Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Lembar Fakta Penyusutan Ruang Kebebasan Sipil

9 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PPEENNGGAANNTTAARR
  2. KRONOLOGI KEKERASAN PADA AKSI KRONOLOGI KEKERASAN PADA AKSI HARI BURUH INTERNASIONAL HARI BURUH INTERNASIONAL
  3. 1 Mei 2025
  4. 3 Mei 2025
  5. 7 Mei 2025
  6. 23 Mei 2025
  7. 7 Mei 2025
  8. 20 Juni - 30 Juli
  9. 2025
  10. Nyatanya...
  11. PEMANTAUAN TERKAIT PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL JANUARI - JUNI 2025
  12. PERISTIWA DEMONSTRASI BESAR YANG MENGALAMI PELANGGARAN KEBEBASAN SIPIL JANUARI - JUNI 2025
  13. POLA PELANGGARAN TERHADAP POLA PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL KEBEBASAN SIPIL
  14. POLA PELANGGARAN TERHADAP POLA PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL KEBEBASAN SIPIL

DISUSUN OLEH

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

PPEENNGGAANNTTAARR

Pada tanggal 1 Mei 2025, terdapat aksi demonstrasi untuk memperingati hari buruh internasional (may day) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, aksi tersebut berujung pada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara kepada massa aksi hingga mengakibatkan banyaknya korban luka. Represifitas itu juga dilakukan dengan melakukan kriminalisasi kepada massa aksi hingga berujung pada penetapan tersangka kepada 14 orang massa aksi, yang sebagian di antaranya merupakan petugas medis.

Ternyata, tindakan represif tersebut tidak hanya terjadi pada aksi hari buruh internasional. Berdasarkan pemantauan KontraS pada bulan Januari-Juni 2025, terdapat 76 peristiwa kekerasan warga yang mengakses haknya dalam ruang kebebasan sipil, yang mengakibatkan sebanyak 137 korban luka serta 401 korban mengalami penangkapan. Berbagai tindakan kekerasan tersebut di antaranya yaitu penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembubaran paksa, penganiayaan, dan penyiksaan.

Namun, tindakan kekerasan dalam konteks kebebasan sipil tidak hanya terjadi dalam ruang fisik, melainkan juga mengintervensi ruang digital. Berbagai bentuk kekerasan digital juga terjadi, yakni adanya peretasan, doxxing, dan serangan siber lainnya juga terjadi, yang cenderung dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK)

Dari berbagai peristiwa tersebut, terdapat beberapa pola yang mengindikasikan meningkatnya penyusutan terhadap kebebasan sipil (shrinking civic space), di antaranya yaitu masifnya teror terhadap massa aksi dari pra-pasca peristiwa demonstrasi, peningkatan yang signifikan terhadap jumlah massa aksi yang ditangkap, petugas medis yang menjadi sasaran kekerasan aparat saat demonstrasi, hingga kriminalisasi dengan penetapan tersangka terhadap massa aksi demonstrasi.

KRONOLOGI KEKERASAN PADA AKSI KRONOLOGI KEKERASAN PADA AKSI HARI BURUH INTERNASIONAL HARI BURUH INTERNASIONAL

1 Mei 2025

Aksi demonstrasi peringatan hari buruh internasional di Jakarta, Semarang, Aceh, dan Bandung mengalami tindakan represif, setidaknya 20 korban mengalami luka serta 58 korban mengalami penangkapan

3 Mei 2025

7 Mei 2025

Polda Jawa Barat menetapkan empat orang massa aksi hari buruh internasional sebagai tersangka dengan tuduhan membuat kericuhan dan tindakan anarkis jelang demonstrasi

Polrestabes Semarang menetapkan enam orang massa aksi Hari Buruh Internasional sebagai tersangka dari 14 massa aksi yang ditangkap.

