Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Bogor Calling Zine Vol. 03: Konflik Agraria dan Ruang Hidup Warga

62 halaman · 14 halaman diproses dengan OCR · 5.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Catatan Editorial
  2. Dan di situlah letak persoalannya
  3. Pendahuluan: Di Balik Topeng Kepedulian
  4. Topeng Ekologi: Sandiwara 1.000 & 5.000 Pohon
  5. Topeng Sosial: Parodi Deliberasi di Kantor Kecamatan
  6. Gugurnya Hukum Formal: Dekonstruksi Total Berbasis CLS
  7. Ironis....
  8. Hukum adalah Politik (Law is Politics)
  9. Kontradiksi Mendasar dan Indoktrinasi Ideologis
  10. Hegemoni dan Topeng Netralitas Hukum
  11. KRITIK TERHADAP LEGAL POSITIVISM (POSITIVISME HUKUM)
  12. MEMBONGKAR ILUSI LEGALITAS SHGB PT. PMC DI DESA SUKAJAYA
  13. KESIMPULAN
  14. Bahasa politik sering kali dirancang agar kebohongan terdengar benar dan kekerasan tampak dapat diterima.
  15. 42
  16. COPS ARE THE GUARD DOGS OF CAPITAL
  17. JadiPintar
  18. Ratapan Bumi Pertiwi
  19. Lagu dari Kendeng Oleh: Quinny Shelomita Darmawan (8C)
  20. Suara Kami
  21. 2 pwisi oleh Teguh Tri Fauzi
  22. Apa Salahnya
  23. Sudah Waktunya
  24. SI BODOH ANJING!
  25. Getir
  26. Misalkan Kita Tinggal di Tamansari
  27. Tamansari

KONFLiK f RuANGHiDup AGRARIA WARGA

BOGOR CALLING

ZINE VOL 3 TANAHMILIKRAKYAT

Hak cipta bebas. Setiap mahluk dianjurkan dan disarankan untuk mengkopi, mencetak, menggandakan, menyebar isi serta materi-materi yang ada di dalamnya.

MAKE ARTS PROTEST AGAIN MAKE ARTS THREAT AGAIN

①jju

Refuse. Resist. Rebel. Revolt.

#SUKAJAYAMELAWAN

Catatan Editorial

Ada dua arsip untuk setiap jengkal tanah yang pernah diperebutkan. Satu tersimpan di laci kantor pertanahan, berbentuk peta bidang, nomor sertifikat, dan tanggal kadaluwarsa hak guna. Satu lagi tersimpan di kepala orang-orang tua, yang hidup sebagai cerita cerita tentang siapa menanam pohon apa di tahun berapa, mata air mana yang harus tetap di jaga, dan jalan setapak mana yang sudah dilewati sejak sebelum kantor pertanahan itu sendiri berdiri.

Yang pertama diakui negara. Yang kedua hanya diakui oleh orang yang masih hidup untuk menceritakannya. Dan di situlah soalnya: kedua arsip ini tidak pernah benar-benar setara, sebab arsip yang pertama lahir dari rahim kuasa yang sama yang hari ini sedang menggugat arsip kedua. Dan negara tidak berdiri di tengah sebagai wasit yang adil antara dua ingatan. Ia sudah memihak sejak arsipnya sendiri diretribusi.

Begitulah cara kerja perampasan hari ini. Ia datang mengenakan jas, membawa proposal investasi, memamerkan peta berwarna, berbicara tentang hilirisasi, ketahanan pangan, transisi energi, kawasan strategis, dan sederet istilah yang terdengar begitu modern hingga orang lupa bertanya siapa yang kehilangan rumah setelah semua rencana itu direalisasikan.

Di sinilah hukum agraria kita menyimpan cacat bawaan yang jarang diucapkan terang-terangan: ia mensyaratkan bukti tertulis untuk sesuatu yang keabsahannya justru lahir dari penguasaan fisik turun-temurun. Warga yang sudah menggarap, mendirikan rumah, mengubur leluhurnya di atas tanah yang sama selama berpuluh tahun, tiba-tiba diminta menunjukkan sertifikat—dokumen yang memang sejak awal tidak pernah mereka butuhkan, sebab dulu tanah dijaga oleh kesepakatan kampung, bukan oleh kantor pemerintahan.

Sementara pihak yang mengklaim datang membawa modal, jaringan politik, tim pengacara, dan waktu yang nyaris tak terbatas untuk menunggu sampai warga lelah dan iseng sendiri. Di titik ini hukum berhenti menjadi penimbang keadilan. Ia berubah menjadi tata cara yang mengesahkan siapa yang punya sumber daya lebih besar untuk bertahan dalam permainan pembuktian.

Maka konflik agraria pun disusutkan menjadi sengketa administrasi. Berkas menjadi lebih menentukan daripada ruang hidup, legalitas lebih ramai diperdebatkan daripada penggusuran yang sedang berlangsung. Bahasa hukum punya cara sendiri untuk membuat kekerasan struktural terdengar seperti prosedur birokrasi biasa. Dan di situlah kekerasan itu justru bekerja paling efektif, sebab tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan ketika semuanya sudah dibungkus sebagai proses yang sedang berjalan.

Kami menyaksikan pola ini dari dekat: mata air yang seharusnya dilindungi lewat peraturan desa, dibiarkan tanpa pengesahan bertahun-tahun sementara proses tata ruang untuk investor jalan tanpa hambatan berarti. Dua kecepatan birokrasi yang berjalan dalam satu kampung yang sama—lambat untuk kepentingan warga, cepat untuk kepentingan modal— cukup untuk menunjukkan ke mana aturan bekerja dan siapa yang paling sering menikmati hasilnya.

Dari problem itulah volume ketiga zine ini bermula, dari keyakinan bahwa arsip kedua—arsip yang hidup di kepala warga—menyimpan ingatan yang berkali-kali dipaksa kalah oleh dokumen. Padahal dari sanalah ruang hidup diwariskan.

sungai, membaca m u s i m , menjaga

Orang mengenali tanahnya, mengingat aliran

hutan, d a n m e m a h a m i b a t a s - b a t a s yang tidak pernah digambar di atas peta.

Pengetahuan semacam itu tidak pernah lahir untuk memenuhi kepentingan pasar ataupun memperkuat proposal investasi. Ia hidup dalam cerita yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk cerita tentang bagaimana orang-orang mempertahankan ruang hidupnya sampai titik darah penghabisan yang tidak selalu harfiah, tetapi selalu personal.

Itulah yang ingin kami rawat dalam halaman-halaman ini: catatan hidup tentang kampung-kampung yang terus berjuang memperpanjang napasnya, satu musim tanam demi satu musim tanam, agar suatu hari nanti cucu-cucu mereka masih bisa menginjak tanah yang sama dan bertanya kepada yang lebih tua: kenapa tanah ini masih di sini, padahal begitu banyak yang pernah mencoba mengambilnya?

Di kota, perampasan datang dengan nama yang lebih halus lagi: penataan kawasan, revitalisasi, kawasan strategis nasional, konsolidasi lahan untuk kepentingan umum. Tidak ada laras senapan, tidak ada pasukan berseragam turun dari truk. Yang datang justru amplop undangan sosialisasi, presentasi PPT dengan render bangunan kaca yang berkilau, dan janji bahwa kampung yang digusur akan “direlokasi ke tempat yang lebih layak huni”.

Warga baru sadar rumahnya sudah masuk peta pengembangan setelah papan proyek berdiri di ujung gang, dan pada saat itu semuanya sudah dianggap selesai secara administratif, tinggal menunggu eksekusi.

Perampasan tidak lagi meninggalkan bau mesiu. Ia meninggalkan bau cat dinding baru dan bau kertas kontrak.

Tapi kenapa kampung ini, dan bukan kampung sebelah? Kenapa justru ketika MRT selesai dibangun, ketika tol baru menembus pinggiran kota, tanah yang sudah dihuni puluhan tahun tiba-tiba jadi rebutan? Neil Smith, dalam The New Urban Frontier, menyebut gejala ini sebagai rent gap: selisih antara nilai lahan yang ada pada saat ini (actual ground rent) dan nilai yang berpotensi dihasilkan setelah lahan tersebut dialihkan ke penggunaan yang lebih menguntungkan (potential ground rent).

Semakin lebar selisih itu, semakin besar dorongan untuk mengosongkan ruang dari para penghuninya. Infrastruktur yang dibangun hanya menjadi pendongkrak harga tanah, bukan

jaminan kehidupan yang lebih baik bagi kampung yang dilaluinya. Dan ketika tanah mendadak melambung tinggi, yang menikmati hasilnya adalah para setan-setan tanah, sedangkan mereka yang selama puluhan tahun menjaga tanah itu tetap hidup, justru kehilangan pijakan karena tidak pernah memiliki pengakuan

hukum atasnya.

David Harvey, dalam The Limits to Capital, membantu menjelaskan mengapa pola ini berulang di berbagai kota. Ketika keuntungan dari sektor produksi tidak lagi tumbuh secepat sebelumnya, modal akan mencari jalan keluar lewat apa yang ia sebut sirkuit kedua kapital: pembangunan fisik kota, properti, real estate, infrastruktur. Kapital yang telah terakumulasi ini harus terus menemukan ruang baru untuk berkembang, dan kota adalah salah satu tempat paling efisien untuk menyerapnya.

Kampung kota, dalam kerangka ini, bukan korban kebetulan dari sesuatu yang disebut pembangunan. Ia adalah bahan baku yang memang dibutuhkan supaya sirkuit itu terus berputar—maka implikasi (fatal) dari ini, kota harus terus dibongkar dan dibangun ulang, sebab di situlah modal menemukan jalan keluarnya sendiri ketika sektor lain berhenti memberi cuan.

