LEMBAR FAKTA TRAGEDI KANJURUHAN
DISUSUN OLEH
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
KKRROONNOOLLOOGGII KKAASSUUSS
0011 OOKKTTOOBBEERR 22002222
Insiden penembakan gas air mata yang menyebabkan 135 orang tewas
0022 OOKKTTOOBBEERR 22002222
Kapolda Jawa Timur saat itu, Nico Afinta menyebut bahwa penggunaan gas air mata sudah sesuai prosedur
2200 DDEESSEEMMBBEERR 22002222 1144 OOKKTTOOBBEERR 22002222 TRAGEDI KANJURUHAN 01
0035 OOKKTTOOBBEERR 22002222
Menko Polhukam, Mahfud MD, membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Malang.
Lima dari enam berkas tersangka telah P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, hanya berkas Dirut PT LIB yang belum lengkap. Kelima tersangka akan disidangkan di Surabaya
TGIPF telah menyerahkan laporan kepada Presiden Jokowi. Salah satu poinnya menyimpulkan bahwa jatuhnya korban disebabkan oleh gas air mata
0066 OOKKTTOOBBEERR 22002222
Polri menetapkan enam tersangka; Direktur LIB, Ketua Panpel Arema FC, Security Officer, Anggota Brimob Polda Jatim, Kasat Samapta Polres Malang, Kabag Ops Polres Malang
2288 DDEESSEEMMBBEERR 22002222
Komnas HAM telah menyimpulkan tak ada pelanggaran HAM berat dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang
1166 JJAANNUUAARRI I 22002233
Sidang perdana tragedi Kanjuruhan di Surabaya dengan menghadirkan terdakwa secara online
33 FFEEBBRRUUAARRII 22002233
Dua terdakwa, yaitu Suko Sutrisno dan Abdul Haris dituntut 6 tahun 8 bulan penjara oleh JPU
99 MMAARREETT 22002233
Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
2233 FFEEBBRRUUAARRII 22002233
Tiga terdakwa polisi masingmasing dituntut tiga tahun penjara oleh JPU
1144 FFEEBBRRUUAARRI I 22002233 Puluhan anggota Brimob melontarkan teriakan di depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jawa Timur sehingga mengganggu jalannya persidangan
9 MARET 2023 9 MARET 2023
Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Suko Sutrisno, Security Officer Arema FC divonis 1 tahun penjara
1166 MMAARREETT 22002233
Mantan Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Achmadi serta Mantan Kabag Ops Polres Malang, Wahyu Setyo Pranoto divonis bebas. Sedangkan Danki 1 Brimob Polda Jatim, Hasdarmawan divonis 1 tahun 6 bulan penjara
TEMUAN TIM PENCARI FAKTA TEMUAN TIM PENCARI FAKTA MASYARAKAT SIPIL MASYARAKAT SIPIL
Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM 57+ Institute, dan KontraS menemukan 12 temuan selama melakukan investigasi terkait tragedi Kanjuruhan:
Pada saat pertengahan babak kedua, terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman keamanan;
Pada saat pertandingan selesai, terdapat sejumlah suporter yang masuk ke dalam lapangan hanya untuk memberikan dorongan motivasi kepada seluruh pemain. Namun, hal tersebut direspon secara berlebihan dengan mengerahkan aparat dan melakukan tindak kekerasan;
Sebelum tindakan penembakan gas air mata, tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak;
Tindak kekerasan yang dialami suporter tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri, tetapi juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan menyeret, memukul, dan menendang;
Penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian Tribun sisi Selatan, Timur, dan Utara sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa;
Karena kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci. Penumpukan diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian hingga korban kesulitan bernafas hingga menimbulkan korban jiwa;
Setelah mengalami peristiwa kekerasan, para suporter yang keluar dengan kondisi berdesakdesakan, para korban dengan caranya sendiri berusaha keluar dengan minimnya pertolongan;
Aparat kepolisian juga menembakan gas air mata kepada suporter yang berada di luar stadion;
Pasca peristiwa, diketahui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi dengan dugaan untuk menimbulkan ketakuatan kepada saksi dan korban agar tidak memberikan kesaksian
Tidak ada informasi yang mendetail dari pemerintah terkait dengan data korban jiwa yang dapat diakses publik;
Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM dan LPSK untuk menyampaikan sejumlah laporan, namun belum melihat kerja riil dari TGIPF untuk menemui sejumlah saksi dan korban;
Adanya narasi temuan minuman alkohol dan penggunaan terminologi "kerusuhan" merupakan
penyampaian informasi yang menyesatkan, karena yang terjadi justru ialah serangan atau pembunuhan secara sistematis terhadap warga sipil. Perihal adanya minuman alkohol juga merupakan informasi yang menyesatkan fokus penerangan kasus ini.