23 Mei 2025

7 Mei 2025

Polda Metro Jaya menetapkan satu orang tersangka tambahan, yakni Kevin. Penetapan ini terjadi karena Kevin sebelumnya dirawat di rumah sakit akibat tindak kekerasan oleh aparat kepolisian sehingga tidak dapat diperiksa sebagai saksi

Polda Metro Jaya menetapkan 13 orang massa aksi Hari Buruh Internasional sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan pendamping hukum, proses pemeriksaan kepada 13 massa aksi di kepolisian tidak sesuai prosedur

20 Juni - 30 Juli

2025

Adanya pembobolan kamar kost, teror melalui spam call, penguntitan di tempat kediaman, penemuan bangkai tikus dalam dashboard motor, pengintaian, intimidasi lewat telepon, hingga penculikan kepada beberapa massa aksi yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya

INSTRUMEN HUKUM PELAKSANAAN INSTRUMEN HUKUM PELAKSANAAN KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA

Kebebasan warga negara dalam mengekspresikan aspirasinya di ruang publik telah diatur dalam konstitusi, salah satunya yaitu diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, di dalam Pasal 28 UUD 1945 juga mengatur secara tegas terkait kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Selain instrumen nasional, pengaturan terhadap kebebasan sipil juga diatur dalam instrumen internasional yang juga telah berlaku di Indonesia, yakni International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Instrumen ini mengatur secara rinci mengenai hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan sipil serta kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga negara dalam kebebasan sipil.

Beberapa aturan yang terkait dengan hak kebebasan sipil di dalam ICCPR yakni:

Hak atas Kebebasan dan keamanan pribadi

Hak untuk Bebas dari Penyiksaan

Hak atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan, dan Beragama

Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Hak untuk Berkumpul dan Berserikat

Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan

Nyatanya...

Pelanggaran terhadap kebebasan sipil dengan tindakan kekerasan oleh aparat masih saja terjadi. Walaupun terdapat instrumen hukum yang mewajibkan negara untuk menghormati dan melindungi hak kebebasan sipil warga negara, nyatanya tidak diimplementasikan oleh negara, bahkan seringkali dilanggar.

Untuk membuktikan pelanggaran itu, KontraS melakukan pemantauan terkait pelanggaran terhadap Kebebasan Sipil Periode Januari-Juni 2025. Hasilnya terdapat 76 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang mengakibatkan 538 korban, baik korban luka maupun korban ditangkap.

Selama periode itu, terdapat tiga peristiwa demonstrasi besar yang tak luput mengalami tindakan represifitas, baik oleh aktor negara maupun aktor non-negara yang diabaikan negara, yakni aksi #IndonesiaGelap pada Bulan Februari, aksi penolakan RUU TNI pada bulan Maret, dan aksi Peringatan Hari Buruh pada bulan Mei.

A&B COMPANY PAGE 02 05 KONFLIK BERSENJATA APARAT TNI-POLRI FATIA-HARIS

PEMANTAUAN TERKAIT PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL JANUARI - JUNI 2025

Persebaran provinsi peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil periode Januari-Juni 2025

Berbagai bentuk kekerasan terkait pelanggaran terhadap kebebasan sipil

Institusi pelaku pelanggaran terhadap kebebasan sipil

Kategori korban pelanggaran terhadap kebebasan sipil

A&B COMPANY

PERISTIWA DEMONSTRASI BESAR YANG MENGALAMI PELANGGARAN KEBEBASAN SIPIL JANUARI - JUNI 2025

Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap yang terjadi dalam kurun waktu 17-20 Februari 2025 diwarnai aksi represifitas oleh aparat negara. Terdapat 6 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan sebanyak 8 korban luka serta 140 korban mengalami penangkapan sewenangwenang.

Aksi demonstrasi dengan tuntutan #TolakRUUTNI yang berlangsung dari tanggal 15 Maret - 28 Maret 2025 juga mengalami tindakan kekerasan, yang terjadi di 15 titik kota/kabupaten di Indonesia. Kekerasan tersebut mengakibatkan setidaknya 83 korban luka serta 161 korban mengalami penangkapan.

Aksi demonstrasi dalam rangka Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada tanggal 1 Mei 2025 di sejumlah daerah juga mengalami tindakan kekerasan. Berdasarkan hasil pemantauan, kekerasan tersebut terjadi di 4 titik kota/kabupaten di Indonesia, yang mengakibatkan sebanyak 20 orang mengalami luka serta 58 korban mengalami penangkapan

dan penahanan secara sewenang-wenang.

