Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan

162 halaman · 22 halaman diproses dengan OCR · 9.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan
  2. Prakata
  3. Daftar Isi
  4. Metode
  5. Batasan Penulisan
  6. 2. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai Organisasi Teroris
  7. 3. Pekan Olahraga Nasional Papua 2021
  8. 4. Diperpanjangnya Otonomi Khusus
  9. 5. Pemekaran Wilayah Lewat Daerah Otonomi Baru (DOB)
  10. Peta Wilayah Papua Selatan
  11. Peta Wilayah Papua Tengah
  12. Peta Wilayah Papua Pegunungan
  13. Peta Wilayah Papua Barat Daya
  14. 6. Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Papua
  15. 7. Masifnya Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Pembukaan Kebun Sawit
  16. 8. Food Estate
  17. Peta klaster MIFEE
  18. 9. Pendekatan Keamanan/Operasi
  19. Tindakan Kekerasan dalam Pelanggaran Kebebasan Sipil Papua Oktober 2019-Desember 2022
  20. Memoria Passionis
  21. Resisten dan Menolak Koreksi Internasional
  22. Lampiran
  23. MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
  24. MARKAS BESAR
  25. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
  26. 1) Bagaimana konsep dan tujuan dari Operasi Damai Cartenz di Papua?
  27. MARKAS BESAR
  28. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110
  29. 1. Dasar:
  30. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
  31. JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

ILUSI PEMBANGUNAN GAGALA terkait Kebijakan Strategis Studi dan Dokumentasi

Pemerintah Pusat di Bumi Papua

Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan

Studi dan Dokumentasi terkait Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat di Bumi Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 2023

Penulis

Fatia Maulidiyanti Hans Giovanny Yosua Rozy Brilian Sodik

Penata Letak

Tuan Parkodi

Perancang Sampul

Tuan Parkodi

Penerbit

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Jalan Kramat II/7, Kwitang

Senen, Jakarta Pusat

Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 |

Email: [email protected]

Website: kontras.org

Prakata

Bertepatan pada momentum 25 tahun Reformasi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terus berupaya dalam mendorong agenda-agenda perlindungan, pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu perhatian khusus kami sejak lembaga ini berdiri ialah terkait ragam permasalahan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua. Berbagai cara kami lakukan seperti halnya advokasi baik kasus maupun kebijakan, investigasi, riset, kampanye serta lobby ke beberapa lembaga negara. Buku Gagal Menyentuh Akar Konflik dalam Balutan Ilusi Pembangunan merupakan salah satu bentuk KontraS untuk mendorong perbaikan situasi yang belakangan ini justru memburuk ditandai dengan meningkatnya eskalasi kekerasan dan menjadikan warga sipil sebagai korban utama. Selain itu, buku ini juga kami harapkan dapat dijadikan masukan konstruktif bagi para pengambil kebijakan di pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan berbagai aspek demi perbaikan situasi dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

Memburuknya situasi keamanan di Papua dapat diasumsikan tak terlepas dari kuatnya cara pandang pendekatan keamanan (security approach) di Bumi Cenderawasih. Akibatnya, berbagai pelanggaran HAM terus terjadi seperti halnya penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa (enforced disappearances) dan pembunuhan di luar hukum (extra-judicial killing). Aktivitas kontak tembak pun antara kelompok pro-kemerdekaan dengan perpanjangan tangan pemerintah yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) angkanya pun tak menurun. Konflik bersenjata tersebut akhirnya membuat terus berjatuhannya warga sipil dan ribuan masyarakat adat terpaksa mengungsi ke hutan-hutan tanpa pernah dipenuhi hak-haknya.

Tak sampai disitu, pemerintah pusat sebetulnya telah menetapkan berbagai kebijakan, regulasi bahkan hingga langkah teknis untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Sayangnya, berbagai upaya tersebut masih ‘jauh panggang dari api’. Tak jarang langkah-langkah yang diambil justru kontraproduktif dan memperparah status quo. Terbaru, pengesahan revisi UU Otonomi Khusus setelah

20 tahun berlaku dan dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua disahkan di tengah penolakan besar-besaran masyarakat Papua. Hal ini menandakan partisipasi tak dibuka secara luas dan pemerintah terkesan serampangan. Belum lagi berbagai upaya ‘jahat’ dan sistematis merampas ruang hidup masyarakat Papua tercermin dari masifnya eksploitasi sumber daya alam dan food estate yang tidak berimplikasi langsung kemaslahatan OAP. Kebijakan demi kebijakan tersebut pun dilakukan dengan minim evaluasi. Terlebih dosa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu belum kunjung dituntaskan oleh pemerintah lewat mekanisme yang berkeadilan bagi para korban.

Selain memaparkan evaluasi dan ragam permasalahan yang ada di Papua setidaknya yang terjadi pada beberapa tahun terakhir di Papua, buku ini hadir dengan alternatif solusi. Tawaran-tawaran yang tercantum dapat dijadikan acuan bagi negara untuk pelan-pelan membenahi masalah dan mengganti pendekatan ke arah yang lebih humanis.

Pada akhirnya KontraS ingin mengucapkan Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, utamanya para ahli, akademisi dan aktivis yang kami ajak berkonsultasi seperti Prof. Cahyo Pamungkas, peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Papang Hidayat, yang pernah lama berkecimpung di KontraS dan sampai saat ini masih konsisten menyuarakan situasi kemanusiaan di Papua. Selain itu, Latifah Anum Siregar, aktivis kemanusiaan yang saat ini bergiat menjadi Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua.

Kami berharap agar buku ini dapat menjadi bacaan publik terkai permasalahan yang di Papua disaat ketidakberimbangan dan dominasi narasi negara. Selain itu, kami juga berharap bahwa argumentasi hingga rekomendasi yang dikonstruksi dapat dibahas, didiskusikan dan digunakan guna mendorong koreksi kebijakan.

Jakarta, April 2023

Fatia Maulidiyanti

Koordinator KontraS

Daftar Isi

I. Pendahuluan 8 8 Latar Belakang 12 Metode 13 Batasan Penulisan II. Kebijakan Nasional di Papua pada Periode Kedua 14 Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 15 1. Program Percepatan Pembangunan (Quick Wins) lewat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 22 2. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai Organisasi Teroris 25 3. Pekan Olahraga Nasional Papua 2021 29 4. Diperpanjangnya Otonomi Khusus 37 5. Pemekaran Wilayah Lewat Daerah Otonomi Baru (DOB) 43 6. Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Papua 48 7. Masifnya Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Pembukaan Kebun Sawit 51 8. Food Estate 56 9. Pendekatan Keamanan/Operasi 61 III. Pola Permasalahan Pengambilan Kebijakan Pusat di Papua a. Terkesan Serampangan dan Tidak Maksimal dalam Libatkan 62 Suara OAP 68 b. Penihilan Suara Masyarakat Papua 76 c. Mengarusutamakan Pendekatan Sekuritisasi 106 d. Minim Evaluasi 113 e. Setengah Hati Hapus Impunitas 117 Memoria Passionis IV. Resisten dan Menolak Koreksi Internasional 119

114 V. Dialog Damai dan Mediasi Sebagai Solusi Konflik? 130 VI. Kesimpulan 133 VII. Rekomendasi 137 Daftar Pustaka 146 Lampiran Profil KontraS 159

Latar Belakang

Situasi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tidak kunjung membaik dalam kurun beberapa tahun terakhir. Sejak awal menjabat pada 2014, Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan permasalahan Papua lewat janji kampanye dan berbagai kunjungannya. Secara umum pemerintah mengakui terus menerus melakukan pembangunan di Papua adalah pendekatan infrastruktur, dan kedua pendekatan sumber daya manusia.1 Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Sayangnya, Presiden nampaknya terjebak pada fokus utama pembangunan secara fisik, tanpa membuka satu ruang utuh untuk memfasilitasi kepentingan yang benar-benar dibutuhkan oleh Orang Asli Papua (OAP). Hasilnya, konflik terus berlangsung dan eskalasi kekerasan tak kunjung putus terjadi di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut didukung oleh riset yang dilakukan oleh Monika Kusumaryati yang menyebut bahwa meski menjadi salah satu provinsi terkaya Indonesia dalam hal sumber daya, Papua dan Papua Barat selalu menempati tangga paling bawah dari indeks pembangunan Indonesia. Bagi orang Papua, hal ini menunjukkan kegagalan otonomi daerah dan lebih luas lagi program pembangunan Indonesia di daerah.2

Secara ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 2010 telah merumuskan suatu peta jalan (road map) berkaitan dengan sumber konflik Papua. Keempat akar masalah tersebut antara lain, marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta dan pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua.3

Akar masalah yang ada bahkan ditegaskan oleh hasil identifikasi Richard Chauvel, seorang ahli sejarah politik Papua yang menyebutkan bahwa akan persoalan dapat diperluas menjadi lima masalah basis yakni: Faktor kebijakan dan kegagalan pembangunan, yakni konflik terjadi akibat adanya kegagalan pembangunan dan adanya tuntutan pembagian kewenangan politik dan ekonomi antara pusat dan daerah melalui kebijakan desentralisasi; Faktor identitas agama, budaya, etnis, serta rasial. Berkaitan dengan ini, pertikaian horizontal antara agama, antar suku, antarbudaya, antar-etnis, dan antar-ras juga terjadi di Papua; Faktor sejarah yaitu perbedaan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan daerah tertentu; Faktor kekerasan aparat keamanan yang merupakan masifnya aktivitas kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan militer terhadap orang Papua; dan terakhir faktor kepentingan perusahaan dan kapitalisme internasional. Adanya perseteruan antara masyarakat dengan kepentingan kapitalisme internasional dalam bentuk korporasi yang beroperasi di wilayah setempat.4

Ragam permasalahan ini idealnya dijawab oleh Negara khususnya pemerintah pusat lewat pendekatan humanis dan menyasar pada akar konflik. Sayangnya, berbagai kebijakan belakangan ini, khususnya semenjak Presiden Joko Widodo terpilih pada periode kedua cenderung kontroversial. Akselerasi agenda pusat di Papua tetap berjalan walaupun mendapatkan banyak penolakan, tercermin dalam gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh OAP, bukan hanya saja di Papua.

Sepanjang 2019 - 2022, berbagai langkah strategis telah diambil pemerintah untuk menghadapi permasalahan di Papua. Terbaru, yang paling signifikan bagi perubahan bagi masyarakat Papua adalah diputuskannya pemekaran wilayah daerah Papua dalam kerangka Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal tersebut tertuang dalam UU No. 14, 15 dan 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Papua. Tak puas sampai disitu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali mengesahkan UU No. 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Ragam langkah untuk memekarkan provinsi di Papua ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah mengalami perubahan kedua lewat UU No. 2 Tahun 2001. Selain itu, pemerintah bersama DPR RI memberikan penjelasan bahwa pemekaran di Papua telah bersesuaian dengan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Adapun tujuan utamanya yakni untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mempercepat peningkatan pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harkat martabat OAP dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan aspirasi masyarakat Papua.5

Sayangnya, berbagai langkah pemerintah pusat di Papua, nyatanya ‘jauh panggang dari api’. Berbagai penolakan menggema akibat pemberlakuan kebijakan yang bersifat top down dan kurang partisipatif sehingga terkesan memaksakan. Salah satu penolakan paling masif terhadap kebijakan tersebut terlihat dari gelombang besar demonstrasi, utamanya terkait dengan revisi UU Otsus dan DOB Papua. Masyarakat Papua mencurigai bahwa pemberlakuan DOB memiliki berbagai motif politik maupun ekonomi yang berhulu dari kepentingan elit. Di sisi yang lain, kebijakan tersebut hanya akan memperlebar konflik antara sesama penduduk lokal dalam memperebutkan sisa-sisa kekuasaan dari para elit.6

Pemberlakuan DOB ini hanya merupakan satu contoh dari rentetan ketidakbijaksanaan pemerintah pusat dalam menghadirkan keadilan di bumi Papua. Hasilnya, rentetan kekerasan pun terus berlangsung dan tak kunjung usai sehingga memakan banyak korban baik secara materil maupun non-materiil. Narasi pembangunan selalu digaungkan dan menjadi dalih pendekatan pemerintah disana. Padahal, secara sosiologis, orang asli Papua belum dipersiapkan secara sungguh-sungguh agar dapat terlibat dalam pembangunan atau mampu memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Sebagai akibatnya, dalam perubahan sosial yang disebabkan oleh migrasi, perkembangan teknologi, dan percepatan pembangunan, maka orang asli papua hanya menjadi objek, bahkan korban dalam pembangunan.7

Kami menganggap terdapat urgensi khususnya masyarakat sipil untuk mengkompilasi berbagai kebijakan strategis yang telah diambil di Papua, kemudian mengukur dengan menggunakan parameter objektif yang berlandaskan HAM. Riset ini ditujukan salah satunya untuk menelisik lebih jauh pola pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan signifikan, utamanya bagi keberlangsungan demokrasi di Bumi Cenderawasih. Selain itu, riset ini ditulis sebagai upaya mengisi kesenjangan literatur dalam penelitian atau studi penyelesaian konflik Papua setelah revisi UU Otsus dan penetapan DOB Papua.

1 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemerintah Lakukan Dua Pendekatan Bangun Tanah Papua, https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-lakukandua-pendekatan-bangun-tanah-papua

2 Veronika Kusumaryati (2021): #Papuanlivesmatter: black consciousness and political movements in West Papua, Critical Asian Studies, DOI: 10.1080/14672715.2021.1963794, hlm. 3

3 Muridan S Widjojo, Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, (Jakarta, ISEAS, LIPI, Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2010).

4 Boy Anugerah, Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi, (Jurnal Kajian Lemhanas, Edisi 40), hlm. 54

5 Komisi II DPR RI, Pemekaran Provinsi Bertujuan Angkat Harkat

Martabat Orang Asli Papua, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39437/t/ Pemekaran+Provinsi+Bertujuan+Angkat+Harkat+Martabat+Orang+Asli+Papua#:~:text=Pemekaran%20 daerah%20di%20Papua%20berdasar,pembangunan%2C%20mempercepat%20peningkatan%20 pelayanan%20publik.

6 Dafrin Muksin, Sahrail Robo, Ahmad Rizali Pawane, Sahrul Pora, Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, Vol.6, No. 2, 2021, hlm. 267

Metode

Dalam menulis riset ini, KontraS mengumpulkan data primer maupun sekunder yang berasal dari pemantauan media, data jaringan yang mayoritas merupakan masyarakat sipil di Papua dan data advokasi kebijakan yang selama ini kami lakukan. Untuk menambah kevalidan data tersebut, kami juga turut mewawancarai sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi yang aktif menyuarakan isu kebijakan yang berlaku di Papua.

Adapun objek analisis dari riset ini adalah regulasi dan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan institusi yang sifatnya strategis untuk Papua. Hal tersebut kami analisis menggunakan instrumen hukum dan HAM, prinsip good governance, dan sumber ideal lainnya yang berlaku secara universal.

Di akhir tulisan ini, kami juga memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak, utamanya pemerintah terkait solusi yang dapat dilakukan dalam mengambil kebijakan di tanah Papua. Sebagai bentuk permintaan transparansi dan akuntabilitas publik, kami juga meminta informasi publik kepada berbagai badan publik berkaitan dengan data kebijakan nasional di Papua ini.

Batasan Penulisan

Riset ini berfokus pada berbagai kebijakan pemerintah pusat yang sifatnya strategis menyangkut hajat hidup masyarakat Papua dalam skala yang besar. Penulisan ini juga berupaya untuk memfokuskan fenomena dan pola yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan di Papua beserta dampak yang ditimbulkan. Adapun beberapa kebijakan yang hendak dibahas dalam penelitian ini antara lain: Program Percepatan Pembangunan (Quick Wins) lewat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai Organisasi Teroris; Pekan Olahraga Nasional Papua 2021; Diperpanjangnya Otonomi Khusus; Pemekaran Wilayah Lewat Daerah Otonomi Baru (DOB); Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Papua; Masifnya Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Pembukaan Kebun Sawit; Food Estate; dan Pendekatan Keamanan/Operasi.

Berbagai keputusan telah diluncurkan pemerintah pusat dalam mengentaskan berbagai masalah di Papua. Keputusan yang ada berupa regulasi ataupun perubahannya, kebijakan dan langkah strategis. Adapun berbagai langkah yang diambil sifatnya multiaspek, tetapi tetap berfokus pada sentralisasi pembangunan. Sayangnya, kecenderungan yang terbentuk adalah pemerintah pusat menempatkan OAP sebagai objek dari pembangunan tersebut. Berbagai kebijakan nasional yang kami soroti selama kurang lebih tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf

1. Program Percepatan Pembangunan (Quick Wins) lewat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Di awal pemerintahan, Presiden Jokowi dan wakilnya bergerak mengambil langkah 7 Program Quick Wins untuk Percepat Pembangunan Masyarakat Papua.8 Secara konkret, kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa Presiden menginstruksikan berbagai pihak, utamanya terhadap 43 pihak meliputi kementerian dan lembaga hingga pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun dalam diktum kesatu sebagai instruksi utama tercantum bahwa berbagai pihak harus mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.9

Selain itu, Wakil Presiden menyampaikan dalam keterangan persnya menyatakan bahwa 7 (tujuh) sektor strategis yang menjadi program quick wins 2021-2022 untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua, yaitu:10

Pertama, di bidang pendidikan, melalui Papua Pintar, yang membutuhkan dukungan dari Universitas Cenderawasih.

Kedua, Papua Sehat sebagai solusi atas permasalahan sulitnya akses masyarakat Papua terhadap fasilitas dan layanan kesehatan. Program ini antara lain berupa peningkatan RSUD di 7 wilayah adat, pengembangan infrastruktur Papua, penguatan puskesmas, dan penampungan anak terlantar. Ketiga, Papua Mandiri, berupa wujud pengembangan komoditas unggulan yang mencakup kawasan wisata dan pengembangan usaha masyarakat Papua. Keempat, Papua Tersambung, merupakan upaya konektivitas jalur di Papua yang sifatnya mempermudah akses komunikasi dan transportasi bagi masyarakat Papua.

Kelima, Papua terang upaya Pemerintah di dalam memberikan akses listrik di seluruh pelosok tanah Papua, serta bekerja sama dalam membangun energi baru terbarukan dengan stakeholder terkait.

Keenam, Papua Berkarya, menjadi langkah Pemerintah dalam memajukan sumber daya manusia Papua untuk mampu berkarya di industri nasional.

Ketujuh, Papua Bangga, mengangkat aspek sosial-budaya Papua yang menjadi ciri khas tanah Papua.

Program yang diambil ini memang kesannya sangat baik, sayangnya, tidak menaruh berbagai pertimbangan seperti kerentanan situasi Papua terhadap konflik berkepanjangan yang selama ini terjadi. Selain itu, implementasi program pun tidak seindah perencanaan. Kebijakan yang pemerintah ambil lewat Inpres ini juga masih bersifat teknik administratif tetapi belum menyentuh aspek substansial. Idealnya percepatan pembangunan juga menyentuh pembangunan berbasis wilayah adat, berbasis kebudayaan, dan bukan berfokus pada teritorinya. Melainkan membangun manusia beserta seluruh sejarah, identitas, dan kebudayaannya.11 Rencana pembangunan pemerintah di Papua lebih bersifat teknokratis, pendekatan pertumbuhan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam. Sudah kurang lebih dua tahun berjalan, program ini belum belum memberikan kemajuan signifikan bagi pertumbuhan di Papua. Sebagai contoh, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, angka kemiskinan semenjak kuartal I tahun 2020 menunjukan pola yang fluktuatif. Bahkan di kuartal terakhir tahun 2022, tingkat kemiskinan sempat naik.

Jika dibandingkan provinsi lain dalam ruang lingkup nasional, Papua dan Papua Barat masih menempati posisi provinsi dengan persentase penduduk

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2022-September 2022

30,66 916,3 Sept-12 Mar-13 31,13 939,5 Sept-13 31,52 960,5 Mar-14 30,06 924,4 Sept-14 27,80 864,1 Mar-15 28,17 859,1 Sept-15 28,40 898,2 911,3 Mar-16 28,54 Sept-16 28,40 914,8 Mar-17 27,62 897,6 Sept-17 27,76 910,4 Mar-18 27,74 917,6 Sept-18 27,43 915,2 Mar-19 27,53 926,3 Sept-19 26,55 900,9 Mar-20 26,64 916,3 Sept-20 26,80 912,2 Mar-21 26,86 920,4 Sept-21 27,38 944,4 Mar-22 26,56 922,1 26,80 936,3 Sept-22 Persen Pada Periode Mar'22-Sep'22 Jumlah Presentase Penduduk Miskin naik 0,24 persen poin

Data: Diolah dari Data Susenans September 2022

miskin terbesar.12 Hal ini begitu miris, mengingat Papua merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Merujuk pada data terkait neraca perdagangan Provinsi Papua saja, dalam periode Januari Desember 2022, angka ekspor menyentuh 6,273,43 Juta US Dollar. Angka ini meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2021 yang menginjak 4 Juta USD lebih.

Neraca Perdagangan Barang Januari-Desember 2022

Januari-Desember 2022 SURPLUS US$ 5.794,42 JUTA

Ringkasan Nilai Ekspo-Impor Papua, Januari-Desember 2021&2022 (Juta US$)

UraianJanuari-Desember 2021Januari-Desember 2021 Januari-Desember 2022
EksImpeSelisihEkspoImpoSelis
(1)(2)(3)[4](5][6](7)
Migas0,00144,06144,060,00244,11244,11
Nonmigas4.439,75239,604.200,166.273,43234,906.038,53
otal4.439,75383,664.056,096.273,43479,015.794,42

Selain dampak percepatan pembangunan yang tidak menyasar dan berdampak minim terhadap masyarakat Papua, dalam instruksi No. 9 Tahun 2020 dapat disoroti bahwa cara pandang pendekatan keamanan juga masih tetap akan dilakukan. Hal tersebut tercermin dari pelibatan berbagai instrumen dan aparat keamanan dalam melakukan berbagai hal sesuai mandat Inpres tersebut. Sebagai contoh, instruksi ini memerintahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan berbagai hal seperti:

a. memberikan dukungan pengamanan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

b. mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, dan pulau-pulau kecil dan komunitas adat terpencil; dan

c. membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat.

Instruksi ini jelas berbahaya, sebab berpotensi melegitimasi keterlibatan militer terlalu jauh mencampuri domain sipil dalam hal ini pembangunan yang dilakukan di Papua. Merujuk pada UU TNI, peran TNI di luar tugas pertahanan harus disertai keputusan atau kebijakan politik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU Tentara Nasional Indonesia. Adapun keputusan Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.13 Artinya instruksi Presiden semacam ini tentu tidak berlandaskan hukum yang kuat dan melanggar UU TNI.

Begitupun dengan Polri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diinstruksikan untuk melakukan:

a. memberikan dukungan pengamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

b. mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, dan pulau-pulau kecil dan komunitas adat terpencil; dan

c. membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat.

Kedua institusi ini pun akhirnya banyak terlibat pada berbagai konflik, utamanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Pendekatan semacam ini secara instan akan membangun fisik di Papua, akan tetapi segala sesuatu yang didekati dengan pendekatan keamanan tentu tak akan membuahkan hasil yang signifikan. Hasilnya, kecurigaan muncul dari pihak TPNPB-OPM yang seringkali melakukan penyerangan terhadap para pekerja infrastruktur di Papua. Sebagai contoh, pada September 2022 lalu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang 12 pekerja di jalan Trans-Papua Barat rute Bintuni-Maybrat.14

Belum lagi permasalahan instruksi poin b yang meminta agar aparat keamanan juga terlibat di sektor pendidikan. Hal ini akhirnya terjadi di lapangan dengan menjadikan aparat TNI-Polri jadi guru dadakan di Papua.15 Padahal di Papua, ada stereotip yang melekat pada aparat keamanan. Peneliti antropologi Sophie Chao menyebutnya sebagai ‘fobia loreng’.16 Fobia ini merujuk pada ketakutan di kalangan orang Papua ketika melihat aparat keamanan, khususnya TNI yang berseragam loreng. Ini terbentuk karena anggapan orang-orang Papua bahwa aparat keamanan identik dengan kebrutalan dan kekerasan.17 Menerjunkan pasukan untuk terlibat di ranah pendidikan dan kesehatan tentu bukan solusi, sebab hanya akan menambah permasalahan baru.

Selain TNI dan Polri, Presiden juga bahkan memberikan instruksi khusus kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan beberapa hal:

a. menciptakan situasi yang aman, stabil, dan damai terhadap upaya percepatan pembangunan kesejahteraan bersama-sama dengan pemangku kepentingan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

b. melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

c. bersama-sama dengan Kepala Kepolisian dan Panglima TNI untuk dukungan pengamanan; dan

d. bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga melakukan langkah-langkah diplomasi luar negeri dalam upaya pemantapan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Bentuk keterlibatan ini merupakan bentuk eksesifnya Intelijen dalam melaksanakan tugas di luar tupoksinya. Keterlibatan intelijen ni juga semakin memantik eskalasi ketakutan di masyarakat Papua khususnya terlebih dalam urusan pembangunan. Masalah di Papua harus ditempatkan pada cara-cara yang humanis. Melibatkan BIN artinya menganggap bahwa suatu permasalahan membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam UU Intelijen. Dapat dilihat bahwa terbukti pemerintah memang sedari awal menghendaki agar muatan pendekatan keamanannya sangat kental dalam melangsungkan pembangunan di Papua, terlihat dari instruksi terhadap sejumlah lembaga seperti TNI, Polri dan BIN.

Pola ini yang disebut sebagai pembangunan tanpa perdamaian. Jalan-jalan lewat pendekatan keamanan atau state security selalu dikedepankan dalam penyelesaian konflik Papua. Selain itu, terdapat ambiguitas dalam penentuan kebijakan pemerintah khususnya dalam sektor pembangunan. Di satu sisi pembangunan dikatakan bertujuan untuk membangun manusia, akan tetapi di sisi yang lain, pendekatan dilakukan dengan melibatkan berbagai aparat dengan skala yang besar. Hal ini sering disebut sebagai hibrid antara liberal dan illiberal peace. Mereka yang memiliki pandangan lain terkait Indonesia seperti halnya OPM seharusnya ditempatkan sebagai warga negara dan diselesaikan melalui perundingan atau dialog.

8 Muhammad Genantan Saputra, Wapres Paparkan 7 Program Quick Wins untuk Percepat Pembangunan Masyarakat Papua, https://www.merdeka.com/peristiwa/wapres-paparkan-7-programquick-wins-untuk-percepat-pembangunan-masyarakat-papua.html

9 Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

10 Wapres.go.id, Program Quick Wins, Percepat Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua, https://www.wapresri.go.id/program-quick-wins-percepat-pembangunan-kesejahteraan-masyarakatpapua/

11 Focus Group Discussion dengan Prof. Cahyo Pamungkas, Peneliti Senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional pada 21 Maret 2023.

13 Penjelasan Pasal 5 UU No.

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

14 Tempo.co, KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas, https://nasional.tempo.co/read/1640107/kkb-diduga-serang-pekerja-di-jalan-trans-papuabarat-tni-dan-polri-masih-cari-korban-tewas

15 Kompas.com, Polisi Jadi Guru Dadakan, Turun ke Kampung Mengajar Anak-anak di Papua, https:// regional.kompas.com/read/2021/02/20/12591901/polisi-jadi-guru-dadakan-turun-ke-kampungmengajar-anak-anak-di-papua?page=all.

16 Uning Musthofiyah, Papua Terbelah: Tepatkah Terjunkan TNI/ Polri untuk Ajari Anak-anak?, https://magdalene.co/story/papua-terbelah-tepatkah-terjunkan-tni-polri-untuk-ajari-anak-anak 17 Ibid.

2. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai Organisasi Teroris

Keputusan penting yang telah lahir di periode kedua Presiden Jokowi yakni redefinisi terhadap KKB di Papua. Awalnya, wacana tersebut diusulkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli pada rapat dengan Komisi III DPR tanggal 23 Maret 2021. Wacana perubahan nomenklatur tersebut didasarkan oleh kejahatan yang dilakukan KKB saat ini yang dianggap layak disejajarkan dengan aksi-aksi terorisme.18 Hal tersebut diungkapkan BNPT sebab perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

Akhirnya, pada 29 Maret 2021, pemerintah lewat Menkopolhukam RI, Mahfud MD mengumumkan bahwa status KKB di Papua sebagai bagian dari kelompok organisasi teroris. Pemerintah menyatakan bahwa penetapan ini merupakan buah dari aktivitasnya yang sering melakukan pembunuhan dan kekerasan secara masif. Penetapan ini dilakukan pemerintah setelah dua peristiwa beruntun yakni tertembaknya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur usai terlibat kontak tembak dengan KKB pada 25 April 2021 dan kasus tertembaknya seorang anggota Brimob Polri, Bharada Komang meninggal pada 27 April 2021. DPR pun mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.19

Pemerintah lewat Menkopolhukam Mahfud MD menetapkan KKB sebagai Organisasi Teroris pada 29 April 2021 foto: Humas Kemenkopolhukam

Untuk mencari alasan sesungguhnya dari penetapan ini, kamipun mengajukan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Menkopolhukam. Adapun lewat surat B-2240/HM.02/08/2021, kami mendapatkan jawaban bahwa penetapan KKB sebagai organisasi terorisme merupakan pernyataan sikap politik pemerintah dan sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan dan teror yang terjadi di Papua, masifnya pembunuhan dan kekerasan yang terjadi di Papua yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan harus dihentikan dan aparat keamanan perlu melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur untuk memulihkan keamanan dan kedamaian di Tanah Papua. sebagai tambahan, pemerintah menganggap langkah ini penting untuk memitigasi terorisme dan mempersempit gerakan terorisme sebagai dasar pemblokiran atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Dari jawaban pemerintah tersebut, terdapat dua aspek penting yang dapat disoroti. Pertama, upaya pemerintah untuk menurunkan eskalasi kekerasan dengan menetapkan kelompok separatis sebagai teroris. Hal ini kami anggap sebagai langkah gegabah dengan tidak memperhatikan implikasi yang ditimbulkan. Sebab, berangkat dari UU No. 5 Tahun 2018, produk hukum tersebut menyisakan lubang pelanggaran HAM yang sangat besar bagi penanganan terorisme. Mulai dari definisi yang sangat luas, ketentuan upaya paksa yang eksesif, dan dilibatkannya militer dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, UU yang ada juga belum berhasil untuk melakukan pencegahan kejahatan secara maksimal dan cenderung masih menggunakan pendekatan represif (hard approach). Sejak penetapan tersebut dilakukan di tahun 2021, eskalasi kekerasan di Papua pun tak kunjung menurun ditandai dengan seringnya terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dengan TPNPB. Warga sipil pun tetap menjadi klasifikasi korban utama dari aktivitas kekerasan yang terjadi baik berupa penyerangan TPNPB ataupun penanganan yang dilakukan aparat negara.