TEMUAN TIM GABUNGAN INDEPENDEN PENCARI FAKTA
Terdapat beberapa persamaan antara temuan Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil tersebut dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), diantaranya yaitu:
Aparat keamanan tidak mempedomani tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 5 Perkapolri No.1
Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. (Tahap I: Pencegahan; Tahap II: Perintah Lisan; Tahap III: Kendali Tangan Kosong Lunak; Tahap IV: Kendali Tangan Kosong Keras; Tahap V: Kendali Senjata Tumpul, Senjata Kimia/Gas Air Mata, Semprotan Cabe; Tahap IV: Penggunaan Senjata Api);
Tidak terselenggaranya TFG (Tactical Floor Game) dari semua unsur aparat keamanan (Brimob, Dalmas, Kodim, Yon Zipur-5);
Panitia Pelaksana tidak memperhitungkan penggunaan pintu untuk menghadapi evakuasi penonton dalam kondisi darurat (pintu masuk juga berfungsi sebagai pitu keluar dan pintu darurat, sementara ada pintu lain yang bisa digunakan dan lebih besar;
Aparat keamanan melakukan tembakan gas air mata secara membabi buta ke arah lapangan, tribun, hingga di luar lapangan;
Aparat keamanan tidak melakukan antara sinkronasi antara regulasi keamanan FIFA (Fifa Stadium Safety and Security Regulations) dan peraturan Kapolri dalam penanganan pertandingan sepak bola;
Aparat Keamanan tidak pernah mendapatkan pembekalan/penataran tentang pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan yang sesuai dengan aturan FIFA;
Gas air mata menjadi penyebab kematian supeorter Aremania. Gas air mata yang ditembakkan polisi membuat suporter panik, berhamburan, dan berdesak-desakan menuju pintu keluar, yang menyebabkan banyak suporter meninggal, cacat, dan kritis di rumah sakit;
Banyak dari suporter yang meninggal akibat terinjak-injak karena saling berebut keluar stadion, ditambah dengan efek dari semprotan gas air mata;
Korban dalam tragedi tersebut rata-rata mengalami sesak napas, batuk, dan mata berdarah akibat penembakan gas air mata.
KEJANGGALAN DALAM PENGUNGKAPAN KEJANGGALAN DALAM PENGUNGKAPAN TRAGEDI KANJURUHAN TRAGEDI KANJURUHAN
Kejanggalan sebelum proses peradilan: Adanya narasi menyesatkan terkait tragedi Kanjuruhan, seperti pernyataan Kapolda Jawa Timur yang menyatakan bahwa penggunaan gas air mata sudah sesuai SOP.