Ironisnya, jauh sebelum kampung dianggap menghalangi pembangunan, ia telah lama menopang kehidupan kota. Buruh pabrik mampu bertahan dengan upah rendah karena masih menemukan sewa yang terjangkau. Pekerja informal tidak sepenuhnya bergantung pada lembaga keuangan karena ada arisan yang saling menopang. Tetangga menggantikan layanan yang gagal disediakan negara. Anak-anak dibesarkan oleh lebih dari satu keluarga.

Silvia Federici dalam Caliban and the Witch dan Revolution at Point Zero, menyebut seluruh kerja yang menjaga kehidupan sehari-hari ini sebagai reproduksi sosial. Ia jarang dibayar, hampir tidak pernah dihitung sebagai bagian dari ekonomi, padahal tanpa kerja semacam itu tidak akan ada tenaga kerja yang siap kembali menggerakkan roda produksi keesokan paginya.

Maka ketika penggsuran kampung terjadi, yang tercerabut rata bukan hanya bangunan dan rumah-rumah, tapi jaringan hubungan yang membuat kehidupan dapat berlangsung dengan ongkos yang jauh lebih ringan. Warung yang memberi utang ketika akhir bulan tiba. Masjid yang berubah menjadi ruang musyawarah. Gang sempit yang setiap sore dipenuhi anak-anak bermain. Semua itu tidak pernah masuk neraca investasi, tetapi justru menjadi alasan mengapa kota dapat terus bekerja.

propriété, c’est le vol—kepemilikan adalah pencurian

Kalimat yang lebih tajam dari seribu dokumen amdal di atas ditarik dari Qu’est-ce que la propriété? karya Proudhon yang I tulis untuk membedah dua hal yang oleh hukum modern sengaja dikaburkan jadi satu: penguasaan lewat kerja (possession), dan kepemilikan (propriété). Bagi Proudhon, pencurian terjadi ketika penguasaan atas tanah dilepaskan dari kerja yang membangunnya, lalu diserahkan kepada mereka yang mampu membeli hak formal atas tanah itu.

Di kota, pembedaan ini menemukan bentuknya yang paling telanjang. Tanah kota yang dulu ditempati lewat penguasaan bertahun-tahun, dihuni oleh pedagang kaki lima yang mangkal turun-temurun di satu sudut jalan, oleh keluarga yang membangun rumah petak dari hasil kerja bertahun-tahun sebagai buruh pabrik, tiba-tiba berubah status jadi aset investasi begitu cukong tanah berhasil mengantongi HGB dari lahan yang secara historis bukan milik siapa-siapa selain milik bersama warga yang menghidupinya.

Dokumen itulah yang kemudian memberi hak eksklusif untuk memperjualbelikan ruang yang sebelumnya lahir dari penggunaan kolektif. Dan ketika proses itu terjadi, yang tercerabut bukan semata semata pemukiman, tapi apa yang oleh Lefebvre sebut sebagai ruang yang dihayati—espace vécu—ruang yang tidak pernah sepenuhnya bisa dipetakan oleh negara maupun dijual oleh pasar, karena ia hanya ada dalam praktik hidup sehari-hari warganya sendiri.

Edward Soja mengembangkan gagasan itu lewat konsep Thirdspace. Baginya, kehidupan kota tidak pernah berhenti pada ruang yang digambar dalam peta atau diatur melalui rencana tata ruang. Selalu ada lapisan lain yang lahir dari cara warga memakai, memberi makna, dan menghidupi ruang tersebut dari jam ke jam, pagi ke malam.

Warkop di ujung gang yang jadi tempat rembug ojol tanpa pernah tercatat sebagai “ruang publik” di peta kota. Majelis yang fungsinya bergeser jadi tempat arisan ibu-ibu tiap malam Minggu. Jalan setapak yang setiap sore jadi tempat anak-anak main bola, meski di atas kertas statusnya hanya tercatat sebagai lahan kosong menunggu pembangunan.

Kolong flyover yang di peta kota cuma tercatat sebagai ruang sisa infrastruktur, oleh warga dijadikan bengkel darurat tempat tukang servis elektronik keliling mangkal setiap sore. Dinding pembatas proyek yang berdiri kaku di ujung gang, yang fungsinya cuma menahan debu bagi pihak pengembang, oleh warga dijadikan tempat jemuran sekaligus mading swadaya berisi pengumuman kematian, lowongan kerja, dan jadwal ronda malam.

Ruang-ruang tersebut tentu tidak pernah muncul dalam brosur properti karena memang tidak diciptakan untuk menghasilkan nilai tukar. Ia dirancang, kalau bisa disebut dirancang, oleh kebiasaan warga sendiri yang mengulang praktik yang sama setiap hari sampai ruang itu punya makna yang tidak bisa direduksi jadi harga per meter persegi.

Dan justru dari praktik-praktik sederhana semacam itulah kita bisa melihat bahwa kehidupan kota tidak pernah sepenuhnya bergantung pada negara ataupun pasar. Sebab kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap remeh ini—bank sampah yang mengubah limbah menjadi tabungan warga, arisan yang jadi mekanisme tabungan bersama tanpa bank, gotong royong renovasi rumah tetangga yang rusak tanpa menunggu bantuan negara, warung yang membuka utang tanpa bunga untuk tetangga yang kehabisan uang di akhir bulan—sesungguhnya sudah merupakan infrastruktur swaorganisasi yang bekerja setiap hari, tanpa negara, tanpa korporasi, tanpa perlu menunggu izin dari siapa pun.

Kropotkin menyebutnya mutual aid, tolong-menolong sebagai naluri sosial yang jauh lebih tua daripada negara maupun pasar, dan kampung kota adalah salah satu tempat terakhir di mana naluri itu masih dipraktikkan setiap hari tanpa perlu dijelaskan secara teoretis kepada orang yang menjalankannya.

Tapi naluri ini, seperti sudah dijelaskan lewat kerja reproduksi sosial tadi, tidak murni berdiri di luar kapital sebagai ruang otonomi yang bersih. Ia justru diam-diam menopang kapital, ditekan sekecil mungkin ongkosnya, dan ketika nilainya sudah cukup diperas, ruang tempat naluri itu hidup pun dianggap layak dibongkar. Kesadaran inilah yang membuat imajinasi soal pengorganisasian diri warga jadi lebih tajam

ketimbang sekadar romantisme kampung yang menjaga dirinya sendiri.

Di titik inilah Murray Bookchin dalam Urbanization Without Cities, menawarkan arah yang berbeda. Dalam buku ini, Bookchin menyebutnya munisipalisme libertarian: forum warga tingkat kampung yang punya kekuatan mengikat atas keputusan tata ruang di wilayahnya sendiri, setara dengan izin yang selama ini hanya bisa dikeluarkan dinas tata kota.

Forum semacam itu tidak berhenti di undangan sosialisasi yang hasilnya cuma jadi lampiran dokumen amdal. Ia bekerja dengan keputusan yang mengikat, berhak menolak rencana pembangunan yang mengancam mata air kampung, berhak menentukan sendiri alokasi lahan kosong untuk lapangan bermain alih-alih menyerahkannya kepada siapa pun yang datang membawa proposal—dan amplop—paling tebal.

Dan di situlah letak persoalannya

Selama praktik-praktik semacam ini hanya dipandang sebagai solidaritas sosial, ia akan selalu dipuji sebagai pelengkap kehidupan kota, tetapi tidak pernah dihitung sebagai kontribusi yang menuntut balasan. Warga dianggap baik hati karena mampu merawat lingkungannya sendiri, sementara kota diam-diam menikmati hasil dari kebaikan hati itu tanpa pernah mencatatnya sebagai utang.

Sebab itulah yang sebenarnya terjadi: sebuah utang. Bertahun-tahun kampung menyubsidi kota lewat ongkos hidup yang ia tekan sendiri— sewa murah bagi buruh pabrik, jaring pengaman tanpa bunga lewat arisan, perawatan anak dan lansia yang dipikul tetangga alih-alih negara.

Utang itu tidak pernah dicatat dalam neraca mana pun, sebab yang mencatat neraca adalah pihak yang justru diuntungkan oleh ketidaktercatatannya. Maka ketika papan proyek berdiri di ujung gang, yang terjadi bukan negosiasi antara dua pihak yang setara, melainkan penagihan sepihak oleh kreditor yang menyamar jadi debitor—kota yang selama ini berutang, datang membawa surat penggusuran seolah dialah yang punya piutang.

Maka pada akhirnya kampung yang bertahan bukan kampung yang menunggu diselamatkan oleh kebijakan dari luar. Ia sudah lama membiayai penyelamatannya sendiri, dan sialnya, ikut membiayai kota yang kelak menagihnya balik. Forum warga yang berhak menolak dan menentukan sendiri alokasi ruang, seperti yang dibayangkan Bookchin, bukan cuma soal keadilan yang tertunda. Ia satu-satunya cara supaya utang itu, untuk sekali saja, berhenti mengalir satu arah. Sampai hari itu tiba, yang tersisa cuma papan proyek yang berdiri gagah di ujung gang, tanpa pernah tahu bahwa fondasinya sendiri disangga oleh kerja yang tidak pernah ia bayar.