Kedua, mempersempit gerakan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Jika ditinjau lebih lanjut, dalil ini tidak relevan. Sebab, aktor negara seperti halnya aparat TNI-Polri juga diduga kuat terlibat dalam aktivitas jual beli senjata. Merujuk pada Laporan AIDP diungkapkan bahwa semenjak tahun 2011 sampai 2021, sumber peredaran senjata api ilegal di Papua ditempati oleh berbagai jabatan sipil. Hasil dari laporan tersebut menyatakan terdapat 51 orang yang dipidana karena memperdagangkan senjata. Dari sekian jumlah tersebut terdiri dari 31 warga sipil, 14 prajurit TNI dan enam anggota Polri. Barang bukti yang dikumpulkan selama periode itu sebanyak 52 pucuk senjata api, 9.605 butir peluru. Jumlah total uang yang didapat dari penjualan itu senilai Rp7.244.990.000.20

18 Kompas.com, BNPT Bahas Kemungkinan KKB di Papua Masuk Kategori Organisasi Terorisme, https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/15253171/bnpt-bahas-kemungkinan-kkb-di-papuamasuk-kategori-organisasi-terorisme.

19 Komisi III, Penetapan KKB Papua Sebagai Teroris Patut Diapresiasi, Https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33084/t/ Penetapan+KKB+Papua+Sebagai+Teroris+Patut+Diapresiasi#:~:text=Pemerintah%20telah%20 menetapkan%20Kelompok%20Kriminal,Intelijen%20Daerah%20(Kabinda)%20Papua.

3. Pekan Olahraga Nasional Papua 2021

Pada 2-15 Oktober, pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON)21 XX di Papua. Padahal, persiapan penyelenggaraan PON XX diwarnai ragam permasalahan baik yang sifatnya struktural maupun teknis. Kami meyakini bahwa diselenggarakannya PON Papua walaupun situasi penyebaran virus COVID-19 saat itu masih tinggi, merupakan momentum pemerintah untuk menyatakan situasi Papua sedang baik-baik saja.

Foto Presiden Jokowi Memberikan Pidato pada Pembukaan PON pada 2 Oktober 2021 source: Liputan6.com

Jokowi: “PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan.”

6.442 atlet dari seluruh Indonesia yang didampingi tim pelatih berjumlah 3.000 orang turut serta terlibat dalam PON Papua.22event akbar tersebut memang berhasil berjalan dengan lancar walaupun memiliki ragam permasalahan baik dalam tahap persiapan hingga permasalahan struktural dibaliknya. Sebagai contoh kecil, sebelum PON Papua berlangsung terdapat pro kontra terkait terpilihnya artis ibu kota yang bukan sama sekali merepresentasikan orang Papua sebagai duta dari penyelenggaraan PON Papua.23 Walaupun terlihat sepele, bagi masyarakat Papua hal ini tentu saja problematis, sebab duta yang dipilih seharusnya mewakili wajah OAP. Begitupun riak-riak pemuda Papua, tidak sedikit yang merasa tidak dilibatkan dalam persiapan acara besar tersebut.24

Lebih jauh, dibalik megahnya PON Papua, tersimpan masalah struktural yang sebetulnya tidak dapat ditutupi oleh pemerintah. Kami mencatat bahwa menjelang PON berlangsung, pendekatan sekuritisasi begitu masif. Dalam beberapa bulan terakhir menuju perhelatan PON penurunan aparat pun dilakukan secara terus menerus tanpa pernah disertai dengan alasan yang jelas. Paling tidak dalam kurun waktu 3 bulan menuju perhelatan PON yakni dari April hingga juli 2021, kami mencatat bahwa setidak-tidaknya telah terjadi 24 kali penerjunan aparat TNI/Polri baik dalam urusan pengamanan PON maupun untuk tujuan lainnya. Terbaru, di akhir Agustus 2021, sebanyak 6000 personel TNI/Polri dikirim menuju Papua untuk mengamankan agenda PON.25 Secara total, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa terdapat 21.268 polisi dan tentara telah dikerahkan guna menghindari adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.26 Penurunan aparat dengan skala yang sangat besar ini tentu saja dapat dikatakan berlebihan. Perhelatan yang seharusnya menjadi hal yang menggembirakan bagi masyarakat Papua harus diwarnai dengan cara pandang keamanan yang eksesif dan tidak berbasis urgensi.

Selain itu, pada 2021 lalu penyelenggaraan PON Papua terkesan memaksakan di tengah badai COVID-19 yang terus meninggi angkanya. Padahal jika berkaca pada penyelenggaraan akbar lainnya di negara lain seperti Piala Eropa dan Olimpiade

Tokyo pada saat itu, terbukti menjadi ‘sarang’ penyebaran virus dan memakan banyak korban. Terbukti, pada saat PON berlangsung, angka COVID-19 yang menjangkit para peserta cukup banyak.27 Terlebih jika dilihat lebih luas, masalah kesehatan di Papua juga masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah.

Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa efek yang ditimbulkan akibat PON Papua ke-XX di Papua mendapat sambutan cukup positif dibuktikan oleh sejumlah penelitian. Riset yang dilakukan oleh Universitas Cenderawasih misalnya menunjukkan bahwa masyarakat menganggap bahwa perhelatan PON memberikan lebih banyak dampak secara ekonomi (37,59%), disusul infrastruktur (31,45%) dan kemudian psiko-sosial (30,95%).28 Meskipun demikian, PON Papua seharusnya diadakan utamanya untuk kepentingan OAP. Proyek infrastruktur yang dikonstruksi seperti halnya stadion dan fasilitas penunjang diakui tidak cukup banyak melibatkan masyarakat Papua. Selain dalam aspek ketenagakerjaan yang tidak cukup efektif, permasalahan lingkungan juga menjadi sorotan akibat PON Papua. Datangnya PON, mengakibatkan sejumlah ancaman, sebab kawasan mangrove telah ditimbun untuk dijadikan venue dayung. Pembangunan tersebut juga telah menggerus area penangkapan ikan warga, sehingga tempat warga mencari sumber penghidupan semakin sempit.29

PON Papua seharusnya benar-benar dijadikan momentum menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat Papua. PON yang terlihat pada 2021 lalu terlihat hanya sebagai penggembira semata. Komitmen Presiden harus diikuti dengan langkah strategis lainnya untuk menghapus permasalahan sistemik dan mengakar di Papua seperti halnya kesehatan, kekerasan, kultur diskriminatif, tenaga kerja, lingkungan, kesejahteraan dan HAM.

20 Tempo.co, Laporan AIDP: 7 Fakta Penjualan Senjata Api Ilegal di Papua 10 Tahun Terakhir, https:// nasional.tempo.co/read/1608099/laporan-aidp-7-fakta-penjualan-senjata-api-ilegal-di-papua-10- tahun-terakhir

21 Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan pesta olahraga tingkat nasional terbesar di Indonesia. Penyelenggaraannya dilakukan setiap empat tahun sekali dengan tuan rumah berbeda di tiap pulau di Indonesia. Hingga 2016, PON sebelumnya telah diselenggarakan sebanyak 19 kali. Timindonesiabaik.id, PON XX Papua 2021: Gelora di Ujung Timur Nusantara, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021, (hlm.2).

22 Kompas.com, Jokowi: PON Panggung Persatuan, Kebersamaan, Persaudaraan, Kesetaraan, Serta Keadilan, https://nasional.kompas.com/read/2021/10/02/18583361/jokowi-pon-panggung-persatuankebersamaan-persaudaraan-kesetaraan-serta

23 Mercy Raya, Raffi Ahmad-Nagita Slavina Jadi Ikon PON Papua karena Alasan Ini, https://sport. detik.com/sport-lain/d-5594522/raffi-ahmad-nagita-slavina-jadi-ikon-pon-papua-karena-alasan-ini

24 Levin Jr. Kecewa Tidak Dilibatkan Dalam PON, Pemuda Tabi Gelar Aksi Demo, https://portalpapua. pikiran-rakyat.com/lokal/pr-1301776165/kecewa-tidak-dilibatkan-dalam-pon-pemuda-tabi-gelar-aksidemo

25 KontraS, Catatan Kritis Pekan Olahraga Nasional Tidak Dapat Menutupi Problematika Sistemik di Papua, https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/09/Draft-Final-Catatan-Kritis-PON-Papua.pdf

26 Victor Mambor, PON Digelar di Tengah Meningkatnya Konflik Kekerasan di Papua dan Pandemi COVID-19, https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pon-papua-10012021144813.html

27 Kontan.co.id, Kasus Covid-19 saat penyelenggaraan PON XX mencapai 83 kasus, https://nasional. kontan.co.id/news/kasus-covid-19-saat-penyelenggaraan-pon-xx-mencapai-83-kasus

28 Tri Setyo Guntoro, Evi Sinaga, Miftah Fariz Prima Putra, Friska Sari Gracia Sinaga, Rodhi Rusdiyanto Hidayat, PON XX Papua: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan?, (Jurnal Olahraga Prestasi, Vol 3, 2022), Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker, Kampus UNCEN Waena, Jayapura, Papua, Indonesia, hlm 29-39.

29 Ayomi Abindoni, Hari Air Sedunia: Hutan Perempuan di Papua, ‘surga kecil yang dirusak manusia’, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56276719

4. Diperpanjangnya Otonomi Khusus

Otonomi Khusus (Otsus) pertama kali mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002 lewat UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, khusus untuk Provinsi Papua Barat pemberlakuan otonomi khusus pun juga diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Berkaitan dengan pembangunan dan anggaran, jika dilihat secara general, uang yang telah dialokasikan ke daerah Otsus cukup besar. Dari tahun 2002 hingga 2021, dana otsus yang dikucurkan mencapai Rp138,65 triliun, bahkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan yang tertinggi.30

Tercatat hingga tahun 2022, pola perkembangan penerimaan dana Otsus dan tambahan infrastruktur terus naik walaupun sifatnya fluktuatif.31 Pada tahun 2022, angkanya pun terus meningkat menjadi Rp12,9 triliun khusus untuk dana otonomi khusus (otsus).32

Perkembangan Penerimaan Dana OTSUS dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka OTSUS Papua Tahun Anggaran 2002-2019

sumber: data BPK Papua Barat

Gelontoran dana yang jumlahnya sangat besar tersebut sayangnya dianggap belum berhasil sepenuhnya dalam menuntaskan permasalahan di Papua secara signifikan. Sejak awal implementasi otsus diberlakukan, banyak pihak khususnya masyarakat lokal yang memprediksi bahwa kebijakan ini tidak akan membawa perubahan bagi masyarakat Papua. Adapun beberapa faktor yang membuat mereka pesimistis antara lain: Pertama, pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik di Papua belum melakukan pendekatan dialog yang yang maksimal; kedua, regulasi penerapan otonomi khusus sendiri dirancang belum mengakomodir hak-hak substansial masyarakat Papua; ketiga, penyelesaian problematika pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak tuntas; keempat, masyarakat lokal merasa tersisih lantaran arus migrasi masuk di Papua; kelima, kesenjangan dan kemiskinan belum disentuh secara maksimal.33

Terbukti, hingga tahun 2021, tahun selesainya otonomi khusus berlaku masyarakat Papua pun belum bisa seutuhnya lepas dari konflik dan peningkatan kesejahteraan belum dapat terealisasi dengan optimal. Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan otonomi khusus, program ini oleh Pemerintah Pusat dianggap tidak dijalankan dengan sungguh sungguh dan tidak konsisten menjalankan Otsus. Dana yang dialokasikan selama ini hanya dinikmati oleh segelintir pejabat pemerintah daerah dan tidak dirasakan oleh masyarakat Papua.34

Akan tetapi di tengah masalah tersebut pemerintah malah memilih untuk melanjutkan program Otsus tersebut lewat UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua. Di tengah penolakan masyarakat, UU ini akhirnya disahkan DPR bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.35

Padahal, pemerintah pusat seharusnya menjalankan proses asesmen dan evaluasi yang mendalam dan berjenjang terkait efektivitas pemberlakuan kebijakan ini. Selama ini, evaluasi penyelenggaran otonomi khusus bersifat formalitas sehingga tidak mampu menghadirkan perbaikan dan pandangan yang komprehensif.36 Langkah tersebut juga semestinya diiringi oleh pelibatan dan jajak pendapat yang ideal untuk masyarakat Papua sebelum akhirnya memutuskan keputusan politik berupa perpanjangan pemberlakuan Otsus.

Adapun berbagai perubahan penting dalam UU Otonomi Khusus tercantum pada tabel berikut:

Pasal UU No. 21 Tahun 2001UU No. 2 Tahun 2022 CatatanCatatan
4 ayat (3)(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi.(3) Kewenangan daerah kabupaten/ kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.pelaksanaan kewenangan ditarik ke norma hukum yang lebih tinggi. Semula di Perdasus atau Perdasi menjadi ke peraturan perundang-undangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai produk peraturan perundangundangan yang
legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. (2) DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRP dilaksanakan sesuai(1) DPRP terdiri atas anggota yang: a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua. (2) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP sebagaimanaketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) menetapkan anggota DPRP yang berasal dari OAP hanya ¼ dari jumlah keseluruhan anggota DPRP.
4) Jumlah anggota DPRP adalah 1/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. (5) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan(3) Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Kedudukan keuangan danHal ini dinilai sebagai bentuk adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal ini menjadi anggota DPRP yang akan dipilih melalui pemilihan umum secara jujur, adil, langsung dan rahasia.37 Selain itu, adanya frasa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang seharusnya
Pasal 6Akeuangan DPRP diatur dengan peraturan perundangundangan.anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (1) DPRK terdiri atas anggota yang:ketidakpastian hukum yang seharusnya dimaknai peraturan perundangundangan adalah perdasus/perdasi. Catatan hampir sama seperti pasal
(3) Anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)perundang-undangan yang berlaku dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang seharusnya dimaknai peraturan perundangundangan adalah perdasus/perdasi
merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. (2) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alamperekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. (2) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkanhukum bagi pengusaha’ menjadi problematis di tengah pengerukan dan eksploitasi yang dilakukan secara besarbesaran di tanah Papua.
pelestarian Pasal 68 A (Pasallingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.
(Pasal Baru)(1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut: a. Wakil Presiden sebagai Ketua; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota. (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21,Badan khusus merupakan inisiasi baru dalam ketentuan Otsus yang baru. Badan khusus ini terlihat begitu kental menjadi representasi kepentingan pusat di Papua. Hal tersebut tercermin dari susunannya yang berasal dari Wapres dan didominasi oleh para menteri.
Pasal 76Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguhsungguh kesatuan sosial-budaya,Pemerintah. (1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsiprovinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.terdapat penambahan frasa “dapat” pada Pasal 76 ayat (1) UU Perubahan Otsus. Hal ini berimplikasi pada syarat dilakukannya pemekaran wilayah Papua.
dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan perkembangan di(2) Pemerintah dan Dewan Norma yang Perwakilan Rakyat dapat melakukan sebelumnya bersifat pemekaran daerah provinsi dan imperatif, diubah kabupaten/kota menjadi daerah menjadi norma tidak wajib dan martabat Orang Asli Papua dengan mengikat. MRP menganggap sosial- budaya, kesiapan sumber perubahan ini kewenangan MRP perkembangan pada masa yang ketika MRP tidak dilibatkan dalam proses dan pembuatan usulan perubahan UndangUndang Otsus yang
otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial- budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua. (3) Pemekaran daerah provinsikebolehan. Artinya pelibatan MRP dan DPRP dalam agenda pemekaran sifatnya tidak wajib dan mengikat. MRP menganggap perubahan ini mematikan seluruh kewenangan MRP

Secara umum, dari perubahan yang ada dalam UU Otsus ini, terdapat kehendak pemerintah pusat yang begitu nyata terlihat. Pertama, pengaturan norma yang sebelumnya diatur oleh Perdasus atau Perdasi menjadi diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Kedua, terdapat beberapa norma yang melemahkan lembaga otonomi Papua seperti halnya DPRP dan MRP yang artinya menguatkan politik sentralisasi. Ketiga, membatasi partisipasi masyarakat Papua dalam keanggotaan DPRP dan DPRK. Keempat, syarat pemekaran wilayah Papua dipermudah dengan hadirnya revisi UU Otsus ini. Sejak awal Otsus seperti didesain untuk gagal dan revisi Otsus hanya akan memperkuat kecenderungan tersebut.

30 E-media DPR, Dana Otsus Dibutuhkan untuk Dukung Pembangunan Papua, https://emedia.dpr. go.id/article/dana-otsus-dibutuhkan-untuk-dukung-pembangunan-papua/

31 BPKAD, Pengalokasian Dana OTSUS Papua Tahun 2006 s/d 2019, https://bpkad.papua.go.id/danaotsus/22/pengalokasian-dana-otsus-papua-tahun-2006-sd-2019.htm

32 Pemerintah Gelontorkan Rp84 T untuk Papua dan Papua Barat di 2022, https://papuabarat.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Pemerintah-Gelontorkan-Rp84-T-untukPapua-dan-Papua-Barat-di-2022.pdf

33 Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. Jurnal Public Uho, 3(1), hlm. 4.

34 Adriana Elisabeth, Cahyo Pamungkas Muridan S Widjojo Rucianawati, Sinnal Blegur, Agenda dan Potensi Damai di Papua, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm.93.

35 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR Sahkan RUU Otsus Papua Menjadi UU, https:// www.dpr.go.id/berita/detail/id/33826/t/DPR+Sahkan+RUU+Otsus+Papua+Menjadi+UU

36 Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, dan I Made Yuda Suryawan, PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS KEPADA DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT DENGAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK, (Sawala Jurnal Administrasi Negara, Vol.

2 2021), hlm. 172

5. Pemekaran Wilayah Lewat Daerah Otonomi Baru (DOB)

Dilanjutkannya Otsus Papua juga berimplikasi signifikan terhadap kebijakan baru di Papua yakni pemekaran wilayah dalam kerangka Daerah Otonomi Baru (DOB). Rencana DOB yang tertuang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah telah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno pada 6 April lalu. Tidak sampai disitu, Pada 17 November 2022, DPR bersama pemerintah Kembali mengesahkan Papua Barat Daya.38

Pengesahan beberapa UU terkait dengan DOB Papua sebetulnya dilakukan di tengah gejolak penolakan yang cukup besar. Dalam rangkaian demonstrasi penolakan DOB Papua pun disikapi secara brutal oleh aparat yang bertugas di lapangan. Sebagai contoh, seorang demonstran yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih (Uncen) Fred Nawipa tertembak peluru karet.39 Penangkapan sewenang-wenang juga dilakukan oleh aparat terhadap sejumlah aktivis, salah satunya berlokasi di dalam kantor KontraS Papua pada Mei 2022 lalu.40

Dalam hal pemekaran wilayah pun, UU Otsus secara tegas memberikan beberapa persyaratan. Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2001 misalnya menyebutkan bahwa Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten/ Kota, ditetapkan dengan undang-undang atas usul Provinsi Papua.41 Akan tetapi, representasi dari Provinsi Papua yakni Gubernur Papua saat itu, Lukas Enembe pun secara gamblang menyatakan penolakannya terhadap rencana pemekaran

Papua.42 Selain itu, UU Otsus juga memandatkan Negara agar pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Sayangnya Ketua MRP, Timotius Murib juga menolak dengan tegas pemberlakuan DOB. Salah satu alasannya yakni Provinsi Papua tidak memenuhi syarat kepadatan penduduk untuk dimekarkan.43 Mereka kemudian membandingkan jumlah penduduk Papua dengan provinsi lain yang memiliki penduduk banyak. Sehingga aneh bagi mereka apabila pemerintah justru berambisi melakukan pemekaran di Papua alih-alih di daerah tersebut. Sejauh ini pun tidak ada satu riset ataupun kajian ilmiah yang diterbitkan pemerintah - kemudian menjadi diskursus bagi publik terkait dengan urgensi pemekaran wilayah Provinsi Papua. Padahal hal tersebut sangat penting untuk mengetahui implikasi apa saja yang akan muncul akibat pemberlakuan DOB. Kajian tersebut juga harus menjawab bahwa DOB telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang sebagaimana mandat UU Otsus.

Sejak awal kemunculannya, DOB dicurigai diselenggarakan syarat akan berbagai kepentingan. Adapun bentuk kepentingan yang dominan ialah motif intensif materil yaitu kepentingan elite politik baik pusat maupun daerah guna mendapatkan imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran DOB yakni elite lokal, elite pusat, Polri, TNI, tokoh adat, dan tokoh agama sedangkan masyarakat sipil secara luas tidak dilibatkan sama sekali. Hal itu juga menegaskan bahwa orientasi rencana DOB di tanah Papua bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan didominasi oleh kepentingan elite Papua untuk memperebutkan kekuasaan dan menguasai sumber daya ekonomi.44

Secara umum, pemekaran lewat kerangka DOB yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR sebagai berikut:

Provinsi
1 Undang-Undang No. 14 Tahunapua SelatanPapua Selatan a. Kabupaten Merauke; b. Kabupaten Boven Digoel; c. Kabupaten Mappi; dan
l2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2022Papua Tengah a. Kabupaten Nabire; b. Kabupaten Puncak Jaya; c. Kabupaten Paniai; d. Kabupaten Mimika; e. Kabupaten Puncak; f. Kabupaten Dogiyai;
3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2022Papua Pegunungana. Kabupaten Jayawijaya; b. Kabupaten Pegunungan Bintang; c. Kabupaten Yahukimo; d. Kabupaten Tolikara; e. Kabupaten Mamberamo Tengah;Kabupaten Jayawijaya
2022b. Kabupaten Sorong Selatan; c. Kabupaten Raja Ampat; d. Kabupaten Tambrauw; e. Kabupaten Maybrat; danSorong

38 DPR RI, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua, Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Provinsi Papua Barat Daya, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41821/t/ Tingkatkan+Kesejahteraan+Masyarakat+Papua%2C+Rapat+Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Provinsi+ Papua+Barat+Daya

39 CNN Indonesia, Aktivis Papua Ungkap Kronologi Pedemo Tolak DOB Tertembak Peluru Karet, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511083611-20-795306/aktivis-papua-ungkapkronologi-pedemo-tolak-dob-tertembak-peluru-karet

40 KontraS, Terus Berulang, Negara Selalu Brutal Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat Papua, https://kontras.org/2022/05/11/terus-berulang-negara-selalu-brutal-dalam-menanggapi-aspirasimasyarakat-papua/

41 Indonesia, Undang-Undang No.

2 Tahun 2021, UU Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Ps.

76 ayat (1).

42 Kompas.com, Gubernur Papua Tolak Pembentukan DOB, Pemerhati Papua: Seperti Menampar Wajah Sendiri, https://biz.kompas.com/read/2022/06/04/174458128/gubernur-papua-tolakpembentukan-dob-pemerhati-papua-seperti-menampar-wajah

43 CNN Indonesia, MRP: Pemekaran Papua untuk Kepentingan Siapa?, https://www.cnnindonesia. com/nasional/20220322211505-32-774888/mrp-pemekaran-papua-untuk-kepentingan-siapa

44 Dafrin Muksin, Sahrail Robo, Ahmad Rizali Pawane, Sahrul Pora, Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 6, 2021), hlm. 273.

Peta Wilayah Papua Selatan

Peta Wilayah Papua Tengah

Peta Wilayah Papua Pegunungan

Peta Wilayah Papua Barat Daya

foto: Cenderawasih Pos

“Peta provinsi baru tidak bersesuaian dengan peta wilayah budaya, menimbulkan konflik terutama terkait dengan Nabire, Mimika, dan Pegunungan Bintang. Pemekaran ini tidak dilaksanakan dengan mendengarkan aspirasi dari organisasiorganisasi masyarakat adat Papua. Kekhawatiran migrasi, kompetisi yang tidak siembang, persoalan SDM orang Papua yang tidak siap, potensi militerisasi, dan eksploitasi SDA tidak menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat dan elit politik di Papua.” Prof Cahyo Pamungkas (Peneliti Senior BRIN)

DOB yang meliputi 4 daerah baru pun telah resmi berlaku. Persiapan mengenai penunjang daerah pun telah masif dijalankan. Akan tetapi sangat disayangkan pemerintah nampaknya kembali menggunakan pendekatan keamanan dengan melibatkan aparat dengan skala besar. Kaitan dengan pemberlakuan DOB di Papua, secara administratif, otomatis akan muncul daerah-daerah administrasi baru, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga level terkecil yakni desa dan distrik. Penambahan wilayah administrasi tersebut tentu juga akan berimplikasi pada penambahan satuan-satuan keamanan baik Kepolisian atau kemiliteran. Provinsi baru otomatis akan memunculkan Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Sektor (Polsek) Polsek, hinga pos-pos polisi baru di Papua. Selain itu, dalam ranah militer, Komando Daerah Militer untuk tiga provinsi baru tersebut kemungkinan besar akan dibentuk. Hal ini otomatis pula akan menambah Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer

(Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil) bahkan hingga posko-posko militer baru di Papua. Untuk mengisi posko-posko tersebut penambahan aparat dengan skala besar tentu akan segera dilakukan.

Pengerahan aparat juga disinyalir akan memiliki dalih untuk melakukan sosialisasi DOB, menjaga kondusifitas, ketertiban dan ketenangan masyarakat. Padahal penambahan aparat dengan jumlah yang besar hampir pasti hampir pasti berelasi dengan naiknya eskalasi kekerasan di Papua. Sebab, jalan ini akan memunculkan respons reaktif dan perlawanan utamanya bagi kelompok kriminal bersenjata atau yang pemerintah posisikan sebagai kelompok separatis. Hal tersebut terbukti, di awal tahun 2023, Panglima TNI menerjunkan ratusan pasukan dan penambahan posko.45

Berjalannya DOB pun ditandai oleh peresmian daerah dengan ditunjuknya tiga penjabat Gubernur DOB Papua pada 11 November 2022.

6. Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Papua

Implikasi dari Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, menciptakan banyak kekosongan jabatan Kepala Daerah baik Gubernur, Walikota ataupun Bupati. Tak terkecuali di Papua, dua provinsi yakni Papua Barat dan Papua juga mengalami masa dimana pemerintah pusat akan menunjuk pejabat sementara untuk memimpin daerah tersebut. Di samping itu, empat daerah lainnya pasca pemekaran yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya, sembari menunggu Pilkada 2024, Pemerintah Pusat lewat Kemendagri juga akan menunjuk orang untuk mengisi jabatan Gubernur pada daerah-daerah tersebut.

Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang pertama kali ditunjuk adalah Komisaris Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw yang saat itu menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Paulus juga pernah menjabat sebagai Kapolda Papua, dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Paulus saat itu dilantik pada 12 Mei 2022 berbarengan dengan empat PJ Kepala Daerah lainnya yakni Al Muktabar (Sekretaris Daerah Banten) sebagai Penjabat Gubernur Banten Kedua; Ridwan Djamaluddin (Direktur Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat; dan Hamka Hendra Noer (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga) sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.

Penunjukan Paulus oleh Mendagri saat itu begitu problematis. Sebab, kami menduga kuat bahwa peran Gubernur sementara saat itu diinstruksikan untuk memperkuat Otsus dan DOB di wilayah Papua Barat walaupun sejumlah masyarakat masih terus menentang hal tersebut. Hal ini kami anggap sebagai bentuk ketidakprofesionalan, sebab penunjukan Paulus kental kaitannya dengan Conflict of Interest Tidak sulit untuk mengidentifikasi bahwa pengangkatan ini berkelindan dengan kedekatan Paulus dengan Mendagri, Tito Karnavian, sebab keduanya berasal dari institusi Bhayangkara.46

Sosok Paulus Waterpauw sudah lama diusulkan untuk menjadi kepala daerah di Papua. Berkali-kali, pemerintah pusat memaksakan Paulus Waterpauw menduduki jabatan Kepala Daerah, salah satunya tercermin pada pengusulan Paulus menggantikan Wakil Gubernur Papua yang meninggal dunia. Penunjukan Paulus yang memiliki latar belakang aparat keamanan juga tentu saja ada kelindannya dengan pendekatan keamanan yang digunakan dan kuatnya pengaruh Jakarta di Papua. Selain itu, penunjukan Paulus ada relasinya dengan kepentingan investasi di Papua, pemaksaan keberlakuan Otsus dan DOB. Hal itu bahkan dipertegas sendiri oleh Paulus yang menyatakan bahwa ia akan memasifkan sosialisasi Otsus dan DOB.47

Selain penunjukan Paulus Waterpauw yang merupakan mantan Kapolda Papua48 yang syarat akan konflik kepentingan, sebab hubungannya dengan Tito Karnavian, salah satu penunjukkan paling mutakhir oleh Mendagri Tito Karnavian di Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah pelantikan tiga Pejabat (Pj.) Gubernur bagi tiga DOB di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Tiga Provinsi tersebut masing-masing “disahkan” kelahirannya melalui UU No. 14 Tahun 2022, UU No. 15 Tahun 2022 dan UU No. 16 Tahun 2022.

