Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Tinjauan Lingkungan hidup 2019, Membawa Beban Masa Kini Kemasa Depan By Nur Hidayati

138 halaman · 138 halaman diproses dengan OCR · 42.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
  2. TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP WALHI 2019 Membawa Beban Masa Kini Ke Masa Depan ?
  3. KATA PENGANTAR
  4. Tinjauan Lingkungan Hidup iii WALHI 2019
  5. DAFTAR ISI
  6. BAB I PENDAHULUAN
  7. A. Latar Belakang
  8. B. Batasan Penulisan
  9. BAB II POTRET KEBIJAKAN DAN KONDISI SUMBER DAYA ALAM 2019
  10. A. Hutan dan Kebun
  11. 1. Hutan
  12. 2. Rimba Terakhir
  13. 3. Kebijakan Bermuka Dua di Perkebunan Sawit
  14. 4. Gelembung Ekonomi Kelapa Sawit
  15. B. Tambang, Energi dan Perubahan Iklim
  16. 1. Batubara, PLTU dan Kebutuhan Energi Nasional
  17. 2. Energi dan Perubahan Iklim
  18. C. Air dan Ekosistem Esensial
  19. 1. Hak atas Air belum dilindungi secara hukum
  20. 2. Ekosistem Karst
  21. 3. Ekosistem Gambut
  22. D. Infrastruktur dan Pembiayaan
  23. E. Pesisir dan Pulau Kecil
  24. F. Wilayah Kelola Rakyat
  25. 1. Capaian Nasional Perhutanan Sosial
  26. 2. Perhutanan Sosial di Daerah Dampingan WALHI dan Problematikanya
  27. 3. Implementasi TORA
  28. G. Kebencanaan Sepanjang 2018
  29. 1.Trend Bencana 2018
  30. 2. Potret Kebencanaan di NTB, Sulteng, Banten dan Lampung
  31. BAB III PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP
  32. A. Mencari Keadilan di Ruang Penegakan Hukum
  33. 2. Perlindungan Semu dan Nir-Implementasi Pasal 66 UU PPLH
  34. 3. Tanpa Beban Masa Lalu, Jokowi Masih Gagal Selesaikan Konflik, Kekerasan dan Kriminalisasi
  35. C. Situasi Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup
  36. Heri Budiawan (Budi Pego) dkk vs PT Merdeka Copper Gold, Tbk.
  37. Buruh Tani Desa Mekarsari, Indramayu vs PLTU Indramayu 2 (Proyek Strategis Nasional).
  38. Nelayan Pulau Pari vs PT Bumi Pari Asri
  39. Kriminalisasi Petani Cianjur
  40. Kriminalisasi Petani Polanto Jaya
  41. Kriminalisasi Penduduk Waduk Sepat vs PT. Ciputra Surya
  42. Kriminalisasi Penduduk Salingka Gunung Talang Solok
  43. Penembakan Poroduka di NTT
  44. BAB IV O1 VS 02 DAN PEMILU SERENTAK 2019
  45. A. Potret Visi Misi 01 (Jokowi-Amin) a. Gambaran Umum Visi Misi 01
  46. B. Potret Visi Misi 02
  47. C. Isu Lingkungan di Platform Partai Politik Peserta Pemilu 2019
  48. 1. Lingkungan Hidup Hidup dan SDA dalam Dokumen Partai Politik
  49. 2. Upaya Penanganan Bencana Ekologis
  50. 3. Pangan, air dan energi
  51. 4. Ekosistem Esensial (ekosistem rawa gambut, ekosistem karst, ekosistem mangrove)
  52. 5. Laut dan pulau-pulau kecil dan Hutan
  53. 6. Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi SDA, Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup
  54. 7. Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat
  55. 8. Isu lingkungan hidup di perkotaan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain
  56. D. Pengarusutamaan Politik Bersih dan Keadilan Ekologis
  57. BAB V MEMBACA ARAH KEBIJAKAN 2019
  58. A. Analisis RKP 2019
  59. B. Sejarah Investasi Sumber Daya Alam dan Relasi Rezim per Rezim
  60. 1. Dominasi Penguasaan Investasi Sumber Daya Alam Lintas Rezim
  61. • Fase Pemerintahan Gus Dur
  62. • Fase Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
  63. IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN AIAM
  64. IZIN USAHA PEMANIAAIAN HUIAN IANAMAN INDUSIRI (HII)
  65. 2. Hubungan Rezim per rezim
  66. C. Proyeksi 2019
  67. 1. Dominasi Investasi Berujung Bencana
  68. 2. Bernegoisasi dengan Investasi
  69. 3. Perlindungan Pejuang Lingkungan Setengah Hati
  70. BAB VI PENUTUP
  71. A. Simpulan
  72. B. Rekomendasi
  73. 1. Kebijakan yang Berpihak Pada Rakyat
  74. 2. Meruntuhkan Dominasi Investasi dan Praktik Buruk Pengelolaan SDA
  75. 3. Menentukan Pilihan Politik Rakyat

Tinjauan Lingkungan Hidup 2019

"Membawa Beban Masa Kinike Masa Depan?"

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

ALadaaWaa Lnku HdIdesiaSbuahomkelmkmasarakspdagasasiemea (OP/G-N Goemetal Ogaizaton kelomk pecinta alam, dan kelompk sadaamasyarakat ang ddrkan pada 15 Okober 1980ersama dega 480 lembaa aga dan 28 Ekseku DaehAbekea k mewudka keada eklo ddnesiSebaga lembaga adokasug du meakukabemdakas,aaaeka,,eguagasasrakkamaepulega, ddakeak agar pengurus negara berpihak kepada lngkungan hidup dan rakyat

DUKUNG WALHI DENGAN DONASI PUBLIK

DONASIMTERSEBUT DAPAT DILAKUKAN MELALUI REKENING:

1. BANK MANDIRI: 0700003016420

2.BNI:0218824228

A/N YAYASAN WALHI

Masyarakat dapat turut serta melakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup Indonesia dengan berdonasi kepada WALHI, dimana dananya akan difokuskan untuk kegiatan penyelamatan lingkungan melalui kegiatan:

1. Pendidikan dan pengembangan lingkungan

2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam upaya membangun kesadaran lingkungan yang lebih baik

3. Penyebarluasan informasi terhadap publik

TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP WALHI 2019 Membawa Beban Masa Kini Ke Masa Depan ?

Penanggung Jawab Nur Hidayati

Tim Penyusun Boy Jerry Even Sembiring Khalisah Khalid Ode Rakhman Melva Harahap Wahyu A. Perdana Yuyun Harmono Zenzi Suhadi Ach Rozaini Ahmad SH Fatilda Hasibuan Dwi Sawung Dwi Agus Hastuti M. Islah

Design dan Tata Letak Surachman Ponco Irwansyah Lubis

Diterbitkan Januari 2019

Dicetak Oleh: WALHI Eksekutif Nasional

KATA PENGANTAR

Salam Adil dan Lestari!

Bulan Pertama 2019 menjadi tanda sisa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Kabinet Kerja-nya mempunyai sisa waktu kepemimpinan sekitar sepuluh bulan. Lebih dari empat tahun Pemerintahan ini berjalan, WALHI melihat ada beberapa kemajuan, walau dalam realitanya watak kapitalistik yang membiarkan laju dominasi investasi terhadap ruangruang kehidupan rakyat masih mengakar dengan kokohnya. Angin segar dalam 9 agenda prioritas yang disebut Nawa Cita pada dokumen visi-misi yang disampaikan pada publik di masa Kampanye Pemilu 2014, lebih banyak sekedar tetap jadi teks dan mengabdi pada kepentingan investasi, dibanding hadir mengabdi untuk kesejahteraan rakyat dan memberikan perlindungan maksimal kepada lingkungan hidup dan kemanusiaan.

Fakta belum berhasilnya Nawa Cita difungsikan dengan baik untuk kepentingan rakyat dan kemanusiaan sudah disampaikan WALHI secara tegas dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2018: Masa Depan Keadilan Ekologis di Tahun Politikyang diluncurkan pada 17 Januari 2018. Pada dokumen tersebut, WALHI juga memaparkan proyeksi model kebijakan seperti apa yang akan berlangsung pada 2018. Untuk melihat, sejauh mana ketepatan proyeksiyang kami sampaikan tersebut, maka rekan media dan jaringan masyarakat sipil dapat melihatnya pada dokumen yang saat ini rekan-rekan pegang. Dokumen "Tinjauan Lingkungan Hidup 2019: Membawa Beban Masa Kini ke Masa Depan?"ini akan memberikan jawaban ketepatan proyeksi yang kami berikan. Selain itu, pada Tinjauan Lingkungan Hidup 2019, WALHI juga menaruh konsen pada isu kebencanaan, penegakan hukum, konflik sumber daya alam dan situasi perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup dan Pemilu Serentak 2019. Selanjutnya, WALHI kembali memberikan proyeksi kebijakan dan hal penting yang akan terjadi sepanjang 2019. Pada bagian proyeksi ini, WALHI menyajikannya dengan meperhatikan RKP 2019 dan riwayat dominasi investasi terhadap sumber daya alam rezim per rezim. Tentunya, di bagian akhir WALHI menutupnya dengan rekomendasikepada Negara dan Publiksecaraluas guna mendorong terwujudnya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kemanisiaan secara maksimal. Peluncuran Tinjauan Lingkungan Lingkungan Hidup 2019

Pemilihan judul "Membawa Beban Masa Kini ke Masa Depan?" pada Tinjauan Lingkungan Hidup 2019 merupakan bentuk respon terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang acap berujar tidak ada beban masa lalu yang membuatnya leluasa mengambil kebijakan, sehingga ia lah yang harus menjawab, apakah ketiadaan beban ini mampu ia kapitalisasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di sisa masa jabatannya.

Akhirnya, demikian Tinjauan Lingkungan Hidup 2019 ini kami persembahkan dan semoga menjadi dasar pertimbangan Negara dalam merubah watak kapitalistiknya dan mempengaruhirakyatdalam menentukan pilihanpolitiknya di Pemilu Serentak 2019. Rakyatlah yang menjadi penentu utama dimuliakan atau tidak hak dasarnya, dimuliakan atau tidak lingkungan hidup yang jadi sumber kehidupannya pada PEMILU serentak 2019. Selamat membaca dan teruslah berjuang untuk Indonesia yang adil dan lestari.

Jakarta, Januari 2019

Nur Hidayati

Direktur Eksekutif WALHI

Tinjauan Lingkungan Hidup iii WALHI 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ini Daftar Isi BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Batasan Penulisan BAB II Potret Kebijakandan Kondisi SDA 2018 A. Hutan dan Kebun 5 5 1. Hutan 2. Rimba Terakhir 7 3. Kebijakan Bermuka Dua di Perkebunan Kelapa Sawit 13 4. Gelembung Ekonomi Kelapa Sawit 15 B. Tambang, Energi dan Perubahan Iklim.. 20 20 1. Batubara, PLTU dan Kebutuhan Energi Nasional 2. Energi dan Perubahan Iklim 21 C. Air dan Ekosistem Esensial 24 1. Hak Atas Air Belum dilindungi Secara Hukum 24 2. Ekosistem Karts ... 25 3. Ekosistem Gambut 27 D. Infrastruktur dan Pembiayaan 30 E. Pesisir dan Pulau Kecil 34 F. Wilayah Kelola Rakyat 38 1. Capaian Nasional Perhutanan Sosial 38 2. Perhutanan Sosial di Daerah Dampingan WALHI dan Problematikanya 39 3. Implementasi TORA 41 G. Kebencanaan Sepanjang 2018 42 BAB III Penegakan Hukum dan Kondisi Pejuang Lingkungan A. Mencari Keadilan di Ruang Penengakan Hukum... 47 B. Potret Konflik Sumber Daya Alam.. so 1. Kementerian ATR/ BPN Enggan melahirkan Paket Regulasi Penyelesaian Konflik 50 2. Perlindungan Semu dan Nir-Implementasi Pasal 66 UU PPLH 52 3. Tanpa Beban Masa Lalu, Jokowi Masih Gagal Selesaikan Konflik, Kekerasan dan Kriminalisasi 55 C. Situasi Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup 57 BAB IV 01 vs 02 dan Pemilu Serentak 2019 A. Potret Visi dan Misi 01 57 a. Gambaran Umum Visi Misi 01 67 b. Potret Isu Lingkungan 01 .... 69 B. Potret Visi dan Misi 02.... 72 a. Gambaran Umum Visi Misi 01 72 b. Potret Isu Lingkungan 01 73 C. Isu Lingkungan di Platform Partai Politik Peserta Pemilu 2019 77 D. Pengarusutamaan Politik Bersih dan Keadilan Ekologis 82 BAB V Membaca Arah Kebijakan 2019 A. Analisis RKP 2019 88 B. Sejarah Investasi Sumber Daya Alam dan Relasi Rezim per Rezim 33 C. Proyeksi 2019 108 1. Dominasi Investasi Berujung Bencana 108 2. Bernegoisasi dengan Investasi... 113 3. Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup Setengah Hati 114 BAB VI Penutup A. Simpulan..... 115 B. Rekomendasi 125

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Padapeluncuran buku Jokowi:Menuju Cahayakarangan Alberthiene Endah pada Kamis, 13 Desember 2018 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Sang Presiden Petahana hadir dan memberikan cerita mengenaikehidupan masakecilnyayang berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan yang diambilnya, seperti persoalan penggusuran pernah dialaminya. "Dulu saya merasakan pernah digusur. Masak saya menggusur gitu, misalnya. Pasti mempengaruhi proses perjalanan panjang dan pengalaman batin yang pernah kita rasakan, pasti mempengaruhi dalam setiap kebijakan yang dimunculkan," ujar Joko Widodo.' Pernyataan tersebut sejalan dengan tuangan 9 Agenda Prioritas yang d sebut Nawa Cita pada poin keempat yang menegaskan menolak negara lemah dengan menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat.2

Sayangnya, baik pernyataan maupun Janji Politik yang disampaikan pada proses kampanye 2014 lalu tidak seindah implementasi yang terjadi pada empat tahun lebih Pemerintah Jokowi-JK memimpin bangsa ini. Walau ada kemajuan capaian kebijakan dan tindakan negara yang pro terhadap lingkungan hidup dan kemanusiaan, tapi warna keberpihakan pada investasi dan pengabaian pada lingkungan hidup dan kemanusiaan masih terus terjadi.

HalinisesuaidenganproyeksiWALHIdalam TinjauanLingkungan Hidup 2018: Masa Depan Keadilan Ekologis di Tahun Politik yang disampaikan pada publik pada Rabu, 17 Januari 2018. Pada Tinjauan Lingkungan Hidup tersebut, WALHI menyebutkan:

"tahun 2018 ini negara akan tetap melanjutkan model operasi sebagaimana sebelumnya. Di satu sisi memunculkan agenda-agenda kerakyatan, dan di sisi lainnya masih menunjukkan wajah yang ramah terhadap investasi. Dualisme keberpihakankepada bisnis dan kepada rakyat, akan terus ditampilkan, dengan membuka medan tarung bebas antara dua pihak yang memiliki posisi kuasa dan sumberdaya yang jauh berbeda. Secara komitmen Pemerintah tetap menyatakan keberpihakan kepada rakyat, namun dalam implementasinyakeberpihakantersebutjugadiikutifasilitasi atau insentif yang lebih besar kepada kepentingan korporasi."

Untukmembuktikanbahwaproyeksi2018tersebutbenar adanya, maka pada bulan pembuka 2019, WALHI meluncurkan Tinjauan Lingkungan Hidup 2019, yang mengurai praktik kebijakan bermuka dua sepanjang 2018. Dalam tulisan awal tahun ini, WALHI kembali akan menyorot momentum politik 2019, Pemilu serentak pertama yang secara bersamaan menjadi ruang tarung antar calon legislatif menuju menuju Senayan dan Calon Presiden-Wakil Presiden menuju Istana Negara.

Pada 2018 tercatat terdapat 3 bencana alam dahsyat, yaitu Gempa Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada periode Juli hingga Agustus 2018. Selanjutnya, diikuti gempa, tsunami dan liquifaksi yang terjadi secara bersamaan pada September dan Oktober 2018 di Sulawesi Tengah. Di akhir tahun Desember 2018, terjadi tsunami di Selat Sunda dipicu letusan Anak Gunung Krakatau yang mengakibat korban serta kerugiam di Banten dan Lampung. Selain ketiganya, 2018 juga diwarnai bencana alam dan bencana ekologis yang menimbulkan dampak dan kerugian yang tidak sedikit di berbagai daerah lain di Indonesia. Rujukan informasi kebencanaan yang mengakibatkan dampak yang luar biasa ini, yang menjadikan WALHI memberikan porsi lebih pada tinjauan lingkungan 2019 dengan merelasikannya pada kesiapsiagaan negara, proses pemberian informasi dan konsistensi regulasi terhadap kerentanan kehencanaan terhadap laju investasi yang terjadi.

Sajian data dan proyeksi disusun berdasarkan sumber data primer maupun sekunder yang diramu dengan analisis tajam ini merupakan bentuk komitmen kecintaan WALHI pada Indonesia, sehingga ada harapan sajian narasi ini bisa jadi panduan dan pertimbangan utama bagi Negara dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang berpihak pada keadilan ekologis dan meminimalisir potensi kebencanaan yang mengancam kehidupan. Sedang bagi rakyat, besar harapan WALHI, tinjauan lingkungan hidup ini menjadi dasar penentuan pilihan politiknya, sehingga kecenderungan politik identitas mendominasi ruang perdebatan publik bisa yang bergeser ke perdebatan logis dan lebih substansial. Rakyatlah yang menjadi penentu utama dimuliakan atau tidak hak dasarnya, dimuliakan atau tidak lingkungan hidup yang jadi sumber kehidupannya pada PEMILU serentak 2019.

https,ynasional.tempo.co/read/1155111/cerita-jokowi-hidup-di-pinggir-kali-dan-di-tengah-hutan/ full&v cw=ok, diakses pada 10 Januari 2018.

Dokuren Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014, Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang 2. Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, him. 9.

B. Batasan Penulisan

Persoalanlingkungan hidupdan kemanusian merupakan persoalan yang sangat kompleks, sehingga cakupannya sangatlah luas. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam "Tinjauan Lingkungan Hidup 2019: Membawa Beban MasaKinikeMasa Depan?",WALHImembatasipenulisannya pada persoalan terpilih yang meliputi, antara lain:

1. Potret kebijakan sumber daya alam tahun 2018. Pada bagian ini akan mengurai hal-hal yang terjadi sepanjang 2018 dan direlasikan dengan proyeksi yang dirumuskan WALHI pada tahun 2018;

2. Konflik dan Kondisi Pejuang Lingkungan Hidup. Pada bagian ini WALHI akan memberikan gambaran secara utuh dari fase ke fase kondisi pejuang lingkungan hidup.

Selanjutnya, akan dipetik hasil yang menggambarkan sejauh mana kemajuan perlindungan dan perubahan watak negara dalam memberikan perlindungan;

3. Potret pemilu serentak 2019. Pada bagian ini akan digambarkan sejauh mana partai politik dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mempunyai perspektif keberpihakan pada lingkungan hidup dan kemanusiaan. Selanjutnya, akan disajikan rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi publik dalam melakukan intervensi pemilu serentak 2019;

4. Proyeksi Arah Kebijakan 2019. Bagian ini akan dimulai dari bacaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. Selanjutnya,WALHlakanmemberikangambaransejauhmana posibilitas lahirnya kebijakan dan tindakan negara yang berpihak kepada lingkungan hidup. Pada bagian akhir WALHI akan memberikan proyeksi skenario apa yang kira-kira akan terjadi pada 2019.

BAB II POTRET KEBIJAKAN DAN KONDISI SUMBER DAYA ALAM 2019

A. Hutan dan Kebun

1. Hutan

Dominasi investasi terhadap daratan Indonesia disektor kehutanan masih berdiri dengan kokohnya, walaupun pertumbuhan izin sepanjang 2018 di sektor kehutanan cenderung mengalami stagnasi. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis WALHI pada Tinjauan Lingkungan 2018, dimana terdapat kekhawatiran penerbitanizinakanmeningkatpadatahunpolitik,namun perlu dicatat bahwa 2018 merupakan tahun politik yang sentranya berada di daerah dengan momentum Pemiluk da serentak.

IUPHHIK-HT TUPHHIC-HAIUPHHIK-HTIUPHHIK-HTIUPHHIK-HTJUPHHIK-REIK-RE
Luas (hrta ha) TahunUnhLuas Quta ha)UntLass Quta ha)Unt
201 9.172159.63233020L
2012 9.632369.832380.225
2013 21.0827710.12540.409
2014 20.1327310.542770.5213
2015 192026310.702800.55k
2016 19.3026810.842860.6216
2-017 18.872591.182930.6216
2018 18.43253n172930.6216

Sumber Data Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018

Namun WALHI dapat memproyeksi dengan tepat sesuai dengan Tinjauan Lingkungan Hidup 2018 terkait isu konsistensi substansi dan implementasi kebijakan.Dalam haliniketepatan skenario bermukadua (dimana satu sisi memberikan keberpihakan dan perlindungan kepada rakyat, namun di sisi lainnya masih tetap menjadi pelayan investasi) benar terjadi, ada ambiguitas kebijakan dan inkonsistensi implementasi kebijakan.

Hal ini dapat dilihat dari komunikatifnya Kementerian LingkunganHidupdanKehutanandalamprosesbeberapa laporan pelanggaran dan konflik SDA yang dilaporkan ke Kementerian ini, walaupun secara konkrit penyelesaian persoalan konflik dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan tidak bisa diselesaikan secara maksimal. Skenario bermuka dua lainnya dapat dilihat jelas pada implementasi penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Perizinan PerkebunanKelapaSawitSertaPeningkatanProduktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Kelapa Sawit) tanggal 19 September 2018. Dengan berbagai keterbatasannya, Inpres ini merupakan setuah angin segar untuk perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit, namun WALHI mencatat terdapat beberapa kritik substansial terhadapnya. Selain itu, secara praktik implementasi Inpres ini dinodai dengan penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.517/Menlhk/Sethjen/PLA.2/11/2918 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Kawasan Hutan ProduksiYangDapatDikonversiUntukPerkebunanKelapa Sawit Atas Nama PT. Hardaya Inti Plantation Di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Seluas 9.964 Ha pada 23 November 2018.

Dok. Facebook WALHI SulTeng | Hutan Sebagai penyanggah ekosistem, diganti dengan perkebunan sawit

Kurang 3 bulan, Menteri LHK malah menciderai Inpres dengan pelepasan kawasan hutan untuk kebun kelapa sawit.

Adapun kritik Inpres yang menjadi penanda bahwa skenario muka dua yang dilakukan oleh Negara semakin terbukti. Adapun catatan kritik tersebut meliputitigahalpenting.Pertama,secaradurasiwaktu, Inpres menyebutkan pelaksanaannya dilangsungkan secara singkat selama 3 tahun tanpa opsi perpanjangan. Seharusnya, apabila hendak melakukan penataan tata kelola secara menyeluruh terhadap praktik perkebunan kelapa sawit, maka seharusnya durasi moratorium dilakukan dalam jangka panjang atau mengikuti satu daur budidaya perkebunan kelapa sawit selama 25 tahun. Sehingga peningkatan produksi fokus pada kebun kelapa sawit yang sudah eksis. Kedua, perbaikan tata kelola selama tiga tahun tidak diikuti kebijakan evaluasi perkebunan secara menyeluruh. Cakupan evaluasi cenderung fokus pada sektor kehutanan, tapi cenderung abai terhadap isu pencemaran, perburuhan dan aktivitas pelanggaran lainnya yang sering dilakukan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit skala besar. Ketiga, Inpres masih mengakomodir keterlanjuran IUP dan perizinan kelapa sawit yang ditentukan oleh PP 104/ 2015. Hal ini tentu mengakibatkan ancaman alih fungsi kawasan hutan, khususnya untuk fungsi lindung dan konservasi bagi aktivitas perkebunan kelapa sawit.

2. Rimba Terakhir

Stagnasi pertumbuhan izin sektor kehutanan dan rendahnya pertumbuhan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan investasi di tahun 2018 terrnyata tidak meruntuhkan dominasi korporasi terhadap kawasan hutan Indonesia. Program perhutanan sosial tentunya juga belum mampu meruntuhkan dominasi ini, terlebih dengan lambannya capaiannya dibanding target pada RPJMN.

Lambannya progres implementasi program ini tentunya menjadi kendala untuk perlindungan dan pengakuan masyarakat dalam menguasai, mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan.

Ditengahceritadominasiinvestasiini,masihtersisa hutan alam lestari yang penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatanya oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Model kelola yang lestari ini, sayangnya tidak disertai legalitas dari negara, namun aturanaturan yang hidup di dalam masyarakat - baik yang berada di sekitar kawasan hutan atau yang tinggal di dalam kawasan hutanmenjadi sumber hukum untuk menyelamatkan hutan yang tersisa tersebut. Kealpaan negara mengakui keberadaan dan hak mereka atas sumber daya alam, khususnya hutan, menjadi ancaman kelanjutan kearifan lokal dalam memproteksi hutan yang tersisa, bahkan ancaman kian membesar ketika perizinan hadir di tengah mereka. Kampanye Selamatkan Rimba Terakhir didorong sejak awal tahun 2018, ditengah-tengah gencarnya implementasi Perhutanan Sosial, kebijakan Pemerintah yang membuka akses masyarakat terhadap hutan seluas 12,7 juta hektar hutan.

Dok WALHI Nasional | Upacara #DesaSendi merayakan kemerdekaan, yang mana bagi mereka masih belum adanya kemerdekaan Hak Kelola Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alamnya. Padahal mereka adalah penjaga #RimbaTerakhir Jawa Timur

Menurut KLHK perhutanan sosial ini juga menjadi tindakan reflektif atas buruknya pengelolaan hutan sebelum-sebelumnya, sehingga hampir semua masalah kehutanan diselesaikan melalui skema tersebut. Namun tidak semua masyarakat mau menggunakan skema Perhutanan Sosial, diluar hutan adat yang memastikan posisinya sebagai hutan hak. Sayangnya, proses menuju pengakuan melaluiHutan Adatpun harus menempuh jalan panjang dan lebih rumit dibanding kan skema perhutanan sosial lainnya. Melihat keberadaan konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat dan tingkat keterancaman hutan ini, maka digagas langkah awal advokasi melalui kampanye "Selamatkan Rimba Terakhir'. Rimba yang terjaga menciptakan ekosistemyangseimbang,jugakehidupansosial,budaya dan ekonomi manusia yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan. Hutan menjadi identitas, juga menjadi salah satu unsur penentu perkembangan seni dan budaya masyarakat.

Rimba Terakhir ini menjadi bukti sejarah pengelolaan hutan di Indonesia. Jika hutan ini tidak diselamatkan maka konsep asli pengelolaan hutan di Indonesia akah hilang. Adapun beberapa wilayah yang eksis dengan mempertahankan hutan melalui kearifan lokalnya dapat dilihat dari catatan di bawah ini:

1. Hutan Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Hutan ini diperkirakan sudah berusia lebih dari 500 tahun, luasnya sekita 23 ribu hektar, terletak di 2 provinsi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat mengakui keberadaan hutan Dayak Tomun ini. Walaupun Undangundang mengatakan hutan di Indonesia adalah hutan negara, namun diyakini hutan Dayak Tomunt lestari hingga saat ini karena penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya diatur oleh adat istiadat dan budaya Dayak Tomunt. Justru saat ini, hutan Dayak Tomunt terancam keberadaanya oleh sedikitnya tujuh izin usaha perkebunan dan pertambangan yang akan dikeluarkan,negara di sekitar hutan tersebut.