Pendahuluan: Di Balik Topeng Kepedulian

ika kita melihat beberapa berita mengenai PT PMC dan Sukajaya, J kita akan merasakan adanya upaya pencitraan kepedulian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tiga di antaranya memiliki judul sebagai berikut:

• “PMC Gandeng Sahabat Hutan Indonesia Tanam 1000 Pohon di Tamansari, Siapkan Program Sosial Berkelanjutan” (23/5/2026)

• “Dialog Penyelesaian Penggarap Lahan PT PMC, Warga Desa Sukajaya dan Forkopimcam Tamansari” (4/6/2026)

• “PT PMC Kerahkan Mahasiswa dan PWI Tanam 5.000 Pohon di Tamansari Bogor” (20/6/2026)

Jika kita membaca ketiga berita tersebut semata-mata sebagai informasi media mengenai kegiatan yang diadakan oleh PT PMC, tentu tidak ada yang keliru. Namun, bagi kita yang mengetahui bahwa PT PMC berada di pusaran konflik, dan bagi kita yang sedang memperjuangkan ruang hidup di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, kegiatan tersebut sangat merugikan dan menyakiti.

Merugikan dalam arti bahwa kegiatan tersebut mengaburkan kebenaran bagi publik pembaca, dan menyakiti karena aparatur sipil desa dan kecamatan, serta pihak kepolisian dan tentara, diduga kuat berpihak kepada PT PMC.

Bukan karena kita tidak peduli terhadap lingkungan atau tidak ingin bermusyawarah, tetapi karena kita memahami esensi di baliknya:

Mengapa kegiatan tersebut dilakukan?

Apa tujuan sebenarnya?

Mengapa dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir mereka begitu sibuk mengadakan kegiatan-kegiatan ini?

Secara perlahan, kita akan menyelidiki dan membongkar dua agenda tersebut untuk menjawab semua pertanyaan di atas yang sengaja diluputkan dari pandangan kita.

Topeng Ekologi: Sandiwara 1.000 & 5.000 Pohon

Kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh PT PMC diklaim sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab lingkungan atau sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR)—sebuah kewajiban yang mengikat perusahaan. Lalu, di mana letak kesalahannya?

Kita harus masuk ke dalam beberapa pertanyaan kritis: apakah kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun atau bahkan setiap bulan? Atau mereka baru mendadak melakukannya sekarang?

Pertanyaan tentang (temporalitas) waktu ini menjadi sangat krusial.

Mengapa aksi penanaman 1.000 dan 5.000 pohon di Tamansari ini mendadak masif dilakukan pada Mei dan Juni 2026?

Mengapa terdapat desakan narasi “keberlanjutan” yang begitu intim dipromosikan justru saat ini?

Untuk membongkar temporalitas yang mencurigakan ini, kita perlu melacak akar sejarah ide tentang tanggung jawab sosial melalui teks klasik Howard Bowen, Social Responsibilities of the Businessman (1953).

Bowen dalam bukunya ini menelanjangi psikologi kelas pengusaha dengan menegaskan bahwa komitmen sosial korporasi hampir tidak pernah lahir dari kesadaran moral yang murni dari dalam diri sang kapitalis. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan respons defensif yang didorong oleh ketakutan struktural terhadap tekanan luar (social pressure) dan ancaman regulasi pemerintah yang dapat mempersempit ruang akumulasi modal mereka.

PT PMC sedang didera ketakutan struktural yang persis digambarkan oleh Bowen. Mereka menyadari dengan sangat baik bahwa kurang dari satu tahun dari sekarang (tepat pada 10 Maret 2027), masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) mereka akan habis.

Di bawah bayang-bayang regulasi ketat seperti PP No. 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Tanah Terlantar, status lahan tidur yang mereka telantarkan selama puluhan tahun di kaki Gunung Salak terancam disita dan dikembalikan kepada negara.

Maka, penanaman 1.000 dan 5.000 pohon bukanlah sebuah ibadah ekologis, melainkan kalkulasi strategis. PT PMC mendadak “hijau” karena mereka membutuhkan pasokan legitimasi formal. Di sinilah kita harus bersikap radikal untuk melihat bahwa doktrin CSR yang dipamerkan PT PMC telah bergeser menjadi apa yang direkam oleh Bowen dalam Bab 10.

Dalam bab ini, Bowen secara eksplisit mencatat kritik bahwa tanggung jawab sosial pengusaha kerap kali bertransformasi menjadi “alat hubungan masyarakat belaka yang dirancang untuk meredakan kecurigaan publik” Lebih jauh lagi, Bowen menyebut taktik kosmetik ini sebagai “sebuah siasat menghindar yang mudah di mana para pelaku bisnis dapat memajukan kepentingan pribadi mereka sendiri dengan kedok kepentingan publik”.

Penanaman pohon ini adalah easy subterfuge (siasat menghindar) yang sempurna. Di bawah kedok pelestarian alam dan revegetasi pencegah banjir di Tamansari (kedok kepentingan publik), tersembunyi hasrat besar untuk mengamankan penguasaan atas tanah puluhan hektare dari jerat hukum penelantaran aset (kepentingan pribadi PT PMC).

Topeng Sosial: Parodi Deliberasi di Kantor Kecamatan

Setelah merias wajah menggunakan isu ekologi di Tamansari, PT PMC bergeser ke Desa Sukajaya untuk memoles wajah sosial mereka. Berita kedua menampilkan narasi yang tidak kalah manis: dialog, musyawarah, dan keterbukaan di Kantor Kecamatan Tamansari (4/6/2026).

Melalui rilis berita tersebut, korporasi seolah-olah sedang mempraktikkan konsep Demokrasi Deliberatif yang digagas oleh Jürgen Habermas—sebuah ruang diskursus rasional di mana keputusan hukum lahir dari tindakan komunikatif yang jujur, setara, dan bebas dari dominasi kekuasaan (ideal speech situation).

Namun, jika kita benturkan klaim berita tersebut dengan realitas empiris di lapangan, “musyawarah” tersebut adalah sebuah parodi deliberatif yang cacat total. Dokumen Klarifikasi dan Kronologis resmi yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur membongkar fakta memuakkan: dari 16 orang yang diklaim mewakili warga Sukajaya dalam mediasi di kecamatan,

15 orang di antaranya adalah penggarap palsu!

Beberapa di antaranya bahkan merupakan aktor modus lama yang pernah menerima ganti rugi dari proyek perumahan bermasalah PT Sahara di masa lalu. Hanya ada satu penggarap asli yang hadir, itu pun hadir tanpa membawa mandat dari kelompok tani.

PT PMC telah menciptakan “Habermas palsu”—sebuah ruang publik yang mengalami komunikasi terdistorsi secara sistemik (systematically distorted communication) demi melahirkan kesepakatan tertulis buatan. Mereka merangkul segelintir orang asing dan oknum organisasi eksternal untuk mengecilkan angka sengketa riil dan menggemboskan solidaritas internal petani asli Sukajaya dari dalam birokrasi kecamatan.

Ketika media massa mengagungkan ketertiban dan kondusivitas ruang mediasi settingan tersebut, kita harus membongkarnya menggunakan pertanyaan radikal filsuf pascakolonial, Gayatri Spivak: “Can the subaltern speak?” (Apakah kaum tertindas/subaltern bisa bersuara?). Kaum subaltern di sini adalah ribuan petani penggarap asli di kaki Gunung Salak yang ruang hidupnya terancam dicabut.

Dalam skema mediasi di kecamatan Tamansari, suara petani asli Sukajaya sengaja disenyapkan secara struktural. Suara mereka digantikan oleh aktor-aktor bayaran yang bersedia mendiktekan apa yang ingin didengar oleh korporasi. Spivak dalam hal ini mengingatkan bahwa struktur kekuasaan selalu memproduksi “perwakilan palsu” untuk berbicara atas nama kaum tertindas guna melegitimasi penindasan itu sendiri.

Ketegasan keluarga almarhum Abah Ateng (Ibu Nengsih) yang secara radikal menolak hadir dan menolak segala bentuk ganti rugi adalah contoh nyata dari perlawanan kaum subaltern yang menolak suaranya dimanipulasi oleh PT PMC.

Gugurnya Hukum Formal: Dekonstruksi Total Berbasis CLS

Dua tindakan PT PMC—tanam pohon kosmetik di Tamansari dan musyawarah rekayasa di Sukajaya—merupakan upaya profan untuk menegakkan dikotomi positivisme hukum kaku ala H.L.A. Hart.

Dalam perspektif Hart, hukum dipandang sebagai kesatuan antara aturan primer (primary rules) dan aturan sekunder (secondary rules), di mana validitas hukum murni bersandar pada rule of recognition—aspek prosedural-formal yang memisahkan hukum secara tegas dari moralitas eksternal.

PT PMC merasa aman berlindung di balik positivisme ini. Sebab di atas kertas, mereka memegang sertifikat yang aktif hingga 2027, dan secara administratif telah melampirkan berkas formal berupa dokumentasi CSR serta berita acara musyawarah kecamatan. Bagi positivisme kaku, lembaran-lembaran kertas ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa penguasaan PT PMC adalah “sah”.

Namun, positivisme Hart gagal total di kaki Gunung Salak karena ia buta terhadap kenyataan bahwa hukum positif kerap kali dimanipulasi menjadi instrumen penggusuran yang legal. Di sinilah kita harus menggunakan pisau analisis Critical Legal Studies (CLS) untuk mendekonstruksi mitos netralitas hukum tersebut. CLS membongkar bahwa hukum tidak pernah berada di ruang hampa yang objektif; hukum adalah politik yang berbaju legalitas (law is politics).

Jika kita melacak genealoginya sejak tahun 1988—mulai dari pembatalan SHGU tahun 2000 yang kemudian dianulir pada tahun 2002 melalui pembacaan teks formal yang abai terhadap fakta penguasaan fisik lahan oleh rakyat, hingga izin perumahan komersial sepihak dari Bupati tahun 2010—seluruh dokumen legal-formal yang digenggam PT PMC diproduksi melalui relasi kuasa yang timpang dan proses administrasi yang cacat wewenang (ultra vires).

