Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Buku Panduan
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Buku Panduan
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai wujud tanggung jawab Negara terhadap akses keadilan telah diimplementasikan dan peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut atas undang-undang ini pun telah dibentuk. Komponen-komponen dalam implementasi bantuan hukum ini meliputi 3 (tiga) stakeholder utama yaitu: Penyelenggara Bantuan Hukum (Kementerian Hukum dan HAM R.I); Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum terverifikasi dan terakreditasi); dan Penerima Bantuan Hukum (orang miskin atau kelompok orang miskin). Perwujudan tanggung jawab Negara tersebut yaitu dalam bentuk jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Adapun bantuan hukum dalam skema ini terdiri dari litigasi (yang meliputi perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara) dan non litigasi.
Implementasi atas Undang-Undang Bantuan Hukum ini diawali dengan tahap verifikasi dan akreditasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum, yang kemudian menjadi ujung tombak atas layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin melalui advokat, dosen, mahasiswa bahkan paralegal yang tergabung dalam 405 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi periode Tahun 2016 s.d. 2018. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sejak Tahun 2015 seluruh rangkaian proses pelaksanaan mulai dari tahap verifikasi dan akreditasi sampai dengan tahap pencairan anggaran pelaksanaan bantuan hukum secara reimbursement dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut SID Bankum. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.
Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi semua stakeholder, baik bagi komponen-komponen utama penyelenggara bantuan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum maupun masyarakat pada umumnya demi terwujudnya bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang semakin berkualitas.
Jakarta, Oktober 2016 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Daftar Isi
Kata Pengantar... Daftar Isi ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ... Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan ...... Petunjuk Pelaksanaan Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Nomor:PHN-HN.03.03-42. Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nomor:PHN-HN.03.03-36 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 141/ PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ..... 169
viii
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018 ... 191
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
Mengingat:
Pasal 20,Pasal 21, Pasal 27 ayat (1),Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) danayat(4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh 6. organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
Pasal 2
Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
keterbukaan; C.
efisiensi; d.
e. efektivitas; dan
f. akuntabilitas.
Pasal 3
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
C. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
Pasal 5
(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6
(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
C. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.
Pasal 7
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b. akademisi;
C. tokoh masyarakat; dan
d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV
PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 8
(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang- Undang ini.
(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
C. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.
Pasal 9
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
C. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela e. perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun f. instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan g. keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
Pasal 10
Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum C. bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
Pasal 11
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM
Pasal 12
Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama PenerimaBantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
C. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Penerima Bantuan Hukum wajib:
a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Pasal 14
(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala C. desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
Pasal 15
(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 16
(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
a. hibah atau sumbangan; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 17
(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur denganPeraturan Pemerintah.
Pasal 19
(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan (2) Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB VIII
LARANGAN
Pasal 20
Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22
Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 25
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal2 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104 Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Ttd.
Wisnu Setiawan
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
I. UMUM
Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingankepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.
Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.
Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum
(equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.
Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan merekauntukmewujudkanhak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.
Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima BantuanHukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Hurufa
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
Hurufb
Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
Hurufc
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
Hurufd
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
Hurufe
Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
Huruff
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkanUndang-Undang mengenai Advokat.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi BantuanHukum.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Hurufa
Hurufc
Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.
Hurufb Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum" adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Hurufd Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1) Huruf a
Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Hurufb Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5248
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
MEMUTUSKAN:
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang 2. miskin.
Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau 3. organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang 4. miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
BAB II SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 2
Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
-4-
Pasal 3
Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, C. atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
Pasal 4
Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi;
C. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 5
(1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
(2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.
Pasal 6
(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau a. pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
Pasal 7
(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dariinstansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal8
(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
Pasal 9
(1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
(2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
Pasal 10
(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
Pasal 11
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
Pasal 12
Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
Pasal 13
(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
Pasal 14
Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:
a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
pendampingan dan/atau menjalankan kuasadalam proses b. pemeriksaan di persidangan; atau
C. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pasal 16
(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
Penyuluhan hukum; a.
b. konsultasi hukum;
C. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
d. penelitian hukum;
e. mediasi;
f. negosiasi;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i. drafting dokumen hukum.
Pasal 17
Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
BAB III TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Pasal 18
(1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.
(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
a. hibah atau sumbangan; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 19
(1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
(2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
Pasal20
(1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.
(2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
(3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan.
(2) Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.
Pasal 22
Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Anggaran Pasal 23
(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
(2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN; dan
C. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 24
(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
(3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
(4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.
Pasal 25
(1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi; a.
b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukumoleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
Jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan C. Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukumdan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana f. Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk g. mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Bantuan Hukum.
(3) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
(4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud padaayat (3) mengikuti penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.
(5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
(6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukumapabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum
Pasal 26
Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan HukumLitigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal27
(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
C. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
(3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 28
(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Pasal 29
(1) Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat Pertanggungjawaban
Pasal 30
(3) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukumkepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.
(5) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 31
(1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:
a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
(2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
cara pelaporan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 32
Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.
Pasal 33
Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.
BAB IV PENGAWASAN
Pasal 34
(1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyalurandana Bantuan Hukum.
(2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.
Pasal 35
Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:
a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
C. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpanganpemberianBantuanHukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.
Pasal 36
(1) Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.
(2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
a. Kantor Wilayah Kementerian; dan
b. biro hukum pemerintah daerah provinsi.
(3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
C. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.
Pasal 37
(1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
(2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 38
Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal39
Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.
Pasal 40
Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.
Pasal 41
(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:
a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
C. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
(2) Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 43
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal23 Mei 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal23 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 98
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
ttd.
Wisnu Setiawan
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
I. UMUM
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.
Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.
Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikankepentingan-kepentinganparaPenerima Bantuan Hukum itu sendiri.
Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.
Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.
PASAL DEMI PASAL II.
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Hurufa
Yang dimaksud dengan "pejabat yang setingkat" antara lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau kepala negeri.
Hurufb Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin" antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima BantuanHukum.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Hurufa Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Hurufc
Yang dimaksud dengan "investigasi perkara" adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.
Hurufd Cukup jelas.
Hurufe Cukup jelas.
Huruff Cukup jelas.
Hurufg Cukup jelas.
Hurufh Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (2)
Ayat (1) Cukup jelas.
Hukum Pelaporan penyelenggaraan Bantuan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan Hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Menteri.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud "pertimbangan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain adanya pemotongan alokasi APBN, adanya pelanggaran perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau tidak baiknya kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum yang mengakibatkan perlu disesuaikannya Anggaran Bantuan Hukum.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5421
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2015
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, yang memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kepada masyarakat sehingga perlu menggant Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturar Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakar ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturar Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syara dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dar Hukum, perl Penyaluran Dana Bantuan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI Menetapkan TENTANG PERATURAN MANUSIA PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BAB II STANDAR BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum
Pasal 2
(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.
Bagian Kedua Standar Bantuan Hukum Litigasi Paragraf1 Umum
Pasal 3
Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:
a. pidana;
b. perdata; dan
C. tata usaha negara.
Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana
Pasal 4
(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
a. tersangka;
terdakwa; atau b.
terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau C. upaya hukum luar biasa.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan C. dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
penghadiran saksi dan/atau ahli; f.:
g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf3
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata
Pasal 5
(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
a. penggugat/pemohon; atau
b. tergugat/termohon.
(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/ pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
C. pembuatan surat gugatan/surat pemohonan;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/ termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
C. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
penyiapan memori banding, memori kasasi, atau h. peninjauan kembali; dan/atau
i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara
Pasal 6
(1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
a. penggugat; atau
b. penggugat intervensi.
(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
C. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, g. mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi Paragraf1 Jenis Kegiatan
Pasal 7
(1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
C. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
d. penelitian hukum;
e. mediasi;
f. negosiasi;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i. drafting dokumen hukum.
Paragraf 2
Penyuluhan Hukum
Pasal 8
(1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:
a. ceramah;
b. diskusi; dan/atau
C. simulasi.
(2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
(4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9
Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:
a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang;
b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
C. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
Pasal 10
(1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
c. 1 (satu) orang anggota,
yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(3) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
(4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
b. foto pelaksanaan kegiatan;
C. absensi atau daftar hadir;
d. materi penyuluhan hukum; dan
e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.
(5) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan lurah, kepala desa, atau nama lainnya, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.
Paragraf 3
Konsultasi Hukum
Pasal 12
(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya (4) dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
(6) Format formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 4
Investigasi Kasus
Pasal 13
(1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
(2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.
(4) Format formulir investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 5
Penelitian Hukum
Pasal 14
(1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
(2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
(4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk
(5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
(1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas unsur:
a. advokat;
b. paralegal;
C. dosen; dan/atau
d. mahasiswa fakultas hukum.
(3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata I di bidang hukum.
Paragraf6
Mediasi
Pasal 16
(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
(3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum (4) dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
(6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.
(8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 7
Negosiasi
Pasal 17
(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruff dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
(3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
(5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.
(6) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf8
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 18
(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
a. penanganan atau pemantauan kasus;
b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
(2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Pemohon.
(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
a. daftar hadir;
b. foto kegiatan; dan c. notula hasil kegiatan.
(2) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 9
Pendampingan di Luar Pengadilan
Pasal 20
(1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
(2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
(3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
C. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelindungan; dan/atau g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
(4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
(6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal 21
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.
(2) Format laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 10
Drafting Dokumen Hukum
Pasal 22
(1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
a. surat perjanjian;
b. surat pernyataan;
C. surat hibah;
d. kontrak kerja;
e. wasiat; dan/atau f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
Pasal 23
(1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan drafting dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
Pasal 24
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan drafting dokumen hukum secara tertulis.
(2) Format laporan drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat
Pendokumentasian Hukum
Pasal 25
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
(2) Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan:
a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum; dan
b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi.
BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 26
Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.
(3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.
Pasal 28
Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:
a. advokat;
b. paralegal;
C. dosen; dan/atau
d. mahasiswa fakultas hukum.
Pasal 29
Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang a. terakreditasi;
b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
C. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal 30
(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus memenuhi persyaratan:
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
C. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
1. Pemberi Bantuan Hukum;
2. perguruan tinggi;
3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
(2) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.
Pasal 31
Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi persyaratan:
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada b. Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
C. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum;
d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.
Pasal 32
Dalam memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan:
b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan C. dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan e. sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
1. Pemberi Bantuan Hukum;
2. perguruan tinggi;
lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan 3. Hukum; atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum
Pasal 33
(1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan b. Bantuan Hukum.
(4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 34
(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus melampirkan:
fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang a. dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan C.
d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
kartu bantuan langsung tunai; b.
C. kartu keluarga sejahtera;
d. kartu beras miskin;
e. kartu indonesia pintar;
f. kartu indonesia sehat;
kartu keluarga sejahtera; g.
h. kartu perlindungan sosial; atau
i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa surat keterangan dari:
a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum C. adalah tahanan miskin;
d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
(4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
(5) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal 35
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan (2) paling lama 1 (satu) Hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
(3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 36
(1) Dalam hal permohonan Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.
BAB IV
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 37
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan non litigasi melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
b. jenis Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan
Pasal 38
(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:
a. dasar hukum;
b. jam pelayanan;
C. personalia dan struktur organisasi;
d. jenis layanan; dan
e. alamat, nomor telepon, faxmilie, email, dan/atau laman.
(2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.
Pasal 39
Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1
(satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.
Pasal 40
Kegiatan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.
Pasal 41
Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum
Pasal 42
(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kantor Wilayah.
(2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
Pasal 43
(1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:
a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
b. nama program;
tujuan program; C.
d. deskripsi program;
e. target pelaksanaan;
f. output yang diharapkan;
g. jadwal pelaksanaan; dan
h. rincian biaya program.
(2) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum
Pasal 44
Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 45
(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kepala Kantor Wilayah tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
(5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
a. pos;
b. faxmilie;
C. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
d. surat elektronik lainnya.
Pasal 46
(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bukti penanganan perkara;
b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
d. dokumentasi.
(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
1. surat permohonan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan;
4. surat panggilan;
5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
6. putusan Praperadilan, jika ada.
b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
1. surat kuasa;
2. surat dakwaan;
3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
C. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
1. nomor perkara;
2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
3. pledoi;
4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
6. jadwal sidang;
7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan,
d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
1. akta Banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan e. melampirkan:
1. akta Kasasi;
memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal 2. perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
1. surat permohonan/surat gugatan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan;
4. registrasi perkara dengan nomor register;
5. surat panggilan; dan
6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. jawaban gugatan;
5. tawaran mediasi atau jawaban;
6. eksepsi atau replik;
7. kesimpulan;
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
C. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. akta Banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta Kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan: e.
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
1. permohonan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan;
4. surat gugatan;
5. registrasi perkara dengan nomor register;
6. surat panggilan;
7. surat penetapan pengadilanpada rapat permusyawaratan/dismissal process; dan
8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. jawaban gugatan;
5. tawaran mediasi atau jawaban;
6. eksepsi atau replik;
7. kesimpulan;
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
C. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. akta Banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta Kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
Pasal 47
Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.
Pasal 48
Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal 49
(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
(2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
(3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.
(4) Mekanisme pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI
TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 50
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah setiap triwulan, semesteran, dan tahunan.
(2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; a.
b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan C.
d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
Pasal 51
(1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi berupa:
a. jurnal;
b. buku besar; dan
c. buku pengawasan kredit anggaran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum yang dikeluarkan dan dikelola oleh Menteri.
(3) Dalam hal pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum belum menggunakan pembukuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan sistem pembukuan sederhana kepada panitia pengawas daerah.
(4) Format laporan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 52
(1) Panitia Pengawas Daerah memeriksa laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
(2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
Pasal 53
(1) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Panitia Pengawas Daerah kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.
BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 54
(1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidental.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4) Dalam melaksanakan pengawasan, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya C. dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.
Pasal 55
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantun Hukum di daerah dilakukan oleh panitia pengawas daerah.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengawas daerah bertugas:
a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
C. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 56
(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidentil sesuai kebutuhan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap melaksanakan kegiatan dan harus menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
b. penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilakukan secara manual tetap digunakan sampai terbentuknya aplikasi sistem informasi data base Bantuan Hukum.
Pasal 58
Unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyiapkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan Bantuan Hukum di Kantor Wilayah paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 807), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 60
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
FORMULIR BANTUAN HUKUM
A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM
B. FORMULIR KONSULTASI HUKUM
C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS
D. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM
E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI
F. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI
FORMULIR LAPORAN G. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN I. FORMULIR LAPORAN DRAFTING HUKUM
J. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
K. FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM
A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM.
Nomor: ... …… Di ...... Hari/Tanggal Waktu Tempat …
……20
Perihal : Penyuluhan Hukum
Kepada Yth
Nama Organisasi Bantuan Hukum (...)
Tempat
Dengan hormat,
Pemohon
Ttd
(Nama)
B. FORMULIR KONSULTASI HUKUM
DATA PEMOHON I.
| I. DATA PEMOHON Nama …… | ||
| Nama Tempat/Tanggal Lahir | …… | |
| Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin | : | |
| Jenis Kelamin | ………… | |
| Agama Pendidikan | : | … |
| Pendidikan Golongan Darah (*) | ||
| Golongan Darah (*) Alamat/Telepon/HP (*) | :. | |
| Alamat/Telepon/HP (*) | ||
| Pekerjaan | : | |
| Keterangan Miskin | : | Terlampir |
II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)
III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.
IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk Aspek Yuridisnya.
V. Hasil Akhir Konsultasi
VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon VII. Pemohon/Klien Nama Tanda tangan VIII. Konsultan Hukum Nama … Tanda tangan
…20.
Mengetahui,
(Nama OBH) Direktur
C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS
.20..
Nomor : .
Investigasi Kasus Perihal :
Kepada Yth
Nama Organisasi Bantuan Hukum (...........)
Di
Tempat
Dengan hormat,
Hari/Tanggal Waktu Tempat
Pemohon
Ttd
(Nama)
D. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM
I. Latar Belakang II. Permasalahan/Ruang lingkup III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian IV. Metode Penelitian … V. Tinjauan Teoritis/Konsepsional VI. Tempat Penelitian …
VII. Jangka Waktu Penelitian
VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian
…..20... ….,
Mengetahui,
(Nama OBH) Direktur
E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI
FORMULIR MEDIASI
Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan mediasi yang beralamat di antara yang selanjutnya disebut dengan PIHAK ...yang beralamat di. .. I, dengan .. selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara yang
Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
ttd
ttd
MEDIATOR
F. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI
FORMULIR NEGOSIASI
Pada hari ini tanggal ... bulan …...tahun telah dilaksanakan negosiasi ... yang beralamat di antara.. .yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I ..... yang beralamat di ...... dengan selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara yang
Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
ttd
ttd
NEGOSIATOR
G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pada hari ini ......... tanggal . bulan tahun …............, (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di …………….… ..
telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa :
Jenis Kegiatan a b Jumlah Peserta Jangka Waktu Pelaksanaan C d Hasil/Output Kegiatan Perwakilan Peserta Ttd (stempel) (………)
e Jenis ketrampilan hukum yang telah didapatkan peserta
Nama Organisasi Bantuan Hukum Ttd (stempel)
H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN
Nomor :
Perihal : Pendampingan di luar Pengadilan
Kepada Yth Nama Organisasi Bantuan Hukum (...........)
Di 20..
Tempat
Dengan hormat,
1. Nama 2. Tempat / Tanggal lahir 3. Jenis Kelamin 4. Kawin/belum kawin/duda/janda
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
5. Tempat tinggal (Alamat) Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota
6. Pendidikan Pekerjaan
Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan diluar pengadilan dalam rangka kegiatan :
Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui
Pemohon
Ttd (Nama)
I. FORMULIR LAPORAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM
Nomor : Perihal : Drafting Dokumen Hukum
Kepada Yth Nama Organisasi Bantuan Hukum (....
Di 20
Tempat
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama 2. Tempat/Tanggal lahir 3. Jenis Kelamin 4. Kawin/belum kawin/duda/janda 5. Tempat tinggal (Alamat) Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota 6. Pendidikan Pekerjaan
Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan/pembuatan drafting dokumen hukum dalam rangka kegiatan :
Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui
Pemohon
Ttd
(Nama)
J. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Alamat Telepon, Faximile/Website
Alamat Nama Program Tujuan Program Deskripsi Program Nama Organisasi Bantuan Hukum :…… :… …… …… :…… …… :… ……
PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
Target Pelaksanaan Output Yang diharapkan Jadwal Pelaksanaan Rincian Biaya Program
Nama Organisasi Bantuan Hukum,
Stempel basah
Direktur
FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM BANTUAN K. HUKUM.