Diketahui, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan. Kemudian, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional Kejagung. Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.49 Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menilai bahwa penunjukan ketiga Pj. Gubernur tersebut sarat akan kepentingan karena semuanya memiliki jabatan di pemerintahan pusat.

Adapun pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri menunjuk beberapa nama berikut sebagai Pj Kepala Daerah.

Jabatan di ProvinsiNamaNama Latar Belakang FotoFoto
Pj Gubernur Papua BaratPaulus Waterpauw Mantan KapoldaPapua Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri
Pj Gubernur Papua SelatanApolo Safanpo Staf AhliMendagri Bidang Pemerintahan Rektor Universitas Cendrawasih
Pj Gubernur Papua PegununganNikolaus Kondomo Staf Ahli BidangNikolaus Kondomo Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional Kejagung
Pj Gubernur Papua TengahRibka Haluk Staf AhliMendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik
Pj Gubernur Papua Barat DayaMuhamad Musa’ad AsistenPembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Provinsi Papua

Kemendagri sebagai pemegang otoritas tak pernah menjelaskan secara detail dan terperinci bahwa penjabat yang dipilih telah sesuai kebutuhan dan akan menjawab permasalahan yang ada di Papua, rangkaian proses dan hasil dari seleksi yang dilakukan pun tidak pernah diberitahukan ke publik khususnya kepada masyarakat Papua. Meskipun hanya menjabat sementara, namun Pj/Plt Kepala Daerah tetap memiliki kewenangan cukup besar yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti mengajukan dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) serta menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang nantinya akan berdampak mengatur kehidupan OAP.

Selain tidak melewati proses seleksi yang transparan, pola penunjukan penjabat kepala daerah di DOB Papua yang dilakukan oleh Mendagri saat ini menyerupai praktik penunjukan kepala daerah pada era Orde Baru. Saat itu penunjukan Kepala Daerah dilakukan dengan kontrol ketat Soeharto, Soeharto bahkan menunjuk perwira aktif TNI AD yang dekat dengannya untuk menduduki jabatan gubernur di beberapa Provinsi. Pola tersebut juga kini digunakan oleh Tito Karnavian yang menunjuk “orang dekatnya” yaitu Staf Ahli pada Kemendagri serta Purnawirawan Polri untuk menduduki jabatan Gubernur pada DOB Papua.

45 Tempo.co, Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB, https://nasional.tempo.co/read/1687069/panglima-tni-akantambah-800-personil-di-papua-untuk-persiapan-pembentukan-markas-komando-milliter-di-dob?utm_ source=Digital%20Marketing&utm_medium=Babe

47 CNN Indonesia, Pj Gubernur Papua Barat Masifkan Sosialisasi Otsus dan DOB, https://app. cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220513191257-32-796570/pjgubernur-papua-barat-masifkan-sosialisasi-otsus-dan-dob

48 Kompas.com, Resmi Jadi Penjabat Gubernur Paulus Wterpauw Akan Gunakan Pendekatan Humanis di Papua Barat https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/15082521/resmi-jadipenjabat-gubernur-paulus-waterpauw-akan-gunakan-pendekatan

49 Detik.com, Latar Belakang 3 Pj Gubernur DOB Papua yang Dilantik Mendagri Hari Ini, https:// news.detik.com/berita/d-6400687/latar-belakang-3-pj-gubernur-dob-papua-yang-dilantik-mendagrihari-ini.

7. Masifnya Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Pembukaan Kebun Sawit

Pembentukan DOB Papua juga dibayangi oleh eksploitasi sumber daya alam yang masif dan destruktif,50 hasil penelitian Betahita, Tirto.id dan Auriga Indonesia melansir bahwa pembentukan DOB tersebut berpotensi mengeruk sumber daya alam serta menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar Papua selalu menjadi wilayah yang terancam oleh eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Setelah puluhan tahun dikeruk oleh kehadiran tambang emas, pemerintah kini ingin lebih lanjut melakukan eksploitasi sumber daya alam di Papua.

Pada World Economis Forum di Davos Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahkan “mengiklankan” Papua dengan mempromosikan potensi tambang, perikanan serta eksplorasi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Papua dan mengundang para investor untuk melakukan investasi pada proyek pemerintah di Papua.51 Pernyataan Bahlil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sesungguhnya hanya melihat Papua sebagai “lahan” untuk mengeruk keuntungan dan bermaksud menjadikan Papua sebagai pusat investasi dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian wilayah hutan Papua serta lingkungan hidup OAP.

Peta penyebaran potensi perizinan berbasis Sumber Daya Alam di Tanah Papua

Untuk menunjang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Papua, diproyeksikan akan dilakukan pelepasan wilayah hutan dengan total lebih dari 715.000 hektar di Papua.52 Pelepasan wilayah hutan tersebut dilakukan agar pemerintah bisa melakukan eskplorasi dan eksploitasi terhadap sekitar 57 titik potensi mineral yang mengandung emas, nikel, perak, besi seng dan tembaga. Riset Auriga, Betahita dan tirto.id melansir bahwa titik potensi mineral tersebut tersebar di Intan Jaya, Paniai, Mimika dan Nabire dengan PT Freeport menguasai 121.132 hektar wilayah melalui izin usaha pertambangan yang dimiliki. Pelepasan wilayah hutan yang direncanakan tersebut berkaitan erat dengan fenomena kerusakan hutan di Papua.53

Selain menghadapi ancaman yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya mineral, Yayasan Pusaka melansir bahwa deforestasi di Papua mencapai lebih dari 19.000 hektar dengan 2.639 hektar di antaranya disebabkan oleh pembukaan kebun Kelapa Sawit.54 Sawit kembali menjadi “primadona” di Indonesia setelah pemerintah menggodok program bioenergi seperti biodiesel yang proses pembuatan dan produksinya bergantung pada ketersediaan minyak sawit mentah sebagai salah satu bahan baku utama. Deforestasi akibat perambahan perkebunan kelapa sawit tersebut turut “disumbang” oleh 35 dari 54 perusahaan sawit di Papua tidak memiliki Izin.55

Perambahan hutan untuk kepentingan perkebunan Kelapa Sawit di Papua telah dimulai sejak pemerintahan SBY memulai proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada tahun 2008-2009 dan terus berlangsung hingga sekarang. Perusakan hutan secara terang-terangan bahkan dilakukan oleh perusahaan Sawit, pada tahun 2020 perusahaan bernama Korindo Group bahkan dengan sengaja melakukan pembakaran hutan demi membuka lahan sawit baru.56 Model pembukaan lahan sawit dengan melakukan pembakaran hutan seperti yang dilakukan oleh Korindo Group selain merusak ekosistem pada wilayah hutan juga secara langsung berimplikasi pada polusi yang dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA bagi OAP yang tinggal di sekitar wilayah hutan. Berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh industri ekstraktif serta ekstensifikasi lahan sawit tersebut mengancam kelangsungan hidup dari OAP khususnya masyarakat adat yang mengandalkan pengelolaan wilayah hutan secara tradisional.

Masifnya pengerukan sumber daya alam yang begitu masif di Papua menandakan lemahnya bargaining pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Perkebunan sawit yang luasannya begitu besar juga tidak mencerminkan budaya orang Papua. Terlebih di beberapa kasus, kebun sawit justru merusak lingkungan, menimbulkan fenomena land grabbing dan meminggirkan masyarakat adat Papua dari habitat aslinya.

50 Betahita.id, Potensi Eksploitasi SDA Bayangi DOB Papua, https://betahita.id/news/lipsus/7715/ potensi-eksploitasi-sda-bayangi-dob-papua.html?v=1656302366

51 Tirto.id, Ancaman Eksploitasi Sumber Daya dibalik Pemekaran Papua, https://tirto.id/ancamaneksploitasi-sumber-daya-di-balik-pemekaran-papua-gs7K

52 Ibid

53 downtoearth-indonesia.org, Eksploitasi Sumber Daya di Alam Papua Selama 22 Tahun dengan Pendekatan dari Atas ke Bawah, https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumberdaya-alam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah

54 Betahita.id, Deforestasi Akibat Pembukaan Naik Pada 2022 di Papua https://betahita. id/news/detail/8470/deforestasi-akibat-pembukaan-kebun-sawit-naik-pada-2022-di-papua. html?v=1676507181

55 Betahita.id, Lebih dari Separuh Kebun Sawit di Papua tak Berizin https://betahita.id/news/ lipsus/7398/lebih-dari-separuh-perusahaan-sawit-di-papua-tak-berizin.html?v=1651661028

56 https://www.youtube.com/watch?v=5FYtSI8MMBs; Korindo Group merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang memiliki lebih dari 50.000 hektar lahan sawit di Papua.

8. Food Estate

Food estate merupakan program pemerintah yang bertujuan menjaga ketahanan jangka panjang dengan membentuk suatu wilayah yang mengintegrasikan pertanian, perkebunan dan peternakan dalam suatu wilayah.57 Kementerian Pertanian direncanakan menjadi “eksekutor” program tersebut dengan disokong oleh Kementerian Pertahanan. Salah satu lokasi food estate yang dirancang oleh pemerintah adalah Kabupaten Merauke yang kini menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan.

Arahan lokasi food estate di Papua disebut melingkupi ± 2.684.680,68 hektar, dari total luas tersebut, sekitar dua juta di antaranya merupakan wilayah hutan. Tidak dapat dielakkan, kebijakan tersebut akan berpotensi mendorong laju konversi dan deforestasi di Papua juga memberi ancaman lingkungan hidup dan relasi masyarakat dengan alam.58

Proyek food estate di Merauke sesungguhnya pernah dicanangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 melalui program yang dinamakan Merauke Food and Energy Estate (MIFEE). Program tersebut merupakan rencana pemerintah untuk mengintegrasikan pengembangan pangan dan energi secara terpadu.59 Pelaksanaan dari proyek MIFEE melibatkan perusahaan swasta dengan sangat masif, demi melancarkan pelaksanaan proyek pemerintahan SBY pun melakukan kebijakan seperti tax holiday hingga kemudahan fasilitas moneter guna mempermudah perusahaan swasta yang terlibat dalam MIFEE.60

57 indonesiabaik.id, Food Estate: Pangan Melimpah, Harga Lebih Murah https://indonesiabaik.id/ infografis/food-estate

58 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan https://www.walhi.or.id/food-estate-di-papua-perampasan-ruang-berkedokketahanan-pangan

59 ELSAM, Suku Malind dan Pelanggaran HAM, https://referensi.elsam.or.id/wp-content/ uploads/2014/12/Mega-Proyek-MIFEE-Suku-malin-Animdan-Pelanggaran-HAM.pdf 60 Ibid.

Peta klaster MIFEE

Eksekusi proyek MIFEE pun disertai dengan berbagai bujukan dan kepada masyarakat adat Merauke yaitu suku Malind Anim untuk melepaskan tanah adat mereka bagi kepentingan proyek. Pelaksanaan MIFEE pun menuai berbagai kritik karena dianggap merampas lahan dan melanggar hak masyarakat adat, temuan di berbagai organisasi masyarakat sipil menyebutkan bahwa karena MIFEE banyak masyarakat adat Papua yang digusur dan terusir dari tanahnya tanpa persetujuan. Perusahaan yang terlibat dalam proyek MIFEE disebut beroperasi tanpa persetujuan masyarakat adat sehingga melanggar prinsip Free and Prior Informed Consent. Proyek MIFEE juga disebut memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat masif karena dirancang tidak dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dengan matang.61

Pada akhirnya MIFEE terbukti menjadi proyek yang sulit untuk dilaksanakan, terutama mengancam lahan masayrakat adat, kawasan konservasi, serta tempat tingga Orang Asli Papua sehingga akhirnya tidak pernah terselesaikan.62 Walau telah terbukti sulit dijalankan, namun skema food estate di Papua dicurigai serupa dengan skema MIFEE, meski alasan utama pemerintah adalah untuk menjamin ketahanan serta kedaulatan pangan, namun pembangunan food estate di Papua diproyeksikan hanya sebagai alat bagi pemerintah untuk mengundang investasi asing sehingga tidak akan memberikan dampak kepada pemenuhan hak atas pangan orang asli Papua sama sekali.63

Secara umum food estate berpotensi meningkatkan risiko deforestasi, musnahnya flora fauna, dan memicu bencana yang akan menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa pembangunan proyek food estate terindikasi dilakukan secara ilegal dan merusak tutupan hijau serta lahan gambut.64 Pada food estate di Papua pemerintah merencanakan untuk membuat perkebunan singkong dan jagung karena menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kedua tanaman tersebut menarik minat investor dari Amerika Serikat dan Jepang.65 Kedua tanaman itu sendiri bukan merupakan makanan pokok orang asli Papua yang mengkonsumsi sagu, sehingga kalaupun food estate Merauke berhasil mengembangkan tanaman seperti jagung dan singkong lalu berhasil megundang negara lain untuk berinvestasi namun hasil dari proyek tersebut sama sekali tidak akan menguntungkan orang asli Papua.

Pada sisi lain, temuan dari FIAN Indonesia menyatakan bahwa proyek food estate justru membuat petani lokal kesulitan karena mengambil lahan yang bisa digarap oleh petani lokal sehingga mempengaruhi hasil panen petani. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga memproyeksikan bahwa pembangunan food estate dilakukan tanpa melewati prosesl perizinan dan AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan) sebagaimana mestinya sehingga berpotensi untuk menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa selain secara langsung merampas lahan masyarakat adat, proyek food estate sesungguhnya tidak memberikan dampak nyata bagi hak atas pangan masyarakat serta dapat berkontribusi bagi kerusakan lingkungan.

Berbagai kelompok masyarakat di Papua sendiri sesungguhnya menolak rencana pembangunan food estate di Papua. Bagi mereka rencana ini tidak menjawab apapun dari permasalahan masyarakat adat yang tanahnya akan terampas oleh program food estate. Proyek food estate juga dikhawatirkan hanya mendudukan masyarakat adat kembali sebagai penonton.66

Lebih lanjut, proyek food estate yang memaksakan komoditas tertentu sesungguhnya meminggirkan tanaman atau komoditas asli Papua. Jika pemerintah serius dalam menjaga ketahanan pangan maka yang seharusnya diberdayakan oleh pemerintah adalah komoditas lokal atau asli Papua.

Peta proyeksi lokasi food estate di Merauke

Pada peta proyeksi lokasi food estate tampak bahwa lokasi food estate akan tumpang tindah dan mengambil alih kawasan yang kini merupakan kawasan hutan dan lahan gambut. Peta tersebut m e n u n j u k k a n proyeksi akan terjadinya pengalihan kawasan hutan dan lahan gambut menjadi lokasi proyek food

66 https://betahita.id/news/detail/7674/segudang-penolakan-soal-rencana-food-estate-papua. html?v=1655260727

estate secara masif. Pemetaan di atas juga menunjukkan bahwa pembangunan food estate berada pada wilayah non-hutan yang dihuni oleh penduduk sehingga membuka peluang akan terjadinya displacement. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pembangunan food estate merupakan proyek development with displacement.

Pemaksaan proyek semacam food estate oleh pemerintah Pusat yang berpotensi “merampas” tanah milik masyarakat melanggar Pasal 26-32 Universal Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP), yang mengatur bahwa indigenous people atau penduduk asli memiliki hak atas sumber daya dan pemanfaatan sumber daya mereka masing-masing.67 Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani UNDRIP pada tahun 2007, penandatanganan tersebut berarti bahwa pemerintah Indonesia menyetujui norma yang diatur oleh deklarasi tersebut. Adanya proyek pemerintah pusat akan menghalangi penduduk asli dam masyarakat adat untuk memanfaatkan sumber daya mereka, karena pada dasarnya pemerintah Pusat dan masyarakat adat memiliki perspektif yang berbeda mengenai pemanfaatan sumber daya alam dimana perspektif pemerintah selalu mengedepankan akumulasi kapital.

Pada konteks Papua, keberadaan masyarakat adat sebenarnya telah diakui keberadaannya dan dilindungi dalam UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, namun pada praktiknya masyarakat adat Papua justru sering menjadi korban dari kebjiakan pamerintah pusat termasuk kebijakan macam food estate yang berpotensi merampas tanah masyarakat adat.

Dengan demikian, pembangunan food estate di Papua hanya akan menambah penderitaan dan sama sekali tidak berkontribusi bagi kesejahteraan OAP. Terlihat bahwa ambisi untuk membangun proyek nasional seperti food estate sesungguhnya terkesan dilakukan hanya demi “mengunduh” investasi asing dan dijalankan dengan mengenyampingkan persetujuan dan keikutsertaan OAP dalam pengambilan keputusan. Kembali terlihat pola pengambilan kebijakan yang serampangan, tanpa perencanaan serta tanpa pelibatan masyarakat Papua.

62 Jakarta Post, Government to revive Food Estate Project in Papua, https://www.thejakartapost. com/news/2015/04/16/govt-revive-food-estate-project-papua.html

63 Lihat Diskusi Publik KontraS mengenai Proyek Strategis Nasional, youtube.com/watch?v=anrj5AV_Q4&t=692s

64 Greenpeace, Food Estate: Solusi Palsu Penyebab Masalah Baru, https://act.seasia.greenpeace.org/ stop-food-estate#:~:text=Food%20estate%20berpotensi%20meningkatkan%20risiko,tutupan%20 hijau%20serta%20lahan%20gambut.

65 Jakarta Post, Government to revive Food Estate Project in Papua, https://www.thejakartapost. com/news/2015/04/16/govt-revive-food-estate-project-papua.htm

9. Pendekatan Keamanan/Operasi

Kehadiran berbagai kelompok bersenjata pro-kemerdekaan di Papua seperti TPN-PB membuat pemerintah merespon dengan cukup agresif. Oleh pemerintah pusat kelompok-kelompok bersenjata di Papua diberi “label” Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB meski kelompok-kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka merupakan freedom fighters atau pejuang kemerdekaan.

Kehadiran kelompok bersenjata tersebut menurut pemerintah berbahaya dan mengancam keselamatan warga Papua serta mengganggu stabilitas dan keamanan di Papua. Untuk merespon kehadiran kelompok bersenjata di Papua pemerintah pun membuat berbagai kebijakan mengenai pengerahan pasukan TNI dan Polri dalam bentuk operasi keamanan ke Papua yang diklaim sebagai upaya pemerintah untuk menjaga situasi keamanan di Papua tetap agar kondusif.

Selain untuk merespon kehadiran kelompok bersenjata di Papua, pendekatan keamanan di Papua menurut Menkopolhukam merupakan bentuk pendekatan kesejahteraan di Papua sesuai dengan mandat UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.68 Menkopolhukam mengklaim bahwa pengerahan aparat ke Papua merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk membangun kesejahteraan disana. Sayangnya pendekatan keamanan pemerintah di Papua justru memperburuk situasi kekerasan di Papua alih-alih menyejahterakan OAP, hasil pemantauan KontraS justru menemukan bahwa aparat yang dikerahkan ke Papua tak jarang menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap warga sipil.

Saat ini operasi yang masih dijalankan oleh pemerintah adalah Operasi Damai Cartenz. Operasi Damai Cartenz merupakan operasi gabungan Polri dan TNI untuk melakukan pengamanan serta penindakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Papua.69 Operasi tersebut dimulai sejak Januari 2022 dan terus diperpanjang hingga tahun 2023,70 Operasi Damai Cartenz disebut melibatkan 1.925 personel Polri dan TNI yang rata-rata berasal dari luar Papua.71

Operasi Damai Cartenz merupakan operasi yang bertujuan untuk menjadikan Papua sebagai wilayah keamanan prioritas dan melakukan penindakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).72 Mabes Polri menyebutkan bahwa selain berfokus pada penindakan hukum, Operasi Damai Cartenz juga akan mengedepankan pola persuasif dan pre-emptive dengan titik fokus pada lima wilayah dengan angka kekerasan KKB yang tinggi yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Puncak Jaya dan Puncak Ilaga.73

Pemberangkatan Kompi Brimob dari Kalimantan Tengah untuk Operasi Damai Cartenz

Operasi Damai Cartenz sendiri merupakan kelanjutan dari Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi yang merupakan satuan tugas dengan tugas khusus “memburu” anggota kelompok bersenjata di Papua.74 Sebelum berganti nama menjadi Operasi Damai Cartenz, Satuan Tugas Nemangkawi diklaim telah berhasil menangkap 105 orang yang terlibat dengan kelompok bersenjata di Papua serta menyita 48 pucuk senjata api.75

Jelas bahwa baik Satuan Tugas Nemangkawi maupun Operasi Damai Cartenz menunjukkan karakteristik pemerintah dalam menggunakan pendekatan bersenjata untuk penanganan konflik Papua. Alih-alih menangani situasi kekerasan di Papua dengan mengedepankan dialog pemerintah pusat justru menerapkan pendekatan keamanan bersenjata di Papua. Lebih lanjut sejak Satuan Tugas Nemangkawi hingga Operasi Damai Cartenz dijalankan, angka kekerasan terhadap warga sipil di Papua justru tetap berada pada angka yang mengkhawatirkan.

Kami juga secara aktif meminta data jumlah penurunan aparat di Papua yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini TNI dan Polri. Dalam beberapa surat, kami dijawab oleh Polri. Sayangnya TNI selalu menjadikan informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan. Dalam beberapa KIP kami mendapatkan jawaban sebagaimana berikut.

NoOperasiJumlahNo Operasi Jumlah Daerah Penempatan TujuanPenempatan
11 Nemangkawi 235 Pasukan35 PasukTembagapura Penegakan Hukumterhadap KKB
22 Nemangkawi 893 PasukanPolriJakarta, Papua dan Papua Barat Penegakan Hukumterhadap KKB
33 BKO Polda Papua98 Personel PolriKabupaten Puncak Pengamanan PolsekRawan Gangguan KKB

75 Ibid.

PolriRawan Gangguan
PolriSosial
6 BKO Polda100 Personel PolriKampung Banti Distrik TembagapuraPengamanan Konflik Sosial
77 BKO Polda100 Personel PolriDistrik Kenyam Nduga Timika PengamananKonflik Sosial
8 BKO Polda Papua404 Personel PolriTimika PengamananWilayah Obvitnas PT Freeport Indonesia
99 BKO Polda Papua100 Personel PolriPapua PengamananPilkada
2º10 Pengamanan PON XX Papua7.585 Gabungan PersonelKota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke yang menjadi lokasi pertandiganPengamanan aktivitas PON Papua
CartenzGabungan Personel TNI/PolriKota Jayapura, Kabupaten Mimika, serta 5 Kabupaten yang menjadi daerah operasi yakni Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo,Memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Papua.

Kehadiran Polri dan TNI secara intens di Papua juga akan meningkatkan intensitas “perjumpaan” antara aparat Indonesia dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua. Intensitas perjumpaan yang meningkat tersebut akan memperburuk eskalasi konflik antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dengan Polri dan TNI. Kehadiran Polri dan TNI juga bermasalah karena membangkitkan memoria passionis OAP akan kekerasan aparat serta pelanggaran HAM masa lalu yang pernah terjadi di Papua,

Selain berdampak negatif pada kondisi kebebasan sipil dan situasi kekerasan di Papua, pendekatan keamanan di Papua juga dilakukan tanpa proses yang transparan dan akuntabel. Perlu dipahami bahwa pengerahan aparat dalam operasi di Papua mengandung implikasi anggaran namun sejak operasi Nemangkawi dan Damai Cartenz diluncurkan hingga saat ini DPR tidak pernah melakukan audit atau evaluasi penggunaan anggaran operasi Nemangkawi dan Damai Cartenz kepada Polri maupun TNI.

Lebih lanjut Polri dan TNI juga tidak memiliki indikator kinerja serta laporan mengenai kesuksesan pengerahan aparat pada operasi Damai Cartenz dan Satgas Nemangkawi, sehingga publik tidak dapat menilai kinerja Satgas Nemangkawi dan Operasi Damai Cartenz.

Pengerahan aparat ke Papua juga berimbas pada warga sipil, berdasarkan informasi Human Rights Monitor pada bulan Desember 2022 setidaknya 60.642 warga dari enam wilayah yaitu Maybrat, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo dan Kabupaten Puncak menjadi pengungsi dengan 732 di antaranya meninggal dunia.76 Hingga kini belum ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pengungsi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kami menilai bahwa pendekatan keamanan dan pengerahan aparat di Papua merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memelihara “industri konflik” di Papua. Situasi kekerasan di Papua terkesan dibiarkan agar pemerintah tetap dapat menerjunkan aparat ke Papua untuk menjustifikasi penggelontoran anggaran kepada Polri dan TNI.

Pendekatan keamanan di Papua menunjukkan tabiat pemerintah yang mengedepankan solusi pengerahan aparat bersenjata di Papua yang merugikan warga sipil. DPR sebagai wakil rakyat pun tidak memperhatikan kondisi warga sipil di Papua yang terus dirugikan dengan pendekatan keamanan ala pemerintah, dalam hal ini institusi Polri dan TNI sebagai alat negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban telah gagal bahkan berkontribusi terhadap eskalasi situasi kekerasan di Papua.

Berdasarkan langkah, kebijakan dan regulasi signifikan yang diambil pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan Papua, kami mengidentifikasi gejala serta pola pengambilan keputusan tersebut. Pola tersebut kemudian kami analisis menggunakan standar hukum HAM yang berlaku secara universal dan aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Adapun beberapa pola pengambilan keputusan strategis tersebut antara lain:

a. Terkesan Serampangan dan Tidak Maksimal dalam Libatkan Suara OAP

Selama bertahun-tahun, kami mencatat bahwa kebijakan nasional yang diambil di Papua tanpa melalui proses partisipasi yang ideal dan maksimal. Pemerintah kerap kali merasa paling tau permasalahan dan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua. Padahal, permasalahan di Bumi Cendrawasih sifatnya sangat kompleks dan membutuhkan banyak pihak untuk didengar pendapatnya. Sebagai contoh, di periode tahun 2021-2022, pada saat pembahasan UU Otsus dan DOB dilakukan, prosesnya pun sangat kilat dan pengesahan dilakukan pada saat gejolak penolakan publik sedang memuncak.

Pemerintah pusat dalam hal ini DPR bersama Presiden terlihat sangat terburuburu dalam menetapkan kebijakan. Ruang partisipasi pun terkesan hanya sebagai formalitas bahkan manipulatif. Lebih spesifik, gejala ini terlihat dalam proses penyusunan DOB Papua lalu di tahun 2022. Pemerintah pusat hanya mengundang anggota MRP yang menyepakati dilakukannya pemekaran provinsi sebagai legitimasi dari mandat UU Otsus. Ketua MRP saat itu, Timotius Murib sebetulnya menolak wacana pembentukan daerah baru tersebut. Sayangnya, beberapa anggota MRP justru diundang bertemu oleh Presiden di Istana Bogor pada 20 Mei 202277 tanpa memiliki mandat surat tugas dan mengatasnamakan rakyat Papua untuk mendukung pengesahan DOB.78

Partisipasi yang dibangun jelas manipulatif, sebab mencari celah hukum sebagai legitimasi dari pengambilan kebijakan yang ada. Partisipasi tidak dikonstruksikan secara bermakna sebagaimana dimandatkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan ini MK menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat seharusnya diterapkan berdasarkan pada peraturan legal formal dan dilakukan secara bermakna (meaningful participation).79 Sayangnya partisipasi bermakna yang meliputi didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) tidak dipenuhi oleh pembentuk undang-undang.

Pemerintah tampaknya tak pernah belajar terhadap pola-pola pembuatan regulasi dan kebijakan yang dinyatakan inkonstitusional. Proses pembahasan secara ugal-ugalan dalam pembentukan Otsus dan DOB Papua sebetulnya bukan kali pertama, pola semacam ini sebelumnya juga dilakukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, RUU perubahan UU KPK, pembahasan revisi UU Mineral dan Batubara, RUU revisi UU Mahkamah Konstitusi, dan pengesahan Perppu yang mengatur penanganan Covid-19. Proses pembahasan sejumlah RUU tersebut memang terbukti minim dan bahkan nihil partisipasi publik.

Lebih jauh, sebelum menetapkan kebijakan, terlebih yang akan menimbulkan friksi di tengah masyarakat pemerintah seharusnya melalui berbagai tahapan dalam kerangka partisipasi bermakna dan bermanfaat (Meaningful and worthwhile participation). Berbagai tahapan ini pun sifatnya komplementer sehingga idealnya harus dijalankan secara menyeluruh. Berbagai tahapan tersebut antara lain:80

Pertama, constructive dialogue merupakan aspek tentang berkontribusi dengan pengetahuan tentang isu-isu yang relevan dan dihargai untuk mengajukan pertanyaan kritis serta mendapatkan jawaban substansial kembali untuk benarbenar memahami keputusan;

Kedua, constructive influence merupakan kemungkinan yang sifatnya konstruktif guna membentuk atau mengubah hasil dari suatu kebijakan yang dianggap relevan, mencari titik kompromi, mempengaruhi dasar keputusan, dan diberikan pilihan.

Ketiga, Oversee the process juga merupakan memahami keputusan yang berpengaruh dan mengawasi pembuat keputusan, sambil mendengarkan masukan;

Keempat, Intrinsic motivations adalah tentang berkontribusi dan mengambil bagian. Kemungkinan perubahan, termasuk pendapat individu harus tetap diakui.