Fakta cacat wewenang ini kita beberkan bukan untuk mengemis legalitas formal, melainkan sebagai strategi memukul balik mereka menggunakan standar prosedur hukum positif yang selalu mereka dewakan. Sebab lewat pisau analisis CLS, kita tahu teks-teks hukum positif tersebut pada akhirnya tetap sengaja dibengkokkan dan dideskreditkan dari statusnya sebagai “penjaga keadilan” menjadi sekadar alat hegemonik penindasan kelas.

Maka, sebagaimana ditunjukkan oleh tradisi CLS, persoalan di Sukajaya dapat dibaca secara gamblang sebagai cara di mana bahasa hukum sering kali bekerja sebagai mekanisme yang menutupi konflik sosial sesungguhnya.

Oleh karena itu, persoalan di Sukajaya tidak dapat direduksi menjadi perdebatan teknis mengenai sertifikat, prosedur administrasi, maupun pertarungan antar-klaim hak yang saling berhadapan. Ketika perhatian publik dialihkan pada hal tersebut, yang kabur dalam pandangan adalah relasi kuasa yang memungkinkan dokumen-dokumen itu diproduksi sejak awal.

Dengan demikian, persoalan utama di Sukajaya bukanlah apakah PT PMC bisa menunjukkan lebih banyak berkas legal dibandingkan rakyat, melainkan bagaimana legalitas tersebut dibangun di atas proses historis yang meminggirkan rakyat atau para petani penggarap yang selama puluhan tahun menjadikan tanah tersebut sebagai ruang reproduksi kehidupan mereka.

Sertifikat, program CSR, maupun mediasi yang direkayasa bukanlah cermin netral; semuanya merupakan bagian dari praktik produksi legitimasi yang berusaha mengubah dominasi menjadi sesuatu yang tampak wajar dan sah. Dalam kerangka ini, karena hukum tidak pernah berdiri di luar relasi kekuasaan, maka berakhirnya SHGB PT PMC pada

10 Maret 2027 tidak boleh dipahami sebagai kemenangan moral hukum atas ketidakadilan. Ia hanya menandai runtuhnya salah satu fondasi legal yang selama ini menopang klaim penguasaan korporasi atas tanah tersebut.

Dalam hal ini yang dipersoalkan bukan sekadar keabsahan dokumen, melainkan keseluruhan struktur kekuasaan yang memungkinkan dokumen itu berbicara lebih keras daripada kehidupan rakyat dan para petani penggarap yang terdampak olehnya—bahkan terdampak secara intimidatif.

Dengan demikian, perjuangan rakyat dan para petani penggarap di Sukajaya bukanlah permohonan belas kasihan kepada hukum formal, dan bukan juga sekadar tuntutan pengakuan hak dalam arti liberal. Ia adalah penolakan total terhadap upaya mengubah ruang hidup menjadi objek administrasi korporasi.

Ketika topeng ekologis dan topeng dialogis tersingkap, yang tersisa hanyalah konflik politik yang selama ini tersamarkan oleh bahasa legalitas. Pada titik inilah rakyat dan para petani penggarap

petani penggarap di Sukajaya. Kekuatan sosial ini sah untuk meruntuhkan fondasi SHGB PT PMC yang akan berakhir pada 10 Maret 2027.

pengakuan,

S u k a j a y a berbicara bukan s e b a g a i p e m o h o n melainkan s e b a g a i k e k u a t a n sosial yang menolak tunduk pada klaimk l a i m hukum yang diproduksi justru u n t u k meniadakan keberadaan rakyat d a n

Ada masa ketika sebuah desa tidak memiliki gedung yang megah. Jalannya masih berbatu. Lampu jalan belum menyala setiap malam. Namun, selalu ada satu ruangan kecil yang diam-diam menjaga harapan banyak orang: perpustakaan, taman baca, atau sekadar rak buku di sudut balai desa.

Di tempat-tempat seperti itulah seorang anak bisa mengawali dirinya untuk mengenal dunia yang tak pernah ia lihat. Belajar bahwa kehidupan tidak berhenti di batas kampungnya. Bahwa ada ribuan gagasan yang bisa membawanya melampaui keadaan yang diwariskan kepadanya. Barangkali, karena itulah sebuah ruang baca tidak pernah benar-benar hanya tentang buku. Ia adalah ruang tempat seseorang mengsketsakan mimpinya, seorang anak belajar mempertanyakan dunia, dan menjadi tempat masyarakat menemukan alasan untuk berharap.

Maka ketika sebuah ruang baca hilang, yang runtuh sesungguhnya bukan hanya bangunannya, melainkan ikut serta dengan kesempatan dan segala rupanya.

Namun saat ini, ada yang lebih mengkhawatirkan daripada sekedar bangunan perpustakaan yang roboh. Yaitu ketika sebuah bangsa mulai menganggap membaca bukan lagi kebutuhan hidup, melainkan sekadar pelengkap pembangunan. Padahal, sejak manusia mengenal peradaban, membaca adalah cara paling sederhana untuk mempertahankan hidup.

Sebelum mengenal senjata, manusia mengenal pengetahuan. Sebelum membangun gedung-gedung tinggi, manusia membangun cara berpikir. Sebab, yang membuat manusia bertahan bukan hanya makanan yang mengenyangkan perutnya, tetapi juga gagasan yang menjaga akalnya tetap hidup.

K e n a p a a y a t p e r t a m a a d a l a h p e r i n t a h membaca? Mungkin Allah ingin memberitahu, dengan membaca setiap orang akan memiliki pilihan. Orang yang membaca akan

mampu membedakan mana informasi dan mana propaganda.

Membaca pada dasarnya bukan sekadar aktivitas mengisi waktu luang. Membaca adalah cara manusia bertahan dari kebodohan, dari manipulasi, dari lupa akan sejarah, bahkan dari kekuasaan yang ingin masyarakat berhenti bertanya. Sebagaimana Allah memerintahkan melalui ayat yang pertama kali diturunkan dengan perantara Nabi Muhammad SAW, yaitu “IQRA.” (Q.S Al- ‘Alaq: 1)

Mana kebijakan yang berpihak, dan mana yang hanya pandai dibungkus dengan kata-kata manis. Dan mungkin itulah mengapa juga dulu hingga kini ruang baca selalu menjadi tempat yang berbahaya bagi siapa pun yang takut pada masyarakat yang berpikir.

Permasalahannya, di satu negara, yang dimana isinya ada aku, kamu dan kalian, hari ini kita menyaksikan ruang-ruang baca semakin kehilangan tempatnya, atau mungkin semakin mengkotak-kotakkan kelasnya. Buku masih terasa dan karena menjadi barang mewah bagi kebanyakan orang.

Di pelosok negeri, perpustakaan dan taman baca sering kali bertahan hanya karena gotong royong komunitas. Sementara di berbagai tempat, ruang yang selama ini menjadi rumah bagi buku justru semakin mudah dikalahkan oleh proyek-proyek yang dianggap lebih penting.

Ironis....

Kita meminta anak-anak gemar membaca, tetapi membiarkan akses membaca semakin jauh dari jangkauan mereka. Kita berbicara tentang Indonesia Emas, tetapi lupa bahwa emas tidak pernah lahir dari generasi yang kehilangan perpustakaannya. Kemudian negara sering berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, seharusnya negara sadar kualitas manusia tidak lahir begitu saja dari slogan pembangunan. Ia lahir dari kesempatan yang sama untuk belajar, dari buku yang bisa disentuh, dari perpustakaan yang tetap berdiri, dari ruang-ruang diskusi yang tidak dipersempit.

Yang lebih mengkhawatirkan dari hilangnya perpustakaan adalah ketika kehilangannya tidak lagi dianggap sebagai persoalan. Saat buku semakin sulit dijangkau tanpa ada yang mempertanyakannya, ketika pendidikan direduksi menjadi sekadar angka statistik, dan literasi dipandang tidak sepenting pertumbuhan ekonomi. Sejarah berkalikali menunjukkan bahwa peradaban tidak bertahan karena banyaknya bangunan yang didirikan, tetapi karena kemampuan masyarakatnya merawat pengetahuan.

Jika berbicara Pembangunan, kita semua tahu pembangunan memang penting. Pertumbuhan ekonomi juga penting. Namun, pembangunan yang mengorbankan ruang hidup pengetahuan patut dipertanyakan. Sebab, untuk apa membangun masa depan jika jalan menuju masa depan itu sendiri justru dipersempit?

Dan lagi-lagi kita mesti sepakat, membaca (seharusnya) bukan hanya sekadar hobi yang harus dimiliki segelintir orang, tapi (harus) dimiliki oleh seluruh masyarakat dengan berbagai lapisan. Sebab membaca adalah salah satu cara manusia mempertahankan hidup. Mempertahankan akal agar tidak mudah dibeli. Mempertahankan nurani agar tidak mudah dibungkam. Mempertahankan kebebasan agar tidak pelan-pelan dicabut tanpa kita sadari.

Karena bangsa yang kehilangan ruang membaca (baik secara diri sendiri ataupun secara bangunan publik) perlahan akan kehilangan keberanian untuk berpikir.

Dan ketika keberanian berpikir hilang, yang tersisa hanyalah generasi yang pandai menghafal, tetapi takut bertanya.

Ada satu pertanyaan mungkin pernah terbesit oleh kita (atau hanya penulis saja), yaitu mengapa setiap kali indeks literasi suatu daerah rendah, yang pertama kali disalahkan selalu masyarakatnya?

“Katanya, masyarakat tidak suka membaca. Katanya, anak-anak lebih memilih gawai daripada buku. Katanya, budaya membaca memang belum tumbuh.”

Bukankah kita harusnya bertanya kepada negara?

“Sudahkah buku dibuat cukup mudah dijangkau?”

“ S u d a h k a h perpustakaan hadir hingga desa-desa terpencil?”