[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM] PROGRAM BANTUAN HUKUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013
| Uraian | TA.2013 | TA.2012 | |||||
| Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | ||
| 4 | PENERIMAAN | 一 | |||||
| 41 | Penerimaan dari APBN | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 42 | Penerimaan dari APBD | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 43 | Penerimaan dari Hibah | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| Jumlah Penerimaan | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% | |
| 5 | PENGELUARAN | ||||||
| 51 | Litigasi | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 511 | Perkara Pidana | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 512 | Perkara Perdata | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 513 | Perkara Tata Usaha Negara | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| J | Non Litigasi | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 521 | Penyuluhan | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 522 | Konsultasi | 999,999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 523 | Investigasi | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 524 | Penelitian | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 525 | Mediasi | 999.999 | 999.999 | 99% | 999,999 | 999.999 | 99% |
| 526 | Negosiasi | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| Pemberdayaan Masyarakat | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% | |
| 528 | Pendampingan Drafting | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 529 | dokumen hukum | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| Administrasi Umum | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% | |
| Jumlah Pengeluaran | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% | |
| Surplus/(Defisit) Anggaran | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% | |
| 6 | PEMBIAYAAN | 1 | |||||
| 61 | Pendapatan Diterima Dimuka | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| 62 | Hutang kepada Pihak Ketiga | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% |
| SiLPA/(SIKPA) | 999.999 | 999.999 | 99% | 999.999 | 999.999 | 99% | |
[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM] PROGRAM BANTUAN HUKUM LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013
dalam rupiah
| Akun | Uraian | TA. 2013 | TA. 2012 | Perubahan [+/(- |
| Rp. | Rp. | 11 %-ase | ||
| 1 | ASET | |||
| 11 | ASET LANCAR | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 111 | Kas dan setara kas | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 112 | Piutang Jangka Pendek | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 113 | Persediaan | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 12 | ASET NON LANCAR | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 121 | Aset Tetap | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 122 | Piutang Jangka Panjang | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 123 | Aset Tak Berwujud | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 124 | Aset Lainnya | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| JUMLAH ASET | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% | |
| 2 | KEWAJIBAN | |||
| 21 | Kewajiban Jangka Pendek | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 22 | Kewajiban Jangka Panjang | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% | |
| 3 | EKUITAS | |||
| 31 | Ekuitas | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| JUMLAH EKUITAS | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
a.n. Pimpinan Direktur Keuangan
Tn. Fulan
| Akun 4 41 42 43 5 51 | Uraian PENERIMAAN Penerimaan dari APBN Penerimaan dari APBD Penerimaan dari Hibah umlah Penerimaan PENGELUARAN | TA. 2013 Realisasi | TA. 2012 | ||||
| Anggaran 100,000,00091,000,000 50,000,00045,000,000 40,000,00045,000,000 | Realisasi | 96-ase 91% 90% 113% | Anggaran 50,000,000 20,000,000 | Realisasi 40,000,000 20,000,000 | %-ase 80% 100% | ||
| 5 51 511 | umlah Penerimaan PENGELUARAN | 190,000,000181,000,000 | 190,000,000181,000,000 | 113% 95% | 30,000,000 100,000,000 | 45,000,000 105,000,000 | 150% 105% |
| 511 | Litigasi Perkara Pidana | 50,000,00045,000,000 | 80,000,00075,000,000 | 94% | 40,000,000 | 40,000,000 | 100% |
| 512 | Perkara Perdata | 20,000,00020,000,000 | 0,000,000 | 90% 100% | 25,000,000 10,000,000 | 25,000,000 10,000,000 | 100% |
| Ferkarareruata | 20,080,00026 | 0,000,000 | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | |
| 513 | Perkara Tata Usaha Negara | 10,000,00010,000,000 | 0,000,000 | 100% | 5,000,0005,000,000 | 5,000,000 | 100% |
| 52 | Non Litigasi | 50,000,00036,000,000 | 6,000,000 | 72% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% |
| 521 | Penyuluhan | 10,000,0004,000,000 | ,000,000 | 40% | 4,000,000 | 4,000,000 | 100% |
| 522 | Konsultasi | 5,000,0004,000,000 | ,000,000 | 80% | 2,000,000 | 2,000,000 | 100% |
| 523 | Investigasi | 5,000,0004,000,000 | 000,000 | 80% | 2,000,000 | 2,000,000 | 100% |
| 524 | Penelitian | 5,000,0004,000,000 | ,000,000 | 80% | 2,000,000 | 2,000,000 | 100% |
| 525 | Mediasi | 5,000,0004,000,000 | ,000,000 | 80% | 2,000,000 | 2,000,000 | 100% |
| 526 | Negosiasi | 5,000,0004,000,000 | 000,000 | 80% | 2,000,000 | 2,000,000 | 100% |
| 527 | Pemberdayaan Masyarakat | 5,000,0004,000,000 | ,000,000 | 80% | 2,000,000 | 2,000,000 | 100% |
| 528 | Pendampingan | 5,000,0004,000,000 | ,000,000 | 80% | 2,000,0002,000,000 | 2,000,000 | 100% |
| 529 | Drafting dokumen hukum | 5,000,0004,000,000 | ,000,000 | 80% | 2,000,0002,000,000 | 2,000,000 | 100% |
| 53 | Administrasi Umum | 50,000,00052,000,000 | 2,000,000 | 104% | 45,000,00029,000,000 | 29,000,000 | 64% |
| umlah Pengeluaran | 180,000,000 | 163,000,000 | 91% | 105,000,00089,000,000 | 89,000,000 | 85% | |
| Surplus/(Defisit)Anggaran | 10,000,00018,000,000 | 8,000,000 | 5% | (5,000,000)16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| 6 | PEMBIAYAAN | 1 | |||||
| 61 | Pendapatan Diterima Dimuka | -2.0 | -2,000,000 | N/A | 0% | ||
| 62 | Hutang kepada Pihak Ketiga | 10,000,00010,000,000 | 10,000,000 | 100% | 5,000,000 | N/A | |
| SiLPA/(SiKPA) | 20,000,00030,000,000 | 0,000,000 | 150% | 1 | 16,000,000 | N/A | |
a.n.Pimpinan YLBHI Direktur Keuangan
Tn. Fulan
| Akun | Uraian | TA.2013 | TA.2012 | Perubahan [+/(- )1 |
| Rp.Rp. | Rp. | %-ase | ||
| 1 | ASET | 1 | ||
| 11 | ASET LANCAR | 31,000,000 | 18,000,000172.22% | 0172.22% |
| 111 | Kas dan setara kas | 10,000,000 | 10,000,000100.00% | 0100.00% |
| 112 | Piutang Jangka Pendek | 16,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000266.67% |
| 113 | Persediaan | 5,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000250.00% |
| 12 | ASET NON LANCAR | 55,000,000 | 40,000,000137.50% | 00137.50% |
| 121 | Aset Tetap | 40,000,000 | 20,000,000200.00% | 0200.00% |
| 122 | Piutang Jangka Panjang | 5,000,000 | 10,000,00050.00% | 050.00% |
| 123 | Aset Tak Berwujud | 10,000,000 | 10,000,000100.00% | 0100.00% |
| 124 | Aset Lainnya | |||
| UMLAH ASET | 86,000.000 | 58.000.000148.28% | 0148.28% | |
| 2 | KEWAJIBAN | |||
| 21 | Kewajiban Jangka Pendek | 5,000,000 | 5,000,000100.00% | 100.00% |
| 22 | Kewajiban Jangka Panjang | 10,000,000 | 5,000,000200.00% | 0200.00% |
| UMLAH KEWAJIBAN | 15,000,000 | 10,000,000150.00% | 150.00% | |
| 3 | EKUITAS | |||
| 31 | Ekuitas | 71,000,000 | 48,000,000147.92% | 147.92% |
| 1 | UMLAH EKUITAS | 71,000,000 | 48,000,000147.92% | 0147.92% |
| 1 | UMLAH KEWAJIBAN DAN | 86,000,000 | 1 | |
| 1 |
a.n.Pimpinan YLBHI Direktur Keuangan
Tn. Fulan
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H.LAOLY
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2013
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Organisasi tentang Pembentukan dan Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
2. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.
7. Panitia adalah Panitia Verifikasi dan Akreditasi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
BAB II TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI
Pasal 2
Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap:
a. lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan
b. Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal 3
Tahapan dalam melakukan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:
a. pengumuman;
b. permohonan;
C. pemeriksaan administrasi;
d. pemeriksaan faktual;
e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal 4
Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran.
BAB III PANITIA VERIFIKASI DAN AKREDITASI
Pasal 5
(1) Menteri membentuk Panitia untuk melaksanakan proses Verifikasi dan Akreditasi.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan independen.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 6
(1) Susunan keanggotaan Panitia terdiri atas:
1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
C. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
1) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
2) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga 3) bantuan hukum atau Organisasi.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
C. berpendidikan paling rendah strata I; dan
d. memahami tugas dan fungsi lembaga Pemberi Bantuan Hukum; dan
e. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
(4) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Panitia yang berasal dari lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus berpengalaman di bidang pemberian Bantuan Hukum paling singkat 2 (dua) tahun.
Pasal 7
(1) Panitia bertugas menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
Pasal 8
(1) Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan:
a. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;
b. pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;
C. pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
d. pemeriksaan administrasi;
e. pemeriksaan faktual;
f. penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
g. penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan
h. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
(2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan melakukan:
a. pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
C. pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe dengan melakukan:
pengecekan lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah a. terdaftar pada instansi pemerintah;
b. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan;
C. pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum dan organisasi; dan d. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.
(4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufg berkaitan dengan:
a. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri;
b. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi; dan
C. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh kelompok kerja.
(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh pejabat eselon 2 yang mempunyai tugas di bidang Bantuan Hukum.
(3) Salah satu unsur keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
(4) Kelompok kerja dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.
Pasal 10
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Panitia.
BAB IV PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN
Pasal 11
(1) Menteri mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran; a.
b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
C. waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi.
Pasal 12
Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
a. berbadan hukum;
b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
C. memiliki pengurus;
memiliki program Bantuan Hukum; d.
e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.
Pasal 13
(1) Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri.
(2) Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.
Pasal 14
(1) Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Menteri secara:
a. elektronik; atau
b. nonelektronik.
(2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mengisi aplikasi pada website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Pasal 15
Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan melampirkan kelengkapan syarat:
fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau a. Organisasi;
fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b.
C. fotokopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih e. berlaku;
f. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
h. laporan pengelolaan keuangan; dan
i. rencana program Bantuan Hukum.
Pasal 16
Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Panitia.
Pasal 17
(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
(2) Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi disampaikan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi mengenai waktu Verifikasi dan Akreditasi.
Pasal 18
(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum lengkap, Panitia memberitahukan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi untuk melengkapi persyaratan.
(2) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus melengkapi kelengkapan persyaratan.
(3) Dalam hal Lembaga atau Organisasi tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Verifikasi dan Akreditasi dinyatakan ditolak.
BAB V
PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN FAKTUAL
Pasal 19
(1) Pemeriksaan atas salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan mencocokkan salinan akta yang asli dengan melampirkan fotokopi salinan akta yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli.
(2) Dalam hal instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kantor di kota/kabupaten setempat, legalisir dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat.
Pasal 20
Pemeriksaan atas dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan mencocokkan dokumen asli dengan melampirkan fotokopi dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dilegalisir.
Pasal 21
Pemeriksaan atas kepengurusan lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan mencocokkan akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi akta pengurus yang telah dilegalisir.
Pasal 22
Pemeriksaan atas legalitas advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mencocokan surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.
Pasal 23
Pemeriksaan atas surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan mencocokan surat izin beracara yang asli dengan melampirkan fotokopi surat izin beracara yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.
Pasal 24
Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaima dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan dengan pengecekan langsung ke alamat kantor dan dokumen status kantor.
Pasal 25
Pemeriksaan atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan dengan cara pengecekan langsung ke kantor pajak setempat untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pasal 26
Pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilakukan dengan melaporkan pengelolaan keuangan lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional secara berkala.
Pasal 27
Pemeriksaan atas rencana program yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dilakukan untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah menyusun rencana program Bantuan Hukum dalam pemberian Bantuan Hukum.
Pasal 28
(1) Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menolak atau menerbitkan sertifikasi lulus Verifikasi.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(3) Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
(4) Hasil pelaksanaan Verifikasi disampaikan kepada Menteri dengan disertai saran dan pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Panitia.
(5) Hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri dalam pemberian Akreditasi.
BAB VI PENGKLASIFIKASIAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 29
(1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah lulus Verifikasi diberikan Akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengklasifikasikan lembaga bantuan hukum atau Organisasi berdasarkan:
a. jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin;
b. jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi;
C. jumlah advokat yang dimiliki;
d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
e. pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
f. jangkauan penanganan kasus;
g. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
h. usia atau lama berdirinya lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
i. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
j. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
k. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
1. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
Pasal 30
(1) Hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan mengkategorikan Pemberi Bantuan Hukum menjadi:
a. Pemberi Bantuan Hukum katagori A;
b. Pemberi Bantuan Hukum katagori B; dan
C. Pemberi Bantuan Hukum katagori C.
(2) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki:
a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;
b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program;
C. jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
g. kepengurusan lembaga;
h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
(3) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki:
a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;
b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program;
jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal C. yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;
g. kepengurusan lembaga lengkap;
h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
(4) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program;
C. jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;
d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
g. kepengurusan lembaga lengkap;
h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
Pasal 31
(1) Panitia dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri mengenai lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terakreditasi dengan melaksanakan rapat Panitia.
(2) Keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil berdasarkan suara terbanyak.
BAB VII PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 32
(1) Menteri menetapkan lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri.
Pasal 33
Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 34
Penetapan Pemberi bantuan hukum diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
Pasal 35
(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikasi dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kembali.
Pasal 36
(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dicabut jika Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.
BAB VIII PELAPORAN PENDANAAN
Pasal 37
(1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi wajib melaporkan hibah, sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang telah dimiliki pada saat permohonan Verifikasi dan Akreditasi.
(2) Hibah, sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana program Bantuan Hukum.
(3) Format rencana program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 38
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang belum berstatus sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, tetap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
(2) Status badan hukum bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
Petunjuk Pelaksanaan Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum
Nomor: PHN-HN 03.03-42
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DAN PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM NOMOR:PHN-HN.03.03-42
BABI
PENDAHULUAN
1. Umum
Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan tentang mekanisme pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran Bantuan Hukum. Petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum yang berkaitan dengan penyaluran anggaran Bantuan Hukum agar dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara, pemberi dan Penerima Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan proses penyaluran anggaran dan pelaporan kegiatan Bantuan Hukum.
b. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk menyatukan pemahaman dan koordinasi kerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan kepastian dalam proses penyaluran dana Bantuan Hukum kepada penyelenggara, pemberi, dan Penerima Bantuan Hukum.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi proses penyaluran dan pelaporan penggunaan anggaran Bantuan Hukum bagi penyelenggara, pemberi, dan penerima Bantuan Hukum.
4. Pengertian
a. Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat OBH adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
b. Surat pernyataan adalah surat yang dibuat oleh Direktur/ketua OBH yang menyatakan bahwa dokumen yang diajukan adalah sah dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aslinya disimpan oleh OBH sampai dengan batas waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat sidbankum adalah aplikasi yang digunakan untuk proses pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum.
c. Retur adalah penolakan pencairan anggaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang disebabkan karena kekurangan atau kesalahan memasukkan data yang diberikan oleh OBH dan/atau penyelenggara Bantuan Hukum.
BAB II
PERMOHONAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM
1. OBH mengajukan permohonan kegiatan bantuan hukum kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum didahului dengan penandatanganan perjanjian/kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan OBH.
2. Penandatanganan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud angka 1, OBH harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Fotocopy surat keputusan pengesahan Badan Hukum.
b. Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak OBH.
d. Nomor rekening OBH yang dibuktikan dengan fotocopy halaman pertama buku tabungan.
3. Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di Lembaga Pendidikan dan OBH cabang yang tidak memiliki Nomor Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan huruf d, dapat menyertakan Fotokopi Nomor Rekening dan Fotokopi NPWP yayasan induk atau lembaga induk pendidikan atau OBH induk yang bersangkutan.
4. OBH melakukan aktivasi e-mail yang disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku admin aplikasi sidbankum atau langsung kepada Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
5. Panitia Pengawas Daerah memeriksa permohonan kegiatan bantuan hukum dari OBH dengan tahapan sebagai berikut:
a. Menerima permohonan kegiatan bantuan hukum setelah OBH mengirim formulir permohonan yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan melampirkan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu melalui aplikasi sidbankum.
b. Memeriksa Surat Kuasa atau Surat Penetapan Pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan) yang telah diunggah oleh OBH.
c. Apabila aplikasi sidbankum belum atau tidak berfungsi OBH dapat menyampaikan formulir permohonan dan SKTM secara manual, misalnya melalui faksimile, pos, email atau datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
d. Panitia Pengawas Daerah memberikan jawaban terhadap permohonan kegiatan bantuan hukum dari OBH.
e. Panitia Pengawas Daerah harus memberikan jawaban dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diajukannya permohonan kegiatan bantuan hukum dari OBH, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada jawaban, maka dianggap permohonan dimaksud diterima dan disetujui.
f. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima, OBH harus melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta oleh Panitia Pengawas Daerah apabila terdapat kekurangan.
6. OBH dapat segera melaksanakan bantuan hukum setelah permohonan kegiatan bantuan hukum diterima dan disetujui oleh Panitia Pengawas Daerah.
Dalam hal OBH ketika menangani bantuan hukum litigasi 7. mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu mengisi dan menandatangani formulir permohonan Bantuan Hukum serta tidak perlu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau Miskin dan Surat Kuasa.
8. Bantuan Hukum nonlitigasi berupa kegiatan Penyuluhan Hukum harus dihadiri paling sedikit 15 orang.
9. OBH yang telah mengajukan pencairan anggaran Bantuan
Hukum kepada BPHN dan telah dicairkan oleh KPPN pada tahun sebelum diberlakukannya Aplikasi SID Bankum, namun putusan Inkracht atau telah berkekuatan hukum tetapnya terjadi pada tahun diberlakukannya Aplikasi SID Bankum atau tahun anggaran berikutnya, maka OBH dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum terhadap putusan inkracht dimaksud pada "tahap persidangan" yang disediakan di dalam Aplikasi SID Bankum.
10. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat Setingkat dan tidak memiliki kartu sebagai bukti kepesertaan program kesejahteraan pemerintah serta tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, atau Pengadilan, maka OBH dapat mengeluarkan Surat Keterangan Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur OBH dan wajib diketahui oleh:
a. Kepala Desa/Lurah ditempat OBH itu berdomisili;
b. Pejabat Penegak Hukum pada Tingkat Pemeriksaan diantaranya Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Kepala Rumah Tahanan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, atau Ketua Pengadilan; atau
c. Pejabat Setingkat.
11. Surat Keterangan Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh OBH sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat dicocokkan dengan data orang miskin yang berada pada database instansi pemerintah yang membidangi kemiskinan, sosial, dan/atau statistik.
BAB III
PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
1. Setelah OBH mendapatkan persetujuan untuk menangani perkara atau melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum, OBH dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran melalui aplikasi SID Bankum dengan cara mengunduh formulir surat pernyataan lalu ditandatangani, dibubuhi meterai yang cukup, dan distempel oleh Direktur/Ketua OBH, kemudian diunggah kembali.
2. Mengirimkan Kwitansi Asli Biaya Penanganan Perkara baik litigasi mapun nonlitigasi yang diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah.
3. Mengirimkan Kwitansi Asli dan Faktur/Struk (berkop, ditandatangani, dan distempel oleh penyedia) yang diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah atas biaya konsumsi dan/atau penggandaan/penjilidan yang telah dikeluarkan oleh OBH selama menangani perkara atau melaksanakan kegiatan.
4. Dalam hal satu wilayah kerja OBH tidak terdapat penyedia yang mempunyai Faktur/Struk berkop, dan stempel, maka diperbolehkan menggunakan bukti Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh penyedia.
5. Panitia Pengawas Daerah menerima, memeriksa dan mencetak (print out) kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang disampaikan melalui Aplikasi SID Bankum serta memeriksa Kwitansi Asli dan Faktur/Struk yang diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah oleh OBH.
6. Kelengkapan dokumen pencairan anggaran pemberian Bantuan Hukum litigasi perkara Pidana yang perlu diunggah (upload) adalah:
a. Tahapan Penyidikan:
1) Surat Panggilan dan/atau Surat Penahanan dari kepolisian.
2) Salinan atau Petikan putusan praperadilan dari pengadilan negeri (jika ada) yang memuat nomor register perkara dan putusan praperadilan.
3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (jika ada).
