PENJARA TERBUKA
Cancel Culture sebagai Reproduksi Mentalitas Negara
Tulisan ini lahir dari pergulatan panjang yang tidak pernah saya bayangkan akan saya tuliskan secara utuh—setidaknya tidak dalam bentuk kritik yang begitu terus terang terhadap praktik-praktik yang justru sering saya saksikan di dalam ruang-ruang gerakan yang sempat saya singgahi. Dari sanalah saya mulai melihat sebuah pola yang mengganggu: bahwa meskipun kami berbicara tentang anti-patriarki,antikapitalisme,kesetaraan gender dan segala jenisnya metode penyelesaian masalah yang paling cepat kami ambil sering kali tidak jauh berbeda dengan logika penghukuman yang selama ini kami kecam. Esai ini bukanlahlaporan perjalanan organisasi, jugabukan pembelaan terhadap siapa pun yang pernah menjadi korban maupun pelaku. Esai ini adalah catatan refleksi kritis—yang saya tulis untuk diri saya sendiri terlebih dahulu, sebelum kemudian saya berani membagikannya kepada pembaca. Saya menulis ini karena saya melihat cancelculture—yangseringkita anggapsebagai senjata palingmutakhir— telah bermutasi menjadi "penjara terbuka" yang mengasingkan, menghancurkan, dan membungkam, tanpa pernah benar-benar menyelesaikan akar persoalan.
Untuk membangun argumen dalam tulisan ini, saya merujuk pada beberapa pemikir dan peneliti yang telah lebih dahulu bergulat dengan persoalan serupa. AngelaDavis dan kritiknya terhadap sistem pemasyarakatan menjadi tulang punggung analisis saya tentang bagaimana logika penjarabekerja secara ideologis, tidak hanya di dalam tembok penjara fisik, tetapi juga di dalam relasi-relasi sosial gerakan kita. Dilar Dirik, penulis dan pengorganisir Kurdi di Inggris, memberikan saya kerangka untuk memahami bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dalam ruang gerakan sering kali mereproduksi mekanisme negara yang represif. Abdullah Öcalan, dengan pemikirannya tentang reproduksi sistem dalam diri individu dan hubungan sosial-politik, mengingatkan saya bahwa pembebasan tidak mungkin tercapai tanpa metode baru yang radikal terhadap cara kita berelasi satu sama lain. Selain itu, saya juga mengacu pada sejumlah penelitian akademik kontemporer yangmemperkuat analisis kritis ini. Penelitian Nadia Bennaim (2026) tentang cancel culture sebagai mekanisme komunikasi punitif di ruang digital membantu saya memahami bagaimana algoritma dan platform digital telah mengubah kecaman sesaat menjadistigma permanen. Studi dalam jurnal Theoria (2024) tentang epistemik dan etika penghukuman membuka mata saya bahwa keistimewaan dalam mengenali penindasan tidak dengan sendirinya memberikan otoritas moral untuk menghakimi. Penelitian tentang dampak cancel culture terhadap mahasiswa di Indonesia (2026) serta karya Adrian Daub(2024) tentang kepanikan moralglobal, dan studi Tin MaungHtwe (2026)tentang politisasi moral diMyanmar pasca-kudeta, semuanya sayahadirkanuntuk menunjukkanbahwa fenomena ini bukanlah isu lokal yang terisolasi, melainkan problem struktural global yang mengancam vitalitas gerakan-gerakan sosial di mana pun.
Logika Penjara dalam Praksis Gerakan
Angela Davis, dalam kritiknya yang terkenal terhadap sistem pemasyarakatan, menulis bahwa penjara berfungsi secara ideologis sebagai tempat abstrak di mana orang-orang yang tidak diinginkan dititipkan, membebaskan kita dari tanggung jawab untuk memikirkan masalah-masalah nyata yang menimpa komunitas. Davis dengan tajam menunjukkan bahwa penjara bukan sekadar institusi fisik, melainkan instrumen ideologis yang membebaskan masyarakat dari kewajiban untuk secara serius terlibat dengan akar masalah sosial—rasisme, kapitalisme global, dan ketidakadilan struktural.
