasional. Tujuan dari program ini adalah untuk mempermudah Pembela HAM mendalami beberapa perbedaanperbedaan mendasar dari lingkungan ia tempat tinggal, dan di Shelter tempat mereka relokasi. Selain itu, pengenalan kebudayaan Indonesia ini terdiri dari pengenalan budaya, bahasa, norma dan adat yang berlaku di masyarakat, kemudian lingkungan sekitar tempat tinggal, transportasi umum, dan yang lain-lainnya;
25. Mengembangkan rutinitas harian yang terstruktur, seperti memberikan jadwal harian yang harus dijalankan oleh Pembela HAM. Jadwal harian tersebut bertujuan untuk memberikan beberapa agenda yang pada akhrinya dapat membangun kapasitas diri yang dimiliki. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan penawaran untuk mendorong kesejahteraan fisik yang dimiliki oleh Pembela HAM, dengan cara menjadwalkan waktu untuk berolahraga, yoga, ataupun kegiatan yang berhubungan dengan fisik;
26. Memberikan pelatihan tentang masalah keselamatan dan keamanan dan beberapa hal lain yang melibatkan keamanan Pembela HAM. Pengetahuan tersebut diperlukan mengingkat setiap Pembela HAM harus memiliki dasar mengenai keselamatan untuk dirinya sendiri;
27. Memberikan akses ke fasilitas seni, psikoedukasi, dan beberapa aktivitas yang dapat membida Pembela HAM secara fisik, mental, spiritual, sosial, budaya dan politik. Keterlibatan Pembela HAM dalam kegiatan yang diselenggarakan masayarakat dapat mendukung kesejahteraan psikologis para Pembela HAM akan sangat membantu tercapainya tujuan dari program Capacity Building. Secara umu, semua tahapan pada fase relokasi dapat berjalan ketika Pembela HAM menyetujui dengan segala kegiatan yang akan dilakukan di Shelter;
28. Selama tahapan relokasi, baik Pembela HAM ataupun KontraS berusaha untuk menciptakan lingkungan dengan citra positif, menghormati prinsip universalitas, tidak melibatkan tindak kekerasan saat melindungi atau mempromosikan hak asasi manusia, dan zero tolerance pada setiap tindakan kekerasan seksual;
Pasca Relokasi
Pemantauan
29. Mempersiapkan rencana kepulangan Pembela HAM. Rencana pemulangan tersebut berisi tentang pengembangan analisis risiko terkait kepulangan Pembela HAM. Analisis risiko tersebut nantinya akan didapati dari pemantauan tim KontraS terhadap perkembangan kasus yang sedang dijalani oleh Pembela HAM. Selain untuk memastikan keamanan, hasil analisis ini dapat berguna untuk memperbaharui dan menyesuaikan strategi teratur untuk menangani situasi Pembela HAM seperti advokasi dan kampanye isu yang sedang dijalani. Tahapan ini termasuk ke dalam usaha untuk memastikan keamanan Pembela HAM setelah menjalani proses relokasi dan juga memastikan Pembela HAM dapat kembali berintegrasi ke dalam komunitas/organisasi mereka dengan selamat;
30. KontraS berupaya untuk menciptakan keamanan setelah Pembela HAM kembali ke daerahnya masing masing dengan menggunakan sistem tracking & tracing. Pada sistem Tracking, KontraS sebagai Project Coordinator harus memastikan bahwa Pembela HAM telah sampai dengan selamat sampai tujuan dan harus selalu memastikan keamanannya secara berkala. Langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya preventif agar Pembela HAM tidak menjadi korban kekerasan lagi. Selain bertujuan untuk memastikan keselamatan Pembela HAM, langkah ini juga merupakan bentuk dukungan dan memberikan rasa aman pada Pembela HAM;
31. Selanjutnya pada sistem Tracing, KontraS berupaya untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi lokal terkait perlindungan Pembela HAM. KontraS berkomitmen dalam melindungi Pembela
HAM setelah kepulangannya, hal ini dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi lokal yang beroperasi di tempat Pembela HAM tinggal. Adanya kerja sama ini memungkinkan Shelter dalam berkoordinasi dan memetakan langkah-langkah yang diperlukan apabila muncul ancaman terhadap Pembela HAM di kemudian hari. Kerjasama tersebut dapat berupa pemberian dukungan dan pendampingan secara psikologis bagi Pembela HAM. Hal ini diperlukan mengingat tidak mudah untuk Pembela HAM kembali ke lingkungan yang dulunya sempat berbahaya dan berpotensi memicu trauma;
32. Mewajibkan Pembela HAM lapor sebanyak sebulan sekali untuk memastikan keamanan dan menjaga relasi. Hubungan yang telah dibangun antara pihak Shelter dan Pembela HAM harus tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam menjaga komunikasi antara satu sama lain.
33. Memberikan arahan dan panduan kepada Pembela HAM saat berbicara tentang kasusnya di hadapan media. Arahan ini diperlukan guna memastikan Pembela HAM tidak mengatakan sesuatu yang dapat mengancam keamanannya.