2. Hutan Siberut di Mentawai. Pada tahun 1981 UN- ESCO telah menetapkan Siberut sebagai salah satu cagar biosfer, sehingga keberadaannya harus dilindungi dan dijauhkan dari eksploitasi. Penetapan ini didasarkan pada kekayaan flora dan faunanya serta jasa lingkungannya. LIPl mencatat di hutan Siberut terdapat sekitar 846 species, 390 genus dan 131 famili dari kelompok pohon, semak belukar, herbal, liana dan ephypit. Terdapat sekitar 18 species pakis dan 5 species lumut dan jamur. Dari kelompok serangga, terindentifikasi 45 famili serangga yang termasuk ke dalam 11 ordo di Pulau Siberut dan masih banyak lagi hasil penelitian lainya. Di Taman Nasional Siberut ditemukan 12 famili kupukupu yang terdiri dari 45 marga dengan 60 jenis kupu-kupu. Dari jenis-jenis tersebut terdapat 1 jenis yang bersifat endemik untuk Kepulauan Mentawai yaitu Chyntiasipora darifamily Nymphalidae. Hingga saatinihutansiberutmasihlestari,penguasaan,pengelolaan dan pemanfaatannya diatur adat istiadat dan budaya yang hidup di Siberut.

Dok. Facebook rimba terakhir mentawai

Tapi negara telah membagi-bagi hutan siberut. Luas Pulau Siberut sekitar 386 ribu hektar. Dari luas tersebut sekitar 353 adalah Kawasan Hutan. Kawasan hutan ini dibagi-bagi menjadi, Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 181 ribu ha, Hutan Lindung seluas 4 ribu hektar, Hutan Produksi seluas 119 ribu hektar, dan 49 ribu hektar Hutan ProduksiKonversi. Dikawasan hutaninikemudian pemerintah akan dan telah memberikan berbagai izin, diantaranya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Seluas 47.605 ha sudah menjadi konsesi IUPHHK-HA Salaki Summa Sejahtera. Jika SK tentang Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi di Siberut dilaksanakan, dengan memberikan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 20.110 ha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 50.000 ha, maka 117.715 ha Hutan Produksi di Siberut akan menjadi konsesi korporasi.

3. Di Sulawesi masih ada hutan Tokalekaju. Di sebelah Utara Sulawesi terbentang pegunungan Latimojong hingga mencapai jajaran pegunungan Verbek dan Quarles. Jajaran pegunungan di Utara ini sering disebut sebagai kawasan pegunungan Tokalekaju. Pegunungan Tokalekaju, luas wilayah sekitar 3,2 juta hektar meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Kawasan pegunungan Tokalekaju merupakan daerah dataran berbukit dengan padang rumput yang luas, hutan-hutan tua dengan pohon-pohon yang besar serta didalamnya terdapat daerah aliran sungai (DAS) yang penting seperti DAS Lariang yang mengalir ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, DAS Budong-budong ke Sulawesi Barat dan DAS Rongkong ke Sulawesi Selatan.

Di kawasan ini terbentang barisan pegunungan Kasinturu, Kambuno, dan Baliase dengan variasi ketinggian sekitar 2.000-2.800 m diatas permukaan laut (dpl). Daerah dataran tinggi Tokalekaju, pegununganQuarleshinggakewilayahpegunungan Verbeck di ujung Utara Sulawesi Selatan merupakan wilayahharapanterakhirekosistemhutanyangharus dilindungi. Sulawesi terkenal dengan tanaman dan sawtwa endemik yang tidak ada di belahan dunia manapun hanya ada di Sulawesi. Pegunungan Quarles dan Pegunaunan Verbeck menjadisalah satu "rumah" tumbuhan dan satwa ini. Wilayah ini menjadi penyedia jasa lingkungan untuk tiga propinsi di Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah khusunya, dan dunia umumnya. Namun demikian, sedikit demi sedikit dalam satu dekade terakhir, kawasan ini mulai terusik dengan masuknya Izin Usaha Pertambangan, perkebunan skala besar dan proyek infrastruktur Energi PLTA. Di sisi lain mulai muncul pula friksi sosial antara masyarakat yang turun-temurun tinggal di wilayah ini dengan korporasi yang masuk untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada di daerah ini.

Dok. Peta Tokalekaju, Rimba Terakhir yang Tersisa di Sulawesi

3. Kebijakan Bermuka Dua di Perkebunan Sawit

Tahun 2018 pemerintah menjalankan kebijakan bermukaduadibidangperkebunanterutamaperkebunan sawit. Sepanjang tahun 2018 pemerintah membela habis-habisan industri sawit. Beberapa menteri"berge rilya" ke berbagai negara yang menjadi pasar CPO, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Kordinator Bidang Ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri. Mulai dari Amerika, Prancis, Jerman, Belanda, hingga Vatikan. Pada akhir tahun negara memberikan keringanan biaya ekspor, US$0/ton jika harga komoditas itu di tingkat global di bawah US$ 570/ton. Para investor industri sawit telah menerima berbagai keistimewaan sejak zaman Orde Baru.

Dalam Black Book yang disusun WALHI tahun 2018, dicatat berbagai praktek-praktek buruk pelaku industri sawit sehingga masyarakat menolak Industri sawit disebut sebagai tanaman ramah lingkungan dan berkelanjutan, praktek-praktek tersebut antara lain, penebangan hutan terutama hutan alam (Deforestai), beroperasi tanpa AMDAL, beroperasi tanpa Hak Guna Usaha, penyuapan untuk proses perizinan, tidak membayar pajak bahkan tidak punya NPWP, merusak habitat satwa langka (orang utan, harimau sumatera, gajah, dll), Izin tumpang tindih dengan taman nasional, konversi lahan gambut dan lahan basah, menguras ekosistem stok kaya karbon, Konflik tanah dan sosial, penghancuran budaya masyarakat, Pelanggaran HAM, Kriminalisasi terhadap pemimpin masyarakat dan adat, EksploitasiBuruh,termasukburuhperempuandanburuh anak, kurangnya proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), kurangnya penilaian Nilai Konservasi Tinggi yang independen dan komprehensif, serta kurangnya penilaian stok karbon tinggi yang independen dan inklusif.

TigaperusahaanterbesarEksportirCPOIndonesia yaituWilmar(Singapura),SinarMas(Indonesia),Musimas dari (Singapura), juga tidak ada yang bersih dari praktek buruk di atas. Loby pemerintah terutama ingin mengatakanbahwaindustrisawitdilndonesiaramahlingkungan dan hak asasi manusia.

Namun praktek-praktek buruk para pelaku industri sawit ini kemudian terkonfirmasi dari data yang diungkapkan oleh Bambang Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada November 2018. Menurut Dirjenbun, izin lokasi yang terekam dari hasil kerja sama Kementan dengan Badan Pusat Statik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) saat ini sudah sekitar 20 juta hektare. Berdasarkan pantauan citra satelit, seluas 16,8 juta hektare sudah tertutup oleh tanaman kelapa sawit. Padahal, data perkebunan kelapa sawit milik Menteri Pertanian hanya seluas 14,31 juta hektare. Artinya ada sekitar 5,69 juta hektare izin yang diluar control menteri pertanian, paling buruknya ada sekitar 2,77 juta hektar perkebunan yang telah ditanami sawit yang tidak ada HGUnya, tidak puya izin, atau dikelola melebihi luas HGU, dan hampir bisa dipastikan 2,77 juta hektare ini tidak membayar pajak.

Di sisi lain pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Banyak pihak menyambut baik terbitnya Inpres 8/2018 ini karena dianggap melanjutakan tiga Istruksi Presiden terkait moratorium penerbitan izin di hutan alam dan gambut era Susilo Bambang Yudhoyono. Inpres ini, diharapkan dapat menekan laju deforestasi, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial dan agraria akibat pembukaan perkebunan sawit. Akan tetapi diperkirakan tahun 2019, pemerintah tidak akan serius menjalankan Inpres No. 8/2018 ini.

Inpres 8/2018 ini diduga hanya diterbitkan untuk kepentingan pasar, "memperbaiki citra" CPO Indonesia di pasar internasional. Hal ini dapat dilihat dari isi Inpres 8/2018 yang masih memberikan ruang pada keterlanjuran, minimnya pengaturan untuk membongkar konflik atau kerusakan lingkungan saat melakukan review. Diperkirakan Inpres 8/2018 hanya alat untuk melegalkan perkebunan yang belum punya HGU tapi telah beroperasi, atau melegalkan lahan perkebunan yang dikelola melebihi luas HGU. Inpres 8/2018 tidak untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Prektik-praktik buruk seperti yang dicatat dalam Black Book WALHI masih akan terus berlangsung.

4. Gelembung Ekonomi Kelapa Sawit

Salah satu risiko terbesar dari maraknya penerbitan izin sawit dalam 10 tahun terakhir, adalah produksi yang melampaui daya serap pasar. Dalam 4 tahun terakhir, pemerintah terjebak kedalam skenario 'layer market' baru dalam negeri, dengan memaksa pemerintah dan rakyat menjadi pembeli tetap CPO. Dimulai tahun 2015 yang lalu, dimana Pemerintahan Jokowi meningkatkan alokasi pembelian Bahan Bakar Nabati dalam RAPBN-2015 sebesar 17,40 triliun, untuk pembelian Crude Palm Oil(CPO). Alokasidanainidiambil dari pengurangan subsidi Bahan Bakar untuk rakyat sebesar 20 Triliun.

Tahun 2018 ditandai dengan beberapa perubahan kebijakan dalam negeri yang pro terhadap pengusaha sawit, menghilangkan bea pungut ekspor CPOmelaluiPeraturan MenteriKeuangan dan menaikkan konsumsidalam negerimelalui Peraturan MenteriESDM atau mandatory Biofuel B20. Bahkan mandatory B20 ini mulai menargetkan distribusi biofuel ke angkutan publik dan pribadi, dalam arti lain menjadikan rakyat sebagai pembeli tetap CPO.

Pasar sawit Internasional selama ini didominasi oleh sawit yang berasal dari Indonesia dan Malaysia, dua negara ini mengusai hampir 80% pasar sawit internasional. Pemerintah berdalih bahwa karena "kampanye hitam" yang dilakukan oleh masyarakat sipil baik di Indonesia dan negara-negara tujuan ekspor sawit menjadi penyebab turunnya harga sawit di tingkat internasional. Meskipun fakta buruk industri sawit terkait dominasi penguasaan lahan, konflik tenurial dan penggundulan hutan dan kerusakan ekosistem merupakan fakta yang terjadi di tapak³, namun trend harga CPO di ditingkat internasional sebenarnya sudah mengalamipenurunan drastis dalam lima tahun terakhir. Antara tahun 2013-2018 harga CPO menunjukkan trend yang fluktuatif dengan kecenderungan terus menurun, harga CPO turun drastis di tahun 2015 dan sempat beranjak naik di sepanjang tahun 2016, namun harga CPO kembali mengalami terus turun pada tahun 2017. Harga per ton CPO pada bulan Desember 2018 mencapai titik terendah hanya 532 USD per ton, harga tersebut turun dibandingkan dengan harga bulan desember tahun 2017 yang mencapai 679 USD per ton.4

Selain itu beberapa negara tujuan utama ekspor CPO Indonesia juga menerapkan kebijakan menaikkan tarif ekspor seperti India. India menaikkan bea masuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar 14 persen, dari 30 persen menjadi 44 persen dan minyak sawit olahan (refined palm oil) dari 40 persen menjadi 54 persen.

Uni Eropa sebagai salah satu pasar terbesar ekspor sawit Indonesia juga merumuskan kebijakan baru terkait penghilangan subsidi penggunaan bahan makanan untuk biofuel, salah satunya adalah sawit.

Kebijakan yang tertuang dalam Arahan Kebijakan Energi Terbrukan atau Renewable Energy Directive (RED-II) tersebut memandatkan hingga tahun 2030, secara bertahap bahan pangan, salah satunya sawit tidak bisa lagi digunakan untuk biofuel. Pada tahun 2017 hampir 50% impor CPO di Eropa digunakan untuk biofuel, penggunaan biofuel juga terkait erat dengan penggundulan hutan yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim di negara-negara produsen sawit, tentu saja yang terbesar adalah Indonesia dan Malaysia.Padatahun2018,permintaansawiteropaturun dibandingkan dengan tahun 2017, sebesar-2,9 persen setelah tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar-7,2 persen dibandingkan tahun 2016.

Selain karena faktor perubahan kebijakan di tingkat internasional, produksi sawit yang berlebihan di Malaysia dan Indonesia juga mempengaruhi harga sawit di tingkat internasional. Pada tahun 2018 produksi sawit di Indonesia mencapai 41,5 juta ton, tertinggi dalam sejarah, jumlah ini tumbuh 5,06% dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 39,5 juta ton. Dari total produksi tersebut sebesar 29 juta ton diekspor dan 12,5 juta ton digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sedangkan di Malaysia produksi sawit pada tahun 2018 mencapai 17,6 juta ton naik 6,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar 16,4 juta ton. Hanya 3,4 juta ton yang digunakan dalam negeri, sisanya untuk ekspor. Pemerintah seringkali membela dengan membabibuta komoditas ini karena di klaim sebagai sumber devisa negara, namun dengan terus tergerusnya harga sawit di tingkat Internasional, pemerintah harusnya mulai melihat sektor lain terutama yang tidak berbasiskan eksploitasi sumberdaya alam sebagai sumber pemasukan negara. Sudah terlalu banyak insentif yang diberikan pada sektor ini, namun persoalan mendasar terkait ketimpangan penguasaan lahan dan potensi kerugian baik dari sisi ekonomi dan lingkungan tidak pernah diperhitungkan secara serius.

Beberapainsentifyangdiberikanolehpemerintah terkait tergerusnya harga sawit di Internasional adalah dengan mengeluarkan Peraturan menteri keuangan No. 152/PMK.05/2018 yang berlaku sejak 4 Desember. Peraturan tersebut menghilangkan pungutan sawit jika harga internasional berada dibawah 570 USD per ton, jika harga naik pada kisaran 570-619 USD per ton, pungutan sawit sebesar 25 USD untuk CPO dan 10-25 USD per ton untuk turunan sawit. Pada harga internasional diatas 619 USD per ton, pungutan sawit kembali seperti semula yaitu 50 USD untuk CPO dan 20-40 USD untuk turunan CPO.

Selain mengurangipendapatan pungutan sawit, kebijakan ini juga bias kepentingan korporasi sawit. Korporasi sawit tidak mau menanggung kerugian akibat turunnya harga sawit sedangkan jika mereka mendapat keuntungan lebih dari harga sawit naik dua kali lipat dari 570 USD misalnya, pungutan sawit juga tetap, tidak bertambah. Selain itu sebagian besar dana pungutan sawit juga digunakan untuk subsidi biofuel yang diterima oleh korporasi besar produsen sawit, alih-alih digunakan untuk pengembangan sawit skala kecil, 80% dana pungutan sawit digunakan untuk mensubsidi korporasi sawit untuk produksi biofuel. Disisi lain tidak ada insentif apapun dari pemerintah untuk petani sawit di berbagai daerah meskipun harga tandan buah segar (TBS) terus tergerus.

SelainitupemerintahIndonesiaterus mendorong perjanjian perdagangan bebas untuk membuka pasar sawit di negara-negara mitra dagang. Pada bulan Desember 2018, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesiadanempatnegaradikawasaneropayangtidak masuk dalam Uni Eropa telah ditandatangani. Perjanjian perdagangan bebas dalam bingkai Indonesia- EFTA CEPA tersebut membuka tambahan ekspor sawit terutama di Swiss sebesar 10 ribu ton tambahan dari 30 ribu ton yang sudah ada sekarang.

Meskipun Swiss tidak menggunakan biofuel dalam kebijakan dalam negeri mereka, kebutuhan sawit untuk campuranmakananmasihdigunakan.DisisilainIndonesia membuka pasar dalam negeri untuk ekspansi industri pangan olahan Swiss dan Industri obat-obatan. Selain EFTA, pemerintah juga mendorong perundingan perdagangan bebas dengan blok negara yang tergabung di Uni Eropa dengan EU-Indonesia CEPA. Dalam EU-Indonesia CEPA perdebatan tentang sawit juga sering mengemuka, karena pemerintah menjadikan negosiasi dagang ini sebagai bargain untuk menangkal kebijakan di internal EU terkait sawit. Hingga akhir tahun2018,telahdilakukanputarankeenamperundingan yang terjadi dan terkesan tertutup tanpa partisipasi yang bermakna dari parlemen maupun masyarakat sipil.

Production (1000 MT) Rank Country 1 Indonesia 41.500m 20 500 2 Malaysia 3 Tharland 2.900 4 Colomina 1.530m 1.015 m 5 Nageria

Sumber: Indexmundi, 2018

Sumber: Indexmundi, 2018

3. https://walhi.or.id/menyikapi-dampak-usaha-perkebunan-sawit-yang-merusak-hutan-merampas-tanah-melanggar-ham-korupsi-dan-bencana-lingkungan-masyarakat-sipil-mengirimkan-surat-terbuka-kepada-presiden-ri-dewan-uni-erop/

4.https//www.indexmundi.com/agriculture/palmoil

B. Tambang, Energi dan Perubahan Iklim

1. Batubara, PLTU dan Kebutuhan Energi Nasional

Pada 2018 terdapat kecenderungan peningkatan status eksplorasi menjadi produksi khususnya untuk komoditibatubara.SalahsatunyadapatdilihatdiMeratus, Kabupten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kondisi ini juga diikuti dengan aktif kembalinya lokasi tambang yang beberapa tahun tidak beroperasi. Hal ini dipengaruhi kenaikan harga batubara di pasar internasionaldanmelemahnyanilaikursrupiah,sehingga Pemerintah mendorong pemegang izin meningkatkan kuota produksi untuk pemnuhian kebutuhan eksporEkspor yang dilakukan oleh Pemerintah melalui tangan-tangan korporasi bahkan melanggar rencana pembatasan produksi yang tertuang dalam RPJMN dan RKP 2018, yang sebelumnya direncanakan dengan kuota produksi sebesar 485 juta ton. Guna melegalkan pelanggaran penambahan kuota produksi tersebut, maka Pemerintah melalui Menteri ESDM menaikkan kuota produksi sebesar 100 juta ton, walaupun dalam realisasi penjualannya tidak memenuhi target. Dalam dalam catatan WALHI, pasokan batubara domestik juga kadang disalahgunakan untuk kebutuhan ekspor, terlebih pembangunan PLTU Batubara dalam proyek 35.000 MW belum beroperasi secara signifikan.

TAHUN Produksi (juta ton)Produksi (juta ton)Pasokan Batubara domestik (juta ton)
201445876
201546186
201645691
201746197
2018528115

Tabel2. Sumber Data Olahan Kementerian ESDM

Di sektor kelistrikan, pembangunan sumber energi kotor dari PLTU Batubara pada 2018 terus berlanjut secara signifikan, seperti di Riau, Indramayu, Cirebon,Cilacap,TanjungJati,Sumsel danlainnya.Pilihan menjadikan PLTU Batubara menjadi tumpuan prioritas pemenuhan kebutuhan energi nasional merupakan cara keliru, terlebih pasokan listrik untuk beberapa daerah dimana PLTU Batubara dibangun sudah melebihi kebutuhan daerah. Pembangunan PLTU Batubara juga mengancam keselamatan warga, dimana standar kriteria baku mutu emisi yang sudah 10 tahun lebih belumdilakukanevaluasidanstandarbakumutuAmbien yang jauh sudah terlalu tua (lebih dari 20 tahun) belum juga direvisi memberikan ancaman kesehatan bagi warga sekitar. Selain itu, beroperasinya PLTU Batubara nantinya akan berperngaruh pada pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang akan mengancam bumi kita.

Berdasarkan uraian di atas, maka WALHI secara tepat memberikan proyeksi dalam Tinjauan Lingkungan 2018, dimana kenaikan harga batubara berpengaruh pada peningkatan produksi. Pembangunan PLTU hanya merupakan relasiminoruntuk mendalilkan peningkatan kuota produksi, namun pada nyatanya hal ini hanya untuk menutupi defisit APBN dan melayani kebutuhan pasar.

2. Energi dan Perubahan Iklim

Pada report terbaru IPCC di Oktober 2018 disebutkan bahwa semua pihak, khususnya pemerintah harus mengambil langkah-langkah mendesak dan ambisius untuk menahan suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius. Menurut IPCC, pemanasan global akibat ulah manusia telah mencapai 1oC pada tahun 2017 dibandingkan masa pra industri dan terus meningkat sekitar 0.2oC setiap sepuluh tahun. Jika emisi global terus meningkat dengan kecepatan seperti sekarang, pemanasan global akibat ulah manusia akan melewati batas 1,5 derajat Celcius pada sekitar tahun 2040.

porsinya mencapai 25% dari total kebutuhan energi nasional, jauh dari rekomendasi IPCC bahwa batubara sebagai energi primer porsinya harus dikurangi secara drastis. Dengan demikian dalam perencanaan energi jangka penjang pemerintah masih belum menggunakan rekomendasi IPCC sebagai dasar proyeksi energi jangka panjang terkait dengan penurunan emisi di sektor energi.

2050 25%1 012 MTOE KCNDISISAATINI 40OMTO XI

Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai target menurunkan emisi karbon 29% pada 2030 dapat tercapai, jika karbon yang dihasilkan dari pembakaran batubara, justru meningkat hampir 2 kali lipat dari 201 juta tCO2 pada 2015 menjadi 383 juta tCO2 pada 2024. Belum lagi emisi karbon yang dibakar dari minyak dan gas, baik dari pembangkit listrik maupun kendaraan bermotor. Tidak jelas upaya pemerintah dalam upaya memperbaiki moda transportasi publik yang tidak rakus energi fosil. Terkait dengan energi terbarukan, berdasarkan RUEN pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Pada tahun 2017, antara bulan Januari sampai November, porsi bauran energi terbarukan dalam pembangkit listrik mencapai 12,5%. Jumlah tersebut didorong sebagian besar oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh produsen listrik independen atau Independent Power Producer (IPP).

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkontribusi sebesar 7,3%, pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 5%, dan pembangkit lainnya sebesar 0,3%. Sedangkan pada triwulan ketiga tahun 2018 realisisasi energi terbarukan hanya mencapai 12,3 % jumlah tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun 2017. Tidak berkembangnya energi terbarukan disebabkan karena orientasi pembangunan energi terbarukan dengan mengandalkan investasi skala besar yang sebagian besar mengandalkan investasi dari pihak luar menyebabkan akselesari pembangunan energi terbarukan masih lambat meskipun pemerintah sudah memberikan berbagai macam insentif namun tidak mampu mendorong investasi di sektor ini. Selain itu kebijakan untuk masih menggunakan batubara sebagai sumber terbesar energi primer di dalam negeri lewat pembangunan PLTU baru menjadi disinsentif bagi berkembangnya energi terbarukan.

Pembangunan energi terbarukan skala besar untuk mencapai target bauran energi tersebut tidaklah absen dari berbagai persoalan salah satunya konflik terutama dengan masayarakat disekitar pembangunan proyek. Skala pembangunan energi terbarukan juga menciptakan persolaan baru antara lain dengan komunitas di sekitar proyek energi terbarukan tersebut. Alih-alih sebagai bagian dari upaya transisi dari energi kotor batubara ke energi terbarukan, proyek-proyek energi terbarukan skala besar seperti geothermal misalnya dipaksakan di wilayah-wilayah yang sesungguhnya telah surplus energi, seperti di Sumatera Barat dengan proyek geothermal di Gunung Talang. Proyek geothermal ini mengabaikan hak-hak warga, termasuk ketiadaan prinsip free prior inform consent warga, untuk menerima atau menolak proyek geothermal dengan informasi yang cukup. Faktanya, warga tidak pernah mendapatkan informasi yang cukup dan baik atas proyek yang diprakarsai oleh investor dari luar negeri. Pertanyaan kritisnya, proyek ini sesungguhnya untuk siapa, jika potensi risiko dan dampak buruk yang akan ditimbulkan dari proyek geothermal tidak pernah disampaikan ke masyarakat luas, seperti kerentanan wilayah ini dari bencana dan potensi risiko lainnya yang akan dialami oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat.

Dok. YEL | PLTA Batang Toru

Demikian juga yang terjadi dalam proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru. Proyek yang didanai oleh China investasi ini selain mengabaikan suara

masyarakat yang terdampak, juga mengabaikan bahwa di wilayah tersebut rentan dengan gempa karena berada di patahan Toru. Terlebih di Batang Toru juga tempat kehidupannya orang utan Tapanuli. Proyek PLTA ini terus dipaksakan tanpa adanya kajian komprehensif yang melibatkan publik luas, khususnya terkait dengan dampakyang akan ditimbulkan dariproyekini. Berbicara untuk pemenuhan kebutuhan listrik rakyat terbantahkan, karena lagi-lagi ditenggarai untuk kepentingan industri.

C. Air dan Ekosistem Esensial

1. Hak atas Air belum dilindungi secara hukum

Air sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang diturunkan sebagai hak warga negara belum mendapatkan payung hukum yang jelas. Pemerintah dan DPR RI menuntaskan pengesahaan RUU Air pada 2018. Hal ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada Februari 2015 membatalkar: Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh dan beberapa Putusan MK lainnya yang telahmemerintahkanpemerintahmemenuhihakatasair.

Menurut WALHI, kegagalan pengesahan RUU Air pada 2018 dikarenakan terciumnya kepentingan swastanisasi air terselubung oleh masyarakat sipil, yaitu (1) watak eksploitatif RUU yang memberikan ruang besar kepada swasta; dan (2) draft RUU SDA masih memandang parsialekosistemair,yangberdampakpadaperlindungan ekosistem.

Ketiadaan produk hukum ini mengancam hak atas air publik. Hal ini bisa dilihat dari kejadian Jakarta, dimana dominasi penyedian air minum layak yang dikuasasi swasta. Tercatat dari 70% kebutuhan air layak minum untuk rumah tangga dipenuhi dari "air kemasan bermerek/ air isi ulang" (Riset Kesehatan Dasar Maret 2018).

2. Ekosistem Karst

Eko- Beberapa sistem air di Indonesia bersumber dari kelestarian ekosistem karst dan ekosistem rawa gambut. Ekosistem karst erat dengan fungsi penyimpanan dan

penjernihan air, begitu juga dengan gambut yang memiliki fungsihidrologi yang luas, dari kemampuannya menyimpan air, hingga pengaturan air. Saat ini kedua ekosistem tersebut terancam oleh industri ekstraktif. Ironisnya hingga saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst tak kunjung rampung, meskipun draft usulannya telah dibahas sejak tahun 2007, sedangkan regulasi yang ada dalam prakteknya masih memandang karst sebagai sumber yang bisa dieksploitasi, dan terjebak pada penetapan administratif, dibandingkan melihat Karst sebagai ekosistem.

Di 2018, upaya penghancuran ekosistem karst untukkepentinganindustrimasih terus berlanjut, seperti yang terjadi pada kawasan Kendeng, Karst Batu Bulan, Karst Trenggalek. Ancaman dan potensi kerusakan ini seharusnya tidak perlu terjadi, apabila memeprhatikan kelebihan produksi semen yang mencapai30jutaton,sehinggaargumentasimenambah penambangan karst baru sebagai bahan baku utama semen sama sekali tidak logis. Sehingga patut dipertanyakan, apa tujuan peningkatan tambang karst? Patut dicatat bahwa ancaman kerusakan ekosistem karst bukan hanya mengancam ketersediaan air tetapi juga ancaman bencana ekologis lainnya, seperti banjir, kekeringan, wabah penyakit, serangan hama. Ancaman bencana ekologis semakin besar jika menimbang Karst mempengaruhi perubahan iklim, Karst memiliki Fungsi Penyerap Karbondioksida sebagai bagian Proses Karstifikasi, Rusaknya ekosistem Karst juga berdampak pada perubahan iklim.

"peey "Th "um

* KLHS Tahap II "Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan

Lebih dari setengah Industri semen berada di Jawa, padahal Pulau Jawa mengalami ancaman krisis air, saat ini hampir seluruh wilayah Jawa daya dukung airnya telah terlampaui. Pada saat yang sama Industri semen sebagai ancaman terbesar ekosistem karst, juga penyumbang emisi terbesar, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan iklim dan berdampak pada peningkatan resiko bencana ekologis.

*Laporan Inventarisasi GRK Dirjen PPI-KLHK 2017 (Publikasi 2018)

3. Ekosistem Gambut

Pada 2018, ancaman konsesiterhadap Ekosistem RawaGambutmasihterusberlangsung,dimanaeksistensi 5.436.252,96 Ha kawasan konsesi berada di kawasan KHG. (IUPHHK-HT) 2.583.891,06 Ha, IUPHHK-HA 992.429,40 ha, HGU 1.859.932,50 ha) masih berdiri kokoh di ekosistem ini. 4 tahun lebih Pemerintahan Jokowi-JK, janji untuk penegakan hukum di sektor lingkungan masih berjalan lambat, begitu juga halnya dengan pemulihan Ekosistem Rawa Gambut yang mengalami kemajuan signifikan.

