Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Sarekat Hitam: Perlawanan Westkust Sumatera 1908–1930 (Kumpulan Esai)

47 halaman · 1 halaman diproses dengan OCR · 4.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KATA PENGANTAR
  2. 1. Latar Belakang: Kerusuhan Pajak Kamang 1908
  3. 2. Kelahiran Sarekat Hitam (1925–1926)
  4. Ramaja: pemimpin utama
  5. Struktur organisasi
  6. Ramaja membagi organisasi menjadi tiga divisi:
  7. Metode perekrutan paksa
  8. 3. Pembunuhan Datoek Tanang Sati (akhir 1926)
  9. 4. Pemberontakan Bersenjata Sumatera's Westkust (Januari 1927)
  10. 5. Proses Hukum di Landraad Fort de Kock
  11. 7. Warisan dan Penyalahgunaan Nama "Sarekat Hitam" (1927–1930)
  12. Pembongkaran fitnah:
  13. Sarekat Hitam (1913–1930)
  14. Catatan Kaki
  15. Penutup
  16. Tentang Belma Press

SAREKAT HITAM

Perlawanan Westkust Sumatera

1908–1930

(Kumpulan Essai)

KATA PENGANTAR

Godaan paling besar yang selalu mengintai dalam menuliskan temuan sejarah adalah godaan untuk menyederhanakannya. Dalam konteks ini termasuk gerakan rakyat di masa kolonial. Dengan data yang sedikit, potensi bias yang besar, serta ketidaktahuan akan kandungan ideologi politis, penyederhanaan rawan jatuh pada label “pemberontakan komunis,” “gerakan anarkis,” “gerakan fanatik agama,” “kerusuhan preman,” dan lain-lain yang selama ini serampangan disematkan.

Pelabelan oleh satu kata seolah sudah cukup menjelaskan mengapa ratusan orang di pelosok nagari bersedia mengangkat kelewang, merakit granat dari kaleng, atau berjalan kaki bermalam-malam menuju sebuah pertemuan rahasia di hutan.

Kumpulan esai ini lahir dari kegelisahan terhadap godaan itu. Nama "Sarekat Hitam" — yang muncul berulang kali dalam arsip kolonial dan historiografi pascakolonial Sumatera Barat pertengahan 1920-an — sering diperlakukan seolah ia merujuk pada satu organisasi tunggal, terpusat, dengan garis komando yang rapi dari atas ke bawah.

Padahal, ketika sumber-sumber yang tersedia dibaca berdampingan, yang muncul justru sebuah gambaran yang jauh lebih berserak dan lebih jujur: nama yang sama dipakai untuk hal-hal yang berbeda oleh orang-orang yang tidak saling mengenal, di nagari-nagari yang berjarak ratusan kilometer, dengan motif, struktur, dan nasib yang masing-masing berdiri sendiri.

Di Kamang, Sarekat Hitam adalah organisasi rahasia bersenjata yang lahir dari trauma Perang Pajak 1908 dan berujung pada pembunuhan seorang kepala adat. Di Silungkang, nama yang sama menempel pada barisan algojo bersenjata di dalam tubuh Sarekat

Rakyat, yaitu sebuah gerakan yang, menurut rekonstruksi Amri Marzali, jauh lebih bercorak Islam revolusioner ketimbang komunis, di mana keterlibatan Partai Komunis Indonesia di dalamnya jauh lebih tipis daripada yang selama ini diasumsikan oleh label "Pemberontakan Komunis Silungkang." Dan di sejumlah nagari lain: Payakumbuh, Soeliki, Simabur, nama itu bahkan disalahgunakan sebagai alat fitnah oleh pejabat adat tingkat rendah yang memanfaatkan histeria anti komunis kolonial untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

Kompleksitas semacam ini kerap hilang dalam narasi besar yang eurosentris, sebuah narasi yang memakai kerangka tunggal kolonial: bahwa setiap kerusuhan di Hindia Belanda pastilah "ancaman komunis internasional," atau sebaliknya, bahwa setiap perlawanan lokal pastilah murni "dendam pribadi" yang layak diabaikan secara politik. Kedua generalisasi ini sama-sama problematis, di mana ia melucuti rakyat Minangkabau berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Logika yang mengabaikan kemampuan masyarakat dalam merumuskan perlawanan dengan bahasa, pengetahuan, struktur adat, dan keislaman mereka sendiri, tanpa harus digurui doktrin dari Moskow atau Jawa.

Menempelkan label pada perlawanan yang justru tumbuh dari akar/pengetahuan yang jauh lebih tua, mapan, lokal, juga diam-diam menggeser pusat cerita ke Eropa, atau dalam konteks Indonesia, ke Jawa yang selalu dianggap sebagai pusat tumbuhnya pengetahuan. Pada titik ini setidaknya memunculkan dua efek fatal: bahwa pengetahuan baru dapat disebut sebagai pengetahuan ketika ia lahir dari Eropa atau Jawa, dan bahwa gerakan paling valid untuk dipelajari dan diromantisasi adalah gerakan-gerakan dari Eropa dan Jawa.

Fenomena ini mendorong kami mempertanyakan dan merefleksikan kebiasaan menempelkan label "anarkisme" atau "komunisme" pada gerakan-gerakan semacam ini secara sembrono. Kedua ideologi itu, sebagai gagasan yang tersistematisasi dengan kerangka teoretisnya sendiri, sesungguhnya baru saja tiba di pulau Sumatera, dibawa lewat jalur pendidikan, pers, dan jaringan Komintern yang masih amat tipis jangkauannya, sebagaimana tercermin dari jumlah anggota resmi PKI di seluruh Sumatera Barat yang hanya belasan orang menjelang 1925, jauh berbanding lipat dengan jumlah massa Sarekat Rakyat/Sarekat Tani yang bergerak di lapangan.

Kumpulan esai ini tidak berpretensi menjadi kata akhir. Justru sebaliknya: ia sengaja dirancang untuk transparan soal ketidakpastian sumber. Setiap artikel di dalamnya membedakan dengan cermat antara apa yang dapat diverifikasi lewat bukti fisik dan proses pengadilan, apa yang hanya tercatat sebagai klaim sepihak pers kolonial, dan apa yang merupakan rekonstruksi akademik pascakolonial yang bertumpu pada kesaksian pelaku sejarah puluhan tahun setelah peristiwa. Perbedaan jalur sumber ini — yang tampak sepele — sesungguhnya adalah inti dari upaya melawan generalisasi: sejarah gerakan rakyat lokal tidak boleh dibaca lebih pasti daripada yang sesungguhnya diizinkan oleh sumbernya.

Semoga kumpulan ini menjadi sumbangan kecil bagi upaya menulis ulang historiografi perlawanan Sumatera Barat dengan lebih jujur — bukan sebagai satu gerakan tunggal yang gagah, juga bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah PKI, melainkan sebagai mozaik perlawanan yang lahir dari tanah, adat, dan keyakinan yang beragam.

Sarekat Hitam: Kronologi dan Rangkuman dari Arsip Surat Kabar Kolonial (Delpher)

Disusun dari artikel-artikel surat kabar Hindia Belanda (1913–1930), terutama dari Sumatera's Westkust (Sumatera Barat), yang ditelusuri melalui arsip Delpher (Koninklijke Bibliotheek Belanda).

1. Latar Belakang: Kerusuhan Pajak Kamang 1908

Akar peristiwa ini bermula dari kerusuhan pajak (belasting relletjes) di Kamang tahun 1908, saat penduduk menolak sistem pajak kolonial. Dalam kerusuhan itu tewas:

● Missah — ayah dari Ramaja, tokoh utama Sarekat Hitam kelak

● Seorang penghulu bernama Datoek Radjo Penghoeloe (paman dari tokoh dengan nama sama yang kelak menjadi presiden Sarekat Hitam)

Dendam dari peristiwa 1908 disebut oleh koran (khususnya "Loc.") sebagai motif utama di balik lahirnya Sarekat Hitam hampir dua dekade kemudian.

Catatan: ini adalah narasi yang dibangun laporan investigasi kolonial, bukan psikologi Ramaja yang bisa diverifikasi independen — narasi "dendam pribadi" juga sekaligus melucuti gerakan ini dari kemungkinan motif politik/ekonomi kolektif yang lebih luas, sebuah pola umum dalam pemberitaan kolonial soal gerakan anti kolonial.

2. Kelahiran Sarekat Hitam (1925–1926)

Ramaja: pemimpin utama

● Anak Missah (korban 1908), sejak muda menyimpan dendam terhadap Bestuur (pemerintah kolonial) dan pamong adat.

● Bergabung dengan "garda komunis", hidup berpindah-pindah, mengabaikan kewajiban rodi (kerja wajib) dan pajak.

● 1925: tertangkap di Kamang karena mangkir dari rodi/pajak; mencoba menikam seorang dubalang (penjaga negeri) pengawalnya, gagal, dihukum beberapa bulan penjara.

● Menghilang, muncul kembali Agustus 1926, bersembunyi di rumah Datoek Pamoentjak di wilayah Fort de Kock.

● Dari sanalah ia merancang komplotan balas dendam dan mendirikan Sarekat Hitam.

Struktur organisasi

Ramaja membagi organisasi menjadi tiga divisi:

1. Divisi perempuan — direkrut lewat pendekatan ajaran Al-Quran (dianggap efektif menarik perempuan yang fanatik agama)

2. Divisi laki-laki

3. Divisi "Sarekat Hitam" (inti) — beranggotakan orang-orang yang dikenal sebagai penjahat/pembunuh, disiapkan untuk aksi kekerasan

Kepemimpinan:

Ramaja Pendiri & pemimpin utama, dalang pembunuhan

Datoek Radjo Penghoeloe (Aboe)

Presiden Sarekat Hitam*

Djamil gelar Datoe Soebalik Langit

Pemimpin kedua; propagandis PKI; mantan wd. negerihoofd Gadoet

Boejoeng gelar Ressortleider/propagandis cabang Biaro Moentjak nan Basah Gadang (Agam)

Status "presiden" ini berasal dari pengakuan Aboe di hadapan demang saat pemeriksaan pendahuluan. Di persidangan, Aboe menarik pengakuan itu dan mengaku hanya mengucapkannya karena takut dianiaya. Statusnya sebagai presiden karenanya bukan fakta yang tak-terbantahkan, melainkan klaim yang diperselisihkan antara pengakuan awal dan kesaksian sidang.