“Sudahkah ruang baca diperlakukan sebagai kebutuhan publik, bukan sekadar pelengkap pembangunan?”

“sudahkah masyarakat“sudahkah masyarakat
percaya, bahwabahwa
kemiskinan terpanjang adalah miskin akanterpanjang
pengetahuan? danadan
pengetahuan bisabisa
diawali dengandengan

Sebab tidak adil rasanya menuntut masyarakat gemar membaca, sementara akses untuk membaca justru semakin dipersulit. Kita sering lupa bahwa literasi bukan hanya tanggung jawab individu. Ia adalah hak warga negara. Dan setiap hak selalu menuntut hadirnya negara sebagai penyedia.

Dari logika ini, Negara seharusnya menjadi pihak pertama yang memastikan setiap anak memiliki buku untuk dibaca, setiap desa memiliki ruang untuk belajar, dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenal pengetahuan. Namun hari ini, peran itu terasa semakin abu-abu.

Yang sibuk membangun budaya baca justru gerakan-gerakan dan komunitas-komunitas kecil yang hidup dari kolektif, donasi buku, tenaga sukarela, dan semangat yang tak pernah masuk dalam anggaran negara.

Taman bacaan tumbuh karena warga saling menguatkan. Perpustakaan komunitas bertahan karena relawan enggan menyerah. Gerakan literasi berjalan karena masih ada orang-orang yang percaya bahwa membaca adalah jalan panjang menuju perubahan. Mereka mengisi ruang yang seharusnya tidak pernah dibiarkan kosong.

Kalimat di atas bukan berarti gerakan dan komunitas literasi gagal atau tidak layak diapresiasi. Justru sebaliknya, mereka telah menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat masih hidup. Namun kepedulian itu tidak seharusnya menjadi alasan bagi negara untuk perlahan melepaskan tanggung jawabnya. Sebab gerakan dan komunitas lahir untuk memperkuat, bukan menggantikan.

Ya, pada akhirnya literasi tidak boleh bergantung pada apakah masih ada relawan yang bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya pribadi. Hak untuk membaca tidak boleh bergantung pada seberapa gigih sebuah komunitas bertahan. Dan Negara yang ingin melahirkan generasi berpikir tidak cukup hanya mengajak masyarakat membaca.

Negara juga harus hadir dan memastikan ada buku yang dapat dibaca, perpustakaan yang tetap berdiri, ruang diskusi yang tidak hilang, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pendidikan. Karena membaca bukan sekadar soal membuka lembar demi lembar buku. Membaca adalah salah satu cara manusia dapat mempertahankan hidup.

Maka ketika ruang membaca dipersempit, ketika buku semakin sulit dijangkau, ketika perpustakaan perlahan menghilang, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya minat baca dan indeks literasi semata, melainkan hak setiap manusia untuk berpikir secara merdeka. Dan mungkin, pertanyaan yang seharusnya kita ulang bukan lagi, “Mengapa masyarakat kita malas membaca? Dan mengapa Literasi negara kita rendah?”

Melainkan, “Sudahkah negara sungguh-sungguh menghadirkan alasan bagi masyarakat untuk bisa membaca dan melek literasi?”

Membahas teori di hadapan banyak orang, termasuk di hadapan rakyat desa, tak jarang distigma negatif. Alasannya klise: kemampuan pemahaman rakyat desa dianggap minim.

Namun, mereka yang berkata demikian luput memahami bahwa rakyat desa, dalam setiap embusan napas kehidupannya, selalu berhadapan langsung dengan berbagai teori yang mengatur hidup mereka—dan dalam kondisi tertentu bahkan dapat menyeret mereka ke jalan hidup yang merugikan. Salah satunya ialah teori hukum.

Yang paling utama, mereka luput memahami bahwa rakyat desa bukanlah objek pasif dari aturan, melainkan subjek politik utama yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ketepatan pengalaman atas ruang hidupnya. Sebagaimana mata air di Gunung Salak—seperti Mata Air Cipamuncatan atau Cikawah—yang terus mengalir dan meruntuhkan apa yang menyumbat, demikian pula pengalaman hidup, sejarah agraria, dan kesadaran kolektif rakyat adalah arus tandingan yang valid untuk mendelegitimasi kekakuan hukum formal yang menindas mereka”.

Maka, menolak membahas teori hukum di hadapan rakyat desa sama artinya dengan membiarkan ketidaktahuan menggerogoti kehidupan mereka. Bagi mereka yang tidak mau mengetahui dan buta terhadap teoriteori hukum, arah hidupnya akan mudah dituntun oleh ketidaktahuan, atau sekadar mengangguk di hadapan para preman, pejabat, dan kekuasaan yang mengatasnamakan legalitas.

“Hukum adalah politik, dan klaim netralitas hukum hanyalah topeng untuk melanggengkan dominasi”. — Slogan yang paling terkenal dari CRITICAL LEGAL STUDIES

Hukum adalah Politik (Law is Politics)

Critical Legal Studies (CLS) atau Studi Hukum Kritis bukan sekadar proyek teoretis, melainkan sebuah gerakan yang seringkali mudah dipahami melalui apa yang ditolaknya dibanding melalui suatu doktrin tunggal (Bianchi, 2016). Gerakan ini menolak klaim-klaim tradisional bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan otonom dari politik.

Bagi pemikir CLS, hukum tidak pernah bebas dari kepentingan. Tidak pernah benar-benar berdiri di atas masyarakat sebagai seperangkat aturan yang rasional. Sebaliknya, hukum adalah politik yang dikemas dalam bahasa teknis formal untuk melegitimasi struktur kekuasaan dan hierarki sosial yang timpang.

Teks hukum, undang-undang, maupun surat keputusan administratif tidak lahir dari ruang hampa yang adil, melainkan hasil dari pertarungan kepentingan ekonomi-politik, di mana kelompok yang dominan selalu berhasil mengamankan kepentingannya ke dalam pasal-pasal hukum resmi.

Kontradiksi Mendasar dan Indoktrinasi Ideologis

Salah satu figur sentral CLS, Duncan Kennedy, menunjukkan bahwa hukum penuh dengan kontradiksi mendasar yang kerap tertutupi oleh jubah formalisme. Hukum sering kali terlihat konsisten di atas kertas, namun dalam praktiknya, aturan hukum dipelintir secara fleksibel untuk menguntungkan pemilik modal.

Tidak sekadar mengajarkan teknik hukum, pendidikan dan institusi hukum bekerja sebagai alat indoktrinasi ideologis yang melatih para pejabat dan penegak hukum untuk patuh menerima hierarki sosial begitu saja sebagai sebuah kewajaran. Akibatnya, aparat negara sering kali bertindak mekanis tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjadi instrumen untuk menindas kelompok yang rentan.

Hegemoni dan Topeng Netralitas Hukum

Mengadopsi pemikiran tentang Hegemoni, CLS membongkar bagaimana hukum bekerja menciptakan “kesadaran palsu” di tengah masyarakat.

Apa itu Hegemoni? Secara sederhana, hegemoni adalah cara kelompok penguasa mengendalikan masyarakat bukan melalui kekerasan fisik

atau senjata, melainkan dengan menguasai cara berpikir mereka. Lewat institusi dan teks hukum, penguasa menanamkan keyakinan bahwa aturan yang ada sudah pasti benar dan objektif. Akibatnya, kelompok yang dirugikan secara sukarela patuh karena menganggap k e p a s r a h a n mereka sebagai bentuk “kepatuhan hukum” y a n g wajar. Hukum membuat masyarakat percaya bahwa institusi peradilan dan birokrasi bersifat objektif. Ketika m a s y a r a k a t menerima klaim netralitas ini, kelas p e n g u a s a tidak perlu lagi menggunakan kekerasan fisik untuk merampas ruang h i d u p r a k y a t ; m e r e k a c u k u p

menggunakan stempel, izin administrasi, dan aparat penegak hukum untuk memaksakan kehendak mereka atas nama kepatuhan hukum.

Berbeda dengan CLS, positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah aturan yang valid semata-mata karena ditetapkan oleh otoritas yang sah, terlepas dari isi moral atau dampak sosialnya. Pandangan John Austin yang melihat hukum sebagai perintah penguasa, atau H.L.A. Hart yang menekankan pengakuan institusional. Meskipun Hart mengakui bahwa hukum dan moral dapat saling berhubungan, ia tetap mempertahankan bahwa validitas hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh isi moralnya.

Bagi CLS, positivisme hukum bukan sekadar keliru secara moral, melainkan sebuah konstruksi ideologis yang kerap diciptakan untuk mereduksi hukum menjadi sekadar urusan prosedur teknis. Akibatnya pertanyaan menjadi terpusat pada ‘apakah prosedurnya sah?’, sementara pertanyaan krusial: ‘siapa yang diuntungkan oleh prosedur tersebut?’ tersingkirkan.

Problem utama positivisme hukum muncul ketika legalitas formal dipisahkan sepenuhnya dari kenyataan di lapangan. Sejarah menunjukkan bahwa penindasan paling kejam sering kali dilakukan secara sangat “legal”. Sebagai contoh, rezim Nazi di Jerman menunjukkan bahwa kebijakan yang sangat represif dapat memperoleh legitimasi melalui prosedur hukum. Bagi CLS, hal ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan yang hanya berfokus pada validitas formal.

Di Indonesia, pada masa Orde Otoritarian Soeharto, perampasan tanah rakyat dalam skala besar—seperti penggusuran Kedung Ombo dan konflik agraria di berbagai daerah—selalu berlindung di balik dokumen resmi negara, Hak Guna Usaha (HGU), dan keputusan administratif pemerintah. Praktik perampasan ruang hidup ini membuktikan bahwa validitas formal positivisme hukum sering kali berfungsi sebagai stempel legal untuk merugikan rakyat. Watak positivisme yang kaku inilah yang hari ini direproduksi oleh para pejabat di daerah untuk melegitimasi konflik agraria di tingkat tapak.