Rusaknya ekosistem rawa gambut juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada pertengahan tahun lalu kembali menjadi perbincangan publik, sayangnya upaya tersebut masih sebatas "pemadam kebakaran" jelang Asian Games. Bahkan di Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Asian Games, dari 1-31 Juli 2018, ada257titikapidalamlokasikonsesikorporasi(68dalam konsesi pertambangan, 118 perkebunan, 78 kebun kayu (Konsesi Kehutanan, HPH HTI).

Titik Panas di gambut

60,000 50,000 40,000 Jumlah Thtik Panas 30,000 20,000 10,000 th th th th th th 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5,656 16,921 25,528 1,254 346 3,427 Hotspot di gambut 2,924 8,617 Hotspot 11,799 29,719 48,775 4,950

Paska kebakaran hutan dan lahan 2015, angka titik api di gambut turun tajam, hingga tahun 2018 justru menunjukkan peningkatan tajam hampir 10 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, bahkan hal tersebut sudah didukung berbagai upaya jelang AsianGames, fakta kerusakan hutan dan ekosistem rawa gambut bisa dilihat melalui peningkatan kejadian Karhutla.

Berbagai upaya pemadaman Karhutla saat ini, sayangnyatidakpernahmenyelesaikanakarmasalahnya. Terlihat dariproses penegakan hukum yang hampir tidak menyentuh korporasi. Pada saat yang bersamaan proses pemulihan Ekosistem Rawa Gambut yang dilakukan Badan Restorasi Gambut (BRG), yang dibentuk pemerintah sejak awal 2016 lalu belum menyentuh pada kawasan konsesi korporasi. Setidaknya dari 1-25 agustus tahun tercatat di seluruh pulau Sumatera 1.155 titik panas (1.076 diantaranya berada pada kawasan KHG, HT, HA, dan HGU) dan di seluruh pulau Kalimantan 2.423 titik panas (1.008 diantaranya berada pada kawasan KHG, HT, HA dan HGU).

Penerbitan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa, Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit yang didahului Inpres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan Dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut masih belum dijalankan secara maksimal, Inpres ini seolah diabaikan oleh K/L dan Pemerintah Daerah.

SEBARAN TITIK PANAS PULAU SUMATERA 1 JANUARI- 25 AGUSTUS 2018

8AMAnBMAAN PADA
1ACE0a
1BMNGALAUn0
1A17
4LEP BANGAA BMITUNG11
1EPUAALIAN RIAU11U
.LAMPUNC
21
21N1
,14Wa1
10 11WALHI

31 KAUMANTANTENGAH 40 24 12 KALMANTANURARA WALHI POTAL

D. Infrastruktur dan Pembiayaan

Permainan regulasi Presiden Jokowi selama tahun 2018 menjadi kunci keberhasilan pemerintah dan mampu menghipnotis rakyat dalam mendorong percepatan pembangunan innfrasturktur di Indonesia.

Utang luar negeri pun menjadi sasaran empuk untuk ditarik masuk ke Indonesia agar mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur, baik dikerjakan langusng oleh kementerian terkait maupun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau swasta.

Kementerian Keuangan Rl dalam rilisnya menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.942,3 triliun (102,5 persen dari APBN tahun 2018), melebihi target APBN. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, realisasi pendapatannegaratahun2018tersebutmeningkat16,6persen. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.202,2 triliun (99,2 persen dari APBN 2018), atau meningkat dibandingkan penyerapan belanja negara tahun 2017 yang hanya sebesar 94,1 persen. Pelaksanaan belanja negara dapat dikatakan efektif dan efisien di tengah berbagai dinamika, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan penanganan bencana alam di beberapa daerah. Tanpa adanya APBN Perubahan 2018 membuat setiap lembaga pengguna anggaran, baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah lebih fokus ke pelaksanaan belanja dan tidak banyak terganggu administrasi perubahan anggaran. Akibatnya, belanja negara menunjukkan percepatan dan peningkatan penyerapan. Selain itu, pada tahun 2018 Pemerintah juga berhasil melaksanakan beberapa event strategis bertaraf internasional. Tata kelola penganggaran juga turut membaik yang ditunjukkan dari penurunan revisi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat Belanja Non K/L sebesar Rp608,2 triliun (100,2 persen dari APBN tahun 2018), yang antara lain terdiri atas pembayaran bunga utang Rp258,1 triliun dan subsidi sebesar Rp216,8 triliun. Realisasi pembayaran bunga utang antara lain dipengaruhi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Apa yang telah diklaim pemerintah bahwa pemerintah dapat menjaga APBN sehat dan kredibel untuk mendukung stabilitas ekonomi, tentu tidak terlepas dari dukungan permainan regulasi yang dilakukan pemerintah. Artinya bahwa untuk mewujudkan rencana, harus dipermudah jalannya dengan mengganti dan/atau membuat regulasi yang baru, termasuk dalam hal perizinan dan jaminan investasi proyek infrastruktur.

Tambal sulam daftar proyek strategis nasional adalah bagian dari politik regulasi yang dimainkan Presiden Jokowi sejak terbitnya Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kemudian tahun 2017 dilakukan perubahan pertama dengan diterbitkannya Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perpres No. 3 Tahun 2016, dan terakhir tahun 2018 kembali Presiden RI melakukan perubahan kedua dengan terbitnya Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Perpres No. 3 Tahun 2016.

Untuk menjalankan proyek strategis nasional tentu dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang solid antara K/L dan juga Pemerintah Daerah, sehingga terbitlah Ir.pres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian,ParaGubernurdanBupati/Walikotaagarmengambildiskresi untuk mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak, serta melakukan penyempurnaan, pencabutan dan/atau mengganti peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Misalnyaadaupayauntukmelakukanderegulasiterhadap PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diamana dalam proses penyusunan dokumen AMDAL sesuai dengan aturan resminya dibutuhkan waktu 125 - 130 hari untuk memegang Izin Lingkungan, tetapi dengan proyek strategis nasional wajib diterbitkan dalam jangka waktu 60 hari. Dalam konteks pembiayaan, pemerintah juga menjalankan politik regulasi agar pembiayaan proyek infrasturktur bisa diperoleh. Ketidakmampuan pembiayaan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek ambisius tersebut, manjadi alasan pemerintah untuk memasukkan Utang Luar Negeri (ULN) ke Indonesia.

Agar prosesnya lebih mudah, praktik korporatisasi Negara dengan menjadikan ULN sebagai modal pun dilakukan pemerintah. Dibawah kontrol Kementerian Keuangan, alokasi ULN untuk pembangunan proyek infrastruktur diatur sedemikian rupa agar publik semakin sulit untuk melakukan kontrol.

Selain ULN yang langsung dikelola oleh kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain, ULN juga dimainkan oleh lembaga perantara keuangan seperti PT. Saran Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan BUMN dan PT. Indonesia Infrastructure Finance (llF) yang merupakan perusahaan swasta murni yang para pemegang sahamnya adalah PT. SMI 30%, IFC 19,99% (World Bank Group), Asian Development Bank (ADB) 19,99%, KFW DEG 15,12% dan SMBC (Sumitomo) 14,90%. Strategi pemerintah yang diemban oleh kedua lembaga perantara keuangan ini adalah strategi berbagi peran, yaitu PT. SMI sebagai leading untuk pembangunan infrastruktur non-komersil dan PT. IIF sebagai leading untuk pembangunan infrastruktur komersil. Tidak cukup dengan itu, pemerintah pun membuka peluang pembiayaan proyek infrasturktur dengan skema KPBU, dimana pihak swasta dapat turut serta berbisnis secara langsung dalam proyek infrastruktur, sektor panas bumi khususnya.

Perkiraan WALHI bahwa selama periode pemerintah sekarang, Presiden Jokowi telah berhasil memasukkan ULN ke Indonesia sebesar 1.121 Triliun. Sekedar menjadi catatan bahwa berdasarkan catatan SULNI Kementerian Keuangan per November 2018 yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2019, posisi ULN Indonesia berada pada angkat 372,8 Miliar USD dan jika dirupiahkan dengan kurs 14.100 maka diperoleh angka 5.257 Triliun. Jika dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan November 2017 sebesar 348,3 Miliar USD terjadi peningkatan sebesar 24,5 Miliar USD atau setara dengan 345,4 Triliun. Komposisi ULN berdasarkan peminjam, swasta berada diatas sedikit lebih besar dari pemerintah dan bank sentral yaitu masing-masing sebesar 189,3 Miliar USD dan 183,5 Miliar USD.

Secara khusus, penting juga untuk memberikan kritik kepada Kementerian Keuangan dalam hal melakukan publikasi ULN, karena selama ini yang bisa diakses oleh publik adalah posisi ULN yang pada posisi dua bulan sebelumnya, sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, hal itu tidak lebih hanya diatas kertas saja dan semata hanya pemenuhan kebutuhan administrasi saja.

Tahun 2018 juga menjadi momen dimana Wor/d Bank dan Asian Development Bank berusaha memperalat masyarakat Indonesia. Intinya bahwa kedua organisasi kreditur internasional ini berusaha untuk memanfaatkan kelemahan penerapan aturan perundang-undangan di Indonesia dan menghindari penggunaan safeguard bank dunia dengan mendorongpenerapanESF(EnvironmentandSocialFramework) di Indonesia sejak Oktober 2018. ESF menggantikan Safeguard BankDuniasebelumnya,yangselamainidigunakanuntukmenilai permohonan utang, syarat-syarat yang harus dipenuhi negara peminjam dalam proses, pelaksanaan dan evaluasi sebuah proyek yang pembiayaannya berasal dari hutang.

Asian Development Bank (ADB) juga tengah mendorong CSS (Country System Safeguard) khusus untuk digunakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sifatnya sama untuk mempermudah pinjaman dan tidak menjadikan dampak sosial dan lingkungan sebagai hal yang penting dalam sebuah proyek. CSS ini belum diterapkan karena terus mendapat penolakan dari koalisi pemantau pembangunan infrastruktur.

E. Pesisir dan Pulau Kecil

September 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan pentingnya pemerintah daerah mengatur zona kelautan agar sektor kelautan dan perikanan bisa benar-benar berkelanjutan. Pemerintah provinsi dan daerah yang memiliki pantai pesisir sudah saatnya untuk mengatur zona kelautannya dan dapat segera menelurkan peraturan daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Dok. WALHI | Penanaman mangroove di P.Pari Kepulauan 1000 DKI Jakarta pada peringatan hari mangroove sedunia Juli 2018

Target di tahun 2018 adalah 34 provinsi sudah memiliki perda RZWP3K dalam rangka mengoptimalkan laut sebagai garda terdepan Indonesia. Upaya yang telah dilakukan KKP dengan mengingatkan secara tertulis kepada seluruh pemerintah provinsi dan berkali-kali telah dilakukan agar segera membuat perda RZWP3K di wilayah masing-masing.

Selain RZWP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menargetkan untuk menyelesaikan 7 (tujuh) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) dan 20 (dua puluh) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT). Artinya di tahun 2018 akan terbit 61 (enam puluh satu) regulasi yang akan mengatur ruang pesisir, perairan dan laut di Indonesia, baik di level nasional maupun daerah berdasarkan amanat UU No. 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil junto UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 serta UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Target ini, lagi-lagi terlihat sangat ambisius demi memfasilitasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang juga sangat ambisius. Selain ambisius, WALHl juga melihat adanya bentuk pemaksaan penggunaan regulasi yang tidak sesuai dengan perintah UU Kelautan, karena mandat UU Kelautan adalah wajib melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Perencanaan Ruang Laut, tetapi Presiden Jokowi justru hanya menerbitkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Dalam perjalanannya, Kemenko Maritim kemudian diberikan mandat untuk mengkordinasikan sekaligus menuntaskan RZWP3K disetiap provinsi, tentunya dengan dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri serta Bappenas. Sayangnya dalam semangat percepatan untuk menuntaskan RZWP3K di semua provinsi, masih ada yang mengabaikan atau bahkan menganggap tidak penting dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang juga adalah amanat dari undang-undang. Hal lain adalah karena proses percepatan yang diutamakan, maka pelibatan publik yang tepat dan secara luas menjadi terabaikan prosesnya.

Alhasil dari terget ambisius ini, baru 14 (empat belas) provinsi yang bisa menyelesaikan RZWP3K hingga berbentuk Peraturan Daerah (Perda), meski kualitasnya masih diragukan karena mengabaikan KLHS dan partisipasi publik yang seharusnya melalui proses konsultasi yang bermakna. Sebagian besar pemprov dan penyusun RZWP3K juga masih berusaha untuk memasukkan alokasi ruang untuk kawasan pertambangan pasirlaut,peruntukanreklamasitermasukuntukpengembangan zona jasa dan perdagangan bisnis properti, juga banyak diakomodir dalam recana zonasi.

Zonasi yang tidak berpihak kepada publik, tentu akan mengancam kehidupan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah pesisir dan juga yang bermukim di pulau-pulau kecil. Jarak 0 - 4 mil seharusnya menjadi zona yang bebas dari rencana pemanfaatan eksploitatif dan lebih baik dijadikan zonatangkap baginelayan-nelayan kecil/tradisional.Pengaturan zonasi seharusnya dibuat dan dijadikan payung hukum untuk mengelola potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara adil dan berkelanjutan.

Politik tataruang diwilayahpesisir, perairan danlautjuga tak kalah peliknya karena ego sektoral Kementerian/Lembaga masih mewarnai perebutan ruang tersebut. Menurut WALHI, ini juga menjadi salah satu kegagalan Presiden Jokowi dalam mengatur dengan tegas kabinet-kabinetnya. Dugaan WALHI belum ada satupun RZKSN yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, padahal sudah menargetkan 7 (tujuh) Perpres RZKSN untuk tahun 2018. Hingga November 2018 ada 3 (tiga) Rancangan RZKSN yang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM yaitu KSN Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur), KSN BBK (Batam, Bintan, Karimun), KSN Gerbangkertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto. Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) dan sebagian lagi masih pembahasan di Panitia Antar Kementerian.

Dinamika tarik menarik kepentingan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sangat tergambar persoalan ini. Perkiraan WALHI, perebutan ruangnya berada pada zona pesisir yang sangat strategis investasi dan memiliki kepentirgan nasional, baik menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial dan juga lingkungan.

Keterlibatan WALHI dalam beberapa pembahasan Rancangan RZWP3K dan RZKSN, juga tidak pernah diajak untuk mendiskusikan prespektif kebencanaan. Padahal wilayah pesisir dan perairan di Indonesia sebagian besar adalah kriteria kawasan rawan gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, zona patahan aktif, rawan tsunami, dan rawan abrasi.

F. Wilayah Kelola Rakyat

1. Capaian Nasional Perhutanan Sosial

Capaian target Perhutanan Sosial hingga 28 Desember 2018 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun merujuk taget RPJMN, realisasinya masih sangat rendah dari target 12,7 juta hektar. Berdasarrkan KLHK diketahui bahwa capaan perhutanan sosial hingga Desember 2018 adalah seluas 2.504.197,92 Ha dengan, dengan rincian capaian yang dapat dibagidalam dua periodesasi kepemimpinan. Pada tahun 2007s/d 2014 atau periode Pemerintah SBY, 8 tahun Perhutanan Sosial diimplementasikan diperoleh capaian seluas 455.838,87 Ha. Sedangkan di periode Pemerintahan Jokowi-JK, dalam kurun waktu tahun 2015 s/d 2018 atau lebih dari empat tahun Pemerintahan berlangsung diperoleh capaian capaian seluas 2.048.359,05 Ha (2015 seluas 98.558,47 Ha-2016seluas153.676,03Ha-2017seluas534.510,90 Ha - 2018 seluas 1.261.613,65 Ha). Sedangkan untuk skema Hutan Adat (HA) hingga saat ini sudah ada 35 unit pengakuan Hutan Adat dengan total luasan sebesar 28.206 Ha bagi 13.034 KK di seluruh Indonesia.

Capaian Perhutanan Sosial 1.400,000.00 1,10021000 1.000.00.00 a0q, 000 00 60000000 4X000 00 200.000.00 2007-2014 2015 2016 2017 2018

Dari uraian capaian ini bisa dilihat bahwa implementasi kebijakan Perhutanan Sosial pada periode Jokowi-JK jauh lebih baik dibanding periode SBY-JK dan Boediono.Walaupun dalamrealitanya,capaianinimasih jauh dari luasan dominasi penguasaan korporasi terhadap kawasan hutan Indonesia.

2. Perhutanan Sosial di Daerah Dampingan WALHI dan Problematikanya

Terhentinya laju penerbitan legalitas wilayah kelola rakyat pada daerah dampingan WALHI melalui skema Perhutanan Sosial disebabkan adanya penundaan proses verifikasi dan penerbitan SK di usulah perhutanasn sosial yang berada di ekosistem gambut. Selainfaktortersebut, terdapathambatantumpan tindih areal usulan yang berada dalam status konflik. Pada Periode tahun 2017 dan 2018, dari total 64 lokasi usulan yang tersebar di 14 provinsi Eksekutif Daerah WALHI, terdapat 12 lokasi usulan yang telah mendapatkan pengakuan legal akses berupa SK Perhutanan Sosial dengan sebaran di Provinsi Sumatera Barat 5 SK (4 HD/ HN dan 1 HKm), Provinsi Aceh 2 SK (HD), Provinsi Jambi 2 SK (HA), Provinsi Sulawesi Tenggara 1 SK (HKm), dan Provinsi Sumatera Utara 2 SK (HKm). Total luasan pengakuan WKR yang sudah mendapatkan SK adalah 15.330 hektar, atau baru sekitar7% daritotalkeseluruhan usulan seluas 213.918 hektar. Selebihnya masih berada dalam proses menunggu terbitnya SK seluas 98.841 hektar atau sebesar 46% dari total luasan usulan dan yang sedang dalam proses verifikasi seluas 99.747 hektar atau sebesar 47% dari total luasan usulan, seperti yang tergambar dalam infografis dibawah ini:

Terdapat2 (dua) halpenting yangingin diutarakan dalam catatan singkat ini, yaitu:

1. Bahwa usulan-usulan yang masih berstatus menunggu terbitnya SK Perhutanan Sosial berada di 16 lokasi usulan dan sebagian besar berada pada lahan gambut yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait pemanfaatan dan/atau pengelolaan lahan gambut untuk perhutanan sosial. Sebagai program strategis nasional, seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi pemerintah untuk memberikan hak legal akses kepada kelompok petani dan juga kelompok perempuan yang me ngusulkan perhutanan sosial di lahan gambut.

2. Untuk lokasi-lokasi usulan yang statusnya masih verifikasi administrasi, juga belum terjadi perkembangan proses. Sebanyak 36 usulan juga masih terkatung-katung nasibnya, seolah masyarakat tak menemukan harapan untuk memperoleh legal akses. Sebagian besar usulan ini berada dalam lokasi yang selama ini dikuasai oleh korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI). Di Sumatera Selatan dikuasai oleh PT. Musi Hutan Persada (MHP) dan di Keupulauan Bangk Belitung dikuasai oleh PT. Bangun Rimba Sejahtera (BRS). Belum ada upaya penyelesaian konflik secara serius yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meski sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas penyelesaian konflik antara korporasi dengan kelompok masyarakat yang mengusulkan perhutanan sosial.

Dari kedua poin diatas, tentu sangat beralasan jika kelompok petani dan kelompok perempuan bersama organisasi masyarakat sipil, melakukan desakan terhadap pemerintah, khususnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghambat percepatan pemberian legal akses perhutanan sosial kepada masyarakat.

3. Implementasi TORA

Semangat implementasi kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang sebenarnya dibagi dua skema, yaitu legalisasi dalam bentuk sertifikasi dan redistribusi, kembali difokuskan pada kegiatan sertifikasi saja. Hal ini terlihat dari capaian ang diperoleh oleh Kementerian ATR/ BPN. Hingga Oktober 2018,5 diterbitkan sejumlah 180 ribu sertipikat redis dari target 350 ribu alias 65%, selalu diperbaharui hasil. Serta untuk konsolidasi tanah sudah tercapai 70%. Kendatipun berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi Penataan Agraria. Sementara capaian inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) tahun 2015, sebanyak 88.384 bidang dari target awal 144.900. Tahun 2016, sebanyak 522.457 bidang dari target 612.365, 2017 (106.957 bidang, target 120.445). Pada 2018, sebanyak 189.058 bidang dari target 719.612. Merujuk siaran pers yang disampaikan BPN diketahui bahwa pendekatan capaian program yang dilakukan hanya sebatas pada pemenuhan target sertifikasi, bukan merujuk pada target luasan. Hal ini sangat relevan apabila dilogikan untuk program legalisasi, namun untuk program redistribusi, maka capaian bidang sama sekali tidak relevan dipergunakan.

Selanjutnya, merujuk pada sumber yang disampaikan KPA bahwa capaian luasan legalisasi dan redistribusi yang dicapai Kemeterian ATR/BPN hingga Oktober 2018 adalah legalisasi asset melalui sertifikasi mencapai 2,2 juta hektar, sementara untuk redistribusi (non-hutan) 270.230 hektar. Alokasi dari pelepasar: kawasan hutan yang ditarget 4,1 juta hektar, baru menyentuh angka 2.363.405 hektar. Dari angka tersebut belum ada kawasan hutan yang dilepaskan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN.

Selain fokus implementasi TORA pada sertifikasi, WALHI juga memberikan kritik terhadap kementerian ini terkait keseriusannya dalam upaya penyelesaian konflik.6 Berdsarkan RKP 2018, Kementerian ini seharusnya menerbitkan paket regulasi penyelesaian konflik, namun hingga 2018 berakhir, paket regulasi yang ditunggu tidak berhasil diselesaikan. Menurut Sofyan Djalil, Menteri ATR/ Ka BPN dalam proses penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan pada 2015 ada 2.145 kasus 947 selesai. Pada 2016, ada 2.996 konflik dan selesai 1.570 kasus. Tahun 2017, sebanyak 3.293 konflik, selesai 1.034, dan pada 2018 sebanyak 2.368 konflik, selesai 480 kasus. Pertanyaannya, sejauh mana angka capaian in dibeedakan antara konflik dan sengketa. Selanjutnya, pendekatan penyelesaian konflik yang dilakukan kemeterian ini juga keliru, karena dilakukan dengan pembuatan nota kesepahaman dengan kepolisian dan kejaksaan. Apabila ini dilakukan, maka potensi pendekatan represi akan terjadi.

-agraria-2018-dan-rencana-2019-77782 5.https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/eva

G. Kebencanaan Sepanjang 2018

1.Trend Bencana 2018

Letak geografis dan struktur geologis Indonesia yang diapit oleh 3 lempeng bumi aktif Australia, Eurasia dan Pasifik menjadikannya sebagainegara subur dan kaya akan sumber daya alam, namun jalur jajaran gunungapiaktifringoffiremenjadikannyasebagaisalah satunegararawanbencana.Kondisikerawanan bencana ini sayangnya juga diikuti kebijakan dan tindakan salah urus sumber-sumber kehidupan, sehingga gempa bumi, gunung meletus dan tsunami sebagai bencana alam juga diikuti bencana ekologis seperti kebakaran hutan, longsor, banjir dan lainnya mengalami kecenderingan mengakibatkan korban dan kerugian yang luar biasa besar.

Sepanjang 2018, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat terdapat ada 2.426 peristiwa, dengan catatan bahwa tsunami selat Sunda belum dihitung didalamnya.7 Dariserangkaian peristiwa bencana itu, banjir, longsor dan puting beliung masih mendominasi. Puting beliung terjadi 750 kali, banjir 627, tanah longsor 440, kebakaran hutan dan lahan 370, kekeringan 129, letusan gunung api 55, gelombang pasang atau abrasi 34, gempa bumi 20 kali, gempa bumi beserta tsunami satu kali dan tsunami buntut erupsi. Merujuk pada data 2017, maka ada peningkatan kuantitas kebencanaan. Pada 2017 tercatat terjadi 2.175 bencana, dengan rincian banjir (737), puting beliung (651), tanah longsor (577), kebakaran hutan dan lahan (96), banjir dan tanah longsor (67), kekeringan (19), gempa bumi (18), gelombang pasang/abrasi (8), serta letusan gunung api (2).

Selanjutnya, dari 2.175 peristiwa bencana pada 2017, 99,08% atau 2.154 gelombang pasang/abrasi (8), serta letusan gunung api (2). Selanjutnya, dari 2.175 peristiwa bencana pada 2017, 99,08% atau 2.154 peristiwa diataranya masuk kepada kategori bencana hidrometeorologi, (hidrometereologi erat dengan bencana ekologis, khususnya pada pemicu utama perubahan iklim, melihat definisi bencana hidrometeorologi, erat dengan parameter curah hujan, kelembaban, temperatur, angin-) sedangkan pada 2018 tercatat terjadi 2.350 (96,9%) peristiwa yang dapat dikategorian sebagai bencana hidrometeologis. Walaupun secarapersentaseadapenurunan,namunsecaranumerik terlihat jelas ada peningkatan. Adapun perbandingan kuantitas bencana hidrometeologis yang terjadi pada 2017 dan 2018.

Perbandingan Jumlah Bencana HidrometereologiTahun 2018 dan 2017 Sumber: BNPB,Mongabay diolah 20182017 750 737 651 677 577 440 370 128 86 34 19 8 PUTING KEKERINGAN KEBAKARAN BANER TANAH GELOMBANG LONGSOR PASANG/ BEUUNG HUTAN DAN LAHAN ABRASI

6.hitps://www.mongabay.co.id/201/10/31/sektor-agraria-dan-tata-ruang-pada-empat-tahun-jokowi-seperti-apal

7.https://www.mongabay.co.id/2018/12/25/catatan-akhir-tahun-lingkungan-rusak-bencana-makinmengancam-bagaimana-prediksi-2019/, diakses pada 30 Desember 2018.

2. Potret Kebencanaan di NTB, Sulteng, Banten dan Lampung

Selain terjadi peningkatan kuantitas jumlah bencana, khususnya bencana hidrommeterologi yang dapat diklasifikasi sebagai bencara ekologis. di 2018 juga terjadi tiga peristiwa bencana luar biasa, yaitu gempa bumi di (1) Nusa Tenggara Barat, terutama Lombok; (2) gempa, tsunami dan iquifaksi di Sulawesi Tengah; dan tsunami Selat Sunda yang berdampak di Banten dan Lampung. Rincian kerugian terhadap tiga bencana dahsyat ini dapat dilihat dari data BNPB di bawah.

Bencana tahun 2018 yang Minimbulkan Korban Jiwa Cukup Besar (Gempa NTB, Sulawesi Tengah dan Tsunami Selat Sunda)

Rumah RusakRumah RusakKerusakan dan Kerugian
Gempa NTB564 2.1011.3731.886 4.43811.510 221.450149.715 88.451Rp.17,13 Trilyun Rp. 18,47
Gempa & Tsunami Sulteng2.1011.3734.438221.45088.451Rp. 18,47 Trilyun
Tsunami Selat Sunda4291541.48516.082913Masin dalam pendataan

Tiga bencana besar yang terjadi di semester Il 2018 direspon secara cepat oleh Pemerintah, walaupun tidak diikuti dengan solusi penanganan pasca bencana yang baik. Hal ini dapat dilihat dari rentetan janji manis pada yang tak kunjung terealisasi. Kita mulai dari Bencana NTB-Lombok. Kunjungan Presiden saat itu menjanjikan banyak hal, seperti pemberian bantuan perbaikan bagi rumah warga yang terdampak sebesar Rp 50 juta bagi rumah yang rusak berat, dan Rp 25 juta bagi yang rusak sedang dan rusak ringan Rp 10 Juta. Janji terucap, namun buruknya keterbukaan informasi yang dipraktikkan Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai prosedur pencairan bantuan menyulitkan warga untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selanjutnya, Presiden di NTB juga memperkenalkan RISHA (Rumah Instan Sederhateknologi konsep hunina Sehat), yang memuat dalam an tahan gempa, namun sayangnya penyusunan program tidak dilakukan secara partisipatif, sehingga nilai dan kearifan lokal terkesan diabaikan.