4) Surat Penetapan Pengadilan Terhadap Diversi (kasus pidana anak, jika ada).
b. Tahapan Penuntutan:
1) Bagian Surat dakwaan atau tuntutan yang telah ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang memuat nomor register perkara, identitas terdakwa, dan dakwaan atau tuntutan.
2) Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (jika ada).
3) Surat Penetapan Pengadilan Terhadap Diversi (kasus pidana anak, jika ada).
Tahapan Persidangan di Pengadilan Tingkat I: C.
1) Bagian Salinan atau Petikan putusan yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat nomor putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh).
2) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding:
1) Surat Keterangan/Akta Banding
2) Memori/kontra memori banding yang telah dilegalisir oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding.
3) Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding yang memuat nomor putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan tingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh sesuai tingkatannya).
4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
e. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi:
1) Surat Keterangan/Akta Kasasi
2) Memori/kontra memori kasasi yang telah dilegalisir oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan kasasi.
3) Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang memuat nomor putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan.
4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahw menerima putusan (jika menerima putusan).
f. Tahap Peninjauan Kembali:
1) Surat Permintaan/Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pengadilan tingkat pertama yang memuat alasan PK, nomor register perkara, dan identitas pemohon.
2) Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3) Bagian Putusan PK yang memuat nomor putusan, identitas terpidana, dan amar putusan.
7. Kelengkapan dokumen pemberian Bantuan Hukum litigasi perkara Perdata yang perlu diunggah (upload) adalah:
I. Pengugat
a. Tahap Gugatan:
1) Bagian Surat gugatan yang memuat nomor perkara, identitas penggugat dan tergugat, posita gugatan, dan petitum gugatan.
2) Akta perdamaian (jika ada).
b. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I:
1) Bagian Salinan atau Petikan putusan yang memuat nomor putusan, identitas penggugat dan tergugat, pokok perkara, dan amar putusan (apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dibayar penuh).
2) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
c. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:
1) Surat Keterangan/Akta Banding
2) Memori/kontra memori banding yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding.
3) Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan tingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh sesuai tingkatannya).
4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
d. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi:
1) Surat Keterangan/Akta Kasasi
2) Memori/kontra memori Kasasi yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan kasasi.
3) Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan.
gugatan, dan petitum gugatan.
3) Keputusan upaya administrasif terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara (jika ada).
4) Akta perdamaian (jika ada).
b. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I:
1) Bagian Salinan atau Petikan putusan yang memuat nomor putusan, identitas pemohon dan termohon, pokok perkara, dan amar putusan (apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dibayar penuh).
2) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
c. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:
1) Surat Keterangan/Akta Banding.
2) Memori/kontra memori banding yang telal dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding
3) Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan tingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh sesuai tingkatannya).
4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
d. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi:
1) Surat Keterangan/Akta Kasasi.
2) Memori/kontra memori Kasasi yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan Kasasi
3) Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan.
4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
e. Tahap Peninjauan Kembali:
1) Surat Permintaan/Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pengadilan tingkat pertama yang memuat alasan PK, nomor register perkara, dan identitas pemohon.
2) Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
3) Putusan PK yang memuat nomor putusan, identitas terpidana, dasar hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan.
9. Kelengkapan dokumen pemberian Bantuan Hukum non litigasi yang perlu diunggah (upload) adalah:
a. Dokumen Kegiatan Penyuluhan Hukum.
1) Mengisi formulir permohonan Bantuan Hukum untuk pemberdayaan masyarakat yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum atau rekomendasi dari Kepala Desa, Lurah, atau pejabat setingkat.
2) Surat keputusan pembentukan panitia yang ditandatangani oleh Ketua OBH.
3) Surat penunjukan/surat tugas.
4) Narasumber yang ditunjuk yang ditandatangani oleh ketua OBH.
5) Daftar hadir (peserta dan narasumber disertai dengan tandatangan asli dan stempel OBH).
6) Materi penyuluhan disusun dalam bentuk makalah yang berkaitan dengan Bantuan Hukum.
7) Notula berisi perkembangan yang ada dalam kegiatan penyuluhan hukum.
8) Dokumentasi berupa foto kegiatan dan foto spanduk berwarna ukuran 5R.
9) Bukti pembelian konsumsi dengan kuitansi dan bon dilengkapi dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
10) Bukti pembuatan spanduk dengan kuitansi dan bon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penjual disertai dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
11) Bukti pembayaran cetak foto dan penjilidan dengan kuitansi dan bon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penjual.
b. Dokumen Kegiatan Konsultasi Hukum.
1) Formulir permohonan konsultasi yang sudah diis lengkap dan ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum didukung dengan stempel basah OBH.
2) Materi konsultasi adalah mengenai sengketa hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
3) Laporanhasilkonsultasi berupa ringkasan permasalahan hukum yang dikonsultasikan.
4) Dokumentasi berupa foto kegiatan konsultasi berwarna ukuran 5R.
5) Bukti biaya penggadaan dan penjilidan laporan akhir yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
C. Dokumen Kegiatan Investigasi Kasus
1) Formulir investigasi kasus yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon.
2) Materi investigasi adalah kasus tertentu yang dihadapi oleh pemohon.
3) Pelaksana investigasi adalah advokat, paralegal atau mahasiswa yang terdaftar dalam OBH.
Laporan hasil investigasi kasus berupa ringkasan hasil 4) investigasi dan perkembangannya yang ditandatangani oleh ketua OBH.
Bukti biaya penggadaan dan penjilidan laporan akhir 5) yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
d. Dokumen Kegiatan Penelitian hukum
1) Surat keputusan panitia penelitian yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi bnatuan Hukum disertai dengan stempel basah.
2) Proposal penelitian hukum berisi tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, metode penelitian, lokasi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, sasaran dan manfaat penelitian.
3) Obyek penelitian adalah menyangkut pelaksanaan Bantuan Hukum di provinsi OBH berada.
4) Laporan hasil penelitian hukum berbentuk makalah yang berisi abstraksi, deskripsi, tabulasi, perkembangan dalam Focus Group Discussion (FGD), simpulan dan saran dan dilengkapi dengan daftar pustaka.
5) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dilengkapi dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
e. Dokumen Kegiatan Mediasi.
1) Mengisi formulir permohonan mediasi yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum.
2) Berita acara mediasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi sengketa hukum dan perkembangan dalam proses mediasi.
3) Laporan mediasi memuat tentang hasil kegiatan mediasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan para pihak yang ditandatangani oleh OBH dan para pihak/penerima Bantuan Hukum.
4) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan akhir dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
f. Dokumen Kegiatan Negosiasi.
1) Mengisi formulir permohonan negosiasi yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum.
Berita acara negosiasi yang memuat Perkembangan 2) proses penyelesaian sengketa hukum dalam negosia: dan lokasi.
3) Laporan negosiasi memuat tentang hasil kegiatai negosiasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh OBH dan para pihak/penerima Bantuan Hukum.
Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. g.
1) Mengisi formulir permohonan Bantuan Hukum untuk pemberdayaan masyarakat yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum atau rekomendasi dari Kepala Desa, Lurah, atau pejabat setingkat.
2) Surat penunjukan/surat tugas narasumber yang ditandatangani oleh ketua OBH.
3) Narasumber pemberdayaan masyarakat adalah advokat, paralegal atau mahasiswa yang terdaftar dalam OBH yang bersangkutan.
4) Daftar hadir (peserta dan narasumber disertai dengan tandatangan asli dan stempel OBH).
Materi pemberdayaan masyarakat adalah pengetahuan 5) atau keterampilan hukum untuk menghadapi sengketa hukum yang disusun dalam bentuk makalah.
Notula berisi perkembangan yang ada dalam kegiatan 6) pemberdayaan masyarakat.
7) Dokumentasi berupa foto kegiatan dan foto spanduk berwarna ukuran 5R.
8) Bukti biaya fotocopy, penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan dilengkapi dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual yang dilengkapi dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
h. Dokumen Kegiatan Pendampingan di luar pengadilan;
1) Formulir permohonan pendampingan diluar pengadilan yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum yang menjadi saksi dan/atau korban perkara pidana.
2) Berita acara pendampingan yang memuat ringkasan perkembangan pendampingan diluar pendampingan.
3) Laporan pendampingan diluar pengadilan yang berupa fotocopy visum et repertum, panggilan saksi, hasil konseling dan lain-lain.
4) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dengan kuitansi yang ditandatangani oleh ketua OBH dan dicap/stempel OBH.
i. Dokumen Kegiatan Drafting Dokumen Hukum;
1) Formulir permohonan drafting dokumen hukum yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum.
2) Laporan drafting dokumen hukum yang telah disusun dan diberikan kepada penerima bantuan hukum.
3) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
12. OBH yang mengajukan permohonan pencairan pada "tahap persidangan" dan berstatus menerima putusan pengadilan harus menyampaikan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetapnya melalui aplikasi SID Bankum serta wajib melampirkan surat pernyataan menerima putusan yang ditandatangani oleh Direktur/Ketua OBH tersebut.
13. Kasus litigasi yang ditangani oleh OBH telah dibacakan putusannya oleh Hakim dalam persidangan, namun belum mendapatkan petikan atau salinan putusannya hingga masa kontrak tahun anggaran akan berakhir, maka terhadap putusan tersebut pada "tahap persidangan" dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua atau Direktur OBH dengan dibubuhi materai 6000 dan diketahui oleh Panitera Pengadilan setempat.
14. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 menerangkan bahwa kasus tersebut masih menunggu petikan atau salinan putusan yang telah dibacakan atau ditetapkan oleh Hakim. Setelah kasus tersebut dicairkan, OBH segera menyampaikan petikan atau salinan putusan dimaksud kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI setelah mendapatkannya dari pengadilan setempat.
15. Panitia Pengawas Daerah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum diterima melalui Aplikasi SID Bankum.
16. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Panitia Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dianggap telah diterima dan disetujui.
17. Dalam hal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum pada waktu hari ke-3 (ketiga) belum mendapatkan jawaban dari Panitia Pengawas Daerah, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja pembina pelaksanaan bantuan hukum dapat mengingatkan Panitia Pengawas Daerah untuk menjawab permohonan dimaksud.
18. Apabila dokumen yang diajukan terdapat kekurangan, maka Panitia Pengawas Daerah memberitahukan kepada OBH untuk melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 5 hari.
19. Jika dalam jangka waktu 5 hari OBH tidak melengkapi kekurangan dimaksud, maka Panitia Pengawas Daerah berhak untuk tidak meneruskan proses pencairan anggaran.
20. Dalam hal dokumen yang diterima oleh Panitia Pengawas Daerah dari OBH telah dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Panita Penerima Barang dan Jasa.
21. Panitia Penerima Barang dan Jasa memeriksa dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 hari setelah dokumen diterima.
22. Apabila dokumen yang diterima telah dinyatakan lengkap, Panitia Penerima Barang dan Jasa mengunduh Berita Acara Verifikasi (BAV), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Berita Acara Pembayaran (BAP) melalui aplikasi SID Bankum.
23. BAV diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah untuk ditandatangani ketua dan seluruh anggotanya.
24. BAST ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pimpinan OBH.
25. Dalam hal seluruh Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa tidak dapat menandatangani BAST sebagaimana dimaksud pada angka 21, BAST dapat ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan salah satu anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa.
26. BAP sebagaimana dimaksud pada angka 19, diserahkan kepada PPK dan Pimpinan OBH untuk ditandangani.
27. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diperiksa dan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
28. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
29. Setelah KPPN setempat mengeluarkan SP2D, lalu Bagiai Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAN mengunggah SP2D tersebut kepada OBH melalui Aplikasi SID Bankum sebagai bukti pencairan anggaran bantuan hukum telah masuk ke rekening OBH tanpa melalui bendahara atau rekening Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
30. Apabila terjadi retur terhadap permohonan pencairan dana, maka mekanismenya sebagai berikut:
a. KPPN setempat memberikan informasi mengenai terjadinya retur kepada Kantor Wilayah.
b. Kantor Wilayah menyampaikan informasi retur dimaksud kepada OBH.
c. OBH dan/atau penyelenggara bantuan hukum memperbaiki kesalahan yang menyebabkan terjadinya retur.
d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat melakukan pencairan anggaran Bantuan Hukum dengan cara mentransfer langsung ke rekening OBH.
31. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran atas permohonan pencairan anggaran bantuan hukum oleh OBH karena kesalahan input data oleh Panitia Pengawas Daerah atau karena alasan lainnya yang dapat diterima, maka OBH wajib mengembalikan kelebihan pembayaran dimaksud kepada Negara melalui bendahara pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
BAB IV PENUTUP
Pada saat Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jakarta, 29 Januari 2016
Kepala Pmbinaan Hukum Nasional,
Dr. EnNurbagsih, S.H., M.Hum.
1988032001
Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum
Nomor: PHN-HN 03.03-36
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
NOMOR:PHN-HN.03.03-36
BABI PENDAHULUAN
1. Umum
Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Menteri Hukum dan HAM melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Bantuan Hukum. Sebagai penjabaran ketentuan tersebut dibentuk tim pengawas pusat dan pengawas daerah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum agar sampai kepada Penerima Bantuan Hukum.
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas tersebut maka diperlukan petunjuk pelaksanaan bagi Panitia Pengawas Pusat dan Panitia Pengawas Daerah khususnya mengenai Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Pengawas Pusat dan Panitia Pengawas Daerah dalam rangka pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
b. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk menyatukan pemahaman dan koordinasi kerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan kepastian dalam pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum antara panitia pengawas pusat dan panitia pengawas daerah.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi mekanisme pengawasan, pemantauan, dan evaluasi bagi Panitia Pengawas Pusat dan Panitia Pengawas Daerah.
4. Pengertian
a. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepad. penerima Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku OBH yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh Panitia Pengawas Pusat atau Panitia Pengawas Daerah.
C. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan dan kualitas pemberianBantuan Hukum dari pemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.
d. Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja di bawah Menteri yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Hukum.
e. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM) yang melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi aktivitas OBH dalam pelaksanaan Bantuan Hukum serta mengusulkan rekomendasi pemberian reward dan punishment kepada Panitia Pengawas Pusat.
BAB II
PENGAWASAN
1. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
2. Pengawasan langsung dilaksanakan dengan memeriksa dokumen secara langsung apabila terjadi kesalahan dalam memberikan bantuan hukum, segera dilakukan perbaikan.
3. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan memeriksa laporan darimasyarakat.
4. Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapatdisampaikan melalui Panitia Pengawas Daerah atau langsung ke PanitiaPengawas Pusat
BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Pemantauan dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental.
2. Pemantauan secara berkala dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
Pemantauan secara insidental dapat dilakukan setiap saat jika 3. diperlukandan/atau untuk merespon jika ada dugaan pelanggaran atau pengaduan dari masyarakat.
Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan pemberian 4. BantuanHukum.
5. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4dilakukan terhadap:
a. Penerapan pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan standar Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi;
b. Penerapan standar bantuan hukumbagi Organisasi Bantuan Hukum dan PenerimaBantuan Hukum;
Kepatuhan dan ketepatan pelaporan penyaluran anggaran C.
sesuaidengan standar pelaporan keuangan.
6. Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pemberian bantuan hukum dan standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan b dapat dilakukan dengan wawancara dan/atau bentuk lainnya kepada pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.
BAB IV KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS PUSAT DAN PANITIA PENGAWAS DAERAH
1. Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pusat sebanyak 1! (lima belas) orang yang terdiri atas wakil dari unsur:
a. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Penanggungjawab.
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum sebagai b. Ketua.
Kepala Bidang Bantuan Hukum sebagai Sekretaris. C.
d. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai anggota.
Inspektur pada Inspektorat Jenderal Kementerian e. Hukum dan HAM sebagai anggota
f. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat BPHN sebagai anggota.
5 orang Pegawai Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum g. sebagai anggota.
4 orang Pegawai Sekretariat BPHN sebagai anggota. h.
2. Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Daerah sebanyak 13 orang yang terdiri atas wakil dari unsur :
Kantor Wilayah terdiri dari : a.
1) Kepala Kantor Wilayah sebagai Penanggungjawab
2) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai Ketua.
Kabid. Pelayanan Hukum sebagai Sekretaris. 3)
Kepala Divisi Administrasi sebagai anggota. 4)
Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagai anggota. 5)
Kasubbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum 6) sebagai anggota.
7) Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa
8) 3orang Staf Bidang Pelayanan Hukum sebagai anggota.
9) 2 orang Staf Pengelola keuangan.
1 orang pejabat setingkat eselon III atau eselon IV pada b. Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Daerah dapat ditambah paling banyak 14 orang, apabila jumlah Organisasi Bantuan Hukum padaProvinsi yang bersangkutan lebih dari 20 Organisasi Bantuan Hukum.
BAB V
TUGAS PANITIA PENGAWAS PUSAT
1. Panitia Pengawas Pusatmemberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum melalui Surat edaran yang dikirim kepada Panitia Pengawas Daerah.
2. Tugas Panitia Pengawas Pusat sebagai berikut:
Melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan a. Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum dengan cara:
1) menyusun norma, standar, mekanisme, Standard OperatingProcedure (SOP) serta kebijakan yang berkaitan dengan pemberianBantuanHukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
2) memantau pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
b. Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia PengawasDaerah dalam bentuk softcopy dan hardcopy:
1) memeriksa dan mengklasifikasi laporan
2) mengkompilasi dan menganalisis laporan
3) menindaklanjuti laporan
C. Menerima laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberianBantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum:
1) memeriksa dan mengklasifikasi laporan pengaduan masyarakat.
2) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
3. Melakukan investigasi apabila adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Daerahdan/atau masyarakat.
4. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberianBantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum yangdilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat.
Mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan sanksi 5. kepada pihakpihak yang melakukan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum.
6. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi dari Panitia Pengawas Daerah yang disertai dengan penjelasannya dalamjangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya rekomendasi dari Panitia Pengawas Daerah.
7. Melaporkan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Panitia Pengawas Daerah kepada Menteri.
8. Melaporkan pelaksanaan pengawasan Bantuan Hukum secara berkala yang memuat laporan hasil pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Menteri.
9. Membuat konsep laporan pelaksanaan Bantuan Hukum yang akan dijadikan sebagai laporan oleh Menteri kepada DPR RI.
BAB VI TUGAS PANITIA PENGAWAS DAERAH
1. Panitia Pengawas Daerah memberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada OBH, setelahmelakukan penandatangananperjanjian kerja/kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan OBH serta melakukan pengisian data OBH di dalam profile Aplikasi SID Bankum oleh OBH, dengan memperhatikan:
OBH yang menandatangani perjanjian kerja/kontrak a. adalah organisasi yang telah terakreditasi dan berbadan hukum yang dapat menjadi pihak dan menerima anggaran Bantuan Hukum dari Pemerintah;
b. Jumlah nilai perjanjian kerja/kontrak yang ditandatangani sesuai dengan akreditasi masing-masing Organisasi Bantuan Hukum;
C. Ketua/Direktur OBH wajib mengisi (input) specimen tanda tangannya di dalam profile OBH melalui Aplikasi SID Bankum;
2. Tugas panitia pengawas daerah terhadap prosedur permohonan Bantuan Hukum sebagai berikut:
a. Menerima permohonan bantuan hukum setelah Organisasi Bantuan Hukum mengirim formulir permohonan Bantuan Hukum dan mengunggah SKTM melalui aplikasi SID Bankum.
b. Memeriksa permohonan bantuan hukum yang dikirim olehOrganisasi Bantuan Hukum melalui Aplikasi SID Bankum.
