Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Cancel Culture: Deklarasi Keadilan, atau Ajang Perundungan? (Tanggapan Atas Komentar Pustaka Catut)

22 halaman · 1 halaman diproses dengan OCR · 3.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Cancel Culture: Deklarasi Keadilan, atau Ajang Perundungan?
  2. Cancel Culture: Deklarasi Keadilan, atau Ajang Perundungan?
  3. Memilah Tradisi Lama dari Istilah Baru
  4. Dua Bentuk Penghakiman yang Berbeda Struktur
  5. Uji Argumen 1: Basis Komunitas
  6. Kuasa sebagai Sumbu yang Menentukan
  7. Uji Argumen 2: Relasi Kuasa
  8. Ironi Sasaran: Cancel Culture Justru Lemah di Hadapan Kuasa Besar
  9. Permintaan Maaf sebagai Bukti Tekanan, Bukan Bukti Kesalahan
  10. Dikotomi yang Keliru: "Percaya Korban" Bukan Lawan dari Proses yang Proporsional
  11. Sebuah Alternatif: Jalur Ketiga yang Sudah Diujicobakan
  12. Penutup: Bukan Soal Ada atau Tidaknya, tapi Soal Prosesnya

Cancel Culture: Deklarasi Keadilan, atau Ajang Perundungan?

TANGGAPAN ATAS KOMENTAR PUSTAKA CATUT

Tanggapan atas Komentar Pustaka Catut:

Cancel Culture: Deklarasi Keadilan, atau Ajang Perundungan?

Menanggapi pembelaan Pustaka Catut atas cancel culture berupa argumen: "ini bukan hal baru, dari dulu juga ada—dulu namanya pengasingan komunitas." Argumen ini terdengar meyakinkan karena benar secara historis: hampir semua masyarakat mengenal bentuk sanksi sosial terhadap anggotanya yang dianggap melanggar norma.

Tapi kebenaran historis ini sering dipakai untuk tujuan yang keliru, yaitu menormalkan cancel culture hari ini dengan menyamakannya begitu saja dengan mekanisme sosial masa lalu. Padahal, kemiripan bentuk tidak berarti kesamaan esensi. Cancel culture di era digital bermasalah justru karena ia meniru cangkang dari mekanisme lama—penghakiman kolektif, sanksi sosial—tanpa mewarisi struktur yang dulu membuat mekanisme itu, sejauh apa pun cacatnya, tetap punya batas dan proses.

Memilah Tradisi Lama dari Istilah Baru

Sebelum membedah struktur dan mekanismenya lebih jauh, penting menjernihkan satu hal yang potensial campur aduk dalam perdebatan cancel culture: ada perbedaan besar antara asal-usul tradisi penghakiman kolektif, dan asal-usul istilah serta bentuk spesifik "cancel culture" yang kita kenal sekarang.

Mencampur keduanya adalah salah satu sumber kerancuan paling umum dalam argumen "ini sudah ada sejak dulu".

Tradisi mempermalukan dan mengasingkan seseorang secara kolektif memang setua peradaban itu sendiri. Jauh sebelum era media sosial, masyarakat kuno sudah mempraktikkan bentuk pencancelan versi mereka sendiri lewat mempermalukan di depan umum dan pengasingan sebagai alat menegakkan norma sosial. Orang Yunani kuno mengenal praktik ostrakisme, di mana warga bisa memilih untuk mengasingkan seseorang yang dianggap ancaman bagi negara selama sepuluh tahun. Orang Romawi punya damnatio memoriae—penghapusan seluruh jejak keberadaan seseorang dari catatan publik begitu ia jatuh dari kekuasaan. Inilah akar tradisi yang biasa dirujuk dalam perbandingan "cancel culture sudah ada sejak dulu, cuma beda nama"—dan pada level ini, klaim tersebut benar.

Tapi istilah dan bentuk spesifik "cancel culture" yang jadi bahan perdebatan hari ini punya jalur kemunculan yang jauh lebih baru, spesifik, dan berlapis. Memisahkan lapisan-lapisan ini penting karena masing-masing menunjukkan titik ketika sebuah praktik lokal bertransformasi menjadi fenomena berskala global.

Lapisan pertama, sebelum 2015: akar kata dalam budaya populer. Kata "cancel" dalam konteks memutuskan hubungan atau dukungan personal sudah muncul jauh sebelum jadi istilah budaya. Salah satu rujukan paling awal muncul dalam film “New Jack City” tahun 1991, ketika seorang karakter memakai kata itu untuk memutuskan hubungan dengan pacarnya. Butuh lebih dari dua dekade sebelum penggunaan ini bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih luas.