Kedua, peristiwa gempa bumi, tsunami dan liquifaksi di Sulawesi Tengah. Secara geografis, lokasi bencana berada di cecar palu koro. Sebelum peristiwa terjadi, telah terdapat beberapa riset yang memperlihatkan terdapat lokasi berada di daerah rawan bencana, bahkan secara regulasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah mempunyai Perda tentang Pengurangan Resiko Bencana, namun sayangnya Perda ini dibiarkan menjadi teks mati yang tidak pernah disosialisasikan dan diimplementasikan Pemerintah Daerah. Belum lagi, RTRWP yang sudah memperlihatkan pola dan struktur ruang dalam perspektif kebencanaan malah dilanggardemi melayani investasi perhotelan, seperti norma yang menentukan bangunan yang maksimalnya didirikan 4 lantai, namun banyak hotel yang tidak mengindahkannya, yang tenttunya dibiarkan oleh Pemerintah Kota.

Parahnyalagi,PemerintahDaerah,ProvinsidanKotayang membiarkanrakyatnyamembangunpemukimandilokasi rawan bencana. Inkonsistensi kebijakan perundangan dan implementasi lah yang menyebabkan jatuhnya banyak korban dan kerugian luar biasa terjadi di Sulawesi Tengah. Terkait dengan bantuan yang dijanjiakan Pemerintah Pusat, Sulawesi Tengah pun mengalami penderitaan serupa seperti yang terjadi di NTB.

di Selat Sunda, Ketiga, bencana Lampung dan Banteng. Bencana tsunami kembali menghantam pesisir pantai Selat Sunda pada Sabtu malam tanggal 22 Desember 2018. Tsunami yang datang secara tiba-tiba itu diduga kuat disebabkan oleh longsor yang terjadi setelah erupsi gunung Anak Krakatau. Besarnyajumlah korban pada kejadian inimerupakan kelalaian Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap riwayat bencana di lokasi tersebut. Semenjak meletusnya gunung anak Krakatau pada tahun 1883, beberapa kajian dan riset telah menyebutkan akan potensi tsunami, salah satunya jurnal yang dirilis pada tahun 2012 berjudul Tsunami hazard related to a flank collapse of Anak Krakatau Volcano, Sunda Strait, Indonesia. Sayangnya, beberapa hal tersebut tidak diperhatikan dengan sungguh dan dijadikan sebagai landasan mitigasi bencana oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB III PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Mencari Keadilan di Ruang Penegakan Hukum

Ruang-ruang penegakan hukum masih cenderung menjadi ruang pertarungan yang nyaman bagi penyelenggara negara yang tidak pro terhadap lingkungan hidup dan perusak lingkung hidup, namun ruang ini menjadi ruang yang menakutkan bagi para pejuang lingkungan hidup. Pada 2018, WALHI secara aktif melakukan penggunaan langkah hukum dan pendampingan terhadap korban konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terkait dengan pernerbitan izin pertambangan, WALHI secara langsung menggunakan /egal standing-nya untuk menggugat izin pertambangan di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Aceh. Terkait dengan proses gugatan terhadap perizinan pertambangan di Aceh, tidak akan diulas secara lebih dalam pada saat ini, karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum memberikan putusan.

Untuk proses gugatan di Sulawesi Tengah, pada Selasa 4 September 2018, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan perkara No 45/G/LH/2018/PTUN-JKT, gugatan WALHI terkait tambang emas terhadap Menteri ESDM atas penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. Citra Palu Mineral di Poboya Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dinyatakantidakditerima(nietontvankelijkeverklaard).Gugatan WALHI terhadap SK Menteri ESDM tidak dapat diterima karena Menurut Majelis Hakim objek sengketa yang diajukan oleh WALHI sebagai penggugat bukan menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili, memeriksa dan memutus. Bagi WALHI, putusan ini sangat bertentangan ketentuan UU Minerba No. 4 Tahun 2009, dimana semua rezim Kontrak Karya yang telah berakhir akan menyeseuaian dengan ketentuan UU ini, dan posisi keputusan menteri sebagai landasan peningkatan ini jelas memposisikannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dok WALHI ! Aksi di bentang poster di PTUN Jakarta, gugatan WAlHi terkait tambang emas terhadap Menten ESDM atas penerbitan Izin Usaha Pertambargan Operasi Produksi (IUP OP) PT. Citra Palu Mineral di Poboya Kota Palu Prov nsi Sulawesi Tengah

Dengan logika yang serupa, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan prkara No 47/G/LH/2018/PTUN- JKT pada Senin, 22 Oktober 2018. Gugatan WALHI terhadap Menteri ESDM dan PT Mantimin Coal Mining atas terbitnya Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30;DJB/2017 tentangPenyesuaian

Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi di kabupaten Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Majelis Hakim menilai PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Majelis Hakim berargumen bahwa Kontrak Karya terkait dengan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) berada dalam ranah hukum perdata.

Sementara untuk penegakan hukum pidana, WALHI mencata KLHK melakukan penanganan perkara hingga tahap P21 atau siap dilimpahkan pengadilan dengan kuantitas yang cukup besar, yaitu sejumlah 127 kasus dengan rincian 79 kasus pembalakan liar, 20 kasus perambahan hutan, 26 peredalaran illegal TSL, 2 kasus pencemaran dan 1 kasus kebakaran hutan dan lahan.

Sayangnya, proses penanganan perkara ini juga masih didominasi permintaan tanggungjawaban pidana subjek hukum per orangan. Hal ini kian diperparah dengan meningkatnya kasus kriminalisasi yang dialami pejuang lingkungan hidup.

Dok. WALHI | Aksi masyarakat Meratus KalSel di PTUN Jakarta

Hal inilah yang menjelaskan bahwa 2018 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, korporasi masih relatif aman dari jerat hukum pidana. Contoh kasus besar yang bisa kita lihat, pencemaran telukBalikpapan,dimanaPertaminasebagaisubjek hukum korporasi masih aman akibat pencemaran tumpahan minyak yang terjadi di penghujung Maret hingga awal April 2018. Bahkan belum ada satupun laporan WALHI pada 2018 kepada penyidik Polri maupun KLHK yang direspon.

Berbeda dengan penegakan hukum perdata, secara akumulatif dari tahun 2015-2018, tercatat KLHK telah mengantongi deposit kemenangan terhadap korporasi dalam gugatan kerugian dan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 16.94 triliyun untuk kerugian lingkungan hidup dan Rp 1,37 triliyun untuk biaya pemulihan, namun belum ada satupun putusan yang sudah dieksekusi.

PEJUANG LINGKUNGAN Akarler Kriminalisasi Saksi Ahli

Walaupun 2018, masih diwarnai cerita buruk dan belum berpihaknya komponen sistem peradilan kepada lingkungan dan hak asasi manusia, namun terdapat beberapa putusan yang dirasakan cukup baik, dikabulkannya seperti sebagian Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2018 yang mengabulkan sebagian Permohonan beberapa masyarakat adat di Riau terkait pengujian Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah

Ulayat dan Pemanfaatannya. Dalam putusannya, Mah- Gubernur Riau dan Ketkamah Agung memerintahkan ua DPRD Provinsi Riau untuk mencabut beberapa ketentuan Perda yang melegalkan perampasan tanah adat dan aktivitaspertambangan.Selanjutnya,adaPutusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Cibinong membebaskan ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basuki Wasis dalam perkara gugatan yang diajukan oleh terpidana korupsi Nur Alam.

B. Potret Konflik Sumber Daya Alam 1. Kementerian ATR/ BPN Enggan Melahirkan Paket Regulasi Penyelesaian Konflik

Pada RKP 2018 disebutkan bahwa salah satu program prioritas reforma agraria dilakukan melalui salah satu kegiatan prioritas penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Paket regulasi ini tentunya menjadipenting untuk mengakselerasiprosesproses konflik yang berujung pada pemulihan hak rakyat. Secara sektoral, hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai aturan penyelesaian konflik secara sistematis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, walaupun terdapat beberapa kritik terhadap substansi aturan tersebut.

Secara parsial sebenarnya dikeluarkan pedoman penyelesaian konflik antar negara dan rakyat dalam penguasaan hutan sebagai pengganti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan; Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014 Nomor: PB.3/Menhut-11/2014; Nomor :17/PRT/M/2014; Nomor: 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan, yang tidak mepunyai kekuatan hukum mengikat pasca penerbitan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Pedoman parsial ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasai Pengauasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Penerbitan Permenkoekoin ini diapresiasi oleh WALHI, namun perlu dicatat bahwa aturan ini tidak akan beroperasi dengan maksimal di kawasan hutan, karena cakupannnya sudah dibatasi pada kawasan hutan dalam status penunjukan sebagaimana disebutkan dalam Perpres 88/ 2017. Hal ini kian rumit, ketika turunan resettlement juga diatur dalam Permenko ini.

Begitu lambannya proses penerbitan paket regulasi penyelesaian konflik ini tidak dapat juga dilepaskan dari tidak adanya itikad baik dari Kementerian ATR/ BPN. Menurut RKP, seharusnya Kementerian inilah yang menyelesaikan paket regulasi dengan terbitnya Permenko konflik,terlebih Ekuin. Maka dengan keterbatasan cakupannya,

Kementerian ATR/ BPN seharus mempunyai dasar hukum yang lebih jelas dalam melahirkan paket kebijakan regulasi tersebut. Selain tidak patuh pada perintah RKP yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, WAL- HI juga mencatat bahwa Kementerian yang dipimpin Sofyan Djalil ini juga abai terhadap perintah Nomor 86 Tahun 2018 Peraturan Presiden Reforma Agraria yang diterbittentang kan pada 27 September 2018. Pada Perpres RA secara tegas memerintahkan Kementerian ini untuk menerbitkan peraturan mengenai penanganan sengketa dan konflik agraria.

Dengan adanya dua perintah Perpres untuk melahirkan paket kebijakan regulasi penyelesaian konflik kepada Kemeterian ATR/ BPN, maka WALHI memberikan apresiasi kepada Kementerian yang dipimpin Sofyan Djalil sebagai Kementerian yang menghambat dorongan penyelesaian konflik agraria. Persoalan kerakyatan hanya dipandang soal sertifikasi dan redistribusi semu dengan biaya persil tanah, sedangkan Kebijakan Satu Peta hanya dilihat untuk menyelesaikan persoalan tematik yang dibutuhkan guna mengakseslerasi pembangunan proyek infrastruktur.

2. Perlindungan Semu dan Nir-Implementasi Pasal 66 UU PPLH

Ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata" membawa harapan bagi terpenuhinya hak atas lingkungan hidup dan orang-orang yang memperjuangkannya. Sayangnya, hampir 10 tahun ketentuan ini berlaku, masih mendapatkan hambatan operasionalisasi, bahkan di rezim SBY dimana UU PPLH disahkan, juga gagal dioperasionalisasikan untuk melindungi pejuang lingkungan hidup. Kesulitan operasionalisasi Pasal 66 sebenarnya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu (1) kelemahan yang dimuat pada penjelasan ketentuan ini yang membatasi operasionalisasinya dengan redaksi untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (2) tidak adanya aturan pelaksana Pasal 66, yang mengakibatkan komponen peradilan pidana enggan mempergunakannya; dan (3) pengetahuan komponen peradilan pidana mengenai ketentuan ini.

Angin segar memaksimalkan operasionalisasi Pasal 66 lahir paska Jokowi-JK terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2014. Hal ini dikarenakan pada dokumen visi-misi dalam 9 agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, tersurat niat baik melindungi para pejuang lingkungan hidup dan Pembela HAM lainnya. Dari 9 agenda prioritas, ada dua agenda yang menggambarkan niat baik Jokowi untuk mengimplementasikan ketentuan ini, yaitu:

1. Nawa Cita 1, yang bisa dilihat dari redaksi, kami akan menghadirkan kembali Negara untak melindangi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, .....; Serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun POLRI yang professional dan dipercaya masyarakat;

2. Nawa Cita 4, yang bisa dilihat dari redaksi, kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat;

Perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarginal, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Agenda Prioritas Nawa Cita 1 dan 4 inilah yang menurut WALHI menggambarkan itikad baik Jokowi, untuk menutupi kelemahan substansi dan operasional Pasal 66 melalui penerbitan Perpres atau skema peraturan tingkat K/L bisa diinstruksikan guna mewujudkan komitmen perlindungan. Sehingga kelemahan Pasal 66 secara substansi dan operasionalisasi dapat teratasi. Hingga 2018, WALHI melihat hanya Mahkamah Agung yang mempunyai peraturan operasionalisasi Pasal 66 melalui Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/Il/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV Bagian B angka 4 menyebutkan bahwa rujukan Pasal 66 UU PPLH sebagai bagian dari Anti SLAPP. Hal seperti inilah yang diharapkan publik dilakukan Jokowi paska terpilih, namun empat tahun lebih Pemerintah berjalan, Jokowi belum berhasil melahirkan aturan pelaksana Pasal 66, sehingga perlawanan rakyat dalam mempertahankan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan bersih masih sering dipatahkan melalui penggunaan langkah hukum. Hal ini bisa dilihat dari masih belum berhentinya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup sepanjang 2018.

Sepanjang 2018, WALHI melihat hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beritikad baik mendorong penerbitan aturan pelaksana Pasal 66, melalui perumusan Kajian Akademis dan Draft Peraturan Menteri terkait hal ini. Sayangnya, 2018 berakhir, peraturan yang diharapkan menjadi preseden bagi Kementerian dan lembaga lain untuk merumuskan peraturan serupa guna melindungi para pejuang lingkungan hidup yang diancam investasi yang dilegalkan negara.

Catatan lainnya, sebelum WALHI dan kelompok CSO lain memutuskan secara intensif mendorong penerbitan peraturan setingkat Menteri yang dimulai pada penghujung Maret 2018, terlebih dahulu sebenarnya diharapkan perlindungan pejuang lingkungan hidup bisa dioperasionalkan dalam level Peraturan Presiden yang cakupan pengaturan tingkat K/L bisa lebih luas. Dorongan ini dilakukan dengan memanfaatkan amanat Pasal 95 UU PPLH terkait dengan tindak penegakan hukum terpadu tindak pidana lingkungan hidup yang terkoordinasi di Kementerian Lingkungan Hidup, namun upaya ini dimentalkan dengan respon istana yang tidak baik.

3. Tanpa Beban Masa Lalu, Jokowi Masih Gagal Selesaikan Konflik, Kekerasan dan Kriminalisasi

Pada Debat Capres-Cawapres pertama di 17 Januari 2019, Jokowi selaku Capres Petahana menyebutkan "saya tidak memiliki beban masa lalu sehingga enak dalam bekerja, enak dalam memberi perintah." Terkait hal tersebut, WALHI akan memperlihatkan bahwa pernyataan yang disampaikan Jokowi tersebut tidak sepenuhnya benar. Hal ini dapat dilihat dari data laporan kasus/konflik agraria yang dilaporkan masyarakat atau organisasi pendamping kepada Kantor Staf Presiden (KSP). Secara regulasi, tentunya KSP bukanlah Kementerian atau lembaga yang berwenang untuk menangani secara teknis proses-proses penyelesaian konflik untuk tingkat impementasi kebijakan, namun lembaga ini menjadi lembaga penting yang dianggap rakyat mampu mendorong K/L, BUMN dan swasta untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini sesuai dengan fungsi KSP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Arus laporan masyarakat terkait konflik yang terjadi kepada Kantor Staf Presiden dimulai sejak Teten Masduki menjadi Kepala di lembaga yang berkantor di komplek Istana Merdeka. Berdasarkan olahan data KSP diketahui bahwa terdapat 555 konflik/kasus agraria dan sumber daya alam yang dilaporkan kepada KSP. Adapun riciannya dapat diihat dari olahan tabel di bawah ini.

KasusLahan (Ha)
116150153600.h21/4KePHE38307
MIEND120414t841tJ
125891242010042715237916BEX
111258911
ELH,16
Tramemigrau一104
1111
TOTAL267191.381,0142434.041,028 21:337 33521337535017.430.042 104.801104.001

Sumber Data Olahan Laporan Konfik SDA ke KSP

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sektor perkebunan dan kehutanan merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan. Posisi puncak laporan di sektor perkebunan menurut WALHI tidak terlepas dari ketiadaan paket regulasi untuk penyelesaian konflik di sektor ini dan diperpearah kecenderungan Kementerian ATR/BPN sebagai regulator dan penerbit izin memiliki kecenderungan yang lebih tertutup dibandingkan Kementerian LHK.

Selanjutnya, sejauh keterlibatan WALHI dan observasi yang dilakukan WALHI sepanjang 2018, diketahui bahwa KSP masih belum berhasil untuk mengakselerasi K/L terkait untuk menyelesaikan konflik yang dilaporkan ke lembaga ini. Mengingat KSP sebagailembaga yang bertugas mengakselerasi pelaksanaan tugas lain yang dimintå Presiden, maka WALHI berpendapat bahwa Presiden belum menaruh perhatian khusus untuk proses-proses akselerasi penyelesaian konflik yang berbuah pemulihan hak rakyat atas sumber agraria dan sumber daya alam. Ketiadaan beban masa lalu yang disebutkan Jokowi ternyata tidak berpengaruh untuk proses-proses akselerasi penyelesaian konflik.

C. Situasi Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup

Tepat 9 Desember 2018, usia Deklarasi Pembela HAM genap 20 tahun. Usia yang tidak muda untuk norma yang menjadi kesepakatan dunia internasional. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu bagian hak asasi manusia menjadikan posisi pejuang lingkungan hidup sebagai salah satu kelompok Pembela HAM. Secara nasional, perlindungan pejuang lingkungan hidup juga mendapat proteksi khusus melalui pengaturan Pasal 66 UU PPLH. Sayangnya, baik perlindungan melalui instrumen hukum nasional dan internasional sekedar jadi teks mati tanpa operasionalisasi yang jelas.

Dalam kurun waktu sembilan tahun berlakunya UU PPLH dan adanya norma Deklarasi Pembela HAM, kondisi pejuang lingkungan hidup di Indonesia masih saja mendapat ancaman, tindak kekerasan, kriminalisasi maupun gugatan perdata agar perjuangannya berhenti. Untuk angka konflik sumber daya alam yang terjadi di 2018 bisa dirujuk pada data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)® yang menyebutkan sepanjang tahun 2018 sedikinya telah terjadi 410 konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177, 613 hektar dengan melibatkan 87.568 KK. Selanjutnya, KPA menyebutkan rincian konflik tersebut terdiri dari 144 (35%) di sektor Perkebunan, 137 (33%) di sektor properti, 53 (13%) di sektor pertanian, 29 (7%) di sektor kehutanan, 19 (5%) di sektor pertambangan, 16 (4%) di sektor infrastruktur dan 12 (3%) di sektor pesisir/ kelautan. Merujuk pada data yang disebut KPA, kembali aitemukan konflik paling besar di sektor perkebunan yang 83% diantaranya dari komoditi kelapa sawit yang dapat diartikan bahwa Kemeterian ATR/ BPN merupakan Kementerian yang paling bermasalah dan tidak mempunyai keseriusan terkait upaya penyelesaian konflik agraria-sumber daya alam.

Dari catatan konflik yang terjadi, WALHI mencatat konflik yang terjadi, masih menggunakan tangan-tangan negara melalui instrumen hukum. Hal ini dapat dilihat dari data yang terekam selama tahun 2018,9 yaitu:

8. Konsorsium Pembaharuan Agrana, Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorslum Pembaharuan Agraria: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, him. 17.

Heri Budiawan (Budi Pego) dkk vs PT Merdeka Copper Gold, Tbk.

Perjuangan Budi dkk, adalah perjuangan menyelamatkan hutan Banyuwangi dari ancaman tambang emas, namun direspon dengan rekayasa kasus. Dalam aksi unjuk rasa penolakan tambang emas pada 4 April 2017. sebenarnyalah bahwa warga menyiapkan 11 spanduk, dan tidak ada satupun spanduk yang ada gambar menyerupai palu arit. Saat warga menyiapkan 11 spanduk tersebut, pembuatannya juga diawasi oleh aparat polisi. Apa-

PEJUANG LINGKUNGAN TOLAK Banavrangi Iaua lengah Kriminalisasi Tambang

bila ada pembuatan gambar tersebut, maka sedari awal dapat dipastikan kepolisian sudah bisa menghentikan dan melakukan tindakan.

Rekayasa kasus ini dirnulai saat seorang tidak dikenal memberi spanduk untuk dibentangkan oleh peserta aksi, orang tidak dikenal tersebut lalu memfotonya dan menghilang. Spanduk dengan gambar mirip palu arit tersebut baru diketahui warga setelah foto tersebut diperlihatkan oleh polisi pasca aksi. dikemudian hari foto tersebut dijadikan bukti bahwa dalam aksi tersebut masyarakat menyebarkan ajaran komunisme. Sekalipun dipersidangan spanduk tersebut tidak dapat diperlihatkan.

Dari rangkaian persitwa ini, jelas bahwa tidak ada unsur kesalahan dan sifat melawan hukum yang dilakukan Budi Pego dkk yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Sayangnya, rangkaian peristiwa ini tetap dianggap kejahatan dan mengakibatkan pada tanggal 23 Januari 2018, Budi Pego divonis oleh PN Banyuwangi dengan pidana hukuman penjara selama 10 bulan dengan dasar Pasal 107a KUHP. Dalam proses banding, Hakim PT Surabaya, Jawa Timur pada 14 Maret 2018 menguatkan putusan PN Banyuwangi. Perlawanan hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung yang dilakukan mereka malah berbuah pahit, dimana pada tanggal 16 Oktober 2018, Para Hakim Agung di MA menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat selama 4 tahun.

9. sebagian kasus merupakan proses kriminalisasi yang berlangsung sejak tahun 2016 dan prosesnya masih berlangsung hingga tahun 2018:

Buruh Tani Desa Mekarsari, Indramayu vs PLTU Indramayu 2 (Proyek Strategis Nasional).

Masyarakatyangtergabungdalam Jaringan Tanpa Asap Indramayu (JATAYU) melakukan aksi terkait dengan penolakan pembangunan proyek PLTU pada 14 Desember 2017 dengan cara memasang spanduk ketidaksepakatan. Spanduk penolakan dibentangkan berdampingan dengan bendera merah putih. Selanjutnya,warga membiarkan spanduk bersama bendera merah putih berada di lokasi, namun esoknya posisi bendera merah putih yang sebelum berada dalam posisi tepat malah berubah dalam kondisi terbalik. Entah siapa yang membalik bendera merah putih tersebut, mengambil foto, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian.Dari rangkaian rekayasa tersebut, tiga warga ditetapkan jadi tersangka, bahkan sempat tidak didampingi advokat dalam proses pemeriksaaan di kepolisian. Sukma, Sawin dan Nanto dituduh melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya, memasang bendera terbalik. Ketiganya kemudian dituntut dengan pasal pidana pada Undang-Undang Tentang Lambang Negara. Pada akhir Desember 2018, Majelis hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan vonis 5-6 bulan penjara.

Nelayan Pulau Pari vs PT Bumi Pari Asri

Kriminalisasi yang terjadi di Pulau Pari merupakan potret kriminalisasi oleh industri pariwisata,sepertiyang diketahui bahwa nelayan pulau Pari telah berkali-kali kehilangan lapangan pekerjaan. Dahulu pulau Pari kaya akan hasil lautnya masih terdapat aktivitas budidaya rumput laut dan mencari ikan. Seiring waktu, laut tercemar, budidaya rumput laut mati, hasil tangkapan menurun. Kemudian masyarakat beralih dengan

PEJUANG LINGKUNGAN Pulau Pari Jakarta Kriminalisasi Industri Pariwisata

mengelola pariwisata sebagai mata pencaharian, menjaga kebersihan pesisir dan menanam bakau. Namun, kembali mereka mendapat ancaman dari perusahaan yang akan merampas bukan hanya laut, tetapi juga rumah dan tanah mereka. Tiga orang nelayan pulau Pari dituduh melakukan pungli dan ancaman kekerasan, sementara seorang lainnya dituduh melakukan penyerobotan lahan. Walau pengadilan memutus bebas, jaksa tetap melakukan kasasi, saat ini kasusnya masih menunggu putusan yang adil, yang membebaskan mereka dari tuduhan mengada-ada.

Kriminalisasi Petani Cianjur

Tuduhan penyerobotan lahan di Cianjur ditujukan pada Koko Solihin dan Koswara. Dua orang petani Cianjur ini dikriminalisasi dengan tuduhan menyerobot lahan dan merusak tanaman milik PT. Pasir Luhur. Pada 23 Agustus 2018, keduanya divonis hukuman 1 tahun lima bulan penjara, atau 17 bulan bui. Padahal, Koko Solihin dan Koswara saat itu menggarap di atas lahan mereka sendiri.

Kriminalisasi Petani Polanto Jaya

Empat orang petani juga juga dittuduhan melakukan pencurian dilahan yang diklaim milik PT Mamuang, anak perusahaan PT Astra Grup. Empat orang petani Polanto Jaya dan seorang petani di Riopakava Donggala Sulawesi Tengah dilaporkan perusahaan ke kepolisian Sulbar, walau sebenarnya mereka melakukan panen di atas lahan mereka sendiri. Selanjutnya, para petani ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi putusan pemidanaan oleh pengadilan. Patut dicatat, bahwa kejadian kriminalisasi ini bukan yang pertama yang dialami warga.

Kriminalisasi Penduduk Waduk Sepat vs PT. Ciputra Surya

Di Surabaya Jawa Timur, empat orang warga dilaporkan oleh PT Ciputra Surya dengan tuduhan memasuki lahan waduk Sepat yang diklaim dikuasai oleh Perusahaan. Padahal Pada Juni 2018 warga berbondong-bondong memasuki lahan tersebut setelah menemukan bahwa pintu air waduk telah dibuka yang menyebabkan air dalam jumlah besar keluar dari waduk. Selain khawatir bahwa waduk sepat hendak dikeringkan, warga juga khawatir aliran air yang deras dari waduk bisa membanjiri kampung mereka. Saat memasuki waduk, warga juga telah berkoordinasi dengan LPMK serta bimas kepolisian dan satpam Citraland. pada tanggal 7 November 2018, dua orang warga (Dian Purnomo dan Darno) ditetapkan sebagai tersangka, atas delik tuduhan melakukan perusakan properti Ciputra di waduk berupa pintu. Sudah sepatutnya kasus ini dihentikan (SP3), karena apa yang dilakukan warga adalah mencegah terjadinya bencana terhadap kampung mereka dan keberlangsungan lingkungan.

Kriminalisasi Penduduk Salingka Gunung Talang Solok

Salingka Gunung Warga Talang yang berkosentrasi di Nagari Batu Bajanjang memperjuangkan kelestarian gunung talang dari rencana pembangunan proyek geotermal di Gunung Talang. Setelah Perjuangan mereka diabaikan sedemikian lama, tibalah tuduhan pembakaran mobil milik PT. Hitay Daya Energi di kawasan Salingka Gunung Talang. Akibat tuduhan tersebut, pada 24 Juli 2018 tiga orang masyarakat divonis 2 tahun pen-

jara oleh PT. Sumatera Barat. Hal Serupa dialami empat orang pejuang lingkungan di Pasaman Sumatera Barat, yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan akibat pertambangan emas, mereka dituduh melakukan pembakaran mobil PT. IJM.

Penembakan Poroduka di NTT

Pada April 2018, Poroduka bersama masyarakat lainnya yang mempertahakan wilayah pesisir Pantai Marosi, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT dari pengukuran lahan oleh BPN untuk kepentingan investasi pariwisata ditembak polisi hingga menghebuskan nafas terakhir tidak lama setelah itu.