Memberikan jawaban terhadap permohonan bantuan C. hukum melalui Aplikasi SID Bankum.
d. Apabila data Penerima Bantuan Hukum dinyatakan "layak"sebagai Orang Miskin atau Orang Tidak Mampu oleh Aplikasi SID Bankum, maka tidak perlu verifikasi lebih lanjut.
e. Jika Aplikasi SID Bankum terhadap Penerima Bantuan Hukum dinyatakan "butuh konfirmasi", maka data tersebut dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam bentuk verifikasi lebih lanjut.
f. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah melewati jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dimaksud diterima oleh Panitia Pengawas Daerah melalui Aplikasi SID Bankum, maka permohonan tersebut terverifikasi/terjawab/diterima secara otomatis oleh Panitia Pengawas Daerah melalui Aplikasi SID Bankum.
Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan g. diterima, Organisasi Bantuan Hukum melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta oleh Panitia Pengawas Daerah apabila terdapat kekurangan.
h. Jika aplikasi SID Bankum tidak berfungsi, Organisasi Bantuan Hukum menyampaikan persyaratan permohonar secara manual kepada Panitia Pengawas Daerah, melalu antara lain pos, faximile, atau email dengan disertai Sura Keterangan Miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukun. yang dikeluarkan oleh Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat, atau pejabat yang berwenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum.
3. Tindak lanjut Panitia Pengawas Daerah setelah memberikan jawaban
terhadap permohonan bantuan hukum:
a. Menerima permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum melalui Aplikasi SID Bankum.
b. Memeriksa dan mencetak dokumen yang disampaikan OrganisasiBantuan Hukummelalui Aplikasi SID Bankum dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemeriksaan dan verifikasi dilakukan oleh panitia pengawas daerah setelah dokumen disampaikan oleh Organisasi Bantuan Hukum.
2) Panitia Pengawas Daerah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum diterima melalui Aplikasi
SID Bankum.
3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Panitia Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dianggap telah diterima dan disetujui.
Dalam hal permohonan pencairan anggaran bantuan 4) hukum pada waktu hari ke-3 (ketiga) belum mendapatkan jawaban dari Panitia Pengawas Daerah, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja pembina pelaksanaan bantuan hukum dan selaku Panitia Pengawas Pusat dapat mengingatkan Panitia Pengawas Daerah untuk menjawab permohonan dimaksud.
5) Apabila dokumen yang disampaikan untuk pencairan anggaran telah dinyatakan lengkap, maka Panitia Pengawas Daerah membuat berita acara verifikasi dan Panitia Penerima Barang dan Jasa membuat berita acara serah terima serta berita acara pembayaran untuk diajukan kepada pengelola keuangan.
6) Apabila terhadap dokumen yang diajukan terdapat kekurangan, maka Panitia Pengawas Daerah memberitahukan kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk melengkapinya.
7) Jika dalam jangka waktu 5 hari kerja Organisasi Bantuan Hukum tidak melengkapi kekurangan dimaksud, maka Panitia Pengawas Daerah berhak menolak untuk menerima permohonan pencairan anggaran bantuan hukum.
C. Panitia Pengawas Daerah menyampaikan dokumen persyaratan pencairan Bantuan Hukum yang sudah lengkap kepada pengelola keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI untukmelanjutkan Bantuan Hukum proses pencairan anggaran kepadaKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
4. Panitia Pengawas Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan Bantuan Hukum secara incidental dan berkala baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pemantauan secara langsung antara lain dilakukan dengan cara mendatangi kantor Organisasi Bantuan Hukum, mengunjungi serta mewawancarai penerima Bantuan Hukum, meninjau lokasi pelaksanaan Bantuan Hukum, dan/atau tindakan lain yang diperlukan.
6. Dalam hal pemantauan secara langsung dengan cara wawancara sebagaimana dimaksud pada angka5, Panitia Pengawas Daerah berpedoman padalampiran 1 tentar Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberia Bantuan Hukumyang merupakan bagian tidak terpisahkar dalam petunjuk pelaksanaan ini.
Pemantauan tidak langsung dilakukan melalui SID Bankum, 7. meneliti berkas dan dokumen pelaksanaan Bantuan Hukum, memeriksa pengaduan masyarakat dan/atau penyebaran kuisioner.
Tugas Panitia Pengawas Daerah terhadap Organisasi Bantuan 8. Hukum dalam pemantauan adalah:
Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Standar a. Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum dengan tahapan:
1) Menerimalaporan yang disertai dengan proses pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan non Litigasi;
2) Memeriksa/meneliti dan menganalisis laporan;
3) Melakukan verifikasi basil pemeriksaan laporan untuk melihat kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan;
4) Hasil verifikasi Panitia Pengawas Daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi reward atau punishment kepada Pantia Pengawas Pusat.
b. Menerima laporan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan
C. Melaporkan hasil verifikasi kepada Panitia Pengawas Pusat;
Bantuan Hukum baik dari penerima Bantuan Hukum dan/atau
pengaduan dari masyarakat dengan tahapan:
1) Laporan atau aduan yang disampaikan harus disertai dengan
bukti dan identitas pelapor;
2) meneliti dan menganalisis laporan atau aduan;
3) melakukan verifikasi laporan atau aduan kepada pelapor denganmemanggil pihak-pihak terkait.
Menindaklanjuti laporan apabila adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum (Advokat/paralegal) yang termasuk atau terdaftar dalam Organisasi Bantuan Hukum paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan tahapan sebagai berikut:
1) menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik pelaksana bantuan hukum;
2) meneliti dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran kode etik pelaksana bantuan hukum; dan
3) dalam hal laporan dimaksud terindikasi adanya pelanggaran kodeetik, maka diteruskan kepada Organisasi Profesi yang menaunginya.
9. Tugas Panitia Pengawas Daerah terhadap mekanisme penyerapan anggaran adalah :
a. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan pelaksanaan Bantuan
Hukum di Kantor Wilayah
b. Melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran oleh
Organisasi
Bantuan Hukum pada setiap triwulan atau semester.
C. Pelaksanaan evaluasi didasarkan pada pencapaian pagu anggaran baik pada triwulan atau semesteryang telahmemenuhi ketentuan serapan anggaran pada perjanjian/kontrak.
d. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam pemberian reward ataupunishment untuk menambah atau mengurangi jumlah paguanggaran Organisasi Bantuan Hukum pada tahun berikutnya.
e. Reward berupa penambahan anggaran bagi Organisasi Bantuan Hukum yang berhasil menyelesaikan pekerjaan sebelum masa perjanjian/kontrak berakhir, sepanjang anggaran masih tersedia yang diambil dari Organisasi Bantuan Hukum yang tidak aktif
f. Punishment kepada Organisasi Bantuan Hukum berupa pengurangan anggaran, apabila Organisasi Bantuan Hukum tidak dapat mencapai realisasi serapan anggaran yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak sejak penandatanganan kontrak.
g. Selain penambahan atau pengurangan anggaran dalam perjanjian/kontrak, hasil evaluasi juga menjadi dasar penentuan nilai akreditasiOrganisasiBantuan Hukum.
Evaluasi akreditasi Organisasi Bantuan Hukum h. dilaksanakan 1 (satu)kali setiap 3 (tiga) tahun dengan mekanisme akreditasi ulang.
i. Panitia pengawas daerah merekomendasikan pemberian reward danpunishment kepada Menteri melalui Panitia Pengawas Pusat.
j. Pelaksanaan reward atau punishment dilakukan oleh PanitiaPengawas Daerah setelah mendapat persetujuan Panitia PengawasPusat.
10. PanitiaPengawas Daerah menyusun laporanpelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemantauan danevaluasi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu laporan kegiatan dan laporan keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum.
Laporan kegiatan pelaksanaan Bantuan Hukum: a.
1) Laporan kegiatan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pusat setiap triwulan, semester, dan tahun.
2) Paling lambat pada minggu pertama tahun berjalan, laporan kegiatan baik triwulan, semesteran, dan tahunan diterima oleh Panitia Pengawas Pusat.
3) Format laporan kegiatan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai berikut:
I. Pendahuluan
Menguraikan gambaran umum bantuan hukum di daerahyang bersangkutan
II. Pelaksanaan kegiatan
a. Data organisasi Bantuan Hukum di daerah (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status, lokasi pelaksanaan Bantuan Hukum)
b. Data penerima Bantuan Hukum (jenis kelamin, usia. Pendidikan, pekerjaan, status, lokasi pelaksanaan bantuan hukum)
Data rincian kegiatan Bantuan Hukum C. litigasi
d. Data rincian kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi
e. Hasil analisis (temuan penyimpangan, capaian, kendala, solusi)
III. Upaya dan Kendala pelaksanaan Bantuan Hukum
a. Upaya mengatasi kendala
b. Realisasi anggaran
C. Jumlah anggaran yang dikelola
d. Jumlah anggaran yang diserap
e. Prosentase penyerapannya
f. Kendala-kendala pencairan
IV. Penutup
a. Simpulan
b. Saran dan rekomendasi b. Laporan keuangan pelaksanaan Bantuan hukum:
1) Laporan keuangan disampaikan kepada pengelola keuangan pusat setiap bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
2) Laporan keuangan memuat hal-hal sebagai berikut:
a) Realisasi penyerapan bantuan hukum;
b) Rincian penyerapan Bantuan Hukum litigasi dan nonlitasi;
c) Rincian dana yang diterima oleh Organisasi Bantuan Hukum; dan
d) Laporan keuangan diterima paling lambat 1 minggu pada bulan berikutnya.
BAB VII PENUTUP
Pada saat Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jakarta, 29 Januari 2016
Kepalambinaan Hukum Nasional,
Dr. EnNurbaungsih, S.H.,M.Hum.
1988032001
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 141/PMK.03/2015
-1-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015
TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk
-2-
melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhii dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
-3-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008;
Pasal 1
(1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
(3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-4-
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
1. pembayaran gajl, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
2. atas pembayaran kepada penyedia jasa pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
4. pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-5-
jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, a. honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian C. tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
d. faktur tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
(5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
(6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Jasa penilai (appraisa);
b. Jasa aktuaris;
C. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
d. Jasa hukum;
Jasa arsitektur; e.
f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
g. Jasa perancang (design);
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-6-
h. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan i. penambangan minyak dan gas bumi (migas);
j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi(migas);
k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
1. Jasa penebangan hutan;
m. Jasa pengolahan limbah;
Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli n. (outsourcing services);
o. Jasa perantara dan/ atau keagenan;
p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
q. Jasa kustodian/penyimpanan. /penitipan,kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
r. Jasa pengisian suara (dubbing} dan/atau sulih suara;
S. Jasa mixing film;
t. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau u. sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website; v.
w. Jasa internet termasuk sambungannya;
Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, X. informasi, dan/atau program;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-7-
y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
mesin, Z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
bb. Jasa maklon;
cc. Jasa penyelidikan dan keamanan;
dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
ee. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaiart informasi, dan/ atau jasa periklanan;
ff. Jasa pembasmian hama;
gg. Jasa kebersihan atau cleaning service;
hh. Jasa sedot septic tank;
ii. Jasa pemeliharaan kolam;
jj. Jasa katering atau tata boga;
kk. Jasa freight forwarding;
ll. Jasa logistik;
mm.Jasa pengurusan dokumen;
nn. Jasa pengepakan;
oo. Jasa loading dan unloading;
pp. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atauinsitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-8-
qq. Jasa pengelolaan parkir;
rr. Jasa penyondiran tanah;
ss. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
tt. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
uu. Jasa pemeliharaan tanaman;
vv. Jasa pemanenan;
ww.Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
XX. Jasa dekorasi;
yy. Jasa pencetakan/penerbitan;
zz. Jasa penerjemahan;
aaa. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
bbb.Jasa pelayanan kepelabuhanan;
ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
ddd.Jasa pengelolaan penitipan anak;
eee. Jasa pelatihan dan/ atau kursus;
fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
ggg. Jasa sertifikasi;
hhh.Jasa survey;
iii. Jasa tester, dan
jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-9-
pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
(1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) hurufi adalah jasa penunjang berupa:
a. Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
b. Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
2. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
4. Penutupan sumur.
C. Jasa pengontrolan pasir (sand contron, yaitu jasayang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
d. Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untukmemperbesar daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
e. Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok,
-10-
misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian g. sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
h. Jasa reparasi pompa reda (reda repair);
i. Jasapemasangan instalasi dan perawatan;
Jasa penggantian peralatan/material; j.
k. Jasa mud fogging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
1. Jasa mud engineering;
m. Jasa well logging dan perforating;
n. Jasa stimulasi dan secondary decovery;
0. Jasa well testing dan wire line service;
p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
S. Jasa directional drilling dan surveys;
t. Jasa exploratory drilling;
Jasa location stacking/ positioning; u.
Jasa penelitian pendahuluan; V.
w. Jasa pembebasan lahan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-11-
Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan X. lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain;
y. Jasa pemasangan peralatan rig;
Z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig;
aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
bb. Jasa penggalian lubang tambahan;
cc. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi;
dd. Jasa penanganan arus pelayanan (service line) dan komunikasi;
ee. Jasa pengelolaan air (water system};
ff. Jasa penanganan rigging up dan/atau rigging down;
gg. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lainseperti peralatan (tools), perlengkapan (equipment) dan kelengkapan lain;
hh. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;
ii. Jasa proses completion untuk membuat sumur siap digunakan;
jj. Jasa pump fees;
kk. Jasa pencabutan peralatan bor;
ll. Jasa pengujian kadar minyak;
mm.Jasa pengurusan legalitas usaha;
nn. Jasa sehubungan dengan lelang;
oo. Jasa seismic reflection studies;
pp. Jasa survey geomagnetic, gravity, dan survey lainnya; dan
qq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-12-
(2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
a. Jasa pengeborah;
b. Jasa penebasan;
C. Jasa pengupasan dan pengeboran;
d. Jasa penambangan;
e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum;
f. Jasa pengolahan bahan galian;
g. Jasa reklamasi tambang;
h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
i. Jasa mobilisasi dan/ atau demobilisasi;
j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
k. Jasa peminjaman dana;
1. Jasa pembebasan lahan;
m. Jasa stockpiling; dan
Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. n.
(3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa:
a. Bidang aeronautika, termasuk:
1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan. dengan pendaratan pesawat udara;
2. Jasa penggunaan jembatan pintu (aviobridge);
3. Jasa pelayanan penerbangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-13-
4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
b. Bidang non-aeronautika, termasuk:.
1. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; dan
2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
(4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf bb adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
(5) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf dd adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
(6) Jasa freight forwarding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untukmewakilikepentinganpemilikuntukmengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/ atau udara, yang dapat mencakup kegiatan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-14-
penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran,penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan clan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barangbarang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.
Pasal 3
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-15-
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086
CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANDAN PENENTUAN JUMLAH BRUTO SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga 1. kerja. PT Tenaga Powermendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesa Rp 20.000.000,00. Petugas customer service tersebu selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar:
2% x Rp 20.000.000,00 = Rp 400.000,00.
PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp 40.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp 4.000.000,00. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera a. kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar: 2% x Rp 4.000.000,00 = Rp 80.000,00
b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Secure adalah sebesar: 2% x Rp 44.000.000,00 = Rp 880.000,00
2. PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp 255.000.000,00. Rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri dari:
jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp 100.000.000,00;
fee agen Rp 5.000.000,00; dan
biaya pemasangan iklan Rp 150.000.000,00.
Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar Rp 150.000.000,00 yang kemudian akan dilakukan reimbursement (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo.
Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-18-
a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar: 2% x Rp 150.000.000, - = Rp 3.000.000,00.
b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa, pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah:
1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar: 2% x Rp 100.000.000,00 = Rp 2.000.000,00; dan
2) untuk jasa keagenan sebesar: 2% x Rp 5.000.000,00 = Rp 100.000,00.
C. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo adalah sebesar Rp 255.000.000,00, sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo CJ-dalah sebesar: 2% x Rp 255.000.000,00 = Rp 5.100.000,00
3. PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan inenyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp l00.000.000,00 tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp 20.000.000,00 untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-19-
Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:
Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada a. PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar: 2% x Rp 100.000.000,00 = Rp2.000.000,00
Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada b. atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 120.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar: 2% x Rp 120.000.000,00 = Rp2.400.000,00
4. PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan katering untuk menyediakan makanan dalam rangka perkenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan katering tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Dasar pemotongan untuk jasa katering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Selera Sedap yaitu sebesar Rp30.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV Selera Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar:
2%xRp30.000.000,00=Rp600.000,00
5. CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi online melalui website luar negeri seperti ebay dan amazon. Y ayasan Welas Asih membuat kontrak dengan CV Bayar Tunai untuk melakukan pembelian online 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui website amazon dengan total harga pembelian US$5.000,00. Atas pembelian tersebut, CV Bayar
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-20-
Tunai meminta imbalan sebagai perantara sebesar Rp 5.000.000,00. Tagihan yang dibuat oleh CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih terdiri atas harga buku sebesar US$5.000,00 yang disertai dengan bukti pembayaran kepada amazon dan imbalan jasa perantara sebesar Rp 5.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23 oleh Yayasan Welas Asih sebesar:
2% x Rp 5.000.000,00 = Rp100.000,00.
6. PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar Rp 550.000.000,00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi honor artis sebesar Rp 500.000.000,00 dan jasa keagenan artis sebesar Rp 50.000.000,00.
Atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar dipotong PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Nasional sebesar: 2% x Rp 50.000.000,00 = Rp 1.000.000,00.
Selain pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT Televisi Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran honor kepada artis.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia
Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR:M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dilakukan verifikasi dan akreditasi bagi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum yang layak mengakses anggaran dari pemerintah pusat dan daerah;
b. bahwa setelah dilakukan verifikasi administratif dan faktual serta dinyatakan lulus sebagai Pemberi Bantuan Hukum perlu diberikan status Akreditasi kepada Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum tersebut agar dapat memberikan bantuan hukum dan mengakses anggaran bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
bahwa terhadap Lembaga/Organisasi Bantuan C. Hukum yang telah memiliki status akreditasi pada tahun 2013, dilakukan pula akreditasi ulang untuk mendapatkan status akreditasi yang baru;
d. bahwa untuk memberikan status akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
Mengingat: 1.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 3. tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816).