Dugaan obstruction of justice yang didasari pada laporan TGIPF bahwa ada dugaan upaya kepolisian mengganti rekaman CCTV
Rekonstruksi tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan di Lapangan Mapolda Jawa Timur dan tidak dilakukan di Stadion Kanjuruhan Malang
Adanya ancaman kekerasan serta intimidasi secara langsung kepada keluarga korban dan saksi
Kejanggalan saat proses peradilan:
Aktor yang diproses secara hukum hanyalah aktor lapangan
Terbatasnya akses terhadap pengunjung atau pemantau persidangan di awal-awal sidang
Terdakwa sempat hanya dihadirkan secara daring
Diterimanya anggota Polri sebagai penasehat hukum dalam persidangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
Hakim dan Jaksa Penuntut Umum cenderung pasif dalam menggali kebenaran materil
Minimnya keterlibatan saksi korban dan keluarga korban sebagai saksi dalam persidangan
Komposisi saksi didominasi oleh aparat kepolisian
Intimidasi anggota Polri dengan membuat kegaduhan dalam proses persidangan
Adanya pengaburan fakta penembakan gas air mata ke bagian tribun penonton
Peristiwa kekerasan dan penderitaan suporter, baik di dalam maupun di luar stadion yang tidak diungkap secara utuh
Beberapa kejanggalan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum ini gagal dalam mengungkap kebenaran (intended to fail) serta melindungi pelaku kejahatan dalam Tragedi Kanjuruhan. Proses persidangan ini juga merupakan bagian dari proses peradilan yang sesat (malicious trial process).
KONTROVERSI SELAMA TRAGEDI KONTROVERSI SELAMA TRAGEDI KANJURUHAN KANJURUHAN
0022 OOkkttoobbeerr 22002222
Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta mengatakan jika penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada laga Arema vs Persebaya sudah sesuai prosedur. Menurutnya, itu adalah salah satu upaya untuk menghalau massa aksi.
0055 OOkkttoobbeerr 22002222
Setelah melihat langsung lokasi Stadion Kanjuruhan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyebab tragedi Kanjuruhan adalah ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu curam.
1144 FFeebbrruuaarrii 22002233
Anggota brimob meneriaki jaksa saat menjalani sidang lanjutan Tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 14 Februari 2023. Puluhan anggota Brimob berteriak setiap kali pernagkat sidang hendak masuk ke ruang sidang dengan teriakan "Brigade...brigade...brigade..."
1166 MMaarreett 22002233
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap dua polisi, yaitu Mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan Mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dengan pertimbangan bahwa gas air mata hanya mengarah ke tengah lapangan terdorong angin menuju ke pinggir lapangan dan tidak sampai ke tribun selatan.
BUKAN HANYA TRAGEDI KANJURUHAN...
Selain penggunaan gas air mata sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para suporter di Kanjuruhan, KontraS menemukan banyak tindak kekerasan lain yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
KontraS mencatat selama tahun Januari 2022 - Februari 2023, terdapat 750 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Peristiwa kekerasan itu terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenangwenang, penggunaan gas air mata pada massa aksi, dan sebagainya
Akibat tindak kekerasan tersebut, berbagai elemen masyarakat mengalami berbagai dampak, seperti luka, tewas, tertangkap secara sewenang-wenang, serta mengalami tindak intimidasi serta teror dari aparat kepolisian.
A&B COMPANY PAGE 02 TRAGEDI KANJURUHAN 07
KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN JANUARI 2022 - FEBRUARI 2023
Selama bulan Januari 2022- Februari 2023, KontraS mencatat 755 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang tersebar di 36 Provinsi di Indonesia.
Akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisan, terdapat 2.3o4 korban, baik luka, tewas, ditangkap, serta tindak lainnya seperti teror dan intimidasi.
Polda Polsek 96 130 Polres 529
Tindak kekerasan oleh kepolisian dilakukan dari berbagai tingkatan, mulai dari Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Sektor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek).
BENTUK KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN
*1 peristiwa dapat memuat lebih dari satu bentuk kekerasan
POLA KEKERASAN OLEH APARAT POLA KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN KEPOLISIAN
Penggunaan Senjata Api yang Tak Terukur
Selama periode Januari 2022 - Februari 2023, terdapat setidaknya 45 peristiwa penembakan di luar hukum yang menyebabkan 59 orang tewas dan 19 orang luka.