Tergesa-gesanya anggota Dewan dan Presiden dalam pembuatan produk perundang-undangan, secara normatif juga bertentangan dengan beberapa ketentuan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UndangUndang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU P3) yang menyebutkan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih jauh, UU tersebut juga mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus dilakukan salah satunya berdasarkan pada asas keterbukaan.81 Makna persis yang dituliskan UU tersebut soal keterbukaan yakni bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.82

Selain itu, UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 juga memandatkan diselenggarakannya semangat good governance dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.83 Dalam AUPB yang dimaksud terdapat asas krusial seperti halnya asas keterbukaan84 dan asas kepentingan umum.85 Sayangnya, kedua asas ini sebagai bagian dari AUPB tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hak atas informasi tidak dibuka secara transparan sejak awal awal pembahasan. Selain itu, unsur aspiratif, akomodatif dan non diskriminatif dalam penyusunan revisi UU Otsus, DOB Papua dan kebijakan lainnya juga tak terpenuhi. Terbukti, rangkaian pengesahan dilakukan di tengah penolakan yang dilakukan secara masif khususnya di Papua.86

Tidak terpenuhinya hak atas informasi menurut standar internasional juga merupakan pelanggaran terhadap hak fundamental yang sifatnya integral seperti hak kebebasan berekspresi, sebagaimana di rekognisi pada resolusi 59 Majelis Umum PBB yang diadopsi pada tahun 1946, serta oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), yang menyatakan bahwa hak dasar kebebasan berekspresi meliputi kebebasan untuk “mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.87 Selain itu, hak atas informasi sesungguhnya sangat esensial sifatnya untuk menyokong masyarakat dalam mencari tahu secara persis kebijakan apa yang akan berlaku ke depan. Hak atas informasi bahkan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi.88 Oleh karena itu, Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin terpenuhinya akses informasi, terlebih terhadap urusan publik yang menyangkut kepentingan OAP.

Lebih jauh, misalnya dalam kebijakan food estate di Papua yang merampas tanah adat, tidak dipenuhinya hak atas informasi dan partisipasi khususnya juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip penting free prior informed consent sebagaimana telah digariskan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

(UNDRIP). Prinsip ini memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk memberikan persetujuan atau ketidaksetujuannya untuk sebuah proyek yang dapat mempengaruhi mereka dan wilayah mereka.89 Dengan catatan bahwa informasi tersebut telah diberikan sebelumnya secara komprehensif dan tidak manipulatif. Pada tahap pembahasan hingga pengesahan Dewan Adat Papua menolak wacana DOB, sebab dialog belum seutuhnya terwujud antara Jakarta dengan Papua.90

Begitupun dalam konteks penunjukan Pj Kepala Daerah untuk menempati beberapa provinsi di Papua. Prosesnya begitu cepat dan tanpa partisipasi yang maksimal. Orang-orang yang ditunjuk pun sangat merepresentasikan kepentingan Jakarta. Hal ini tentu saja melanggar mandat konstitusi yang menghendaki agar Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.91 Selain itu, Pasal 56 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa “Kepala daerah atau wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Secara substantif, pembahasan segala kebijakan nasional di Papua juga seharusnya dilakukan secara cermat dan teliti sesuai dengan asas bertindak cermat (principle of carefulness). Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Papua. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua materi yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tersebut.92 Jika proses penyusunan mengikuti ketentuan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tersebut, maka seharusnya pemerintah bersama DPR benar-benar membahas pasal per pasal untuk diuji secara tuntas dengan melibatkan banyak pihak.93

Agar tak serampangan dalam menentukan kebijakan, pemerintah seharusnya bisa menerapkan standar internasional secara menyeluruh. Sebagai contoh, dunia internasional menentukan pendekatan HAM pada pengambilan kebijakan dan keputusan (human rights based approach to policy and decision making). Pendekatan ini merupakan salah satu cara membuat masyarakat khususnya yang terdampak agar berdaya untuk mengetahui dan menuntut haknya, serta meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas individu dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.94 Adapun beberapa komponen penting dalam pendekatan HAM dalam pengambilan kebijakan antara lain:95

NePrinsiNo Prinsip Penjelasan
1Partisipasi (Participation)1 Partisipasi (Participation) Masyarakat mutlak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak-hak mereka.
22 Akuntabilitas (Accountability)Harus ada pemantauan yang efektif terhadap standar HAM, serta perbaikan/pemulihan efektif jika terjadi pelanggaran.
“3 Non Diskriminasi dan Persamaan (Non discrimination and Equality)Segala bentuk diskriminasi harus dilarang, dicegah dan dihilangkan. Masyarakat yang memiliki hambatan untuk mewujudkan hak-hak mereka harus diprioritaskan.
44 Pemberdayaan (Empowerment)Setiap orang harus memahami hak-hak mereka dan didukung penuh untuk mengambil bagian dalam mengembangkan kebijakan serta praktik yang mempengaruhi kehidupan mereka.
5altas [Legaliy5 Legalitas (Legality) Pendekatan harus didasarkan pada hak hukum yang diatur
dalam hukum domestik dan internasional.

Kelima aspek ini selama ini absen dalam pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis di Papua. Terkadang pembahasan secara tuntas pun tidak pernah dijalankan. Kebijakan publik memang tidak dapat memuaskan semua pihak. Akan tetapi proses pelibatan dalam penyusunan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel tanpa ada satupun muatan substansi yang ditutup-tutupi.

Pelibatan masyarakat secara khusus masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kelangsungan hidup mereka jiga diatur oleh UNDRIP.96 UNDRIP mengatur bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan bahwa pemerintah harus memastikan hak tersebut untuk dipenuhi. Pola pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan OAP merupakan penyimpangan dari aturan tersebut.

Pola-pola pengambilan kebijakan khususnya menyangkut OAP sejauh ini butuh perbaikan total. Selama ini, pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dan langkah tanpa melalui dialog yang konstruktif dan menerapkan prinsip yang ideal. Dialog dan pelibatan partisipatif selalu tak maksimal dijalankan dengan masyarakat Papua.

b. Penihilan Suara Masyarakat Papua

Di samping proses yang serampangan dan minim partisipasi, pemerintah juga nampak tak menginginkan keberadaan suara oposisi atau kontra dengan narasi pemerintah. Setiap kali OAP yang berbeda pandangan mencoba untuk menyeimbangkan diskursus yang dibangun pemerintah, setiap itu pula muncul pembungkaman bahkan kekerasan. Hal ini yang kami lihat sebagai bentuk tidak paripurnanya penikmatan hak atas kebebasan berekspresi serta berpendapat, spesifiknya terhadap masyarakat di Papua.

Alih-alih membangun ruang diskursus di tengah masyarakat dibarengi dengan penjelasan yang utuh, pemerintah justru memilih jalan represif serta menutup pintu dialog. Tidak sampai disitu, mereka yang memiliki perspektif berbeda dalam melihat isu Papua distigma sebagai kelompok separatis bahkan teroris. Narasi perlawanan selama ini hampir pasti dihadap-hadapkan dengan ungkapan ultra-nasionalis yang bertebaran utamanya di media sosial seperti halnya ‘NKRI Harga Mati.’

Tindakan reaktif yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dan para pendengung merupakan bentuk simplifikasi persoalan di Papua. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pihak berwenang terus menggunakan tuduhan makar untuk mengkriminalisasi para aktivis yang mengekspresikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat marjinalisasi terhadap OAP.

Kendati suara untuk mengadakan referendum dan kehendak untuk merdeka, masyarakat yang mengekspresikan hal tersebut tak otomatis halal untuk diberangus lewat jalan kekerasan. Sebab secara fundamental, dalam konteks HAM yang berlaku secara universal pun hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ICCPR.97

Pemberangusan suara tanding yang disampaikan OAP terhadap narasi negara terus berlanjut. Kami mendokumentasikan selama periode kedua Presiden Jokowi dilantik hingga akhir 2022, terdapat setidak-tidaknya 64 peristiwa tindakan ilegal yang dilakukan negara lewat aparat terhadap masyarakat Papua. Adapun penangkapan paksa masih mendominasi angka pelanggaran tersebut, diikuti dengan pembubaran paksa. Pola semacam ini terus saja dilakukan, utamanya pada saat demonstrasi yang dilakukan oleh OAP. Selain itu, dilihat dari

Isu Pelanggaran Kebebasan Sipil Papua Oktober 2019-Desember 2022

68 Tirto.id, Menilk Efektivitas Operasi Teritorial Bina Penduduk di Papua, https://tirto.id/menilikefektivitas-operasi-teritorial-bina-penduduk-di-papua-gl9S

69 indonesiabaik.id, Operasi Nemangkawi jadi Operasi Damai Cartenz, https://indonesiabaik.id/ infografis/operasi-nemangkawi-papua-jadi-damai-cartenz

70 Kompas, Polri Perpanjang Operasi Damai Cartenz di Papua, https://nasional.kompas.com/ read/2022/12/29/16080501/polri-perpanjang-operasi-damai-cartenz-di-papua

71 Detik.com, 1.925 Personel TNI-Polri Mulai Bertugas dalam Operasi Damai Cartenz, https://news. detik.com/berita/d-5903887/1925-personel-tni-polri-mulai-bertugas-dalam-operasi-damai-cartenz

72 indonesiabaik.id, Operasi Nemangkawi jadi Operasi Damai Cartenz, https://indonesiabaik.id/ infografis/operasi-nemangkawi-papua-jadi-damai-cartenz

73 Antara News, Ini Perbedaan Operasi Damai Cartenz dan Rasaka Cartenz Papua, https://www. antaranews.com/berita/2654337/ini-perbedaan-operasi-damai-cartenz-dan-rasaka-cartenz-papua

74 iNews, Dipimpin Dua Jenderal Top, Deretan Prestasi Satgas Nemangkawi Bikin KKB Papua Makin Ciut Nyali, https://papua.inews.id/berita/dipimpin-dua-jenderal-top-deretan-prestasi-satgasnemangkawi-bikin-kkb-papua-makin-ciut-nyali

76 Human Rights Monitor, More Than 60.000 IDPs in West Papua Remain Without Government Aid, https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-2022-more-than-60000-idps-in-west-papuaremain-without-government-aid/

77 Kompas.com, Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini, https:// nasional.kompas.com/read/2022/05/20/17572871/jokowi-disebut-diam-diam-undang-anggota-mrpdi-istana-bogor-hari-ini.

78 Koalisi Kemanusiaan Papua adalah kemitraan sukarela yang terdiri dari sejumlah organisasi dan individu, yaitu Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI, Imparsial, ELSAM Jakarta, Kontras, Aliansi Demokrasi untuk Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura, Public Virtue Research Institute, PBHI, dan peneliti Cahyo Pamungkas, Koalisi Kemanusiaan untuk Papua*: Pemerintah Wajib Terapkan Partisipasi Bermakna, Bukan Partisipasi Manipulatif, https://www. amnesty.id/koalisi-kemanusiaan-untuk-papua-pemerintah-wajib-patuhi-partisipasi-bermakna-bukanpartisipasi-manipulatif/

79 Angga Prastyo, Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 11 No. 3), hlm. 411

80 Suzana Valentine, Meaningful participation from the participants’ perspective, (Department of Urban and Rural Development, Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences), hlm. 35. diakses via http://stud.epsilon.slu.se

81 Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No.

12 Tahun 2011, Pasal 5.

82 Ibid., penjelasan Pasal 5 huruf g.

83 Indonesia, Undang-Undang No.

30 Tahun 2014, UU Administrasi Pemerintahan, Ps.

1 angka 7.

84 Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

85 Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

86 CNN Indonesia, Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB?, https://www. cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-danpemekaran-wilayah-dob

87 United Nations and The Rule of Law, Freedom of Information, https://www.un.org/ruleoflaw/ thematic-areas/governance/freedom-of-information/#:~:text=Freedom%20of%20information%20 is%20an,right%20of%20freedom%20of%20expression

88 Lihat Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

89 Food and Agriculture Organization of the United Nation, Indigenous People, https://www.fao. org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/#:~:text=Free%2C%20Prior%20and%20Informed%20 Consent%20(FPIC)%20is%20a%20specific,affect%20them%20or%20their%20territories, diakses 24 Februari 2022.

90 Paul Manahara Tambunan, Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Wilayah, Dominikus Sorabut: Dialog dengan Jakarta Belum Terwujud, https://papua.tribunnews.com/2022/06/02/dewan-adatpapua-tolak-pemekaran-wilayah-dominikus-sorabut-dialog-dengan-jakarta-belum-terwujud

91 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945, Ps.

18 ayat (4).

92 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, cet.9, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 248- 289.

93 KontraS, Catatan Kritis Pelanggaran HAM di Balik Pemindahan Ibu Kota Baru, https://kontras.org/ wp-content/uploads/2022/03/Final_Catatan-Kritis-Pemindahan-IKN.pdf

94 Equality and Human Rights Impact Assessment, What is a human rights based approach to policy and decision making?, https://eqhria.scottishhumanrights.com/eqhriaaddvalpolicy.html

95 Scottish Human Rights Commission, A human rights based approach: an introduction

97 Pasal 1 ICCPR menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut.

Tindakan Kekerasan dalam Pelanggaran Kebebasan Sipil Papua Oktober 2019-Desember 2022

Penembakan
Pelbrepgan
Persekusi
Intimidasi2
Teror4
Kriminalisasi1
Penganiayaan
Penangkapan Sewenang-wenang34
Pembubaran Paksa31

Kekerasan dan ragam pelanggaran kebebasan sipil lainnya bahkan bukan hanya terjadi di Papua. Pembungkaman dengan berbagai dalih pun dilakukan terhadap OAP atau simpatisan isu HAM Papua di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, bukti fenomena ini terjadi di Malang, saat pengamanan aksi perempuan internasional pada 8 maret 2021 lalu. Kavpolresta Malang dalam sebuah video pendek terdengar mengucapkan “Halal darahnya, tembak” pada massa aksi jika berani mendobrak. Hal ini tentu saja wujud eksesifnya cara pandang Kepolisian dalam mengamankan aksi. Selain itu, ucapan Kapolresta yang tidak pantas ini juga telah masuk ke dalam klasifikasi rasisme.

Lebih jauh, wujud diskriminasi dan dimarjinalkannya suara OAP misalnya begitu masif pada aksi penolakan DOB lalu yang berlangsung begitu masif di berbagai daerah di Papua. Kami melihat bahwa penihilan suara tersebut berlangsung struktural dan sistematis. Sebab, ragam represi salah satunya lahir dari perintah Polda Papua lewat Surat Telegram. Dalam surat telegram tersebut, disebutkan bahwa beberapa daerah seperti Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai naik menjadi siaga I. Hal ini membuktikan bahwa Kepolisian menempatkan demonstrasi sebagai ancaman yang serius.99

Surat telegram ini kemudian berimplikasi serius di lapangan. Ragam represi, tindakan eksesif hingga brutalitas polisi terlihat di berbagai pengamanan aksi yang terdokumentasikan di berbagai video yang beredar di media sosial. Kepolisian bahkan memiliki tendensi menyerang demonstran terlebih dahulu tanpa disertai musabab yang jelas. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Lebih spesifik, institusi Kepolisian bahkan sebetulnya telah memiliki peraturan internal Kepolisian seperti Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Selain itu, berdasar Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Tetapi yang terjadi sebaliknya, anggota Polri justru menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk melukai massa aksi.

Dari berbagai kejadian yang terjadi, terdapat berbagai peristiwa yang berhasil kami dokumentasikan dan kumpulkan, diantaranya sebagai berikut.

Video ini diambil pada 31 Maret 2022 lalu di Nabire Papua pada saat Demonstrasi Tolak DOB. Terlihat demonstran begitu damai dalam melangsungkan aksi hingga aparat kepolisian melakukan provokasi dengan menarik salah satu massa aksi. Di video ini juga terlihat massa aksi lainnya berusaha menyelamatkan kawannya yang sedang dibawa paksa oleh Kepolisian, sayangnya hal tersebut ditanggapi dengan super reaktif yakni dengan tindakan pemukulan. Peristiwa pun berlanjut dengan penembakan gas air mata dan pembubaran secara paksa terhadap aksi yang awalnya berjalan damai tersebut.

Peristiwa lainnya yakni represi terhadap aksi damai yang terjadi di Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua. Pada 14 Juli 2022, aksi damai yang dilakukan sejumlah mahasiswa harus dihadap-hadapkan dengan jumlah Kepolisian yang tidak sebanding. selain itu, aparat yang berseragam lengkah membubarkan mahasiswa dengan sewenang-wenang dengan mencambuk dengan tongkat kayu.

Selain dibubarkan tanpa alasan yang logis disertai dengan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang juga kerap terjadi. salah satu contohnya di Kaimana pada aksi menolak DOB pada 14 Juli 2022. Terlihat di video tersebut, aparat kepolisian menarik dan menyeret salah satu massa aksi tanpa alasan yang jelas.

Kekerasan demi kekerasan tentu tak bisa terus menerus dibiarkan, terlebih dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum. Cara pandang pengamanan aksi untuk melihat permasalahan Papua harus segera diubah. Secara paradigma, pengamanan di papua masih berfokus pada pendekatan keamanan yang berbasis pada doktrin dan filosofi akumulasi kekuatan, penggunaan senjata, pendekatan kekerasan dan sebagainya. Hal tersebut tak dapat dipertahankan, sebab seharusnya paradigma pengamanan dapat diarahkan menuju ke arah pendekatan humanis yakni dilakukan secara emansipatif. Kekerasan yang terus berlanjut hanya akan menciptakan ketakutan dan penyempitan ruang sipil.

Pemerintah seharusnya dapat merawat ruang-ruang publik yang ada guna mendengar keinginan seutuhnya dari OAP. Persoalan kemanusiaan di Papua memang tidak bisa diposisikan pada masalah yang sederhana. Gejolak perlawanan akan terus menggema kendati pemerintah selalu menutup ruang diskusi. Penyediaan solusi dengan cara dan substansi yang bermartabat harus terus dimunculkan. Kecurigaan dan labelisasi yang ada harus dibuang jauh-jauh agar seluruh pihak dapat jernih membuka mata atas situasi yang ada sesungguhnya. Suara-suara tersebut harus difasilitasi secara bermakna, bukan hanya hadir pada ruang-ruang yang sifatnya formalistik.

c. Mengarusutamakan Pendekatan Sekuritisasi

Di setiap kebijakan strategis yang diterapkan, di setiap itu juga pemerintah menyertai pemberlakuan kebijakan tersebut dengan pendekatan keamanan (security approach). Pendekatan militer yang digunakan dan diimplementasikan selama ini berdasarkan persepsi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara.100 Pola pendekatan ini juga ditandai dengan model sekuritisasi dengan menurunkan pasukan dan membangun posko-posko keamanan ataupun militer di Papua. Hasilnya, eskalasi konflik pun tak kunjung usai, sehingga aktivitas kontak tembak pun masih kerap terjadi.

Sekuritisasi dengan langkah-langkah demikian, sayangnya tidak didasari alasan normatif dan legal. Tindakan tersebut tercermin dalam tiadanya keputusan politik negara sebagai landasan penempatan militer dalam kerangka OMSP sebagaimana diatur dalam UU TNI.101 Alih-alih mengikuti prosedural yang telah digariskan oleh ketentuan perundang-undangan, Pemerintah menciptakan berbagai terobosan hukum baru yang masih dalam kerangka pendekatan keamanan. Pada 2021 lalu KKB pun ditetapkan sebagai organisasi teroris. Implikasi utama yang akan muncul tentu saja legalnya pelibatan militer/TNI dalam penanganan konflik yang ada. Sebab, Undang-Undang 5 tahun 2018 memperkenankan TNI untuk terlibat dalam mengatasi aktivitas terorisme.102

Selain itu, beriringan dengan pemberlakuan kebijakan nasional, penurunan aparat dengan skala besar hampir pasti dilakukan. Sebagai contoh, dalam penyelenggaraan PON Papua. Event akbar yang seharusnya menjadi pesta sukacita dalam ranah olahraga tersebut harus dibarengi dengan penurunan 9000-an pasukan pengamanan yang terdiri dari unsur TNI ataupun Polri.103 Berdasarkan informasi yang kami terima pun sebetulnya jumlahnya lebih dari itu yakni berkisar 11.000. Pasca PON berlangsung pun, pemerintah tak mengumumkan secara transparan langkah penarikan aparat dari Papua karena tugasnya telah tuntas.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur pun demikian, TNI/Polri merupakan entitas utama yang dikerahkan menuju Papua untuk mengawal proses yang berjalan. Kapolri bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa pendekatan hard approach akan dilakukan kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.104 Adapun kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu, proyek utama di Papua terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.105

Selain itu, bersamaan dengan pemberlakuan DOB Papua, kami juga mencatat langkah pengerahan secara eksesif dilakukan menuju beberapa daerah baru di Papua. Tujuannya pun beragam dari mulai pengamanan aksi hingga menempati posko-posko baru di Papua. TNI pun telah menyiapkan Kodam baru untuk segera dibangun di Papua, yang mana otomatis akan menambah jumlah pasukan militer di daerah tersebut.106 Kami pun juga mencatat pengerahan aparat non-organik juga dilakukan tidak dibarengi alasan yang jelas dan logis.

Berikut tabulasi pemantauan KontraS terkait langkah penurunan aparat yang dilakukan sejak periode kedua Jokowi-Ma’ruf Amin berlangsung.