MEMUTUSKAN
Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA/ ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DANA KREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018
PERTAMA Menyatakan lulus dari hasil Verifikasi dan Akreditasi Ulang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum serta diberikan status akreditasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini;
KEDUA Menetapkan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum untuk melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di wilayah hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
KETIGA Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Kantor Wilayah KementerianHukum dan HAM RI;
KEEMPAT Anggaran pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
KELIMA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal7 Januari 2016
MENTERUTIUA OAN HAKASASIMANUSIA REPUBLAINDONESIA,
SONNA H. LAOLY
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANGLULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERIBANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018 NOMOR: M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 TANGGAL:7Januari 2016
| NO | NAMA | ALAMAT | PROVINSI | AKREDITASI |
| 1 | BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) | Aceh, No. 1, Desa Pango Raya, Kec. Ulee Kareng- | B | |
| 2 | RAKYATACEH | Kampung Keuramat, Kec. Kuta Alam | ||
| 3 | PENDAMPINGAN UNTUK | Blower, Gpg. Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh- | B | |
| 4 | BANTUAN HUKUM ACEH | DeyahTeungoh, Meuraxa, BandaAceh | C |
| NO | NAMA | ALAMAT Jl. Al - Ikhlas No. 231 | PROVINSI ACEH | AKREDITASI |
| 5 | PERKUMPULAN KELOMPOKKERJA TRANSFORMASIGENDE R ACEH (PKKTGA) | Jl. Al - Ikhlas No. 231 Lorong5 Peulanggahan Banda Aceh | ACEH | C |
| 6 | YAYASANPENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM DOKTRINPERSADA BIREUN PERKUMPULAN BIRO | Bireun Jl. Gajah No. 43, PuloAra Geudong Teungoh-Bireuen | ACEH | C |
| 7 | PERKUMPULAN BIRO BANTUAN HUKUM BANDAACEH PERKUMPULAN | Jl. Pendidikan, No. 11, Lt. II,Punge Jurong - Banda Aceh Jl. Soekarno Hatta, No. | ACEH | C |
| 8 | PERKUMPULAN BANTUANHUKUM SYARI'AHINDONESIA RESTORATIVE JUSTICE | Jl. Soekarno Hatta, No. 23,Blangkejeren, Kab. Gayo Lues Jl. Kerinci, No. 75, Seutui - | ACEH | C |
| 9 | RESTORATIVE JUSTICE WORKING GROUP (RJWG) YAYASAN BIRO | Jl. Kerinci, No. 75, Seutui - Banda Aceh Jl. Ajun Guci No.8 C | ACEH | C |
| 10 | YAYASAN BIRO BANTUANHUKUM SENTRAL KEADILAN INDONESIA | Jl. Ajun Guci No.8 C Gampong Jeumpet Ajun Kec.Darul Imarah Kab. AcehBesar | ACEH | C |
| 11 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG | Jl. Cendrawasih No. 42 Kel.ACEH Kotalintang Kec. Kota Kualasimpang- AcehTamiang | AC | C |
| 12 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) ACEH - LEGAL AIDFOUNDATION- LHOKSEUMAWE | Jl. Merdeka, No. 130, MonGeudong, Kota Lhokseumawe | ACEH | C |
| 13 | YAYASAN BANTUAN MANDIRI | Jl. Mujahidin Lr.Keluarga HUKUMANAK PEUTUAH No.01 Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh | ACEH | C |
| 14 | PERKUMPULAN LEMBAGABANTUAN HUKUM ANAKBANGSA KEDUDUKAN ACEH | Jl. Medan - Banda Aceh Km.327, Rawang Itek PantonLabu, Aceh Utara | ACEH | C |
| 15 | UTARA YAYASAN POS BANTUANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PIDIE | Jl. Jempaka, No. 6, Blok Sawah, Kec. Kota Sigli, AcehPidie | ACEH | C |
| NO NAMA | NAMA ALAMAT | ALAMAT | PROVINSI | AKREDITASI |
| 16 | PERKUMPULAN KONSULTANHUKUM RAMLI HUSEIN, SH &ASSOCIATES | Jl. Cut Meutia, No. 20, Lt. II ACEH -Kota Banda Aceh | ACEH | C |
| 17 | &ASSOCIATES YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MATARADJA ACEH JAYA | Jl. Kejaksaan Gampong Blang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya | ACEH | C |
| 18 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN BANTUAN HUKUM SEKOLAHTINGGIILMU HUKUM MUHAMMADIYAH | Jaya Jalan Qurata Aini, Gunung Bukut, Kebayakan TakengonKab. Aceh Tengah (24518) | ACEH | C |
| 19 | ACEHTENGAH YLBHTN-LBHTRISILA LHOKSEUMAWE-ACEH | Jalan Merdeka Timur Lantai2 Gampong Uteunkot Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe | ACEH | C |
| 20 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN YAYASAN LEMBAGA | 24352 Jl. Hindu No. 12 Medan 20111 | SUMATERA UTARA | B |
| 21 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA | Jl. Teladan No. 59 PelangiMedan, Sumatera Utara | SUMATERA UTARA | C |
| 22 | MEDAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) | Jl. Abdul Hakim No. 5A Pasar1 Setia Budi, Medan, Sumatera Utara 20132 | SUMATERA UTARA | C |
| 23 | PERKUMPULAN BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jl. Sisingamangaraja Lt. II No.17A Simpang MarendalUTARA Medan-Sumatera Utara | SUMATERA | C |
| 24 | MARGINAL YAYASAN PUSAKA INDONESIA | Jl. Kenanga Sari No. 20 Medan 20132 | SUMATERA UTARA | C |
| 25 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG SUMATERA | Jl. Sei Bertu No. 32/7 Kel.Merdeka, Kec. Medan Baru,Medan, Sumatera Utara | SUMATERA UTARA | C |
| 26 | UTARA PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN | Jl. Banbu No. 64 Kel. DurianKec. Medan Timur 20235 | SUMATERA UTARA | C |
| NAMA | ||||
| NO | NAMA PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI | ALAMAT Jl. Sisingamangaraja No. 17ASimpang Marindal, Medan, Sumatera Utara. | PROVINSI SUMATERA UTARA | AKREDITASI |
| 27 | HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN MEDAN PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT | Medan, Sumatera Utara. Jl. Setia Budi Pasar II, Komplek Griya | SUMATERA UTARA | C |
| 28 | ADVOKASI RAKYAT SUMUT LEMBAGA ADVOKASI MASYARAKAT | PertambanganNo. A7, Kel. Tanjung Sari,Kec. Medan Selayang 20132 Jl. SMPN 3 Nagasaribu Kec.Lintongnihuta Kab. | SUMATERA UTARA | C |
| 29 | MASYARAKAT HUMBANGDAN SEKITARNYA (LAMHAS) YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM | Kec.Lintongnihuta Kab. HumbangHasundutan, Sumatera Utara Jl. DR. FL. Tobing No.23 Laguboti, Toba Samosir, | UTARA SUMATERA UTARA | C |
| 30 | BANTUAN HUKUM SUARA RAKYAT TAPANULI PERKUMPULAN SADA AHMO(PERSADA) | Laguboti, Toba Samosir, Sumatera utara Jl. Empat Lima No. 24 E Kel.Batang Beruh Kec. | UTARA SUMATERA UTARA | C |
| 31 | AHMO(PERSADA) BIRO BANTUAN | SidikalangKab. Dairi- Sumatera Utara 22212 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Kota Medan | SUMATERA | C |
| 32 | HUKUMUNIV MUHAMMADIYAH SUMUT BIRO BANTUAN HUKUM JI. Sisingamangaraja | No.3 Kota Medan SumateraUtara | UTARA SUMATERA | C |
| 33 | FHUNIV SIMALUNGUN YESAYA 56 | BaratNo. I Pematang Siantar,Sumatera Utara Jl. Medan-binjai Km. 12 | UTARA | C |
| 34 | YESAYA 56 YLBH ASARO KEADILAN | Jl. Medan-binjai Km. 12 No.28 B Kab. Deli Serdang Jl. Soekarno Hatta No. 29 | SUMATERA UTARA SUMATERA | C |
| 35 | YLBH ASARO KEADILAN YAYASAN POS | Jl. Soekarno Hatta No. 29 Kota Binjai jalan karsa no f-2 medan | SUMATERA UTARA SUMATERA | C |
| 36 | BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN PAHAM SUMBAR | kelurahan karang berombak kecamatan medan barat Jl. Medan No. 7 Ulak | UTARA SUMATERA | C |
| 37 | PERKUMPULAN | Karang Selatan, Kota Padang Jl. Bay Pass Simpang | BARAT SUMATERA | C |
| 38 | PERKUMPULAN KANTOR HUKUM FIAT JUSTITIA | Pilakuik Balai Baru No. 10 BARAT kec. Kuranji Kota Padang | PAT | C |
| NO NAMA ALAMAT | |||
| 39 | PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAMINDONESIA (PBHI) WILAYAH | JL. Belanti Barat VII No. 101Kel.Lolong Belanti Kec.Padang Utara-Kota Padang | SUMATERA BARAT |
| 40 | SUMBAR YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) | SUMATERA Jl. Pekan Baru No.11 A UlakKarang, Padang BARAT | SUMATERA C |
| 41 | KANTORLBH PADANG POSBAKUMADIN KOTOBARU SOLOK Koto Baru | Jl. Koto Baru Solok Nagari SUMATERA BARAT | SUMATERA C |
| 42 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMMAHATVA | Jl. Lintas Riau Sumatera RIAU Utara Pematang Padang Ujung Tanjung kab. Rokan | RIAU |
| 43 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN | Hilir Riau. Jl. Utama Kel. Bagan Barat RIAU kec. Bangko Kab. Rokan | RIAU |
| 44 | HUKUMANANDA PUSAT ADVOKASI DAN HAKASASIMANUSIA (PAHAM)INDONESIA CABANG RIAU | HilirRiau Perkantoran Training RIAU Centre & Guest House UIN Suska JL.KH. Ahmad Dahlan No. 52Kota Pekan | C |
| 45 | Baru YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) | RIAU Jl. Ahmad Yani II No. 7, Sukajadi Pekanbaru | C |
| 46 | PEKANBARU LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASLANCANG | Jl. Yos Sudarso Km. 8 RIAU Rumbai Pekanbaru ProvinsiRiau. | C |
| 47 | KUNING PERKUMPULAN KANTORBANTUAN | Jl. Cempedak I No 7 Kel. RIAU Wonorejo Kec. Marpoyan | RIAU |
| 48 | HUKUM RIAU FORUM MASYARAKAT MADANIINDONESIA | Damai Kota Pekanbaru Jl. K.h. Ahmad Dahlan No. RIAU 133 B Pekanbaru | C |
| 49 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA | Jl. Multatuli No.8 Mayang AMBI Puskes Kota Jambi | B |
| 50 | KEADILANJAMBI PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIAJAMBI | Jl. Dara Jingga No.49 Kel. JAMBI Rajawali Kec. Jambi TimurJambi | C |
| NO | NAMA YAYASAN LEMBAGA | ALAMAT Jl. Patimura/ Jl. Kenali | PROVINSI JAMBI | AKREDITASI |
| 51 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINGKUNGANJAMBI | Jaya Lorong Sidodadi No. 12 Kel.Kenali Besar Kec. Kota Baru | AMDP | C |
| JAMBI | 1 | |||
| 52 | HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI | Kota Jambi | C | |
| 53 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA POS BANTUAN HUKUM | Jl. Abdul Laman Kota Jambi Jl. Kenanga li No.34 Kota | JAMBI JAMBI | C |
| 54 | POS BANTUAN HUKUM ADINKOTAJAMBI PERKUMPULAN | Jl. Kenanga li No.34 Kota Jambi Jl. Sari Bakti Kota Jambi | JAMBI JAMBI | C |
| 55 | PENCERAHAN HUKUM INDONESIA | C | ||
| 56 | LBH PENA KEADILAN LEMBAGA BANTUAN | Jl. Ir/ Juanda Lrg. Anda No.37 Kota Jambi Jl. M.Tohir Kab.Tanjung | JAMBI JAMBI | C |
| 57 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANJUNG JABUNG | Jl. M.Tohir Kab.Tanjung Jabung Timur | JAMBI | C |
| 58 | POSBAKUMADIN CABANG KOTA SUNGAI PENUH | Jl. Depati Parbo No. 24 Kota Sungai Penuh | JAMBI SUMATERA | C |
| 59 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA | Jl. Suhada No. 007 RT. 26/08Kel. Larok Pakjo Kec. IlirBarat I Palembang | SELATAN | A |
| 60 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN (LBHSUMSEL) | Jl. Dr M Isa No. 898 Palembang 30114 | SUMATERA SELATAN | B |
| 61 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG | Jl. Sukakarya II No. 1830 ASUMATERA RT. 026/009 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang | SELATAN | B |
| 62 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANG | Jl. HBR Motik Komp Griya Kelapa Indah Blok C No. 12 Kel. Alang-alang Lebar Palembang | SUMATERA SELATAN | B |
| 63 | BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FH UNIVPALEMBANG | Jl. Darmapala no. 1A BukitBesar Kel. Bukit Lama Kec.Ilir Barat I Palembang | SUMATERA SELATAN | C |
| 64 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT | Jl. Penghijauan li 850 Kab.Lahat | SUMATERA SELATAN | C |
| NO | NAMA | ALAMAT | PROVINSI | AKREDITASI |
| 65 | POSBAKUMADIN LUBUKLINGGAU | Jl. Bukit Sulap Kota LubukLinggau | SUMATERA SELATAN | C |
| 65 66 | LUBUKLINGGAU KANTOR HUKUM POLISABDIHUKUM SEKOLAH TINGGIILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA | LubukLinggau Jl. Kol.h. Animan Achyad (d/h Sukabangun li) Km 6,5 Lr. Sukapandai No.1475 A Rt.25 Rw.04 (wisma Stihpada) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan | SELATAN SUMATERA SELATAN | C |
| 67 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB | JI. S. Kahayan No. 71 KotaBengkulu | BENGKULU | A |
| 68 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU | Jl. Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu. | BENGKULU | B |
| 69 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BINTANG KEADILAN | Jl. Danau no.9 RT VI kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Bengkulu | BENGKULU | B |
| 70 | PERKUMPULANLBH BHAKTIALUMNI UNIB CABANG CURUP | Jl.Kartini No. 1875 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kota Kab.Rejang Lebong Bengkulu | BENGKULU | B |
| 71 | UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS | Jl. WR Supratman KandangLimun Bengkulu Ged. F Univ. Bengkulu. | BENGKULU | C |
| 72 | BENGKULU YAYASAN CAHAYA PEREMPUAN BENGKULU | Jl. Indragiri I No. 3 Kel. Padang Harapan, Kota Bengkulu 38225 | BENGKULU | C |
| 73 | BENGKULU PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH)BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG KABUPATEN | Bengkulu 38225 Jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Kab. Bengkulu Selatan | BENGKULU | C |
| 74 | BENGKULU SELATAN LEMBAGA BANTUAN HUKUMREJANG LEBONG | Jl. Ahmad Yani Kab. RejangLebong | BENGKULU | C |
| NO | NAMA YAYASAN PUSAT | ALAMAT Jl. Kesehatan 1 No. 06 | PROVINSI BENGKULU | AKREDITASI |
| 75 | YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN UNTUKPEREMPUAN DAN ANAK | Jl. Kesehatan 1 No. 06 Anggut Bawah Kota Bengkulu | BENGKULU | C |
| 76 | YLBHI LBH BANDAR LAMPUNG | Jl. Amir Hamzah No. 35, Gotong Royong Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung Jl. Pelanduk No. 12 | LAMPUNG | C |
| 77 | PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH LAMPUNG | Jl. Pelanduk No. 12 Kedaton, Bandar Lampung 35147 | LAMPUNG | C |
| 78 | YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA LAMPUNG | Jl. Hasanuddin No. 10 Telukbetung Bandar Lampung | LAMPUNG | C |
| 79 | LAMPUNG YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FIAT YUSTISIA | Jl. Etshioko Siomi No. 2 Stadion Kel. Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung 34513 | LAMPUNG | C |
| 80 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN KESEHATAN NEGARA SEMESTA (LBKNS) | Jl. Soekarno Hatta No 17 Kel. Karang Maritim, Kec. Panjang Kota Madya Bandar Lampung | LAMPUNG | C |
| 81 | SEMESTA (LBKNS) BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASLAMPUNG (BKBH FH UNILA) | Bandar Lampung Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung. | LAMPUNG | C |
| 82 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENANG JAGAD | Lampung. Jl. Raden Intan Gg. Tulang Bawang I No.12 Rt 04 Lk/rw I Kelurahan Kota Alam. Kecamatan Kotabumi Selatan. Kabupaten Lampung Utara.lampung | LAMPUNG | C |
| 83 | POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)ADIN JAKARTA CABANG LAMPUNG | Jl. P. Antasari Gg. Hi. Ujang LAMPUNG Mami No.52 Kel. Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. | C |
| NO 84 | NAMA PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN | ALAMAT JL. Stania No.133 Kel.Taman Bunga Kec.Gerunggang | PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG | AKREDITASI B |
| 84 85 | DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BABEL (PDKP BABEL) YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANGKA BELITUNG | Kec.Gerunggang Pangkal Pinang-Bangka Belitung 33211 Perum Graha Puri Jalan Damar I Blok A4 No. 07 Kel. Selingdung Kec. | KEP.BANGKA BELITUNG | B C |
| 85 | BANGKA BELITUNG PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI | Kel. Selingdung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang Jl. Pemuda Blok A No.2 Lt.3, Rt. 002/009, Tg. | KEPULAUAN RIAU | C |
| 86 | MANUSIA INDONESIA CABANG KEPULAUAN RIAU LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON | Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota tanjungpinang, Kepri Ruko Permata Niaga Blok | KEPULAUAN | C |
| 87 | HUKUM MAWAR SARON LEMBAGA KONSULTASI, | D No. 3-4, Komplek Sukajadi, Batam Kompleks Ruko Mega | RIAU KEPULAUAN | C |
| 88 | MEDIASI, HUKUM DAN BISNIS AN-NISA LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH) MAWAR | Indah Blok A No.7, Jl. Laksamana Bintan Graha Mitra Sunter Blok DDKI JAKARTA No. 09-11, Jl. Sunter | RIAU | C |
| 89 | HUKUM(LBH) MAWAR SARONJAKARTA POSBAKUMADIN | Boulevard Raya,Jakarta Utara 14350 Jl. Melati Raya No. 03 RT. | DKIJAKARTA | A |
| 90 | JAKARTA UTARA POSBAKUMADIN PN | 012 RW.003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Pengadilan NegeriJakarta | DKIJAKARTA | A |
| 91 | JAKARTA PUSAT LEMBAGA KONSULTASI | Pusat, Jl. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat Jl. RS. Fatmawati, Pondok | DKIJAKARTA | A |
| 92 | DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN"JAKARTA (LKBHFH UPN VETERANJAKARTA) | Labu, Jakarta Selatan 12450, | B | |
| 93 | POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN | Jl. Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan | DKIJAKARTA | B |
| 94 | YLBHI LBH JAKARTA | Jl. Diponegoro 74 Jakarta Pusat 10320 | DKIJAKARTA | B |