Lapisan kedua, 2015–2016: kemunculan di komunitas asal. Konsep "canceling" sebagai keputusan personal untuk berhenti mendukung seseorang atau karyanya—kadang serius, kadang bercanda—sudah meluas di Black Twitter sejak 2015. Penggunaan ini mencerminkan apa yang oleh seorang jurnalis New York Times digambarkan sebagai bentuk disinvestasi total terhadap sesuatu: seseorang sudah menanamkan perhatian, waktu, atau dukungan pada suatu figur, lalu menariknya sepenuhnya begitu figur itu dianggap tak lagi layak. Momentum kecil lain menyusul di awal 2016, ketika MTV memasukkan "canceled" sebagai salah satu istilah baru tahun itu, dan sebuah video viral dari karakter internet "Joanne the Scammer" turut dicatat New York Times sebagai contoh awal kata ini mengambil makna modernnya.

Lapisan ketiga, 2017: pemicu yang mengubah skalanya. Titik balik besar terjadi lewat gerakan #MeToo, yang mendorong perempuan untuk bersuara secara luas, serta terkuaknya kasus pelecehan seksual oleh produser Hollywood Harvey Weinstein. Kampanye-kampanye yang secara substansi legitimate melawan predator seksual ini turut melahirkan pola baru: serangan personal dan penghakiman publik terhadap individu tertentu, yang skalanya jauh melampaui apa yang sebelumnya terjadi di lingkup Black Twitter. Di tahun yang sama, perdebatan soal batasan metode ini sudah mulai muncul—ada diskusi publik soal apakah menyebut nama pelaku secara online adalah bentuk "keadilan main hakim sendiri" yang tetap dianggap sebagai keadilan.

Lapisan keempat, 2018: ledakan ke kesadaran publik luas. Ini titik yang paling konsisten dirujuk berbagai sumber sebagai saat istilah "cancel culture"—bukan sekadar kata "cancel"—benar-benar meledak dan masuk ke pemberitaan media besar Amerika Serikat. Setelah berbagai momen kontroversial, rapper Kanye West mengeluh telah "di-cancel" dalam sebuah wawancara dengan New York Times, sebuah momen yang kerap dikutip sebagai penanda ketika istilah ini benar-benar dikenal luas. Data juga menunjukkan tahun ini sebagai puncaknya, dengan sejumlah figur publik besar—Kanye West, Taylor Swift, Kevin Hart—menjadi sasaran dalam skala yang jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Lapisan kelima, 2019–2021: konsolidasi dan politisasi. Setelah meledak, istilah ini memasuki fase pematangan sebagai bagian dari wacana arus utama, sekaligus mulai dipolitisasi oleh berbagai kubu untuk kepentingan yang berbeda-beda. Pada 2021, lebih dari seribu artikel di media besar seperti New York Times, Washington Post, dan Wall Street Journal telah menyebut istilah ini—jauh melampaui jangkauannya di titik awal kemunculannya.

Memilah kelima lapisan ini penting untuk satu alasan: ia menunjukkan bahwa perdebatan "cancel culture sudah ada sejak dulu, cuma ganti nama" sesungguhnya mencampur dua klaim yang berbeda tingkat kebenarannya. Klaim bahwa tradisi penghakiman kolektif sudah setua peradaban—itu benar, dan itulah yang direpresentasikan oleh ostrakisme Yunani atau pengasingan komunitas yang dibahas di awal esai ini. Tapi klaim bahwa bentuk spesifik cancel culture hari ini—viral dalam hitungan jam, digerakkan algoritma platform, melibatkan partisipan yang sebagian besar tidak mengenal tertuduh sama sekali—adalah kelanjutan alami dari tradisi lama itu, jauh lebih problematik. Cancel culture digital adalah produk dari pertemuan spesifik antara praktik akuntabilitas komunitas Black Twitter, momentum sosial dari #MeToo, dan mekanisme viralitas platform media sosial yang baru matang di pertengahan-akhir 2010-an. Ia bukan sekadar "pengasingan komunitas versi baru"— ia adalah entitas dengan sejarah, mekanisme penyebaran, dan struktur insentif yang jauh lebih spesifik dan jauh lebih baru daripada yang diklaim oleh Pustaka Catut.

Dua Bentuk Penghakiman yang Berbeda Struktur

Dalam masyarakat berbasis komunitas, penghakiman sosial terjadi di antara orang-orang yang saling mengenal. Tertuduh dikenal oleh warga yang menghakiminya, dan sebaliknya, mereka yang menghakimi juga dikenal oleh tertuduh dan oleh satu sama lain. Struktur ini menciptakan sesuatu yang jarang disebut secara eksplisit tapi krusial: akuntabilitas dua arah. Orang yang menuduh mempertaruhkan reputasinya sendiri jika tuduhannya keliru, karena ia harus terus hidup berdampingan dengan tertuduh dan keluarganya, di ruang sosial yang sama, untuk waktu yang lama. Ada insentif struktural untuk berhati-hati sebelum menjatuhkan penghakiman, sekaligus—pada banyak kasus—ada forum, sesederhana apa pun bentuknya, tempat tertuduh bisa membela diri di hadapan orang-orang yang mengenalnya.