Penempatan Lokasi Spesifikdiketahui
Jawa Timur TidakNduga Sulawesi Utara
Kendali OperasiPengamanan Daerah Rawan
200 Bawah400 Satgas
Polda Jawa TimurMerdeka XIII/
POLRI BrimobTNI Kodam
Tanggal Sumber Peristiwa Institusi Satuan Jumlah Tujuan Penerjunan Daerah Asal12-Dec22 Detik Sebanyak 200 anggota Brimob Polda Jawa Timur akan diberangkatkan ke Papua. pengamanan di beberapa daerah rawan “Ini upacara pemberangkatan Satbrimob daerah Puncak dan Puncak Jaya,” kata Ratusan anggota ini akan membantu khususnya di tempat yang rawan di Wakapolda Jatim Brigjen Djamaludin di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Polda Jatim BKO ke Polda Papua,18-Dec22 MetroTV TNI menambah pasukan ke Nduga, Papua yang kondisi keamanannya butuh penanganan lebih intensif. Kodam XIII Merdeka memberangkatkan lebih dari 400 prajurit TNI yang akan bertugas Surabaya, Selasa (31/12/2019). selama sembilan bulan.
20
diketahui Tidak NdugaNdugadiketahui Tidak
Sulawesi SelatanSumatera UtaraSumatera Utara
Pamtas RIPNG 450 Satgas SatgasPamtas RIPNG Satgas9 Perbantuan Teritorial Kodim
450 Satgas。
700/Wira Raider Yudha CaktiRajawali 123/TNI Kodam I/ BB
TNI YonifTNI InfanteriTNI Kodam I/
16-Jan20 Jubi Personel Batalyon Infanteri 123/Rajawali diberangkatkan ke perbatasan Indonesia 27-Oct20 Sindonews Sebanyak 450 Prajurit dari Satuan Tugas (Satgas) Yonif Raider 700/Wira Yudha Cakti, Komando Daerah Militer (Kodam) mengamankan perbatasan di wilayah itu akan menetap selama enam bulan untuk menjaga perbatasan Papua, Selasa, (27/10/2020). 450 Prajurit XIV/Hasanuddin diberangkatkan dana16-Jan20 Jubi Personel Batalyon Infanteri 123/Rajawali diberangkatkan ke perbatasan Indonesia markas Komando Yonif 123/RW, padang dilakukan dengan acara tradisi di Aula dengan Papua Nuginie (PNG) yang Sidempuan, Rabu (15/1/2020)teritorial di wilayah timur, khususnya 18-Jan20 Satuan Operasi Kodam I/BB memberangkatkan satgas penebalan Kodam XVII/Cendrawasih Papua dan sebagai upaya penguatan wilayah Sidempuan, Rabu (15/1/2020) XVIII/Kasuari Papua Barat
查
Jayapuradiketahuidiketahui
Sulawesi SelatanAceh TidakTengah Jawa
Perbantuan 71 Satgas Organik173 Perbantuan Teritorial Kodim4 Perbantuan Teritorial Kodim
71 Satgas
XIV/HasanuddinIskandar MudaSragen 0725/
TNI KodamTNI KodamTNI Kodim
20-Jan20 Merdeka Kodam XIV/Hasanuddin mengirim puluhan aparat Teritorial yang terdiri dari XVIII/Kasuari dengan masa tugas setahun dan Komandan Rayon Militer (Danramil) para Bintara Pembina Desa (Babinsa) ke Papua. Mereka akan ditempatkan di Kodam XVII/Cendrawasih dan KodamXVIII/Kasuari dengan masa tugas setahun Apter) yang akan melaksanakan tugas di Satuan Tugas Aparat Teritorial (Satgas Memimpin upacara pemberangkatan 20-Jan20 Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI A.Daniel Chardin, S.E wilayah Papua dan Papua Barat.pembangunan daerah teritorial dilakukan Empat anggota tersebut adalah Pelda Dwi melaksanakan tugas pengembangan dan secara militer, pada selasa (21/1/2020). Cahyono, Sertu Mulyono, Sertu Sugi, dan Koptu Sigit. Tujuan pengiriman prajurit proses pembangunan 31 kodim baru di 21-Jan20 Gatra Pelepasan empat anggota Kodim Sragen yang dikirim ke Papua untuk ke Papua ini adalah untuk membantu tiga kodam
220
ManokwariNdugadiketahui Tidak
diketahui TidakSumatera SelatanKalimantan Selatan
Kendali 700 Bawah OperasiPengamanan 100 Satgas Daerah RawanPerbantuan 100 Satgas Organik
20:0
DiketahuiSumatera SelatanPOLRI Polda Kalimantan Selatan
TNI TidakPOLRI Polda20
yang diberikan komando pimpinan untuk 11-Feb20 Republika Pada Selasa (12/2/2020) Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal berbagai daerah di Indonesia sebanyak bawah kendali operasi (BKO) Koramil dilakukan sebagai bentuk kepercayaan TNI Tatang Sulaiman berkunjung ke Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari untuk memberi pengarahan kepada para personel yang didatangkan dari 700 Personel. Penugasan personel para prajuritmenggantikan Brimob dari Polda Maluku 13-Feb20 Inews Keberangkatan 100 Personel Brimob ke Papua dalam tugas operasi aman nusa 1 tahun 2020 di bawah BKO Polda Papua di daerah Duma, Kabupaten Dunga dengan masa waktu enam bulan para prajurit20-Mar20 Antara Sebanyak 100 Personel brimob Polda Kalteng di bawah kendali operasi (BKO) kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) serta membantu masyarakat disana agar membantu kamtibmas serta persiapan ke Polda Papua dengan tujuan untuk dengan masa waktu enam bulan terhindar dari serangan KKB
20
diketahui TidakMimika
Sumatera UtaraAceh KabupatenJawa Barat Jayapura
Pamtas RIPNGPT Freeport3 Perbantuan Teritorial Kodim
450 Satgas。
TNI Yonif 125/ SimbisaPOLRI Polda Aceh 196 PengamananTNI Kodim Subang 0605/
TNI Yonif 125/20TNI Kodim
18-May20 Merdeka Sebanya 450 Personel Yonif 125/Simbisa, Brigif 7/RR, dikirim ke Papua dengan melakukan upacara pengantaran pasukan personel ini dengan tujuan untuk menjaga yang dipimpin Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadhilah. Penerjunan perbatasan RI dengan Papua Nuginitersebut dibekali perlengkapan yang baik. melakukan pengamanan di PT Freeport yang digelar di Halaman Mako Kompi 1 Besar, Aceh. Irjen Wahyu meminta agar 19-Jun20 Detik Sebanyak 196 Personel Brimob Polda Aceh yang dikirim ke Papua untuk Batalion A Pelopor, Ujung Batee, Aceh melakukan upacara pemberangkatan para personel Brimob yang bertugas perbatasan RI dengan Papua Nuginitersebut dibekali perlengkapan yang baik. 24-Jun20 Tintahijau Sebanyak tiga personil Komando Distrik Militer (Kodim) diterjunkan di wilayah Kodam XVII/Cenderawasi, Kodam XVIII/ Kasuari dengan upacara pelepasan yang menjalankan tugas tempur, tetapi tugas dipimpin langsung oleh Kasdim Mayor Inf. Yuyum Rubiansyah. Pelepasan tiga anggotanya ke Papua tersebut bukan untuk memperkuat teritorial di dua wilayah di Provinsi Papua
20
diketahui
BaratTengahGorontalo Puncak Jaya
Kendali OperasiTeritorial Kodim
56 Perbantuan96 Penumpasan KKB
Pasaman 0305/ BaratDiponegoroGorontalo
TNI KodimTNI Kodam IV/POLRI Polda
dengan tujuan menjalankan tugas operasi Selama setahun mereka ada dalam status bawah kendali Operasi (BKO) oleh satuan 25-Jun20 Inews Lima Prajurit Komando Distrik Militer (Kodim) 0305/Pasaman Barat, Sumatera Barat diberangkatkan ke Provinsi Papua teritorial selama satu tahun kedepan. atas yang diberi kewenangan28-Jun20 Inews Sebanyak 56 Anggota TNI dari Kodam IV.Diponegoro diberangkatkan ke Tanah koordinasi Kodam XVIII Kasuari selama Papua yang akan bertugas di bawahakhir ini mengalami peningkatan eskalasi, Puncak Jaya, Provinsi Papua untuk misi dan ancaman gangguan keamanan yang 29-Jun20 Kompas sebanyak 96 Personel Satuan Brimob Polda Gorontalo dikirim ke Kabupaten dilakukan kelompok bersenjada (KKB) (29/6/2020). Irjen Pol M Adnas saat pelepasan berlangsung menjelaskan situasi Kamtibmas di Wilayah Papua pengamanan selama 8 Bulan, Senin
自
25 2022
Papua Baratdiketahui
Jawa Barat Puncak Jayadiketahui TidakJawa Timur Tidak
Teritorial KodimPamtas RIPNG
96 Penumpasan411 Perbantuan450 Satgas
BaratDiketahuiTNI Kostrad Makoarmada II
POLRI Polda JawaTNI Tidak
selama enam bulan di wilayah Kabupaten 30-Jun20 Minews Sebanyak 96 personel brimob dari Polda Jawa Barat diterjunkan ke wilayah Papuadan Koramil yang merupakan bagian dari Selama bertugas, ratusan prajurit itu akan melakukan kegiatan pembinaan teritorial untuk mendukung pembentukan Kodim kebijakan strategis untuk pemerataan kekuatan TNI AD di seluruh wilayah.Patar Hasudungan Banjarmahor digelar di Dermaga Ujung, Makoarmada II, Surabaya, Kamis (27/8/2020). Pengiriman personel ini bertujuan untuk pengamanan
bertujuan untuk melakukan pengamanan Puuncak Jaya, Papua. Penugasan ini13-Jul20 Kompas TNI Angkatan Darat kembali mengirim 411 prajurit ke Provinsi Papua Barat27-Aug20 Sindonews Upacara pelepasan sebanyak 450 prajurit Kostrad di bawah pimpinan Mayor Inf. Jon
Manokwari
Maluku TimikaSumatera BaratGorontalo Puncak Jaya
100 Perbantuan Teritorial Kodim11 Perbantuan Teritorial KodimKendali Operasi
=450 Bawah
Maluku032/WbrTNI Yonif 715 Motuliato Raider
POLRI PoldaTNI KoremTNI Yonif 715
membackup Polres Timika, Papua selama personel Satbrimob Polda Maluku untuk 2020, Polda Maluku mengirimkan 100 15-Sep20 Terasma- luku Dalam rangka Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) tahun 6 bulan kedepan08-Nov20 Langgam Sebanyak 11 Prajurit dari Komando Resor Militer 032/Wirabraja (Korem 032/ wbr), di Padang diberangkatkan ke Papua untuk bertugas di wilayah Kodam XVII/ Cendrawasih dan Kodam XVIII/Kasuari. Personel ini nantinya akan bergabung dengan para personel lainnya dari 6 bulan kedepan15-Nov20 Pros- esnews Guna menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, sedikitnya 450 Personel Satuan Para personel ini juga ditugaskan untuk Infanteri (Yonif) 715 Raider Motuliato diberangkatkan ke Puncak Jaya, Papua. Tugas (Satgas) Moblie dari Batalyon melakukan kegiatan-kegiatan positif berbagai satuan di Jajaran TNI-AD lainnya di wilayah Papua
20
Manokwari, JayapuraBoven Digoeldiketahui
Kalimantan TimurKalimantan BaratJawa Barat Tidak
Kendali OperasiPilkadaKendali Operasi
115 Bawah95 Pengamanan2 Bawah
VI/MulawarmanBaratTengkorak PR 305/
TNI KodamPOLRI Polda KalimantanTNI Yonif
27-Nov20 Tribun- news Sebanyak 115 Prajurit dari berbagai satuan di Kodam VI/Mulawarman akan Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari segera ditugaskan ke Provinsi Papua untuk penebalan satuan BKO Kodim persiapan di wilayah Kodam XVII/26-Dec20 Tirto sebanyak 95 Personel satuan brimob Polda Kalimantan Barat telah disiagakan dan diberangkatkan ke Papua. Mereka di Polres Merauke. Yustinus berharap akan ditugaskan untuk pengamanan Digoel yang sebelumnya ditugaskan dapat mengantisipasi kegiatan yang dilaksanakan serta situasi Kamtibnas pilkada 2020 di Kabupaten Bovensemangat dan motivasi prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi agar dapat 06-Jan21 Jawara News 2 orang Personel yang akan tergabung dalam Komando Operasi Gabungan Pinang Sirih Papua melakukan tradisi berupa penciuman terhadap bendera berhasil dan gemilang serta kembali merah putih dan Tunggul Batalyon dengan tujuan untuk menambah
Mimikadiketahuidiketahui
Sumatera BaratJawa Timur TidakJawa Timur Tidak
200 Satuan Tugas AmolePamtas RIPNG 450 SatgasPamtas RIPNG
450 Satgas300 Satgas
Sumatera Barat501/Bajra Raider YudhaMekanis 521/DY
POLRI PoldaTNI Yonif ParaTNI Yonif
Satuan Korps Brimob ke Papua selama itu akan tergabung dalam satuan tugas 19-Jan21 Viva Kepolisian Daerah Sumatera Barat memberangkatkan 200 personel dari enam bulan kedepan. Pasukan polisi operasi Amole 2021 untuk bertugas mengamankan PT Freeport IndonesiaYudha yang akan bergabung dalam satuan 29-Jan21 Kompas Panglima TNI mengecek kesiapan 450 Prajurit Yonif Para Raider 501/Bajra tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) mobile RI-PNG yang bertugas mengamankan PT Freeport Indonesia selama 9 bulan di wilayah Intan Jaya10-Feb21 Kediri Imigrasi Sekitar 300 Personel TNI AD dari Yonif Mekanis 521/DY Kediri belajar tentang keimigrasian sebelum dilepas menjaga perbatasan antara Indonesia - Papua perdamaian dan keamanan daerah Nugini di Papua.
NdugaJambi Pegunungan Bintangdiketahui TidakNduga, MimikaPuncak Jaya
Sumatera Selatan2diketahui TidakKalimantan SelatanKalimantan Timur
Pengamanan 100 Satgas Daerah RawanKendali 100 Bawah OperasiNemangkawi 6 OperasiKendali 100 Bawah OperasiKendali 450 Bawah Operasi
10。100 Bawah450 Bawah
Sumatera SelatanJambiDiketahuiPOLRI Polda Kalimantan Selatan613/Raja Raider Alam
POLRI PoldaPOLRI PoldaPOLRI TidakPOLRI Polda KalimantanTNI Yonif
pengamanan daerah rawan di Kabupaten dipimpin langsung Kapolda Sumsel lrjen 13-Feb21 Sindonews Sebanyak 100 anggota Brimob Polda Sumatera Selatan diberangkatkan ke Dunga, Papua. Apel pemberangkatan Pol Priyo Widyanto di Mako Brimob Provinsi Papua dalam rangka tugas Polda Sumsel di Palembang, Kamis (13/02/2020).17-Feb21 Kompas 100 Personel Brimob yang diterjunkan ke Papua akan berada di bawah kendali konflik KKB serta mengatasi serangan operasi (BKO Polda Papua di daerah dari KKB05-Mar21 VOI Ada enam polwan yang berpangkat ke Papua. Polwan ini telah dilatih dan akan diuji ketangguhannya di Tanah Cendrawasih09-Mar21 Kompas Personel Brimob Polda kalsel sebanyak 100 Personel akan diperbandukan untuk menjaga keamanan Papua dalam kurun waktu enam bulan ke depanRaja Alam dari Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman untuk masuk 16-Apr21 SuaraPap- ua Sebanyak 450 anggota TNI dari satuan Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 613/ waktu enam bulan ke depan ke wilayah Papua.
20202208
202
diketahuiJayapuradiketahui
Jawa Timur TidakAceh Manokwari,Aceh Tidak
Pengamanan Daerah RawanKendali OperasiKendali Operasi
400 Satgas93 Bawah450 Bawah
Sumatera Polda BaratIskandar MudaRK 114/ Musara Satria
Yonif Garuda 351/TNI KodamTNI 450 Yonif
30-Apr21 Sosok TNI akan segera mengirimkan 400 prajurt dari Yonif 315/Garuda yang berjuluk Yonif 315/Garuda telah dilatih menembak runduk atau Sniper guna mempersiapkan Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Diketahui baru-baru ini, para prajurit ( Satgas Pamrahwan) di Papua.dekat. Pasukan tersebut dibentuk sebagai Satuan Penugasan (Satgas) Bawah Kendali Operasi (BKO) Kodam XVII/Cenderawasih Papua dan Kodam XVIII/Kasuari di Papua 31-May21 Merdeka 93 Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari perwakilan setiap satuan jajaran Kodam Iskandar Muda (IM) Aceh akan ditugaskan ke Papua dalam waktu27-Jul21 Medcom Sebanyak 450 pasukan elite TNI di Aceh dari Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) diberangkatkan ke Papua untuk menjaga Khusus (RK) 114/Satria Musara (SM) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider
‘Pasukan Setan’.Barat.kedaulatan NKRI.
diketahui Tidak
Sumatera UtaraMimika diketahui Tidak
AmolePON XX
203 Satuan Tugas600 Pengamanan PON XX Papua
Sumatera UtaraDiketahui
POLRI PoldaTNI Tidak
22-Aug21 Suara Sebanyak 203 Personel Satuan Brimob Polda Sumut dikirim ke Papua dalam rangka Satgas Operasi Amole 2021.untuk mengamankan pelaksanaan Pekan 2-15 Oktober 2021 di klaster Kabupaten Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata 29-Aug21 Medcom Sebanyak 1.000 personel TNI dan Polri dari luar Papua akan diperbantukan bantuan tersebut, sebanyak 400 orang di antaranya merupakan personel dari Brimob Mabes Polri yang didatangkan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, dari Jakarta. Sementara 600 personel mengatakan dari 1.000 personel berasal dari satuan TNI Mimika.
202
0
diketahui Tidak Tidakdiketahui TidakdiketahuiKabupaten JayapuraBintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jaya, Kabupate Pegunungan Nduga, kabupaten Intan Puncak, Kabupaten Ilaga Kabupaten
Sulawesi SelatanSulawesi UtaraJawa Timur TidakKalimantan Selatandiketahui Tidak
Pamtas RIPNG 106 BawahKendali 106 Bawah OperasiPamtas RIPNG 450 Satgas112 Penumpasan KKB1296 Operasi Damai Cartenz
380 Satgas106 Bawah450 Satgas21296 Operasi
Kostrad GowaSulawesi UtaraRaider 514/SYMulawarmanPolri
TNI TNIPOLRI PoldaTNI YonifTNI KodamPolri Mabes
27-Sep21 Inews Sebanyak 380 Prajurt TNI Kostrad Gowa dikirim ke perbatasan Papua. Mereka akan bertugas sebagai Pamtas Mobile.31-Oct21 Kompas Sebanyak 106 personel Brimob Polda Sulawesi Utara dikirim ke Provinsi Papua. Ratusan personel yang dikirim ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.27-Nov21 Detik TNI AD menggembleng pasukan yang akan diberangkatkan ke Operasi Pamtas Penyangga Mobile di Papua di Banyuwangi.17-Dec21 Tribun- news TNI menambahkan pasukannya di Papua untuk menangani KKB di Papua. Sebanyak 112 prajurit yang diberangkatkan dari Kodam MulawarmanPolda Papua dan backup dari Mabes Polri berjumlah 1.296 personel. Kemudian, TNI 20-Jan22 Kompas Operasi Damai Cartenz memiliki total 1.925 personel gabungan TNI-Polri. Personel dari Polri berjumlah 1.824 orang, dengan rincian 528 personel sebanyak 101 prajurit.
2020820
202
diketahui Tidakdiketahui
diketahui TidakRiau Tidak
Damai CartenzKendali Operasi
TNI TNI 101 Operasi100 Bawah
Polda Riau Brimon
POLRI Satuan
Polda Papua dan backup dari Mabes Polri berjumlah 1.296 personel. Kemudian, TNI 20-Jan22 Kompas Operasi Damai Cartenz memiliki total 1.925 personel gabungan TNI-Polri. Personel dari Polri berjumlah 1.824 orang, dengan rincian 528 personel sebanyak 101 prajurit.dilaksanakan di lapangan Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. 21-Jan22 Kompas Sebanyak 105 personel Satuan Brimob (Satbrimob) Polda Riau diberangkatkan Kegiatan apel pelepasan keberangkatan ke Papua, Sabtu (22/1/2022) malam. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal.
20
002
Kabupaten Mimika
Mimika
Sulawesi Tenggara
102 Pengamanan PT Freeport
POLRI Brimob Polda Sultra
Hal ini lantaran PT Freeport sangat rawan jadi sasaran aksi teror Kelompok Kriminal dilaksanakan dalam sebuah upacara yang Sultra di Papua adalah menjaga keamanan personel Satuan Brimob Polda Sultra itu Kapolda Teguh mengatakan tugas pokok yang dijalankan personel Brimob Polda Obyek Vital Nasional yakni PT Freeport. Sebanyak 102 personel Satuan Brimob Polda Sultra diberangkatkan ke Papua Freeport Indonesia dari gangguan KKB Melansir dari Antara, pemberangkatan (Sultra), Irjen Pol Teguh Pristiwanto di 24-Feb22 Grid Keamanan di PT Freeport Indonesia semakin diperkuat. dipimpin Kapolda Sulawesi Tenggara dan ketertiban khususnya di wilayah untuk memperkuat keamanan PT Kendari, Rabu (23/2/2022). Bersenjata (KKB) Papua. Papua.
24-Feb22 Grid Keamanan di PT Freeport Indonesia semakin diperkuat. Papua.
Jawa Barat Kerom, MimikaPapua Barat
Jawa Barat Kerom, MimikaPapua Barat Kepulauan Riau
Damai Cartenz400 Perbantuan Teritorial Kodim
100 Operasi400 Perbantuan Kodim
TNI Kodam III SiliwangiInfanteri Tuah Sakti RK 136/
TNI Kodam IIITNI Batalyon
28-Feb22 Inews Sebanyak 100 prajurit Kodam III Siliwangi yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Damai Cartenz menjalani latihan di Kecamatan Cikelet, Mimika, Papua. Mereka telah selesai siap diberangkatkan ke Kerom dan Garut.Barat. Pasukan pemukul reaksi cepat TNI (Kodam) I/Bukit Barisan, yaitu Batalyon markas mereka di Jalan Trans Barelang, Penerangan TNI AD dilansir VIVA Militer, Jumat 11 Maret 2022, ada sebanyak 400 prajurit TNI yang tergabung dalam Yonif khusus milik Komando Daerah Militer masuk melaksanakan operasi di Papua Angkatan Darat itu telah bergerak dari Tembeis, Batam, Kepulauan Riau sejak RK 136/Tuah Sakti untuk operasi di 11-Mar22 Viva Tentara Nasional Indonesia memberangkatkan pasukan raider Infanteri RK 136/Tuah Sakti untuk kemarin. Berdasarkan siaran resmi Papua Barat.
Papua Barat
Sumatera SelatanBanten Papua
Perbantuan OrganikPengamanan Satgas Daerah Rawan
400 SatgasSatgas Daerah Rawan tidak diketahui
Raider 142 Infanteri Kodam II/ Sriwijaya Ksatriatidak diketahui Kemuning. Infanteri Mekanis 203/Arya (Yonif)
Raider 142 TNI Batalyon Infanteri Kodam II/ Sriwijaya Ksatria JayaKemuning. TNI Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya (Yonif)
hu ull
melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas diberangkatkan dari Dermaga Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan. 19-Mar22 RM id Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengirim 400 prajurit ke Papua. Namun, untuk menjalankan operasi pembinaan (Satgas) organik. Mereka yang tergabung Pengiriman 400 prajurit itu, dilakukan kemarin. Para prajurit itu berasal dari Batalyon Infanteri Raider 142 Ksatria Jaya Kodam II/Sriwijaya dalam rangka para prajurit ini dikirim bukan untuk perang. Para prajurit itu ditugaskan di bawah kendali operasi (BKO) itu, teritorial.Arya Kemuning. Batalyon yang selama ini Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas 06-Apr22 Viva Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipastikan akan mengerahkan infanteri Pasukan tempur Kodam Jaya yang dipilih Papua adalah prajurit-prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 203/ memiliki tugas menjaga Ibukota Jakarta, tempur yang dimiliki Komando Daerah untuk melaksanakan tugas operasi di dikerahkan ke Papua sebagai Satuan (Kodam) Jaya/Jayakarta ke Papua. Pamrahwan).
Asmat, Mappi, Merauke, YahukimoMimika
Kalimantan TimurTengah Jawa
Teritorial KodimPT Freeport
450 Perbantuan555 Pengamanan
Infanteri Modang, Raider Jajaran Kodam VI/Mulawarman 600/Yonif 405/ SK
TNI BatalyonTNI Satgas
16-May22 Tribun- news Sebanyak 450 prajurit TNI dari Satuan Batalyon Infanteri Raider 600/Modang, Ratusan pasukan itu dilepas langsung Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI (14/5/2022) di Pelabuhan Semayang, Kalimantan Timur, dikirm ke Papua. Teguh Pudjo Rumekso pada Sabtu jajaran Kodam VI/Mulawarman, Balikpapan.pemberangkatan Satgas Yonif 405/SK di Semarang, Minggu (22/5/2022). Satgas 405/SK ke Papua, Pangdam Diponegoro: Mako Yon Arhanud 15/DBY, Jatingaleh, Yonif 405/SK dikirim ke Papua dalam Artikel ini telah tayang di jateng.inews. 22-May22 Inews Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono memimpin upacara rangka operasi pengamanan wilayah id dengan judul “ Lepas Satgas Yonif Saya Inginkan Tak Ada Korban Jiwa “, Klik untuk baca: https://jateng.inews. id/berita/lepas-satgas-yonif-405skke-papua-pangdam-diponegoro-sayainginkan-tak-ada-korban-jiwa. objek vital nasional PT Freeport
Tidakdiketahui TidakPegunungan Keerom, Bintangdiketahui
Maluku Jayapuradiketahui TidakRiau Jayapura,Jawa Barat Tidak
Perbantuan Organik300 Pengamanan Enembe LukasPamtas RIPNG450 Penumpasan KKB
100 Satgas30900 Satgas8
MalukuPolriBima Sakti, Yonif-143 Tri Wira Eka JayaIfanteri Raider Yonif 303
POLRI PoldaPOLRI BrimobTNI Yonif-132TNI Batalyon
21-Sep22 Kompas Sebanyak 100 personel Brimob Polda Maluku dikirim ke Jayapura, untuk membantu pengamanan di wilayahEnembe yang saat ini sudah menyandang status sebagai tersangka kasus gratifikasi. 27-Sep22 Holopos Mabes Polri mengirim 3 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polri ke Papua berkaitan dengan Gubernur Papua Lukas21-Oct22 Kompas Sebanyak 900 personil TNI tiba di Papua untuk melakukan pengamanan di wilayah tersebut terdiri dari Yonif-132 Bima Sakti perbatasan RI-Papua Nugini. Pasukan dan Yonif-143 Wira Eka JayaPelepasan prajurit itu dipimpin Panglima 12-August-22 Tribun- news Sebanyak 450 prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 303/Setia Sampai Mati Kostrad dikirim ke medan penugasan di Komando Cadangan Strategis Angkatan komando ini digelar di Pelabuhan Pelni, bermaskot tengkorak menggigit pisau Pelepasan ratusan prajurit dari Yonif Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli
tersebutSimanjuntak. (11/8/2022). Papua.
diketahui Tidak Kepulauan
Riau
103 Satuan Tugas Amole
Kepulauan Polda
POLRI Brimob Polda Riau
23-August-22 Inews Sebanyak 103 personel Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Kepulauan Riau Satuan Tugas (Satgas) Amole II Tahun (Kepri) dikirim ke Papua. Ratusan personel ini akan bergabung dalam 2022.

Dari tabel berikut, kami memperkirakan sebanyak 15.000 aparat gabungan TNI/ Polri telah diterjunkan menuju Papua hingga akhir tahun 2022 dengan berbagai tujuan seperti operasi keamanan, penumpasan KKB, perbantuan organik hingga pengamanan Objek Vital Nasional.

Politik pengerahan aparat selama bertahun-tahun terbukti memperburuk situasi keamanan di Papua. Eskalasi kekerasan terus meningkat seiring dengan ngototnya negara dalam menempatkan aparat di berbagai daerah di Papua. Merespon hal tersebut, dalam beberapa rilisnya, TPNPB pun siap meladeni langkah tersebut. Akibatnya kontak senjata tak terelakan di daerah pos konflik di Papua seperti halnya Maybrat, Nduga, Pegunungan Bintang, Puncak. Sayangnya, warga sipil selalu menjadi korban akibat gesekan senjata antara TNI/ Polri dan TPN-PB. Lebih jauh, gesekan senjata menimbulkan ribuan pengungsi yang harus meninggalkan desa/distriknya menuju tempat yang lebih aman. Di tengah kesulitan itu, pemerintah pun tak hadir dalam memenuhi hak-hak para pengungsi.

Selain itu, kebijakan keamanan yang diambil selama ini pun akhirnya menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang makin rentan. Perlindungan yang minim dan penggunaan kekuatan yang serampangan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa dari perempuan dan anak. Sebagai contoh, satu orang Mama tertembak oleh aparat TNI pada saat kontak tembak di Intan Jaya setelah berbelanja bama di Yokatapa pada 9 November 2021.107 Adapun dua anak yakni Nopelinus Sondegau (2) dan Yoakim Majau (6) juga menjadi korban kontak tembak antara TPN-PB dan TNI/Polri.108 Penembakan tersebut menyebabkan satu diantaranya meninggal dunia. Sampai saat ini pun tidak ada pertanggungjawaban dari pihak manapun.

sumber: jubi.id

Ragam langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengarusutamakan pendekatan keamanan juga telah berimplikasi pada berbagai pelanggaran HAM. Ragam pelanggaran HAM seperti halnya praktik Extra-judicial killing109 praktik

penyiksaan,110 salah tangkap,111 penghilangan paksa,112 penangkapan sewenangwenang (arbitrary arrest)113 yang melibatkan aparat keamanan. Rentetan pelanggaran HAM tersebut pun sayangnya jarang sekali diusut secara tuntas dan transparan sehingga menimbulkan keberulangan secara terus menerus.

Sejauh ini, pemerintah pusat cukup resisten dan tidak ingin mengganti pendekatan selama ini. Langkah tersebut dirasa paling tepat dalam menjawab permasalahan struktural yang ada di Papua.

110 Berdasarkan Pasal 1 UNCAT, penyiksaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

111 Salah Tangkap merupakan orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.

112 Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa, disebutkan bahwa untuk tujuan Konvensi ini, “penghilangan paksa” dianggap sebagai penangkapan, penahanan, penculikan atau bentuk lain dari perampasan kebebasan oleh agen Negara atau oleh orang atau kelompok orang yang bertindak dengan wewenang, dukungan atau sepengetahuan negara, diikuti dengan penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan atau dengan menyembunyikan nasib atau keberadaan orang hilang, yang menempatkan orang tersebut di luar perlindungan hukum.

113 Penahanan sewenang-wenang atau tidak sah terjadi ketika seseorang ditangkap dan ditahan oleh pemerintah tanpa proses yang semestinya dan tanpa perlindungan hukum dari pengadilan yang adil, atau ketika seseorang ditahan tanpa dasar hukum untuk perampasan kebebasan. dikutip dari The Centre for Justice and Accountability, Arbitrarily Arrest, https://cja.org/human-rights-issues/ arbitrary-detention/#:~:text=Arbitrary%20or%20unlawful%20detention%20occurs,for%20the%20 deprivation%20of%20liberty.

“Jakarta selalu bilang masalah utama Papua ada pada masalah kesejahteraan. Tapi anehnya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan keamanan dengan terus menerus menerjunkan aparat menuju Papua. Itu sebuah paradoks.” - Anum Siregar (Aliansi Demokrasi Untuk Papua”

Apapun masalahnya, pendekatan keamanannya jawabannya. Kira-kira begitu paradigma yang dianut oleh pemerintah hari ini. Mereka menganggap penurunan pasukan menjadi jawaban tepat dan menganggap satu-satunya masalah di papua adalah masalah keamanan. Keberhasilan yang diciptakan sifatnya semu dan meredam masalah yang sifatnya sesaat. Pemegang otoritas di pusat seharusnya dapat mengulas pendekatan yang tidak berhasil baik dalam jangka pendek, menengah atau panjang. Publik lagi-lagi seharusnya dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan, khususnya berkaitan dengan permasalahan kekerasan di Papua. Selain itu, assessment dan petakan masalah harus dilakukan sejak awal dibarengi dengan sikap terbuka atau tidak resisten atas masukan yang ada, utamanya dari OAP yang berbeda pandangan.

Dalam aspek yang lebih historis, pendekatan keamanan yang selalu dipilih dalam menyelesaikan masalah Papua sebetulnya mengindikasikan bahwa proses masuknya Papua ke dalam wilayah NKRI tidak dilalui proses yang sepenuhnya damai. Akan tetapi, pendekatan yang dipilih cenderung mengutamakan kecurigaan yang sifatnya berkelanjutan dan seakan dipelihara terus menerus.114

Ketimbang mempertahankan pendekatan keamanan, dunia internasional sebetulnya telah menawarkan suatu approaching baru dalam mengatasi masalah sejenis seperti halnya di Papua. Pendekatan human security, sebuah pendekatan keamanan non-tradisional yang muncul sebagai tanggapan atas adanya perubahan fokus terhadap ancaman keamanan, dimana pada awalnya hanya berfokus pada isu militer (tradisional), menjadi isu-isu kemanusiaan, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan (non tradisional).115

Pendekatan ini berfokus pada keamanan nasional dan internasional yang mengutamakan manusia dan interaksi sosial relasinya dengan ekonomi yang kompleks.116 Sementara itu, bagi United Nations Development Program (UNDP), human security berarti keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi, dan itu berarti perlindungan dari gangguan lainnya di kehidupan sehari-hari. Definisi ini menunjukkan sebuah cakupan yang luas dalam keamanan manusia, meliputi freedom from want (terbebas dari rasa kekurangan), fear (terbebas dari rasa takut), and to live in dignity (hidup dalam situasi yang bermartabat.117 Ancaman dari tujuh dimensi yakni dari sektor118 ekonomi,119 pangan,120 lingkungan,121 kesehatan,122 politik,123 personal124 dan komunitas/kemasyarakatan.125

Kebijakan keamanan selama ini terkesan mensimplifikasi persoalan dan pemerintah nampaknya tak kreatif dalam mencari solusi alternatif atas kesulitan situasi di Papua. Jakarta harus segera mengevaluasi kebijakan keamanan yang kontraproduktif terhadap situasi damai di Papua seperti halnya Increasing Troop Deployment, Counterinsurgency Operations, Terrorist Label for Insurgents. 126 Pendekatan keamanan klasik di Papua harus dihentikan demi perbaikan situasi. Metode baru harus segera ditawarkan agar dapat menjangkau aspek yang jauh lebih penting dan substansial. Pendekatan model reaktif selama ini, utamanya menghadapi TPNPB, gagal membendung pertumbuhan gerakan mereka. Dampak pendekatan ini justru menimbulkan pelanggaran HAM dan munculnya korban sipil.127 d. Minim Evaluasi

Berbagai langkah penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan Papua sayangnya tidak diiringi oleh proses evaluasi yang optimal dan memadai. Hakikatnya, evaluasi terhadap suatu kebijakan publik mutlak diperlukan, terlebih jika keputusan tersebut tidak berhasil mencapai target dan menjawab persoalan yang ada. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.128 Evaluasi harus menyasar pada substansi, implementasi dan dampak yang ditimbulkan akibat dari suatu kebijakan, dalam konteks ini regulasi dan keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat di Papua.

Selama bertahun-tahun Presiden Jokowi selalu menggembar gemborkan usaha untuk mencapai keadilan di Papua seperti halnya pemerataan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Tapi sayangnya, berbagai kebijakan tersebut belum berimplikasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pembangunan manusia di Papua. Dalam 3 tahun terakhir saja, rerata angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua provinsi yakni Papua dan Papua Barat masih menunjukkan dua provinsi dengan angka terendah di tingkat nasional.

ProvinsiIndeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi Tahun 2020 - 2022129
20202020 2021 20222022
ACEH 71.99 72.18 72.8071.9972.1872.80
71.7772.0072.71
SUMATERA BARAT 72.38 72.65 73.2672.3872.6573.26
RIAU72.7172.9473.52
JAMBI71.2971.6372.14
SUMATERA SELATAN 70.01 70.24 70.9070.0170.2470.90
BENGKULU 71.40 71.64 72.1671.4071.6472.16
LAMPUNG 69.69 69.90 70.4569.6969.9070.45
KEP. BANGKA BELITUNG 71.47 71.69 72.2471.4771.6972.24
KEP. RIAU 75.59 75.79 76.4675.5975.7976.46
DKI JAKARTA 80.77 81.11 81.6580.7781.1181.65
JAWA BARAT 72.09 72.45 73.1272.0972.4573.12
JAWA TENGAH 71.87 72.16 72.7971.8772.1672.79
DI YOGYAKARTA 79.97 80.22 80.6479.9780.2280.64
JAWA TIMUR 71.71 72.14 72.7571.7172.1472.75
BANTEN72.4572.7273.32
BALI75.5075.6976.44
NUSA TENGGARA BARAT 68.25 68.65 69.4668.2568.6569.46
NUSA TENGGARA TIMUR 65.19 65.28 65.9065.1965.2865.90
KALIMANTAN BARAT 67.66 67.90 68.6367.6667.9068.63
KALIMANTAN TENGAH 71.05 71.25 71.6371.0571.2571.63
KALIMANTAN SELATAN 70.91 71.28 71.8470.9171.2871.84
KALIMANTAN TIMUR 76.24 76.88 77.4476.2476.8877.44
KALIMANTAN UTARA 70.63 71.19 71.8370.6371.1971.83
SULAWESI UTARA 72.93 73.30 73.8172.9373.3073.81
SULAWESI TENGAH 69.55 69.79 70.2869.5569.7970.28
SULAWESI SELATAN 71.93 72.24 72.8271.9372.2472.82
SULAWESI TENGGARA 71.45 71.66 72.2371.4571.6672.23
GORONTALO 68.68 69.00 69.8168.6869.0069.81
SULAWESI BARAT 66.11 66.36 66.9266.1166.3666.92
MALUKU 69.49 69.71 70.2269.4969.7170.22
MALUKU UTARA 68.49 68.76 69.4768.4968.7669.47
PAPUA BARAT 65.09 65.26 65.8965.0965.2665.89
PAPUA 60.44 60.62 61.3960.4460.6261.39
INDONESIA 71.94 72.29 72.9171.9472.2972.91

Dapat terlihat bahwa kenaikan memang terjadi pada IPM Papua dan Papua Barat, akan tetapi belum bisa mendongkrak angka secara signifikan. Lebih spesifik, angka IPM di Papua berbeda lebih dari 10 angka jika dibandingkan dengan ratarata IPM nasional. Selain itu, jika dibandingkan dengan Jakarta, provinsi dengan IPM tertinggi, perbedaannya begitu jauh yakni menyentuh lebih dari 20. IPM yang dipengaruhi berbagai indikator seperti halnya umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah hingga pengeluaran perkapita per tahun seluruhnya masih menunjukkan angka yang sangat rendah.

