LEMBAR FAKTA KONFLIK BERSENJATA APARAT TNI-POLRI DENGAN TPNPB
DISUSUN OLEH
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
PPEENNGGAANNTTAARR
Konflik bersenjata yang melibatkan aparat TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) marak terjadi di tanah Papua. Banyak korban baik luka maupun tewas yang tidak hanya terjadi pada pihak yang berkonflik, namun juga memakan korban warga sipil. Selain itu, banyak dari warga Papua yang terpaksa mengungsi akibat wilayah yang ditinggalinya menjadi area konflik bersenjata.
Sepanjang tahun 2023, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mencatat terdapat 199 aksi penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB di wilayah Papua. Penyerangan tersebut tersebar di beberapa wilayah Papua, yaitu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pegubin, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Penyerangan tersebut mengakibatkan 146 korban jiwa. Namun, tidak disebutkan secara spesifik terkait kategori korban tersebut. KontraS telah mencoba untuk mengirimkan Surat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terkait data rinci penyerangan tersebut kepada Mabes Polri, namun sampai saat ini belum ada jawaban.
Sedangkan berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KontraS sepanjang tahun 2023, terdapat 25 peristiwa baku tembak yang tersebar di 7 Kabupaten di Papua. Berbagai peristiwa baku tembak tersebut mengakibatkan 59 korban jiwa, dengan rincian 15 korban luka dan 44 korban tewas.
Berdasarkan pola yang teridentifikasi pada berbagai peristiwa konflik bersenjata tersebut, dominasi korban dalam peristiwa tersebut adalah masyarakat sipil. Selain itu, konflik bersenjata secara tidak langsung menjadi justifikasi atas pengerahan aparat secara masif ke Papua, yang memperpanjang pendekatan keamanan yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa di Papua
KKOONNFFLLIIKK BBEERRSSEENNJJAATTAA
Konflik bersenjata sendiri telah diatur dalam berbagai standar hukum, salah satunya hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata guna melindungi pihak yang tidak berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Hukum ini juga mengatur pembatasan terhadap sarana dan metode peperangan.
Hukum humaniter internasional yang tertera pada International Committee of the Red Cross (ICRC) membagi konflik bersenjata menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional (international armed conflict) serta konflik bersenjata non-internasional (non-international armed conflict).
Konflik bersenjata internasional merupakan semua deklarasi perang atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin terjadi atau ditimbulkan antara dua negara atau lebih. Sedangkan Konflik bersenjata non-internasional merupakan konflik bersenjata yang berlangsung di dalam wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata negara tersebut dengan kelompok bersenjata pemberontak atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya. Keseluruhan definisi tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa (geneva convention).
Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi jenewa tersebut melalui UU No.59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Ratifikasi ini menandakan bahwa negara Indonesia telah mengakui dan terkiat pada norma mengenai Konvensi Jenewa tersebut, salah satunya yaitu terkait hukum perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata yang juga terkandung dalam Konvensi Jenewa.
Berdasarkan hal tersebut, konflik bersenjata yang terjadi di Papua merupakan konflik bersenjata non-internasional, mengingat konflik tersebut terjadi antara aparat TNI-Polri melawan TPNPB yang merupakan kelompok bersenjata terorganisir.
PENYERANGAN TPNPB VERSI PENYERANGAN TPNPB VERSI DATA POLRI DATA POLRI
Berdasarkan data dari kepolisian, berdasarkan periode tahun 2023 terdapat 199 penyerangan TPNPB yang tersebar di 10 Kabupaten di Indonesia, diantaranya yaitu; 42 kasus di Kabupaten Puncak, 36 kasus di Kabupaten Yahukimo, 31 kasus di Kabupaten Intan Jaya, 27 kasus di Kabupaten Pegubin, 19 kasus di Kabupaten Nduga, 12 kasus di Kabupaten Dogiyai, 2 kasus di Kabupaten Mimika, 2 kasus di Kabupaten Fakfak, dan 1 kasus di Kabupaten Teluk Bintuni.