Cancel culture di era digital beroperasi dengan logika yang nyaris terbalik. Sebagian besar partisipan dalam sebuah "cancel" tidak mengenal tertuduh, tidak mengetahui duduk perkara secara utuh, dan tidak menanggung risiko apa pun jika penghakiman yang mereka ikuti ternyata keliru. Mereka hanya menambahkan satu retweet, satu komentar, satu unggahan ulang, dalam arus yang sudah bergerak. Tidak ada taruhan personal yang membuat mereka berhenti sejenak untuk memverifikasi. Sementara itu, platform digital secara struktural mengamplifikasi konten yang memicu kemarahan lebih cepat dan lebih luas dibanding konten yang menjernihkan duduk perkara. Hasilnya, versi paling provokatif dari sebuah kasus menyebar lebih dulu—dan lebih jauh —daripada versi paling akurat.

Sebagai contoh, kita bisa melihat pada kasus David Shor pada 2020 menggambarkan ketimpangan akuntabilitas ini secara telanjang, karena di sini bahkan tidak ada dugaan pelanggaran yang genuinely diperdebatkan—hanya sebuah kesalahpahaman yang menyebar cepat. Shor, seorang data scientist di firma konsultan politik Civis Analytics, dipecat setelah mengunggah ringkasan singkat dari sebuah studi akademik karya seorang ilmuwan politik Princeton, yang menyimpulkan bahwa protes damai secara historis lebih efektif mendorong perubahan politik dibanding protes yang disertai kekerasan.

Sejumlah aktivis menuding ringkasan yang akurat itu sebagai bukti rasisme, meski Shor hanya mengutip temuan ilmiah orang lain, bukan menyampaikan opininya sendiri. Penulis studi yang dikutipnya bahkan secara terbuka membela Shor belakangan, menyimpulkan bahwa inti persoalannya adalah cara Shor diperlakukan oleh orang-orang yang pada dasarnya menembak pembawa pesan, dan menyebut tuduhan rasisme terhadapnya sebagai tidak berdasar. Shor sempat meminta maaf keesokan harinya, menyatakan penyesalan dan janji untuk lebih berhatihati—tapi tetap dipecat tak lama setelahnya, dan terikat perjanjian kerahasiaan yang melarangnya membicarakan kasus ini sama sekali, sehingga ia bahkan tidak diberi ruang untuk mengklarifikasi versinya secara publik.

Yang membuat kasus ini penting bukan cuma soal kerugian yang ditanggung Shor, melainkan soal siapa yang sama sekali tidak menanggung apa pun. Orang-orang yang memulai dan menyebarkan tuduhan itu—termasuk yang menudingnya rasis berdasarkan kutipan akurat dari riset ilmiah—tidak pernah meminta maaf balik, tidak menghadapi koreksi publik yang sepadan dengan skala viralitas tuduhan awal, bahkan setelah penulis studi aslinya sendiri menyatakan tuduhan itu tidak berdasar. Kerusakan pada karier dan nama baik Shor bersifat permanen, sementara akibat bagi pihak yang menyebarkan tuduhan keliru itu nyaris nihil. Inilah wajah paling murni dari ketimpangan akuntabilitas yang dibahas di atas: bukan sekadar bahwa penuduh tidak mengenal tertuduh atau tidak memverifikasi fakta, tapi bahwa struktur risikonya sejak awal memang tidak simetris—kesalahan si penuduh nyaris tanpa biaya, sementara kesalahan (atau bahkan ketiadaan kesalahan) pada pihak tertuduh dibayar dengan hidupnya.

Uji Argumen 1: Basis Komunitas

Argumen ini tidak lengkap, dan sebelum melangkah lebih jauh, penting mengakui bahwa masyarakat berbasis komunitas bukanlah model ideal yang layak dirindukan. Pengadilan komunitas seringkali bukan forum yang adil. Ada bias kelas, gender, atau status sosial yang sangat kental di dalamnya. Perempuan yang dituduh melanggar norma, misalnya, kerap "diberi kesempatan bicara" dalam sistem yang sejak awal sudah menganggapnya bersalah—ruang bicara ada, tapi hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. "Diberi forum" tidak otomatis berarti diadili secara setara.

Perlu diakui juga bahwa tidak semua cancel di era digital lahir tanpa proses. Ada kasus yang didahului oleh investigasi jurnalistik serius, dengan bukti yang dikumpulkan secara sistematis sebelum sebuah tuduhan menjadi viral. Menyamakan semua bentuk cancel—yang berbasis investigasi dan yang berbasis kisah satu orang yang tak dapat diverifikasi—sebagai satu fenomena tunggal adalah generalisasi berlebihan, sama seperti generalisasi yang dikritik pada mereka yang menyamakan cancel digital dengan pengasingan komunitas lama.

Anonimitas digital pun bekerja dua arah. Ia memang mengurangi akuntabilitas massa yang ikut menghakimi. Tapi ia juga memberi ruang aman bagi korban yang, dalam sistem komunitas lama, justru dibungkam karena pelakunya adalah tokoh berpengaruh yang sulit dilawan lewat forum komunitas yang dikuasainya sendiri.