| 95 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) HEALING MOVEMENT | Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC-7 No. 49, Kelapa Gading, Jakarta Utara | DKIJAKARTA | C |
| NO NAMA PUSAT KONSULTASI | NAMA ALAMAT PUSAT KONSULTASI Gedung BLOK. M Lt. 2 | ALAMAT Gedung BLOK. M Lt. 2 | PROVINSI DKIJAKARTA | AKREDITASI |
| 96 | PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA | Gedung BLOK. M Lt. 2 Fakultas Hukum Kampus I Universitas Tarumanagara, JI. Letjen S. Parman No. 1 Grogol, Jakarta Barat-11440 | DKIJAKARTA | C |
| 97 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI) | Komplek Departemen Agama, Jl. Palapa Raya No.5C RT. 03 RW. 001, Kel. Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat | DKIJAKARTA | C |
| 98 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Ruang 202 Universitas EsaDKI JAKARTA Unggul, Jl. Terusan Arjuna No. 09, Kebon Jeruk, Jakarta Barat | PORARTA | C |
| 99 | POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) AISYIYAH JAKARTA | Jl. Gandaria I/1 KebayoranDKI JAKARTA Baru, Jakarta Selatan, | DKIJAKARTA | C |
| 100 | RAPID AGRARIA CONFLICT APPRAISAL (RACA)INSTITUTE | Jl. Sirsak Ujung No. 17, Ciganjur,Jagakarsa Jakarta Selatan 12630 | DKIJAKARTA | C |
| 101 | RECLASSEERING INDONESIA | Jl. Kampung Melayu Kecil II No. 08, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan | DKIJAKARTA | C |
| 102 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA (UBHARA) | Jl. Darmawangsa I / 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, | DKIJAKARTA | C |
| 103 | PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL (UNAS) | Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, | DKIJAKARTA | C |
| 104 | PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUANAGRARIA | Komplek Liga Mas, Jl. Pancoran Indah I, Blok E 3 No.01,Pancoran,Jakarta Selatan 12760 | DKIJAKARTA | C |
| 105 | PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA NASIONAL (PBHI NASIONAL) | Jl. Hayam Wuruk No. 45 X DKI JAKARTA -TX Gambir Jakarta Pusat 10120, | DIJAKARTA | C |
| 106 | (PBHI NASIONAL) LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KESEHATAN AWALINDO | Jl. Lancar II No. 33 Sumur Batu RT. 008 RW. 007 Kemayoran Jakarta Pusat, | DKIJAKARTA | C |
| NO NAMA ALAMAT | |||
| 107 | LEMBAGA KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM SEKOLAH | Jl. Kramat Raya No. 27 D &DKI JAKARTA 27 I, Jakarta Pusat, | PROVINSI |
| 108 | TINGGI ILMU HUKUM (LKBH STIH)IBLAM YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL | Jl. Raya Gunung Sahari No.93 Jakarta Pusat, Lantai 1 | DKIJAKARTA |
| 109 | PARALEGAL INSTITUT LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK | Jl. Raya Tengah No. 31 RT.001 RW. 009 Kramat Jati,Jakarta Timur 13640 | DKIJAKARTA |
| 110 | KEADILAN (LBH APIK) JAKARTA PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Jl. TB Simatupang No. 19, Pasar Rebo, Jakarta Timur13761. | DKIJAKARTA |
| 111 | (PAHAM)INDONESIA CAB.DKIJAKARTA PUSAT ADVOKASI HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA | JI. TB. Simatupang KomplekDepartemen Sosial RI No. 19Pasar | DKIJAKARTA |
| 112 | (PAHAM)INDONESIA YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH)MARHAENIS | Rebo, Jakarta Timur 13761 Jl. Lapangan Tembak No. 01C RT. 013 RW.001 Kel.Cibubur Jakarta | DKIJAKARTA |
| 113 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBELA HAK ASASI MANUSIA | Timur13720. Jl. Raya Bogor Km. 26 Jembatan Belly I No. 2A RT.001/006,Pekayon, PasarRebo, Jakarta Timur | DKIJAKARTA C |
| 114 | PAYUNG BANGSA 13710 PERKUMPULAN PELAYANAN MASYARAKAT KOTA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN | Jl. Bumi Raya V No. 45 Duren Sawit Jakarta Timur 13044 | DKIJAKARTA C |
| 115 | (PPMK HKBP)JAKARTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH) PENDIDIKAN | DKIJAKARTA Jl. Bunga No. 21 Kel. Palmeriam Kec. Matraman | C |
| NO | NAMA LEMBAGA KONSULTASI | ALAMAT Jl. Angkasa Komplek | PROVINSI DKIJAKARTA | AKREDITASI |
| 116 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYADARMA | Jl. Angkasa Komplek Halim Perdana Kusuma, Jakarta 13610. | DKIJAKARTA | C |
| 117 | YAYASAN FORUM ADIL SEJAHTERA 90 | Jl. Pratama I No. 11 RT. 016 RW. 004 Jakarta Timur 13220 | DKIJAKARTA | C |
| 118 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) KELUARGA AMANAH | Jl. PKP Raya No. 09 Kota Jakarta Timur | DKIJAKARTA | C |
| 119 | YAYASAN LEMBAGA POSBANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979 | Jl. Dr. Sumarno No. 1 (sentra Primer)Jakarta Timur | DKIJAKARTA | B |
| 120 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) PIMPINAN PUSAT | Jalan Daan Mogot Nomor 19C Jakarta Barat | DKIJAKARTA | B |
| 121 | LBH ADVOKAT INDONESIA | Jalan Harsono Rm No.7 Jakarta Selatan | DKIJAKARTA | C |
| 122 | POSBAKUMADIN JAKARTA TIMUR | Jalan A Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur | DKIJAKARTA | C |
| 123 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA | Jl. Tanah Tinggi li No. 25 Jakarta Pusat 1. Jalan Kayu Putih Ix-e | DKIJAKARTA | C |
| 124 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANGJAKARTA | 1. Jalan Kayu Putih Ix-e No. 40, Rt.10, Rw.05, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulogadung,Jakarta Timur (saat Sekarang Ini) 2. Jalan Danau Maninjau A-25, Jakarta Pusat (periode Tahun 2013- 2015) 3. Jalan Kresna Raya No. 01, Duren Sawit, Jakarta Timur (periode 2012- 2013) | DKIJAKARTA | C |
| NO NAMA ALAMAT PROVINSI | ||||
| 125 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAKSI | Citylofts Sudirman Lantai 17 Unit 09, Jl. Kh Mas Mansyur 121 Jakarta | DKIJAKARTA | C |
| 125 126 | POSBAKUMADIN JAKARTA BARAT | Mansyur 121 Jakarta Pusat Jalan Karya No. 3 Rt. 014 /Rw.002,Wijaya Kusuma, Grogol | DKIJAKARTA | C |
| 127 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH | Petamburan, Jakarta Barat Jl. Rm. Harsono No.13 Rt. 004/007 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar | DKIJAKARTA | C |
| 128 | LEMBAGA BANTUAN | Minggu, Jakarta Selatan 12550 Jl. Cikini I No. 3 B Jakarta Pusat | DKIJAKARTA | C |
| 129 | HUKUMJAYAKARTA LEMBAGA BANTUAN HUKUMPENDIDIKAN INDONESIA | Pusat Jl.Kampung Melayu Besar No.1d, Rt.011/Rw.01, Kelurahan Bidara | DKIJAKARTA | C |
| 130 | LBH PERJUANGAN | Cina,Kecamatan Jatinegara,Jakarta Timur Jl. Jagakarsa Raya No. 77ADKI JAKARTA Kel. Jagakarsa Kec. | ADKI JAKARTA | C |
| 131 | LEMBAGA PENYULUHAN DAN | JagakarsaJakartaSelatan JL. Kramat Raya No. 164, Jakarta 10430 | DKIJAKARTA | C |
| 132 | BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA PBH DPC PERADI CIREBON | Jl. Pulasaren No. 57/59 Pekalipan Kota Cirebon | JAWA BARAT | A |
| 133 | LSM WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC) MAWAR | 45116 Jl. Serayu blok II No. 11 rt.4/4 Ds Jungjang Kec. | JAWA BARAT | B |
| 134 | BALQIS YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM | Arjawinangun Cirebon Jl. Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi | JAWA BARAT | B |
| 135 | PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN | Selatan-Kota Bekasi Jl. Merdeka No. 28 - Garut JAWA BARAT | JAWA BARAT | B |
| 136 | PENDIDIKAN GUNTUR GARUT YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUSUMAH BANGSA CIANJUR | Jl. Gatot Mangkupraja No. 83 Desa Nagrak Kec. ianjur Kab. Cianjur | JAWA BARAT | B |
| NO NAMA YAYASAN BANTUAN | ||||
| 137 | YAYASAN BANTUAN HUKUMAMALBI | ALAMAT Grand Depok City (GDC) Jl.Boulevard Raya Kota Kembang, Ruko de' ArcadeB.22 Depok Fantasi | PROVINSI JAWA BARAT | AKREDITASI B |
| 138 | LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PETANANINDRAMAYU | Water Park, Depok 16412 Jl. Jambal 3 No. 67 PerumnasPabean Kencana Indramayu | JAWA BARAT | C |
| 139 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMCIREBON | Jl. Karimun Jawa 44 GriyaNusantara ArgasunyaHarjamukti Kota Cirebon | JAWA BARAT | C |
| 140 | POSBAKUMADIN CIREBON | Kota Cirebon Jl. Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27 | JAWA BARAT | C |
| 141 | LEMBAGA KONSULTASI DANBANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM | Jl. Ronggowaluyo Teluk Jambe No.1 Karawang- JawaBarat 41361 | JAWA BARAT | C |
| 142 | UNSIKAKARAWANG LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NADHALATUL ULAMA | Jl. KH Mas'ud 164 kp SasakIII rt.04/06 Ds. Tridayasaktikec. Tambun Selatan Kab.Bekasi 17510 | JAWA BARAT | C |
| 143 | BEKASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS | Jl. RA Kartini km3 Subang | JAWA BARAT | C |
| 144 | SUBANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT CIBINONG BOGOR | Ruko LMC No. 95 Jl. Raya Cikaret Cibinong Bogor | JAWA BARAT | C |
| 145 | CIBINONG BOGOR PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SINAR PAGI | JawaBarat Jl. RRI No. 12 Rt.02/ rw.20JAWA BARAT Depok Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok | JAWA BARAT | C |
| 146 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM | Jawa Barat 16417 Jl. R. Sanim No. 99 Tanah Baru Beji Depok | JAWA BARAT | C |
| 147 | IBLAMDEPOK YAYASAN BANTUAN HUKUM""AMALBI" | Jl. Raya Pabuaran, PondokJAWA BARAT Manggis No.66 | KIAWA BARAT | B |
| 148 | CIBINONG YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERSELISIHAN KELUARGA DAN | Rt.001/001 Kota Bogor Samping Masjid Nurul Hikmah, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,Kecamatan | JAWA BARAT | B |
| 148 | KELUARGA DAN PERCERAIAN | Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,Kecamatan Cikarang Pusat,Kabupaten Bekasi. | B | |
| NO | NAMA | ALAMAT Jl.laswi No.10 A | PROVINSI JAWA BARAT | AKREDITASI |
| 149 | LBH PERSADA MAJALENGKA | Jl.laswi No.10 A Lingkungan Sirahdayeuh Kab. Majalengka | AWA BARAT | B |
| 150 | LBH JAYA PERSADA | Jalan Cipadung No. 12 Kab. Sumedang | AWA BARAT | C |
| 151 | PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUNINGAN POS BANTUAN HUKUM | Gedung Rektorat Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Kuningan jalan Cut Nyak Dhien Nomor 36a Cijoho Kuningan Jl. Taman Indah li No.34 | JAWA BARAT | C |
| 152 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA DEPOK | Jl. Taman Indah li No.34 Kp.areman Kota Depok | JAWA BARAT | C |
| 153 | LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNSWAGATI YAYASAN LEMBAGA | Jl.terusan Pemuda No.1 Cirebon | JAWA BARAT | C |
| 154 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM PELITA JUSTITIA | Jl.boulevard Raya Ruko Arcade Blok B No 7grand Depok City Kota Kembang Depok | JAWA BARAT | C |
| 155 | BIRO BANTUAN & KONSULTASIHUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN | Jalan Lengkong Dalam No. JAWA BARAT 17 Kota Bandung | JAWA BRAT | C |
| 156 | POS BANTUAN HUKUM DPC IKADIN KOTA BEKASI | Jalan Boulevard Raya No.456 Kota Bekasi | JAWA BARAT | C |
| 157 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PANGLIMA TASIKMALAYA | Jalan Raya Sariwangi No. 1JAWA BARAT Cilenga Kab.Tasikmalaya | AABARAT | C |
| 158 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM NURUSSYAFAAH INDONESIA | Jl. Tole Iskandar No.4 Sidamukti Kota Depok | JAWA BARAT | C |
| 159 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM PANCARAN HATI | Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Komp. Griya Mukti Asri C17 No.7 Kab. Cirebon | JAWA BARAT | C |
| NO | NAMA LBH JASMINE | ALAMAT Perum Taman Kota | PROVINSI JAWA BARAT | AKREDITASI |
| 160 | INDONESIA | Ciperna Blok E.2 Kav. 14-15 Kab. Cirebon | C | |
| 161 | LINGKAR STUDI INFORMASI DAN DEMOKRASI | BIRO BANTUAN HUKUM Jalan Terbang Layang No. 12 Arcamanik Endah Kota Bandung | JAWA BARAT | C |
| 162 | BIRO KONSULTASI BANTUAN HUKUM MUHAMMADIYAH SUKAJADI | Jln. Sukajadi No.1 Rt 03 Rw 11 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung | JAWA BARAT | C |
| 163 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT PASUNDAN | Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumahan Griya Cipanas Blok C No 28 Kab. Sukabumi | JAWA BARAT | C |
| 164 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG | Jl. Rereng Wulung No 33 Kota Bandung | AWA BARAT | C |
| 165 | YAYASAN LEMBAGA ADVOKASI HAK ANAK BANDUNG | Jl. Demak No.5 Kota Bandung | JAWA BARAT | C |
| 166 | LEMBAGA ADVOKASI SYARIAH MATHLA'UL ANWAR | Jalan Terusan Kopo Km. 13,5 No.250 Kab. Bandung | JAWA BARAT | C |
| 167 | POSBANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA CIBINONG | Lingkungan 02 Citatah Dalam Rt. 005/004kel. Ciriung; Kec. Cibinong kab. Bogor | JAWA BARAT | C |
| 168 | POSBAKUMADIN BEKASI | Cibinong kab. Bogor Perumahan Prima Harapan Regency Blok B5 No. 62 Bekasi Utara | JAWA BARAT | C |
| 169 | LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG | Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Semarang. | JAWA TENGAH | A |
| NO NAMA ALAMAT | |||
| 170 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI | Jl. Mascilik No. 34, Kranji Purwokerto. | JAWATENGAH |
| 171 | KEBENARAN PURWOKERTO YAYASAN BANTUAN HUKUM MAWAR SARON Pondok Hasanudin, | Jl. Permata Hijau BB 18, | JAWA TENGAH B |
| 172 | SEMARANG LBH MIFTAKHUL JANNAHSEMARANG Semarang | Semarang 50176 Jl. Gayam Sari IV No. 27 | JAWA TENGAH C |
| 173 | PERKUMPULAN LAW& JUSTICE SEMARANG | Komplek Pertokoan SirandaJl. Diponegoro 34 Semarang | JAWA TENGAH |
| 174 | LEMBAGA BANTUAN DANKONSULTASI HUKUM"PUSPA" | Godong Purwodadi Grobogan Jawa Tengah (58162) | JAWA TENGAH |
| 175 | ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA Semarang. (APSI) | Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 | JAWA TENGAH C |
| 176 | PERHIMPUNAN BANTUANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Jl. Kartanegara II No. 26 Pleburan Semarang. | JAWA TENGAH C |
| 177 | (PBHI)JAWATENGAH LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH | Jl. Kangguru Raya I No. 9 Rt.005 Rw.00 4 Gayamsari | AWA TENGAH C |
| 178 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA NUSANTARA | Semarang 50161 Jl. Soekarno Hatta Km.3 Perumda Kendal | JAWATENGAH C |
| 179 | KENDAL MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH JAWA TENGAH | Jl. Mencoraya Gg. Menco XXXRT. 03 RW. 10 Nilasari Baru,Gonilan, Kec. Kartasura, Kab. | JAWA TENGAH C |
| 180 | BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH)FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH | Sukoharjo Jl. A. Yani Pabelan KartasuraTromol Pos I Surakarta | JAWA TENGAH |
| 181 | SURAKARTA BADAN MEDIASI DAN BANTUAN HUKUM (BMBH) FAKULTAS 57126 HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta | JAWATENGAH C |
| NO | NAMA UNIT PELAYANAN DAN | ALAMAT FH Univ. Kristen Satya | PROVINSI JAWA TENGAH | AKREDITASI |
| 182 | UNIT PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM (UPBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA | FH Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga, Jl. Diponegoro No. 60 Salatiga50711 | JAWA TENGAH | C |
| 183 | SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAM | Jl. Srikoyo No. 14 Karangasem, Laweyan Surakarta | JAWA TENGAH | C |
| 184 | PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAM (PAHAM)JAWA TENGAH | Jl. Larasati 35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta. | JAWA TENGAH | C |
| 185 | YAYASAN ATMA | Jl. Mr. Sartono No. 75 Rt. 06Rw. 21 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta 57135 | JAWA TENGAH | C |
| 186 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEGA BINTANG | Jl. Kapten Mulyadi No. 184CPasar Kliwon Surakarta. | AWATENGAH | C |
| 187 | MAJELIS HUKUM DAN KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK MUHAMMADIYAH | Jl. Teuku Umar No. 5 Keprabon Surakarta | JAWA TENGAH | C |
| 188 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) SEMARANG | Jl. Jomblang Sari IV No. 17 JAWA TENGAH Semarang | JANATINGA | C |
| 189 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMHIMPUNAN KERUKUNANTANI INDONESIA (LBH HKTI) | Jl. Raya pecangaan Jepara km 13 Rengging PecangaanjeparaJawa Tengah 59462 | JAWA TENGAH | C |
| 190 | JEPARA LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (LPP) SEKARJEPARA | Jl. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan Menganti Rt. 08/02 Kedung Jepara 59463 | JAWA TENGAH | C |
| 191 | PERKUMPULAN LEMBAGABANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIAUNTUK KEADILAN (APIK) SEMARANG | Jl. Kelengan Kecil No. 594 Rt.02 Rw. 03 Kel. Kembangsari Kec. Semarang Tengah Semarang 50133. | JAWA TENGAH | C |
| NO NAMA | ALAMAT | PROVINSI JAWATENGAH | AKREDITASI | |
| 192 | PUSAT BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKATINDONESIA (PBH-DPC-PERADI) | Jl. Pamularsih No. 6 Semarang Jawa Tengah | JAWATENGAH | C |
| 193 | SEMARANG PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI HUKUM DANBANTUAN HUKUMJEPARA | Jl. Kayu Tangan No. 1 Pengkol Jepara Jawa Tengah58415 | JAWA TENGAH | C |