MEMBONGKAR ILUSI LEGALITAS SHGB PT. PMC DI DESA SUKAJAYA

Berangkat dari pisau analisis CLS, pertanyaan tentang SHGB PT. PMC tidak boleh berhenti pada tanya mekanis dan naif: Apakah dokumen administratifnya sah?, melainkan harus digugat dengan pertanyaan kritis: Legalitas formal ini sedang melayani kepentingan politik-ekonomi siapa?

Barangkali kita mendengar pernyataan Camat Tamansari pada 18 Mei 2026 yang menyatakan bahwa aktivitas PT. PMC di kawasan Kecamatan Tamansari (termasuk wilayah Sukajaya dan Sukaluyu) memiliki dasar legalitas yang sah. Namun, berlindung di balik tembok administrasi formal adalah bentuk kebutaan sosiologis sekaligus keberpihakan ideologis kepada pemilik modal.

Melalui kacamata CLS, klaim bahwa hukum bersifat netral merupakan ilusi; hukum selalu bekerja mengikuti arah relasi kekuasaan. Legalitas formal SHGB PT. PMC dipertahankan di atas tumpukan dugaan cacat prosedural. PT. PMC dihadapkan pada berbagai catatan kritis dan penolakan warga yang mempersoalkan mulai dari dugaan manipulasi izin lokasi, ketiadaan AMDAL & UKL/UPL, penelantaran lahan selama bertahun-tahun, ketiadaan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), hingga pengalihan hak kepada perusahaan lain secara tidak sah serta dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam tindakan intimidatif.

Ketika legalitas yang diduga cacat itu dijadikan dasar untuk mengancam penggusuran warga, sementara di hadapannya berdiri kelompok tani dan tani hutan yang sah beserta ruang hidup yang telah mereka rawat selama puluhan tahun, hukum tidak sedang menegakkan ketertiban. Hukum sedang melegalkan kekerasan struktural.

Pejabat negara semestinya tidak hanya berbicara dari posisi administrasi formal seolah-olah teks hukum itu mati dan steril dari konflik kepentingan. Mereka harus dipaksa membuka diri untuk belajar dari pengalaman hidup rakyat Sukajaya sebagai subjek utama yang mengalami langsung dampak ketimpangan relasi kuasa ini.

KESIMPULAN

Apabila SHGB PT. PMC dipertahankan di atas ketakutan warga dan dugaan manipulasi prosedural, maka persoalannya tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dengan menunjuk lembaran kertas legalitas administratif semata. Di hadapan pisau CLS, lembar legalitas tersebut bukanlah teks yang steril, melainkan sebuah konstruksi politik yang sedang digunakan untuk melegitimasi ketimpangan relasi kuasa di lapangan.

Hukum tidak pernah netral, dan ketika teks hukum formal digunakan sebagai tameng untuk merampas ruang hidup rakyat, maka legalitas tersebut hanyalah instrumen dominasi yang rapuh. Legalitas yang diklaim “sah” oleh pejabat tidak memiliki kekosongan politik, ia dibentuk oleh kepentingan modal, dan karena itu, ia selalu bisa dibongkar dan digugat kembali.

Rakyat Sukajaya yang sedang terancam digusur dan kelompok tani serta kelompok tani hutan yang mengalami ketakutan kolektif atas hilangnya ruang hidup memiliki dasar sosial dan politik yang kokoh untuk melakukan dekonstruksi terhadap surat keputusan administratif yang merugikan mereka.

Atas dasar kesadaran kritis bahwa hukum adalah politik yang bisa dilawan dengan kekuatan kolektif, maka tidak ada alasan bagi warga dan jaringan solidaritas untuk berhenti mengonsolidasikan gerakan tandingan di tapak.

Pembangunan hampir tidak pernah dipertanyakan dalam masyarakat modern hari ini. Selalu hadir sebagai sesuatu yang baik, rasional, dan niscaya. Tidak ada pemerintah yang berkampanye dengan janji menghentikan pembangunan. Pun tidak ada perusahaan yang mengaku sedang melakukan penghancuran. Bahkan hampir setiap bentuk intervensi terhadap ruang seperti jalan tol, kawasan industri, bendungan, reklamasi pantai, ibu kota baru, pertambangan, kawasan wisata, hingga proyek strategis nasional selalu dibungkus oleh satu istilah yang terdengar mulia, yaitu pembangunan.

Bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak hanya sebagai alat untuk menjelaskan kenyataan, melainkan juga alat untuk membentuk cara kita memahami kenyataan. Karena itu, pembangunan bukan hanya sebuah praktik ekonomi atau kebijakan negara, melainkan sebuah rezim bahasa. Menghasilkan cara tertentu dalam melihat dunia, ketika sesuatu telah diberi nama sebagai pembangunan, maka kritik terhadapnya menjadi tampak seperti penolakan terhadap kemajuan. Kata tersebut bekerja secara ideologis, menghapus konflik sebelum konflik dibicarakan.

Menurutku, setiap kali mendengar kata pembangunan, pertanyaan pertama seharusnya bukan “apa yang akan dibangun?”, melainkan “apa yang harus dihancurkan agar pembangunan itu mungkin terjadi?”

Pertanyaan ini jarang diajukan karena pembangunan selalu dipresentasikan melalui logika kehadiran. Yang dipamerkan adalah jalan yang selesai dibangun, gedung pencakar langit yang berdiri megah, pelabuhan baru, kawasan ekonomi khusus, pertumbuhan investasi, atau angka Produk Domestik Bruto yang meningkat.

Seluruh perhatian diarahkan kepada apa yang hadir. Sementara itu, segala sesuatu perlahan menghilang dari pandangan publik. Kampung yang digusur, hutan yang ditebang, sungai yang tercemar, laut yang direklamasi, tanah adat yang dirampas, spesies yang punah, dan ingatan kolektif yang tercerabut dari

ruangnya sendiri, semuanya diperlakukan sebagai biaya yang wajar atas nama kemajuan.

Pembangunan dalam pengertian ini tidak cuma menciptakan ruang baru, tetapi terlebih dahulu menghapus ruang lama.

Padahal ruang bukan sekadar koordinat geografis yang dapat dipindahkan sesuka hati. Henri Lefebvre menunjukkan bahwa ruang tidak pernah netral. Ia selalu diproduksi melalui relasi sosial, praktik ekonomi, institusi politik, dan distribusi kuasa.

Sebuah desa bukan hanya kumpulan rumah. Sebuah hutan bukan hanya kumpulan pohon. Sebuah pantai bukan hanya garis pertemuan laut dan daratan. Itu semua merupakan hasil dari sejarah panjang mengenai bagaimana manusia bekerja, hidup bersama, membangun ingatan, dan berelasi dengan lingkungannya. Karena itu, ketika sebuah ruang dihancurkan, yang hilang bukan hanya bentang alam, tetapi juga jaringan kehidupan yang selama ini memungkinkan identitas, kebudayaan, solidaritas, dan cara hidup tertentu untuk terus ada.

Penghapusan ruang pada akhirnya bukan sekadar transformasi geografis, melainkan transformasi sosial dan politik.

Dalam kapitalisme, produksi ruang bukan lagi terutama ditujukan untuk menopang kehidupan, melainkan untuk menopang akumulasi kapital. Kota dibangun bukan pertama-tama agar manusia dapat hidup lebih baik, tetapi agar investasi dapat terus bergerak. Ruang berubah dari habitat menjadi komoditas.

Maka ketika pembangunan menggusur sebuah kampung, yang hilang bukan hanya bangunan fisik. Yang hilang adalah dunia tempat manusia memahami dirinya sendiri. Rumah, sekali lagi, tidak hanya terdiri atas tembok dan atap. Rumah adalah aroma tanah setelah hujan, suara azan atau lonceng gereja yang telah didengar sejak kecil, pohon mangga yang ditanam oleh kakek, kuburan leluhur yang menjadi penanda asal-usul, tetangga yang telah hidup berdampingan selama puluhan tahun, hingga jalan kecil yang menyimpan ribuan kenangan. Semua itu tidak pernah masuk ke dalam nilai ganti rugi.

Negara dapat menghitung luas tanah dalam meter persegi, tetapi tidak pernah mampu menghitung kehilangan yang bersifat eksistensial.

Penggusuran berubah menjadi “penataan kawasan”. Perampasan tanah menjadi “pembebasan lahan”. Pengusiran masyarakat adat menjadi “optimalisasi pemanfaatan ruang”. Laut yang ditimbun disebut “reklamasi”. Penebangan hutan disebut “konversi lahan”. Ini terlihat netral, tetapi dalam kosmetik netral itulah, bahasa memfungsikan tubuhnya untuk menghapus jejak kekerasan yang terkandung di dalamnya.

Bahasa politik sering kali dirancang agar kebohongan terdengar benar dan kekerasan tampak dapat diterima.

Yang bekerja di sini bukan hanya kekuasaan yang bersifat material, tetapi juga kekuasaan yang bekerja melalui diskursus. Kekuasaan modern tidak hanya beroperasi melalui larangan, represi, atau kekerasan langsung, melainkan bekerja dengan memproduksi pengetahuan, kategori, dan rezim kebenaran yang menentukan apa yang dapat dipikirkan sebagai rasional, normal, dan masuk akal.

Dalam konteks pembangunan, persoalannya bukan hanya negara yang memaksakan proyek-proyeknya melalui aparat atau regulasi. Yang lebih menentukan adalah bagaimana diskursus pembangunan direproduksi melalui pendidikan, media, birokrasi, ilmu pengetahuan, hingga praktik perencanaan, sehingga pembangunan dipahami sebagai sinonim dari kemajuan.