Pada titik ini, argumen Pustaka Catut yang menyamakan apa yang terjadi pada masyarakat lampau dengan cancel culture era digital jelas keliru: seharusnya tradisi penghakiman kolektif dengan bentuk cancel culture yang ada saat ini jelas dua hal yang berbeda secara teknis, sejarah, dan substantif.

Kuasa sebagai Sumbu yang Menentukan

Pengakuan atas kompleksitas ini justru membuka jalan ke pertanyaan yang lebih tajam: dalam kondisi apa cancel bisa dipahami, dan dalam kondisi apa ia murni berbahaya? Jawabannya terletak pada relasi kuasa antara tertuduh dan massa yang menghakiminya.

Ketika tertuduh memiliki kuasa institusional besar—jabatan tinggi, pengaruh, perlindungan hukum dan sumber daya untuk meredam persoalan sebelum sampai ke proses formal—jalur akuntabilitas konvensional sering kali memang tidak berfungsi bagi pihak yang dirugikan. Somasi terlalu mahal, laporan resmi terlalu lambat, dan kuasa tertuduh bisa membungkam sebelum kasus sempat diperiksa secara adil. Dalam situasi seperti ini, tekanan publik menjadi salah satu dari sedikit instrumen yang tersisa untuk memaksa akuntabilitas yang tidak bisa dicapai lewat jalur formal.

Tapi logika ini runtuh ketika diterapkan pada relasi yang kuasanya relatif setara—dua individu biasa, tanpa jabatan, tanpa institusi yang melindungi salah satu pihak. Dalam situasi ini, cancel bukan lagi koreksi atas ketimpangan kuasa yang sudah ada. Ia justru menciptakan ketimpangan kuasa yang baru: ribuan orang berhadapan dengan satu individu, di mana jumlah partisipan penghakiman itu sendiri menjadi bentuk kekuatan yang jauh tidak proporsional dibanding pelanggaran yang dituduhkan.

Kasus Brendan Eich menggambarkan pola kedua ini dengan jelas. Eich mundur dari posisi CEO Mozilla kurang dari dua minggu setelah pengangkatannya, akibat tekanan publik atas donasi politik pribadi yang ia berikan bertahun-tahun sebelumnya— bukan atas tindakan yang merugikan siapa pun di lingkup kerjanya. Pola serupa terjadi pada CEO Tripwire Interactive, yang kehilangan jabatannya setelah mengunggah pendapat politik pribadi di media sosial, dan CEO Goya Foods, yang menghadapi seruan boikot luas setelah memuji seorang presiden. Dalam ketiga kasus ini, yang dijatuhkan bukan pihak dengan kuasa struktural besar dibanding publik yang menghakiminya—melainkan individu yang persoalannya adalah pendapat atau pilihan pribadi, bukan pelanggaran terhadap orang lain.

Kasus lain yang menunjukkan sisi lebih pelik dari pola ini terjadi di Jakarta pada 2020, melibatkan seorang anggota organisasi pekerja Sindikasi yang dituduh melakukan pemerkosaan lewat sebuah unggahan di media sosial atas peristiwa yang diklaim terjadi dua tahun sebelumnya. Kasus ini penting justru karena tidak sesederhana "tanpa investigasi sama sekali"—organisasi yang bersangkutan sempat membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri tuduhan tersebut. Namun proses itu buntu bukan karena diabaikan, melainkan karena pihak pelapor tidak lagi bisa dihubungi untuk memberi konfirmasi lebih lanjut, sehingga tim penyelidik tidak pernah bisa menyimpulkan apa pun—keterangan pelapor dan tertuduh pada akhirnya dinilai memiliki bobot yang setara, tanpa titik terang di antara keduanya.

Sementara proses formal itu menggantung tanpa kesimpulan, opini publik sudah bergerak jauh lebih cepat: sebagian warganet mempertanyakan kredibilitas pelapor dan menuding tuduhannya bermotif tertentu, sementara pihak lain menuntut pertanggungjawaban segera dari organisasi maupun tertuduh.

Kasus ini menunjukkan variasi yang lebih rumit dari masalah kuasa setara: bukan soal tidak adanya upaya investigasi sama sekali, melainkan soal bagaimana proses investigasi yang secara struktural memang sulit tuntas—karena keterbatasan bukti, saksi, atau kesediaan pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi lebih jauh—tetap dipaksa menghasilkan kepastian sosial secara instan oleh tekanan publik, padahal ketidakpastian itu sendiri adalah kondisi yang jujur untuk diakui.

Hasilnya, kedua belah pihak sama-sama menanggung akibat permanen dari sebuah proses yang tidak pernah benar-benar selesai: pelapor—kalau pun ia benar—tidak pernah mendapat pengakuan formal atas apa yang dialaminya, dan tertuduh tidak pernah mendapat klarifikasi yang membersihkan namanya secara meyakinkan, meski investigasi internal tidak menemukan cukup bukti untuk menyimpulkan kesalahannya. Reputasi sudah keburu hancur dan tak dapat diperbaiki dengan mudah. Beberapa dari warganet yang sebelumnya ikut menyudutkan sang tertuduh secara sengit sebelum investigasi selesai, satu persatu menarik diri, menghapus pos-pos mereka untuk mengubur jejak penuduhan.