Dari beberapa peristiwa kriminalisasi dan penggunaan tangan negara dalam penghilangan nyawa Poroduka, dapat disimpulkan bahwa pembungkaman terhadap orangorang yang memperjuangkan lingkungan hidup dan sumbersumber kehidupannya masih terjadi sepanjang 2018. Penggunaan hukum dan tangan komponennya guna menciptakan ketakutan dan menghentikan perjuangan ataslingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak mampu diredam oleh Pasal 66 UU PPLH dan Deklarasi Pembela HAM yang sudah berumur 20 tahun. Pun demikian, harapan akan hukum yang adil sejatinya melalui proses peradilan di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dengan operasionalisasi ketentuan Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV Bagian B angka 4 menyebutkan bahwa rujukan Pasal 66 UU PPLH juga tidak berjalan dengan baik. Satu-satunya keberhasilan operasionalisasi SK KMA ini hanya terjadi pada gugatan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam kepada Basuki Wasis selaku ahli dalam perkara korupsi yang dijalani mantan gubernur Sulawesi Tenggara tersebut.

Memperhatikan catatan di atas, maka WALHI dan kelompok CSO dan masyarakat korban rekayasa kasus dan kriminalisasi di aksi Hari HAM 2018 yang dilangsungkan pada 11 Desember 2018 menyerukan kepada:

1. Presiden selaku Kepala Negara secara aktif bertanggung jawab melakukan:

Perlindungan dan pemulihan masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup di Banyuwangi, Indramayu, Cianjur, di Donggala, Pulau Pari Jakarta, waduk sepat Surabaya, dan setiap korban rekayasa kasus, kriminalisasi dan peradilan sesat melalui abolisi dan amnesti;

Menghentikan keseluruhan tindakan dan kebijakan Negara melegalkan praktik perampasan tanah dan pengabaikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Menghentikan pelibatan aparat keamanan dan tindakan represif yang diikuti praktek-praktek kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria dan lingkungan hidup.

Memastikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolri dan Jaksa Agung segera berkordinasi menerbitkan aturan pelaksanan Pasal 66 UU Nomor 32/2009 PPLH untuk memastikan efektifitas jaminan perlindu ngan pejuang lingkungan hidup;

Memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup, penyelesaian konflik agraria dan pengakuan kembali hak-hak atas tanah rakyat dengan mewujudkan implementasi kebijakan Reforma Agraria Sejati;

2. Mahkamah Agung agar melakukan revisi SK KMA No. 36/ KMA/SK/II/2013tentangPemberlakuanPedomanPenanganan Perkara Lingkungan Hidup guna memastikan penguatan aturan pelaksana Anti SLAPp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) dan memastikan seluruh Pengadilan mematuhi pedoman penanganan perkara tersebut;

3. Segenap bangsa Indonesia untuk bersolidaritas bagi mereka yang berjuang untuk hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat.

4. Segenap pejuang lingkungan hidup harus meningkatkan kewaspadaan dariintaian, jebakan dan rekayasa kasus dalam aksi-aksi perjuangan memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Daftar Pejuang Lingkungan (korban kriminalisasi) yang harus dibebaskan:

NoNamaPeristiwaTuduhan/ rekayasa kasusStatus hukum
1alias Budi Pego (L)Memperjuang- kan lingkungan, hutan Banyu- wangi, Jawa Timur dari ker- usakan akibat pertambangan emas.menyebarkanempat tahun penjara
2Dwi Ratnasari (P)Dituduh ikut serta menye-
3Trimanto Budi Safaat (L)
4Safaat (L) Cipto Andreas (P)pertambangan emas.nisme.
5 6Sukma (L)PetaniIndramayu Jawa Barat yang memperjuang- kan udara bersih (menolak PLTU II IndramayuDituduh me- masang bend- era terbalikDivonis PN Indramayu 6-7 bulan penjara
6Sawin (L)
7Nanto (L)
8Mustaghfirin alias Boby Mastono aliasNelayan Pulau Pari Jakarta, memperjuangkan kelestarian pulau sebagai sumber kehidupan. Pulau mereka di klaim oleh PT Bumi Pari Asri.Awalnya di- tuduh melaku- kan pungli dis- ertaiancaman kekerasanDi vonis Bebas oleh Penga- dilan Tinggi Ja- karta, namun Jaksa melaku- kan Kasasi
9Mastono alias Baok dan Bahrudin
10dan Bahrudin alias EdoDituduh penyerobotan Lahan oleh PTkan Kasasi Divonis bebas oleh PN Jakarta Utara, namun
11 12Sulaiman alias catur Koko SolihinLahan oleh PT Bumi Pari Asri DituduhUtara, namun Jaksa melaku- kan Kasasi Divonis satu
13Koko Solihin KoswaraSolihin dan koswara adalah dua petani di Cianjur Jawa Barat yang meng- garap diatas lahan mereka sendiriDituduh penyerobotan dan perusakan oleh PT Pasir LuhurDivonis satu tahun tujuh bulan pen- jara oleh PN Cianjur Vonis PN
14 15Jufri. SukismanPetani Desa Polantojaya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Ten- gah. Mereka memanen sawit dikebun mereka sendiri Warga Desa RioDituduh melakukan pencurian sawit oleh PT Mamuang.Vonis PN pasangkayu Sulawesi Barat, selama 5 bulan penjara
15 16Sukisman Supartoselama 5 bulan penjara Vonis PN pasangkayu Sulawesi Barat, selama 4 bulan
17Mulyadi
18Frans alis
19Dian PurnomoMemperjuangkan kelestarian Waduk Sepat, mencegah bencana banjir. Surabaya Jawa TimurDituduh melakukan perusakan properti Ciputraditetapkan se- bagai tersang- ka oleh Polda Jawa Timur
20Darno
21Dayu Asril Hendra aliasMemperjuang- kan kelestarian gunung talang, Solok Sumatera Barat dari an- caman kerusakanDituduh melakukan pembakaran mobil PT HitayVonis Penga- dilan tinggi dua tahun penjara.
22Hendra alias Kacak Yuzar Wedi
23caman kerusakan akibat geotermal Memperjuang- kan kelestarianDituduh melakukan, penghasutan dan pemba- karan Mobil di Pasaman yang PT. IJMDitetapkan se- bagai terdakwa
24Weldi Pranico pgl Weldibagai terdakwa
25Yadri Saputra pgl yayan
26Yuli Nesri pgl Lian
27Lenrisahlisa pgl Len MohammadPT IJM Memperjuang- kan kelestarian lingkungan dariVonis PN Sema- rang dua tahun tiga bulan
28Hisbun Payu Als. Iss Bin Alm. Anton Polapa Sutarno Als.lingkungan dari pencemaran oleh PT RUMDituduh melakukan penghasutan dan pemba- karan dan perusakan pos perusa- haantiga bulan Vonis PN
29Kece Bin Narto Wiyono Brillian YosefSemarang, dua tahun Vonis PN
30Nauval Als. Pitik Bin Lub- boy Yaqin Kelvin Ferd-1Semarang, dua tahun Vonis PN Sema-
31iansah Subekti Sukemi Edirang dua tahun tiga bulan Vonis PN Sema- rang dua tahun
32Sukemi Edi SusantoVonis PN Sema- rang dua tahun tiga bulan

BAB IV O1 VS 02 DAN PEMILU SERENTAK 2019

A. Potret Visi Misi 01 (Jokowi-Amin) a. Gambaran Umum Visi Misi 01

Penulisan ini merujuk pada dokumen visi dan misi Joko Widodo pada kontestasi Pemilu 2014 dan 2019, penelusuran dua dokumen tersebut mengingat posisi Joko Widodo sebagai Petahana, walaupun dengan posisi pasangan Calon Wakil Presiden berbeda. Urgensitas lainnya bisa dilihat dari kesamaan judul dokumen visi dan misi, dimana pada 2014 disebut berjudu Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, sedangkan pada 2019 bertitelkan Meneruskan Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Perbedaan visi dan misi tersebut, dilihat dari tabel di bawah ini:

20142019
VisiTerwujudnya Indonesia berdau- lat, mandiri, dan berkepribadi- an berlandaskan gotong royongTerwujudnya Indonesia Maju yang berdau at, mandiri, dan berkeprib- adian berlandaskan gotong royong
MisiAda 7 misi Mewujudkan keamanan 1. nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim,Ada 9 misi 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan ber- daya saing;
adian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesembangan dan demokratis berlandas- kan Negara hukum; Mewujudkan politik luar 3. negeri bebas-aktif memperkuat jati diri se- bagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hid- up manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim, maju, kuat dan berbasiskan
Programkebudayaan. 9 agenda prioritas yang terdiri dari 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang

Secara umum, 9 misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) pada dokumen visi-misi 2019, disebutkan merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Hanya saja, WALHI melihat dokumen janji politik 2019, malah memuat beberapa hal yang bertentangan dengan semangat Nawa Cita I.

Beberapa pertentangan dan tidak adanya penegasan terhadap muatan janji politik pada 2014 di dokumen 2019 membuat dokumen 2019 secara substasial tidak lebih peka terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan hidup. Untuk lebih detail uraian terhadap substansi isu kemanusiaan dan lingkungan hidup serta beberapa isu krusial lainnya akan diurai pada bagian lanjut.

b. Potret Isu Lingkungan 01

Isu lingkungan hidup disebutkan secara spesifik pada Calon 01 pada misi 4 bertitelkan Mencapai Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Misi ini diturunkan dalam 3 program aksi, yaitu (1) pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi; (2) mitigasi perubahan iklim; dan (3) penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup. Secara substansi, isu lingkungan hidup pada janji politik Jokowi-Amin pada 2019 telah disusun cukup baik, terlebih dokumen janji politik 2019 ini merupakan penggenapan terhadap dokumen Janji Politik 2014.

Beberapa kritik terhadap turunan program aksi pada misi keempat ini adalah:

1. Pada pengantar turunan program aksi disebutkan pembangunan ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup agar pembangunan menjadi berkelanjutan. Terhadap pengantar ini, WALHI melihat bahwa proses pembangunan berkelanjutan seharusnya tidak sekedar memperhatikan aspek daya dukung lingkungan, namun juga harus seimbang memperhatikan aspek daya tampung lingkungan, dengan melihat sejauh mana kemampuannya menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;

2.' Untuk isu tata ruang sudah disusun dengan baik, namun catatan WALHI dengan kondisi kebencanaan seperti saat ini, maka sudah sepatutnya tematik ini mendapat perhatian khusus. Selanjutnya, hal ini menjadi penting sebagai salah satu dasar penindakan tegas penyimpangan penggunaan ruang melalui skema peninjauan ulang perizinan yang secara tematik pola dan struktur tidak seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan investasi ataupun ruang rakyat;

3. Pengadopsian isu perubahan iklim dalam program aksi 4.1 sebenarnya merupakan suatu kemajuan, namun sayangnya perumusannya hanya meliputi aktivitas mitigasi dan minus adaptasi. Hal ini tentu memperlihatkan Jokowi-Amin menutup mata terhadap keterlanjuran kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, baik degradasi lahan, deforestasi dan kehancuan ekosistem esensial yang hampir mustahil dipulihkan. Untuk isu mitigasi sekalipun, disusun terlalu bias isu darat dan hutan.

Perumusan isu penegakan hukum dan rehabilitasi 4. merupakan isu yang paling krusial dalam upaya upaya penyelamatan lingkungan hidup, sayangnya perumusan turunan program aksi Jokowi-Amin masih sangat umum dan tidak jauh berbeda dengan Nawa Cita I, malah turunan pada 2014 jauh lebih konkrit, jelas dan tegas. Nawa Cita I secara tegas menyebutkan kami akan menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa Negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup, maka seharusnya pada Pemilu 2019, turunan program aksi Jokowi sebagai Petahana harus secara konkrit menyebutkan memperkuat sistem pertanggung jawaban korporasi baik secara perdata dan pidana yang diikuti dengan skema administrasi review perizinan untuk memperkuat program aksi perubahan iklim dan tata ruang.

Selain turunan di misi 4, dokumen janji politik Jokowi-Amin di turunan program aksi pada beberapa misi juga mempunyai keterkaitan dengan isu lingku ngan hidup.

Sayangnya, sebagian besar rumusan tersebut malah menjadi duri yang berpotensi menjadi ancaman pada kondisi lingkungan hidup. Seperti, rumusan pada misi 2 dengan penomoran program aksi 2.3 yang pada kegiatannya menyebutkan mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya. Hal ini merupakan ambiguitasterhadapprogramaksiperubahaniklimyang dirumuskan sangat bias darat.

Sebagaimana diketahui bahwa laut merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting dalam melakukan penyerapan dan menjaga stabilitas konsentrasi gas di atmosfer khususnya karbondioksida (CO2). Dengan medorong investasi di bidang kelautan dan kemaritiman yang tidak ditentukan objeknya sedari awal dan diperparah dorongan investasi infrastruktur yang secara regulasi ketika berstatus sebagai proyek strategis nasiona/abai kepada aspek lingkungan sama halnya dengan mengorbankan laut sehingga merusak misi keberlanjutan lingkungan, khususnya terkait perubahan iklim.

Selanjutnya, potensi ancaman terhadap lingkungan hidup juga dirumuskan pada misi 7, program aksi 7.1 yang mencakup isu investasi dan pariwisata. 'Menjual' pariwisata dan menaruh investasi sebagai pilarnya, memiliki kecenderungan membiarkan privatisasi melaju mulus di atas bumi indah Indonesia, yang tentunya diikuti denga menurunnya daya tampung akibat peningkatan pencemaran dan sampah. Hal ini bisa kita pelajari dari kondisi Bali. Selain itu, dorongan industrialisasi pertanian.

Kontradiksi dan beberapa kritik di ataslah yang melahirkan keraguan WALHI terhadap komitmen perlindungan lingkungan hidup yang disampaikan oleh pasangan Jokowi-Amin.

B. Potret Visi Misi 02

a. Gambaran Umum Visi Misi 02

Prabowo Subianto-Sandiga Uno (Prabowo- Sandi) merupakan pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dengan nomor urut 02. Pemilihan Presiden Wakil Presiden 2019, merupakan Pemilu ketiga yang diikuti Prabowo, pada 2009, ia berpasangan dengan Megawati Soekarno Poetri sebagai Calon Wakil Presiden, di 2014 ia kembali mengikuti kontestasi ini sebagai Calon Presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Perumusan visi misi Prabowo pada setiap Pemilu-nya memilih isu ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan sebagai pilihanstrategisuntukmemikatpemilih.Berbedadengan Jokowi, penyusunan visi misi Prabowo pada Pemilu 2019 tidak menyebutkan ada relasi antara visi-misi 2009 dan 2014, sehingga potret umum visi misinya pada Pemilu 2019 hanya merujuk pada dokumen resmi yang didaftarkan di KPU.

Prabowo-Sandi pada Pemilu 2019 menyusun dokumen visi misi yang berjudul Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia dengan tagline Adil Makmur bersama Prabowo-Sandi. Adapun visi paslon ini ialah Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, relijius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, visi ini diturunkan dalam 5 misi yang terdiri dari 8 pilar ekonomi yang terdiri dari 41 program aksi, 9 pilar kesejahteraanekonomiyangterdiridari30programaksi,

12 pilar budaya dan lingkungan hidup ekonomi yang terdiri dari 18 program aksi, 7 pilar politik, hukum dan hankam ekonomi yang terdiri dari 21 program aksi.

b. Potret Isu Lingkungan 02

Prabowo-Sandi memulai isu lingkungan pada misi pertamanya dengan menyebutkan membangun berwawasanlingkungan.Selanjutnya,isulingkungan dalam misi ini diturunkan pada Pilar lll yang bertitelkan budaya dan lingkungan hidup. Pada dasarnya penggabunganisustrategiskebudayaandanlingkungan hidupsangatbaik,terlebihPrabowo-Sandimenyebutkan pada salah satu poin dalam pilar tersebut, revitalisasi pelestarian lingkungan dilakukan dengan kearifan lokal dan mengatasi perubahan iklim sesuai konteks keindonesiaan.

Dari 12 poin pada Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup terdapat empat poin yang secara langsung terkait dengan lingkungan hidup, yaitu (1) mengatasi perubahan iklim sesuai dengan konteks Indonesia; (2) memberikan hukuman seberatnya kepada perusahaan perusak lingkungan; (3) merivatilisasi usaha pelestarian lingkungan hidup; (4) meningkatkan perlindungan hewan langka dengan meningkatkan luas area perlindungan dan konservasi. Selanjutnya pilar ini diturunkan dalam program aksi, yang dari 18 poin, yang tujuh diantaranya secara konkrit memuat isu lingkungan, seperti (1) mencegah dan menindak tegas perusak lingkungan hidup; (2) sertifikasi usaha dan produk kehutanan; (3) rehabilitasi hutan guna melestarikan alam dan satwa liar; (4) rehabilitasi daerah aliran sungai; (5) tambang ramah lingkungan dan menertibkan pertambangan liar; (6) mendorong kantong plastik berbahan nabati; dan (7) memperbaiki tata kelola perdagangan dan perlindungan satwa liar dengan meningkatkan peran serta sektor swasta.

Berdasarkan poin pada pilar budaya dan lingkungan hidup berikut turunan program aksi Prabowo-Sandi, WALHI memberkan kritik sebagai berikut:

1. Perubahan iklim sebagai isu global yang disebutkan akan diatasi dengan konteks ke-Indonesia-an tidak dirumuskan secara tegas dalam program aksi yang konkrit, sehingga WALHI mengkhawatirkan Prabowo-Sandi akan mereplikasi wacana Trump yang menyebutkan perubahan iklim merupakan fiksibelaka,danpasannganinidengannarasiberbeda akan mengalihkan isu perubahan iklim sebagai isu asing guna melumpuhkan kedaulatan nasional;

2. Ada sebuah kemajuan pada dokumen janji politik Prabowo-Sandi yang mendorong pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan yang terjadi, namun bacaan WALHI melihat terdapat kekeliruan atau arogansi terhadap pilihan diksi dari narasi pilar dan program aksinya. Paling tidak kritik ini meliputi dua hal, yaitu (1) pemberian hukuman seberat-beratnya. Dalam bacaan penegakan hukum secara luas, penjatuhan hukum seberat-beratnya hanya dimungkinkan dilakukan eksekutif pada ranah administrasi, bukan di ranah perdata dan pidana yang harus dilakukan dengan sinergitas aktivitas judicial lembaga peradilan. Dorongan penegakan hukum yang dilakukan WALHI juga tentunya harus didasarkan dasar hukum yang jelas, bukan didasarkan pada kehendak bebas Pemerintah; (2) Prabowo-Sandi dalam pilar dan program aksinya merumuskan dorongan pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan dan pelaku perusakan lingkungan hidup. Kekeliruan ini memperlihatkan ada inkonsistensi dengan ketidakpahaman Prabowo-Sandi tentang apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban hukum korporasi.

3. Terhadapperluasanareaperlindungandankonservasi tanpa rincian program aksi yang jelas, WALHI memandang hal ini berpotensi meningkatkan konflik negara vs rakyat (masyarakat adat, lokal dan pengelola) dan korporasivsrakyatlokal.Seharusnya, penyediaan areal baru bagi perlindungan hewan langka yang dimaksud, harus secara tegas dilakukan dengan cara audit lingkungan secara menyeluruh, khusus di areal konsesi. Karena menurut catatan WALHI, penerbitan izin sektor kehutanan yang sangat besar di periode Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan MS. Kaban membuat rakyat terusir dari kawasan hutan yang dikelolanya dari turun temurun dan berpindah di sekitar kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi.

4. Terkait dengan sertifikasi internasional, WALHI melihatbahwakecenderunganinimalahmenggenjot investasi, dengan menyediakan kawasan hutan untuk pertumbuhan izin baru di sektor kehutanan guna melayani kebutuhan pasar. Sejauh ini, sistem sertifikasijuga belum membuktikan kemampuannya untuk perubahan skema perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, bahkan sertifikasi juga tidak menjawab isu sosial;

5. Program aksi mendorong pertambangan ramah lingkungan menurut WALHI merupakan isu yang sangat tidak relevan dikategorikan sebagai isu penyelematan lingkungan hidup. Aktivitas tambang dengan mengeruk bumi, dapat dipastikan tidak akan bisa dilakukan secara ramah lingkungan;

6. Dorongan penggunaan plastik berbahan nabati dan ramah lingkungan malah bertentangan dengan smangat global yang mendorong pengurangan bahkan penghentian penggunaan kantong plastik. Dorongan pada program aksi ini, malah berpotensi melahirkan produksi massal kantong plastik yang mengakibatkan kegagalan semangat pengurangan bahkan penghentian penggunaan kantong plastik.

7. Perbaikan tata kelola perdagangan satwa liar dengan mengedepankan perlindungan satwa langka merupakan kontradiksi yang sangat tidak logis. Seharusnya Prabowo-Sandi malah melahirkan ancaman putusnya mata rantai pasokan makanan di suatu ekosistem.

Selain 7 kritik terhadap pilar dan program aksi budaya dan lingkungan hidup, WALHI juga melihat bahwa perumusan turunan misi Prabowo-Sandi dalam pilar dan program aksi lainnya malah tidak relevan dan menjadi ancaman pada aspek lingkungan hidup. Beberapa kritik tersebut, meliputi:

1. Dorongan industrialisasi pertanian, dorongan peningkatan produksi pangan yang tidak terukur dan melayani kebutuhan pasar secara otomatis akan mengancam daya tampung lingkungan yang akan berdampak berpotensi mengakibatkan lahirnya bencana ekologis;

2. Pendirian kilang minyak bumi memperlihatkan inkonsistensi semangat penggunaan energi bersih terbarukan dari Prabowo-Sandi;

3. Menjadikan Indonesia sebagai negara super power yang dilakukan melalui bahan bakar nabati di hutan yang rusak malah memperlihatkan bahwa domplengan investasi dengan kedok energi terbarukan hanya menjadi alasan melahirkan model penguasaan lahan baru oleh investasi perkebunan monokultur;

4. Rehabilitasi hutan rusak dengan dorongan hutan tanaman industri memperlihatkan ketidakpahaman Prabowo-Sandi dengan makna ekosistem hutan dan perkebunan kayu. Hal ini berkontradiksi dengan fakta bahwa industri HTI merupakan salah satu penyumbag konflik dan deforestasi terbesar di Indonesia. Selanjutnya, hal ini juga berkontradiksi dengan pilar dan program aksi di kebudayaan dan lingkungan hidup.

Uraian di atas, kian diperparah dengan tidak adanya rumusan misi, pilar dan program aksi yang secara eksplisit merumuskan isu HAM, dimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dalam konteks bernegara ia berwujud sebagai hak konstirusional. Merujuk pada uraia di atas, maka perumusan isu lingkungan hidup pada pasangan Prabowo-Sandi beradap pada level yang tidak lebih baik dibandingkan Jokowi-Amin, bahkan kontradiksi dalam turunan pada misi dan program aksi yang sama dan berbeda malah memposisikan perspektif lingkungan hidup dalam perspektif HAM pasangan inimalah cenderung melayani kepentingan investasi.

C. Isu Lingkungan di Platform Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Partai politik adalah salah satu kendaraan politik bagi upaya mendorong sebuah kebijakan negara bagi kepentingan rakyat banyak yang dilakukan secara demokratis, karena itulah partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi dan diperjuangkan oleh masyarakat sipil dalam masa reformasi. Salah satu yang terkait dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak adalah lingkungan hidup. Karena pada hakikatnya persoalan lingkungan hidup menyangkut keselamatan hidup rakyat, menyangkut kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Menjadi pengetahuan bagi publik bahwa partai politik memegang kendali yang begitu kuat terhadap kader-kadernya, di legislative kita juga tahu bahwa fraksi partai politik pada akhirnya menjadi kunci terhadap seluruh kebijakan politik yang dihasilkan oleh wakil rakyat di parlemen, karena itu menjadi penting bagi WALHI untuk melihat sejauhmana partai politik memiliki penilaian, pemahaman dan komitmen terhadap isu lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria sebagai sebuah isu pokok dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam melakukan analisis sejauh mana partai politik menaruh isu lingkungan dalam platform politiknya, WALHI menggunakan barometer di bawah ini.

1. Lingkungan Hidup Hidup dan SDA dalam Dokumen Partai Politik

Ada 10 partai politik yang secara eksplisit mencantumkan kata lingkungan hidup dalam dokumen mereka, yaitu Berkarya, Hanura, Gerindra, PPP, PKS, PDIP, Nasdem, Golkar, PSI dan PKB;

Ada 5 partai politik yang lebih detail mengupas isu lingkungan hidup dan sumber daya alam, yakni Gerindra, PKS, PDIP, Nasdem dan PSI, sedang Partai Berkarya tidak bisa dilihat dokumennya karena tidak dimuat dalam websitenya;

4 partai politik yang lain yakni PKB, Hanura, Berkarya, dan Golkar memasukkan lingkungan hidup disambungkan dengan pembangunan dan ekonomi sebagai sebuah wawasan;

Tidak ada partai politik yang secara tegas menyebutkan tentang problem struktural ketimpangan penguasaan sumberdayaalamyangkonkritmenyampaikankomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria, meski disebutkan distribusi lahan dan reformasi agraria dalam dokumennya.

Dalam halpenegakan hukum, meskipun ada partaipolitik ada yang menaruh perhatian terhadap penegakan hukum, tapi kami juga tidak menemukan upaya parpol untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan korporasi, yang selama ini banyak kemewahan berupa perizinan, meskipun melanggar hukum.

Selain dari catatan di atas, WALHI juga menilai bahwa dalam praktiknya isu lingkungan hidup belum menjadi prioritas utama oleh partai politik, jikapun ada hal tersebut tidak tercermin dari periaku kader partai yang ada dalam pemerintahan baik sebagai anggota parlemen maupun di Eksekutif baik sebagai Kepala Daerah di tingkat propinsi atau kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.

Selanjutnya, daririsetyang dilakukan WALHIpadaPemilu 2014, ditemukan fakta dimana dari sekitar 6000 caleg DPRRI,hanya0,2persenyangmemilikikeberpihakanterhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

2. Upaya Penanganan Bencana Ekologis

Ada 3 partai politik yang memberikan perhatian pada bencana lingkungan, yakni Nasdem, PKS dan PSI. Bencana ekologis minor diperhatikan oleh partai politik, padahal situasi bangsa Indonesia sebagian besar rentan dengan bencana ekologis dan data BNPB sudah menunjukkan tingkat darurat ekologis yang dialami oleh bangsa Indonesia. Minimnya perhatian partai politik terhadap bencana mengkonfirmasi mengapa revisi UU Penanggulangan Bencana mangkrak di DPR.

3. Pangan, air dan energi

Tidak ada satu partai politik pun yang menawarkan perubahan lingkungan hidup ke arah yang lebih baik untuk isu ini, misalnya di sektor energi ketika mereka bicara tentang energi terbarukan di satu sisi, namun di sisi yang lain juga tetap mengandalkan energi kotor batubara, karena tidak ada satupun dokumen partai politik yang secara terang-terangan menyebutkan akan meninggalkan energi fossil seperti batubara dan beralih ke energi terbarukan, terlebih bicara roadmap transisinya. Kalaupun ada tawaran diversifikasi energi masih memasukkan energi nuklir seperti yang disampaikan oleh PSi dan ethanol seperti yang ditawarkan oleh Gerindra yang tentu akan menimbulkan masalah baru antara lain soal tenurialnya, khususnya di perdesaan dan di luar Jawa yang pasti akan ditargetkan sebagai wilayah pengembangannya dan bagaimana model penguasaannya.

Masih mengamini privatisasi sumber air. Modernisasi pertanian sesungguhnya adalah praktik revolusi hijau yang gagal. Dan pembukaan lahan skala besar di pulau Jawa justru akan memunculkan konflik agraria baru, dengan atas nama kebutuhan pertanian/pangan seperti proyek MIFEE.

4. Ekosistem Esensial (ekosistem rawa gambut, ekosistem karst, ekosistem mangrove)

Dari 15 partai politik, hanya Nasdem yang memberikan perhatian kepada kawasan ekosistem esensial seperti rawa gambut dan ekosistem mangrove, meskipun belum memasukkan ekosistem karst. Situasi ini tentu mengkhawatirkan, mengapa mayoritas partai politik tidak memberikan perhatian pada ekosistem esensial yang tingkat keterancamannya begitu tinggi, seperti ekosistem karst yang terancam dengan industri pertambangan seperti semen yang semakin massif di setidaknya 12 propinsi di Indonesia. Padahal ekosistem esensial perlu mendapatkan perhatian khusus, karena dia memiliki fungsi ekologis yang begitu tinggi, ketika dia mengalami penghancuran juga sulit dipulihkan. Harusnya partai politik belajar dari kebakaran di ekosistem rawa gambut.