KONTRAS GUIDELINE
LAMPIRAN
a. Skala Prioritas
| ategori | Deskripsi | Kategori Deskripsi Jenis Kekerasan |
| Piorilas | Prioritas 1 Immediately lifethreatening | - Pembunuhan dan resiko kehilangan nyawa - Penganiayaan dan penyiksaan - Penghilangan dan penculikan (seksual/non) |
| Prioritas 2 | Prioritas 2 Immeinetly lifethreatening | - Penyerbuan, penyerangan, dan perusakan |
| Prioritas'3 | Prioritas 3 Potentially lifethreatening | - Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang - Penghancuran sumber kehidupan |
| Potentially seriou | Prioritas 4 Potentially serious - Dikenakan tuduhan/ kriminalisasi/dijadikan tersangka - Intimidasi, ancaman, teror - Pengucilan dan penolakan atas | |
| Prioritas 5 Less Urgent - Pencemaran nama baik - Stigmatisasi seksual - Serangan pada peran ibu, istri, dan anak |
b. Formulir Pembela HAM
| Formulir Aplikasi Pembela HAM | |
| Nama Depan: Nama Belakang: | Nama Belkakang:: |
| Gender: Tanggal Lahir: (dd/mm/yyyy) | Thamppal lahie(d/m/) |
| Tempat Lahir (kota, negara): | |
| Negara Tempat Tinggal: | |
| Status Hukum di Negara Tempat Tinggal (warganegara/penduduk tetap/ pekerja sementara/pengungsi, dsb): | |
| Status Pernikahan (menikah/lajang/anak, dsb): | |
| Alamat Tempat Tinggal: | |
| Nomor Telepon: Email: | |
| Profesi: | |
| Jenis Keterlibatan Pembela HAM: | M: |
| Jenis Ancaman: | |
| Aktor Negara: | |
| Aktor Non-Negara: | |
| Dependant (Opsional): | |
| Jumlah Dependant (umur dan gender): | der): |
| Apa situasi darurat yang sedang anda hadapi? Jelaskan secara rinci termasuk jenis serangan/ ancaman/gangguan/penangkapan yang anda terima. | Apa situasi darurat yang sedang anda hadapi? Jelaskan secara rinci termasuk jenis serangan/ ancaman/gangguan/penangkapan yang anda terima. |
| Bagaimana timeline peristiwa penting yang mengarah pada situasi anda sekarang ini? |
| Jenis bantuan apa yang anda butuhkan? |
| Apakah anda pernah mengajukan permohonan dukungan dari organisasi lain? Jika iya, apa bentuk dukungan yang telah anda terima dan dari siapa? |
| Sebutkan minimal dua referensi yang dapat mengonfirmasi situasi yang sedang anda alami sekarang. Mohon sertakan nama lengkap, kontak, dan jelaskan hubungan anda dengan pihak tersebut. |
c. HRD Application Form
| Human Rights Defender Application Form | |
| First Name: Last Name: | Las Nam |
| Gender: Date of Birth: (dd/mm/yyyy) | Dae of Birth(d/m/) |
| Place of Birth (city, country): | |
| Country of Residence: | |
| Legal Status in Country of Residence (citizen/permanent residen/temporary worker/refugee, etc): | |
| Martial Status (married/single/children, etc): | |
| Current Address: Phone Number: Email: | |
| Profession: | |
| Involvement of HRD: | |
| Type of Threat(s): | |
| State Actor(s): | |
| Non-State Actor(s): | |
| Dependant(s): | |
| Number of Dependant(s) (age and gender): | d gender): |
| Can you please explain the emergency situation that you are facing? Please describe any persecution you have faced, such as attacks / harassments / threats / arrests, etc. | Can you please explain the emergency situation that you are facing? Please describe any persecution you have faced, such as attacks / harassments / |
| How is the timeline of key events that led to your current situation? |
| What type of assistance do you need? |
| Have you applied for support from other organisation? If yes, from whom |
| Please provide at least two references that can confirm your current situation. Please include their full name, contact details and your relationship with them. |
d. Inform Consent
FORMULIR PERSETUJUAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ____________________________________________
Jenis Kelamin : ____________________________________________
Usia : ____________________________________________
Alamat : ____________________________________________
No. Telp : ____________________________________________
Dengan ini menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan dari awal sampai akhir periode relokasi sementara rumah aman.
Di rumah aman ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:
1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses relokasi sementara di rumah aman saat berlangsung;
2. Saya bersedia mematuhi segala tata tertib yang ada di rumah aman;
3. Saya bersedia untuk tinggal di rumah aman selama jangka waktu yang telah disepakat di awal program dan pergi setelah periode tersebut berakhir.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.
Jakarta,___________________
Yang Membuat Pernyataan
FORMULIR PERSETUJUAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ____________________________________________
Jenis Kelamin : ____________________________________________
Usia : ____________________________________________
Alamat : ____________________________________________
No. Telp : ____________________________________________
Dengan ini menyetujui pelaksanaan pemeriksaan dan pendampingan psikologis pada saya oleh psikolog yang terlibat dalam praktik di rumah aman ini.
Saya telah mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan psikolog tentang sifat, tujuan dan risiko prosedur yang dapat ditimbulkannya dan upaya mengatasinya telah dijelaskan oleh psikolog dan saya mengerti sepenuhnya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.
Jakarta,_____________________
Dokter/Perawat Yang Membuat Pernyataan ____________________ _______________________________
Saksi
FORMULIR PERSETUJUAN PEMERIKSAAN MEDIS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ____________________________________________
Jenis Kelamin : ____________________________________________
Usia : ____________________________________________
Alamat : ____________________________________________
No. Telp : ____________________________________________
Dengan ini menyetujui pelaksanaan pemeriksaan dan pendampingan psikologis pada saya oleh psikolog yang terlibat dalam praktik di rumah aman ini.
Saya telah mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan psikolog tentang sifat, tujuan dan risiko prosedur yang dapat ditimbulkannya dan upaya mengatasinya telah dijelaskan oleh psikolog dan saya mengerti sepenuhnya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.
Jakarta,_____________________
Dokter/Perawat Yang Membuat Pernyataan ____________________ _______________________________
Saksi