Dalam konteks gerakan sosial, cancel culture menjalankan fungsi ideologis yang serupa. Ia menjadi "penjara terbuka" di mana individu yang dianggap bermasalah dapat "dititipkan"—disingkirkan, diisolasi, dan dilupakan—tanpa perlu repot-repot memikirkan akar masalah yang sebenarnya. Jejaring kolektif berubah menjadi sipir; eksklusi sosial menjadi hukuman tanpa batas waktu; dan proses keadilan yang seharusnya transformatif diredusir menjadi ritual pembuangan.
Penelitian Nadia Bennaim (2026) dalam Cancel Culture as a Punitive Communication Mechanism in the Digital Space menegaskan bahwa cancel culture melampaui kritik tradisional untuk menjadi sistem komunikasi punitif yang koheren, yang berbasis pada penghinaan publik (collective shaming), stigmatisasi, pengulangan konten negatif, pemaksaan keheningan, dan eksklusi simbolis. Lebih jauh, Bennaim menemukan bahwa platform digital dan algoritma berperan sebagai aktor sosial struktural yang memperkuat penyebaran hukuman dan mengubah kecaman sementara menjadi stigma digital permanen, yang secara langsung memengaruhi modal simbolis individu dan kepercayaan publik. Ini bukan lagi sekadar "akuntabilitas sosial"—ini adalah sistem hukuman yang terotomatisasi dan sulit dikendalikan.
Epistemik dan Etika Penghukuman
Sebuah penelitian dalam jurnal Theoria (2024) menganalisis asal-usul cancelculture sebagairesponskelompoktertindas terhadapketidakadilan sistemik.Namun, penelitian tersebut sampai pada kesimpulan kritis: jika kita memahami cancellingsebagaibentuk pembalasan (retribution), maka metode menghakimi dan menghukum ini tidak memiliki landasan epistemik maupun etis—karena keistimewaan epistemik dalam mengenali penindasan tidak dengan sendirinya memberikan otoritas epistemik dan moral untuk bertindak atas namakeadilan. Dengan kata lain: mengenali ketidakadilan tidak membuat seseorang otomatis berhak menjadi hakim, jaksa, dan algojo sekaligus.
Lebih ironis lagi, jika kita memahami cancel culture sebagai gerakan yang menyeimbangkan kekuasaan sosial, penelitian yang sama menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ia justru melayani mereka yangsudah diuntungkan oleh sistem yang ada. Cancel culture, dengankata lain, bukanalat redistribusikuasa, melainkan instrumen reproduksi hierarki moral baru—di mana mereka yang memiliki akses ke modal sosial, budaya, dan digital terbesar justru menjadi yang paling berkuasa untuk "mencancel" orang lain. Ini bukan emansipasi; ini adalah perebutan posisi dalam rantai komando moral.
Dari Akuntabilitas ke Teror Moral
Penelitian di Indonesia (2026) tentang dampak cancel culture terhadap mahasiswa mengungkapkan temuan yang mengerikan: cancel culture telah bermutasi dari instrumen akuntabilitas menjadi bentuk represif dari vigilantisme digital. Temuan kunci menunjukkan adanya efek pembekuan massal (chilling effect), di mana mahasiswa secara obsesif melakukan sensor diri terhadap pendapat mereka karena takut akan eksklusi sosial yang destruktif. Dampak psikologis pada subjek yang "dicancel" sangat berat—termasuk serangan panik, depresi, dan isolasi sosial yang mengancam motivasi akademis. Batas antara penegakan etis dan perundungan siber menjadi semakin kabur karena amplifikasi kemarahan kolektif oleh algoritma media sosial.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi budaya penghakiman horizontal telah menciptakan krisis keberanian intelektual di lingkungan. Ini bukan sekadar masalah individu yang di-cancel; ini adalah krisis demokrasi dalam gerakan itu sendiri.
Moral Panic dan Reproduksi Otoritarianisme
Adrian Daub, dalam bukunya The Cancel Culture Panic: How an American Obsession Went Global (2024), menganalisis penyebaran global wacana cancelculture sebagai kepanikan moral (moral panic), serupa dengan kepanikan setan di tahun 1980-an. Daub menunjukkan bahwa meskipun objeknya kabur, pembicaraan tentang cancel culture di media global telah menjadi obsesi bagi liberalisme yang terkepung.