5. Laut dan pulau-pulau kecil dan Hutan

Perhatian partai politik terhadap wilayah pulau-pulau kecil Indonesia dapat dikatakan tidak ada. Dari 5 partai politik (Gerindra, Nasdern, PSI, PKS dan PDI Perjuangan) yang menyebutkan memberikan perhatian pada nasib nelayan dan petani dengan berbagai tawaran program, menegasikan bahwa sebagian diantaranya hidup di pulau-pulau kecil yang justru terancam dengan ekspansi perkebunan atau tambang skala besar.

6. Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi SDA, Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sumber daya alam masih berada di jalan yang sepi dalam ruang yang bernamapartaipolitik.Dari15partaipolitik,ada4partaipolitik (Gerindra, PSI, Nasdem dan PDIP) yang memasukkan dorongan penegakan hukum, dan itupun tidak disebutkan secara tegas aktornya, yang sesungguhnya sebagian besar adalahelitoligarkiyangmenguasaipolitiksekaligusekonomi.

Pengelolaan sumber daya alam selama ini dijalankan dengan praktik koruptif dan melanggar hukum dan regulasi yang berdampak pada kerugian negara, penghancuran lingkungan hidup dan bencana ekologis dan terus meningkatnya konflik agraria. Sehingga menjadi sangat wajar jika tidak kita temukan upaya partai politik yang mendorong penyelesaian konflik agraria. Kalaupun ada upaya melalui kebijakan reforma agraria, tetap mengenyampingkan fakta konflik agraria yang terjadi.

7. Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat

Hanya ada tiga partai yang merumuskan isu wilayah kelola rakyat dalam dokumen keorganisasiannya, yaitu PKS, Gerindra dan PDIP. Walaupun ketiga partai tidak menggunakan terminologi wilayah kelola rakyat, namun mereka mengarahkan kedaulatan rakyat terhadap pengelolaan wilayahnya.

8. Isu lingkungan hidup di perkotaan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain

Hanya ada dua partai, yaitu PSl dan Nasdem yang merumuskan isu sebagaimana tersebut dalam dokumen keorganisasiannya. Walaupun kedua partai secara parsial menaru perhatian terhadap isu perkotaan. Untuk PSl mengambil fokus pada 30 persen lahan hijau di perkotaan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Lahan-lahan hijau yang telah ada ruang publik yang harus dilestarikan. Kami ingin secara serius mendesak pengelola gedung, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, untuk melestarikan taman di pekarangan dan atap-atap gedung tersebut. Dibutuhkan suatu langkah revolusioner untuk mengembalikan lahanlahan hijau yang telah terampas oleh beton-beton pembangunan. Sedangkan Nasdem, menaruh perhatian pada isu terhadap limbah B3 harus diberlakukan pengaturan perlakuan yang ketat terutama bagi para pengusaha industri. Disisi lain terhadap limbah rumah tangga juga diberlakukan standar dan dikampanyekan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga dari pencemaran limbah rumah tangga.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan WALHI, maka disimpulkan bahwa (1) pada pemilu 2019 ini, belum ada partai politik peserta pemilu yang memfokuskan isu lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai isu pokok. Bisa jadi karena isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dianggap bukan isu utama atau bukan isu penting, dibandingkan misalnya dengan isu ekonomi dan pembangunan. Jikapun partai politik menempatkan kemiskinan sebagai persoalan bangsa, tidak sampai analisisnya bahwa salah satu penyebab kemiskinan atau hilangnya sumber kehidupan rakyat akibat dari penghancuran lingkungan hidup atau bencana ekologis; (2) partai politik masih belum melihat bahwa isu lingkungan hidup adalah persoalan struktural yang terkait erat dengan kebijakan negara. Partaipolitikjugabelum memaknaibahwaisulingkungan hidup adalah hak asasi manusia, bahkan isu lingkungan hidup sudah termaktub dalam Konstitusi; dan (3) WALHI menilai Dokumen partai politik masih sebagian besar ditempatkan sebagai dokumen "mati" atau tidak menjadi pegangan atau rujukan dalam praktik politik yang dilakukan oleh partai politik dalam mengelola kekuasaan politiknya baik posisinya berada di parlemen maupun pemerintah. Praktik politik kader-kader partaijustru bertentangan dengan dokumen partai politik.

D. Pengarusutamaan Politik Bersih dan Keadilan Ekologis

Salah satu ancaman terbesar dari demokrasi di Indonesia hari ini adalah kuasa dan praktik demokrasi yang didominasi oleh kekuatan elit oligarki dan dilakukan dengan praktik yang penuh transaksional. Sistem politik yang berjalan hari ini, dimana kuasa dominasi partai politik dominan yang bersentral pada segelintir elit, selain telah menjauhkan esensi dari demokrasi, juga berdampak pada biaya politik yang begitu tinggi. Sistem politik elektoral hari yang dimanifestasikan salah satunya melalui UU Politik dan proses elektoral yang berjalan, maka sesungguhnyanyarismenutuppeluangpartaipolitikalternative. Partai politik alternative yang dimaksud di sini tentu bukan hanya sekedar partai politik baru, namun watak dan praktik politiknya yang berbeda dengan agenda kerakyatan.

Partai politik hampir tidak menjalankan fungsinya, melakukan pendidikan politik. Hari ini 20 partai politik peserta pemilu 2019, dan 16 partai politik nasional masih bertengger dengan elit oligarki yang mendominasi politik elektoral di Indonesia.

Praktik politik transaksional dan berbiaya tinggi yang berjalan dan membajak tujuan dari demokrasi. Biaya politik yang tinggi pada akhirnya mendorong menguatnya praktik koruptif. Dimana kelindan kuasa modal dan kuasa politik menempatkan sumber daya alam sebagai sebuah komoditas politik. Ini terkonfirmasi dengan temuan KPK. Beberapa kepala daerah dan elit partai politik terseret kasus kejahatan korupsi dari izin yang dikeluarkan.

Pemilu hanya sekedar menjadi satu proses untuk mendapatkan kekuasaan dan mendistribusikan kekuasaan itu sendiri. Dari proses yang sedang berkembang maka harapan menuju perubahan sesungguhnya masih cukup jauh, disaat semua oolitisi dan penguasa masih sibuk dengan platform "merampok dan menjarah", dan sumber daya alam sebagai dana politik yang tak habis-habisnya dikeruk.

Demokrasi yang terpusat pada pemilihan umum (electora/ democracy), tidak lebih hanya sebagai sebuah kemenangan dari politik prosedural, dan hanya memberi kesempatan kepada kekuatan neoliberal dan predatoris untuk bergantian menguasai lembaga-lembaga negara. Kekuatan korporatokrasi telah mampu mempengaruhi agenda-agenda politik mulai dari tingkatan Pilkada hingga Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Tantangan terbesar bagi gerakan pro demokrasi dan gerakan sosial di Indonesia, khususnya gerakan lingkungan mengembalikan cita-cita hidupadalah bagaimana demokrasi yang diperjuangkan di era reformasi. Bagaimana mendorong esensi demokrasi yakni kesejahteraan bagi rakyat dapat dipenuhi melalui jalan yang demokratis, adalah melalui politik elektoral. salah satunya

Semakin hari narasi yang mendominasi praktik politik elektoral adalah narasiyang mengarah pada semakin menguatnya politik identitasditengahrakyat.Elitpolitikmenggunakan"kerapuhan" masyarakat dengan terus menggoreng isu-isu politik identitas dan semakin menjauhkan isu-isu yang esensial bagi kehidupan rakyat, antara lain isu lingkungan hidup.

Karena itulah WALHI terus berupaya melakukan kerjakerja politik untuk mendorong isu lingkungan hidup sebagai sebuah isu penting yang harus dibincangkan dalam momentum politik elektoral. Tidak hanya sebatas itu, juga bagaimana mendorong agenda politik lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria sebagai agenda yang menjadi agenda utama baik bagi para kandidat, maupun agenda rakyat di dalam menentukan hak politiknya dan membangun dialog dan daya tawar rakyat kepada para calon pemimpinnya, bukan dengan "sogokan" atau money politic.

Intervensi WALHI dalam politik prosedural bukan hal yang baru. Setidaknya WALHI telah memiliki pandangan bahwa pemilu harus ditempatkan sebagai sebuah momentum untuk mendorong perubahan pemerintahan·yang lebih baik ke depan bagi kepentingan rakyat. Standing posisi WALHI jelas, bahwa isu lingkungan hidup adalah isu politik, karenanya salah satu strategi untuk mendorong pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat dan memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi dapat dipenuhi, maka selain melalui jalur advokasi yang menjadi naturenya dari kerja-kerja WALHI, juga dilakukan melalui kerja-kerja politik.

WALHI memahami pandangan bahwa pemilu hari ini tidak akan mengubah apapun, khususnya nasib rakyat dan lingkungan hidup, karena aktor yang bermain dalam pemilu adalah elit oligarki yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang keduanya saling berkelindan untuk kepentingan kekuasaannya. Demokrasi prosedural yang dibajak, sampai kapanpun tidak akan dapat mewujudkan demokrasi substansif. Namun kita tidak boleh membiarkan demokrasiterus menerusdibajakolehkekuatanatauelitoligarkiyangmemegang kendali atas ekonomi dan politik.

Karenanya, intervensi WALHI juga diarahkan sebagai upaya untuk mengakhiri pembajakan demokrasi. WALHI sendiri berkepentingan untuk memangkas penguasa politik dan penguasa ekonomi yang saling berkelindan. Namun yang lebih penting bagi WALHI sebagai bagian dari gerakan lingkungan hidup berkepentingan agar demokrasi prosedural haruslah diperkuat dengan demokrasi substansial. Pilihan ini memang berisiko,namunjikastandingpositionkitatepat,mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, maka risiko tersebut dapat diminimalisir bersamasama dengan kekuatan rakyat.

Isu lingkungan hidup harus menjadi isu penting atau isu pokok yang dibahas dalam perdebatan politik Indonesia. Agenda lingkungan hidup harus disuarakan dan diperjuangkan baik oleh kandidat maupun warga negara yang memiliki hak politik. Pada pertemuan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup dan Temu Rakyat menegaskan bahwa WALHI akan mengambil bagian dalam demokrasi prosedural ini, dengan tujuan agar agenda politik lingkungan hidup menjadi agenda utama, bukan lagi menjadi isu pinggiran. Organisasi mendukung kadernya dan kader-kader rakyat terdidik untuk merebut ruang dan momentum politik dari tingkat desa, termasuk diantaranya dengan aktif dalam perumusan rencana pembangunan desa, dengan tujuan menjadikan agenda penyelamatan lingkungan hidup dan hak atas wilayah kelola rakyat dalam perjuangan politiknya.

DESAKAN RAKYAT,PENDORONG WALHI KEADILANEKOLOGIS GAGENDA GERAKAN RAKYAT GAGENDA POLÍHIK LINGKUNGAN HIDUP UNGDISI PÉUA

Sumber Data : Platform Politik Lingkungan Hidup, WALHI 2017

Dalam upaya mendorong agenda lingkungan hidup menjadi arus utama dalam momentum politik elektoral, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi WALHI, antara lain:

1. Sebagai pelopor gerakan lingkungan hidup di Indonesia, WALHI mengajak warga negara yang memiliki hak politik untuk menjadikan isu lingkungan hidup sebagai preferensi dalam menentukan hak politiknya. Menjadi pemilih yang kritis dan menyuarakan isu-isu lingkungan hidup agar kandidat (Capres-Cawapres, Caleg/DPD) ikut menyuarakan agenda keadilan ekologis. Selain itu juga mengajak warga negara/pemilih untuk mendorong politik bersih agar kandidat memiliki integritas dan sekaligus menyetop praktik politik transaksional.

2. Mendorong kader politik lingkungan yang maju dalam kontestasi politik elektoral 2019 untuk menyuarakan agenda politik lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam platform politik keadilan ekologis yang telah diluncurkan oleh WALHI pada acara Temu Rakyat tahun 2017. Kader politik lingkungan juga harus melakukan praktik politik bersih dan berintegritas.

3. Konsolidasi gerakan politik hijau sebagai sebuah kekuatan politik alternatif. WALHI menyadari bahwa agenda mewujudkan keadilan ekologis dan mewujudkan politik yang bersih tidak bisa hanya disuarakan oleh WALHI. Konsolidasi bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil menjadi penting. WALHI juga mendorong konsolidasi politik ini tidak hanya merespon politik elektoral 2019, namun juga harus merancang konsolidasi untuk cita-cita jangka panjang, yakni mengubah sistem politik Indonesia agar membuka ruang bagi kekuatan politik alternatif yang selama ini memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan, agenda penye!amatan lingkungan hidup. Konsolidasi politik organisasi masyarakat sipil juga untuk bersama-sama menghancurkan praktik politik kotor yang dijalankan oleh elit oligarki yang memiliki kepentingan pelanggengan kekuasaan ekonomi dan politiknya. Organisasi masyarakat sipil bukan tidak pernah melakukan upaya ini. Paska reformasi, harus diakui masyarakat sipil dihadapkan pada fragmentasi pilihan strategi perjuangan politik. Karenanya, menyatukan kembali kekuatan politik hijau menjadi salah satu rekomendasi kami dalam tahun politik ini.

BAB V MEMBACA ARAH KEBIJAKAN 2019

A. Analisis RKP 2019

Penulisan BaB V yang bertitelkan Membaca Arah Kebijakan 2019 diawali dengan bacaan RKP 2019. Hal ini ditujukan guna melihat perencanaan pembangunan yang dirancang Pemerintah sepanjang 2019. Berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian ini sepenuhnya akan disusun merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. Pada RKP 2019 narasi Lampiran I yang memuat detail perencanaan diberi judul Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. RKP tahun 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Detail analisis terhadap substansi yang dimuat dalam RKP 2019, khususnya terkait dengan potensi ancaman perlindungan lingkungan hidup dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

a. Investasi dan Pembiayaan

Gunamencapaipertumbuhanekonomiyangditargetkan sebesar 5,2-5.6%. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.557,4-5.606,8 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang sebesar 7,3-7,9 persen. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp448,7-727,8 triliun, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp4.397,5-4.701,4 triliun, dengan target realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA dan PMDN) sebesar Rp833,0-870,0 triliun. Adapun kebutuhan pembiayaannya, diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat.

Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri yaitu sebesar 66,1-72,3 persen dari total pembiayaan investasi.

b. Arah Kebijakan Pembangunan

Aran kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2019 berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Alur arah kebijakan ini bisa dilihat dari sajian gambar yang dimuat dari dokumen lampiran RKP 2019.

Sumber Data RKP 2019

Berdasarkan arah kebijakan di atas, diketahui bahwa pembargunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah yang ditujukan untuk peningkatan investasi dan ekspor guna pertumbuhan ekonomi, semata disusun untuk melahirkan manusia-manusia Indonesia yang tangguh dan cerdas yang disiapkan menjadi pelayan sistem kapitalis untuk sumber daya alam. Hipotesis ini merujuk pada corak ekspor Indonesia yang masih didominasi bahan mentah dan pemenuhan kebutuhan pasar internasional.

c. Penanggulangan Bencana

Bencana merupakan Program Pri- Penanggulangan masuk dalam pengelompokan oritas(PP) yang untuk PP keempat. Program Nasional kedua

PP ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan prioritas yang terdiri dari (1) Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana; (2) PeningkatanSarana dan Prasarana Kebencanaan; (3) Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana; dan (4) Penguatan Manajemen Kebencanaan. Pelaksanaan KP ini ditujukan bdi pusat-pusat pertumbuhan dengan risiko bencana tinggi. Sayangnya, perencanaan penanggulangan bencana ini tidak diikuti dengan alokasi anggaran yang cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari alokasi anggaran yang kurang dari 1 triliyun dengan kegiatan prioritas yang cukup besar.

d. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

Bagian ini masuk dalam PP satu pada PN ketiga. Memperhatikan sasaran/ indikator dan target pada kegiatan prioritas Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang masih mengandalkanpeningkatanproduksidanekspor,makarelasi investasi dan arah kebijakan pembangunan terkait ekspor guna memenuhi kebutuhan pasar semakin memperlihatkan watak pelayan pada kebutuhan pasar global masih jadi corak pembangunan 2019. Bahkan guna mencapai target tidak menutup kemungkinan ekspansif atau mengarahkan pengembangan komoditi rakyat sesuai gambaran di RKP 2019, terlebih wilayah pengembangannya ditentukan di seluruh wilayah Indonesia.

e. Pariwisata

RKP 2019 menentukan 10 kawasan pariwisata, prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata, 10 destinasi unggulan, serta destinasi wisata bahari di pulau-pulaukecil. Salah satu KP dari PN Ketiga PP 3 ini adalah meningkatkan penyediaan fasilitas dan investasi di lokasi yang ditentukan. Logika ini berarti, kembali investasi mendominiasi dan membiarkan rakyat sekedar menjadi pekerja, bukan pelaku utamanya. Menyandarkan pembangunan pada investasi, sama artinya membiarkan potensi konflik semakin meningkat. Ambisi terhadap sektor pariwisata ini tidak bisa dilepaskan dari fakta perolehan devisanya sebagai yang terbesar kedua setelah CPO.

Sepanjang Januari-Juli 2018, Kemenpar mengklaim total pundi-pundi devisa diraih mencapai 9 miliar dolar AS. Terkait dengan ambisi ini, wilayah pesisir dan pulau kecil adalah lokasi yang paling terancam.

f. Produksi dan Pemenuhan Energi

Perencanaan bagian ini dimuat dalam PN keempat dalam PP 1. Pada KP kedua terdapat target penambahan kapasitas pembangkit 5.827 Mega Watt (MW), sedangkan pada KP keempat ditentukan ada target penyerapan produksi batubara dalam negeri sebesar 240 juta ton per tahun. Merujuk pada dua KP ini, maka WALHI memproyeksi bahwa kedua target pada KP kedua dan keempat berelasi dengan ativasi berbagai PLTU yang pembangunan fisiknya sudah selesai. Hal ini memperlihatkan bahwa KP pengembangan energi baru terbarukan pada PP ini hanya bentuk penciteraan belaka, karena target pemanfaataan batubara sebesar 240 juta ton lebih dari 100% realisasi penggunaan batubara domestik pada 2018. Selanjutnya, perumusan target peningkatan penyediaan Biofuel sebesar 10,9 juta kilo liter (KL) pada 2019 juga dikhawatirkan melahirkan pertentangan déngan semangat Inpres Moratorium Kelapa Sawit dan dilakukan dengan pemberian insentif keliru kepada korpoarasi.

g. Air

PP tentang air dalam RKP masih sangat parsial, baik dalam pengelolaan kelembagaan ataupun pemahaman ekosistem air.DalamPPpeningkatankuantitas,kualitasdanaksesibilitas sumber daya air, hanya disinggung secara spesifik terkait DAS dan air permukaan. Padahal berdasar profil kesehatan Indonesia (Kemenkes 2016-publikasi 2017-, di profil kesehatan 2017 tidak menyebutkan data rinci konsumsi), Konsumsi air minum layak kita (selain air leding dan air kemasan), maka yang terbesar adalah sumur bor (15,42%), sumur terlindung (21%), dan mata air (11,59%). Air permukaan hanya diangka 1,53%.Haltersebut menunjukkan konsumsiairkita sangat tergantung dengan ekosistem air(Karst, Gambut,dll).

Selanjutnya, dalam konteks kelembagaan, pelaksana (K/L) hanya satu kali melibatkan KESDM (sistem hidrogeologi), padahal sebagian pengelolaan air berada dalam pengaturan KESDM (SIPA-surat izin pengambiklan air tanah, CAT- Cekungan Air tanah, dll). Persoalan lainnya, kerangka regulasi RKP masih hanya fokus pada tematik dan tertentu, seharusnya RKP menyebutkan memprioritaskan RUU Air sebagai pengganti UU tentang Sumberdaya Air yang telah dibatalkan MK, akan lambat terlaksana jika pendekatan yang digunakan masik sektoral, terlebih lagi akan sulit melakukan perlindungan ekosistem air jika masih memandang persoalan air hanya dominan DAS dan Air Permukaan, bukan sebagai kesatuan ekosistem. Secara kewilayahan, RKP juga masih melihat persoalan air secara parsial, dimana pengelolaan air bisa dilihat pada dokumen RKP terlihat wilayah yang memiliki kelangkaan daya dukung air, dan 5 provinsi dengan angka deforestasi tertinggi. Meski telah ada data yang menggambarkan ancaman ekologis, namun tidak ada satupun kebijakan prioritas yang mengarah pada moratorium izin, dan review izin konsesi yang menyebabkan ancaman daya dukung Air.

h. Kelapa Sawit

Pada Bab V arah pembangunan bidang sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, salah satu sasarannya adalah peningkatan produksi kelapa sawit sebesar hampir dua juta ton. Suatu hal yang paling dikhawatirkan dari upaya pemenuhan target iniadalah potensi negara untuk mengimplementasikan PP 104/ 2015 yang mengatur keterlanjuran sawit di kawasan hutan dan menutup mata pada persoalan perkebunan kelapa sawit lainnya, guna memenuhi ambisi tersebut. Semangat baik pada Inpres Moratorium Kelapa Sawit tidak diimplementasikan dengan baik.

Selain dari catatan ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang baik dan sehata pada RKP 2019, pada dasarnya RKP 2018 juga merumuskan beberapa hal yang cukup baik bagi pemulihan kondisi lingkungan hidup.

RKP 2019 relatif lebih baik dibandingkan dari RKP-RKP sebelumnya yang cenderung sekedar melayani kepentingan investasi dengan dorongan perecepatan pertumbuhan infrastruktur.

B. Sejarah Investasi Sumber Daya Alam dan Relasi Rezim per Rezim

1. Dominasi Penguasaan Investasi Sumber Daya Alam Lintas Rezim

Bagian ini akan coba membahas sejarah dominasi investasi ekstraktif terhadap sumber daya alam Indonesia. Urgensitas pemaparan ini akan membuka mata pembaca untuk melihat watak kapitalistik yang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini. Selanjutnya bagian inilah yang akan membantu mengantarkan pada bacaan skenario 2019, dimana dilihat relasi tekstualisasi hukum guna memastikan dominasi investasi dapat bekerja dengan baik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Satjipto Rahardjo yang menyebutkan sistem perekonomian modern yang kapitalistis misalnya, sangat membutuhkan kepastian dan ketepatan (predictableness and preciseness). Kondisi demikiannlah yang mengakibatkan terbitnya peraturan perundang-undangan yang melanggengkan aktivitas tersebut.

a. Masa Orde Lama dan Transisi Penguasaan Pemerintah Kolonial

Pada periode ini, kondisi hutan dan sumber daya alam Indenesia relatif masih dalam kondisi baik, walaupun beberapa korporasi asing, khususnya Belanda sudah menancapkan kukunya di sektor perkebunan dan tambang. Awal kemerdekaan, relasi negara dengan SDA dan keberpihakannya kepada rakyat relatif pada posisi yang cukup ideologis. Persoalah perampasan tanah dan sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial secara perlahan dikikis. Awalnya, sejarah legalitas dominasi asing terhadap investasi di Indonesia berawal dari 1870, ketika pemerintah kolonial memberlakukan Undang-undang (UU) Agraria (Agrarisch Wet) yang memberikan hak erfpacht-sekarang Hak Guna Usaha-kepada para pemodal asing untuk mengusahakan perkebunan.10

Perampasan tanah rakyat atas nama hukum pun dimulai. Langkah awal Soekarno, untuk melakukan nasionalisasi awalnyadenganmembiarkanrakyatmelakukanpenguasaanpenguasaan tanah milik korporasi kolonial. Selanjutnya, keberhasilannya ditandai dalam Konferensi Meja Bundar(KMB)diDenHaagpada29Desember1949,dimana Belanda menyerahkan seluruh harta milik bangsa Belanda yang ada di Indonesia termasuk aset-aset perkebunan. Sayangnya, rumusan KMB diikuti ketentuan Pasal 2 yang menentukan adanya klausal ganti rugi bagi pemilik lama dan memberikan hak bagi pemilik lama untuk mencaripenyelesaian hukum jika ganti rugi tidak memuaskan. Selanjutnya, KMB juga dianggap merugikan dalam satu pasal Aturan Peralihan yang mengatur persoalan Irian Barat. Peraturan Peralihan, yang dibuat atas anjuran Komisi PBB, tidak memberi kejelasan mengenai kedaulatan Indonesia atas Irian Barat.1

Langkah besar nasionalisasi sebenarnya dimulai secara sistematis melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1957 mengenai "Nasionalisasi Perusahaan- PerusahaanMilikBelandadilndonesia"yang mengabaikan ketentuan yang merugikan Indonesia sebagaimana diatur dalam KMB.12 Sayangnya, penerbitan aturran nasionalisasi tidak diikuti dengan pemulihan hak rakyaat atas tanah perkeunan yang dirampas pada zaman kolonial. Menurut Rakhma Mary Herwati, bagi petani, masa nasionalisasi hanya menyisakan persoalan panjang, karena tercerabutnya tanah garapan mereka, bukan oleh Belanda, tetapi oleh bangsa sendiri. Terkait dengan hal ini, WALHI memotret beberapa contoh, yaitu:

Konflik Agraria Dusun Kalidapu, Jawa Tengah. Setelah zaman Jepang sampai dengan tahun 1956, para petani tetap menggarap tanah.

Tetapi pada tahun 1957 ratusan petani penggarap dikumpulkan oleh PTP XVIII (sekarang PTPN IX) di gedung Sinderan. Mereka diminta membubuhkan cap jempol untuk dibuatkan letter D. Tetapi ternyata mereka ditipu oleh PTP XVIII, karena yang didapat bukan letter D, melainkan surat pencabutan tanah garapan petani. Sejak itu para petani dilarang memasuki tanah garapan. Tanaman para petani diganti dengan pohonpohon karet dan kopi di bawah kekuasaan PTPN XVIII Merbuh;

Konflik Agraria Desa Adat Sendi,13 Mojokerto, Jawa Timur. Sebenarnya, di tahun 1915, secara de jure pemerintah Hindia-Belanda telah mengakui keberadaan Desa Sendi dengan nama resmi Gouvernement Oost-Java Residente Soerabaia, Regentschap Modjokerto, District Djaboeng, Desa Sendi Oorspronkelijk Opgenomen 1915. Susunan perangkat desa yang dibentuk saat itu berupa Kepala Desa, Carik, Kepetengan, dan Kebayan. Masing-masing perangkat diberikan tanah ganjaran sebagai kompensasi gaji atas jabatan mereka. Namun di tahun 1932, Boschweezen melakukan pengklaiman atas seluruh tanah Desa Sendi dengan menggunakan dalih tukar menukar dan ganti rugi. Proses pengklaiman tersebut dilakukan dengan cara menekan dan mengintimidasi warga Desa Sendi untuk segera menyerahkan seluruh tanah mereka. Pemerintah Hindia-Belanda sendiri berkepentingan untuk menjadikan kawasan Desa Sendi sebagai perkebunan serai. Tidak terjadi tukar menukar dan ganti rugi, karena memang faktanya warga Desa Sendi tidak mendapatkan tanah atau ganti rugi lainnya dalam bentuk apapun. Selanjutnya, pada 1935, pemerintah Hindia-Belanda menetapkan wilayah Desa Sendi sebagai kawasan hutan.

Dengan penetapan tersebut, seluruh warga Desa Sendi diusir oleh Belanda untuk keluar dari kawasan hutan (yang sebelumnya adalah rumah warga sendiri). Sayangnya, pasca kemerdekaan dan agresi tentara sekutu, masyarakat Sendi tidak berhasil mengklaim kembali legalitas haknya terhadap lokasi yang dirampas Belanda, Perhutani KPH Pasuruan sebagai kawasan hutan merujuk pada dokumen ganti rugi yang dikeluarkan Pemerintah Kolonial yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan.

