Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Pelanggaran HAM & Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Beribadah di Indonesia

143 halaman · 2 halaman diproses dengan OCR · 10.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PELANGGARAN HAM 4 PELANGGARAN HAM BERAT
  2. Dalam Kasus - Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia
  3. Jaringan Lembaga Pendukung:
  4. Tim Investigasi:
  5. Tim Analisis :
  6. Tim Pembaca K ritis dan A khir
  7. Sekapur Sirih
  8. Daftar Singkatan
  9. BAB I Pendahuluan
  10. 1.1. Metode Penelitian
  11. 1.2. Tujuan dan Lingkup Penulisan
  12. 1.3. Alur Penulisan Laporan
  13. 1.4. Pemilihan waktu dan tempat Penelitian
  14. 1.5. Waktu pelaksanaan penyusunan laporan
  15. 1.6. Keterbatasan Penelitian
  16. 2.2. UU Nomor 1/PNPS/ 1965 Penodaan Agama tentang
  17. 2.3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 nomor
  18. BAB III Kewajiban Pemerintah RI terkait Jaminan atas Kebebasan Beragama, Beribadah dan Berkeyakinan
  19. 3.1. Instrumen Hukum Nasional
  20. 3.2. Instrumen Hukum Internasional
  21. Pasal 18
  22. Pasal 18
  23. 3.3. Pemulihan Hak [Remedy]
  24. 3.4. Pembatasan terhadap Hak Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah
  25. 3.5. Kewajiban untuk melakukan penuntutan [Duty to Prosecute]
  26. 4.1. Profil Kasus ‡›‡”ƒ‰ƒ ‡‘—‹–ƒ• ƒƒǯƒŠŠƒ†‹›ƒŠ Makassar41
  27. Bentuk Pelanggaran H A M
  28. Korban
  29. Keterangan Dna:
  30. Keterangan Nhd:
  31. Pelaku
  32. FPI
  33. Kepolisian
  34. Keterangan AA:
  35. 4.2. Profil Kasus Dayah Al-‐Mujahadah
  36. Bentuk Pelanggaran H A M
  37. Pelaku
  38. Respons Negara :
  39. Bentuk Advokasi yang telah dilakukan:
  40. 4.3. Profil Penyerangan Tengku Aiyub dan Pengikutnya
  41. Bentuk Pelanggaran H A M
  42. Pengusiran paksa
  43. Hak atas pendidikan
  44. Perusakan tempat Ibadah
  45. Hak atas K esehatan
  46. Hak atas E konomi
  47. Korban
  48. Pelaku
  49. Aparat Gampong
  50. Lembaga Keagamaan
  51. 4.4. Profil Penyerangan Gereja Bethel Indonesia [GBI] K uta Alam Banda Aceh
  52. Korban
  53. 4.5. Profil Pembubaran Gerakan Pengajian Ahmadiyah Indonesia(GAI) di Yogyakarta
  54. Korban
  55. Advokasi yang Telah Dilakukan
  56. 4.6. Profil Kasus Intoleransi di Batu Plat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
  57. Peran K O MPA K (Komunitas Peace Maker K upang ± Orang Muda Lintas Agama)
  58. 4.7. Profil Kasus Penyegelan Gereja di Aceh Singkil, Provinsi Aceh56
  59. 58 Point perjanjian 13 Oktober 1979:
  60. 59 Point Keputusan 11 Oktober 2001:
  61. Bentuk Pelanggaran H A M
  62. Pelaku
  63. Upaya Advokasi
  64. Advokasi ke Negara:
  65. Advokasi ke Masyarakat
  66. BAB V Analisa Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dan HAM
  67. 5.1. Analisa F akta Pelanggaran H A M
  68. 5.2. Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, ber keyakinan dan beribadah:
  69. 5.3. Pelanggaran terhadap Hak atas Keadilan
  70. 5.4. Pembunuhan diluar Prosedur Hukum
  71. 5.5. Pengusiran Paksa
  72. 5.6. Pelanggaran hak atas Pendidikan
  73. 5.7. Pelanggaran hak atas Rasa Aman
  74. 5.8. Hak atas Keadilan
  75. 5.9. Analisa Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Perempuan
  76. BAB VI Temuan Lapangan Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan
  77. BAB VI
  78. Temuan Lapangan Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan
  79. 6.1. Kasus Penyesatan Syiah Sampang
  80. 6.2. Peristiwa Pembakaran Rumah dan Pesantren Ust. Tajul muluk
  81. 6.3. Kondisi Pengungsi di G OR K ab. Sampang
  82. 6.4. Pengungsi Kembali Kerumah
  83. 6.5. Peristiwa Kekerasan yang berulang
  84. K ronologis Bentrokan di Sampang, Madura, Minggu 26 Agustus 2012 :
  85. 6.6. Kasus Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik93
  86. Peristiwa Penyerangan
  87. 6.7. Kondisi Umum Korban
  88. Pasal 3
  89. 6.8. Mengidentifikasi Pelaku
  90. 1. Unsur / Aktor Negara, terdiri dari:
  91. Lembaga Keagamaan
  92. Kasus Syiah Sampang
  93. Aparat Kepolisian
  94. Kasus Syiah Sampang
  95. BAB VII
  96. Kerangka Hukum dan HAM Kejahatan terhadap Kemanusiaan
  97. ¾ Pertama, adalah The International Miliary Tribunal at Nuremberg [IMT]100
  98. Adapun dalam ketentuan pasal 6 huruf C dari Piagam London, menyatakan
  99. 7.1. The Chapeau Element Pertama: Ada sebuah serangan atau penyerangan
  100. 7.4. The Chapeau Element Keempat: Serangan dilakukan secara sistematis atau meluas
  101. Pertama, niat jahat massa intoleran
  102. Kedua, niat jahat kepolisian
  103. Kasus Syiah Sampang: niat jahat dalam kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
  104. BAB VIII Kesimpulan dan Rekomendasi
  105. BAB VIII Kesimpulan dan Rekomendasi
  106. 8.1. Kesimpulan
  107. 8.2. Rekomendasi
  108. 1. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah
  109. 2. Rekomendasi untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas H A M]
  110. 3. Rekomendasi untuk DPR RI dan DPRD K abupaten / Kota
  111. 4. Rekomendasi untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPS K]
  112. 5. Rekomendasi untuk Kepolisian RI
  113. 6. Rekomendasi untuk TNI
  114. 7. Rekomendasi untuk PBB
  115. Lampiran-Lampiran
  116. Jaringan Lembaga Pendukung:

PELANGGARAN HAM 4 PELANGGARAN HAM BERAT

Dalam Kasus - Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia

diterbitkan Oleh:

Kasus Syiah Sampang

Kasus Ahmadiyah Makassar

• Kasus Ahmadiyah Cikeusik

• Kasus Pembangunan Masjid Batuplat

• Kasus Pembubaran Paksa Pengajian Gerakan

Ahmadiyah Indonesia

• Kasus Dayah Al- Mujahadah

• Kasus Tengku Aiyub

• Penutupan Gereja dan Tempat Ibadah di Aceh

Laporan Hak Asasi Manusia

Kasus Syiah Sampang

Kasus Ahmadiyah Makassar

Kasus Ahmadiyah Cikeusik

Kasus Pembangunan Masjid Batuplat

Kasus Pembubaran Paksa Pengajian Gerakan Ahmadiyah Indonesia

Kasus Dayah Al- Mujahadah

Kasus Tengku Aiyub

Penutupan Gereja dan Tempat Ibadah di Aceh

Jakarta, Mei 2014

Laporan Hak Asasi Manusia

Judul: Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia

Cetakan ke 1Bulan Mei 2014

Diterbitkan Oleh :

Solidaritas Perempuan

JL. Siaga II, No 36 RT 002 RW. 05 Kel. Pejaten Barat,

Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 ± Indonesia

Telp : [62-21] 79183108, 79181260

Fax : [62-21] 7981479

Email : [email protected]

Website : www.solidaritasperempuan.org

Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan gender, Solidaritas Perempuan bekerja pada 4 fokus isu, yaitu (1) Konflik Sumber Daya Alam, (2) Kedaulatan Pangan, (3) Migrasi, Trafficking & HIV/AIDS, (4) Seksualitas dan Pluralisme. SP merupakan organisasi yang berbasiskan keanggotaan individu, dengan anggota hingga 2012 berjumlah 774 orang, perempuan dan laki-laki, yang tersebar di 10 Komunitas/Cabang, di antaranya SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Jabotabek, SP Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri Makassar, SP Palu, SP Kendari, SP Mataram, SP Sumbawa, dan SP Sintuwu Raya Poso

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]

JL. Borobudur No 14 Menteng Jakarta Pusat 10320

Telp : [62-21] 3926983

Fax : [62-21] 3926821

Email : [email protected]

Website : www.kontras.org

Kontras adalah sebuah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang didirikan pada 20 Maret 1998. Organisasi ini diinisiasi oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dari berbagai latar belakang di Indonesia. Pada awal pendiriannya, KontraS memiliki fokus utama mengadvokasi kasus penculikan dan penghilangan paksa, sebuah kejahatan serius yang marak terjadi di bawah pemerintahan orde baru.

Salah satu kasus yang diadvokasi KontraS adalah kasus Penculikan dan penghilangan paksa 23 aktivis pada tahun 1997-1998. Dari jumlah tersebut, 9 orang aktivis berhasil dikembalikan hidup-hidup, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 13 orang masih hilang hingga saat ini.

Setelah pemerintahan orde baru jatuh, KontraS berkembang menjadi organisasi HAM dengan mandat advokasi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kasus penculikan/ penghilangan paksa. KontraS juga melakukan advokasi terhadap beragam isu dan kasus, khususnya yang berdimensi hak sipil dan politik, diantaranya penyiksaan, hukuman mati, brutalitas aparat TNI-POLRI, dll.

Sejauh ini KontraS hadir di tujuh provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Jaringan Lembaga Pendukung:

Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah [JMSPS] Aceh; Forum Islam Rahmatan /LO¶$ODPLQ $FHK .RPXQLWDV $FHK XQWXN .HEHEDVDQ %HUNH\DNLQD GDQ %HUDJDPD (KAYA); KontraS Surabaya; Solidaritas Perempuan Angin Mammiri Makassar; KontraS Sulawesi; LBH Makassar; Komunitas SEHATI Makassar; Global Inklusi Perlindungan Aids [GIPA] Makassar; Komunitas Orang Muda Peace Maker Kupang [KOMPAK]; Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial [LKIS]; Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta; Aliansi Muslim Network [AMAN Indonesia]

Tim Investigasi:

1. Solidaritas Perempuan

2. KontraS

Tim Analisis :

1. Chrisbiantoro

2. Risma Umar

Tim Pembaca K ritis dan A khir

1. Donna Swita Hardiani

2. Haris Azhar

3. Hairus Salim

4. Nia Syarifuddin

5. Puspa Dewi

6. Syamsidar

7. Satrio Wirataru

8. Wahida Rustam

9. Yohana Firiah

10. Zarniel Woleka

Tata Letak Photo : Kabul Hendrawan Desaign Grafis : Enday Hidayat

Grafik dan Gambar : M. Ananto Setiawan

Sekapur Sirih ................................................................................................................. iii Daftar Singkatan ............................................................................................................ v B AB I Pendahuluan........................................................................................................ 1 1.1. Metode Penelitian.................................................................................................. 4 1.2. Tujuan dan Lingkup Penulisan.............................................................................. 4 1.3. Alur Penulisan Laporan......................................................................................... 5 1.4. Pemilihan waktu dan tempat Penelitian................................................................. 7 1.5. Waktu pelaksanaan penyusunan Laporan.............................................................. 8 1.6. Keterbatasan Penelitian ......................................................................................... 8 B AB II Kebijakan Pemerintah Menjadi Pangkal Persoalan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama, Beribadah dan Ber keyakinan ................................................ 9 2.1. SKB Tiga Menteri: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia [ Nomor 3 Tahun 2008] ...........................10 2.2. UU Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Penodaan Agama...........................................14 2.3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 ...................................................................................16 B AB III Kewajiban Pemerintah RI ter kait Jaminan atas Kebebasan Beragama, Beribadah dan Ber keyakinan.......................................................................................19 3.1. Instrumen Hukum Nasional..................................................................................20 3.2. Instrumen Hukum Internasional...........................................................................21 3.3. Pemulihan Hak [Remedy].....................................................................................26 3.4. Pembatasan terhadap Hak Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah.......................................................................................................27 3.5. Kewajiban untuk melakukan penuntutan [Duty to Prosecute].............................29 B AB IV Kompilasi Temuan Data Lapangan ..............................................................33 3URILO.DVXV3HQ\HUDQJDQ)3,NH.RPXQLWDV-DPD¶DK$KPDGL\DK0DNDVVDU ....34 4.2. Profil Kasus Dayah Al-Mujahadah.......................................................................39 4.3. Profil Penyerangan Tengku Aiyub dan Pengikutnya............................................44 4.4. Profil Penyerangan Gereja Bethel Indonesia [GBI] Kuta Alam Banda Aceh ......49 4.5. Profil Pembubaran Pengajian Gerakan Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta .....49 4.6. Profil Kasus Intoleransi di Batu Plat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Salah satu contoh resolusi konflik keagamaan yang dikembangkan masyarakat Peran KOMPAK (Komunitas Peace Maker Kupang ± Orang Muda Lintas Agama).....54 4.7. Profil Kasus Penyegelan Gereja di Aceh Singkil, Provinsi Aceh ........................57

B AB V Analisa Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dan H A M .............................63 5.1. Analisa Fakta Pelanggaran HAM.........................................................................64 5.2. Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah: .............................................................................................................65 5.3. Pelanggaran terhadap Hak atas Keadilan .............................................................67 5.4. Pembunuhan diluar Prosedur Hukum...................................................................67 5.5. Pengusiran Paksa ..................................................................................................68 5.6. Pelanggaran hak atas Pendidikan .........................................................................68 5.7. Pelanggaran hak atas Rasa Aman.........................................................................68 5.8. Hak atas Keadilan.................................................................................................68 5.9. Analisa Pelanggaran Terhadap Hak Perempuan...................................................69 B AB VI Temuan Lapangan dugaan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ..............75 6.1. Kasus Penyesatan Syiah Sampang .......................................................................76 6.2. Peristiwa Pembakaran Rumah dan Pesantren Ust. Tajul Muluk ..........................83 6.3. Kondisi Pengungsi di GOR Kab. Sampang..........................................................85 6.4. Pengungsi Kembali Kerumah...............................................................................88 6.5. Peristiwa Kekerasan yang berulang......................................................................88 6.6. Kasus Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik............................................................90 6.7. Kondisi Umum Korban ........................................................................................95 6.8. Mengidentifikasi Pelaku.......................................................................................96 B AB VII Kerangka Hukum dan H A M Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ........101 7.1. The Chapeau ElementPertama: Ada sebuah serangan atau penyerangan...........106 7.2. The Chapeau Element Kedua: Ada hubungan [atau nexus] antara tindakan pelaku dengan serangan yang dilakukan ...........................................................108 7.3. The Chapeau Element Ketiga: Serangan atau penyerangan dalam sebuah kasus atau peristiwa ditujukan secara langsung kepada masyarakat sipil [target] ......109 7.4. The Chapeau Element Keempat: Serangan dilakukan secara sistematis atau Meluas...............................................................................................................110 7.5. The Chapeau Element Kelima: Pelaku memiliki niat jahat [mens rea] dalam melakukan serangan terhadap penduduk sipil...................................................113 B AB VIII Kesimpulan dan Rekomendasi .................................................................117 8.1. Kesimpulan.........................................................................................................118 8.2. Rekomendasi ......................................................................................................118 Lampiran ± Lampiran ................................................................................................122

Sekapur Sirih

Buku yang berbentuk laporan HAM ini, disusun dan ditulis berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, KontraS, dan beragam organisasi masyarakat sipil, selaku jaringan pendukung yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Tentu kehadiran buku ini, tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, baik dalam penyajian informasi data maupun peristiwa, namun demikian, kehadiran buku ini setidaknya dapat memperkaya upaya pendokumentasian beragam bentuk pelanggaran HAM terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia.

Rangkaian investigasi yang dilakukan, meliputi enam provinsi yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun kasus-kasus yang disajikan dalam buku ini, merupakan kasus-kasus yang dipilih dengan beberapa pertimbangan, diantaranya kemudahan akses data dan fakta, kasuskasus yang menonjol dan menyedot perhatian publik dan media, dan terjadi dalam kisaran waktu tiga tahun terakhir. Kami menyadari, bahwa tentunya masih banyak kasus-kasus yang tidak masuk dalam laporan ini, yang juga sangat penting, namun karena keterbatasan, tidak semua dapat kami sajikan. Meski demikian, harapan kami dari kasus-kasus yang disajikan dalam laporan ini, dapat menggambarkan pola atau bentuk pelanggaran HAM, pelaku, korban dan beragam kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu juga menggambarkan buruknya respons yang dilakukan oleh negara dalam memastikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi korban.

Harapan tertinggi kami, tentunya kasus-kasus ini dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang layak oleh negara, secara khusus Komnas HAM dan Kepolisian RI. Lebih dari itu, proses penyelidikan juga harus dikembangkan dan menjangkau seluruh kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia, hal ini penting dilakukan, setidaknya untuk jangka pendek dapat memberikan kepastian hukum kepada para korban dan memulihkan fungsi serta kewibawaan negara dalam konteks perlindungan terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas. Meski dua tahun terakhir, pemerintah Indonesia mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari forum Universal Periodic Review [UPR] 2012 dan sidang Komite HAM PBB 2013, terkait beragam pelanggaran HAM terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas. Namun hingga buku ini diterbitkan, tidak nampak adanya perbaikan jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia belum menunjukan komitmen yang kuat untuk menjaga dan memastikan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, justru pada titik tertentu, pemerintah melakukan pembiaran atas beragam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi.

Penyusunan buku ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan banyak pihak. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sangat tinggi, terhadap dukungan dan partisipasi beragam organisasi masyarakat sipil, yang tersebar di enam provinsi penelitian. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada para korban dan keluarga korban yang dengan penuh kesukarelaan, meski diliputi trauma dan ketakutan akan teror dan intimidasi serta penyerangan, dapat memberikan keterangan dan beragam informasi kepada tim investigasi, sehingga dapat menjadi rangkaian fakta dan peristiwa yang dapat disajikan dalam buku ini. Kami juga memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi-nya kepada para pihak yang telah memberikan kritik, masukan, saran dan menyediakan waktu menjadi pembaca kritis bagi buku ini. Sebab beragam masukan tersebut telah banyak membantu kami dalam menyusun dan menyelesaikan buku ini. Akhir kata, buku ini hadir secara khusus sebagai bagian dari kado untuk pemerintah yang baru terpilih dari hasil Pemilu 2014. Mengingat pemerintahan yang ada dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY], telah menunjukkan raport merah terhadap isu ini. Praktis dibawah Presiden SBY, tidak ada prestasi signifikan dalam penanganan beragam pelanggaran HAM untuk isu KBBB, sebaliknya prosentasi jumlah kasus justru meningkat. Pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian RI, juga semakin memprihatinkan.

Untuk itu, kado buku ini kepada pemerintah yang baru, yang berisi setumpuk pekerjaan rumah, harus diselesaikan secara akuntabel, transparan, dengan memprioritaskan jaminan pemulihan hak para korban dan keluarganya. Buku ini adalah bagian dari dokumen yang dapat melengkapi buku-buku atau dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, sehingga kebijakan yang akan dan harus diambil oleh pemerintah dapat dijalankan sesuai harapan.

Jakarta, Juni 2014

KontraS dan Solidaritas Perempuan

Daftar Singkatan

ATM : AnjunganTunai Mandiri

AMAN : Aliansi Muslim Network

DEPAG : Departemen Agama

DPRA : Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRK : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

FGD : Focus Group Discussion / Diskusi Terfokus

FKUB : Forum Kerukunan Antar Umat Beragama

FMU : Forum Musyawarah Ulama

FPI : Front Pembela Islam

GAI : Gerakan Ahmadiyah Indonesia

GBI : Gereja Bethel Indonesia

GKI : Gereja Kristen Indonesia

HAM : Hak Asasi Manusia

HKBP : Huria Kristen Batak Protestan

HRC : Human Rights Council / Dewan HAM PBB

HRW : Human Rights Watch

ICCPR : Kovenan Internasional untuk Hak-hak Sipil dan Politik

JAI : Jamaah Ahmadiyah Indonesia

JMSPS : Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah

KAMTIBMAS : Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

KAPOLDA : Kepala Kepolisian Daerah

KBBB : Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah

Komnas HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Kompak : Komunitas Peace Maker Kupang ± Orang Muda Lintas Agama

KontraS : Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

LkiSLkiS : Pusat Kajian dan Transformasi Sosial
LPSKLPSK : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Mabes PolriMabes Polri : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
MonasMonas : Monumen Nasional
MPUMPU : Majelis Permusyawaratan Ulama
MUIMUI : Majelis Ulama Indonesia
MUSPIKAMUSPIKA : Musyawarah Pimpinan Kampung
MUSPIDAMUSPIDA : Musyawarah Pimpinan Daerah
MKMK : Mahkamah Konstitusi
MPRMPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
NUNU : Nahdatul Ulama
PAKEMPAKEM : Pengawas Aliran Kepercayaan
POLRIPOLRI : Kepolisian Republik Indonesia
POLSEKPOLSEK : Kepolisian Sektor
POLTABESPOLTABES : Kepolisian Kota Besar
RPuKRPuK : Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan
SD : Sekolah DasarSD : Sekolah Dasar
SPSP : Solidaritas Perempuan
SKBSKB : Surat Keputusan Bersama
TKPTKP : Tempat Kejadian Perkara
TNLTNI : Tentara Nasional Indonesia
UNUN : United Nations
UPRUPR : Universal Periodic Review

Dok Kontras 2013

Dok Kontras 2014

BAB I Pendahuluan

Kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] terhadap kelompok minoritas beragama dan kepercayaan di Indonesia, telah menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan hingga saat ini. Setidaknya lima tahun terakhir, pelanggaran HAM tidak hanya dialami oleh jamaah Ahmadiyah, namun juga umat Kristiani, bahkan belakangan dialami oleh pemeluk Syiah, di Sampang Madura.1

Laporan ini menemukan fakta dan data bahwa Jaminan atas Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah [selanjutnya disingkat KBBB] di Indonesia terus memburuk. Lebih dari itu, akibat pelanggaran hak tersebut, korban yang rata-rata merupakan kelompok minoritas juga menghadapi beragam persoalan lainnya, diantaranya terusir dari tempat tinggalnya, kehilangan harta benda, tidak dapat melanjutkan pendidikan, mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan dan negara, hingga pelanggaran hak-hak fundamental, semisal menjadi korban pembunuhan dan beragam bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.

Laporan ini mengkaji beberapa kasus dengan pendekatan HAM untuk mengidentifikasi lebih mendalam peran dan tanggung jawab negara, bentuk-bentuk pelanggaran HAM, serta dugaan pelanggaran HAM berat dalam isu KBBB di Indonesia. Adapun kasus-kasus yang diangkat dalam laporan ini diantaranya: Kasus Dayah Al-Mujahadah di Aceh; Kasus Tengku Aiyub di Aceh; Penutupan enam belas gereja dan tempat ibadah di Aceh Singkil; Kasus penutupan Gereja Bethel Indonesia [GBI] di Kuta Alam Banda Aceh; Kasus Penyerangan Ahmadiyah oleh FPI di Makassar.

Selain kelima kasus tersebut, laporan ini juga membangun kerangka hukum dan HAM untuk menganalisis dugaan pelanggaran HAM berat berupa dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik [2011] dan kasus Syiah di Kabupaten Sampang Madura [2009-2011].

Laporan ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor mendasar kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok agama dan keyakinan di Indonesia. Faktor pertama, negara dalam hal ini pemerintah serta alat kelengkapannya, tidak pernah tampil sebagai satu kesatuan yang utuh ketika berhadapan dengan isu ini. Fakta ini terlihat bahwa disatu sisi pemerintah memiliki catatan yang cukup baik, khususnya dalam hal promosi HAM, yakni berupa ratifikasi beberapa instrumen penting hukum HAM internasional untuk memperkuat sistem hukum nasional.

Namun disisi yang lain, pemerintah [termasuk pemerintah daerah] terus memproduksi peraturan-peraturan yang kontra-produktif dengan jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain memproduksi aturan yang kontra-produktif, pemerintah juga membiarkan peraturan-peraturan yang mendiskriditkan dan mendiskriminasi kelompok agama dan keyakinan yang dianggap sesat dan ilegal.

Faktor kedua, alat negara, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia [Polri], yang seharusnya tampil di garda terdepan dalam memberikan jaminan perlindungan; justru melakukan pembiaran ketika massa intoleran melakukan serangan, kekerasan, pembunuhan dan beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya terhadap kelompok agama dan keyakinan yang dianggap sesat atau ilegal. Polri yang seharusnya mengambil tindakan tegas, justru tidak berdaya menghadapi massa intoleran, adapun tindakan minimalis yang diambil Polri, yakni melakukan evakuasi kelompok yang menjadi target serangan massa intoleran. Selain membiarkan, Polri juga masih memiliki raport merah dalam hal penegakan hukum untuk pelaku kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok yang dianggap sesat. Nyaris tidak ada proses hukum yang memadai, baik terhadap massa intoleran; maupun anggota Polri, yang diduga kuat melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Laporan ini mencatat, Polri dDODP EHEHUDSD NDVXV PHODNXNDQ SHPELDUDQ GDQ ³WXUXW PHQGXNXQJ NHNHUDVDQ´ ROHK NHORPSRk intoleran terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Disamping itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga turut andil dalam memicu permasalahan, yakni dengan menerbitkan peraturan atau surat edaran yang melarang pemeluk agama atau kepercayaan yang dianggap sesat untuk menjalankan ibadah, semisal pelarangan Ahmadiyah di Samarinda, Pandeglang dan di Jawa Timur. Bahkan pelarangan pendirian tempat ibadah juga masih menjadi persoalan serius ditahun 2013, sebagaimana di GKI Taman Yasmin 2 Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi, kasus enam belas Gereja di Aceh Singkil.

Secara umum, laporan ini mencatat bahwa bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, masih didominasi oleh hal-hal sebagai berikut: penutupan tempat ibadah, penyerangan dan penganiayaan, pembubaran prosesi ibadah. Sementara pelanggaran yang dilakukan Polri: [1] pembiaran; yakni Polri tidak mengambil tindakan effektif untuk menghentikan penyerangan, intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok intoleran. Laporan ini juga menemukan turunan bentuk pelanggaran HAM lainnya yang dibiarkan oleh Polri, berupa penggusuran dan pengusiran paksa3 , penganiayaan dan diskriminasi; [2] Polri bersama dengan massa intoleran turut serta membubarkan acara / ritual keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok minoritas. Misalkan, Polisi Polres Kapuas membubarkan paksa sekitar 400 orang jamaah pengajian di Masjid Nur Hidayah, Anjar Mambulau Barat, Kabupaten Kapuas, pada hari Sabtu, 5 Januari 2013 dengan alasan tidak ada ijin.4

Disisi yang lain, pemerintah tidak kunjung menunjukan upaya serius untuk mencari solusi dan meningkatkan jaminan perlindungan terhadap mereka yang selama ini menjadi korban. Bahkan, tidak ada reparasi [pemulihan] untuk para korban atau keluarganya akibat dari beragam pelanggaran HAM yang menimpa mereka, hingga mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya.

Laporan ini mencatat bahwa beragam bentuk pelanggaran tersebut masih kerap terjadi karena disebabkan oleh beberapa persoalan yang tetap dibiarkan keberaadaannya, yakni: [1] masih dipertahankannya kebijakan politik diskriminatif; [2] masih munculnya statemen kontroversial dari para pemangku kepentingan; [3] munculnya fatwa-fatwa yang dapat atau berpotensi memicu gesekan; [4] sengketa rumah ibadah yang tidak beralasan; [4] adanya pembiaran terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang oleh aparat keamanan, dalam hal ini aparat Kepolisian.

1 Pernyataan Pers KontraS, Evaluasi Kinerja Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai alat ukur terhadap 12 program prioritas Kapolri Baru, Jenderal Pol Sutarman. Dapat diakses di

http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1792. Lihat juga Berita Media, Kasus Sampang: Pemerinta Berpotensi lakukan kejahatan genosida, ABC Radio Australia. Dapat diakses

dihttp://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kasus-sampang-pemerintah-berpotensi-lakukankejahatan-genosida/1183930

2 Lihat misalkan Media Online, Perda Anti Ahmadiyah Perburuk Keadaan, Detik News. Selanjutnya dapat diakses di

http://news.detik.com/read/2011/03/05/122401/1585179/10/perda-anti-ahmadiyah-perburuk-keadaan 3 Sebagai WDPEDKDQLQIRUPDVLXQWXNSHQJJXVXUDQSDNVD-DPD¶DK6KLDKOLKDW6LDUDQ3HUV.RQWUD6Masyarakat Syiah Lagi-Lagi Hadapi Resiko Penggusuran Paksa, Dibutuhkan Investigasi Keterlibatan Aparat Pemerintah yang

http://www.tribunnews.com/regional/2013/01/06/pengajian-dibubarkan-polisi-kapuas

Mengintimidasi Syiah, bisa diakses di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1813 4 Media Cetak, Pengajian Dibubarkan Polisi Kapuas, Tribun News. Dapat diakses di

1.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan informasi terkait isu pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat dalam isu agama dan keyakinan di Indonesia, sebagai berikut:

a. Investigasi dan /atau monitoring di lokasi peristiwa: investigasi dilakukan secara langsung di tempat kejadian perkara [TKP], melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap kronologis dan mengumpulkan setiap fakta dan data, khususnya terkait bentukbentuk pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, serta pelaku baik itu dari unsur negara, maupun pelaku dari unsur non-negara.

b. Wawancara saksi dan korban: informasi yang didapat dan digunakan dalam laporan ini, salah satunya didapat dari wawancara dengan saksi dan korban. Adapun wawancara yang dilakukan adalah dengan metode wawancara terarah; yakni untuk membangun kerangka fakta dan data terkait satu peristiwa. Kemudian dilakukan wawancara mendalam untuk mengetahui dan melakukan verifikasi terhadap fakta dan data tersebut.

c. Pencatatan dan analisa sumber-sumber sekunder: berupa media cetak baik ditingkat pusat maupun daerah

d. Diskusi kelompok terfokus [Focus Group Discussion / FGD]: FGD dilakukan sebanyak dua kali. FGD pertama dilakukan bersama dengan tim investigasi [peneliti lapangan] dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta dan Aceh. Dalam pertemuan pertama ini, difokuskan untuk membangun kerangka investigasi dan penulisan laporan di tingkatan nasional dan kemudian dikembangkan di masing-masing wilayah. Selanjutnya, FGD kedua dilakukan bersama dengan tim pembaca kritis, yang terdiri dari para praktisi dan aktivis HAM dari beberapa organisasi HAM, baik yang ada di Jakarta maupun di daerah. Tujuan dari FGD dengan pembaca kritis adalah untuk mendalami draft tulisan sementara dan memberikan penajaman analisis.

e. Kajian Dokumen : dalam laporan ini, selain menggunakan data primer yang didapat dari berbagai metode, laporan ini juga menggunakan bahan dan data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dengan melakukan telaah atau analisa terhadap bahan kepustakaan yang terkait erat dengan penelitian yang dilakukan.5

1.2. Tujuan dan Lingkup Penulisan

Berangkat dari studi kasus-kasus yang telah disebutkan terdahulu, laporan ini bertujuan mengurai dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, dengan memfokuskan pada empat hal:

x Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana keterlibatan pemerintah Indonesia; baik pemerintah pusat, daerah, aparat kepolisian dan alat kelengkapan negara lainnya; mendukung, membiarkan dan/atau memfasilitasi beragam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh massa intoleran terhadap kelompok agama dan kepercayaan?

x Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis respon dari pemerintah Indonesia, terkait proses hukum terhadap pelaku, pemulihan hak para korban dan/atau keluarganya, serta pencegahan agar tidak terjadi keberulangan atas peristiwa serupa?

x Ketiga, melihat secara lebih mendalam bentuk-bentuk kerugian dan pelanggaran HAM yang dialami oleh korban, dalam hal ini pemeluk agama dan keyakinan, yang dianggap sesat?

x Keempat, menguji dua kasus, yakni kasus Cikeusik dan kasus Syiah Sampang, apakah memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan?

5 Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum

1.3. Alur Penulisan Laporan

Tulisan ini terdiri dari delapan bagian, dimana masing-masing bagian saling terkait dan menopang satu dengan yang lain. Adapun penjelasan masing-masing bagian sebagai berikut:

Bagian pertama, pada bagian ini terdiri dari pendahuluan, yakni menjelaskan tentang situasi atau gambaran umum pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia. Lima tahun terakhir, kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran HAM tidak hanya dialami Ahmadiyah, namun sudah meluas menimpa umat Kristiani, bahkan Syiah di Kabupaten Sampang Madura. Pada bagian ini juga menjelaskan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, menjadi pemicu maraknya pelanggaran HAM terhadap kelompok beragama dan berkeyakinan minoritas.

Bagian kedua, pada bagian ini menjelaskan dan mengurai tentang kebijakan dan regulasi pemerintah Indonesia, yang turut memicu serta menjadi pangkal persoalan maraknya kasus pelanggaran HAM terhadap kelompok beragama dan kepercayaan minoritas. Ada setidaknya tiga peraturan yang diulas dalam buku ini, yakni SKB Tiga Menteri terkait pelarangan -DPD¶DK$KPDGL\DK,QGRQHVLD881R3136WHQWDQJ Penodaan Agama, dan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Bagian ketiga, pada bagian ini menjelaskan tentang kewajiban pemerintah Indonesia dibawah kerangka hukum HAM internasional, dimana Indonesia telah meratifikasi beberapa kovenan dan konvensi hukum HAM internasional, semisal Kovenan Hak Sipil dan Politik melalui UU No 12 Tahun 2005. Dalam kovenan ini, melekat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan yang efektif terhadap para korban dan/atau keluarganya, atas kasus pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM berat yang menimpa. Bagian ini juga memberikan penjelasan ukuran bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, namun ada pengecualian, jika ajaran agama, keyakinan atau beribadah menyebarkan kebencian, permusuhan dan peperangan, maka negara memiliki kewajiban untuk menghentikan atau melakukan intervensi untuk mencegah dampak pelanggaran HAM yang lebih luas.

Bagian keempat, Pada bagian ini mengurai kasus-kasus pelanggaran HAM, diantaranya kDVXV SHQ\HUDQJDQ )3, WHUKDGDS -DPD¶DK $KPDGL\DK GL 0DNDssar, kasus penyerangan kelompok Dayah Al-Mujahadah di Kabupaten Aceh Selatan, penyerangan Tengku Aiyub dan pengikutnya, penyerangan Gereja Bethel Indonesia [GBI] Kuta Alam Banda Aceh, kemudian kasus penyerangan dan penutupan paksa gereja dan tempat ibadah di Aceh Singkil.

Pada bagian Kelima, pada bagian ini mengurai bentuk-bentuk pelanggaran HAM dari kasus-kasus yang telah diurai dalam bagian sebelumnya. Adapun bentuk pelanggaran HAM yang teridentifikasi terdiri dari: pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, pembunuhan diluar prosedur hukum, dan pengusiran paksa.

Pada bagian Keenam, pada bagian ini, mengurai studi kasus pelanggaran HAM berat, berupa dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Syiah di Kabupaten Sampang dan penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Bagian Ketujuh, pada bagian ini menjelaskan tentang kerangka hukum dan HAM tentang dugaan pelanggaran HAM berat, berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagian ini membuktikan lima elemen bahwa sebuah kejahatan dapat dikatakan kejahatan terhadap kemanusiaan, harus memenuhi: ada sebuah serangan atau penyerangan; harus ada link [atau nexus] antara tindakan tersangka dengan serangan yang dilakukan; serangan atau penyerangan dalam sebuah kasus atau peristiwa ditujukan secara langsung kepada masyarakat sipil [target]; serangan dilakukan secara sistematis atau meluas; pelaku memiliki niat jahat [mens rea] dalam melakukan serangan terhadap penduduk sipil. Bagian ini juga melakukan identifikasi terhadap pelaku, baik itu dari aparat negara, dari tingkat pusat hingga didaerah. Selain itu, juga pelaku dari massa intoleran, diantaranya FPI, MPU dan relasi antara pelaku dari aparat negara dan nonaparat negara.

Bagian Kedelapan, merupakan rangkaian kesimpulan dan rekomendasi dari laporan HAM ini. Bahwa laporan ini menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat dalam kasus berlatar belakang agama, kepercayaan dan beribadah di Indonesia. Untuk elemen kejahatan terhadap kemanusiaan juga terbukti. Laporan ini, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada tujuh lembaga, enam diantaranya lembaga dalam negeri, semisal Komnas HAM, LPSK, Kepolisian RI, Ombudsman, TNI, DPR RI dan DPRD tingkat I dan II, serta lembaga internasional yakni pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta badan-badan PBB lainnya, semisal Komite HAM PBB dan UPR.