Gambar IPM Nasional Tertinggi dan Terendah130 BPS Provinsi Papua

Walaupun progresifitasnya terlihat dalam jumlah angka-angka yang ada, semua itu dirasa tak sebanding dengan effort yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk Papua. Ditinjau dari segi anggaran, untuk outlook tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp 8,5 triliun serta dana tambahan infrastruktur untuk provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp4,37 triliun. Jika ditotalkan, anggaran untuk Papua ini mencapai Rp 12,88 triliun, meningkat Rp949,2 miliar dibanding realisasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp11,93 triliun. Adapun dalam RAPBN 2023, pemerintah kembali menaikkan anggaran dana tambahan untuk Papua sebesar Rp 405 miliar (3,15%) dari outlook 2022.131 Sementara itu, secara keseluruhan Pemerintah menggelontorkan anggaran di angka Rp84,7 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2022. Total dana tersebut secara spesifik dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp27,24 triliun dan untuk Papua sebesar Rp57,41 triliun.132 Besarnya dana untuk Papua ini, sayangnya tidak diikuti dengan ketepatan penggunaan dan peruntukannya.

Dalam tataran implikasi, indeks kebahagiaan masyarakat Papua tahun 2021 masih berada di angka 69,87 yang mana dibawah angka nasional dengan 71,49. Walaupun tidak selalu berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, indeks kebahagiaan dapat menjadi ukuran yang cukup komprehensif dalam menyimpulkan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Indeks Kebahagiaan sendiri memiliki beberapa dimensi pengukuran, yaitu skor kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia).133

Adapun dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak di sektor kesehatan, kebijakan di Papua juga masih belum berhasil memperbaiki angka stunting di Papua. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting Provinsi Papua mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 29,5% menjadi 34,6% di tahun 2022. Angka ini menempatkan Papua sebagai wilayah tertinggi ketiga prevalensi angka stuntingnya di Indonesia.134 Papua memiliki 16 kabupaten/kota dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi, sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya di bawah ratarata. Kabupaten Asmat merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Papua pada 2022, yakni mencapai 54,5%. Angka tersebut melonjak 16,4 poin persentase dari tahun sebelumnya yang sebesar 38,1%.135 Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat pada 2018 lalu terdapat status Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten yang sama yakni Asmat dimana 72 anak-anak, yakni 66 karena campak, dan enam karena gizi buruk per Februari 2018.136 Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya perbaikan yang serius pada kebijakan kesehatan di Papua.

Selain dalam tataran ekonomi, pembangunan dan kesehatan, kebijakan nasional yang juga tak kunjung dikoreksi yakni pendekatan keamanan terus dilakukan di Papua dalam menghadapi ragam persoalan. Langkah evaluasi, koreksi dan peninjauan ulang terhadap gelar kekuatan pun tak pernah diupayakan secara transparan dan berbasis akuntabilitas. Audit legal sebetulnya sifatnya begitu mendesak terhadap kebijakan keamanan di Papua, sebab suatu kebijakan publik apapun bentuknya penting untuk melalui tahap evaluasi, pasca formulasi dan implementasi.

Selama ini, kami menilai bahwa terdapat kesenjangan yang cukup timpang antara target dan kenyataan. Situasi damai tak kunjung terlaksana ditandai dengan jumlah kontak tembak dan pengungsi yang terus bertambah. Pemerintah juga semacam menjalankan suatu yang sifatnya paradoksal, yang mana menghendaki berhentinya pertumpahan darah, di sisi lain tetap menambah aparat bersenjata dengan skala besar. Gerakan operasi yang salah satunya untuk pengamanan dan penumpasan KKB pun nampak tak henti dijalankan. Akan tetapi, kelompok separatis yang memiliki ideologi untuk melepaskan diri dengan kelengkapan senjata terus ada dan berlipat-lipat semangatnya.

Resistensi dan tak ingin mengoreksi kebijakan keamanan paling tegas ditandai dengan penurunan jumlah aparat secara terus menerus, tanpa penjelasan yang valid. Hal tersebut pada akhirnya menaikkan jumlah eskalasi kekerasan di Papua. Sebetulnya, beberapa komitmen mengubah pendekatan telah dilontarkan oleh berbagai pihak seperti Menkopolhukam,137 Kapolri138 dan Panglima TNI.139 Sayangnya, perubahan komitmen hanya berubah nama, tetapi tidak mengganti esensi sesungguhnya.

Jika betul-betul serius mau untuk mengevaluasi dan mengganti bentuk pendekatan, pemerintah harus melakukan reformulasi kebijakan keamanan yang ada. Terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan publik yakni:140

1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan program yang akan dievaluasi,

2. Analisis terhadap masalah,

3. Deskripsi dan standarisasi,

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain,

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Berdasarkan hal diatas, langkah-langkah tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengevaluasi kebijakan nasional di Papua. Di samping mengoreksi pendekatan yang selama ini digunakan, segala bentuk kebijakan keamanan yang berpotensi memperparah situasi harus dihentikan, seperti penarikan pasukan dan memberhentikan pembangunan posko. Lebih jauh, pemerintah pusat untuk memulai dengan segera penyelesaian konflik Papua melalui jalan dialog.

Begitu banyak sebetulnya jalan yang bisa ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mengoreksi kebijakan yang ada. Sebagai contoh, pemerintah pusat dapat mengundang pihak internasional yang kredibel untuk melakukan audit dan evaluasi secara mendalam terhadap kebijakan Indonesia di Papua guna mengetahui dampak signifikan yang ditimbulkan dan sejauh mana keberhasilan dapat dicapai. Langkah evaluasi juga harus menyasar pada proses pengambilan keputusan hingga tahap implementasi. Selama ini, refleksi harus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan serius. Kuncinya lagi-lagi ada pada partisipasi yang bermakna, bukan partisipasi semu/palsu dan formalistik. De-eskalasi kekerasan dan de-stigmatisasi juga mendesak untuk dilakukan sembari merawat ruangruang publik di Papua agar dapat bebas bersuara.

e. Setengah Hati Hapus Impunitas

Salah satu akar masalah di Papua adalah gagalnya pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM di Papua. Paling tidak menurut Komnas HAM terdapat empat kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu di Papua yaitu tragedi Abepura tahun 2000, tragedi Wasior tahun 2001, Peristiwa Wamena tahun 2003 dan yang paling anyar tragedi Paniai tahun 2014.

Dari empat kasus tersebut baru tragedi Abepura dan Paniai yang telah diadili oleh Pengadilan HAM. Proses peradilan terhadap dua kasus pelanggaran HAM Berat tersebut pun dilakukan di pengadilan HAM Makassar (kasus Abepura diadili tahun 2004, Paniai pada tahun 2022). Diadilinya dua kasus tersebut di Pengadilan HAM Makassar diakibatkan karena hingga saat ini belum ada satupun pengadilan HAM yang didirikan di Papua, ketiadaan Pengadilan HAM di Papua sendiri merupakan pelanggaran terhadap pengaturan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memandatkan agar Pengadilan HAM didirikan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Secara spesifik, tiadanya pengadilan HAM di Papua juga bentuk pengingkaran terhadap Pasal 45 UU 21 Tahun 2001 terkait Otsus.141 Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya setengah hati dalam upaya penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua sementara Papua merupakan salah satu wilayah dengan peristiwa Pelanggaran HAM yang cukup banyak serta korban yang cukup banyak dengan total lebih dari 100 korban baik korban jiwa maupun yang ditangkap secara paksa dan disiksa.

Selain diadili pada Pengadilan HAM yang berjarak ribuan kilometer dari Papua, proses peradilan mulai dari penyidikan hingga penuntutan terhadap para terdakwa Pelanggaran HAM Berat dilakukan dengan setengah hati seakan pengadilan HAM terhadap kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua dirancang untuk gagal (intended to fail). Pada kasus Abepura yang diadili pada tahun 2004 atau empat tahun setelah tragedi para terdakwa divonis bebas, vonis bebas terhadap para terdakwa secara langsung menghilangkan hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.142

Tidak seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua kembali tercermin dalam proses formalistik peradilan terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai. Kejaksaan Agung baru memulai proses penyidikan terhadap kasus itu pada tahun 2021, sementara peristiwa Paniai telah dinyatakan sebagai Pelanggaran HAM Berat sejak tahun 2019, Kejaksaan Agung juga hanya menetapkan satu tersangka pada kasus yang menewaskan 21 orang tersebut, menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka dilakukan dengan serampangan karena tidak menyentuh terduga pelaku lapangan lainnya dari peristiwa tersebut. Begitupun Paulus Waterpauw yang menurut Komnas HAM perlu dimintai pertanggungjawaban dalam kasus Paniai, justru diangkat menjadi Pj Gubernur Papua Barat. Pada sisi lain permintaan korban serta masyarakat sipil untuk melakukan sidang tersebut di Papua juga tidak disanggupi oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung, membuat proses persidangan harus kembali diadakan di Pengadilan HAM Makassar.

Pada persidangan yang berjalan, Kejaksaan Agung sebagai penyidik terkesan tidak serius dalam mencari pelaku utama serta pelaku lapangan dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai, alat bukti yang dihadirkan oleh Kejagung di persidangan pun tidak memberikan hasil yang otentik sebagai alat pembuktian.143

Pada akhirnya para terdakwa kembali bebas pada sidang pembacaan putusan. Bebasnya terdakwa membawa implikasi bahwa korban tidak dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi atas kerugian-kerugian yang telah mereka alami.

Tidak seriusnya pemerintah dalam proses penyidikan hingga penuntutan dua terdakwa Pelanggaran HAM Berat di Papua yang menyebabkan para terdakwa bebas, serta belum dimulainya proses penyidikan terhadap dua peristiwa Pelanggaran HAM Berat lainnya (tragedi Wasior dan Peristiwa Wamena) menunjukkan tidak seriusnya pemerintah dalam penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme Pengadilan HAM sebagaimana diatur oleh UU 26 Tahun 2000 dan menunjukkan bahwa pemerintah turut mengambil peran secara langsung dalam langgengnya impunitas pada kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Papua.

Ketidakseriusan pemerintah dalam penuntasan kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua juga tercermin melalui pembentukan tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) yang dibentuk oleh Keppres No. 17 Tahun 2022. Kehadiran Tim PPHAM dikhawatirkan dapat menutup peluang penanganan Pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui mekanisme yudisial serta menambah impunitas pelaku Pelanggaran HAM Berat termasuk peristiwa Wasior dan Wamena. Lebih lanjut keberadaan Tim PPHAM sendiri tidak sejalan dengan United Nations Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity atau “Prinsip-Prinsip Menentang Impunitas” yang dikeluarkan oleh PBB. Menurut standar tersebut salah satu prinsip yang perlu terkandung dalam mekanisme penuntasan Pelanggaran HAM Berat adalah pengungkapan kebenaran,144 pengungkapan kebenaran sama sekali tidak disebutkan dalam Keppres PPHAM serta rekomendasi yang kemudian dihasilkan oleh tim tersebut.

Hingga kini Indonesia juga belum memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dapat berfungsi untuk melakukan pencarian kebenaran dan penuturan kebenaran serta secara langsung terlibat pada kerja penjernihan sejarah.145 Ketiadaan KKR tersebut berpengaruh pada absennya pengungkapan menyeluruh terhadap peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Papua. Terlebih, KKR sebetulnya merupakan mandat UU Otsus yang pertama sebagai bagian dari upaya Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Sehingga, KKR Papua sudah dapat dibentuk terlebih dulu tanpa menunggu KKR nasional, selayaknya yang terjadi di Aceh.

Gagalnya pemerintah mengadili seluruh pelaku yang terlibat pada peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Papua, keinginan untuk menempuh jalur non-yudisial, ketiadaan KKR serta terus terjadinya situasi kekerasan di Papua, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal memenuhi empat kewajiban utama terhadap para korban Pelanggaran HAM Berat di Papua yaitu (i) hak untuk mengetahui kebenaran, (ii) hak atas keadilan, (iii) hak atas reparasi, dan (iv) hak atas jaminan ketidak berulangan sebagaimana tercantum dalam United Nations 146 Principles on Transitional Justice and Human Rights.

98 Indozone.id, Seru Tembak dan Sebut Darah Pendemo Papua Halal, Penjelasan Kapolresta Malang Mengejutkan, https://www.indozone.id/news/OjsZjao/seru-tembak-dan-sebut-darah-pendemo-papuahalal-penjelasan-kapolresta-malang-mengejutkan

99 KontraS, Terus Berulang, Negara Selalu Brutal Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat Papua, https://kontras.org/2022/05/11/terus-berulang-negara-selalu-brutal-dalam-menanggapi-aspirasimasyarakat-papua/

100 Imparsial Team, Securitization in Papua, The Implication of Security Approach towards Human Rights Condition in Papua, (Jakarta: IMPARSIAL, 2011), hlm. 2.

101 OMSP menurut Pasal 7 ayat (3) UU No.

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mensyaratkan bahwa dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Lebih jauh, Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan.

102 Dalam Pasal 43I UU No.

5 Tahun 2018, TNI mendapatkan peran untuk mengatasi aksi terorisme. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

103 CNN Indonesia, 9.986 Prajurit TNI-Polri Diterjunkan Amankan PON Papua https://www. cnnindonesia.com/nasional/20210910075800-12-692301/9986-prajurit-tni-polri-diterjunkanamankan-pon-papua.

104 Kompas.com, Kapolri Pastikan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah Terkait Pembangunan Papua, https://nasional.kompas.com/read/2023/01/09/18575501/kapolri-pastikan-tnipolri-kawal-seluruh-kebijakan-pemerintah-terkait

105 Ibid.

107 Arnold Belau, Breaking News: Seorang Mama Ditembak di Kampung Mamba Intan Jaya, https:// suarapapua.com/2021/11/09/breaking-news-seorang-mama-ditembak-di-kampung-mamba-intanjaya/

108 Abeth You, TPN-PB OPM ungkap penyebab tertembaknya dua anak kecil di Intan Jaya, https:// arsip.jubi.id/tpn-pb-opm-ungkap-penyebab-tertembaknya-dua-anak-kecil-di-intan-jaya/

114 Elvira Rumkabu, Anton Novenanto, dan Veronika Kusumaryati, Marginalisasi dan De-Marginalisasi Papua: Sebuah Dialog Panjang, (Yogyakarta: Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, 2021), hlm. 179.

115 Ignatius Jonathan, Human Security di Papua pada Masa Pemerintahan Jokowi: Tinjauan terhadap Political Security di Papua, (Jurnal Foreign Policy, Universitas Parahyangan), hlm. 39.

116 Catia Gregoratti, human security, https://www.britannica.com/topic/human-security

117 Agus Trihartono, Suryani Indriastuti, dan Chairun Nisya, Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional, (Depok: Melvana Publishing, 2020), hlm. 2.

118 Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, Human Security : Concepts and Implications (New York: Routledge, 2007), hlm. 15-16.

119 menaruh perhatian utama pada ancaman kemiskinan, dimana masyarakat pada suatu negara masih memiliki tingkat pendapatan yang sangat rendah.

120 perhatian utamanya tertuju kepada masalah kelaparan, yakni dimana masyarakat tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan makanan.

121 perhatian utamanya tertuju pada isu degradasi lingkungan yang terjadi seperti polusi, gangguan ekosistem, dan bahkan bencana alam.

122 memiliki fokus pada ancaman penyakit menular berbahaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin banyak penyakit yang muncul dan penyebarannya dapat dikatakan sangat cepat, bahkan dapat menembus batas negara dengan kurun waktu yang cepat.

123 menaruh perhatian pada ancaman tekanan politik, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan militer, praktik penyiksaan, perlakuan buruk, dan penahanan politik.

124 mengenai hal-hal yang dianggap sebagai ancaman dalam konsep keamanan personal, seperti misalnya ancaman kekerasan, baik yang datang dari kelompok atau individu tertentu, seperti misalnya geng maupun yang datang dari aparat negara seperti polisi dan militer.

125 fokus pada ancaman bagi keamanan komunitas seperti terjadinya konflik antar etnis atau kelompok, maupun diskriminasi terhadap suatu etnis atau kelompok tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi, pengungsian, kelompok pemberontak, bahkan konflik bersenjata.

126 Institute for Policy Analysis of Conflict, Escalating Armed Conflict and a New Security Approach in Papua, (IPAC Report No. 77), Published 13 July 2022. hlm. 14-20.

127 Ibid, hlm. 15.

128 Muh Firyal Akbar dan Widya Kurniati Mohi, Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Berbagai Kebijakan di Indonesia), (Gorontalo Ideas Publishing, 2018), hlm. 70.

129 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2020-2022, https://www. bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html

132 Badan Pemeriksa Keuangan Papua Barat, Pemerintah Gelontorkan Rp84 T untuk Papua dan Papua Barat di 2022, https://papuabarat.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PemerintahGelontorkan-Rp84-T-untuk-Papua-dan-Papua-Barat-di-2022.pdf

133 Sultan Alfiatsyah dan Oky Bagus Prasetya, Artikel: Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua-Kajian Aspek Ekonomi dan Sosial, https://bem.feb.ugm. ac.id/dampak-kebijakan-pembangunan-di-papua-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-papua-kajianaspek-ekonomi-dan-sosial/

134 Binti Mufarida, Angka Stunting Papua Meningkat Jadi yang Tertinggi Ketiga di RI, https://www. idxchannel.com/economics/angka-stunting-papua-meningkat-jadi-yang-tertinggi-ketiga-di-ri

135 Cindy Mutia Anur, Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Asmat Tertinggi di Papua pada 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/prevalensi-balita-stunting-kabupaten-asmattertinggi-di-papua-pada-2022

137 Humas Kemenkopolhukam RI, Menko Polhukam Jelaskan Kebijakan tentang Papua Kepada Para Diplomat Indonesia, https://polkam.go.id/menko-polhukam-jelaskan-kebijakan-tentang-papua-kepadapara/

138 JawaPos.com, TNI-Polri Ubah Strategi Tangani Konflik di Papua, https://www.jawapos.com/ nasional/24/11/2021/tni-polri-ubah-strategi-tangani-konflik-di-papua/

139 Wilpret Siagian, Panglima TNI: Pengamanan Papua Diubah Pakai Pendekatan TeritorialSosial, https://news.detik.com/berita/d-5835430/panglima-tni-pengamanan-papua-diubah-pakaipendekatan-teritorial-sosial.

140 Amir Muhidin, Disertasi Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa), (Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2017), hlm. 113.

141 Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

142 Arsip KontraS, Putusan Bebas dalam Pengadilan HAM Abepura, https://kontras.org/2005/09/09/ putusan-bebas-dalam-pengadilan-ham-abepura/

143 KontraS, Kejaksaan Agung Harus Lebih Serius Hadirkan Bukti Kasus Paniai, https://kontras. org/2022/10/21/kejaksaan-agung-harus-lebih-serius-hadirkan-bukti-kasus-paniai/

146 Lihat Guidance note of the Secretary-General : United Nations approach to transitional justice, https://digitallibrary.un.org/record/682111?ln=en

Memoria Passionis

Merebaknya kekerasan politik dan pelanggaran HAM sebagai pengalaman objektif yang dialami oleh rakyat Papua harus diperparah dengan adanya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap jurnalis, aktivis, dan pekerja kemanusiaan yang bekerja di Papua.147 Penderitaan struktural pun tak kunjung berakhir berlanjut dalam level kebijakan. Pengambilan berbagai keputusan yang dibarengi dengan kekerasan akibatnya menimbulkan traumatik yang cukup mendalam. Hal semacam akan memantik ketidakpercayaan bagi warga Papua terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, kekerasan demi kekerasan yang ada juga berimplikasi pada timbulnya Memoria passionis atas penderitaan akibat kekerasan politik. Memoria passionis ini sulit untuk dihapuskan, bentuknya berupa kecurigaan masyarakat Papua terhadap setiap kebijakan yang diambil.148

Memoria passionis ini sulit untuk dihapuskan, bentuknya berupa kecurigaan masyarakat Papua terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Memoria passionis dapat didefinisikan sebagai suatu ingatan masa lalu yang tak bisa lupa dari ranah kehidupannya karena pengalaman suatu peristiwa yang menyakitkan fisik maupun psikis dan ceritanya diingat oleh generasi ke generasi. Berbagai peristiwa kemanusiaan berupa kekerasan (violence) yang menjadi ingatan penderitaan kolektif bagi Orang Asli Papua. Sejarah kekerasan itulah yang disebut dengan memoria passionis dengan mengambil istilah dari seorang teolog Johan Baptist Metz. Memoria passionis mengacu pada kenangan akan trauma akibat kekerasan terbuka dan marginalisasi sosial dan ekonomis secara umum.149

Apabila pola pengambilan kebijakan yang berimplikasi pada kekerasan dan pelanggaran HAM dilanjutkan, maka tidak akan pernah ada sense of belonging yang terbangun diantara masyarakat Papua terhadap kedaulatan NKRI. Suatu saat pasti akan menjadi bom waktu. Perasaan menderita, sedih dan kecewa tersebut akan meledak suatu saat tanpa komitmen perbaikan situasi.

147 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Memoria Passionis, https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2015/07/Memoria-Passionis-Papua.pdf

148 Elvira Rumkabu, Anton Novenanto, dan Veronika Kusumaryati, Marginalisasi dan DeMarginalisasi Papua: Sebuah Dialog Panjang, (Yogyakarta: Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, 2021), hlm.vi.

149 I Ngurah Suryawan, Dari Memoria Passionis ke Foreri: Sejarah Politik Papua 1999-2000, (Jurnal Paramita Vol.

22 No.

2 - Juli 2012), hlm. 144.

Resisten dan Menolak Koreksi Internasional

Di tengah pemberlakuan kebijakan nasional yang tak kunjung berhasil menjadi solusi efektif bagi masyarakat Papua, Indonesia lewat perwakilan diplomatnya juga terus menunjukan sikap buruk di berbagai forum internasional. Sikap resisten, anti kritik bahkan menyerang balik muncul di beberapa kesempatan.

Salah satu yang paling heboh dalam beberapa tahun terakhir ialah respon pemerintah Indonesia soal kritik yang disampaikan oleh Vanuatu terkait kekerasan yang terus terjadi di Papua. Salah satu moment yakni terjadi pada sidang Majelis Umum PBB ke-76 tahun 2020 lalu. Dalam sesi pembahasan dialog interaktif dengan SR pada 25 September 2020150, Indonesia menyatakan beberapa kondisi HAM serta capaiannya terhadap kelompok masyarakat adat. Penyampaian ini kemudian dikritisi oleh perwakilan Vanuatu bahwa Indonesia tidak membahas kondisi masyarakat adat Papua dan mengingatkan kepada peserta lainnya terkait kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanamban. Akan tetapi, bukan kemudian direspon dengan mengangkat isu-isu HAM masyarakat adat Papua, perwakilan Indonesia saat itu justru mengecam perilaku Vanuatu yang melakukan propaganda politik dan tuduhan yang tidak berdasar pada situasi HAM di Papua.

Sebenarnya kritik terhadap Indonesia ini bukan kali pertama, Pada 2016 lalu, Vanuatu bersama dengan negara kepulauan pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Dalam sidang majelis PBB pihak Vanuatu mendesak RI supaya memberikan kebebasan Papua untuk menentukan nasib mereka. Dalam kesempatan itu pun keterangan dan pendapat dari Vanuatu langsung direspon sangat keras dari delegasi Indonesia yang menyatakan bahwa pernyataan Vanuatu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah negara mereka sendiri.151

Terbaru, pada 2021 lalu, Vanuatu lewat Perdana Menterinya, Bob Loughman Weibur kembali melontarkan kritik kepada Indonesia sekaligus meminta agar PBB dapat mengunjungi Papua untuk mengadakan penilaian secara independen terkait permasalahan riil yang terjadi. Pernyataan tersebut lewat Diplomat Indonesia, Sindy Nur Fitry pun dibantah secara tegas dengan mengatakan bahwa Vanuatu telah melakukan pemelintiran fakta. Tidak sampai disitu, Vanuatu juga dituduh membantu mengadvokasi Gerakan separatisme dengan kedok keprihatinan terhadap hak asasi manusia.152

“Vanuatu mencoba membuat dunia terkesan dengan apa yang disebut kepedulian terhadap HAM, tapi kenyataanya versi HAM mereka dipelintir dan tidak menyebut tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan kelompok separatis bersenjata,” Sindy Nur Fitry

Tidak hanya respon keras Indonesia terhadap kritik Vanuatu, ketika mendapatkan masukan dari PBB, Indonesia pun malah menunjukan respon buruk lainnya dengan menyerang balik. Hal tersebut tercermin dalam jawaban Indonesia ketika mendapatkan komentar berkaitan dengan situasi Pembela HAM di Papua. Dewan HAM dan Sekretaris Jenderal PBB menyoroti dugaan intimidasi hingga kekerasan yang diterima para aktivis, yang membantu dan bekerja sama dengan PBB dalam hal penegakan hak asasi manusia. Pada komentar UN tersebut, dinyatakan bahwa terdapat sebanyak lima aktivis Papua yang menjadi target intimidasi dan kekerasan karena selama ini membantu organisasi memantau penegakan HAM di wilayah timur Indonesia. Salah satunya dugaan intimidasi terhadap aktivis dan ahli soal HAM untuk Dewan Adat Papua, Wensislaus Fatubun.153

Akan tetapi, bukannya menerima masukan dan berkomitmen untuk memperbaiki situasi perlindungan Pembela HAM khususnya di Papua, pemerintah Indonesia lewat Juru Bicara Pemerintah Luar Negeri menyatakan bahwa PBB luput dalam memberikan koreksi terhadap situasi HAM di negara maju. PBB diklaim hanya berfokus pada situasi di negara berkembang semata.

Selain menuai citra buruk dalam diplomasi, resistensi di forum global terlebih berkaitan soal Papua, sebetulnya semakin menunjukan bahwa Indonesia memang tak menghendaki adanya perbaikan situasi.

Selain menolak masukan mengenai kondisi Papua melalui sidang Majelis Umum PBB, Indonesia juga masih ingkar terhadap janji nya untuk menerima kunjungan Office of High Commissioner of Human Rights (OHCHR) ke Papua. Penolakan pemerintah Indonesia untuk menerima kunjungan OHCHR tersebut kembali “ditegaskan” pada Universal Periodic Review (UPR) Cycle 4 tahun 2022,154 UPR sendiri merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan bagi setiap Negara anggota PBB untuk melaporkan tindakan apa yang telah mereka ambil untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara masing-masing serta memberikan rekomendasi kepada negara lain terkait kondisi HAM di negara bersangkutan.155 Selain menolak menerima kunjungan OHCHR ke Papua, sejak 2019 pemerintah Indonesia juga membatasi akses terhadap jurnalis dari media asing ke Papua.156 Ketertutupan tersebut memberi kesan bahwa pemerintah Indonesia sedang menutupi kondisi Papua dari dunia internasional sehingga meningkatkan ketidakpercayaan organisasi HAM dan media internasional kepada pemerintah.

Selain menolak saran dari dari beberapa negara untuk menerima kunjungan OHCHR ke Papua, pemerintah Indonesia juga menolak rekomendasi untuk melakukan investigasi yang akuntabel serta pencegahan keberulangan impunitas khususnya yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata dan personel keamanan di Papua.157 Penolakan pemerintah Indonesia terhadap rekomendasi

UPR tentang kondisi HAM di Papua menunjukkan resisten nya pemerintah Indonesia untuk menerima masukan internasional, padahal Indonesia sendiri merupakan negara yang kerap menyuarakan beberapa isu pelanggaran HAM pada forum internasional.

Lebih lanjut pemerintah Indonesia juga tidak menerima rekomendasi untuk memberi akses kepada independent observer atau pihak ketiga untuk melakukan investigasi terhadap Pelanggaran HAM di Papua. 158 Penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah selalu merasa lebih tahu situasi kemanusiaan di Papua dengan mengabaikan kritik dan masukan yang diberikan. Menolak kedatangan pihak ketiga untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM sebenarnya cukup ironis karena pemerintah Indonesia tampak tidak pernah serius dalam menyelesaikan penyelidikan kasus-kasus Pelanggaran HAM Papua. Terkait dengan UPR pemerintah Indonesia juga menolak masukan untuk mengadakan dialog secara inklusif dengan orang asli Papua.159

Resistensi terhadap masukan bagi perbaikan kondisi HAM di Papua tersebut menunjukkan tertutupnya pemerintah Indonesia terhadap koreksi dan saransaran dari masyarakat internasional. Artinya ruang dialogis memang sengaja ditutup pada segala level, baik nasional maupun internasional.