Semangat nasionalisasi yang bertujuan memberikan kesejateraan ternyata terimplementasi secara semu, dimana dalam kenyataannya korporasi kolonial dan korporasi nasional memiliki watak yang sama, yaitu ekspansif dan akumulatif. Sikap jahat yang sama pada masa awal kemerdekaan juga diperlihatkan oleh dominasi Militer dalam politik kekuasaan dengan terlibat dalam aktivitas-aktivitas peramapasan tanah, ketika Militer diperluas kewenangannya dalam pengawasan korporasi kolonial yang dinasionalisasi. Penerbitan UU Pokok Agraria dan UU Bagi Hasil juga belum mampu diimplementasikan guna menyelasaikan konflik ini.

Selain itu, secara terbatas sebenanya Soekarno juga membuka landasan penanaman modal asing melalui penerbitan Undanng-Undang Nomor 78 tahun 1958 dengan dasar utama bahwa negara saat itu kiranya memerlukan modal asing guna mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional. Di dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing, terdapat pembatasan sektor-sektor tertentu, yang mengatur mengenai perusahaan; a. Kereta Api, b. Telekomunikasi, c. Pelayaran dan Penerbangan, d. Pembangkit tenaga Listrik, e. Irigasi dan air minum, f. Pabrik mesiu dan senjata, g. Pabrik tenaga Atom, h. Pertambangan bahan-bahan Vital. Walaupun, selanjutnya Undang-Undang ini diubah pada tahun 1965 dengan Undang-undang No. 16 tahun 1965, yang menentukan pemerintah akan menghentikan penanaman modal asing guna mendorong semangat revolusi.14

b. Masa Orde Baru, Dominasi Investasi Asing dan Peran Militer

Dependent relationship Affiliction- Binding Relationship Indipendent Relationship Occupation

Orde Baru menjadikan hukum sebagai legalisasi investasi dan pengahancuran lingkungan hidup Indonesia. Pemerintah Orde Baru menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 yang didalamnya memuat dibolehkannya pemodal asing memiliki saham 5 % dalam sektor strategis danpentingyangsemula pada masa pemerintahan Soekarno melalui Undang-undang No.78 tahun1958. Selang setahun kemudian kebijakan ini kembali

dilonggarkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 dimana kepemilikan asing mulai bertambah menjadi 49%. Pembukaan keran invsetasi melalui Undang- Lndang No. 1 tahun 1967 selanjutnya diikuti denagan undang-undnag sektoral yang tidak jauh berbeda watak kapitalistiknya, seperti Undang- Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan,

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan dan selanjutnya diikuti Undang-Undang Nomor 11 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Melalui paket perundangan tersebut, freeport dan berbagai Kontrak Karya Pertambangan Generasi I dan Il dan PK- P2B menghantar Indonesia memasuki fase: Jual Murah; Jual Cepat; dan Jual Habis kekayaan Alam demi kejayaan korporasi. Liberalisasi atas sumber alam se-

lanjutnya diikuti dengan keterlibatan lembaga keuanganinternasional melalui pinjaman luar negeri.

Undang-Undang Kehutanan yang diterbitkan pada zaman Soeharto menjadi landasan bagi proses penghancuran hutan Indonesia, investasi asing dan swasta terbuka lebar. Para investor15 diberi konsesi Hak Pen- Hutan gusahaan (HPH) untuk hutan di luar Jawa, terutama hutan di Sumatra dan Kalimantan. Hak-hak masyarakat adat diabaaikan oleh pemerintah pada tahun 1970-an,

Timber • Logging Extraction • Mining • Palm Oil Plantation • Pulp and Paper • Carbon Trade Green • Biodiversity Washing Business Energy • BioFuel

Figure 1 Metamorfosis Kejahatan Korporasi

HPH berkembang dengan subur tanpa hambatan perlawanan karena keterlibatan militer mengamankan investasi. Tercata 1989, 572 unit HPH menguasai 64 juta hektar hutan produksi. Menurut FAO, pada periode 1976-1980, 550.000 hektar hutan rusak setiap tahun, masuk 1980, laju deforestasi adalah 1 juta hektar. Pada tahun 1885, laju deforestasi sebesar antara 600-1,2 hektar per tahun. Laju deforestasi pun semakin meningkat pada tahun 1985-1997, yakni 1,7 juta hektar per tahun. Bekas-bekas tebangan dari konsesi HPH yang berlangsung dari 1970- an, selanjutnya diubah menjadi hutan tanaman industri dan kelapa sawit.

Selain dominasi keberpihakan pada investasi, pada masa ini, pemerintah Soeharto juga melakukan penekanan terhadap pertumbuhan kehidupan rakyat dengan melahirkan undang undang konservasi tahun 1990, dimana akses rakyat terhadap wilayahnya mulai dikurangi dan dibatasi. Bahkan guna melalyani kebutuhan pasar, pada 1992, Soeharto merubah corak pertanian adaptif dan ramah lingkungan menjadi metode pertanian "modern' memodifikasi alam, tetapi memaksa petani membagi keuntungannya ke pengusaha Pestisida dan pupuk. Orde baru, menjadi rezim yang melahirkan landasan dominasi investasi pada rezim setelahnya.

c. Masa Transisi Pasca Reformasi

21 Mei 1998, Soeharto mengudurkan diri dan menjadi tanda runtuhnya Orde Baru, tapi bukan watak ekonomi pembangunannya. Pertumbuhan izin pada masa Pada masa singkat Pemerintahan B.J. Habibie, investasi yang mendominasi adalah kelapa sawit dan HPH. la melanjutkan trend pelepasan kawasan hutan untuk lokasi perkebunan yang sudah dimulai Soeharto dipenghujung 1990-an, hingga penghujung masa periodenya. Penerbitan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dipenghujung periode Habibie, disahkan pada 30 September 1999. Undang-undang yang disahkan 20 hari sebelum B.J. Habibie lengeser ini menjadi penanda kembali kokohnya dominasi negara terhadap penguasaan ruang hidup rakyat. Proses penentuan kawasan hutan melalui penunjukan dan memperkuat sisi ahistoris terhadap eksistensi masyarakat adat yang jauh sudah terlebih dahulu ada dibandingkan negara ini. Secara umum, tidak terlihat kepentingan politik penguasa terhadap SDA tetapi, karena disibukkan masa transisi dan persiapan Pemilihan Umum Pertama pasca runtuhnya kepemimpinan Soeharto sepanjang 32 tahun.

d. Pasca Reformasi

11. Siti Rakhma Mary Henwati, Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Tengah dalam Jurnal Jurnal Bhumi STPN Jogyakarta, hlm. 146, Diakses dari https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index,php/JB/article/ download/155/141 pada 14 Januari 2019.

12. Ibid., hlm 147.

13. http://www.kpa.or.id/news/blog/klaim-para-penjarah/ diakses pada 15 Januari 2019.

14. https://kalarkopi.wordpress.com/2016/08/14/perjalanan-investasi-asing-di-indonesia/

15. https://indoprogress.com/2013/12/sejarah-ekonomi-politik-tata-kelola-hutan-di-indonesia/

• Fase Pemerintahan Gus Dur

Masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid relatif singkat kurang dari dua tahun, yaitu dari 20 Oktober 1999 s/d 23 Juli 2001. Pada Pemerintahan Gus Dur, penerbitan izin industri ekstraktif mengalami penurunan drastis dibandingan dengan dua pemerintah sebelumnya. Gus Dur banyak melakukan perubahan di sektor sipil dan politik, namun tidak membuat kebijakan yang signifikan untuk laju atau penghentian investasi berbasis lahan. Tercatat pertumbuhan izin HPH masih sangat besar pada rezim ini berkuasa.

• Fase Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Megawati mulai menjabat sebagai Presiden, pasca Gus Dur di impeach oleh Parlemen. Pada masa kepemimpinan ini, industri kehutanan mulai kebangkitannya. Peningkatan pertumbuhan izin berlangsung secara signifikan, khususnya untuk HTI dan HPH. Penerbitan izin yang dilakukannya berada di titik puncak tahun pemilu, yaitu pada 1 tahun menjelang Pemilu dan pada tahun pelaksanaan Pemilu.

Selain pertumbuhan perizinan sektor kehutanan, Megawati juga tercatat menerbitkan satu terobosan kebijakan mengenaipenggunaan kawasan hutan untuk pertambangan. Pada 11 Maret 2004, Megawati menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan yang pada pokoknya memperbolehkan aktivitas perizinan tambang dikawsaan hutan yang sudah ada sebelum UU Kehutanan tanpa mengurus pembaharuan izin dan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitasnya. Selanjutnya, atas penerbitan Perppu ini, DPR memberikan persetujuan sehingga ia berlaku sebagai undang-undang. Menjelang penghujung periode, Megawati juga bersepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang tidak mengatur skema pertanggunjawaban pidana korporasi.

• Fase Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Rezim ini dapat disebutkan sebagai rezim investasi yang menyerupai rezim Soeharto. Penerbitan izinn ya palong tinggi diantara rezim lain pasca Orde Baru bahkan beberapa diantaranya mengalahkan luasan perizinan yang diterbitkan Soeharto selama 32 tahun memerintah. Untuk membuktikan hal ini, WALHI memberikan potret penerbitan izin yang dilakukan oleh SBY selama 10 tahun memimpin dalam kurun waktu 20 Oktober 2004-20 Oktober 2014, khususnya untuk sektor kehutanan dan perkebunan.

Merujuk pada data yang diterbitkan KLHK, WALHI mencatat bahwa daftar perizinan yang diterbitkan SBY untuk sektor kehutanan adalah:

NoJenis IzinLuas (hektar)
1IUPHHK-HTI4.707.640
2IUPHHK-HA10.220.520
3IUPHRE515.270
4IPPKH386.744,15
5Pelepasan Kawasan2.212.335
Total18.042.509,15

Jumlah penerbitan izin dan pelepasan kawasan hutan yang dilakukan SBY apabila dibandingkan dengan luas izin di sektor kehutanan (31.776.599 hektar) lebih dari setengah jumlah izin atau setara dengan 56,78%.

Selain pelepasan kawasan hutan, SBY juga mengurangi jumlah kawasan hutan melalui proses Revisi RTRW seluas 7,7 Juta Hektar. Laju pelepasan kawasan hutan dibuat secara sistematis melalui penurunan fungsi sejak tahun 2003 atau 1 tahun sebelum SBY menjadi presiden melalui penunjukan kawasan HPK seluas 13 juta hektar. Selanjutnya, SBY juga melakukan penurunan fungsi kawasan hutan menjadi HPK seluas 26 Juta hektar tahun 2006.

Guna melanggengkan, praktik dominasi investasi kehutanan, SBY melakukan deregulasi dengan menerbitkan PP No. 10 Tahun 2010 dan perubahannya menjadi PP 60 Tahun 2012. Sedangkan perampokan kayu melalui izin Hutan Tanaman Industri dilakukan SBY melalui penggantian merevisi PP 34/ 2002 dengan PP NO 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008.

Untuk sektor perkebunan, menurut data statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2007 Kemeterian Pertanian, Rezim SBY tercatat menerbitkan izin seluas 3.114.894 hektar untuk korporasi swasta dan 123.157 hektar untuk perusahaan negara, dengan pertumbuhan kebun rakyat seluas 2.202.027 hektar. Lebih dari 30% perizinan sawit untuk swasta diterbitkan oleh SBY.

Masa Pemerintahan SBY juga menjadi dasar peletakan pembangunan infrastruktur untuk korporasi dengan skema MP3El berupa transportasi dan energi, juga proyek -proyek reklamasi skala besar di pesisir jawa, bali, sulawesi dan kalimantan. Proyek-proyek ini kemudian dilanjutkan dan mendapat keistimewaan regulasi dimasa pemerintahan Jokowi.

• Masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Melalui agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi hadir dengan janji meruntuhkan dominasi investasi yang menyesengsarakan rakyat. Apabila merujuk riwayat perizian, WALHI mencatat terdapat penurunan yang signifikan, kecuali untuk perizinan perkebunan kelapa sawit yang mengalami peningkatan di 2015 dan menurun untuk tahun-tahun berikutnya.

Untuk perimbangan perizinan kepada rakyat melalui Perhutanan Sosial di sektor kehutanan bahkan mengalahkan perizinan yang diperuntukkan kepada korporasi, namun catatan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan izin pinjam pakai kasawan untuk pertambangan walau menurun tapi tetap berada di angka yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, dominasi investasi untuk perkebunan dan kehutanan masih mengakar dengan kokoh di rezim ini.

Kritik mendasar bagi pemerintahan ini ada di sektor infrastruktur, penrbitan beberapa Perpres untuk mengakselerasi PSN disusun dengan mengerdilkan aspek lingkungan dan abai pada aspek kebencanaan. Sorotan penting lainnya adalah di sektor tambang, dimana Pemerintahan Jokowi meningkatkan status eksplorasi beberapa izin pertambangan menjadi operasi produksi, khususnya untuk kontrak karya dan PKP2B, seperti PT. CPM di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, PT. MCM dan PT AGM di Kalimantan Selatan, PT DPM di Sumut, Papua Barat.

Kekhawatiran lain di penghujung rezim ini adalah tetap masuknya RUU Perkelapasawitan di dalam prolegnas. Tercata RUU ini sudah masuk prolegnas tiga tahun berturut-turut, sehingga dikhawatirkan ada negoisasi antara Pemerintah dan DPR dalam meluluskan pengesahnnya, terlebih salah satu inisiator RUU ini adalah Fraksi PDI Perjuangan.

2019 e L uI ee en Sumata

W
nwt
yamh
411
211
M11
11
1111
__1Hol
11
1_11
T_111
__1一11
_1一11上
1411
__111071
WWIT11
E1n1111
11
rons mey mn111
111
I61
—181991
11
111
11
一1Q1
1111
E_1ou11
1111
111111
一1_11
__下1
1111
111
F_111
F_1_
_1_11
_11
F_11
PCaaOC1111
PCaaOCtwmnProniacom
11

EK

CO 9CCO 9CTOTAL
POCOCMN'SOX9C
POCOC 4135173ct15
4234322115
10网
451659099minnd
L42002400Cab010
18微
__199900∝22102
171
15T
U5
181
一75 OLC91110COxx
Chae OLC9111020000
Chae1661
1
005591346.5351
157451 osy cOc
aorPHEOC±5&51066T
Itnina182
9196G1
OICCKIstotttool
82661
015t0looi
1OC2iC10661
UGARHSK1AT
1
wwwwwwww1w

AAN

IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN AIAM

Sumber Data Pemaparan Menteri KLHK Pada Diskusi Media FMB9, April 2019

IZIN USAHA PEMANIAAIAN HUIAN IANAMAN INDUSIRI (HII)

42TAFRUNITLBLASPeroOr
1200711217
152191womet romcongomon
11773 10000 24543.1/2 1 617 616543.1/2
11000 24
2.257.798
420002000201201 973
2991135M7.720 1.591.467
111.591.467
7D22L113.500
720080013.500 0
2004151 30 7041 30 704 1401748
2005 14 1.085.55:11
9200514141.085.55:
10700G5.7077.(477077.(47
1120071717957.500
1220001313701 485
13200932321.324645
11201044214.831
152011111142.4001142.400
142017TT791730
2720133213.264
LS2014222:100
4 20151224.977
2020100
202010190109sabmnet sere
312017241.441
GRLAMIDGRLAMID1#>
GRLAMID TOr 16.67124)
lahununtwn
1ni1
19W1714493
11OL4171AMNTAT
29070
11101#
A1001219114 12660
1999,12660
20001104 634
20012001,90492adnstho ven heans
11175.10
8 2002 303222002130322
120019
10104H
1041
11YOLX4
11YOLX4 15M2760—
11X00615M2760 SE BAC
11200724SE BAC
54004245.403.
112014391501900
14201311411 515aeet ndonese Serutes
1720112007773
2011,834
19201312xx
2020142463M2
RL20122200$13
21X1411204.799
017aUPS L15
GAUAND ROSALhart Cora

IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (RE)

Sumber Data Pemaparan Menteri KLHK Pada Diskusi Media FMB9, April 2019

J1
17
11
31T
,
1.21AN
2IM
__
..

Data KeMenTan | Stasistik perturnbukan izin kelapa sawit 1976-2016

2. Hubungan Rezim per rezim

Memperhatikan uraian pada bagiannya, terlihat bahwa dominasi investasi masih bercokol dengan kokoh di Indonesia. WALHI memandang ada tiga hal penting yang bisa memperlihatkan hubungan rezin per rezim. Pertama, masing-masing rezim masih mengandalkan korporasi sebagai pelaku usaha pengelola sumber daya alam Indonesia. Pada Pemerintahan Soekarno sekalipun, rakyat tidak menjadi penentu, malah penyerahan kepada Perusahaan Negara dan membiarkan keterlibatan militer malah semakin membuat korporasi dalam susana nasionalisasi enggan memulihkan hak rakyat yang pada masa kolonial dirampas. Kedua, penggunaan instrumen hukum untuk melanggengkan investasi. Bahkan terdapat kecenderungan masing-masing rezim menyiapkan landasan bagi rezim berikutnya untuk meneruskan dominasi investasi. Apabila rezim sebelumnya tidak menyiapkan hal tersebut, maka rezim tersebut menderegulasi perundangan yang ada guna melegalkar eksploitasi sumber daya alam. Ketiga, ada peran militer d tiap rezimnya. Pada masa Soekarno dan rezim diktator Soeharto, militer secara aktif terlibat dalam bisnis sumber daya alam. Pasca reformasi, militer tidak lagi mendominasi ruang bisnis secara bebas, namun pembatasaanya mengalihkan peran purnawirawan dalam pusaran bisnis. Sedangkan peran aktif militir dan sipil bersenjata, cenderung dijadikan alat pengaman investasi, baik dalam pengamanan lokasi investasi maupun dalam mengoperasikah hukum untuk melumpuhkan perjuangan rakyat.

Bagaimana dengan rezim saat ini yang dengan gagah menyebutkan tidak ada beban masa lalu? Ternyata beban masa lalu secara personal yang tidak melekat padanya, tidak mampu menjadi alat mengakselerasi persoalan dominasi penguasaan investasi terhadap sumber daya alam. Hal ini paling tidak bisa diargumenkan pada dua alasan. Pertama, walau secara personal tidak ada beban masa lalu, namun secara dukungan politik, ternyata beberapa tokoh partai yang menjadi pendukung Joko Widodo terlibat dalam beberapa dosa perizinan masa lalu dan terlibat aktif dalam pusaran bisnis sumber daya alam.

Seperti, dukungan abu-abu Partai Bulan Bintang, dimana tokoh atau bekas Ketua Umumnya adalah orang yang secara legal menerbitkan perizinan sektor kehutanan paling besar pasca reformasi. Ada purnawirawan dalam kabinet yang terlibat dalam pusaran bisnis sumber daya alam. Kedua, watak pembangunan berbasis investasi bahkan mengandalkan utang masih dipertahankan. Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi makro menjadi target semu kesejahteraan. Ambisi pemenuhan target kuantitatif membuat lupa Joko Widodo, bahwa ekonomi kerakyatakn adalah ekonomi rill, yang menyentuh rakyat secara langsung. Bacaan makro sangat sulit untuk membuktikan pertumbuhan kesejahteraan. Dengan kondisi demikian, WALHI berpandangan, apabila Joko Widodo menurunkan ambisi infrastruktur dan menghancurkan dominasi investasi dan menyeimbangkan posisinya dengan posisi rakyat berada, maka Jokowi mampu lepas dari jebakan warisan rezim per rezim.

C. Proyeksi 2019

1. Dominasi Investasi Berujung Bencana

Manajemen bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam perlindungan rakyat. Secara regulasi (perundangan) pengaturan penanganan bencana di Indonesiadapatdikategorrikan cukup baik.Halinidapatdilihat dari pengaturan mengenai penanganan bencana yang tidak lagi sekedar menaruh titik tekan pada aspek tanggap darurat, namun secaralebih luas masuk pada keseluruhan bagian manajemen risiko, yang meliputi upaya kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara jelas menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi aktor utama yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraanpenanggulanganbencana.Dalamkebijakanperencaaan lima tahunan, RPJMN 2015 - 2019 menyebutkan bahwa penanganan kebencanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang berpotensi bencana berlandaskan konsep yang terintegrasi, yaitumengurangirisikobencana-menanggulangi bencana secara cepat - membangun kembali masyarakat dan lingkungan terdampak bencana. Selanjutnya, untuk mengoperasikan konsep tersebut dilakukan dengan strategi penanggulangan bencana yang merujuk pada tiga pilar, yaitu: (1) internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, (2) penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan (3) peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana.

Terkait dengan upaya upaya pengurangan resiko bencana, sebenanrya dimulai dengan memperhatikan aspek penataan ruang. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan memperhatikan kerentanan suatu wilayah terhadap potensi terjadinya bencana dan memperhatikan daya dukung dan tampung lingkungan dengan memperhatikan aspek keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritasnya. Sayangnya, aspek tersebut tidak diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah. Salah satunya dapat diihat dari rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. Pada dasarnya, perubahan RTRWN hanya ditujukan memudahkan investasi, utamanya infrastrukturdalam tema Proyek Strategis Nasional, ketenagalistrikan dan panas bumi. Kemudahan ini dirumuskan dalam pelenturan alih fungsi lahan di kawasan lindung untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang untuk Proyek Strategis Nasional. Selanjutnya, perubahan tersebut juga memperketat pengelolaan melalui peraturan zonasi untuk Hutan Rakyat/ Perhutanan sosial). Ketentuan paling krusial terkait kebencanaan ialah dihapusnya kawasan rawan bencana geolog dan kriteria kawasan rawan bencana sebagai kriteria kawasan lindung. Selanjutnya, PP tersebut juga menghilangan peran dan fungsi kontrol menteri LHK terhadap izin pemanfaatan hutan. Penghapusan fungsi kontrol KLHK tentunya merupakan bentuk pelemahan upaya pengurangan resiko bencana pada fase pra bencana.

Terkait dengan hal tersebut, maka WALHI melihat peluang penggunaan instrumen pengendalian ruang dengan melakukan Moratorium dan peninjauan ulang izin industri ekstraktif. Di wilayah-wilayah rawan bencana harus dilakukan pencabutan izin guna meminimalisir resiko dan dampak buruk di kemudian hari. Apabila pemerintah tidak tegas terkait hal ini, jatuhnya korban dan kerugian dalam jumlah besar seperti bencana yang terjadi pada 2018 akan kembali terulang. Terlebih memperhatikan damya tampung dan dukung lingkungan yang kian menurun adalah salah satu faktor pedorong terbesar meingkatnya kejadian bencana, khususnya bencana ekologis

Berdasarkkan hasil overlay peta perizinan SDA dengan komoditi tambang, kebun monokultur, dan kehutanan terdapat banyak lokasi yang sebenarnya berada di lokasi dengan indeks resiko bencana yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peta di bawah

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 menyebutkan bahwa sumber pendanaan penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan atau dana masyarakat yang berasal dari perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya, baik masyarakat dalam dan luar negeri. Terkait dengan upaya pengurangan resiko dan penanggulangan pasca bencana, maka seharusnya disediakan alokasi yang cukup. Menurut BNPB dibutuhkan sumber penanggulangan bencana dari APBN dalam bentuk dana kontigensi, dan anggaran rutin untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan beberapa Kementerian Lembaga (K/L). Dana khusus penanggulangan bencana dialokasikan dalam bentuk dana kontigensi, dana siap pakai (oncall budget), dan dana hibah kepada daerah.

GRAFIKANGGARAN BNPB 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2014 0.61943 Pagu (Miliar) 1830 1680 1180 1180 0.7494 Realisasi (Miliar) 2680 3390 2860 2540 1590

Melihat dari perkembangan pagu anggaran APBN, menunjukkan nilai nominal yang semakin menurun, tentu ini akan berdampak dukungan pelaksanaan kegiatan kegiatan pra bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana atau pemerintah sesungguhnya telah meletakkan niat dan keberpihakkannya bahwa dana untuk Tanggap Bencana dan pasca bencana bisa menggunakan hibah dan utang.

SUMBER PEMERINTAH PUSAT (APBN)

Sumber: Rencana Induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pasca bencana sulteng, 2018

Polemik muncul saat kejadian bencana di Lombok dan PASI- GALA dari sisi aturan di mana publik bertanya tanyaproduk dari pasal 7 UU Penanggulangan bencana yakni berupa Peraturan Presiden dalam Penetapan Status Dan Tingkatan Bencana Nasional dan Daerah, padahal sudah 11 Tahun sejak UU Penanggulan bencana ada namun peraturan presiden tak juga kunjung selesai sehingga ini menjadi salah satu faktor dalam lambatnya keputusan keputusan dalam fase tanggap darurat.

2. Bernegoisasi dengan Investasi

Memperhatikan sejarah panjang investasi dan masih dipertahankannya watak pembangunan yang mengandalkan investasi sebagai kunci utamanya, maka keberpihakan Negara kepada rakyat pada 2019 masih akan berlangsung semu. Penggusuran atas nama pembangunan akan terus terjadi. Kriminalisasi akibat penolakan aktivitas tambang yang target produksi dan penggunaan domestik batubara yang ditingkatkan akan membawa negara sebagai fasilitator pemaksa perdamaian antara negara dan investasi. Rakyat dibiarkan bertahan di ruangnya, namun sumber kehidupan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diabaikan. Baik Joko Widodo dan Prabowo akan berlaku sama untuk itu.

Selanjutnya, proyeksi di industri kelapa sawit, negara diproyeksi akan mendorong pertumbuhan kebun-kebun baru, bahkan melegalkan kebun yang berada di kawasan hutan melalui instrumen PP 104/2015. Cara negoisasi yang dipergunakan dengan memberi ruang kepada rakyat, tapi tidak mengehntikan pemberian ruang kepada investasi perkebunan kelapa sawit. Untuk sektor kehutanan, diproyeksi dorongan kemiteraan semakin kuat. Dorongan kemiteraan untuk memastikan korporasi aman dengan investasinya dan rakyat dakomodir dengan alokasi yang kecil dari areal konsesi. Kekhawatiran WALHI yang paling mendasar terkait dengan industri kehutanan ada di bagian industri pulp and paper, aktivasi Permen Land swap sangat berkemungkinan dilakukan pada tahun ini, terlebih memperhatikan trend penerbitan izin yang sangat rendah pada 4 tahun ke belakang.

Untuk pertumbuhan legalitas wilayah kelola rakyat diproyeksi akan bertumbuh secara drastis menjelang Pemilu. Walaupun sekedar politik penciteraan guna mencapai target voters, WALHI memandang rakyat harus lebih lentur dalam menggunakan jalur yang ada dengan mengenyampngkan pilihan politiknya pada 01 atau 02.

3. Perlindungan Pejuang Lingkungan Setengah Hati

WALHI memprediksi, Permen LHK terkait perlindungan pejuang lingkungan hidup akan disahkan, namun dengan keterbatasan cakupannya, maka ia tidak akan beroperasi maksimal.PeraturanPresidenataupengaturanpeylindungan lintas K/L belum terjadi pada tahun ini, karena kebutuhan mengamankan investasi PLTU, kelapa sawit dan pertambangan masih melibatkan tangan-tangan negara, sehingga pembatasan perlindungan menjadi pilihannya, mengaktivasi perlindungan total, sama artinya memperkuat perlawanannonkekerasanyangbisamelumpuhkaninvestasi rakus lahan dan tidak ramah lingkungan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Terdapat beberapa fakta menarik yang bisa mengambarkan potret kebijakan dan kondisi sumber daya alam di 2018 dan sebagian besar potret ini sesuai dengan proyeksi WALHI dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2018. Adapun beberapa potret yang menggabarkan situasi 2018 adalah:

a. Pertúmbuhan izin sepanjang 2018 di sektor kehutanan cenderung mengalami stagnasi, namun standar kebijakan bermuka dua tetap berlangsung seperti prediksi WALHI, hal ini bisa dilihat dari penerbitan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Ten gah yang dilakukan KLHK tidak lama setelah penerbitan Inpres Moratorium Kelapa Sawit;

b. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 152/ PMK.05/2018 yang berlaku sejak 4 Desember 2018, yang menghilangkan pungutan sawit jika harga internasional berada dibawah 570 USD per ton, jika harga naik pada kisaran 570-619 USD per ton, pungutan sawit sebesar 25 USD untuk CPO dan 10-25 USD per ton untuk turunan sawit. Pada harga internasional diatas 619 USD per ton, pungutan sawit kembali seperti semula yaitu 50 USD untuk CPO dan 20-40 USD untuk turunan CPO. Hal ini pada prinsipnya memperlihatkan kepberpihakan negara kepada investasi;

c. Peningkatan produksi dan pemanfaatan batubara diproyeksi WALHI secara tepat, dalam Tinjauan Lingkungan 2018, dimana kenaikan harga batubara berpengaruh pada peningkatan produksi. Pembangunan PLTU hanya merupakan relasi minor untuk mendalilkan peningkatan kuota produksi, namun pada nyatanya hal ini hanya untuk menutupi defisit APBN dan melayani kebutuhan pasar.