1.4. Pemilihan waktu dan tempat Penelitian

Laporan ini mencakup beberapa wilayah diantaranya Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Aceh, Jawa Timur dan Jawa Barat

Tabel No. 1

No KotaNo Kota K asus Alasan Pemilihan
-1 Jawa TimurPenyerangan dan pengusiran paksa jamaah Syiah di kabupaten SampangPermasalahan kerukunan antar umat beragama yang kompleks, terlebih setelah terjadi penyerangan dan pengusiran jamaah Syiah. Selain itu, terdapat
22 Sulawesi SelatanPenyerangan jamaah Ahmadiyah di jalan Anuang Makassarindikasi kejahatan terhadap kemanusiaan Permasalahan keagamaan yang cukup kompleks, khususnya penyerangan, pengusiran, dan beragam intimidasi terhadap
3Jowa Barai3 Jawa Barat Penyerangan dan pembunuhan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusikjamaah Ahmadiyah Terdapat indikasi kejahatan terhadap kemanusiaan
44 Nusa Tenggara TimurPenolakan pembangunan Masjid di Kelurahan Batuplat Kota KupangPotensi gesekan antar umat beragama dalam kasus ini cukup tinggi, namun disisi yang lain kasus ini juga menjadi pembelajaran pencarian solusi berbasis komunitas
5Tog5 Yogyakarta Penghentian Pengajian Tahunan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Tahun 2012 di Baciroberbasis komunitas Kasus ini menarik untuk diangkat karena menjadi bukti terus berulangnya tindakan sewenangwenang terhadap jamaah Ahmadiyah
106 Aceh [1] Kasus Dayah Al-Mujahadah di Aceh; [2] Kasus Tengku Aiyub di Aceh; [3] Penutupan enam belas gereja dan tempat ibadah di Aceh Singkil; [4] Kasus penutupan Gereja Bethel Indonesia [GBI] di Kuta Alam Banda Aceh; [5] penutupan sembilan Gereja, lima Vihara dan satu Pura di Banda AcehTingkat kekerasan, intimidasi dan penyerangan terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas semakin menunjukan kecenderungan yang meningkat

1.5. Waktu pelaksanaan penyusunan laporan

Rangkaian kegiatan penyusunan ini, dilaksanakan dalam beberapa tahapan

1. Pengumpulan data dan fakta melalui proses investigasi dan pemantauan langsung dilapangan, dimulai sejak bulan Oktober 2013 hingga Desember 2013

2. Investigasi tambahan untuk melengkapi kekurangan data dan fakta yang diperoleh dari hasil investigasi pertama, dilaksanakan sejak bulan Desember 2013 hingga Februari 2014

3. Proses penulisan dan penyusunan laporan, dilaksanakan sejak bulan Februari 2014 hingga April 2014

1.6. Keterbatasan Penelitian

Tidak ada gading yang tidak retak, pepatah tersebut tentu juga berlaku bagi laporan ini, bahwa hasil akhir dari laporan ini tidak luput dari kekurangan. Adapun beberapa kelemahan dan keterbatasan yang ada diantaranya:

a. Cakupan wilayah hanya enam provinsi dengan rata-rata satu sampai dengan dua kasus. Hal ini tentu tidak mampu menggambarkan secara utuh peta beragam bentuk pelanggaran ham terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia;

b. Perspektif dari investigator / peneliti lapangan. Faktor ini menjadi penentu bagi kualitas data dan fakta yang disajikan dalam laporan ini, dimana masing-masing peneliti didaerah memiliki perspektif yang berbeda-beda, dengan tingkat pemahaman yang berbeda pula. Namun demikian, dari data dan fakta yang berhasil disajikan, jika diukur dengan standar minimal bentuk-bentuk pelanggaran HAM, tetap dapat memenuhi sebuah laporan investigasi;

c. Minim data pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak. Dari data dan fakta yang berhasil disajikan dalam laporan ini, khusus untuk pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak, tidak banyak terungkap. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, beberapa diantaranya: [1] sulit menjangkau narasumber; [2] persoalan psikologis dari narasumber; [3] narasumber masih enggan memberikan keterangan; [4] sensitifitas dari peneliti lokal / investigator kurang terhadap pelanggaran HAM yang menimpa perempuan dan anak.

d. Narasumber belum memiliki keberanian memberikan keterangan atau informasi, identitas komunitas, berkaitan dengan peristiwa dan kasus yang dialami, untuk kepentingan publikasi, karena alasan tidak adanya jaminan keamanan

e. Masih berlanjutnya tekanan, intimidasi, teror dan beragam ancaman lainnya yang dialami oleh korban, baik secara individu maupun komunitas

BAB II Kebijakan Pemerintah Menjadi Pangkal Persoalan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama, Beribadah dan Berkeyakinan

Dok Solidaritas Perempuan

Dok GKI Yasmin

BAB II Kebijakan Pemerintah Menjadi Pangkal Persoalan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama, Beribadah dan Berkeyakinan

Selain negara melakukan pembiaran terhadap serangan dan kekerasan yang dilakukan oleh massa intoleran, laporan ini juga mencatat faktor lain pemicu maraknya kasus kekerasan dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia, yakni masih dipertahankannya kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif, diantaranya:

2.1. SKB Menteri: Menteri Menteri Dalam Tiga Agama, Negeri dan Jaksa Agung RI terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia [ Nomor 3 Tahun 2008]

Butir Pertama : Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran tentang suatu agama, yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan agama yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama

Butir Kedua : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia [JAI], sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajaran-Nya setelah Nabi Muhammad S.A.W

Butir Ketiga : Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Butir keempat: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia [JAI]

Butir Kelima : Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Butir Keenam : Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

Pelarangan terhadap ajaran Ahmadiyah, sebagaimana diatur dalam butir pertama sampai dengan ketiga dari SKB Tiga Menteri tersebut, dapat dan telah memicu tindakan main hakim sendiri terhadap jamaah Ahmadiyah.

Lebih ironis lagi, peraturan diskriminatif tersebut tidak hanya dikeluarkan oleh pejabat ditingkat nasional, laporan ini juga mencatat beberapa peraturan diskriminatif juga dikeluarkan oleh para pejabat daerah, yaitu gubernur, bupati dan walikota.

Tabel No 2

membuat peraturanBentuk Peraturan Waktu / TanggalVaktu / Tangga
1 Gubernur Jawa BaratPeraturan Gubernur Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang Larangan terhadap segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah4 Maret 2011
2Bupati Leba2 Bupati Lebak Peraturan Bupati Lebak No 11 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah8 Maret 2011
33 Wali Kota DepokPeraturan Walikota Depok No 9 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah09 Maret 2011
4Bupati Seran4 Bupati Serang Peraturan Bupati Serang No 8 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas10 Maret 2011
55 Wali Kota PontianakPeraturan Walikota Depok No 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah11 Maret 2011
66 Bupati Konawe SelatanPeraturan Bupati Konawe Selatan No 1 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah17 Maret 2011
77 Gubernur Sumatera BaratPeraturan Gubernur No 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah25 Maret 2011
8Walikota Beka8 Walikota Bekasi Peraturan Walikota Bekasi No 40 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas13 Oktober 2011
99 Gubernur Sulawesi SelatanPeraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah4 Maret 2011
1010 Gubernur BantenPeraturan Gubernur Banten No 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah3 Maret 2011
1111 Gubernur Jawa TimurPeraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah28 Februari 2011
1212 Walikota SamarindaPeraturan Walikota Samarinda No 200/ 160/ BKPPM.1.11.2011 tentang Pelarangan segala25 Februari 2011
bbentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah
1513 Bupati PandeglangPeraturan Bupati Pandeglang No 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah21 Februari 2011
1414 Gubernur Sumatera SelatanPeraturan Gubernur Sumatera Selatan No 583/KPTS/BAN tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah1 September 2008
1515 Kabupaten KuninganSurat Keputusan Bersama [SKB] tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah AhmadiyahDikeluarkan pada tahun 2005
1616 Kabupaten SintangSurat Keputusan Bersama [SKB] tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah18 Februari 2005
1717 Kabupaten GarutPeraturan Bersama No 450/ Kep. 255- PEM/2005 tentang Surat Keputusan Bersama [SKB] tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah9 Agustus 2005
1818 Walikota CianjurSurat Keputusan Bersama No 21 Tahun 2005 tentang Pelarangan segala bentuk aktivitas Jamaah Ahmadiyah17 Oktobe 2005
1919 Walikota CimahiPerintah Walikota Cimahi, Itoc Tochija, tentang Pelarangan Ahmadiyah6 Mei 2008
2020 Provinsi Nusa Tenggara BaratSurat Keputusan Menteri Agama tentang Pelarangan 13 aliran agama termasuk AhmadiyahDikeluarkan pada Oktober 2005
2121 Kabupaten SukabumiAhmadiyah Peraturan Bersama No 143/2006 tentang penutupan tempat-tempat ibadah Ahmadiyah20 Maret 2006

Dok KontraS

Selain itu, dari kalangan pemerintah juga gemar membuat pernyataan yang berpotensi menimbulkan konflik keagamaan, misalkan ketika Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengusulkan agar setiap pemerintah daerah [pemda] bekerjasama dengan ormas Front Pembela Islam [FPI].6 Padahal publik dan media sudah sangat mengetahui, seperti apa sepak terjang FPI dalam isu pelanggaran hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Misalkan dalam tragedi Monas 1 Juni 2008, tepatnya pada hari kelahiran Pancasila, sekitar 400 anggota FPI menyerang dan melakukan penganiayaan terhadap Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Menyatakan Pendapat, yang sedang merayakan hari lahir Pancasila dilingkungan Monumen Nasional [Monas], tragisnya lagi, kekerasan ini terjadi hanya hitungan beberapa meter dari Istana Presiden.7

Contoh lainnya adalah bentrokan antara massa FPI dengan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Bentrokan ini terjadi diakibatkan oleh aksi sweeping yang dilakukan FPI dan mengakibatkan seorang warga tewas tertabrak kendaraan FPI. Setelah kejadian itu, warga mengejar dan mengepung anggota FPI di sebuah Mesjid, sebelum akhirnya di evakuasi oleh kepolisian dari Mapolres Kendal.8

Pernyataan kontroversial lainnya, dilontarkan oleh Menteri Agama, Surya Dharma Ali, terkait Ahmadiyah. Surya Dharma memberikan solusi bahwa Ahmadiyah harus diberangus atau dengan deklarasi bahwa Ahmadiyah adalah agama baru, tanpa membawa simbol dan prinsip Islam.9 Selain pemerintah, dari organisasi berpengaruh seperti Majelis Ulama Indonesia [MUI], belum lama ini, sebelum perayaan Natal 25 Desember 2013, mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam haram mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani.10

Seakan tidak pernah belajar dari pengalaman terdahulu, pernyataan-pernyataan kontroversi terus dimunculkan, yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan semangat memupuk keberagaman di Indonesia yang berasaskan Pancasila. Bahkan, dalam beberapa pengalaman sebelumnya, kebijakan-kebijakan yang cenderung menyalahkan dan menyudutkan kelompok minoritas, turut menyumbang terciptanya kekerasan. Misalkan, laporan ini mencatat kasus Ahmadiyah di Manislor Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Pada tahun 2002 Pemda Kabupaten Kuningan mengeluarkan SKB tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. SKB ini, selain ditandatangani oleh Bupati, juga ditandatangani oleh Kapolres Kuningan, Kepala Kantor Departemen Agama [DEPAG], Ketua MUI Kuningan, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim, serta pihak NU dan Muhammadiyah.

Munculnya tandatangan Kapolres Kuningan dalam SKB tahun 2002, telah membawa dampak serius pada kinerja aparat kepolisian dilapangan, dalam upaya melindungi jamaah Ahmadiyah Manislor dari serangan kelompok massa intoleran. Polisi menjadi gamang dan seolah kebingungan, ketika dihadapkan pada massa intoleran dan akhirnya tunduk pada tekanan massa, dengan dalih kalah jumlah dan lain-lain. Sementara itu, penerbitan SKB semakin PHOHJLWLPDVL PDVVD LQWROHUDQ PHQJLQJDW 6.% PHQMDGL VHPDFDP ³UHVWX´ EDJL JHUDNDQ PHUHND membubarkan Ahmadiyah dengan cara kekerasan dan melawan hukum. Massa intoleran merasa mendapat restu dari negara dan agama, karena ada representasi MUI dan beberapa ormas keagamaan11. Selanjutnya karena memicu kontroversi, pada tahun 2005, SKB tersebut telah diperbaharui dan hanya ditandatangani oleh Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kantor Departemen Agama dan Sekretaris Daerah.

6 Sebagai contoh baca Berita Media, Mendagri: Maksud Saya, Kerjasama dengan FPI di bidang agama, nasional.kompas.com, 25 Oktober 2013. Dapat diakses di http://nasional.kompas.com/read/2013/10/25/1612327/Mendagri.Maksud.Saya.Kerja.Sama.dengan.FPI.di.Bidang.Agama 7 Info Lengkap baca News, Saksi Insiden Monas: Massa FPI Menyerang, Tempo.coPolitik, dapat diakses di http://www.tempo.co/read/news/2008/08/25/063132190/Saksi-Insiden-Monas-Massa-FPI-Menyerang

8 Untuk info baca, News, Bentrok Kendal, FPI Lawan Preman Pelacuran atau Warga?, Liputan 6. Com, dapat diakses di http://news.liputan6.com/read/646308/bentrok-kendal-fpi-lawan-preman-pelacuran-atau-warga . Lihat juga News, Begini Kronologi Bentrok FPI di Kendal, Tempo.CoPolitik, dapat diakses di

http://www.tempo.co/read/news/2013/07/18/063497637/Begini-Kronologi-Bentrok-FPI-di-Kendal 9

Berita Media, Pengamat Sesalkan Pernyataan Menteri Agama terkait Ahmadiyah, Metrotvnews.com, 21 November 2013. Dapat diakses di http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/21/1/196186/Pengamat-SesalkanPernyataan-Menteri-Agama-terkait-Ahmadiyah 10Sebagai contoh baca Berita Media, Spanduk F atwa MUI Haram Mengucapkan Selamat Natal di Bredel, VOA, 21

Desember 2013. Dapat diakses di http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/12/21/28258/spanduk-fatwa-muiharam-mengucapkan-selamat-natal-di-bredel/#sthash.HMxqjGum.dpbs 11Pemantauan KontraS

2.2. UU Nomor 1/PNPS/ 1965 Penodaan Agama tentang

Sepanjang Januari hingga Desember 2013, telah terjadi sebanyak 118 peristiwa kekerasan terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, dari jumlah tersebut, secara umum bentuk pelanggarannya dapat dikatergorikan: [1] pembiaran; yakni Polri tidak mengambil tindakan efektif untuk menghentikan penyerangan, intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok intoleran. KontraS juga menemukan turunan bentuk pelanggaran HAM lainnya yang dibiarkan oleh Polri, berupa penggusuran dan pengusiran paksa12, penganiayaan dan diskriminasi; [2] Polri bersama dengan massa intoleran turut serta membubarkan acara/ritual keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok minoritas. Misalkan Polisi Polres Kapuas membubarkan paksa sekitar 400 orang jamaah pengajian di Masjid Nur Hidayah, Anjr Mambulau Barat, Kabupaten Kapuas, pada hari Sabtu, 5 Januari 2013, dengan alasan tidak ada ijin13.

Lebih jauh lagi, sejumlah peristiwa pelanggaran terkait hak atas kebebasan beragama juga berdampak pada pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi kelompok minoritas korban pelanggaran tersebut, semisal: hak atas pendidikan, hak atas pelayanan publik dan lain-lain. Sebagai contoh, sejumlah calon pengantin yang kebetulan memeluk Ahmadiyah di Manis Lor, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat; terancam tidak dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama [KUA], dengan alasan keyakinan yang dianut dianggap sesat14, sementara 10 orang murid SD Negeri Sukadana di Cianjur, Jawa Barat, dikeluarkan dari sekolahnya setelah diketahui memeluk Ahmadiyah15.

Grafik No 1

Grafik No 2

Dok KontraS 2013

Grafik tersebut diatas menunjukan bahwa pemerintah, dengan prosentase 24 persen, merupakan pihak yang paling sering melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan, dengan beragam bentuk tindakan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Dibawah pemerintah, kelompok intoleran, kepolisian dan organisasi massa menduduki peringkat kedua dengan prosentase berkisar 15 hingga 21 persen.

Grafik No 3

Dok KontraS 2013

Dari sisi tindakan, sepanjang 2013 tercatat, bentuk intimidasi, pengembangan isu penyesatan dan pelarangan kegiatan beribadah merupakan urutan tiga besar yang sering menjadi pola pelanggaran HAM terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas.

Grafik No 4

Grafik KBB Berdasarkan Waktu Januari Februari Januari s/d Desember 2013 Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Dokumen KontraS

Jika dilihat setahun terakhir, kekerasan terhadap kelompok beragama dan berkeyakinan menunjukan kecenderungan meningkat, terutama pada kisaran Agustus hingga November 2013.

126HEDJDLWDPEDKDQLQIRUPDVLXQWXNSHQJJXVXUDQSDNVD-DPD¶DK6KLDKOLKDW6LDUDQ3HUV.RQWUD6Masyarakat Syiah Lagi-Lagi Hadapi Resiko Penggusuran Paksa, Dibutuhkan Investigasi Keterlibatan Aparat Pemerintah yang

Mengintimidasi Syiah, bisa diakses di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1813 13Media Cetak, Pengajian Dibubarkan Polisi Kapuas, Tribun News. Dapat diakses di

http://www.tribunnews.com/regional/2013/01/06/pengajian-dibubarkan-polisi-kapuas 14 Media Online, DQ-DPD¶DK$KPDGL\DKGL0DQLV/RU'LWRODN0HQLNDKGL.8$, KBR68H. Dapat diakses di http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/2510647_4262.html

15 Media Online, Ketahuan Ahmadiyah, Guru SD Diusir Warga, Metro TV News. Dapat diakses di http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/28/3/171390/-Ketahuan-Ahmadiyah-Guru-SD-Diusir-Warga

2.3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 nomor

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.16

Grafik No 5

Grafik diatas adalah jumlah penutupan paksa rumah ibadah sepanjang 2013. Angka tertinggi adalah Masjid Ahmadiyah, dengan jumlah 9 unit Masjid, sementara gereja ada dua buah dan bangunan lainnya yang terkait dengan tempat ibadah dan juga dinyatakan sesat atau ilegal yang kemudian ditutup secara paksa.

di Indonesia 18

16Peraturan bersama itu ditanda tangani Menteri Agama Muhammad M. Basyuni dan Menteri Dalam Negeri H. Moh. 0D¶UXISDGD0DUHW

BAB III Kewajiban Pemerintah RI terkait Jaminan atas Kebebasan Beragama, Beribadah dan Berkeyakinan

Dok Solidaritas Perempuan

Dok KontraS

BAB III Kewajiban Pemerintah RI terkait Jaminan atas Kebebasan Beragama, Beribadah dan Berkeyakinan

Dalam konteks hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia, memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban tersebut, secara jelas dimandatkan oleh aturan hukum di tingkat nasional, diantaranya UUD 1945 dan beberapa peraturan perundangan dibawahnya, serta beberapa instrumen hukum HAM internasional, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, semisal Kovenan International untuk hak Sipil dan Politik, Konvensi menentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Perlindungan Anak.

3.1. Instrumen Hukum Nasional

Setelah reformasi 1998, Republik Indonesia melakukan penguatan sistem hukum nasional, dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini meminta pemerintah RI untuk menyebarluaskan pemahaman HAM kepada seluruh rakyat Indonesia.17 Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk meratifikasi berbagai instrumen HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.18

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan secara nyata tertuang dalam beberapa instrumen hukum dan perundangan.

Ketentuan UUD 1945 yang mengatur hak atas beragama, berkeyakinan dan beribadah: Pasal 28 E $\DW ³Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut DJDPDQ\D ´ $\DW ³6HWLDS RUDng berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 2 ³1HJDUD PHQMDPLQ NHPHUGHNDDQ WLDS-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepHUFD\DDQQ\DLWX´

Kedua pasal tersebut sangat jelas mengatur bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melekat pada individu dan negara harus menjamin keberlangsungan atas hak tersebut. Negara berposisi sebagai penjamin bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya. Selain itu, di level peraturan perundangan, Indonesia juga memiliki UU No 39 Tahun 1999, dalam pasal 22, dinyatakan:

Ayat [1] Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu

Ayat [2] Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain instrumen hukum tersebut diatas, laporan ini juga mencatat hal positif dari Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/ 2009 terkait UU Nomor 1 / PNPS/ 1965 tentang Penodaan Agama. Meski Mahkamah Konstitusi [MK] mengalahkan gugatan uji materi dari masyarakat sipil, namun muncul pengakuan melalui dissenting opinion bahwa UU PNPS memiliki banyak kelemahan

³%DKZD 8QGDQJ-Undang a quo merupakan produk masa lampau, yang berdasarkan aturan peralihan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara formal masih memiliki daya laku [validity@QDPXQVHFDUDVXEVWDQVLDOPHPSXQ\DLEHUEDJDLNHOHPDKDQ´19

Pesan moral dari putusan MK tersebut, cukup jelas, bahwa keberadaan UU Nomor 1 / PNPS/ 1965 harus ditinjau ulang, karena sudah banyak ditafsirkan secara sewenang-wenang, hingga mengakibatkan pelanggaran hukum dan HAM. Pemerintah dan DPR RI, harus secepatnya menarik UU tersebut dan menerbitkan peraturan baru yang lebih menghormati nilai-nilai HAM.

17Pasal 1 TAP MPR RI No XVII/MPR/ 1998

18Pasal 2 TAP MPR RI No XVII/ MPR / 1998

3.2. Instrumen Hukum Internasional

Dalam kerangka hukum HAM internasional, khususnya pendekatan secara tradisional, negara masih merupakan komponen utama yang terlibat dalam proses ratifikasi dan/atau adopsi terhadap perjanjian-perjanjian internasional, khususnya dalam konteks HAM. Oleh karenanya melekat tanggung jawab didalamnya, bahwa negara adalah subyek yang harus memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negara. Dalam konteks ini, UN Treaty Bodies melalui beragam perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak, telah mengadopsi tiga kewajiban negara, yakni: Pertama, kewajiban untuk melindungi [obligation to protect], kedua, kewajiban untuk memajukan [obligation to promote], dan ketiga, kewajiban untuk memenuhi [obligation to fulfill].

Dok KontraS.

x Kewajiban untuk melindungi HAM: negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, baik yang dilakukan oleh negara maupun pelaku dari unsur non-negara, diantaranya massa intoleran dan/atau perusahaan. Contoh: negara melalui aparatur keamanan memberikan perlindungan dalam pelaksanaan ibadah.

x Kewajiban untuk menghormati HAM: negara tidak boleh melakukan intervensi atau melanggar jaminan hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Contoh: negara tidak mengeluarkan atau memelihara kebijakan yang diskriminatif.

x Kewajiban untuk memenuhi HAM: negara harus melakukan tindakan nyata, yakni dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program dan membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks menjamin hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah dapat berjalan dengan baik tanpa gangguang dan ancaman dari pihak manapun.

Indonesia, selaku anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB], memiliki kewajiban dibawah Piagam PBB [UN Charter], secara khusus pasal 55 dan 56 yaitu menjamin dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak fundamental setiap orang, apapun latar belakang agama, suku dan bahasanya.20 Selain itu, Pemerintah Indonesia selaku anggota Dewan HAM

PBB (UN Human Rights Council /HRC),21 memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar 22 perlindungan HAM dalam wilayah kekuasaannya.

Dok KontraS.

Dalam konteks perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, ada beberapa instrumen hukum HAM internasional yang mengatur tentang hal ini. Instrumen pertama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [DUHAM] 1948. Dalam DUHAM, jaminan atas perlindungan terhadap hak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah, secara nyata tercantum dalam:

19Putusan No MK No 140/PUU-VII/ 2009: dissenting opinion Hakim Konstitusi Harjono dan Maria Farida Indrati , dapat diakses di

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%20140_Senin%2019%20April%2020 10.pdf

20 Piagam PBB ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 dan berlaku penuh pada tanggal 24 Oktober 1945. Pasal 55 (c) menyatakan penghormatan universal untuk, dan pengakuan terhadap, hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua tanpa perbedaan terhadap ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Selanjutnya, Pasal 56 menyatakan bahwa semua Anggota berjanji untuk mengambil langkah bersama atau terpisah dengan bekerjasama dengan Organisasi untuk pencapaian yang dicantumkan di Pasal 55.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Instrumen kedua adalah Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik[the International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR][selanjutnya disebut Kovenan Hak Sipol].23Indonesia adalah negara pihak dari Kovenan Sipol, secara resmi Indonesia menjadi negara pihak sejak tanggal 23 Februari 2006, selanjutnya Konvenan ini berlaku penuh untuk Indonesia pada tanggal 23 Mei 2006 atau tiga bulan setelah Kovenan tersebut diadopsi oleh

Indonesia. 24 Terkait jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, Kovenan Sipol memberikan jaminan sebagai berikut:

21Daftar anggota Dewan HAM PBB dapat dilihat di

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/MembersByYear.aspx.

22 5HVROXVL6LGDQJ8PXP3%%0DUHW'RNXPHQ3%%$5(63DUDJUDI³DQJJRWDGDUL'HZDQ harus menjunjung standar tertinggi dalam mempromosikan dan mendukung hak asasi manusia, harus bekerjasama penuh dengan Dewan dan bersedia dikaji secara periodik melalui mekanisme yang ada selama masa keanggotaan mereka.

23 PBB, Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Resolusi Sidang Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966, berlaku penuh 23 March 1976, U.N.T.S , vol. 999, hal.

171 and vol. 1057, hal. 407

Pasal 18

Ayat 1 Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.

Ayat 2 Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya

Ayat 3 Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Terkait jaminan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komite HAM menegaskan bahwa hak-hak yang dijamin dalam ketentuan pasal 18 tersebut diatas, harus dilindungi. Hak ini merupakan sesuatu yang melekat pada individu dan tidak dapat dikurangi.25 Kovenan Hak Sipol, mempertegas bahwa hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun [Non-Derogable Rights].

Dok Solidaritas Perempuan.

Pasal 4 Kovenan Hak Sipol

1. Hak untuk Hidup;

2. Hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;

3. Hak untuk tidak diperbudak;

4. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum;

5. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan

6. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama

Selanjutnya, instrumen ketiga yang juga kerap menjadi rujukan bagi advokasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan [Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief].26 Penting untuk dicatat bahwa meskipun bentuknya hanya deklarasi dan tidak memiliki daya ikat secara hukum terhadap pemerintah Indonesia, kehadiran deklarasi ini merupakan pelengkap [suplement] bagi instrumen HAM, semacam Kovenan Sipol, dalam memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia, tidak dapat mengesampingkan begitu saja deklarasi tersebut.

Deklarasi penghapusan Intoleransi menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok beragama dan berkeyakinan, merupakan pelanggaran HAM dan kemerdekaan fundamental, sebagaimana telah dijamin oleh DUHAM dan Kovenan Hak Sipol tersebut diatas.27

Dok Solidaritas Perempaun.

24 Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Pasal 49 (2): Untuk setiap Negara yang meratifikasi Kovenan ini atau mengikatkan diri setelah menyerahkan 35 instrumen ratifikasi atau instrumen pengikatan, Kovenan ini akan berlaku penuh tiga bulan setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau instrumen pengikatan.

25Komentar Umum No 22.

26Deklasari ini lahir melalui Resolusi Sidang Umum PBB No.

36 / 55 dalam Sidang Umum PBB pada 25 November

1981. Dapat diakses di http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm 27Pasal 3 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan

3.3. Pemulihan Hak [Remedy]

Sebagai tambahan, bahwa pemerintah Republik Indonesia, juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan yang efektif [evective remedy] untuk para korban dan/atau keluarganya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik.28 Termasuk para korban dari pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat dalam sektor kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah.

Negara pihak pada Kovenan hak Sipol memiliki kewajiban untuk memberikan akses pada pemulihan hak korban yang efektif. Pemulihan hDNEHUVLIDWPXWODNPHQJLQJDW³...Negaranegara pihak harus menjamin bahwa individu juga memiliki akses terhadap upaya-upaya pemulihan yang efektif guna menuntut hak-KDNWHUVHEXW´29

Dok GKI Yasmin dan HKBP Philadelpia

Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa untuk menekankan kewajiban dari Negara, the Human Rights Committee [Komite HAM] menyatakan dalam Komentar Umum [General

Comment] No. 31 bahwa Kovenan ini berlaku tidak hanya terhadap eksekutif dari Pemerintah, 30 melainkan juga semua institusi pemerintah di wilayah terkait [dalam hal ini Indonesia].

Masih terkait kewajiban untuk melakukan pemulihan, Konvensi Wina, khususnya dalam ketentuan pasal 27 memberikan penekanan dan antisipasi terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan ditingkat nasional yang bertentangan dengan Kovenan Hak Sipol, merupakan pelanggaran nyata terhadap kovenan.31

Secara khusus pada diskriminasi dan kekerasan terhadp perempuan, terkait kewajiban untuk melakukan pemulihan hak perempuan. Komite CEDAW32.....secara khusus pada no. 46 (point b) mendesak negara pihak, termasuk pemerintah Indonesia ...untuk Implement effective measures to eliminate discrimination and violence, including sexual violence and intimidation, against women belonging to religiousminorities, such as Ahmaddiyah, Christians, Buddhists and %DKD¶LV DQG LQGLJHQRXV ZRPHQ HQVXUH WKHLU VHFXULW\ DQG HQKDQFH WKHLU HQMR\PHQW RI KXPDQ rights, incOXGLQJSROLWLFDODQGUHOLJLRXVULJKWVIRUZRPHQEHORQJLQJWRUHOLJLRXVPLQRULWLHV´

28 Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Pasal 2 (3): Setiap Negara anggota terkait dengan Kovenan ini melakukan: (a) Menjamin setiap orang yang hak-hak dan kewajibannya, yang diakui dalam dokumen ini, dilanggar harus mendapatkan pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran dilakukan oleh seseorang dengan kapasitas sebagai abdi Negara; (b) Menjamin setiap orang yang menuntut pemulihan tersebut akan memperoleh haknya yang ditentukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, administrasi atau legislatif, atau oleh otoritas lain yang disediakan oleh sistem hukum Negara dan mengembangkan kemungkinan pemulihan yudisial; (c) Menjamin otoritas yang kompeten akan melaksanakan pemulihan tersebut ketika diberikan.

29Komentar Umum ICCPR No 31, Pararaph 15

3.4. Pembatasan terhadap Hak Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah

Pada prinsipnya, hak untuk beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk jika negara dalam kondisi darurat. Hal ini sebagaimana diakui dalam kovenan Sipol, pasal 4. Untuk itu, segala upaya pemaksaan baik oleh negara maupun massa intoleran terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu, adalah pelanggaran HAM.

Terkait pembatasan hak, Komite HAM PBB telah memberikan penegasan bahwa hak beragama dan berkeyakinan tidak boleh dikurangi.33 Masih terkait hak yang tidak bisa dikurangi, Komite HAM menambahkan:

Alasan lainnya adalah bahwa derogasi bisa saja tidak dimungkinkan [seperti misalnya kebebasan berkeyakinan]. Pada saat yang sama, beberapa ketentuan bersifat tidak bisa dikurangi [non-derogable] pada dasarnya karena tanpa ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan ada aturan hukum [rule of law]. Pembatasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 misalnya, yang mewajibkan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dengan hak-hak individu dalam kondisi darurat, berada dalam kategori ini.34

Dok KontraS.

Dalam kondisi darurat, misalkan Indonesia mendeklarasikan darurat sipil atau militer sekalipun, hak untuk beragama dan berkeyakinan tetap tidak bisa dikurangi. Hal ini berbeda dengan hak untuk beribadah, dalam ukuran dan batasan yang jelas, harus diatur dengan ketentuan hukum, hak beribadah bisa dikurangi, misalkan tempat ibadah-nya dalam lokasi konflik yang membahayakan keselamatan atau tempat ibadahnya terkena dampak bencana alam. Dalam kondisi ini, negara berwenang membatasi hak untuk beribadah, demi keselamatan jamaah yang akan beribadah tersebut. Pembatasan hak, dalam situasi darurat tentu harus diatur dengan ketentuan hukum yang jelas, negara tidak bisa dengan sewenang-wenang menentukan negara dalam kondisi darurat.35

Situasi berbanding terbalik, terjadi di Indonesia. Negara dan massa intoleran justru membatasi hak untuk beribadah dengan mempertanyakan legalitas tempat ibadah; negara dalam hal ini pemerintah yang semestinya memfasilitasi dan menjamin kemerdekaan untuk beribadah, termasuk membangun tempat ibadah sebagaimana dijamin oleh konstitusi, justru membiarkan hak tersebut dibatasi dan terenggut.

Namun demikian, dalam pembatasan hak KBBB tetap dibenarkan, misalkan agama, keyakinan atau proses ibadah yang dijalankan justru bertujuan menyebarkan kebencian, permusuhan serta melegalkan praktik kekerasan. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, secara tegas mengatur pembatasan ini.

Pasal 20

Ayat 1 Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum;

Ayat 2 Segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum

Pemerintah Indonesia, selaku negara pihak dari Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, memiliki kewajiban dibawah pasal 20 Kovenan Sipol, untuk menghentikan siapapun, termasuk kelompok massa intoleran yang menyebarkan kebencian dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2 tersebut diatas.

Pasal 20 dari Kovenan Sipol ini juga menjadi rujukan dari larangan akan perbuatan hate speech [syiar kebencian]. Pasal tersebut menjadi dasar dari dibentuknya peraturan untuk melarang syiar kebencian dalam suatu negara, namun saat ini Indonesia belum membentuk peraturan khusus untuk melarang syiar kebencian. Selain Kovenan Sipol, Indonesia sebenarnya sudah meratifikasi konvensi anti rasial dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah membentuk UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras dan Etnis. Sayangnya UU tersebut hanya meligkupi larangan terhadap syiar kebencian berdasarkan ras dan etnis. UU tersebut tidak melingkupi syiar kebencan berdasarkan agama dan keyakinan yang konteksnya lebih sesuai dengan permasalahan di Indonesia saat ini.

30 Komentar Umum 31 Dokumen PBB , Paragraf 4 menyatakan bahwa kewajiban di dalam Kovenan secara umum dan pasal 2 adalah mengikat untuk setiap Negara anggota secara keseluruhan. Setiap cabang pemerintahan (eksekutif, legislative dan yudikatif) dan semua institusi public atau pemerintahan dalam level apapun, nasional, regional ataupun lokal.

31Lihat the 1969 Vienna Convention of the Law of Trities, Pasal 27

32Komentar Umum, Committee on the Elimination of Discrimination against Women Fifty-second session, No.46 (point b)

33Komentar Umum No 24 Paragraph 8

34Komentar Umum No 24 Paragraph 11

35Johannesburg Principle; Principle 1.1 Prescribed by law; (a)Any restriction on expression or information must be prescribed by law. The law must be accessible, unambiguous, drawn narrowly and with precision so as to enable individuals to foresee whether a particular action is unlawful (b) The law should provide for adequate safeguards against abuse, including prompt, full and effective judicial scrutiny of the validity of the restriction by an independent court or tribunal. Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and PoliticalRights, Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984). Principle II;(1)Derogations in a Public Emergenc; (2)"Public Emergency Which Threatens the Life of the Nation"; (3) Proclamation, Notification, and Termination of a Public Emergency; (4) Strictly Required by the Exigencies of the Situation"; (5) Non-Derogable Rights; (6) Some General Principles on the Introduction and Application of a Public Emergency and Consequent Derogation Measures; (7) Recommendations Concerning the Functions and Dutiesof the Human Rights Committee and United Nations Bodies

3.5. Kewajiban untuk melakukan penuntutan [Duty to Prosecute]

Sebagai anggota PBB, pemerintah Republik Indonesia, memiliki kewajiban untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya di Indonesia, hal ini sebagaimana tersurat dan tersirat dalam ketentuan Piagam PBB, pasal 55 dan 56.36

Bahwa Pemerintah RI, selaku anggota dari Dewan HAM PBB, memiliki kewajiban untuk: mendorong pemajuan, perlindungan dan pemenuham HAM terhadap warga negaranya. Salah satunya berupa pemenuhan hak atas keadilan untuk para korban dan keluarga korban dalam kasus penyerangan terhadap masyarakat sipil di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.37

Selanjutnya, pemerintah RI, selaku negara yang telah meratifikasi setidaknya enam [6] instrumen penting hukum HAM internasional, memiliki setidaknya dua kewajiban, yakni:

1. Kewajiban neJDWLI GDQ SRVLWLI ³%DKZD QHJDUD SLKDN KDUXV PHQJKLQGDUL pelanggaran terhadap hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh instrumen hukum HAM internasional, kemudian segala pembatasan terhadap hak-hak tersebut harus sesuai dengan ketentuan kovenan hak sipil dan politik, secara khusus pasal 2 yang mensyaratkan bahwa negara pihak harus mengadopsi ditingkat nasional kedalam segala peraturan, keputusan peradilan, pendidikan dan lain-lain, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban hukum pemerintah ,QGRQHVLD´38

2. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya dan pemerintah berkewajiban untuk melakukan investigasi dan penuntutan terhadap para pelaku pelanggar HAM dan memberikan pemulihan [remedy] yang efektif untuk para korban dan keluarganya.39

Kewajiban untuk melakukan penghukuman terhadap kasus pelanggaran HAM berat, dalam kerangka hukum internasional, harus ditafsirkan tidak semata-mata mengacu pada hukum HAM internasional, mengingat instrumen HAM, apapun itu bentuknya, memiliki keterbatasan dalam implementasinya. Lebih dari itu, kewajiban penghukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip jus cogens norm, harus dilaksanakan dalam kerangka hukum kebiasaan internasional [Customary International Law].40

Selanjutnya, secara khusus mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat, dapat dilihat dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:

Tabel No 3

PasalPasal Ketentuan
Pasal 18Pasal 18 Ayat 1Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Ayat 2Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat
Pasa1 37Pasal 37 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a [pembunuhan], b [pemusnahan], d [pengusiran paksa], e [perampasan kemerdekaan] atau j penghilangan paksa] dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling lama 25 [dua puluh lima] tahun dan
Pasal 43 Ayat 1 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc
ad hoc Ayat 2 Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa
tertentu dengan Keputusan Presiden Ayat 3 Pengadilan ham ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] berada dilingkungan Peradilan Umum.

Disamping itu, menurut UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban lainnya, yakni:

Tabel No 4

PasalPasal Ketentuan
P asar)Pasal 71 Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UndangUndang ini, peraturan perundangan-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia
Pasal 10Pasal 104 Ayat 1 Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum
Ayat 2 Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 [empat] tahun.

Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 [UUD], dalam ketentuan Pasal 28 I ayat 4, secara tegas dan jelas disHEXWNDQ EDKZD ³SHUOLQGXQJDQ SHPDMXDQ SHQHJDNDQ GDQ SHPHQXKDQ KDN DVDVL PDQXVLD DGDODKWDQJJXQJMDZDEQHJDUDWHUXWDPDSHPHULQWDK´

Dok KontraS.

Dok KontraS.

36 The UN Charter was signed on 26 June 1945 and came into force on 24 October 1945. Article 55 (c) states that universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Subsequently, article 56 states that All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

37 Lihat UN General Assembly, Resolution Adopted by the General Assembly 60/251 on Human Rights Council

38 Komentar Umum Komite HAM PBB No. 31, the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to

the Covenant, Paras.

6 and 7 39 Komentar Umum Komite HAM PBB No. 31, lihat juga Inter- American Court of Human Rights, Judgment of 29 July 1988, Velazquez Rodriguez Case, paras.