POLA PELANGGARAN TERHADAP POLA PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL KEBEBASAN SIPIL

FRAMING UNTUK MENDELEGITIMASI KEBEBASAN SIPIL WARGA

Selama semester pertama tahun 2025, salah satu tindakan yang paling sering dilakukan, baik dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara yang diduga kuat merupakan “pesanan” dari negara, yakni pembingkaian (framing). Pembingkaian ini diduga dilakukan untuk mendelegitimasi substansi yang dibawa oleh warga sipil dengan melakukan pembunuhan karakter (character assasination). Selain itu, Pembingkaian ini juga dilakukan untuk melegitimasi tindakan kekerasan oleh aparat negara terhadap warga sipil yang melakukan ekspresinya di ruang publik.

Beberapa contoh pembingkaian ini adalah meluasnya narasi “antek asing” yang disematkan kepada pihak yang menolak RUU TNI pada bulan Maret lalu, narasi “kelompok anarko” yang dilekatkan pada massa aksi Peringatan Hari Buruh Internasional, dan narasi “ditunggangi kelompok separatis” pada aksi #IndonesiaGelap pada bulan Februari lalu.

PENYIKSAAN SEBAGAI METODE PENGHUKUMAN YANG MEMBABI BUTA

Tindakan kekerasan dalam konteks kebebasan sipil periode Januari-Juni 2025 yaitu penyiksaan. Penyiksaan ini cenderung dilakukan oleh aparat yang ditugaskan mengamankan massa aksi dalam berdemonstrasi. Tindakan ini salah satunya terjadi saat massa aksi demonstrasi sudah tidak melakukan upaya perlawanan ataupun dalam kondisi tidak berdaya, sehingga terjadi bentuk penghukuman dengan tindakan penyiksaan oleh aparat keamanan.

Namun, tindakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada massa aksi demonstrasi, namun juga kepada warga non-demonstran yang sedang berada di sekitar area demonstrasi. Hal ini salah satunya dialami oleh Raka, driver ojek daring yang mengalami tindakan penyiksaan oleh puluhan anggota Brimob, yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2025. Hal serupa juga dialami oleh NZ, Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang bukan merupakan massa aksi demonstrasi namun mengalami tindakan penyiksaan oleh Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya, yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2025.

POLA PELANGGARAN TERHADAP POLA PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL KEBEBASAN SIPIL

KEKERASAN YANG DITUJUKAN KEPADA PETUGAS MEDIS

Salah satu pola yang ditemukan dalam konteks pelanggaran terhadap kebebasan sipil adalah masifnya kekerasan yang terjadi kepada petugas medis. Walaupun terdapat instrumen hukum yang mengatur secara ketat mengenai perlindungan terhadap petugas medis, salah satunya yakni Pasal 57 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, namun aparat keamanan justru menabrak semua aturan itu dengan melakukan tindakan represif terhadap petugas medis yang berjaga saat aksi demonstrasi berlangsung.

Beberapa tindakan kekerasan terhadap petugas medis tersebut berupa penyiksaan, intimidasi, penggeledahan secara ilegal tanpa adanya surat izin dari ketua pengadilan, penangkapan sewenang-wenang, hingga kriminalisasi petugas medis. Hal itu terjadi di berbagai peristiwa aksi demonstrasi, baik saat aksi #TolakRUUTNI pada Bulan Maret lalu maupun saat aksi Peringatan Hari Buruh Internasional pada bulan Mei lalu.

SEMAKIN MASIFNYA INTIMIDASI HINGGA TEROR KEPADA WARGA SIPIL

Pola yang meningkat secara signifikan pada semester pertama 2025 ini yaitu tindakan intimidasi hingga teror kepada warga sipil, baik kepada massa aksi demonstrasi, jurnalis, maupun warga non-demonstran yang kritis terhadap suatu kebijakan atau kinerja penyelenggara negara. Intimidasi serta teror ini dibagi menjadi dua kategori, yakni fisik dan digital.

Dalam ruang fisik, tindakan intimidasi dan teror ini cenderung dilakukan dengan berbagai cara. Dalam aksi #TolakRUUTNI, beberapa orang yang diduga anggota TNI mendatangi beberapa rumah mahasiswa sebelum aksi demonstrasi berlangsung. Selain itu, kantor media TEMPO serta asrama mahasiswa Papua di Surabaya mengalami teror dengan adanya kiriman paket berisi bangkai hewan.

Intimidasi dan teror juga terjadi di ruang digital. Salah satunya yakni banyaknya ancaman kekerasan kepada warga sipil, baik yang tergabung sebagai massa aksi maupun warga di jagad maya yang kritis terhadap pemerintah, yang dikirimkan lewat sosial media pribadi mereka.