Dialog Damai dan Mediasi Sebagai Solusi Konflik?

Pemerintah seharusnya mengedepankan dialog dan bersedia melakukan mediasi atau perundingan dengan pihak terkait untuk bersama mencari solusi atas situasi kekerasan yang terus menerus terjadi di Papua, dialog yang dimaksud secara khusus harus dilakukan dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua. Selama ini pemerintah selalu menolak untuk melakukan dialog dengan kelompok bersenjata yang oleh pemerintah disebut KKB walau dorongan terhadap dialog tersebut telah sering didorong oleh berbagai pihak.160

Model dialog dengan kelompok bersenjata atau yang sering disebut oleh pemerintah sebagai “gerakan separatis” pernah dilakukan oleh pemerintahan SBY dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dialog tersebut kemudian berujung pada perundingan yang menghasilkan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki.

Pada nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan GAM disebutkan bahwa kesepakatan antara keduanya dilakukan sebagai komitmen untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat.161 Pada sisi lain nota kesepahaman tersebut memuat bagian mengenai perlindungan HAM serta penyelesaian perselisihan antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Walaupun pelaksanaan dari isi nota kesepahaman tersebut belum diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah,162 namun penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan GAM menunjukkan bahwa proses dialogis antara pemerintah dengan gerakan pro kemerdekaan bukanlah hal yang mustahil dilakukan.

Di Papua, jalan-jalan dialog bukan tak pernah dilakukan. Sebagai contoh di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, salah satu daerah konflik dengan jumlah angka kontak tembak tertinggi berhasil menurun di periode tahun 2019. Rasa aman dapat terwujud, menariknya bukan karena pendekatan keamanan/militer. Melainkan pendekatan kesejahteraan dalam bentuk kebijakan dan layanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat, serta pendekatan komunikatif terhadap berbagai pihak termasuk dengan anggota OPM beserta dengan keluarganya.163

Belajar dari pengalaman negara lain di kawasan Asia Tenggara, dialog antara pemerintah dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Filipina dengan kelompok pro-kemerdekaan Moro Islamic Liberation Front (MILF). MILF sendiri merupakan kelompok yang berbasis di Mindanao (gugusan pulau di selatan Filipina) memperjuangkan agar bangsa Moro yang mayoritas beragama Islam memperoleh kemerdekaan dan terpisah dari Filipina.164 Setelah terlibat konflik bersenjata dengan angkatan bersenjata Filipina sejak tahun 1977, pada tahun 2014 MILF pun melakukan gencatan senjata dan menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Filipina, pada tahun 2018 wilayah Mindanao pun berhasil mendapatkan status “daerah otonom” dari Filipina.165

Proses penandatanganan perjanjian damai antara Filipina dengan MILF dimulai dengan dialog damai yang diprakarsai sejak tahun 2012, menunjukkan bahwa terdapat proses dialog yang cukup panjang sebelum perjanjian damai akhirnya disahkan. Pengalaman dari Filipina menunjukkan bahwa menuju suatu perjanjian damai dibutuhkan suatu proses dialog yang tidak singkat namun tetap dapat dilakukan jika pemerintah memiliki kemauan untuk melangsungkan dialog.

Pada konteks Papua, walau Menkopolhukam telah menyatakan ingin membuka dialog dengan pihak Papua166 namun hingga kini dialog yang dimaksudkan belum pernah dilaksanakan. Pada sisi lain kelompok pro-kemerdekaan Papua sendiri menyatakan bahwa mereka hanya ingin melakukan dialog dengan PBB dan menolak dialog dua arah dengan pemerintah Indonesia.167

Pendekatan dialog yang dimaksud dalam tataran ideal harus dilangsungkan secara inklusif, komprehensif dan menjadi bagian dari agenda bersama. Dialog harus mengundang pihak yang betul-betul menjadi representasi atas terjadinya konflik di Papua. Selain itu, tokoh-tokoh adat, gereja sebagai bagian dari pendekatan kebudayaan juga harus diajak bicara secara perlahan, sebab mereka lah yang mengerti situasi psiko-sosial masyarakat. Dengan begitu, legitimasi dan komitmen kuat para pihak dapat terbangun. Kuncinya ada pada kepercayaan (trust). Selama faktor ini belum ada, maka langkah ke depan akan sangat sulit ditempuh. Terlebih jika salah satu pihak masih memiliki niat yang lurus atau tujuan lain selain damai.

Lebih lanjut, mengingat kelompok bersenjata di Papua menolak untuk mengadakan perundingan secara langsung dengan pemerintah Indonesia maka agar dapat berjalan dengan efektif maka perundingan tersebut perlu dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Mediasi oleh pihak ketiga sejatinya pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan GAM yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative yang bertempat di Helsinki. Dialog dan mediasi antara pemerintah Indonesia dengan kelompok bersenjata tersebut paling tidak perlu memenuhi empat tujuan168 yaitu:

1. mencegah atau mengurangi situasi kekerasan

2. memfasilitasi pemulangan pengungsi

3. meningkatkan akses terhadap bantuan dan layanan esensial

4. menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar.

Agar dialog maupun mediasi tersebut dapat dijalankan dengan efektif terdapat “pra-kondisi” yang perlu dijalankan, salah satunya adalah dengan menghentikan kontak senjata serta pengerahan pasukan keamanan ke Papua. Penghentian kontak senjata tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme humanitarian pause atau jeda kemanusiaan.169 Mekanisme jeda kemanusiaan pernah ditempuh oleh beberapa situasi konflik bersenjata yang terjadi seperti Suriah dan Ukraina.170

Jeda kemanusiaan merupakan praktik yang ditempuh pada kondisi konflik bersenjata untuk memberikan kesempatan kepada warga sipil mendapatkan akses terhadap bantuan serta meninggalkan wilayah konflik.171 Kontak senjata yang terjadi antara aparat keamanan Indonesia dengan kelompok bersenjata Papua khususnya TPN-PB sendiri dapat digolongkan sebagai konflik bersenjata non-internasional (non-international armed conflict)172 dan cukup sering mengorbankan warga sipil karena kepatuhan kedua kelompok yang sedang berkonflik terhadap aturan-aturan dan standar hukum humaniter internasional masih rendah. Mengingat kondisi tersebut maka jeda kemanusiaan dapat menjadi salah satu solusi sementara yang diambil.

Sebelumnya mekanisme jeda kemanusiaan pernah coba diterapkan oleh Komnas HAM, Majelis Rakyat Papua dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melalui kesepakatan yang ditandatangani di Jenewa pada bulan November 2022. Kala itu ketiga lembaga tersebut dimediasi oleh Henry Dunant Centre di Jenewa bersamaan dengan momentum UPR Cycle 4, namun kesepakatan tersebut kemudian dibatalkan pada Februari 2023.173

Lebih lanjut sebagai langkah awal untuk memulai dialog dengan kelompok bersenjata dan pro-kemerdekaan Papua, pemerintah Indonesia perlu terlebih dahulu mengirim utusan untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat Papua yang representatif mengingat kelompok bersenjata dan pro-kemerdekaan Papua sendiri “terfragmentasi” dengan pola dan kepentingannya masing-masing.

Kondisi konflik bersenjata di Papua yang cukup pelik membuat pemerintah Indonesia perlu segera memulai langkah konkrit untuk membangun dialog damai yang tentunya akan memakan waktu cukup panjang. Meski begitu langkah tersebut sangat dibutuhkan mengingat situasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang terus menerus terjadi.

Kesimpulan

Berbagai kebijakan strategis yang datangnya dari nasional telah berlaku dan diterapkan di Papua. Bermacam komitmen juga telah diucapkan untuk memperbaiki situasi di lapangan, tetapi nyatanya tidak berimplikasi pada tuntasnya masalah struktural di Papua. Berbagai kebijakan justru makin menegaskan kentalnya kepentingan Jakarta. Terlebih agenda tersebut terkesan sangat dipaksakan walaupun mendapatkan banyak penolakan, tercermin dalam gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh OAP, bukan hanya saja di Papua.

Dari berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diputuskan pemerintah seperti halnya: Program Percepatan Pembangunan (Quick Wins) lewat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai Organisasi Teroris; Pekan Olahraga Nasional Papua 2021; Diperpanjangnya Otonomi Khusus; Pemekaran Wilayah Lewat Daerah Otonomi Baru (DOB); Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di Papua; Masifnya Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Pembukaan Kebun Sawit; Food Estate; dan Pendekatan Keamanan/Operasi, kami melihat beberapa program ini bersifat kontroversial.

Dari sejumlah kebijakan tersebut terbentuk pola dan tren dalam menentukan solusi di Papua. Pemerintah pusat seringkali mengambil kebijakan tanpa melalui proses partisipasi yang ideal dan maksimal. Pemerintah pusat dalam hal ini DPR bersama Presiden sebagai aktor utama, terlihat sangat terburu-buru dalam menetapkan kebijakan. Ruang partisipasi pun terkesan hanya sebagai formalitas bahkan manipulatif.

Selain itu, dalam penentuan kebijakan, pemerintah juga tidak mendengar dan menihilkan suara OAP. Setiap kali OAP yang berbeda pandangan mencoba untuk menyeimbangkan diskursus yang dibangun pemerintah, setiap itu pula muncul pembungkaman bahkan kekerasan. Suara masyarakat Papua disambut oleh tindakan reaktif yang oleh pemerintah, biasanya lewat aparat keamanan. Sementara di level media sosial para pendengung siap menabrak-nabrakkan dengan narasi ultranasionalis. Kami menganggap kegagalan dalam menerapkan kebijakan di Papua karena menyusutnya ruang-ruang dialogis.

Tak sampai disitu, pendekatan keamanan/sekuritisasi juga terus dilanjutkan sebagai bagian dari kebijakan pengamanan yang selalu menyertai hampir seluruh kebijakan strategis. Pola pendekatan ini ditandai dengan menurunkan pasukan dan membangun posko-posko keamanan ataupun militer di Papua. Hasilnya, eskalasi konflik pun tak kunjung usai, sehingga aktivitas kontak tembak pun masih kerap terjadi. Upaya untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan regulasi, kebijakan dan langkah teknis yang terus berlangsung di Papua pun sangat minim. Selama ini, kami menilai bahwa terdapat kesenjangan yang cukup timpang antara target dan kenyataan.

Di samping itu, kebijakan pun tak menyentuh salah satu akar masalah di Papua yakni impunitas. Pemerintah nampak tak pernah serius dalam mengusut tuntas kejahatan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Di tengah situasi demikian pun, pemerintah Indonesia terus menunjukkan sikap resisten, anti kritik bahkan menyerang balik di beberapa forum global. Pelanggaran HAM di Papua terus ditutup-tutupi seakan situasi dalam keadaan normal dan baik-baik saja.

Tanpa dialog damai yang dibangun secara serius, ribuan kebijakan yang menyentuh penyelesaian konflik di Papua hanyalah angan. DIalog harus diupayakan demi perbaikan situasi kemanusiaan di Papua.

Kebijakan pemerintah pusat justru memiliki kecenderungan diarahkan pada akselerasi agenda khususnya eksploitasi sumber daya alam dan dalih stabilitas keamanan. Selain itu, pola pengambilan kebijakan yang ada selama ini akhirnya berbuah pada kesan sentralistik, elitis, teknokratis dan birokratis. Di samping itu, dengan label NKRI harga mati dan pembangunan untuk kesejahteraan, motifmotif pemerintah pusat dipaksakan walaupun tak berimplikasi signifikan pada penyelesaian konflik di Papua.

Rekomendasi

Masalah yang terjadi di Papua merupakan hal yang sifatnya multidimensional. Jika diidentifikasi secara cermat dan seksama, maka akan ditemukan anasir ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, hingga hal-hal yang sifatnya ideologis yang membentuk postur konflik. Sehingga pendekatan tunggal tidak akan pernah relevan dalam menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena sifatnya yang multidimensional, maka solusi atas permasalahan Papua harus dirumuskan secara holistik, integral, dan menyeluruh.

Dari berbagai uraian di atas berkaitan dengan kebijakan, pola-pola pengambilan kebijakan, hingga sikap resisten Indonesia, kami merekomendasikan berbagai hal yang mungkin dapat menjadi rujukan bagi beberapa stakeholder dalam memperbaiki situasi di Papua saat ini. Berbagai rekomendasi ini tentu bukanlah hal baru, beberapa tentu pernah disampaikan sejumlah pihak. Komitmen lewat kata-kata tentu tidak cukup, komitmen itu harus terejawantahkan pada konkretisasi pendekatan di lapangan. Salah satu hal yang paling penting, pemerintah harus berhenti membangun dengan ‘senjata’ dalam arti lewat aparat keamanan secara terus menerus. Sebab niat membangun hanya dianggap sebagai ilusi bagi masyarakat Papua untuk mengakselerasi kepentingan di Jakarta untuk mengeruk berbagai hal di Bumi Cenderawasih.

Adapun berbagai rekomendasi KontraS kepada pemerintah pusat sebagaimana berikut.

Pertama, Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI sebagai pihak utama yang memiliki otoritas dalam menetapkan regulasi serta kebijakan harus mengganti pola pengambilan keputusan di Papua, terlebih yang sifatnya strategis. Pola-pola buruk seperti halnya pemaksaan kebijakan, merasa paling tau, tergesa-gesa/serampangan harus dihentikan. Pemerintah harus memperbaiki penyelenggaraan kebijakan secara tulus, terbuka, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.

Kedua, memperbaiki metode pengambilan keputusan, kebijakan dan regulasi yang menyangkut permasalahan di Papua. Pemerintah pusat harus mulai lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat dengan tulus dengan membuka ruang-ruang dialog misalnya forum-forum adat, jajak pendapat, dan diskusi terfokus. Pelibatan juga harus dilakukan terhadap mereka yang cukup representatif. Ditambah, Selalu terbuka dengan masukan kontra-narasi.

Ketiga, Memastikan agar alokasi anggaran dan pembangunan tepat sasaran serta minim untuk diselewengkan. Pembangunan harus menggunakan cara lain yang tak disertai dengan pendekatan keamanan. Dalih pembangunan yang ada harus betul-betul dirasakan manfaatnya dan menjawab permasalahan kesejahteraan/kemiskinan di Papua. Memasifkan pemajuan pendidikan dengan tak meminggirkan kultur masyarakat harus dicari formulasi tepatnya.

Keempat, evaluasi kebijakan keamanan yang ada di Papua dan berhenti untuk menggunakan pendekatan keamanan yang terbukti sama sekali tidak berhasil menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan sekuritisasi harus dihentikan lewat de-eskalasi kekerasan dan de-stigmatisasi, konkretnya dengan berbagai langkah seperti menarik pasukan non-organik di Papua, menghentikan pembangunan posko-posko militer yang tidak dibutuhkan, meminimalisir gesekan antara sipil-militer. Langkah-langkah kontraproduktif seperti halnya stigma teroris yang disematkan juga harus dihentikan. Pendekatan harus diubah menjadi pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan, dengan TNI/Polri bukan sebagai aktor utamanya.

Kelima, Mengadopsi dan memberlakukan Human Security Paradigm dalam menyelesaikan situasi dan permasalahan di Papua. Pemerintah harus kreatif dalam mengidentifikasi dan merumuskan strategi lain, tidak melulu mengarusutamakan pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak berhasil dalam mengentaskan masalah. Pendekatan masalah harus dibuat berbasis dengan isu, solusi ekonomi untuk isu kesejahteraan, penegakan hukum untuk masalah buruknya kualitas penegakan hukum, pendekatan pelestarian untuk ancaman kerusakan lingkungan dan seterusnya.

Keenam, menginisiasi dialog damai antara pemerintah pusat dengan Papua dengan melibatkan sebanyak-banyaknya orang di Papua. Jakarta harus mengambil langkah-langkah diplomatis yang tujuannya menciptakan situasi kondusif serta memfasilitasi kepentingan rakyat Papua. Lembaga formal yang merepresentasikan masyarakat Papua seperti halnya DPRP dan MRP juga harus diperkuat tupoksinya guna mengamplifikasi suara-suara masyarakat Papua demi perbaikan situasi.

Ketujuh, menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan lewat mekanisme yang berlaku. Impunitas hanya akan menambah luka kolektif masyarakat Papua. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Papua seperti halnya terhadap pelaku rasisme. Selain itu, Pengadilan HAM dan KKR harus segera dibentuk sebagai upaya perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Papua.

Kedelapan, Tidak resisten dalam forum internasional, ketika dikoreksi negara lain soal Papua. Hal tersebut hanya akan melukai masyarakat Papua, khususnya para korban. Pemerintah sebaiknya membuka kritik seluas-luasnya sembari membuka posibilitas penyelesaian sesuai dengan pandangan kontra yang ada. Lebih jauh, Pemerintah juga harus membuka akses kepada lembaga internasional dan jurnalis untuk mengakses situasi di Papua guna dapat menemukan secara independen kondisi kontemporer.

Daftar Pustaka

Abindoni, Ayomi. 2021. “Hutan Perempuan di Teluk Youtefa, Papua, ‘surga kecil yang dirusak manusia.’” BBC. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56276719. Akbar, Adrial. 2023. “TNI Siapkan Kodam Baru di DOB Papua, Sedang Cari Lokasi untuk Markas.” detikNews. https://news.detik.com/berita/d-6561618/tni-siapkan-kodam-baru-di-dob-papua-sedang-cari-lokasi-untuk-markas. Akbar, Muh F., and Widya K. Mohi. 2018. Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing. Alfiatsyah, Sultan, and Oky B. Prasetya. n.d. “Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua-Kajian Aspek Ekonomi dan Sosial.” BEM FEB UGM. https:// bem.feb.ugm.ac.id/dampak-kebijakan-pembangunan-di-papua-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-papua-kajian-aspek-ekonomi-dan-sosial/. ANTARA News. “Ini perbedaan Operasi Damai Cartenz dan Rasaka Cartenz Papua.” 2022. https:// www.antaranews.com/berita/2654337/ini-perbedaan-operasi-damai-cartenz-dan-rasaka-cartenz-papua. Anugerah, Boy. 2019. “Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi.” Jurnal Lemhannas RI 7 (4): 51-65. Anur, Cindy M. 2023. “Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Asmat Tertinggi di Papua pada 2022.” Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/prevalensi-balita-stunting-kabupaten-asmat-tertinggi-di-papua-pada-2022. Badan Pemeriksa Keuangan Papua Barat. “Pemerintah Gelontorkan Rp84 T untuk Papua dan Papua Barat di 2022.” 2022. https://papuabarat.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Pemerintah-Gelontorkan-Rp84-T-untuk-Papua-dan-Papua-Barat-di-2022.pdf. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua. “Pengalokasian Dana OTSUS Papua Tahun 2006 s/d 2019.” https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/22/pengalokasian-dana-otsus-papua-tahun-2006-sd-2019.htm. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. “Rilis Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Papua.” https://papua. bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20230116130315.pdf. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2022.” 2022. https://papua.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/658/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-papua-tahun-2022.html. Badan Pusat Statistik. “Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2020-2022.” n.d. https:// www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html. BBC Indonesia. “Kematian anak akibat gizi buruk di Asmat berlanjut meski KLB sudah berakhir.” 2018. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43363665. BBC Indonesia. “Mengapa pemerintah Indonesia tidak buka dialog soal Papua ala perundingan GAM?” 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57276146. BBC Indonesia. “Wartawan asing ke Papua dan Papua Barat dibatasi: ‘Langkah tak konsisten dan ‘ketakutan pemerintah.’” 2019. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49561177. Belau, Arnold. 2021. “Breaking News: Seorang Mama Ditembak di Kampung Mamba, Intan Jaya.” Suara Papua. https://suarapapua.com/2021/11/09/breaking-news-seorang-mama-ditembakdi-kampung-mamba-intan-jaya/. Benar News. “PON Digelar di Tengah Meningkatnya Konflik Kekerasan di Papua dan Pandemi COVID-19.” 2021. https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pon-papua-10012021144813. html. Betahita. “Deforestasi akibat Pembukaan Kebun Sawit Naik pada 2022 di Papua.” 2023. https:// betahita.id/news/detail/8470/deforestasi-akibat-pembukaan-kebun-sawit-naik-pada-2022-di-papua.html?v=1676507181. Betahita. “Lebih dari Separuh Perusahaan Sawit di Papua Tak Berizin.” 2022. https://betahita.id/ news/lipsus/7398/lebih-dari-separuh-perusahaan-sawit-di-papua-tak-berizin.html?v=1651661028. Betahita. “Potensi Eksploitasi SDA Bayangi DOB Papua.” 2022. https://betahita.id/news/lipsus/7715/ potensi-eksploitasi-sda-bayangi-dob-papua.html?v=1656302366. Betahita. “Segudang Penolakan Soal Rencana Food Estate Papua.” 2022. https://betahita.id/news/detail/7674/segudang-penolakan-soal-rencana-food-estate-papua.html?v=1655260727. CNBC Indonesia. Yandharwarna, Emir. 2021. “Kronologi Vanuatu Serang RI di PBB & Sebut-sebut Papua.” https://www.cnbcindonesia.com/news/20210926132354-4-279234/kronologi-vanuatu-serang-ri-di-pbb-sebut-sebut-papua. CNN Indonesia. “9.986 Prajurit TNI-Polri Diterjunkan Amankan PON Papua.” 2021. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210910075800-12-692301/9986-prajurittni-polri-diterjunkan-amankan-pon-papua. CNN Indonesia. “Aktivis Papua Ungkap Kronologi Pedemo Tolak DOB Tertembak Peluru Karet.” 2022. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511083611-20-795306/aktivis-papua-ungkap-kronologi-pedemo-tolak-dob-tertembak-peluru-karet. CNN Indonesia. “Disentil soal Papua, RI Kritik PBB Luput Isu HAM Negara Maju.” 2021. https://www. cnnindonesia.com/internasional/20210924171654-106-699126/disentil-soal-papua-rikritik-pbb-luput-isu-ham-negara-maju. CNN Indonesia. “Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB?” 2022. https:// www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob. CNN Indonesia. “MRP: Pemekaran Papua untuk Kepentingan Siapa?” 2022. https://www.cnnindonesia. com/nasional/20220322211505-32-774888/mrp-pemekaran-papua-untuk-kepentingan-siapa. CNN Indonesia. “OPM Tolak Dialog Damai Ide Komnas HAM, Hanya Mau di PBB.” 2022. https://www. cnnindonesia.com/nasional/20220325140636-20-776122/opm-tolak-dialog-damai-idekomnas-ham-hanya-mau-di-pbb. CNN Indonesia. “Pj Gubernur Papua Barat Masifkan Sosialisasi Otsus dan DOB.” 2022. https://www. cnnindonesia.com/nasional/20220513191257-32-796570/pj-gubernur-papua-barat-masifkan-sosialisasi-otsus-dan-dob. de Guzman, Orlando. 2003. “The Philippines’ MILF rebels.” BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/ asia-pacific/3003809.stm. Detiknews. “1.925 Personel TNI-Polri Mulai Bertugas dalam Operasi Damai Cartenz.” 2022. https:// news.detik.com/berita/d-5903887/1925-personel-tni-polri-mulai-bertugas-dalam-operasi-damai-cartenz. DetikNews. “Latar Belakang 3 Pj Gubernur DOB Papua yang Dilantik Mendagri Hari Ini.” 2022. https:// news.detik.com/berita/d-6400687/latar-belakang-3-pj-gubernur-dob-papua-yang-dilantik-mendagri-hari-ini. DetikSport. Raya, Mercy. 2021. “Raffi Ahmad-Nagita Slavina Jadi Ikon PON Papua karena Alasan Ini.” https://sport.detik.com/sport-lain/d-5594522/raffi-ahmad-nagita-slavina-jadi-ikon-ponpapua-karena-alasan-ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “DPR Sahkan RUU Otsus Papua Menjadi UU.” https:// www.dpr.go.id/berita/detail/id/33826/t/DPR+Sahkan+RUU+Otsus+Papua+Menjadi+UU.