166 and 147; Inter-American Commission on Human Rights, Report No 1/96 of 1 March 1996, Case 10, 559, Chumbivilcas v. Peru; African Commission of Human and People Rights, The Social and Economic Rights Actions Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, Communication No. 155/96 [2001]; and the UN Observer Mission in El Salvador, ONUSAL, Report of 19 February 1992, UN document A/46/876 S/23580, para 28

40 0DU\(OOHQ2¶&RQQHOet al, The International Legal System: Cases and Material, Sixth Edition, Foundation Press,

2001. See also Democratic Republic of Congo v Belgium, available at http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=36&case=121&code=cobe&p3=4. See also Carla Bongiorno, A Culture of Impunity: Applying International Human Rights Law To The United Nations in East Timor, 23 Column. Human Rights L. Rev 623, 2002

4.1. Profil Kasus ‡›‡”ƒ‰ƒ ‡‘—‹–ƒ• ƒƒǯƒŠŠƒ†‹›ƒŠ Makassar41

Pada tanggal 28 Januari 2011, komunitas Jamaah Ahmadiyah di jalan Anuang Makassar mengadakan kegiatan Jalsa Salanah dengan tema ³0HQJDPalkan Al-Quran Dan Sunnah Nabi 0XKDPPDG6DZ.LWD$NDQ0HQMDGL ,VODP<DQJ+DNLNL´ Jalsa Salanah merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dan dihadiri oleh perwakilan dari tiap-tiap Jamaah Ahmadiyah di Sulawesi Selatan.

Dalam acara tersebut, hadir juga aktivis dan tokoh lintas agama yaitu Prof. Dr. Qasim Mathar dan Pak Yongris. Kegiatan yang di mulai pukul 16.00 wita itu dihadiri sekitar 150 peserta yang di dalamnya terdapat ibu-ibu dan anak-anak dari jamaah Ahmadiyah yang tersebar di wilayah Sulawesi selatan. Menurut pengakuan Ustad Djamal yang juga sebagai mubaligh Ahmadiyah Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sejatinya akan dihadiri sekitar 300 peserta, namun karena ada masalah, yakni demonstrasi, mereka mengurungkan niatnya untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Dok KontraS.

Setelah prosesi acara pembukaan usai, pukul 17.30 wita, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor Ahmadiyah dimana kegiatan jalsa salana tersebut dilaksanakan. FPI datang dengan mengendarai sebuah mobil dan iring-iringan motor lengkap dengan atribut bendera dan seragam FPI. Mereka melakukan orasi di depan masjid An-Nushrat jamaah Ahmadiyah. Dalam orasinya mereka mengecam dan sekaligus memberi peringatan terhadap jDPD¶DK $KPDGL\DK XQWXN WLGDN PHODQMXWNDQ NHJLDWDQ PHUHND Demikian pula, dalam orasinya tersebut, FPI menghimbau pihak kepolisian untuk menghentikan aktivitas Jamaah Ahmadiyah dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak, mereka akan menyerang jamaah Ahmadiyah.

Menjelang Maghrib, para demonstran meninggalkan tempat dan berjanji akan kembali lagi setelah sholat maghrib untuk memastikan lebih jauh kegiatan Ahmadiyah. Dalam aksi tersebut nampak juga tokoh FPI Habib Reza sebagai orator.

Keesokan harinya, 29 Januari 2011 tepat pukul 08.30 wita acara dimulai hingga pukul 10.30 wita, pihak kepolisian mendatangi panitia agar acara Jalsa diselesaikan pada hari itu juga dan panitia sepakat mempercepat kegiatan hingga acara selesai pukul 15.30 wita.

Sekitar pukul 16.45 wita, Kapolda SulSel datang ke lokasi Ahmadiyah, berselang 1 menit kemudian kelompok FPI kembali hadir, mereka melakukan orasi di depan masjid AnNushrat Jamaah Ahmadiyah dan diantara mereka ada yang memakai atribut yang bertuliskan Mabes Polri dan Provost.

Saat kedatangan Kapolda tersebut, selanjutnya terjadi negosiasi yang cukup alot antara Kapolda dengan muballig Ahmadiyah wilayah Sulawesi Selatan. Kapolda meminta kepada pihak Ahmadiyah yang berada di depan Mesjid untuk masuk kedalam Mesjid dan bersembunyi agar tidak memancing kemarahan FPI yang datang pada saat itu.

Atas instruksi Kapolda, semua anggota jamaah Ahmadiyah yang berada dalam Mesjid harus dievakuasi dengan alasan keamanan. Sementara itu, pihak anggota jamaah Ahmadiyah tetap bertahan dalam Mesjid dengan alasan untuk mempertahankan aset-aset mereka. Akhirnya, atas instruksi Kapolda, aparat kepolisian mengevakuasi secara paksa seluruh jamaah Ahmadiyah dan pada proses evakuasi pertama polisi menyeret paksa 5 orang jamaah.

Dok Solidaritas Perempuan

Pada pukul 19.00 wita polisi kembali merangsek masuk secara paksa dengan merusak pintu, jendela sambil berteriak ³NDOLDQ LQL Panusia apa? Saya akan potong leher kalian, jika kalian tidak keluar saya akan bakar MeVMLG LQL´ ancaman kepolisian tersebut mengakibatkan ibu-ibu beserta anak-anak berteriak hiteris.

Sekitar pukul 21.23 wita anak-anak dan ibu-ibu dievakuasi secara paksa oleh pihak kepolisian ke POLTABES Makassar, baru pukul 23.30 wita semua jamaah Ahmadiyah dibebaskan untuk pulang ke rumah masing-masing.

Sementara itu, diluar masjid, kelompok FPI semakin bertindak brutal dengan merusak keran air dan menghapus (mencoret dengan pilox) papan nama Ahmadiyah yang bertuliskan dua kalimat syahadat dan bukan hanya itu mereka juga merobohkan plang nama jamaah Ahmadiyah, ironisnya lagi polisi hanya membiarkan tindakan anarkis tersebut terjadi, tanpa ada upaya pencegahan sedikitpun, bahkan pihak kepolisianpun membantu merusak spanduk-spanduk yang terpajang dalam Mesjid, dan tragisnya lagi mereka masuk ke Mesjid dengan memakai sepatu, ´ED\DQJNDQNDODXUXPDKLEDGDK\DQJNDPLDQJJDSVXFLGLLQMDN-injak dengan memakai sepatu, DSD LWX WLQGDNDQ EHUPRUDO´ demikian di ungkapkan oleh Asraf Ahmad ketua pemuda Ahmadiyah.42

Sedangkan dilantai dasar tempat ibu-ibu dan anak bertahan terjadi penjarahan dompet yang berisi kartu ATM, uang, kartu identitas, HP dan camera digital serta arsip dan puluhan video kegiatan. Hal ini pun dibenarkan oleh Frywanto Beny yang juga menjabat sebagai sekretaris keuangan Ahmadiyah.

Beliau juga menambahkan bahwa dalam insiden tersebut kerugian diperkirakan mencapai 20 juta rupiah belum lagi kerugian inmaterial seperti trauma anak-anak dan orang tua mereka, menurutnya kerugian material mungkin tidak seberapa di bandingkan kerugian imaterial seperti trauma pisikis, shock dan stress berat khususnya kepada orang-orang tua dan anak-anak dibawah usia.

41Lihat juga Pernyataan Sikap dari Aliansi Persaudaraan untuk Keadilan dan Demokrasi Sulawesi Selatan. Dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1210

Bentuk Pelanggaran H A M

x Pembatasan secara paksa terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah: secara keseluruhan peristiwa di atas menunjukkan adanya hambatan atau batasan bagi jamaah Ahmadiyah untuk beribadah atau mengekspresikan keyakinannya.

x Pelanggaran terhadap hak untuk berkumpul: acara di Makassar yang menjadi pertemuan rutin tahunan jamaah Ahmadiyah digagalkan dan membuat jamaah Ahmadiyah kesulitan untuk membuat acara serupa.

x Perusakan tempat ibadah dan harta benda: Mesjid Ahmadiyah dirusak dan polisi tidak melakukan perlindungan maksimal dan justru ikut berkontribusi menambah kerusakan.

x Pelanggaran terhadap perlindungan anak dan perempuan: anak dan perempuan yang menjadi korban pada kasus tersebut menjadi trauma.

x Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman: jamaah Ahmadiyah pasca insiden tersebut merasa tidak aman untuk beraktivitas dan selalu dihantui rasa takut apabila melakukan kegiatan serupa atau sekedar beribadah.

x Pelanggaran terhadap hak atas pendidikan: dari informasi yang berhasil dikumpulkan akibat penyerangan itu, beberapa anak-anak jamaah Ahmadiyah tidak bersekolah dikarenakan mereka trauma dengan kejadian yang menimpanya, disamping itu ibu mereka tidak membiarkan anaknya untuk sekolah.

Dok KontraS.

42Wawancara dengan Asraf Ahmad, 28 Januari 2011

Korban

Keseluruhan korban adalah jamaah Ahmadiyah yang menghadiri acara Jalsa Salanah, tidak terkecuali perempuan dan anak-anak juga turut menjadi korban. Berikut adalah beberapa keterangan korban yang berhasil dikumpulkan tim investigator lapangan:

Keterangan Dna:

³6D\D WUDXPD VDPD 3ROLVL PDNDQ\D WLGDN PDX GL %$3 6Hbagian ibu-ibu trauma untuk ke Mesjid dan Ibu Hmsh (Jamaah Ahmadiyah) menjadi trauma dan sempat muntah-muntah. Anaknya Pak Bb setelah kejadian menangis terus selama beberapa bulan. Ibu-ibu trauma karena ditarik-tarik sama polisi dan kata-kata pROLVL³EDNDU VDMD´3DGD VDDW GL NDQWRU polisi, ibu-ibu merasa dibiarkan berkeliaran begitu saja tanpa ada penjagaan, ibu-ibu juga sudah ada yang gemetar karena kelaparan, ada ibu-ibu yang mengganti popok anaknya di lantai, ada juga polisi yang menangis ketika melihat kondisi ibu-ibu. Pengalaman ibu-ibu ketika Kapolda belum datang suasana masih terkendali karena Kapolsek melakukan mediasi dengan pihak FPI, setelah Kapolda datang suasana langsung tegang karena Kapolda langsung teriak ³NHOXDU´

Keterangan Nhd:

³)3,LQLNDQQ\HZDSUHPDQVDPSDLDGDNDQSUHPDQLWX\DQJ

tetangganya Bonda (Bunda), terus pas disuruh itu preman sudah bawa parang, pas ke Anuang GLDNDJHWGLDPXQGXU/DQJVXQJGLDELODQJ)3,³NHQDSD"1DQWLVD\DED\DUNR´.DWDQ\D³Qda, ini masalahnya ini katanya Mesjidnya tetangga ku, saya baku baek, uang masalah kedua ini katanya masalah utang budi baku baik begitu, akhirnya nda jadi itu preman pergi. Preman itu yang cerita sama Bonda, dia sendiri mengaku. Jadi ceritanya dia dibayar, memang FPI itu hari banyak orang sewaan, preman juga. Pada saat kejadian, saat ibu-ibu sudah keluar dari Mesjid ada kehilangan kamera digital. Pada saat di Polda ibu-ibu protes kepada polisi karena diperlakukan sebagai tahanan. Ada kesan bahwa polisi sengaja mengamankan ibu-ibu Jamaah Ahmadiyah biar FPI bisa masuk. Pada saat evakuasi ibu-ibu sempat bernegoisasi dengan polisi dengan mengatakan kalau diantara mereka ada ibu-ibu hamil dan anak-anak. Beberapa hari setelah kejadian, saya ketemu dengan Polwan dari Polsek Bontoala di pasar, dia marah NDWDQ\D ³NHQDSDibu bikin BAP di Polda dan panggil wartawan, lain kali kalau Ahmadiyah diapa-DSDNDQNLWDWLGDNPDXWDKX´

Pelaku

FPI

FPI menjadi pelaku utama kekerasan dan penyerangan terhadap kelompok agama yang dianggap sesat atau menyesatkan; misalkan dalam kasus penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Makassar, pada 28 Januari 2011.

Kepolisian

Kepolisian juga melakukan pembiaran, hal ini sebagaimana terungkap dari keterangan salah satu korban

Keterangan Nhd:

³3DGDVDDWHYDNXDVL3ROLVLPHORQWDUNDQNDWD-NDWD³NDODXWLGDNNHOXDr MeVMLGLQLGLEDNDU´GDQ kesaksiannya ini masuk dalam BAP di Polda. Selain itu ada kata-kata ³NDODXWLGDNNHOXDUELDU digerek lehernya (dalam bahasa Makassar), saya mengkonfirmasi ke polisi dan polisi menjelaskan ada massa FPI yang bawa parang (golok) dan polisi memperingatkan ibu-ibu Ahmadiyah kalau tidak keluar takutnya massa FPI akan bertindak brutal karena mereka bawa parang. Pada saat evakuasi polisi melakukan pemaksaan dengan menarik tangan ibu-ibu dan ada kata-NDWD³FHSDWibu keluar, kita ini dinas, kita sudah pulang ini, masa ibu saja yang mau diurusi. Ada Polwan yang sempat melontarkan kata-NDWD ³NDODXWLGDN PDX NHOXDUWDULN VDMD SDNDLWDOL´

Keterangan AA:

Diluar Mesjid, kelompok FPI semakin bertindak brutal dengan merusak keran air dan menghapus (mencoret dengan pilox) papan nama Ahmadiyah yang bertuliskan dua kalimat syahadat dan bukan hanya itu mereka juga merobohkan plang nama jamaah Ahmadiyah, ironisnya lagi polisi hanya membiarkan tindakan anarkis tersebut terjadi tanpa ada upaya pencegahan sedikitpun dari pihak aparat dan bahkan pihak kepolisianpun membantu merusak spanduk-spanduk yang terpajang dalam Mesjid dan tidak sopannya lagi mereka masuk ke Mesjid dengan memakai sepatu, bayangkan kalau rumah ibadah yang kami anggap suci di injak-injak dengan memakai sepatu, apa itu tinGDNDQEHUPRUDO´

4.2. Profil Kasus Dayah Al-‐Mujahadah

Komunitas Dayah Al-Mujahadah, yang terletak di Gampong Ujong Kareung, Sawang, Aceh Selatan, telah berdiri dan menjalankan aktivitasnya sejak tahun 2012. Dayah merupakan bagian dari yayasan Al-Mujahadah yang dipimpin oleh Tgk. Ahmad Barmawi dengan jumlah santri kurang lebih 30 sampai dengan 40 orang. Selain santri-santrinya, ratusan masyarakat sekitar Dayah tersebut juga turut berpartisipasi dalam menghadiri majelis-majelis pengajian yang diselenggarakan di luar kurikulum resmi pesantren.

Dok KontraS.

Pada Tahun 2012, komunitas Dayah mulai mendapat tuduhan mengajarkan aliran sesat dari sebagian masyarakat Ujong Kareng. Ironisnya, tuduhan sesat tersebut serta merta mendapat dukungan dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan, Lukman Ramli, yang disampaikan melalui pernyataan publik di media massa. Pernyataannya berisi perihal kesesatan pimpinan Dayah Al-Mujahadah. Selanjutnya, pada Maret 2013, MPU Aceh mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2013 tentang Ahmad Barmawi sesat dan menyesatkan. Fatwa ini, kemudian, dipublikasikan oleh media massa.43

Merespons fatwa tersebut, jajaran pimpinan Dayah Al-Mujahadah, telah melakukan klarifikasi tertulis kepada MPU Provinsi Aceh, tertanggal 13 Oktober 2012. Adapun kutipan klarifikasi tersebut menyatakan:

³Menurut hemat kami selama dalam kegiatan pengajian yang dipimpin oleh Abu Chik 7JN 0XKDPPDG 6DOLP ELQ 7JN 1\D¶$ULHI >VHEDJDL SLPSLQDQ 'D\DK@ GDQ diperbantukan oleh anak beliau [sebagai sida]. Tgk Ahmad Barmawi [sebagai pimpinan yayasan]. Kami mewakili murid-murid beliau sangat mengetahui benar bahwa pengajian yang dilakukan hanya mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam yaitu tentang Islam, Tauhid, dan Makrifat saja. Disamping itu ada juga kajian lain yang berhubungan dengan F iqh´

Pengajian disana bersifat umum dimana murid-murid terdiri dari berbagai daerah baik dari dalam Kecamatan Sawang maupun dari luar kecamatan Sawang dengan latar belakang dan status sosial yang berbeda pula. Keadaan murid disana ada yang mondok dan ada juga yang tidak mondok, untuk yang mondok pengajian dilakukan pagi, sore dan malam, sedangkan yang tidak mondok pengajian berlangsung VHWLDSPDODP-XP¶DW dan malam Minggu berkisar antara pukul 10.00 s/d 00.00 dan bila ada tanya jawab maka kadang berlangsung sampai pukul 04.00 wib. Adapun kitab-kitab yang diajarkan adalah kitab-kitab yang biasa diajarkan pada dayah-dayah lain seperti kitab Matan Sanusi, Bajuri, MaWDQ7DTULEµ,TKDQDWXWWDOLELQGDQODLQ-lain serta kitab Tanwir Anwar karangan Almarhum Syech Tgk. H Muhammad Wali Al-Khalidi Dayah Rayeuk Darussalam Labuhan Haji.

Dalam melaksanakan pengajian, yang dibahas / disurah adalah selalu mengarah kepada SHQGDODPDQDTLGDKDNKODNGDQWDXKLGGDODPEHU¶XEXGL\DKGHQJDQ$OODKSWT, terutama dalam hal shalat lima waktu sehari semalam, yang selalu beliau tekankan dan memperdalam cara-cara ubudiyah lainnya menurut tuntunan kitab-kitab yang muktabar. Maka oleh sebab itu, tuduhan Tgk. Lukman Ramli tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang kami dapati dan alami bahkan tuduhan tersebut tidak mendasar sama sekali lagipun tuduhan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu turun ke lapangan untuk meneliti dan mempelajari, hanya berdasarkan laporan dari pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu dari mulut ke mulut yang mempunyai tujuan tertentu, dengan demikian tuduhan tersebut tergolong menyebarkan fitnah/pencemaran nama baik sehingga dapat meresahkan / mempengaruhi masyarakat bahkan dapat menimbulkan prasangka dan permusuhan yang dapat mengakibatkan kepada hal-hal yang tidak kita inginkan.44

Dari kutipan surat tersebut, jelas bahwa tidak ada yang ditutupi oleh komunitas Dayah Al-Mujahadah, sebaliknya surat tersebut tidak ditanggapi atau dijadikan pertimbangan oleh MPU Provinsi Aceh dalam mengambil keputusan dan membuat fatwa penyesatan. Lebih tragis lagi, surat klarifikasi tersebut diatas juga diabaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten Aceh Selatan, dengan mengeluarkan surat dukungan terhadap fatwa MPU Aceh Selatan dan meminta pemberhentian sementara seluruh aktivitas kelompok pengajian Tgk. Ahmad Barmawi:

Sehubungan dengan Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 451.7/31/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal mohon pemberhentian sementara kelompok pengajian Tgk. Ahmad Barmawi dan surat Kapolres Aceh Selatan Nomor : B / 1461/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Kepolisian Resor Aceh Selatan tidak mempunyai dasar yuridis dan kewenangan untuk menghentikan kegiatan pimpinan Tgk. Ahmad Barmawi.

Untuk maksud tersebut diatas, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan meneruskan dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan agar pihak MPU Provinsi Aceh segera menurunkan tim verifikasi dan identifikasi serta diterbitkannya fatwa untuk pemberhentian kelompok pengajian Tgk. Ahmad Barmawi, guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.45

Mengapa setelah 12 tahun menjalankan pengajiannya Dayah Al-Mujahadah dinyatakan sesat? Kasus ini tidak berawal dari perdebatan teologis, tapi dari persengketaan lapangan bola yang dibeli Dayah Al-Mujahadah untuk perluasan pembangunan komplek dayah. Lapangan bola kaki yang berada di samping Dayah Al-Mujahadah tersebut adalah milik keluarga Drs.Subki Djunet.

Pihak pemuda gampong menginginkan lapangan bola tersebut diserahkan kepada mereka oleh Dayah Al-Mujahadah setelah dibeli dari keluarga Junet. Dayah Al-Mujahadah yang telah membeli lapangan bola tersebut lebih dari 500 juta rupiah mulai memagarnya untuk kepentingan perluasan kompleks dayah.

Dok KontraS.

Pemagaran lapangan bola kaki telah memicu konflik antara pemuda gampong dan Dayah Al-Mujahadah. Kelompok pemuda menunding pihak dayah telah menipu mereka. Menurut mereka, sebelum tanah tersebut dibeli oleh dayah, pihak dayah pernah berjanji akan menyerahkan tanah tersebut ke pemuda setempat. Menurut pihak dayah mereka tidak pernah berjanji seperti itu, yang pernah disampaikan pihak dayah adalah apabila tanah tersebut dibeli oleh orang kampung setempat dan dijadikan lapangan bola maka sisa dari tanah tersebut akan dibeli oleh dayah.

Tiga puluh [30] pemuda mencabut kayu-kayu dan kawat pagar lapangan bola yang sudah dijadikan pagar. Mereka membongkar dan mencabut setengah pagar yang sudah dibuat rapi. Pihak dayah melaporkan tindakan tersebut ke Polsek Ujung Karang. Selang beberapa hari, kelompok pemuda dan aparat Gampong Ujong Kareung kembali mendatangi dayah Al Mujahadah, untuk menyampaikan tuntutan kepada Ahmad Barmawi agar santri-santri Dayah AlMujahadah yang bukan penduduk Gampong setempat segera meninggalkan gampong tersebut dalam 24 jam sejak diultimatum.

Persengketaan ini berlanjut, dalam prosesnya kelompok pemuda menemukan cara mengusir Dayah Al-Mujahadah dengan cara menuduhnya telah menyebarkan ajaran sesat. Sayangnya, MPU Aceh Selatan dan MPU Acehv mengakomodir tuduhan itu dan memihak kepada kelompok pemuda yang sedang berjuang mendapatkan lapangan bola kaki yang kini telah menjadi milik Dayah Al-Mujahadah.

43Sebagai contoh lihat Berita Media, MPU F atwakan Ajaran Ahmad Barmawi Sesat, Serambi Indonesia, 3 Januari 2014. Dapat diakses di http://aceh.tribunnews.com/2013/03/01/mpu-fatwakan-ajaran-ahmad-barmawi-sesat

44Surat Pimpinan Dayah Al-Mujahadah Gampong Ujung Karang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan kepada Ketua MPU Provinsi Aceh, tertanggal 13 Oktober 2012

45Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, tertanggal 14 November 2012

Bentuk Pelanggaran H A M

x Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan: tuduhan ajaran sesat membuat Dayah Al-Mujahadah tidak bisa lagi melakukan aktivitas di pesantren milik mereka.

x Penganiayaan

x Diskriminasi: setelah beraktivitas selama 12 tahun, Dayah Al-Mujahadah mengalami pengusiran oleh warga karena tuduhan ajaran sesat. Tuduhan sesat itu diberikan hanya berdasarkan laporan-laporan masyarakat tanpa menilai secara langsung praktek ajaran yang disampaikan.

x Pengusiran paksa: setelah penyerangan terhadap pesantren Dayah al-Mujahadah, laporan ini mencatat bahwa tidak hanya istri dan anak-anak Tgk. Ahmad Barmawi yang mengalami tekanan psikologis dan harus terusir dari tempat tinggalnya. Persoalan ini juga dialami keluarga para santri yang terusir dari Dayah itu, tanpa ada kepastian apakah bisa kembali kekampung halaman. Sebagian para santri juga memiliki istri dan anak yang ditinggal di kampung masing-masing. Mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya membantu memberi nafkah untuk keluarga.

x Hak atas pendidikan: akibat penyerangan ke komunitas ini, menyebabkan lebih 20 orang santri mengungsi kebeberapa wilayah (terpencar dan tidak terindentifikasi) dan tidak bisa melanjutkan pendidikan serta tidak bisa pulang kampung. Anak dari Ahmad Barmawi, Amiri (10 tahun) yang masih duduk di kelas tiga SD Ujung Kareung mengalami ejekan±ejekan [intimidasi] dari teman±teman bermainnya, hampir di setiap hari ketika pergi sekolah (seperti: kamu anak orang sesat, ayahmu orang sesat) sampai Amiri di pukul oleh teman sebayanya.

Pelaku

x Masa intoleran

Warga [pemuda] Gampong Ujong Kareung, Sawang, Aceh Selatan. Kelompok ini muncul sebagai pelaku diawali ketika mereka mencabuti kawat pagar lapangan bola yang telah dibeli oleh Dayah al-Mujahadah. Tidak berhenti disitu, bahwa para pemuda selanjutnya menuduh Dayah Al-Mujahadah menyebarkan aliran sesat.

x Lembaga Keagamaan

MPU Aceh Selatan dan MPU Aceh: dapat dikategorikan sebagai pelaku karena secara sepihak dan tanpa melakukan pendalaman terhadap persoalan, mengakomodir tuduhan para pemuda Gampong Ujong Kareung, bahwa Dayah Al Mujahadah menyebarkan aliran sesat. Lebih celaka lagi, ketika MPU Aceh mengeluarkan fatwa tertanggal 1 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Dayah Al-Mujahadah menyebarkan aliran sesat. Fatwa ini baik langsung maupun tidak, telah memicu penyerangan komunitas Dayah Al-Mujahadah hingga mengakibatkan beragam bentuk pelanggaran HAM

Respons Negara :

Berikut adalah data dan fakta terkait respons negara dalam kasus penyerangan Dayah Al Mujahadah:

Tabel No 4

Respons Negara dan Bentuk Pelanggaran HAM

Respons Negara dan Bentuk Pelanggaran HAMk Pelanggaran HAM
NoNo Tindakan Diskriminasi dan Kekerasan Keterlibatan Negara 1 Massa merusak pamflet nama dan pagarPolres tidak melakukan tindakan untuk
Dayah Al-Mujahadahmeredam masyarakat yang melakukan tindakan anarkis (perusakan pamplet dan pagar) Dilakukan oleh pemerintah kabupaten
32 3DQIOHWEDUXGHQJDQWXOLVDQµDOLUDQVHVDt PHQ\HVDWNDQ¶GLQDLNDQGLGHSDQ'D\DK$OMujahadah oleh massa bersama Satpol PP 3 Massa lebih kurang 1500 orang berkumpulDilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan 1. Penjagaan keamanan oleh 4 polisi dari
di Lapangan bola samping Dayah AlMujahadah membuat ancaman-ancaman verbal. 4 Imum mukim, Keuchik dan Muspika1. Penjagaan keamanan oleh 4 polisi dari Polsek setempat 2. Pembubaran massa oleh TNI Kompi C Batalyon Macan Lauser Sawang yang berlokasi di depan Dayah AlMujahadah Mendapat dukungan Pemkab Aceh Selatan
mengantarkan surat yang sudah di tandatangani oleh Muspida plus berisi perintah menghentikan pengajian Dayah AlMujahadah, pengosongan Dayah dari seluruh murid dan larangan menerima tamu dari luar. Jika perintah ini tidak diindahkan, Dayah Mujahadah diancam akan diserang massa dari berbagai gampong sekitar.Selatan
55 Pencabutan paksa KTP murid-murid Dayah Al-Mujahadah yang terdaftar sebagai penduduk Gampong Ujung Kareung.Dilakukan oleh pemerintah gampong (desa)
°6 Pengusiran terhadap murid Dayah AlMujahadah, Jufri (17 tahun) dan Wahyudi (13 tahun) dari Mesjid Ujong Kareung oleh Ketua Remaja Mesjid, Ali Hasyimi karenaTidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku
(orang tak dikenal) di kompleks yayasan dayah Al Mujahadah. Dampak dari pembakaran tersebut barak pengajian yang sehari-hari digunakan oleh santri untuk mengaji serta tempat tinggal kini tidak dapataparat kepolisian setempat
Vdi gunakan kembali. 8 Pengrusakan pipa air Dayah Al-Mujahadah oleh OTK pada malam hariTidak ada pengusutan kasus ini oleh aparat kepolisian setempat

Bentuk Advokasi yang telah dilakukan:

Beberapa upaya advokasi dan rekonsiliasi sosial telah diambil oleh komunitas korban dan pendamping dari berbagai lembaga masyarakat sipil Aceh. Berikut beberapa hal yang telah dilakukan:

1. Membentuk tim kuasa hukum untuk advokasi kasus intoleransi, beberapa pertemuan antara komunitas korban dan pendamping setelah fatwa penyesatan Ahmad Barmawi oleh MPU Aceh dikeluarkan telah berhasil membentuk tim pengacara dari LBH Aceh dan Koalisi NGO HAM Aceh.

2. Membuat pernyataan pers, JMSPS telah mengeluarkan beberapa pernyataan pers mengkritisi fatwa MPU Aceh tentang Dayah Al-Mujahadah dan respon lamban pemerintah atas kejahatan yang muncul sebagai ikutan dari fatwa tersebut.

3. Menyelenggarakan diskusi publik tentang fatwa MPU menyesatkan Dayah AlMujahadah. Diskusi publik ini menghadirkan wakil MPU Aceh sebagai narasumber. Fatwa itu diuji secara keilmuan di depan publik. Kritik-kritik masyarakat sipil terhadap fatwa tersebut disampaikan pada diskusi ini.

4. Mengirim surat untuk mendesak Polda dan kepolisian di bawahnya agar memberikan jaminan keamanan kapada komunitas Dayah Al-Mujahadah.

5. Korban telah melaporkan kasusnya kepada Komnas HAM, Kamenag dan Ombudsman R.I.

6. Mulai membangun tahapan rekonsiliasi sosial dengan pendekatan adat. Upaya-upaya rekonsiliasi sosial terus diupayakan, pendamping telah mengkomunikasikan perspektif korban kepada para petua adat dan perspektif petua adat mukim disampaikan ke korban. Tahap berikutnya diharapkan akan terjadi mediasi, antara korban dengan MPU dan korban dengan masyarakat sekitar.

4.3. Profil Penyerangan Tengku Aiyub dan Pengikutnya

Tgk. Aiyub Syakubat (60 th) merupakan salah seorang tokoh agama sekaligus Tabib (dukun) di Peulimbang yang diduga menyebarkan aliran sesat kepada pengikutnya. Dugaan tersebut, menurut informasi dari (Ismail, dari Peulimbang-Bireuen yang memberikan informasi), salah seorang yang pernah berobat kepada Tgk. Aiyub sama sekali tidak benar. Menurutnya, tuduhan tersebut muncul karena adanya sentimen pribadi masyarakat setempat dengan Tgk. Aiyub yang menyebabkan mereka melaporkan Tgk. Aiyub dan pengikutnya kepada MPU.

MPU Bireun telah melakukan pemanggilan terhadap Tgk. Aiyub secara berulang sebanyak empat kali, namun Tgk. Aiyub tidak pernah memenuhi panggilan MPU tersebut dikarenakan sakit dan ia hanya mengirim utusannya. MPU tidak bisa menyidangkan masalah tersebut karena ketidakhadiran Tgk Aiyub. Selanjutnya pihak MPU menyarankan agar pihak Aparatur gampong mengadakan musyawarah untuk mengambil sikap dari gampong, karena hal tersebut juga menyangkut keamanan dan ketertiban gampong.

Dok KontraS.

Pada Tanggal 7 Maret dan 15 Maret 2011, pihak aparatur gampong melakukan musyawarah gampong hasilnya menyepakati keputusan untuk melarang Tgk. Aiyub melakukan kegiatan apapun di rumah atau balai pengajiannya, tidak boleh menerima tamu baik dari dalam atau luar dan jikapun ada tamu harus melapor kepada aparatur gampong. Dalam putusan musyawarah gampong tersebut juga memuat hal bahwa aliran Tgk. Aiyub, Cs, dianggap menyimpang dari ketentuan aqidah dan sangat meresahkan masyarakat baik di dalam maupun luar gampong. Dalam rapat ini, masyarakat menunjukan ada sederetan penyimpangan nilai-nilai agama yang dilakukan dan diajarkan oleh Tgk. Aiyub.

Berdasarkan keputusan musyawarah gampong yang dilakukan oleh masyarakat Peulimbang inilah maka MPU Bireuen mengeluarkan fatwa bahwa tindakan dan ajaran Tgk. Aiyub menjurus ke arah sesat dan menyesatkan. Kasus ini terjadi di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen. awalnya pada hari Senin, 21 November 2011 sekitar pukul 02.30 wib, balai pengajian di depan rumah Tgk. Aiyub dirusak ratusan massa. Pada saat itu, Tgk. Aiyub dan sejumlah pengikutnya berhasil dievakuasi ke Markas Polres Bireuen.

Selanjutnya pada hari Jumat (16/11/2012) malam mulai pukul 23.00 wib, ratusan massa kembali mendatangi rumah Tengku Aiyub Syakuban (60) yang bertempat di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Peulimbang, Bireuen. Salah seorang warga sekitar yang juga aktif mengikuti kegiatan pengajian Tgk Aiyub menyatakan bertemu dengan Kapolres Bireuen, Dadik Djunaidi, disekitar lokasi peristiwa.46 Tidak hanya itu, saksi lainnya menyatakan bahwa ketika dibawa ke markas Polsek, sempat berpapasan dengan massa yang sudah berkumpul di Meunasah dan hendak menyerang kelompok pengajian Tgk. Aiyub.47

Selanjutnya, ketika terjadi amukan massa, mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang ada di balai pengajian yang bermaksud melakukan perlindungan diri. Bentrokan antara massa yang mengamuk dan kelompok Tgk Aiyub menyebabkan korban jiwa, Tgk. Aiyub bersama 2 orang pengikutnya tewas setelah dihakimi massa secara brutal dan dibakar. Sedangkan sepuluh orang lainnya yang juga merupakan pengikut Tgk Aiyub mengalami luka bacok akibat sabetan senjatan tajam.

Kendati bentrokkan berdarah Jum¶at tengah malam tersebut telah memakan tiga korban jiwa yang meninggal dunia dan belasan terluka parah, namun aparat kepolisian tetap tidak dapat masuk ke tempat kejadian perkara tersebut. Bahkan, polisi mendapat ancaman pembakaran mobil jika pihaknya melakukan evakuasi terhadap jasad Tgk Aiyub Syakuban yang menjadi korban pada peristiwa tersebut.

Bentuk Pelanggaran H A M

Kasus Tengku Aiyub, terjadi pembunuhan terhadap Tengku Aiyub dan dua [2] orang

pengikutnya oleh massa yang menyerang balai pengajian Tengku Aiyub. Penganiayaan: laporan ini mencatat sembilan korban luka terdiri dari Syukri bin Ahmad (42), warga Desa Nasi Mee, Kecamatan Pandrah; Azhari bin Muhammad (25), warga Desa Panten, Kecamatan Pandrah; Musbaruddin (18), warga Desa Balee Daka, Kecamatan Peulimbang; Saiful Bahri (20), warga Desa Sunabok Punti, Peulimbang. Mereka kini dirawat di RS Fauziah, Bireuen, M Rizal (23), warga Desa Matang Huli, Peulimbang; Iskandar (37), warga Desa Seunebok Aceh, Peulimbang; Teuku Ful Ikbal (30), warga Desa Teupin Panah, Peulimbang; Samsul Bahri (26), warga Desa Lancuk Tunong, Peulimbang; dan Irwan (37), warga Desa Sunabok Aceh, Peulimbang. Diduga ada ratusan orang lainnya yang mengalami luka-luka ringan akibat serangan. Sebagian besar masyarakat yang berada dilokasi kejadian mengalami gangguan traumatik terutama 23 orang dari pihak korban (Data Terlampir) yang menjadi target penyerangan massa, selain itu gangguan traumatik juga dialami oleh keluarga korban yang berada diluar lokasi penyerangan.48

Pengusiran paksa

Keluarga Tgk. Aiyub kehilangan tempat tinggalnya karena sudah dibakar massa. Mereka harus pindah dan mengungsi dari kampungnya.

Hak atas pendidikan

Laporan ini mencatat bahwa anak Tengku Aiyub harus pindah sekolah, karena mengungsi dari kampungnya, selain itu, sebagian anak dari korban yang lain, yang juga masih sekolah dikampungnya, juga merasakan ketidaknyamanan karena mendapatkan ejekan tiap hari dari teman-WHPDQQ\D GHQJDQ VWLJPD QHJDWLI ³DQDN RUDQJ VHVDW´49 Laporan ini juga mencatat bahwa ada lima anak dalam peristiwa penyerangan kelompok pengajian Tgk Aiyub, yang berusia

4 sampai dengan 14 tahun, mereka tidak bisa kembali bersekolah dan tidak diterima bermain dengan teman-teman mereka. Ketika masuk sekolah, mereka sering menerima ejekan atau menjadi bahan olok-olokan teman temannya, terkait hubungan orang tua mereka sebagai pengikut Tgk. Aiyub, yang dituduh sesat dan menyesatkan.

46Wawancara dengan saksi berinisial R, 28 Maret 2011

47Wawancara dengan saksi berinisial D, 28 Maret 2011.

48Hasil investigasi dan pemantauan langsung dilapangan

49Hasil Pemantauan dan investigasi lapangan

Perusakan tempat Ibadah

Massa merusak rumah dan harta benda milik Tgk Aiyub.50 Selanjutnya, akibat penyerangan tersebut, keluarga Tgk Aiyub telah kehilangan sumber mata pencaharian, karena lahan pertanian yang mereka miliki beserta harta benda lainnya menjadi terbengkalai, karena tidak ada jaminan keamanan untuk menggarapnya kembali.

Hak atas K esehatan

Sembilan korban luka terdiri dari Syukri bin Ahmad (42), warga Desa Nasi Mee, Kecamatan Pandrah; Azhari bin Muhammad (25), warga Desa Panten, Kecamatan Pandrah; Musbaruddin (18), warga Desa Balee Daka, Kecamatan Peulimbang; Saiful Bahri (20), warga Desa Sunabok Punti, Peulimbang. Mereka kini dirawat di RS Fauziah, Bireuen, M Rizal (23), warga Desa Matang Huli, Peulimbang; Iskandar (37), warga Desa Sunabok Aceh, Peulimbang; Teuku Ful Ikbal (30), warga Desa Teupin Panah, Peulimbang; Samsul Bahri (26), warga Desa Lancuk Tunong, Peulimbang; dan Irwan (37), warga Desa Sunabok Aceh, Peulimbang. Diduga ada ratusan orang lainnya yang mengalami luka-luka ringan akibat serangan. Sebagian besar masyarakat yang berada dilokasi kejadian mengalami gangguan traumatik terutama 23 orang dari pihak korban (data terlampir) yang menjadi target penyerangan massa, selain itu gangguan traumatik juga dialami oleh keluarga korban yang berada diluar lokasi penyerangan.