Dari penyerangan tersebut, terdapat sekitar 146 korban jiwa, dengan rincian 64 orang meninggal dunia serta 81 orang mengalami luka-luka. Namun, data yang ditampilkan tidak secara spesifik menunjukkan kategori korban. Tidak ada rincian korban dari aparat TNI, rincian korban dari aparat Polri, pihak TPNPB, maupun warga sipil yang menjadi korban akibat konflik bersenjata tersebut.
199 Peristiwa
64 tewas
81 Luka
A&B COMPANY PER PAGE 02 ISTIWA BAKU TEMBAK APARAT TNI-POLRI DENGAN TPNPB TAHUN 2023 VERSI KONTRAS
Dalam pemantauan yang dilakukan oleh KontraS pada tahun 2023, terdapat 25 peristiwa baku tembak antara aparat TNI-Polri dengan TPNPB, dengan rincian 2 Papua Pegunungan, dan 6 peristiwa terjadi di Provinsi Papua Tengah
KON 05
peristiwa terjadi di Provinsi Papua, 3 peristiwa peristiwa terjadi di Provinsi Papua, 3 peristiwa terjadi di terjadi di Provinsi Papua Barat, 14 peristiwa Provinsi Papua Barat, 14 terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, dan 6 peristiwa terjadi di Provinsi peristiwa terjadi di Provinsi Papua Tengah
Dari peristiwa baku tembak tersebut, terdapat 59 korban jiwa yang terdiri dari tiga kategori korban, yaitu 21 korban tewas dari pihak TPNPB, 4 korban tewas dan 4 korban luka dari pihak aparat Polri, dan 19 korban tewas serta 11 korban luka dari pihak aparat TNI.
A&B COMPANY PAGE 02 1.142 6.388 KON 05
Berdasarkan pemantauan KontraS, selama tahun 2023 terdapat 7.530 pengiriman aparat TNI-Polri, dengan rincian 1.142 aparat berasal dari institusi Polri dan 6.388 aparat berasal dari institusi TNI
KEPERLUAN PENERJUNAN APARAT KE PAPUA
3.928 1.005 900 1.000 555 142
Dalam penerjunan aparat ke Papua, terdapat 5 kebutuhan operasi yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri
DAERAH ASAL PENERJUNAN APARAT KE PAPUA
A&B COMPANY PAGE 02 KON 05
Luka
Peristiwa
Tewas
Institusi pelaku dalam peristiwa tindak kekerasan terhadap warga sipil di Papua
29 Polri 10 TPNPB 6 Gabungan TNI-Polri 4 TNI
Bentuk kekerasan yang dialami oleh warga sipil di Papua
*1 peristiwa dapat memuat lebih dari 1 bentuk kekerasan
21 Penembakan
4 Intimidasi
11 Penganiayaan
3 Penyiksaan
Penangkapan 15 Sewenang-wenang
6 Pembubaran Paksa
1 Kekerasan Seksual
A&B COMPANY PAGE 02 KON 05
KEKERASAN TERHADAP WARGA SIPIL DI PAPUA TAHUN 2023
Pada tanggal 24 April 2023, Antonius Heluka, seorang warga sipil di Desa Dekai tertembak di tulang punggung bagian belakang oleh tim gabungan TNI/Polri. Menurut laporan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), penembakan tersebut dilakukan oleh tim gabungan ke segala arah tanpa bertanya keadaan rumah warga sipil di sekitar lokasi.
Delapan orang warga sipil asal Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya dilaporkan menjadi korban operasi militer dalam misi penyelamatan pilot SUsi Air Philips Mark Mehrtens yang terjadi pada tanggal 4 april 2023. Akibat penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI tersebut, membuat 1 korban tewas serta 7 korban mengalami luka tembak.
Pada bulan Juli 2023, terjadi penembakan terhadap tiga orang pemuda bernama Yosua Keiya, Yakobus Pekei, dan Stepanus Pigome oleh aparat gabungan TNI-Polri. Ketiganya tewas ditembak di tempat dan waktu berbeda. Merespon tragedi berdarah itu, keluarga korban mendesak Kapolri segera copot jabatan Kapolres Dogiyai karena dianggap tidak mampu mengatasi personilnya yang telah terbukti salah gunakan senjata api sebagai alat negara.