Jika dilihat dari tingkatannya, Polres masih menjadi institusi dominan dengan 30 kasus, diikuti oleh Polda sebanyak 11 kasus dan Polsek 4 kasus
Penggunaan senjata api yang tidak terukur seringkali dilakukan bagi pelaku kejahatan yang bahkan sudah tidak berdaya dengan jumlah 7 kasus penembakan kepada terduga pelaku kejahatan yang bahkan sudah tidak melakukan perlawanan.
Salah satunya yaitu pelaku bergal bernama Herman ditembak oleh aparat kepolisian berkali-kali setelah melakukan perampasan motor pada 13 Maret 2022. Pelaku memang membawa senjata tajam, namun tidak ada tanda-tanda perlawanan, sebagaimana video yang beredar.
Aktor Dominan Penyiksaan
Selama bertahun-tahun, institusi kepolisian selalu menduduki tempat tertinggi sebagai aktor dominan dalam penyiksaan. Dalam kurun waktu Januari 2022 - Februari 2023, terdapat 42 tindak penyiksaan yang dilakukan oleh institusi kepolisian yang menimbulkan 99 korban luka dan 18 korban tewas.
Tindak penyiksaan seringkali digunakan sebagai upaya paksa mendapatkan pengakuan, yang beberapa diantaranya merupakan tindakan salah tangkap. Terdapat 16 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh institusi kepolisian yang merupakan salah tangkap kepada warga sipil.
Salah satunya yaitu dialam oleh SA (60), warga Kabupaten Banjar yang tewas karena tindak penyiksaan oleh 8 anggota Polres Banjarmasin pada saat melakukan penggrebekan kasus narkotika. Diketahui, tidak ada satupun alat bukti yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut di kediaman SA.
POLA KEKERASAN OLEH APARAT POLA KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN KEPOLISIAN
Represif Menanggapi Ekspresi Warga
Kepolisian menjadi institusi utama dalam membatasi ruang gerak masyarakat saat menyampaikan ekspresi. KontraS menemukan 68 peristiwa kekerasan kepada masyarakat yang menyuarakan ekspresi dalam kurun waktu Januari 2022 - Februari 2023.
Beberapa tindak kekerasan yang dilakukan oleh institusi kepolisian tersebut dengan dalih dianggap menimbulkan kericuhan, dianggap memicu provokasi, dianggap mengganggu ketertiban umum, dan berbagai alasan tidak berdasar lainnya.
Salah satunya yaitu tindak kekerasan pada saat menangani aksi di Ternate, 18 April 2022. Tindak represif tersebut tercermin dari pihak kepolisian yang melakukan tindak penganiayaan kepada massa aksi secara membabi buta, menembakkan gas air mata, serta menangkap beberapa demonstran dengan sewenang-wenang pada saat aksi penolakan kenaikan BBM.
Kriminalisasi Pembela HAM yang Terus Berlanjut
Dalam kurun waktu Januari 2022 - Februari 2023, terdapat 25 peristiwa kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pembela HAM, yang mana dalam satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu tindakan, seperti adanya tindak penangkapan sewenang-wenang maupun tindak penganiayaan.
Bebepara tindak kriminalisasi oleh institusi kepolisian tersebut dilakukan dengan tuduhan tindak kriminal yang disangkakan pada pembela HAM, dianggap menghalangi aktivitas perusahaan, serta dianggap melakukan tindak provokasi.
Salah satu tindak kriminalisasi tersebut dialami oleh tiga orang petani Desa Pakel yang tiba-tiba ditangkap oleh Polda Jawa Timur di Rogojampi pada 3 Februari 2023. Penangkapan tersebut ditangkap atas dugaan menyebarkan berita bohong. Namun dalam upaya penangkapan, tidak disertai dengan surat tugas atau dokumen lain terkait. Tindak kriminalisasi ini diduga memiliki keterkaitan dengan konflik lahan dengan korporasi yang sedang diperjuangkan oleh korban.