Dampak traumatis yang mendalam masih dirasakan oleh istri dan anak Tgk. Aiyub, yang sampai saat ini belum mendapatkan pemulihan. Pada masa pengungsiannya istri Tgk Aiyub mengalami kecelakaan karena ingin memadamkan api dengan menggunakan minyak. Akibatnya istri Tgk. Aiyub mengalami luka bakar stadium 3 dan harus menjalani proses operasi plastik secara berskala sampai saat ini.

Bagi anak Tgk. Aiyub dampak traumatik yang dirasakannya selain masih merasa takut melihat kumpulan massa, dia juga masih selalu mempertanyakan bagaimana cara abinya meninggal. Karena dirinya mendengar dari orang-orang bahwa abinya meninggal dengan cara lehernya digorok dan dibakar. Dan tidak adanya pemulihan nama baik terhadap Tgk Aiyub menyebabkan masalah baru bagi istri dan anaknya, mereka tidak diterima lagi oleh masyarakat karena suaminya dinilai menyebarkan ajaran sesat. Hal ini membuat mereka tidak bisa menjalani hidup di daerah tersebut seperti sebelumnya.

Hak atas E konomi

Secara Ekonomi keluarga Tgk Aiyub telah kehilangan sumber mata pencarian, lahan pertanian yang mereka miliki beserta harta benda lainnya menjadi terbengkalai, selain itu kondisi yang sama juga dialami oleh 10 keluarga korban lainnya yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Kondisi ini membuat korban terpuruk secara ekonomi, melemahnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup

50Hasil Pemantauan dan investigasi lapangan

Korban

Berikut ini adalah para korban dalam kasus penyerangan terhadap kelompok pengajian Tgk. Aiyub:

NONamaUmurJenis Kelamin
T.A46 Tahunaki-Laki
2Mhn40 TahunLaki-Laki
3Dnytk42 Tahunaki-Laki
4Msm35 Tahunaki-Laki
5Imn27 TahunLaki-Laki
6Fz35 TahunLaki-Laki
7Bkr45 TahunLaki-Laki
8Azi30 TahunLaki-Laki
9Ids42 TahunLaki-Laki
10Tgk. Sln50 TahunLaki-Laki
11Zki45 TahunLaki-Laki
12Bhi61 TahunLaki-Laki
13M. Al28 TahunLaki-Laki
14Hlh51 TahunPerempuan
15Rsr38 TahunPerempuan
16Hsr32 TahunPerempuan
17Tjr60 TahunPerempuan
18Ysi30 Tahunerempuan
19Nhyn14 Tahun19 Nhym 14 Tahun Perempuan / Anak ± anak
203ln12 Tahun20 Bln 12 Tahun Perempuan / Anak ± anak
21Bkri10 Tahun21 Bkri 10 Tahun Perempuan / Anak ± anak
22kr4 Tahun22 Zkr 4 Tahun Perempuan / Anak ± anak
233 Tahunerempuan / Anak – an

Note: Demi keamanan, nama-nama korban hanya ditulis inisial

Pelaku

Aparat Gampong

Kasus Tengku Aiyub : sebelum terjadi penyerangan yang mengakibatkan tewasnya Tengku Aiyub, beserta dua orang pengikutnya, atas anjuran MPU Bireun, aparatur Gampong Peulimbang ± Bireun menggelar musyawarah gampong untuk membahas tindakan yang perlu dilakukan kepada Tgk Aiyub. Selanjutnya, keluar keputusan aparatur gampong tentang pelarangan aktivitas pengajian dan juga pelarangan terhadap Tgk Aiyub untuk menerima tamu, baik dari dalam daerah maupun luar daerah

Lembaga Keagamaan

MPU Kabupaten Bireun secara sepihak mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ajaran Tgk Aiyub menjurus pada aliran sesat; yang kemudian fatwa ini direspon secara reaktif oleh masyarkat dimana mereka meyakini Tgk Aiyub dan sejumlah pengikutnya melakukan pengajian yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya dan dituding menyebarkan aliran sesat.

4.4. Profil Penyerangan Gereja Bethel Indonesia [GBI] K uta Alam Banda Aceh

Penyerangan terhadap Gereja Bethel Indonesia [GBI], terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2012, di Jalan HT. Daudsyah, Nomor 47, Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Serombongan besar massa menyerbu sebuah rumah toko [ruko]. Penyerbuan dilakukan oleh ratusan warga sekitar pukul 10.30 wib setelah jemaat GBI melaksanakan kebaktian yang dimulai pukul 08.00 wib.Sebelum bergerak ke sasaran, massa terlebih dahulu berkumpul di sekitar Masjid Al-Muttaqin Peunayong untuk melakukan konsolidasi. Massa menyerbu langsung ke dalam ruko dan sebagian melempar bangunan dengan kayu dan batu. Penyerangan yang berlangsung sporadis itu menimbulkan kepanikan jemaat Gereja Bethel Indonesia yang pada saat itu masih ada yang berkumpul di dalam ruko.

Satu demi satu anggota jemaat menyelamatkan diri melalui pintu belakang. Sementara itu, pendeta Nico, selaku pimpinan jemaat GBI, membantu proses evakuasi jemaatnya, terutama untuk jemaat perempuan dan anak-anak. Proses evakuasi ini juga dibantu oleh warga sekitar yang dekat dengan pintu keluar belakang. Setelah memastikan semua jemaatnya dalam kondisi yang terlindungi, Pendeta Nico naik kelantai dua ruko yang dijadikan tempat ibadah tersebut. Para jemaat bertahan disana dengan dilindungi oleh seorang anggota TNI yang juga merupakan salah satu jemaat, sebelum akhirnya seluruh jemaat diamankan oleh polisi dan dievakuasi 51 kekantor polisi setempat.

Bentuk Pelanggaran H A M

x Perusakan tempat ibadah:

x Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman

x Pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak

Korban

x Perempuan dan anak

x Kasus Gereja Bethel Indonesia [GBI], Geuchik (Lurah) Peunayong yang masuk kedalam Gereja Bethel untuk meredam massa juga dipukul oleh massa karena disangka bagian dari jemaat. Pelaku penyerangan ini, menurut keterangan Geuchik, banyak yang tidak dikenal dan diperkirakan bukan warga Peunayong.

4.5. Profil Pembubaran Gerakan Pengajian Ahmadiyah Indonesia(GAI) di Yogyakarta

GAI merupakan ormas keagamaan yang independen, yang tidak ada hubungan struktural maupun organisatoris dengan orgsanisasi apa pun dan di mana pun. Pedoman Besar (PB) GAI berkedudukan di Yogyakarta dengan alamat sekretariat JL Kemuning No 14 Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. GAI juga telah memiliki legalitas dengan: Badan Hukum Government Besluit tanggal 4 April 1930 no IX, terdaftar pada DEPAG RI tanggal 27 Desember 1963 dan terdaftar dalam Berita Negara tanggal 28 November 1986.

Dok KontraS.

GAI memiliki berbagai aktivitas dan salah satu aktivitas rutin GAI adalah pengajian tahunan berskala nasional yang umumnya dilakukan di Yogyakarta atau daerah lain (sesuai permintaan jamaah). Akan tetapi, pada 13 Januari 2013, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang sedang menyelenggarakan Pengajian Tahunan Nasional di Kompleks Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) Baciro, Yogyakarta mendapat unjuk rasa dari beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Jihad Islam (FJI) Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum silaturahim dan pembina rohani anggota GAI secara nasional diminta oleh pengunjuk rasa agar kegiatan GAI dihentikan karena diduga mengembangkan ajaran yang menyimpang dari Islam dan SKB Tiga Menteri tahun 200852. Menurut Mulyono, 6HNUHWDULV , 3HGRPDQ %HVDU 3% *$, PHQ\DWDNDQ ³SHULVWLZD XQMXN UDVD SHQJKHQWLDQ pengajian tahunan GAI yang telah berlangsung selama 48 tahun baru pertama kali terjadi GDODPVHMDUDK´53.

Setelah berdialog dengan pihak Kapolresta Dim 074, Walikota, dan Wakil Walikota, pihak panitia penyelenggara pengajian tahunan GAI menyatakan bersedia mengakhiri kegiatan pengajian untuk terciptanya suasana kondusif.

a. GAI akan menyelenggarakan pengajian tahunan silaturahim dan pembinaan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT yang diikuti oleh jamaahnya dari seluruh Indonesia, sekitar 600 orang, di Kompleks PIRI Baciro tanggal 12-14 Januari 2012

b. GAI telah mengirim surat pemberitahuan kegiatan tersebut kepada Kapolsekta Gondokusuman dengan tembusan antara lain kepada Kapolda DIY, Kapoltabes Yogyakarta. Pihak kepolisian tidak melarang, karena merupakan kegiatan tahunan, dan pemerintah DIY juga tidak mengeluarkan pelarangan keberadaan dan kegiatan GAI. FKUB Kota Yogyakarta juga tidak berkeberatan, sepanjang tidak mengundang konflik.

c. Pada 12 Januari 2012 diselenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan institusi keamanan untuk mengantisipasi aksi yang menjurus anarkis dan memantau aktivitas kelompok ormas dalam kaitannya dengan keeradaan GAI, serta pendekatan terhadap tokoh ormas Islam untuk mencegah konflik.

d. Pada 12 Januari 2012 Kapolda beserta Kapolresta mendatangi panitia pengajian dan menyampaikan situasi keamanan dan meminta agar supaya kegiatan tetap dilaksanakan, tetapi jika terjadi situasi yang tidak memungkinkan, agar kegiatan dapat dihentikan.

e. Acara Pengajian Tahunan GAI mulai dilaksanakan pada 13 Januari 2012 pukul 08.00 wib GHQJDQ WHPD ³,QWHUQDOLVDVL 1LODL-QLODL ,VODP VHEDJDL $NWXDOLVDVL -DWL 'LUL *$,´ Kegiatan ini diikuti kurang lebih 600 orang. Pengajian tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PB GAI, Wakil Ketua Umum, beserta pengurus GAI, anggota cabang dari Jakarta, Bandung, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Yogyakarta, Magelang, Solo, Kediri, dan Lampung.

f. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB GAI Prof. Ir.H. Fathurrahman Ahmadi Dj., M.Sc dan dilanjutkan ceramah umum oleh H. Muslich Zainal Asikin dan KH. S. Ali Yasir.

g. Pukul 14.13 wib terjadi unjuk rasa di Jalan Andong No 1 Baciro.

h. Pukul 15.45 sd 16.20 berlangsung dialog antara Kapolresta, Komandan Dim 074, Walikota dan Wakil Walikota menyikapi pembubaran kegiatan Ahmadiyah yang dilakukan oleh ormas Islam yang melakukan unjuk rasa. Hasil dialog yaitu pihak panitia penyelenggara pengajian tahunan GAI bersedia mengakhiri kegiatan pengajian untuk terciptanya suasana kondusif.

i. Pukul 16.30 wib Walikota Yogyakarta menemui massa pengunju rasa dan menyampaikan hasil dialog bahwa GAI bersedia menghentikan kegiatan.

j. Pukul 16.40 wib, massa pengunjuk rasa membubarkan diri dengan aman.

51. Interview dengan Pendeta Nico, Pimpinan Jemaat Gereja Bethel Indonesia.

52Wawancara Puslitbang Kemenag 25 Januari 2012

53ibid

Korban

Korban upaya penghentian Pengajian Tahunan GAI ini adalah peserta pengajian, panitia dan pengurus GAI. Setelah massa pengunjuk rasa mulai mendekat ke komplek PIRI, situasi di dalam lokasi pengajian menjadi kacau. Meskipun peserta pengajian hanya bisa melihat atau bahkan mendengar teriakan-teriakan saja, dari dalam kompleks gedung PIRI tetapi panitia tidak cukup mampu mengendalikan kecemasan sebagian besar peserta. Banyak di antara peserta pengajian merasa shock dan ketakutan, bahkan tidak sedikit yang menangis, terutama ibuǦibu dan anakǦanak. Sebagian sudah bergegas mengemasi barang dan bersiapǦsiap untuk meninggalkan lokasi pengajian dan bahkan sebagian yang lain sudah benarǦbenar memaksa untuk meninggalkan lokasi dengan terburuǦburu, tanpa mampu dihalangi oleh panitia. Akhirnya hampir seluruh peserta pengajian tahunan dipulangkan sore harinya. Padahal pada hari berikuttnya masih ada acara yang sudah disiapkan panitia54.

Dok KontraS.

Selain dampak psikologis yang dirasakan peserta pengajuan, acara Expo yang semula dilaksanakan sehari setelah pengajian terpaksa dibatalkan sehingga panitia menanggung kerugian atas uang muka bintang tamu yang akan tampil pada acara tersebut. Nilai kerugian dari acara Expo tersebut kurang lebih 10 Juta55.

Bentuk Pelanggaran H A M

x Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah

x Kekerasan

x Intimidasi

54Keterangan tertulis dari Sekretaris PB GAI tentang kronologis penghentian pengajian

Advokasi yang Telah Dilakukan

Setelah peristiwa unjuk rasa, beberapa pengurus GAI dan Jaringan AJI Damai mendatangi kantor Walikota untuk menyatakan sikap kecewa atas keputusan yang diambil oleh Walikota. Pada 16 Januari 2012, kelompok yang terhimpun dalam Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI Damai) mengoordinir 13 elemen yaitu: YLKIS (Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial), LPN (Lingkar Pelangi Nusantara), IPPAK, LSIP (Lembaga Studi Islam dan Politik), PSI UII (Pusat Studi Islam), PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Jembatan Persahabatan, DIAN/Interfidei, Rumpun Nusantara, FPUB (Forum Persaudaraan Umat Beriman) dan Sunda Wiwitan. AJI Damai bersama 13 elemen tersebut bertemu di pendopo LKIS untuk menyikapi kasus penghentian pengajian tahunan GAI.

Pada 17 Januari 2012 bertempat di Gedung Pusat Studi Islam UII, Aliansi yang dihimpun AJI Damai melakukan konferensi pers yang mengecam aksi pembubaran pengajian GAI. Poin-poin yang disampaikan pada konferensi pers tersebut antara lain:

-‐ GAI telah melakukan pemberitahuan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku, namun dalam perjalanannya aparat justru mendukung masa aksi.

-‐ Keberpihakan Walikota sangat membahayakan, karena membuka peluang terjadinya aksi serupa di masa yang akan datang. Tidak hanya di Jogja, namun juga di daerah lain.

-‐ AJI Damai mengutuk aksi pembubaran pengajian GAI

-‐ Tindakan pembubaran pengajian telah menciderai semangat Jogja City of Tolerance dan bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945)

-‐ Mengingatkan Wali Kota Yogyakarta dan jajarannya untuk konsisten:

a. Menjaga kota Jogja sebagai City of Tolerance

b. Menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah, berekspresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul tanpa diganggu oleh pihak manapun

-‐ Menuntut Wali Kota Yogyakarta dan jajarannya untuk:

a. Menjelaskan alasan pembubaran pengajian GAI di komplek PIRI tersebut

b. Meminta maaf di hadapan publik.

c. Menjamin peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Lembaga-lembaga yang turut serta dalam pernyataan sikap tersebut yaitu: DIAN/Interfidei, Forum LSM, FPUB, GAMKI, IPPAK Universitas Sanata Dharma, IRE, Jaringan Islam Kampus, Jembatan Persahabatan, Komunitas Warna Kampus UGM, LPN, LSIP, LSKP, NIM, PADII, PKBI, PLIP Mitra Wacana, PSI UII, PW Fatayat NU DIY, PC Fatayat NU Kota Yogyakarta, Rumpun Nusantara, RTND, SIM-C, SOS Desa Taruna Indonesia, SP Kinasih, Suluh Perdamaian, Syarikat Indonesia, Sunda Wiwitan, YASANTI, YLKIS, YPR Pelaku

Front Jihad Islam(FJI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Anti Maksiat (GAM), Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Kota, Komando Kesiapsiagaan Pemuda Muhammadiyah (Kokam), FSRMY, Banser, Garda Muda, Al Hisbah, dan Pemuda Muhammadiyah. Peserta unjuk rasa sekitar 400 orang, dipimpin oleh Abdurrahman, ketua FJI DIY dan Abu Khaidar Majelis Mujahidin Indonesia [MMI].

Dok. Solidaritas Perempuan

55Wawancara dengan pengurus GAI

4.6. Profil Kasus Intoleransi di Batu Plat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pembangunan Masjid Nur Musafir muncul setelah dirasa rumah darurat (ukuran 48 meter persegi) yang selama ini dijadikan tempat beribadah dianggap tidak memadai mengingat jamaah bertambah banyak dan letaknya agak jauh dari tempat tinggal jamaah. Namun, rencana pembangunan Mesjid ditolak warga Batuplat karena mereka merasa letak pembangunan terlalu dekat dengan rumah warga. Lalu mereka mencari lokasi lain yang dianggap lebih aman dan nyaman bagi semua pihak.

Setelah mendapatkan lokasi yang diinginkan dimana tanah lokasi dihibahkan pemerintah kota, namun pembangunan tetap ditolak dengan alasan melanggar ketentuan yang berlaku. Peletakan batu pertama 25 Juni 2011 oleh Walikota Kupang dihadiri jajaran Muspida Kota Kupang.

Sempat terjadi ketegangan tapi tidak berujung pada konflik kekerasan. Meski tidak tereskalasi menjadi konflik kekerasan, ada beberapa aksi negatif yang mengganggu hubungan keduanya. Aksi-aksi itu antara lain pencoretan papan nama lokasi Mesjid yang dilakukan oleh orang tak dikenal dan disusul dengan pencabutan papan itu.

Dalam kasus ini, tim investigator bertemu dengan 10 orang dari berbagai agama diwilayah Batuplat, lebih khusus di RT 17 (tempat Mesjid hendak dibangun) dan RT 20 (wilayah berbatasan RT). Informasi yang didapat juga umum seperti informasi di media.

Beberapa hal yang dianggap sesuatu yang terlupakan adalah misalnya pengakuan FM, salah seorang warga setempat:

³Kami merasa, kami (Kristen) disini ini mayoritas, orang-orang yang tidak setuju dengan pembangunan Mesjid juga bilang begitu, kemudian juga jumlah mereka (umat muslim) berapa? Hanya sedikit, kan bisa mendirikan Musholah saja, tidak harus MHVMLG´

Lain lagi keterangan GL [kebetulan beragama Katholik], seorang warga setempat yang sudah sangat lama menetap di Rt 20:

³6D\DWLGDNWDKXFHULWDVHEHQDUQ\DSDNVD\DVLEXNMXJDEHNHUMDVHEDJDLWXNDQJ<DQJ beta tahu ada kesalahan ijin atau apa, tetapi menurut saya tidak apa-apa pembangunan itu, kan tidak mengganggu saya. Bahkan saya dulu membantu mengerjakan (gotong royong) pondasi, trus tiba-WLEDEHUKHQWL´

Ada juga keterangan LA, seorang pemuda Islam setempat:

³Saya tidak ada masalah apakah mau didirikan atau tidak Mesjid itu, hanya saja masalah ini telah membuat saya bertanya apakah saya diterima disini atau tidak. Tetapi NHQ\DWDDQQ\DVD\DEHUDGDGLWHQJDKZDUJDDJDPDODLQ´

Pendapat-pendapat tersebut, kurang lebih menggambarkan perasaan warga setempat, baik yang beragama Kristen, Katholik ataupun Islam.

Selanjutnya, setelah peletakan batu pertama oleh Walikota Kupang, proses ini ³dimanfaatkan oleh kelompok tertentu´ GHQJDQ menyebarkan isu bahwa Walikota membuat ini untuk menarik dukungan warga Islam.

Situasi tersebut, ditanggapi ole JB, seorang Kristen dan Ketua RT setempat: ³Saya harus mengurus, berdialog banyak kali untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini saya sangat dilematis, mau berdiri dimana? Dari hati yang dalam saya tidak ada masalah dengan pendirian Mesjid ini, saya bahkan menandatangani persetujuan pendirian, tetapi kemudian ada lagi orang yang tidak PHQGXNXQJ´ 6D\D EHUKDUDS ZDOLNRWD WHUSLOLK QDQWL DNDQ ELMDNVDQD PHPXWXVNDQ kelanjutan masalah ini.

Sementara itu, tim 9 yang dibentuk oleh pemerintah kota Kupang yang terdiri dari Kasat Intel Polresta, Kasi Intel Kejaksaan, Ketua MUI Kota Kupang, perwakilan dari Gereja Katolik, PHDI, GMIT diwakili oleh Pendeta Jemaat Pohon Nitas, FKUB, Intel Koramil dan Kepala Kesbangpol Kota Kupang. Hasil kerja dari tim 9 ini mendapati bahwa data-data yang diberikan oleh jamaah Mesjid untuk urusan perijinan dan semua yang telah ditanda-tangani oleh FKUB tidak valid, sehingga memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak Mesjid untuk memproses pengurusan ijin dan sebagainnya dengan benar dan dimulai dari awal.

Hasil investigasi menunjukkan, berdasarkan hasil kerja tim 9 bahwa syarat-syarat pendirian rumah ibadah memang belum terpenuhi. Mekanismenya tidak sesuai dengan ketentuan seperti sejumlah tanda tangan tidak asli dan tidak melalui rapat FKUB. Salah satu prosedur yang dipersoalkan warga yang menolak pembangunan Mesjid adalah rekomendasi FKUB Kota yang dikeluarkan tanpa rapat dengan seluruh anggota.

Menurut warga masyarakat Batuplat, mereka tidak melarang pembangunan Mesjid Nur Musafir, tetapi mereka menginginkan adanya keterbukaan dari jamaah Mesjid dengan memberikan data yang benar. Karena menurut mereka ini adalah Indonesia, ada aturan yang diberlakukan terlebih-lebih SKB 2 menteri yang mengikat dalam pembangunan rumah ibadah. Namun kasus ini berdampak luas terhadap masyarakat Indonesia, banyak pendapat yang mengatakan bahwa di NTT khususnya Kota Kupang, Mesjid sangat susah untuk dibangun, padahal bukan itu tujuan utamanya, bukan untuk mempersulit namun, untuk memberikan kita semua sebagai warga negara kepatuhan terhadap aturan yang telah dibuat.

Salah satu contoh resolusi konflik keagamaan yang dikembangkan masyarakat:

Peran K O MPA K (Komunitas Peace Maker K upang ± Orang Muda Lintas Agama)

KOMPAK bukan komunitas yang hadir untuk menyelesaikan masalah dari hulu sampai hilir, masih sebuah komunitas dengan spirit kesukarelaan untuk komitmen melakukan dan menyebar damai kemana-mana, belum secara khusus menangani sebuah kasus intoleransi.

Proses ini berlangsung bukan atas campur tangan langsung KOMPAK sebagai institusi, Masyarakat Batuplat tidak juga menutup diri tetapi ini masih menjadi urusan internal dalam Batuplat, tidak meluas keluar dari lingkaran kelurahan itu. Mereka juga tidak meminta bantuan kepada orang luar atau lembaga luar untuk membantu, karena sebenarnya yang disoroti adalah persyaratan ijinnya. Sehingga KOMPAK tidak secara langsung bersama-sama dengan komunitas dan masyarakat muslim di Batuplat untuk memperjuangkan pendirian Mesjidnya. Sebab ini adalah persoalan yang murni soal ijin, sehingga yang harus dilakukan adalah melengkapi ijin dan mengurusnya ke pemerintah Kota Kupang.

Kemudian KOMPAK dalam acara ³Dialog Damai Calon Walikota dan Wakil Walikota´ yang masuk putaran kedua, hadir langsung calon walikota dan wakil walikota Yonas Salean dan Hermanus Man, di dalam dialog, menyatakan bahwa siap menyelesaikan permasalahan Batuplat jika terpilih.

Setelah terpilih, KOMPAK mengundang Walikota dalam acara halal bihalal bersama, dihadapan forum, bahkan hadir juga Ketua DPRD NTT, Ketua MUI NTT, Wakil Sinode GMIT, menyatakan bahwa urusan Batuplat hanya soal administratif dan akan mengawal untuk menuntaskannya sehingga Mesjid bisa dilanjutkan pendiriannya.

KOMPAK juga melakukan training kepada orang muda lintas agama dari kelurahan Batuplat, yang dianggap sebagai salah satu bentuk memperbaiki persepsi mereka terkait kasus Batuplat ini. Dalam pertemuan informal dengan berbagai elemen di Batuplat, KOMPAK terus mendorong agar ada upaya dari masyarakat Batuplat sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Kepada panitia pembangunan kami berharap untuk terus berjuang mendapatkan ijin dan jika memang pemerintah kota tidak memberi ijin, KOMPAK baru akan melakukan tindakan berbeda untuk mendukung panitia.

Ini yang kemudian membuat KOMPAK tidak masuk secara langsung dalam mengadvokasi pendirian lanjutan Mesjid Batuplat, karena sekaligus menjaga agar kestabilan pandangan masyarakat tidak bias, sebab ada masyarakat yang tidak setuju pembangunan, jika secara terangterangan KOMPAK masuk dan mendukung pembangunan, malah akan menimbulkan masalah baru yaitu masyarakat yang menolak akan menganggap KOMPAK dari luar kelurahan membela pihak tertentu tanpa memberi perhatian pada sikap yang bertentangan. Karena itu yang juga dilakukan adalah meminta umat lain di Batuplat untuk mendorong agar panitia pembangunan berusaha keras mendapatkan kekurangan dokumen kelengkapan pembangunan Mesjid.

Secara informal, kepada Sinode GMIT dan Walikota Kupang, secara tegas menyampaikan langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Harus benar-benar mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci yang tidak mendukung dan bicarakan dengan mereka dari hati-ke hati, buat pencerahan.

2. Apapun sikap yang akan diambil nantinya harus secara luas disosialisasikan kepada masyarakat Batuplat tanpa kecuali (tua muda bahkan anak kecil) ini supaya jangan DGD FHULWD ³PLULQJ´ GLNHPXGLDQ KDUL WHntang dilanjutkannya pendirian Mesjid ini. Harus tuntas dimasyarakat, mereka punya hak untuk mendapat informasi yang sebenar-EHQDUQ\DGDQODQJVXQJVHKLQJJDWLGDNPHQLPEXONDQDPDUDK³GLDP-GLDP´ sebagai pemberontakan terhadap apapun keputusan yang diambil.

Pasca KOMPAK melakukan inisiatif tersebut, selanjutnya pembangunan Masjid di Batuplat tidak dipersoalkan kembali dan tinggal menunggu rekomendasi FKUB yang dianggap sebagai kunci akhir bagi panitia pembangunan Mesjid Batuplat segera melakukan pembangunan Mesjid. Akan tetapi pasca pertemuan awal Juli, belum ada gerakan dari FKUB untuk mengeluarkan rekomendasinya.

KOMPAK mengambil peran untuk melakukan advokasi lanjutan agar pembangunan Mesjid Batuplat benar-benar lunas persyaratan dan siap dibangun. Momentum yang dipakai adalah dengan kegiatan buka puasa bersama K O MPA K dan masyarakat Batuplat pada 19 July 2013 ini. Dalam acara diundang FKUB, Walikota Kupang, aliansi damai dan komponen lainnya yang berkaitan untuk bersama-sama berbuka puasa tetapi sekaligus meminta komitmen FKUB dan Walikota Kupang untuk mengeluarkan rekomendasinya. Momentum ini dipakai untuk PHPSHUHUDWKXEXQJDQDQWDUPDV\DUDNDWGL%DWXSODWWHWDSLMXJDPHPSHUEDLNLµOXND´KDWLGLDQWDUD masyarakat. Sekaligus kesempatan ini dimanfaatkan untuk :

1. Mengatakan pada semua orang bahwa warga muslim di Batuplat benar-benar membutuhkan rumah ibadah bagi sekitar 70-an KK di desa Batuplat, dan sekitar 20- an KK dari kelurahan tetangga Manulai II.

2. Meminta komitmen FKUB untuk segera mengeluarkan rekomendasi.

3. Menyuarakan kepada umat Kristen di Kupang, bahwa kami ada dan kami tidak suka dengan cara-cara kekerasan atas hak orang untuk beribadah sesuai kepercayaannya.

4. Bahwa Kristen tidak mengajarkan orang untuk melarang orang lain beribadah.

5. Lewat media yang hadir nanti, untuk bilang bahwa pendirian Mesjid di Batuplat sudah tidak ada masalah lagi. Semua dokumen telah lengkap dan mari katakan pada dunia bahwa masalah ini telah selesai dan dilanjutkan pembangunannya.

6. Bahwasanya masalah Batuplat semata karena SKB 2 Menteri yang memberi persyaratan atas hak orang untuk beribadah.

4.7. Profil Kasus Penyegelan Gereja di Aceh Singkil, Provinsi Aceh56

Penyegelan Gereja yang mulai dilakukan sejak 1 Mei 2012, berawal dari demontrasi kelompok FPI (Front Pembela Islam) yang mengatasnamakan umat muslim Singkil pada tanggal 30 April 2012. Pada hari itu, sekitar 600 umat muslim dipimpin oleh Hambali Sinaga (ketua FPI Singkil) melakukan demontrasi di kantor Bupati. Saat aksi, Hambali mengultimatum Pj Bupati agar membongkar seluruh Gereja di Aceh Singkil dalam batas waktu 3x24 jam. Apabila tidak dilakukan, maka anggota FPI akan bertindak sendiri.

Aksi FPI tersebut kemudian direspon oleh Pj Bupati Aceh Singkil dengan mengeluarkan surat tanggal 30 April 2012, No. 451-2/450/2012 tentang pemberitahuan kepada Panitia Gereja atau Pimpinan Gereja terkait penyegegalan/penertiban rumah ibadah yang tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah. Dalam surat Pj Bupati ini memuat point tentang kesepakatan 11 Oktober 2001. Pj Bupati, Razali AR, beralasan bahwa surat tersebut dikeluarkan untuk meredam tindakan anarkis massa.

Pada tanggal 1 Mei 2012, tim Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mulai bekerja menyegel Gereja. Anggota FPI ikut hadir dan melakukan penyegelan.

Berikut Daftar Gereja dan Rumah Ibadah yang ditutup paksa:

NoNo Lokasi Waktu PenyegelanWaktu Penyegelan
11 GPPD Biskam di Nagapaluh 1 Mei 20121Mei 2012
22 Gereja Katolik di Napagaluh 1 Mei 20121 Mei 2012
33 Gereja Katolik di Lae Mbalno 1 Mei 20121 Mei 2012
44 JKI Sikoran di Sigarap 1 Mei 20121 Mei 2012
55 GKPPD Siatas 1 Mei 20121 Mei 2012
66 GKPPD Kuta Tinggi 3 Mei 20123 Mei 2012
77 GKPPD Tuhtuhen 3 Mei 20123 Mei 2012
88 GKPPD Sanggabru 3 Mei 20123 Mei 2012
99 JKI Kuta Karangan 3 Mei 20123 Mei 2012
1010 HKI Gunung Meriah 3 Mei 20123 Mei 2012
1111 Gereja Katolik Gunung Meriah 3 Mei 20123 Mei 2012
1212 GKPPD Mandumpang 3 Mei 20123 Mei 2012
1313 GMII Mandumpang 3 Mei 20123 Mei 2012
1414 Gereja Katolik Mandumpang 3 Mei 20123 Mei 2012
1515 GKPPD Siompin 3 Mei 20123 Mei 2012
1616 Dua unit rumah Ibadah Pambi ± Agama Lokal / Aliran Kepercayaan3 Mei 2012
1717 Gereja GMII Ujung Siale
1818 GKPPD Danguren
1919 GKPPD Situbuhtubuh

Sementara itu, rumah ibadah yang diakui berdasarkan kesepakatan 11 Oktober 2001, adalah 1 Gereja yaitu Gereja GKPPD Kuta Kerangan, dan 4 undung-undung [semacam Gereja kecil], antara lain:

1. GKPPD Biskang Kecamatan Danau Paris.

2. GKPPD Gunung Meriah Kecamatan Gunung Meriah.

3. GKPPD Keras Kecamatan Suro

4. GKPPD Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan.

Menurut Maharudin (Ketua Dakwah FPI) mengklaim bahwa aksi mendorong penyegelan Rumah Ibadah Kristiani itu dilakukan oleh Umat Muslim Aceh Singkil, karena umat kristiani telah melanggar kesepakatan 11 Oktober 2001. Selain itu, umat kristiani juga sering melakukan misionaris dan tidak menghargai Aceh sebagai daerah yang berlaku hukum Syariat Islam. Mereka menuntut agar umat Kristen mematuhi kesepakatan tahun 2001 dan Peraturan Gubernur No. 25/2007 tentang pedoman pendirian rumah ibadah.57

56Laporan Investigasi KontraS tentang Kasus Penyegelan Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil, Provinsi Aceh 1 Mei 2012.

57Wawancara dengan ketua Dakwah FPI, 1 Mei 2012

58 Point perjanjian 13 Oktober 1979:

1) Umat Islam dan umat Kristen dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan menjamin ketertiban dan keamanan dan terwujudnya stabilitas wilayah dan kerukunan beragama.

2) Meminta kepada pemerintah supaya para pelaku-pelaku akibat terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan baik di pihak umat Islam maupun umat Kristen agar dapatr ditindak menurut hukum yang berlaku.

3) Pendirian/rehab Gereja dan lain-lain tidak kami laksanakan sebelum mendapat izin dari pemerintah daerah Tk II Aceh Selatan, sesuai dengan materi dari keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 tahun 1969.

4) Pelanggaran dari perjanjian/pernyataan tersebut diatas kami bersedia dituntut menuruh hukum yang berlaku.

5) Kami tidak menerima kunjungan baik Pastur atau Pendeta atau Ulamaulama yang memberikan kuliah/pemandian/pembaptisan/sakramen kepada umatnya dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan, kecuali sudah mendapat izin dari pemerintah setempat.

59 Point Keputusan 11 Oktober 2001:

1) Kami umat Islam ingin hidup berdampingan dengan penuh kedamaian dan saling memelihara keutuhan dan persatuan sebagai implementasi/wujud nyata kerukunan antara umat Islam dan Kristen yang telah terbina sejak lama.

2) Kami umat Islam dan Kristen tetap menghormati dan patuh pada butir pernyataan bersama umat Islam dan Kristen di wilayah Kecamatan Simpang Kanan tanggal 13 Oktober 1979

3) Kami umat Islam dan Kristen telah sepakat tentang jumlah Gereja dan Undungundung di Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris yaitu 1 (satu) Gereja dan 4 Undung-undung;

a) Satu Gereja di Desa Kuta Kerangan yang telah memiliki izin dari pemerintah ukuran 12 x 24 meter dan tidak bertingkat.

b) Empat Undung-undung;

1. Undung-undung di Desa Keras

2. Undung-undung di Desa Napagaluh

3. Undung-undung di Desa Suka Makmur

4. Undung-undung di Desa Lae Gecih

4) Selain Gereja dan Undung-undung tersebut angka 2 diatas yang sekarang masih ada lain tempat dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris harus ditiadakan/dibongkar oleh umat Kristen sendir.

5) Kami umat Kristen tidak melakukan kegiatan keagamaan di rumah-rumah penduduk dan tidak akan melakukan kegiatan misionaris

Namun klaim Maharudin dibantah oleh Uma Abidin, Ketua Umum Forum Alumni Pesantren Karo Mutalim. Menurut Uma Abidin bahwa aksi 30 April yang mengatasnamakan Umat Muslim Singkil tidak benar. Uma juga tidak setuju dengan tindakan FPI yang mengatasnamakan Umat Muslim Singkil. Uma Abidin, lebih menyarankan agar persoalan antar umat diselesaikan lewat proses dialog yang menghadirkan tokoh-tokoh yang paham soal agama, netral dan dapat memberikan solusi yang adil.60

Dipihak Kristiani, menurut Pdt. Elson Lingga, kesepakatan 2001 ditandatangani dibawah tekanan dan ancaman. Jemaat Kristen meminta kesepakatan 1 Gereja dan 4 Undungundung direvisi karena tidak relevan. Pendirian rumah-rumah ibadah melebihi dari kesepakatan 11 Oktober 2001 karena memang sudah kebutuhan seiring bertambahnya jemaat GKPPD yang kini mencapai 6.478 jiwa.61

Terkait isu misionaris, Pdt. Elson Lingga dan Sintua Gereja Singkil, Tigor Padang, membantah hal tersebut. Menurut mereka justru umat Kristen yang banyak masuk Islam. Bahkan adik kandung Tigor Padang telah pindah ke Islam. Dan mereka selama ini hidup rukun antar warga walaupun berbeda agama. Soal izin mendirikan rumah ibadah yang juga dipersoalkan sebenarnya sudah diurus sejak dulu tapi tidak pernah direspon oleh pemerintah.

Sementara menurut Yasir, salah seorang tokoh pemuda dan aktivis Singkil, mengatakan aksi FPI ditunggangi kepentingan politik. Kehadiran FPI tepat menjelang Pilkada 2012. Hambali Sinaga memiliki hubungan dengan Zainal Abidin, salah seorang calon Wakil Bupati yang kalah dalam Pilkada Bupati Aceh Singkil. Selain Zainal Abidin, menurut Yasir sembilan (9) calon kandidat Bupati Aceh Singkil yang kalah dalam Pilkada Bupati memiliki andil sebagai aktor pemicu gesekan antar umat beragama. Namun yang paling terlihat jelas adalah Zainal Abidin.62

Soal keterlibatan politisi dan aktor negara dibalik penyegelan gereja di Singkil secara tidak langsung diakui oleh Pj. Bupati, Razali AR. Razali mengatakan ada aktor yang memiliki kekuasaan yang bermain dibalik aksi ini (off the record). Namun Razali tidak mau menyebutkan identitas para aktor intelektual. Terkait keluarnya surat penyegalan, Razali mengatakan surat itu untuk menghindari terjadinya kekerasan yang lebih parah. Namun Razali AR menolak mengakomodir keinginan umat Kristiani karena bisa merusak reputasi dia sebagai seorang Muslim.

Ketua DPRK Aceh Singkil, Putra Ariyanto, saat diwawancara juga mengatakan persoalan ini dipicu oleh pihak-pihak yang sengaja menyuntik informasi-informasi provokatif yang memicu terjadinya penyegelan terhadap Gereja. Sebenarnya, tidak ada persoalan antar warga Muslim dengan Kristen di lokasi berdirinya Gereja-gereja.