Dalam konteks gerakan sosial, cancel culture berfungsi sebagai mekanisme kepanikan moral yang menciptakan atmosfer ketakutan—bukan ketakutan akan musuh di luar, melainkan ketakutan akan kawan sendiri. Kita menciptakan teror internal: individu lebih takut untuk mengakui kesalahan, lebih takut untuk berbeda pendapat, lebih takut untuk mempertanyakandaripada benar-benar berusaha memahami, membangun, dan mengorganisir. Ini bukan gerakan pembebasan; ini adalah reproduksi otoritarianisme dalam skala mikro.
Penelitian TinMaungHtwe(2026)tentangcancelculture di Myanmar pasca-kudeta menunjukkan bahwa cancel culture beroperasi sebagai bentuk politik moralisasi di mana warga negara menjalankan penghakiman moral untuk menegakkan norma-norma demokrasi dan akuntabilitas di ruang politik digital. Namun, penelitian ini juga menemukanbahwa praktik iniberisiko mempersempit ruang deliberatif dan memperdalam fragmentasi di dalam komunitas oposisi. Dengan kata lain: cancel culture mungkin memperkuat solidaritas sesaat, tetapi ia menghancurkan kemampuan gerakan untuk berdialog, berdebat, dan tumbuh bersama.
Mala Jin dan Praksis Keadilan Komunal
Gerakan pembebasan perempuanKurdidi Rojava menawarkan alternatif yang konkret. Kongreya Star, organisasi payung gerakan perempuan terbesar, membangun Mala Jin (Rumah Perempuan)—lembagakeadilan, pendidikanperempuan, danruangmediasi berbasis komunitas yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, konflik keluarga, dan masalah sosial lainnya dengan pendekatan restoratif.
Mala Jin menolak cancel culture sebagai metode penyelesaian masalah. Mereka menyadari bahwa penghukuman tanpa ruang refleksi dan rehabilitasi hanya akan mereproduksi pola berbahaya. Dalamsistemyang merekabangun, keadilantidakberoperasi dengan logika penghancuran individu, melainkan dengan mekanisme relasi sosial—keterlibatan holistik dan interseksional. Mereka menekankanbahwa Anda harusbersedia duduk bersama orang-orang yang tidak Anda setujui—termasuk laki-laki,perempuan dengan gagasan yang berbeda—dan hanya perlu mengobrol, mendengarkan, berbicara, dan berdiskusi. Selama bertahun-tahun, praktik ini telah membuat perbedaan besar dalam cara masyarakat konservatif mendekati isu-isu keadilan gender.
Keadilan Restoratif sebagai Kerangka Teoretis
Penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap cancel culture (2025) menemukan bahwa partisipan memandang cancel culture sebagai mekanisme akuntabilitas yang cacat, dan mereka lebih memilih pendidikan daripada penghukuman. Meskipun cancel culture dapat mempromosikan keadilan sosial, praktik ini sering kali menormalisasi perundungan dan menekandiskursus terbuka, didorongoleh keinginan akan keadilan instan dan tekanan teman sebaya. Para partisipan mendukung dialog dan pertumbuhan pribadi sebagai alternatif dari tindakan punitif, dengan menekankan pentingnya konteks dan keadaan yang meringankan. Cancel culture seharusnya menjadi pilihan terakhir, diterapkan dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkatkeparahan pelanggaran dan peluanguntuk pembenahan diri.
Penelitian yang sama menyimpulkan bahwa meskipun cancelculture dapat meningkatkan kesadaran dan mengatasi isu sosial, penggunaan yang bertanggungjawab harus memprioritaskan pendidikan dan keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan empati, pemahaman, dan rekonsiliasi di atas tindakan punitif, serta mengkedepankan dialog bermakna dan tanggung jawab kolektif—elemen yang esensial untuk membangun komunitas yang mendukung.
Penelitian lain tentang keadilan restoratif dan cancel culture menyoroti bahwa keadilan restoratif berakar pada praktik masyarakat adat dan menawarkan alternatif terhadap bentuk-bentuk disiplin karserai. "Keadilan restoratif dimulai dengan berfokus pada kebutuhan orang yang dirugikan, dankemudian meluas untuk mencakupkebutuhan semua individu yang terdampak".
Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental: dari siapa yang harus dihukum menjadi apa yang harus dipulihkan.
Ironi Gerakan: Ketakutan di Dalam Ruang Pembebasan
Salah satu temuan paling menyakitkan dari refleksi saya adalah ironi mendasar: di dalam gerakan yang katanya memperjuangkan pembebasan, kita justru merasa lebih terikat, lebih takut, dan lebih terkekang dibandingkan saat kita berada di komunitas akar rumput yang tidak memiliki slogan-slogan revolusioner.
Dikampung, di tongkrongan, di ruang-ruangsosialperlawananyanglebih organik, konflik tidak selalu berarti perpecahan. Individu bertengkar, berdebat, bahkan adu mulut —tetapi pada akhirnya mereka tetap bisa kembali, berbagi makanan, tertawa, dan melanjutkan hidup tanpa membawa dendam yang menggerogoti. Kesalahan dapat diakui tanpa rasa takut kehilangan eksistensi sosial. Ada ruang bagi orang untuk bertanggung jawab, untuk berubah, tanpa harus disingkirkan sepenuhnya dari komunitasnya.
Tetapi di dalam gerakan, konflik sering kali berujung pada penghancuran—atau berakhir di cancel culture. Seolah-olah setiap kesalahan adalah akhir dari segalanya. Tradisi refleksi, kritik diri, kritik, dan membangun budaya kolektif yang memberi ruang bagi evaluasi menyeluruh—tidak pernah ada. Kita telah menciptakan atmosfer penuh ketakutankontrol pikiran—di mana seseorang harus selalu berhati-hati, bukan karena mereka benarbenar percaya pada sesuatu, tetapi karena takut dicap sebagai enabler, takut diasingkan, takut dicancel.
Menolak Mentalitas Penjara, Membangun Otonomi Kolektif
Dari perspektif anarkis, masalah ini bukan sekadar kegagalan taktis; ini adalah kegagalan prinsipil. Anarkisme menolak semua bentuk dominasi dan hierarki—termasuk dominasi moral yang tersembunyi di balik retorika keadilan. Cancel culture, dengan logika penghakiman dan penghukumannya, adalah cerminan dari mentalitas negara yang telah diinternalisasi:keinginan untuk memiliki kekuasaan untuk menghakimi, menghukum, dan menyingkirkan.
Seperti yang dikatakan Dilar Dirik—penulis danpengorganisir Kurdi di Inggris—dalam kritiknya terhadap sistem penghukuman: penyalahgunaan kekuasaan dalam ruang gerakan sering kali mereproduksi mekanisme negara yang represif. Ini bukan kebetulan; ini adalah carakerja kekuasaan yang paling efektif: membuatyang tertindas menjadi penindas bagi sesamanya.
Jika tujuan kita adalah pembebasan, mengapa kita masih mengadopsi mekanisme penghukuman yang tidak membebaskan? Jika kita ingin menghancurkan sistem yang menindas, mengapa kita masih menggunakan metode yang diciptakan oleh sistem itu sendiri? Atau jangan-jangan metode peradilan kita lebih parah dari mereka?
Membangun Mekanisme Keadilan Transformatif
Penelitian tentang keadilan transformatif dan cancel culture menunjukkan bahwa praktik callingout dan cancelling telah menjadialatpentingbagi mereka yangdirugikan untuk mendapatkan akuntabilitas, dukungan, dan representasi dalam situasi di mana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan. Namun, penelitian yang sama memposisikan praktik cancelling dan callingout dalamlingkunganreproduksi yangdiperebutkan,dimana sistem komunitas dan logika karserai terus-menerus bersaing dan bertransformasi.
Pertanyaannya adalah: logika mana yang akan kita pilih?
Kita perlu dengan jujur mengakui bahwa banyak dari kita lebih nyaman denganpraksis mengabaikan, mengasingkan, danmenghancurkan individu daripada membangun sistem reproduksi sosial sehari-hari (dan berkolektif)sejakawal yang dapat mencegah kekerasan terus berulang. Kita cenderungmemilih pendekatan instan—membuang seseorang dari ruang gerakan—daripada melakukan kerja panjang (pengorganisiran) yang menuntut kesabaran revolusioner: membangun kesadaran, mendidik berulang-ulang, kritik diri dan evaluasi metode, membentuk ruang aman yang benar-benar semua orang merasa memilikinya, dan menciptakan mekanisme keadilan yang tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga memastikan perubahan sosial, dan menjadikannya tanggung jawab bersama.