Klaim koran soal catatan Ramaja: Menurut laporan Locomotief, saat penangkapan Ramaja ditemukan sebuah "verslag" (catatan/laporan) miliknya. Koran mengutipnya kurang lebih berbunyi:

"Sejak 2 bulan aku mengabdi di sini (Kamang) demi kepentingan umum (22 Juli–15 Sept 1926)... rakyat — pria, wanita, anak-anak — menanti dengan tegang Hari Besar, Hari Revolusi... hari berdirinya Pemerintahan baru: Sovjet-Indonesia."

Catatan verifikasi: Kutipan ini hanya berasal dari satu sumber koran kolonial, bukan dokumen asli yang bisa diperiksa langsung. Istilah

"manifesto" dihindari di sini karena koran sendiri menyebutnya "verslag", bukan pernyataan/deklarasi formal. Pers dan aparat kolonial saat itu punya kepentingan menggambarkan gerakan semacam ini sebagai ancaman revolusioner terorganisir, sehingga frasa "Sovjet-Indonesia" perlu dibaca dengan kesadaran akan konteks propaganda anti komunis kolonial. Kutipan ini sebaiknya diperlakukan sebagai klaim koran tentang isi dokumen sitaan, bukan fakta yang terverifikasi independen.

Metode perekrutan paksa

Berdasarkan laporan investigasi "Loc.", dikuatkan sebagian oleh proses pengadilan yang menghasilkan vonis — namun tetap berasal dari satu jalur pelaporan koran, bukan rekonstruksi independen.

● Sekitar 50 anggota bersenjata parang (roedoes) mendatangi rumah-rumah warga yang belum bergabung.

● Ancaman: ternak dibunuh, rumah dibakar, jika menolak bergabung.

● Dalam waktu singkat terkumpul ±112 anggota.

● Pertemuan rahasia di hutan dihadiri ratusan orang, memutuskan Datoek Tanang Sati sebagai korban pertama.

3. Pembunuhan Datoek Tanang Sati (akhir 1926)

● Datoek Tanang Sati, kepala adat (adathoofd) Kamang, dibunuh atas perintah Ramaja.

● Untuk menutupi kematiannya, dikirim telegram palsu seolah dari korban sendiri: "Terpaksa berangkat ke Payakumbuh, beri tahu keluarga."

● Kejanggalan ini memicu kecurigaan; pencarian oleh kepala-kepala adat dimulai.

● Dua orang — Pakiah Basa dan Radjo Angek — tertangkap dan mengaku, memberi petunjuk untuk membongkar seluruh jaringan.

● Ramaja kabur, ditangkap ±sebulan kemudian di sebuah rumah ibadah di Malalo, tepi Danau Singkarak.

● Total 112 anggota teridentifikasi, lebih dari 45 orang terlibat langsung dalam pembunuhan.

Kesaksian sidang (sebagian terdakwa)

Alli gelar Membantah bersalah; mengaku pengakuan awal Mak Djamah diperoleh lewat penganiayaan aparat

Saliah gelar. Melihat Ramaja dengan ±15 orang di lokasi kejadian Pakiah Soedjak

Sama gelar Membantah; menyaksikan pertengkaran Soetan Ramaja–Oepik Bagoerai soal "bultzak" Batoeah (bungkusan/barang bukti); diasingkan ke Sasak, Payakumbuh

Aboe gelar Mengaku sebagai presiden Sarekat Hitam di hadapan Datoek demang, lalu menarik pengakuan karena "takut Radjo dianiaya". Dalam sidang lanjutan (4 Feb 1927), ia Penghoeloe justru menuding Datuk Sipado sebagai ketua Sarekat Hitam — bukan dirinya.

Datuk Dituding sebagai ketua Sarekat Hitam oleh Rajo Sipado Penghoeloe. Ia membantah keras, mengaku tidak tahu apa-apa soal "Sarekat Hitam", tapi mengakui adanya "Sarekat Tani" sejak Ramaja kembali ke kampung.

Ramaja Membantah pernah mengatur pertemuan-pertemuan di kampungnya; mengaku tidak tahu siapa ketua Sarekat Hitam, menduga organisasi itu sudah ada sebelum ia datang.

Datuk Tuo & Sama-sama menyatakan tidak tahu-menahu soal Datuk keberadaan Sarekat Hitam maupun pertemuan Bajangguik rencana pembunuhan.

ibrahim Mengaku membantu mengikat/menguburkan jenazah gelar Intan di bawah ancaman; membantah menjadi komunis. Batuah

Buyung Melihat jenazah Datoek Tanang Sati; membantah gelar Saldi menjadi komunis. Mudo

Ali gelar Mengaku membantu membersihkan darah & Datuk Nan mengangkut jenazah atas perintah Ramaja; Gancil menghadiri pertemuan ~50 orang di Ladang Lawas tapi mengaku tak ada pembicaraan soal pembunuhan di situ; sempat kabur ke Gunung Sahilan sebelum akhirnya ditangkap.

Catatan penting soal nama organisasi: Beberapa terdakwa kunci (Datuk Sipado, Datuk Tuo, Datuk Bajangguik) secara konsisten membantah mengenal nama "Sarekat Hitam", sementara mengakui adanya perkumpulan bernama "Sarekat Tani". Ini bisa dibaca dua arah: (a) taktik pembelaan hukum untuk menghindari tuduhan Pasal 169 yang lebih berat terkait "perkumpulan terlarang", atau (b) indikasi bahwa "Sarekat Hitam" memang lebih merupakan label yang dilekatkan investigasi/pers ketimbang nama yang dipakai anggotanya sendiri. Sumber yang ada tidak cukup untuk memastikan yang mana; keduanya tetap dugaan.

Bukti fisik: Sebilah pisau berlumur darah, yang digunakan untuk membunuh Datoek Tanang Sati, disita dari sebuah rumah di Bukit Bulat — ditemukan atas petunjuk Rajo Penghoeloe sendiri. Ia mengaku menyembunyikannya karena takut ditemukan militer, tapi membantah pisau itu dipakai untuk membunuh.

4. Pemberontakan Bersenjata Sumatera's Westkust (Januari 1927)

Aksi Sarekat Hitam di Kamang tampaknya menjadi salah satu pemicu pemberontakan komunis (PKI) yang lebih besar, terpusat di Siloengkang dan Sawahlunto:

● ±60 pemberontak tewas; korban di pihak pemerintah termasuk Letnan Simons, 2 prajurit, opzichter Leurs, 4 guru pribumi. (Sumber asli menyebut angka "110 gesneuvelden" di pihak pemerintah — jauh lebih besar dari korban pemberontak, yang secara logis janggal untuk laporan semacam ini. Kemungkinan kesalahan OCR/cetak atau angka gabungan tewas+luka; angka ini tidak bisa dianggap pasti.)

● Sabotase kereta api (rantai di rel, dinamit), pembakaran rumah sebagai sinyal pemberontakan, penyerangan asisten residen Karssen.

● Penangkapan pemimpin pemberontak Abdoel Manap (mantan guru, Soengei Lassie).

● Ditemukan kartu anggota "Barisan Merah" (nomor >9200, berstempel PKI) pada tersangka bernama Senen.

● Isu pemberontakan menjalar sampai ke Djambi, dengan pemimpin Siloengkang bernama Penosati dan Limin.

● Reaksi pers Belanda (De Standaard): menuntut tindakan militer lebih tegas terhadap "communistenpest".

Catatan: Sarekat Hitam Kamang adalah kasus lokal yang mendahului dan berkontribusi pada suasana yang memuncak menjadi pemberontakan terbuka ini, tapi bukan penyebab tunggal.

5. Proses Hukum di Landraad Fort de Kock

● Landraad (pengadilan negeri) Fort de Kock mengadili 28 terdakwa anggota Sarekat Hitam atas pelanggaran Pasal 169 KUHP (keikutsertaan dalam perkumpulan terlarang).

● Vonis:

○ 8 orang dibebaskan (sudah dihukum di perkara sebelumnya)

○ 1 orang: 6 tahun penjara

○ 7 orang: 5 tahun penjara

○ 5 orang: 4 tahun penjara

○ (7 orang sisanya tidak tercatat jelas di sumber — kemungkinan hilang dalam OCR)

● Semua terdakwa menerima vonis tanpa banding; sidang berlangsung 3 hari.

6. Internering ke Boven Digoel

Sejumlah tokoh Sarekat Hitam diasingkan ke kamp tahanan politik Boven Digoel (Papua):

Djamil gelar Datoe SoebaliakPemimpin kedua Sarekat Hitam, propagandis PKITapan (Balai Selasa)
Boejoeng gelar Moentjak nan BasahRessortleider/propagandis BiaroGadang, Agam
Saidiroellah alias Saidi gelar Soetan BasaGuru sekolah rakyat; pemimpin PKI dan Sarekat Hitam di Biaro GadangKubang Putih, Agam
Tongong gelar Datoe BasaMantan detektif polisi & penghulu kepala; penasihat Sarekat Tani danGoenoeng, Padang
Soeki gelar Datoe' BongsoePropagandis Sarekat Tani; wakil ketua Sarekat HitamGoenoeng, Padang

Temuan penting: Dua nama terakhir (Tongong dan Soeki) berasal dari daftar internering terpisah untuk wilayah Padang Panjang (De Koerier, 5 Jan 1929) — bukan dari kasus Kamang maupun kasus fitnah Soeliki/Payakumbuh. Ini menunjukkan ada (setidaknya) cabang ketiga "Sarekat Hitam" yang diakui administrasi kolonial: Kamang,

Biaro Gadang/Agam, dan Padang Panjang/Goenoeng — masing-masing punya struktur kepemimpinan sendiri (Tongong sebagai "pemimpin", Soeki sebagai "wakil ketua"), semua tercatat berdampingan dengan "Sarekat Tani" di lokasi yang sama. Ini memperkuat kesan bahwa "Sarekat Hitam" adalah semacam unit/sayap militan yang bernaung di dalam struktur Sarekat Tani/Sarekat Rakyat di berbagai nagari, bukan organisasi tunggal terpusat.