58 Ikrar Kerukunan Bersama yang ditandatangani oleh sebelas perwakilan umat Kristiani, dan umat Islam, yang disaksikan oleh Muspika TK II Aceh Selatan, Tapanuli Tengah, dan Muspida TK II Dairi, pada tanggal 13 Oktober 1979, di Lipat Kajang 59

Bentuk Pelanggaran H A M

Penutupan paksa tempat ibadah: ada 19 Gereja yang disegel dan ditutup paksa oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan dibantu oleh FPI. Hal itu mempersulit umat Kristiani di Aceh Singkil yang sudah berjumlah 6.478 jiwa untuk beribadah.

60Wawancara dengan Uma Abidin, Ketua Umum Forum Alumni Pesantren Karo Mutalim, 1 Mei 2012 61Wawancara dengan Pendeta Elson Lingga, 1 Mei 2012

62Wawancara dengan Yasir, 1 Mei 2012

Pelaku

a. FPI;

Berdasarkan wawancara Maharudin, FPI terbentuk di Aceh Singkil sekitar dua bulan yang lalu, sekitar bulan Maret. Anggota FPI berjumlah sekitar 26 orang. Ketua FPI; Hambali Sinaga (anggota Forum Alumni Pesantren Karo Mutalim dan mantan anggota Rabitah Taliban Aceh (RTA) Subulussalam). Anggota FPI, yang teridentifikasi; Kecamatan Simpang Kanan; Mukaribin Pokan (ketua Kecamatan Simpang Kanan), Mahyudin, Ali Asa Berutu Kembang, H. Alak, Pukak Dates. Kecamatan Danau Paris; Hambali Sinaga (ketua Umum FPI Singkil), Amir Copah. Kecamatan Suro; Hartono (anggota DPRK Singkil), H. Liun Pohan. Kecamatan Gunung Meriah; Indan (sekretaris umum).

b. Zainal Abidin; calon wakil bupati dari pasangan Subkiyadi. Mereka mendaftar dari jalur independen. Menurut Yasir, Zainal Abidin merupakan aktor intelektual terkait aksi penyegelan Gereja. Zainal Abidin merupakan Pendiri dan Ketua Pesantren Perbatasan Desa Lebano.

c. Sembilan (9) calon kandidat bupati yang kalah diduga ikut mengatur strategi terjadinya penyegelan Gereja. Namun nama-nama tersebut tidak bisa dibuktikan dengan fakta lapangan. Keterlibatan mereka masih sebatas asumsi dari beberapa narasumber yang ditemui dilapangan. Nama-nama ini dimasukan dalam peta aktor sebagai referensi untuk mendorong proses dialog penyelesaian masalah. Apabila terjadinya dialog antar umat, para narasumber meminta para politisi ini dilibatkan.

d. H. Safriadi/Dul Mursyid. Saat kampanye pemilihan Bupati Aceh Singkil 16 April 2012, tersebar selebaran dari kandidat pasangan H. Safriadi/Dul Mursyid yang isinya kurang lebih apabila terpilih maka seluruh rumah ibadah Kristen di Singkil akan mendapatkan izin. Selebaran tersebut sengaja disebarkan untuk menggalang dukungan dari pemilih Non Muslim di Singkil. Pasangan H. Safriadi menang mengalahkan sembilan kandidat lain. Dia mendapat dukungan penuh dari pemilih di basis-basis umat Kristen. Selebaran ini dinilai sebagai salah satu faktor pemicu.

e. Abuya Baihaqi (pemilik pesantran Babussalam). Pernah menyikapi selebaran H. Safriadi yang beredar, dengan meminta murid-muridnya untuk tidak memilih pasangan H. Safriadi.

f. K apolres Aceh Singkil, A K BP Bambang Syafrianto Sik. Beberapa fakta lapangan yang menunjukkan keterlibatan Kapolres atau setidaknya Kapolres membiarkan tindakan FPI. Saat terjadi aksi 30 April, Kapolres Aceh Singkil, berada dilokasi dan mengusulkan kepada massa agar memberi waktu kepada umat Kristen untuk membongkar sendiri Gereja yang tidak berijin dalam waktu 3x24 jam. Apabila dalam waktu tersebut, maka mereka akan bertindak sendiri. Pada saat pertemuan dengan umat Kristen di kantor Bupati, 2 Mei 2012, Kapolres juga menekan perwakilan jemaat untuk mematuhi kesepakatan. Kapolres juga mengeluarkan statemen akan melaporkan persoalan tersebut ke tingkat provinsi untuk meminta petunjuk pelaksanaan eksekusi. Satu minggu sebelumnya, Kapolres melakukan pelarangan pembangunan Gereja GKPPD di Bisitang, Kecamatan Danau Paris.

g. Dandim 0109/Singkil, Letkol Inf Afson R Sirait. Dandim mengambil peran sebagai fasilitator pertemuan dengan FPI dan umat Muslim di Pesantren Baitussalam. Pada pertemuan 18 Mei 2012 itu, melahirkan rekomendasi untuk menyurati pemerintah kabupaten untuk melakukan pembongkaran Gereja-gereja yang tidak memiliki izin dan apabila tidak dibongkar maka forum umat beragama yang dimotori oleh FPI akan melakukan pembongkaran tersebut secara paksa. Tanggal 19 Mei 2012, Dandim kembali memfasilitasi pertemuan dengan umat Kristiani. Dalam pertemuan tersebut Dandim meminta para pendeta dan jemaat untuk menutup Gereja yang tidak memiliki izin.

h. PJ, Bupati Singkil, Razali AR, mengeluarkan surat penyegelan/penertiban rumahrumah ibadah yang tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah.

Upaya Advokasi

Advokasi ke Negara:

a. Mendorong proses dialog antar umat beragama dengan menjumpai multistakeholder di Singkil dan Aceh

b. Diskusi yang menghadirkan Ketua FPI Aceh, Yusuf Qardawi dan Lembong, tokoh Singkil di Banda Aceh, difasilitasi oleh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Perdamaian (JMSPP)

c. Lobby informal anggota DPR Aceh untuk mencari solusi penyelesaian kasus Singkil.

d. Pihak PGI telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM Nasional

Advokasi ke Masyarakat

1. Memberi penguatan kepada masyarakat sipil di Aceh Singkil melalui training-training di pesantren, di basis umat Kristiani dan masyarakat umum

2. Mengkaji aturan-aturan yang diskriminatif terhadap umat Kristen

Dok KontraS.

Dok KontraS.

BAB V Analisa Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dan HAM

5.1. Analisa F akta Pelanggaran H A M

Kekerasan menurut Johan Galtung terbagi dalam empat kategori, yaitu [1] kekerasan langsung [direct violence], [2] kekerasan tidak langsung [indirect violence], [3] kekerasan represif [represif violence, [4] kekerasan alternatif [alternative violence].63Beragam kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap kelompok beraama dan kepercayaan minoritas, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang tetap memproduksi peraturan diskriminatif, melakukan pembiaran, hingga dalam batas tertentu turut terlibat melakukan kekerasan bersamasama dengan massa intoleran. Sehingga dampak kebijakan tersebut memicu dan memelihara lahirnya kekerasan.

Dok KontraS.

Agama dan ideologi dinyatakan oleh Galtung sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Banyak orang kemudian melakukan kekerasan, pembunuhan atas nama agama dan keyakinan yang bersifat sempit. Disamping hal tersebut, Galtung juga mengakui bahwa tidak semua agama atau ideologi bersifat keras; sebagian bahkan lantang dalam menganjurkan non kekerasan. Dalam bahasa lain, agama dan ideologi dapa memunculkan beragam penafsiran baik itu keras maupun lunak, sempit atau luas. Hal itu sangat tergantung dari penganut atau orang yang menjalankan aliran atau agama, serta ideologi tersebut.

Selanjutnya, menurut Dom Helder Camara, menjelaskan dialektika kekerasan dengan teori spiral kekerasan.64 Teori ini dapat dijelaskan dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan bersifat personal, institusional dan struktural, yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi negara. Konfigurasi spiral kekerasan tersebut cukup menggambarkan bahwa kebijakan negara yang melahirkan dan memicu kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi bagian dari siklus kekerasan yang terus dilakukan oleh massa intoleran

Berikut adalah alur kekerasan terhadap kelompok beragama dan kepercayaan minoritas dan dianggap sesat:

63 -RKDQ*DOWXQJ³&XOWXUDO9LROHQFH´Journal of Peaach Research, vol. 27, no.

3 (1990):

5.2. Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, ber keyakinan dan beribadah:

Hak ini adalah hak fundamental, dan sudah semestinya mendapat jaminan perlindungan, sebagaimana disebutkan dalam Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 4, bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Namun praktiknya, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang seharusnya diperlakukan sejajar dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan lain-lain, justru dengan mudah dilanggar. Secara umum, jenis atau bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan berupa: pelarangan ibadah dan pendirian tempat ibadah, hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus

Hak beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun [Pasal 4 ayat 6 Kovenan Sipol], kemudian setiap orang berhak dan bebas menjalankan agama dan kepercayaannya, tanpa paksaan dan tidak boleh dikurangi [Pasal 18 Kovenan Hak Sipol]. Bahkan kovenan ini juga memberikan ukuran pembatasan yang jelas, yakni melarang ajaran atau propaganda apapun yang pada intinya menyebarkan permusuhan, kebencian dan mengajak perang [Pasal 20 Kovenan Sipol].

Apakah pasal 20 diatas bisa menjerat kelompok yang selama ini teraniaya, dituduh menyebarkan permusuhan? Benarkah Ahmadiyah, Syiah dan beragam kelompok minoritas lainnya menyebarkan permusuhan? Bagaimana dengan massa intoleran, bukankah sesungguhnya pelaku adalah mereka, bukankah yang menyebarkan permusuhan dan peperangan adalah massa LQWROHUDQ \DQJ ³GLELDUNDQ GDQ GLOHJLWLPDVL ROHK QHJDUD GDQ 08, serta beberapa organisasi NHDJDPDDQ´PHODOXLEHUDJDPNHELMDNDQGDQIDWZD\DQJNRQWURYHUVLDO

Dok KontraS.

Selain kovenan Sipol, ditingkat nasional UUD 1945, juga sangat jelas memberikan jaminan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan [Pasal 28 E], dan ditegaskan oleh Pasal 29 ayat 2 negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya serta menjalankan ibadahnya. Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, juga ditegaskan kembali dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, bahwa negara menjamin kebebasan untuk beragama dan memeluk kepercayaan masing-masing.

Dari uraian tersebut diatas, jelas sudah bahwa beragam bentuk pelanggaran hukum dan HAM terhadap kelompok minoritas beragama dan kepercayaan di Indonesia, tidak bisa disederhanakan hanya menjadi urusan antar warga negara saja; urusan kelompok yang dianggap sesat dan rumah ibadah yang dianggap ilegal dengan massa intoleran [vigilante]. Negara baik itu polisi, TNI, Jaksa dan segala alat perlengkapan negara termasuk pemerintah daerah harus bertanggungjawab [seperti ditegaskan komentar umum PBB No 31 dari Kovenan Hak Sipol].

64Lihat Dom Helder Camara, Spiral of Violence, London: Sheed & Ward, 1971, bisa diakses di http://books.google.co.id/books/about/Spiral_of_violence.html?id=UxYiAAAAMAAJ&redir_esc=y

5.3. Pelanggaran terhadap Hak atas Keadilan

Secara umum, akuntabilitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM dalam sektor kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, sangatlah rendah. Sejauh ini, laporan ini mencatat, secara umum kondisi penegakan hukum untuk isu ini ada tiga hal:

Pertama, tidak ada respons sama sekali terkait beragam bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM. Pada bagian ini, bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tidak ada upaya pencegahan terhadap rencana penyerangan maupun tindakan penyerangan yang dilakukan kelompok massa intoleran kepada korban

2. Perlindungan yang diberikan kepada para korban sangat minim, bahkan ketika penyerangan terjadi, justru korban yang dievakuasi secara paksa dari tempat ibadah ataupun tempat tinggal mereka

3. Tidak ada upaya penangkapan terhadap kelompok massa intoleran yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, semisal melakukan perusakan properti, fasilitas ibadah, penganiayaan dan ancaman serta beragam bentuk intimidasi serta propaganda kebencian yang ditujukan terhadap korban

Hal ini sebagaimana dalam Kasus GBI, tidak ada satupun pelaku penyerangan yang ditangkap oleh polisi. Pihak kepolisian juga tidak pernah melakukan pengusutan pelaku penyerangan dan pengrusakan fasilitas ibadah tersebut, tetapi malah menjadikan Pendeta Nico (Pimpinan Jemaat) sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), karena beribadah di tempat yang tidak mempunyai izin sebagai rumah ibadah.

Selain itu, dalam kasus penyerangan Dayah al Mujahadah, sejauh pemantauan dari laporan ini, tidak ada proses hukum yang akuntabel terhadap para penyerang. Kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap para penyerang.

5.4. Pembunuhan diluar Prosedur Hukum

Laporan ini mencatat, bahwa pembunuhan dalam konteks ini bertentangan dengan hak untuk hidup, pasal 28 A UUD 1945 tentang hak hidup.65 Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik [Sipol], khususnya hak untuk hidup yang melekat pada diri manusia junto pasal 4 dan 9 undang ± undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Bahwa berdasarkan pada Komentar Umum [General Comment] Nomor 06 dari Kovenan Hak Sipil dan Politik, khususnya dalam paragraph 4, dimana hak untuk hidup merupakan hak tertinggi yang pemenuhannya tidak dapat dikurangi sedikitpun kendati keadaan negara dalam kondisi darurat.66

65 3DVDO $ 88' ³6HWLDS RUDQJ EHUKDN XQWXN KLGXS VHUWD EHUKDN XQWXN PHPSHUWDKDQNDQ KLGXS GDQ NHKLGXSDQQ\D´

66*HQHUDO &RPPHQW 1R 7KH ULJKWWROLIH DUW ³The right to life enunciated in article 6 of the Covenant has been dealt with in all State reports. It is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of public emergency which threatens the life of the nation (art. 4). However, the Committee has noted that quite often the information given concerning article 6 was limited to only one or other aspect of this right. It is a right which VKRXOGQRWEHLQWHUSUHWHGQDUURZO\´

5.5. Pengusiran Paksa

Kovenan Ekosob, dalam pasal 11 ayat 1 memberikan jaminan bahwa negara pihak dari kovenan memberikan jaminan atas sandang, pangan dan perumahan. Dalam konteks kasus ini, negara pihak harus memberikan jaminan hukum atas perumahan, termasuk untuk tidak mengusir atau menggusur secara paksa. Jaminan tersebut, dielaborasi dalam komentar umum PBB No 7 tahun 1997 dari Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [Ekosob], tentang hak atas tempat tinggal yang layak: Pengusiran Paksa. Bahwa yang dimaksud dengan pengusiran paksa:

,VWLODK ³SHQJXVLUDQ SDNVD´ \DQJ GLJXQDNDn dalam komentar umum ini didefinisikan sebagai tindakan pemindahan sementara atau permanen yang bertentangan dengan keinginan sejumlah individu, keluarga, dan/atau komunitas atas tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa adanya ketetapan-ketetapan dan akses hukum yang layak atau perlindungan lainnya [....]

Selain itu, dalam komentar umum No. 4 [1991], ditegaskan bahwa setiap orang harus memiliki kepastian kedudukan yang menjamin perlindungan hukum dari pengusiran paksa.

5.6. Pelanggaran hak atas Pendidikan

Laporan ini mencatat bahwa tindakan massa intoleran dan pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, bertentangan dengan UUD 1945, dalam pasal 31 secara jelas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan; tanpa diskriminasi. Selanjutnya dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [Kovenan Ekosob], pasal 13 memberikan jaminan bahwa negara pihak pada kovenan Ekosob, harus mengakui dan menjamin hak setiap orang atas pendidikan.

5.7. Pelanggaran hak atas Rasa Aman

Laporan ini mencatat bahwa jaminan atas rasa aman secara spesifik telah diakui oleh UUD 1945, khususnya pasal 28 G ayat 1 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuau yang merupakan hak asasi.

Selanjutnya UU No 39 tahun 1999 menegaskan pengakuan terhadap hak atas rasa aman, dalam ketentuan pasal 29 setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Selain itu, dalam ketentuan pasal 30 ditegaskan bahwa ³Vetiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.´ Lebih jauh lagi, Pasal 9 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

5.8. Hak atas Keadilan

Laporan ini mencatat bahwa negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas keadilan dari korban dan keluarganya. Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundangan, baik ditingkat nasional maupun beberapa instrumen hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. 'DODPNRQVWLWXVL5,GDODPSDVDO'VHFDUDMHODVGLQ\DWDNDQEDKZD³VHWLDSRUDQJEHUKDNDWDV pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama GLKDGDSDQKXNXP´

Selain konstitusi, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 17, menegaskan bahwa ³setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.´ Dalam Kovenan Sipol, yakni pasal 26, juga ditegaskan bahwa ³negara tidak boleh melakukan diskriminasi dihadapan hukum; semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum, apapun latar belakangnya.´

5.9. Analisa Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Perempuan

Secara normatif pembukaan UUD 1945 telah menegaskan bahwa Pemerintah Negara ,QGRQHVLD EHUWXMXDQ ³ PHOLQGXngi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan VRVLDO´ 0DQGDW .RQVWLtusi Pembukaan UUD 1945 secara mutlak memberikan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi Perempuan. Perempuan dan laki-laki merupakan makhluk Tuhan YME yang memiliki hak-hak dasar yang melekat secara hakikat dan keberadaannya sebagai manusia.

Berbagai kasus KBBB yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, praktik tindakan kekerasan, intimidasi, pengrusakan, pengusiran yang dialami oleh beberapa kelompok minoritas diantaranya kelompok Ahmadiyah, kolompok yang mendapatkan tuduhan aliran sesat, kelompok Syiah dan penutupan Gereja di beberapa tempat misalnya Aceh dan Jawa Barat. Secara keseluruhan merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kebebasan Beragama. Beribadah dan Berkeyakinan. Termasuk hak untuk bebas dari penyiksaaan dan perlakukan yang tidak manusiawi, dan hak atas perlindungan dari keselamatan dan keamanan.

Berkaitan dengan hal ini, perempuan dari komunitas yang menjadi korban KBBB selain mengalami berbagai pelanggaran HAM yang juga dialami oleh laki-laki, perempuan juga mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender baik karena dirinya sebagai individu perempuan maupun karena posisinya sebagai anggota keluarga atau kelompok komunitas yang menjadi korban KBBB. Perempuan dari komunitas tersebut rentan mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, dan mengalami pelanggaran HAM lainnya yang merupakan pelanggaran hak atas penghidupan yang layak, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dan hak atas kesehatan reproduksi termasuk hak atas pemulihan korban.

Anak-anak dari komunitas tersebut yang menjadi korban KBBB juga turut mengalami pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak anak untuk mendapatkan hak dasarnya misalnya hak atas pendidikan, bermain dan lain-lain. Berbagai sitausi kasus KBBB tersebut diatas, diakibatkan oleh dikeluarkannya kebijakan diskriminatif yang menguatkan kontrol negara terhadap warga negara termasuk otonomi tubuh dan ruang gerak, dan kebebasan perempuan menjalankan dan memeluk keyakinan/kepercayaan, bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya serta kebebasan berserikat/berkumpul.

Sejauh ini, tercatat kurang lebih 342 produk kebijakan diskriminatif yang telah dikeluarkan lembaga negara baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai salah satu pangkal pelanggaran Hak Asasi Perempuan secara khusus pada kasus kasus Kebebasan Beragama,

Beribadah dan Berkeyakinan. Kebijakan tersebut mengatasnamakan agama dan moralitas dan penghancuran pluralisme atasnama kepentingan politik identitas untuk dominasi mayoritas terhadap minoritas. Diantaranya, kebijakan Diskriminatif berbasis agama dan keyakinan, adalah SKB Tiga Mentri No 3 Tahun 2008, dan SKB Dua Mentri No 9 Tahun 2006.

Berbagai kebijakan tersebut dalam prakteknya merupakan acuan masyarakat dan massa kelompok intoleran untuk melakukan dan melegalkan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, anak dan komunitas Ahmadiyah, Komunitas Syiah, penutupan Gereja, Komunitas yang dituduh sebagai aliran sesat dan lain-lain. Secara umum baik isi maupun dampak dari berbagai kebijakan diskriminatif yang secara khusus menargetkan kelompokkelompok tertentu termasuk perempuan. Diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan, antara lain hilangnya kemerdekaan perempuan atas tubuhnya, kehilangan rasa aman yang pada akhirnya berdampak pada kehilangan hak atas keberlangsungan hidupnya. Bahkan pelanggaran hak asasi terhadap anak dan komunitas yang menjadi Korban KBBB. Selain itu, kebijakan diskriminatif tersebut juga merupakan penyebab meningkatnya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 5 tahun terakhir (2009 ± 2014).

Namun, fakta kondisi diskriminasi terhadap perempuan dan anak kerap diabaikan oleh negara. Pengabaian tersebut, dipengaruhi oleh cara pandang patriarkhis dan penilaian bahwa perempuan tidak menerima kekerasan langsung dari penyerangan massa intoleran, sehingga perempuan tidak diposisikan sebagai warga negara yang wajib dijamin perlindungannya atas keamanan dan ancaman kekerasan. Walaupun kenyatannya bahwa perempuan justru rentan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan berlapis dari peristiwa tindakan kekerasan kelompok intoleran. Perempuan tidak hanya mengalami kekerasan dalam keluarganya, tetapi juga pada ranah komunitasnya atau lingkungan masyarakat dan negara secara luas. Faktanya bahwa kasus KBBB telah mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi perempuan meningkat. Misalnya hak atas keberlangsungan hidupnya dirampas baik hak menentukan nasibnya sendiri, hak untuk berkumpul/bersosial maupun hak untuk bergerak dan beraktifitas. Sementara hak atas pendidikan, hak atas kesehatan pada anak juga terenggut.

Beberapa fakta kasus KBBB lainnya, diantaranya kasus Ahmadiyah di Makassar, tuduhan aliran sesat di Aceh, penutupan Gereja di Peunayong-Aceh, kasus Syiah Sampang. Perempuan dan anak juga mengalami diskriminasi dan kekerasan berlapis yang berujung pada pembatasan hak di ruang sosial termasuk hak keadilan dan pemulihan pada perempuan dan anakanak yang mengalami trauma mendalam dan berkepanjangan akibat kasus kekerasan yang mereka alami.

Pada kasus Syiah-Sampang misalnya, perempuan dan anak-anak, tidak hanya mengalami trauma yang mendalam, tetapi juga tidak dapat berkumpul dengan anggota keluarga lainnya. Tuduhan bahwa Syiah adalah aliran sesat, telah berdampak pada pembatasan hak perempuan dan anak untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarganya. Bahkan perempuan kerap mengalami diskriminasi dari keluarganya dan masyarakat dimana mereka tinggal yang akhirnya memaksa mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Ini dialami oleh istri Rois dan Tajul, yang tidak diperbolehkan bertemu keluarganya yang lain. Bahkan untuk bertemu saudari perempuan dan ibunya pun, istri Rois tidak diperbolehkan oleh keluarganya yang laki-laki. Padahal beban dan trauma yang dialami perempuan membutuhkan dukungan dari keluarganya sendiri .RQVWUXNVL \DQJ GLEDQJXQ EDKZD ³SHUHPSXDQ \DQJ EDLN VHODOX PHQHULPD DSDSXQ VLWXDVLQ\D´ PHQMDGLNDQ SHUHPSXDQ WLGDN GDSDW PHQHQWXNDQ NHSXWXVDQ DWDV GLULQ\D VHQGLUL

Kekerasan psikis yang terjadi akibat penyerangan dan intimidasi bertubi-tubi pada KBBB tersebut tidak pernah menjadi perhatian oleh negara.

Hal serupa juga terjadi pada kasus lainnya, yaitu tuduhan aliran sesat terhadap Teungku Aiyub dan Teungku Barmawi di Aceh, dimana perempuan sebagai istri dan juga ibu, selain mengalami kekerasan dan trauma yang mendalam, disatu sisi, peran gender menempatkan perempuan sebagai perlindung keluarga, dalam hal ini anak-anaknya yang juga mengalami trauma, akibat penyerangan yang dilakukan oleh massa intoleransi. Selain itu, pada kasus Dayah Al- Mujahadah, dimana perempuan santri ataupun perempuan yang menikah dengan santri di Dayah Al Mujahadah tidak dapat kembali dan berkumpul dengan keluarganya.

Kekerasan dan diskriminasi juga kerap dialami perempuan dilingkungannya akibat kasus KBBB; perempuan mengalami pengucilan di masyarakat sekitarnya, stigma, hinaan, ejekan karena tuduhan aliran sesat. Selanjutnya, anak-anak mereka yang menjadi sasaran pengucilan dan diskriminasi di masyarakat maupun di Sekolahnya yang mengalami beban dan trauma berkepanjangan untuk bebas beraktivitas dan ketakutan diserang. Pada kasus Dayah AlMujahadah, istri pemilik Dayah dan juga anaknya yang dahulunya aktif dalam kegiatan pengajian lingkungan, juga turut dikucilkan dan mendapat perlakukan diskriminasi dari lingkungan tempat tinggalnya. Bentuk diskriminasi yang diterima, misalkan ³kamu anak orang sesat, ayahmu orang sesat´67, kata-kata seperti itu kerap dialamatkan kepada anak-anak. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan/pemukulan oleh teman sekolahnya karena dianggap anak pengajar aliran sesat.68

Tidak hanya kekerasan psikis, kekerasan terus berlanjut pada perempuan korban dari komunitas Syiah yang berada dipengungsian, mengalami berbagai ketidakadilan, mulai dari kondisi pengungsian yang tidak berpihak pada kondisi perempuan dan anak, kebutuhan dan kepentingan perempuan di pengungsian-pun diabaikan, misalkan tidak ada tempat bermain, kamar mandi yang tidak memadai dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam kasus KBBB, tidak pernah menjadi perhatian serius dan prioritas oleh negara, untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan, khususnya terhadap hak anak dan perempuan.

Perlakuan khusus bagi perempuan dijamin dan dilindungi UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 49 Ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa ³perempuan memiliki hak khusus yang melekat pada dirinya dikarenakan fungsi reproduksinya. Perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksinya.´

Dalam beberapa kasus KBBB, tidak sedikit aparat negara, justru turut terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini, terlihat pada kasus Ahmadiyah di Makassar, dimana pihak polisi melakukan intimidasi dan ancaman kepada perempuan dan anakanak yang turut hadir bersama-sama dengan jamaah Ahmadiyah lainnya. Akibat intimidasi dan ancaman kekerasan serta perusakan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah, khususnya perempuan dan anak-anak masih mengalami ketakutan dan trauma hingga saat ini. Bahkan Polwan yang melakukan pemeriksaan juga melakukan intiPLGDVLGHQJDQPHQJJXQDNDQNDOLPDW³cepat sedikit, saya sudah mau pulang ini´VDDWDNDQPHODNXNDQ%$3.

³.alian ini manusia apa? Saya akan potong leher kalian, jika kalian tidak keluar, saya akan bakar MeVMLGLQL´. Penggalan kalimat ancaman yang telah disinggung dalam Bab terdahulu tersebut, merupakan salah satu contoh nyata bentuk kesewenangan aparat kepolisian bersama-sama dengan massa intoleran dalam kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Makassar.

Negara tidak memberikan perlindungan maupun upaya pemulihan kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan berlapis akibat terjadinya diskriminasi berbasis KBBB ini. Sejauh ini, tidak nampak ada tindakan nyata dari pemerintah pusat maupun daerah, dalam mencegah, mengatasi dan menyelesaikan beragam tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dalam kasus KBBB. Pembiaran dan keterlibatan aparat negara dalam berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan, merupakan bentuk nyata negara dalam hal ini pemerintah, telah gagal memberikan jaminan terhadap warga negara untuk bebas dari diskriminasi dan beragam tindak kekerasan berbasis gender.

Dalam kerangka hukum Nasional, perlindungan Hak Asasi Perempuan dan anak, dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi-UUD RI 1945 dan perundangan lainnya, antara lain; UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No 12 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil Politik, dan UU No 11 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dan UU No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Namun maraknya pelanggaran HAM dalam konteks kasus KBBB, menunjukkan bahwa negara tidak menjalankan kewajibannya dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Bahkan yang terjadi adalah negara dalam hal ini pemerintah, secara nyata melakukan pembiaran terjadinya diskriminasi secara sistimatis dan kekerasan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh kolompok intoleran. Pada kasus intoleransi membuktikan negara telah melanggar Hak Konstitusional Perempuan termasuk UU No 7 Tahun 1984 terutama pasal 1, 2, 3, 7, 13 dan pasal 15. Beberapa Hak Asasi Perempuan yang terlanggar, antara lain; perempuan dihilangkan hak atas keputusan politik, hak atas kehidupan yang layak, hak atas ekonomi, hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan, hak atas bebas dari ancaman, ancaman kehilangan status kewarganegaraan, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, hak bebas memeluk agama dan beribadah, hak atas kebebasan berserikat/berorganisasi dan berkelompok/berkomunitas, dan hak atas tempat tinggal. Kenyatannya bahwa tidak sedikit, perempuan dan keluarganya mengalami pemiskinan akibat kehilangan tempat tinggal atau rumahnya, harta bendanya, lapangan pekerjaan atau sumber pengidupannya yang lain karena adanya kondisi yang memaksa perempuan dan keluargnya harus mengungsi atau hidup dipengungsian.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan dari berbagai tindakan kekerasan terutama kekerasan fisik dan psikis (trauma) yang sampai saat ini tidak mendapatkan respon serius dari aparat negara. Padahal negara bertanggungjawab atas perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi perempuan dan pemulihan korban sebagai individu dan warga negara yang memiliki hak sama dengan warga negara yang lain.

Berkaitan dengan itu, Komite CEDAW melalui Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women69pada bagian kerangka konstitusional dan legislatif (No 15) menegaskan bahwa The Committee is deeply concerned about the failure to consistently implement the provisions of the Convention at the provincial and district levels, even though the Constitution empowers the central Government to do so. The Committee notes that, owing to the policy of decentralization (Law 32/2004), many regions have increasingly implemented laws and policies that severely discriminate against women, and therefore women have lost fundamental rights that they had previously been able to exercise freely. The Committee is also deeply concerned about the increased influence of fundamentalist religious groups advocating restrictive interpretations of sharia law, which has resulted in discrimination against women.

Namun fakta-fakta kasus KBBB menunjukkan bahwa negara tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Perempuan. Karena itu, Komie CEDAW70, telah menyatakan dan menyapaikan keprihatinannya kepada Pemerintah Indonesia mengenai situasi perempuan yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan yang menargetkan perempuan karena identitasnya sebagai keluarga atau angggota dari komunitas, keyakinan atau agama, seperti Ahmadiyah, Kristen, Budha dan lain-lain.

Dok. Solidaritas Perempuan

Dok KontraS.

67Laporan tim investigasi

68Id

69Committee on the Elimination of Discrimination against Women Fifty-second session 9-27 July 2012 70Committee on the Elimination of Discrimination against Women Fifty-second session 9-27 July 2012

BAB VI Temuan Lapangan Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Dok KontraS.

Dok KontraS.

BAB VI

Temuan Lapangan Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Laporan ini mencatat bahwa pelanggaran HAM dalam kontek kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia, dalam beberapa kasus telah menjurus pada pelanggaran HAM berat, berupa dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada bagian ini, akan menggunakan dua studi kasus yaitu kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik dan kasus Syiah Sampang.

6.1. Kasus Penyesatan Syiah Sampang

Laporan ini mencatat, kasus Syiah di Sampang bermula ketika pertengahan tahun 2004, KH. Ali Karrar, mengadakan pertemuan dengan Ustad Tajul Muluk terkait ajaran Syiah yang diajarkannya.71 Pada intinya, dalam pertemuan ini KH. Ali Karrar menegaskan bahwa dia tidak bisa menerima aktivitas Ustad. Tajul Muluk yang menyebarluaskan ajaran Syiah di Nangkernang. KH Ali meminta Ustad Tajul Muluk untuk meninggalkan ajaran Syiah dan mengajarkan Islam hanya yang sesuai dengan Ahlussunnah Wal Jamaah.

Dalam pertemuan ini, Ustad Tajul Muluk menegaskan bahwa dirinya akan tetap mendakwahkan ajaran Syiah karena baginya hal itu adalah sebuah kebenaran dan keyakinan yang harus disampaikan. Pertemuan ini adalah momentum awal adanya pertentangan antara Ust. Tajul Muluk dengan para Ulama di Sampang yang menolak keberadaan komunitas Syiah yang dipimpinnya.

Pada tanggal 26 Februari 2006, Forum Musyawarah Ulama (FMU) SampangPamekasan mengadakan pertemuan dengan menghadirkan Ust. Tajul Muluk untuk menyatakan penolakan mereka atas aktivitasnya mengajarkan Syiah di Nangkernang. Dua hari sebelumnya, yaitu tanggal 24 Februari 2006, pertemuan serupa batal diadakan karena Ustad. Tajul Muluk tidak bisa hadir. Di akhir pertemuan FMU mengeluarkan keputusan yang isinya mengajak pimpinan Syiah JD¶IDUL\\DK 7DMXO 0XOXN 0DNPXQ Xntuk segera kembali ke jalan ahlu alsunnah wa al-MDPD¶DK dan sesepuh terdahulu untuk menghindari terjadinya bentrokan faham dan fisik di kalangan masyarakat awam yang sangat dikhawatirkan terjadi. Karena Tajul Muluk telah menolak tawaran FMU tersebut, maka FMU tidak bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi dan memasrahkan persoalan kepada aparat yang berwajib. FMU menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) empat kabupaten di Madura agar segera menyatakan fatwa tentang bahaya aliran-aliran sesat termasuk aliran Syiah yang meragukan keabsahan kitab suci Al-QXU¶DQNHDGLODQVDKDEDW1DELGDQEHUghulu (berlebih-lebihan) dalam Ahlu Al-Bait (keluarga Nabi).72

Dok KontraS.

Pertemuan ini dihadiri oleh empat puluh orang yang terdiri dari pimpinan pesantren, tokoh masyarakat, MUI Sampang, Kapolsek beserta tiga anggota Kapolsek Omben73. Sementara itu, di luar forum, tepatnya di Nangkernang ribuan massa mengepung dusun Nangkernang. Tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, namun ribuan massa tersebut melakukan aksi intimidasi terhadap warga dan mengepung rumah Ust. Tajul Muluk.

Pada tanggal 09 April 2007 sekitar pukul 12.30 WIB akan diadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara tersebut berlangsung ribuan massa yang berasal dari kecamatan Omben, kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Robatal melakukan penghadangan terhadap tamu dan penceramah sehingga acara tersebut batal74. Rencananya maulidan tersebut akan dihadiri beberapa undangan dan penceramah dari luar Sampang.

Ketegangan kembali terjadi pada tanggal 17 September 2009. Ratusan massa anti Syiah bergerak mengepung Nangkernang, sementara itu warga jamaah Syiah bersiap akan melawan, namun kekerasan bisa dihindari, setelah aparat keamanan membubarkan massa. Kejadian ini dipicu oleh penolakan Ustad Tajul Muluk untuk meghadiri suatu pertemuan yang di inisiasi beberapa ulama. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka membahas keberatan para ulama atas keberadaan komunitas Syiah di Nangkernang75.

Pada 26 Oktober 2009, dalam suasana bulan Ramadhan, PC NU Sampang mengadakan pertemuan dengan mengundang Ust.Tajul Muluk, hadir juga dalam pertemuan ini perwakilan dari pemerintah dan pihak kepolisian, yakni Kapolsek Omben.

73 Lampiran dokumen surat pernyataan FMU (Forum Ulama Indonesia), 26 Februari 2006 74 Dokumentasi Pemkab. Sampang 75 Dokumentasi Pemkab. Sampang

Untuk kesekian kali Ust. Tajul Muluk didesak agar kembali ke paham Ahlussunnah wal -DPD¶Dh dan diminta menjawab dan mengklarifikasi 32 pertanyaan, termasuk tuduhan tentang kesesatan ajaran Syiah. Karena merasa terpojok, Ustad Tajul Muluk akhirnya menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa dirinya bersedia untuk menghentikan aktivitas mengajarkan ajaran Syiah di Sampang.

Selanjutnya, pertemuan yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2009 tersebut menjadi dasar munculnya surat pernyataan yang mengatasnamakan Pengawas Aliran Kepercayaan[PAKEM] Kabupaten Sampang, MUI Kabupaten Sampang, Departemen Agama Kabupaten Sampang, LSM (NU) serta tokoh Ulama dan tokoh masyarakat, yang isinya:

1. Bahwa tidak diperbolehkan lagi mengadakan ritual dan dakwah yang berkaitan dengan aliran tersebut oleh Sdr. Tajul Muluk karena sudah meresahkan warga.

2. Bahwa Sdr. Tajul bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran aliran tersebut di Kabupaten Sampang.

3. Bahwa apabila tetap melakukan ritual dan/atau dakwah maka Sdr. Tajul Muluk siap untuk diproses secara hukum yang berlaku.

4. Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM di Kabupaten Sampang akan selalu memonitor dan mengawasi aliran tersebut.

5. Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM siap untuk meredam gejolak masyarakat baik yang bersifat dialogis atau anarkis selama yang bersangkutan yakni Ustad Tajul Muluk, mentaati kesepakatan di poin (1) dan (2). Surat pernyataan ini ditandangani oleh MUI Kabupaten Sampang, Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Ketua PCNU Kab. Sampang, Departemen Agama Kabupaten Sampang, KA Bakesbangpol Kabupaten. Sampang, serta tokoh Ulama/'D¶L dan keamanan serta ketertiban masyarakat [Kamtibmas].76

Upaya mendiskreditkan ajaran Syiah terus dilakukan secara berkelanjutan, melalui forum atau majelis pengajian di Mushola dan Mesjid-mesjid. Bahkan MUI Sampang melalui KH. Bukhori Maksum secara terang menyampaikan bahwa ajaran Syiah yang dipimpin oleh KH. Tajul Muluk adalah ajaran sesat77.