Evolusi Sedikit demi Sedikit Menuju Revolusi Sosial
Tulisanini bukanlah pembelaanterhadap pelaku kekerasanatauketidakadilan. Menolak cancel culture bukan berartimenoleransi kekerasan—itu adalah pemaknaan sempit dan berbahaya. Sebaliknya, penolakan terhadap cancel culture adalah tuntutan akan mekanisme keadilan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih transformatif.
Sebagaimana yang ditekankan oleh Angela Davis dan Dilar Dirik, kita harus memahami bahwa perubahan sosial tidak bisa terjadi dengan cara menciptakan lebih banyak penjara —baik itu penjara fisik maupun penjara sosial. Jika kita menginginkan dunia yang lebih adil, kita harus mulai dengan menciptakan mekanisme keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membangun ruang bagi pertumbuhan kolektif—evolusi sedikit demi sedikit, sebelum menjadi revolusi sosial.
Tidak ada yang bebas sampai semuabebas. Slogan ini bukansekadar retorika; ia adalah pengingat bahwa pembebasan adalah proyek kolektif yangtidak dapat dicapaimelalui eksklusi dan penghukuman. Pembebasan laki-laki dari mentalitas patriarki, pembebasan perempuan dari belenggu struktur, pembebasan gerakan dari logika penjara—semua ini membutuhkan metode baru yang radikal terhadap hubungan sosial-politik kita.
Seperti yang dikatakan Abdullah Öcalan: "Sistem ini sebenarnya mereproduksi dirinya sendiri dalam diri individu ... laki-laki dan perempuan, dan hubungan (sosial-politik) mereka. Olehkarena itu, jika kita ingin mengalahkan sistem ini, kita membutuhkan metode baru yang radikal terhadap perempuan, laki-laki, dan hubungan mereka".
Metode baru itu tidak akan ditemukan dalam cancel culture. Metode baru itu akan ditemukan dalam keberanian untuk duduk bersama mereka yang tidak kita setujui, dalam kesabaran untuk mendengarkan, dalam komitmen untuk membangun, dan dalam keyakinan bahwa setiap manusia—bahkan mereka yang paling bermasalah sekalipun layak mendapatkan ruang untuk berubah.
Karena jika tidak, kita hanya akan terus mereproduksi kekerasan atas nama keadilan, dan gerakan sosial yang kita bangun akan kehilangan potensinya untuk benar-benar menciptakan perubahan yang radikal dan berkelanjutan.
Saya menyadari bahwa tulisan ini memiliki banyak keterbatasan. Saya tidak mengklaim memiliki jawaban final atas pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan. Saya jugatidak ingin terkesan menggurui atau meromantisasi kehidupan di luar gerakan, karena saya tahu bahwa di luar sana pun terdapat ketidakadilan yang tak kalah kompleks. Namun, saya percaya bahwa sebuah gerakan yang tidak pernah mengkritik metodenya sendiri adalah gerakan yang diam-diam sedang mati. Oleh karena itu, tulisan ini saya tujukan sebagai undangan terbuka untuk saling mengkritik, dan untukbersama-sama membayangkan mekanisme keadilan yang lebih masuk akal—sebuah keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan. Akhir kata, saya berterima kasih kepada rekanrekan kolektif dan individu yang telah menemani proses refleksi ini .Kritik dan masukan dari pembaca adalah napas bagi tulisan ini untuk terus berkembang.
dikembangkan dari esaidi kritikdiri.wordpress.com, dengan tambahan analisis dari berbagai penelitian akademik tentang cancel culture, keadilan restoratif, dan gerakan sosial.
JOY AND DESTROY! JOY AND DESTROY! JOY AND DESTROY! JOY AND DESTROY! JOY AND DESTROY! JOY AND DESTROY! JOY AND DESTROY! JOY AND DESTROY!