Akibatnya, penolakan terhadap proyek pembangunan tidak lagi dipandang sebagai kritik

terhadap relasi kuasa atau distribusi keadilan, melainkan sebagai sikap yang irasional, anti-kemajuan dan anti-investasi. Pada titik ini, diskursus pembangunan tidak hanya menjelaskan realitas tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami realitas itu sendiri.

Dengan demikian, pembangunan bukan hanya menghasilkan jalan, bendungan, atau kawasan industri, tetapi juga menghasilkan subjeksubjek yang percaya bahwa pengorbanan ruang hidup merupakan sesuatu yang wajar. Dalam pengkondisian rezim kebenaran inilah, kekuasaan kemudian tidak lagi harus menunjukkan wajah bengisnya, sebab masyarakat telah lebih dulu menginternalisasi logika bahwa kehilangan adalah harga yang harus dibayar demi masa depan.

Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika pembangunan beroperasi di bawah logika kapitalisme. Marx menunjukkan bahwa kapitalisme memiliki kecenderungan untuk terus memperluas ranah komoditas, sehingga semakin banyak aspek kehidupan diterjemahkan ke dalam logika nilai tukar. Yang semula dipahami sebagai syarat bagi

keberlangsungan hidup perlahan direduksi menjadi aset ekonomi.

Hutan tidak lagi dilihat terutama sebagai ekosistem yang menopang kehidupan, melainkan sebagai cadangan kayu, konsesi, atau lahan investasi. Laut diterjemahkan sebagai kawasan ekonomi. Gunung adalah deposit mineral. Sungai adalah sumber energi.

Tanah adalah aset properti. Dalam proses ini, nilai guna (use value) semakin ditundukkan oleh nilai tukar (exchange value).

Dalam kerangka Marx, tubuh manusia pertama-tama dipahami sebagai pembawa tenaga kerja (labour power)—komoditas yang dijual pekerja karena tidak punya apa pun selain kapasitas tubuhnya sendiri untuk dijual. Nilai dari tenaga kerja ini bukan ditentukan oleh seberapa besar ia menyumbang pada produksi, melainkan oleh ongkos paling minimal untuk mereproduksinya: makan, istirahat, tempat tinggal, cukup untuk membuat pekerja siap bekerja lagi esok hari.

Persoalannya justru muncul dari selisih ini—tenaga kerja yang dibeli dengan ongkos reproduksi yang murah itu, ketika dipekerjakan, mampu menghasilkan nilai jauh lebih besar dari ongkos yang dibayarkan untuknya. Selisih itulah yang disebut Marx nilai lebih, dan ia diambil begitu saja oleh pihak yang membeli tenaga kerja, bukan oleh yang menghasilkannya.

Dari mekanisme inilah, Marx menjelaskan alienasi: begitu tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas yang bisa dipisahkan dan dijual, pekerja pun terpisah dari hasil kerjanya sendiri (produk itu bukan lagi miliknya), dari proses kerjanya sendiri (ia bekerja menurut perintah, bukan menurut kehendaknya), dan pada akhirnya dari dirinya sendiri sebagai makhluk yang mestinya mengekspresikan diri lewat kerja. Yang dipertukarkan di pasar, dengan begitu, bukan cuma barang, melainkan semakin banyak dimensi kehidupan itu sendiri—waktu, tubuh, bahkan kapasitas untuk menciptakan—yang semuanya tunduk pada logika nilai tukar.

Akibatnya, ruang hidup semakin dinilai bukan terutama berdasarkan kemampuannya menopang kehidupan, melainkan berdasarkan kemampuannya menghasilkan nilai ekonomi dan akumulasi kapital.

Sebidang hutan yang selama berabad-abad menjadi ruang hidup masyarakat adat dipandang lebih bernilai ketika diubah menjadi konsesi perkebunan, pertambangan, atau kawasan industri. Laut tempat nelayan menggantungkan hidup diterjemahkan sebagai kawasan ekonomi yang siap direklamasi. Sawah yang selama ini menjamin ketahanan pangan perlahan kalah penting dibandingkan dengan kawasan properti, pusat perbelanjaan, atau proyek infrastruktur. Dalam logika ini, alam tidak lagi dipahami pertama-tama sebagai syarat keberlangsungan kehidupan, tetapi sebagai aset yang harus dioptimalkan, diekstraksi, dan disirkulasikan ke dalam proses akumulasi kapital.

David Harvey menyebut mekanisme tersebut sebagai accumulation by dispossession, yakni akumulasi kapital yang berlangsung melalui privatisasi, komodifikasi, dan perampasan atas sumber-sumber kehidupan yang sebelumnya berada dalam kepemilikan atau akses bersama.

Berbeda dengan anggapan bahwa kapitalisme berkembang semata-mata melalui penciptaan nilai baru, Harvey menunjukkan bahwa kapitalisme juga terus mencari ruang-ruang baru untuk diambil alih. Tanah adat, hutan, air, pesisir, ruang publik, hingga pengetahuan tradisional perlahan dipindahkan dari ranah bersama ke dalam rezim kepemilikan privat.

Apa yang sebelumnya merupakan ruang hidup berubah menjadi aset ekonomi; apa yang dahulu menjadi milik bersama kini dibatasi oleh sertifikat, pagar, konsesi, d a n aparat yang menjamin h a k kepemilikan.

Ironisnya, proses pernah hadir tampil dengan

dispossession hampir t i d a k dalam bahasa r e s m i sebagai perampasan, n a m u n 41

42

nama-nama yang jauh lebih terdengar rasional dan progresif seperti pembangunan, m o d e r n i s a s i , r e v i t a l i s a s i , pembebasan lahan, penataan kawasan, atau proyek strategis nasional.

Bahasa Pembangunan, dalam hal ini bekerja bukan sekadar m e n d e s k r i p s i k a n perubahan, melainkan juga menormalisasi k e h i l a n g a n . P e n g g u s u r a n d i t e r j e m a h k a n sebagai relokasi. Perampasan tanah disebut optimalisasi ruang. Deforestasi d i p r e s e n t a s i k a n sebagai pembukaan kawasan produktif.

Dengan demikian, kekerasan tidak hanya terjadi pada tingkat material melalui hilangnya ruang hidup, tetapi juga pada tingkat diskursif ketika bahasa menghapus jejak-jejak kekerasan itu sendiri dan mengubahnya menjadi sesuatu yang tampak wajar, rasional, bahkan layak dirayakan

sebagai kemajuan.

Kita diajak mengagumi gedung-gedung baru tanpa pernah diajak mengingat kampung yang pernah berdiri di tempat yang sama. Kita memotret jalan tol yang mulus tanpa pernah mengetahui berapa banyak sawah yang hilang. Kita menikmati kawasan wisata baru tanpa pernah bertanya ke mana nelayan yang dahulu mencari ikan di sana. Pembangunan menciptakan amnesia kolektif, mengajarkan kita merayakan apa yang hadir sambil melupakan apa yang dihapus.

sekaligus bukanWalter Benjamin, sebelum kematiannya di Portbou, pernah menulis bahwa “tidak ada dokumen peradaban yang

hampir selalu menyimpan sejarah tentang mereka yang disingkirkan, dibungkam, atau dikorbankan agar pencapaian itu menjadi mungkin.

Di balik gedung-gedung pencakar langit terdapat kerja yang dieksploitasi. Di balik kawasan industri terdapat sungai yang tercemar dan hutan yang ditebang. Di balik kota-kota modern terdapat masyarakat yang dipaksa meninggalkan tanah leluhurnya. Kemajuan tidak pernah hadir sebagai proses yang sepenuhnya bersih; selalu meninggalkan jejak-jejak kehilangan yang kerap dihapus dari narasi resmi.

Yang paling tragis bukanlah kenyataan bahwa pembangunan menciptakan korban, melainkan ketika korban itu berhenti disebut korban. Mereka disebut masyarakat terdampak. Sebuah istilah birokratis yang terdengar begitu netral hingga menghilangkan pengalaman kehilangan yang sesungguhnya. Padahal yang mereka alami bukan sekadar dampak. Mereka kehilangan ruang hidup, sejarah, identitas, relasi dengan alam, bahkan kehilangan kemungkinan untuk mewariskan cara hidup kepada generasi berikutnya.

Di titik inilah pembangunan memperlihatkan dimensi ontologisnya, bukan sekadar mengubah bentang alam atau tata ruang, melainkan mengubah cara manusia memahami dan mengalami dunia. Martin Heidegger dalam kritiknya terhadap teknologi modern menjelaskan bahwa dunia semakin disingkap sebagai standing reserve (Bestand), yakni sesuatu yang hadir terutama sebagai persediaan sumber daya yang siap dieksploitasi dan dimanfaatkan, bahkan manusia sendiri dipandang sebagai sumber daya yang harus terus dioptimalkan.

Yang bekerja di sini bukan sekadar perubahan cara berpikir, melainkan perubahan yang lebih mendasar dalam cara keberadaan menyingkapkan dirinya. Dunia tidak lagi dijumpai sebagai sesuatu yang memiliki makna dan nilai pada dirinya sendiri, melainkan sebagai objek kalkulasi, pengelolaan, dan efisiensi. Dalam horizon semacam ini, pembangunan tidak lagi bertanya bagaimana manusia dapat hidup bersama alam, melainkan bagaimana alam dan pada akhirnya manusia sendiri dapat dimobilisasi demi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan akhirnya menjadi tujuan itu sendiri. Semakin besar, semakin cepat, semakin tinggi, dan semakin luas.