| 194 | HUKUMJEPARA POS BANTUAN HUKUM ADVOKATINDONESIA (POSBAKUMADIN) KUDUS-JATENG | Cranggan Rt. 04 Rw. 03 Kec.Dawe Kudus Jawa Tengah | JAWA TENGAH | C |
| 195 | KUDUS-JATENG PERKUMPULAN LEMBAG ABANTUAN HUKUM | Jl. Raya Semampir Km. 3, Banjarnegara. | JAWA TENGAH | C |
| 196 | BANJARNEGARA YAYASAN ADIL INDONESIA | Jl. Jendral Sudirman No 41JAWA TENGAH Purworejo 54114 Jawa | JAWA TENGAH | C |
| 197 | LBH WAHANA CILACAP | Tengah Jl. Gatot Subroto No.112, Cilacap Jawa Tengah. | JAWA TENGAH | C |
| 198 | PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS | Jl. Tidar No. 21, Magelang. JAWA TENGAH | JAWA TENGAR | C |
| 199 | MUHAMMADIYAH MAGELANG LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH/HUKUM | Jl. Raya Kalibeber Km. 03 Wonosobo Kode Pos 56351 | JAWATENGAH | C |
| 200 | ISLAM UNIVERSITAS SAINS AL-QURAN LKBH STAIN PURWOKERTO | Gd. Lab. Jurusan Syariah STAIN Purwokerto JI. | JAWA TENGAH | C |
| LEMBAGA ADVOKASI BUMI | Jend. A.Yani No. 40 A Purwokerto53126. Dusun Pangonan Rt 07 RwJAWA TENGAH 02 Desa Deyangan | BAWA TENGAN | C C | |
| 201 | BUMI | 02 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang | C | |
| NO | NAMA | ALAMAT | PROVINSI | AKREDITASI |
| 202 | LKBHJUSTISIA KUDUS | Desa Golantepus Rt.01 Rw.03Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus | JAWATENGAH | C |
| 203 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMBREBES | Kabupaten Kudus Jl.jend.sudirman No. 51 Pujasera Brebes | JAWA TENGAH | C |
| 204 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMSAKTI | Jl. Letjend. Sarwo Edhie, Gang Shinta No.12,pangenjuru Tengah- Purworejo,Jawa-tengah Tlp08122986027 | AWA TENGAH | C |
| 205 | LBH MAWAR SARON SURAKARTA | Jalan Slamet Riyadi, No. 298Kota Surakarta | JAWATENGAH | C |
| 206 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTANAGENG | Jl. P. Diponegoro No. 171 Kab. Grobogan | JAWATENGAH | C |
| 207 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SATRIA TEGOWANU | Jl. Bhayangkara I No. 3, DesaTegowanu Kulon Rt 05 Rw 03,Kec. Tegowanu, Kab.Grobogan. | JAWA TENGAH | C |
| 208 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA EKS KARESIDENAN SURAKARTA | Jl. Kerinci, Sambirejo, Rt 05 /Rw 09, Kal. Kadipiro, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta,Jawa Tengah | JAWATENGAH | C |
| 209 | PERKUMPULAN KOALISI LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARANJAWA | Jl. Wonodri Kopen Timur111No.04 Kota Semarang | JAWA TENGAH | C |
| 210 | TENGAH LBH FIAT JUSTITIA | Perum Taman Kradenan AsriBlok G Nomor 9 Kota | JAWA TENGAH | C |
| 211 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIKAP | Semarang Jl. Cempaka, No.255, RT.07,RW.22, Ngringin, CondongCatur, Depok, | DI. YOGYAKARTA | B |
| 212 | YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM | Sleman,Yogyakarta Jl. Jatikuning RT.37 RW.10 DI. Ngoro-oro Patuk Gunung Kidung | YOGYAKARTA | B |
| 213 | HANDAYANI LSM RIFKA ANNISA WOMEN CRISIS CENTERJatimulyo Indah- | JL.Jambon IV, Kompleks | DI. YOGYAKARTA | C |
| 214 | PBHIWILAYAH YOGYAKARTA | Yogyakarta Jl. Yogya - Wonosari KM 06RT 10 Kalangan, Baturetno,Banguntapan, Bantul, DIY | DI. YOGYAKARTA | C |
| NO NAMA | |||
| 215 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM | DI. JL. Lawu No.3 Kota Baru Yogyakarta | PROVINSI DI. YOGYAKARTA |
| 216 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK Gowok,Catur Tunggal, Depok, YOGYAKARTA | Jl. Nagadewa No.12 DI. | DI. YOGYAKARTA |
| 217 | PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS | Sleman, Yogyakarta Jl. Kapas No.9 - Semaki DI. YOGYAKARTA Umbulharjo Yogyakarta | C |
| 218 | HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YLBHI LBH YOGYAKARTA | JL. Ngeksigondo NO.5A DI. Kotagede-Yogyakarta | C YOGYAKARTA |
| 219 | PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM|Yogyakarta (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS | JL. Mrican Baru 28 DI. | YOGYAKARTA C |
| 220 | ATMAJAYA YOGYAKARTA PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS | Jl. KH Achmad Dahlan DI. No.107-Yogyakarta | YOGYAKARTA C |
| 221 | MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) | Jl. Batikan No. 20 DI. Yogyakarta55167 | YOGYAKARTA |
| 222 | SEKARMELATI LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH)FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS | Jl. Marsda Adisucipto No.1DI. Yogyakarta | YOGYAKARTA C |
| 223 | KALIJAGA PUSAT KONSULTASI DANBANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAHMADA | Jl. Sosio Justisia NO.1 DI. Bulaksumur Depok YOGYAKARTA SlemanYogyakarta | C |
| NO | NAMA LEMBAGA KONSULTASI DANBANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS | ALAMAT Jl. Timoho II No.40 Yogyakarta | PROVINSI DI. YOGYAKARTA | AKREDITASI C |
| 224 225 | (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM DPC | JL. Basuki Rahmat No.8 Kab.Bantul Yogyakarta | DI. YOGYAKARTA | C C |
| 226 | PERAD IBANTUL LBH AL KAUTSAR | Jln. Krt Judoningrat | DI. YOGYAKARTA | C |
| 226 227 | YAYASAN BARISAN PENEGAK HAM & | Jalan Suryamentaraman No.51. | YOGYAKARTA DI. YOGYAKARTA | C |
| 227 228 | SUPREMASI HUKUM WARGA SIPIL INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM LANENNANG | Perumahan Puri Koperasi Asri, Nomor 1d, Blawong | DI. YOGYAKARTA | C |
| 229 | HUKUM LANENNANG 1 RUMAH BANTUAN HUKUMYAYASAN AFTA | 1 Jl. Pamularsih No. 9 Rt 08 Rw02 Kelurahan Patangpuluhan | DI. YOGYAKARTA | C |
| 229 230 | PERKUMPULAN BIRO KONSULTASI KARTINI | Kecamatan Wirobrajan KotaYogyakarta Jl.Yos Sudarso III/07 Tulungagung | JAWA TIMUR | |
| 231 | TULUNG AGUNG LEMBAGA ADVOKASI & | Jl.Veteran No. 55 C | JAWA TIMUR | B |
| 231 232 | BANTUAN HUKUM AL BANNA LAMONGAN YAYASAN BANTUAN | Lamongan 62211 Jl. Wonorejo 1/27 | JAWA TIMUR | B B |
| 232 | HUKUM LACAK PERKUMPULAN LEMBAGA BATUAN | Manukan Kulon Surabaya Jl. Bendul Merisi Selatan IX/18A Surabaya | JAWA TIMUR | B |
| 233 | HUKUM TIARA YUSTISIAJATIM PERKUMPULAN PENDAMPINGAN | Jl. Jawa No. 78 Mojokerto | JAWA TIMUR | |
| 234 235 | PEREMPUAN DAN ANAK BINA ANNISA POSBAKUMADIN | Jl.Jaksa Agung Soeprapto | JAWA TIMUR | B B |
| 235 | SAMPANG LKBH PIMPINAN | No74 Sampang Jl.Gajayana No.28 B | JAWA TIMUR | B |
| 236 | LKBH PIMPINAN DAERAHAISYIYAH KOTA MALANG | B | ||
| ALAMAT NO NAMA | ||||
| 237 | PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN MEDIASI | JL.Raya Mangunrejo No. 89RT 04 RW 02 Malang | PROVINSI JAWA TIMUR | AKREDITASI B |
| 238 | DAN MEDIASI MASYARAKAT MALANG POSBAKUMADIN PROBOLINGGO | Jl. Mastrip Ruko Grand Pandawa No. 3 Kota | JAWA TIMUR | B |
| 239 | YAYASAN IKADIN | Probolinggo JI.Mataram Kav.A 29 Jember | JAWA TIMUR | B |
| 240 | JEMBER BPBH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS | Jember Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember | JAWA TIMUR | B |
| 241 | NEGERIJEMBER YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENJAWA | Jl. Karah Agung VI/1 Surabaya | JAWA TIMUR | C |
| 242 | TIMUR SURABAYA CHILDREN CRISIS CENTRE | Jl. Raya Bungkal No. 41 Sambikerep Surabaya | AWA TIMUR | C |
| 243 | CRISIS CENTRE POSBAKUM ADIN KAB. SIDOARJO | Sambikerep Surabaya Ruko Taman Bungurasih Blok A No. 1 Waru | JAWA TIMUR | C |
| 244 | BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM | Sidoarjo Jl. RA Kartini No. 35 Tulungagung 66211 | JAWA TIMUR | C |
| 245 | MUHAMMADIYAH TULUNGAGUNG LKBH UNIVERSITAS | Jl. Pacar 30 Ponorogo | JAWATIMUR | C |
| 246 | MERDEKA PONOROGO YAYASAN RUMAH PEREMPUAN | Jl.Perum Permata Asri No.7Gempeng Bangil | JAWATIMUR | C |
| 247 | PASURUAN LBH SUNAN AMPEL | Pasuruan Jl.Ahmad Yani No.117 Surabaya | JAWA TIMUR | C |
| 248 | YAYASAN ORBIT | Jl. Bratang Binangun 5C | JAWA TIMUR | 1 |
| 248 | BKBH UNIV BRAWIJAYAJI.MT Haryono No.169 | No.19 Surabaya | JAWA TIMUR | C |
| 249 | MALANG BKBH UNIVERSITAS | Malang Komplek Masjid AL- | JAWA TIMUR JAWA TIMUR | C C |
| 250 | MUHAMMADIYAH MALANG PUSAT ADVOKASI | Fahruddin LT 1 JL.Raya Tlogamas 264 Malang Jl.Tawangmangu 6B Kel. | JAWA TIMUR | 1 |
| 251 | PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JEMBER | Jl.Tawangmangu 6B Kel. Tegal Gede Kec. Sumber SariJember 68121 | C | |
| NO | NAMA LEMBAGA KONSULTASI | ALAMAT Jl. Jumat No. 94 Kel. | PROVINSI JAWA TIMUR | AKREDITASI |
| 252 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM STAIN JEMBER | Jl. Jumat No. 94 Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember | JAWA TIMUR | C |
| 253 | KOALISI PEREMPUAN RONGGOLAWE | Jl.latsari 1 Rt 05 Rw 04 Kelurahan Latsaritelp. 081332776172 Email: [email protected] | JAWATIMUR | C |
| 254 | YAYASAN EQUITAS SETARA | [email protected] Kantor Sekretariat Beralamat Di Jln. Kalibokor 3-c/27 Surabaya, Kantor Operasional Kerja Beralamat Di Jln. GriyaPermata Gedangan (ruko)Blok N-1/26-27 Desa KeboanAnom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. 61254 | JAWA TIMUR | C |
| 255 | YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA | 61254 Jalan Legundi 31 Kota Surabaya | JAWA TIMUR | C |
| 256 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMIMPARCIAL MADIUN | Jl. Sri Unggul No. 1, Rt/rw. JAWA TIMUR 003/001, Kel. Kanigoro, Kec.Kartoharjo, Kota Madiun. | JA TIMUR | C |
| 257 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA-LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA | Jl. Kidal, No. 6 - Surabaya | AWA TIMUR | C |
| 258 | YAYASAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BANYUWANGI | Jalan Brawijaya- kebalenanBaru li Blok C No.8 Kab.Banyuwangi | JAWATIMUR | C |
| 259 | ORGANISASIBANTUAN HUKUM NAZHATUT THULLAB | Sekolah Tinggi Agama IslamNazhatut Thullab (stai Nata)Sampang Jl Diponegoro 11 | JAWA TIMUR | C |
| 260 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKATINDONESIA PAMEKASAN | Sampang Gedung Islamic Center Lt.2No 15 Pamekasan | JAWATIMUR | C |
| 261 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT | Rukun Tetangga 19, RukunWarga 10, Desa Pogalan,Kecamatan Pogalan,Kabupaten Trenggalek. | AWA TIMUR | C |
| NO NAMA ALAMAT | ||||
| 262 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA | Jl. Merpati Kab. Sumenep | JAWA TIMUR | AKREDITASI C |
| 263 | ADVOKAT INDONESIA SUMENEP POSBAKUMADIN | Perum Graha Kirana Blok ENo.1 Winongo Madiun, | JAWA TIMUR | C |
| 264 | LKBH YUDHISTIRA | ENo.1 Winongo Madiun, JawaTimur Lingkungan Widengan, Rt JAWA TIMUR 03/011, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, | JAWA TIMUR | C C |
| 264 265 | POSBAKUMADIN NGANJUK | Kec. Semanding, Kab.tuban, Provinsi Jawa Timur Jl.merdeka li/ 10 Desa Pehserut Rt 03 Rw 01, Kecamatan Sukomoro | JAWA TIMUR | |
| 265 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA | Kecamatan Sukomoro ,kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur Jln Raya Lombeng Daja Dsn.Tambek Ds. Lombeng | AWA TIMUR | C |
| 266 267 | WILAYAH BANGKALAN ASOSIASI PENGACARA SYARIAHINDONESIA | DajaKec. Blega Kab. Bangkalan Jl. Bibis Karah No. 4- A KotaSurabaya | JAWA TIMUR | C |
| — | JAWA TIMUR BIRO BANTUAN HUKUMJURIS LAW | Jl. Pati li Nomor 20 Gkb gresik Kota aru,kelurahan | JAWA TIMUR | C |
| 268 | FIRM PERKUMPULAN LEMBAGA | Yosowilangun kecamatan Manya rkabupaten Gresik 61151. jawa Timur. Jl Dukuh Pakis Gang 6 B No 64 Surabaya | JAWA TIMUR | C |
| 269 270 | BANTUAN HUKUM TARUNAINDONESIA POS BANTUAN HUKUM | Jl. Trunojoyo Gg.iv No.4 | JAWA TIMUR | C |
| 270 | JUSTITIA PUSAT PERLINDUNGAN | Jl. Trunojoyo Gg.iv No.4 Pamekasan Madura Perum Pesona Surya | JAWA TIMUR JAWATIMUR | C |
| 271 | ANAK,PEREMPUAN, LANSIA"TAKAWIDA" YAYASAN SURYA | MileniaBlok C.5 No. 04. Perum Palm Oasis JI. Oasis JAWA TIMUR | TAWA TIMUR | C |
| 272 | GEMILANG LEMBAGA KONSULTASI | Sememi Utara li No. 35 Jl. Semangka No.07, | JAWA TIMUR | C |
| 273 | BANTUAN HUKUM PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN JEMBER YASAYAN LEMBAGA | Baratan,Patrang,Jember | C | |
| 274 | YASAYAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN | Jl. Villa Pamulang CG-1 No.BANTEN 5Kota Tangerang Selatan | ANN | B |
| NO | NAMA PERKUMPULAN | ALAMAT Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, | PROVINSI BANTEN | AKREDITASI |
| 275 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM FORUM PEMERHATI PEMBANGUNAN | Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Basement Gedung Cilegon Plaza Mandiri Kota CilegonBanten | BANTEN | B |
| 276 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDIRI | Jl.Tripjamak Sari, KomplekPertokoan Jakarta, Taman K- 3 Belakang Kampus PIKSI Input Ciceri Kota Serang | BANTEN | B |
| 277 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUMJATRAMADA | Komplek Griya Permata AsriRT 005 RW 004 C 9 No. 6Dalung Kota Serang Perumahan Teratai Griya | BANTEN | B |
| 278 | YAYASAN MUTIARA LEGOK | Perumahan Teratai Griya AsriBlok G3/25, Rt. 18/ RW.04,Desa Legok, Kec. Legok, Kab.Tangerang, Provinsi Banten | BANTEN | C |
| 279 | LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH)UNIVERSITAS PELITAHARAPAN | Ruko Piazza De Europe, Jl. BANTEN Imam Bonjol, No. 11, Trocaredo, Lippo Karawaci | BANTEN | C |
| 280 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH) YUSTEK | Jl. KH. Agus Salim, No. 14, Poris Plawad Cipondoh, KotaTangerang-Banten | BANTEN | C |
| 281 | POSBAKUMADIN SERANG | Komplek TCP Blok M1/38,Pelawad, Ciruas, Serang-Banten | BANTEN | C |
| 282 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) APIK BANTEN | Jl. Raya Pandeglang Km. 3, BANTEN Kampung Tembang Indah Sempu, Serang - Banten | BANTEN | C |
| 283 | LKBH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI IAIN SULTAN MAULANA | Jl. Jend Sudirman, No. 30 - BANTEN Ciceri-Serang | BANTEN | C |
| 284 | HASANUDDIN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARI'AH CABANG TIGARAKSA | Perum Tigaraksa Blok Af.23/17 Kab. Tangerang | BANTEN | C |
| 285 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMSTUDI KEBIJAKAN PUBLIK BANTEN | Griya Gemilang Sakti Blok BANTEN A2/ 20 (Jalan Paus) Rt 03 /Rw13 Kel. Sumurpecung Kec. Serang, KotaSerang, Banten | C |
| NO | NAMA | ALAMAT | PROVINSI | AKREDITASI |
| 286 | LAW FIRM ISBANRI & REKAN | Jl. Kh. Syam'un No. 15 KotaSerang | BANTEN | C |
| 287 | REKAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGERANG | KotaSerang Jl. Betet XIV No. 46 Rt. 001Rw. 004 Kel. Cibodas SariKec. Cibodas Kota | BANTEN | C |
| 288 | PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM INDONESIA | Tangerang Jl. Kapten Cok Agung TresnaNo. 49 Renon Denpasar | BALI | C |
| 289 | WILAYAH BALI KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN | BTN Nirmala Sari blok C No.12 Jasri Karangasem | BALI | C |
| 290 | ANAKBALI YAYASAN MANIKAYA KAUCI | Jl. Dukuh Gang Bayu No,9. Gatot Subroto Timur | BALI | C |
| 291 | KAUCI LEMBAGA BANTUAN HUKUMBALI | Gatot Subroto Timur Jl. Plawa No. 57 Denpasar | BALI | C |
| 292 | HUKUMBALI LBH APIK BALI | Jl. Suli No. 119 A3 Denpasar | BALI | C |
| 293 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKATINDONESIA | Denpasar Jalan Patih Nambi Iv F Nomor: 03, Desa Ubung Kaja,KecamatanDenpasar Utara, | BALI | C |
| 294 | POSBAKUMADIN PENGADILAN AGAMA BIMA | Kota Denpasar Jl. Pemuda, Kel. Rite Kota Bima. | NUSA TENGGARA BARAT | A |
| 295 | ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA | Jl. Angklung Raya No.2B Mataram | NUSA TENGGARA BARAT | C |
| 296 | TENGGARA BARAT PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK NUSA TENGGARA | Jl. Kesehatan I/Indrakila No.8 Pajang Timur | NUSA TENGGARA BARAT | C |
| 297 | BARAT PERKUMPULAN GRAVITASIMATARAM | Jl. Meninting Raya No. 19 BTN Kekalik, Kel. PagesanganKota ataram. | NUSA TENGGARA BARAT | C |
| 298 | LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM | PagesanganKota ataram. Jl. Gili Meno No. 2 BTN GriyaPagutan Indah | BARAT NUSA TENGGARA BARAT | C |
| 299 | (LSBH)NTB YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DHARMA YUSTISIA NUSA TENGGARA BARAT | Jl. Sultan Hasanudin No. 10Kel. Leneng Kec. Praya Kab.Lombok Tengah NTB | BARAT NUSA TENGGARA BARAT | C |
| NO | NAMA | ALAMAT Jl. Energi Gg. Arwana No. 5NUSA | PROVINSI | AKREDITASI |
| 300 | YAYASAN TUNAS ALAM INDONESIA NUSA TENGGARA BARAT | Ampenan Selatan Kota Mataram NTB | TENGGARA BARAT | C |
| 301 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN | Jalan Angklung Nomor 2 Karang Bedil Kota Mataram | NUSA TENGGARA BARAT NUSA | C |
| 302 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK KEADILAN LEMBAGA BANTUAN | Jl. Pejanggik No. 64 Kab. Lombok Timur Jl. Segara Anak No.33 | NUSA TENGGARA BARAT NUSA | C |
| 303 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMPELANGI | Jl. Segara Anak No.33 Ampenan-Lingkungan Taman Kapitan KelurahanBARAT Taman Sari - Kecamatan Ampenan - Kota Mataram | NUSA TENGGARA | C |