Pada 21 Februari 2011, Ustad Tajul Muluk beserta jamaahnya mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan mengundang sekitar 200 orang. Kegiatan ini memicu reaksi dari ulama anti Syiah yang tergabung dalam BASSRA. BASSRA memobilisasi 5 ribuan massa dari 6 desa di sekitar Nangkernang yaitu, Desa Karang Gayam, Desa Soko Banah, Desa Ketapang, Desa Karang Penang, Desa Blu Uran, Desa Tlambah. Mereka mengepung dusun Nangkernang, dan merusak jalan-jalan yang menuju ke wilayah itu.

Pada bulan ini, tokoh-tokoh anti Syiah di Omben memobilisasi pengumpulan tanda tangan masyarakat untuk menyatakan penolakan terhadap komunitas Syiah di Omben. Pernyataan tersebut pada intinya berisi :

1. Ustad Tajul Muluk keluar dari desa Karang Gayam dan meninggalkan wilayah Kabupaten Sampang.

2. Ustad Tajul Muluk dilarang menyebarkan ajarannya.

3. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka Ust. Tajul Muluk akan diusir secara paksa oleh masyarakat Desa Karang Gayam78.

Hari Sabtu 02 April 2011, akses jalan menuju rumah Ustad Tajul Muluk, di desa Karang Gayam Kecamatan Omben, diputus. Pihak Pemerintah menduga pelaku pemutusan tersebut adalah Sdr. Muhlis dan Saniwan serta ± 20 orang santri K. Rois. Aksi pemutusan tersebut disebabkan karena Ustad Tajul akan membangun 3 (tiga) ruang tempat pendidikan (pesantren). Bahkan tersebar isu akan ada penyerangan yang dilakukan oleh massa ke rumah Ustad Tajul, merespon hal tersebut pihak Polres Sampang mengamankan Ustad Tajul Muluk ke Mapolres Sampang untuk mendapatkan perlindungan.

Dok KontraS.

Tanggal 04 April 2011 pukul 09.00 WIB, di aula mini Pemkab Sampang diadakan rapat koordinasi Kominda Kabupaten Sampang untuk membahas persoalan komunitas Syiah yang dipimpin Tajul Muluk. Rapat ini dipimpin oleh Bupati Sampang dan diikuti Fopimda Kab. Sampang, Muspika Kec. Omben, Muspika Kec. Karang Penang, tokoh masyarakat, tokoh agama (kyai/XODPDGDQPDV\DUDNDWGLVHNLWDUGHVD.DUDQJ*D\DPGDQGHVD%OX¶XUDQ.

Di dalam pertemuan tersebut diambil kesimpulan bahwa masyarakat Karang Gayam Kecamatan Omben, serta GHVD%OX¶XUDQNHFDPDWDQ Karang Penang menolak ajaran Ustad Tajul Muluk dan memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Akan merelokasi Tajul Muluk beserta keluarga untuk sementara waktu keluar dari desa Karang Gayam kecamatan Omben demi kondusifitasnya situasi di desa Karang Gayam Kecamatan Omben

2. Akan dilakukan upaya-upaya pendekatan terhadap K. Rois dan pengikutnya serta masyarakat Karang Gayam Kecamatan Omben dan 'HVD %OX¶XUDQ .HFDPDWDQ Karang Penang untuk dapatnya menahan diri agar tidak terseret konflik horizontal yang bernuansa SARA.

Tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 09.00 WIB, berlangsung forum silaturrahmi antara Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Untung S. Rajab dengan ulama se-kabupaten Sampang. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk merelokasi Ust. Tajul Muluk keluar dari desa Karang Gayam atau jika tidak dia harus kembali ke ajaran Aswaja (ahlu al-sunnah wa al-MDPD¶DK red).

Selanjutnya, pada tanggal 07 April 2011 pukul 13.00 WIB, di aula mini pemkab Sampang diadakan pertemuan koordinasi Kominda Sampang yang dipimpin wakil bupati Sampang. Dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh Rois Syuriah PC NU kabupaten Sampang (KH.Syafiuddin Abd.Wahid), Ketua MUI kabupaten Sampang (KH.Buchori MD¶VXP tokoh agama dari kecamatan Omben (KH.Wadud Bahri, KH.Abd. Wahab dan KH.Lud), KH.Halim Toha dari unsur Kemenag kabupaten Sampang, Ketua DPRD Sampang (KH.Imam Ubaidillah), Dandim 0828 Sampang, Wakapolres Sampang beserta jajarannya, Kejari Sampang, Bakesbangpol Sampang beserta jajarannya, Kabag Hukum Pemkab Sampang, Muspika kecamatan Omben, Kasat C Sosbud Polda Jatim, Kasat D criminal Polda Jatim, Intel Brimob Polda Jatim. Pertemuan ini menghasilkan keputusan : Ust. Tajul Muluk segera direlokasi keluar dari desa Karang Gayam Kecamatan Omben (beberapa peserta rapat meminta agar K. Tajul Muluk dikeluarkan dari wilayah kabupaten Sampang).

Pada tanggal 10 April 2011 bertempat di rumah dinas Camat Omben, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang, Muspika Omben dan Karang Penang, KH. Wadud (kakek K. Tajul Muluk dan K. Rais), K. Rais, Kh. Lutfi, Kades .DUDQJ *D\DP WRNRK XODPD GDQ PDV\DUDNDW .DUDQJ *D\DP GDQ 'HVD %OX¶XUDQ GHQJDQ KDVLO masyarakat desa Karang Gayam menolak kehadiran ajaran K. Tajul Muluk79.

Keesokan harinya 11 April 2011 pukul 09.00 pertemuan kembali digelar di pondok pesantren Darul Ulum di desa Gersempal Kecamatan Omben pimpinan KH.Syafiudin Abd.Wahid, pertemuan itu dihadiri oleh Forpimda, ulama dan Kapolres Sampang dengan hasil:

x Polri dan MUI pusat dan Jatim menyetujui rekomendasi ulama Sampang untuk merelokasi Ustad Tajul Muluk keluar dari pulau Madura dengan alasan untuk menjaga kondusifnya situasi keamanan di Madura

x Masyarakat tidak diperkenankan melakukan tindakan anarkis dan dianjurkan melakukan pendekatan persuasif kepada pengikut ajaran Ustad Tajul Muluk.

x Kepada semua pihak diharapkan untuk bekerja sesuai dengan kewenangannya demi menjaga kondisi yang stabil80.

Di media massa, Bupati Sampang mengatakan bahwa pemerintah telah siap untuk merelokasi seluruh Jamaah Syiah untuk keluar dari Pulau Madura. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Gubernur Provinsi Jawa Timur (pernyataan tanggal 14 April 2011).

Mei 2011, MUI Sampang mengumpulkan ribuan tanda tangan warga Sampang, di mana isinya menyepakati pengusiran Jamaah Syiah dan Ustad. Tajul Muluk dari Sampang81, pada tanggal 28 Mei 2011 mereka melakukan pertemuan ulama se-Madura di Ponpes Darul Ulum (pimpinan KH. Safiduddin Abdul Wahid). Pertemuan tersebut selain untuk mengkonsolidasikan ribuan tanda tangan, juga untuk membahas keputusan pengusiran KH. Tajul Muluk.

Dok KontraS.

Hadir dalam pertemuan tersebut pejabat Muspida, Polda Jatim, Mabes Polri dan Slamet Effendi Yusuf mewakili MUI Pusat. Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati salah satunya adalah, MUI se-Madura menyatakan aliran Syiah di Karang Gayam adalah sesat dan menyesatkan. MUI juga meminta KH. Tajul Muluk dan pengikutnya direlokasi segera dari Sampang82. Tidak cukup disitu, selain mengeluarkan fatwa kesesatan Syiah MUI se-Madura juga merekomendasikan untuk mengambil langkah pembekuan terhadap aktivitas Syiah Imamiyah yang ada di desa Karang Gayam Kecamatan Omben serta merelokasi Tajul Muluk ke luar Sampang, hasil musyawarah itu kemudian disepakati dan ditandatangani oleh semua pimpinan MUI di empat Kabupaten di Madura83.

81 Pemantauan Kontras 82 Pemantauan Kontras 83 Dokumen Musyawarah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (KUI) kabupaten Se-Madura di Sampang, 28 Mei

Rencana merelokasi Ustad. Tajul Muluk beserta jamaahnya mendapat dukungan dari pemerintah. Pada tanggal 30 Mei 2011 sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut diadakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemkab. Sampang. Dalam pertemuan ini hadir Asisten I Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Ketua MUI Jawa Timur, Sekertaris Daerah Kabupaten Sampang, Bakesbangpol Sampang, Dandim 0828 Sampang, Kasat Intel Polres Sampang, Muspika Omben, Ketua MUI Sampang, kantor Kementrian Agama Kabupaten Sampang. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi siap memfasilitasi anggaran relokasi Ust. Tajul Muluk dari desa Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang ke Dieng Malang.

2. Pemkab Sampang secara teknis untuk melakukan pendekatan kepada Ust. Tajul Muluk guna penandatanganan berita acara relokasi ke perumahan Lembah Dieng Kota Malang84.

Dalam upaya percepatan proses relokasi Ustad Tajul dan jamaahnya, Pemkab Sampang terus menggelar pertemuan-pertemuan yang intinya adalah mengupayakan proses relokasi (pengusiran) Ust. Tajul Muluk dari Sampang dapat segera dilakukan.

Pada tanggal 26 Juli 2011, PDVVD GDUL%OX¶XUDQ .HF.Karang Penang dan desa Karang Gayam mendatangi kediaman Ust. Tajul Muluk dengan tujuan untuk mengusir Ust. Tajul Muluk keluar dari desa Karang Gayam kecamatan Omben. Sekali lagi Ustad Tajul Muluk diamankan ke Polres Sampang dan dilakukan dialog yang dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Sampang, Kasat Intel Polres Sampang, Kepala Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol, Kasubid Cegah Dini %DNHVEDQJSRO 8QVXU ,QWHO 3ROUHV 6DPSDQJ NHSDOD GHVD %OX¶XUDQ .HF .DUDQJ 3HQDQJ GDQ tokoh masyarakat desD .DUDQJ JD\DP GDQ GHVD %OX¶XUDQ 'DODP GLDORJ WHUVHEXW UstadTajul Muluk menegaskan bahwa dirinya menolak tuntutan masyarakat untuk meninggalkan kediamannya di desa Karang gayam85.

Pada tanggal 28 Juli 2011 sekitar 100 orang pengikut Ustad Tajul Muluk mendatangi Mapolres Sampang denga tujuan untuk menjemput UstadTajul Muluk. Mereka khawatir Ustad Tajul akan dipenjara oleh Polisi+DULMXP¶DWWDQJJDO -XOL setelah didesak oleh banyak pihak Ustad Tajul Muluk bersedia untuk pindah sementara dari Kabupaten Sampang. Ustad Tajul Muluk akan tinggal sementara di Malang tanpa disertai keluarganya. Keesokan harinya, Tajul Muluk berangkat ke Malang.

Tanggal 7 Agustus, dalam bulan Ramadan, Ustad Tajul Muluk pulang ke kampungnya untuk bertemu keluarga. Mengetahui hal tersebut, polisi mencegah menangkap dan mengamankannya di Polres Sampang selama satu malam, keesokan harinya dikirim kembali ke Kota Malang86.

Pada tanggal 08 Agustus 2011, pemerintah menyerahkan uang sejumlah 60 juta rupiah kepada Ust. Tajul. Uang ini adalah sebagai bantuan biaya hidup ust. Tajul selama di pengasingan (di kota Malang)87.Tanggal 18 September 2011, terjadi insiden yang dialami oleh Andreas Harsono dan Tirania Hasan. Keduanya adalah staf peneliti dari Human Rights Watch. Mereka hendak datang ke Nangkernang untuk melakukan riset dan investigasi seputar penganut aliran Syiah Sampang. Keduanya ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian setempat. Selama beberapa saat mereka diperiksa di kantor Polsek dan kantor Koramil Omben. Selanjutnya oleh petugas Polisi keduanya di bawa ke kantor imigrasi di Surabaya, hal ini karena Tirana Hasan adalah peneliti HRW yang berkewarganegaraan asing. Pihak kepolisian beralasan, bahwa penangkapan itu dilakukan karena mereka berdua tidak memiliki izin penelitian di Sampang.

Pasca pencekalan dua peneliti HRW, jalan-jalan yang menuju Desa Nangkernang banyak dirusak dan dilubangi. Tujuannya adalah agar orang luar sulit untuk memasuki wilayah tersebut. Tanggal 20 Desember dinihari, terjadi pembakaran satu rumah milik H. Muhammad Siri (saudara KH. Tajul Muluk dan juga penganut aliran Syiah). Rumah yang berada di Dusun Gaddheng, Karang Penang, Sampang dibakar massa. Tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut.

71 KH. Ali Karrar adalah pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid, masih kerabat dari Ust. Tajul Muluk, salah seorang ulama terkemuka di Pamekasan dan BASRA (Badan Silaturahmi Ulama Madura).

72 Dokumen surat pernyataan FMU (Forum Ulama Indonesia), 26 Februari 2006

76 Dokumentasi Pemkab. Sampang 77 Keterangan ustad Tajul Muluk

78 Dokumentasi Pemkab. Sampang

79 Dokumentasi Pemkab Sampang 80 Dokumentasi Pemkab Sampang

84 Dokumen Pemkab. Sampang 85 Dokumen Pemkab. Sampang 86 Dokumen Pemkab. Sampang 87 Dokumen Pemkab. Sampang

6.2. Peristiwa Pembakaran Rumah dan Pesantren Ust. Tajul muluk

Pada tanggal 29 Desember 2011, tepatnya di pagi hari, seorang tetangga Ustad Tajul Muluk, Ibu Misnawi, menginformasikan via telephon kepada Tajul Muluk yang sedang berada di Malang, bahwa telah tersiar kabar di masyarakat Desa Karang Gayam akan terjadi penyerangan ke kediaman Ustad Tajul. Hal itu terjadi karena mereka mendengar bahwa Ustad Tajul Muluk akan berkunjung ke Dusun Nangkernang.

Setelah mendengar adanya isu penyerangan, Ustad Tajul Muluk kemudian menginformasikan hal ini kepada kakaknya, yaitu Iklil al Milal, dan salah satu intel Polres Kabupaten Sampang yang bernama Riyanto. Selain upaya tersebut, Ustad Tajul Muluk juga berusaha menghubungi beberapa anggota kepolisian yang lain, tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Namun akhirnya, setelah beberapa saat, akhirnya aparat keamanan dapat dihubungi.

Kakak Ustad Tajul Muluk, Iklil Al Milal, menyaksikan sekitar pukul 08.00 WIB mulai nampak gerakan massa intoleran yang berjumlah sekitar 500 orang dengan membawa senjata tajam, semisal celurit, menuju ke arah pesantren Misbahul Huda yang sekaligus rumah Ustad Tajul Muluk. Karena jumlah yang begitu banyak dan bersenjata tajam, maka Iklil memerintahkan beberapa orang perempuan yang tinggal di rumah Ustad Tajul; yang selama ini telah dikosongkan oleh pemiliknya, untuk segera meninggalkan rumah tersebut.88Fakta ini diperkuat ROHKNHWHUDQJDQ0XKDLPLQ \DQJPHQ\DWDNDQEDKZD³Sebagian membawa celurit sebagian lagi membawa kayu dan bensin, untuk batu sendiri mereka tidak bawa, mereka ambil batu yang ada GLVHNLWDUUXPDKQ\DXVWDG7DMXO´89

Dok KontraS.

Selanjutnya, pada sekitar pukul 09.00 WIB, massa penyerang mengepung rumah Ustad Tajul Muluk dan mulai melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran. Asrama para santri, ruangruang kelas, warung dan perabotan serta buku dan kitab atau buku dalam pesantren Misbahul Huda dibakar habis. Menurut Iklil, pada saat kejadian ini, ada 2 orang anggota kepolisian yang hanya menyaksikan peristiwa ini dan tidak bisa berbuat apapun.

Fakta ini diperkuat oleh keterangan sakVL0\DQJPHQ\DWDNDQ³Pada saat terjadi aksi saling melempar batu, kami disuruh mundur oleh aparat. Akhirnya kami mundur terus massa PDVXN QDK WHUMDGLODK SHPEDNDUDQ´90 Terkait keberadaan anggota polisi, saksi Mhs menambahkan:

³Pada saat massa semakin banyak kami akhirnya melawan, sekitar 1,5 jam kami disuruh mundur sama polisi karena kami kelompok kecil, waktu itu yang saya lihat ada 2 orang petugas polisi di lokasi yang dekat dirumah Ustad Tajul. Dan di perempatan jalan ada 2 orang, kalau tidak salah namanya pak Yusuf. Mereka meminta kami agar mundur, tapi kami tetap di posisi semula dan kami tidak melempar batu lagi,tapi massa semakin banyak, ketika massa semakin banyak ya kami melempar lagi. Sampai akhirnya VD\DNHQDGLNHSDOD´91

Setelah selesai melakukan perusakan dan pembakaran di pesantren Misbahul Huda, massa intoleran mulai bergerak menuju kediaman Iklil Al-mLODO GL GHVD %OX¶XUDQ NDPSXQJ Geding Laok yang berada kurang-lebih 1 km dari lokasi pesantren Misbahul Huda.

90Id

Pada pukul 11.00 WIB massa mulai mengepung rumah Iklil al Milal dan melakukan pengrusakan serta pembakaran. Setelah merusak dan membakar rumah Iklil, massa bergerak menuju rumah Ummu Hani (27 thn/ adik Tajul Muluk) di kampung Solong Berek desa Karang Gayam. Setelah tiba dirumah Ummu Hani, massa mulai merusak dan membakar rumah. Tidak hanya itu, massa intoleran, juga sempat menjarah rumah seorang TKI yang baru datang dari Malaysia, yang bernama Suhairi.

Menurut keterangan Kapolres Sampang, Kapolres berada di TKP (tempat kejadian perkara) bersama beberapa puluh anggota Polres Sampang. Aparat kepolisian tidak mencegah tindakan kekerasan tersebut dengan alasan mereka kalah jumlah dengan massa yang sedang menyerangk dan aparat tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai.

Selanjutnya aparat kepolisian mendatangi rumah-rumah warga Syiah dan mengevakuasi warga Syiah ke kantor kecamatan Omben, namun kondisi Kantor kecamatan cukup terbuka dan para pengungsi sempat menjadi tontonan masyarakat sekitar. Buruknya kondisi pengamanan di kecamatan, membuat khawatir para pengungsi, mengingat tidak tertutup kemungkinan terjadi serangan sewaktu-waktu.

Setelah tinggal di kecamatan untuk beberapa saat, pengungsi kemudian dipindahkan ke GOR (Gedung Olah Raga) kabupaten Sampang. Secara keseluruhan warga Syiah yang diungsikan ke GOR Kabupaten sampang berjumlah 350 orang dari 130 KK.

88Wawancara dengan Iklil Al Milal, 18 September 2012 89Wawancara dengan saksi berinisial M, 17 September 2012

91Wawancara dengan Mhs, 24 September 2012

6.3. Kondisi Pengungsi di G OR K ab. Sampang

Berdasarkan pemantauan langsung yang dilakukan KontraS, pengamanan oleh kepolisian di lokasi GOR cukup longgar. Hanya ada beberapa orang petugas yang ditempatkan disana. Hal ini memudahkan siapa saja masuk ke dalam ruangan pengungsian. Untuk kebutuhan sehari-hari, para pengungsi tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang cukup. Mereka hanya mendapatkan jatah makanan berupa nasi bungkus sebanyak tiga kali dalam sehari. Nasi bungkus yang diberikan hanya berisi nasi dan lauk seadanya (sedikit sayur, ikan asin, tempe, dan sepertiga telur). Di GOR, hanya ada satu kamar mandi, tentu saja hal ini sangat tidak berimbang dengan kebutuhan pengungsi yang berjumlah ratusan orang.

Pembuatan kamar mandi dan WC darurat baru disediakan oleh pemerintah setelah satu minggu pengungsi menghuni GOR. Belum lagi soal kesehatan. Sama sekali tidak ada dokter yang memantau atau memeriksa keadaan kesehatan pengungsi. Untuk pelayanan kesehatan hanya ditempatkan beberapa petugas dari dinas kesehatan yang tidak terlalu peduli dengan keadaan pengungsi. Keadaan semakin runyam ketika pemerintah melarang pengungsi mendirikan dapur umum, akan tetapi di lain pihak pemerintah tidak menyediakan logistik yang memadai. Sebagian besar pengungsi adalah anak-anak dan perempuan sementara itu pemerintah tidak menyediakan kebutuhan belajar dan bermain bagi anak-anak. Hampir setiap hari, pengungsi S\L¶DK di GOR selalu diliputi ketegangan bahwa mereka akan diserang massa anti Syiah.

Semantara itu, diluar GOR, selang sehari pasca peristiwa pembakaran, 30 Desember 2011, Pemkab, DPRD, seluruh aparat kemanan, MUI, PC NU Sampang dan MUI Jatim langsung melakukan koordinasi terkait solusi konflik ini. Pada saat itu, Bupati Sampang, Noer Tjahja menjelaskan bahwa pemicu kekerasan massa adalah masalah keluarga di mana salah satunya terbukti menistakan agama sebagaimana dikatakan MUI Sampang. Kedepan, pemkab berencana akan memilah-milah semua jemaah Syiah dalam kategori fanatik dan tidak. Untuk yang fanatik, rencananya akan ditransmigrasikan ke luar pulau Madura. Tindakan ini diambil Pemkab dengan alasan bahwa KeSDOD 'HVD %OX¶XUDQ .HF .DUDQJ 3enang telah menyatakan bahwa bila ada penangkapan terhadap pelaku pembakaran, masyarakat siap perang sampai mati. Kebijakan ini bukan hanya diamini stakeholder lokal, bahkan Pemprov Jatim, melalui Wakil Gubernur, Saifullah Yusuf menawarkan solusi relokasi bagi penganut Syiah itu dari pulau Madura dan tidak bermasyarakat dengan warga lain yang berbeda paham keagamaan.

Pada rapat MUI Sampang tanggal 1 Januari 2012 atau rapat PC NU Sampang yang dilakukan pada tanggal 2 Januari, keduanya memutuskan bahwa ajaran yang dibawa Tajul Muluk dinilai sebagai penodaaan agama dan penistaan agama yang menimbulkan keresahan warga. Karena itu, bagi MUI dan PC NU Sampang, pelaku penyebaran ajaran sesat dan menyesatkan itu atau Tajul Muluk harus dihadapkan di pengadilan. Kekerasan yang terjadi pada 29 Desember itu terjadi bukan lantaran Sunni yang bertindak radikal, itulah hanyalah akibat dari keresahan atas penyebaran ajaran Syiah Tajul.

Mungkin, karena S\L¶DKWHODKGLMXVWLILNDVLROHKSHPHULQWDKGDQXODPD6DPSDQJVHEDJDL aliran sesat, maka pemerintah Sampang tidak merasa perlu untuk memperlakukan pengungsi Syiah dengan layak. Dan lebih jauh hal ini juga mempengaruhi persepsi masyarakat Sampang terhadap mereka. Hampir semua orang di kota Kab. Sampang mengatakan bahwa orang-orang Syiah yang mengungsi di GOR adalah penjahat agama, sehingga bantuan untuk pengungsi memang tidak layak untuk diberikan. Malah, bantuan-bantuan yang datang dinilai akan memanjakan pengungsi yang jelas bersalah.

Karena itulah, meski sejak hari pertama, Jumat 30 Desember warga Syiah harus mengungsi di GOR dan mengalami keterbatasan logistik, ketiadaan tenaga medis, buruknya air dan sanitasi, serta ketiadaan pendampingan psikososial untuk anak dan kelompok perempuan, hal itu sama sekali tidak menjadi persoalan bagi masyarakat Sampang. Keadaan menjadi semakin buruk ketika pemerintah malah mempersulit masuknya bantuan dari luar. Bantuan dari luar tidak hanya harus diteliti oleh petugas, bahkan orang yang menyampaikan bantuan harus diinterogasi terlebih dulu oleh petugas keamanan, pendek kata setiap bantuan diharuskan memiliki ijin Kepala BPBD Sampang selaku pihak yang diberi kewenangan Pemerintah Sampang untuk bertangung jawab dalam mengelola pelayanan terhadap pengungsi.

Bagi pemkab Sampang, memfasilitasi pengungsi hanyalah menjadi beban mereka. Kepala BPBD Sampang mengeluh karena setiap harinya harus menyediakan makan pengungsi. Dia mengeluhkan bahwa keberadaan pengungsi selain menambah beban anggaran karena harus menyediakan 800 bungkus nasi (300 untuk pengungsi dan 400 untuk Satpol PP dan Polisi), juga dinilai bisa mengundang perhatian pihak luar sementara Pemerintah lokal menginginkan persolan ini dilokalisir. Inilah yag menjadi alasan kenapa pemda selalu mempersulit bantuan luar masuk. Bantuan yang masuk dinilai akan semakin memanjakan pengungsi sehingga mereka tetap menolak untuk dipulangkan ke kampung halamanya.

Komnas HAM yang diwakili Kabul Supriadi dan Hesti Armi Wulan meninjau langsung kondisi pengungsi pada 4 januari 2011. Tidak ada langkah serius oleh mereka guna merespons kekerasan yang dialami penganut aliran Syiah Sampang itu. Komnas HAM menyatakan bahwa ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus ini, akan tetapi mereka belum dapat mengeluarkan rekomendasi apapun.

Akhirnya, dengan tanpa jaminan keamanan dan penyelesaian atas peristiwa pembakaran dan intimidasi yang mereka alami, pengungsi jamaah Syiah pada tanggal 12 januari 2012. Mereka meninggalkan lokasi GOR dengan proses yang dramatis dan penuh ancaman. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa pengungsi harus meninggalkan GOR Sampang maksimal sampai tanggal 12 Januari 2012. Hal ini karena GOR akan digunakan sebagai lomba tenis In door yang menjadi bagian acara HUT Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Januari 2012. Beberapa hari sebelumnya, tanggal 6 Januari 2012 tanpa alasan yang jelas, empat kamar mandi semi permanen di bagian luar GOR Sampang mulai dibongkar oleh BPBD dan Bakesbangpol Sampang. Bahkan mulai hari itu bantuan stok air bersih untuk kebutuhan MCK sudah dihentikan. Sebelum bantuan air dari Jauzan pada Sabtu pagi datang, pengungsi terpaksa melakukan MCK dengan air sungai yang ada di dibelakang GOR.

Bagi para pengungsi semua itu, dianggap merupakan teror agar pengungsi meninggalkan GOR. Sama seperti Tajul dan warga lainya, Iklil al Milal sendiri berulang kali menegaskan tidak akan meninggalkan GOR selama polisi tidak memberi jaminan keamanan. Jaminan keamanan yang dimaksud warga, Polisi menangkap pelaku pembakaran dan memprosesnya secara hukum. Selama tuntutan ini tidak dipenuhi, para pengungsi dengan tegas akan tetap bertahan di pengungsian. Meski begitu, pada saat bersamaan, sebenarnya Iklil juga meragukan komitmen polisi untuk memberikan jaminan keamanan. Dengan penjagaan ketat sekitar 300an personel polisi, harta benda warga Syiah yang ditinggal dikampung masih saja tak luput dari penjarahan maling. Penjarahan dilakukan terhadap rumah Pak Ulul, salah satu warga Syiah. Bukan hanya isi toko yang diambil, tetapi juga KTP, STNK, Akta Kelahiran dan BKPB.

Ditempat terpisah, mendengar sikap tegas warga Syiah tersebut, Pemkab balik mengatakan bahwa jika ingin tetap bertahan, maka itu dibiarkan saja sesuai keinginan pengungsi. Tapi bantuan tidak akan diberikan lagi. Untuk kondisi pengungsi dan solusinya, Pemkab menyerahkan semua ke hukum alam. Menurut Pemkab, Warga Karang Gayam sendiri sebenarnya mau menerima pengungsi Syiah, asal empat orang pemimpin Syiah yang berada di pengungsian tidak ikut kembali ke Karang Gayam. Empat pemimpin Syiah itu adalah Ustad Tajul Muluk, Ustad Iklil Milal, Ustad Syaiful dan Ustad Ali sekeluarga pulang. Menurut warga Karang Gayam, mereka dianggap sebagai sebab dan biang keladi kekerasan.

Sebaliknya, dalam menjawab syarat-syarat yang diajukan oleh pengungsi, polisi sendiri menjelaskan bahwa tuntutan jaminan keamanan itu sulit dipenuhi. Pasalnya, para pelaku didukung ulama yang berpengaruh di Sampang. Jika ditangkap, massa anti Syiah akan menyerah Kantor Polres. Hal ini dibuktikan pada 8 Januari 2011, tepat habis Maghrib, beredar isu akan ada penyerangan sekitar tiga ribuan massa ke GOR. Massa tersebut menuntut agar Polres Sampang membebaskan salah seorang tersangka pembakaran yang bernama Asifin yang telah ditahan satu hari sebelumnya. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, massa mengancam akan membakar Polres dan meneruskan aksinya dengan menyerang warga Syiah mengungsi di GOR

Satu hari sebelum pengungsi keluar dari GOR, yaitu pada tanggal 11 Januari 2012 Bakorpakem Sampang yang menyatakan Syiah sesat pada hari berikutnya, Rabu 11 Januari 2012. Tim Bakorpakem yang terdiri dari Polres Sampang, Dandim 0828, Bakesbangpol, Kemenag, Disbudparpora dan MUI yang bertindak sebagai penasehat memutuskan ajaran Syiah Tajul Muluk sesat. Dasar penyesatan yang dituduhkan kepada Syiah itu antara lain adalah; Rukun iman ada lima, Rukun Islam ada delapan, shalat hanya tiga kali.

Dalam keadaan terancam, jaminan keamanan, dipermalukan dan diangap sesat, terintimidasi oleh massa yang brutal dan tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah, sekitar jam 15.00 WIB pengungsi Syiah pulang ke kampungnya. Mereka pulang, setelah sebelumnya mendengar penjelasan dari perwakilan pemerintah dari depag kab. Sampang melalui pidatonya yang kasar dan meendahkan. Pengungsi jamaah Syiah ini pulang ke kampungnya, dengan fasilitas yang mereka punya sendiri, mereka menolak alat transportasi yang disediakan pemerintah. Dengan dibantu beberapa relawan yang simpatik, mereka menyewa sendiri kendaran yang akan mengantarkan ke kampung halaman. Bahkan, mereka menolak dikawal oleh Polisi. Walaupun toh, akhirnya polisi tetap mengawal rombongan pengungsi hingga ke Nangkernang.

6.4. Pengungsi Kembali Kerumah

Pasca pemulangan dari pengungsian pada Kamis, 12 Januari itu, warga Syiah di Nangkernang tetap mendapat ancaman kekerasan dan teror. Hubungan antar warga Syiah dan Sunni tetap terbelah dan terpisah. Ini tidak hanya terjadi antar warga jauh, bahkan sesama tetangga belakang rumah. Orang Sunni di Nangkernang, menyebut penganut Syiah memiliki agama yang berbeda, bukan faham kegamaan yang berbeda. Dan agama yang dibawa Tajul Muluk, menurut para kyai sebagaimana dituturkan warga, bisa mengancam keberadaan paham ahlu sunnah waljamaah di kampung itu.

Pasca kejadian itu, pernah dilakukan upaya mediasi dengan difasilitas Komnas HAM pada Senin, 16 Januari 2012 di Universitas Surabaya [UBAYA]. Alih-alih mampu menghasilkan draft kesepakatan damai yang menguntungkan dua pihak sebagaimana yang sempat tertunda pada minggu sebelumnya, pertemuan tertutup yang dihadiri para kyai dari pihak Rois, IJABI dan ABI dari pihak Syiah, malah menjadi ajang penghakiman bagi Tajul Muluk dan ajaranya. Secara bergiliran para Kyai itu mengatakan bahwa Ustad Tajul Muluk jelas-jelas melakukan penistaan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 1/PNPS/65. Ustad Tajul juga dinilai telah melanggar Al-Quran dan Hadits yang dipercayai umat Islam di Indonesia. Hingga saat ini, dari pihak pemerintah sama sekali tidak ada upaya untuk merumuskan resolusi konflik yang adil dalam kasus ini.

6.5. Peristiwa Kekerasan yang berulang

K ronologis Bentrokan di Sampang, Madura, Minggu 26 Agustus 2012 :

Pukul 06.30 WIB : Sejumlah anak-anak warga Syiah beserta orangtuanya akan pergi ke luar desa untuk bersilaturahmi dan berangkat dengan 2 buah mobil sewaan. Pada saat rombongan akan naik ke dalam mobil ini lah datang puluhan pria dewasa warga non-Syiah dengan membawa senjata tajam. Warga non-Syiah ini melarang mereka pergi ke luar desa. Akhirnya rombongan tidak jadi pergi dan kembali ke rumah masing-masing.

Pukul 08.00 WIB : Puluhan pria dewasa yang akan menyerang warga Syiah itu makin bertambah menjadi ratusan orang. Kabarnya mereka akan menyerang dan membakar rumah warga Syiah di Sampang. Serangan dimulai dari rumah Ustaz Tajul Muluk.

Rumah Tajul Muluk telah dibakar massa anti Syiah pada Desember 2011 lalu dan kini tersisa bangunan seluas 4×5 meter yang ditempati ibu, istri dan anak-anak Tajul Muluk. Tajul Muluk sendiri masih berada di LP Sampang yang dihukum karena dakwaan menodai agama.

Pukul 09.30 WIB : Sekitar 20 orang lelaki dewasa dari warga Syiah berkumpul di rumah ustadz Tajul Muluk untuk melindungi keluarga Tajul Muluk.

Pukul 10.30 WIB : Warga non-Syiah yang berjumlah sekitar 500an orang bersenjatakan aneka macam senjata tajam seperti batu, bom ikan. Mereka bergerak mengepung rumah ustaz Tajul Muluk. Akhirnya terjadilah perang mulut antara warga Syiah yang ingin melindungi keluarga ustaz Tajul Muluk dengan ratusan warga non-Syiah tersebut.

Dok KontraS.

Karena kondisi memanas, salah satu warga Syiah bernama Moch Chosim (50) berusaha melerai tapi akhirnya malah diserang oleh sekitar 6 orang yang bersenjatakan clurit, pedang dan pentungan. Tubuh Chosim bersimbah darah dan dia meninggal di tempat. Keterangan saksi M menyatakan bahwa ³VHEHOXP EHUNHODKL VHPSDW QJREURO GDQ ELODQJ³NLWD VDXGDUD MDQJDQ EHUWHQJNDU´[kata pak Chosim]. Mereka malah membentak dan mendorong-dorong, mendesakdesak. Tidak lama setelah ngobrol (sekitar dua menit) [pak Chosim] ditebas dan langsung 92 roboh. Perkelahian itu tidak lama sekitar beberapa menit sekitar 2 hingga 3 menit saja.

Massa yang semakin beringas malah melempari rumah ustad Tajul Muluk dengan batu. Ibu Tajul Muluk pingsan karena terkena lemparan batu. Pukul 11.30 WIB : Massa non-Syiah akhirnya membakar rumah yang ditinggali keluarga ustaz Tajul Muluk. Pukul 12.00 WIB : puluhan petugas polisi berdatangan namun mereka sudah tidak bisa lagi mencegah aksi pembakaran rumah ustaz Tajul Muluk dan rumah-rumah warga Syiah lainnya. Kasat Intel Polres, Iklil ketemu angota Polsek Omben. Sebelumnya sudah ada ancaman ancaman; Polres bilang akan segera ditindaklanjuti; tidak ada upaya tindak lanjut dari polisi

Pukul 18.00 WIB : Sedikitnya ada 60 unit bangunan yang dibakar massa warga nonSyiah tersebut. Ada sekitar 35 rumah warga Syiah yang terbakar dan sisanya gedung-gedung di sekitar itu.

Pukul 18.30 WIB : Sejumlah warga Syiah dievakuasi polisi ke Gedung Olahraga Sampang. Sedang ratusan warga Syiah lainnya ada yang berlari dan sembunyi di sekitar hutan dan sawah.

Pada tanggal 20 Juni 2013 jamaah Syiah di Usir ke Rusun Jemundo dari GOR Sampang

92Wawancara dengan saksi M, 17 September 2012

6.6. Kasus Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik93

Kasus Cikeusik, merupakan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, terjadi pada hari Minggu 6 Februari 2011.

Kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik merupakan bagian dari beragam kasus penyerangan dan penganiayaan terhadap jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Sebagaimana ditempat lain, dalam kasus Cikeusik, sebelum peristiwa penyerangan terjadi, telah muncul desakan-desakan dari warga setempat untuk membubarkan Ahmadiyah. Tercatat bahwa sebelum terjadi penyerangan, telah terjadi beberapa kali pertemuan untuk meminta dengan paksa jamaah Ahmadiyah Cikeusik membubarkan diri dan beribadah dengan umat Islam pada umumnya. Pertemuan-pertemuan tersebut di iniasi oleh para pejabat lokal, diantaranya Camat Cikeusik, Lurah Desa Umbulan, Departemen Agama, Kejaksaan Negeri Banten, Kapolsek Cikeusik, Kodim, Koramil dan perwakilan dari Majelis Ulama Banten.

Dok KontraS.

Tidak berhenti disitu, beragam desakan untuk membubarkan diri tetap dialamatkan kepada jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Tercatat bahwa para ulama Pandeglang, bersama TNI dan POLRI menuntut IS [Mubaligh Ahmadiyah Cikeusik] untuk secepatnya membubarkan diri. Mengacu pada laporan investigasi KontraS, para ulama dan Muspika menuntut tiga hal: [1] meminta Ahmadiyah Cikeusik untuk tidak mengadakan kegiatan lagi; [2] meminta Jamaah Ahmadiyah Cikeusik untuk segera membaur dengan masyarakat; [3] meminta Jamaah Ahmadiyah Cikeusik untuk membubarkan diri.

Selanjutnya, IS dipaksa untuk membuat pernyataan dan menandatangani pernyataan diatas kertas bermaterai. Pernyataan itu, berisi bahwa Jamaah Ahmadiyah Cikeusik akan menaati SKB 3 Menteri, Jamaah Ahmadiyah juga siap menanti penjelasan Amri Nasional dan siap bergabung dengan masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan. Akhirnya IS bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

Tanggal 29 Januari 2011, Srp menerima pesan singkat. Isinya meneror komunitas Jamaah Ahmadiyah Cikeusik. Pesan singkat itu ia sebarkan kepada para kolega Ahmadiyah yang ia kenal. Termasuk kepada Dr Mnr, orang yang telah mewakafkan sebidang lahannya untuk dibangun menjadi rumah pusat kegiatan Ahmadiyah Cikeusik.