Uji Argumen 2: Relasi Kuasa

Pembedaan berdasarkan kuasa ini penting, tapi ia sendiri rapuh jika berhenti di sini. Kuasa tidak selalu kasat mata pada pandangan pertama. Follower besar, senioritas tersembunyi, jaringan sosial yang tidak terlihat dari luar—semua ini bisa membuat sesuatu yang tampak "setara" ternyata timpang. Sebaliknya, kriteria "kuasa relatif setara" bisa disalahgunakan sebagai justifikasi purnajual: siapa pun bisa mengklaim bahwa tertuduh "lebih berkuasa" untuk membenarkan cancel apa pun, tanpa bukti yang memadai.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang berhak menilai derajat kuasa itu, dan berdasarkan bukti apa? Dalam praktiknya, massa digital biasanya menyimpulkan kuasa dan kesalahan berdasarkan framing dari unggahan pertama, bukan dari investigasi yang memadai. Artinya, meskipun prinsip proporsionalitas terhadap kuasa itu benar secara logis, penerapannya di lapangan tetap rawan sewenang-wenang— karena minim proses pembuktian, persis masalah struktural yang menjadi keberatan utama terhadap cancel culture sejak awal.

Di sinilah perlu dibedakan antara "bisa dipahami secara sosiologis" dan "dibenarkan sebagai metode." Cancel terhadap pihak yang berkuasa mungkin bisa dipahami sebagai respons struktural terhadap kebuntuan jalur formal. Tapi ia tetap bisa mewarisi masalah proses yang sama seperti cancel terhadap sesama warga biasa: tanpa pembuktian yang layak, tanpa hak jawab, tanpa forum klarifikasi. Bedanya hanya soal siapa targetnya dianggap pantas secara moral oleh massa—bukan soal apakah prosesnya sendiri proporsional.

Jadi di titik ini, argunmen Pustaka Catut yang menyamakan “kuasa rakyat” dengan cancel culture terlebih lagi digital, lebih cocok kalau disebut sebagai kuasa algoritma. Hal ini juga bukan bicara soal perebutan kuasa seperti yang Pustaka Catut utarakan, melainkan bagaimana kuasa dipraktikkan— untuk tidak menyebutnya disewenangwenangkan. Pada titik ini, yang kami pertanyakan menjadi: di mana Pustaka Catut berdiri?

Ironi Sasaran: Cancel Culture Justru Lemah di Hadapan Kuasa Besar

Ada satu temuan yang membuat masalah proporsionalitas ini semakin tajam: kemampuan cancel culture untuk benar-benar menjatuhkan targetnya ternyata tidak berkorelasi dengan besarnya kuasa struktural yang dipegang target, melainkan dengan seberapa bergantung target itu pada reputasi personal dan opini publik.

Bandingkan kasus Eich, CEO Tripwire, atau CEO Goya di atas dengan kasus-kasus yang melibatkan korporasi energi raksasa. Chevron, misalnya, sudah dinyatakan bersalah di pengadilan Ekuador atas pembuangan lebih dari 16 miliar galon limbah beracun ke kawasan Amazon, yang berdampak pada puluhan ribu warga—salah satu bencana lingkungan terkait minyak terbesar dalam sejarah. Perusahaan ini juga menghadapi ratusan gugatan di berbagai benua serta kampanye boikot internasional yang berjalan bertahun-tahun. Namun kepemimpinannya tidak goyah, operasinya tidak terhenti, dan perusahaan bahkan tetap berekspansi ke ladang-ladang baru. Pola yang sama terlihat pada ExxonMobil: CEO-nya dipanggil dan disumpah di depan kongres Amerika Serikat terkait disinformasi iklim selama puluhan tahun, tapi dokumen yang terungkap kemudian menunjukkan industri ini tetap melanjutkan rencana produksi bahan bakar kotor tanpa perubahan berarti.

Kampanye boikot Stop Esso pada awal 2000-an, yang menyasar ratusan pom bensin di berbagai negara, juga tidak pernah berhasil mengubah kebijakan ExxonMobil secara signifikan.

Perbedaannya terletak pada struktur ketergantungan. CEO startup, figur publik, atau eksekutif perusahaan kecil-menengah bergantung pada persepsi publik untuk mempertahankan posisinya—baik karena mereka figur yang dipersonalisasi, maupun karena perusahaannya cukup kecil untuk rentan terhadap boikot konsumen langsung. Korporasi multinasional sebesar Chevron atau ExxonMobil tidak bergantung pada rasa suka publik untuk bertahan. Mereka memiliki struktur legal, modal, dan diversifikasi pasar yang membuat tekanan reputasi nyaris tidak menyentuh keputusan operasional—bahkan putusan pengadilan yang mengikat secara hukum pun tidak cukup untuk mengubah arah perusahaan.