| 304 | PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KAWAL KEADILAN | Jalan Energi. Gang Melati No.6. Kelurahan Banjar. Kecamatan Ampenan. KotaMataram. Nusa TenggaraBarat | NUSA TENGGARA BARAT | C |
| 305 | DPC PERADI RUTENG | Jl. Ulumbu No. 63 RT 034 RW010 Kel. Watu Kec. LangkeRembong Kab. Manggarai | NUSA TENGGARA TIMUR | A |
| 306 | POSBAKUMADIN KEFAMENANU | PN Kefamenanu Jl. MayjendEltari Kefamenanu 0380- 823647 | NUSA TENGGARA TIMUR | B |
| 307 | PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM NUSA TENGGARA | Jl. Jenderal Sudirman RT.020/RW.006 Kel. WaiotiKec. Alok Timur Kab. SikkaMaumere 86118 | NUSA TENGGARA TIMUR | C |
| 308 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSATENGGARA TIMUR | Jl. Samratulangi II, No. 33 Kota Baru Kec. Kelapa Lima,Kota Kupang-NTT | NUSA TENGGARA TIMUR | C |
| 309 | TIMUR PERKUMPULAN LEMBAGABANTUAN HUKUMTIMOR | Jl. Anugerah, RT.17,RW.06NUSA Kel.Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Timor TengahUtara, Nusa Tenggara Timur | TENGGARA TIMUR | C |
| 310 | POSBAKUMADIN SOE | PN Soe Jl. Basuki rahmat I NUSA -Soe NTT | TENGGARA TIMUR | C |
| NO | NAMA | ALAMAT Jl. Perintis Kemerdekaan | PROVINSI NUSA | AKREDITASI |
| 311 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KUPANG NTT | 40 /III Kota Baru Kel. Kepala LimoKec. Kepala Lima Kupang | TENGGARA TIMUR | C |
| 312 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA ATAMBUA NTT BIRO KONSULTASI DAN | Jl. Prof. Dr. Soetomo, Atambua | NUSA TENGGARA TIMUR | C |
| 313 | BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK | Jl. Prof. Dr. Hadari NawawiPontianak | KALIMANTAN BARAT | B |
| 314 | POSBAKUMADIN PN PONTIANAK | Jl. HR A. Rahman Gg. Bersama II No.16 Sei Jawi Dalam Pontianak Kalimantan Barat | KALIMANTAN BARAT | B |
| 315 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN MASYARAKAT BERSATU | Barat Jl. R Suprapto No.139 Kel. Sampit Ketapang KalimantanBarat | KALIMANTAN BARAT | C |
| 316 | LEMBAGA, KAJIAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI (LKKBH FH | Jl. Kom Yos Sudarso Kota Pontianak | KALIMANTAN BARAT | C |
| 317 | UPB) LBH GALAHERANG MEMPAWAH | Jl.raya Peniraman N0.15 Kab. Pontianak | KALIMANTAN BARAT | C |
| 318 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PEREMPUAN DAN KELUARGA | Jl. U.dahlan M.suka No.22 Kota Singkawang | KALIMANTAN BARAT | C |
| 319 | KALIMANTAN BARAT PERKUMPULAN EKA HAPAKAT SAMPIT KALIMANTAN TENGAH | Jl. KH Hajar Dewantara Gg.Merak 2 No. 15 Sampit Kalimantan Tengah | KALIMANTAN TENGAH | B |
| 320 | KALIMANTAN TENGAH PERKUMPULAN SAHABAT HUKUM | Jl. Marist Ismail No.8 Pangaringan II Kel. LangkaiKec. Pahandut Palangkaraya Kalimantan Tengah | KALIMANTAN TENGAH | C |
| NO | NAMA PERKUMPULAN | ALAMAT JI. KH Hajar Dewantara | PROVINSI KALIMANTAN | AKREDITASI |
| 321 | PERKUMPULAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM HABARING HURUNG SAMPIT | JI. KH Hajar Dewantara No.56 Baamang Hilir Sampit Kalimantan Tengah | KALIMANTAN TENGAH | C |
| 322 | HURUNG SAMPIT LEMBAGA BANTUAN HUKUMBARITO TERBIT | JI Sutomo No 21 Rt 23 Rw 002 Kelurahan Hilir Sper Kec Dusun Selatan Kab Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah | KALIMANTAN TENGAH | C |
| 323 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNGMANGKURAT | Jl. Brigjen. H. Hasan Basry kompleks Univ. Lambung Mangkurat, Banjarmasin 70123. | KALIMANTAN SELATAN | A |
| 324 | YAYASAN PENCINTA KESADARAN HUKUM DANKELUARGA 30 | Jl. Safari Komplek Pembangunan I No. 03 RT.SELATAN 30 | KALIMANTAN | B |
| 325 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMAMAHAKAM SAMARINDA | Jl. KH Wahid Hasyim Gd. BKALIMANTAN Kampus Biru Sempaja KotaSamarinda Kalimantan Timur | TIMUR | B |
| 326 | SAMARINDA LBH FAKULTAS SYARIAHIAIN SAMARINDA | Jl. Abdul Hasan SamarindaKALIMANTAN Kalimantan Timur | TIMUR | C |
| 327 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR | Jl. Jend. Ahmad Yani No.26KALIMANTAN Kel Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur | TIMUR | C |
| 328 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK KALIMANTAN TIMUR | Timur Jl. Sultan Sulaiman Perum Citra Gading Blok B2 No.9 Samarinda- | KALIMANTAN TIMUR | C |
| 329 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL MATHUR | Samarinda- Jalan Patin Kuning I Kab. Kutai Kartanegara | KALIMANTAN TIMUR | C |
| 330 | MATHUR LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSEKUTUAN SUKU | Jl. Jakarta Blok Bq No.06 rt.67 Kota Samarinda | KALIMANTAN TIMUR | C |
| 331 | ASLIKALIMANTAN POSBAKUMADIN TANJUNGREDEB | Jalan Durian li, Gang PelitaNo. 31kota/kelurahan Tanjung Redeb- KabupatenBerau Kalimantan Timur77312 | KALIMANTAN TIMUR | C |
| NO NAMA | ALAMAT | PROVINSI | AKREDITASI | |
| 332 | BUNGO NYARO | Jl.kesuma Bangsa No.79 Rt.04 Rw.04 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten | KALIMANTAN TIMUR | C |
| 333 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKANPUBLIK (LBH SIKAP) | Paser Kalimantan Timur JI. Pandan Arum No.2 KotaKALIMANTAN Balikpapan | TIMUR | C |
| 334 | BALIKPAPAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKATINDONESIA PC.BALIKPAPAN | Perumahan Pondok KaryaKALIMANTAN Agung Blok Baa 57 Rt.64 Rw.19 Kel. Sungai Nangka, | TIMUR | C |
| 335 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMSTIS SAMARINDA | Balikpapan 76114 Jln. M. Said Kota Samarinda | KALIMANTAN TIMUR | C |
| 336 | SAMARINDA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 | Jalan Ir. H. Juanda No. 80 Kota Samarinda | KALIMANTAN TIMUR | C |
| 337 | SAMARINDA PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO | Jl. Jend. Sudirman BelakangGd. Gadis Tarakan | KALIMANTAN UTARA | C |
| 338 | TARAKAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RUDDYCENTRE | Desa Purwerojo Tengah, Kec.Modayag, Kab. BolaangMongondow Timur-Sulawesi | SULAWESI UTARA | B |
| 339 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM NEOMESIS | Utara Perum Camar Asri Nomor 007Kelurahan Ranomuut | SULAWESI UTARA | C |
| 340 | LBH PRO POPE | KotaManado Jl. Manado-wori KelurahanBuha Lingkungan 1Kecamatan | SULAWESI UTARA | C |
| 341 | LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KASALANGCENTER | Mapanget KotaManado Kalasey Dua Jaga V Kec. Mandolang Kab. Minahasa UTARA | SULAWESI | C |
| 342 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA-LEMBAGA BANTUAN HUKUM | Sulawesi Utara Jl. A Monuhutu. No 29, Wanea Ling Ii Kecamatan Wanea, Kota Manado | SULAWESI UTARA | C |
| 343 | MANADO ILHAM CENTER | Kelurahan Girian Weru DuaLingk. V Rt. 04 Kec.Girian Kota Bitung | SULAWESI UTARA | C |
| NO | NAMA | ALAMAT Jl. Tanggul Utara | PROVINSI SULAWESI | AKREDITASI |
| 344 | PERKUMPULAN LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDIHUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH | Jl. Tanggul Utara KelurahanBirobuli Utara Palu | SULAWESI TENGAH | B |
| 345 | PERHIMPUNAN BANTUANHUKUM RAKYAT SULAWESI TENGAH | Jl. Anoa Komplek PerumahanPajak No. A1 Kel. TamanSelayu Kec. Pala Spater Palu Sulawesi Tengah | SULAWESI TENGAH | B |
| 346 | PERKUMPULAN LEMBAGABANTUAN HUKUM KANOANA | Jl. Ir. Sutami N0. 22 Kampal,Parigi Moutong | SULAWESI TENGAH | B |
| 347 | PERKUMPULAN LINGKARBELAJAR UNTUKPEREMPUAN SULTENG | Jl. Dirgantara Kompleks VillaBukit Mutiara No. 8 F Kel.Birobuli Utara Kec. PaluSelatan Sulawesi Tengah | SULAWESI TENGAH | B |
| 348 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESITENGAH | Jl. Merpati No. 23 Kota Palu | SULAWESI TENGAH | C |
| 349 | YAYASAN KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DANANAK SULTENG PERKUMPULAN | Jl. Mulawarman No.585 Kel.Besusu Barat Kec. PaluTENGAH Timur Kota Palu | SULAWESI | C |
| 350 | PERKUMPULAN LEMBAGABANTUAN HUKUMPROGRESIF TOLITOLI | Jl. Elang No. 05 Tuweley Kec.Baolan Kab. Tolitoli SulawesiTengah | SULAWESI TENGAH | C |
| 351 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DONGGALA | Jl. Pettalola No. 36 Kel. BoyaKec. Banawa Kab. Donggala | SULAWESI TENGAH | C |
| 352 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI | Jl. KH. Agus Salim No. 32, Kab. Sinjai | SULAWESI SELATAN | C |
| 353 | POSBAKUMADIN JENEPONTO SULAWESI SELATAN | Jl. Pahlawan No.14, Bontosunggu Jeneponto, Sulawesi Selatan | SULAWESI SELATAN | C |
| 354 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR | Kompleks Ruko Borong BIsnis Centre C-13 Jl. UjungBori, Antang | SULAWESI SELATAN | C |
| 355 | YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULAWESI SELATAN | Jl. Toddopuli Raya Timur, Perum Green Ilma Residence.DL.43, Makassar | SULAWESI SELATAN | C |
| ALAMAT PROVINSI NO NAMA | ||||
| 356 | YAYASAN PUSAT ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM | Jl. Gunung Merapi No. 36 B,Makassar | SULAWESI SELATAN | C |
| 356 | BANTUAN HUKUM ORANG INDONESIA YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIAJUSTICE RAKYAT MAKASSAR | Jl. Paccerakang Kompleks Perum Pesona Daya Asri BlokA/9,RT.007/ RW.002, Kel.Paccerakkang | SULAWESI SELATAN | C C |
| 357 358 | LEMBAGA KAJIAN, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM | Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan Gedung Menara Umi Lt. 3 Jl.Urip Sumoharjo Km 05 KotaMakassar | SULAWESI SELATAN | |
| 358 | BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIMINDONESIA YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN | KotaMakassar Perum Bumi Daya Permai Blok A/10, Jl. Perintis | SULAWESI SELATAN | C |
| 359 | PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN MAKASSAR UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM | Kemerdekaan Km.12, Makassar Kampus UNHAS Tamalanrea,Jalan Perintis | SULAWESI SELATAN | C |
| 360 | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN PERHIMPUNAN BANTUANHUKUM DAN | KemerdekaanKM.10, Makassar 90245 Jl. Topaz Raya, Ruko | SULAWESI | C |
| 361 362 | HAK ASASIMANUSIA INDONESIA WILAYAH SULAWESI SELATAN YLBHI LBH MAKASSAR | Zamrud,Blok.B, No.16 Kota Makassar Jl. Pelita VI Blok A34 No.9, | SELATAN SULAWESI | C |
| 362 | YLBHI LBH MAKASSAR YAYASAN LEMBAGA | Jl. Pelita VI Blok A34 No.9, Makassar Jl. Bau Baharuddin No. 2 | SULAWESI SELATAN SULAWESI | C |
| 363 | BANTUAN HUKUM BHAKTIKEADILAN YAYASAN LEMBAGA | Sengkang Kab. Wajo Jalan Nenas Nomor 8 A | SELATAN SULAWESI | A |
| 364 | BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN YAYASAN LEMBAGA | Kab.Bulukumba Jl. Sao - Sao No. 208 A Kel. | SELATAN SULAWESI | C |
| 365 | BANTUAN HUKUM PERMATA ADIL SULTRA Kendari Sulawesi | Bende Kec. Kadia Kota Tenggara 93117 | TENGGARA | A |
| NO NAMA PERKUMPULAN | NAMA | ALAMAT JI. Wayong II Poros P2ID | PROVINSI SULAWESI | AKREDITASI |
| 366 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM KENDARI POSBAKUM ADIN | No.55 Kel. Tobuha Kec. PuwatuKendari JI. D.I. Panjaitan KompleksSULAWESI | TENGGARA | B |
| 367 | POSBAKUM ADIN PENGADILAN NEGERI KENDARI | JI. D.I. Panjaitan KompleksSULAWESI Perumahan Pepabri Lepo-TENGGARA Lepo Permai B6 No. 15 KotaKendari | STNGARA RL | C |
| 368 | POSBAKUM ADIN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI | Jl. Mayjend. Katamso, BTNSULAWESI Raksa Asri Blok C7 NomorTENGGARA 16, Kota Kendari | STNGARA RA | C |
| 369 | POSBAKUM ADIN KABUPATEN MUNA LEMBAGA BANTUAN | Jl. Paelangkuta No. 28 RahaKab. Muna Jalan Dayanu Ikhsanuddin | SULAWESI TENGGARA SULAWESI | C |
| 370 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU | Jalan Dayanu Ikhsanuddin Btn Wanabakti Blok C lii No 3Kota Bau Bau Jalan Malaka No.12 Kota | SULAWESI TENGGARA | C |
| 371 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTRA MENGGUGAT | Jalan Malaka No.12 Kota Kendari | SULAWESI TENGGARA | C |
| 372 | PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA | Jl. M.t. Haryono No. 75 (distro Musik Cell Lantai 2)Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara | SULAWESI TENGGARA | C |
| 373 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMHAMI SULTRA | Kompleks Perumahan DosenKampus Lama Unhalu BlokB. 20 Lahundape Kota Kendari | SULAWESI TENGGARA | C |
| 374 | LBH UNIVERSITAS GORONTALO | Jl. Jenderal Sudirman No .247 Limboto Kab. Gorontalo | GORONTALO | C |
| 375 | LKBH PGRI PROVINSI GORONTALO | Gd. Perjuangan Guru Indonesia Jl. Jambu Kota Gorontalo | GORONTALO | C |
| 376 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMIISLAM IAIN SULTAN AMAI | Jalan Gelatik No. 1 Kota Gorontalo | GORONTALO | C |
| 377 | GORONTALO LKBH UNISAN GORONTALO | Jln. Ahmad Nadjamuddin No.17 Gorontalo | GORONTALO | C |
| 378 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA GORONTALO | Jalan Durian Nomor 28 KotaGorontalo | GORONTALO | C |
| NO NAMA ALAMAT PROVINSI AKREDITASI | ||||
| 379 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS | Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo | GORONTALO | C |
| 380 | NEGERI GORONTALO YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM | Jl. Elang No.31 Kel. Pekkabata Kec. Polewali | SULAWESI BARAT | C |
| 381 | SULAWESI BARAT LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDAR | Kab.Polewali Mandar Jalan Teuku Umar, No. 23, Lingk. Karema Utara | SULAWESI BARAT | C |
| 382 | YUSTISI LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN SULAWESI BARAT | Jl.poros Btn Graha Nusa Link. Karema Selatan Kel. Simboro, Kec. Simboro, | SULAWESI BARAT | C |
| 383 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA JUSTITIA No.Mamuju | Kab.mamuju Provinsi Sulawesi Barat Jl. Muh Husni Thamrin. | SULAWESI BARAT | C |
| 384 | SULAWESI BARAT HIMPUNAN MALUKU UNTUK KEMANUSIAN | Jl. Inatuni No. 1 Karang Panjang, Kel. Ambon | MALUKU | B |
| 385 | LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | Tengah,Kec. Sirima Ambon Jl. KH. Ashari Airbesar Rt. MALUKU 15/17 Kompleks Setangah Lusin Desa Batumerah | MALUKU | |
| 386 | ANAK YAYASAN ELMASRUM TUAL | Kec.Sirimau Kota Ambon 97128 Desa Siditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota | MALUKU | B |
| 387 | YAYASAN POS BANTUANHUKUM | Tual. BTN Waitatiri Blok D VI No. 6Negeri Suli Kec. | MALUKU | C |
| 387 388 | AMBON POSBAKUMADIN PENGADILAN NEGERI | SalahutuKab. Maluku Tengah PN Saumaki Jl. Ir. Soekarno,Rumah Sakit | MALUKU | C |
| 00 | SAUMLAKI YAYASAN YUSTISIA MALUKU UTARA | Soekarno,Rumah Sakit Fatima No. 1 Jl. Tanah Mesjid Rt.002 Rw.05 No.33 Kel. | MALUKU UTARA | C |
| 389 | PUSAT KONSULTASI | KalumpangKec. Ternate Tengah Kota Ternate Malut Jl. Raya Pertamina Gambesi,kampus Unkhair,UTARA | MALUKU | C |
| 390 | DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN | Gambesi,kampus Unkhair,UTARA Kel.Gambesi, kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Gedung Fakultas Hukum UNKHAIR Lt. II | C | |
| NO | NAMA | ALAMAT JI. Yos Sudarso No.534 | PROVINSI MALUKU | AKREDITASI |
| 391 | YAYASAN LEMBAGA MITRALINGKUNGAN MALUKUUTARA | JI. Yos Sudarso No.534 Ternate Maluku Utara | UTARA | C |
| 392 | DAULAT PEREMPUAN MALUKU UTARA | Jl. Kayu manis Belakang Gudang Dolog Ternate Tengah | MALUKU UTARA MALUKU | C |
| 393 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKUUTARA | Jln. Melati RT 001/ RW 001Kel. Tanah Tinggi BaratKec.Ternate Selatan. Maluku Utara | MALUKU UTARA | C |
| 394 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM ISLAM DAN HAM IAINTERNATE | Jl. Dufa-Dufa Pantai Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara | MALUKU UTARA | C |
| 395 | YAYASAN BANTUAN HUKUMKIE RAHA | Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 256 Kel. Kampung Pisang Rt.07 Rw. 04 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate | MALUKU UTARA | C |
| 396 | YAYASAN SRIKANDI SIBELA LEMBAGA BANTUAN | Desa Labuhan Kec. Bacan Kab. Halmahera Utara JL. kh. Ahmad Dahlan No. | MALUKU UTARA MALUKU | C |
| 397 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MALUKU UTARA | JL. kh. Ahmad Dahlan No. 100 Kelurahan Sasa Ternate.97712 | MALUKU UTARA | C |
| 398 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMPAPUA | Jl. Gerilyawan no.46 AbepuraKota Jayapura Papua. | PAPUA | B |
| 399 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) | Jl1. Bakum RT/RW 01/01 Belakang CNI Perumnas II Kel. Yabansai Distrik HeramKota Jayapura. | PAPUA | C |
| 400 | POSBAKUMADIN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA | PN klas IA Jayapura | PAPUA | C |
| 401 | LEMBAGA BANTUAN HUKUMPAPUAJUSTICE & PEACE | Jalan Jeruk Nipis Depan Rs-polri Bhayangkara, FuriaKotaraja, Kota Jayapura-Papua | PAPUA | C |
| 402 | PERHIMPUNAN BANTUANHUKUM KEADILAN DAN PERDAMAIAN SORONG | Jl. Puyuh HBM No. 3 Kota Sorong | PAPUA BARAT | B |
| 403 | YAYASAN MON ININ KONOPAPUA | Jl. Sisingamangaraja No. 1 PAPUA BARAT Kel. Wagom Fak-fak | PAPARAT | C |
| NO | NAMA | ALAMAT | PROVINSI | AKREDITASI |
| BANTUAN HUKUM | Rt.002 Rw. 007 Wosimanokwari | C | ||
| PAPUA BARAT | KelurahanManokwari Timur DistrikManokwari Barat | C |