Menurutku, persoalan terbesar pembangunan modern adalah terlalu sibuk membangun infrastruktur tetapi sering gagal membangun keadilan. Berhasil menciptakan kota-kota baru tetapi menghancurkan dunia yang telah lama dihuni orang lain. Mampu mempercepat mobilitas manusia, tetapi sekaligus memperlambat kemampuan kita untuk merasakan kehilangan.

Karena itu, kritik terhadap pembangunan bukanlah romantisasi masa lalu ataupun penolakan terhadap perubahan. Kritik ini adalah upaya untuk mengingatkan bahwa pembangunan selalu merupakan pilihan politik, bukan keniscayaan alamiah.

Setiap proyek pembangunan mengandung keputusan tentang kehidupan siapa yang dianggap penting dan kehidupan siapa yang boleh dikorbankan. Dan selama pembangunan masih memerlukan penghapusan ruang hidup sebagai syarat keberadaannya, kita perlu terus mempertanyakan apakah yang sedang dibangun benar-benar masa depan bersama, atau sekadar masa depan bagi mereka yang memiliki kuasa untuk menentukan seperti apa dunia seharusnya terlihat.

COPS ARE THE GUARD DOGS OF CAPITAL

POLIAL

JadiPintar

10CARAJITU MEUUMBANGKAN KEKUASAAN

AjadiACAB

Ratapan Bumi Pertiwi

Oleh: Koleta Stefani Sarinastiti

Dahulu aku Jamrud khatulistiwa yang mengagumkan Memukau serta memanjakan mata bagi yang memandang Hutanku hijau, sungaiku jernih Beraneka satwa betah bernaung di dalamku Udara segar dan berlimpah oksigen bagi setiap manusia yang membutuhkannya

Keadaannya kini tak lagi sama Tubuhku renta, digerogoti oleh ulah para penguasa Tubuhku disiksa tanpa ampun Sumber dayaku dikeruk habis memenuhi hasrat mereka Proyek dimana-mana, alibinya untuk kesejahteraan rakyat

Tapi apa kenyataannya? Bukan untuk rakyatku melainkan kepuasan segelintir manusia serakah Dengan niatan ingin memperkaya diri . Ambisi menguasai Nurani hilang Yang tertinggal hanyalah bencana alam dan kemiskinan Rakyatku terkungkung dalam labirin kemisikinan

Alamku yang musnah karena keserakahan yang membabi buta

Hutanku habis dibabat, menjadi gundul dan tak bersisa.

Air hujan yang seharusnya bisa bermuara dan terserap oleh tanah

Kini menerjang pemukiman penduduk tanpa ampun

Memporak-poranda lingkungan sekitar

Satwa yang lari ke pemukiman penduduk

Mencari tempat perlindungan untuk tetap bertahan hidup.

Tanahku yang habis ditambang,

Menyisakan limbah yang mencemari aliran air laut

Meracuni kehidupan yang ada di bawahnya hingga perlahan musnah

Tanah penduduk yang habis dirampas paksa oleh mafia

Untuk program besar yang menguntungkan siapa? Sampai kapan kalian akan terus melukaiku? Jika terus seperti ini lantas apa yang bisa aku wariskan kepada generasiku kelak?

Lagu dari Kendeng Oleh: Quinny Shelomita Darmawan (8C)

Kaki-kaki ibu itu menancap di tanah, Membatu bersama semen yang mengekang Di dada mereka, bukit-bukit Kendeng bergetar, Memohon jangan dikerat

Tangan yang biasa menanam padi Kini menggeggam poster, Menggugat mesin yang merampas mata air dan napas sawah

Suara mereka diteriaki sirene, Dibalas tameng dan gas, Namun di mata mereka, Ada gunung yang tak bisa ditundukkan

Wahai tanah Peluklah petani-petani itu Biarlah dunia tahu, bahwa semesta pun marah Saat perutmu dilukai tanpa ampun

(Yogyakarta,September 2025)

Suara Kami

Oleh: Natasha C. (8A)

Hei! Kau diganyang hayang

Rakusmu sendiri yang akan merobohkanmu

Kami Berdiri ditanah ibu kami

Akar kami tak bisa kau cabut

Kami hanya ingin hidup dengan sederhana

Tatkala tanah tetap tanah

Tatkala padi tetap padi

Hei! Penguasa kursi empuk, dengar!

Uangmu bisa habis

Kontrakmu bisa busuk

Tapi Tanah kami tak akan pernah habis

Kendeng adalah ibu kami

Dan kami adalah anak-anaknya

Tak akan rela kau perkosa lagi

(Puisi menolak pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah)

MENILAISEBUAHDEMONSTRASI BERDASARKAN ANARKI MASSA AKSI, TETAPI TIDAK MENILAI BERDASARKAN BRUTALITAS POLISI, ADALAH BAHASA KELOMPOKPENINDAS

S SS LISI

2 pwisi oleh Teguh Tri Fauzi

Apa Salahnya

apa salahnya menjaga ibu menjaga hutan menjaga gunung menjaga pantai menjaga laut menjaga tanah air leluhur kami

apa salahnya melawan penindasan melawan cukong-cukong melawan polisi dan tentara melawan kesewenang-wenangan melawan kebobrokan pemerintahan

apa salahnya menjaga sejarah menjaga kebudayaan menjaga kepercayaan menjaga pengetahuan menjaga segala yang terwariskan apa salahnya! sialan kau Indonesia!

Sudah Waktunya

sudah waktunya kita mengasah kelopak mata ke moncong senjata mereka! tak usah berkedip, tatap tajam anjinganjing negara yang menggonggong nyaring, yang lapar atas segala kuasa

sudah waktunya kita tegak berdiri di tanah sejarah kemanusiaan yang adil dan beradab!

sebagai manusia, sebagai maharaja rakyat menghukum para prajurit negara yang lupa siapa tuannya, siapa majikannya, dan siapa yang berjuang atas terciptanya

bangsa Indonesia.

SI BODOH ANJING!

Zaman di mana banyak orang bodoh bisa berkuasa seenaknya zamanku kecil dulu walau akupun umur belum setua bapak, kukira sudah banyak kejahatan yang tidak segila hari ini.

Uang adalah tuhan bagi mereka yang bodoh dan mereka yang rakus atas kuasa. Terkadang akupun juga menuhankan uang, tapi aku kira karena aku sebagai buruh pabrik yang tergerus mesin manusia yang gila berputar-putar. Itupun terkadang.

Hari ini gelisah kenapa aku bisa sempat berpikir untuk menuhankan uang? aku semakin bertambah umur, kejebak hujan. namun aku tahu bahwa sesuatu yang awalanya buruk itu terjadi juga denganku.

Hari ini mereka si bodoh rakus itu, serakus-rakusnya sampai si bodoh nirempati, tercela dan dan berujung nafsunya. Mereka adalah iblis yang dikaruniai akal, si bodoh yang selalu kolot.

Semoga aku berumur panjang dan kelak anakku tidak seperti si bodoh itu!.

@individurural

Getir

mata penuh isyarat, lidah penuh siasat tungang-langang dengan aparat pasang raut wajah pongah buat petani kian jengah

jabat tangan untuk menjerat bak rohaniawan profetik dengan mengetuk isi kantung pelan-pelan ingin meremah simpul

siapapun akan menjerit mendengarnya juga kopi, kacang panjang, pisang, bambu, tanaman lainya, apalagi si Salaka

oh, reforma sekadar reforma oh, moratorium sekadar moratorium oh, betapa giat merias wilayah pusat daerah oh, tak peduli akan banjir di kaki daerah

orang yang memberi amanah terus advokasi orang yang diberi amanah tak peduli emak-abah, aa-teteh, mahasiswa

- Muhammad Danu Ramadhan

Misalkan Kita Tinggal di Tamansari

Sore-sore di sini terasa seperti dinginnya gencatan senjata

sore-sore di sini kita selalu keluar dari markas persegi, memandangi seng dan pagar pagar yang menjadi kacau dari bentuknya semula dengan banyaknya bekas luka di tubuhnya.

sore-sore di sini informasi dimasak ke berbagai bentuk sajian yang terhampar di atas meja panjang dengan alas darah dengan hiasan bunga kering.

sore-sore di sini kita isi dengan berbagai bentuk kewaspadaan misalnya, bulan besar yang tersembunyi di balik kubah masjid dan (lagi) kita menyaksikan azan sebagai suatu peristiwa suci di antara pekik kematian dan deru buldozer

sore-sore di sini kita berlarian seperti yang terekam dalam memori masa kecil seorang anak yang dipelototi ibunya untuk keluar dari permainan

sore-sore di sini kita lebih sering berpamitan dan memaafkan karena agaknya hidup dan mati hanya dibatasi rasamala, puspa, dan bambu.

Tamansari

kau berteriak & diiringi bunyi panjang alarm desa: Pisahkan batu dari sisa dinding rumah lalu bungkus-satukan bersama bubuk mesiu & cerita tentang desa serta generasi yang hilang

saya membayangkan ruang tanpa lipatan airmata dan hiasan jerit tangis duka tetapi suatu hari kuasa kata mengantarkan nafsu dan kemarahan yang melibas keadaan

saya melihat seseorang seperti ibu dalam iringan doa-doa yang mungkin tak pernah dikabulkan (setidaknya dalam waktu-waktu ini)

tetapi karena batu-batu dan tekad membuang rasa takut dalam barisan kami, tak seorang pun dapat mengubah mata tajam kami meski dicecar beko, ormas, dan tni.

Ditulis oleh Zera Yudhistira

LAWAN BALIKI BRAQNENMIN! CERINONG TANAHMILIKRAKYAT! BUKAN CUMA CIBINONG

TANAHMOLIKRAKYAT! dariu iTol G AY NJN

LAWAN BALIK!