Implikasinya penting untuk menilai klaim yang membenarkan cancel culture atas dasar koreksi kuasa. Jika argumen "cancel bisa dibenarkan ketika kuasa besar dan jalur formal buntu" itu benar secara prinsip, kenyataan di lapangan menunjukkan arah yang nyaris terbalik: cancel culture justru paling sering "berhasil" pada target yang kuasanya relatif kecil-menengah—yang menurut prinsip itu sendiri paling tidak dibenarkan untuk dijadikan sasaran—dan paling sering gagal menembus kuasa institusional besar yang sesungguhnya paling layak dikoreksi. Alat yang diklaim sebagai penyeimbang kuasa itu, secara struktural, justru lebih berdaya melawan yang lemah daripada yang kuat.

Permintaan Maaf sebagai Bukti Tekanan, Bukan Bukti Kesalahan

Ada satu pola lain yang sering luput dari narasi cancel culture, meski mungkin justru paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari—bukan pada kasus CEO atau figur publik, melainkan pada lingkaran pergaulan biasa, terutama di kalangan anak muda. Ketika seseorang dituduh tanpa investigasi lebih lanjut, ujung dari tekanan itu hampir selalu sama: tertuduh mengeluarkan pernyataan permintaan maaf publik, bukan karena proses pembuktian sudah selesai, tapi karena ia sudah tersudut tanpa daya.

Masalahnya, permintaan maaf yang lahir dari tekanan semacam ini kemudian diperlakukan seolah ia setara dengan pengakuan bersalah—padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Permintaan maaf di bawah tekanan sosial adalah bukti tekanan, bukan bukti kesalahan. Pola yang terbentuk cenderung sirkular: massa menuduh tanpa investigasi, tertuduh merasa terpojok secara sosial karena kehilangan pertemanan atau terus-menerus disorot, ia meminta maaf untuk meredam serangan terlepas dari apakah tuduhannya benar, dan permintaan maaf itu kemudian dibaca publik sebagai konfirmasi bahwa tuduhannya memang benar. Siklus ini selesai tanpa pernah ada satu pun bukti yang benar-benar diperiksa.

Pola ini punya kemiripan dengan apa yang dalam psikologi hukum dikenal sebagai pengakuan palsu di bawah tekanan (false confession under duress)—situasi di mana seseorang mengaku bersalah bukan karena benar-benar bersalah, melainkan karena mengaku terasa seperti satu-satunya jalan keluar dari tekanan yang tak tertahankan. Bedanya, di sini tekanannya bukan datang dari ruang interogasi formal, melainkan dari lingkaran pertemanan sehari-hari—yang bagi banyak anak muda, tekanannya justru bisa terasa lebih berat dibanding institusi formal, karena yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan hidup sosialnya sehari-hari.

Karakter lingkaran pergaulan membuat pola ini lebih tajam dibanding kasus figur publik berskala besar. Selebriti atau CEO setidaknya punya jarak dari massa yang menghakiminya—mereka bisa diam, menunggu isu mereda, atau menyerahkan respons pada pihak lain. Dalam lingkaran pertemanan, jaraknya nyaris nol. Tertuduh tetap harus bertemu orang-orang yang sama esok hari, minggu depan, di ruang sosial yang sama. Diam bukan pilihan yang realistis, karena diam kerap dibaca sebagai penolakan untuk mengakui kesalahan, yang justru memperburuk posisi sosialnya. Permintaan maaf cepat menjadi satu-satunya jalan yang terasa aman, terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan itu.

Konsekuensi jangka panjang dari pola ini melampaui kasus per kasus. Begitu permintaan maaf terbukti "berhasil" sebagai strategi meredam serangan—tanpa memandang benar atau salahnya tuduhan—ia mengajarkan seluruh lingkaran sosial itu bahwa cara paling efektif menyelesaikan konflik bukan klarifikasi, melainkan kapitulasi cepat. Norma yang terbentuk bergeser dari "siapa yang benar" menjadi "siapa yang paling cepat mengalah secara publik". Ini sekaligus menjelaskan mengapa permintaan maaf dalam cancel personal jarang benar-benar menyelesaikan apa pun, berbeda dengan boikot yang biasanya berhenti begitu tuntutan konkretnya dipenuhi. Karena tidak ada kriteria yang disepakati bersama tentang kapan seseorang dianggap sudah cukup menebus kesalahan—yang bahkan mungkin tidak pernah benarbenar ia lakukan—permintaan maaf itu bukan penyelesaian, melainkan sekadar jeda sebelum tekanan berikutnya datang.

Dikotomi yang Keliru: "Percaya Korban" Bukan Lawan dari Proses yang Proporsional

Salah satu argumen yang paling sering dipakai untuk membenarkan penghakiman cepat berbunyi kurang lebih begini: begitu seseorang bersuara sebagai korban, kewajiban pertama siapa pun yang mendengar adalah mempercayainya sepenuhnya

—karena jika ternyata tuduhan itu salah, kerugian yang ditanggung hanyalah pernah membela seseorang yang berbohong, sementara jika sejak awal memilih berpihak pada tertuduh dan mengabaikan suara korban, itu sama saja dengan memilih membela pelaku. Argumen ini pantas diuji secara serius, karena ia menyimpan dua klaim yang perlu dipisahkan: klaim tentang pentingnya mempercayai pelapor, dan klaim tentang seberapa besar biaya yang ditanggung jika kepercayaan itu keliru.