POLA KONFLIK BERSENJATA POLA KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA DI PAPUA
Menyebabkan Jatuhnya Korban Warga SIpil
Konflik bersenjata yang melibatkan Aparat TNI-Polri dengan TPNPB sering kali mengakibatkan warga sipil sebagai korban. Hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh masifnya penggunaan senjata api oleh aparat serta pihak TPNPB sehingga mengenai Orang Asli Papua (OAP) sebagai warga sipil. Selain itu, timbul kecurigaan serta tuduhan sebagai anggota TPNPB dari Aparat TNI-Polri terhadap warga sipil yang tinggal di lokasi konflik, sehingga rentan terjadi tindak kekerasan.
Salah satunya yaitu tindak penembakan serta tindak penyiksaan terhadap delapan warga sipil asal Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya oleh Aparat TNI pada tanggal 18 April 2023. Dari delapan korban tersebut, 7 korban mengalami luka dan 1 korban tewas akibat luka tembak oleh aparat. Hal ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus kekerasan terhadap warga sipil yang menjadi korban adanya konflik bersenjata.
Selain itu, warga sipil yang tinggal di sekitar lokasi konflik terpaksa harus mengungsi akibat ancaman baku tembak antara Aparat TNI-Polri dengan TPNPB. Berdasarkan data dari Human Rights Monitor, jumlah pengungsi internal (Internally Displaced People) sekitar lebih dari 60.000 orang, per Desember 2022. Mereka tersebar di berbagai daerah pos konflik, seperti Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Yahukimo.
Banyaknya jumlah warga sipil yang menjadi korban, baik mereka yang mengalami luka, tewas, ataupun terpaksa mengungsi, menggambarkan bahwa konflik bersenjata antara Aparat TNI-Polri dengan TPNPB menciptakan ruang yang tidak aman kepada warga sipil di Papua.
POLA KONFLIK BERSENJATA POLA KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA DI PAPUA
Melanggengkan Pendekatan Keamanan di Papua
Konflik yang berkepanjangan di Papua, khususnya terkait konflik bersenjata ini mengakibatkan penggunaan pendekatan keamanan yang menjadi salah satu penyebab tindak kekerasan yang berulang di tanah Papua. Konflik bersenjata antara aparat TNI-Polri dengan TPNPB seakanakan menjadi justifikasi pengiriman aparat ke Papua dengan jumlah yang sangat masif.
KontraS telah melakukan pemantauan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, KontraS mencatat sebanyak 5.357 penerjunan aparat dari luar wilayah Ke Papua, dengan rincian 2.001 aparat dari institusi Polri serta 3.356 aparat dari Institusi TNI. Sedangkan pada tahun 2023, KontraS mencatat sekitar 7.530 aparat, dengan rincian 1.142 personel dari institusi Polri serta 6.388 personel dari institusi TNI.
Dari data tersebut, terdapat kenaikan sebesar 2.173 pasukan antara tahun 2022 dan tahun 2023 yang dikirim ke Papua. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah pengiriman aparat TNI-Polri sebagai bentuk penggunaan pendekatan keamanan.
Padahal, pendekatan keamanan yang terus digunakan oleh pemerintah Indonesia melalui institusi TNI-Polri justru menciptakan praktik kekerasan yang terus berulang. Alih-alih meredam angka kekerasan, paradigma keamanan ini justru menciptakan ancaman baru di berbagai wilayah di Papua. Paradigma tersebut harus diubah ke arah pendekatan humanis, yakni dilakukan secara emansipatif dan bertujuan sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Papua serta memahami akar masalah langgenggnya konflik yang terus terjadi di Papua. Selain itu, pengerahan kekuatan harus mengedepankan akuntabilitas dan dilepaskan dari motifmotif lain, seperti motif bisnis dan sebagainya.