Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Leaflet #4 Tak Semua Bisa Direformasi—Salah Satunya Reformasi Polri!

4 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 1.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Tak semua bisa Direformasi — Salah satunya Reformasi Polri!

Leaflet #4 Circle A Library

Tak semua bisa Direformasi — Salah satunya Reformasi Polri!

Pada titik tertentu dalam sejarah politik Indonesia, reformasi dipandang sebagai perbaikan yang realistis: mengganti wajah, memperbarui sistem, namun tetap mempertahankan “institusi inti” sebagai bagian dari negara demokratis. Namun realitas empiris menunjukkan bahwa ada institusi yang sulit — bahkan mustahil — untuk ditambal demi perubahan substantif. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satunya.

Reformasi Polri sejak era pasca-Orde Baru digembar-gemborkan sebagai upaya profesionalisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan akuntabilitas. Namun data empiris dari berbagai organisasi sipil independen menunjukkan bahwa janji-janji itu belum hanya jauh dari kenyataan — kenyataannya justru tragedi berulang yang menegaskan keterbatasan reformasi internal.

KontraS mencatat bahwa dalam kurun Juli 2024 hingga Juni 2025, setidaknya 602 peristiwa kekerasan oleh anggota Polri, dengan 411 kasus terkait penggunaan senjata api — sebuah angka yang mengindikasikan berulangnya pola kekuatan berlebihan dalam penegakan hukum. Dalam periode yang sama terdapat juga 37 kasus pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) yang menewaskan 40 orang serta puluhan aksi pembubaran paksa demonstrasi dan penangkapan sewenang-wenang.

Data serupa dari KontraS juga menunjukkan tren panjang kekerasan aparat: antara tahun 2020–2024 tercatat 353 kasus kekerasan yang menyebabkan 410 orang tewas, dengan sejumlah 45 extrajudicial killing antara Desember 2023 dan November 2024. Sementara laporan sebelumnya mencatat 645 kasus kekerasan antara Juli 2023–Juni 2024, yang menghasilkan lebih dari 750 korban luka dan puluhan kematian.

Bukan hanya angka kekerasan fisik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan sepanjang 2019–Mei 2024 terdapat 95 kasus kriminalisasi terhadap warga sipil dari berbagai latar, termasuk petani, buruh, jurnalis, hingga mahasiswa. Mereka juga mencatat 46 kasus penyiksaan dengan 294 korban dan 35 peristiwa penembakan oleh aparat yang menewaskan 94 orang.

Laporan YLBHI khususnya mempertegas bahwa kekerasan bukan sekadar insiden terpisah, melainkan pola: intimidasi, kriminalisasi, penyiksaan bahkan kekerasan seksual terhadap tahanan sering terjadi dalam proses penyidikan tanpa akses hukum yang memadai. Kasus-kasus ini juga membuktikan bahwa pelanggaran bukan semata “oknum” yang menyimpang dari aturan, melainkan sebuah pola kelembagaan yang tidak berubah meski reformasi dijanjikan. Kritik dari berbagai organisasi HAM, termasuk Komnas HAM yang mencatat POLRI sebagai lembaga dengan jumlah pengaduan pelanggaran HAM tertinggi, menguatkan tudingan bahwa tanpa perubahan struktural dan akuntabilitas yang nyata, reformasi hanya menjadi retorik kosmetik.

Pola kekerasan struktural tersebut mencapai eskalasi paling nyata dalam gelombang aksi massa Agustus–September. Gelombang kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pasca aksi massa tersebut menjadi bukti paling konkret bahwa klaim reformasi Polri tidak pernah menyentuh realitas di lapangan. Aksi-aksi yang berlangsung di berbagai kota—yang pada dasarnya merupakan ekspresi konstitusional warga negara—justru dibalas dengan penangkapan sewenang-wenang, pemukulan, penembakan gas air mata secara brutal, hingga penyiksaan dalam proses penahanan. Kekerasan ini tidak bersifat insidental, melainkan sistematis dan terkoordinasi.

Catatan YLBHI menunjukkan ribuan orang ditangkap dalam rentang aksi tersebut, dengan ratusan hingga ribuan korban luka serta korban meninggal dunia. KontraS mengonfirmasi adanya penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk tindakan yang memenuhi unsur extrajudicial killing, penyiksaan, dan pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Amnesty International dalam temuannya juga menegaskan bahwa tindakan aparat dalam merespons aksi Agustus–September melanggar prinsip necessity dan proportionality dalam standar HAM internasional.

Kekerasan pasca aksi ini memperlihatkan satu hal mendasar: ketika rakyat turun ke jalan untuk menuntut keadilan struktural, Polri tidak berdiri sebagai pelindung hak, melainkan sebagai alat penertiban politik. Polisi hadir bukan untuk mengamankan warga, tetapi untuk mengamankan stabilitas kekuasaan. Dalam konteks ini, reformasi Polri runtuh bukan dalam wacana, tetapi dalam praktik nyata.

Kontradiksi semakin tajam ketika negara merespons situasi tersebut dengan membentuk Tim Reformasi Polri, sementara pada saat yang sama kekerasan aparat terus berlangsung tanpa akuntabilitas yang memadai. Tim reformasi ini dipimpin dan dikendalikan oleh struktur internal Polri itu sendiri, dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai figur sentral. Artinya, institusi yang menjadi sumber masalah sekaligus ditempatkan sebagai subjek utama perubahan—sebuah kontradiksi mendasar dalam logika reformasi.

Alih-alih membuka ruang evaluasi independen dan melibatkan korban serta masyarakat sipil secara bermakna, pembentukan tim reformasi justru memperkuat kesan bahwa reformasi dijadikan instrumen legitimasi. Reformasi berubah menjadi prosedur administratif, bukan proses politik yang berpihak pada korban. Kekerasan Agustus–September tidak diikuti dengan pertanggungjawaban struktural, melainkan ditutup dengan retorika pembenahan internal.

Jika sebuah institusi terus mencatat ratusan hingga ribuan kasus kekerasan, pelanggaran HAM, dan praktik represif sepanjang bertahun-tahun meski reformasi dijalankan, maka pertanyaan fundamental yang muncul bukan lagi “apa yang salah?”, tetapi “apakah benar institusi tersebut bisa direformasi?”. Dalam konteks Polri, data-data nyata menunjukkan bahwa akar budaya kekerasan dan impunitas tetap hidup — bahkan menguat — di bawah label reformasi.

Menempatkan Polri sebagai pelindung masyarakat sementara data menunjukkan bahwa masyarakat justru kerap menjadi target kekerasan adalah kontradiksi yang tak bisa lagi disangkal. Reformasi yang hanya mengubah struktur tanpa membongkar budaya represif, mengganti slogan tanpa menggeser paradigma, pada akhirnya hanya memperpanjang legitimasi kekerasan itu sendiri. Karena itu, reformasi Polri dalam bentuk yang selama ini dijalankan bukan sekadar gagal—ia telah kehilangan makna politiknya. Yang dibutuhkan bukan tambalan kosmetik, melainkan pembongkaran menyeluruh atas fungsi dan watak institusi kepolisian, sebab tak semua bisa direformasi, dan salah satunya adalah reformasi Polri.

Anti Hak Cipta siapapun dianjurkan untuk membaca, mengunduh, mencetak dan membagikannya secara gratis