Klaim pertama punya dasar yang sah. Korban kekerasan seksual secara historis memang kerap tidak dipercaya, disalahkan, atau dibungkam oleh sistem yang bias terhadap pelapor—baik karena norma patriarkis, stigma sosial, maupun jalur hukum yang tidak berpihak pada korban. Kekhawatiran di balik prinsip "percaya korban lebih dulu" lahir dari pola nyata ini, dan bukan tanpa alasan. Mempercayai keberanian seseorang untuk bersuara, sebagai titik berangkat, adalah sikap yang masuk akal.

Tapi klaim kedua—bahwa biaya dari kepercayaan yang keliru itu nyaris nol—inilah yang meremehkan skala kerusakan yang sebenarnya terjadi, dan seluruh kasus yang dibahas di esai ini menunjukkan sebaliknya. Karier bisa hancur permanen bahkan setelah tuduhan terbantahkan, seperti pada kasus Shor yang tetap kehilangan pekerjaannya meski penulis studi yang dikutipnya secara terbuka membelanya. Reputasi bisa rusak tanpa jalan pemulihan yang sepadan, karena klarifikasi jarang menyebar seluas tuduhan awalnya. Trauma psikologis pada tertuduh dan keluarganya adalah kerugian nyata, bukan sekadar abstraksi retorika. Dan seperti dibahas sebelumnya, bahkan pengakuan bersalah pun bisa lahir dari tekanan alih-alih kebenaran, namun tetap diperlakukan publik sebagai kepastian final. Menyebut semua ini sebagai "hanya pernah membela seseorang yang berbohong" adalah menyusutkan kerugian yang bisa berlangsung seumur hidup menjadi setara dengan rasa malu sesaat.

Masalah paling mendasar dari argumen ini, bagaimanapun, adalah dikotomi yang ia bangun: seolah-olah hanya ada dua pilihan, mempercayai penuh sejak awal atau membela pelaku. Padahal ada opsi ketiga yang justru menjadi inti persoalan sepanjang esai ini—menahan penghakiman publik sementara proses pembuktian berjalan, tanpa harus memilih di antara dua ekstrem itu. Tidak segera menghakimi secara publik bukan berarti mengabaikan suara korban; ia bisa berarti membiarkan proses verifikasi, investigasi, atau jalur hukum bekerja lebih dulu, sebelum konsekuensi permanen dijatuhkan lewat opini massa. Dikotomi "percaya penuh versus bela pelaku" menghapus ruang ketiga ini dari perbincangan, padahal ruang itulah yang sebenarnya melindungi kedua belah pihak sekaligus: pelapor yang berhak atas proses yang serius dan tidak diabaikan, dan tertuduh yang berhak atas proses yang tidak menjatuhkan vonis sosial sebelum ada kejelasan.

Dengan kata lain, mempercayai korban sebagai titik berangkat dan menjalankan investigasi yang serius bukanlah dua hal yang saling meniadakan—justru keduanya seharusnya berjalan bersamaan. Yang keliru bukan sikap mempercayai korban itu sendiri, melainkan argumen yang menempatkan kepercayaan itu sebagai pengganti proses, alih-alih sebagai titik awal yang tetap membutuhkan proses untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada kedua belah pihak.

Sebuah Alternatif: Jalur Ketiga yang Sudah Diujicobakan

Kritik terhadap dikotomi "percaya penuh versus bela pelaku" akan terasa lebih meyakinkan jika jalur ketiga yang dituntut— berpihak pada korban tanpa mengorbankan proses—terbukti bisa dilakukan, bukan sekadar cita-cita di atas kertas. Salah satu preseden nyata datang dari sistem peradilan yang dibangun di

Rojava, wilayah otonom Kurdi di timur laut Suriah, yang secara sengaja dirancang untuk menjawab persis persoalan ini.

Alih-alih menggantikan sistem pengadilan lama dengan opini publik yang bergerak cepat lewat media sosial, Rojava membangun jaringan Komite Rekonsiliasi yang menggantikan sistem pengadilan pemerintah di berbagai kota, dengan anggota yang merepresentasikan keberagaman etnis di wilayah masingmasing. Yang lebih spesifik lagi, untuk kasus kekerasan berbasis gender—jenis kasus yang paling sering memicu perdebatan "percaya korban" dalam cancel culture—dibentuk Komite Perdamaian dan Konsensus yang beranggotakan perempuan saja, dengan tujuan eksplisit membatasi bias patriarkal yang bisa memengaruhi keputusan. Selain itu, ada jaringan lebih dari enam puluh Mala Jin, atau rumah perempuan, yang menyediakan ruang penyelesaian sengketa di level komunitas lewat mediasi dan rekonsiliasi, bukan lewat pengadilan formal maupun tekanan publik.