Ekspor yang dilakukan oleh Pemerintah melalui tangan-tangan korporasi. Bahkan melanggar rencana pembatasan produksi yang tertuang dalam RPJMN dan RKP 2018, yang sebelumnya direncanakan dengan kuota produksi sebesar 485 juta ton. Guna melegalkan pelanggaran penambahan kuota produksi tersebut, maka Pemerintah melalui Menteri ESDM menaikkan kuota produksi sebesar 100 juta ton, walaupun dalam realisasi penjualannya tidak memenuhi target.

d. Memperhatikan praktik dan penerbitan kebijakan Indonesia dalam upaya mencapai target menurunkan emisi karbon 29% pada 2030, diperkirakan tidak akan tercapai, karena produksi dan pembakaran batubara, justru meningkat pada 2018, belum lagi emisi karbon yang dibakar dari minyak dan gas, baik dari pembangkit listrik maupun kendaraan bermotor. Tidak jelas upaya pemerintah dalam upaya memperbaiki moda transportasi publik yang tidak rakus energi fosil;

e. Kegagalan pengesahan RUU Air pada 2018, semakin memperlihatkan belum ada niat serius Negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negara untuk pemenuhan air bersih. Hal ini kian diperparah dengan kerusakan ekosistem esensial yang mempunyai peranan penting untuk keberlanjutan ekosistem air, seperti karst yang masih terus dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan semen internasional. Selanjutnya, terkait dengan ekosistem gambut, pada 2018 upaya restorasi gambut belum meningkat secara signifikan, malah terjadi peningkatan jumlah titik api yang berada di ekosistem tersebut;

f. Tahun 2018 juga menjadi momen dimana World Bank dan Asian Development Bank berusaha memperalat masyarakat Indonesia. Intinya bahwa kedua organisasi kreditur internasional ini berusaha untuk memanfaatkan kelemahan penerapan aturan perundang-undangan di Indonesia dan menghindari penggunaan safeguard bank dunia dengan mendorong penerapan ESF (Environment and Social Framework) di Indonesia sejak Oktober 2018. ESF menggantikan Safeguard Bank Dunia sebelumnya, yang selama ini digunakan untuk menilai permohonan utang, syarat-syarat yang harus dipenuhi negara peminjam dalam proses, pelaksanaan dan evaluasi sebuah proyek yang pembiayaannya berasal dari hutang;

g. Kegagalan pemenuhan target 2018, dari target 34 provinsi mengesahkan Perda RZWP3K, hanya 14 Provinsi yang menyelesaikan RZWP3K. Meski demikian, secara substansi kualitas dan keberpihakan perda pada isu lingkungan diragukan, karena cederung mengabaikan KLHS dan dilakukan tidak secara partisipatif. Bahkan, sebagian besar Pemprov dalam penyusun RZWP3K masih memasukkan alokasi ruang untuk kawasan pertambangan pasir laut, peruntukan reklamasi termasuk untuk pengembangan zona jasa dan perdagangan bisnis properti, juga banyak diakomodir dalam recana zonasi. Selain RZWP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menargetkan untuk menyelesaikan 7 (tujuh) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) dan 20 (dua puluh) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT). Artinya di tahun 2018 akan terbit 61 (enam puluh satu) regulasi yang akan mengatur ruang pesisir, perairan dan laut di Indonesia, baik di level nasional maupun daerah, namun target yang sesungguhnya ditujukan guna memfasilitasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Sejauh ini, belum ada satupun RZKSN yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, padahal sudah menargetkan 7 (tujuh) Perpres RZKSN untuk tahun 2018. Hingga November 2018 ada 3 (tiga) Rancangan RZKSN yang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM yaitu KSN Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur), KSN BBK (Batam, Bintan, Karimun), KSN Gerbangkertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) dan sebagian lagi masih pembahasan di Panitia Antar Kementerian;

h. Capaian target Perhutanan Sosial hingga 28 Desember 2018 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelurmnya, walaupun merujuk taget RPJIMIN, realisasinya masih sangat rendah dari target 12,7 juta hektar.

Berdasarkan informasi dari KLHK diketahui bahwa capaan perhutanan sosial hingga Desember 2018 adalah seluas 2.504.197,92 Ha dengan, dengan rincian capaian yang dapat dibagi dalam dua periodesasi kepemimpinan. Pada tahun 2007s/d 2014 atau periode Pemerintah SBY, 8 tahun Perhutanan Sosial diimplementasikan diperoleh capaian seluas 455:838,87 Ha. Sedangkan di periode Pemerintahan Jokowi-JK, dalam kurun waktu tahun 2015 s/d 2018 atau lebih dari empat tahun Pemerintahan berlangsung diperoleh capaian seluas 2.048.359,05 Ha (2015 seluas 98.558,47 Ha- 2016 seluas 153.676,03 Ha -2017 seluas 534.510,90 Ha-2018 seluas 1.261.613,65 Ha). Sedangkan untuk skema Hutan Adat (HA) hingga saat ini sudah ada 35 unit pengakuan Hutan Adat dengan total luasan sebesar 28.206 Ha bagi 13.034 KK di seluruh Indonesia. Pada 2018, terdapat hambatan akselerasi PS, yaitu terhentinya pemberian legalitas akses kepada masyarakat yang mengelola kawasan hutan di ekosistem gambut;

i. Implementasi TORA, masih sama seperti tahun sebelumnya, Kementerian ATR/ BPN masih berfokus pada proses legalisasi melalui proyek sertifikasi. Tercatat, hingga Oktober 2018, legalisasi aset melalui sertifikasi mencapai 2,2 juta hektar, sementara untuk redistribusi (non-hutan) 270.230 hektar. Alokasi dari pelepasan kawasan hutan yang ditarget 4,1 juta hektar, baru menyentuh angka 2.363.405 hektar. Dari angka tersebut belum ada kawasan hutan yang dilepaskan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN.

j. Sepanjang 2018, BNPB mencatat terdapat ada 2.426 peristiwa, dengan catatan bahwa tsunami selat Sunda belum dihitung didalamnya. Dari serangkaian peristiwa bencana itu, banjir, longsor dan puting beliung masih mendominasi. Puting beliung terjadi 750 kali, banjir 627, tanah longsor 440, kebakaran hutan dan lahan 370, kekeringan 129, letusan gunung api 55, gelombang pasang atau abrasi 34, gempa bumi 20 kali, gempa bumi beserta tsunami satu kali dan tsunami buntut erupsi.

Dari peristiwa bencana sepanjang 2018, 2.350 (96,9%) peristiwa yang dapat dikategorian sebagai bencana hidrometeologis yang dapat dipersinonimkan dengan bencana ekologis. Jumlah bencana pada 2018 lebih tinggi dari yang terjadi di 2017.

2.Untukkondisidansituasipenegakanhukumdanperlindungan pejuang lingkungan hidup pada 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. 2018 masihjadiruangnyamanbagipenyelenggaranegara dan korporasi dalam pertarungan penyelamatan lingkungan hidup. Tercatat terdapat beberapa gugatan yang diajukan WALHI tidak diterima karena alasan posisi lUP yang berasal dari KK ataupun PKP2B tidak dikategorikan KTUN. Selanjutnya, peningkatan statistik penanganan perkara lingkungan hidup masih menyasar subjek-subjek hukum perseorangan, namun belum menyentuh korporasi secara signifikan. Kemenangan Negara dalam gugatan pemulihan lingkungan hidup yang secara akumulatif dari tahun 2015-2018 melalui KLHK telah mengantongi deposit kemenangan terhadap korporasi dalam gugatan kerugian dan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 16,94 triliyun untuk kerugian lingkungan hidup dan Rp 1,37 triliyun untuk biaya pemulihan, namun belum ada satupun putusan yang sudah dieksekusi. Selain itu, 2018 juga masih menceritakan penggunaan tangan-tangan negara untuk menghentikan perlawanan rakyat melalui operasionalisasi hukum yang tidak adil;

b. Sepanjang 2018, ada dua perintah Perpres kepada Kemeterian ATR/ BPN untuk melahirkan paket kebijakan regulasi penyelesaian konflik, namun hinga tahun berganti belum ada satupun draft Permen yang dikeluarkan, sehingga Kementerian yang dipimpin Sofyan Djalil ini patut dihadiahkan sebagai penghargaan Kementerian yang paling sukses menghambat dorongan penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam;

c. Pada 2018, hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beritikad baik mendorong penerbitan aturan pelaksana Pasal 66, melalui perumusan Kajian Akademis dan Draft Peraturan Menteri.

Sayangnya, 2018 berakhir, peraturan yang diharapkan menjadi preseden bagi Kementerian dan lembaga lain untuk merumuskan peraturan serupa guna melindungi para pejuang lingkungan hidup yang diancam investasi yang dilegalkan negara tidak kunjung disahkan. Upaya sepanjang 2018 dengan mendorong penerbitan peraturan dalam level Peraturan Presiden yang cakupan pengaturan tingkat K/L bisa lebih luas tidak berhasil dilakukan karena respon istana yang tidak baik;

d. Situasli konflik yang terus meningkat pada 2018 tidak direspon dengan baik oleh Presiden. Kementerian ATR/BPN sebagai kementerian yang paling bermasalah dalam upaya penyelesaian konflik ternyata juga tidak berhasil didorong KSP untuk mengubah perilaku buruknya. Terkait dengan hal ini, WALHI melihat Presiden belum menaruh perhatian khusus untuk proses-proses akselerasi penyelesaian konflik yang berbuah pemulihan hak rakyat atas sumber agraria dan sumber daya alam. Ketiadaan beban masa lalu yang disebutkan Jokowi ternyata stidak berpengaruh untuk proses-proses akselerasi penyelesaian konflik.

3. Berdasarkan visi misi 01 dan 02, platform partai politik dan peran rakyat dalam Pemilu Serentak 2019, WALHI memberi simpulan:

a. Pada 01 terdapat beberapa kontradiksi dan beberapa kritik terhadap misi dan turunan program aksi 01 yang melahirkan keraguan WALHi terhadap komitmen perlindungan lingkungan hidup yang disampaikan oleh pasangan Jokowi-Amin, terlebih dalam praktiknya dan dokumen perencanaan pembangunan Jokowi masih tetap mengandalkan investasi yang tidak ramah lingkungan dan abai terhadap aspek kemanusiaan. Selanjutnya, pada perumusan isu lingkungan hidup di dokumen visi-misi pada pasangan Prabowo-Sandi berada pada level yang tidak lebih baik dibandingkan Jokowi-Amin, bahkan kontradiksi dalarn turunan pada misi dan program aksi malah saling kontradiktif dan memposisikan cenderung melayani kepentingan investasi.

Dari gambaran ini, kedua pasangan calon diragukan komitmennya pada keberlanjutan isu lingkungan dan kemanusiaan;

b. Terhadap penelusuran dokumen partai politik, WALHI melihat tiga hal penting, yaitu (1) pada pemilu 2019 ini, belum ada partai politik peserta pemilu yang memfokuskan isu lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai isu pokok. Bisa jadi karena isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dianggap bukan isu utama atau bukan isu penting, dibandingkan misalnya dengan isu ekonomi dan pembangunan. Jikapun partai politik menempatkan kemiskinan sebagai persoalan bangsa, tidak sampai analisisnya bahwa salah satu penyebab kemiskinan atau hilangnya sumber kehidupan rakyat akibat dari penghancuran lingkungan hidup atau bencana ekologis; (2) partai politik masih belum melihat bahwa isu lingkungan hidup adalah persoalan struktural yang terkait erat dengan kebijakan negara. Partai politik juga belum memaknai bahwa isu lingkungan hidup adalah hak asasi manusia, walau isu lingkungan hidup sudah termaktub dalam Konstitusi; dan (3) WALHI menilai Dokumen partai politik masih sebagian besar ditempatkan sebagai dokumen "mati" atau tidak menjadi pegangan atau rujukan dalam praktik politik yang dilakukan oleh partai politik dalam mengelola kekuasaan politiknya baik posisinya berada di parlemen maupun pemerintah. Praktik politik kader-kader partaijustru bertentangan dengan dokumen partai politik;

c. Pemilu Serentak 2019 melahirkan tantangan besar bagi gerakan pro demokrasi dan gerakan sosial di Indonesia, khususnya gerakan lingkungan hidup adalah bagaimana mengembalikan cita-cita demokrasi yang diperjuangkan di era reformasi. Bagaimana mendorong esensi demokrasi yakni kesejahteraan bagi rakyat dapat dipenuhi melalui jalanyang demokratis,salah satunyaadalah melaluipolitik elektoral. Semakin hari narasi yang mendominasi praktik politik elektoral adalah narasi yang mengarah pada semakin menguatnya politik identitas di tengah rakyat.

Elit politik menggunakan "kerapuhan" masyarakat dengan terus menggoreng isu-isu politik identitas dan semakin menjauhkan isu-isu yang esensial bagi kehidupan rakyat, antara lain isu lingkungan hidup.

4. Terkait proyeksi pada 2019 terdapat beberapa simpulan, yaitu:

a. RKP 2019 masih memperlihatkan dominasi dan keberpihakan Negara kepada investasi. Hal ini dapat dilihat dari arahkebijakanyangditujukanuntukpembangunansumber daya manusia dan pemerataan wilayah yang secara jelas dan tegas tergambar sekedar diharapkan untuk mendorong peningkatan investasi dan ekspor guna pertumbuhan ekonomi. Melahirkan manusia-manusia Indonesia yang tangguh dan cerdas disiapkan menjadi pelayan sistem kapitalisme sumber daya alam. Hipotesis ini merujuk pada corak ekspor Indonesia yang masih didominasi bahan mentah dan pemenuhan kebutuhan pasar internasional. Program Nasional RKP 2019 juga masih memperlihatkan corak eksploitatif terhadap sumber daya alam yang abai pada aspek keberlanjutan lingkungan dan kemanusiaan, seperti target pertumbuhan domestik penggunaan batubara,perencanaanpenanggulanganbencanadengan penyediaan anggaran yang relatif kecil, arah perubahan corakpertanianrakyatyangarifdiubahmenjadieksploitatif, privatisasi pariwisata, penanganan isu air yang parsial dan dorongan produksi kelapa sawit yang dikhawatirkan melegalkan kejahatan kehutanan;

b. Memperhatikan dominasi investasi dari rezim ke rezim, WALHI memproyeksi Pernerintahan Joko Widodo mapun Pemerintah baru nanti akan sangat sulit lepas dari watak eksploitatif kapitalistik. Hal ini bisa dilihat dari 3 relasi penting rezim ke rezim. Pertama, masing-masing rezim masih mengandalkan korporasi sebagai pelaku usaha pengelola sumber daya alam Indonesia. Pada Pemerintahan Soekarno sekalipun, rakyat tidak menjadi penentu, malah penyerahan kepada Perusahaan Negara dan membiarkan keterlibatan militer malah semakin membuat korporasi dalam susana nasionalisasi enggan memulihkan hak rakyat yang pada masa kolonial dirampas.

Kedua, penggunaan instrumen hukum untuk melanggengkan investasi. Bahkan terdapat kecenderungan masing-masing rezim menyiapkan landasan bagi rezim berikutnya untuk meneruskan dominasi investasi. Apabila rezim sebelumnya tidak menyiapkan hal tersebut, maka rezim tersebut menderegulasi perundangan yang ada guna melegalkan eksploitasi sumber daya alam. Ketiga, ada peran militer di tiap rezimnya. Pada masa Soekarno dan rezim diktator Soeharto, militer secara aktif terlibat dalam bisnis sumber daya alam. Pasca reformasi, militer tidak lagi mendominasi ruang bisnis secara bebas, namun pembatasaanya mengalihkan peran purnawirawan dalam pusaran bisnis. Sedangkan peran aktif militer dan sipil bersenjata, cenderung dijadikan alat pengaman investasi, baik dalam pengamanan lokasi investasi maupun dalam mengoperasikah hukum untuk melumpuhkan perjuangan rakyat. Ketiadaan beban masa lalu yang disebutkan Jokowi hanya isa dilihat secara personal namun ia terikat pada kepentingan politik dengan partai-partai pendukunganya. Hal ini paling tidak bisa diargumenkan pada dua alasan. Pertama, walau secara personal tidak ada beban masa lalu, namun secara dukungan politik, ternyata beberapa tokoh partai yang menjadi pendukung Joko Widodo terlibat dalam beberapa dosa perizinan masa lalu dan terlibat aktif dalam pusaran bisnis sumber daya alam. Seperti, dukungan abu-abu Partai Bulan Bintang, dimana tokoh atau bekas Ketua Umumnya adalah orang yang secara legal menerbitkan perizinan sektor kehutanan paling besar pasca reformasi. Ada purnawirawan dalam kabinet yang terlibat dalam pusaran bisnis sumber daya alam. Kedua, watak pembangunan berbasis investasi bahkan mengandalkan utang masih dipertahankan. Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi makro menjadi target semu kesejahteraan. Ambisi pemenuhan target kuantitatif membuat lupa Joko Widodo, bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi rill, yang menyentuh rakyat secara langsung. Bacaan makro sangat sulit untuk membuktikan pertumbuhan kesejahteraan. Dengan kondisi demikian,

WALHI berpandangan, apabila Joko Widodo menurunkan ambisi infrastruktur dan menghancurkan dominasi investasi dan menyeimbangkan posisinya dengan posisi rakyat berada, maka Jokowi mampu lepas dari jebakan warisan rezim per rezim;

c. Potensi bencana yang begitu besar pada 2019 akan mengakibatkan potensi timbulkan korban dan kerugian yang semakin besar. Salah satu penyebab potensi meningkatnya korban dan kerugian didasarkan pada ruang-ruang investasi yang ternyata berada di lokasi rawan bencana dan aktivitas ekstraktif mereka telah menurunkan kemampuan daya tampung dan dukung lingkungan;

d. 2019 diproyeksi jadi tahun negoisasi antara Negara dan Korporasi, dimana penggusuran atas nama pembangunan akan terus terjadi. Kriminalisasi akibat penolakan aktivitas tambang yang target produksi dan penggunaan domestik batubara yang ditingkatkan akan membawa negara sebagai fasilitator pemaksa perdamaian antara negara dan investasi. Rakyat dibiarkan bertahan di ruangnya, namun sumber kehidupan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diabaikan. Baik Joko Widodo dan Prabowo akan berlaku sama untuk itu;

e. WALHI memprediksi, Permen LHK terkait perlindungan pejuang lingkungan hidup akan disahkan, namun dengan keterbatasan cakupannya, maka ia tidak akan beroperasi maksimal. Peraturan Presiden atau pengaturan perlindungan lintas K/L belum terjadi pada tahun ini, karena kebutuhan mengamankan investasi PLTU, kelapa sawit dan pertambangan masih melibatkan tangan-tangan negara, sehingga pembatasan perlindungan menjadi pilihannya, mengaktivasi perlindungan total, sama artinya memperkuat perlawanan non kekerasan yang bisa melumpuhkan investasi rakus lahan dan tidak ramah lingkungan.

B. Rekomendasi

Terhadap simpulan yang merujuk temuan dan analisis WALHI pada dokumen dan fakta yang terjadi pada 2018, maka WALHI memeberikan bebera rekomendasi guna memastikan keberpihakan Negara terhadap lingkungan hidup dan kemanusiaan bisa lebih kuat, yaitu:

1. Kebijakan yang Berpihak Pada Rakyat

a. Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan harus melakukan perubahan perencanaan pembangunan sebagaimana dimuat dalam RKP 2019. Watak pembangunan yang masih mengandalkan investasi dan abai pada aspek keselamatan rayat dan lingkungan harus direvisi dan diubah haluannya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat sebagai tolak ukur utamanya. Selanjutanya, Presiden harus secara tegas melakukan dan memerintahkan:

Menteri ATR/ Kepala BPN untuk segera menyelesaikan paket kebijakan penyelesaian konflik. Selanjutnya, ia juga harus menghentikan penciteraan sertifkasi yang sebenarnya bukan roh utama kebijakan TORA. Apabila hal ini tidak dilakukan, Presiden harus tegas mengganti Menteri ATR/ Kepala BPN saat ini dengan sesosok tokoh yang menguasai dan mempunyai keinginan untuk mewujudkan reforma agraria sejati;

Memastikan hambatan PS diselesaikan dengan revisi aturan terbatas untuk kepentingan rakyat. Kepada Menteri LHK, Presiden juga harus memerintah akselerasi percepatan penerbitan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup;

Polri dan Kejaksaan untuk menghentikan proses-proses kriminalisasi yang terjadi kepada pejuang lingkungan hidup. Kepada kedua instansi ini juga harus diperintahkan menyusun aturan internal pelaksanaan Pasal 66;

Menteri Sekretaris Negara harus berkordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM guna menyusun operasionalisasi Pasal 66 secara lebih komprehensif dan mampu rmenjadi payung hukum bagi berbagai institusi;

Menteri Keuangan harus menghentikan penambahan utang luar negeri dan memaksimalkan APBN yang ada untuk pembangunan. Ambisi besar infrastruktur harus diredakan dan menyesuaikan kemampuan keuangan nasional. Selanjutnya, penganggaran untuk kebencanaan harus ditingkatkan, guna memastikan upaya penanggulangan, rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan berlangsung efektif;

b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik 01 dan 02 ketika terpilih harus secara partisipatif melibatkan rakyat melakukan revisi substansi visi dan misinya yang secara jelas dan terang tidak berpihak kepada rakyat dan abai terhadap aspek keberlanjutan lingkungan. Temuan visi misi yang secara jelas dan terang ditujukan untuk melayani kepentingan investasi harus dihapus dan tidak dimasukkan dalam perencanaan pembangunan nasional;

c. Partai Politik sebagai salah satu aktor kunci yang melahirkan kader-kader cikal bakal pimpinan bangsa, khususnya untuk ruang eksekutif dan legislatif. Terkait ini ada dua hal yang direkomendasikan, yaitu (1) melakukan revisi dan penambahan isu lingkungan hidup dan kemanusiaan dalam dokumen internal keorganisasiaannya;

(2)melakukanseleksisecaraketatkepadakader,calonkader atau bakal calon yang akan diusung pada kontestasi politik dengan memperhatikan track record keterlibatannya pada praktik buruk dan pengambilan kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan dan kemanusiaan.

2. Meruntuhkan Dominasi Investasi dan Praktik Buruk Pengelolaan SDA

a. Penegakan hukum secara tegas dan jelas, baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan Koreksi Negara lainnya harus secara konsisten melakukan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulian keadilan ekologis, dimana kebijakan dan tindakan yang diambil harus berorientasi pada pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk operasionalisasi hukum pidana, Negara dalam hal ini Pclri dan Penyidik KLHK serta PPNS lainnya harus mengubah standar ganda penegakan hukum yang cenderung menyasar subjek hukum perorangan, penjeratan korporasi dengan mengoperasionalkan tindak pidana pencucian uang dan ekonomi lainnya harus dimulai. Selanjutnya, Sedangkan, aspek keperdataan, deposit triliyunan lebih biaya pemulihan lingkungan akibat praktik buruk korporasi yang sudah tertuang dalam putusan pengadilan berkekuatan tetap harus segera dikordinasikan dengan Mahkamah Agung untuk mengatur model pelaksanaan putusannya. Memperhatikan besarnya dosa-dosa perizinan masa lalu, sarana administrasi harus dioperasionalkar, peninjauan ulang izin industri ekstraktif secara keseluruhan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek pemenuhan kriteria prosedur, kepatuhan pelaksanaan izin, keselamatan rakyat dan keselamatan lingkungan serta aspek kebencanaan. Saluran reviewperizinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aturan yang sudah ada dan diperkuat melalui penerbitan aturan perundangundangan baru yang secara jelas dan nyata memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat dan lingkungan hidup. Bagi Mahkamah Agung, kemajuan sertifikasi hakim ligkungan juga harus dilakukan evaluasi dengan memeriksa track record Hakim Lingkungan yang beberapa kali kerap didengar malah memberikan pertimbangan yang jauh dari prinsip in dubio pro natura;

b. Penguatan legalitas wilayah kelola rakyat. Skema PS dan TORA yang pada prinsipnya mengalami kemajuan cukup signifikan, namun diakui masih sangat jauh dari target RPJMN. Terkait dengan hal ini, Presiden harus secara objektif mengevaluasi KLHK dan Kemeterian ATR/ BPN. Selanjutnya, penerbitan terobosan aturan/ deregulasi seperti yang dilakukan untuk mendorong investasi harus dilkukan guna memangkas hambatan aturan proses pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat.

Contohnya, revisi aturan terbatas untuk akselerasi PS di ekosistem gambut, proses percepatan pelepasan kawasan hutan untuk wilayah kelola rakyat yang terlebih dahulu eksis dibandingkan kebijakan yang merampas ruang mereka;

C. Pembuktian tata kelola rakyat yang berkelanjutan, berdaya pulih dan bersumbangsih pada perekenomian Negara. Rakyat juga harus secara konsisten memperlihatkan model kelolanya ramah lingkungan, berkeadilan dan berdaya pulih yang menjadi pembeda model kelola yang dikembangkan korporasi. Selanjutnya, sumbangsih bagi ekonomi nasional secara perlahan harus diperlihatkan secara konsisten sebagai tanda bahwa perekonomian yang dikembangkan rakyat bisa menjadi penopang utama ekonomi yang berkeadilan.

3. Menentukan Pilihan Politik Rakyat

a. Warga Negara yang sebagai pemilik hak politik harus menjadikan isu lingkungan hidup sebagai preferensi dalam menentukan hak politiknya. Menjadi pemilih yang kritis dan menyuarakan isu-isu lingkungan hidup agar kandidat (Capres-Cawapres, Caleg/DPD) ikut menyuarakan agenda keadilan ekologis. Selain itu juga mengajak warga negara/pemilih untuk mendorong politik bersih agar kandidat memiliki integritas dan sekaligus menyetop praktik politik transaksional;

b. Menentukan pilihan konsisten kepada kader politik lingkungan yang maju dalam kontestasi politik elektoral 2019. Selanjutnya, Rakyat harus memastikan isu yang diusungnya harus disuarakan secara konsisten agar kader rakyat yang terpilih tetap menjaga konsistensinya mengawal agenda politik lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam platform politik keadilan ekologis yang telah diluncurkan oleh WALHI pada acara Temu Rakyat tahun 2017. Kader politik lingkungan juga harus melakukan praktik politik bersih dan berintegritas;

c. Konsolidasi gerakan politik hijau sebagai sebuah kekuatan politik alternatif. WALHI menyadari bahwa agenda mewujudkan keadilan ekologis dan mewujudkan politik yang bersih tidak bisa hanya disuarakan oleh WALHi. Konsolidasi bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil menjadi penting. WALHI juga mendorong konsolidasi politik ini tidak hanya merespon politik elektoral 2019, namun juga harus merancang konsolidasi untuk cita-cita jangka panjang, yakni mengubah sistem politik Indonesia agar membuka ruang bagi kekuatan politik alternatif yang selama ini memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan, agenda penyelamatan lingkungan hidup. Konsolidasi politik organisasi masyarakat sipil juga untuk bersama-sama menghancurkan praktik politik kotor yang dijalankan oleh elit oligarki yang memiliki kepentingan pelanggengan kekuasaan ekonomi dan politiknya. Organisasi masyarakat sipil bukan tidak pernah melakukan upaya ini. Paska reformasi, harus diakui masyarakat sipil dihadapkan pada fragmentasi pilihan strategi perjuangan politik. Karenanya, menyatukan kembali kekuatan politik hijau menjadi salah satu rekomendasi kami dalam tahun politik ini.