Berhenti Membual, Perang di semua Front!
Dalam beberapa tahun terakhir, forum-forum diskusi dan kajian akademis semakin ramai membicarakan krisis ekologis, ketimpangan pembangunan, dan kegagalan negara dalam melindungi rakyat. Mahasiswa dan aktivis tampil dengan analisis struktural yang tajam, mengutip teori progresif, dan memproduksi kritik yang terdengar radikal. Namun di balik gegap gempita wacana tersebut, terselip persoalan mendasar: jarak yang semakin lebar antara kritik intelektual dan kerja nyata bersama warga. Banyak diskusi berakhir sebagai pembualan—retorika yang berputar di ruang seminar dan media sosial, tetapi tidak menjelma menjadi kekuatan sosial di lapangan.
Paulo Freire sejak lama mengingatkan bahaya dari apa yang ia sebut sebagai verbalisme: refleksi tanpa tindakan. Pendidikan pembebasan, menurut Freire, hanya mungkin terjadi melalui praxis—perjumpaan dialektis antara refleksi dan tindakan yang berangkat dari pengalaman konkret rakyat. Ketika kajian akademis tidak bertransformasi menjadi kerja pengorganisasian, ia justru mereproduksi relasi kuasa lama: intelektual sebagai subjek yang “tahu” dan warga sebagai objek yang “diteliti” atau “dibicarakan”.
Kondisi inilah yang terlihat jelas dalam penanganan banjir di Kabupaten Lamongan. Banjir yang berulang setiap tahun bukan sekadar peristiwa alam, melainkan akibat dari persoalan struktural: tata kelola sungai yang buruk, alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak berbasis daya dukung lingkungan, serta minimnya pelibatan warga dalam pengambilan keputusan. Namun dalam banyak respons publik, banjir Lamongan sering direduksi menjadi statistik, laporan teknis, atau tema diskusi akademis. Mahasiswa dan aktivis datang membawa bantuan, membuat pernyataan sikap, lalu pergi ketika air surut.
Roem Topatimasang menyebut pola semacam ini sebagai kegagalan memahami pengorganisasian sebagai pendidikan rakyat jangka panjang. Bagi Roem, pengorganisasian bukan kerja karitatif dan bukan pula proyek instan. Ia adalah proses membangun kesadaran, keberanian, dan kemandirian warga melalui pengalaman hidup mereka sendiri. Dalam konteks Lamongan, banjir seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengorganisir warga: membuka ruang diskusi kampung, memetakan penyebab banjir bersama warga, membangun kepemimpinan lokal, dan menyatukan keluhan individual menjadi tuntutan kolektif. Tanpa proses ini, penderitaan warga hanya akan berulang sebagai tragedi, bukan menjadi energi perubahan.
Sayangnya, gerakan mahasiswa hari ini kerap terjebak pada politik simbolik. Kritik disampaikan lantang, tetapi tidak disertai kerja organisasi yang berkelanjutan. Mahasiswa lebih sering menjadi komentator krisis daripada bagian dari warga yang berjuang. Dalam kacamata Freire, pola ini mencerminkan pendidikan yang tidak dialogis—pengetahuan diproduksi untuk dikonsumsi sesama intelektual, bukan untuk membebaskan rakyat.
Berbeda dengan situasi di Lamongan, pengalaman pengorganisiran warga melawan banjir rob di pesisir utara Jawa Tengah menunjukkan bagaimana krisis ekologis dapat menjadi basis pembentukan kesadaran kolektif. Di wilayah seperti Demak, Pekalongan, dan Semarang pesisir, rob telah menenggelamkan rumah, tambak, dan ruang hidup warga selama bertahun-tahun. Pada awalnya, rob dipahami sebagai nasib atau bencana alam yang harus diterima. Namun melalui pertemuan kampung dan dialog antarwarga, pengalaman penderitaan itu diolah menjadi kesadaran bahwa rob adalah akibat dari kebijakan pembangunan pesisir yang eksploitatif, krisis iklim, dan pengabaian negara.