Ancaman-ancaman verbal pub tidak sedikit Srp terima. Ia kemudian melaporkannya kepada Kesbangpol Provinsi Banten dan instansi-instansi pemerintah terkait di Kabupaten Pandeglang. Bahkan sebelum peristiwa penyerangan Cikeusik pada tanggal 6 Februari 2011, Srp telah mendapatkan kabar lebih awal. 18 warga Ahmadiyah dari total 25 orang Ahmadiyah dievakuasi oleh Gdg dan Jst [non-Ahmadiyah namun dekat dengan warga Ahmadiyah Cikeusik]; menuju terminal Cikeusik.

Dok KontraS.

Tanggal 5 Februari 2011 [H-1 sebelum penyerangan], Kapolres Pandeglang mengamankan IS, istri, 1 anaknya dan Srp ke kantor Polres Pandeglang. Alasan aparat mengamankan mereka, terkait dengan status kewarganegaraan istri IS, yang merupakan warga negara Filipina. Namun, Kapolres Pandeglang, akhirnya menjelaskan duduk perkara soal adanya informasi penyerangan warga terhadap Jamaah Ahmadiyah Cikeusik esok hari. Proses pemeriksaan dan BAP seputar status imigrasi kewarganegaraan tetap dilakukan.

Pada tanggal yang sama, ARH [Jamaah Ahmadiyah Jakarta] mendapat informasi tentang adanya isu penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Cikeusik. Informasi ini ia dapatkan dari BS, yang sebelumnya ditelphon oleh DS. Merespon informasi tersebut, 3 tim [Tim Jakarta, Tim Bogor dan Tim Serang] disiapkan untuk mengantisipasi kabar serangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik dengan total personel sejumlah 17 orang.

Dari ilustrasi uraian diatas, KontraS memandang bahwa sebenarnya sudah terlihat dengan jelas potensi kekerasan yang akan terjadi dan seharusnya sudah bisa diprediksi oleh berbagai institusi negara [khususnya kepolisian].

93Kronoligis dan fakta dalam laporan ini sepenuhnya diambil dari hasil investigasi KontraS. Untuk informasi lebih lengkap terkait peristiwa Cikeusik baca, Laporan Investigasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], 1HJDUD7DN.XQMXQJ7HUXVLN/DSRUDQ+DN$VDVL0DQXVLD3HULVWLZD3HQ\HUDQJDQ-DPD¶DK$KPDGL\DK Cikeusik 6 Februari 2011. Dapat diakses di http://www.kontras.org/pers/teks/laporan%20cikeusik.pdf

Peristiwa Penyerangan

Tanggal 6 Februari 2011, rombongan tim tiba di Desa Umbulan pada pukul 08.00 wib. Mereka disambut oleh dua orang, salah satunya adalah IS. Di dalam rumah terdapat beberapa orang diantaranya: Rh, Rfd, Tr dan satu orang lagi yang namanya belum dapat dipastikan. Kelimanya adalah warga Ahmadiyah Cikeusik. Setelah sarapan, beberapa orang dari tim Jakarta] merakit tombak.

Pk 09.26 wib.94 Ds berdialog dengan Hasan [Kanit Intel Polsek Cikeusik] diruang tamu rumah IS. Hasan sempat menyebutkan nama GMC [Gerakan Muslim Cikeusik], yang sebelumnya memberikan target 1 minggu kepada Jamaah Ahmadiyah Cikeusik untuk membubarkan diri. Hasan juga mengatakan bahwa dirinya telah memonitor daerah sekitar [Cibaliun dan Cigelis]. Ia mengatakan di dua lokasi itu terlihat kelompok orang yang mengendarai motor [R2] dan mobil [R4]. Sebagai antisipasi, Hasan mengerahkan pasukan dari Polsek dan Dalmas Polres Pandeglang. Hasan juga telah memperkirakan perbandingan jumlah massa dengan jumlah aparat polisi. Jika massa datang dalam jumlah sedikit, polisi bisa mencegah dan menanggulanginya. Tapi jika massa berkisar 100 hingga 1000 orang, pihak polisi tidak bisa membantu. Hasan menggunakan kalimat ³$SDEROHKEXDW´ Selanjutnya, Hasan memberi saran kepada DS untuk menghindar atau tidak memberikan perlawanan. Saran Hasan ditolah DS. Menurutnya, rumah IS adalah aset Ahmadiyah yang harus dipertahankan. DS bahkan mempertegas, jika aparat polisi tidak dapat mencegah dan mengantisipasi serangan massa, biar dilepaskan saja.

Pk 09.50 wib. Satu mobil patroli Polsek Cikeusik telah siaga didepan rumah IS. Hasan berada diantara beberapa polisi disamping mobil patroli tersebut. Arif [dokumentator video] sudah berada dihalaman rumah. 10.08 wib, dua truk Dalmas juga telah disiagakan didepan rumah. Tak lama, satu truk bergerak menuju jembatan yang berada tidak jauh dari TKP I [rumah IS]. Satu mobil panther milik polisi telah berjaga didepan pos ronda [terletak antara jembatan dan rumah IS]. Disana juga terdapat beberapa orang, yang menggunakan pakaian biasa dan ada juga yang mengendarai motor. Didalam pos ronda juga terdapat beberapa polisi dan warga.

Pkl 10.28 wib. Satu truk Dalmas dan satu mobil Panther bergerak dari arah jembatan, melewati pos ronda ke arah TKP I. Kemudian, pkl 10.29 wib, satu truk Dalmas lainnya telah bersiaga diatas jembatan. Beberapa polisi kesatuan Dalmas juga telah berada diatas jembatan. Sebagian polisi berpatroli di sekitar jembatan dan didepan TKP I. Pkl 10.31 wib, massa datang dari arah jembatan, berjalan cepat menuju TKP I. Beberapa orang yang sebelumnya berkumpul disekitar jembatan hanya melihat-lihat saja kedatangan massa. Pada saat itu, tidak terlihat polisi diatas jembatan maupun di TKP I.

Pkl 10.36 massa berjalan cepat. Bahkan saat melewati beberapa orang di sekitar jHPEDWDQVDODKVHRUDQJGDULNHUXPXQDQPDVVD>EHUGLULSDOLQJGHSDQ@EHUWHULDN³polisi minggir! kDILULQL NDILU´Sementara massa lainnya berteriak, Allahu Akbar! Massa mencoba memasuki TKP I. Dua polisi dan dua TNI mencoba menghalangi, namun massa tetap merangsek masuk sambil berteriak, Bubarkan Ahmadiyah dari Pandeglang! Beberapa Ahmadiyah, termasuk DS yang telah berada di halaman TKP I mencoba menghalau massa. DS bahkan sempat menghadapi penyerang yang berdiri paling depan, DS memukul penyerang tersebut lebih dulu. Massa kemudian sempat mengeroyok DS. Salah seorang penyerang memukul DS menggunakan batu.

Dok KontraS.

Ini adalah kejadian penyerangan awal. Meski massa berhasil dihalau mundur oleh warga Ahmadiyah yang masih bertahan di TKP I dengan menggunakan bambu dan aksi lempar batu ke arah massa, namun massa tetap merangsek masuk, melempar batu balik dan mengeluarkan golok. Bahkan, kelompok massa yang berada diluar halaman TKP I [baik dihalaman tetangga maupun disekitar pos ronda] juga mulai melempari batu kearah TKP I. Saat penyerangan awal, diketahui pihak polisi dan TNI yang mulanya mencoba menghalau massa, telah menghindar dan menjauh dari TKP I. Jumlah massa penyerang semakin banyak. Mereka datang dari arah jembatan. Tujuh orang dari kerumunan massa yang berdiri paling depan, memberi instruksi untuk maju kepada kerumunan massa di belakangnya. Massa bergerak mengepung TKP I dari arah kanan dan dari arah depan TKP I sambil melempar batu.

Pkl 10.37 wib, beberapa aparat TNI dan polisi dari satuan dalmas sudah berada dilokasi depan halaman rumah TKP I. Mereka membawa tabung gas air mata, namun tidak berbuat apaapa. Bahkan salah seorang polisi ikut merekam kejadian tersebut menggunakan handycam. Para polisi hanya melihat massa yang melempari batu ke arah TKP I. Pkl 10.40 wib kerumunan massa telah menguasai dan menghancurkan TKP I. Pkl 10.42 wib massa berdatangan semakin banyak. Mereka datang bukan dari arah jembatan, melainkan sebaliknya. Masih terlihat satu truk dalmas dan satu mobil panther milik polisi. Massa berlari melewati truk dan mobil tersebut menuju lokasi TKP I. Masih terlihat beberapa aparat polisi berdiri dan melihat pergerakan massa yang semakin banyak, disekitar truk dan mobil tersebut.

Hingga Pkl 10.54 wib, massa berhasil merusak dan merubuhkan atap, memindahkan mobil Inova, Suzuki APV dan sepeda motor Honda Tiger ke halaman TKP I. Massa yang terkonsentrasi di halaman TKP I berteriak teriak sambil mengepalkan tangan kanan keatas. Pkl 10.55 wib polisi mengangkat seorang Ahmadiyah ke atas truk. Ahmadiyah itu terlihat terkulai lemas. Massa sempat mengerumuni truk, sambil berteriak-WHULDN ³7DKDQ 7DKDQ´%DKNDQ DGD VXDUDODQWDQJ\DQJPHQHULDNNDQ³0DVLKEDQ\DN\DQJODLQNHMDU.HMDU´

Pkl 11.00 wib massa masih berkumpul di depan halaman TKP I. Terlihat polisi diantara kerumunan massa. Massa berteriak, Woi polisi! Demi Allah...polisi mainan....polisi Pandeglang....mundur...polisi ....mundur....Aing tanggung MDZDE´ beberapa polisi nampak menjauh dari depan halaman TKP I. Namun, seorang polisi masih tetap merekam kejadian menggunakan handycam. Pkl 11. 08 wib, massa mengerumuni dua korban di TKP II, salah VHRUDQJ EHUWHULDN ³&RED GLORVR GLORVR´0DVVD ODLQQ\D WHUWDZD PHQGHQJDU XFDSDQ WHUVHEXW DGD\DQJEDODVPHQLPSDOL³Wes resik´

Kedua korban setengah telanjang. Tubuh mereka dipenuhi lumpur. Satu diantaranya terluka cukup parah dibagian kepala [terlihat dari darah yang menggumpal disekitar kepala]. Korban ini mengenakan baju berwarna cokelat [mungkin akibat lumpur yang melumuri tubuhnya] dan hanya mengenakan celana dalam. Sedangkan, korban lainnya hanya mengenakan baju berwana biru dan tubuhnya telanjang dibagian bawah. Mereka dipastikan sudah tewas.

Pkl 11.12 wib, satu korban lainnya tergeletak di TKP II [dekat parit]. Ia hanya mengenakan baju dan celana dalam. Tubuhnya dipukuli dengan bambu. Terlihat polisi diantara massa. Salah seorang polisi yang menggunakan helm dan sedari awal peristiwa sudah berada di TKP, berusaha menghentikan amukan massa, khususnya kepada para korban yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Namun tetap tidak dihiraukan massa.

Pkl 11.14 wib, satu korban lainnya tergeletak disebelah kanan TKP I. Tepatnya di halaman rumah tetangga. Ia mengalami pemukulan hebat dari massa, menggunakan bambu dan batu. Korban terlihat masih berupaya untuk melindungi kepalanya. Namun, setelah berkali-kali menerima hantaman pukulan bambu dan batu [mulai dari yang berukuran sekepal tangan hingga yang amat besar], akhirnya tidak bergerak lagi. Korban saat itu terlihat menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada. Korban dibiarkan tergeletak dengan tumpukan bambu dan batu disekitar tubuhnya. Pkl 11.15 wib, salah satu korban yang tergeletak dikerumuni massa. Beberapa orang dari massa melompat dan menginjak-injak bagian punggung korban.

94Susunan waktu ini diambil berdasarkan hasil rekaman video penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik yang direkam oleh Arif, dokumentator Ahmadiyah pada tanggal kejadian peristiwa

6.7. Kondisi Umum Korban

Siapa korban? Dalam mengkaji kasus-kasus pelanggaran HAM dan/atau pelanggaran HAM berat, definisi korban harus jelas. Pertama, berdasarkan ketentuan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK], dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, disebutkan:

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

Lebih lajut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah [PP] No 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat:

Pasal 3

Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hal dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Selanjutnya, PBB melalui Basic Principle and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation, serta Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power, Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985:

Victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through act or ommissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarial law. Where appropriate and in accordance with domestic law, the term victims also include the immediate family or dependants of the direct victims and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

Bahwa korban-korban dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat yang tercatat dalam laporan ini, sebagian besar adalah orang dewasa; secara umum laki-laki, dalam kasus-kasus yang telah disebutkan diatas, menjadi target langsung dari beragam tindakan kekerasan, pembunuhan dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya, pada saat peristiwa terjadi.

Selain itu, juga tercatat korban yang berjenis kelamin perempuan; rata-rata mengalami bentuk-bentuk pelanggaran HAM berupa stigmatisasi dan intimidasi, akibat agama ataupun aliran yang dipeluknya diserang, dibubarkan paksa dan dinyatakan sesat secara sepihak oleh massa intoleran dan regulasi pemerintah semisal SKB.

Selain orang dewasa, anak-anak juga menjadi korban, yakni harus terusir dari tempat tinggalnya, tidak bisa melanjutkan sekolah atau terhambat kelanjutan sekolahnya. Mereka juga mengalami stigma sebagai anak dari orang tua yang menganut aliran sesat

6.8. Mengidentifikasi Pelaku

Setelah mempelajari dan mendalami kasus-kasus yang telah disebutkan tersebut diatas, laporan ini mencatat bahwa para pelaku pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat dalam isu kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori:

1. Unsur / Aktor Negara, terdiri dari:

a. Kementrian Agama RI, Kementrian Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI; selaku pihak yang mengeluarkan SKB 3 Menteri Pelarangan Ahmadiyah, SKB 2 Menteri tentang pendirian tempat ibadah, dan lain-lain

Penjelasan 1 paragraph

b. Kepolisian Republik Indonesia [POLRI]

c. Tentara Nasional Indonesia [TNI]

d. Pemerintah Daerah; semisal Musyawarah Pimpinan Kampung [MUSPIKA], dan Musyawarah Pimpinan Daerah [MUSPIDA]

e. Aparatur Kampung [Gampong]

2. Unsur / Aktor Non-Negara, terdiri dari:

a. Ormas Keagamaan, semisal Front Pembela Islam [FPI], Gerakan Muslim Cikeusik, PC NU

b. Lembaga Keagamaan, semisal MUI, MPU,

c. Warga yang turut terlibat dalam tindakan penyerangan dan beragam bentuk pelanggaran hukum dan HAM terhadap kelompok agama/keyakinan yang dinyatakan sesat secara sepihak

Lebih jauh, kaitan antara aktor negara dan non-negara: dalam konteks pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, setidaknya dapat didefinisikan melalui tiga hal sebagai berikut:

1. Membantu [Aiding] memberi bantuan, asistensi atau dukungan.95

2. Persekongkolan[Abetting] yang berarti menganjurkan [encourage], menghasut [instigate], atau memprovokasi [solicit].96

3. Memberikan masukan atau informasi [advise] atau mengajak [solicit].97

Secara umum, karakter dari aktor negara dalam kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, di Indonesia bersifat pasif: pasif terhadap tindakan agresif massa intoleran yang dalam beberapa kasus mengambil tindakan sepihak, berupa penyerangan secara terorganisir kepada kelompok agama atau keyakinan yang dinyatakan sesat. Selain itu, aktor negara juga turut memicu praktik kekerasan dan beragam pelanggaran HAM dalam isu ini, yakni dengan membiarkan peraturan perundangan yang mendiskriditkan kelompok agama tertentu tetap berlaku dan memproduksi beragam peraturan yang mendiskriminasi kelompok agama dan keyakinan tertentu.

Adapun bentuk-bentuk relasi atau sebab akibat antara tindakan aktor negara dan tindakan dari aktor non-negara, adalah sebagai berikut:

1. Produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pusat, misalkan SKB 3 Menteri, menjadi rujukan atau legitimasi bagi lembaga keagamaan, semisal MUI dan MPU untuk mengeluarkan fatwa sesat secara sepihak terhadap agama atau aliran kepercayaan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah ditingkat I dan II, juga turut memproduksi beragam peraturan kontroversial yang memicu kekerasan lebih luas terhadap kelompok minoritas beragama dan berkeyakinan.

2. Fatwa sesat dan aliran yang menyesatkan yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, semisal MUI, turut memperkuat legitimasi bagi massa intoleran dan ormas yang mengatasnamakan keagamaan, untuk melancarkan serangan dan beragam bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok yang di stigma sesat. Massa intoleran merasa dilegitimasi oleh negara dan juga agama

3. Aparat kepolisian melakukan pembiaran atas penyerangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh massa intoleran kepada kelompok yang dianggap sesat. Bahkan dalam kasus Cikeusik dan Syiah Sampang, aparat Kepolisian mengikuti dan mengetahui semua informasi dan proses penyerangan dan beragama bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh massa intoleran.

4. Juga tercatat aparat TNI, semisal dalam kasus Cikeusik, nampak seorang babinsa ditengah-tengah massa intoleran, namun tidak melakukan upaya apapun, semisal menelpon untuk meminta bantuan pengendalian massa. Selain itu dalam kasus Syiah Sampang, komandan kodim setempat juga aktif terlibat dalam upaya relokasi paksa Ustad Tajul Muluk dan pengikutnya.

Contoh Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Bentuk Pembiaran [by ommission]

Kejahatan berupa pembiaran yang dilakukan oleh aktor negara, dalam konteks pelanggaran HAM berat, dalam beberapa preseden ataupun kasus yang telah ada sebelumnya, diakui sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Misalkan dalam preseden putusan kasus Furundzjia. Pelajaran dari kasus Furundzjia cukup jelas. Furundzjia adalah seorang komandan lokal dari Croatian Defence Council [HVO] bahwa dia akhirnya diadili dan divonis bersalah oleh pengadilan karena membiarkan rekan-rekannya melakukan perkosaan dan penyiksaan terhadap korban yang notabene adalah seorang muslim perempuan. Pada saat itu, Furundzjia sedang melakukan interogasi perempuan tersebut, namun selama proses interogasi, rekan-rekan Furundzjia melakukan pemukulan, dan memaksa si korban untuk melakukan oral seks dan hubungan sex. Furundzjia tidak melakukan upaya apapun, untuk menghentikan perilaku anak buahnya. Majelis hakim untuk Pengadilan Internasional Ad Hoc untuk bekas negara Yugoslavia [ICTY], menjelaskan bahwa bantuan [dari pelaku tidak langsung], meskipun bentuknya tidak cukup jelas [intangible assistance] bisa dikategorikan sebagai bentuk bantuan ataupun anjuran. Dalam kasus ini, majelis hakim menegaskan bahwa bantuan dari pelaku yang tidak cukup jelas atau tidak nyata, dapat berupa dukungan moral ataupun anjuran.98

Referensi lainnya adalah peristiwa pembantaian di Gereja Liquica, 6 April 1999, dalam tragedi kemanusiaan Timor-Timur, yang dilakukan oleh milisi:

Dandim Letnan Kolonel Asep Kuswadi dan Bupati Leoneto Martins, beberapa kali rapat dengan komandan-komandan penting TNI, Kopassus, Polri, dan BMP [milisi]. Dalam salah satu rapat tersebut, yang dipimpin oleh Dandim, pada pagi hari tanggal 6 April, para prajurit TNI diperingatkan akan kemungkinan adanya serangan milisi terhadap para pengungsi dalam negeri, tetapi mereka tidak diperintahkan untuk mencegahnya atau melindungi orang-orang yang berada di kompleks Gereja. Dalam rapat lain, pada hari yang sama, Bupati dan Komandan BMP, Manuel de Sousa, memberitahu para pemimpin milisi bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk menyerang Gereja dan siap membunuh setiap pengungsi yang berusaha melarikan diri.99

95Lihat Smith & Hogan [1996]. P 129. Aiding and Abetting can also include acts before the perpetration of the offence.

See Archbold [2000]. Sections 19-9 and section 18-10 96Smith and Hogan [1996]. P 129

97Archbold [2000]. Section 18-20. Lihat juga Smith and Hogan [1996] P 130

98Lihat Commentary by William Schabas in A. Klip and G. Sluiter [eds], Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunal, Vol. 3. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1997-1999 [ALC ±III]. Atwerp-Groningen-Oxford [2001]. P 753. Lihat juga E. Van Sliedregt, The Criminal Responsibility of Individuals for Violations International of International Humanitarian Law, T.M.C. Asser Press, 2003, hal 89

Lembaga Keagamaan

Kasus Syiah Sampang

x Majelis Ulama Indonesia [MUI]: dalam kasus Syiah Sampang, MUI turut memperkeruh situasi dengan menegaskan bahwa Syiah adalah sesat. Sikap MUI ini, baik langsung PDXSXQWLGDNODQJVXQJWXUXWPHPLFXGDQ³PHOLJLWLPDVL´WLQGDNDQVHSLKDN\DQJGLDPELO massa intoleran terhadap warga Syiah Sampang

x Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama [PCNU] Sampang: turut melakukan tindakan sepihak, dengan menggelar pertemuan untuk meminta secara paksa Ustad Tajul Muluk menghentikan ajaran Syiah dan mengakui kesesatan aliran Syiah. Hasil pertemuan ini, menjadi dasar pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh PAKEM Kab. Sampang, MUI Kab. Sampang, Depag Kab. Sampang, LSM (NU) serta tokoh Ulama dan tokoh masyarakat

Aparat Kepolisian

Kasus Cikeusik: dalam kasus ini, beberapa aparat kepolisian layak menjadi tersangka, karena tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

NNamaosisi/JabatarNo Nama Posisi /Jabatan Keterlibatan
Polsek CikeusikMengetahui informasi-informasi dibawah ini: 1. Menyebut nama Gerakan Muslim Cikeusik yang akan menyerbu 2. Mengaku sudah melakukan monitoring lapangan di Desa Umbulan dan desa sekitar 3. Menyebutkan ada gerakan massa dari Desa Cibeliung dan Cigelis menggunakan motor dan mobil 4. Mengerahkan aparat Polsek Cikeusik dan Polres Pandeglang
2EHVDU\DDSDEROHKEXDW´ -­‐ Ada di TKPserangan massa. Namun jika massa lebih EHVDU\DDSDEROHKEXDW´ 6. Tetap berada di TKP saat terjadi serangan
22 Madsupur KapolsekCikeusik-­‐ Ada di TKP -­‐ Mencoba menahan laju massa namun gagal -­‐ Saat pemukulan terhadap dua korban ada di TKP. Mencoba menahan emosi massa namun gagal -­‐ Sudah ada di TKP bersama dengan dua truk
3 Polisi Cikeusik [berseragam dan intel] dan Dalmas Pandeglang-­‐ Sudah ada di TKP bersama dengan dua truk dalmas dan satu mobil patroli panther -­‐ Melakukan penjagaan di atas jembatan dan didepan TKP I -­‐ Membawa senjata api, tabung gas air mata, tapi tidak membawa perlengkapan lain. -­‐ Saat peristiwa berada di TKP; bahkan berada di tengah massa penyerang, tapi tidak melakukan apa-apa -­‐ Salah satu dari polisi merekam seluruh kejadian -­‐ Berada di TKP saat massa mulai merangsek
44 Tentara [Babinsa]-­‐ Berada di TKP saat massa mulai merangsek masuk [berdiri dekat Kapolsek Cikeusik] -­‐ Melarikan diri saat bentrok pertama terjadi di TKP I -­‐ Saat amukan massa terhadap dua korban juga berada di TKP II bersama Kapolsek Cikeusik

Dokumentasi KontraS

99Geoffery Robinson, Timor-Timur 1999 Kejahatan Terhadap Umat Manusia, University of California Los Angeles, Juli 2003, hal 185

Kasus Syiah Sampang

Aparat Kepolisian yang bertanggung jawab;

1. AKBP M. Soleh. Kapolres Sampang

2. AKP Ipal .Farouk Kasat Intelkam Polres Sampang .

Keduanya berada dilokasi ketika massa intoleran menyerang komunitas Syiah dan merusak tempat ibadah serta rumah Ustad Tajul Muluk. Kedua polisi tersebut tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah atau menangkap para penyerang.

Kerangka Hukum dan HAM Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dok KontraS

Dok KontraS.

BAB VII

Kerangka Hukum dan HAM Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Untuk membangun kerangka legal dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan [crimies against humanity], setidaknya sebuah kasus atau peristiwa harus memenuhi the chapeau elements atau yang juga disebut persyaratan umum kejahatan terhadap kemanusiaan; yang terdiri dari:

1. Ada sebuah serangan atau penyerangan

2. Harus ada link [atau nexus] antara tindakan tersangka dengan serangan yang dilakukan

3. Serangan atau penyerangan dalam sebuah kasus atau peristiwa ditujukan secara langsung kepada masyarakat sipil [target]

4. Serangan dilakukan secara sistematis atau meluas

5. Pelaku memiliki niat jahat [mens rea] dalam melakukan serangan terhadap penduduk sipil

Laporan ini, akan menguji dua kasus yaitu kasus Syiah Sampang dan kasus Cikeusik, apakah memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kasus ini dipilih, karena merupakan sedikit dari sekian banyak kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, yang sangat serius.

Kedua kasus ini, diguga kuat memenuhi unsur-unsur atau elemen dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu:

1. Pembunuhan diluar prosedur hukum

2. Penganiayaan

3. Perbuatan tidak manusiawi lainnya

4. Pengusiran paksa

5. Perusakan properti [harta-benda]

Dok KontraS.

Berikut adalah kerangka legal kejahatan terhadap kemanusiaan dalam beberapa praktik yang pernah ada sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

¾ Pertama, adalah The International Miliary Tribunal at Nuremberg [IMT]100

Pengadilan Nuremberg adalah peradilan internasional pertama, yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kaitannya dengan kejahatan terhadap perdamaian [crimes against peace]. Pasca perang dunia ke dua, pada 6 Oktober 1945, empat negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Prancis, menandatangani semacam perjanjian yang disebut London Charter, untuk mengadili anggota NAZI yang terbukti melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Adapun dalam ketentuan pasal 6 huruf C dari Piagam London, menyatakan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap masyarakat sipil, sebelum atau setelah perang; atau penganiayaan terkait politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau sehubungan dengan kejahatan di dalam yurisdiksi pengadilan, apakah melanggar ketentuan hukum domestik dari negara tempat terjadinya kejahatan.

Untuk selanjutnya, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mendirikan Komisi Hukum International [International Law Commission],101 dimana Majelis Umum selanjutnya menetapkan EDKZD ³ PHQJDNXL 1XUHPEHUJ &KDUWHU GDQ SXWXVDQ \DQJ GLKDVLODQ ROHK SHUDGLODQ 1XUHPEHUJ NHGDODP.RPLVL+XNXP,QWHUQDVLRQDO´102

¾ Kedua, Kejahatan terhadap kemanusiaan untuk bekas negara Yugoslavia: International Criminal Tribunal for Yugoslavia [ICTY] Dalam pasal 5 Statuta ICTY, dinyatakan:

Pengadilan Internasional harus memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yangbertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dalam konflik bersenjata, baik yang berskala internal maupun internasional, dan ditujukan terhadap penduduk sipil:

a. Pembunuhan

b. Pemusnahan

c. Perbudakan

d. Deportasi

e. Penahanan

f. Penyiksaan

g. Pemerkosaan

h. Penganiayaan berbasis politik, ras dan agama

i. Dan perbuatan tidak manusiawi lainnya

Ketentuan pasal 5 ICTY ini menjelaskan bahwa tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dalam situasi konflik bersenjata, baik yang berskala internasional maupun internal

[nasional].103 Hal penting yang mengemuka dalam ketentuan pasal 5 ICTY adalah bahwa statuta ini tidak secara jelas mensyaratkan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusian dilakukan secara meluas atau sistematis. Hal ini berbeda dengan statuta the International Criminal Tribunal for Rwanda [ICTR], yang secara jelas, dalam ketentuan pasal 3 ICTR, menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan secara sistematis atau meluas.

¾ Ketiga, defenisi kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat dalam Statuta Roma, pasal 7 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

Kejahatan terhadap kemanusian:

8QWXNWXMXDQ6WDWXWDLQL³NHMDKDWDQWHUKDGDSNHPDQXVLDDQ´EHUDUWLVHWLDSWLQGDNDQtindakan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari upaya penyerangan yang sistematis dan menyebar luas yang diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil, dengan penyerangan yang disengaja:

a) Pembunuhan;

b) Pembasmian;

c) Perbudakan;

d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;

e) Pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum internasional;

f) Penyiksaan;

g) Perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan yang dapat diperbandingkan;

h) Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi atau dilakukan secara bersama-sama dalam bidang politik, ras, bangsa, etnik, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana di jelaskan pada ayat 3, atau dasar-dasar lain yang secara universal dikenal sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan hukum internasional, sehubungan dengan suatu tindakan yang disebutkan pada ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan itu;

i) Penculikan/penghilangan paksa seseorang;

j) Kejahatan apartheid;

k) Tindakan-tindakan tidak berperikemanusian lain dari sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau kecelakaan yang serius terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik.

¾ Keempat, Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki kerangka legal kejahatan terhadap kemanusiaan [crimes against humanity], yakni dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

³Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

a. pembunuhan;

b. pemusnahan;

c. perbudakan;

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum intemasional;

f. penyiksaan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasaan seksual lain yang setara;

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah di akui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i. penghilangan orang secara paksa; atau

j. kejahatan apartheid

Berbeda dengan kerangka legal kejahatan terhadap kemanusiaan dalam IMT dan ICTY, yang keduanya mensyaratkan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dalam suasana konflik militer/perang, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan UU 26 Tahun 2000, menyiratkan kerangka legal dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dari Statuta Roma, yakni serangan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara sistematis atau meluas, menjadi tolok ukur apakah sebuah kasus memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan atau hanya merupakan kasus kriminal biasa.

Indonesia memiliki kerangka legal kejahatan terhadap kemanusiaan [crimes against humanity], yakni dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

³Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

k. pembunuhan;

l. pemusnahan;

m. perbudakan;

n. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

o. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum intemasional;

p. penyiksaan;

q. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasaan seksual lain yang setara;

r. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah di akui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

s. penghilangan orang secara paksa; atau

t. kejahatan apartheid

Berbeda dengan kerangka legal kejahatan terhadap kemanusiaan dalam IMT dan ICTY, yang keduanya mensyaratkan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dalam suasana konflik militer / perang, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan UU 26 tahun 2000, menyiratkan kerangka legal dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dari Statuta Roma, yakni serangan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara sistematis atau meluas, menjadi tolok ukur apakah sebuah kasus memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan atau hanya merupakan kasus kriminal biasa.

100 Pengadilan Nuremberg merupakan pengadilan internasional pertama, yang secara resmi mengadili kejahatan terhadap kemanisaan. Namun demikian, dalam pengadilan ini, kejahatan kemanusiaan terkait dengan kejahatan terhadap perang dan kejahatan terhadap perdamaian.

101 G.A Res.

174 (II), U.N. GAOR, 2d Session, 123rd Plenary Meeting., art 1 at 105, U.N. Doc A/519 (1947) 102 G.A Res.

177 (II), U.N GAOR, 2d Session, 123rd Plenary Meeting, at 111, U.N Doc A/159 (1947). See Mohamed

Elewa Badar, From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the Elements of Crimes Against Humanity, 5 6DQ'LHJR,QW¶O/-KDO

103 Prosecutor v Tadic, No. IT ± 94- 1-A, P 238 ± 72 (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, APP Chamber, Jul. 15, 1999).

7.1. The Chapeau Element Pertama: Ada sebuah serangan atau penyerangan

Dalam terminologi kejahatan terhadap kemanusiaan, serangan atau penyerangan memiliki makna yang berbeda, yakni kejahatan yang terjadi dimasa perang dan kejahatan yang terjadi di masa damai.104 Untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi diluar kondisi perang, definisi penyerangan terhadap masyarakat sipil, tidak semata-mata terbatas, ketika serangan itu terjadi, namun juga termasuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat masyarakat sipil tidak bersenjata.105

Serangan terhadap masyarakat sipil adalah serangan atau tindakan yang ditujukan secara langsung terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata.106 Mengacu pada praktik dan yurisprudensi dalam ICTY, khususnya dalam kasus atas nama terdakwa Tadic, menafsirkan serangan terhadap masyarakat sipil, sebagai berikut:

Persyaratan dalam Pasal 5 Statuta bahwa tindakan terlarang harus diarahkan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa seluruh penduduk suatu negara atau wilayah tertentu harus menjadi korban dari tindakan ini, agar tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebaliknya, elemen populasi dimaksudkan untuk menyiratkan kejahatan yang bersifat kolektif dan dengan demikian tidak termasuk kasus individual atau kasus yang sekalanya terbatas, meskipun mungkin merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap undang-undang pidana nasional, tidak dapat di 107 kategorikan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Untuk kasus Cikeusik, penyerangan yang dilakukan oleh massa intoleran, tidak dapat dilepaskan dari pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Adapun pembiaran tersebut, dapat dilihat dalam beberapa catatan berikut:

Motif pembiaran dan/atau kelalaian pihak aparat kepolisian dalam kasus Cikeusik:108

1. Polisi sudah jauh-jauh hari telah mengetahui tentang potensi konflik antar warga dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan Muspika [tanggal 11,16 dan 18 November 2010]. Informasi ini bahkan dipertegas dari pernyataan Hasan, selaku Kasat Intel Polsek Cikeusik, yang sebelumnya melakukan pemantauan disekitar wilayah Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Cikeusik. Ia mengetahui akan ada pergerakan dan mobilisasi massa, namun tidak mengambil inisiatif untuk meminta bantuan dan/atau mengerahkan pasukan pengamanan yang sesuai dengan jumlah massa

2. Sebelum penyerangan, polisi mengetahui perlengkapan senjata tajam di TKP I, berupa tombak. Barang-barang tersebut diamankan oleh polisi berseragam. Mereka menenteng keluar tiga tombak dari dalam TKP I.

3. Dalmas yang berada di TKP, tidak dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan. Mereka tidak semua memegang senjata api. Meskipun ada dari Dalmas yang membawa senjata api, senjata itu tidak digunakan untuk memberikan tembakan peringatan kearah massa penyerang, sebagaimana sesuai prosedur tetap internal kepolisian yang berlaku umum. Malah banyak dari mereka menenteng tabung gas air mata.

4. Diketahui, Kapolsek Cikeusik Madsupur yang berada di TKP tidak memberikan instruksi dan komando yang jelas kepada anak buahnya untuk menahan laju dan amukan massa penyerang. Bahkan Kapolsek melarikan diri. Pihak Polsek juga berusaha menyembunyikan keberadaan dua Jamaah Ahmadiyah yang melarikan diri namun tertangkap, dengan cara tidak mengizinkan mereka berkomunikasi dengan keluarga, bahkan tetap menahan tim komnas HAM yang datang ke Polsek Cikeusik.109

Kasus Syiah Sampang, ada beberapa fakta yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mendefinisikan serangan oleh massa intoleran terhadap jamaah Syiah yang dianggap sesat, serta pembiaran oleh aparat kepolisian, khususnya Polsek Omben dan Polres Kabupaten Sampang:

1. Pada saat kelompok massa intoleran/anti Syiah melakukan serangan dengan membakar rumah dan pesantren Ustad Tajul Muluk, beberapa saksi mata memberikan keterangan bahwa Kapolres Kabupaten Sampang AKBP Soleh dan Kasat Intelkam Polres Sampang, AKP Ipal Farouk, mengetahui dan berada dilokasi peristiwa. Sungguh ironis, massa intoleran yang sudah tidak terkendali tersebut, dibiarkan, tanpa ada upaya yang memadai, dari pihak kepolisian untuk menghentikan atau mengamankan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

2. Menurut Iklil Al Milal, yang juga kakak Ustad Tajul Muluk, sebelum serangan pertama terjadi; ada pergerakan massa yang berjumlah sekitar 500 orang dengan membawa senjata tajam menuju kearah pesantren Misbahul Huda yang juga merupakan rumah Ustad Tajul Muluk. Menurut Iklil, pada saat kejadian penyerangan, pembakaran dan perusakan di pesantren Misbahul Huda, ada dua orang polisi yang melihat, namun tidak melakukan apa-apa.

3. Polisi tidak menangkap atau mencegah massa intoleran yang melakukan perusakan, sebaliknya polisi hanya melakukan tindakan minimalis berupa evakuasi para pengungsi ke kantor Kecamatan Omben, kondisi kantor kecamatan cukup terbuka, dimana para pengungsi juga tidak mendapatkan jaminan keamanan, mengingat kondisi pengungsian cukup terbuka dan memudahkan bagi siapapun untuk menyerang para pengungsi.

7.2. The Chapeau Element Kedua: ada hubungan [atau nexus] antara tindakan pelaku dengan serangan yang dilakukan

Hal yang membedakan antara kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan kejahatan biasa adalah bahwa tindakan atau kejahatan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan yang ditujukan kepada masyarakat sipil selaku target. Sebagaimana dinyatakan dalam preseden kasus atas nama terdakwa Kunarac, dalam peradilan HAM internasional Ad Hoc untuk bekas negara Yugoslavia [ICTY].110 Selanjutnya, nexus antara tindakan atau kejahatan yang dilakukan dengan serangan terhadap penduduk sipil, dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat dikategorikan menjadi dua:

1. Tindakan atau kejahatan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan dan turut memperburuk serangan terhadap penduduk sipil

2. Pelaku/penyerangan memiliki pengetahuan yang cukup bahwa serangan atau kejahatan yang dilakukan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari serangan terhadap penduduk sipil.111

Kasus Cikeusik bahwa segala tindakan dan/kejahatan yang dilakukan oleh kelompok massa intoleran yang diduga kuat tergabung dalam Gerakan Muslim Cikeusik [GMC], tidak dapat dilepaskan dari rangkaian serangan terhadap jamaah Ahmadiyah dirumah IS. Selain itu, juga tidak dapat dilepaskan dari pembiaran/pengabaian yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Rangkaian kronologis berupa kedatangan Hasan, selaku Kasat Intel Polsek Cikeusik, yang menginformasikan akan ada massa dari GMC, yang sebelumnya telah memberi ultimatum pembubaran Ahmadiyah selama 1 minggu, jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa aparat kepolisian mengetahui akan ada penyerangan yang dilakukan oleh massa intoleran.