Ada tiga elemen desain dalam sistem ini yang langsung menjawab persoalan yang dibahas di esai ini. Pertama, sistem ini secara struktural berpihak pada korban dengan cara melembagakan keberpihakan itu—bukan lewat spontanitas opini publik, melainkan lewat komposisi komite yang sengaja disusun untuk membatasi bias yang selama ini merugikan korban. Kedua, keputusan diambil lewat konsensus bertahap, bukan vonis sepihak: jika penyelesaian tidak tercapai di level komune, kasus dinaikkan ke tingkat komite yang lebih tinggi, memberi ruang bagi proses tanpa memaksakan kepastian instan yang sering jadi ciri khas cancel culture digital. Ketiga, tujuannya diarahkan pada rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman publik—sebuah pergeseran yang relevan mengingat salah satu masalah cancel personal, seperti dibahas di bagian permintaan maaf paksa, adalah ketiadaan titik akhir yang jelas kapan seseorang dianggap sudah menebus kesalahannya.

Sistem ini tidak sempurna, dan penerapannya lahir dari konteks sosial-politik yang sangat spesifik—sulit disalin mentah-mentah ke ruang digital yang sifatnya global, anonim, dan lintas komunitas, apalagi untuk kasus Indonesia. Tapi nilainya bagi argumen ini bukan sebagai cetak biru yang bisa langsung ditiru, melainkan sebagai bukti konsep: bahwa dikotomi antara "percaya korban sepenuhnya" dan "proses yang adil bagi tertuduh" bukanlah pertentangan yang tak terhindarkan. Keduanya bisa dijalankan bersamaan, asalkan ada kemauan untuk merancang struktur yang menampung keduanya—alih-alih menyerahkan penyelesaiannya pada cancel culture yang mengandalkan kecepatan emosi, viralitas. dan tekanan sosial yang tidak pernah dirancang untuk menghasilkan keadilan bagi siapa pun.

Pada poin ini, Pustaka Catut sedikit menyebutkan soal Rojava. Namun hal yang esensial ini malah hanya dikutip sekadarnya dan kembali melompat pada pembelaan terhadap cancel culture hanya karena ketiadaan lembaga seperti yang dibangun di Rojava. Dengan tidak bermaksud mempertanyakan ke-anarkis-an Pustaka Catut, tapi hal ini lebih mirip dengan argumen bagaimana orang-orang Kiri (terutama dalam jalur klasik utama Leninis/Stalinis/Maois) mempertahankan argumen kenapa partai politik itu sesuatu yang masuk akal dan layak didukung hanya karena saat ini, di Indonesia tidak ada masyarakat anarkis—sesuatu yang mengejutkan mengingat bagaimana Pustaka Catut secara tegas mengklaim bahwa dirinya seorang anarkis.

Penutup: Bukan Soal Ada atau Tidaknya, tapi Soal Prosesnya

Pada akhirnya, membandingkan cancel culture digital dengan pengasingan komunitas lama seperti yang diutarakan oleh Pustaka Catut, tanpa memeriksa struktur di baliknya, adalah perbandingan yang timpang. Masyarakat lama punya cacatnya sendiri—bias kelas, gender, dan kuasa lokal yang sering tidak adil. Tapi ia juga punya elemen yang nyaris hilang di era digital: akuntabilitas dua arah, forum untuk bicara, dan risiko personal bagi siapa pun yang menuduh secara serampangan.

Cancel culture hari ini tidak bisa dinilai sebagai satu fenomena tunggal yang baik atau buruk secara mutlak. Ia perlu diuji lewat dua pertanyaan sekaligus: apakah ada proses pembuktian yang memadai, dan apakah responsnya proporsional terhadap kuasa yang dipegang tertuduh. Ketika keduanya absen—tanpa bukti, tanpa proses, dan menyasar pihak yang relasi kuasanya setara atau bahkan lebih kecil dari massa yang menghakimi—maka yang terjadi bukan lagi koreksi sosial, melainkan kekuatan angka yang menggantikan keadilan. Ia tak ada bedanya dengan perundungan.

Lebih jauh, pola sasarannya menunjukkan bahwa cancel culture bukan sekadar berisiko disalahgunakan sesekali, tapi secara struktural cenderung bias ke arah menyasar yang rentan, bukan yang berkuasa—sebuah ironi yang membalikkan alasan yang paling sering dipakai untuk membenarkannya. Ketiadaan proses ini pula yang membuat permintaan maaf, yang semestinya menjadi penutup sebuah konflik, justru sering hanya menjadi bukti seberapa besar tekanan yang berhasil ditanggungkan pada seseorang, bukan seberapa jelas kesalahannya. Dan itulah yang membedakan cancel culture digital dari mekanisme sosial masa lalu: bukan soal apakah penghakiman kolektif itu ada sejak dulu, tapi soal apakah hari ini penghakiman itu masih punya proses yang membuatnya layak disebut adil, dan apakah kekuatannya benar-benar diarahkan ke pihak yang seharusnya dikoreksi.