Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Leaflet #2 Membangun Kota Secara Demokratis: dari Exarchia ke Kampung Kota di Indonesia

4 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 1.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Leaflet #2 Circle A Library

Membangun Kota Secara Demokratis: Dari Exarchia ke Kampung Kota di — Indonesia

Exarchia di Athena sering dipahami sebagai pengecualian—sebuah distrik “liar” yang lahir dari sejarah anarkisme Eropa. Namun jika ditelusuri lebih dalam, Exarchia bukan anomali, melainkan cermin: ia memantulkan potensi yang juga hadir di banyak kota di Indonesia, terutama dalam praktik kampung kota, ruang alternatif, dan balai warga yang tumbuh di luar desain negara. Perbedaannya terletak bukan pada kemampuan warga, tetapi pada bagaimana negara dan modal menamai, mengontrol, atau menindas praktik-praktik tersebut.

Henri Lefebvre, dalam Le Droit à la Ville (1968), menegaskan bahwa kota bukan sekadar ruang fisik, melainkan produk relasi sosial. Hak atas kota, bagi Lefebvre, bukan hak untuk mengakses kota yang sudah jadi, tetapi hak untuk menciptakan, mengubah, dan menentukan kota itu sendiri. Exarchia adalah contoh konkret dari hak ini yang dipraktikkan: warga tidak menunggu negara menyediakan ruang demokrasi, tetapi menciptakannya melalui okupasi, pertemuan terbuka, dan pengelolaan kolektif.

Logika ini sangat dekat dengan realitas kampung kota di Indonesia. Kampung kota—yang sering distigmatisasi sebagai kumuh, ilegal, atau tidak tertib—sebenarnya adalah bentuk produksi kota dari bawah. Di banyak kampung, ruang hidup diatur melalui musyawarah warga, kerja bakti, solidaritas informal, dan balai warga sebagai pusat keputusan. Seperti Exarchia, kampung kota hidup melalui demokrasi sehari-hari, bukan melalui representasi formal.

Namun, di Indonesia cenderung melihat praktik ini sebagai masalah tata kota, bukan sebagai alternatif politik. Program “penataan”, “normalisasi”, atau “revitalisasi” sering kali berujung pada penggusuran, pemecahan komunitas, dan kriminalisasi warga. Di titik ini, kampung kota dan Exarchia bertemu dalam pengalaman yang sama: ketika warga berhasil mengatur dirinya sendiri, negara justru hadir sebagai ancaman.

Stavros Stavrides, arsitek dan teoritikus urban Yunani, menyebut ruang seperti Exarchia sebagai common spaces—ruang bersama yang tidak dikuasai negara maupun pasar, tetapi dikelola melalui relasi sosial yang terbuka dan inklusif. Dalam Common Space: The City as Commons (2016), Stavrides menekankan bahwa commons bukan hanya soal kepemilikan bersama, melainkan tentang praktik berbagi, perawatan, dan pengambilan keputusan kolektif.

Balai warga di kampung-kampung Indonesia juga dapat dibaca sebagai bentuk commons semacam ini. Ia bukan sekadar bangunan, tetapi ruang sosial: tempat rapat, solidaritas saat bencana, distribusi bantuan, hingga pengorganisiran perlawanan terhadap penggusuran. Namun berbeda dengan Exarchia, commons di Indonesia sering tidak diakui sebagai praktik politik, melainkan direduksi menjadi “kearifan lokal” yang jinak dan bisa dikontrol.

Di Exarchia, kolektif arsitek, aktivis, dan warga secara sadar menolak peran arsitektur sebagai alat kontrol negara dan pasar. Mereka menggunakan desain sebagai alat pembebasan: hunian kolektif, pusat sosial, dapur umum, perpustakaan bebas. Ini sejalan dengan gagasan Murray Bookchin tentang libertarian municipalism, di mana kota dikelola melalui majelis warga yang otonom dan saling terhubung, bukan melalui birokrasi negara. Dalam kerangka Bookchin, kota adalah arena utama politik pembebasan—bukan parlemen nasional.

Jika ditarik ke Indonesia, praktik serupa sebenarnya telah lama ada, meski jarang disebut dengan bahasa politik radikal. Kolektif seni yang membuka ruang alternatif di kota-kota besar, perpustakaan jalanan, rumah belajar mandiri, hingga posko solidaritas warga adalah bentuk-bentuk municipalism dari bawah. Mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan negara: pendidikan, kebudayaan, bahkan kesejahteraan.

Namun di bawah rezim hukum dan keamanan yang semakin represif, ruang-ruang ini semakin rentan. Kriminalisasi dengan dalih ketertiban umum, perizinan, atau bahkan pasal-pasal karet di hukum pidana menunjukkan bahwa negara tidak netral dalam urusan kota. Seperti yang terjadi di Exarchia, represi bukan ditujukan pada kejahatan, melainkan pada otonomi.

Di sinilah relevansi Exarchia menjadi tajam bagi konteks Indonesia. Ia mengajarkan bahwa membangun kota secara demokratis tidak bisa dilepaskan dari konflik dengan negara. Demokrasi bukanlah hadiah dari atas, melainkan hasil dari perebutan ruang, makna, dan praktik hidup bersama. Kampung kota, ruang alternatif, dan balai warga bukan sekadar “pelengkap” kota formal, tetapi benih kota tandingan.

Exarchia juga memperingatkan bahwa negara sering menggunakan bahasa keamanan dan pembangunan untuk menghancurkan commons. Di Indonesia, narasi “ketertiban”, “estetika kota”, dan “investasi” berfungsi serupa dengan narasi “law and order” di Yunani. Keduanya bertujuan sama: menghapus ruang yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya.

Namun, seperti Exarchia yang terus hidup meski dikepung polisi, kampung kota dan ruang alternatif di Indonesia menunjukkan daya tahan yang sama. Selama warga terus berhimpun, berdiskusi, dan mengelola ruang secara kolektif, kota tidak sepenuhnya bisa direbut oleh negara dan modal.

Membangun kota secara demokratis, dengan demikian, bukan proyek teknokratis, melainkan praktik politik radikal. Ia dimulai dari pengakuan bahwa warga mampu mengatur hidupnya sendiri. Dari Exarchia hingga kampung kota, dari balai warga hingga ruang alternatif, pelajaran utamanya sama: kota yang adil tidak lahir dari perencanaan dari atas, tetapi dari keberanian kolektif untuk mengambil alih ruang dan menjadikannya milik bersama.

Dan selama praktik-praktik ini terus ada—meski rapuh, meski terancam—maka klaim negara sebagai satu-satunya pengelola kota akan selalu goyah.

Anti Hak Cipta Sipapun dianjurkan untuk membaca, mencetak, dan membagikannya secara gratis!