Internering ke Boven Digoel adalah keputusan administratif sepihak pemerintah kolonial (exorbitante rechten/hak eksorbitan gubernur jenderal), bukan hasil vonis pengadilan. Label "propagandis PKI", "pemimpin Sarekat Hitam", dsb pada nama-nama ini berasal dari teks keputusan internering itu sendiri — klaim sepihak aparat, tanpa proses pembelaan di pengadilan seperti pada kasus-kasus lain di dokumen ini. Statusnya karenanya lebih mirip tuduhan administratif daripada fakta yang teruji lewat proses hukum.

7. Warisan dan Penyalahgunaan Nama "Sarekat Hitam" (1927–1930)

Setelah kasus Kamang terbongkar, nama "Sarekat Hitam" menjadi label yang menakutkan sekaligus rawan disalahgunakan:

a. Zainoen gelar Sidi Marah (1927)

● Mantan anggota/pemimpin komunis dari Parak Gedang.

● Sudah dua kali dihukum sebelumnya (fakta dari catatan pengadilan): kepemilikan senjata api ilegal & keterlibatan Sarekat Hitam Kamang.

● Didakwa (bukan terbukti bersalah) dalam kasus rampok bersenjata di Boengoes (rumah Djoedah, saat pesta pernikahan) bersama Boejoeng Tabing, Raalin, Intik, Mak Siat.

Catatan: Sumber asli mencatat Zainoen membantah tuduhan rampok ini ("Bekl. ontkent aan de rampokpartij te hebben deelgenomen"). Vonis akhir kasus ini tidak tercatat dalam artikel yang tersedia. Jadi klaim bahwa ia "tetap aktif dalam kejahatan kriminal" tidak didukung penuh oleh sumber — yang pasti hanya bahwa ia didakwa dan membantah; bukan bahwa ia terbukti bersalah.

b. Kasus fitnah Datoek Kariang, Payakumbuh (1928)

● Di Talang, seorang bernama Datoek [Panggoeng?] dan beberapa orang dituduh terlibat komplotan "Sarekat Hitam" oleh Datoek Kariang (zaakwaarnemer/kuasa hukum).

● Investigasi membuktikan tidak ada komplotan nyata — tuduhan adalah fitnah bermotif dendam pribadi.

● Korban fitnah dibebaskan; Datoek Kariang divonis 4 tahun penjara; juru tulisnya, Djabir, dibebaskan karena kurang bukti.

c. Kasus fitnah Dangoeng-Dangoeng, Soeliki (Maret 1928)

Kasus paling terdokumentasi dengan baik di antara semua artikel, dan dilaporkan berulang kali oleh berbagai koran:

Tuduhan awal (klaim koran, kemudian terbukti rekayasa — lihat di bawah):

● Kepala Onderdistrik Dangoeng-dangoeng menggerebek pertemuan 36 orang di Taloengmaoer (23 km dari ibu kota onderafdeeling Soeliki).

● Organisasi dituduh "Sarekat Hitam", pemimpin Datoe Mongoeng/Manggoeng.

● "Bukti" yang disita, menurut laporan awal: senjata dan bendera hitam berlambang palu-arit.

● Datoe Mongoeng cs ditahan di penjara Soeliki.

Catatan: Klaim "bendera berlambang palu-arit" ini terbukti palsu/direkayasa. Lihat pembongkaran fitnah di bawah: bendera itu ternyata dibuat sendiri atas pesanan kepala negeri, bukan barang bukti otentik milik sebuah sel komunis.

Pembongkaran fitnah:

● Asisten residen Payakumbuh, pejabat kehakiman pribumi, dan kepala-kepala distrik menyelidiki ulang.

● Oppasser, juru tulis kepala negeri, dan seorang tukang jahit semua mengaku bertindak atas instruksi kepala negeri Talang.

● Tukang jahit mengaku membuat sendiri bendera "bukti" itu atas perintah kepala negeri — jadi bendera tersebut adalah properti rekayasa, bukan bukti otentik.

● Ditemukan buku catatan tertulis (legger) pada juru tulis yang membuktikan instruksi tertulis kepala negeri untuk merekayasa penangkapan.

● Kesimpulan investigasi: tidak ditemukan bukti keberadaan komplotan sungguhan.

● Motif diduga: mencari nama/pujian ("reclame") atau dendam pribadi.

● Kepala negeri sendiri akhirnya ditahan sementara.

d. Kasus fitnah Simabur, Fort van der Capellen/Batusangkar (Mei 1928)

Kasus fitnah ketiga yang ditemukan — pola identik dengan Payakumbuh dan Soeliki:

● Empat orang ditangkap: Sutan Maharaja (mantan kepala nagari Sungai Jambu), Datuk Paduko Rajo, Sarin, Murin — dituduh berceramah menghasut dan merencanakan perlawanan.

● 18 saksi awalnya memberatkan mereka; keempat terdakwa membantah.

● Investigasi ulang membuktikan mereka tidak bersalah. Dalang sebenarnya: kepala nagari Sungai Jambu yang menjabat, Haji Yakub, dibantu seorang mata-mata (spion).

● Bukti fisik pembongkaran fitnah yang mencolok: salah satu tuduhan menyebut pertemuan rahasia diadakan di sebuah rumah di atas bukit — tapi investigasi menemukan rumah itu sudah runtuh akibat gempa bumi Juni 1926, jauh sebelum tanggal pertemuan yang dituduhkan. Fitnah ini secara harfiah mustahil secara fisik.

● Haji Yakub dan si mata-mata ditahan preventif; artikel eksplisit menyebut pola ini "hampir persis sama" dengan kasus Sarekat Hitam Payakumbuh.

e. Klarifikasi: kasus Semarang/Solo BUKAN bagian Sarekat Hitam (Maret 1928)

Artikel dari Algemeen Handelsblad mengklarifikasi bahwa komplotan pencuri Marmidjan, Thomas, dkk di Semarang/Solo keliru dikait-kaitkan dengan komunisme oleh media lain. Artikel ini secara eksplisit menyebut:

"Sarekat Hitam yang terungkap pada musim semi 1927 memang benar merupakan sebuah divisi teroris dari P.K.I. Anggotanya sebagian besar adalah para bandit, dan mereka mengisi kas partai dengan hasil dari pencurian-pencurian yang mereka lakukan."

Namun, kelompok Marmidjan-Thomas ini bukan bagian Sarekat Hitam, tanpa kaitan organisasi manapun (kecuali satu kenalan yang kebetulan tercatat sebagai anggota PKI).

Catatan sumber: Karakterisasi "divisi teroris PKI" ini adalah klaim satu surat kabar kolonial, konsisten dengan framing represif pers kolonial terhadap gerakan ini secara umum — bukan penilaian netral.

Dari rangkaian artikel ini, dapat ditarik beberapa benang merah:

1. Sarekat Hitam bukan organisasi tunggal-terpusat, melainkan tampaknya nama/model yang dipakai di beberapa titik berbeda di Sumatera's Westkust (Kamang, Payakumbuh/Soeliki, Biaro Gadang/Agam, dan Padang Panjang/Goenoeng — dikonfirmasi lewat catatan internering resmi terpisah), masing-masing dengan pemimpin lokal, namun dengan koneksi ke jaringan PKI/Sarekat Tani/Sarekat Rakyat yang lebih luas.

2. Kasus Kamang (Ramaja) adalah yang asli/nyata — terverifikasi lewat pembunuhan sungguhan, bukti fisik (pisau berlumur darah), pengadilan, dan pengakuan berulang, meski beberapa terdakwa mengklaim pengakuan awal mereka diperoleh lewat kekerasan aparat. Namun demikian, ada perselisihan menarik dalam sidang lanjutan: beberapa terdakwa kunci (Datuk Sipado, Datuk Tuo, Datuk Bajangguik) justru membantah pernah mengenal nama

"Sarekat Hitam", sambil mengakui adanya "Sarekat Tani" — sehingga nama "Sarekat Hitam" sendiri, meski peristiwa pembunuhannya nyata, berstatus sedikit diperdebatkan sebagai nama organisasi.

3. Nama "Sarekat Hitam" kemudian disalahgunakan sebagai alat fitnah politik lokal di setidaknya tiga kasus terpisah (Payakumbuh/DatoekKeraing), Soeliki/Dangoeng-Dangoen, dan Simabur/Haji Yakub) oleh pejabat-pejabat kecil (negarihoofd, zaakwaarnemer) yang memanfaatkan histeria antikomunis kolonial pasca-pemberontakan 1926/1927 untuk kepentingan pribadi. Pola di ketiganya sangat mirip: penggerebekan dramatis, bukti fisik yang kemudian terbukti direkayasa/mustahil, lalu si pelapor sendiri yang berbalik ditahan.

4. Pola kekerasan interogasi (pemukulan, ancaman tembak) muncul berulang dalam kesaksian para terdakwa di berbagai kasus — pola sistemik dalam penanganan kasus-kasus "komunis" pada masa itu.

5. Setelah organisasi ini dibubarkan secara politik, setidaknya satu mantan anggota (Zainoen) didakwa (namun membantah, dan vonisnya tidak diketahui dari sumber yang ada) dalam kasus perampokan — indikasi yang lemah, bukan bukti kuat, soal kemungkinan disintegrasi gerakan menjadi aktivitas kriminal. Poin ini sebaiknya dianggap dugaan, bukan kesimpulan mapan.