Down to Earth. “Eksploitasi sumber daya alam di Papua selama 22 tahun dengan pendekatan dari atas ke bawah.” https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-dayaalam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah. DPR RI. “Komisi II DPR RI, Pemekaran Provinsi Bertujuan Angkat Harkat Martabat Orang Asli Papua.” https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39437/t/Pemekaran+Provinsi+Bertujuan+Angkat+Harkat+Martabat+Orang+Asli+Papua. DPR RI. “Penetapan KKB Papua Sebagai Teroris Patut Diapresiasi.” n.d. Komisi III. https://www.dpr. go.id/berita/detail/id/33084/t/Penetapan+KKB+Papua+Sebagai+Teroris+Patut+Diapresiasi. DPR RI. “Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua, Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Provinsi Papua Barat Daya.” https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41821/t/Tingkatkan+Kesejahteraan+Masyarakat+Papua%2C+Rapat+Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Provinsi+Papua+Barat+Daya. Elisabeth, Adriana, Cahyo Pamungkas, and Muridan S. Widjojo. 2005. “Rucianawati, and Sinnal Blegur.” Agenda dan potensi damai di Papua. Equality & Human Rights Impact Assessment. “What is a human rights based approach to policy and decision making? - SHRC - Equality & Human Rights Impact Assessment.” https://eqhria. scottishhumanrights.com/eqhriaaddvalpolicy.html. Focus Group Discussion dengan Prof. Cahyo Pamungkas, Peneliti Senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional pada 21 Maret 2023. Food and Agriculture Organization. “Free, Prior and Informed Consent | Indigenous Peoples.” https:// www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/. Greenpeace Indonesia. “Food Estate: Solusi Palsu Penyebab Masalah Baru.” https://act.seasia.greenpeace.org/stop-food-estate. Gregoratti, Catia. n.d. “Human Security.” Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/ human-security. Grimaud, Jérôme. 2023. “Protecting civilians through humanitarian mediation.” Humanitarian Practice Network. https://odihpn.org/publication/protecting-civilians-through-humanitarian-mediation/. Guntoro, Tri S., Evi Sinaga, Miftah F. Putra, Friska S. Sinaga, and Rodhi R. Hidayat. 2022. “PON XX Papua: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan?” Jorpres (Jurnal Olahraga Prestasi) 18 (3): 29-39. https://indonesiabaik.id/infografis/food-estate. Hukumonline. “Mengenali Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM.” 2020. https://www. hukumonline.com/berita/a/mengenali-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/?page=1. Human Rights Monitor. “IDP Update 2022 – more than 60,000 IDPs in West Papua remain without government aid -.” 2023. https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-2022-more-than60000-idps-in-west-papua-remain-without-government-aid/. Imparsial Team. 2011. Securitization in Papua: The Implication of Security Approach towards Human Rights Condition in Papua. Jakarta: Imparsial. Indonesia Baik. “Operasi Nemangkawi Papua Jadi Damai Cartenz.” Accessed April 4, 2023. https://indonesiabaik.id/infografis/operasi-nemangkawi-papua-jadi-damai-cartenz. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesiabaik. “Food Estate: Pangan Melimpah, Harga Lebih Murah | Indonesia Baik.” Indozone. “Seru Tembak dan Sebut Darah Pendemo Papua Halal, Penjelasan Kapolresta Malang Mengejutkan.” 2021. https://www.indozone.id/news/OjsZjao/seru-tembak-dan-sebut-darah-pendemo-papua-halal-penjelasan-kapolresta-malang-mengejutkan. Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Institute for Policy Analysis of Conflict. 2022. “Escalating Armed Conflict and a New Security Approach in Papua.” International Committee of the Red Cross. “How humanitarian corridors work to help people in conflict zones.” 2022. https://www.icrc.org/en/document/how-humanitarian-corridors-work. International Committee of the Red Cross. n.d. “How Is the term “Armed Conflict Defined in International Humanitarian Law?”” International Covenant on Civil and Political Rights. JawaPos.com. “TNI-Polri Ubah Strategi Tangani Konflik di Papua.” 2008. https://www.jawapos.com/nasional/24/11/2021/tni-polri-ubah-strategi-tangani-konflik-di-papua/. Kemenko PMK. “Pemerintah Lakukan Dua Pendekatan Bangun Tanah Papua | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.” 2022. https://www.kemenkopmk.go.id/ pemerintah-lakukan-dua-pendekatan-bangun-tanah-papua. Kemenko Polhukam RI. “Menko Polhukam Jelaskan Kebijakan Tentang Papua Kepada Para Diplomat Indonesia.” 2021. https://polkam.go.id/menko-polhukam-jelaskan-kebijakan-tentang-papua-kepada-para/. Koalisi Kemanusiaan Papua. “Koalisi Kemanusiaan untuk Papua: Pemerintah Wajib Terapkan Partisipasi Bermakna, Bukan Partisipasi Manipulatif.” 2022. https://www.amnesty.id/koalisi-kemanusiaan-untuk-papua-pemerintah-wajib-patuhi-partisipasi-bermakna-bukan-partisipasi-manipulatif/. Komnas HAM. 2020. Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Kompas.com. “BNPT Bahas Kemungkinan KKB di Papua Masuk Kategori Organisasi Terorisme.” 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/15253171/bnpt-bahas-kemungkinan-kkb-di-papua-masuk-kategori-organisasi-terorisme. Kompas.com. “Gubernur Papua Tolak Pembentukan DOB, Pemerhati Papua: Seperti Menampar Wajah Sendiri.” 2022. https://biz.kompas.com/read/2022/06/04/174458128/gubernur-papua-tolak-pembentukan-dob-pemerhati-papua-seperti-menampar-wajah. Kompas.com. “Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini.” 2022. https:// nasional.kompas.com/read/2022/05/20/17572871/jokowi-disebut-diam-diam-undanganggota-mrp-di-istana-bogor-hari-ini. Kompas.com. “Jokowi: PON Panggung Persatuan, Kebersamaan, Persaudaraan, Kesetaraan, Serta Keadilan.” 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/10/02/18583361/jokowi-pon-panggung-persatuan-kebersamaan-persaudaraan-kesetaraan-serta. Kompas.com. “Kapolri Pastikan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah Terkait Pembangunan Papua.” 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/01/09/18575501/kapolri-pastikan-tni-polri-kawal-seluruh-kebijakan-pemerintah-terkait. Kompas.com. “Polisi Jadi Guru Dadakan, Turun ke Kampung Mengajar Anak-anak di Papua Halaman all.” 2021. https://regional.kompas.com/read/2021/02/20/12591901/polisi-jadi-guru-dadakan-turun-ke-kampung-mengajar-anak-anak-di-papua?page=all. Kompas.com. “Polri Perpanjang Operasi Damai Cartenz di Papua.” 2022. https://nasional.kompas.com/ read/2022/12/29/16080501/polri-perpanjang-operasi-damai-cartenz-di-papua. Kompas.com. “Resmi Jadi Penjabat Gubernur, Paulus Waterpauw Akan Gunakan Pendekatan Humanis di Papua Barat.” 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/15082521/resmi-jadi-penjabat-gubernur-paulus-waterpauw-akan-gunakan-pendekata. KontraS. “16 Tahun Damai Aceh, Apa Kabar MOU Helsinki?” 2021. https://kontras.org/2021/08/14/16- tahun-damai-aceh-apa-kabar-mou-helsinki/. KontraS. “Catatan Kritis Pekan Olahraga Nasional Tidak Dapat Menutupi Problematika Sistemik di Papua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban.” https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/09/Draft-Final-Catatan-Kritis-PON-Papua.pdf. KontraS. “Catatan Kritis Pelanggaran HAM di Balik Pemindahan Ibu Kota Baru.” 2022. https://kontras. org/wp-content/uploads/2022/03/Final_Catatan-Kritis-Pemindahan-IKN.pdf. KontraS. “Hasil Adopsi Universal Periodic Review Indonesia 4th Cycle: Komitmen dan Tanggung Jawab Baru yang Harus Diimplementasikan oleh Negara.” 2023. https://kontras.org/2023/03/23/ hasil-adopsi-universal-periodic-review-indonesia-4th-cycle-komitmen-dan-tanggung-jawab-baru-yang-harus-diimplementasikan-oleh-negara/. KontraS. “Jeda Kemanusiaan: Batal Tanpa Diimplementasikan, Gagal Tangani Konflik dan Permasalahan Pengungsi Papua.” 2023. https://kontras.org/2023/02/22/jeda-kemanusiaan-batal-tanpa-diimplementasikan-gagal-tangani-konflik-dan-permasalahan-pengungsi-papua/. KontraS. “Kebenaran yang Memulihkan: Ringkasan Kajian KontraS Mengenai Komisi Kebenaran dan Reparasi.” 2022. https://kontras.org/2022/02/09/kebenaran-yang-memulihkan-ringkasan-kajian-kontras-mengenai-komisi-kebenaran-dan-reparasi/. KontraS. “Kejaksaan Agung Harus Lebih Serius Hadirkan Bukti Kasus Paniai.” 2022. https://kontras. org/2022/10/21/kejaksaan-agung-harus-lebih-serius-hadirkan-bukti-kasus-paniai/. KontraS. “Menolak Konflik Kepentingan dan Pembangkangan Hukum dalam Pemilihan Penjabat Kepala Daerah.” 2022. https://kontras.org/2022/05/27/menolak-konflik-kepentingan-dan-pembangkangan-hukum-dalam-pemilihan-penjabat-kepala-daerah/. KontraS. “Putusan Bebas dalam Pengadilan HAM Abepura.” 2005. https://kontras.org/2005/09/09/ putusan-bebas-dalam-pengadilan-ham-abepura/. KontraS. “Terus Berulang, Negara Selalu Brutal Dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat Papua.” 2022. https://kontras.org/2022/05/11/terus-berulang-negara-selalu-brutal-dalam-menanggapi-aspirasi-masyarakat-papua/. Kusnandar, Viva B. 2022. “Dana Otsus dan Bantuan Infrastruktur untuk Papua Tembus Rp11 Triliun per Tahun.” Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/15/dana-otsus-dan-bantuan-infrastruktur-untuk-papua-tembus-rp11-triliun-per-tahun. Kusumaryati, Veronica. 2021. “#Papuanlivesmatter: black consciousness and political movements in West Papua.” Critical Asian Studies 53 (4). Latupeirissa, Jonathan J., I Putu Darma Wijaya, and I Made Yuda Suryawan. 2021. “Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik.” Sawala: Jurnal Administrasi Negara 9 (2): 168-178. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. “Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM Oleh Y.L. Franky MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energi Estate.” https:// referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Mega-Proyek-MIFEE-Suku-malin-Animdan-Pelanggaran-HAM.pdf. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. “Memoria Passionis Papua.” n.d. https://referensi.elsam.or.id/ wp-content/uploads/2015/07/Memoria-Passionis-Papua.pdf. Media DPR. “Dana Otsus Dibutuhkan untuk Dukung Pembangunan Papua.” https://emedia.dpr.go.id/ article/dana-otsus-dibutuhkan-untuk-dukung-pembangunan-papua/. Mufarida, Binti. 2023. “Angka Stunting Papua Meningkat Jadi yang Tertinggi Ketiga di RI.” IDX Channel.

https://www.idxchannel.com/economics/angka-stunting-papua-meningkat-jadi-yang-tertinggi-ketiga-di-ri. Muhidin, Amir. 2017. “Disertasi Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa).” Makassar: Universitas Negeri Makassar. Muksin, Dafrin, Sahrail Robo, Ahmad R. Pawane, and Sahrul Pora. 2021. “Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua.” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6 (2): 270-281. Musthofiyah, Uning. 2022. “Papua Terbelah: Tepatkah Terjunkan TNI/ Polri untuk Ajari Anak-anak?” Magdalene.co. https://magdalene.co/story/papua-terbelah-tepatkah-terjunkan-tni-polri-untuk-ajari-anak-anak. Nasional Kontan. “Kasus Covid-19 saat penyelenggaraan PON XX mencapai 83 kasus.” 2021. https:// nasional.kontan.co.id/news/kasus-covid-19-saat-penyelenggaraan-pon-xx-mencapai-83- kasus. Pamungkas, Cahyo, Irin Oktafiani, and Leonardus Imbhiri. 2022. “Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua.” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 16-38. Papuainews. “Dipimpin Dua Jenderal Top, Deretan Prestasi Satgas Nemangkawi Bikin KKB Papua Makin Ciut Nyali.” 2021. https://papua.inews.id/berita/dipimpin-dua-jenderal-top-deretan-prestasi-satgas-nemangkawi-bikin-kkb-papua-makin-ciut-nyali. Portal Papua. “Kecewa Tidak Dilibatkan Dalam PON, Pemuda Tabi Gelar Aksi Demo.” 2021. Portal Papua. https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/lokal/pr-1301776165/kecewa-tidak-dilibatkan-dalam-pon-pemuda-tabi-gelar-aksi-demo. Prastyo, Angga. 2022. “LIMITATION OF MEANINGFUL PARTICIPATION REQUIREMENTS IN THE INDONESIAN LAW-MAKING PROCESS.” Jurnal Hukum dan Peradilan 11 (3): 405-436. Putusan International Criminal Tribunal on Former Yugoslavia (ICTY) pada kasus The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 47/PUU-XIX/2021, hlm. 11. Rashid, Norul M. 2019. “Freedom of Information - United Nations and the Rule of Law.” the United Nations. https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/governance/freedom-of-information/. Ridwan, H. R. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Grafindo Persada. Rumkabu, Elvira, Anto Novenanto, and Veronika Kusmaryati. 2021. Marginalisasi dan De-Marginalisasi Papua: Sebuah Dialog Panjang. Yogyakarta: Pusat Studi Budaya dan Laman Batas. Sagian, Wilpret. 2021. “Panglima TNI: Pengamanan Papua Diubah Pakai Pendekatan Teritorial-Sosial.” detikNews. https://news.detik.com/berita/d-5835430/panglima-tni-pengamanan-papua-diubah-pakai-pendekatan-teritorial-sosial. Salengke, Haufan H. 2020. “Indonesia Bantah Tuduhan Vanuatu di Dewan HAM PBB.” Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/internasional/348293/indonesia-bantah-tuduhan-vanuatu-di-dewan-ham-pbb. Samputra, Palupi L. 2020. “Analisis dampak kebijakan alokasi dana otonomi khusus bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Papua.” Journal Publicuho. Saputra, Muhammad G. 2021. “Wapres Paparkan 7 Program Quick Wins untuk Percepat Pembangunan Masyarakat Papua | merdeka.com.” Merdeka. https://www.merdeka.com/peristiwa/wapres-paparkan-7-program-quick-wins-untuk-percepat-pembangunan-masyarakat-papua. html.

Scottish Human Rights Commission. “A human rights based approach: an introduction.” Accessed April 4, 2023. https://www.scottishhumanrights.com/media/1409/shrc_hrba_leaflet.pdf. Suryawan, I. N. 2012. “Dari Memoria Passionis ke Foreri: Sejarah Politik Papua 1999-2000.” Paramita: Historical Studies Journal 22 (2). Tadjbakhsh, Shahrbanou, and Anuradha Chenoy. 2007. Human Security: Concepts and Implications. New York: Taylor & Francis. Tempo.co. “KKB Diduga Serang Pekerja di Jalan Trans Papua Barat, TNI dan Polri Masih Cari Korban Tewas.” 2022. https://nasional.tempo.co/read/1640107/kkb-diduga-serang-pekerja-dijalan-trans-papua-barat-tni-dan-polri-masih-cari-korban-tewas. Tempo.co. “Laporan AIDP: 7 Fakta Penjualan Senjata Api Ilegal di Papua 10 Tahun Terakhir.” 2022. https://nasional.tempo.co/read/1608099/laporan-aidp-7-fakta-penjualan-senjata-api-ilegal-di-papua-10-tahun-terakhir. Tempo.co. “Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB.” 2023. https://nasional.tempo.co/read/1687069/panglima-tni-akan-tambah-800-personil-di-papua-untuk-persiapan-pembentukan-markas-komando-milliter-di-dob?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=Babe. Terjemahan Nota Kesepahaman RI-GAM dalam Bahasa Indonesia. https://drive.google.com/ file/d/1RoMhlktqKufdYy8oDimo_bccJvNnvzTx/view. The Center for Justice & Accountability. “Arbitrary Detention.” https://cja.org/human-rights-issues/ arbitrary-detention/. The Jakarta Post. “Food estate project may turn Papua into forest fire hotbed.” 2015. https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/30/food-estate-project-may-turn-papua-forest-fire-hotbed.html. The Jakarta Post. “Govt to revive food estate project in Papua.” 2015. https://www.thejakartapost.com/ news/2015/04/16/govt-revive-food-estate-project-papua.html. Tirto.id. “Ancaman Eksploitasi Sumber Daya di Balik Pemekaran Papua.” 2022. https://tirto.id/ancaman-eksploitasi-sumber-daya-di-balik-pemekaran-papua-gs7K. Tirto.id. “Menilik Efektivitas Operasi Teritorial Bina Penduduk di Papua.” 2021. https://tirto.id/menilik-efektivitas-operasi-teritorial-bina-penduduk-di-papua-gl9S. Tribun-Papua.com. “Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Wilayah, Dominikus Sorabut: Dialog dengan Jakarta Belum Terwujud.” 2022. https://papua.tribunnews.com/2022/06/02/dewan-adat-papua-tolak-pemekaran-wilayah-dominikus-sorabut-dialog-dengan-jakarta-belum-terwujud. Tribunnews. “Hutan Papua Diduga Sengaja Dibakar Demi Perluasan Lahan Kelapa Sawit.” 2020. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5FYtSI8MMBs. Trihartono, Agus, Suryani Indriastuti, and Chairun Nisya. 2020. Keamanan dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional. Depok: Melvana Publishing. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat 7. Undang-Undang No. 12, Pasal 5 Tahun 2011. Undang-Undang No. 2 Tahun 2021, UU Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang No. 34, Pasal 5 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang No. 5, Tahun 2018 tentang Terorisme. United Nations Commission on Human Rights. 2005. “Promotion and Protection of Human Rights.” (E/CN.4/2005/102/Add.1) https://digitallibrary.un.org/record/541829/files/E_

CN.4_2005_102_Add.1-EN.pdf?ln=en. United Nations Convention against Torture. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. United Nations Digital Library System. “Guidance note of the Secretary-General: United Nations approach to transitional justice.” https://digitallibrary.un.org/record/682111?ln=en. United Nations General Assembly. 2022. “Human Rights Council Report of the Working Group on the Universal Periodic Review.” United Nations Human Rights Council. n.d. “Universal Periodic Review.” https://www.ohchr.org/en/ hr-bodies/upr/upr-main. Valentine, Suzana. 2017. “Meaningful participation from the participants’ perspective.” Epsilon Archive for Student Projects. https://stud.epsilon.slu.se/10614/7/valentine_s_170818.pdf. Villamor, Felipe. 2018. “Duterte Signs Law Giving More Autonomy to Muslims in Southern Philippines.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2018/07/26/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-marawi.html. WALHI. “Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?” 2021. https://www. walhi.or.id/food-estate-di-papua-perampasan-ruang-berkedok-ketahanan-pangan. Widjojo, Muridan S. 2010. Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present, And Securing The Future. N.p.: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Wonda, Yuni. 2022. Damai di Antara Pusaran Konflik: Sebuah Kajian Akademis dan Fakta tentang Meredanya Konflik Vertikal di Puncak Jaya. Jakarta: Rayyana Komunikasindo. Yonathan, Ignatius. 2018. “Human Security di Papua pada Masa Pemerintahan Jokowi: Tinjauan terhadap Political Security di Papua.” Jurnal Sentris 1 (1): 37-49.

Wapres RI. “Program Quick Wins, Percepat Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua.” 2021. https://www.wapresri.go.id/program-quick-wins-percepat-pembangunan-kesejahteraan-masyarakat-papua/.

You, Abeth. 2021. “TPN-PB OPM Ungkap Penyebab Tertembaknya Dua Anak Kecil Di Intan Jaya.” Jubi. co.id. https://arsip.jubi.id/tpn-pb-opm-ungkap-penyebab-tertembaknya-dua-anak-kecildi-intan-jaya/.

150 Haufan Hasyim Salengke, Indonesia Bantah Tuduhan Vanuatu di Dewan HAM PBB, https:// mediaindonesia.com/internasional/348293/indonesia-bantah-tuduhan-vanuatu-di-dewanham-pbb

151 Emir Yandharwarna, Kronologi Vanuatu Serang RI di PBB & Sebut-sebut Papua, https://www. cnbcindonesia.com/news/20210926132354-4-279234/kronologi-vanuatu-serang-ri-di-pbb-sebutsebut-papua

152 Ibid.

153 CNN Indonesia, Disentil soal Papua, RI Kritik PBB Luput Isu HAM Negara Maju, https://www. cnnindonesia.com/internasional/20210924171654-106-699126/disentil-soal-papua-ri-kritik-pbbluput-isu-ham-negara-maju

154 United Nations General Assembly, Human Rights Council Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Desember 2022

155 United Nations Human Rights Council, Universal Periodic Review, https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/upr-main

156 Wartawan asing ke Papua dan Papua Barat dibatasi: ‘Langkah tak konsisten dan ‘ketakutan pemerintah’, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49561177

157 KontraS, Hasil Adopsi Universal Periodic Review Indonesia 4th Cycle: Komitmen dan Tanggung Jawab Baru yang Harus Diimplementasikan oleh Negara, https://kontras.org/2023/03/23/hasil-adopsiuniversal-periodic-review-indonesia-4th-cycle-komitmen-dan-tanggung-jawab-baru-yang-harusdiimplementasikan-oleh-negara/

158 United Nations General Assembly, Human Rights Council Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Desember 2022

159 Ibid.

160 BBC Indonesia, Papua: Mengapa pemerintah tidak membuka dialog seperti perundingan damai dengan GAM? https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57276146

161 Lihat terjemahan Nota Kesepahaman RI-GAM dalam Bahasa Indonesia di https://drive.google. com/file/d/1RoMhlktqKufdYy8oDimo_bccJvNnvzTx/view

162 KontraS & KontraS Aceh, 16 Tahun Damai Aceh, Apa Kabar MoU Helsinki?, https://kontras. org/2021/08/14/16-tahun-damai-aceh-apa-kabar-mou-helsinki/

163 Yuni Wonda, Damai di Antara Pusaran Konflik, Sebuah Kajian Akademis dan Fakta tentang

Meredanya Konflik Vertikal di Puncak Jaya, cet.1 (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2022), hlm. 203- 204.

164 BBC, The Philippines’ MILF Rebels, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3003809.stm diakses melalui www.web.archive.org

165 New York Times, Duterte Signs Law Giving More Autonomy to Muslims in Southern Philippines, https:// www.nytimes.com/2018/07/26/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-marawi.html

166 BBC Indonesia, Papua: Mengapa pemerintah tidak membuka dialog seperti perundingan damai dengan GAM? https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57276146

167 CNN Indonesia, OPM hanya ingin dialog di PBB, https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20220325140636-20-776122/opm-tolak-dialog-damai-ide-komnas-ham-hanya-mau-di-pbb 168 Humanitarian Practice Network, Protecting Civilians through humanitarian mediation, https:// odihpn.org/publication/protecting-civilians-through-humanitarian-mediation/

169 Jeda kemanusiaan merupakan mekanisme penghentian sementara konflik bersenjata di wilayah tertentu untuk tujuan kemanusiaan yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik, lihat penjelasan mengenai Jeda Kemanusiaan pada https://www.icrc.org/en/document/how-humanitarian-corridorswork

170 ICRC, How Humanitarian Corridors Work, https://www.icrc.org/en/document/how-humanitariancorridors-work

171 Ibid.

172 Lihat Putusan International Criminal Tribunal on Former Yugoslavia (ICTY) pada kasus The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94- 1-A, 2 Oktober 1995, paragraf 70 dan ICRC Opinion Paper, How Is the term “Armed Conflict Defined in International Humanitarian Law?”

173 Lihat Catatan Kritis KontraS mengenai Jeda kemanusiaan: Batal Tanpa Diimplementasikan, Gagal Tangani Konflik dan Permasalahan Pengungsi Papua, https://kontras.org/2023/02/22/jeda-kemanusiaanbatal-tanpa-diimplementasikan-gagal-tangani-konflik-dan-permasalahan-pengungsi-papua/

Lampiran

yang diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP. Informasi/jawaban/tanggapan tertulis tersebut dapat dikirimkan ke alamat kami melalui pos dan fax sebagai berikut:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) JL. Kramat II No.7 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 Telepon 021-391.9097/391.9098, Fax 021-391.9099, email [email protected] [email protected] Kontak: Rozy (082122031647)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Januari 2023 Badan Pekerja KontraS,

Rivanlee Anandar Wakil Koordinator Bidang Eksternal

Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat

2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

SURATKADIVHUMAS POLRI
NOMOR : B/ 543/IV/HUM.3.4.1/2021/DIVHUMASM.34.1/2021/DIVHUM
TANGGAL: 20APRIL 2021

2) terhitung mulai tanggal 10 Maret s.d. 15 September 2021 di Distrik Kenyam Nduga Timika sebanyak 100 personel Polri.

d. BKO Polda Papua dalam rangka pengamanan objek vital PT.Freeport Indonesia terhitung mulai tanggal 8 Maret s.d. 6 September 2021 sebanyak 404 personel Polri;

BKO Polda Papua dalam rangka pengamanan Pilkada terhitung mulai tanggal 16 April s.d. 31 Mei 2021 sebanyak 100 personel Polri.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

UBUNGAN MASYARAKAT POLRI

ESAR KEPOLISIA a.n. KEPALADRV KEPALA Drs. MOHHENDRA SUHARTIYONO. M.Si.

Tembusan:

1. Kapolri.

2. Wakapolri.

3. Irwasum Polri.

4. Kadivhumas Polri.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT

Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Nomor B/ 1881 /XII/HUM.3.4.1./2021/Divhumas

Klasifikasi BIASA

Lampiran

Perihal jawaban permohonan informasi

Kepada

Yth. KONTRAS

di

Jakarta

1. Rujukan:

a. Undang - Undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri;

C. Surat Permohonan Data dari Kontras Nomor : 769/SK-Kontras/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Permohonan Informasi terkait Aparat Gabungan TNI-Polri yang diturunkan menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kontras bahwa PON XX Papua telah selesai diselenggarakan, dimana pelaksanaannya berjalan dengan tertib, aman, dan sukses. Adapun Aparat Gabungan TNl-Polri yang diturunkan menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua sebanyak 7.585 personel. Personel ditempatkan di kawasan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke yang menjadi lokasi pertandingan PON XX Papua 2021.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA DIVISHHUBUNGAN MASYARAKAT POLRI KARD PID

KEPAL MOH. HENORA SUHARTIYONO. M.Si

Tembusan:

1. Kapolri.

2 Wakapolri.

3. Irwasum Polri.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

4. Kadivhumas Polri.

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT

Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Jakarta, 4 April 2022

Nomor B/42 /IV/HUM.3.4.1./2022/Divhumas

Klasifikasi BIASA

Lampiran satu lembar

Perihal jawaban permohonan informasi.

Kepada

Yth. Kontras

di

Jakarta

1. Rujukan:

a. Undang - Undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri;

C Surat dari Kontras No:45/SK-Kontras/Ill/2022 perihal Keberatan Atas Belum Dipenuhinya Permohonan Informasi 13/SK-Kontras/Il/2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kontras data terkait Operasi Damai Cartenz (terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolri.

2. Ketua Komisi Informasi Pusat.

a.n. KEBALA BVISTRUBUNGAN MASYARAKAT POLRI KARO PID KEPALA BRIGADIRJENDERAL POLISI

3. Irwasum Polri.

4. Kadivhumas Polri.

SUHARTIYONO, M.Si.

1) Bagaimana konsep dan tujuan dari Operasi Damai Cartenz di Papua?

Operasi Damai cartenz dilaksanakan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Papua. Operasi Damai Cartenz merupakan pengganti dari Operasi Nemangkawi. Operasi Nemangkawi tahap II berakhir pada 31 Desember 2021. Operasi Damai Cartenz bertujuan untuk meningkatkan peran tokoh agama, masyarakat, adat untuk memberikan himbauan agar menciptakan stabilitas kamtibmas guna terlaksana agenda kegiatan lokal dan nasional di Papua.

2) Apa yang membedakan antara Operasi Damai Cartenz dan Operasi yang dilakukan sebelumnya?;

Perbedaan antara Operasi Damai Cartenz dan Operasi yang dilakukan sebelumnya terdapat pada Pola operasi. Dimana Operasi Nemangkawi merupakan Operasi Gabungan yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan, Operasi Damai Cartenz mengedepankan tindakan preventif dan persuasif. Mengutamakan tiga fungsi, diantaranya fungsi Intelijen, fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas), dan fungsi Hubungan Masyarakat (humas). Dimana Gakkum sebagai fungsi pendukung.

3) Berapa jumlah personel yang dikirimkan ke Papua dalam rangka Operasi Damai Cartenz ini?; dan

Jumlah personel yang dikirimkan ke Papua dalam rangka operasi Damai Cartenz 2022 sebanyak 1267

4) Di daerah mana saja personel yang dikirimkan tersebut ditempatkan?

Personel yang dikirimkan ke Papua tersebar di Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika serta di 5 kabupaten yang merupakan daerah operasi yaitu Kabupaten Nduga. Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo.

a.n. KEPALA'DIVISTHUBUNGAN MASYARAKAT POLRI KARO PID

KEPALA

OS MOHHENDRA SUHARTIYONO, M.Si. BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Jakarta, 30 Juli 2021

Nomor B/1044 MII/HUM.3.4.1./2021/Divhumas

Klasifikasi BIASA

Lampiran

Perihal Jawaban Permohonan Informasi

Kepada

Yth. KONTRAS

di

Jakarta

1. Rujukan :

a. Undang - Undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri;

C. Surat dari Kontras Nomor : 463/SK-KontraS/VIl/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Permohonan Informasi Terkait Kasus Kekerasan Aparat di Papua.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kontras bahwa permohonan informasi terkait kasus kekerasan aparat di Papua tersebut termasuk kategori informasi yang dikecualikan (informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

ESAR REPOLAUDA a.n. KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI KAROPID KEPAA

Tembusan:

1. Kadivhumas Polri.

2. Komisi Informasi Pusat

Drs. MOH HENDRA SUHARTIYONO. M.SiL BRIGADIR JENDERAL POLISI

Nomor :B/207 /V/2021

Klarifikasi : Biasa

Lampiran

Perihal : Permohonan Informasi Pengiriman Personel TNI-Polri ke Papua

Kepada

Yth. Badan Pekerja KontraS

di

Tempat

1. Dasar:

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang a. Keterbukaan Informasi Publik;

b. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/460/VIl/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan

C. Surat KontraS Nomor : 104/SK-KontraS/IIl/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Permohonan Informasi Terkait Pengiriman Personel Aparat TNI dan Polri ke Papua.

2. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian KontraS yang secara konsisten mengawasi penggunaan wewenang oleh aparat negara termasuk TNl dan atas pemberitahuannya untuk memberikan informasi/jawaban/tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Sehubungan dengan dasar di atas, sesuai permintaan Badan Pekerja KontraS disampaikan Informasi data terkait pengiriman Personel Aparat TNI dan Polri ke Papua tidak dapat diberikan karena hal tersebut merupakan Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Bab V Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Demikian mohon dimaklumi.

Kepala Puspen TNI,

KEPALCUP

T PENERAchmad Riad, S.I.P.

Mayor Jenderal TNI

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B- 22 a/HM.02/08/2021

Jakarta, /6 Agustus 2021

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan Permohonan Informasi

Yth. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

JI. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

di Tempat

Dengan hormat, merujuk :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Surat dari Wakil Koordinator III Bidang Riset dan Mobilisasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Nomor 264/SK- KontraS/VI/2021, tanggal 7 juni 2021, tentang Dasar Penetapan KKB sebagai Organisasi teroris.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan tanggapan atas permohonan informasi yang disampaikan oleh KontraS selaku pemohon informasi, dengan uraian jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan, sebagai berikut

1) Apa yang menjadi landasan Negara dalam hal ini Kemenko Polhukam RI menetapkan KKB sebagai Organisasi Teroris?

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi Konvensi Internasional Global War on Terror (GWOT) dimana deklarasi bersama ini menjadi awal bagi terbentuknya Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme (ASEAN Convention On Counter Terorism), berdasarkan konvensi tersebut Pemerintah Indonesia memiliki kebebasan dalam menggunakan strategi kontra terorisme.

Pemyataan KKB sebagai organisasi terorisme adalah keputusan politik pemerintah dengan memperhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar pemerintah, serta berdasarkan data dan fakta-fakta tindakan kekerasan secara brutal dan masif di Provinsi Papua yang menyasar masyarakat sipil dan aparat yang dilakukan oleh KKB, terdapat banyak fakta di lapangan bahwa KKB ini telah melakukan perbuatan yang masuk dalam tindak pidana terorisme (UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Hal ini penting dilakukan dalam upaya untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keutuhan bangsa serta integritas nasional dan melindungi keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman yang disebabkan oleh kejahatan terorisme. Proses penetapan secara hukum berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris yang mana penetapannya dilakukan berdasarkan permohonan Kapolri kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini prosesnya masih ditangani oleh Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang terdiri dari PPATK, Polri, BIN, BNPT, Kemlu, Kemenkumham, dan Kemenkeu.

2) Apakah yang dilakukan oleh KKB memenuhi unsur-unsur delik terorisme sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 tahun 2018?

IYA, berdasarkan data dan fakta dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar pemerintah, KKB telah melakukan aksi terorisme yang menimbulkan suasana teror, rasa takut yang meluas, dan juga menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil maupun aparat keamanan sebagai representasi Negara, sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yakni:

a. perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

b. menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas;

c. dapat menimbulkan korban yang bersifat massal; dan/atau d. menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas intemasional dengan motif ideology, politik, atau gangguan keamanan.

3) Apa tujuan/alasan utama dari penetapan KKB sebagai Organisasi Teroris? Tujuan penetapan KKB sebagai organisasi terorisme merupakan pernyataan sikap politik pemerintah dan sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan dan teror yang terjadi di Papua, masifnya pembunuhan dan kekerasan yang terjadi di Papua yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan harus dihentikan dan aparat keamanan perlu melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur untuk memulihkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua. Penetapan ini penting dilakukan sebagai langkah memitigasi terorisme dan mempersempit gerakan terorisme sebagai dasar pemblokiran atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

4) Kelompok apa saja yang disasar dalam penindakan kasus terorisme ini? Kelompok yang menjadi sasaran dalam penindakan kasus terorisme yaitu Organisasi, Pelaku (kelompok atau Individu) yang secara nyata bergabung atau menjadi pimpinan organisasi terorisme ,dan secara jelas melakukan aksi terorisme, serta penyandang dana kegiatan organisasi terorisme sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 serta UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Polhukam

Sidiq Mustofa, S.E., M.M.

2. Ketua Komisi Informasi Pusat.

Profil KontraS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.

Tembusan :

1. Sesmenko Polhukam;