Warga kemudian mulai mengorganisir diri: membentuk kelompok-kelompok komunitas, mendokumentasikan dampak rob, memetakan wilayah terdampak, dan membangun kepemimpinan lokal. Proses ini mencerminkan gagasan Freire tentang pendidikan pembebasan—warga belajar dari pengalaman mereka sendiri, merefleksikan penyebab strukturalnya, lalu bertindak secara kolektif. Aktivis dan mahasiswa yang terlibat berperan sebagai fasilitator dialog dan penghubung jaringan, bukan sebagai penentu arah. Dengan pengorganisasian ini, warga tidak lagi sekadar menjadi korban, tetapi subjek yang memiliki suara dan daya tawar dalam menuntut hak atas perlindungan dan ruang hidup.
Pengalaman serupa juga terlihat dalam pengorganisiran petani Pantai Kulon Progo yang melawan penambangan pasir besi. Ketika proyek tambang mengancam lahan pertanian, sumber air, dan keberlanjutan hidup, perlawanan tidak lahir dari kajian akademis atau forum diskusi semata, melainkan dari kesadaran kolektif petani atas ruang hidup mereka. Melalui pertemuan rutin, petani membangun paguyuban, memperkuat solidaritas lintas desa, dan memetakan dampak tambang terhadap kehidupan mereka.
Dalam perjuangan Kulon Progo, pengorganisasian berjalan sebagai proses pendidikan rakyat sebagaimana ditegaskan Roem Topatimasang. Petani belajar memahami hak-hak mereka, berbicara di ruang publik, dan mengambil keputusan secara kolektif. Mahasiswa dan aktivis yang terlibat tidak tampil sebagai tokoh utama, melainkan sebagai pendamping yang membantu memperkuat posisi tawar warga. Teori diuji dan dibentuk ulang melalui praktik perlawanan sehari-hari, bukan sekadar dihafalkan dalam ruang kelas.
Jika kasus Lamongan dibandingkan dengan pengalaman pesisir Jawa Tengah dan Kulon Progo, maka perbedaannya bukan pada tingkat penderitaan, melainkan pada ada atau tidaknya pengorganisasian. Di Lamongan, banjir masih banyak diperlakukan sebagai peristiwa teknis dan karitatif. Di dua wilayah lainnya, krisis justru menjadi pintu masuk bagi pembangunan kesadaran kolektif dan kekuatan warga.
Maka, sudah saatnya kita akhiri untuk terus membual di forum-forum diskusi dan kajian akademis bukan berarti anti-intelektual atau anti-teori. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk mengembalikan teori ke fungsi pembebasannya. Seperti ditegaskan Freire, refleksi tanpa tindakan hanyalah verbalisme, dan tindakan tanpa refleksi adalah aktivisme kosong. Keduanya hanya menemukan maknanya ketika bersatu dalam kerja pengorganisasian warga secara langsung.
Tanpa keberanian meninggalkan kenyamanan forum dan terlibat dalam proses panjang bersama warga, kritik sosial akan terus berputar sebagai wacana yang rapi namun tidak mengubah kenyataan. Mengorganisir warga secara langsung bukan pilihan tambahan, melainkan inti dari praksis progresif yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Banjir Lamongan seharusnya menjadi pelajaran penting bagi gerakan mahasiswa hari ini. Bukan tentang seberapa tajam analisis yang dihasilkan, tetapi tentang seberapa jauh mahasiswa mau berjalan bersama warga, menanggung lelah, membangun kepercayaan, dan merawat organisasi rakyat dalam jangka panjang. Tanpa itu, gerakan mahasiswa akan terus terjebak dalam siklus wacana tanpa daya ubah—lantang di forum, sunyi di lapangan.
Dan pada akhirnya, perjuangan sosial bukan soal siapa yang paling fasih berbicara, tetapi siapa yang paling setia hadir bersama rakyat. Dan pengorganisasian warga secara langsung adalah bentuk paling jujur dari keberpihakan itu.