6. Klaim pers kolonial bahwa "Sarekat Hitam" adalah "divisi teroris PKI" (Algemeen Handelsblad, Maret 1928) sebaiknya dibaca sebagai framing sepihak pers kolonial, bukan penilaian netral — mengingat pers yang sama juga berulang kali salah/tertipu oleh kasus-kasus fitnah yang memakai nama yang sama.

Daftar Sumber Artikel

Sin Po (dikutip 2×)~1927~1927 Vonis pengadilan 28 terdakwa Sarekat Hitam
Sumatera-bode~1927Sumatera-bode ~1927 Struktur & metode organisasi Sarekat Hitam
(tidak disebut)~Feb 1930(tidak disebut) ~Feb 1930 Internering Boejoeng ke Boven Digoel
Sum. BodeNov 1927Sum. Bode Nov 1927 Kasus rampok Boengoes, Zainoen gelar Sidi Marah
Sum. Bode29 Okt 1928Sum. Bode 29 Okt 1928 Kasus fitnah Datoek Keraing, Payakumbuh
Sidang pengadilan (vervolg)~1927~1927 Kesaksian terdakwa pembunuhan Datoek Tanang Sati
(tidak disebut) 4-5 Jan 1927 Pemberontakan4-5 Jan 1927Siloengkang/Sawahlunto
Loc. (Locomotief)Jan 1927Jan 1927 Kronologi lengkap Ramaja & Sarekat Hitam
Loc.~Feb 1928Loc. ~Feb 1928 Penemuan sel Sarekat Hitam Taloengmaoer (versi 1)
(tidak disebut)8 Maret 1928(tidak disebut) 8 Maret 1928 Pembongkaran fitnah Dangoeng-Dangoeng

Sarekat Hitam di Silungkang: Catatan atas Barisan Khusus dalam Pemberontakan Rakyat Silungkang 1926–1927

Disusun berdasarkan satu sumber utama: Amri Marzali, "Pemberontakan Komunis Silungkang 1926–1927: Sebuah Gerakan Islam Revolusioner," serta Paradigma Jurnal Kajian Budaya, Vol. 10, No. 1 (2020), hlm. 59–84 — yang disusun penulis dari dokumen kolonial, buku pelaku sejarah A. Muluk Nasution (Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926–1927, 1981), buku Mestika Zed (Pemberontakan Komunis Silungkang 1927, 2004), naskah Anwar Sirin (2002), serta penelitian etnografi penulis sendiri di Nagari Silungkang.

Nama "Sarekat Hitam" tidak hanya muncul dalam kasus Kamang yang dicatat pers kolonial Sumatera's Westkust, tetapi juga dalam historiografi terpisah tentang Pemberontakan Rakyat Silungkang, sebuah nagari di kawasan Sawahlunto yang menjadi pusat perlawanan bersenjata terhadap pemerintah kolonial pada akhir 1926 hingga awal 1927. Berbeda dari Kamang, di Silungkang nama Sarekat Hitam tidak merujuk pada organisasi induk, melainkan pada sebuah unit khusus di dalam tubuh Sarekat Rakyat Silungkang, yaitu sebuah organisasi massa pecahan Sarekat Islam yang, menurut rekonstruksi Amri Marzali, menjadi motor utama perlawanan tersebut. Organisasi ini jauh lebih dominan ketimbang Partai Komunis Indonesia yang keterlibatannya terbatas pada koordinasi penentuan hari pemberontakan (D-Day) agar serentak dengan cabang-cabang PKI di Jawa.

Sarekat Rakyat Silungkang sendiri lahir dari Sarekat Islam cabang Silungkang yang didirikan pada 1915, dipimpin mula-mula oleh Sulaiman Labai, Bagindo Ratu, dan Talaha Sutan Langit. Sejalan dengan perpecahan nasional dalam tubuh Sarekat Islam sejak Kongres 1916 di Bandung — ketika faksi Sarekat Islam Merah yang dipelopori Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin memisahkan diri dari faksi kooperatif pimpinan Tjokroaminoto — cabang Silungkang, di bawah pengaruh tokoh Sumatera Barat Hadji Ahmad Chatib gelar Datuk Batuah, melebur menjadi Sarekat Rakyat pada 1924 dan secara resmi bernaung di bawah PKI sebagai onderbouw, meski dalam praktiknya bergerak otonom penuh.

Pada 1926, menurut catatan pimpinan Sarekat Rakyat Silungkang sendiri: Mohammad Jusuf Sampono Kayo, organisasi ini telah beranggotakan 1.140 orang hanya di cabang Silungkang — jauh melampaui jumlah anggota PKI di seluruh Sumatera Barat yang tercatat baru 10 orang pada Februari 1925. Struktur ini bersifat sangat longgar: setiap cabang dan anak cabang memiliki kedaulatan sendiri, bergerak berdasarkan kebijakan pemimpin lokal masing-masing, tanpa hirarki komando yang ketat dari pusat PKI di Jawa.

Nama Sarekat Hitam muncul pertama kali dalam rekonstruksi ini pada April 1926, sesaat setelah polisi kolonial menggerebek kantor bersama surat kabar Panas (milik Sarekat Rakyat) dan Soeara Tambang (milik Perserikatan Kaum Buruh Tambang/PKBT Sawahlunto) di Sawahlunto, serta memberlakukan pers breidel ordonantie yang mewajibkan pelaporan isi terbitan sehari sebelum penerbitan.

Sarekat Rakyat Silungkang, tanpa menunggu restu dari Cabang Padang Panjang yang menjadi induk organisasinya di Sumatera Barat, segera menggelar rapat mendadak di Nagari Padang Sibusuk. Rapat tersebut dipimpin oleh seorang kader bernama Muchtar dari Kutai, rapat tersebut membentuk apa yang disebut Barisan Berani

Mati, dengan nama lain Sarekat Hitam, sebagai unit yang akan melaksanakan gerakan revolusi bersenjata. Saat keputusan ini dimintakan pengesahan kepada Cabang Padang Panjang, PKI/Sarekat Rakyat Cabang Padang Panjang di bawah Arif Fadillah menolaknya. Namun, penolakan tersebut tidak menghentikan Sarekat Rakyat Silungkang untuk terus bergerak secara mandiri.

Awal Mei 1926, tak lama setelah pembentukan Sarekat Hitam ini, pimpinan teras Sarekat Rakyat Silungkang, Sulaiman Labai dan Yusuf Rajo Kocik, ditangkap polisi kolonial dan ditahan di penjara Sawahlunto. Kepemimpinan organisasi kemudian beralih ke kader-kader muda yang digambarkan lebih keras dan bersemangat.

Di bawah kepemimpinan baru inilah Sarekat Hitam bergerak sepenuhnya di bawah tanah, menggiatkan "kursus lima menit" untuk penyebaran pengetahuan dasar perlawanan di seluruh wilayah, menghimpun anggota baru di pelosok kampung, mengumpulkan dana dari simpatisan, dan mempersiapkan persenjataan untuk revolusi bersenjata. Organisasi ini beroperasi dengan prinsip kerahasiaan ketat: satu anggota hanya mengenal satu anggota lain sebagai penghubungnya.

Persenjataan yang berhasil disiapkan antara lain sekitar 200 granat tangan buatan sendiri yang disebut kuweh lemper, ratusan kelewang (rudus), dan satu peti pistol colt kecil yang disebut pisau ubi yang dibeli dari sebuah toko milik warga Jerman penjual barang selundupan di kota Padang.

Menurut catatan A. Muluk Nasution yang dikutip Marzali, dalam periode ini pula dua orang reserse dan seorang polisi yang nekat memasuki kampung dibunuh oleh Sarekat Hitam, di tengah suasana yang digambarkan semakin memanas setelah polisi kolonial mulai menyandera istri dan ibu dari para buronan sebagai tekanan agar suami atau anak mereka menyerahkan diri.

Struktur formal Sarekat Hitam tampak paling jelas dalam rencana penyerangan pusat pemerintahan kolonial di Sawahlunto yang disusun menjelang akhir 1926. Seluruh kekuatan pemberontak, menurut rekonstruksi berbasis kesaksian A. Muluk Nasution dan catatan Mestika Zed, dibagi menjadi tiga barisan: Barisan Inti, terdiri atas 27 anggota militer garnisun Sawahlunto pimpinan Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat (dua serdadu Belanda asal Manado yang membelot dan bergabung dengan gerakan revolusioner ini) bertugas menyerang kantor-kantor pemerintah, gedung societeit, perusahaan tambang batu bara, dan penjara Sawahlunto; Barisan Cadangan, terdiri atas lima kelompok Sarekat Rakyat dari berbagai nagari sekitar Sawahlunto yang akan menyerbu dari berbagai arah; dan Barisan Khusus atau Barisan Pengawal, yang secara eksplisit diidentifikasi sebagai anggota Sarekat Hitam (dalam istilah Belanda yang dikutip sumber ini, Dood organisatie atau "organisasi maut") dipimpin oleh Kamaruddin Manggulung, Jusuf Sampono Kayo, Berahim, dan sejumlah pendekar silat lain.

Tugas Barisan Khusus ini adalah membunuh orang-orang penting di Nagari Silungkang yang pro atau mendukung Belanda, serta merusak fasilitas telekomunikasi dan perhubungan yang menghubungkan Silungkang dengan dunia luar.

Rencana pemberontakan ini sendiri berjalan dalam suasana ketidakpastian panjang antara Sarekat Rakyat Silungkang dan induk organisasinya.

Instruksi dari pertemuan rahasia pimpinan PKI di Prambanan, Solo, Desember 1925, yang menetapkan revolusi akan dimulai Juli 1926, disampaikan secara tidak lengkap dan memicu kontroversi di kalangan Sarekat Rakyat Sawahlunto-Silungkang. Pemimpin Komintern, Tan Malaka, termasuk yang tidak menyetujui instruksi ini.

Pada 5 November 1926, sebuah telegram berkode diterima seorang pemimpin Sarekat Rakyat Silungkang dari Betawi, menginstruksikan pemberontakan dimulai 12 November 1926. Namun pemberontakan di Betawi dan Banten yang dimulai pada tanggal itu gagal ditindas Belanda kecuali di Banten yang masih bertahan sebentar.

Menjelang akhir Desember 1926, kabar baru menyatakan revolusi akan dimulai serentak 1 Januari 1927. Namun, ketika utusan Sarekat Rakyat Silungkang, Haji Jalaluddin dan Alimin, dikirim ke Padang Panjang untuk memastikan hal ini kepada Arif Fadillah, mereka tidak berhasil menemuinya — belakangan diketahui Arif Fadillah telah ditangkap diam-diam oleh Belanda dan ditahan di Sawahlunto.

Pada rapat penentuan akhir di Ngalau Surek, Silungkang, 21 Desember 1926, muncul kabar bahwa gerakan-gerakan serupa di Jawa telah gagal dan konferensi darurat PKI/Sarekat Rakyat memutuskan untuk membatalkan pemberontakan di seluruh Sumatera Barat. Namun dalam rapat lanjutan di rumah Talaha Sutan Langit, seorang pemuda bernama Kamaruddin Manggulung, sosok yang sama yang kelak memimpin Barisan Khusus Sarekat Hitam, menginterupsi rapat sambil mengacungkan revolver dan menuntut keputusan tegas untuk tetap melaksanakan pemberontakan. Tidak ada yang menolak secara terbuka, dan keputusan pun jatuh: pemberontakan tetap dilaksanakan pada 1 Januari 1927.

Penyerbuan ke Sawahlunto pada malam pergantian tahun itu berakhir dengan kegagalan akibat kelemahan koordinasi lapangan. Barisan-barisan yang bergerak dari Silungkang, dengan kekuatan sekitar 300 orang, melewati pos polisi Muara Kalaban tanpa menyerangnya. Tugas itu semestinya dilaksanakan barisan lain secara bersamaan pukul 24.00, namun sebagian anggota yang tertinggal justru diinterogasi polisi setempat, memicu baku tembak dan ledakan bom di kantor polisi yang menewaskan dua anggota barisan serta membocorkan seluruh rencana kepada Belanda sebelum penyerbuan utama dimulai.

Sersan Mayor Pontoh dan Sersan Rumuat sendiri, bersama 20 anggota militer pribumi di bawah komando mereka, ternyata telah ditangkap Belanda dua malam sebelumnya. Kabar ini baru sampai ke Silungkang pada malam penyerbuan itu sendiri, terlalu terlambat untuk membatalkan rencana. Para pemberontak yang tak sempat melarikan diri ditangkap; perlawanan sporadis masih berlanjut beberapa hari di sejumlah daerah, tapi secara keseluruhan gerakan ini gagal mencapai tujuannya.

Marzali menegaskan, berdasarkan konstruksinya, bahwa perlawanan Silungkang secara keseluruhan tidak berideologi komunis, tidak digerakkan oleh orang komunis, dan tidak dibiayai maupun dilaksanakan oleh Partai Komunis Indonesia. Perlawanan ini digerakkan oleh Sarekat Rakyat yang berideologi Islam revolusioner, bekerja sama dengan Perserikatan Kaum Buruh Tambang Sawahlunto dan dua serdadu Belanda pembelot asal Manado, sehingga ia menamakan peristiwa ini Gerakan Islam Revolusioner, bukan Pemberontakan Komunis Silungkang.

Dalam kerangka argumen inilah Sarekat Hitam Silungkang perlu ditempatkan: bukan sebagai organisasi komunis yang berdiri sendiri sebagaimana kesan yang dibangun label kolonial, melainkan sebagai nama alternatif bagi unit garda depan atau algojo bersenjata di dalam struktur Sarekat Rakyat yang berbasis Islam dan adat lokal, dibentuk secara mandiri oleh cabang Silungkang tanpa restu induk organisasinya, dan baru benar-benar aktif menjelang serta selama rencana penyerbuan Sawahlunto.

Kesamaan nama antara Sarekat Hitam Silungkang dan Sarekat Hitam Kamang (dua peristiwa yang berjarak ratusan kilometer, dengan struktur kepemimpinan, tokoh, dan kronologi yang sama sekali berbeda) patut dicatat sebagai fenomena tersendiri dalam historiografi gerakan Sumatera Barat pertengahan 1920-an, tanpa terburu-buru menyimpulkan hubungan organisasi langsung antara keduanya.

Kemungkinan yang lebih beralasan, berdasarkan pola yang juga tampak pada catatan internering administratif Sarekat Hitam di Biaro Gadang dan Padang Panjang (kasus Kamang), adalah bahwa "Sarekat Hitam" berfungsi sebagai semacam nama generik atau konvensi lokal untuk unit rahasia bersenjata dalam pergerakan Sarekat Rakyat/Sarekat Islam radikal di Sumatera Barat.

Pembentukannya dilakukan secara independen oleh masing-masing cabang tanpa koordinasi terpusat. Ini sejalan dengan watak keseluruhan gerakan yang, sebagaimana ditekankan Marzali, memang longgar, otonom di tingkat cabang, dan jauh dari citra organisasi komunis terpusat yang digambarkan laporan-laporan kolonial maupun historiografi arus utama pascakolonial yang mewarisi kerangka pelaporan tersebut.

Sarekat Hitam (1913–1930)

“Lawan segala penindasan, baik dari penjajah maupun kepala adat yang menjadi alatnya.”

Di Sumatera Barat pertengahan 1920-an, ketika mesin kolonial Belanda semakin menggencarkan penindasannya melalui pajak yang memberatkan, kerja paksa (rodi) yang memperbudak tubuh dan martabat rakyat, serta penguasaan atas lembaga adat yang seharusnya melindungi masyarakat, muncul gelombang perlawanan yang tak terbendung. Sarekat Hitam lahir bukan sebagai gerakan yang diimpor dari doktrin Eropa, melainkan sebagai ledakan amarah kolektif yang tumbuh dari tanah Minangkabau sendiri, dari luka sejarah, penderitaan sehari-hari, dan tekad bulat menolak segala bentuk otoritarianisme. Gerakan ini, terutama yang berkembang di Kamang, menjadi simbol nyata semangat anti-otoritarian rakyat yang otonom dan berakar lokal.¹

Segala sesuatu bermula dari trauma mendalam Perang Belasting (Pajak) Kamang tahun 1908. Saat penduduk secara massal menolak sistem belasting kolonial yang merampas hak ekonomi dan martabat mereka. Missah, ayah Ramaja yang kelak menjadi tokoh sentral Sarekat Hitam, tewas dalam peristiwa itu. Begitu pula seorang penghulu bernama Datoek Radjo Penghoeloe.

Luka 1908 ini tidak pernah sembuh. Hampir dua dekade kemudian, kenangan akan kekejaman tersebut terus membara, menyatu dengan kemarahan yang lebih luas terhadap pajak yang tak kunjung adil, kerja paksa yang memperlakukan rakyat seperti budak, dan kepala adat yang lebih memihak Bestuur daripada rakyatnya sendiri.

Laporan kolonial dengan sengaja mereduksi motif gerakan ini menjadi “dendam pribadi” Ramaja semata, strategi licik untuk menghilangkan dimensi politik kolektif dan semangat anti-otoritarian yang sesungguhnya.²

Setelah sempat bergaul dengan lingkaran “kuminih” tapi tetap menjaga otonomi lokal yang kuat, ia mendirikan Sarekat Hitam di Kamang pada 1925–1926. Organisasi ini dengan cepat berkembang, membentuk struktur yang mencakup divisi laki-laki dan inti militan yang siap melaksanakan aksi langsung. Dalam waktu relatif singkat, jumlah anggota mencapai sekitar 112 orang. Anggotanya adalah mereka rakyat biasa yang sudah tidak tahan lagi melihat tanah airnya dirampok, adatnya dikhianati, dan martabatnya diinjak-injak.

Puncak perlawanan terjadi ketika Datoek Tanang Sati, kepala adat yang dianggap sebagai simbol kolaborasi dengan penjajah, dihukum mati atas perintah Ramaja. Aksi ini adalah pernyataan politik yang keras: rakyat tidak lagi mau tunduk pada otoritas yang zalim, baik yang datang dari luar maupun dari dalam.³

Fakta krusial yang sering disembunyikan adalah keterlibatan komunisme yang sangat terbatas. Pada Februari 1925, jumlah anggota PKI resmi di seluruh Sumatera Barat hanya 10 orang. Sementara Sarekat Rakyat sebagai organisasi massa yang menjadi wadah utama perlawanan, termasuk unit Sarekat Hitam, jauh lebih besar: 660 orang di seluruh wilayah pada 1924, dan hanya di Silungkang saja sudah mencapai 1.140 orang pada 1926. Data ini dengan gamblang membuktikan bahwa Sarekat Hitam adalah gerakan akar rumput yang mandiri, lahir dari inisiatif lokal dan keluhan rakyat sehari-hari, bukan organisasi yang dikendalikan oleh PKI pusat. Banyak terdakwa di persidangan dengan berani membantah tuduhan komunis dan lebih mengakui keberadaan “Sarekat Tani”.⁴

Kolonial Belanda sadar betul dengan realitas ini. Namun, mereka justru sengaja menggunakan label “komunis” sebagai alasan utama penangkapan massal dan pembuangan. Mereka memanfaatkan Pasal 169 KUHP Hindia Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië), yang sudah berlaku sejak 1 Januari 1918. Pasal ini mengatur tentang “keikutsertaan dalam perkumpulan terlarang”. Dengan pasal tersebut, kolonial bisa menuduh siapa saja yang dianggap terlibat Sarekat Hitam tanpa harus membuktikan tindakan kekerasan secara spesifik.

Pasal 169 menjadi alat yang sangat efektif karena memberi dasar hukum untuk menangkap dan mengadili puluhan orang sekaligus, memungkinkan penggunaan hak eksorbitan gubernur jenderal untuk mengasingkan tokoh-tokoh ke Boven Digoel tanpa proses pengadilan biasa, serta menciptakan narasi bahwa perlawanan rakyat bukanlah gerakan lokal yang sah, melainkan bagian dari “ancaman komunis internasional” yang berbahaya.

Dengan strategi ini, Belanda berhasil membungkam perlawanan sekaligus membenarkan represi massif di mata publik Eropa dan elite pribumi yang kooperatif.⁵

Gerakan ini tidak berhenti di Kamang. Pola serupa muncul di berbagai nagari lain dengan otonomi masing-masing yang tinggi. Di Silungkang, Sarekat Hitam berfungsi sebagai unit militan dalam Sarekat Rakyat yang lahir dari kebutuhan mendesak rakyat.

Pasca kasus Kamang, nama “Sarekat Hitam” dengan cepat disalahgunakan dalam serangkaian kasus fitnah politik oleh pejabat nagari yang haus kekuasaan. Kasus di Payakumbuh, Soeliki (Dangoeng-Dangoeng), dan Simabur adalah bukti bagaimana rezim kolonial menciptakan musuh imajiner untuk menakut-nakuti masyarakat sekaligus memberi celah bagi elite lokal menjalankan dendam pribadi melalui rekayasa bukti dan penggerebekan dramatis. Pola ini memperlihatkan kelemahan sekaligus kekejaman sistem kolonial.

Sarekat Hitam berdiri sebagai monumen perlawanan anti-otoritarian yang autentik. Kelahirannya bukan dari buku teori di Eropa, melainkan dari luka pajak 1908, cambukan rodi, pengkhianatan kepala adat, serta tekad rakyatnya. Inilah yang membuat Sarekat Hitam begitu berbahaya di mata kolonial.

Gerakan ini membuktikan bahwa semangat melawan penindasan telah lama mengalir dalam darah bangsa ini. Meski akhirnya dibungkam dengan penjara, pengasingan, dan fitnah.

Warisan Sarekat Hitam mengingatkan kita semua: perlawanan sejati selalu lahir dari tanah air sendiri, dari penderitaan rakyat, dan dari tekad bulat untuk tidak lagi menjadi budak di tanah leluhur. Itulah sebabnya namanya tetap kami rawat — sebagai simbol perlawanan anti-otoritarian yang abadi ditanah yang kita pijaki..

Catatan Kaki

¹ Kompilasi 12 artikel surat kabar Hindia Belanda (1913–1930), terutama Locomotief dan Sumatera-bode, diarsipkan di Delpher.

² Laporan investigasi kolonial tentang Kerusuhan Pajak Kamang 1908 dan latar belakang Sarekat Hitam.

³ Proses pengadilan Landraad Fort de Kock dan daftar internering ke Boven Digoel (De Koerier, 1928–1929).

⁴ Amri Marzali (2020) dan Benda & McVey (1960) untuk data keanggotaan PKI (10 orang) serta Sarekat Rakyat.

⁵ Penjelasan penggunaan Pasal 169 KUHP (berlaku sejak 1918) dan strategi kolonial dalam represi gerakan 1926–1927.

Sarekat Hitam dalam Pergerakan Sumatera Barat 1908–1930: Sintesis dari Arsip Kolonial dan Historiografi Akademik

Artikel ini mengintegrasikan seluruh sumber yang telah diverifikasi secara eksplisit dan mendalam: dua belas artikel surat kabar Hindia Belanda 1913–1930 dari arsip Delpher (Koninklijke Bibliotheek Belanda) terkait kasus Kamang beserta jaringannya; kajian akademik Amri Marzali, "Pemberontakan Komunis Silungkang 1926–1927: Sebuah Gerakan Islam Revolusioner" (Paradigma Jurnal Kajian Budaya, 2020), yang menyusun kasus Sarekat Hitam Silungkang dari buku A. Muluk Nasution (1981), Mestika Zed (2004), dan naskah Anwar Sirin (2002); serta kajian Mochammad Ronaldy Aji Saputra, "Dari Weberian hingga Indonesiasentris: Kajian Historis-Sosiologis B.J.O. Schrieke" (Historiography: Journal of Indonesian History and Education, 2022), yang memberi konteks penulis laporan investigasi kolonial resmi atas gerakan ini.

Dalam historiografi pergerakan antikolonial di Sumatera Barat, nama Sarekat Hitam sering muncul sebagai sebuah organisasi rahasia yang identik dengan kekerasan, komunisme, dan pemberontakan. Pembacaan semacam ini tampak masuk akal karena arsip kolonial berulang kali menggunakan nama yang sama untuk menjelaskan berbagai peristiwa sepanjang pertengahan 1920-an. Namun, ketika seluruh sumber tersebut dibaca secara berdampingan, muncul persoalan yang lebih mendasar: apakah Sarekat Hitam benar-benar menunjuk pada satu organisasi, atau justru merupakan sebuah label yang dilekatkan pada berbagai kelompok yang berbeda?

Pertanyaan ini penting karena nama Sarekat Hitam ternyata muncul dalam sedikitnya dua konteks yang sama sekali berbeda. Di Kamang, Agam, ia dikaitkan dengan organisasi rahasia yang bertanggung jawab atas pembunuhan seorang kepala adat pada 1926. Di Silungkang, Sawahlunto, nama yang sama digunakan untuk menyebut sebuah barisan bersenjata dalam tubuh Sarekat Rakyat yang dipersiapkan menghadapi pemberontakan Januari 1927. Kedua peristiwa ini berlangsung pada periode yang hampir bersamaan, tetapi dipisahkan oleh ruang, struktur organisasi, kepemimpinan, bahkan orientasi politik yang berbeda. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan organisatoris secara langsung di antara keduanya.

Kesamaan nama inilah yang menjadi titik berangkat esai ini. Alih-alih menganggap Sarekat Hitam sebagai satu organisasi yang menyebar ke berbagai daerah, tulisan ini mengajukan pembacaan bahwa istilah tersebut bekerja sebagai sebuah penanda yang maknanya berubah-ubah sesuai konteks sosial maupun kepentingan politik yang melingkupinya. Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi mencari organisasi induknya, melainkan memahami bagaimana satu nama dapat dipakai untuk menyebut fenomena-fenomena yang berbeda.

Kasus Kamang memperlihatkan persoalan tersebut dengan jelas. Seluruh rekonstruksi mengenai organisasi ini terutama berasal dari pemberitaan pers kolonial Belanda yang kemudian menjadi dasar berbagai penulisan sejarah berikutnya. Dalam laporan-laporan itu, kemunculan Sarekat Hitam dijelaskan sebagai kelanjutan dari dendam pribadi yang berakar pada Perang Belasting 1908. Ramaja, yang disebut kehilangan ayahnya dalam konflik tersebut, digambarkan mendirikan organisasi rahasia yang kemudian menghimpun puluhan anggota dan berujung pada pembunuhan Datoek Tanang Sati pada 1926.

Narasi ini sekilas tampak utuh, tetapi sesungguhnya merupakan hasil konstruksi penyelidikan kolonial. Penjelasan mengenai motif dendam personal tidak dapat diverifikasi secara independen karena hampir seluruh sumber yang tersedia berasal dari institusi kolonial yang sedang menyelidiki perkara tersebut. Akibatnya, pembunuhan itu tidak hanya dipahami sebagai tindak kriminal, tetapi sekaligus dibingkai sebagai konsekuensi dari watak pribadi para pelakunya. Pembacaan semacam ini secara tidak langsung menggeser perhatian dari kemungkinan adanya persoalan sosial, ekonomi, maupun politik yang lebih luas.

Keraguan terhadap narasi tersebut justru muncul dari sumber kolonial itu sendiri. Dalam persidangan lanjutan, sejumlah terdakwa menarik kembali pengakuan mereka, membantah struktur organisasi yang sebelumnya diberitakan, bahkan menyangkal penggunaan nama Sarekat Hitam. Ada yang menyebut perkumpulan itu bernama Sarekat Tani, sementara yang lain mengaku tidak mengetahui siapa pemimpinnya. Perbedaan kesaksian ini memang dapat dibaca sebagai strategi pembelaan di pengadilan, tetapi sekaligus membuka kemungkinan lain yang tidak kalah penting: bahwa nama Sarekat Hitam mungkin lebih merupakan kategori yang dibangun oleh aparat penyelidik dan pers kolonial daripada identitas yang secara konsisten dipakai oleh para anggotanya sendiri.

Hal itu tidak berarti pembunuhan di Kamang tidak pernah terjadi. Bukti material maupun proses hukum menunjukkan bahwa tindak kekerasan tersebut memang nyata. Akan tetapi, keberadaan tindak kekerasan tidak otomatis membuktikan bahwa organisasi yang melakukannya benar-benar memiliki bentuk sebagaimana digambarkan dalam arsip kolonial. Yang dapat dipastikan adalah adanya sebuah kelompok yang melakukan pembunuhan; sementara nama, struktur, dan identitas kelompok itu sendiri masih menyisakan ruang untuk diperdebatkan.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika nama Sarekat Hitam mulai muncul di berbagai daerah lain di Sumatera Barat. Dalam sejumlah kasus, penyelidikan ulang pemerintah kolonial justru membuktikan bahwa tuduhan mengenai keberadaan Sarekat Hitam merupakan rekayasa pejabat lokal yang memanfaatkan ketakutan pemerintah terhadap komunisme untuk menjatuhkan lawan pribadi. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal Sarekat Hitam bukan hanya nama sebuah organisasi, melainkan juga sebuah tuduhan yang memiliki daya politik. Menempelkan label tersebut kepada seseorang sudah cukup untuk menghadirkan kecurigaan, penyelidikan, bahkan penangkapan.

Di titik ini, Sarekat Hitam mulai bergerak melampaui identitas organisasi tertentu. Ia berubah menjadi sebuah kategori yang lentur: kadang menunjuk kelompok bersenjata yang nyata, kadang menjadi istilah administratif dalam arsip kolonial, dan pada kesempatan lain menjadi instrumen fitnah dalam konflik politik lokal. Pergeseran makna inilah yang memungkinkan nama yang sama terus muncul dalam berbagai peristiwa yang sesungguhnya tidak saling berhubungan.

Berbeda dengan kasus Kamang yang terutama diketahui melalui surat kabar kolonial, rekonstruksi mengenai Silungkang berasal dari historiografi pascakolonial yang disusun berdasarkan kesaksian para pelaku serta berbagai dokumen kolonial. Jalur sumber yang berbeda ini penting dipertahankan karena keduanya lahir dari kebutuhan dan sudut pandang yang tidak sama. Jika arsip kolonial lebih banyak berfungsi sebagai instrumen penyelidikan dan pengendalian, historiografi pascakolonial berusaha merekonstruksi pengalaman para pelaku yang selama ini lebih banyak hadir sebagai objek laporan pemerintah.

Dalam rekonstruksi tersebut, Sarekat Hitam bukanlah organisasi induk yang mengoordinasikan seluruh gerakan revolusioner di Sumatera Barat. Ia merupakan barisan bersenjata yang dibentuk di dalam Sarekat Rakyat Silungkang untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi massa secara terbuka. Pembentukannya sendiri berlangsung dalam situasi politik yang semakin represif setelah aparat kolonial melakukan penggerebekan terhadap kantor surat kabar dan organisasi pergerakan. Dalam konteks inilah kerahasiaan, disiplin organisasi, dan kesiapan menggunakan kekerasan dipandang sebagai bagian dari strategi perjuangan.

Perbedaan ini memiliki implikasi penting. Jika benar terdapat satu organisasi bernama Sarekat Hitam yang bekerja secara terpadu di seluruh Sumatera Barat, maka seharusnya dapat ditemukan kesinambungan kepemimpinan, jaringan, maupun mekanisme koordinasi antara Kamang dan Silungkang. Akan tetapi, sumber-sumber yang tersedia justru menunjukkan sebaliknya. Kedua peristiwa berlangsung secara hampir bersamaan, tetapi tidak memperlihatkan hubungan organisatoris yang dapat diverifikasi. Yang sama hanyalah nama yang digunakan.

Kesimpulan ini semakin menguat ketika nama Sarekat Hitam mulai muncul dalam berbagai arsip lain di Sumatera Barat. Catatan mengenai orang-orang yang di-internir ke Boven Digoel memperlihatkan bahwa label tersebut dilekatkan kepada sejumlah tokoh di berbagai wilayah seperti Biaro Gadang maupun Padang

Panjang. Pada saat yang sama, berbagai penyelidikan kolonial juga mengungkap adanya tuduhan palsu mengenai keberadaan Sarekat Hitam di beberapa nagari. Di Payakumbuh, Talang Maoer, maupun Simabur, penyelidikan ulang menunjukkan bahwa tuduhan tersebut sengaja direkayasa oleh pejabat lokal untuk menyingkirkan lawan politik atau menyelesaikan konflik pribadi.

Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa Sarekat Hitam telah memperoleh kehidupan yang melampaui organisasi tertentu. Nama tersebut dapat menunjuk kelompok bersenjata yang benar-benar ada, dapat pula menjadi istilah administratif dalam arsip pemerintah, dan dalam situasi tertentu berubah menjadi alat kriminalisasi yang efektif. Sekali seseorang dicap sebagai anggota Sarekat Hitam, beban pembuktian seolah berpindah kepadanya, sementara label itu sendiri jarang dipertanyakan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa yang menyebar di Sumatera Barat pertengahan 1920-an bukanlah sebuah organisasi tunggal, melainkan sebuah kategori politik. Sebagai kategori, Sarekat Hitam cukup lentur untuk digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda. Ia dapat merujuk pada organisasi rahasia, unit bersenjata, jaringan revolusioner, maupun sekadar tuduhan yang dimanfaatkan dalam konflik lokal. Kesamaan nama tidak lagi mencerminkan kesatuan organisasi, tetapi kesamaan cara pemerintah kolonial dan masyarakat setempat memahami serta menamai bentuk-bentuk perlawanan yang bersifat rahasia.

Pembacaan semacam ini juga membantu menjelaskan mengapa historiografi sering kali terjebak menggabungkan berbagai peristiwa tersebut menjadi satu cerita yang utuh. Karena seluruhnya menggunakan nama yang sama, muncul kecenderungan untuk menganggap semua kasus sebagai cabang-cabang dari organisasi yang identik. Padahal, jika perhatian dialihkan dari nama menuju fungsi sosial dan konteks kemunculannya, terlihat bahwa setiap Sarekat Hitam bekerja dalam situasi politik yang berbeda-beda.

Dengan demikian, pertanyaan yang semula berbunyi "di mana pusat Sarekat Hitam?" menjadi kurang relevan. Yang lebih penting adalah memahami mengapa nama itu dapat muncul secara berulang pada organisasi-organisasi yang tidak saling berhubungan. Pertanyaan tersebut membawa pembahasan keluar dari persoalan identitas organisasi menuju kondisi sosial yang memungkinkan berbagai bentuk organisasi rahasia berkembang secara hampir bersamaan di berbagai wilayah Sumatera Barat.

Di sinilah pembacaan terhadap karya B.J.O. Schrieke menjadi penting. Berbeda dengan kecenderungan administrasi kolonial yang menjelaskan gejolak politik semata-mata sebagai akibat propaganda komunis, Schrieke justru melihat perubahan yang lebih mendasar sedang berlangsung dalam masyarakat Minangkabau. Penetrasi ekonomi uang, berkembangnya tanaman komersial, dan bergesernya hubungan-hubungan sosial tradisional menciptakan kondisi baru yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui kategori ideologi. Dalam konteks perubahan struktural inilah berbagai bentuk organisasi rahasia, baik yang berhaluan komunis maupun yang berakar pada Islam revolusioner, memperoleh ruang untuk tumbuh.

Dengan kata lain, kesamaan nama Sarekat Hitam tidak terutama menunjukkan adanya satu organisasi yang menyebar ke berbagai daerah, melainkan mencerminkan kenyataan bahwa berbagai komunitas di Sumatera Barat sedang merespons perubahan sosial yang serupa melalui bentuk organisasi yang juga memiliki kemiripan. Nama yang sama menjadi mungkin muncul karena kondisi historis yang melahirkannya pun memiliki kesamaan.

Pembacaan semacam ini menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam kajian sosiologis-historis B.J.O. Schrieke. Sebagai ketua komisi penyelidik pemerintah kolonial setelah pemberontakan 1926–1927, Schrieke tentu bekerja di dalam kerangka administrasi kolonial. Namun menariknya, kesimpulan yang ia capai justru melampaui penjelasan resmi pemerintah yang cenderung mereduksi seluruh gejolak politik sebagai akibat infiltrasi komunisme.

Berangkat dari kerangka Weberian, Schrieke menolak melihat masyarakat Minangkabau sebagai ruang sosial yang statis sebelum kedatangan komunisme. Ia menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-20 perubahan ekonomi telah berlangsung secara mendalam. Berkembangnya tanaman komersial, meluasnya ekonomi uang, serta meningkatnya mobilitas sosial mulai menggeser hubungan-hubungan komunal yang selama ini menjadi dasar kehidupan nagari. Masyarakat yang sebelumnya berorientasi pada reproduksi komunitas perlahan memasuki logika ekonomi yang lebih individual dan kompetitif.

Schrieke memang berkesimpulan bahwa transformasi tersebut tidak melahirkan kapitalisme dalam pengertian Weber sebagaimana terjadi di Eropa Protestan. Akan tetapi, ia justru menemukan sesuatu yang menurutnya sepadan: sebuah revolusi semangat yang mengubah cara masyarakat memandang kerja, kekayaan, otoritas, dan masa depan. Dengan kata lain, perubahan sosial telah berlangsung lebih dahulu sebelum berbagai organisasi revolusioner memperoleh pengaruh politik.

Implikasinya penting. Jika perubahan struktural telah lebih dahulu mengguncang masyarakat Minangkabau, maka kemunculan organisasi-organisasi radikal tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai hasil propaganda ideologi dari luar. Komunisme, Islam revolusioner, maupun berbagai bentuk organisasi rahasia memperoleh pengaruh karena memasuki masyarakat yang memang sedang mengalami dislokasi sosial. Ideologi menjadi efektif bukan karena kekuatan doktrinnya semata, melainkan karena bertemu dengan kondisi historis yang telah mempersiapkan ruang bagi munculnya bentuk-bentuk perlawanan baru.

Dalam konteks tersebut, kemunculan berbagai organisasi yang menggunakan atau kemudian diberi nama Sarekat Hitam menjadi lebih mudah dipahami. Yang berkembang di berbagai nagari bukanlah cabang-cabang dari satu organisasi induk, melainkan respons-respons lokal terhadap perubahan struktural yang serupa. Sebagian mengambil bentuk organisasi politik terbuka, sebagian membangun jaringan rahasia, sebagian lagi membentuk unit bersenjata. Kesamaan nama tidak harus dipahami sebagai bukti adanya kesinambungan organisasi, melainkan sebagai gejala bahwa berbagai bentuk perlawanan itu kemudian dibaca melalui kosakata politik yang sama.

Di sinilah peran negara kolonial menjadi menentukan. Pemerintah kolonial membutuhkan kategori-kategori yang mampu menyederhanakan keragaman gerakan tersebut menjadi objek administrasi yang dapat diawasi. Dalam praktik penyelidikan, penuntutan, maupun pemberitaan pers, berbagai organisasi lokal yang memiliki sejarah dan tujuan berbeda perlahan dipadatkan ke dalam sejumlah label yang dianggap mudah dikenali. Sarekat Hitam menjadi salah satu di antaranya.

Sebagai kategori administratif, label itu memiliki daya yang jauh melampaui organisasi yang mungkin mula-mula menyandangnya. Ia dapat berpindah dari satu kasus ke kasus lain, digunakan untuk menghubungkan tokoh-tokoh yang tidak pernah saling berhubungan, bahkan dimanfaatkan oleh elite lokal sebagai tuduhan yang efektif terhadap lawan politik mereka. Dalam beberapa kasus, penyelidikan kolonial sendiri kemudian membuktikan bahwa tuduhan tersebut sepenuhnya direkayasa. Ironisnya, sekalipun tuduhan terbukti palsu, label Sarekat Hitam tetap bertahan dalam arsip sebagai bagian dari bahasa politik kolonial.

Kondisi ini mengandung persoalan metodologis yang lebih luas bagi historiografi. Sejarawan pada umumnya memang tidak memiliki pilihan selain bekerja melalui arsip kolonial. Namun arsip bukanlah cermin yang netral terhadap masa lalu. Ia adalah hasil dari proses klasifikasi, penyederhanaan, dan kategorisasi yang dilakukan negara kolonial untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keamanan. Karena itu, kategori-kategori yang muncul di dalam arsip tidak selalu identik dengan cara masyarakat kolonial memahami dirinya sendiri.

Persoalan muncul ketika kategori administratif tersebut diterima begitu saja sebagai kategori analitis. Pada saat itulah label seperti Sarekat Hitam berubah dari bahasa kekuasaan menjadi fakta sejarah yang seolah-olah tidak lagi memerlukan pemeriksaan. Akibatnya, berbagai organisasi yang berbeda latar belakang, struktur, maupun orientasi politik mudah disatukan ke dalam narasi mengenai satu organisasi rahasia yang dianggap memiliki jaringan luas di seluruh Sumatera Barat. Padahal, sumber-sumber yang tersedia justru memperlihatkan keragaman yang jauh lebih besar daripada keseragaman yang selama ini dibayangkan.

Karena itu, mungkin pertanyaan yang paling produktif bukanlah "apa sebenarnya Sarekat Hitam?" melainkan "bagaimana nama Sarekat Hitam diproduksi, diedarkan, dan digunakan dalam berbagai konteks politik yang berbeda?" Pergeseran pertanyaan ini mengubah fokus penelitian dari pencarian organisasi tunggal menuju sejarah tentang pembentukan kategori politik. Yang menjadi objek kajian bukan hanya organisasi-organisasi rahasia itu sendiri, tetapi juga proses bagaimana negara kolonial, pers, elite lokal, dan bahkan historiografi kemudian membangun makna atas nama tersebut.

Dari sudut pandang itu, Sarekat Hitam bukanlah sebuah organisasi yang gagal ditemukan pusatnya, melainkan sebuah istilah yang sejak awal memang tidak pernah memiliki satu pusat. Ia adalah nama yang berpindah dari satu konteks ke konteks lain, melekat pada kelompok-kelompok yang berbeda, sekaligus mengalami perluasan makna melalui praktik administrasi kolonial dan reproduksi historiografi. Justru karena tidak menunjuk pada satu entitas yang tunggal, istilah ini menjadi sangat berguna bagi negara kolonial: ia cukup lentur untuk mengelompokkan berbagai bentuk perlawanan yang sesungguhnya lahir dari kondisi sosial, politik, dan ideologis yang tidak sama.

Dengan demikian, sejarah Sarekat Hitam bukan semata sejarah tentang sebuah organisasi rahasia pada dekade 1920-an. Ia juga merupakan sejarah tentang bagaimana sebuah nama memperoleh otoritas politik, bagaimana arsip membentuk objek pengetahuan, dan bagaimana historiografi mewarisi—sering kali tanpa disadari—kategori-kategori yang pertama kali diciptakan oleh kekuasaan kolonial. Membaca ulang Sarekat Hitam berarti bukan hanya memperbaiki identifikasi atas satu organisasi, melainkan juga mengkritisi cara kita membaca arsip kolonial sebagai sumber sejarah.

Penutup

Sarekat Hitam bukan satu nama untuk satu gerakan. Ia adalah bara yang berpindah dari satu bara api ke bara api yang lain, dinyalakan sendiri-sendiri, tanpa menunggu korek dari pusat mana pun.

Di Kamang, ia adalah balas dendam yang membakar hampir dua puluh tahun sebelum akhirnya menghunus parang ke leher seorang penghulu. Di Silungkang, ia adalah barisan algojo yang lahir dalam satu rapat panas, tanpa restu, tanpa menunggu titah PKI dari Jawa. Di Payakumbuh, Soeliki, dan Simabur, ia bahkan bukan perlawanan sama sekali. Namun, hanya nama yang dicuri pejabat kecil untuk membungkam musuh pribadinya. Tiga wajah, tiga nasib, satu nama. Dan itulah justru yang harus ditegaskan: jangan pernah lagi memaksa mereka masuk ke dalam satu garis komando yang rapi.

Cukup sudah kebiasaan membaca setiap perlawanan rakyat lewat kacamata pinjaman. Cukup sudah menyebut setiap kemarahan lokal sebagai "komunisme," seolah rakyat Minangkabau baru bisa marah setelah diajari Moskow. Cukup sudah menyebutnya "anarkisme," seolah kekacauan yang mereka ciptakan butuh nama besar Eropa untuk sah disebut perlawanan. Ide-ide itu baru tiba, masih basah, masih asing — sementara luka pajak 1908, rodi yang memperbudak, dan penghulu yang berkhianat sudah lebih dulu ada dan lebih dulu membakar.

Cukup dengan satu penggerebekan kantor koran, satu telegram yang tak kunjung jelas, atau satu pemuda mengacungkan revolver di tengah rapat yang nyaris menyerah. Dari situ saja, ratusan orang bisa tergerak merakit granat dari kaleng, membeli pistol selundupan, berjalan kaki menembus malam menuju satu titik penyerbuan yang sama.

Dengan membaca kumpulan essai ini, kita tidak lagi berlaku sebagai pengadilan tentang siapa yang benar-benar "komunis", “anarkis” dan siapa yang tidak. Bacalah sebagai penolakan: penolakan untuk terus meminjam kerangka kolonial demi memahami kemarahan yang lahir dari tanah sendiri. Kita tidak memerlukan Eropa untuk mengajarinya melawan. Ia hanya perlu tidak dilupa, dan itu cukup.

Tentang Belma Press

Kalian pasti nyari nama pendiri, sejarah latar belakang, atau sederet fafifu pencapaian sok penting di halaman ini buat memastikan tempat ini valid dan terpercaya. Tidak ada semua itu di sini. Tidak pula dimaksudkan untuk mempertebal ilusi yang kalian tonton tiap hari. Hari-hari belakangan ini terasa terlalu membosankan, jadi ini semacam usaha kecil buat merusak rutinitas yang itu-itu saja.

Belma Press menerbitkan tulisan ketika ada yang ingin dibicarakan bukan karena mengikuti selera pasar. Karena itu, tidak ada jadwal terbit, tidak ada target produksi, dan tidak ada tuntutan aneh aneh.

Seluruh kegiatan penerbitan dikelola sesempatnya, didistribusikan secara mutualan, dan tanpa perlu permisi untuk kebutuhan lapakan non-profit, ruang-ruang otonom, serta siapa pun yang ingin membaca, mendiskusikan, atau menyebarkannya kembali. Bebas seperti menghujat birokrat.

poeng te Baso, djoeroetoeds biy;h penghoofd te Moengo (Pajakoe ndihus Ileempaker o.m. te Paugkaer en te Padang, mssortbeider en pi adist van de Sarekat Hitam te Biar ng (aldeiling Agam der resident tra's Westkust). geboren en las woomachtig te Biaro Gadan AVONDBLAD - DERDE BLAD

dertig personen deze meninoken 1 ” onder de in beslag sikiet, enz.

81 zich wapenci, een zwarte rlag, versierd met de. eizkende couormunisBE/mAPREssemblemen, hamer en

zen mandoer dijoceetophe kan Baroe, djoeroworsts Baso, djoeroetoeds bi;het te Moengo (Pajakoenmpaker o.m. te Paugkaemdang, mssortbeider en prodeSarekat Hitamte Biaroling Agam der residentie stkust), geboren en lastchtig te Biaro Gadang en gebouden in de Straf- Huis van Bewaring te —DERDE BL

veweeiniging, wairvan; Saeekat Hitam en: goneiren, bevianam

Ph neth dnet oago wra DoDe

kamponghootd te Moengo (Pajakoen ooeh) en kleermaker o.m.te Pajakoer boeh en te Padang, ressortleider en pr oagandist van de Sarekat Hitam te Bia Gadang (afdeeling Agam der resident Jumatra's Westkust), geboren en las telijk woonachtig te Biaro Gadan thaus gevangen gehouden in de Stra gevangenis en Huis van Bewaring por verorde- AD Baroe, djoeroetoelis loemboeng te Bas waterleidindjoeroetoelis bij het kamponghoofd midden over Moengo (Pajakoemboeh) en kleermak o.m. te Pajakoemboeh en te Padang, re sortleider en propagandist van de Sarek Hitam te Biaro Gadang (afdeeling Aga der residentie Sumatra's Westkust-, g boren en laatstelijk woonachtig te Bia

deel:. De vereniging, waarvan ldt ztin, het Sarekat Hitam en g genomen gocderen harier de obata, emiblemen, hamer en nliinsa. en cnzeleadlgrnr en.

De preggen, zoodat wllelce baar wordt. mndit weart de bevolking eid, dat het werth