Keberadaan personel kepolisian di TKP I, sebelum dan selama penyerangan oleh sekitar 1500 massa intoleran, merupakan bukti bahwa polisi tidak hanya mengetahui rencana penyerangan, tetapi juga memastikan bahwa penyerangan benar-benar terjadi. Tidak nampak upaya kepolisian untuk meminta bantuan tambahan personel dari Polres Pandeglang, atau bahkan kepada Polda Banten.

Selain pembiaran oleh polisi, dalam rekaman video juga nampak seorang anggota TNI, yang kemungkinan adalah anggota Bintara Pembina Desa [Babinsa]. Babinsa tersebut nampak ditengah-tengah massa yang melakukan serangan di TKP I, tidak ada upaya apapun yang diambil, bahkan tidak nampak upaya meminta bantuan tambahan pasukan atau minimal memberikan informasi kepada atasannya tentang situasi yang sudah tidak terkendali.

Kasus Syiah Sampang, tidak jauh berbeda dengan kasus Cikeusik, bahwa tindakan kejahatan dan perusakan yang dilakukan oleh massa intoleran, tidak dapat dilepaskan dari serangan yang direncanakan dan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahwa massa intoleran bergerak untuk menyerang Ustad Tajul Muluk dan pengikutnya yang dianggap sesat, dengan kesadaran penuh bahwa jamaah Syiah tidak boleh tinggal di Sampang. Massa intoleran selanjutnya melampiaskan amarahnya dengan merusak, membakar, menganiaya dan membunuh [1 orang jamaah] yang dianggap menghalangi niat massa intoleran untuk mengusir jamaah Syiah.

Massa intoleran sangat leluasa dalam melampiaskan amarah mereka kepada jamaah Syiah pimpinan Ustad Tajul Muluk. Sementara itu, Kepolisian maupun pemerintah daerah setempat, baik provinsi maupun Kabupaten, tidak menunjukan upaya dalam meredam konflik; yang terjadi justru sebaliknya, polisi dan pemerintah setempat turut memperkeruh amarah massa dengan melakukan pembiaran dan secara aktif menuduh Syiah sebagai aliran sesat dan meminta jamaah Syiah untuk meninggalkan Sampang. Niat dan sikap pemerintah dan kepolisian turut memicu amarah massa intoleran dan menjadi legitimasi kuat bagi massa untuk menyerang kelompok Syiah.

7.3. The Chapeau Element Ketiga: Serangan atau penyerangan dalam sebuah kasus atau peristiwa ditujukan secara langsung kepada masyarakat sipil [target]

Serangan ditujukan secara langsung kepada masyarakat sipil mensyaratkan bahwa masyarakat sipil adalah target utama dari serangan tersebut, dan penting untuk dicatat bahwa serangan ini bukan sekedar insiden, atau spontanitas.112

Bahwa serangan terhadap masyarakat sipil adalah serangan atau tindakan yang ditujukan secara langsung terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata.113 Mengacu pada praktik dan yurisprudensi dalam ICTY, khususnya dalam kasus atas nama terdakwa Tadic, menafsirkan serangan terhadap masyarakat sipil, sebagai berikut:

Persyaratan dalam Pasal 5 Statuta bahwa tindakan terlarang harus diarahkan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa seluruh penduduk suatu negara atau wilayah tertentu harus menjadi korban dari tindakan ini, agar tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebaliknya, elemen populasi dimaksudkan untuk menyiratkan kejahatan yang bersifat kolektif dan dengan demikian tidak termasuk kasus individual atau kasus yang sekalanya terbatas, meskipun mungkin merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap undang-undang pidana nasional, tidak dapat di 114 kategorikan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus Cikeusik, kelompok massa intoleran dalam kasus ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu menghentikan segala bentuk aktivitas jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Selanjutnya, cara yang digunakan adalah dengan menyerang secara langsung targetnya, yaitu rumah IS yang dijadikan tempat berkumpul jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Dalam kontek ini, jamaah

Ahmadiyah di rumah IS, memenuhi kriteria sebagai kelompok masyarakat sipil, identitas kelompok salah satunya dilihat dari kesamaan keyakinan mereka, yakni Ahmadiyah.

Meski dalam praktiknya, jamaah Ahmadiyah tersebut memberikan perlawanan, namun dilihat dari perbandingan jumlah, sangat tidak sebanding, dan kontek perlawanan jamaah Ahmadiyah, hanya bisa dilihat sebagai upaya membela diri dari serbuan sekitar 1500 massa intoleran.

Kasus Syiah Sampang, serangan kelompok massa intoleran ditujukan secara langsung kepada jamaah Syiah. Sebagaimana dalam kasus Cikeusik, jamaah Syiah memenuhi unsur kelompok masyarakat sipil, yang juga memiliki kesamaan identitas keyakinan. Lebih dari itu, jamaah Syiah sudah tinggal dan menetap di tempat tinggal mereka secara bersama-sama dan berlangsung secara turun temurun. Mereka bukan masyarakat yang tidak mengenal satu dengan yang lain, melainkan masyarakat yang berkumpul karena memiliki kesamaan identitas, masyarakat yang berkumpul karena ada kesamaan paham.

Tentu, serangan massa intoleran, tidak bisa secara mandiri didefinisikan sebagai serangan dalam kontek kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini mengingat entitas massa intoleran sangat cair. Namun, serangan massa intoleran harus dilihat secara inheren, secara kausalitas dengan pembiaran dan pengabaian yang dilakukan oleh polisi, khususnya Kapolres Kabupaten Sampang, yang juga ada dilokasi ketika penyerangan tersebut terjadi.

Kapolres Sampang, terbukti tidak melakukan upaya yang maksimal untuk mencegah dampak kerusakan yang parah, akibat penyerangan yang dilakukan oleh massa intoleran. Beberapa tindakan yang tidak muncul, yang semestinya diambil oleh Kapolres, yakni meminta bantuan pasukan untuk menahan massa intoleran, yang berjumlah ribuan, agar tidak menimbulkan dampak kerusakan yang parah. Langkah ini seharusnya diambil oleh Kapolres Sampang, karena dia mengetahui dan menyaksikan [sendiri] rencana penyerangan dan tindakan SHQ\HUDQJDQWHUKDGDSMDPD¶DK6\LDK

Untuk itu, unsur pembiaran oleh pihak kepolisian dalam hal ini, terbukti. Selain pihak kepolisian, dari unsur pemda, yakni Bupati Sampang, Pengawas Aliran Kepercayaan [PAKEM] Sampang, MUI Sampang, juga turut bertanggungjawab karena telah mengeluarkan fatwa dan pernyataan yang menegaskan bahwa jamaah Syiah adalah sesat. Fatwa dan pernyataanpernyataan tersebut, turut meligitimasi dan memicu serangan terhadap jamaah Syiah.

104 Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23, Judgment, P 416, 22 Februari 2001, Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949

105 Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23, Judgment, P 416, 22 Februari 2001 106 Hampir seluruh Statuta yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, memposisikan serangan terhadap

masyarakat sipil sebagai unsur utama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 6 huruf c dari Piagam Nuremberg, Pasal 5 dari ICTY menyebutkan serangan langsung terhadap masyarakat sipil. Pasal 3 ICTR menyebutkan serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil berbasis ras, politik dan entik

107 Tadic, Case No. IT-94-I-T, Para. 644

108Laporan Investigasi KontraS, hal 15 109Laporan Investigasi KontraS, hal 15

110Lihat Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23, Putusan, hal 417, tertanggal 22 Februari 2001. Lihat juga prosecutor

v. Tadic Case No 94-1, putusan No 248-255 tertanggal 15 Juli 1999. 111Prosecutor v. Kunarac, Case No, IT-96-23, Putusan, hal 418, tertanggal 22 Februari 2001

112Prosecutor v. Kunarac, Case No, IT-96-23, Putusan, hal 421. Lihat juga Prosecutor v. Nicolic, Case No IT-94-2 113 Hampir seluruh Statuta yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, memposisikan serangan terhadap

masyarakat sipil sebagai unsur utama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 6 huruf c dari Piagam Nuremberg, Pasal 5 dari ICTY menyebutkan serangan langsung terhadap masyarakat sipil. Pasal 3 ICTR menyebutkan serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil berbasis ras, politik dan entik

7.4. The Chapeau Element Keempat: Serangan dilakukan secara sistematis atau meluas

Salah satu faktor penting untuk membuktikan apakah sebuah kasus memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah bagaimana membuktikan serangan yang dilakukan memenuhi unsur sistematis atau meluas. Karena hal utama yang membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tindak pidana biasa adalah serangannya dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap masyarakat sipil.115

Dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tidak disebutkan secara eksplisit pengertian tentang sistematis atau meluas. Bahwa penjelasan pasal 9 hanyD PHQ\HEXWNDQ ³Yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung WHUKDGDS SHQGXGXN VLSLO´ DGDODK VXDWX UDQJNDLDQ SHUEXDWDQ \DQJ GLODNXNDQWHUKDGDS SHQGXGXN VLSLO sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organiVDVL´

Selanjutnya, dalam Statuta Roma, tidak ada pasal yang secara jelas mendefinisikan tentang kejahatan yang bersifat sistematis atau meluas. Oleh karenanya, untuk membangun kerangka definisi tentang kejahatan sistematis dan meluas, kertas kerja ini akan merujuk pada beberapa yurisprudensi yang pernah ada dalam persidangan ICTY ataupun ICTR. Penerapan unsur sistematis atau meluas dapat kita jumpai dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Internasional untuk Rwanda, dimana dalam statuta nya, pasal 3 disebutkan bahwa kejahatan dilakukan dalam kontek sistematis atau meluas.116

Unsur meluas atau sistematk tidak perlu dibuktikan secara bersamaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peradilan HAM bekas negara Yugoslavia, khususnya dalam putusan kasus Tadic, bahwa kejahatan yang dilakukan hanya merupakan unsur yang meluas atau sistematik saja.117Bahwa pengertian sitematis merujuk atau mencerminkan pola atau metode tertentu,118 yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.119

Salah satu contoh untuk melihat kejahatan sistematis, dapat kita lihat dalam pengadilan HAM internasional untuk bekas negara Yugoslavia, dalam kasus atas nama terpidana Kunarac, dimana pengertian kejahatan sistematis merujuk pada kejahatan yang terorganisasi dan tidak 120 dilakukan secara acak atau random.

Kasus Cikeusik, mengacu pada preseden kasus Kunarac, yakni melihat tipologi kejahatan sistematis dengan menekankan pada kejahatan tersebut harus terorganisir dan tidak dilakukan secara acak. Dalam kasus Cikeusik, berangkat dari informasi yang dipaparkan oleh Hasan, selaku Kasat Intel Polsek Cikeusik, bahwa massa yang tergabung dalam GMC, telah memberikan ultimatum pembubaran Ahmadiyah Cikeusik selama satu minggu. Hasan juga telah menegaskan bahwa massa yang menyerang berjumlah besar, sekitar 1000 orang. Dari sini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa serangan yang dilakukan oleh massa intoleran, dan pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah memenuhi unsur kejahatan sistematis.

Fakta ini, diperkuat dengan kondisi massa intoleran yang sangat terorganisir, mereka mengenakan pita biru dan hijau, untuk memudahkan koordinasi dan mobilisasi diantara mereka.

Kasus Syiah Sampang, bahwa unsur sistematis dalam kasus ini, dapat diuraikan dari beberapa rangkaian peristiwa sebelum penyerangan, hingga penyerangan tersebut terjadi.

x Pertama, pada 26 Oktober 2009, ada pertemuan yang digagas PCNU Kabupaten Sampang, bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sampang dan Polsek Omben. Pertemuan ini, memaksa Ustad Tajul Muluk untuk hadir dan akhirnya dipaksa untuk menandatangani pernyataan untuk menghentikan segala aktivitas yang terkait dengan ajaran Syiah. Pertemuan ini, selanjutnya menjadi dasar bagi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat [PAKEM] Kabupaten Sampang, MUI Kabupaten Sampang, dan Departemen Kabupaten Sampang, beserta tokoh agama setempat, untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang pada intinya melarang segala kegiatan dan ajaran Syiah di Kabupaten Sampang

x Kedua, pada 21 Februari 2011, ketika Ustad Tajul Muluk beserta jamaah nya melakukan peringatan Maulid Nabi, disikapi oleh para ulama anti Syiah yang tergabung dalam BASSRA, dengan mengerahkan 5000 massa, mereka merusak jalan-jalan dan mengepung dusun Nangkernang. Tidak ada upaya kepolisian setempat untuk mencegah tindakan massa intoleran tersebut.

x Ketiga, tokoh-tokoh anti Syiah kembali memprovokasi masyarakat dan memobilisasi pengumpulan tandatangan masyarakat untuk menolak dan menyatakan Syiah adalah sesat

x Keempat, pada 5 April 2011, terjadi pertemuan antra Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Untung S Rajab dengan ulama se-kabupaten Sampang, yang akhirnya memutuskan relokasi paksa terhadap ustad Tajul Muluk dan pengikutnya dari kabupaten Sampang, atau pilihan lainnya adalah memaksa kembali ke ajaran Aswaja [ahlu al-sunnah wa al MDPD¶DK]

x Kelima, kembali terjadi pertemuan pada 7 April 2011, yang dihadiri salah satunya oleh Komandan Kodim 0828 Kabupaten Sampang, Wakil Kepala Polres Sampang beserta jajarannya. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Kesbangpol, Kepala Bagian Humas [Kabag Humas] Pemkab Sampang, Muspika Kecamatan Omben, Kasat C bidang Sosial dan Budaya Kepolisian Daerah [Polda] Jawa Timur, dan intel Brimob Polda Jawa Timur. Pertemuan ini menyepakati akan merelokasi paksa Ustad Tajul Muluk dan pengikutnya dari Kabupaten Sampang.

x Keenam, kembali terjadi pertemuan, pada 11 April 2011, yang juga dihadiri unsur kepolisian setempat, yakni Kapolres Kabupaten Sampang dan para ulama, dan MUI Kabupaten Sampang. Pertemuan ini menegaskan bahwa Ustad Tajul Muluk dan pengikutnya harus direlokasi paksa keluar dari Kabupaten Sampang

x Keenam, Bupati Sampang dan Gubernur Jawa Timur, kemudian mengambil sikap dan membuat pernyataan mendukung relokasi paksa terhadap Ustad Tajul Muluk dan pengikutnya, keluar dari Kabupaten Sampang.

x Ketujuh, rangkaian peristiwa tersebut, kemudian memicu/memantik serangan massa intoleran pada tanggal 29 Desember 2011, berupa pembakaran rumah dan pesantren Ustad Tajul Muluk, yang selanjutnya memaksa jamaah Syiah mengungsi di GOR Kabupaten Sampang.

x Kedelapan, kembali terjadi serangan jilid II, pada 26 Agustus 2012, oleh massa intoleran ke kediaman Ustad Tajul Muluk. Massa intoleran membakar sedikitnya 60 rumah [35 rumah jamaah Syiah] dan sisanya gedung-gedung disekitar lokasi juga turut terbakar. Seorang jamaah Syiah, yang bernama Chosim [50] tewas, saat hendak berusaha memadamkan api, dia diserang oleh enam [6] orang massa intoleran yang bersenjatakan clurit, pedang, dan pentungan. Kosim meninggal dengan tubuh bersimbah darah.

x Kesembilan, aparat kepolisian terlambat datang dan ketika datang sudah terjadi peristiwa tersebut, bahkan jumlah polisi tidak sebanding dengan jumlah massa intoleran, dimana massa diperkirakan sekitar 500 orang dan polisi hanya puluhan orang, sehingga ketika polisi hadir tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, bahkan tidak ada penangkapan terhadap mereka yang melakukan penyerangan, perusakan dan pembunuhan tersebut.

Melihat fakta dan data tersebut, laporan ini menarik kesimpulan bahwa kejahatan sitematis dalam kasus Cikeusik dan kasus Syiah telah terbukti. Selanjutnya, laporan ini tidak perlu membuktikan lagi unsur kejahatan meluas dari kedua kasus tersebut.

7.5. The Chapeau Element Kelima: Pelaku memiliki niat jahat [mens rea] dalam melakukan serangan terhadap penduduk sipil

The Chapeau element yang terakhir dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah membuktikan bahwa pelaku yang melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, memiliki niat jahat [mens rea]. Bahwa pelaku, baik pelaku langsung maupun pelaku yang membiarkan serangan terhadap penduduk sipil tersebut dilakukan, memiliki pengetahuan atau mengetahui bahwa serangan atau tindakannya untuk atau merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang mencelakai korban.

Bahwa tersangka atau mereka yang dapat dikategorikan sebagai tersangka, harus mengetahui atau dianggap mengetahui bahwa tindakan atau dugaan kejahatan yang dilakukan adalah merupakan bagian dari serangan secara langsung terhadap masyarakat sipil [innocent civilians].121 Preseden pengadilan HAM Ad Hoc untuk bekas negara Yugoslavia, atas nama terdakwa Kunarac, menyebutkan bahwa si tersangka yang mengambil resiko untuk terlibat dalam penyerangan terhadap penduduk sipil, telah memenuhi unsur atau dianggap mengetahui bahwa tindakannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari serangan terhadap penduduk sipil.122

Bahwa Yurisprudensi dalam ICTY, dalam kasus Tadic, PHQ\HEXWNDQ EDKZD ³MLND pengetahuan atau kesadaran dalam melakukan serangan terhadap penduduk sipil telah terbukti, maka motif dari tersangka atau mereka yang masuk kategori sebagai tersangka tidak perlu lagi GLEXNWLNDQ DWDX WLGDN UHOHYDQ ODJL´123 Namun demikian, penting untuk dicatat tidak semua kejahatan yang dilakukan sepanjang penyerangan terhadap masyarakat sipil, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.124

Ketentuan Pasal 7 Statuta Roma, secara jelas menyebutkan tentang mens rea bahwa pelanggaran HAM harus dilakukan atas dasar pengetahuan.125 Bahwa alam berkas putusan atas nama terdakwa Blaskic untuk pengadilan bekas negara Yugoslavia, majelis hakim menyatakan bahwa:

³3HUDWXUDQ ,QWHUQDVLRQDO GLWHPSDWNDQ GDODP SRVLVL \DQJ OHELK SHQWLQJ SDGD tujuan / niat dari orang yang bertanggungjawab terhadap penyerangan yang meluas dan sistematis, dari pada dampak secara phisik dari penyerangan. Dengan kata lain, jika terbukti bahwa pelaku tindak kekerasan memiliki niat utama menimbulkan cedera pada penduduk sipil, ia bisa dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan jika penyerangan disebabkan miOLWHUGDQEHUDNLEDWMDWXKNRUEDQGDULNDODQJDQPDV\DUDNDWVLSLO´126

Preseden dalam kasus ini menegaskan bahwa jika pengetahuan dari si pelaku atau tersangka terhadap suatu kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan motif dari si pelaku.127

Kasus Cikeusik, bahwa niat jahat [mens rea] dalam kasus ini dapat dikategorikan kedalam dua bagian, namun saling terkait satu dengan yang lain.

115 Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4, Judgment, P415, tertanggal 22 Februari 1998. Lihat juga Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1. R v Finta (1994) SCR 701; 112 DLR (4th ) 513; Tadic Trial Judgment, Case No IT-94-1-T (7 0D\ ,/0 3DVDO ,&75 PHQ\DWDNDQ ³NHMDKDWDQ \DQJ GLODNXNDQ PHUXSDNDQ EDJLDQ GDUL serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil.

116 ,&75 6WDWXWH $UWLFOH VWDWHV ³7KH ,QWHUQDWLRQDO 7ULEXQDO IRU 5ZDQGD VKDOO KDYH WKH SRZHU WR SURVHFXWH SHUVRQ responsible for the following crimes when committed as part of widespread or systematic attack against any civilian populations RQQDWLRQDOSROLWLFDOHWKQLFUDFLDORUUHOLJLRXVJURXQGV«´ 117 Putusan Tadic, Para 646-7; Sidang Pengadilan ICTR dalam kasus Akayesu [para 579] memutuskan bahwa versi

%DKDVD3HUDQFLV\DQJPHQJJXQDNDQNDWD³HW´>GDQ@DQWDUD³PHOXDV´GDQ³VLVWHPDWLV´DGDOah salah. Hal ini diikuti

dalam kasus Rutaganda, Para. 66, dan Musema, Para 202-203 118 Prosecutor v. Tadic, Judgment, Hal 646, 648 119 Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, tertanggal 2 September 1998, 1998, para 580 120Lihat putusan Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23, Putusan, Hal 429 tertanggal 22 Februari 2001. Lihat juga

Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4, Putusan, Hal 580 tertanggal 2 September 1998

121 Statuta Roma, Pasal 7 tentang penyerangan terhadap penduduk sipil yang disengaja 122 Lihat dalam Putusan Prosecutor v. Kunarac et al, Case No. IT-96-23, Putusan, Hal 434, tertanggal 22 Februari 2001;

lihat juga Prosecutor v. Tadic. Case No. IT-94-1, Putusan, Hal 248, 15 Juli 1999; kemudian Prosecutor v. Blaskic, Case No. IT-95-14, Putusan, Hal 247, 251, tertanggal 3 Maret 2000; Prosecutor v. Tadic, Kasus Nomor IT-94-1, Opini dan Putusan, Hal 659, tertanggal 7 Mei 1997

123 Lihat dalam Putusan Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1, Putusan Hal 248-52, tertanggal 15 Juli 1999 124 Lihat dalam Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23. Judgment, P 417, tertanggal 22 Februari 2001. Lihat juga

dalam Prosecutor v. Tadic, Case No IT-94-1, Judgment, PP 248, 255, tertanggal 15 Juli 1999 125 Pasal 7 Statuta Roma

Pertama, niat jahat massa intoleran

Laporan ini mencatat fakta-fakta pendukung sebagai berikut:

a. Massa intoleran mempersenjatai diri [senjata mematikan] seperti golok, selain itu juga membawa kayu, bambu dan batu. Massa intoleran terbukti tidak memiliki itikad sekedar membubarkan atau melarang aktivitas Amhadiyah di Cikeusik, namun juga terbukti merusak, menganiaya hingga membunuh jamaah Ahmadiyah yang berada di TKP I, yakni rumah IS

b. Massa intoleran membuat identitas untuk memudahkan serangan mereka, yakni pita biru untuk koordinator lapangan, yang memberi aba-aba untuk serbu dan maju, kemudian pita hijau untuk barisan massa

Kedua, niat jahat kepolisian

a. Hasan, selaku Kasat Intel Polsek Cikeusik, sudah mengetahui banyak informasi, bahwa akan ada pergerakan massa dalam jumlah yang besar, yang dia perkirakan sendiri yakni 1000 orang. Hasan sudah menyampaikan informasi ini ke jamaah Ahmadiyah di rumah IS, bahkan Hasan meyakinkan bahwa dia sudah melakukan patroli dan monitoring dibeberapa tempat untuk memastikan pergerakan massa

b. Selain Hasan ada juga Madsupur, selaku Kapolsek Cikeusik, yang juga mengetahui informasi penyerangan dan berada di TKP I selama penyerangan, namun tidak melakukan upaya apapun, selain sendirian mencoba menahan laju ribuan massa. Madsupur tidak memberikan perintah yang jelas kepada anak buahnya, Madsupur juga tidak jelas apakah telah menjalankan kewajibannya untuk meminta bantuan [via telphon] kepada institusi yang lebih tinggi, semisal Polres Pandeglang dan Polda Banten, mengingat jumlah massa yang sedemikian besar. Mestinya tindakan ini bisa diambil oleh Madsupur, mengingat Hasan, selaku bawahannya telah mengetahui jauh-jauh hari akan ada pergerakan massa dalam jumlah besar untuk membubarkan segala aktivitas Ahmadiyah di Cikeusik. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Madsupur dan Hasan, sama-sama mengabaikan kewajiban mereka untuk melindungi masyarakat yang terancam, lebih khusus Madsupur, dia mengabaikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan Hasan, terkait pergerakan massa dalam jumlah besar. Madsupur juga tercatat melarikan diri dari TKP I, ketika massa mulai menganiaya dua korban hingga tewas.

c. Aparat kepolisian lainnya adalah polisi berseragam dan intel Polsek Cikeusik, yang sama-sama berada dilokasi TKP I. Mereka juga tidak melakukan tindakan apapun, ketika massa mulai merusak, menganiaya hingga membunuh tiga orang jamaah Ahmadiyah

d. Selanjutnya adalah dari satuan Pengendalian Massa [Dalmas] kabupaten Pandeglang. Laporan ini mencatat bahwa kesatuan ini sudah berada di sekitar TKP, dengan kekuatan sekitar dua truk dalmas dan satu mobil panther. Mereka tidak melakukan upaya apapun, ketika massa mulai menyerang, bahkan beberapa personel dalmas terlihat berada ditengah-tengah massa tanpa ada upaya apapun untuk mencegah, kemudian ada juga personel dalmas yang justru hanya merekam kejadian tersebut.

126 Prosecutor v. Blaskic, Case No. IT-95-14,Judgment, 391, 401, tertanggal 3 Maret 2000 127 Lihat dalam Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1, Judgement, PP248-52, tertanggal 15 Juli 1999

Kasus Syiah Sampang: niat jahat dalam kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, niat jahat dari massa intoleran; bahwa massa berniat untuk mengusir paksa Ustad Tajul Muluk dan pengikutnya, bahkan massa juga melakukan pembajaran, penganiayaan dan pembunuhan salah seorang massa dari Jamaah Syiah Sampang. Peristiwa ini, salah satunya dipicu oleh inisiatif MUI Kabupaten Sampang, yang sebelumnya mengumpulkan ribuan tanda tangan warga sampang yang ditujukan untuk merelokasi seluruh Jamaah Syiah dari pulau Madura.

Kedua, niat jahat dari aparat kepolisian dan pemerintah setempat: bahwa ketika massa melakukan penyerangan dan perusakan rumah Ustad Tajul Muluk, pihak kepolisian tidak melakukan apapun. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Kapolres Sampang juga turut hadir dilokasi, bahkan berdalih kepolisian tidak bisa menahan massa karena jumlahnya kalah banyak. Hal ini memenuhi unsur niat jahat, karena tidak muncul inisiatif dari Kapolres untuk meminta bantuan kepada institusi yang lebih tinggi, semisal Kapolda untuk meminta tambahan pasukan, mengingat pergerakan massa sudah sedemikian besar dan pergerakan mereka sudah sangat bisa diprediksi dari awal.

Tentu, pihak kepolisian tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Mengingat dari awal, mereka telah terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan ulama setempat, dengan lembaga keagamaan seperti MUI Kabupaten Sampang dan tokoh-tokoh masyarakat, yang secara keseluruhan menolak ajaran Syiah di kabupaten Sampang.

Selanjutnya, untuk memperkuat fakta adanya niat jahat yang melatari dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus tersebut diatas, laporan ini juga menarik pemerintah pusat sebagai pihak yang turut memiliki niat jahat; hal ini dapat dilihat salah satunya pada sikap pemerintah yang tetap membiarkan SKB Tiga Menteri No 3 Tahun 2008 dan membiarkan tetap berlakunya UU No 1/PNPS/ 1965 tentang Penodaan Agama. Pemerintah pusat juga tidak menunjukan ketegasan sikap dalam memastikan perlindungan terhadap kelompok agama dan kepercayaan yang dianggap sesat.

BAB VIII Kesimpulan dan Rekomendasi

Dok. Solidaritas Perempuan.

Dok. Solidaritas Perempuan.

BAB VIII Kesimpulan dan Rekomendasi

8.1. Kesimpulan

Bahwa laporan ini telah mempelajari dan menganalisis beragam praktik dan bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia. Dalam membuktikan hipotesa praktik pelanggaran HAM tersebut, laporan ini menggunakan beberapa kasus sebagai indikator, diantaranya kasus Dayah Al-Mujahadah, kasus Tengku Aiyub, kasus Gereja Bethel Indonesia, kasus Ahmadiyah di Makasar. Lebih jauh lagi, laporan ini juga membuktikan adanya dugaan praktik pelanggaran HAM berat, berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan indikator dua kasus yaitu kasus Ahmadiyah di Cikeusik dan kasus Syiah di Kabupaten Sampang.

Laporan ini menemukan fakta bahwa praktik pelanggaran HAM dalam isu ini, memiliki dimensi yang sangat luas. Ketika korban dianggap menganut agama atau aliran sesat, atau tempat ibadahnya dianggap tidak memenuhi keabsahan secara hukum, maka korban akan mengalami persoalan lanjutan yang sangat kompleks. Bentuk pelanggaran HAM yang dialami sangat berlapis, dari pelanggaran hak fundamental, semisal pembunuhan, perampasan kemerdekaan, hingga pengusiran paksa; laporan ini juga mencatat turunan pelanggaran HAM lainnya, yakni pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, diskriminasi, pelanggaran hak atas rasa aman, dan lain-lain.

Fakta lainnya adalah bahwa aktor kekerasan dari unsur non negara, yaitu FPI, GMC dan massa intoleran lainnya yang terdiri dari unsur warga, dalam melakukan beragam kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap kelompok jamaah yang agama dan kepercayaannya dianggap sesat, serta tempat ibadah yang dianggap ilegal, mereka melakukan tindakan tersebut karena merasa mendapatkan legitimasi / dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah bahkan kepolisian, yang turut menyudutkan, mendiskriditkan dan memusuhi kelompok agama dan aliran kepercayaan yang dianggap sesat secara sepihak. Selain itu, juga dari lembaga keagamaan semacam MUI, MPU dan PC NU.

Dalam kasus Ahmadiyah di Cikeusik dan kasus Syiah Sampang, laporan ini mencatat bahwa kedua kasus tersebut memenuhi dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana lima chapeau elements [persyaratan umum] terpenuhi, berupa: [1] serangan atau penyerangan; [2] Ada hubungan [atau nexus] antara tindakan tersangka dengan serangan yang dilakukan; [3] serangan ditujukan secara langsung kepada masyarakat sipil; [4] serangan dilakukan secara sistematis atau meluas; [5] adanya niat jahat [mens rea] dari pelaku

8.2. Rekomendasi

Setelah mempelajari dan menganalisa kasus-kasus tersebut diatas, maka selanjutnya laporan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

-‐ Pemerintah pusat harus mencabut peraturan-peraturan perundangan yang mendiskriditkan, mendiskriminasi dan dapat memicu serangan terhadap kelompok agama dan kepercayaan yang dianggap sesat secara sepihak, atau yang rumah ibadahnya dianggap ilegal. Peraturan tersebut, diantaranya: SKB tiga Menteri No 3 Tahun 2008, yang ditandatangani oleh menteri Agama, Menteri Dalam Negeri,dan Jaksa Agung RI; UU Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Penodaan Agama; UU No 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengakui enam agama

-‐ Pemerintah daerah harus mencabut dan menghentikan segala bentuk peraturan daerah yang melarang ajaran agama dan aliran yang dianggap sesat secara sepihak. Pemerintah harus bersikap netral dan harus mampu menjadi mediator dan fasilitator bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

-‐ Menjamin perlindungan dan jaminan keamanan untuk pembela HAM

2. Rekomendasi untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas H A M]

-‐ Komnas HAM harus menjalankan fungsinya sebagaimana dimandatkan oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap kasus kasus pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, dengan standar HAM dan memastikan bahwa kasus-kasus tersebut dapat diproses secara hukum oleh lembaga penegak hukum terkait dengan memperhatikan prinsip, aturan dan perundangan yang berlaku.

-‐ Komnas HAM harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelidik, sebagaimana dimandatkan dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, untuk menyelidiki kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu dalam kasus Ahmadiyah Cikeusik dan kasus Syiah Sampang.

-‐ Komnas HAM harus mendorong upaya efektif bagi pemulihan hak ± hak para korban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3. Rekomendasi untuk DPR RI dan DPRD K abupaten / Kota

-‐ Legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah, harus menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya pengawasan dan regulasi. Harus mengawasi kebijakan ± kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap kelompok beragama dan berkeyakinan yang dianggap sesat secara sepihak; serta legislatif harus mengevaluasi dan / atau mencabut peraturan-peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip HAM dan konstitusi, diantaranya SKB tiga Menteri: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia [ Nomor 3 Tahun 2008]; UU Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Penodaan Agama; UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; SKB 2 menteri pendirian tempat ibadah

4. Rekomendasi untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPS K]

-‐ LPSK harus memberikan kontribusi dalam konteks perlindungan dan bantuan bagi korban dan keluarga korban dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah

-‐ LPSK harus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dan strategis, dengan institusiinstitusi yang memiliki kapasitas untuk menjalankan perlindungan hukum, semisal Polri, khususnya untuk kasus-kasus KBBB yang terjadi di daerah

5. Rekomendasi untuk Kepolisian RI

-‐ Kepolisian RI harus membuka akses yang seluas-luasnya bagi Komnas HAM dalam rangka penyelidikan proyustisia terhadap kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Ahmadiyah Cikeusik dan Syiah Sampang

-‐ Kepolisian RI harus melakukan penyelidikan dan memastikan penghukuman terhadap anggotanya, yang terbukti terlibat dan membiarkan praktik pelanggaran HAM [pelanggaran hukum] dalam kasus-kasus agama dan aliran kepercayaan yang dianggap sesat secara sepihak, serta praktik pelarangan tempat ibadah secara sewenang-wenang

-‐ Kepolisian RI harus bersikap tegas, dengan melakukan penegakan hukum berupa penangkapan dan pencegahan, atas tindakan massa intoleran yang berniat melakukan serangan ataupun beragam bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok agama dan kepercayaan yang dianggap sesat

-‐ Kepolisian RI harus mampu melakukan deteksi dini atas segala bentuk tindakan dari massa intoleran yang berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia

-‐ Kepolisian RI harus memberikan jaminan perlindungan untuk siapapun, khususnya kelompok minoritas beragama dan aliran kepercayaan dari segala bentuk serangan dari massa intoleran

6. Rekomendasi untuk TNI

-‐ TNI harus membuka akses yang seluas-luas nya bagi proses hukum jika ada anggotanya yang terlibat atau membiarkan pelanggar HAM dalam konteks kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Hal ini sebagaiman terjadi dalam kasus Ahmadiyah Cikeusik, seorang anggota babinsa tidak melakukan upaya apapun ketika massa intoleran melakukan serangan dan perusakan. Serta dalam kasus Syiah Sampang, Kodim setempat telah terlibat sejak awal, sehingga dianggap memiliki informasi yang cukup terhadap potensi kekerasan dan pelanggaran HAM

7. Rekomendasi untuk PBB

-‐ Pelapor khusus PBB untuk isu kebebasan beragama harus lebih aktif melakukan pemantauan, menerima pengaduan, dan melakukan desakan terhadap pemerintah Indonesia agar mencegah, menghentikan dan menghukum setiap praktik pelanggaran HAM dalam isu kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah

-‐ Komite HAM PBB harus memberikan perhatian serius atas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan terhadap pemerintah Indonesia dalam isu kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah

-‐ Komite dan pelapor khusus PBB yang terkait dengan tema ini, harus memberikan evaluasi dan rekomendasi yang kompehensif terkait diskriminasi dalam konteks pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang terjadi terhadap umat beragama dan berkeyakinan yang dianggap sesat atau ilegal.

Lampiran-Lampiran

6NAMAJABATANALAMAT/DESATANDA TANGAN
FFAISALTokok PemudaUgongkaringa
ALALI HASYIMIJusha foutRiny Kamryruol
PRRiDUAN-A.Fotch Melyyy. Faraay-PRou=
M4yusug. p.アーニーtun
1Micrsa ACi.Farol Masy.gurermug.
US/MANL.IDRIS11es
1mALIDIN—1一->--id
。EDi SutHErmau—一
PPKRieso. Desne riond,
Le a Biugng1.-
Sacear foir~~
3Dolnausyio~~~”-
14KALAGRUDIAMAN
15ZAINUDDIN
AnDuc FaS
12HAFlit
ED / PUR AAM
Yushizer
SARIR
Aas
KASDi
Domenng
22ZaimaroanseKpeno4
Naman rjpemninAsn Waon
hafaudarDemciloDa Mrvine
HAHAMBALIPearmDinDro Dae leadoh
NNOPARD
2kKADIR :1
3 MHVUwi ter
AHyuaN Hby KaranAtialt
5UARPEHUDAVA.KARANGlece
PErIDAU1.KARAMG
7TENDRI CUSANTO.DEMUDA—"—
38BDLIC MOUAFTcheplet
39amarl#0.
40JuArDy
1HanxianiMasyerad—1
2Rahwat.Tudal
13
14
15

pada prinsipnya hak beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun dan segala bentuk pemaksaan baik oleh negara atau massa intoleransi terhadap pemeluk agama tertentu merupakan pelanggaran HAM ", Saya selaku Korban dalam isu KBBB sangat berterima kasih telah terbit buku laporan ini, dan saya berharap buku ini bisa menjadi bahan bacaan untuk korban KBBB, khususnya agar korban KBBB menjadi HRD dalam isu KBBB yang memperjuangkan haknya untuk mempertahankan agama yang diyakini, dan semoga buku ini bisa menjadi rekomendasi untuk pihak pemerintah dan aparat agar lebih tegas dalam menindak pelaku pelanggar HAM yang mengatasnamakan agama dan yang melegalkan tindakan kekerasan dalam pelaksanaanya terhadap kelompok minoritas agama tertentu.

(Ahmad Masihuddin - Korban Kasus Ahmadiyah Cikeusik)

Berbagai bentuk pelanggaran HAM berat dalam sejumlah kasus terkait kehidupan beragama seperti dipaparkan dalam laporan ini sungguh-sungguh merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia melanggar nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Satu-satunya hal yang diamanatkan dalam konstitusi adalah negara memberikan jaminan kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah bagi seluruh warga Indonesia, tanpa kecuali. Negara telah gagal memberikan jaminan dan perlindungan asasi bagi warganya dan itu merupakan tindakan inkonstitusional. Negara Indonesia adalah negara sekuler, bukan negara agama atau teokrasi sehingga urusan keagamaan menjadi urusan internal masing-masing individu dan kelompok keagamaan. Negara cukup melindungi dan memfasilitasi semua warga dapat menjalankan ajaran agamanya sesuai keyakinan masing-masing dengan rasa damai dan penuh tanggungajawab.

(Prof. DR. Siti Musdah Mulia, MA, APU)

KontraS Salidartes Poompura Komisi untuk Orang Ielan dan Korban Tindak Kekerasan

Jaringan Lembaga Pendukung: