Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat dan Yang Dilupakan By Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir S, Amin Tohari, Dian Andika Winda, Diar Candra Tristiawan

333 halaman · 8 halaman diproses dengan OCR · 32.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. (Prof. Dr. P.M. Laksono, Antropolog UGM)
  2. KATA PENGANTAR KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
  3. Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA
  4. PENGANTAR PENULIS
  5. DAFTAR ISI
  6. BAGIAN III
  7. BAB V PEREBUTAN RUANG DAN KONTESTASI BUDAYA
  8. DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
  9. KATA PENGANTAR
  10. BAB I PENDAHULUAN
  11. A. Pengantar
  12. B. Keistimewaan Yogyakarta dalam Perdebatan
  13. 1. Keistimewaan Sebagai Sebuah Konstruksi
  14. 2. Konteks Lahirnya Keistimewaan
  15. 3. Menuju Nasionalisme
  16. 4. Kecenderungan Politik Me-Lokal
  17. 5. Yogyakarta, Negeri dalam Kontrak
  18. E. Ikhtisar
  19. Aspek Yuridis Keistimewaan Yogyakarta
  20. AMANAT SRI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN
  21. Ngajogjakarto Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5 - 9 - 1945. HAMENGKU BUWONO IX
  22. BAB II PAKU ALAMAN: SEBUAH PENTRADISIAN
  23. A. Pengantar
  24. B. Mataram di Tepi Jurang Kehancuran
  25. C. Kerajaan dalam Kerajaan
  26. D. Mereka yang Menantang Zaman
  27. 1. Soerjapranoto
  28. 2. Ki Hajar Dewantara
  29. Masa di Belanda
  30. Mendirikan Taman Siswa
  31. Taman Siswa: Sistem Among yang Terlupakan
  32. 3. Notosuroto
  33. E. Ikhtisar
  34. BAB III PAKU ALAM DAN BERBAGAI PERANANNYA
  35. A. Pengantar
  36. B. Paku Alam VIII: Membangun Sistem Pemerintahan ala Yogyakarta
  37. C. Pemilihan Umum Lokal, 1951ó1957:
  38. Awal Pembangunan Sistem Pemerintahan Yogyakarta
  39. D. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  40. E. Wafatnya HB IX dan Naiknya PA VIII
  41. F. Ikhtisar
  42. BAB IV AKSES MASYARAKAT ATAS TANAH: SIAPA YANG AKAN MENJAMIN ?
  43. A. Pengantar
  44. B. Mengapa Tanah Milik Raja?
  45. C. Aksesibilitas Rakyat dan Pasar
  46. D. Dekolonisasi Hukum Agraria
  47. E. Yogyakarta dalam Kedudukannya sebagai Swapraja
  48. F. Status Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG)
  49. G. Pemberlakuan UUPA di DIY tahun 1984
  50. H. Konflik Tanah Sultan Ground
  51. I. Konflik Tanah Paku Alaman Ground
  52. J. Ikhtisar
  53. BAB V PEREBUTAN RUANG DAN KONTESTASI BUDAYA
  54. B. Segregasi Sosial ke Arah Multikultural
  55. C. Sarkem, Keistimewaan yang ëDilupakaní
  56. D. Cerita tentang Kampung yang Berubah
  57. E. Subyek yang Tercecer dari Konstruksi
  58. F. Mencari Keistimewaan dalam Angka
  59. G. Kinerja Pemerintahan
  60. H. Ikhtisar
  61. BAB VI PENUTUP
  62. A. Negari Merdiko yang Tidak Merdeka
  63. B. Mereka yang Menantang Zaman
  64. C. Menagih Misi Kesejarahan Paku Alam
  65. D. SG dan PAG: Menghidup-hidupkan Mitos Kerajaan Sebagai Pengayom
  66. E. Mengingat dan Melupakan: Berbagai Aspek Keistimewaan Yogyakarta
  67. DAFTAR PUSTAKA
  68. Artikel dan Buku
  69. Koran, Majalah, Jurnal, Internet
  70. Wawancara
  71. RAJA-RAJA KADIPATEN PAKU ALAMAN
  72. PARA PENULIS

Cejak pertama kali membolak-balik buku ini, saya menemukan ada D semacam titik pertemuan yang sulit sekali dipisahkan antara wilayah kajian sejarah dan antropologi. Para penulis muda ini dengan sangat percaya diri membongkar batas pemisah disiplin yang sejatinya memang terlalu sulit dipisahkan kecuali oleh persoalan birokrasi kampus. Nosi kesejarahan yang mereka pakai adalah nosi dekonstruksionis....Para penulis dengan sangat provokatif menggusur kata keistímewoon agar tidak dimengerti sebagai kata benda, tetapi sebagai kata kerja.

(Prof. Dr. P.M. Laksono, Antropolog UGM)

su keistimewaan Yogyakarta senantiasa aktual diperbincangkan. la terkait dengan pergantian kepemimpinan, namun mestinya juga berkenaan dengan bagaimana masyarakat Yogyakarta memahami, memaknai diri. kota, dan pemimpinnya. Maka pemaknaan atas isu itu harus melibatkam penuh rakyat dengan berbagai problem yang mereka hadapi: bagaimana ruang fisik dan sosiai dikelola, pembangunan ekonomi diarahkan, demokrasi dipraktikkan, can problem agraria diselesaikan.

Dengan melakukan rekoastruksi sejarah dan eerpergotatkan kemttl pada kondis kekinim. membuks kenngkiro reidentifikas aás Yopakárta Sebagaimana sebuah tekonstrdksi atts peigetzhaan, ta piltis Ada proses pengingatan sekaligus juga pelupaan. Penulis buks iisadar benar posisi tersebut.

pur betlang kat code

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA YANG DIINGAT DAN YANG DILUPAKAN

Editor: Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A

Kata Pengantar: Prof. Dr. P.M. Laksono Antropolog UGM

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA YANG DIINGAT DAN YANG DILUPAKAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 : Pasal 72 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA YANG DIINGAT DAN YANG DILUPAKAN

Ahmad Nashih Luthfi (Koordinator) M. Nazir S Amin Tohari Dian Andika Winda Diar Candra Tristiawan

Editor: Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A

Kata Pengantar: Prof. Dr. P.M. Laksono Antropolog UGM

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2009

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA: YANG DIINGAT DAN YANG DILUPAKAN ©2009 STPN Yogyakarta

Tim Peneliti dan Penulis: Ahmad Nashih Luthfi M. Nazir S Amin Tohari Dian Andika Winda Diar Candra Tristiawan

Editor : Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A Cover : Eja Art Design Layout : Eja Art Design

310 + xxii hlm, 14 x 21 cm ISBN : 978-602-8129-55-8

Cetakan pertama, Agustus 2009

Diterbitkan oleh:

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293 Telp. 0274-587239 Fax. 0274-587138

KATA PENGANTAR KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Buku berjudul Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa anak muda yang mayoritas berlatar belakang studi Sejarah. Dengan mendapat dukungan penuh dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian berusaha mengungkap hal-hal yang dalam wacana tentang Keistimewaan Yogyakarta sering di-ignorance. Dalam rangka itu, strategi penelitian dilakukan dengan cara menempatkan sejarah sebagai sebuah ëkonstruksií, masa lalu sebagaimana ia ëdiinginkaní menjadi sejarah. Dalam proses rekonstruksi itu, ada ëyang ingin diingatí, dan pada saat yang bersamaan ada sesuatu ëyang ingin dilupakaní.

Dengan mengemukakan kembali isu tentang agraria dan persoalan perebutan ruang sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian ini, para penulis hendak menerobos isu-isu politik (elite) yang selama ini menyelimuti wacana tentang keistimewaan Yogyakarta. Upaya itu memberi akibat pada perluasan relasi. Bila aspek politik dalam tata pemerintahan di DIY memberi fokus pada hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta bagaimana mekanisme pergantian kekuasaan itu diatur, maka dengan menelisik dua isu tersebut, relasi kekuasaan diperluas, yakni aspek-aspek sosial-ekonomi yang menyangkut hubungan antara penguasa, pemilik modal, rakyat, dan antar rakyat.

Salah satu isu yang ditemukan dalam penelitian ini adalah persoalan pertanahan di Yogyakarta, yakni pelaksanaan UUPA di DIY tahun 1984 yang inisiatifnya justru lahir dari Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Bagi beliau, pemberlakuan itu adalah lanjutan visi besar dan komitmen seorang negarawan dalam mengintegrasikan kekuasannya ke dalam Republik Indonesia. Dengan itu beliau juga ingin mengakhiri dualisme pengelolaan tanah di Yogyakarta. Pemberlakuan UUPA di DIY memiliki arti penting, yakni Yogyakarta tunduk dalam hukum pertanahan nasional. Dibaca dalam konteks keistimewaan, maka pemberlakuan UUPA di DIY dapat dianggap mendeligitimasi nilai keistimewaan Yogyakarta. Namun penulis berargumen bahwa untuk kasus Yogyakarta, dengan masih eksisnya kerajaan dan hukum adat dalam mengatur persoalan tanahnya, mengajak kita memikirkan ulang cara terbaik pelaksanaan hukum nasional dalam bingkai desentralisasi, sebagaimana pengalaman pelaksanaan Reforma Agraria di India yang memiliki kemiripan karakter dengan Indonesia.

Dengan menunjukkan kembali ëmanusia-manusia kreatifí yang pernah dimiliki oleh Yogyakarta, bahkan bangsa Indonesia (Ki Hadjar Dewantara, Soegijapranata, dan Notosuroto, hingga Paku Alam VIII dan Sri Sultan Hamengku Buwana IX), kita diingatkan kembali untuk melanjutkan misi kebangsaan mereka dan tidak terjebak pada perebutan kekuasaan belaka terutama dalam memaknai isu keistimewaan Yogyakarta. Penulis juga mengajak kita untuk menghidup-hidupkan kembali mitos ëRaja Budimaní. Meski hidup pada zaman modern, remitologisasi masih dianggap penting, dalam bahasa ilmu sosial mungkin disebut rekayasa sosial (social engineering). Remitologisasi ditempuh dalam memperkuat bangunan tata kekuasaan tidak hanya di Yogyakarta namun juga di tempattempat lain; bahwa pada hakikatnya kekuasaan diselenggarakan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sekaligus melindunginya. Raja, penguasa, presiden, atau siapa pun yang dipilih tidak lain adalah untuk bersikap budiman pada ëkawulanyaí, dan tentu saja bukan sebaliknya memanipulasi kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi dan golongannya semata. Remitologisasi itu dapat juga berarti ënilaií yang menjadi ëalat kontrolí warga negara terhadap penguasanya.

Memang telah banyak penelitian dilakukan guna membaca Yogyakarta dalam berbagai aspeknya. Jika masih dapat dikatakan bahwa Yogyakarta adalah miniatur Indonesia, maka membaca Yogyakarta hakekatnya adalah membaca Keindonesiaan kita. Bukan hanya karena penduduknya yang terepresentasi mendiami daerah Yogyakarta, akan tetapi bagaimana masa lalu dipergulatkan dengan masa kini dan diorientasikan di masa depan, demikian terasa, suatu kondisi yang semoga tetap terjaga. Sebagai sebuah bangsa, pergulatan-pergulatan itu adalah ëperjalanan sejarahí yang tidak pernah selesai, sesuatu yang terus menerus dilakukan. Demikianlah perjalanan bangsa untuk menemukan identitasnya. Dan semoga kita tidak pernah lelah menapaki ënever ending journeyí itu.

Selamat atas terbitnya buku ini.

Yogyakarta, Akhir April 2009

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA

PENGANTAR PENULIS

Penelitian ini disusun tidak lebih merupakan upaya memahami persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta, suatu isu yang hangat diperbincangkan tidak hanya pada waktu-waktu belakangan ini, namun juga mengiringi setiap terjadi pergantian kepemimpinan di Yogyakarta sejak tahun 1989, senantiasa menyita perhatian yang begitu besar baik dari jajaran pemerintah provinsi Yogyakarta, kalangan akademisi, dan masyarakat umum bahkan di tingkat nasional.

Walaupun banyak menyerap perhatian dan energi namun wacana tersebut berguna sebagai pendidikan politik yang bersifat terbuka bagi masyarakat. Masyarakat mendapat pendewasaan dari wacana tersebut, baik di ruang-ruang pribadi maupun publik. Dalam konteks itu juga, penelitian ini digulirkan. Sebagai hasil kerja penelitian selama sekitar 6 bulan, naskah ini mencoba memahami masalah Keistimewaan Yogyakarta dengan melakukan pelacakan data-data sejarah.

Tim Peneliti menyadari benar bahwa dengan meneroka pengalaman kesejarahan akan didapat gambaran prosesproses, kondisi, dan peristiwa apa saja yang kemudian mengkonstruksi pengetahuan mengenai arti ëKeistimewaan Yogyakartaí itu. Naskah ini berusaha menyingkap wacana keistimewaan Yogyakarta kaitannya dengan pandangan-pandangan yang muncul dari Kadipaten Paku Alaman. Hal ini sengaja dipilih mengingat wacana tersebut selama ini selalu identik dengan suara-suara dari Kasultanan saja. Pentradisian di Paku Alaman, peran-peran yang dimainkan oleh figur Paku Alam dari berbagai periode, eksperimen berdemokrasi di Yogyakarta didedahkan, selain tentu saja aspek agraria dan perebutan ruang sosial yang terjadi di Yogyakarta.

Hal terakhir ini dirasa sangat penting karena menyadari bahwa keterujian Keistimewaan Yogyakarta ada pada bagaimana sumber-sumber daya di Yogyakarta dikelola dan keselamatan rakyatnya didahulukan melebihi bagaimana produksi ditingkatkan. Aspek tanah sebagai modal, yakni sumbersumber agraria dalam pengertiannya yang luas, merupakan basis material dari ëruangí kontestasi itu sehingga pengelolaannya sangat vital. Memberi perhatian padanya menjadi tidak terelakkan.

Tim mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang mendukung secara penuh baik dari segi pendanaan, data-data, pematangan konsep, diskusi-diskusi sampai dengan hal-hal teknis lainnya. Dalam hal ini Tim mengucapkan beribu terima kasih kepada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional melalui: Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta, yang dari awal telah meminta kami melakukan penelitian ini, memberikan banyak waktu untuk berdiskusi sampai dengan mendampingi Tim bertemu dengan narasumber, dan selalu mengingatkan untuk ëmembaca Yogyakartaí dalam rangka ëmembaca Keindonesiaan kitaí. Juga kesediaan beliau mengedit keseluruhan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. PM. Laksono, disela-sela kesibukan beliau masih berkenan menyediakan waktu untuk membaca dan memberikan kata pengantar dalam buku ini.

Kepada Rofiq Laksamana, SH., M.Eng.Sc., sebagai Kepala Unit Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (UPPM) STPN, dengan berbagai diskusi, pematangan konsep, fasilitas dan kemudahannya selama di lembaga yang beliau pimpin. Dr. Oloan Sitorus, SH., MS., Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Penelitian STPN yang telah memberikan sekian banyak referensi, diskusi-diskusi tentang aspek hukum agraria, yang menjadi bidang keahlian beliau, sehingga memberi pemahaman bagi kami dalam membaca bagaimana hukum adat di hadapan/dalam konteks hukum nasional. Aristiono Nugroho, A.Ptnh, M.Si., Sekretaris UPPM STPN yang telah banyak memberi masukan ketika kami mematangkan konsepnya sampai dengan akhir penelitian. Patrick Adlay A. Ekel, A. Ptnh., M.Si. sebagai Kepala Sub. Bagian Keuangan STPN yang telah membantu dalam urusan administrasi sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.

Ucapan terima kasih juga kai sampaikan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan.

Mengaitkan isu Keistimewaan Yogyakarta dengan Paku Alam(an) dalam konteks kontinuitas dan diskontinuitasnya, dan menarik pengalaman di masa lalu sebagai perspektif untuk melihat masa kini, serta diikuti dengan cara membidik berbagai aspek yang ada untuk memberi dimensi dan arena yang lebih luas, dirasa sangat sulit namun menjadi tantangan tersendiri bagi tim penelitian ini. Bagaimanapun, itulah yang ingin kami lakukan. Pembacalah yang menentukan berhasil tidaknya pendekatan kami ini. Dalam kaitan itu kami sangat berharap atas kritik dan sarannya.

Yogyakarta, 15 Februari 2009

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua STPN v viii Pengantar Penulis Daftar Isi xii Daftar Tabel & Gambar x v Kata Pengantar Prof. Dr. PM. Laksono xvii BAGIAN I BAB I PENDAHULUAN A. Pengantar 3 B. Keistimewaan Yogyakarta dalam Perdebatan 7 1. Keistimewaan Sebagai Sebuah Kontruksi 9 2. Konteks lahirnya Keistimewaan 1 3 3. Menuju Nasionalisme 18 28 4. Kecenderungan Negeri Me-Lokal 5. Yogyakarta, Negeri dalam Kontrak 32 E. Ikhtisar 35 BAGIAN II BAB II PAKU ALAMAN: SEBUAH PENTRADISIAN A. Pengantar 4 1 xiii

B. Mataram di Tepi Jurang Kehancuran 44 C. Kerajaan dalam Kerajaan 5 1 D. Mereka yang Menantang Zaman 5 7 1. Soerjapranoto 63 2. Ki Hajar Dewantara 7 2 3. Notosuroto 84 E. Ikhtisar 94 BAB III PAKU ALAM DAN BERBAGAI PERANANNYA A. Pengantar 99 B. Paku Alam VIII: Membangun Sistem Pemerintahan Ala Yogyakarta 102 C. Pemilihan Umum Lokal 1951ó1957: Awal 116 Pembangunan Sistem Pemerintahan Yogyakarta D. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1 3 7 E. Wafatnya HB IX dan Naiknya PA VIII 141 F. Ikhtisar 143

BAGIAN III

BAB IV AKSES MASYARAKAT ATAS TANAH: SIAPA YANG AKAN MENJAMIN ? A. Pengantar 153 B. Mengapa Tanah Milik Raja ? 154 C. Aksebilitasi Rakyat dan Pasar 1 5 7 D. Dekolonisasi Hukum Agraria 159 162 E. Yogyakarta dalam Kedudukannya sebagai Swapraja F. Status Tanah Sultan Ground dan Paku Alaman Ground 168 G. Pemberlakuaan UUPA di DIY tahun 1984 1 7 3 H. Konflik Tanah Sultan Ground 181 I. Konflik Tanah Paku Alaman Ground 184 J. Ikhtisar 190

BAB V PEREBUTAN RUANG DAN KONTESTASI BUDAYA

A. Yogyakarta, dari Tata Ruang ke Relasi Sosial 199 B. Segregasi Sosial ke Arah Multikultural 2 0 7 C. Sarkem, Keistimewaan yang ìDilupakanî 213 D. Cerita tentang Kampung Yang Berubah 219 E. Subyek yang Tercecer dari Konstruksi 228 F. Mencari Keistimewaan dalam Angka 233 238 G. Kinerja Pemerintahan H. Ikhtisar 241 BAB VI PENUTUP 249 261 DAFTAR PUSTAKA Lampiran 2 7 9 Para Penulis 309

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Nomor Judul Tabel dan Gambar Hlm. Tbl. 1 Komposisi Kursi Parlemen Yogyakarta 112 Berdasarkan Maklumat No. 18, 1946 (atas) dan Setelah Peristiwa Madiun 1948 (bawah) Tbl. 2 Daftar Partai Politik sampai Akhir Tahun 1951 1 1 5 yang Masuk dalam Buku Kepartaian di Indonesia (Departemen Penerangan) Jumlah Pemilih untuk Volksraad Tbl. 3 119 120 Tbl. 4 Jumlah Anggota Dewan Provinsi Tbl. 5 125 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 1951ó1957 Tbl. 6 125 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dari Hasil Pendataan Juli 1951 per Kabupaten-Kota Gbr. 1 128 Amanat Paku Alam VIII tentang Dimulainya Pemilu untuk Warga Yogyakarta Gbr. 2 Diorama Pemilu 1951 129 Gbr. 3 Ilustrasi Para Pemilih Umum Mendaftarkan 129 Diri di Kelurahan Tbl. 7 Pengumuman Resmi Daftar Anggota DPR 131

Daerah Terpilih 1951 oleh KPPP di Media Massa Tbl. 8 Jumlah Penduduk dan Perolehan Suara 5 133 Besar Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Umum 1955 Tbl. 9 Jumlah Penduduk Dan Perolehan Suara 5 136 Besar Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Pemilihan Umum 1957 Tbl. 10 136 Daftar Perolehan Kursi Anggota Parelemen Kabupaten-Kota DIY Tbl. 11 Perolehan Suara dan Kursi 5 Besar untuk 1 3 7 DPRD Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta 1957 Tbl. 12 Luas Tanah Sultan Ground dan Paku Alaman 1 7 2 Ground di DIY Tbl. 13 1 8 7 Hasil Perolehan Penjualan Cabe Merah Kelompok Tani Pelem Sewu Makmur Desa Garongan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo Tbl. 14 Indikator Kemiskinan Yogyakarta 2005 235 Sumber-Sumber Terbesar PAD 2006 Tbl. 15 2 3 7 Tbl. 16 Rasio Belanja Pendidikan terhadap Total 2 3 7 Belanja Kabupaten-Kota Provinsi DIY 2006 Tbl. 17 Rasio Belanja kesehatan terhadap Total 238 Belanja APBD Kabupaten-Kota Provisnsi DIY 2006

KATA PENGANTAR

Entah apa yang ada di benak para penulis buku ini ketika meminta kata pengantar dari saya. Memang secara agak berseloroh, saya tanyakan juga apa pertimbangan mereka. Jawaban mereka panjang dan agak malu-malu kucing. Terus terang, judul ìKeistimewaan Yogyakartaî agak membosankan karena telah bertahun-tahun jadi wacana politik yang melelahkan. Namun demikian argumentasi (lisan) mengapa mereka memilih tema dan judul itu sungguh terlalu menggoda untuk dilewatkan. Saya tidak akan mengatakannya di sini, karena para pembaca akan menemukan sendiri mengapa buku yang ditulis para anak muda yang mayoritas berlatar studi sejarah ini perlu kita baca.

Sejak pertama kali membolak-balik buku ini, saya menemukan ada semacam titik pertemuan yang sulit sekali dipisahkan antara wilayah kajian sejarah dan antropologi. Para penulis muda ini dengan sangat percaya diri membongkar batas pemisah disiplin yang sejatinya memang terlalu sulit dipisahkan kecuali oleh persoalan birokrasi kampus. Nosi kesejarahan yang mereka pakai adalah nosi dekonstruksionis. Dengan demikian sejarah keistimewaan Yogyakarta tidak lagi ditampilkan dari narasi besar Kesultanan Ngayogyakarta Hadinigrat, tetapi justru dari narasi kecilnya di ìwetan kali,î yaitu dari Kadipaten Pakualaman. Meskipun demikian, para penulis tidak mengabaikan sumbangan Sultan Hamengku Buwono IX dalam membuat Yogyakarta yang memang istimewa dalam sejarah nasional kita.

Buku ini justru memperkaya apa yang selama ini banyak diperbincangkan orang mengenai keistimewaan Yogyakarta. Para penulis dengan sangat provokatif menggusur kata keistimewaan agar tidak dimengerti sebagai kata benda, tetapi sebagai kata kerja (hlm. 230), sebagai proses menjadi istimewa. Oleh karena itu proses dekolonisasi pecahan-pecahan kerajaan Mataram itu kemudian dilihat dari sudut pandang bagaimana para pelaku sejarah memainkan taktiknya membuka ruang bebas dari jeratan penetapan kelembagaan negara (kolonial maupun Republik Indonesia). Tepat pada wilayah taktik (keruangan) inilah ilmu sejarah, antropologi, dan nyaris semua ilmu sosial humaniora lainnya bertemu dan sulit dipisahkan satu sama lain. Di sini ruang menjadi sejarah pemaknaan, yaitu momen ketika orang selalu memperbaharui pemahamannya mengenai dunia. Sejarah bukan lagi persoalan tempat, benda-benda peninggalan dan artefak lainnya. Sebab dalam ruang pemaknaan itu orang mempertandingkan berbagai gagasan bagaimana komunitas (baru) dibangun, dikelola, dan dihayati. Pendek kata sejarah adalah konteks dari apa yang dialami oleh para pelakunya.

James T. Siegel (1997) mengklaim bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak berasal dari sumber-sumber asli dan juga bukan dari pinjaman asing, tetapi justru dari efek-efek yang terjadi akibat hubungan-hubungan yang dimungkinkan oleh kehadiran lingua franca itu. Kita tahu kehadiran bangsa Indonesia ditopang kuat oleh keberadaan bahasa Indonesia yang asal mulanya adalah dari bahasa Melayu Pasar. Sebagai lingua franca bahasa Indonesia beroperasi di antara orang-orang yang berbeda-beda bahasa dan budayanya tanpa menjadi milik seseorangpun. Bagi hampir semua penduduk Indonesia Bahasa Indonesia adalah bahasa kedua, malahan masih banyak warga Indonesia yang tidak dapat berbahasa Indonesia. Untuk menggunakan bahasa Indonesia banyak orang harus menerjemahkan maksud hatinya. Seperti halnya teknologi kata Siegel (1997: 8) yang tersedia bagi seseorang untuk menggunakannya atau, lebih penting lagi bagi kita, tersedia bagi siapa yang mulai berfantasi untuk menggunakannya, lingua franca adalah suatu alat, suatu titik antara.

Menyangkut pemahaman tentang kekhususan sejarah, James T Siegel dalam bukunya Fetish, Recognition, Revolution (1997: 9) mengatakan, bahwa untuk Indonesia kekhususan itu tergantung pada pemahaman tentang suatu titik tengah yang memproduksi efek-efek kultural. Pembebasan hasrat merdeka di Indonesia terjadi tidak menyangkut hubunganhubungan antara orang-orang terjajah dengan tuannya tetapi dengan dunia. Banyak contoh bahkan para jenderal dan elite Indonesia yang ketika berbicara dengan rekan-rekannya selalu dalam bahasa Belanda. Perjuangan Kartini juga dikenal tidak memusuhi Belanda, tetapi perjuangan menerjemahkan nilai emansipasi yang universal untuk menentang ketertindasan perempuan Jawa oleh kaumnya sendiri. Jadi revolusi Indonesia menghasilkan sesuatu yang tidak sepenuhnya asing tetapi juga tidak sepenuhnya domestik.

Bagi para pembaca yang setia mencermati isi buku ini, saya percaya kaitan antara kekhususan sejarah revolusi Indonesia itu akan menjadi lebih nampak, ketika kita membicarakan keistimewaan Yogyakarta dari pandangan, posisi, peran, dan sumbangsih Paku Alaman seperti yang ditawarkan buku ini. Saya setuju dengan para penulis bahwa Kadipaten Paku Alaman berada di depan pecahan Kerajaan Mataram lainnya dalam mengapropriasi dunia Barat. Sudah sejak Paku Alam II, pendidikan modern diterima sebagai jalan menuju cita-cita memasuki dunia baru. Bahkan kemudian Paku Alam V yang lebih ekonom daripada pujangga itu mengembangkan yayasan beasiswa Darmo Woro untuk putera-putera Paku Alam yang mau mengkases budaya Barat tanpa meninggalkan kejawaan mereka (lihat hlm. 58-94). Buah manis dari proses itu adalah lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional yang menjadi sentral dalam buku ini, antara lain Soerjopranoto (raja pemogokan SI), Soewardi Soerjoningrat atau Ki Hadjar Dewantoro (pendiri Taman Siswa), serta Notosuroto (budayawan). Dialektika ketiga tokoh kreatif ini dinyatakan (hlm. 94) telah menghasilkan manusia-manusia yang melampaui masanya (yang terjajah). Jadi mereka telah menjalankan revolusi kemerdekaan yang khas dan istimewa.

Kelebihan buku ini dibandingkan buku lain mengenai (Keistimewaan) Yogyakarta, antara lain juga pada tawaran para penulis agar kita tidak berhenti membicarakannya pada citra parsial Paku Alam VIII dan Hamengku Buwono IX dalam revolusi. Mereka mengajak kita melihat untuk menatap pada ruang paradoks yang dialami kedua tokoh itu. Benar mereka telah mempersembahkan tahta untuk rakyat, tetapi juga benar bahwa mereka telah mampu mempersembahkannya tanpa harus kehilangan kekuasaannya atas rakyat dan negerinya (hlm. 141). Di sini telah didemonstrasikan betapa keistimewaan (sejarah) Yogyakarta telah menjadi keniscayaan sejarah.

Lebih menukik lagi, buku ini juga menawarkan suatu perenungan yang dalam atas akses rakyat pada sumberdaya (agraria). Dengan sangat cerdik para penulis menyatakan status formal keistimewaan tidak akan cukup menjamin efektifitas pengendalian perubahan-perubahan yang tajam dan cepat di bidang ini. Solusi yang ditawarkan adalah letakkan keistimewaan sebagai kata kerja. Yogyakarta menjadi istimewa, sekarang, dan untuk selanjutnya melalui penyuaraan bersama (hasrat merdeka) karena keistimewaan itu untuk rakyat.

Selamat Membaca.

Jakarta, Juni 2009

Prof. Dr. PM. Laksono Antropolog UGM

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

Isu keistimewaan Yogyakarta selalu aktual ketika terkait dengan isu pergantian kekuasaan di Yogyakarta. Beberapa peristiwa bersejarah yang tercatat selalu diiringi dengan isu keistimewaan Yogyakarta itu: wafatnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX, 1988; penobatan KGPH H Mangkubumi sebagai Sultan Hamengku Buwono X pada 1989; penetapan Paku Alam VIII sebagai Penjabat Gubernur pada 19 Desember 1988; wafatnya PA VIII tahun 1998 dan dikukuhkannya Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY; tahun 2002 dengan dirumuskannya RUU Keistimewaan Yogyakarta; hingga tahun 2008, ketika Sri Sultan Hamengku Buwono X mencalonkan diri sebagai presiden RI.

Umumnya, dalam mengurai keistimewaan Yogyakarta terdapat beberapa isu utama yang muncul; posisi keraton di dalam konstelasi politik modern; permasalahan pertanahan;

dan bagaimana meletakkan semangat otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.1 Keberadaan keraton yang secara historis telah melakukan integrasi ke pangkuan Republik Indonesia seringkali dijadikan basis legitimasi status keistimewaan yang disandang Yogyakarta.

Dalam konteks ini, di masyarakat muncul tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa keistimewaan Yogyakarta terletak pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari lingkungan Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman. Kedua, kelompok yang menyatakan perlunya proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara kompetitif. Ketiga, kelompok transformatif. Kelompok ini ciri khasnya selalu menempatkan konteks kepemimpinan pada hubungan kontraktual antara yang memimpin dengan yang dipimpin.

Mengenai politik pertanahan, praktik penguasaan tanah di Yogyakarta sampai saat ini masih berlaku model atau sistem apanage. Sistem penguasaan ini menempatkan segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan sebagai domein kerajaan. Rakyat tidak bisa memiliki tanah kecuali diberi oleh kerajaan. UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 telah memperhatikan penghormatan dan penghargaan atas hukum adat yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan sistem apanage di wilayah vorstenladen ini, dan dihadapkan pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta adanya jaminan dan sekuritas pada faktor-faktor produksi masyarakat, maka sistem pertanahan di Yogyakarta ini perlu dibaca kembali.

Tentang otonomi daerah, terdapat dua kelompok yang berbeda dalam memandang basis pelaksanannya, apakah di aras provinsi ataukah kabupaten. Untuk mengatasi hal ini maka dalam konteks keistimewaan Yogyakarta sebagaimana diuraikan di atas sangat penting dicermati. Dalam hal ini pertanyaannya adalah apakah substansi otonomi daerah cukup terangkat ketika hanya disangkutkan dengan soal pergantian kekuasaan, praktik-praktik politik prosedural, dan bukan menyangkut sisi-sisi yang lebih luas yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat umum.

Isu yang seringkali diabaikan adalah isu sosial, budaya, pendidikan, ekonomi (rakyat) dan pariwisata. Untuk beberapa kelompok isu terakhir ini hanya dianggap sebagai derivasi dari isu-isu yang dinilai pokok di atas. Padahal isu-isu terakhir ini terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sampai dengan lapis bawah. Maka perlu kiranya mengidentifikasi aspek-aspek keistimewaan Yogyakarta dalam perspektif yang lebih luas, yakni sosial, budaya, dan ekonomi.

Pemaknaan terhadap keistimewaan itu dapat ditelisik dari bagaimana masyarakat memaknai ruang sosial budaya mereka. Pemaknaan semacam ini lebih bersifat aktual melebihi aspek judisial atau politiknya. Bukan berarti hal terakhir ini tidak penting, justru aspek judisial dan politik (pemilihan umum misalnya) yang sering disebut sebagai ëprosedur-prosedurí dalam berdemokrasi ini harus teruji melalui praktikpraktik aktual di tengah masyarakat. Inilah yang disebut sebagai ëdemokrasi substantifí, ketika pemaknaaan terhadap praktik berpolitik, bersosial, dan berekonomi, melibatkan pemaknaan yang lahir dari suara-suara akar rumput.

Tentu saja yang tidak boleh dilupakan adalah mencatat pemaknaan dari tokoh-tokoh yang memimpin Yogyakarta. Selain terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur dan raja di wilayah Yogyakarta seperti yang selama ini telah banyak dilakukan, yang juga penting adalah mendengar suara dari wakilnya, Paku Alam VIII. Sebagai wakil gubernur, beliau mendapat tugas yang lebih banyak berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi Yogyakarta. Sementara sebagai adipati yang membawahi wilayah Kadipaten Pakualaman, beliau mewarisi satu perjalanan panjang kehidupan budaya dan pendidikan di Yogyakarta yang khas, berbeda dengan Kasultanan Yogyakarta.

Mempertemukan suara Paku Alam IX, mencerminkan suara dari dalam (from within), dengan suara-suara masyarakat atas pemaknaan terhadap keistimewaan Yogyakarta penting dilakukan agar proses berdemokrasi sebagaimana yang diinginkan dapat berjalan secara seimbang. Lebih penting dari itu adalah harapan tentang kesejahteraan masyarakat sebagai inti kandungan dari keistimewaan Yogyakarta dapat menjadi pemahaman bersama antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya.

Penelitian ini berusaha menggali pemaknaan tentang keistimewaan Yogyakarta dari pihak Paku Alaman. Ketika berbicara tentang isu keistimewaan Yogyakarta, selama ini yang banyak diungkap adalah suara dari Kasultanan, jarang sekali dimunculkan suara dari Paku Alaman. Selain itu, bagaimana masyarakat luas ikut memaknainya juga harus dimunculkan. Aspek-aspek yang diingat dan dilupakan dalam konstruksi atas keistimewaan Yogyakarta juga didedahkan di sini.

1 Lihat, Abdur Rozaki & Titok Hariyanto, Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta. (Yogyakarta: Ire Press, 2003).

B. Keistimewaan Yogyakarta dalam Perdebatan

Sejak RUU keistimewaan ramai diperbincangan akhir-akhir ini, persoalan keistimewaan menjadi isu yang menyedot perhatian publik dari masyarakat biasa sampai kaum akademisi. Pro-kontra status keistimewaan ini muncul di berbagai media massa baik lokal maupun nasional. Kontroversi itu muncul secara umum di sekitar persoalan apakah keistimewaan itu hanya menyangkut aspek kebudayaan saja ataukah juga termasuk aspek politik. Dari sisi kebudayaan banyak kalangan sepaham bahwa Yogyakarta harus mampu menjadi penangkal kebudayaan global sehingga tidak terseret arus pragmatisme dan hedonisme.

Berkaitan dengan itu, banyak pihak melihat keraton harus dipertegas posisinya sebagai pilar penjaga tradisi dan kebudayaan. Karaton harus dijadikan sebagai pusat pengembangan dan pelestarian kebudayaan Jawa. Hal ini mengandaikan bahwa tahta ditempatkan sebagai saluran untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan pencerahan spiritual yang mengatasi kekuasaan. Dengan demikian keraton harus menempatkan diri di luar lingkungan kekuasan politik yang syarat dengan kepentingan sesaat, dan lebih bijak memfokuskan diri pada penjagaan tradisi dan pengembangan kebudayaan. Selain itu masuknya keraton ke lingkaran politik kekuasaan justru berpotensi besar menurunkan kewibawaan keraton di mata masyarakat.

Akan tetapi penjagaan tradisi dan kebudayaan tidak cukup kuat bila tidak dibarengi dengan adanya otoritas pemerintahan yang melekat dalam tubuh keraton. Perdebatan keistimewaan Yogyakarta berangkat dari pemaknaan keistimewaan sebagai kepemimpinan lokal yang tidak tergantikan. Artinya kepemimpinan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap menganut sistem suksesi kepemimpinan kerajaan yang turun temurun. Keinginan ini dihadapkan pada kenyataan bahwa demokrasi menjadi satu sistem yang harus dipraktikkan secara nasional dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa melihat unsur kedaerahan.

Ada tiga pendapat yang muncul berkaitan dengan sistem suksesi kepemimpinan lokal DIY. Pendapat pertama menginginkan gubernur diangkat dari keraton sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa gubernur dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan yang demokratis. Bagi kelompok yang mendukung gubernur harus dari keturunan sultan menganggap bahwa sultan Yogyakarta memiliki kekuasan asal sebagai unsur yang melekat dalam kerajaan. Dengan adanya hak kekuasaan yang melekat itu maka sultan secara otomatis menjadi kepala pemerintahan di DIY.

Kelompok kedua menilai bahwa sultan sebagai pemilik kekuasan tradisional harus dijauhkan dari politik praktis yang justru akan menyulitkan posisinya. Dengan menempatkan sultan sebagai gubernur, keterlibatannya dalam aktivitas pemerintahan keseharian akan membuatnya bersentuhan dengan keputusan-keputusan yang kontroversial. Sebagai Sultan yang menjadi panutan, keputusan-keputusan yang kontroversial itu justru akan menurunkan wibawa dan martabat kesultanannya.

Sedangkan pendapat ketiga mencari jalan tengah yaitu dengan menempatkan sultan sebagai raja yang tidak terlibat jauh dalam urusan politik praktis. Tetapi pada dirinya diberikan hak veto dalam menetapkan hal-hal penting, utamanya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Tulisan ini akan melihat bagaimana wacana ëkeistimewaaní dikonstruksikan. Sebagai sebuah konstruksi ia melibatkan banyak unsur yang saling berebutan dalam kompetisi gagasan tentang keistimewaan baik bersifat mendukung, menolak, ataupun berada di tengah-tengah/moderat. Semua letupan gagasan yang tersebar itu sama-sama memiliki andil dalam mengkonstruksi keistimewaan Yogyakarta. Di sini pertanyaan yang mendorong penelitian bukan bagaimana keistimewaan itu sebenarnya, atau apa subtansi riil dari keistimewaan, tetapi lebih pada bagaimana orang tahu dan memperbincangkan subyek keistimewaan itu sendiri? Siapa saja yang muncul sebagai subyek yang dibicarakan dalam wacana tentang keistimewaan, dan tentu saja siapa yang tidak muncul? Apa saja yang dilupakan dan tidak disebutkan dalam konstruksi keistimewaan dan mengapa hal-hal itu tidak muncul dalam konstruksi keistimewaan?

1. Keistimewaan Sebagai Sebuah Konstruksi

Keistimewaan Yogyakarta sebagai sebuah konstruksi memerlukan upaya untuk menjelaskannya dalam kerangka yang dapat dipahami dan dioperasionalisasikan. Ketika status itu disebut dalam maklumat keistimewaan sekaligus menandai penggabungan wilayah ke Negara Republik Indonesia, kata keistimewaan itu hanya disebut secara singkat tanpa adanya penjelasan. Tetapi semua orang tahu bahwa keistimewaan itu terletak pada pemerintahan kesultanannya. Namun demikian dalam konteks keistimewaan saat ini setidaknya ada tiga hal yang disebut sebagai ciri yang membuat Yogyakarta istimewa yaitu politik, pertanahan dan tata ruang, serta kebudayaan.

Dalam kepentingan mengkonstruksi keistimewaan, mereka yang dinilai paling kompeten adalah pihak yang atas dasar legitimasi ëkeilmuannyaí memilih dan memilah apa saja yang diperlukan dan apa saja yang harus tidak dimasukkan dalam konstruksi keistimewaannya itu. Dalam konteks seperti ini, baik seorang doktor atau seorang tukang hampir-hampir memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dalam hal mengkonstruksi itu.

Sebuah konstruksi pikiran meletakkan dirinya sebagai sebuah wacana yang diperbincangkan banyak orang. Karena status ini (keistimewaan) menyangkut nasib orang banyak, maka ia tidak boleh hanya dibatasi untuk hanya dibicarakan sejumlah orang tertentu saja, dalam batasan kewenangan, disiplin ilmu tertentu, atau aliran pikiran tertentu. Di tahun 1945 dan beberapa dekade sesudahnya status ini tidak menjadi persoalan yang begitu ramai diperdebatkan. Tetapi ketika otoritas figur (Hamengku Buwono IX) yang menjadi salah satu unsur paling penting dan dominan dalam pembentukan status tersebut telah tiada, persoalan keistimewaan bergeser menjadi wacana karena telah kehilangan sebagian elemen pendukungnya. Ketika ia masuk dalam ruang waktu yang lain maka upaya rekonstruksi dilakukan untuk kembali memperkuat status yang mulai kehilangan momentum itu.

Rekonstruksi kebenaran status tersebut melibatkan otoritas-otoritas kebenaran yang ikut dalam pembentukan jenis baru status keistimewaan. Jenis baru yang dimaksud adalah konstruksi keistimewaan yang dianggap sebagai ëpelebaran maknaí atau ëpenjelasan konkrití dari kata istimewa yang tertera dalam maklumat 5 September 1945. Proses pemaknaan baru ini di dalamnya mencoba membangun kembali bobot hegemonik atas momentum sejarah di masa lalu, melihat praktik pemerintahan yang berjalan, dan sesuatu yang kemudian dianggap sebagai ëunikí yang membedakan daerah ini (Yogyakarta) dengan daerah-daerah lainya.

Tentu saja asumsi tentang kontinuitas sejarah begitu kuat mendasari konstruksi ini. Seolah-olah dalam perjalanan sejarahnya, daerah ini tidak mengalami diskontinuitas-diskontinuitas pada beberapa aspek khususnya (politik dan pemerintahan, tata ruang dan hak tanah, pendidikan dan kebudayaan) yang dijadikan sebagai dasar konstruksi atas keistimewaan.

Bagaimana perdebatan tentang keistimewaan tersebut diposisikan sebagai wacana. Penggambaran lain yang sekiranya cukup dapat mewakili dan menjelaskan persoalan ini adalah seperti analisis P.M. Laksono tentang citra terbentuk dan visualisasi realitas gempa di Yogyakarta pada pagi 27 Mei 2006 yang lalu. Ia melihat bahwa setelah peristiwa itu terjadi maka makna-makna dan ilustrasi-ilustrasi media menjadi lanscap visualisasi yang beroperasi sebagai mekanisme pembentuk pseudo-realitas terhadap peristiwa gempa yang sesungguhnya.

Visualisasi ini berperan sebagai wakil sempurna atas peristiwa sehingga menjadi dasar pembentukan solidaritas semesta yang luas melampaui batasan lokal dan nasional. Melalui visualitas yang dengan sangat canggih dikonstruksi oleh media, ribuan orang di tempat lain yang tidak mengalami secara langsung peristiwa itu seolah menjadi bagian utuh dari sebuah peristiwa yang sudah terjadi di ëmasa laluí.2

Foto, gam2 bar, penuturan, bahasa merupakan elemen penting dalam membangun citra dan visualitas atas sebuah peristiwa hingga dapat menarik perasaan orang lain untuk ikut menjadi bagian darinya.

Perbincangan keistimewaan Yogyakarta telah masuk dalam dekade baru yang membawa situasi khasnya sendiri yang jauh berbeda dengan ketika ia ditandatangani sebagai sebuah landasan pelaksanaan pemerintahan daerah. Di sini perlu untuk melihat urutan-urutan, prosedur, logika, tematema, yang dijadikan sebagai titik perbincangan mengenai status keistimewaan dari waktu ke waktu. Konstruksi keistimewaan sekarang ini telah menjadi wacana yang mewakili sebuah zaman yang melahirkan status tersebut.

Zaman itu terus direproduksi dan dijadikan sebagai landasan pembenaran atas konstruksinya saat ini. Satu-satunya alasan yang mendorong konsepsi keistimewaan sebagai sebuah konstruksi ulang atas masa lalu adalah kenyataan bahwa sulit untuk mencapai kata sepakat tentang apa yang istimewa itu. Pembacaan atas legitimasi sejarah itu pun ternyata menyimpan kelemahannya sendiri. Peristiwa-peristiwa yang dihadirkan sebagai sebentuk amunisi pembenar atas keistimewaan sudah pasti menyingkirkan peristiwa sejarah lain yang tidak sesuai dengan konstruksi tetapi sebenarnya ikut menjadi bagian dari pembentukan sejarah Yogyakarta.

Di sinilah pentingnya menghadirkan kenyataan lain yang tereliminir dalam konstruksi keistimewaan itu. Realitas lain itu akan dibicarakan lebih lanjut pada tulisan ini. Mekanisme kekuasaan yang beroperasi dalam wacana ini memperlihatkan relasi berbagai otoritas kebenaran yang saling mendukung. Perdebatan tentang keistimewaan dipenuhi term-term ilmu pengetahuan sebagai peneguh atas kebenaran status tersebut. Semua itu berada dalam kerangka memaknai keistimewaan dalam rangka mencari kembali otoritas yang makin menipisó untuk tidak mengatakan hilangódari kenyataan yang hadir hari ini. Karena yang memenuhi praktik pewacanaan tentang keistimewaan adalah otoritas disiplin keilmuan dan otoritas politik, maka banyak subyek yang tidak muncul dalam perdebatan tersebut. Subyek yang sebenarnya menjadi landasan dan tujuan dari peneguhan atas status keistimewaan.

Subyek tersebut adalah mereka yang tak mampu bersuara atau keberadaannya disuarakan oleh entitas lainya. Wacana yang dipenuhi oleh perdebatan tentang hukum dan sejarah tersebut dengan didukung otoritas politik dinilai sebagai sebuah bentuk keseluruhan dari suara mereka yang tak memiliki ruang untuk berkata tentang keistimewaan. Tetapi tidak hanya kelompok yang mendukung, kelompok lain yang mengambil posisi kritis juga melakukan hal-hal yang sama. Namun suara kelompok ini cenderung dilihat sebagai upaya meruntuhkan konstruksi keitimewaan itu sendiri. Bahkan, saking kuatnya aroma disiplin ilmu mana yang paling berhak bicara, kelompok dengan disiplin keilmuan lain dianggap tidak memiliki kapasitas untuk membicarakannya. Apalagi kelompok masyarakat yang tidak tahu apa-apa soal tata pemerintahan dan ilmu politik, padahal sebenarnya mereka adalah bagian utuh dari warga Yogyakarta.

P.M. Laksono, ëVisualitas Gempa Yogya 27 Mei 2006í, dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, Jilid 33, Vol.2 (Jakarta: LIPI Press, 2007), hlm. 17-18.

2. Konteks Lahirnya Keistimewaan

Memperbincangkan keistimewaan Yogyakarta tanpa melihat konteks dan latar yang berada di baliknya akan membuat orang terjebak pada memperhadapkan konsep itu secara binner dengan konsep-konsep lain seperti demokrasi versus feodalisme, desentralisasi versus sentralisasi, pusat versus daerah, dan sebagainya. Keistimewaan sebagai suatu konsep mempunyai banyak spektrum makna pada orang yang berbeda. Sesuatu yang istimewa bagi seseorang belum tentu istimewa bagi yang lain. Konsep ini juga berubah tergantung pada ruang waktu tertentu. Keistimewaan, karena itu, merupakan sesuatu yang relatif dan mengandung banyak kemungkinan.

Perubahan keistimewaan dari kosa kata budaya menjadi kosa kata politik tidak terjadi secara tiba-tiba. Istimewa bisa mengandung konotasi yang beragam, ia terutama berkaitan dengan cita rasa, selera, keunikan, kekhasan, dan tentu saja berbeda dengan biasanya. Karena sangat berkaitan dengan cita rasa, maka tak mudah untuk meletakannya sebagai bentuk obyektifitas tertentu.

Ketika masih menjadi kosa kata budaya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, istimewa berlaku secara sembarang untuk mengungkapkan rasa tertentu yang mengandung kualitas khusus, bagi orang tertentu. Tetapi kata ëistimewaí itu ketika menjadi kosa kata politik ia mengkait pada banyak unsur dan kosa kata-kosa kata politik lainya; demokrasi, feodalisme, desentralisasi, sentralisme, nasionalisme, NKRI, kemerdekaan, Undang-undang, dan sebagainya. Di situ, keistimewaan, mengalami transformasi makna dan spektrum sebab ia masuk ke dalam diskursus politik yang penuh dengan tarikan dan tegangan-tegangan kepentingan. Sekaligus terjadi pergeseran luasan kepentingan, yang semula massif menjadi elitis, sesuatu yang dirasakan menjadi sesuatu yang ditonton dari jauh.

Sesuatu yang istimewa itu tidak lagi hanya soal cita rasa lidah, selera, dan sesuatu yang bersifat personal tetapi ia menjadi berurusan dengan nasib orang banyak, sebuah warisan kebudayaan, tata ruang, tata pemerintahan, pandangan hidup, dan juga soal tata negara. Keistimewaan Yogyakarta tidak muncul dari ruang kosong melainkan berada dalam tegangan. Tegangan itu terjadi dalam suasana politik yang bergerak sangat cepat pada masa awal ketika republik ini lahir. Keraton sebagai entitas politik otonom pada saat itu dihadapkan pada banyak pilihan yang sulit. Tidak ada jalan tengah yang tersedia. Keputusan harus segera diambil untuk bergabung dengan salah satu pihak, Republik atau Belanda.

Sebagai seorang raja Hamengku Buwono IX (HB IX) tidak hanya mengambil keputusan politik untuk dirinya sediri. Setiap keputusan yang diambilnya tentu berpengaruh langsung pada rakyat dan wilayah yang dikuasainya. Memutuskan untuk berpihak pada salah satunyaóIndonesia/Belandaósama dengan memperhadapkan diri, rakyat, dan kekuasaannya pada pihak yang lain. Sebagai seorang raja, keselamatan kerajaan pada saat itu sama dengan menyelamatkan diri, keraton, wilayah, dan rakyat yang mempercayainya. Dari catatan sejarah, keputusan yang diambilnya bukan inisiatif pribadi seorang raja saja melainkan kehendak sebagian besar rakyat yang dipimpinnya. Kehendak itu mengatakan bahwa ia harus berseberangan dengan kaum kolonial Belanda. Pilihan itu berkonsekuensi menyiapkan barisan perlawanan kepada kaum penjajah.

Dalam sejarah kemunculan maklumat penggabungan diri dengan Indonesia terbaca bahwa maklumat itu dipengaruhi oleh banyak unsur yang saling tarik menarik. Unsur-unsur itu adalah situasi perang, Belanda, pergerakan nasional, Hamengku Buwana IX sebagai raja, dan rakyat Yogyakarta. Bagaimana unsur-unsur ini saling mempengaruhi satu sama lain dapat ditemukan dalam tulisan sejarah.

Tempo

Dari rekonstruksi sejarah terlihat konteks kemunculan maklumat keistimewaan Yogyakarta. Maklumat itu sendiri menunjukkan bahwa Yogyakarta sebelumnya merupakan daerah yang otonom dan memiliki pemerintahan sendiri. Syarat-syarat dasar bagi terbentuknya sebuah negara sudah ada di dalamnya. Keputusan untuk menggabungkan diri dengan RI ternyata juga dilakukan oleh entitasentitas kekuasaan lainya.

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan itu selain berangkat dari soal visi keIndonesiaan juga

ada kecenderungan umum yang bergerak pada saat itu yang menyebabkan hampir semua kerajaan memutuskan untuk menggabungkan diri dengan RI. Yogyakarta tidak mengambil keputusan sendirian tetapi daerah-daerah yang lain juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian hal itu bukan merupakan sesuatu yang khas tetapi ada struktur tertentu yang berkembang pada saat itu yang membuat semua entitas kerajaan di Nusantara akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan RI.

Rekonstruksi atas sejarah pengambilan keputusan hanya menyebutkan unsur-unsur subyektif yang menunjukan sifatsifat patriotisme, keberanian, kebijaksanaan, jiwa kepemimpinan dan sebagainya yang menggambarkan heroisme luar biasa dalam momen perjuangan yang gempita. Penggambaran semacam ini tentu saja sah dan memiliki kebenaran sejarah, namun belum cukup untuk melukiskan konteks luas yang melingkupi dan akhirnya menjadi struktur imperatif yang menstrukturasi kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk menggabungkan dirinya ke dalam pangkuan RI, termasuk Kesultanan Yogyakarta. Persoalan ini ternyata juga membingungkan kalangan akademis kritis untuk menyimpulkan makna penggabungan diri itu. Ichlasul Amal, seperti dikutip dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK)3 , melihat bahwa keputusan itu boleh jadi menggambarkan pilihan keduanya sebagai tokoh pergerakan nasional bukan sebagai penguasa Kesultanan dan Paku Alaman.

Penyimpulan dari kenyataan di atas tidaklah salah. Namun ia agak sedikit melompat karena langsung menyinggung pada masalah jasa dan pengorbanan rakyat dalam perjuangan sebagai realitas sejarah yang ëharusí diakui dalam kerangka mempertahankan hidup dan kelangsungan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Sisi lain dari hal itu adalah pengorbanan yang lebih besar untuk menyatu dalam pangkuan negara RI sehingga melampaui teritori kekuasaan lokal menjadi bahan (alasan) untuk mengembalikannya pada konteks kepentingan lokal, adalah sesuatu yang tidak hadir (absen) pada gagasan dan citacita HB IX kala itu .

3 Keputusan di atas (maklumat) boleh jadi lebih menggambarkan kedua figur HB IX dan PA VIII sebagai tokoh pergerakan nasional, bukan sebagai penguasa Kesultanan dan Pakualaman. Tetapi dari sudut masyarakat Yogyakarta, fakta bahwa semangat juang untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara adalah realitas sejarah yang telah diterima secara luas. Lihat Monograph on Politic and Government, Vol.2, No.1 (Yogyakarta: JIP UGM, 2008), hlm. 13.

3. Menuju Nasionalisme

Nasionalisme merupakan sebuah ide yang terdiri atas sejumlah kecenderungan yang kadang-kadang menunjukan berbagai macam sifat dasar dan tujuan, menurut harapan dari kelompok-kelompok tertentu yang mengaku mengusung ideologi nasional. Nasionalisme yang dinyatakan oleh kaum muda, yaitu para priyayi yang telah mengalami pembaratan pada tahun-tahun awal abad 20 berbeda dengan nasionalisme yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok lain.

Namun secara umum berbagai kecenderungan itu mempunyai dua karakteristik. Semua mengandung satu elemen solidaritas yang baru muncul berdasarkan persatuan Indonesia yang menjembatani berbagai daerah yang berbeda; dan semuanya selalu bercirikan satu elemen oposisi terhadap kelompok sosial tertentu yang dianggap berbeda.5

Nasionalis4 me regional yang berusaha menarik kekuatan dari adat dan tradisi, bisanya lebih tampak jelas di kalangan para pemimpin feodal yang posisinya tergantung pada hukum adat dibandingkan dengan masyarakat biasa.

Bangsawan feodal merasa dirinya berada di antara dua kesulitan yang besar. Banyak di antara mereka yang takut dengan terlalu kuatnya gerakan nasionalis dalam masyarakat, yang jelas akan menunjukan kekuatannya melawan tidak saja dominasi kolonial tetapi juga terhadap otoritas tradisional mereka sendiri. Bangsawan feodal terus terombang-ambing antara keinginan untuk menggabungkan diri mereka dengan gerakan nasionalisósebagai upaya untuk memegang kepemimpinan sehingga dapat mempertahankan otoritas tradisionalnya meskipun dalam situasi yang sudah

berubahódan perlunya mengambil sikap tertentu terhadap otoritas pemerintah. Mereka yang telah mengalami pembaratan dan bergaul dengan ide-ide baru berusaha menempatkan dirinya dalam posisi atas dalam kehidupan politik dan ekonomi, yang sampai saat itu masing dipegang orang-orang asing. Meskipun demikian aspirasi nasionalisme mereka juga mengandung unsur revolusi-sosial tertentu di samping unsur persaingan dengan kelompok-kelompok yang berada di sekitarnya.6

Kegagalan para pemimpin lokal dalam memainkan peranperan penting dalam situasi revolusi dan kecenderungan yang berubah dapat meruntuhkan otoritas pengendalian mereka. Hilangnya otoritas itu mengubah status dan kedudukan suatu kekuasaan tertentu di mata rakyatnya. Di Surakarta kedua penguasa tradisionalnya (Pakubuwana dan Mangkunegara) tidak berhasil memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk memainkan peranan positif dalam revolusi. Karena itu mereka tidak dapat menguasai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita bisa menyimak bagaimana gerakan antiswapraja terjadi di sana. Kelompok radikal yang muncul menunjukkan ketidakpercayaan rakyat dengan cara menculik Pakubuwana XII dan berakibat pemindahan kekuasaan yang riil berada di Barisan Banteng. Akhirnya atas desakan Soedirman dan kaum radikal, pada 1 Juni 1946 hak-hak istimewa para raja Surakarta di luar tembok istana dihapuskan, sesuatu yang tidak terjadi di Yogyakarta.7

Semangat perubahan sosial dan ide-ide awal yang membangun nasionalisme berkembang cepat di Yogyakarta. Terse6 dianya infrastruktur pendukung memungkinkan daerah ini mengalami percepatan informasi yang tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Beragam jenis sekolah yang ada juga menjadi faktor yang meluaskan ide-ide dan kecenderungan-kecenderungan baru. Keberadaan sekolah-sekolah di Yogyakarta melahirkan bentuk perkembangan baru yang sangat penting dalam membangun semangat nasionalisme; ide-ide, pergerakan nasional, dan pers.

Perkembangan ide-ide pembaruan di Yogyakarta menunjukkan dinamika yang kuat dalam keinginan besar untuk merubah sistem sosial yang saat itu dikendalikan orang-orang asing. Eksponen-eksponen dari Kesultanan dan Pakualaman juga terlibat dalam dinamika tersebut. Tokoh-tokoh pembaru dalam bidang pendidikan dan juga pergerakan nasional awal dipimpin eksponen-eksponen dari dua kekuasaan tradisional itu; P.A. Soerjomataram, P. Mangkoekoesoemo, P. Notoprodjo, P. Notodirodjo.8

Kota yang mulai berubah melahirkan golongan penduduk yang memiliki dan mengembangkan gagasan untuk perbaikan kedudukan sosial, mengaitkannya dengan gerakan-gerakan protes, membentuk perkumpulan sosial politik menuju kemajuan dan mendapatkan kedudukan politik dalam situasi kolonial. Kesadaran kesamaan derajat sebagai embrio nasionalisme mulai tumbuh bersamaan dengan cita-cita kemajuan yang bermula dari kaum bangsawan. Pada masa awal pergerakan nasional pencarian jati diri menjadi aspek yang paling menonjol dalam tubuh perkumpulan-perkumpulan. Hal ini terungkap dalam sikap-sikap patriotisme lokal, dalam jangkauan kepulauan dan barulah kemudian terbentuk nasionalisme Indonesia.9 Kota yang sedang mengalami diferensiasi dan pluralisasi ini menjadi ajang persentuhan sistem status tradisional dan kolonial.

Bahkan sejak masa awal pergerakan kebangsaan dan munculnya organisasi sukarela, dapat dikatakan Yogyakarta telah menjadi panggung aktivitas dari semua itu. Komunikasi antar kelompok elit melalui sidang-sidang, rapat umum dan melalui tulisan berhasil menerobos batasan tradisional dan feodalistis. Kesadaran kebangsaan ini juga tumbuh pada para mahasiswa di Belanda dalam bentuk keinginan bersama untuk keluar dari belenggu kolonial. Dorodjatoen, yang akhirnya mengganti kedudukan ayahnya sebagai sultan mengalami hal yang sama. Ia sadar bahwa keberangkatannya ke Belanda untuk mendalami kajian-kajian Indologie merupakan prakarsa politik kolonial untuk menguasai kerajaannya. Indologie mencakup etnographie dan ethnologie bertujuan untuk menyelami struktur sosial dan kebudayaan suku-suku di daerah.10

Ilmu pemerintahan kolonial ini memungkinkannya memahami secara mendalam seluk beluk pemerintahan kolonial. Ilmu ini disadarinya telah digunakan pemerintah Belanda untuk melanggengkan kekuasaan kolonialnya di Hindia Belanda. Maksud politik di balik pengirimannya ke Belanda untuk belajar itu menjadi dasar penolakan dan sikap politik yang berbeda dengan tujuan kolonial. Segera setelah kembali ke Yogyakarta ia melakukan langkah-langkah strategis untuk memajukan kehidupan rakyatnya. Pertama, mencari jalan untuk benar-benar mengenal rakyat dalam semua aspek kehidupannya yang nyata. Kedua, menemukan sistem agar pengetahuan tentang kehidupan rakyat itu dapat dipergunakan untuk kepentingan rakyat, meskipun tujuan itu tidak disetujui oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Yogyakarta.

Kesadaran politik yang demokratis ini tidak didapatnya di Universitas Leiden, melainkan dari pengamatannya terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintahan Belanda saat itu. Meskipun negara Belanda merupakan kerajaan tetapi sistem pemerintahan di negeri itu dinilainya sangat demokratis. Sesuatu yang berlainan ia jumpai di pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kebebasan politik, ekonomi, dan sosial, semuanya dijamin dalam undang-undang. Tentu saja kebebasan itu harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang dibentuk dan disepakati secara demokratis. Tetapi kendala yang dihadapinya jika sistem semacam itu diterapkan di Yogyakarta adalah keberadaan Belanda sendiri di Yogyakarta dengan sistem kolonialnya yang menghalangi sistem demokrasi untuk rakyat.11

Jelas bahwa kesadaran perubahan untuk lepas dari belenggu kolonial semakin berkembang dan menjadi pembicaraan meskipun hal itu masih bersifat lokal dan terbatas pada teritori kekuasaan tertentu. Persentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan di Belanda ketika Dorodjatoen menimba ilmu memiliki pengaruh besar terhadap cita-cita kebangsaanya. Indonesia sebagai kosa kata politik pertama kali digunakan oleh kaum terpelajar terdidik di Belanda yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penggerak nasionalisme.

Dapat dikatakan Dorodjatoen saat itu tersengat oleh ideide perubahan yang sangat kuat mewarnai pikiran dan refleksi mahasiswa Indonesia terhadap nasib rakyat dan tanah airnya. Satu bukti yang menunjukan hal ini adalah ketika Dorodjatoen memasang bendera merah putih di Belanda yang saat itu menjadi lambang para pejuang kemerdekaan.12 Dengan demikian munculnya maklumat penggabungan diri kepada Republik Indonesia tanggal 5 September 1945 bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba (altruistik) melainkan, dalam bahasa HB IX, ësaat yang kutunggu-tungguí.13

Oleh karena itu ketika kemerdekaan diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, belum genap satu bulan yaitu 5 September 1945, HB IX segera menyatakan diri bergabung dengan Indonesia yang baru lahir. Di satu sisi kenyataan ini menjadi tambahan kekuatan bagi Soekarno untuk mendapat pengakuan dari luar negeri atas negara yang baru lahir. Di sisi lain, kata ëkeistimewaaní yang tercantum dalam maklumat itu menandai

suatu imajinasi kebangsaan yang masih belum padu, samarsamar. Suatu kata yang tentu saja berada dalam ruang geo12Tempo, 8 Oktober 1988, hlm 23 grafis-historisnya, yang berbeda pemaknaannya dalam konteks sekarang. Status keistimewaan memang bukan diberikan oleh pusat melainkan dinyatakan oleh kekuasan lokal kepada pemerintah pusat, alias diminta oleh kekuasaan lokal. Hal ini akan menimbulkan tafsir yang berbeda pada soal penghargaan yang ëharusí atas suatu kebaikan tindakan etis-politis.

Di masa itu semua pihak dan entitas politik yang ada ëbersepahamí dalam keinginan bersama untuk memerdekakan diri dan mengusir pemerintah kolonial. Tetapi bagaimana otoritas yang sudah direbut sebagai negara berdaulat itu diatur, banyak dari entitas politik itu akhirnya meminta untuk mengatur diri sendiri. Statusnya tidak dengan istilah ëistimewaí tetapi semangatnya kurang lebih sama. Hal ini kemudian mengemuka di mana daerah-daerah meminta untuk menjadi otonom dalam sistem federal. Meskipun itu terjadi yang salah satunya dilatarbelakangi konflik politik di tingkatan elite yang tidak juga menemukan kata sepaham bagaimana pemerintahan dan bentuk negara ini diatur.

Gerakan untuk menjadi satu otoritas sendiri terutama marak di daerah-daerah luar Jawa. Imajinasi tentang kesatuan nasional tampak masih diterima dengan ragu yang dibuktikan dengan keinginan dari daerah-daerah tersebut untuk melepaskan diri. Nasionalisme yang muncul pada saat itu dibayangkan sebagai kesatuan republik dalam wilayah Jawa. Kenyataan ini juga muncul dalam benak pemimpin-pemimpin politik Belanda.

Bagi mereka Indonesia Timur tidak masuk dalam ikatan nasionalisme yang ëJawaí itu. Ini terlihat jelas bahwa republik menikmati otoritas yang memadai di pulau Jawa dan membenarkan klaim-klaimnya atas kemerdekaan, maka Belanda melakukan apa saja untuk menciptakan sebanyak mungkin pulau-pulau luar yang dapat mereka tangani secara aman dan memastikan bahwa wilayah-wilyah ini diperintah oleh elite lokal yang memusuhi republik.14 Gerakan-gerakan ini kemudian ëdibersihkaní oleh kekuasaan pusat karena dianggap sebagai virus kolonial yang bersembunyi di balik tuntutan federalisme. Penyikapan pusat yang berbeda-beda terhadap tuntutan-tuntutan daerah menunjukan perbedaan persepsi pusat terhadap kekuasaan di daerah.

Terkait dengan keistimewaan Yogyakarta, penggabungan diri disertai permintaan untuk dianggap sebagai daerah istimewa selain oleh faktor otoritas kekuasaan lokal, sejarah, dan kesiapan pemerintahan, juga berhubungan dengan imajinasi nasionalisme Indonesia yang masih belum selesai. Perebutan ruang politik antara kelompok komunalisme dan societal yang belum menemukan titik temu juga memiliki andil atas putusan pada maklumat keistimewaan tersebut. Status keistimewaan tampaknya merupakan jalan tengah dari dua kecenderungan itu.

Lanskap konseptual Negara RI menurut Tamagola terbentuk dalam tegangan antara kelompok komunalisme dan mereka yang berbasis pikir societal. Kelompok komunal didominasi oleh mereka yang berlatar belakang budaya Jawa yang tercerahkan melalui kesempatan pendidikan yang secara diskriminatif diberikan kepada mereka. Kecenderungan

berpikir mereka adalah menjunjung tradisi Timur, mementingkan kolektivitas yang dirumuskan dalam asas kekeluarga14 Malcolm Caldwell & Ernst Utrecht, An Alternative History of Indonesia (Sidney:

an, sangat menganjurkan pengorbanan individu untuk kepentingan bersama. Tokoh utama dari kelompok ini adalah Soepomo, yang setelah tertular konsepsi negara Hegelian, membayangkan suatu tatanan negara sebagai perwujudan suatu tatanan nilai-nilai luhur komunal/kekeluargaan. Negara yang dibayangkan adalah suatu komunitas teritorial yang diabstrakkan, suatu imagined community.

Sedangkan kelompok yang kedua (societal) ingin mewujudkan kebebasan individu yang terkerangka dalam kontraksosial yang disebut konstitusi. Mereka menginginkan suatu tatanan politik nasional yang bertolak dari hasil konsensus individu-individu yang bebas mandiri. Semuanya terpulang ke warga negara. Ketika warga negara menginginkan satu bentuk negara kesatuan maka itulah keputusannya. Tetapi bila mereka menginginkan bentuk negara federal itu pula keputusannya. Kelompok ini didominasi oleh mereka yang pernah mukim di Belanda. Syahrir dan Hatta selalu mengedepankan kemajemukan kemanusiaan di atas obsesi persatuan dan kesatuan nasional.15

Di masa reformasi, wacana tentang federalisme pernah ramai diperbincangkan terutama dalam buku Federalisme untuk Indonesia. Hal ini manandai kecenderungan societal yang kembali menguat setelah selama tiga puluh dua tahun bangsa ini mengalami berbagai macam persoalan hubungan pusat daerah yang bersifat sentralistik yang berakar pada imajinasi negara integralistik sebagaimana dicetuskan Soepomo.

Pada masa Orde Baru, negara dipandang sebagai sebuah keluarga, dan presiden memposisikan dirinya seperti seorang ayah yang baik untuk mengendalikan perilaku ëanak-anakínya. Bahkan dengan sangat nyata gagasan ini tercermin dalam ungkapan penghormatan sebagai ëBapak Pembangunaní. Runtuhnya kekuasaan ini membuka banyak alternatif baru yang muncul sebagai solusi atas politik sentralistik yang diterapkan rezim Orde Baru. Isu federalisme dianggap menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan kekuasaan pada otoritas lokal dalam pengaturan diri dan pemerintahannya. Tetapi isu ini kemudian meredup dan digantikan dengan opsi lain yang dinilai lebih mampu mengakomodir kepentingan nasional dan kehendak politik lokal.

Pernyataan ini tidak cukup netral karena mungkin tersangkut-paut dengan kepentingan pembuatan Rancangan Undang-Undang keistimewaan (RUUK).

5 Wertheim, W.F. Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1999) hlm.259

Ibid., hlm.261

7 M.C. Ricklef, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2001) hlm.448-449

8 Abdulrachman Surjomihardjo Yogyakarta Tempoe Doeloe, Sejarah Sosial 1880- 1930 (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 43

9 Ibid., hlm. 50.

10Dorodjatoen adalah nama asli Sultan HB IX.

11 Di akhir tulisanya Selo Sumardjan mengatakan, ëTampaknya semua langkah yang diambil Sri Sultan untuk menerapkan sistem demokrasi pemerintahan dan melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Belanda dan kemudian dari pendudukan Jepang merupakan persiapan (yang tidak disengaja) untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan dan berdirinya RI yang berdaulat. Dengan latar belakang ini Sri Sultan sudah siap menyatakan dengan kemauannya sendiri bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik IndonesiaÖí. Selo Soemardjan, ìKolonialisme, Feodalime, Demokrasiî dalam Tim Maula, dkk., Jika Rakyat Berkuasa, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 107-112

13 Ibid., hlm.24

Apcol, 1979).

15 Tamagola, Tamrin Amal, Republik Kapling (Yogyakarta: Resist Bookís, 2006) hlm. 153-155

4. Kecenderungan Politik Me-Lokal

Imajinasi kebangsaan yang belum terekat dengan kuat ini menimbulkan kegelisahan-kegelisahan pada diri entitasentitas politik yang tergabung di dalamnya. Komunalisme lokal yang masih bercokol kuat pada kelompok-kelompok sosial tertentu maupun pada batasan komunitas dalam wilayah teritori tertentu bertemu dengan ide kemandirian ëindviduí dalam kerangka kontrak sosial, hingga saat ini menjadi bara yang siap membakar ikatan nasionalisme yang dibayangkan dalam konsep negara integralistik. Batu bata penyusun identitas ke-Indonesia-an itu masih rapuh dan setiap saat bisa merenggang. Sejarah, bahasa keseharian, ruang aktualisasi, interaksi budaya, tempat kelahiran, ikatan darah menjadi unsur pembentuk paling kuat atas identifikasi individu dalam konteks kedaerahan masing-masing.

Anatomi konflik sosial meskipun agak jauh jika dibaca dari longgarnya ikatan ke-Indonesia-an tetapi senantiasa menjadi indikasi menguatnya kelokalan di tengah kegamangan mencari bentuk dan proses perajutan identitas yang belum selesai itu. Krisis ekonomi dan politik dalam rentang sejarah bangsa ini seringkali menjadi pemicu bagi entitas politik tertentu untuk kembali merekatkan identitas kedaerahanya.

Diskursus tentang kearifan lokal yang marak sepuluh tahun terakhir ini disadari atau tidak ikut memberi andil pada menguatnya kelokalan. Wacana yang menguat di penghujung kekuasaan otoriter Orde Baru itu menjadi alternatif atas pengaturan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat terpusat pada tiga dasawarsa sebelumnya.

Frustasi sosial ekonomi masyarakat, berkembangnya politisi pemburu rente, situasi global yang timpang dan hegemonik, rezim elektoral yang lemah, adalah sederet penyubur mewabahnya gerakan me-lokal.16 Lokalitas yang digerus roda negara otoriter-sentralistis (bukan selalu oleh globalisasi) memperoleh ruang lebar untuk menentukan dirinya sendiri. Penghargaan pada lokalitas dan identitasnya menjadi kecenderungan umum baik bagi kalangan aktivis, intelektual, akademisi, dan pengambil kebijakan.

Momen ini menjadi kesempatan bagi daerah untuk membuat garis batas yang lebih tegas daripada di masa Orde Baru antara dirinya dengan entitas politik di luarnya (pusat). Banyak aspek yang dijadikan sebagai landasan untuk mengajukan diri

sebagai entitas politik yang harus mandiri/dihargai; pemba16 Somantri, Gumilar Rusliwa, ìMembaca Sen Membaca Realitas Kitaî dalam gian pendapatan, sumber daya alam, dan sejarah. Ketiga hal ini sering menjadi alasan untuk meneguhkan diri. Politik kedaerahan ini menandai fase arus balik baru ketika politik sentralisme telah runtuh.

Imagined Community seperti dibayangkan Ben Anderson mengenai sebuah bangsa yang diikat dalam bayangan bersama justru menguat pada batasan lokalitas.17 Komunitaskomunitas terbayang itu merebak ke beberapa komuniti yang merasa memiliki sumber-sumber nilai spesifik yang berbeda dengan komunitas lain. Mereka sebagai komunitas tertentu atau dalam batas-batas etnik, suku, teritori, merasa memiliki budaya bersama yang di dalamnya terbayang asal-usul, ritual, sistem kekerabatan, sistem pemerintahan, perjalanan historis sebagai sebuah komuniti yang karena itu mengharuskan untuk diperlakukan secara spesifik.

Pembayangan itu mendorong suatu perjuangan pengakuan atas perbedaan dan keunikan itu. Demikianlah yang dapat kita saksikan di sejumlah masyarakat di daerah: isu pemekaran daerah, perjuangan hak adat dan ulayat sebagian komunitas lokal, dan aspirasi-aspirasi lain di tengah keanekaragaman budaya yang terus berkembang adalah beberapa contoh. Tentang tuntutan pemekaran daerah misalnya, meskipun tuntutan ini dilatari oleh alasan efisiensi (penyederhanaan wilayah) dan kepentingan elite politik tertentu, namun tidak sedikit di antara tuntutan itu didorong oleh pembayangan sebuah identitas oleh daerah tertentu yang merasa tidak berasal dari satu kultur dengan daerah induknya. Maka, isu keistimewaan Yogyakarta dapat dibaca dalam kerangka pengakuan atas keunikan sejarah, sistem pemerintahan, tata ruang, ritual, karakter masyarakat, dalam konteks menguatnya kelokalan tersebut.

Kita tengah menyaksikan revitalisasi budaya tempatan dengan tingkat artikulasi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Makna self determination tidak saja terdengar karena sejarah lokalitas dari teritorial tertentu yang terkubur oleh represi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), akan tetapi di tengah payung NKRI itu sendiri, self determination terus ditabuh meski dengan irama baru.

Persoalan ini menarik untuk dicermati, karena dengan meninjau ketegangan antara suara daerah vis a vis pusat ini, bangsa Indonesia seperti mereproduksi kembali kisruh politik di masa lalu ketika para eksponen Negara Kesatuan RI mesti berhadapan dengan rivalnya di daerah. Meskipun pada waktu itu diskusi yang berlangsung menyangkut perebutan ruang otoritas antara pusat vis a vis daerah, namun seluruh muatan diskusi baik di masa lalu dan sekarang sama-sama bermuara ke perdebatan dalam menentukan bentuk kedaulatan.

Di sini, konflik dan kompetisi kedua belah pihak bermuara ke perbedaan tafsir dalam membayangkan relasi paling ideal antara pusat vis a vis daerah. Sekarang, ketika diskusi tentang negara federasi ditutup, daerah tidak kalah cerdiknya dalam membangun kuasa baru di tengah bayang-bayang NKRI. Demokratisasi membuka peluang daerah untuk bersuara, meskipun tidak mudah mewujudkan suara itu menjadi realita.

Yogyakarta tentu saja tidak sendirian dalam hal ini, banyak daerah lain yang meskipun artikulasinya berbeda namun semangatnya sama. Kenyataan ini tidak dapat dipahami sebagai sebentuk sikap iri atau tak mau kalah dengan daerah lain. RUUK tentu saja tidak muncul karena daerah-daerah lain melakukan tuntutan pengakuan atas keunikannya, di sisi lain daerah-daerah tersebut mengajukan tuntutan itu juga tidak diinspirasi oleh Yogyakarta. Tetapi fenomena ini perlu dibaca dalam konteks kebangsaan yang lebih luas. Dalam konteks itu, tidak ada satu daerah pun melalui gerakan pengajuan tuntutannya yang mau dianggap sebagai sebentuk gerakan mengurangi ikatan kebangsaan dan kesatuan NKRI. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana ujung dari kecenderungan gerakan me-lokal ini akan berakhir?

Sen, Amartya Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas (Serpong: Marjin Kiri, 2007), hlm. ix.

17 Benedict Anderson, Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang, (Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 2001).

5. Yogyakarta, Negeri dalam Kontrak

Posisi Yogyakarta sebagai sebuah wilayah ëmerdekaí 18 menarik untuk dicermati. Sebagaimana umumnya sebuah proses kelahiran, kelahiran Yogyakarta tidak lepas dari ëbidaní yang membantu kelahirannya. Artinya, Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan baru (1755) tidak hadir dengan dirinya sendiri melainkan melibatkan sesuatu ëyang lainí. Dalam catatan sejarah, sesuatu yang lain itu adalah VOC. Dalam History of Java, Raffles menyebutkan ëpada tahun 1755 Masehi, Mangkubumi dengan khidmat diproklamirkan oleh Gubernur Belanda, dengan gelar Sultan Amangkubuwana Senapati Ingalaga Abdul Rachman Sahedin Panatagama Kulifatullahí 19 .

Peristiwa ini terjadi setelah perjanjian Gianti ditanda18 Beberapa kali wawancara dengan Paku Alam IX, ia selalu menegaskan tangani antara Mangkubumi, Susunan, dan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa. Pertempuran dan perang-perang beruntun terus berlangsung sebelum dan sesudah penobatan itu dilangsungkan.20 Tahun 1755 inilah yang dianggap sebagai tahun berdirinya Yogyakarta, diperingati hingga detik ini, tahun demi tahun.

Sejak saat itu, seperti halnya nasib kerajaan-kerajaan lainya, Yogyakarta berada di bawah kontrak politik yang secara terus menerus diperbaharui oleh pemerintah Hindia Belanda setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan. Kuatnya kontrol kolonial di daerah ini menunjukkan bahwa kemerdekaannya tidak pernah tuntas melainkan terus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial.

Dalam pandangan yang demikian, terkadang orang buruburu beranggapan jika memang pada saat itu pemerintah Hindia Belanda berkuasa dan memiliki kekuatan lebih besar mengapa kerajaan Yogyakarta tidak ditaklukan dengan senjata dan kekuatan militer. Cara melihat ini menyimpulkan bahwa pembiaran oleh kolonial ini menunjukkan satu indikasi bahwa kesultanan masih dianggap memiliki kedaulatan. Namun apabila melihat materi kontrak politik yang dilakukan oleh kedua belah pihak nyata menunjukan dominasi salah satu pihak yaitu pemerintah kolonial.21

Di samping itu, pembentukan daerah swapraja yaitu daerah yang memiliki pemerintahan sendiri dinilai lebih menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Hal ini terutama berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan yang ditanggung lebih ringan daripada jika suatu daerah diperintah secara langsung.22 Kontrak politik juga memberi keuntungan ekonomi dengan tetap adanya jaminan terhadap aset-aset ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

Istilah ëkontrakí memang mengindikasikan adanya kesetaraan dan pengakuan pihak-pihak yang terlibat sebagai entitas otonom. Politik penguasaan melalui mekanisme kontrak bagi kolonial dirasa lebih murah dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Namun klausul-klausul dalam kontrak tersebut justru mengatur aspek-aspek penting yang seharusnya menjadi dasar kekuasaan kesultanan. Sehingga kesultanan diisolasi ke dalam ruang wewenang yang sempit. ìKesultanan adalah bagian dari Gubernemen yang dengan sendirinya menjadi subordinat pemerintah kolonial dan Kerajaan Belanda. Gubernemen mewakili kepentingan umum sedangkan sultan mengurusi kepentinga khusus yaitu kepentingan Kesultanan khususnyaî.23 Aspek-aspek penting itu di antaranya; pengangkatan dan penunjukan sultan baru, pembagian wilayah, penghasilan raja, jumlah pangeran, harta benda kesultanan, jumlah pasukan, dan hukum tanah.24 Semua aturan tersebut dikontrol oleh pemerintah kolonial.

Dengan menggunakan perspektif ini, dalam situasi yang

berbeda kontrak itu terus diperbaharui. Berakhirnya pemerintahan kolonial di Yogyakarta menandai babak baru dalam seja22 Ibid., hlm.6 rah kontrak politik tersebut. Perspektif umum yang muncul dalam melihat maklumat penggabungan diri memunculkan citra-citra positif tentang sikap-sikap altruistik tertentu. Situasi kebersamaan dalam perjuangan dan kepentingan bersama untuk mengukuhkan sebuah episode negara bangsa baru memungkinkan danódalam batas tertentuómengharuskan semua orang melihat maklumat itu dalam kerangka peneguhan republik. Tetapi maklumat tersebut sebenarnya menandakan dibuatnya kontrak baru dalam momen dan situasi yang baru pula.

Status ëkeistimewaaní dalam maklumat 5 September 1945 mengandung dua makna; pertama, menghapus segala bentuk pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam kontrak politik dengan pemerintah kolonial sekaligus menandai momen penting keterlepasan Kesultanan dari belenggu aturan kolonial, kedua, pengakuan kekuasan entitas politik baru yang memberi rasa nyaman khusus karena terikat dalam suatu identitas bersama yang meyakinkan; Republik Indonesia. Pergantian situasi politik nasional dari dua Orde Baru ke Reformasi memunculkan upaya untuk memperbarui kontrak politik sebelumnya. Dari gambaran di atas, adagium ësejarah akan terulang, hanya aktornya yang bergantií, seolah menemukan konteksnya.

bahwa îYogyakarta ini wilayah merdikoî. Wawancara tanggal 13 Oktober 2008 dan 8 Januari 2009.

19 Thomas Stamford Raffles, The History of Java, (Yogyakarta: Narasi, 2008) hlm. 581

20 Ibid., hlm. 580-582

21 Lihat Soedarisman Poerwokoesoemo, Kasultanan Yogyakarta, Suatu Tinjauan Tentang Kontrak Politik (1877-1940), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985) hlm. 105-117

23 Ibid., hlm.24-25

24 Ibid., hlm.105-117

E. Ikhtisar

Isu keistimewaan Yogyakarta senantiasa aktual diperbincangkan. Bukan hanya karena terkait dengan pergantian kepemimpinan yang senantiasa memantik isu itu mengemuka, akan tetapi berkenaan langsung dengan bagaimana masyarakat Yogyakarta memahami, memaknai dirinya, kotanya, dan pemimpinnya. Oleh sebab itu, pemaknaan atas isu tersebut harus melibatkan penuh rakyat, berbagai elemen masyarakat, juga para pemimpin yang ada, dengan membaca isu tersebut secara lebih luas tidak hanya masalah elite kekuasaan belaka. Persoalan pengelolaan ruang baik yang ada di pedesaan-perkotaan, isu agraria, budaya, pendidikan, dan ekonomi, menjadi elemen pembangun atas legitimatif-tidaknya status keistimewaan itu disandang.

Berbagai perdebatan isu tersebut yang menjadikan sejarah sebagai dasar legitimatif namun juga problematis. Sebab argumen yang dibangun didasarkan pada tindakan merekonstruksi masa lalu. Sebagaimana sebuah rekonstruksi atas pengetahuan, ia adalah tindakan yang tidak sepenuhnya netral, meski juga tidak selalu politis. Dalam proses memilih dan memilah unsur-unsur pembangun realitas historis itu, terdapat proses pengingatan sekaligus pelupaan. Kedua hal itu saling berkontestasi dalam ruang pemaknaan di masyarakat, disadari atau tidak. Isu yang seringkali dilupakan dalam pemaknaan itu yang sengaja diangkat di sini semisal adalah bagaimana ruang di perkotaan dan pedesaan diatur. Dalam isu ini, elite pemimpin DIY beberpa kali lebih mendahulukan kepentingan pemilik modal daripada kepentingan rakyatnya. Berbagai mall dan toko waralaba diberi izin pembangunan bersanding dengan pasar dan warung yang sudah ada. Sementara di pedesaan, tanah-tanah yang telah dikelola oleh rakyat sebagai lahan pertanian malah bergerser menjadi sumber konflik sebab terancam akan dieksploitasi oleh perusahaan pertambangan yang juga telah diizinkan oleh pihak pemerintah dan pemimpin tradisional di Yogyakarta.

Berbagai argumen yang sifatnya historis baik yang menyangkut praktik kekuasaan yang telah diteladankan oleh para pemimpin terdahulu, praktik berdemokrasi, pengelolaan ruang fisik dan sosial, dan bagaimana golongan-golongan marjinal tertentu diayomi, dapat saja dibangun untuk dikontraskan dengan kenyataan sekarang yang barangkali hasilnya akan mendeligitimasi makna keistimewaan itu. Maka di sinilah dibutuhkan perspektif melebihi klaim-klaim obyektifitas dalam ilmu pengetahuan. Dan naskah ini berusaha melakukan itu.

Aspek Yuridis Keistimewaan Yogyakarta

Berikut beberapa dasar yuridis yang sering dirujuk dalam mempertahankan argumen tentang keistimewaaan Yogyakarta.

1. Keberadaan Kasultanan dan Kadipaten selama pemerintah kolonial tidak diatur dengan ordonantie, namun melalui perjanjian yang disebut politieke contract. Terdapat 3 kali perjanjian:

- 1877, pada masa Hamengku Buwono VII: diatur mengenai hubungan gubernemen dan Sultan, hak dan kewajiban Sultan, hak dan kewajiban Gubernemen, dan masalah kerumahtangaan kasultanan

- 1921, pada masa Hamengku Buwono VIII: mengenai keuangan kasultanan, gaji Sultan, dan pertahanan dan keamanan,

- 18 Maret 1940, oleh HB IX dengan Gubjend. Tjarda van Sterkenborgh: kontrak politik ini dirinci dalam 59 pasal dan 16 ketentuan pokok. Terdapat pembahasan tentang ketentuan kekuasaan Sultan yang dibagi menjadi dua macam (umum dan khusus). Umum: kekuasaan memerintah sendiri, hak dan kewajiban Sultan, hak dan kewajiban Gubernemen, dan hubungan dengan daerah swapraja lainnya. Khusus: kewenangan sendiri dalam perundang-undangan, peradilan, kepolisian, perpajakan, pengajaran, perawatan, kesehatan, pertambangan, dan kehutanan.

2. Penghapusan Kepatihan (Danuredjo): 1 Agustus 1945 dengan pensiunnya patih, Sultan tidak mengangkat lagi patih baru. Beliau mengambil alih dan menjalankan sendiri tugas pemerintahan yang sebelumnya di tangan patih yang merupakan wakil kekuasaan Belanda.

3. Ketika RI diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, presiden Soekarno segera mengirim Piagam Penetapan Presiden RI tertanggal 19 Agustus 1945. isinya adalah:

'Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan:

Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia'.

4. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18a ayat 1:

'Dalam teritori negara Indonesia terdapat 250 'Zelfbesturende landschappen' dan 'Volkgemeenschapen' seperti desa di Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerahdaerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mangingati hak-hak asal-usul daerah tersebut'.

5. Amanat/Maklumat 5 September 1945 oleh Sultan Hamengku BuwonoIX dan Paku Alam VIII yang berbunyi:

AMANAT SRI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

1. Bahwa Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.

3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiders Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarto Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngajogjakarto Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5 - 9 - 1945. HAMENGKU BUWONO IX

Amanat/Maklumat ini disusul dengan Amanat/Maklumat dari Paku Alam yang bunyinya persis sama. Teks ini dianggap sebagai tonggak penting sebab berisi pernyataan menjadi bagian dari RI sekaligus mendeklarasikan diri sebagai daerah istimewa.

6. Maklumat 30 Oktober 1945: terdapat pernyataan tentang kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah jajahan Belanda dan Jepang telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali kepada Sultan Hamengku BuwonoIX dan Paku Alam VIII; tidak perlunya lagi Sub-komisariat di daerah Yogyakarta yang berfungsi sebagai perantara dengan pemerintah RI.

7. Dengan keluarnya UU No. 22/1948, dimngkinkan daerah swapraja dijadikan daerah istimewa. Maka Yogyakarta dijadikan Daerah Istimewa berdasarkan UU No. 3 Tahun 1950.

8. Telah terjadi demokratisasi dengan dibentuknya Badan Pekerja KNI (BP-KNI) Yogyakarta yang dianggap sebagai wakil rakyat Yogyakarta yang kemudian dinyatakan sebagai Badan Legislatif (DPR, pembuat undang-undang). Pada gilirannya nanti dilakukan pemilu lokal/ daerah tahun 1951 guna memilih anggota legislatif. Pemilu lokal di Yogyakarta ini menjadi contoh pembelajaran cara bagaimana berdemokrasi (prosedural) kala itu.

9. Maklumat No. 18 tahun 1946: BP-KNI yang telah terbentuk di atas kemudian diwujudkan menjadi DPRD. Dengan demikian terpisah antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Maklumat ini selain ditanda-tangani oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, juga ditandatangani oleh Marlan, sebagai ketua terpilih DPRD.

Sumber: diringkas dari Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: UGM Press, 1984

BAB II PAKU ALAMAN: SEBUAH PENTRADISIAN

A. Pengantar

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kelanjutan dari dua kerajaan vorstenlanden pada masa kolonial. Kedua kerajaan tersebut adalah Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Sedangkan dua vorstenlanden lainnya yaitu Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 16/SD-1945 ditetapkan sebagai daerah karesidenan.1 Dengan demikian kedua kerajaan tersebut tidak memiliki kewenangan memerintah dan status sebagai ëkerajaan merdikoí dihapus.2 Bagaimana dengan nasib kedua kerajaan di Yogyakarta ?

Sri Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) dan Paku Alam

VIII (PA VIII) segera tanggap dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua pemimpin Yogyakarta tersebut merespon dengan menerbitkan Amanat 5 September 1945 yang berisi dukungan bagi Negara Republik Indonesia. Mengenai status Yogyakarta dalam salah satu butir amanat menyebutkan bahwa Kasultanan dan Paku Alaman merupakan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Segala urusan pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman diselenggarakan sendiri oleh kedua kerajaan. Kedua raja menyatakan bahwa hubungan antara Yogyakarta dengan Negara Republik Indonesia bersifat langsung, serta pertanggungjawaban langsung kepada Presiden.3 Pemerintah pusat melalui Komite Nasional Indonesia (KNI) menanggapi dengan gembira keputusan kedua Raja dinasti Mataram ini.

Amanat ini dikeluarkan bersama-sama oleh Sri Sultan HB IX dan PA VIII, keduanya menempatkan diri sebagai dua kerajaan merdiko yang ësejajarí. Ini merupakan titik tolak bagi penggabungan kembali Yogyakarta yang pecah pada 1755.4 Peleburan Yogyakarta semakin nyata pada saat dikeluarkannya Amanat 30 Oktober 1945. Jika Amanat 5 September dipisahkan antara pernyataan Kesultanan dan Paku Alamanñmeskipun isinya samañpada amanat 30 Oktober 1945, kedua penguasa Yogya telah mengatasnamakan rakyat Yogyakarta, bukan lagi Kesultanan dan Paku Alaman.5 Amanat 30 Oktober

1945 ini memperkuat apa yang telah diikrarkan pada 5 September 1945, bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dahulu berada di tangan penjajahan, telah direbut oleh rakyat dan dikembalikan kepada Sultan dan Pakualam.

Disebutkan pula bahwa Yogyakarta tunduk kepada UUD 1945. Terakhir adalah kesepakatan antara Sri Sultan HB IX, PA VIII, dan Badan Pekerdja Komite Nasional Daerah Jogjakarta yang mengajukan kepada pemerintah pusat agar dibentuk sebuah badan pekerja pembuat Undang-Undang yang berasal dari wakil rakyat Yogyakarta.6 Badan itu bertugas untuk menyusun perundangan yang merumuskan mengenai bentuk khusus pemerintahan di Yogyakarta sesuai dengan aspirasi rakyat Yogyakarta.

Mengenai pengajuan status keistimewaan Yogyakarta, pemerintah pusat merespon dengan membuat rancangan maklumat No. 18 tahun 1946 yang menjadikan Yogyakarta sebagai Namun baik Daerah Yogyakarta tanpa embel-embel istimewa.7 Sultan dan Paku Alam menolak usulan tersebut. Keduanya berpegangan pada Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang pembentukan daerah swapraja. Lagipula jika ditilik dari latar belakang historis, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman merupakan daerah ëmerdekaí dengan otonomi khusus dari pemerintah kolonial. Inilah yang dijadikan salah satu alasan kuat mengenai status keistimewaan Yogyakarta.

Setelah melewati serangkaian perundingan, akhirnya pemerintah pusat mensahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1952, yang mengakui secara resmi penggabungan Kesultanan

Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman.8 Keduanya diakui sebagai daerah istimewa yang otonom dengan kedudukan setingkat provinsi.9

Berbicara mengenai Yogyakarta, seringkali ëmelupakaní peran dan posisi Paku Alaman dalam membentuk citra Yogyakarta. Padahal jelas Yogyakarta adalah penggabungan dari Kasultanan dan Kadipaten Pakulaman, yang jika ditelusuri lebih jauh merupakan kelanjutan dari dinasti Mataram. Tulisan ini melihat keistimewaan Yogyakarta dari Paku Alaman, bagaimana pandangan, posisi, peran, dan sumbangsih Pakulaman terhadap keistimewaan Yogyakarta. Ada baiknya perbincangan mengenai Paku Alaman dimulai dengan melihat latar belakang historis pembentukan Kesultanan dan Kadipaten Paku Alaman, serta karakteristik dan hal-hal menonjol yang dilakukan Paku Alaman hingga sesaat sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

1 Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 42-43.

2 Ibid.

3 Ibid., hlm.

15 ññ16.

4 Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 59. Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, seorang pujangga Kadipaten Paku Alam yang pernah menjadi sekretaris pribadi alm. Paku Alam VIII. Puro Paku Alaman, 2 Januari 2009.

5 Soedarisman Poerokoesoemo, op.cit., hlm.

18 ññ 22.

6 Lihat Soedarisman Poerwokoesoemo, loc.cit.

7 Ibid., hlm. 42ññ47.

B. Mataram di Tepi Jurang Kehancuran

Yogyakarta dan Paku Alaman telah melalui sejarah panjang sejak pertengahan abad ke-18 hingga millenium kedua. Keberadaan Kasultanan Yogyakarta resmi diakui sejak ditandatanganinya perjanjian Pilahan Nagari 1755. Peristiwa pembagian Negara Mataram, dilatarbelakangi oleh beragam konflik yang melibatkan tidak hanya kalangan keraton saja, tetapi juga pihak VOC. Keterlibatan VOC dalam bidang politis dimulai sejak ditandatanganinya sebuah perjanjian antara Susuhunan Paku Buwono II (PB II) dengan VOC pada tahun 1733. Salah satu isi perjanjian menyatakan bahwa Mataram memberikan kuasa penuh kepada VOC untuk mendirikan sebuah pengadilan independen yang menangani masalah tindak kejahatan yang merugikan VOC.10

Kontrak ini menandai era masuknya pengaruh VOC ke dalam kehidupan politik kerajaan Mataram. Sejak saat itu, kerajaan semakin tergantung kepada bantuan dari VOC. Pada 1742 terjadi Geger Pecinan, Susuhunan kewalahan untuk menumpas pemberontakan ini. Maka VOC menawarkan bantuan kepada Mataram untuk memadamkan pemberontakan. Susuhunan memberikan imbalan berupa hak monopoli untuk menyelenggarakan perdagangan dan pengangkutan di wilayah Mataram. Sikap lemah Susuhunan terhadap VOC, menyebabkan kekecewaan beberapa bangsawan maupun pejabat. 11

Raden Mas Said melancarkan perlawanan dari daerah Sukowati sebagai bentuk protes terhadap Susuhunan. Pemberontakan RM Said pun tak mampu ditumpas oleh Susuhunan. Sang raja Mataram mengadakan sayembara bagi siapa yang mampu memadamkan pemberontakan RM Said, maka akan diberi hadiah wilayah di Sukowati. Pangeran Mangkubumiñ adik PB II yang tengah berkuasañberhasil memadamkan pemberontakan tersebut, lalu menuntut imbalan yang telah dijanjikan Susuhunan sebelumnya. Ternyata Susuhunan tidak memenuhi janjinya kepada Mangkubumi, malahan ia memerintahkan agar Sukowati diserahkan kepada patih Pringgoloyo.

Pangeran Mangkubumi tidak bergeming atas tuntutan

Pringgoloyo dan komandan pasukan VOC di Yogyakarta van Hohendorff untuk menyerahkan Sukowati. Pringgoloyo mengadukan Mangkubumi kepada Gubernur Jenderal van Imhoff saat mengunjungi Surakarta. Van Imhoff menegur Mangkubumi di depan para bangsawan dan pejabat, sehingga tindakan ini dianggap menghina dan melukai harga diri Mangkubumi.12 Mangkubumi dan para pengikutnya diam-diam meninggalkan istana pada malam hari tanggal 19 Mei 1746.13 Ia menggabungkan diri dengan gerakan RM Said dan Martapura. Mereka menghadapi ëmusuhí yang sama, raja yang tidak menepati ucapannya dianggap telah mengkhiati amanat sebagai raja, sehingga tidak pantas dianggap sebagai panutan.14

Susuhunan kembali meminta bantuan Kompeni untuk menumpas pemberontakan yang semakin kuat. Di pihak lain, Mangkubumi dan RM Said mempererat hubungan dengan ikatan pernikahan antara RM Said dengan puteri Mangkubumi. Kini gerakan MangkubumióRM Said menghadapi musuh ganda, yaitu Susuhunan sekaligus Kompeni. Kondisi kesehatan Susuhunan memburuk dalam masa perang saudara ini. Susuhunan melihat bahwa Mataram semakin lemah oleh pemberontakan Mangkubumi dan RM Said, oleh karena itu ia semakin mendekatkan diri guna mendapat perlindungan dari VOC yang diwakili oleh Gubernur Yogyakarta van Hohendorff. Pada tanggal 11 Desember 1749 van Hohendorff atas nama VOC berhasil menekan Susuhunan untuk menandatangani sebuah kontrak politik baru. Perjanjian itu berisi pernyataan Susuhunan menyerahkan kerajaan Mataram kepada VOC dengan syarat bahwa hanya keturunannya yang berhak mewarisi tahta Mataram.15 Susuhunan Paku Buwono meninggal 9 hari setelah menandatangani perjanjian penyerahan Mataram tersebut. Perjanjian penyerahan Mataram telah merubah status Nagari Mataram dari negara merdeka menjadi vassal VOC. Susuhunan PB III mewarisi status ini, ia harus takluk terhadap intervensi pihak VOC, karena VOC pulalah yang menobatkannya menjadi Raja Mataram.

Sementara itu, pemberontakan Mangkubumi-RM Said semakin tak terbendung. Prediksi Belanda bahwa penobatan Susuhunan yang baru akan memadamkan api pemberontakan sama sekali tidak terbukti, gerakan Mangkubumi-RM Said semakin merepotkan VOC. Sekitar bulan Juli 1759, RM Said menyerang Surakarta, meskipun berhasil dipukul mundur, VOC bukannya tidak mengalami kerugian besar.16 Mangkubumi mengalami kemenangan gilang-gemilang dengan menduduki daerah pesisir pada 1754.17 Keberhasilan ini telah menyebabkan daerah-daerah pesisir melancarkan serangan kepada Kompeni. Taktik gerilya dan serangan tiba-tiba dari kubu Mangkubumi-RM Mas Said membuat VOC kerepotan. Strategi baru segera direncanakan untuk menghancurkan pemberontakan dengan mematahkan kerjasama antara Mangkubumi dengan RM Said lewat politik devide et impera.

Ketika Susuhunan Pakubuwono II mangkat dan Pakubuwono III naik tahta, Mangkubumi pada hari yang sama ditahbiskan menjadi Sunan Mataram. Pada saat penobatan Mangkubumi jumlah bangsawan yang menghadiri penobatannya lebih banyak dari pada saat upacara kenaikan tahta Paku Buwono III. Ini menunjukkan bahwa dukungan dan legitimasi Mangkubumi lebih besar ketimbang Susuhunan.18

Sementara itu, sekitar tahun 1750 Gubernur Jenderal van Imhoff digantikan oleh Gubernur Jenderal Mossel. Sedangkan van Hohendorff mengundurkan diri karena sakit dan digantikan oleh Nicolaas Hartingh. Hartingh memiliki kemampuan berbahasa Jawa dan memahami jiwa dan budaya Jawa. Ia segera merancang strategi baru dalam menghadapi dua orang yang paling mengancam kestabilan Mataram.19 Langkah pertama adalah mendekati secara personal baik Mangkbumi maupun RM Said. Keduanya akan didekati terpisah, dengan demikian akan menimbulkan saling mencurigai dan waspada satu sama lain, pada akhirnya persekutuan mereka dapat dihancurkan. Jika keduanya berhasil dipisahkan dan saling memusuhi, maka Kompeni menjadi pilihan mereka untuk memperkuat diri.20

Pada akhir 1753 taktik Kompeni terbukti berhasil, keduanya saling menyerang, kenyataan bahwa mereka adalah mer18 Para pendukung Mangkubumi beranggapan bahwa Susuhunan Pakubuwono tua dan menantu tidak mampu menahan perpecahan keduanya. Kompeni menjadi pilihan untuk bersekutu, baik Mangkubumi dan RM Said akhirnya bersedia melakukan kontak perundingan dengan Kompeni.

Gubernur Jenderal Mossel mengunjungi Hartingh pada tahun 1754 di Semarang dalam rangka membahas pemecahan masalah Mataram. Diskusi keduanya sampai kepada kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan konflik Mataram, Kompeni harus melaksanakan perundingan dengan Mangkubumi. Fakta bahwa Mangkubumi telah diangkat Sunan menyebabkan jalan ke luar yang paling logis adalah dengan memecah Mataram menjadi dua.21

Hartingh membuka perundingan diplomatik pertama dengan Mangkubumi pada 25 September 1754.22 Pertemuan dilakukan di PedaganganñGrobogan. Pada awalnya Mangkubumi masih menaruh kecurigaan kepada Hartingh. Namun hal ini dapat dilewati, keduanya mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memulai perundingan. Sumpah itu berisi bahwa keduanya tidak akan saling mengkhianati. Perundingan menghasilkan kesepakatan bahwa Mangkubumi akan mendapatkan setengah wilayah Mataram, daerah yang secara de facto telah berada di dalam kekuasaannya. Tawaran Kompeni agar Mangkubumi menjadi raja di wilayah timur ditolak. Mangkubumi beralasan tidak pernah ada Raja Mataram yang bertahta di wilayah timur. Awalnya Mangkubumi menuntut menggunakan gelar Susuhunan atau Sunan, namun Hartingh menyampaikan pendapat bahwa tidak sewajarnya ada dua

Sunan dalam ísatu negaraí. Gelar Sultan diberikan kepada Mangkubumi sebagai gelar pengganti Sunan. Mangkubumi dapat menerima alasan ini, lagipula sejarah awal mula Mataram telah mengenal gelar Sultan untuk gelar sang raja.23

Lalu di manakah PB III yang selama perjanjian tersebut secara de jure adalah penguasa Mataram ? PB III telah berada di dalam cengkraman Belanda dan nyaris sebagai simbol belaka. Dalam perjanjian-perjanjian pembagian Mataram, ia nyaris tidak dilibatkan. Posisinya otomatis diwakilkan kepada Hartingh yang merupakan wakil VOC, dan PB III pun tunduk kepada VOC. Hartingh membawa hasil pertemuannya kepada PB III, berkat pengaruhnya, PB III menyatakan persetujuan atas pembagian wilayah Mataram demi kedamaian. Pernyataannya dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Hartingh pada 4 November 1754.24 Akhirnya perang saudara yang menjadi konflik perebutan kekuasaan bisa diselesaikan secara damai melalui perjanjian Pilahan Nagari (Pembagian negara) pada 13 Februari 1755 di desa Giyanti.25

Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja dengan gelar Sampeyan dalem Ingkang Sinuwun Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdurrachman Sajidin Panotogomo Kalifatullah. Sultan Hamengku Buwono mendapat setengah dari wilayah kerajaan Mataram di sebelah barat dengan nama kerajaan Ngayogyakarto Hadiningrat.26 Gelar dan wilayah kekuasaannya diturunkan kepada keturunan Sultan. Isi perjanjian lainnya adalah Mangkubumi melepaskan Pulau Madura dan Pesisir, kepada VOC dengan ganti rugi uang sebesar 10.000 real setiap tahun. Ganti rugi ini merupakan pembagian yang sama dengan yang diterima Sunan.27 Patih dan para bupati diangkat dan diberhentikan oleh Sultan setelah mendapat persetujuan dari Kompeni. Para pejabat rijks berstuurder wajib mengangkat sumpah setia kepada Kompeni. Sri Sultan akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga yang ditentukan Kompeni. Selain itu, Sultan berjanji menaati semua perjanjian yang telah dilakukan oleh para penguasa Mataram terdahulu.28

8 Selo Soemardjan, loc.cit.

9 Ibid.

10 Darmosugito, Kota Yogyakarta 200 Tahun, (Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun, 1956), hlm. 7, Selo Soemardjan, op.cit hlm. 18.

11 Ibid.

12 Soedarisman Poerwokoesoemo, Kadipaten Paku Alaman, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985). hlm. 8ó9 .

13 Selo Soemardjan, op.cit. hlm. 19.

14 Ibid.

15 M.C. Ricklefs, Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749 ñ 1792 : Sejarah Pembagian Jawa (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002). hlm.

62 ñ 78.

16 Ibid.

17 Ibid.

III tidak lagi memiliki kekuatan, karena telah berada di dalam genggaman Kompeni. Statusnya sebagai Raja Mataram kelak mempengaruhi daya tawarnya terhadap Kompeni. Dalam perundingan meyelesaikan konflik Mataram, Mangkubumi menuntut pembagian wilayah Mataram.

19 Soedarisman Poerwokoesoemo, op.cit., hlm. 10ñ14.

20 Ibid.

21 Soedarisman Poerwokoesoemo, Ibid.

22 M.C. Ricklefs, op.cit., hlm.

86 ññ94.

23 Raja-raja kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak kemudian Pajang pada mulanya menggunakan gelar Sultan bagi pemimpin negara. Sedangkan raja Mataram yang jelas menggunakan gelar Sultan adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi Mangkubumi bisa menerima alternatif gelar ini, salah satunya karena latar belakang sejarah kerajaan Mataram memungkinkan untuk menggunakan gelar tersebut.

24 Soedarisman Poerwokoesoemo, op.cit., hlm. 13ñ14.

25 M.C. Ricklefs, op.cit., hlm.

107 ñ 111.

C. Kerajaan dalam Kerajaan

Hutan Bringanñkemudian keratonñmenjadi akar asal-muasal perkembangan Yogyakarta selanjutnya. Yogyakarta tumbuh dan berkembang karena pengaruh berbagai faktor. Terutama faktor mentalitas manusianya, antara lain latar belakang sejarah, keagamaan, sosok Hamengku Buwono I, dan unsur asing, seperti para prajurit VOC, orang Eropa dan Asing lainnya.29 Meski keadaan politik mengalami pasang-surut,

usaha-usaha pembangunan tetap dilaksanakan.30 Ini dimung26 Soedarisman Poerwokoesoemo, loc.cit., Selo Soemardjan, op.cit., hlm. 22-24.

kinkan karena terdapat dua wajah pemerintahan di Yogyakarta, pemerintah tradisional, dengan Sultan sebagai pemegang tampuk kekuasaan, dan pemerintah kolonial yang diwakili oleh Residen sebagai penyelenggara pemerintahan. Keduanya saling berhubungan dalam melaksanakan pemerintahan

Daerah Kesultanan Yogyakarta terbentuk setelah kesepakatan dalam perjanjian Giyanti dilaksanakan. Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Cikal bakal wilayah Kesultanan Yogyakarta adalah kawasan yang bernama hutan Bringan, terletak di Padukuhan Pacethokan.31 Tahun 1756 HB I, mendirikan keratonnya, yang ditandai dengan sengkalan íDwi Naga Rasa Tunggalí yang berarti tahun 1682 dalam sistem penanggalan Jawa.

Kestabilan negara baru ini tidak berlangsung lama, Tatkala Sultan HB II bertahta, kembali lagi terjadi konflik. Kali ini saling berhadapan adalah Sultan HB II dengan putra Mahkota yang kemudian menjadi HB III, sekaligus juga dengan patih Danurejo. Pangkal permasalahan adalah perebutan tahta, saling curiga, dan intervensi pemerintah kolonial. Ketika Sultan HB II berkuasa, terjadi perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Perancis, kemudian kepada Inggris. Intrik-intrik dalam Keraton tak lepas dari pengaruh besar para penguasa rezim yang silih berganti, sehingga selalu ada kontrak-kontrak baru yang membuat kerajaan selalu harus menyesuaikan diri. Kondisi ini memicu beberapa kelompok untuk saling bersekutu dan mencari kawan terkuat untuk mendapatkan keinginannya.

Hindia Belanda beralih ke tangan Perancis, Daendels men31 Op.cit., hlm. 19ñ20.

jadi wakil raja Lodewijk Napoleon memerintah tanah jajahan ini. Sepak terjang Daendels serentak membuat raja-raja Jawa berang. Daendels mengganti beberapa struktur birokrasi, di antaranya merubah jabatan residen di Surakarta dan Yogyakarta dengan jabatan Minister. Para minister ini dilarang berhubungan dengan siapa pun kecuali gubernur jenderal.32 Sultan HB II meradang karena Daendels membuat aturan baru bahwa para minister ketika menghadiri upacara di keraton harus menggunakan payung mas dan tetap menggunakan topi.33 Daendels nampaknya tidak memahami filosofi Jawa, ia membuat beberapa peraturan yang berhubungan dengan seremonial dan ritual tanpa memperhatikan aturan-aturan keraton.34 Pada dasarnya di dalam keraton muncul friksi-friksi yang berusaha melawan Daendels.

Hubungan Sultan-Daendels tegang, oleh karena itu gubernur jenderal lebih mempercayai Patih Danurejo II. Padahal baik Sultan HB II dan Adipati Anom (HB III) tidak lagi mempercayai patih. Dalam hal ini Danurejo menjalin persekutuan dengan Van Braam (residen Minister Yogyakarta) Danurejo memanfaatkan kedekatannya dengan Daendels, ia membujuk Daendels untuk menangkap dan membuang Pangeran Notokusumo (anak HB?) dan Notodiningrat (anak Notokusumo). Keduanya dituduh sebagai biang keladi dari kekisruhan yang

terjadi di dalam keraton. Pada tahun 1810, Daendels memerintahkan agar Sultan HB II menyerahkan adik dan keponakan32 Soedarisman Poerwokoesoemo, op.cit., hlm. 69 ñ75.

nya. Danurejo melakukan adu domba antara Sultan HB IIñ Sultan HB IIIñNotokusumoñpemerintah kolonial.35 Daendels termakan oleh bujuk rayu pepatih dalem, ia menitahkan menurunkan Hamengku Buwono II dari posisinya. Kedudukan sebagai sultan kemudian diberikan kepada Adipati Anom yang bergelar Sultan Hamengku Buwono III pada 13 Desember 1810.36

Belanda menyerahkan Jawa kepada Inggris pada 18 september 1811, dimulailah babak baru pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia Momen peralihan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Sultan Sepuh (HB II) untuk merebut kembali tahta raja Yogyakarta dari tangan puteranya. Sultan Sepuh menjatuhkan hukuman mati kepada patih Danurejo, karena perselisihan antara dirinyañHB IIIñNotokusumoñdan Daendels disebabkan oleh hasutan patih Danurejo II.

Ketika Belanda menyerahkan tanah jajahan Hindia Timur, Pangeran Notokusumo dan puteranya sedang menjalani hukuman pengasingan di Surabaya. Mereka bertemu dengan Admiral Fronseldijk, komandan tentara Inggris. Mereka berdiskusi mengenai kondisi Notokusumo dan Notodiningrat. Letnan Gubernur Raffles melalui Gubernur Jawa di utara yang berkedudukan di Semarang yaitu Gofpe menyampaikan surat kepada keduanya. Surat tersebut mengatakan bahwa Raad van Indie sepakat bahwa Pangeran Notokusumo dan puteranya adalah korban. Raffles meminta Notokusumo sebagai juru damai atas Yogyakarta, untuk menyadarkan Sultan agar tunduk kepada pemerintah Inggris. Notokusumo harus menyampaikan keputusan pemerintah kolonial yang meminta Sulan HB II menyerahkan tahta Yogyakarta kepada puteranya HB III. Sultan harus meminta maaf kepada pemerintah kolonial karena telah melangkahi wewenang karena telah menghukum mati Danurejo.37

Pangeran Notokusumo ditemani oleh Residen Minister Crawfurd menghadap Sultan untuk menyampaikan surat Raffles. Sri Sultan mengirimkan surat balasan yang berisi bersedia lengser keprabon, juga meminta maaf atas peristiwa Danurejo. Namun Sultan mengajukan persyaratan, pertama memohon agar pergantian Sultan untuk sementara waktu tidak diumumkan kepada kawula. Kedua, memohon agar pangeran Notokusumo dikembalikan kepada Sultan untuk dapat ditempatkan pada kedudukannya semula. Letnan Gubernur Jenderal Raffles atas nama pemerintah memberikan pengampunan kepada Sultan karena ia berjanji menuruti semua yang ditentukan gubernemen. Selanjutnya oleh Sultan, Notokusumo dikembalikan pada statusnya, ia mendapat kenaikan pelungguh setara dengan jabatan patih.38

Sultan HB II tidak serta-merta menyerahkan tampuk kekuasaan kepada puteranya. Berdasarkan hasil penyelidikan, Sultan mengetahui bahwa Adipati Anom telah bekerja sama dengan Danurejo dan van Braam untuk menggulingkan dirinya dari posisi Sultan dan yang menyebabkan Notokusumo diasingkan. Sultan yang marah, menahan ibunda Adipati Anom agar sang anak mengakui kesalahan dan mundur dari kedudukannya. Alih-alih menghadap Sultan, Adipati Anom justru mencari bantuan kepada seorang Tionghoa yang bernama Babah Djiem Sing. Atas prakarsa Djiem Sing, Adipati Anom menuliskan surat kepada residen. Suratnya berisi permohonan perlindungan dari ayahandanya.

Dalam perundingan dengan Crawfurd, Adipati Anom berjanji akan bekerja sama dengan Inggris dengan membukakan jalan saat pasukan Inggris menyerbu Keraton.39 Ia meminta diangkat menjadi Sultan, dan menyanggupi memberikan tanah kesultanan yang diinginkan pemerintah kolonial dengan syarat pemerintah memberikan hukuman buang ke luar Jawa kepada ayahnya. Terakhir, Adipati Anom berjanji akan menuruti semua keinginan pemerintah. Residen menasehati agar Adipati Anom tidak menyentuh Notokusumo, karena pangeran ini merupakan kesayangan Raffles. Adipati Anom menyanggupinya dan menawarkan status sebagai pangeran merdiko kepada Notokusumo.

Drama perebutan kekuasaan ayah-anak ini berakhir pada 20 Juni 1812, Yogyakarta telah dikuasai oleh pasukan Inggris. Adipati Anom diangkat sebagai Sultan HB III, delapan hari kemudian. Sedangkan Notokusumo dipersilahkan untuk memilih di mana ia akan berkedudukan sebagai pangeran yang merdeka. Pada tanggal 29 Juni 1812, bertempat di Keraton Yogyakarta, Letnan Gubernur Raffles mengangkat Pangeran Notokusumo menjadi Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam. GPA Paku Alam mendapat status istimewa sebagai anak bungsu gubernemen, maka Sultan HB III diikat perjanjian untuk tidak mengganggu Paku Alam beserta anak keturunan dan keluarga.40

Paku Alam I (PA I) menandatangani kontrak politik yang berisi: kesetiaan PA kepada Inggris.41 Pemerintah memberikan tunjangan kepada PA sebesar 750 real, selama PA I masih hidup. Pemerintah gubernemen akan mengusahakan agar Sultan HB III memberikan tanah sebesar 4.000 cacah kepada PA, dengan status turun temurun kepada keturunan PA. Gubernemen tidak akan menarik pajak-pajak baru di atas tanah milik PA. PA berjanji untuk memelihara 100 orang tentara yang tergabung dalam korps dragonders demi kepentingan Inggris. PA beserta kadipaten dilarang keras dengan alasan apapun mendirikan, memelihara, atau mengerahkan tentara selain korps Dragonders.

Kontrak ini menandai berakhirnya masa bergejolak di bumi Mataram. Berdirinya Kadipaten Paku Alaman menggenapi pecahnya kerajaan Mataram menjadi 4 kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegara, dan Kadipaten Paku Alaman.

27 Soedarisman Poerwokoesoemoe, ibid., hlm 4ñ5.

28 Abdurrachman Soerjomihardjo, Kota Yogyakarta 1880-1930: Sejarah Perkembangan Sosial, (Yogyakarta: YUI, 2000).

29 Ibid, hlm. 21.

30 Mengenai situasi politik Yogyakarta hingga tahun 1870, di antaranya lihat: Vincent J. H. Houben, Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830ñ 1870, (Yogyakarta: Bentang, 1994).

33 Ibid., payung mas atau songsong gilap merupakan lambang bahwa raja ada pada posisi tertinggi, dan hanya raja yang memiliki hak menggunakannya.

34 Ibid.,

35 Soedarisman Poerwokoesoemo, op.cit., hlm. 64-139.

36 Ibid., hlm 71-72.

37 Ibid, hlm. 128ó132.

38 Ibid.,134ó151.

39 Ibid.

40 Ibid.

D. Mereka yang Menantang Zaman

Paku Alaman adalah sebuah kerajaan kecil, oleh karena itu sumberdaya alam yang tersedia terbatas. Usaha-usaha untuk meluaskan wilayah juga tidak memungkinkan untuk dilakukan karena mereka berada di bawah perlindungan pemerintah kolonial. Kondisi ini memicu sebuah kesadaran mengenai sebuah gerakan pembaharuan dalam masyarakat.42 Para bangsawan Paku Alaman terancam kedudukannya, karena lahan yang sempit, otomatis kepemilikan pun terbatas. Mereka melihat zaman yang terus bergerak, oleh karena itu sampailah pada kesimpulan bahwa kerabat Paku Alaman bisa terus mempertahankan peran dalam masyarakat, jika mengikuti perubahan zaman.43

Cara untuk terus mempertahankan posisi adalah dengan masuk ke dalam kehidupan modern sambil menjaga tradisi. Pendidikan modern adalah jalan menuju cita-cita tersebut. Tradisi intelektualitas di lingkungan Paku Alaman sudah dimulai sejak masa PA II melalui kegiatan belajar kesusastraan, agama, seni-budaya.44 Paku Alaman memasuki zaman baru dalam bidang pendidikan mencapai momentumnya saat pemerintahan Paku Alam V (1878ó1900)45. Memasuki abad XX, Kadipaten Paku Alaman berada di depan kerajaan Mataram lainnya, terutama dalam keterbukaan dengan dunia barat dalam pendidikan dan ekonomi. Ini tak lepas dari peran Sri Paduka PA V, ia dikenal sebagai seorang ekonom handal ketimbang sebagai seorang pujangga seperti lazimnya raja-raja Jawa. Ide-idenya menerobos, mempersilahkan dan menyambut pendidikan barat bergaul dengan istana yang sakral.

Masa pemerintahannya difokuskan pada usaha memajukan pendidikan barat bagi keluarga Paku Alaman. Pendidikan formal dengan memasukan anak-cucu ke dalam sekolah Eropa digiatkan. Namun bidang kesusastraan dan kesenian bukannya tidak diperhatikan. PA V juga dikenal menciptakan beberapa gending dan dongeng.46 Walaupun demikian, bidang ekonomi dan pendidikan menjadi prioritas utama. Bukti keseriusan ia tunjukan dengan mendirikan Darmo Woro, sebuah yayasan dana bantuan belajar Jawa. Pangeran Notodirodjo (nama PA V) menghimpun dana guna memberikan beasiswa kepada putra-putra Paku Alaman yang memiliki kemampuan untuk maju.

Kadipaten Paku Alaman mengecap buah manis dan ëpahití dari pendidikan modern, beberapa putra terbaik bangsa Indonesia berasal dari keluarga Paku Alaman. Sebut saja Kusumoyudo (anggota Raad van indie), Notodiningrat, Notosuroto, dan kakak-beradik SoerjapranotoñSoewardi Soerjaningrat. Khusus mengenai Soerjapranoto, Soewardi Soejaningrat, dan Notosuroto bisa digunakan sebagai gambaran untuk melihat bagaimanakah hasil pendidikan dan sumbangan para tokoh Paku Alaman terhadap bangsa Indonesia khususnya karakteristik Yogyakarta. Soerjapranoto mewakili golongan Islam-radikal. Ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) yang memiliki corak perjuangan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Organisasi politik ini telah terbukti menjadi semacam tempat persemaian organisasi-organisasi politik di kemudian hari, sekaligus mencetak para pelakon pergerakan nasional, mulai dari kelompok agamis sampai komunis.

Soerjapranoto menjadi dedengkot SI Yogyakarta, ia berhasil menjadikan Yogyakarta sebagai cabang SI yang patut diperhitungkan. Bahkan pengaruh besar Soerjapranoto dan perpecahan dalam kubu SI, menghasilkan kelompok yang dinamakan SI Yogyakarta yang radikal-agamis tandingan dari SI Semarang yang komunis. Soerjapranoto terutama merupakan ikon pemogokan, lewat PFB (Personeel Fabriek Bond). Dalam wadah ini berulang kali ia menggerakkan massa buruh untuk melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap para pengusaha sekaligus pemerintah. Apa yang dilakukan oleh Soerjapranoto meresahkan pemerintah. Atas sepak terjangnya pemerintah kolonial menjulukinya Stakings Koning alias Raja Mogok.

Tokoh kedua adalah Soewardi Soerjaningrat. Sebagai adik dari Soerjapranoto tentunya ia menerima pendidikan yang nyaris sama. Pada awalnya Soewardi pun berada di jalur keras pergerakan. Sebagai wartawan De Express dan Persatoean Hindia, ia acapkali melakukan kritik terhadap pemerintah Belanda. Kritik pedasnya yang monumental adalah sebuah circulair yang berjudul Als Ik Nederlandsche Was. Sebuah artikel yang mengkritik pemerintah yang hendak menyelenggarakan pesta perayaan 100 tahun Belanda lepas dari cengkraman Perancis dengan menarik iuran dari rakyat tanah jajahan yang miskin. Tulisan ini menjadi ësurat penangkapaní bagi Soewardi.

Setelah menjalani proses pengadilan, akhirnya ia memilih menjalani hukuman di Negeri Belanda. Pertimbangannya di Belanda ia dapat lebih banyak belajar mengenai politik dan pergerakan melalui orang-orang dan organisasi di negeri kincir angin itu. Ternyata minatnya terhadap dunia pendidikan muncul di negeri seberang. Sembari aktif mengikuti kegiatan kursus politik dan organisasi, Soewardi mengambil pendidikan akta mengajar. Sekembalinya ke tanah air ia lebih memusatkan diri kepada dunia pendidikan melalui pendirian perguruan Taman Siswa. Lembaga pendidikan ini bersifat nasional dengan memadukan unsur-unsur seni, budaya, dan budi pekerti. Sekolah ini merupakan jawaban bagi kebutuhan sekolah umum non keagamaan yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Notosuroto adalah seorang budayawan sekaligus penganut teosofi. Ia mewakili golongan modern yang berpikiran bahwa kemajuan Indonesia dapat diraih dengan cara bekerja sama dengan pihak Belanda. Tidak selamanya perjuangan harus dilakukan dengan aksi dan pertumpahan darah. Notosuroto tumbuh dalam dunia pendidikan internasional. Ini menjadikannya sosok dengan wawasan luas. Hasil karyanya terbukti mampu memberikan pandangan lain mengenai kebudayaan dan perjuangan.

Sepak terjang mereka terbukti turut menentukan arah pergerakan dan corak bangsa Indonesia, meskipun terkadang merepotkan istana. Paku Alaman terkadang berada pada posisi dilematis, jika beberapa puteranya menggoyang pemerintah kolonial. Bagaimanapun hubungan baik dengan Batavia mesti dijaga. Vorstenlanden termasuk Paku Alaman di dalamnya, menerima ëkemurahan hatií dari pemerintah kolonial, berupa sejumlah uang bagian dari pendapatan pajak, sewa-menyewa tanah, dan pembayaran atas wilayah-wilayah yang diduduki Belanda sesuai kontrak. Aksi anggota keluarga Paku Alaman yang meresahkan pemerintah membuat Paku Alaman pakewuh terhadap pemerintah kolonial.

Paku Alaman telah membuktikan sumbangannya dalam pergerakan kebangsaan. Ini dirintis melalui sistem pendidikan dan ekonomi modern. Yang menarik, meskipun para tokoh Paku Alaman ini dibesarkan dalam lingkungan yang nyaris serupa, tetapi mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi dengan karakteristik yang bertolak belakang satu sama lain. SoerjopranotoñKi Hadjar DewantarañNotosuroto adalah gambaran dari keberagaman Yogyakarta. Ketiganya memiliki ideologi yang berbeda, yaitu agamisñsekulerñteosofis. Notosuroto adalah seorang nasionalis sekaligus penganut teosofis yang tak alergi berkompromi dengan pemerintah. Soerjapranoto mewakili golongan nasionalis-agamis garis keras, tak ada kerjasama dengan Belanda, nasib dan arah bangsa ini ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Perlawanan sengit melalui aksi-aksi demonstratif adalah pilihannya. Ketiga adalah Ki Hadjar Dewantara mewakili kelompok nasionalissekuler yang juga non-kooperatif dengan pemerintah.

Ketiganya berbeda, namun perbedaan ideologi ini tak pernah menyebabkan mereka saling berseteru. Jika akhirnya terjadi juga perseteruan maka itu dilakukan melalui perang opini dalam media massa. Kala itu nampaklah semua memiliki tujuan satu demi kemerdekaan Indonesia. Pada masa pergerakan dan semangat persamaan hak kian memanas, Yogyakarta mengambil posisi sebagai satu poros daerah pergerakan. Yogyakartañkhususnya kotañtak pernah sepi dari pelaksanaan kegiatan pertemuan organisasi dan partai. Mulai dari kongres, rapat, kursus politik, propaganda, pertemuan pengurus besar dan cabang, rapat cabang dan sebagainya.47

Yogyakarta pada masa pergerakan muncul sebagai daerah yang toleran terhadap berbagai macam ideologi. Yogyakarta menerima dengan ramah beragam aliran dan organisasi. Mulai dari kelompok kesukuan, keagamaan, politik, budaya, sosial, budaya, hingga komunis baik radikal maupun tidak, kooperasi dan non-kooperasi semua tumplek-blek mewarnai wajah Yogyakarta. Maka tak heran jika Yogyakarta selalu dikenal sebagai miniatur Indonesia. Ini bukan sekadar beraneka ragam suku yang mendiami Yogyakarta, tetapi berkaitan pula dengan kebhinekaan ideologi masyarakat Indonesia. Perkembangan organisasi di akhir tahun 1920-an membawa kepada pokok-pokok perhatian utama kemerdekaan bangsa. Berkembangnya cita-cita mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, salah satunya dilakukan melalui usaha untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan menggantikan bahasa Belanda.48

Bandingkan dengan kondisi Yogyakarta saat ini. Keberagaman suku bangsa tetap menjadi tradisi. Namun sayangnya pergesekan atau konflik antar golongan yang berujung kepada tindakan anarkis beberapa kali mulai terjadi di Yogyakarta. Perseteruan atas nama kelompok, agama, suku sebenarnya sangat tidak mencerminkan karakter Yogyakarta, yang menerima perbedaan dengan tangan terbuka. Oleh karena itu alangkah bijaksana jika kita kembali menelusuri jejak-jejak orangorang Yogyakarta yang mewarnai pergerakan nasional dengan jalannya masing-masing.

41 Ibid.,hlm. 149ó151.

42 Moedjanto, Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Paku Alaman (Yogyakarta: Kanisius,1994), hlm.

34 ñ 35.

43 Ibid.

44 Soedarisman Poerwoekoesoemo, op.cit., hlm. 205ó208.

45 Ibid, hlm. 245.

46 Ibid.,

47 Abdurrachman Soerjomihardjo, op.cit., hlm. 136ññ138.

1. Soerjapranoto

Soerjapranoto49 memobilisasi buruh-buruh pada perusahaanperusahaan pemerintah maupun partikelir dengan melakukan unjuk rasa dan aksi mogok. Aksi ini sebagai bentuk protes atas ketidaksejahteraan para buruh. Apa yang dilakukan Soerjapranoto acap kali membuat pihak perusahaan dan pemerintah kerepotan. Hotel prodeo pun kerap ia sambangi, toh tak menyurutkan langkahnya untuk terus ëmemberontakí. Meski peringatan dari dalam Puro Paku Alaman terus mendera, namun ia tetap tak bergeming.

Apa yang menjadi latar belakang dan titik tolak seorang Soerjapranoto menempatkan diri dalan konstelasi pergerakan nasional dan kehidupan dunia Keraton Paku Alaman? Ia yang notabene seorang bangsawan begitu intens berhubungan dengan kaum buruh yang bisa disamakan dengan rakyat jelata. Kejiwaan Soerjapranoto dibentuk sejak masa kanak-kanak, meskipun sang ayah adalah putera sulung PA III, Soerjapranoto tidak terlalu lama menikmati hidup di dalam tembok Keraton. Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningratóayah Soerjapranotoñterserang suatu penyakit mata yang menyebabkan dirinya kehilangan indera penglihatan, menyebabkan Suryaningrat terjengkal dari bursa calon pewaris tahta.

Pengganti PA III adalah saudara sepupunya yaitu KGPAA Suryo Sasranigrat. Ia digambarkan suka kemewahan dan pesta, serta menjalin hubungan yang sangat mesra dengan Belanda. Akibat perilaku ini, Paku Alaman mengalami masa terburuk, kas kadipaten defisit, dengan hutang bertumpuk. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kesejahteraan keluarga Paku Alaman. Pun demikian dengan Suryaningrat hidup dalam kesederhanaan dan terpaksa harus ke luar dari istana.

Soerjapranoto kecil bersama saudara-saudaranya mendapat berkah ke luar istana dengan lebih mengenal kondisi rakyat jelata, memungkinkan mereka untuk berbaur dan menyelami kehidupan rakyat jelata.

Selain pendidikan agama di lingkungan keluarga Paku Alaman, sebagai anak bangsawan Soerjapranoto menikmati pendidikan modern dimulai dengan ELS, kemudian OSVIA dan MLS (sekolah pertanian) Buitenzorg.50 Diawal, laiknya para bangsawan, Soerjapranoto memulai karier sebagai pegawai pemerintah. Namun pada 1914 ia mengundurkan diri dari Dinas Informasi dan Pertanian Wonosobo. Pria kelahiran 1871 ini lebih memilih kembali ke Yogyakarta dan mendirikan Mardi Kiswa, sebuah organisasi koperasi bagi para petani.

Sejak bertugas di Wonosobo, Soerjapranoto aktif dalam kegiatan Boedi Oetomo (BO). Tetapi ia kecewa dengan kinerja pengurus BO, ditambah lagi BO nampaknya masih berisi orangorang kolot yang masih alergi dengan persamaan kelas.51 Ia mengkritik bahwa salah satu kesalahan BO adalah menempatkan seorang bupati yang notabene adalah antek pemerintah sebagai ketua BO. Menurutnya ëBO tetap hidup di meja dan di kamar, tidak terasa di kalangan rakyat biasaí.52 Soerjapranoto berada di dalam barisan Tjipto Mangunkusumo yang menentang konservatisme BO. Ia bisa dibilang salah seorang aktivis dari kelompok radikal, sehingga tak sesuai dengan kelompok kanan BO yang santun dan hati-hati.

Kecewa terhadap BO, Soerjapranoto mencoba peruntungan dengan masuk ke dalam organisasi Sarekat Islam (SI). Saat itu Yogyakarta belum menjadi salah satu kekuatan basis SI. Soerjapranoto segera masuk ke dalam kelompok elit SI, kelompok Tjokroaminoto.53 Selain itu Soerjapranoto mendirikan Adhi Dharma Arbeidleger pada 1915, organisasi ini bergerak di bidang sosial-ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian rakyat. Cara yang diambil adalah dengan 54 memberikan kesempatan pendidikan bagi rakyat jelata.

Antara tahun 1918ñ1919, bermunculan serikat-serikat buruh yang menggunakan aksi mogok sebagai salah satu bentuk perjuangan.55 Pada masa itu perusahaan-perusahan partikelir meraup keuntungan yang tinggi, di pihak lain golongan pekerja tetap saja menjadi sapi perahan. Gaji sedikit, ditambah inflasi tinggi benar-benar mencekik kondisi para buruh.56

Sialnya pemerintah mempertahankan posisi netral dalam artian tidak berusaha menekan pihak pengusaha untuk menaikan kesejahteraan pekerja.57 Pemerintah baru turun tangan sebagai penengah jika terjadi konflik besar antara buruh dan majikan, itupun berdasarkan aduan atau permohonan kedua belah pihak. Nampaknya pemerintah tidak berani mengambil risiko menekan pengusaha. Karena sektor perkebunan dan industri dijadikan kuda tunggangan pemerintah

dalam rangka menyelenggarakan progam peningkatan kese53 Robert van Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia, (Jakarta: Pustaka Jaya, jahteraan masyarakat.58

Soerjapranoto mendirikan arbeidsleger (tentara buruh) dengan nama Prawiro Pandojo ing Joedo. Perkumpulan ini dibentuk pada Agustus 1918, saat terjadi kerusuhan di pabrik gula Padokan Yogyakarta.59 Organisasi buruh itu menghimpun para buruh yang dipecat dan membantu mereka mencari pekerjaan baru. Sebenarnya arbeidsleger merupakan bagian dari Adhi Dharma yang salah satu tujuannya adalah melakukan perbaikan ekonomi buruh dan petani.

Kesejahteraan kaum pekerja tak menunjukkan tandatanda perbaikan. Upah buruh semakin rendah, kesejahteraan terus merosot. Soerjapranoto dan kelompoknya melihat bahwa aksi mogok sebagai terobosan paling mengena untuk memberi pelajaran kepada para pengusaha. Memanfaatkan situasi ini, Soerjapranoto mendeklarasikan PFB (Personeel Fabriek Bond), pada November 1918.60

Dalam sebuah publikasi berdirinya PFB, Soerjapranoto menuturkan bahwa telah tiba sebuah zaman di mana rakyat harus bersuara, dan terlibat dalam pembuatan aturan-aturan. Zaman demokarsi telah datang, para buruh sudah selayaknya memiliki persamaan di mata hukum. PFB memberikan pengertian dan kepercayaan diri bagi para pekerja, bahwa kapitalisme takkan berarti apa-apa jika buruh sebagai faktor produksi melakukan mogok.61 PFB pun mengkritik kepongahan para pemilik modal yang serasa menjadi ëTuhaní, dengan mudah memecat atau memeras para buruh. Padahal hubungan antara majikan dan buruh adalah hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain.

Setelah Kongres SI tahun 1918, PFB segera saja dianggap sebagai anak organisasi dari SI, sayap perburuhan SI.62 Pada Februari 1919, terbentuklah susunan pengurus besar PFB. Soerjapranoto sebagai ketua dengan dibantu oleh Soemahardjono, selain itu dibentuk konsul-konsul propagandis. yang menangani afdeling-afdeling.63 Pada awalnya PFB tak menunjukkan kemajuan berarti, anggotanya hanya terbatas di Yogyakarta dengan jumlah anggota berkisar 750 orang.64

Pada musim penggilingan gula tahun 1919, banyak pekerja pabrik gula yang melakukan aksi mogok atas kehendak sendiri.65 Mereka biasanya mengundang pengurus PFB untuk menjadi orator dalam aksi demonstarasi. PFB mengirimkan pengurus sekaligus bertugas mendirikan cabang baru pada tempat-tempat pemogokan. PFB sukses mengorganisir pemogokan besar-besaran. Karena sikap netral penguasa, maka PFB bisa menjalakan aksi tanpa ancaman dari pemerintah. Jumlah anggota mencapai lebih dari 1000 orang. Pada 1920 anggota mencapai 31.000 orang.66

Hoofdbestuur segera menerbitkan surat kabar Advertentie Blad sebagai orgaan organisasi dan komunikasi antar anggota pada tahun 1918.67 Penerbitan ini tak mengalami kendala berarti, toh Soerjapranoto (selaku editor bersama petinggi PFB lainnya) pernah menjadi redaktur Bataviasche Nieuwsblad.68 Arbeidsleger Adhi Dharma Personeel Fabriek Bond berturut-turut menerbitkan Boeroeh Bergerak (1920), Doenia Baroe (1923), Doenia Pegadaian (1923ñ1938), dan Suara Bumiputera.69 Surat kabar-surat kabar tersebut memuat berita-berita politik SI terutama yang berkaitan dengan petani, buruh petani, dan buruh pegadaian. Artikel-artikel yang dimuat banyak berbicara mengenai sosialisme dan komunisne juga berita seputar pergerakan rakyat.70 Seperti lazimnya koran di masa pergerakan, surat kabar milik PFB juga memuat surat terbuka dan kritikan bagi pemerintah, pengusaha, juga terhadap pemberitaan yang tengah ramai. Masalah-masalah pers terutama masalah pelanggaran seperti delik pers dan penangkapan redaktur surat kabar tak luput diberitakan.

Soerjapranoto segera penjadi ërajanyaí kaum buruh. Cabang-cabang PFB yang baru merekrut banyak anggota, dan menempatkan sang pemimpin PFB sebagai tokoh propaganda paling populer. Segera saja SI Yogyakarta menjadi pusat pergerakan yang baru.71 Soerjapranoto menjadi pemimpin baru SI Yogyakarta dengan menggunakan Adhi Dharma sebagai kekuatannya. Pada awal keberadaan SI di Yogyakarta, organisasi ini tak pernah muncul sebagai salah satu cabang yang berarti. Ini disebabkan karena SI berada di bawah bayangbayang Muhammadiyah yang memang berbasis di Yogyakar68 Taufik Rahzen, et.al., Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers, (Jakarta : I Boekoe, ta. Bukan berarti ada semacam persaingan antar keduanya, toh biasanya orang-orang Muhammadiyah tak lain adalah orang-orang SI juga.

Soerjapranoto memegang puncuk pimpinan SI, ia berduet dengan Fachroedin seorang tokoh Muhammadiyah yang tentu saja menjadikan anggota Muhammadiyah sebagai pendukung utamanya. Kini perjuangan SI memasuki babak baru, dua cabang yang paling menonjol adalah Yogyakarta dan Semarang. Masing-masing memiliki kekuatan pada serikat buruh. Yogyakarta dengan PFB dan Semarang melalui VSTP, PPPB, kemudian PPKB (Persatoean Serikat Kaoem Boereoh).

PFB didukung oleh anggota yang militan, tindakan pemogokan PFB berhasil membuat para pengusaha kelabakan, dan berpikir untuk sedikit menaikkan gaji para buruh. Namun kondisi kejayaan PFB tidak berlangsung lama. Segera ketika musim giling tahun 1920 tiba, para buruh yang telah dipecat, kesulitan mendapat pekerjaan. Ini berkat pembalasan para pemilik pabrik yang memberikan informasi kepada pemulik lainnya mengenai daftar hitam para buruh yang terlibat mogok. Berangsur-angsur banyak anggota PFB yang mundur. Karena ancaman tidak mendapat pekerjaan merupakan ketakutan terbesar para pekerja. Para pengusaha juga mulai menaikan upah buruh antara 20 sampai 50 persen.72 Pemerintah yang semula acuh pun telah mengeluarkan surat edaran kepada para pemilik perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Aksi-aksi PFB tidak mendapat respon baik, perlahan-lahan organisasi ini runtuh.

Perjuangan Soerjapranoto tak berhenti sampai di sini, segera saja susul-menyusul peristiwa pecahnya SI. Lalu pembentukan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pun terpecahpecah ke dalam kelompok-kelompok. Soerjapranoto dan Sukiman mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) setelah ditendang dari PSII.73 Inilah sisa-sisa perjuangan menjadikan kekuatan Islam sebagai ideologi politik yang menyatukan rakyat Indonesia.74

Soerjapranoto sebagai anak bangsawan yang dekat dengan dunia kelas atas, dan jauh dengan rakyat, mengambil risiko dengan menceburkan diri ke dalam gerakan buruh. Bahkan saat ia bergiat dengan gerakan perburuhan, Soerjapranoto melepaskan embel-embel Raden Mas yang melekat pada namanya. Tujuannya agar tak tercipta jarak antara dirinya dengan para pekerja. Soerjapranoto menginsyafi bahwa sekat-sekat status sosial berdasarkan keturunan sudah tidak sesuai dengan gejolak zaman yang sedang mengarah ke persatuan nasional.

Soerjapranoto adalah salah satu sosok bangsawan yang merakyat. Ia sadar bahwa hakikat menjadi bangsawan yang diberi beragam kelebihan adalah dimanfaatkan untuk mendorong rakyat menjadi lebih maju dan sejahtera. Bukti keseriusan Soerjapranoto dalam usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat tergambar melalui usahanya dalam bidang pendidikan dengan menyediakan sekolah Adhi Dharma bagi anak-anak para buruh. Sekolah yang dikelola Soerjapranoto ini menjadi laboratorium Ki hadjar Dewantara sebelum ia mendirikan perguruan Taman Siswa.

48 Ibid.

49 Soerjopranoto atau disebut Raja Mogok oleh pemerintah kolonial adalah putra sulung dari pangeran Suryaningrat, yang juga ayah Soewardi. Jadi hubungan kekerabatan keduanya adalah kakak beradik. Perangai Soerjopranoto dinilai banyak kalangan lebih keras dari adiknya, Soewardi. Tapi bagi orang yang mengerti dia adalah sosok yang sensitif. Ia dengan mudah menitikkan airmata saat mendengar ratapan buruh yang berupah hanya 1 ½ sen perhari. Ia tak ragu untuk menempeleng atasannya sendiri, seorang Belanda

yang dinilai tidak adil masalah upah. Ia menjadi aktor intelektual di banyak pemogokan buruh yang terjadi antara tahun 1920 ñ 1940. Lihat Bambang Sukowati, Raja Mogok: R. M. Soerjopranoto, Jakarta: Hasta Mitra, 1983.

50 Takashi Shiraisi, Zaman Bergerak : Radikalisme Rakyat di Jawa 1912ñ1926 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 147ñ148.

51 Budiawan, Anak Bangsawan Bertukar Jalan (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 71ñ75.

52 Ibid.

1984), hlm 150ññ152.

54 Budiawan, op.cit., hlm. 83.

55 Takashi Shiraisi, op.cit.

56 Ibid.

57 Ibid. 148ññ149.

58 Ibid.

59 Ibid. 149ññ150.

60 Ibid.

61 Ibid.

62 Budiawan, loc.cit.

63 Takashi Shiraisi, op.cit., hlm. 150ññ151.

64 Ibid.

65 Ibid.

66 Ibid. hlm. 302.

67 Abdurrachman Soerjomihardjo, op.cit., hlm. 168.

2007). hlm. 31.

69 Abdurrachman Soerjomihardjo, loc.cit.

70 Ibid.

71 Takashi Shiraisi, loc.cit.

72 Ibid, hlm. 303.

73 M.C. Ricklefs, loc.cit.

74 Ibid.

2. Ki Hajar Dewantara

Soewardi Soerjaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ia adalah putra kelima dari K.P.A Suryaningrat. Ayah Soewardi adalah putra sulung dari permaisuri Paku Alam III. Menurut dasar itulah seharusnya ayah Soewardi yang menjadi Paku Alam selanjutnya, akan tetapi karena K.P.A Suryaningrat adalah seorang tunanetra, maka yang menjadi adipati selanjutnya adalah R.M. Nataningrat.75 Pada mulanya,yang dipersiapkan menjadi adipati adalah putra dari K.P.A. Suryaningrat. Soewardi salah satu yang dinominasikan. Tetapi saat itu Soewardi masih kecil hingga ia belum diperkenankan menjadi adipati. Tapi hal ini tidak menjadikan Soewardi seorang yang merengek meminta kembali tahta Paku Alaman diserahkan kepada dia, justru dia menjadi lebih besar dari seorang raja, seorang ëGuru Republikí.

Masa kecil Soewardi dihabiskan di lingkungan luar istana dan memiliki banyak teman yang bukan golongan istana. Ia lebih banyak bermain dengan anak-anak kampung yang tinggal di sekitar rumahnya.76 Pada tahun 1904, Soewardi berhasil menyelesaikan Sekolah Rendah Belanda (ELS), selanjutnya ia meneruskan ke sekolah guru, atau yang dikenal sebagai Kweekschool. Akan tetapi ia hanya bersekolah selama satu tahun di Kweekschool karena ia mendapat beasiswa untuk masuk Sekolah Dokter Pribumi (STOVIA) di Batavia. Selama di Batavia ini, ia berkenalan dengan dunia keorganisasian dan aktif didalamnya. Di akhir tahun 1907, tepatnya 4 November Soewardi menikah dengan R.A. Soetartinah, kawannya semasa kecil sekaligus sepupunya sendiri. Soetartinah adalah putri Pangeran Sastraningrat, adik ayah Soewardi.77

Pada saat Boedi Oetomo (BO) berdiri, 20 Mei 1908 Soewardi aktif dalam organisasi dan diserahi tugas yang cukup besar, yaitu bidang propaganda organisasi78. Ia membantu Soetomo, Wahidin Soedirohoesodo dalam menyebarkan dan mengajak agar priyayi bergabung dengan Boedi Oetomo. Kemudian di tahun 1910, Soewardi dicabut beasiswanya karena ia tidak naik kelas. Ini terjadi karena Soewardi sakit selama empat bulan. Akan tetapi, Direktur STOVIA sedikit bermurah hati, memberikan surat keterangan khusus atas keistimewaan Soewardi berbahasa Belanda.79 Keluar dari STOVIA ia langsung berpetualang dan belajar sebagai tenaga ahli di laboratorium pabrik gula Kalibagor, Banyumas dan menjadi asisten apoteker di Yogyakarta. Keahlian Soewardi dalam menulis surat kabar menarik perhatian Dr. Setiabudi. Maka dipanggillah Soewardi untuk pergi ke Bandung dan bekerja pada harian De Express milik Setiabudi. Tulisan pertamanya berjudul ëKemerdekaan Indonesiaí.

Soewardi banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh politik di Bandung, antara lain Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo. Mereka bertiga mendirikan partai politik pertama bernama Indische Partij (IP), tujuan dan bentuk perjuagan IP bersifat radikal. Program IP antara lain adalah: pertama, pemben77 Ibid, hlm. 57.

tukan nasional Hindia (Indonesia yang pada saat itu masih terpecah belah dalam kesukuan dan belum memiliki jati diri suatu bangsa). Kedua memperjuangkan kebebasan Hindia Belanda dari penjajahan Belanda (Indie Los van Holland) .80

Setahun kemudian pada bulan Juli, Soewardi Soerjaningrat bersama Tjipto Mangunkusumo mendirikan Komite Bumi Putera yang bertujuan memprotes rencana peringatan Seratus Tahun Kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis yang akan dilaksanakan pada 15 November 1913. Acara tersebut dinilai ganjil oleh Soewardi dan Tjipto Mangunkusumo karena bangsa Belanda berpesta merayakan kemerdekaannya di tengah bangsa yang dijajahnya dan memungut dana dari rakyat jajahannya, membayar pajak yang tinggi berupa pemungutan untuk membiayai perayaan. Tuntutan komite lainnya adalah agar Indonesia diberi kedudukan dalam parlemen. Soewardi dan Tjipto Mangunkusumo menyebarkan brosur yang berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (Andai Aku Seorang Belanda) dan Kracht of Vrees? (Kekuatan atau Ketakutan). Kedua artikel ini dianggap meresahkan masyarakat. Oleh karena itu Belanda mengerahkan serdadu untuk menjaga Kota Bandung serta melakukan penangkapan terhadap Soewardi, Tjipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker81 .

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan putusan perkara atas ketiganya pada tanggal 18 Agustus 1913 No. 2A yang menyatakan Soewardi dibuang ke Bangka, Tjipto Mangunkusumo ke Banda, Douwes Dekker ke Kupang. Ketiganya menolak dan meminta agar dibuang ke Belanda. Permintaan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya sejak 6 September 1913 Soewardi dan kawan-kawannnya tidak lagi tinggal di Indonesia. Akan tetapi kepada teman-teman seperjuangannya ia berpesan jangan sampai ada perayaan kemerdekaan Belanda di Indonesia.

75 Bambang S. Dewantara, 100 Tahun Ki Hajar Dewantara, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 31.

76 Ibid, hlm. 16.

78 Mochammmad Tauchid, Ki Hadjar Dewantara Pahlawan dan Pelopor Pendidikan, (Yogyakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1968), hlm. 14.

79 Ibid.

80 Ibid. hlm. 15.

81 Ibid.

Masa di Belanda

Soewardi memiliki pertimbangan sendiri mengapa ia meminta dibuang ke Belanda. Ia menyadari bahwa ia dan keluarganya akan hidup serba kekurangan dan tidak mendapat cukup biaya hidup. Satu hal yang ia yakini, ada banyak pengalaman yang bisa ia peroleh saat menjalani hidup pembuangan di Belanda. Keyakinannya terbukti, ia berhasil memperdalam ilmu jurnalistiknya dalam harian Het Volk, Hindia Poetra, dan De Nieuwe Groene Amsterdammer. Selain ilmu jurnalistik ia juga mendalami seni drama (tonil), memperoleh akte guru, dan persahabatan dengan orang-orang yang sependapat dengan kemerdekaan Hindia Belanda.

Selama masa pembuangannya Soewardi juga terus berkorespondensi dengan teman-temannya di Sarekat Islam maupun Indische Partij (yang kemudian hari berganti menjadi Insulinde). Selain bertukar kabar, ia juga mengirimkan artikel ke sejumlah majalah berbahasa Melayu dan Belanda di Hindia Belanda. Dari hasil artikel yang dimuat inilah kebutuhan ekonomi Soewardi sekeluarga dapat terbantu.82

Di Belanda Soewardi bertemu dengan Notosuroto, yang tak lain adalah seorang Pangeran Paku Alaman, kerabatnya. Notosuroto sudah lebih dulu bermukim di Belanda sejak 1906.83 Selanjutnya Soewardi bergabung dengan Perhimpunan Hindia bersama Notosuroto yang sudah dulu bergabung. Sebagai anggota yang aktif dan gemar berorganisasi, Soewardi mengikuti hampir seluruh kegiatan Perhimpunan Indonesia. Salah satunya adalah menari dan bermain gamelan untuk menggalang dana. Soewardi dan Notosuroto termasuk penari yang hebat dan digemari khalayak Eropa. Ini sangat bertentangan dengan sikap radikal anti pemerintah kelompok Soewardi di tanah air.84 Soewardi mau tidak mau mesti bergaul dengan bangsa penjajah di Belanda. Lagipula yang dimusuhi adalah pemerintah kolonial yang kebetulan bangsa Eropa, bukan seluruh orang Eropa.

Pada tahun 1916, tepatnya 28ñ30 Agustus berlangsung Kongres Pengajaran Kolonial pertama di Kota Den Haag. Soewardi terlibat aktif dalam kongres tersebut. Ia memberi banyak masukan tentang bagaimana seharusnya pendidikan berjalan di tanah kolonial, juga menyoroti masalah penggunaan bahasa pengantar dalam pendidikan. Ia menganjurkan dibakukannya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah pribumi agar menimbulkan kesadaran akan kesetiakawanan.85 Para peserta kongres sependapat dan mendukung ide Soewardi. Abendanon, seorang pendukung utama Ethici kagum akan pemikiran Soewardi yang sudah sejauh itu.

Tak terasa masa hukuman Soewardi hampir berakhir, Gubernur Jendral Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No. 1 T. Surat ini menyatakan Soewardi telah habis masa pembuangannya dan ia diperkenankan kembali ke tanah air. Tetapi kondisi saat itu tidak mengizinkan (saat itu Eropa sedang berlangsung Perang Dunia I), dua tahun kemudian barulah Soewardi kembali ke tanah air tepatnya pada tanggal 5 September 1919.86

82 Harry A. Poeze, Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600- 1950, (Jakarta: KPG dan KITLV, 2008), hlm. 111.

83 Rosa M.T. Kerdjik, Wayang Liederen Biografi Politik Budaya Noto Soeroto, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2002), hlm. 121.

84 Harry A. Poeze, op. cit. hlm.104 ñ 105.

85 Ibid., hlm. 106.

Mendirikan Taman Siswa

Kembali dari pembuangan tidak membuat Soewardi takluk dan takut kepada pemerintah Hindia Belanda. Ia malah semakin pedas mengkritik pemerintahan. Terbukti pada Agustus 1920, ia kembali masuk penjara Semarang karena tulisannya di harian De Express. Selama di penjara, Soewardi menginginkan agar ia dijadikan satu sel dengan golongan pribumi meskipun ia berasal dari keluarga istana. Keinginannya membuat kalangan bangsawan geleng-geleng kepala tak mengerti atas pemikiran Soewardi yang lebih memilih sel yang buruk berbaur dengan narapidana pribumi.87

Selepas dari penjara Semarang ia kembali ke Yogyakarta dan berguru kepada Pangeran Suryomataram. Di bawah bimbingan Pangeran Suryomataram ia mengupas, mengkaji, dan mendiskusikan kondisi rakyat dan bangsa. Bagaimana cara memperbaikinya, alternatif lain selain bersikap frontal terhadap penguasa. Selain Soewardi, murid Pangeran Suryomataram di antaranya adalah Sutatmo Suryokusumo, Sutopo

Wonoboyo, Gondo Atmojo, Prawirowiwolo, Pronowidigdo, Subono, Suryoputro dan Suryodirjo. Mereka mendalami ilmu kebudayaan dan kebatinan dengan nama Sloso Kliwonan. Akhirnya disepakati bahwa dalam memperbaiki cita-cita kemuliaan bangsa haruslah dicapai dengan memperbaiki pendidikan jiwa dan mental bangsa. Pendidikan rakyat diutamakan selain memberikan pendidikan politik88 .

Sebelum mendirikan Taman Siswa, Soewardi ikut mengurus dan mengajar di sekolah milik kakaknya, Soerjopranoto, yakni sekolah Adhi Dharma. Selama setahun di Adhi Dharma, Soewardi menyerap dan belajar banyak hal mengenai pendidikan dan pengajaran untuk rakyat. Dibandingkan dengan pengalamannya selama masa pembuangan di Belanda kondisi pendidikan di tanah kolonial sungguh memprihatinkan. Semula ia berniat untuk mengubah format dan sistem pendidikan Adhi Dharma, akan tetapi setelah meminta pertimbangan dari Pangeran Suryomataram dan kelompok Sloso Kliwonan maka disepakati untuk mendirikan sebuah badan usaha pendidikan sendiri.89

Sekolah yang akan didirikan ini pun mengajukan pendidikan dengan dasar kebudayaan. Konsep ini adalah sesuatu yang unik dan menggelitik pada tahun 1920-an. Saat pemerintah kolonial menerapkan pendidikan berdasar kebutuhan tenaga kerja dan bukan kemerdekaan individu.90 Sekolah kolonial tidak memberi keberlanjutan dari pelajaran yang diberikan. Sehingga yang didapat anak didik adalah tidak adanya kesinambungan antara pengetahuan yang telah dipelajari dengan tingkatan pengetahuan selanjutnya.91

Lalu 3 Juli 1922 didirikanlah Perguruan Nasional Taman Siswa dengan asas utamanya kemerdekaan diri dengan dasar nasional.92 Perguruan Taman Siswa ini mengalami tentangan bukan hanya dari pemerintah Belanda akan tetapi dari bangsanya sendiri. Mereka segan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang dianggap belum mampu menyamai kualitas pendidikan Belanda.

Kurikulum terus diperbaiki, sehingga sekolah ini muncul sebagai alternatif bagi pilihan lembaga pendidikan. Keunggulannya adalah menanamkan budaya dan rasa keiindonesiaan yang lebih menjiwai kehidupan pribumi. Taman Siswa pun tak mengenal penggolongan berdasarkan ras maupun kelas, siapa saja yang mendaftar menjadi murid diterima dengan tangan terbuka. Bukti bahwa tidak ada pembedaan salah satunya ditunjukkan oleh Soewardi dengan berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada 1928.93 Ia menanggalkan gelar kebangsawanannya yang dianggap menghambat kedekatannya dengan wong cilik.

Tetapi hambatan rupanya selalu ada, pada 1 Oktober 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan Wilde School Ordonantie (Ordonansi Sekolah Liar). Ki Hajar Dewantara langsung menentang dengan adanya keputusan ini. Keputusan ini dirasa merugikan dan membunuh sekolah-sekolah swasta yang bukan miliki pemerintah saat itu. Pemerintah Hindia Belanda tidak menggubris keberatan yang diajukan oleh Ki Hajar Dewantara. Kondisi Taman Siswa saat itu sangat menyedihkan, banyak guru Taman Siswa yang diteror oleh pemerintah Belanda sampai-sampai mereka harus mengadakan kegiatan belajar mengajar di kandang kambing.94

Akan tetapi Wilde School Ordonantie hanya berlaku sampai tanggal 23 Februari 1933 karena Pemerintah Kolonial mendapat tentangan yang sangat keras dari semua partai politik dan organisasi rakyat. Gerakan menentang ordonansi baru terjadi pada kasus Taman Siswa. Sebelumnya belum pernah ada yang mampu menentang keputusan pemerintah kolonial.95 Pemerintah tak patah arang dalam usahanya merongrong Taman Siswa, pada tahun 1935 pemerintah memutuskan memungut pajak upah (gaji) dari sekolah Taman Siswa. Ki Hajar menolak karena yang terjadi di Taman Siswa bukanlah hubungan buruh dan majikan akan tetapi anak dan bapak/ibu. Sehingga tidak dikenal istilah upah yang dikenal adalah nafkah yang ditentukan bersama.96 Pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengakui aturan Taman Siswa yang hidup kekeluargaan setelah melewati masa 5 tahun perseteruan.

Pada tahun 1942, Pemerintah Kolonial Belanda digantikan oleh Penjajahan Jepang. Ki Hajar Dewantara bersama Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, KH. Mas Mansyur diberi kedudukan sebagai pimpinan pusat tenaga rakyat (PUTERA). Setahun kemudian Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia juga menjadi penasehat Departemen Pendidikan Pemerintah Pendudukan Jepang pada tahun 1944. Menjelang kemerdekaan Ki Hajar Dewantara tergabung dalam BPUPKI97 .

Setelah proklamasi RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk kabinetnya yang pertama. Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama.98 Saat agresi milter Belanda II berlangsung, Ki Hajar Dewantara sempat ditangkap dan ditawan oleh tentara sekutu. Karier Ki Hajar kian mencorong, ia menjadi anggota parlemen kemudian menjadi anggota DPR sementara RI pada masa RIS. Atas jasa-jasanya kepada negara, pemerintah menganugerahkan penghargaan dengan menetapkan Ki Hajar Dewantara sebagai perintis kemerdekaan. Ia juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari UGM pada tahun 1956. Perjalanan panjang dan perjuangan dengan gemilang telah dilalui, sampai akhirnya, 26 April 1959, Bapak Pendidikan ini menghembuskan nafas terakhir menghadap sang khalik.99 Itulah sedikit catatan perjalanan Soewardi Soerjaningrat yang menolak tahta kerajaan demi kecintaannya kepada rakyat.

86 Mochammad Tauchid, op. cit. hlm. 17.

87 Ibid.

88 Ibid. hlm. 18.

89 Sajoga, ëRiwajat Perdjuangan Taman Siswa 1922- 1952í, dalam Tiga Puluh Tahun Taman Siswa (Yogyakarta: Percetakan Taman Siswa,1956), hlm. 203.

90 Dr. H. A. R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural (Magelang: IndonesiaTera, 2003), hlm. 29.

91 Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, (Bandung: Jemmers, 1983), hlm.1.

92 Mochammad Tauchid, op. cit., hlm.19.

93 Dalam adat dan tradisi Jawa sudah seharusnya orang yang telah mengalami tahapan tertentu dalam hidupnya, misalnya perubahan orientasi hidup yang semula ksatria berubah menjadi pandita disertai dengan pertambahan usia berhak mengganti namanya dengan nama ëtuaí. Lihat Sartono Kartodirdjo dkk, Perkembangan Peradaban Priyayi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987).

94 Sajogo, op.cit., hlm. 217.

95J.M. Pluvier, ëTaman Siswa dan Ordonansi Sekolah Liarí, dalam Abdurrachman Surjomihardjo (ed.), Taman Siswa dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan, (Yogyakarta: Percetakan Taman Siswa, 1990), hlm. 123ó124.

96 Sajogo, op.cit., hlm. 225.

97 Mochammad Tauchid, op. cit., hlm.20.

98 Bambang S. Dewantara, op. cit., hlm. 119.

99 Ibid.

Taman Siswa: Sistem Among yang Terlupakan

Ki Hajar Dewantara memiliki perananan besar yang tak dapat disangkal dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Terbukti dengan dijadikannya hari kelahiran Ki Hajar sebagai hari pendidikan nasional.100 Ki Hajar adalah perintis dalam tiga lapangan: perintis kemerdekaan nasional, perintis pendidikan nasional, dan perintis kebudayaan nasional, demikian ungkap Soekarno.101 Telah banyak yang diberikan oleh Ki Hajar kepada bangsa dan negara ini. Peninggalannya yang tetap abadi hingga saat ini adalah sebuah perguruan bernama Taman Siswa dengan segala kaidah dan sistem among-nya. Metode kolonial yang menempatkan paksaanñhukumanketertiban tidaklah sesuai dengan kondisi bangsa Hindia saat itu. Pendidikan yang dibutuhkan bangsa ini adalah pendidikan yang bersifat merdeka, berdiri sendiri, tidak tergantung dengan orang lain serta dapat mengatur dirinya sendiri.102

Pendidikan sudah seharusnya berdiri sebagai sebuah sistem yang mandiri dan tidak bergantung dengan subsidi pemerintah. Semuanya demi menjaga kualitas dan netralitas dari pendidikan itu sendiri. Ki Hajar memang sejak semula telah menolak subsidi dari pemerintah kolonial. Akan tetapi seiring berjalannya waktu Taman Siswa ternyata sedikit kesulitan beradaptasi dengan kebutuhan dana operasional. Sehingga saat ini keberadaan Taman Siswa cenderung sebagai sekolah biasa yang kegiatannya diatur dengan kurikulum dan manajemen sekolah, hampir sama dengan sekolah negeri.103 Kurikulum yang diberikan oleh Taman Siswa kini adalah kurikulum Dinas Pendidikan ditambah ketamansiswaan104. Adapun isi ketamanansiswaan adalah apa dan siapa Ki Hajar Dewantara, apa yang bisa diteladani dari sikap beliau, dan budi pekerti luhur105 .

Sistem among yang diterapkan dan diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara menitikberatkan pada rasa nyaman dalam belajar terhadap anak didik. Mereka diberi kebebasan yang bertanggungjawab dan sejauh mana mereka dapat melakukan tanggung jawab. Pendidikan yang tidak memaksa, hanya memimpin jika diperlukan sehingga pengajaran berlangsung tertib, damai, dan tenteram.106

Dengan sistem among diharapkan terbentuklah siswasiswi Taman Siswa yang dekat dengan kehidupan rakyat. Siswasiswi tidak hanya memiliki pengetahuan akan rakyat tetapi juga mengalami apa yang dihadapi rakyat dan hidup tak terpisahkan dari lingkungan rakyat.107 Tentang metode among Taman Siswa dapat dilihat bagaimana para pengajar memberi pemahaman yakni lewat tembang dolanan anak di tingkat Taman Muda, langencarita di tingkat Taman Dewasa.108

Sesuatu yang jarang didapat oleh anak dalam belajar masa kini. Dalam unsur kesenangan disisipkanlah unsur pendidikan. Hal ini akan lebih terekam dalam memori anak didik hingga bertahun-tahun kemudian109. Belum lagi gagasan dan pandangan lingkaran pendidikan dimana ada tiga pusat (TRIPUSAT) yakni pendidikan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Kontrol sosial yang ada dalam pendidikan tripusat ini tentunya kan lebih ketat dibanding tidak adanya peran aktif dari semuanya.110 Mungkin inilah sistem yang dibutuhkan dunia pendidikan saat ini, kembali ke sistem among dalam pendidikan dan sikap mandiri yang tidak tergantung pada subsidi.

100 Mochammad Tauchid,op.cit., hlm. 24.

101 Pidato pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Prof. Sardjito di depan Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1956.

102 Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pendidikan, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977).

103 Wawancara dengan Ibu Corijati, Yogyakarta, 4 Februari 2009. Beliau adalah guru Taman Muda (sebutan bagi tingkatan Sekolah Dasar di Tamansiswa) Pawiyatan. Ia telah mengabdi sebagai pendidik dan pengajar di Taman Siswa sejak tahun1965.

104 Ibid.

105 Ibid.

106 Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, op.cit., hlm. 10.

107 Ibid, hlm. 16.

108 Wawancara dengan Ibu Corijati, Yogyakarta, 4 Februari 2009

3. Notosuroto

Notosuroto adalah putra dari Pangeran Notodirejo. Ia lahir pada tanggal 5 Juni 1888. Notosuroto merupakan cucu dari Paku Alam V.111 Karena ayah Notosuroto adalah seorang yang berpendidikan, maka sejak kecil Notosuroto sudah mengerti pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan modern di bangku sekolah Belanda. Notodirejo menyadari pendidikan adalah salah satu alat mencapai kesetaraan derajat dengan penguasa (kolonial).112 Saat itu para priyayi berusaha menyekolahkan anak mereka setinggi mungkin. Pada abad sebelumnya hal ini nyaris tidak mungkin dilakukan. Setelah adanya

Politik Etis113 maka pribumi Hindia Belanda baru dapat mendapat pengajaran. Selain pendidikan Barat yang diajarkan tentu saja pendidikan Jawa, mengingat latar belakang keluarga bangsawan Kadipaten Paku Alaman. Guru-guru diundang untuk memberi pengetahuan pada Notosuroto kecil. Ia mempelajari tembang, sejarah, legenda, dan cerita wayang. Sebagai bangsawan muda, Notosuroto juga diajarkan menari gaya Keraton, berkuda dan memanah. Semua itu diharapkan agar Notosuroto kecil tidak melupakan adat dan tradisi kejawaannya.

Notosuroto menamatkan pelajarannya selama lima tahun di HBS (Hogere Burger School) Semarang. Kemudian ia bertolak meninggalkan tanah air untuk melanjutkan sekolah menengah di Den Haag. Ia kemudian meneruskan sekolah dengan mengambil jurusan hukum di Universitas Leiden. Notosuroto menjadi orang Hindia Belanda pertama yang menempuh ujian kandidat sarjana hukum pada Juni 1911.114

Selama di Belanda, Notosuroto cukup akrab dengan dunia jurnalistik, ia rajin mengirim artikel masalah Hindia Belanda di Nieuwe Rotterdamsche Courant. Notosuroto berpendapat bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan pribumi hendaknya bekerja sama karena keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Gagasannya munuju arah menguntungkan bagi kedua negara.115 Notosuroto sejak semula memang sudah menyatakan dukungannya terhadap gagasan asosiasi, pandangannya ini ditulisnya dalam Indische Gids tahun 1911. Ia juga menampilkan adanya polemik pemikiran antara orang Jawa yang berpikir rasional (dalam hal ini orang Jawa yang mendukung gagasan dan ide Notosuroto untuk sistem asosiasi) dan orang Jawa yang menghendaki diakhirinya kekuasaan Belanda di Hindia Belanda.116

Ia juga aktif mengikuti kegiatan organisasi, bergabung dengan Indische Vereeniging atau lebih dikenal dengan nama Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908. Notosuroto menjadi ketua Perhimpunan Indonesia empat tahun kemudian. Perhimpunan Indonesia dibawah Notosuroto menjadi organisasi yang didukung oleh Pemerintah Belanda. Notosuroto mempraktikkan ide asosiasi, yang dianggap lebih halus dan tidak radikal dibanding dengan gagasan Tjipto Mangunkusumo. Tjipto menghendaki adanya kontak antara organisasi yang berjuang di Hindia Belanda (Sarekat Islam) dengan Perhimpunan Indonesia di bawah Notosuroto. Sehingga kedua organisasi dapat berjuang bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Gagasan ini ditolak oleh Notosuroto yang berpendapat bahwa jalan perjuangan Tjipto Mangunkusumo hanya akan membawa kesusahan bagi Hindia Belanda.117

Selain bergiat di Perhimpunan Indonesia, Notosuroto juga aktif menjadi penulis bahkan menjadi redaktur majalah Hindia Poetra (lalu berubah menjadi Indonesia Merdeka). Di sinilah Notosuroto belajar menjadi penyair sekaligus sastrawan. Notosuroto sangat terinspirasi oleh Kartini. Bahkan saat pelantikannya menjadi ketua Perhimpunan Indonesia ia mengusulkan ideide R.A. Kartini sebagai pedoman dasar dari gerakan ini.118 Gerakan Kartini dipandang Notosuroto sebagai perkawinan dua pandangan dunia (Timur dan Barat) yang memiliki aspek dan keunggulan tertentu lalu coba disatukan menjadi kesatuan yang utuh.

Apa yang dipelajarinya saat di tanah air ternyata sangat berguna bagi pergaulannya di Belanda, salah satunya adalah kemampuannya menari klasik. Ia sering mengadakan kegiatan bertema kebudayaan antar wakil Belanda dan Hindia Belanda. Kedua negara saling menunjukkan dan belajar mengenai dua kultur budaya yang berbeda. Dalam pandangannya, makin sering dilakukannya pertukaran seni dan budaya akan semakin mempererat hubungan keduanya. Karena kegiatan tersebut memunculkan rasa saling pengertian antar kedua bangsa. Notosuroto juga sering memberikan ceramah keliling tentang gamelan dan tari Jawa. Kegiatan ini ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat Belanda dan Indonesia di Belanda. Bersama Soewardi Soerjaningrat dan Soeriosoeparto (kelak Mangkunegoro VII) ia sering mengadakan pertunjukkan tari dan karawitan.119

Selama belajar di Leiden ia berteman akrab dengan Pange118 Rosa M.T. Kerdjik, op. cit., hlm. 20.

ran Soeriosoeparto yang kelak menjadi Mangkunegoro VII. Keduanya saling memberikan pengaruh, misalnya Soeriosoeparto mengajarkan tentang Teosofi120 kepada Notosuroto, sebaliknya Notosuroto mengajak Soeriosoeparto untuk aktif dan terlibat dalam Perhimpunan Indonesia. Perkenalan Notosuroto dengan teosofi membuatnya semakin dalam berkutat dengan dunia intelektual priyayi Jawa. Ia mulai mengekspresikan gejolak dirinya lewat puisi dan karya sastra. Minatnya dalam sastra dan senilah yang membuatnya berkenalan dengan banyak penulis dan penyair Eropa yang tertarik pada dunia Timur.

Notosuroto menuangkan buah pikirannya dalam buku berjudul De Eendracht van Indie en Nederland (Persatuan Hindia Belanda dan Belanda) pada 1913. Buku ini merupakan pandangannya mengenai kerja sama antar rakyat Hindia BelandañBelanda. Setahun kemudian, saat Perang Dunia I meletus di Eropa, ia memutuskan untuk bergabung dengan militer. Ia tergabung dalam tentara cadangan pada pasukan kavaleri. Pada tahun 1915 disela perang, terbitlah karyanya yang kedua Melati Knoppen (Kuncup-Kuncup Melati). Karyanya ini mendapat pujian dari banyak orang Belanda. Sajak-sajaknya berisi tentang kerinduan Notosuroto pada masa kecilnya di Hindia Belanda juga kasih sayang seorang ibu yang amat dirindukannya.121 Pater Jonckbloet dalam majalah Katolik Studien mengulas Melati Knoppen hingga duapuluh tiga halaman. Ia menyatakan Notosuroto adalah seorang dengan bakat luar biasa sekaligus menyukai keintiman yang mesra dibandingkan sesuatu yang agung dan megah. Notosuroto cenderung tidak menyukai kenyataan.122

Tahun berikutnya Notosuroto kembali menerbitkan karyanya yang berjudul De Geur van Moedershaarwrong (Harumnya Sanggul Bunda). Dalam tulisannya ini terdapat salah satu bab tentang Het Wayangspel (Syair Wayang). Selain terdapat Het Wayangspel terdapat juga syair ungkapan bela sungkawa terhadap van Deventer dan kekagumannya terhadap Tagore.123 Di tahun 1917 terbitlah Fluisteringen van den Avondwind (Bisikan Angin Malam), selanjutnya Bloeme Ketenen (Rangkaian Bunga) tahun 1918, Lotos en Morgendauw (Lotus dan Embun Pagi)124 tahun 1920.

Di Belanda pula ia mengenal dan memahami filosofi tokoh Timur yang lain yakni Rabindranath Tagore yang sangat menginspirasi Notosuroto Ia bahkan sangat mengagumi sekolah yang dipimpin Tagore, Shanti Niketan. Kekagumannya ia tuangkan dalam buku yang ditulis pada 1921. Tokoh lain yang dikaguminya adalah Mahatma Gandhi. Ia sangat setuju dengan pola gerakan yang diterapkan oleh Gandhi, yakni melawan tanpa adanya kekerasan. Sedangkan dari Tagore ia mengambil inti yakni ëcinta sesamaí dan ëharmonií.125

Notosuroto menerbitkan majalah Oedaya yang berarti Matahari Terbit guna menyuarakan suara dan ide-idenya.126 Lewat majalah ini, Notosuroto mencoba menyebarkan pemahamannya bagaimana kedua bangsa (Belanda dan Hindia Belanda) agar saling bersahabat dan bekerja sama. Jalan yang diambil Notosuroto pada saat itu sangatlah tidak umum. Kaum nasionalis yang lain memilih jalan yang radikal dan non

kooperatif.127 Untuk lebih meyakinkan kalangan yang mengkri125 Rosa M.T. Kerdjik, op. cit., hlm. 39.

tik ide sintesa antara Belanda dan Indonesia, maka ia menikahi seorang wanita Belanda yang bernama Jo Meier. Sampai tahun 1931 ia terus menyuarakan suaranya lewat Oedaya sebelum akhirnya pulang ke Indonesia pada tahun 1932.

Satu tahun sebelum pulang, ia sempat menulis karya sastra yang paling mashyur, Wayang Liederen (Dendang Wayang)128 . Bahkan hingga setelah Notosuroto meninggal, Wayang Liederen ini banyak dibahas dan dikaji oleh pemerhati kebudayaan Jawa. Wayang Liederen adalah masterpiece dari Notosuroto, di dalamnya termuat pesan moral tentang pembentukan watak manusia dengan latar belakang suasana politik saat itu (tahun 1930-an).

Saat Notosuroto kembali ke Indonesia, iklim politik Indonesia adalah menolak segala bentuk kerja sama dan kompromi dengan pemerintah kolonial. Sehingga gagasan Notosuroto tentang asosiasi Hindia Belanda dan Belanda dianggap usang serta ditolak mayoritas kaum Nasionalis.129 Setibanya di Indonesia ia ditawari bekerja oleh sepupunya, PA VII sebagai inspektur perusahaan Asuransi Jiwa dan Dana Pensiun Belanda. Ia menerima tawaran saudaranya itu, akan tetapi karena masa depresi ekonomi saat itu gaji yang didapatkannya tidak mencukupi. Ia bahkan kesulitan mengirimkan tunjangan kepada anak istrinya di negeri Belanda. Dalam hal ini, Mangkunegoro VII memahami kesulitan temannya ini, maka ia sering membantu kesulitan dana yang dialami oleh Notosuroto.130

Notosuroto semakin tidak mendapat tempat di kancah perpolitikan Indonesia saat itu, baik di Yogyakarta maupun Batavia. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sebagai sekretaris pribadi Mangkunegoro VII. Ia banyak mengurus kegiatan intelektual dan budaya di kalangan Mangkunegaran. Kemudian di tahun 1939 ia menerbitkan Het Tri Windoe Gedenkboek Mankunegoro VII,131 sebuah buku biografi tentang masa 24 tahun kepemimpinan Mangkunegoro VII.

Notosuroto pernah ditawan karena rasa simpatinya terhadap Belanda pada masa pendudukan Jepang, tepatnya pada 1944. Pada tahun yang sama, Mangkunegoro VII wafat, keadaan ini membuatnya tersingkir dari kalangan istana. Didera cobaan yang sedemikian dashyat tak juga mengecilkan niatnya untuk turut mengisi kemerdekaan. Ia mencoba menghidupkan kembali Oedaya yang ejaannya berubah menjadi Udaya pada 1949. Akan tetapi Udaya hanya bertahan selama dua tahun.

Menjelang akhir masa hidupnya, Notosuroto banyak menulis fabel atau dongeng tentang hewan. Bagaimanapun juga Notosuroto adalah seorang sastrawan dan penyair handal hingga ia menyelipkan pesan moral dalam semua cerita fabelnya. Sebagian terilhami atas pengalaman dan kepahitan hidupnya.132 Karya fabelnya ini menginspirasi banyak lakon dalam wayang kancil.133 Pada 21 Juli 1951, Notosuroto masuk rumah sakit karena diserang penyakit lever, paru-paru, dan ginjal. Tak berapa lama berselang Notosuroto wafat. Saat ia meninggal, tak banyak yang memperhatikannya, suatu kenyataan yang ironis mengingat jejak perjuangan yang dijalaninya untuk bangsa yang dicintainya.

Proses kemerdekaan Indonesia adalah dari hasil revolusi yang disertai cucuran darah dan gelimang darah. Bagaimana jika diperoleh lewat jalan evolusi dan asosiasi seperti yang dibayangkan dan diperjuangkan Notosuroto? Mungkin pahlawan nasional kita ada yang bernama NOTOSUROTO, gambarnya terpampang di mana-mana, minimal di ruang kelas sebuah sekolah dasar. Betulkah?

109 Wawancara dengan Rina Widiastuti, (Yogyakarta, 3 Februari 2009). Rina adalah alumni Taman Muda tahun 1998.

110 Ibid.

111 Rosa M.T. Kerdjik, op.cit., hlm. 17.

112 Ibid.

113 Ada bermacam-macam tafsiran tentang Politik Etis ini. Pemahaman paling sederhana adalah politik balas budi yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap tanah jajahannya di bidang edukasi, irigasi, dan migrasi. Ada juga yang memaknai sebagai kebijakan yang diarahkan untuk meletakkan seluruh kepulauan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda secara nyata. Untuk mengembangkan negeri dan bangsa di wilayah itu, maka diperlukan pemerintahan sendiri dengan model barat. Kesadaran moral dan pendidikan dipandang perlu untuk ditanamkan kepada penduduk jajahan. Harapannya dengan pemberlakuan politik etis, penduduk di tanah jajahan bisa mandiri hingga teciptalah kesetaraan dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Konsep ini sering diartikan sebagai asosiasi antara dua pihak. Harry A. Poeze, op.cit., hlm. 25.

114 Ibid., hlm. 66.

115 Rob Nieuwenhuys, Mirror of The Indies (Singapore: Periplus, 1999), hlm. 184.

116 Harry A. Poeze, op. cit., hlm. 67.

117 Manuel Kaisiepo, ëSang Pembangkang: Tjipto Mangunkusumoí, dalam Prisma No.8, Tahun XVI 1987.

119 Ibid. hlm. 103.

120 Teosofi adalah pandangan bagaimana seorang dalam menghadapi hidup dengan laku prihatin dan tenang. Teosofi adalah ajaran universal, merupakan paham yang sangat populer di kalangan priyayi Jawa pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan awal abad ke-20. Ada yang berpendapat bahwa teosofi adalah guru dari kejawen, paham yang dianut oleh banyak priyayi Jawa. Beberapa tokoh teosofi adalah pemikir serta orang yang membidani lahirnya nasionalisme, contoh Soewardi Soerjaningrat, Wahidin Soedirohusodo, Suryomataram (Guru Soewardi Soerjaningrat dalam Perkumpulan Sloso Kliwonan). Oleh karena itu muncul pendapat bahwa nasionalisme Indonesia lahir dari gerakan sufi dan kebatinan. Lihat Sartono Kartodirdjo, op.cit.

121 Rosa M.T. Kerdjik, op. cit., hlm. 21.

122 Harry A. Poeze, op. cit., hlm. 94.

123 Ibid. hlm 96.

124 Ibid. hlm. 170. Sajak ini ditujukan kepada kedua putra Notosuroto. Sajak itu berisi sanjungan dan harapan kepada kedua anaknya. Ada juga tentang hubungan antara ibu dan anak yang saling mengasihi.

126 Rob Nieuwenhuys, op. cit., hal 185. Oedaya membawa sifat yang tenang dan alami. Mereka menggunakan filosofi matahari dalam memaknai pergerakan, yaitu sesuatu yang alami dan pasti seperti lahirnya matahari pagi di ufuk timur. Demikian harapan Notosuroto saat memberi nama Oedaya. Ia menyatakan bahwa Oedaya tidak terikat dan terpengaruhi oleh partai politik apa pun serta pandangan pribadi mana pun. Oedaya mencoba mengarahkan kepada arah positif hubungan antara Pemerintah Kolonial dan rakyat Hindia Belanda. Oedaya adalah ëpanggungí intelektual Notosuroto karena dia menjadi redaktur, editor, sekaligus pemilik. Bahkan secara total, Notosuroto memilih untuk memiliki percetakan sendiri. Percetakannya bernama Hadi Poestaka lalu berganti nama menjadi Adi Poestaka. Apa yang dilakukan Notosuroto sangat jarang dimiliki dan terpikir oleh priyayi Jawa atau pembesar Jawa mana pun saat itu. Ini menunjukkan bahwa ia telah berpikir jauh ke depan dan berhasil memaknai semangat dari sahabat, seperti gurunya, Tagore dan Gandhi, tentang berdikari atas usaha sendiri dalam rangka memajukan bangsanya.

127 Rosa M.T. Kerdjik, op. cit., hlm 47ó48. Notosuroto menyatakan bahwa keinginan Indonesia merdeka adalah sebuah ëperjudianí dengan mengkorbankan banyak nyawa dari rakyat Indonesia. Mereka menyeret rakyat yang tidak berdosa ke dalam arena pertempuran yang belum pasti diketahui siapa yang menang. Menurutnya kaum nasionalis yang demikian ini adalah penipu bagi bangsa yang lalu berubah menjadi fanatik dan agresif. Notosuroto

mencontohkan nasionalisme adalah sebuah keluarga, dimana seorang kepala keluarga tidak perlu mencari permusuhan dengan tetangga. Yang dibutuhkan sebuah keluarga adalah cinta. Cinta dalam pandangan Notosuroto adalah cinta tanpa menyakiti, rela menderita dan dedikasi tanpa disertai rasa permusuhan dan kebencian terhadap bangsa lain.

128 Ibid. hlm. 115. Wayang Liederen adalah puncak ëkemenanganí diri Notosuroto atas keteguhan prinsipnya. Ajaran moral yang dilambangkan dengan penggambaran wayang sangat menyentil nurani manusia Jawa yang teguh meski ditengah dunia yang hiruk-pikuk dalam kekacauan, Wayang Liederen memberi manusia yang mendalaminya tempat berteduh dan menemukan kedamaian.

129 Rob Nieuwenhuys, op. cit., hlm. 187.

130 Rosa M.T. Kerdjik, op. cit. hlm. 169.

131 Ibid. hlm. 172. Di dalamnya terdapat tulisan dari orang Indonesia, Belanda dan sebagainya. Buku ini membahas bagaimana Mangkunegaran mengembangkan kehidupannya. Secara tidak langsung buku ini juga mengulas sejauh mana keberhasilan Mangkunegaran berhasil meninggalkan ketiga kerajaan lain yang ada di Jawa (Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Pakualam) dalam bidang seni dan pengajaran.

132 Rob Nieuwenhuys, op. cit., hlm. 188.

133 Wawancara dengan Edi Pursubaryanto pada 22 Desember 2008. Edy adalah seorang dalang wayang kancil dan dosen Sastra Inggris, FIB, UGM. Ia mengakui bahwa cerita fabel dari Notosuroto banyak memberi inspirasi kearifan. Yang menarik adalah penggunaan kancil sebagai tokoh utama. Dalam kenyataannya kancil hanyalah hewan kecil, seperti rusa dan nyaris tidak ada yang menarik. Akan tetapi dalam cerita rakyat yang berupa dongeng ataupun fabel setempat posisi kancil adalah hewan licin yang selalu bisa lolos dari bahaya maut yang mengintainya. Mungkin inilah yang dibayangkan Notosuroto saat menulis fabel kancil, bahwa meskipun kecil dan terlupakan ternyata memiliki kekuatan akal pikiran yang lebih tinggi. Atau barangkali ia memang ingin seperti cerita kancil, besar dan terkenal tapi hanya dongeng tanpa hadir di dunia nyata.

E. Ikhtisar

Manusia-manusia kreatif (creative persons) yang dilahirkan dari sebuah kadipaten kecil Paku Alaman ini menjadi manusiamanusia yang melampaui masanya. Kemampuan Soerjopranot0, Ki Hadjar Dewantara, dan Notosuroto dalam menangkap gerak zaman yang terus berubah dan bagaimana mereka mengorientasikan diri menjadikan suatu pentradisian tersendiri di Paku Alaman, suatu kesanggupan untuk selalu berpihak pada kepentingan dan keselamatan rakyatnya. Berani melawan otoritarianisme yang datang dari alam fikir feodal maupun kolonial.

Tawaran sistem pendidikan dari keluarga Paku Alaman, mengingatkan bahwa kerajaan akan diakui eksistensinya jika dan hanya jika segala sistemnya diabdikan pada kepentingan yang lebih luas, massa rakyat. Pendidikan yang saat itu hanya dinikmati oleh kalangan terbatas, kelas menengah priyayi yang lahir dari masa feodalisme dan direstorasi kembali oleh kolonial untuk menjadi bagian dari rezim kekuasaannya, dikritik oleh manusia-manusia kreatif itu. Mereka menolak elitisasi segala hal: adat, seni, pendidikan, dan berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Pentradisian semacam ini tentu saja harus diteruskan oleh mereka yang saat ini diberi tanggung jawab memimpin kerajaan Paku Alaman. Sementara, masyarakat luas, terutama masyarakat Yogyakarta, juga (di)sadar(kan) bahwa fungsi dari sebuah tata pemerintahan, baik tradisional maupun modern, semata-mata adalah untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan pemegang kekuasaannya belaka. Keyakinan bahwa fungsi kerajaan adalah sebagai pengayom harus selalu dihidup-hidupkan.

Keraton Puro Paku Alaman, Tempo Dulu. Sumber: www.arsipjogjaprov.info/archieve/khasanah

Keraton Puro Paku Alaman. Sumber: www.jogjakini.wordpress.com

Dari kiri ke kanan: Sultan Hamengku Buwono VII, Residen Christiaan Marius Ketting Olivier, Pangeran Paku Alam V, Penguasa militer Belanda. Sumber: djawatempodoeloe.multiply.com/

Sri Paduka Paku Alam IX. Sumber: www.flickr.com/

Paku Alaman: Sebuah Pentradisian Upacara Jumenengan/naik tahta Sri Paduka Paku Alam IX, 26 Mei 1999. Sumber:

w.joglosemar.co.id w w

Ki Hajar Dewantara dan RM. Soerjopranoto

BAB III PAKU ALAM DAN BERBAGAI PERANANNYA

A. Pengantar

Revolusi 1945-1949 yang terjadi di Indonesia selalu menjadi panggung paling istimewa untuk menempatkan logika dan realitas sejarah tentang keistimewaan Yogyakarta. Perdebatan seputar hal tersebut selalu aktual dalam setiap moment dan event tertentu. Beberapa catatan penting telah direkam dalam sejarah Yogyakarta seputar perdebatan keistimewaan Yogyakarta. Sejak Hamengku Buwono IX meninggal pada tahun 1988, perdebatan keistimewaan telah menguras banyak energi publik, meskipun dengan hasil yang terkadang semakin mengaburkan makna keistimewaan itu sendiri.

Nyaris dalam setiap isu-isu besar yang diawali dengan ritual-ritual keyogyaan, gugatan keistimewaan kembali muncul. Setelah Paku Alam VIII meninggal pada tahun 1998 hal yang sama kembali muncul seperti peristiwa wafatnya HB IX, 1988. Namun lagi-lagi hanya sekedar isu dan tidak menghasilkan rumusan dan dampak apapun. Kini saat HB X menolak kembali untuk dicalonkan sebagai Gubernur Yogyakarta untuk jabatan ketiganya, isu keistimewaan Yogyakarta telah menjadi perdebatan serius, bahkan isu ini adalah yang paling panjang dan paling serius, karena gugatannya menyangkut dasar-dasar kelembagaan keistimewaan Yogyakarta. Undang-undang No. 3/ 1950 yang dimaknai sebagai dasar mutlak tentang keistimewaan, kini digugat secara akademis dengan disodorkannya RUUK baru yang masih mondok di Jakarta.1 Belum ada kejelasan nasib RUUK tersebut. Peristiwa ini semakin menambah kerunyaman dan ketidakjelasan tentang status keistimewaan Yogyakarta.

Keistimewaan Yogyakarta terlalu berat menanggung beban sejarah, bahkan pada poin tertentu, sejarah yang ditempatkan sebagai beban itu mendapat legitimasi dari lembagalembaga akademis demi mendapatkan logika pembenar. Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga independen nyaris menceburkan dirinya sebagai benteng utama memagari arus dan perdebatan tentang keistimewaan yang mewakili beban sejarah.2 Pada konteks ini keistimewaan sudah lagi bukan menjadi realitas sejarah yang harus dipertahankan secara substansi dengan segala fleksibilitasnya, namun lebih pada ranah simbolis dan ruang hampa. Keistimewaan dikonstruksi ulang untuk memenuhi beban sejarah yang implikasi langsungnya adalah keistimewaan menjadi kebutuhan, bukan lagi ranah isi.

Pada bagian ini akan dilihat latar historis secara singkat bagaimana sejarah Yogyakarta dibangun sehingga kata istimewa muncul, khususnya pada masa PA VIII yang membangun sistem pemerintahan pasca Proklamasi 1945. Apa yang dilakukan oleh PA VIII dengan membangun sistem pemerintahan pascarevolusi merupakan titik penting dalam melihat sistem pemerintahan Yogyakarta sebagai sebuah wilayah dengan simbol-simbol feodal sekaligus demokrasi. Dari situ pula, keistimewaan tidak semata hadir begitu saja tapi lewat sebuah proses panjang. Dua kerajaan Yogyakarta Kadipaten Paku Alaman dan Kesultanan memainkan peran penting dalam menentukan makna keistimewaan Yogyakarta yang muncul pada UU No. 3 1950, khususnya peran yang dimainkan pada periode revolusi.

Pada bab sebelumnya telah digambarkan bagaimana munculnya Kadipaten Paku Alaman serta eksistensi kerajaan. Hal itu dianggap penting untuk memberikan gambaran kontinuitas dan diskontinuitas, khususnya dalam memahami sosok PA VIII sebagai bagian dari fokus penelitian yang memiliki peran penting pada periode pasca revolusi dalam membangun sistem pemerintahan Yogyakarta. Dari latar historis itu pula apa yang dimainkan PA VIII pada masa awal berdiri dan bergabungnya Yogyakarta dengan republik secara sadar membuat pilihan-pilihan politik praktisnya. PA VIII secara sadar akan posisinya sebagai raja yang memiliki wilayah kekuasaan namun dalam bingkai Yogyakarta sebagai bagian RI, oleh karena itu jabatan yang melekat itu pula yang secara sadar dimainkan untuk membangun demokrasi partisipatif terbatas di Yogyakarta. Sebuah demokrasi yang barangkali ëganjilí, karena demokrasi yang sedang diparktekannya ini berdiri dan ditopang oleh pilar-pilar ëfeodalismeí.

1 Ada lima versi RUUK Yogyakarta yang ramai diperbincangkan di Yogyakarta, versi tim Prof. Muchsan 2001, versi tim Prof. Afan Gaffar, 2002, versi DPD DIY, 2005, versi Pemprov DIY, 2006, versi JIP UGM, 2008.

2 Diskusi dengan Ratna Nurhajarini, (salah satu tim perumus pertemuan 5 September 2008 tentang keistimewaan Yogyakarta). Pertemuan 5 September 2008 di Universitas Gadjah Mada menyepakati tentang pentingnya mempertahankan keistimewaan dalam versi resmi sebagai pembenar sejarah. Tampak dalam pertemuan itu, secara akademis terlalu dipaksakan karena beban sejarah yang sulit ditanggung oleh Gadjah Mada atas jasa keraton mendirikan dan membangun universitas ini.

B. Paku Alam VIII: Membangun Sistem Pemerintahan ala Yogyakarta

Dalam amanat 30 Oktober 1945 tentang pernyataan penggabungan diri ke Republik dengan status istimewa, posisi Sultan HB IX di atas dan PA VIII di bawahnya. Tidak jelas logika dan kesepakatan yang muncul antara dua raja tersebut, akan tetapi tersirat struktur kekuasaan, apa yang akan dibangun. Artinya PA VIII akan nderek Sultan sebagai pemimpinnya. Padahal jika melihat secara kritis, dua kerajaan yang ada di Yogyakarta adalah dua kerajaan yang independen, masingmasing memiliki struktur kekuasaan dan rakyat yang jelas. Menurut Tamdaru Tjakrawerdaya, sejarawan dan pujangga dari keluarga Kadipaten Paku Alaman, dua raja ini pernah bertemu secara empat mata pada tahun 1942 sebelum pernyataan tersebut muncul. Inti dari kesepakatan mereka berdua adalah, PA VIII menyerahkan wilayahnya kepada sultan untuk dikelola, akan tetapi HB IX menolak dan mengajak untuk mengelola Yogyakarta secara bersama.3

Setelah muncul amanat berdua, maka secara resmi PA VIII menjabat Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah RI. Akan tetapi karena HB IX lebih sering mengabdi pada tingkat pusat (Jakarta) maka tugas-tugas pemerintahan selalu dijalankan oleh PA VIII. Pada posisi inilah PA VIII bertindak sebagai kepala pemerintah daerah berhasil menggagas sekaligus menjalankan pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1951 untuk membentuk lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian juga menjadi ketua pemilihan umum 1955, dan pemilihan umum 1957 untuk membentuk lembaga dewan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Setidaknya apa yang dilakukan oleh PA VIII dalam membangun demokrasi di Yogyakarta dengan nuansa monarki telah berhasil, jika ukurannya adalah partisipasi publik dalam ranah prosedur pembangunan demokrasi. Beberapa tahun sebelumnya, HB IX juga bersama PA VIII telah melakukan uji coba membangun lembaga yang sama pada tingkat desa. Sekalipun berhasil dalam pembentukan pemekaran desa, namun dari segi peran partisipasi publik dinilai gagal.

Paku Alam VIII secara resmi menjadi pejabat Gubernur DIY yang bertindak sebagai Dewan Pemerintahan Daerah Yogyakarta sejak HB IX menjabat tugas-tugas kenegaraan di Jakarta, baik sebagai menteri, wakil perdana menteri, dan wakil presiden masa Orde Baru. Selama itu pula, PA VIII berhasil membangun pemerintahan pada aras bawah secara ëdemokratisí.

Setelah HB IX mangkat pada tahun 1988, PA VIII menggantikan sang mendiang menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ëseumur hidupí, karena sejak menggantikan HB IX, ia tidak pernah digantikan oleh siapapun sampai ia wafat pada tahun 1998.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Negara Republik Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus4 . Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai ëKerajaan vassal/Negara bagian/dependent Stateí dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC, Hindia Perancis (Republik Bataaf Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan Jepang menyebut dengan Koti/ Kooti. 5 Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Akan tetapi status ini tidak serta merta bisa dilihat sebagai Yogyakarta independen, karena status sebagai wilayah koloni Belanda dengan tegas disebutkan dalam UU Belanda.6

Yogyakarta terbentuk berdasarkan kesepakatan dua kerajaan yang ada di Yogyakarta. Melalui maklumat dua raja, PA VIII dan HB IX, RI mengakui secara sah tentang status dan kedudukan Yogyakarta. Menurut Purwokoesumo, munculnya maklumat dua raja tersebut atas desakan rakyat, sekalipun tidak jelas rakyat mana yang mendesak rajanya untuk mengeluarkan maklumat. Tentu pembacaannya bukan rakyat mendesak raja untuk mengeluarkan maklumat, akan tetapi pembacaan situasi derasnya arus perubahan sejak Jepang tiba (1942) dan gerilya politik rakyat di Yogyakarta dalam mempertahankan republik serta periode revolusi dalam mempertahankan ibu kota RI menjadikan inspirasi bagi HB IX dan PA VIII untuk merawat amanat yang telah dikeluarkan tentang bergabung dengan republik. Begitu juga pilihan sadar Soekarno untuk memenuhi permintaan dua raja di atas tentang status keistimewaannya.7

Pilihan sadar itu pasti akan jauh lebih menguntungkan dibanding tetap bertahan menjadi bagian dari kekuasaan kolonial Belanda. Bagi Sultan suatu pertaruhan besar jika berlaku sebaliknya, ketika pilihan berpihak kepada republik merupakan common sense kala itu. Banyak orang melihat bahwa kerapuhan pemerintah kolonial sudah di depan mata. Sekalipun Yogyakarta dan Surakarta bisa berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka, akan tetapi impian itu sebenarnya terlalu jauh dari realitas sejarah yang seharusnya terjadi, karena hubungan dan ikatan emosional akan sulit membentuk komunitas mandiri yang berbasis pada pijakan-pijakan yang rapuh.8 Artinya Keraton Yogyakarta dan Surakarta tidak mempersiapkan hidup berdampingan dengan wilayah merdeka yang sebelumnya menjadi bagian komunitasnya kemudian menjadi negara tetangga.

Paku Alam VIII dan HB IX adalah dua raja yang dididik secara modern dengan pola pendidikan Barat. Dua raja yang berkuasa dalam waktu bersamaan ini tentu sadar pilihanpilihan yang harus diambil untuk membangun wilayahnya. Saat PA VIII menyerahkan kekuasaannya pada HB IX untuk dikelola sebagai bagian dari tanggung jawab sejarah masa lalu,9 maka ia secara sadar memahami konteks negara modern yang harus dibangun. Tidak mungkin akan ada dua pemimpin dalam satu wadah, maka pilihan logisnya adalah menyerahkan wilayahnya kepada HB IX yang lebih ëtuaí, dengan harapan akan muncul kebijaksanaan dari HB IX dalam menyikapi bahasa yang sarat simbolis itu. Dan terbukti, HB IX sangat arif dalam menempatkan Paku Alaman, karena tidak membubarkan namun tetap mempertahankannya, tentu dengan kesadaran yang kongkrit akan garis hierarkisnya.

Pada awal pemerintahan Yogyakarta, nyaris tidak ada yang bisa dilakukan oleh HB IX dan wakilnya, PA VIII. Dalam tempo singkat, negara Indonesia merdeka tidak mampu mempertahankan dirinya atas serbuan dan masuknya pasukan Belanda ke Indonesia.10 Tentu pada langkah awal dua pimpinan

ini berhasil membangun struktur kekuasaan lokal secara mini9 mal. Setelah Jakarta mewacanakan Komite Nasional Indoesia Pusat (KNIP), Yogyakarta segera membangun hal yang sama lewat Maklumat HB IX No. 18, 1945.11 Maklumat ini dengan cepat menghasilkan sejenis lembaga dewan yang ikut merumuskan dan menyiapkan lembaga-lembaga yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Lewat maklumat juga, lembaga dewan pada tingkat kabupaten kota terbentuk, kemudian juga membentuk lembaga yang sama pada tingkat desa, dan cukup menarik karena ide pembentukan parlemen desa pada tahun 1946 atas usul Barisan Tani Indonesia (BTI).12 Lembaga ini berhasil dibentuk dalam situasi yang tidak normal, sekalipun pada praktiknya banyak mengalami kendala akibat SDM yang belum terpenuhi. Namun tampaknya gagasan dua penguasa Yogyakarta ini sangat serius dalam menyiapkan perangkatperangkat yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Sebagai ide dan gagasan, HB IX dan PA VIII cukup maju dan jauh lebih modern dibanding Indonesia sendiri. Dalam bahasa Ricklefs, Yogyakarta pada tahun-tahun itu adalah wilayah yang memiliki perangkat terbaik dan lengkap.13

Sejak Indonesia merdeka dan Yogyakarta menjadi bagian RI, HB IX aktif dalam pemerintahan Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Sejak dilantik sebagai menteri dalam Kabinet Sjahrir pada Oktober 1946, nyaris tak terputus kedudukan dan jabatan Sultan di pusat sampai tahun 1978 sebagai wakil presiden.14 Dari berbagai jabatan itu menempatkan secara resmi HB IX sebagai pejabat negara yang memiliki posisi penting, dan menempatkan Yogyakarta sebagai rumah ìkeduaî. Maka sejak itu pula PA VIII memainkan peran penting dalam membangun ekonomi, budaya, politik, dan sistem pemerintahan di Yogyakarta.

Pada Oktober 1946, HB IX dilantik sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Sjahrir yang berkedudukan di Jakarta. Sekalipun perannya sebagai Raja Yogyakarta, namun beliau bekerja secara serius sebagai Menteri Negara Indonesia. Oleh karena itu, PA VIII bertindak sebagai ëpelaksana gubernurí yang bertugas membangun Yogyakarta. Pada konteks ini, apa yang pertama kali dihasilkan adalah jalinan kerja sama antara satu lembaga dengan lembaga lain yang masih sangat minimalis terbentuk. DPD (Dewan Pemerintahan Daerah) hanya sebatas menjadi supervisi, karena belum memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas sebagai pemerintah daerah. Konsentrasi elite dan masyarakat lebih pada bagaimana mempertahankan RI di Yogyakarta. Masuknya Belanda kembali membuat vakum pemerintahan Yogyakarta sampai 1949. Baru pada periode pascarevolusi pemerintah Yogyakarta mencoba untuk membangun dasar-dasar yang sudah dibayangkan dan diimpikan bersama pada tahun-tahun sebelumnya.15

Dunia politik Indonesia, khususnya Yogyakarta sedang menjadi fokus perhatian para republik. Di luar benteng keraton, pertempuran sengit antara gerilyawan melawan pasukan Belanda terjadi melewati garis van Mook. Situasi ini begitu terasa dan semua masyarakat merasa bagian dari keluarga gerilya, sekalipun mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan. Orang-orang yang secara fisik mampu bertempur ia akan rela melepaskan dan meninggalkan semua centang perenang di rumahnya dan memilih bertempur sebagai pasukan gerilya republik.

Pada konteks ini, berbagai kekerasan dan kekacauan di Yogyakarta semakin menebalkan keyakinan bahwa pasukan Belanda harus segera pergi setelah dua kali gagal bersepakat. Dari sudut pandang lain, kegagalan kesepakatan pada dua perjanjian Linggajati dan Renville adalah akibat dari ketidakmampuan elite republik mengamankan situasi dan pencegahan gerilyawan dari pengrusakan aset-aset milik Belanda, namun di balik semua itu adalah aset Belanda di Indonesia jauh lebih penting dari sekedar kesepakatan Linggajati dan Renville. Desakan Belanda pada Hatta pada pertemuan Kaliurang agar pasukan gerilya menghentikan segala perusakan tidak berhasil, maka pasukan kolonial lebih memilih jalan kekerasan. Selain itu, pertimbangan ekonomi sebenarnya sangatlah mendasar. Peluang ekonomi dari pembukaan kembali Jawa akan melancarkan perolehan devisa Negeri Belanda. Diperkirakan dalam tempo tidak begitu lama akan didapat seratus juta gulden.16

Situasi kekerasan di atas terus berlangsung, sehingga membuat mimpi kemerdekaan jauh dari harapan. Perangkat pemerintahan di Yogyakarta yang berhasil dibentuk sebelum datangnya Belanda tidak mampu ambil bagian dalam proses pembangunan. KNI Daerah yang dibentuk dengan 84 anggota, dipimpin oleh Moh. Saleh (mantan Daidanco) sebagai ketuanya, berperan membantu pemerintahan sekaligus sebagai badan wakil rakyat pembuat undang-undang, meski gagal dalam merumuskan kepentingan pemerintah Yogyakarta. Namun keberadaannya tidak sia-sia, karena mampu menjadi komite perjuangan. Komite ini juga yang pertama menggerakkan rakyat untuk bertempur dengan Jepang (pertempuran Kotabaru, 7 Oktober 1945), dan kemudian membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) untuk kepentingan revolusi.17 Sementara DPR Daerah yang dibentuk berdasar Maklumat No.

18, 1946 sebanyak 60 orang untuk menggantikan peran KNI Daerah sebelumnya, jarang berkumpul melakukan kegiatan keparlemenan. Keberadaannya gagal menghasilkan produk maklumat atau undang-undang penting.18 Sekalipun badan ini memiliki lima seksi: 1. Seksi umum; 2. Seksi sosial; 3. Seksi kemakmuran; 4. Seksi pradja; dan 5. Seksi keamanan. Dari lima seksi ini hanya keamananlah yang dianggap menghasilkan sesuatu.

Pada awalnya, untuk merumuskan susunan dan kedudukan daerah Yogyakarta, Badan Pekerja Komite Nasional Daerah menyelenggarakan sidang-sidang secara maraton untuk merumuskan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta sampai awal 1946. RUU ini tidak kunjung selesai karena perbedaan yang tajam antara BP KNI Daerah. Di satu sisi ada kelompok yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah lain, dengan kedua penguasa monarki, dan sisi lain ada kelompok yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Namun akhirnya RUU yang terdiri dari 10 bab tersebut dapat diselesaikan yang secara garis besar berisi tentang persoalan tata pemerintahan Yogyakarta: 1. Kedudukan Yogyakarta (istimewa), 2. Kekuasaan pemerintahan, 3. Kedudukan kedua raja, 4. Parlemen lokal (Dewan Daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kalurahan), 5. Pemilihan parlemen, 6. Keuangan, 7. Dewan Pertimbangan, 8. Perubahan, 9. Aturan peralihan, dan 10. Aturan tambahan. Rancangan ini cukup menarik karena dalam tempo yang singkat, 1949-1961, hampir semua yang dirumuskan oleh KNI Daerah telah mampu dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah Yogyakarta.

Setelah KNID Yogyakarta terbentuk, segera mereka merumuskan parlemen provinsi dan tahun 1946 sudah berhasil mendudukkan anggota dewan lewat perwakilan proporsional dari unsur-unsur partai dan organisasi. Ada hal yang cukup menarik tentang komposisi anggota dewan antara 1946 dan setelah peristiwa Madiun 1948. Tidak jelas landasan pengangkatannya karena ada 4 partai yang memiliki wakil terbanyak dalam parlemen, begitu juga organisasi massa. Komposisi ini mengalami perubahan secara drastis pasca peristiwa Madiun, yang mana unsur organisasi massa dan kelompok ëkirií telah dipangkas habis hanya menyisakan PSI. Berikut komposisi anggota dewan pada tahun 1946 dan pasca peristiwa Madiun 1948.

Tabel 1. Komposisi Kursi Parlemen Yogyakarta Berdasarkan Maklumat No. 18, 1946 (atas) dan Setelah Peristiwa Madiun 1948 (bawah)19

NoNo. Partai PolitikKursiKursi Persentase OrganisasiMassaKursiKursi Persentase
11 Partai Sosialis77 (11,67%) GPII 5 (8,33%)GPII5(8,33%)
2Masyumi7(11,67%)Sobsi6(10%)
3PNI7(11,67%)BTI6(10%)
4PBI7(11,67%)Pesindo5(8,33%)
5Parkindo3(5%)Perwari3(5%)
66 PKRI/Partai Katholik33 (5%) - -
7Parkri1(1,67%)
Total3558,332541,67
No.No. Partai Politik Kursi PersentaseKursiPersentase
1Masyun25(35,71%
2PNI18(25,71%
3GKR14(20%)
44 PKRI/Partai Katholik 6 (8,57%)6(8,57%)
5Parkindo4(5,71%
PSI3(4,29%)
Total70100%

Setelah terjadi peristiwa Madiun 1948, parlemen daerah Yogyakarta mengalami perubahan yang cukup berarti, yakni komposisi jumlah anggota parlemen dari 60 menjadi 70 orang. Selain itu, kelompok aliran Islam (Masyumi yang membawahi organisasi-organisasi Islam) memimpin dengan jumlah yang sangat signifikan. Tampaknya muncul trauma politik dengan peristiwa Madiun. Kelompok Islam dan nasionalis menjadi ëparanoidí sehingga menempati seluruh kursi yang hilang dari kelompok kiri. Selain pertimbangan Islam sebagai mayoritas, tampaknya logika ini dikedepankan untuk penanda ëkepahlawanannyaí sebagai penentang kelompok kiri, khususnya berkaitan dengan peristiwa Madiun.20 Dengan dikedepankannya Islam sebagai kelompok politik dominan penentang garis kiri, legitimasi akan diperoleh secara elegan. Keputusan itu adalah bagian dari perpanjangan konflik pada tingkat pusat sebelum peristiwa Madiun, saat Masyumi menarik diri dari kabinet Amir Syarifudin 15 Januari 1948 sebagai penentangan atas kesepakatan Renville.21 Sebenarnya logika di atas tidak menemukan akarnya ketika parlemen dibentuk pada tahun 1946 oleh KNI Daerah. Islam, sekalipun sebagai agama mayoritas, tidak menjadi logika dasar dalam pembentukan parlemen Yogyakarta, sekalipun sistemnya proporsional dimana Islam diwakili dalam wadah Masyumi dengan menempatkan wakil terbanyak, akan tetapi, logika pembentukan parlemen oleh KNI Daerah berdasarkan pada aliran-aliran dan kelompok yang ada di masyarakat, termasuk unsur organisasi dan partai plitik.

Akan tetapi, anggota parlemen di atas tidak menunjukkan hasil kerja apapun, karena setelah peristiwa Madiun, parlemen tidak pernah berkumpul untuk membahas situasi kekinian dan kerja-kerja keparlemenan. Artinya sekalipun jumlah anggota ditambah dari 60 menjadi 70, mereka tetap tidak menghasilkan produk-produk yang bisa digunakan oleh Dewan Pemerintah Daerah (eksekutif). Oleh karena itu, keberadaan anggota parlemen yang besar itu hanya sebagai simbol semata. Satu-satunya jabatan fungsional yang berjalan adalah Dewan Pemerintahan Daerah di bawah komando Paku Alam VIII, sekalipun jabatan itu lebih pada simbolis, karena yang dilihat oleh publik adalah sosoknya sebagai raja dan wakil dari Sultan HB IX.

Hal lain yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah munculnya partai-partai politik dan organisasi sosial pada periode revolusi, khususnya Yogyakarta. Tabel di bawah ini bisa menunjukkan letak strategis Yogyakarta karena selalu menjadi tempat bersejarah tentang berdirinya partai politik dan pusat pertemuan-pertemuan. Yogyakarta ditempatkan sebagai pusat dari pergulatan politik di Indonesia, khususnya pada periode tersebut.

Tabel 2. Daftar Partai Politik sampai Akhir Tahun 1951 yang Masuk dalam Buku Kepartaian di Indonesia (Departemen Penerangan)

NOPARTALLAHIDPEKLAR
1asyumi1 Masyumi 7 NovemberYogyakarta Dr. Sukiman Ketuhanan/SukimanAuhanan/
1945Agama
Mei-1027Kartawinata
did3. NounmbeAbbas
一1945Tambunan
一1923k
一7 PIR 10 DesemberDjojosoekartoNasionalis
一1948 8 Parindra 25 DesemberWongsonegoro Solo Raden PandjiSda
1935Soeroso Sutomo (BungSda
10 Partai Banteng25-26 MaretMojokertoTomo)
Republik Indonesia1950
12 Partai Wanita6 SeptemberGondokoesoemo
Rakyat1946Mangoensarkoro
14KR14 PKR 24 NovemberSulawesiSulawesi Lanto DaengSda
一_1946Pasewang
1SN9 Januan 19Banjarmasinr. D.S. DiapariSda
17RDOktober 194JalikpapanAbd RachmanSda
1818 PTI 5 DesemberPurwakarta R.Abd. RachmanSda
1945Abdurrachman Wangsadikarta
2020SomomesNy. SoetarmanSda
Sosialis
22Murha22 Murba 7 November- Tan Malaka/Sda
一1948Soekarni
(PBI)
2425 Partai RakyatFebruari 19akarta17 Februari 1950 Jakarta J.B. Assa SdaSda
Marhaen Indonesia
Mer 1548Tjong
2727 Partai IndoJuli 1949arta7 Juli 1949 Jakarta -

Sumber: Buku Kepartaian di Indonesia. Jakarta: Deppen, 1951.

3 Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, seorang pujangga Kadipaten Paku Alam yang pernah menjadi sekretaris pribadi alm. Paku Alam VIII. Wawancara, Puro Paku Alaman, 2 Januari 2009 di Yogyakarta.

4 Lihat Republik Indonesia: Daerah Istimewa Yogyakarta, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953).

5 Lihat Cornelis Lay, dkk. Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademik dan RUU Keistimewaan Yogyakarta, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, Vol. 2, No. 1, 2008).

6 Lihat Soedarisman Poerwokoesoemo, Kadipaten Pakualaman , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).

7 Beberapa analis melihat tuntutan dua raja Yogyakarta atas status ìkeistimewaanî bukan ciri budaya Jawa, artinya apa yang dilakukan Yogyakarta penuh dengan pamrih, dan sangat bertentangan dengan prinsipprinsip budaya adiluhung. Lihat Abdur Rozaki & Titok Hariyanto, Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakartai , (Yogyakarta: Ire Press, 2003).

8 Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, loc.cit.

Paku Alam VIII pernah menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Sultan HB IX untuk dikelola dalam satu kesatuan. Peristiwa itu terjadi pada saat Jepang masuk ke Yogyakarta. Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, ibid.

10 Lihat Herbeth Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962).

11 Lihat Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981).

12 P.J. Suwarno, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942ó1974: Sebuah Tinjauan Historis, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 203. Pemerintah Yogyakarta akhirnya membentuk badan tersebut melalui pemilihan di tingkat kelurahan, namun beberapa kelurahan melakukan penunjukan langsung karena tidak terpenuhinya sumber daya manusia pada level itu. Mengenai penelitian lembaga ini lihat Suhartono, dkk. Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotong Royong , (Yogyakarta: Lapera, 2000).

13 Lihat M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta: Serambi, 2005).

14 Lihat Atmakusumah , (ed.), Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, (Jakarta: Gramedia, 1982).

15 Soetiknjo, dkk., Pertumbuhan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Pemda, 1977).

16 Lihat C. Smit, Dekolonisasi Indonesia: Fakta dan Ulasan, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), hlm. 22. Menurut Herbeth Feith, investasi Belanda di Indonesia berkisar 2.634 juta gulden , ($ 1.422 juta) pada tahun 1940, dan mendapatkan keuntungan tiap tahunnya 191,5 juta gulden, ($ 103 juta), sebuah angka yang jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan populasi penduduk Belanda yang kurang lebih sembilan juta. Herbeth Feith. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962), hlm. 2; ìBelanda tak Dapat Pindjamanî, Merdeka, 21 Juni 1948.

17 Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Gama Press, 1984), hlm. 33. Dalam maklumat No. 18, 18 Mei 1946 yang dikeluarkan oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menyebutkan perlunya pembentukan parlemen tingkat provinsi, dan setelah parlemen terbentuk maka KNI Daerah harus dibubarkan. Artinya parlemen juga sudah terbentuk sejak maklumat itu disahkan, karena pembentukan parlemen berdasarkan pada rencana maklumat tersebut yang sebelumnya disiapkan oleh KNI Daerah. Lihat juga Soetiknjo, dkk. Pertumbuhan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Pemda, 1977).

18 Soetiknjo, dkk., ibid.

19 Diolah dari buku Soetiknjo, dkk., ibid. Jika kita mencoba untuk membandingkan dengan hasil pemilu 1955 dan pemilu DPRD DIY tahun 1957, kelompok yang tidak terwakili pada tahun 1946 dan 1948 (PKI) justru menang secara mutlak di Kota Yogyakarta, Lihat Sumarni, ëPKI dalam Pemilihan Umum di Kota Pradja Jogjakartaí, (Yogyakarta: Skripsi Sarjana Muda Ilmu Sejarah Fak. Sastra UGM, 1964); M.A. Woro Astuti. ëPartai Katolik dalam Pemilu 1955 di Kotamadya Yogyakartaí, (Yogyakarta: Skripsi Sarjana Muda Ilmu Sejarah Fak. Sastra UGM, 1980); dan Anonim, Pemilihan Umum Anggota DPRD Swatantra Tingkat I Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1957 , (Yogyakarta: Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1958).

20 Wawancara dengan Herusaji, (mantan ketua umum Pemuda Rakyat Kabupaten Sleman), di Yogyakarta.

21 Ann Swift, The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948, (Cornell Modern Indonesia Project, Monograph Series, 1988), hlm. 18-19.

C. Pemilihan Umum Lokal, 1951ó1957:

Awal Pembangunan Sistem Pemerintahan Yogyakarta

Jogja sudah mulai dengan pemilihan umum. Pemilihan umum di Jogjakarta telah dimulai sedjak tanggal 16-7 jl. dalam tingkat pendaftaran penduduk.22

Pemilihan umum setjara bertingkat sedang dilantjarkan didaerah Jogja. Pada permulaan orang mengira bahwa rakjat pada umumnya bersikap pasif, atau masa bodoh. Tetapi sesudah dimulai pendaftaran pemilih umum, dan mengadjukan tjalon djago, keadaan berobah.....pemilihan umum mendjadi pembitjaraan jg ramai didaerah Jogja....kalau pemilihan umum itu mentjapai tingkat jang sehangathangatnja, atjara pembitjaraan sehari2 di Jogja akan lebih ramai mengenai pemilihan umum itu.23

Pemilihan umum untuk memilih anggauta D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta, jang diadakan sedjak tanggal 16 Djuli 1951 pada tgl. 9 Nopember 1951 telah berachir dengan hasil jang memuaskan; dengan pengertian, bahwa sebagai suatu experiment dan baru pertama kali dilakukan dalam sedjarah-parlementair Negara kita. Tentu sadja masih ada kekurangan-2nja dan ada jang merasa puas dan ada jang merasa kurang puas atau tidak puas. Memang untuk dapat memberi kepuasan pada segala golongan dan lebih2 rakjat umumnya tidak mungkin. Disinilah letaknja dasar demokrasi jang tidak dapat dielakkan lagi, jalah segala sesuatu diambil dengan dasar diputuskan dengan suara terbanjak.24

Pemilihan umum untuk membentuk sebuah parlemen bukan ide murni bagi dunia ketiga, ia bagian dari peradaban Barat yang melembaga jauh sebelum Indonesia berhasil menyelenggarakannya. Secara historis, di abad ke-19 hak memilih dan dipilih di Inggris dihubungkan dengan pembayar pajak. Pemerintah absolut sekalipun tetap membutuhkan keberadaan parlemen sebagai perwakilan dan legitimasi kekuasaan, dan biasanya lewat pengangkatan. Namun di Inggris, para pembayar pajak menuntut, hendaknya pembayar pajak juga ikut menentukan pajak (the tax payer should be the tax layer), kemudian berkembang hanya pembayar pajak yang berhak memilih dan dipilih. Karena hanya sebagian kecil yang terkena pembayaran pajak tinggi maka hanya sebagian kecil pula yang dapat dipilih dan memilih.25 Lewat proses yang panjang, revolusi pemilihan umum terjadi di Inggris pada tahun 1867, kaum buruh di kota-kota berhasil menuntut hak-haknya sehingga memilih dan dipilih berlaku bagi semua kalangan. Keberhasilan kaum buruh di kota memicu nyali kaum tani di desa dan tahun 1884 berhasil memperoleh hak yang sama. Sementara hak memilih bagi kaum perempuan baru menyusul kemudian pada tahun 1918 di Inggris dan 1920 di Amerika Serikat.26 Virus itu kemudian menyebar ke banyak negara Eropa dan Amerika Latin, namun sampai tahun 1950-an, masih banyak negara yang belum memberikan hak memilih bagi perempuan baik di Asia Barat, Amerika Latin, maupun Afrika.27

Bagi Indonesia, jauh sebelum merdeka dunia parlemen juga sudah dikenal dikalangan terbatas. Pada tahun 1913 usaha membentuk badan partisipasi rakyat diusulkan dan 1916 berhasil diwujudkan dengan nama Dewan Rakyat (Volksraad).

Parlemen ini dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perwakilan-perwakilan dari golongan mayoritas dan minoritas selain unsur penguasa, terdiri atas golongan Eropa, Arab, Tionghoa, dan pribumi.28 Pada tanggal 18 Mei 1918 pertemuan parlemen pertama telah dibuka secara resmi oleh Gubernur Jenderal van Limburg Stirum.29

Dewan Rakyat terbentuk berdarkan sistem pemilihan tidak langsung dan pengangkatan. Menurut Vlekke, sistem pengangkatan diberlakukan untuk menyelamatkan keberadaan golongan minoritas, karena jika tidak demikian maka golongan minoritas tidak akan memiliki kesempatan untuk berada di parlemen.30 Mereka terpilih secara tidak langsung melalui dewan daerah dan dewan kota dalam jumlah terbatas. Bagi kelompok oposisiñlebih tepatnya nonkooperatifñtidak memiliki perwakilan di parlemen, selain tidak mengakui keberadaan Volksraad yang sangat tidak representatif, juga menganggap Volksraad bagian dari strategi berkuasa Pemerintah Hindia Belanda sehingga tidak diakui.31 Sistem dan strategi Pemerintah Kolonial menerapkan pemilih dalam pemilihan tidak langsung untuk pribumi sudah ditentukan atau orang-orang terpilih. Sekalipun demikian telah terjadi penambahan jumlah pemilih dalam setiap diadakan pemilihan dari tahun ke tahun,32 begitu juga masa duduk anggota mengalami perubahan dari tiga tahun kemudian menjadi empat tahun.33

Tabel 3. Jumlah Pemilih untuk Volksraad34

TahunTahun Pribumi EropaEropa
1924425594
1927750508
19351529550
19391452343

Melalui beberapa perubahan, jumlah anggota Volksraad semakin bertambah menjadi 60 orang, terdiri 30 pribumi, 25 Belanda, dan 5 dari kelompok lain. Sebelumnya 1918ó1921 pribumi 15 orang dari total 38 anggota dewan, 1921-1924 pribumi 22 dari total 48 anggota dewan, 1924-1927 pribumi 21 dari total 48 anggota dewan. Beberapa organisasi pribumi yang terlibat di dalam Volksraad di antaranya BO, SI, Serikat Sumatera, Pasundan, Moluks Politik Verbond, Kaum Betawi, dan Persatuan Minahasa. Pada tahun 1931ó1934 terdapat penambahan organisasi lain seperti Parindra, Jong Islamiten, PII, PPKI, PKC, dll.35

Pada zaman kolonial, keberadaan anggota dewan tidak

hanya di Volksraad, tetapi juga terdapat pada wilayah pro32 Daniel Dhakidae, ëPemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan vinsi, kabupaten, dan kota, bahkan desa. Pada tingkat provinsi disebut Provincial Councils, kemudian Regency Councils (kabupaten), Urban Councils (kota), dan Rural Local Councils. Sistem pemilihan hampir sama dengan Volksraad yakni pemilihan tidak langsung dan penunjukan yang berdasar pada sistem ëproporsionalí ditambah golongan perwakilan minoritas.36

Dari pihak pribumi yang terpilih mayoritas adalah pegawai pemerintah dan pejabat desa. Mereka yang terpilih harus berumur 25 tahun dan mampu berbahasa Belanda. Anehnya, mereka tidak digaji, hanya mendapatkan uang sidang dan uang jalan.37 Mereka bertemu setahun sekali kecuali ada agenda yang harus dibahas. Keberadaan anggota dewan ini lebih merupakan kepentingan ëkontrol pemerintah Hindia Belandaí daripada representasi kepentingan pribumi.

Tabel 4. Jumlah Anggota Dewan Provinsi38

ProvinsiBelandaPribumLainnyaTotal
(a)(b)(a)(b)(a)(b)(a)(b)
Jawa Barat129137222718
Jawa Tengah149167323318
Jawa Timur1812219314222

Keterangan: (a) dipilih, (b) ditunjuk

Pengalaman pemilu dan berparlemen di atas tentu masih sangat segar dalam ingatan para pejuang kooperatif maupun nonkooperatif di Indonesia. Setidaknya Indonesia berparlemen ala Hindia Belanda tetap menjadi bagian dari proses menuju Indonesia merdeka, sekalipun banyak pihak-pihak yang tidak bersepakat dengan keberadaan Volksraad dll., akan tetapi sebagai pengalaman historis, hal itu menjadi catatan sejarah tersendiri bagi pelaku dan pengkritik. Momen itu pula yang menjadikan ukuran setelah Indonesia merdeka, nafsu untuk berparlemen segera tidak terbendung. Namun tampaknya model dan komposisi serta sistem yang dibangun oleh Volksraad tidak ëdilirikí oleh pemerintah Indonesia pasca proklamasi. Yogyakarta tampaknya mengapresiasi sistem yang digunakan Pemerintah Kolonial dalam membangun pemerintahan. Lagi-lagi apa yang dilakukan kolonial cenderung dilihat sebagai langkah membela kepentingan Belanda semata, tanpa dilihat lebih jauh sebagai transfer gagasan dalam membangun sistem pemerintahan yang modern.

Dalam catatan sejarah, parlemen yang terbentuk lewat pemilihan umum secara nasional baru pada tahun 1955, parlemen daerah tingkat I (provinsi) 1951, dan parlemen tingkat II (kabupaten) 1946. Pengalaman Belanda dalam membangun sistem pemerintahan modern tampaknya dipahami betul oleh elite-elite Yogyakarta pascarevolusi.

Cita-cita untuk membangun pemerintahan secara modern harus diawali dengan pembangunan sistem parlemen, karena parlemen juga yang akan membentuk badan ekskutif. Jika parlemen berhasil terbentuk secara demokratis, maka ekskutif juga akan dibentuk oleh rakyat lewat wakilnya, maka prasyarat menghadirkan sebuah pemerintahan modern dan demokratis telah terpenuhi. HB IX dan PA VIII yang berpendidikan Barat bermimpi cukup tinggi akan cita-cita ini dan berusaha mewujudkan sebuah pemerintahan yang kredibel, legitimatif, dan modern. Bagian terpenting adalah bagaimana kekuasaan didistribusikan secara arif dengan diserahkan kepada publik lewat politik partisipatif secara luas. Gagasan besar itu pula yang kemudian diserakan secara penuh kepada PA VIII untuk menggarapnya, mempersiapkan sebuah lembaga pemerintahan secara modern ìala kerajaanî.

Keberhasilan mewujudkan gagasan itu sekaligus untuk melihat kerja penting PA VIII di awal karirnya dalam kancah dunia politik RI, yakni pembangunan sistem pemerintahannya. Apa yang dilakukannya dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis banyak luput dari perhatian masyarakat. Padahal pada posisi ini PA VIII memainkan peran sentral dalam menyukseskan pemilihan umum 1951, yang merupakan pengalaman pertama pemilihan umum tingkat provinsi di Indonesia. Sekalipun sebelumnya pernah diadakan pemilihan umum, namun pada tingkat yang lebih kecil, yakni kabupaten ñ kota, dan pada tingkat Provinsi Yogyakarta menjadi kelinci percobaan dalam pembentukan sistem pemerintahan dengan basis dukungan partisipasi publik. PA VIII sebagai pemangku jabatan gubernur bertindak sebagai ketua pemilihan dengan gagasan besarnya.

Lebih jauh, pemilihan umum DPR Daerah merupakan hajatan besar bagi Yogyakarta. Panitia telah melakukan langkah yang baik dengan melibatkan berbagai media massa secara luas. Tak heran jika liputan media tentang cerita pemilihan umum Yogyakarta begitu luas, dan pada konteks ini, publikasi panitia cukup berhasil. Media lokal maupun nasional, bahkan media lokal dari provinsi lain banyak memberitakan tentang pemilu tersebut. Majalah mingguan Merdeka pimpinan BM.

Diah menjadikan laporan utama pemilihan umum Yogyakarta dalam dua edisi tidak berurutan, dan koran lokal harian Nasional dan Kedaulatan Rakyat melaporkan secara konsisten setiap perkembangan baru mengenai pemilihan umum. Harian Waspada di Sumatera juga memberikan liputan yang besar, bahkan pada tanggal 19 Oktober 1951 masuk menjadi tajuk rencana di halaman utama. Sementara Harian Rakjat milik PKI secara rutin memberitakan tentang perkembangan pemilu, termasuk kritik tajam CC PKI terhadap proses penyelenggaraan pemilu Yogyakarta yang dinilai tidak demokratis. Harian yang berbasis Tionghoa, Sin Min dan Sin Po, harian Pemandangan, Suara Merdeka, Penjebar Semangat, dan Pancasila yang berbahasa Jawa ikut mempopulerkan hajatan masyarakat Yogyakarta dalam penyelenggaraan ëpesta demokrasií. Belum lagi berbagai majalah pemerintah daerah dan pusat ikut melaporkan pengalaman pemilu Yogyakarta dari dekat.

Laporan media massa menyebut pemilu Yogyakarta dengan istilah ëkelinci percobaaní, artinya menempatkan pemilihan umum Yogyakarta sebagai kelinci percobaan bagi pemilu di Indonesia. Hal ini dimaknai sebagai uji coba dalam rangka keinginan menyelenggarakan pemilu secara nasional. Yogyakarta dianggap sebagai pelopor, Yogyakarta dianggap sebagai pemula, dan kelinci percobaan. Sekalipun pemilihan itu dengan cara bertingkat (tidak langsung).39 Perhatian pemerintah pusat dan daerah lain begitu tinggi, terbukti kehadiran peninjau dari berbagai daerah pada saat berlangsungnya pemilihan, baik pemilihan tahap pertama maupun tahap kedua.40

Penyebutan Yogyakarta sebagai pemilihan pertama kali dalam negara Indonesia sebenarnya tidak terlalu tepat bahkan tercantum dalam buku Pedoman Pemilihan Umum41. Sekalipun ada benarnya, namun pengalaman berbagai daerah sudah pernah menyelenggarakan pemilihan umum baik langsung maupun bertingkat. Sebelum Yogyakarta, dalam waktu yang berdekatan, pemilihan anggota DPR Daerah tingkat kabupaten dilaksanakan di Minahasa. Bahkan di Minahasa sistem yang digunakan jauh lebih maju, pemilihan langsung. Pengalaman Minahasa yang sudah tiga kali menyelenggarakan pemilihan umum menjadi pertimbangan tersendiri.42 Alasan objektifsubjektif untuk menyebut Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilihan umum pertama di Indonesia adalah sebagai bagian dari pemahaman Yogyakarta adalah Indonesia, sementara Minahasa bukan bagian dari inti Republik Indonesia pada periode revolusi. Sehingga memori yang terbangun adalah

Yogyakarta titik sentralnya Indonesia, dan ia pula yang pertama menyelenggarakan pemilihan umum. Pemahaman itu pula yang membedakan pemilihan umum Yogyakarta dengan Minahasa dari sisi liputan media.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 1951-195743

1951195219531954195519561957
1.840.0261.901.0661.941.3111.982.5172.018.7502.048.833.083.03

Tabel 6. Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dari Hasil Pendataan Juli 1951 per Kabupaten-Kota44

Jumlah PendudukIndonesia AsliKeturunan TionghoaArabArab Belanda BangsaLainJumlah TotalJumlah Pemilih 18 Th. keatas th.
otapraja208.38782552151169216.883129.072
eman444.120112612444.241243.185
antul416.28694104416.394217.676
Kulonprogo/ Adikarto311.638415311.684167.265
Gunungkidu450.73886..450.824222.385
Jmlah Total1.831.1698.58837521801.840.026979.583

Pemilihan umum 1951 dilaksanakan setelah gagal membentuk DPR Daerah berdasar PP No. 39 1950, dan kemudian muncul instruksi Mendagri untuk membentuk DPR Daerah lewat pemilu. Dewan Pemerintah Daerah45 menanggapi dengan segera membentuk panitia penyelenggara pemilihan umum.

Setelah diyakini segala persoalan tentang landasan hukum dan aturan main untuk penyelenggaraan pemilu, sumber hukum yang digunakan yakni Undang-Undang No. 7 1950 dan PP No. 36 1950. Dua aturan ini dirasa cukup untuk mendudukkan anggota dewan lewat pemilu, karena undang-undang itu mengatur secara khusus pembentukan DPR Daerah provinsi dan kabupaten sekalipun undang-undang itu tidak mengharuskan pembentukan DPR Daerah lewat pemilu, namun penafsiran ke arah tersebut tidak menimbulkan persoalan karena dianggap demokratis. Sumber hukum lain sebagai dasar penyelenggaraan pemilu adalah Undang-undang No. 3 1950 tentang keistimewaan Yogyakarta setingkat provinsi pada pasal 1 dan jumlah anggota DPR Daerah sebanyak 40 orang berdasar undang-undang yang sama pasal 3 bab 1.46

Proses pemilihan umum sendiri berlangsung sekitar 3 bulan, terdiri atas proses pendaftaran, pemilihan umum tahap pertama, dan pemilihan umum tahap kedua. Dimulai sejak tanggal 16 Juli 1951 dan berakhir 9 November 1951. Tanggal 16 Juli-24 Agustus dimulai pendaftaran pemilih dan calon pemilih, tanggal 27 Agustus pemilihan tahap pertama, dan tanggal 7 Oktober pemilihan tahap akhir. Tentu kita tidak bisa membayangkan pemilu 1951 sama dengan pemilu yang terjadi pada periode Orde Baru maupun Orde Reformasi. Hal penting yang menjadi pembeda adalah kerja-kerja panitia dalam memahamkan pada publik jauh melebihi kerja-kerja peserta pemilu. PA VIII memimpin langsung turun ke lapangan dalam menjelaskan makna pemilu dan teknis-teknis pemilihan umum. Terjadi karena masyarakat belum pernah melakukan pemilu, sementara partai politik tidak banyak melakukan sosialisasi ke bawah. Untuk itu, dalam bulan Juli-Agustus, telah ratusan kali PA VIII bersama rombongan turun ke desa-desa melakukan sosialisasi.47 Berbagai cara telah ditempuh, selain pidato di radio, iklan di koran lokal, memasang baliho besar di sudut kota, juga cara-cara ëatraktifí telah ditempuh. Misalnya menyebarkan 15.000 lembar pamflet tentang pemilu dengan menggunakan pesawat terbang. Hari itu Kota Yogyakarta dihujani pamflet dari atas oleh panitia pemilu demi kesuksesan hajatan demokrasi.48

Kerja-kerja panitia di antaranya adalah mengeluarkan amanat seperti pada teks di bawah ini. PA VIII benar-benar bertindak dan berlaku secara penuh sebagai ëpenguasa Yogyakartaí dengan mengeluarkan amanat tentang pemilihan umum. Jika kita lihat secara cermat, amanat itu tidak mengatasnamakan HB IX, namun atas nama PA VIII, sekaligus menunjukkan pemilu dibawah kendalinya. Artinya sentralitas proyek besar pemilu benar-benar menjadi tanggung jawab PA VIII, padahal di luar semua itu, proyek ini adalah contoh dan referensi bagi panitia Pemilihat Pusat Indonesia. Amanat penyelenggaraan pemilu Yogyakarta sebagai contoh dan model dalam penyelenggaraan pemilu 1955 yang akan datang, sehingga keberadaan tugas PA VIII benar-benar dianggap penting.

Gambar 1. Amanat Paku Alam VIII tentang dimulainya pemilu untuk warga Yogyakarta. (Sumber: Nasional dan Kedaulatan Rakyat, 16 Juli 1951)

Setelah selesainya pemilihan tahap pertama, dilaporkan oleh Kantor Pusat Pemilihan Provinsi (KPPP) diberbagai harian lokal maupun nasional. Dari laporan panitia, partisipasi warga pemilih cukup tinggi, dari 979.583 pemilih 18+, tercatat 52% (509.383 orang) memberikan suaranya, padahal jumlah pemilih terdaftar 578.577 (59% dari total warga pemilih 18+). Data demikian menunjukkan bahwa sekitar 88% pemilih terdaftar ikut melakukan pencoblosan pada tanggal 27 Agustus 1951.49 Dengan demikian tingkat partisipasi warga cukup ësempurnaí, jika ukuran yang digunakan untuk melihatnya tahun 1951, dimana situasi ekonomi, politik, dan keamanan tidak menentu, dan terpenting SDM yang tersedia jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. KPPP juga melaporkan dari jumlah 18.886 jago, 50 telah terpilih 7.268 jago. Jago terpilih ini yang akan maju pada pemilihan tahap akhir untuk memilih 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta.

Gambar 2. Diorama Pemilu 1951. Tampak warga sedang antri dan melakukan pencoblosan. (Sumber: Koleksi M. Nazir, S).

Gambar 3. Ilustrasi para pemilih umum mendaftarkan diri di kelurahan dan suasana pemilihan umum 27 Agustus 1951 di Kelurahan.

Dari jumlah jago yang lolos untuk pemilihan anggota DPR Daerah, Kotapraja Yogyakarta mendapat 865 jago, Kabupaten Bantul 1.639, Kabupaten Sleman 1.764, Kabupaten Kulonprogo/Adikarto 1.238, dan Kabupaten Gunungkidul 1.762 jago, total keseluruhan 7.268 jago. Jago-jago ini kemudian akan memilih anggota DPR Daerah pada tanggal 7 Oktober 1951 di tingkat KPS/kecamatan yang sebelumnya didahului oleh pengajuan calon anggota DPR Daerah baik melalui partai, organisasi, maupun perseorangan. Proses pencalonan atau pengajuan calon Anggota DPRD diajukan oleh partai politik organisasi, dan kelompok perorangan dengan sistem nomor urut. Setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan (daftar calon tetap), kemudian dipilih oleh para jago yang terpilih pada pemilihan tahap pertama. Jago inilah yang memilih anggota dewan pada tanggal 7 Oktober 1951. Pada tanggal 24 Desember 1951 secara resmi 40 anggota dewan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Iskak Tjokrohadisurjo di Kepatihan, Yogyakarta.

Pada pemilihan umum 1951, PKI tidak terlibat langsung dalam pemilu, akan tetapi beberapa kadernya bergabung dengan Aksi Buruh Tani. Beberapa sumber menyebutkan PKI sebagai partai politik dilarang ikut terlibat langsung akibat peristiwa Madiun 1948, akan tetapi sumber itu tidak terlalu meyakinkan. Sementara menurut beberapa narasumber, PKI sengaja tidak terlibat dalam pemilihan karena kekutan partai sedang lumpuh akibat pelarangan diberbagai tempat pasca peristiwa Madiun. Yang pasti, pada tahun 1951, banyak kaderkadr PKI ditangkap dan dilarang melakukan kegiatan politik praktis. Herusaji, salah satu kader partai menyebutkan, PKI sengaja tidak terlibat langsung untuk mengkonsolidasikan partai dalam menghadapi pemilihan umum nasional yang awalnya diagendakan pada tahun 1952, namun kemudian pemilu nasional baru terselenggara pada tahun 1955.51

Tabel 7. Pengumuman Resmi Daftar Anggota DPR Daerah Terpilih 1951 oleh KPPP di Media Massa

PartaiCalonPartai Calon Perolehan suara Calon JadiCalon Jad
Masyumi/KAPU 40 2753 1840275318
Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI)1010 1115 77
Panitia Kesatuan Aksi Buruh Tani514444 878 55
PNI 75 659 4756594
Partai Katholik 31 354 2313542
Sekretaris Sekerja Pamong Praja (SSPP)2222 314 22
Partai Indonesia Raya(PIR)2727 313 22
Lain-lain 41 428 -41428
OTAL290TOTAL 290 6.814 (93,75%), suara tidak sah dan tidak hadir 6.25%40

(Sumber: Nasional, 18 Oktober 1951)

Pencitraan Yogyakarta sebagai kota revolusi, kota pendidikan, kini bertambah lagi Yogyakarta sebagai pelopor demokrasi dan pelopor sistem pemerintahan modern. Dengan hadirnya lembaga dewan baru dengan sistem pemilihan, legitimasi politik, dan administrasi jauh lebih kuat dibanding daerah-daerah lain yang masih menggunakan cara-cara penunjukan untuk menetapkan anggota dewan. Pada konteks ini apa yang dihasilkan Yogyakarta terkesan lebih menarik dan sedikit lebih maju.52

Politik pencitraan tentang Yogyakarta begitu kuat akibat kemampuan para pemimpinnya memainkan simbol-simbol demokrasi modern. Tentu banyak orang tidak menyadari akan apa yang dihasilkan oleh Yogyakarta sebagai sebuah wilayah kerajaan dengan semangat feodalisme yang kental, namun justru mampu membangun sistem pemerintahan berbasis masyarakat. Artinya politik monarkhi konstitusional yang dibangun pada aras bawah mampu menutup kesan absolut kekuasaan politik elite sebagai simbol. Karena dengan hasil pemilihan umum yang relatif sukses di Yogyakarta, kesan Yogyakarta sebagai pelopor demokrasi menguat di media. Menariknya, media begitu gegap gempita menyambut sukses pemilu Yogyakarta sebagai contoh dan model pembangunan sistem pemerintahan di daerah provinsi lainnya.

Setelah berhasil membangun sistem pemerintahan modern pada tahun 1951, Yogyakarta layak menyebut dirinyañ meminjam bahasa PoerwokoesumoóíYogyakarta kini telah mendemokratisir lembaga pemerintahannya. Dengan adanya DPR ini alat untuk mendemokratisir Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tersediaí53. Kini giliran pemerintah pusat menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional pada tahun 1955. PA VIII kembali memimpin penyelenggaraan pemilihan umum untuk Yogyakarta. Sekalipun pemilu 1955 untuk memilih anggota DPR pusat dan anggota Konstituante, para pemimpin daerah yang diserahi tanggung jawab sangat berusaha keras untuk mewujudkan harapan pemilu yang sukses. Yogyakarta merasa dirinya jauh lebih siap dibanding wilayah lain karena pengalaman pemilu 1951 yang dijalankan. Oleh karena itu pemilihan umum 1955 tidak terlalu mengalami persoalan. Terutama dari sisi keterlibatan publik, sosialisasi kepada masyarakat jauh lebih mudah.

Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Perolehan Suara 5 Besar Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Umum 195554

Kab-Kota JumlahPendudukJumlah PemilihNo. 1 PKINo. 2 PNINo. 3 GerindaNo. 4 MasyumiNo. 5 NU
Kota Yogyakarta243.276137.83043.84221.83961118.0272.387
leman485.895245.31336.65547.35338.64630.80527.634
antulk430.560249.8134.77041.13823.55438.15138.436
Kulonprogo307.903166.6112.52745.67117.32023.77720.501
Gunungkidu477.708251.298101.35124.15951.16816.1805.802
Jumlah Tota1.945.3421.050.86229.145180.160131.299127.54094.760

Pada pemilihan umum untuk angota DPR Daerah 1951, Masyumi menguasai kursi parlemen Yogyakarta, akan tetapi perubahan secara drastis terjadi pada pemilihan umum DPR pusat 1955, karena PKI menang secara meyakinkan di Kota Yogyakarta dan Gunungkidul sekaligus menang secara keseluruhan di DIY. PNI menang tipis di tiga kabupaten, sementara PKI menang secara mutlak di Kabupaten Gunungkidul, disusul kemudian Gerinda. Sementara Masyumi hanya berada pada urutan ke-4, kemudian disusul NU. Pada pemilihan umum 1951, PKI tidak ikut serta secara langsung, hanya menitipkan wakilnya di buruh tani, dan hasilnya memperoleh 5 kursi di parlemen.

Peningkatan secara tajam suara yang dihasilkan oleh PKI karena mesin partai bergerak secara simultan dari setiap lini.

Menurt Tas Sumitro, ëTidak ada partai yang mampu menan54Lihat Alfian, Hasil-hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan dingi cara kerja PKI, baik semangatnya, keyakinannya, maupun kerapiannya dalam berorganisasi. Pendeknya PKI adalah partai yang paling menonjol pada zamannya dari semua lini.í55 Cara kerja PKI memang mengandalkan kader, bukan figur atau ketokohan. Pada zamannya PKI memang sudah menerapkan sistem kepartaian secara modern, yakni dengan mengambil pilihan sebagai partai yang berbasis pada pengembangan kaderisasi. Tentu dengan sederet persoalan yang bisa ditemui di lapangan, karena konflik-konflik yang muncul pada tahun 1950-an akibat sepak terjang PKI cukup terasa, bahkan juga terjadi di Yogyakarta. Menurut Herusaji, kelompok-kelompok Islam di Bawah Masyumi adalah kelompok yang paling sering berkonflik dengan kader-kader PKI, baik organisasi massanya maupun partai secara langsung.56

Pada tahun 1956, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta habis masa tugasnya, sementara pemilihan umum belum mampu diselenggarakan akibat berbagai persoalan, termasuk persoalan keuangan. Maka diputuskan untuk mengangkat anggota dewan sementara sebagai anggota dewan masa peralihan, karena pemilihan umum akan segera diselenggarakan pada tahu 1957. Hasil-hasil pemilihan umum 1955 ditetapkan sebagai dasar rujukan, maka muncullah komposisi anggota dewan baru masa peralihan yang terdiri atas: PKI 10 orang, PNI 8 orang, Gerinda 6 orang, Masyumi 6 orang, NU 4 orang, PIR 2 orang, Katholik 1 orang, IPKI 1 orang, PRN

1 orang, dan Partai Buruh 1 orang, total 40 orang. Masa duduk anggota dewan ini hanya sekitar 15 bulan, 24 Desember 1956 ditetapkan dan berakhir 17 Maret 1958.57

Pada tahun 1957, Dewan Pemerintahan Daerah dengan dipimpin oleh PA VIII menyelenggarakan pemilihan umum sekaligus secara serentak di tingkat I dan II di seluruh Yogyakarta. Pemilihan ini diselenggarakan pada tanggal 7 November 1957. Pemilihan umum diadakan dengan cara pilihan langsung, berbeda dengan pemilu 1951 yang menggunakan cara bertingkat. Pada tahun yang sama (1957), beberapa pemerintah daerah lain juga mulai menyelenggarakan pemilihan umum daerah untuk membentuk lembaga dewan, Yogyakarta sudah mencoba untuk kedua kalinya. Pengalaman penyelenggaraan dua pemilihan umum sebelumnya meyakinkan pemerintah Yogyakarta untuk menyelenggarakan pemilihan umum serentak di seluruh kabupaten kota yang ada di Yogyakarta.

Dalam tabel di bawah bisa dilihat bahwa PKI sebagai partai politik yang paling sukses dalam mengumpulkan kursi di lembaga dewan. Hampir di semua kabupaten kota ia mengalami peningkatan secara signifikan. Kembali ditunjukkan di Gunungkidul, PKI memimpin dengan peroleh kursi DPRD secara mutlak, dengan 18 kursi. DI Yogyakarta, PKI hanya kalah di satu kabupaten, yakni Kulonprogo, yang dimenangkan PNI. Sementara peroleh kursi Anggota DPRD tingkat provinsi PKI juga menang dengan 14 kursi. Tas Sumitro, anggota dewan dari PNI memberikan penilaian obyektifnya, adalah wajar PKI menang di hampir seluruh kabupaten di Yogyakarta karena tingkat militansi dan kerja keras kader-kadernya tidak ada yang mampu menandingi. Sekalipun persoalan lain muncul seperti benturan-benturan dengan kelompok lain, namun masih dianggap sebagai hal yang wajar.58

Tabel 9. Jumlah Penduduk dan Perolehan Suara 5 Besar

Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Umum 195759

tab kotPendudukJumlah PemilihNo. 1 PKINo. 2 PNINo. 3 GerindaNo. 4 MasyumiNo. 5
Kota Yogyakarta247.14142.63953.07122.38218.2263.058
eman475.15366.5354.4543.95642.18031.98528.625
antul450.968263.82451.8439.85929.61035.37740.253
ulonprog323.989177.0324.08039.44618.50324.81420.681
Gunungkic515.399276.32123.2222.09455.1114.0775.730
Jmlah Tota2.012.651.126.35306.67167.737145.407124.47998.347

Tabel 10. Daftar Perolehan Kursi Anggota Parlemen Kabupaten-Kota DIY 195760

PartaiPartai Kota YogyakartaSlemanBantulSleman Bantul Kulonprogo GunungkidulGunungkidul
XI1188518
NI47683
erinda-6348
Masyumi35562
NU15541
ain-lain73833
Total Kursi2534353035

Tabel 11. Perolehan Suara dan Kursi 5 Besar untuk DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 195761

PartaiPartai Perolehan Suara Jumlah KursiJumlah Kursi
PKIPKI 298.257 1414
PNIPNI 164.568 88
erindaGerinda 138.773 66
MasyumiMasyumi 118.965 66
NUNU 94.012 44
Lain-lain - 77
Total-45

22 Waspada, 26 Juli 1951.

23 ìPemilihan Umumî, Nasional, 8 Agustus 1951.

24 Prodjopramudjo, ìPemilihan Umum di Jogja Berachir...!î. Nasional, 27 November 1951.

25 Sekitar Pemilihan Umum, (Jakarta: Kempen, t.t.).

26 Sigit Putranto Kusumowidagdo. ìSistem Pemilihan Umum Universal dan Parokialî. Prisma, No. 9, September 1981, hlm. 3ó16.

27 Sekitar PemilihanÖ, op.cit., hlm. 13ó14 .

28 J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy, (London: Cambridge University Press, 1944) hlm. 280ó282.

29 Bernard H.M. Vlekke, Nusantara: A History of Indonesia, (Wholly Revised Edition. Netherland: The Hague/Leiden, 1961), hlm. 361, J.S. Furnivall, ibid, hlm. 280.

30 Ibid.

31 Amin Rahayu. ëPerjuangan Kemerdekaan melalui Parlemen Hindia Belanda (Volksraad)í. Warta Sejarah, Vol.

5 No. 7, Agustus 2005, lihat juga Bayu Surianingrat, Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang, (Jakarta: Dewaruri Press, 1981).

Surut Partai Politikí, Prisma, No. 9, September 1981.

33 J.S. Furnivall, loc.cit.

34 Daniel Dhakidae, loc.cit.

35 Amin Rahayu, op.cit., hlm. 33.

36 J.S. Furnivall, op.cit., hlm. 285ó288.

37 J.S. Furnivall, op.cit, hlm. 287. Sistem pemilihan tidak langsung ala pemerintah Hindia Belanda kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia (Yogyakarta) dalam menyelenggarakan pemilihan umum 1951, begitu juga anggota parlemen tidak digaji hanya mendapat uang sidang.

38 Diolah dari J.S. Furnivall, op.cit, hlm. 285.

39 Lihat penjelasan sistem langsung dan bertingkat dalam buku Sekitar Pemilihan Umum, Jilid II, (Jakarta: Kempen, t.t.), hlm. 16ó22; CST. Kansil, Inti Pengetahuan Pemilihan Umum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 45ó46; lihat juga ìPemilihan Umum Langsung dan Bertingkatî. Majalah Dirgahayu, No. 19, 1 November 1952. Disebut sistem bertingkat atau tidak

langsung karena sebelum proses pemilihan anggota DPR Daerah berlangsung terlebih dahulu warga negara yang berhak memilih harus memilih pemilih (wakilnya) terlebih dahulu untuk melakukan pemilihan DPR Daerah. Setiap 200 penduduk diwakili oleh satu orang pemilih yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam pedoman penjelasan PP 36 1950 dan Undang-undang No.

7 1950.

40 Majalah Merdeka No. 34, 25 Agustus 1951, Waspada, 9 Oktober 1951.

41 Lihat Pedoman Pemilihan Umum dalam Menentukan Wakil untuk DPR, (Yogyakarta: Kantor Pemilihan Pusat Propinsi Yogyakarta, 1951).

42Di bawah Negara Indonesia Timur (NIT), Minahasa telah dua kali berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, lihat ìPemilihan Umum tak Berhasil Baik bila Rakjat dan Partai2 tak Ikut Bergerak!î, Kedaulatan Rakyat, 12 Juli 1951.

43 Lihat Statistik Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, Tahun 1962, (Yogyakarta: BPS, DIY, 1963); Penduduk Indonesia. Biro Pusat Statistik Sosial, Kultural, dan Umum , (Jakarta: BPS, 1958). Ada perbedaan jumlah penduduk pada dua buku statistik tersebut, penulis menggunakan angka yang dikeluarkan oleh BPS DIY.

44 Diolah berdasarkan pada laporan acak harian Nasional, ëJumlah Penduduk dan Pemilih Umumí, Nasional, 4 Agustus 1951; Pemandangan, 30 Juli 1951; ëDjumlah Warga Negaraí Nasional, 6 Agustus 1951; dan ëAda 979.583 Pemilih Umumí, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 1951.

45 Menurut Poerwokoesoemo, Dewan Pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan dan Paku Alam beranggotakan beberapa orang yang sekaligus juga

berfungsi sebagai wakil rakyat, lihat S. Purwokoesoemo. ëProces Demokratisering Daerah-Istimewa Jogjakartaí, DPR Daerah Istimewa Jogjakarta, Buku Ulang Tahun DPR DIJ ke-I, (Yogyakarta: Djawatan Penerangan DIY, 1952), hlm. 17ó22.

46 Buku Pegangan Petugas Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Kantor Pemilihan Pusat Provinsi Yogyakarta, 1951), hlm. 22, UU No.

3 1950.

47Lihat M.Nazir, ìYogyakarta Memilih: Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah 1951 di Yogyakartaî, Tesis Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, 2008.

48 ìSiaran Kilat Dgn. Pesawat Terbangî, Nasional, 1 Agustus 1951, ìDjapendi Sebarkan Surat Selebaran dari Pesawat Terbangî, Kedaulatan Rakyat, 25 Agustus 1951.

49 Lihat laporan KPPP, ëPidato Ketua Kantor Pemilihan Pusat Propinsi Jogjakartaí. Majalah Permata, 5 Januari 1952.

50 Jago, istilah yang muncul pada periode tersebut untuk menyebutkan calon pemilih pada tahap kedua. Jago pada konteks ini tidak hanya untuk lakilaki, tapi juga perempuan. Jagolah yang menentukan pada pemilihan umum 7 Oktober 1951 untuk memilih 40 anggota dewan. Rakyat telah mengamanatkan pada para jago untuk memilih anggota dewan pada tahap beikutnya.

51 M. Nazir, ìYogyakarta... op.cit.

52 Sebagaimana Ricklefs memberikan penilaian, bahwa Yogyakarta jauh lebih rapi dan modern pada zamannya dibanding dengan Indonesia sekalipun, lihat M.C. Ricklefs, op.cit.

53 Lihat Soedarisman Poerwokoesoemo, ëProces... Loc.cit.

Rakyat , (DPR), (Jakarta, Leknas-LIPI, 1971).

55 Wawancara dengan Bpk. Tas Sumitro , (mantan Anggota DPRD 1957-1997), di Gunungkidul, Yogyakarta. Juga diamini oleh salah satu kader Gerwani dan BTI Dibjo Puspito, Gunungkidul, Yogyakarta.

56 M. Nazir, ëYogyakarta... op.cit.

57 Soetiknjo, dkk., op.cit.

58 Wawancara dengan Tas Sumitro, Gunungkidul, Yogyakarta.

59 Pemilihan Umum Anggota DPRD Swatantra Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta, 1957, (Yogyakarta: Panitia Pemilihan DIY, 1958).

60 Ibid.

D. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Maklumat No. 18 1946 menetapkan bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh DPRD (Dewan Daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kalurahan) sesuai dengan tingkatan pemerintahan masing-masing. Kekuasaan eksekutif dipangku secara bersama-sama oleh Dewan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah (Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota, Bupati Pamong Praja Kabupaten) sesuai dengan tingkatannya. Sistem yang dianut pada periode awal adalah collegial bestuur atau direktorium karena badan eksekutif tidak berada di tangan satu orang melainkan banyak orang. Alasan yang digunakan waktu itu adalah untuk persatuan dan menampung kepentingan dari berbagai pihak. Dewan Pemerintah ini dipilih dari dan oleh DPRD serta bertanggung jawab kepada DPRD. Namun demikian kedua raja tidak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan pada Presiden.62

Maklumat ini kemudian menjadi haluan jalannya Pemerintahan Daerah di Yogyakarta sampai ditetapkannya UU yang mengatur DIY. DPRD-DPRD dan Dewan Pemerintah segera dibentuk pada tiap tingkatan pemerintahan. Parlemen lokal tersebut bersama-sama Dewan Pemerintah pada masingmasing tingkatan menjalankan pemerintahan. Namun demikian otonomi belum diserahkan sepenuhnya ke tingkat kabupaten dan kota.

Pada 1947 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta atas usulan Dewan Kota Yogyakarta. Tidak mengherankan karena sejak 5 Januari 1946 Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia. Dalam UU tersebut Kota Yogyakarta dikeluarkan dari DIY dan mempunyai hubungan langsung dengan Pemerintah Pusat. Pada 22 Juli 1947 Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo diangkat menjadi Walikota Haminte-Kota Yogyakarta dengan tiga SK sekaligus yaitu dari Presiden, Mendagri, dan Sultan HB IX, menggantikan M. Enoch (Walikota Yogyakarta pertama) yang turut pergi mengungsi mendampingi presiden karena Agresi Militer Belanda.

Pada tahun 1948, pemerintah pusat mulai mengatur pemerintah daerah dengan mengeluarkan UU No. 22. 1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut diatur susunan dan kedudukan Daerah Istimewa. Walaupun demikian, pemerintah pusat belum mengeluarkan UU untuk membentuk pemerintahan daerah karena harus menghadapi Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang merontokkan Republik Indonesia, khususnya Yogyakarta sebagai Ibukota RI. Pemerintahan DIY-pun ikut vakum, tanpa aktivitas. HB IX dan PA VIII protes atas sikap Belanda yang melakukan agresi dengan meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa. Pembagian DIY menjadi kabupaten-kota yang otonom diatur dengan UU No. 15 Tahun 1950 dan UU No. 16 Tahun 1950. Kedua undang-undang tersebut diberlakukan dengan PP No. 32 Tahun 1950. Menurut undang-undang tersebut DIY dibagi menjadi beberapa kabupaten: Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo/Adikarto yang kemudian bergabung secara resmi pada tahun 1951, dan Kota Besar Yogyakarta.

Pengaturan keistimewaan DIY dan pemerintahannya selanjutnya diatur dengan UU No. 1, 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 13ó133 UUD Sementara 1950. Secara garis besar tidak terjadi perubahan yang mencolok tentang pengaturan pemerintahan di Yogyakarta saat itu dengan peraturan sebelumnya (UU No. 22, 1948). Pada masa pemberlakuan UU ini terjadi ëMasalah Pamong Prajaí. Kejadian ini melibatkan benturan keras antara korps pamong praja sebagai ëmetamorfosisí abdi dalem kepatihan yang sejak semula menjadi tulang punggung birokrasi DIY dengan Dewan Pemerintah Daerah yang memiliki dukungan DPRD DIY yang sedang dikuasai oleh PKI yang menghendaki hapusnya pamong praja.

Demi kelancaran tata pemerintahan, sesuai dengan mosi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6, 1952 tanggal 24 September 1952, daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede, dan Ngawen dilepaskan dari Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten yang bersangkutan kemudian dimasukkan ke dalam wilayah DIY dan kabupaten-kabupaten yang wilayahnya melingkari daerah-daerah enclave tersebut. Penyatuan enclave-enclave ini ditetapkan oleh UU No.

5 Tahun 1957 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No. 14 Tahun 195.

Pada tangal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi peristiwa 1965, pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi). Dalam UU ini pula seluruh ìswaprajaî yang masih ada baik secara de facto maupun de jure yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh pusat. UU ini sebenarnya mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta, namun realitasnya, status keistimewan Yogyakarta semakin lama bukan semakin jelas, justru semakin kabur akibat ketidaktegasan pemerintah pusat dalam menangani persoalan tersebut. Tampaknya pemerintah baru pasca Peristiwa 1965 sengaja mendiamkan karena sifat pakewuh dengan HB IX, dan terbukti Soeharto berniat untuk menyelesaikan status keitimewaan DIY sampai pada periode HB IX. Akan tetapi lagi-lagi, masalah itu tidak menjadi lebih jelas setelah HB IX wafat, bahkan menjadi warisan masalah hingga kini.

Munculnya UU No. 5, 1974 tentang pemerintahan daerah menempatkan Provinsi Yogyakarta sama dengan provinsi lain, akan tetapi status kepala daerah juga tanah masih menjadi masalah. UU Pokok Agraria sempat menjadi wacana di Yogyakarta, bahkan HB IX menyutujui, namun lagi-lagi hal itu tidak bisa berjalan sesuai aturan di atas kertas. Begitu juga munculnya aturan kepala daerah harus dipilih oleh DPRD semakin mengkaburkan posisi Kepala Daerah Yogyakarta, walaupun kemudian muncul aturan secara khusus, yakni aturan peralihan yang menetapkan HB IX dan PA VIII tetap memimpin Yogyakarta.

61 Ibid.

62 Lihat naskah lengkap Maklumat Yogyakarta No. 18, dalam Poerwokoesoemo, 1984, op.cit. hlm. 35-37. Penjelasan bagian ini juga diambil dari WIkipedia.

E. Wafatnya HB IX dan Naiknya PA VIII

Wafatnya HB IX pada tahun 1988 tidak segera disusul dengan pengangkatan ëHB Xí sebagai Gubernur Yogyakarta, akan tetapi menunjuk PA VIII sebagai Penjabat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada konteks ini ada sedikit spekulasi dan wacana publik tentang status keistimewaan Yogyakarta. Beberapa pengamat menilai Yogyakarta akan menjadi provinsi yang sama dengan daerah lain karena UU 1974 tidak mengatur secara jelas Yogyakarta untuk memiliki gubernur dengan cara diangkat. Oleh karena perdebatan muncul dan pemerintah pusat mengangkat PA VIII dengan spekulasi mempersiapkan pencabutan keistimewaan DIY. Akan tetapi hal itu tidak terjadi, bahkan PA VIII menjabat gubernur seumur hidup, karena sampai wafatnya 1998 belum ada keputusan dari pemerintah pusat tentang status Yogyakarta. Gonjangganjing mampu diselesaikan secara kultural, maka naiklah HB X sebagai gubernur resmi DIY. Dengan naiknya HB X menjadi gubernur menegaskan posisi keistimewaan Yogyakarta. Kini setelah 10 tahun menjabat (2008), kembali persoalan muncul, karena HB X menolak dicalonkan kembali. Entah motif apa di balik itu, akan tetapi semakin memperjelas ketidakjelasan nasib keistimewaan Yogyakarta. Nyaris dalam setiap peristiwa tertentu wacana dan perdebatan keistimewaan kembali menguat, dan nasib RUUK (Rancangan Undang-Undang Keistimewaan) yang dirancang oleh beberapa akademisi dan pejabat pemerintah mengalami nasib terkatung-katung akibat belum terselesaikannya status keistimewaan Yogyakarta.

Provinsi DIY pernah mengajukan usul UU Keistimewaan Yogyakarta untuk menjalankan aturan pasal 18 Konstitusi pada 2002. Namun usul tersebut tidak mendapat tanggapan positif bila dibandingkan dengan Provinsi NAD dan Provinsi Papua dengan dikembalikan lagi ke daerah. Kedua provinsi tersebut telah menerima otonomi khusus masing-masing dengan UU No. 18, 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 21, 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Bagaimana nasib Yogyakarta? Terlalu sulit untuk diselesaikan bagi pemerintah pusat akibat melihat sejarah sebagai beban. Banyak pihak termasuk intelektual di Yogyakarta, namun bukan warga Yogyakarta, masih memanfaatkan sejarah sebagai pembenar tentang status keistimewaan Yogyakarta, padahal seperti Aceh misalnya, melihat keistimewaan bukan dalam ruang hampa, tapi bagaimana dengan nasib rakyat Aceh. Apakah masyarakat Yogyakarta jauh lebih baik dibanding Aceh, khususnya dalam persoalan ekonomi? Dalam bab lima bisa dilihat bagimana secara statistik kehidupan sulit warga Yogyakarta yang memikul beban sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Artinya sudah semestinya para pemikir dan pegiat wacana keistimewaan tidak lagi memperdebatkan persoalan simbol dan warisan sejarah tentang keistimewaan, namun lebih berfikir pada nasib warga Yogyakarta yang secara ekonomi tergerus dan terbuai oleh wacana keistimewaan. Banyak bangunan rumah bagus, banyak mall besar, dan banyak hotel mewah, tapi hampir semua bukan milik warga Yogyakarta. Inilah yang mungkin penting bagi banyak pihak untuk memperdebatkan tentang substansi keistimewaan, bukan makna simbolis semata.

F. Ikhtisar

Kadipaten Paku Alaman yang muncul pada abad ke-19 merupakan sebuah kerajaan dengan wilayah dan kekuasaan ìterkecilî di Jawa, karena ia hadir bukan karena keinginan untuk membangun kekuasaan secara luas, tapi ia hanya bagian dari strategi penjajah dalam mengatur domain-domain politikekonomi. Situasi yang muncul dalam kesultanan direspon dengan jawaban-jawaban praktis dengan pilihan mendirikan kerajaan baru. Raja-raja yang berkuasa pada prinsipnya tidak mampu membangun sesuatu yang bersifat esensial bagi warganya, bahkan periode tertentu keluarga Paku Alaman luput dari perhatian akibat berbagai persoalan dan minimnya sumber ekonomi kerajaan. Bahkan banyak keluarga Paku Alaman menggantungkan kehidupannya pada raja, namun kemampuan ke arah itu tidak selalu ada, tak heran banyak keluarga dalem yang lebih memilih di luar istana untuk bebas menentukan pilihan-pilihan.

Pada periode kolonial masing-masing raja telah memainkan perannya sesuai dengan zamannya, berjuang pada konteks kemampuan kerajaan yang berdiri di atas ìkeangkuhanî kekuasaan kolonial. Akan tetapi perubahan situasi ikut merubah banyak hal, termasuk periode akhir menjelang keruntuhan kekuasaan kolonial di Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia yang hanya beberapa tahun telah merubah banyak segi kehidupan Yogyakarta, termasuk mulai beraninya kadipaten Paku Alaman menentukan sikap dalam membela republik. Apa yang dilakukan Paku Alaman tentu dipengaruhi oleh karakter sang raja, dan pendidikan PA VIII yang modern ikut menentukan pilihan-pilihan politiknya. Maka tak heran HB IX bersama PA VIII membaca situasi tahun-tahun akhir menjelang keruntuhan penjajah dengan cepat dan cerdas, yakni menempatkan rakyat pada posisi penting dalam menentukan perubahan. Misalnya tidak mengizinkan Jepang menggunakan tenaga rakyat Yogyakarta, namun dikerahkan untuk membangun selokan Mataram. Pada posisi ini, sikap sang raja bukan saja cerdas tapi meneguhkan prinsip perlawanan atas penindasan. Agaknya prinsip itu pula yang kemudian dijadikan pijakan oleh PA VIII untuk membangun Yogyakarta, khususnya saat HB IX tidak banyak terlibat dalam pembangunan Yogyakarta.

Langkah menarik lain tentu penting dilihat secara obyektif, khususnya usaha pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan secara demokratis. PA VIII bersama Dewan Pemerintahan Daerah berusaha membangun pemerintahan Yogyakarta secara elegan dengan mendistribusikan kekuasaan lewat cara-cara yang fair, yakni membangun, lembaga dewan lewat partisipasi publik. Sekalipun jalan yang diambil adalah pemilihan umum dan merupakan sesuatu yang baru. Di bawah PA VIII proyek idealis itu dijalankan, dan menariknya sekalipun dengan cara-cara yang sangat parsial, pemilu dapat menghasilkan lembaga dewan yang lebih representatif. Pada masanya pemilu itu jauh lebih baik dibanding sistem penunjukan yang banyak menimbulkan masalah.

Banyak orang mengira apa yang dilakukan Yogyakarta dalam membangun sistem pemerintahan sangat unik, setidaknya, Yogyakarta sangat kental nuansa kerajaan dengan bumbu-bumbu feodalismenya. Namun dua rajanya kemudian mencoba memecah kejumudan itu dengan mengizinkan wilayah kekuasaannya diselenggarakan pemilihan umum untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Pemikiran dua raja Yogyakarta itu sedikit banyak menyiratkan ingin dilihat sebagai raja yang modern dengan mengaplikasikan ide-ide Barat sebagaimana ia dididik, tetapi sekaligus juga ingin menyelamatkan keraton agar tetap berwibawa dengan tidak mengizinkan kursinya disentuh pihak lain. Artinya pendistribusian kekuasaan dengan cara pemilu dianggap demokratis sekaligus memberikan kesan bahwa rakyat akan mudah memahami bahwa kekuasaan raja tetap mutlak di tangannya sekaligus sebagai pemimpin kepala daerah. Inilah kecerdikan HB IX dan PA VIII dalam memainkan kartu politik santun sekaligus politik pencitraan yang kuat tanpa kehilangan sedikitpun pamor dan kekuasaannya.

Pembacaan lebih luas atas pengalaman Yogyakarta dalam membangun sistem pemerintahan secara demokratis menjadi tolok ukur untuk melihat Yogyakarta dan demokratisasi. Benar bahwa PA VIII dan HB IX telah melakukan banyak hal untuk membangun sistem pemerintahannya yang demokratis, dan benar pula bahwa Sultan HB IX telah memelopori dan memberikan contoh bagi Indonesia bagaimana berdemokrasi secara bijak dan arif. Benar pula kemudian Yogyakarta disebut istimewa karena beberapa alasan di atas. Namun dua raja ini sebenarnya tidak pernah membiarkan kursi kekuasaan pemerintahan daerah disentuh oleh pihak manapun. Artinya, sekalipun ide pemilu pada tahun 1951-1957 adalah upaya terbaik dalam membentuk sistem pemerintahan, namun dengan menggenggam kursi kekuasaan Dewan Pemerintahan Daerah Yogyakarta di tangannya dengan ëalasan undang-undang keistimewaan Yogyakartaí, menempatkan kerancuan cara berfikir dan sistem demokrasi yang sedang dibangun. Kondisi ini pula yang menjadikan Yogyakata selalu bermasalah dan tidak pernah selesai dalam menentukan pilihan politiknya, karena keistimewaan dijadikan beban sejarah.

Berbagai eksperimentasi yang dilakukan oleh orangorang terbaik di Paku Alaman dan oleh Paku Alam sendiri dalam mengemban tugas kepemimpinan, terutama berdemokrasi di alam kemerdekaan, memberi inspirasi bagi kelanjutan misi kesejarahannya.

Poster (baliho) Pengumuman pemilihan umum 1951. Sumber: Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta.

Poster bergambar ajakan mengikuti pemilu dan makna pemilu. Sumber: Buku Pedoman Pemilihan Umum dan majalah Dirgahayu, 15 Oktober 1953

Pemilihan umum 1951 dalam gambar, awal tradisi berdemokrasi di Yogyakarta. Sumber: Buku Pedoman Pemilihan Umum Yogyakarta.

Ibu-ibu mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilu

Para kandidat duduk berderetan dalam pemilihan umum 1951, bawah: suasana hari pemilihan umum yang ramai

Pengumuman hari pemilihan umum di masing-masing kelurahan. Sumber: Nasional, 24 Agustus 1951

BAB IV AKSES MASYARAKAT ATAS TANAH: SIAPA YANG AKAN MENJAMIN ?

A. Pengantar

Dalam bab ini akan dibahas tentang apa pilihan yang terbaik dalam memberi jaminan rakyat terhadap akses atas tanah. Hukum adat yang seringkali dinilai penuh kearifan dalam memberi jaminan atas tanah dengan bentuk kepemilikan komunal dan turun temurun, dan tidak bisa diperjualkan dengan mudah tanpa persetujuan oleh komunitas adatnya, justru sering dilihat secara negatif. Oleh penguasa kolonial, sistem penguasaan tanah secara tradisional itu dianggap penuh dengan nilai-nilai feodal yang tidak cocok dalam dunia modern dan tidak ramah bagi investasi.

Oleh pemerintah nasional, hukum adat diperlakukan secara ambigu, di satu sisi ia diakui sebagai hak atas asal usul dengan segenap pengalaman kesejarahannya, di sisi lain eksistensinya dianggap mengganggu integralitas (hukum) nasional. Untuk melampaui perdebatan apakah suatu sistem itu bersifat kolonial, modern, feodal, nasional, ataukah adat, maka bab ini akan berusaha melihat dari sekian sistem itu mana yang lebih memberi jaminan rakyat terhadap akses atas tanah, berdasarkan pengalaman yang terjadi di Yogyakarta. Kuat dan mudahnya jaminan itu akan memberi nilai keistimewaan tersendiri bagi Yogyakarta.

B. Mengapa Tanah Milik Raja?

Konsep ëtanah adalah milik rajaí diyakini berasal dari masa Jawa pra-Hindu. Meski Keraton Kesultanan Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta notabene adalah kerajaan Islam (Mataram Islam), konsep semacam ini tetap bertahan hingga sekarang. Raja sebagai poros dunia, yang menjaga keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos adalah penguasa ëjagad lembutí dan ëjagad kasarí, yang kasat mata dan material.1 Semuanya terejawentahkan baik dalam teks-teks kesusastraan, petatah-petitih, hingga ruang simbolik kota, dll.

Secara aktual, kerajaan (raja, keluarga dan para punggawanya) tidak menguasai tanah dalam pengertian berapa luasnya, tetapi menguasai cacah (orang yang mendiami di atasnya). Luasan tanah yang dikuasai berdasarkan klaim dan penaklukan. Bila seseorang menerima tanah seluas 800 cacah misalnya, artinya ia menerima tanah seluas yang cukup digarap oleh 800 keluarga petani. Sistem apanage dan kabekelan mencerminkan struktur penguasaan semacam ini. Tingkat kemakmuran seorang punggawa kerajaan diukur dari seberapa banyak orang yang dikuasai untuk mengolah lahan dan bukan pada luas lahannya itu.2 Karena menguasai cacah dan bukan tanah, maka ëmemilikií tanah pada hakikatnya adalah menguasai dalam bentuknya yang bermacam-macam sesuai hierarki feodalitasnya, tidak dalam pengertian yang sama seperti konsep Barat akan ëpropertyí atau ëeigendomí. Tetapi kita lihat selanjutnya bahwa justru konsep ëmemilikií atas tanah di Yogyakarta, mengikuti dalil ëdomein verklaringí yang berasal dari Barat. Suatu dalil yang diperkenalkan oleh Stamford Raffles ketika menjadi Letnan Gubernur di pulau Jawa. Atas dasar itulah, anak buah Lord Minto ini kemudian menjalankan kebijakan pertanahan dalam bentuk ëpajak tanahí, rakyat dianggap menyewa tanah yang telah dimiliki negara.

Rijksblad Kasultanan no. 16/1918 dan Rijksblad Pakualaman no. 18/1918 menyatakan ëSakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsuní (semua tanah yang tidak ada tanda bukti dimiliki oleh orang melalui hak eigendom, maka tanah itu menjadi milik kerajaanku).3 Lembaran kerajaan ini memberi pernyataan sejalan dengan asasasas domein verklaring itu. Uniknya, inilah yang kemudian disebut sebagai pengelolaan tanah berdasarkan ëHukum Adatí.

Mengikuti pandangan dari dalam Puro Paku Alaman, secara filosofis sebenarnya tanah itu diperuntukkan bagi rakyat.

ëPertama saya sampaikan bahwa Mataram menjalankan negara berdasarkan Al-Quran, menempuh jalan Siraathal Mustaqim. Dalam memanfaatkan tanah harus berdasarkan al-Quran. Jadi tanah itu untuk siapa? Allah menurunkan manusia di muka bumi dan memberikan bumi untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Tetapi manusia harus tetap menjaganya. Allah melimpahkan rejeki dari udara, di atas tanah, dan di bawah tanah. ....kita harus mensyukuri apa yang diberikan Allah. Rejeki itu turun lewat udara, tanah dan di bawah tanah, bukan dalam bentuk uang. Nah ini yang bahaya sekarang, semua menggunakan uang. Rakyat diambil tanahnya dan ditukar dengan uang. Mereka malah bingung, ëuang ini untuk apa. Wong saya bisanya nyangkulí4 .

Atas dasar filosofi itulah maka pada masa HB I di keraton Yogyakarta didirikan sekolah Tamanan yang tujuannya untuk mendidik keluarga keraton supaya memahami rakyatnya dengan diajari cara bertani, pendidikan budi luhur dan kesatriaan lainnya. Sekolah ini mendapat tentangan dari pemerintah kolonial. Saat itu yang diperbolehkan hanya Sekolah Rakyat.

ëYang jelas di Keraton sejak Sinuwun I mendirikan Sekolah Tamanan, para putra dididik sufi, cara bercocok tanam, dan kesatryan lainnya, untuk mempersiapkan bahwa suatu saat akan mendekati rakyat. Ilmu itu sebagai bekal untuk menjauhkan rakyat dari kemusyrikan, memberikan rahmatan lil alamin, bagi rakyat dan dirinya sendirií5 .

1 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 60.

2 Onghokham, ëPerubahan Sosial di Madiun selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanahí, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 [edisi revisi]), hlm. 6.

3 Eko Budi Wahyono, ëPendaftaran Tanah di Propinsi DIY, (Dapatkan Tanah SGPAG Didaftar/Disertipikatkan?)í, makalah disampaikan pada diskusi bulanan STPN, tt., hlm 6.

4 R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, seorang pujangga Kadipaten Paku Alam yang pernah menjadi sekretaris pribadi alm. Paku Alam VIII. Wawancara, Puro Paku Alaman, 8 Januari 2008.

5 Ibid.

C. Aksesibilitas Rakyat dan Pasar

Sebelum abad XX Sultan menjadi penguasa dan pemilik atas tanah di wilayah kerajaannya. Sementara rakyat yang disebut kawula ndalem berhak menempatinya dengan hak menggarap, anggaduh secara turun temurun. Memasuki tahun 1919, dilakukan ëReorganisasi Tanahí yang memberi akibat pada dihapuskannya sistem apanage, dilakukannya pembentukan kelurahan, pemberian hak andarbe pada rakyat, pengaturan sistem sewa tanah baik untuk pribumi maupun golongan Eropa dan Timur Jauh, serta pengurangan kerja wajib6 .

Dengan reorganisasi itu rakyat memiliki hak atas tanah yang kuat, tidak hanya mempunyai kedudukan seperti semula yang bersifat anggaduh atau menumpang, tetapi memiliki hak penuh sebagai tanah milik (anggaduh). Selo Soemardjan menggambarkan dengan apik perubahan ini,

ëKedudukan kaum tani di Yogyakarta dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat dalam perspektif sejarah bisa disimpulkan sebagai berikut: bahwa di masa sebelum perubahan hukum tanah di tahun 1918 kaum tani hanya mempunyai kewajiban dan tak mempunyai hak, bahwa antara 1918 dengan 1951 mereka mempunyai kewajiban dan hak, dan sejak dihapuskannya pajak tanah di tahun 1915 mereka hanya mempunyai hak dan boleh dikata tidak mempunyai kewajibaní.7

Reorganisasi itu dikukuhkan dengan dikeluarkannya Rijksblad Kesultanan Yogyakarta No. 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Kadipaten Paku Alam No. 18 tahun 1918. Di dalamnya diatur hal-hal sebagai berikut:8

1 . Warga di perkotaan memiliki hak andarbe yang masingmasing memperoleh luas tanah yang relatif sama. Warga pedesaan (luar kotapraja) diberikan hak anganggo turuntemurun.

2. Kelurahan diberi hak andarbe, sebagai tanah desa yang diperuntukkan guna Kas Desa, penghasilan pamong kelurahan, tanah bengkok atau tanah lungguh, tanah pengarem-arem, dan untuk kepentingann umum desa.

Reorganisasi itu melakukan pengaturan tata guna tanah. Sejak saat itu penggunaan tanah dibedakan menjadi beberapa macam: tanah untuk keraton itu sendiri, tanah yang dipakai NIS dan SS, tanah dengan hak eigendom dan opstal baik yang dipakai oleh orang Belanda maupun Tionghoa, tanah krajan atau tanah yang dipakai para pegawai keraton, tanah kesantenan, tanah pekarangan Bupati dan Pegawai Tinggi, tanah kebonan untuk Pepatih dalem dan kepentingan umum, dan tanah pekarangan rakyat jelata.9 Akan tetapi Sertifikasi tanah baru bisa dilakukan pada tahun 1926.

Kesuksesan reorganisasi ini dianggap sebagai keberhasilan penetrasi politik pemerintah kolonial kedalam urusan keraton. Dengan dihapuskannya sistem apanase, pemerintah kolonial berhasil memperlemah status dan kedudukan para bangsawan. Kebijakan ini sekaligus bentuk dari defeodalisasi, meski tidak berjalan sepenuhnya sebab untuk sebagian masih bertahan sistem penguasaan tanah secara Adat. Komersialisasi tanah dan penggunaan tanah oleh orang Belanda baik untuk perusahaan maupun perumahan menjadi mudah dilakukan, 10 sesuatu yang tentu saja sulit jika penguasaan tanah masih mengikuti sistem sebelumnya (apanage dalam wilayah vorstenlanden).

Pada periode ini kita bisa melihat bahwa sertifikasi selain mengukuhkan hak atas tanah terhadap pemilik-pemilik individu, dapat juga berakibat pada kemudahan penggunaan tanah secara privat baik yang digunakan untuk kepentingan produksi maupun non produksi, individu ataupun perusahaan. Bila tanah bisa diperjualbelikan, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ketika masih dalam kewenangan adat, maka dengan mudah ia bertukar pemilik, dan dalam tahapan lanjut bisa terjadi konsentrasi tanah dan penyingkiran pada orang/ kelompok tertentu. Meski gambaran tentang penyingkiran terhadap rakyat tidak terjadi, reorganisasi itu memberi dasardasar bagi eksistensi tanah dengan status hukum barat, yang pada gilirannya 70-80 tahun kemudian, ia menjadi obyek yang bisa dikenai hukum tanah nasional, Prora, dan UUPA.

6 Nuraini Setiawati, ëDari Tanah Sultan menjadi Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Yogyakarta setelah Reorganisasi Tanah 1917í, Tesis pada Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Universitas Gadjah Mada, 2000.

7 Selo Seomardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1981), hlm 177.

8 Eko Budi Wahyono, op.cit. hlm. 2-3. Lihat juga Nuraini Setiawati, loc.cit.

9 Lihat Nuraini Setiawati, loc.cit.

D. Dekolonisasi Hukum Agraria

Setelah Indonesia merdeka, persoalan agraria mendapat perhatian serius para pendiri bangsa. Perhatian serius itu bertujuan mengatasi kemiskinan masyarakat, menghilangkan perlakuan-perlakuan eksploitatif masyarakat petani di dalam struktur penguasaan tanah kolonial dan feodal. Maka segera dipikirkan bagaimana cara terbaik melakukan penataan ulang kepemilikan tanah, dan sistem pertanian yang ada di dalamnya. Pada masa inilah dilakukan dekolonisasi hukum agraria. Kebijakan liberalisasi pertanian di Hindia Belanda pada masa kolonial yang masih berlaku saat itu, semenjak berlakunya Agrarische Wet 1870, dikaji ulang.

Setahun sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946, pemerintah langsung membentuk kepanitian yang diarahkan melakukan penyusunan undang-undang agraria. Lahirnya UU No. 13 tahun 1946 memberlakukan penghapusan tanah-tanah perdikan. Selanjutnya adalah masalah tanah konversi, tanah sewa, erfpacht, dan konsensi landbouw. Melalui Penetapan Presiden No.16 tahun 1948 dibentuk Panitia Agraria yang dikenal sebagi Panitia Agraria Yogya, selaku ketuanya adalah Sarimin Reksodihardjo. Tugas panitia itu adalah mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk sampai kepada usulan-usulan dalam rangka menyusun hukum agraria baru, pengganti hukum kolonial 1870.

Tahun 1950-an melalui Menteri Pertanian Soenaryo digodok rancangan undang-undang agraria. Berbagai simposium di beberapa kota diadakan untuk menggodoknya. Tanggal 1 Agustus 1960, RUU baru hasil kerjasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada diajukan ke DPR GR. RUU itu akhirnya disetujui DPR-GR pada tanggal 24 September 1960 dalam Lembaran Negara No.104 Tahun 1960 sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau dikenal dengan istilah UUPA. UUPA diikuti oleh peraturan pengganti pemerintah penganti undang-undang No.56 Tahun 1960 (yang dikenal dengan undang-undang landreform). Tanggal 24 Sepetember

1960 inilah (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai ëHari Tanií.11

Pascakemerdekaan apa yang terjadi di Yogyakarta memberi gambaran yang progresif dari apa yang diidealkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU Darurat No. 13/1948 dilakukan landreform terhadap tanah-tanah eks-perusahaan Belanda. Semua tanah yang sebelumnya dikuasasi oleh kirakira 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta dibagikan untuk petani. Tindakan ini mengakhiri penguasaan tanah yang tidak seimbang, di satu sisi perusahaan gula yang besar dan kuat, dan di sisi lain petani yang tidak terorganisir dan lemah.12

Lembaga desa perdikan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan cita-cita demokrasi dihapuskan. Sebelumnya pada masa awal kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX, 4-6 tahun setelah jumenengan beliau, dilakukan pemekaran desa (semisal lahirnya desa Caturtunggal, Trihanggo, dll.). Desadesa di Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul, dan juga yang berada di bawah penguasaan Paku Alaman diberi kesempatan bersama untuk melakukan hal itu. Tujuan pemekaran desa adalah ëmemperbesar desa, sehingga lahan semakin luas dan penduduk bisa mengelola, tentu saja dengan menggunakan teknologi yang sepadaní.13

10 Ibid, hlm. 133-134.

11 Lihat, Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila, (YogyakartaI UGM Press, 1994 [cetakan keempat]).

12 Selo Soemardjan, ìLand Reform di Indonesiaî, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, op.cit., hlm. 124-125.

13 Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, loc.cit.

E. Yogyakarta dalam Kedudukannya sebagai Swapraja

Mengenai kedudukan swapraja, Usep Ranawidjaja menjelaskan bahwa swapraja merupakan produk yang menandai naik turunnya relasi antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan VOC (kemudian pemerintah Hindia Belanda). Kedua belah pihak mengadakan perjanjian untuk mengakui keberadaannya masing-masing. Pada gilirannya, penguasa-penguasa dalam kerajaan-kerajaan itu ditetapkan dalam jabatannya sebagai kepala pemerintahan swapraja dan dijadikan alat negara. Kedudukan swapraja didasarkan pada kontrak politik, baik yang berupa kontrak panjang (lange contract) maupun pernyataan pendek (korte verklaring). Kedua kontrak bernilai sama, yaitu suatu ketetapan pemerintah Belanda yang harus diterima oleh swapraja yang bersangkutan.14 Perjanjian dengan Kesultanan Yogyakarta melalui lange contract dan Kadipaten Pakualaman melalui korte verklaring.

Dengan menjadi daerah swapraja maka statuta atau sumber hukum yang berlaku di swapraja itu secara hierarkis adalah: pertama, apa yang tersurat dalam kontrak politik dengan pemerintah Belanda; kedua, hukum adat ketatanegaraan dan tertulis dari daerah swapraja itu sendiri; ketiga, dan ketentuan umum yang terdapat dalam hukum antar-negara (volkenrecht) seperti pembajakan di laut bebas dan lain-lain.15 Dengan demikian, dilihat dari ketatanegaraan, keberadaan kontrak politik itu dan hierarki statuta yang ada, maka menjadi swapraja artinya tidaklah ëmerdekaí sebab menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda. Meski demikian, kontrak politik tertanggal 18 Maret 1940 oleh Hamengku Buwono IX dengan Gubernur Jendral Tjarda van Sterkenborgh yang menghasilkan 59 pasal dan 16 ketentuan pokok, menghasilkan ketentuan tentang kekuasaan Sultan yang bersifat otonom dalam mengatur tanah miliknya sendiri (tanah Kasultanan/Sultan Ground).

Alasan pemerintah Hindia Belanda mempertahankan adanya swapraja adalah, pertama, Belanda tidak cukup mempunyai uang dan tenaga untuk menjalankan pemerintahan secara langsung di seluruh Nusantara. Maka ia menjalankannya secara indirect rule, 16 melalui adanya swapraja itu. Kedua, Belanda tidak mempunyai maksud menjadi negara persemakmuran yang memberi fungsi kesejahteraan bagi warganya. Maka biarlah swapraja yang melakukannya. Ketiga, sebagaimana dianut Perancis, Inggris, dan lainnya, rakyat akan mudah dikendalikan oleh raja-rajanya sendiri. Keempat, standar minimal diperlukan agar rakyat tidak melakukan perlawanan, dilakukan dengan cara mempertahankan swapraja agar rakyat tidak merasa dijajah oleh Belanda secara langsung.17 Belanda tidak berniat mendemokratiskan susunan ëpemerintah daerahí yang berdasar kerajaan, bahkan mengukuhkannya. Dalam konteks kolonialisme tentu hal semacam ini dimungkinkan, bahkan sistem ëtidak langsungí dirasa lebih menguntungkan. Namun, selanjutnya tentu saja berbeda bila konteksnya telah berubah.

Melalui kontrak panjang, swapraja mempunyai kedudukan menurut penetapan sendiri tentang batas-batas kekuasaan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah swapraja itu. Sedangkan dalam pernyataan pendek hanya terdapat satu pernyataan dari swapraja, bahwa ia mengakui kekuasaan Belanda di atas kekuasaan swapraja. Dengan demikian dapat dijumpai dua suasana hukum, yaitu suasana hukum Belanda dan suasana hukum swapraja.18

Dengan dikeluarkannya UU 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, timbul kemungkinan untuk menjadikan suatu swapraja sebagai daerah istimewa. Daerah yang dijadikan daerah istimewa atas dasar itu ada empat buah, yakni DIY yang dibentuk dengan UU RI Nomor 3 Tahun 1950, dan daerah-daerah istimewa Kutai, Berau, Bulongan, yang dibentuk dengan UU darurat Nomor 3 Tahun 1953. Daerah yang tidak dijadikan istimewa tetap mempunyai kedudukan sebagai swapraja. Selain Piagam Penetapan Presiden RI tertanggal 19 Agustus 1945, UU RI nomor 3 Tahun 1950 inilah yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai tonggak dari keistimewaan Yogyakarta. Bahkan UU ini dianggap sebagai ëmantra saktií yang sering dirapalkan ketika menyebut landasan keistimewaan Yogyakarta.

Dihadapkan pada konteks asas kerakyatan, Usep Ranawijaya berpendapat bahwa swapraja tidak berasaskan kerakyatan. Sesungguhnya adanya swapraja itu sebagai peninggalan sejarah yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara baru RI, sebab keberadaannya berdasar kontrak politik dengan pemerintah sebelumnya (kolonial).19

Pada masa Jepang keberadaan swapraja di Sumatera ditiadakan oleh Jepang. Akan tetapi di daerah Sumatera Timur dengan Proklamasi 1945 justru swapraja-swapraja itu tetap

(semakin) dipertahankan. Maka tak ayal, pada tahun 1946 timbul satu pergolakan yang lazim disebut revolusi sosial.20 Penculikan dan pembunuhan kepala swapraja menjadi bukti bahwa rakyat sudah tidak menghendaki lagi rezim swapraja. Mereka hendak membuang jauh-jauh segala sifat keistimewaan, seperti keluarga yang berkuasa selama itu di daerah-daerah swapraja.

Mencoba membandingkan respon antara swapraja satu dengan lainnya pada masa revolusi penting untuk melihat bagaimana kemudian nasib swapraja itu pada masa kemerdekaan. Di Surakarta misalnya, keberadaan Kasunanan dan Mangkunegaran yang tidak secara langsung mengintegrasikan diri serta adanya kelompok oposisi di Surakarta, juga tidak adanya kepemimpinan yang cukup kuat di dalam dua kerajaan tersebut, mengakibatkan runtuhnya swapraja itu. Gerakan antiswapraja tidak hanya digerakkan oleh Barisan Banteng dan Persatuan Pergerakan pimpinan Tan Malaka, akan tetapi dilakukan juga di Klaten dan Boyolali dalam rapat-rapat guru desa.21

Berbeda sekali dengan Surakarta, di Yogyakarta justru Sultan segera mengintegrasikan diri ke dalam republik dengan mengeluarkan Amanat 5 September 1945. Sebelum itu, Sultan mengadakan pembicaraan dengan Paku Alam, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh termasuk Soedarisman Poerwokuoesoemo. Dari pembicaraan itu Sultan dapat menyimpulkan bahwa rakyat Yogyakarta menyambut hangat Proklamasi

Kemerdekaan RI. Dalam mengeluarkan amanat itu Sultan tidak mengabaikan perhitungan yang cermat atas kekuatan yang ada di pihaknya, yaitu kaum intelektual, tokoh-tokoh politik, pemuda, dan rakyat yang diajak bicara sebelum Amanat 5 September diumumkan.22

Terhadap keberlangsungan eksistensi swapraja dalam pemerintahan Republik, Usep Ranawidjaya mengajukan tiga kemungkinan dalam melihatnya23 . Pertama, mempertahankan swapraja dalam kedudukannya seperti yang masih berlaku pada waktu itu (1955). Kedua, menghapus keberadaan swapraja dan menempatkannya pada posisi daerah pada umumnya. Ketiga, menjadikan swapraja menjadi daerah istimewa sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 22/ Tahun 1948. Berdasarkan inilah kemudian Yogyakarta dinyatakan sebagai daerah istimewa dengan dikeluarkannya UU No 3/1950.

Dijelaskan bahwa keistimewaan dari suatu daerah bukan terletak dalam sifat dan kedudukannya sebagai daerah otonomi, melainkan dalam sifat pemimpinnya, yakni kepala daerah istimewa yang diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa pada zaman sebelum RI. Sesuai aturan ini, maka tidak semua daerah swapraja berpotensi menjadi daerah istimewa. Ditambah lagi dengan keinginan rakyat yang menghendaki tiadanya lagi keberadaan swapraja. Usep Ranawidjaja cenderung menyetujui yang ketiga ini. Namun ia menegaskan, mengutip tulisan seorang pangeran dari Paku Alaman,

Notosuroto, yang berjudul ëPro Swaprajaí, bahwa dipertahankannya swapraja ëbukan karena cinta akan keasliannya, bukan pula karena hendak menjamin penghidupan keluarga yang berkuasaí, namun ëberlakunya pandangan hidup tertentu di daerah yang bersangkutaní.24

Dengan kata lain, dipertahankannya swapraja itu (atau bahkan dinaikkan menjadi daerah istimewa) pertama-tama bukan sebab alasan elite-nya, namun karena rakyatnya, yang memiliki pandangan hidup tersendiri pada kurun waktu tertentu. Dalam konteks keswaprajaan yang kemudian menjadi daerah istimewa ini, pengaturan pertanahan di DIY mengikuti ketentuan khusus sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo Perda DIY No. 5 Tahun 1954. Secara garis besar perda ini berisi:

1 . Peryataan bahwa DIY mempunyai kekuasaan untuk mengatur hak atas tanah, berdasarkan domein verklaring tahun 1918.

2. Peraturan hak atas tanah dalam kota belum perlu diubah

3. Kelurahan dalam batas tertentu diberi kewenangan mengatur berdasar adat

4. Perseorangan diberi hak milik perseorangan turun temurun (erfelijke individueel bezitrecht)

5. Kelurahan sebagai badan hukum diberi hak milik atas tanah terhadap tanah yang telah dikuasai (tanah desa)

6. Larangan untuk bangsa asing

7 . Batalnya hak milik atas tanah

8. Batalnya hak milik atas tanah dengan syarat-syarat tertentu yang diperlukan

9. Jaminan untuk pemerintah sewaktu-waktu membutuhkan tanah.

Peraturan daerah tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta di atas, dibuat sebagai aturan yang sifatnya sementara, sambil menunggu adanya hukum tanah nasional.25 Inilah kesimpulan tentang pengaturan tanah DIY yang berdasarkan argumen payung hukum UU No 3/1950 dan turunannya. Selain itu, mengikuti suatu dalil hukum yang berbunyi lex posterior derogate lex anteriori, dan lex superiori derogate lex inferiori selayaknya aturan hukum yang terkandung dalam Perda itu, yang merupakan turunan dari UU No 3/1950, dengan sendirinya terhapus oleh hadirnya UUPA No 5/1960.26

14 Usep Ranawidjaja, Swapradja, Sekarang dan di hari Kemudian, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1955), hlm. 2ó3.

15 Ibid.

16 Mengenai mekanisme indirect rule ini didalami oleh J. S. Furnivall dalam Netherlands India, (Amerika: Cambridge, 1937).

17 Usep Ranawidjaja, op.cit. hlm. 4ó5.

18 ibid. hlm. 27.

19 ibid. hlm 20.

20 Mengenai revolusi sosial dan akibat yang terjadi pada kerajaan di Sumatera Timur lihat Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

21 Lihat uraian Julianto Ibrahim, Kraton Surakarta dan Gerakan Anti Swapraja, (Yogyakarta: Malioboro Press, 2008).

22 P.J. Suwarno. Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942ó1974: Sebuah Tinjauan Historis, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 170ó171.

23 Usep Ranawidjaja, op.cit., hlm. 93ó111.

24 ibid., 98.

F. Status Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG)

Tanah Sultan dan tanah Paku Alaman adalah semua tanah yang berada di wilayah keraton Kasultanan dan Puro Paku Alaman kecuali tanah-tanah yang sudah diberikan hak kepemilikannya kepada siapapun. Definisi ini mengacu pada domein verklaring yang dianut sejak tahun 1918, dikukuhkan dalam Perda DIY No. 5 Tahun 1954, hingga dinyatakan kembali pada tanggal 11 April 2000 pada acara Inventarisasi dan SertifikasiTanah-tanah Keraton DIY antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Jumlahnya berlaku susut ketika dinyatakan suatu lahan dibuktikan sebagai milik orang lain.

Bagaimanakah status SG dan PAG di hadapan hukum tanah nasional? Dalam diktum keempat UUPA huruf A dinyatakan, ëHak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negaraí. Dengan UUPA ini seharusnya status tanah di eks-swapraja Yogyakarta beralih ke tangan negara. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan di atas, dengan telah keluarnya UU No 3/1950 dilanjutkan dengan jo Perda DIY No. 5 Tahun 1954, peraturan tanah di Yogyakarta bersifat otonom, sehingga dianggap sebagian orang memberi tameng terhadap intervensi hukum tanah nasional.

Jenis tanah di Yogyakarta terbagi dalam tiga macam: Tanah Kesultanan, Tanah Sultan, dan Tanah Milik pribadi yang dimiliki oleh para keluarga.27 Demikianlah, sejak masa kolonial di Yogyakarta kita lihat telah berlaku dua hukum agraria, hukum adat dan hukum barat (burgelijke wet boek). Urusan hak tanah diatur dalam domein verklaring/Rijksblad Kasultanan tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman tahun 1918. Kekuasaan ini dinyatakan kembali dalam UU No 3/1950. Undang-undang terakhir ini merupakan peraturan induk mengenai keistimewaan Yogyakara. Khusus mengenai peraturan tentang pertanahannya, sementara menunggu UndangUndang Pokok Hukum Tanah RI yang kemudian berhasil dibentuk berupa UUPA 1960 itu, Hukum Adat kemudian diatur dengan Peraturan DIY No 5/1954. Sedangkan tanah tanah yang semula tunduk pada Hukum Barat, diatur dengan UU Darurat No 1/1952, jo No 24/1954, jo No 76/1957.28

Keberadaan SG dan PAG diakui baik oleh masyarakat luas maupun pemerintah. Terbukti jika pemerintah daerah hendak menggunakan tanah di wilayah Yogyakarta harus terlebih meminta izin pada pihak Keraton atau Puro. Demikian juga mereka kalangan usaha yang ingin berinvestasi di Yogyakarta. Sementara masyarakat mengakui tanah itu ditandai dengan penerimaan Surat Kekancingan yang ada di tangan masyarakat, menjelaskan bahwa status tanah yang ditempati adalah tanah magersari. Surat itu ditandatangani oleh Panitikismo atau pengelola tanah keraton. Lembaga panitikismo semacam di keraton tidak dijumpai di Paku Alaman dan saat ini baru diupayakan dibentuk. Pihak Paku Alaman mengakui bahwa justru yang mengetahui bidang dan luasan tanah Paku Alaman Ground adalah pihak BPN.29

Mengenai tanah magersari ini, oleh sebagian masyarakat dinilai sangat menguntungkan. Masyarakat DIY mendukung agar tanah magersari tetap berada di tangan Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Secara sederhana tampak bahwa keberadaan tanah magersari mempunyai arti tersendiri di hati masyarakat DIY. Berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan DIY, hingga tahun 2005, ada sekitar 6.000 hektar (60.000.000 m2 ) lebih tanah Keraton dan Puro yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Sebagian dari tanah tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat, yaitu untuk tempat tinggal dan usaha.30 Berbeda dengan hitungan yang dilakukan oleh majalah Himmah edisi tahun 2002, jumlah total tanah SG dan PAG yang ada di DIY seluas 37.782.661 m2 . Perbedaan jauh hampir dua kali lipat ini justru menunjukkan ketidakjelasannya bidang mana saja yang dianggap tanah SG dan PAG sehingga mempengaruhi hasil penghitungan. Pihak keraton dan Paku Alaman sendiri tidak tahu persis di mana letak tanah SG dan PAG.

Tabel 12. Luas Tanah Sultan Ground dan Paku Alaman Ground di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002

Kodya Yogyakarta Luas m2Luas mSlemanSleman Luas m2
4525angkringan65039
Gedong tengen 12655 Gamping 1426931265amping142693
Gondokusuman 108955 Ngaglik 12614410895gaglik126144
ondomanan4461Gondomanan 44613 Prambanan 18619918619
tis350Godean5253
vatrijeron1667empel15664
Mergangsan 1726247 Turi 8638311726247uri86383
Ngampilan872akem3691
Pakualaman 8900 Mlati 1735889Mlati17358
mbulharjo1049Minggir58037
virobrajan7179gemplak83068
mian2.055.80Moyudan63882
emanSleman 41350
Kulonprogo Luas m2Luas m°alasanKalasan 7083
vates217368erbah34285
emon232699imlah2.520.414
Nanggulan 2007012007
alur377BantuLuas m²
anjatan354368etis32455
alur9207iyungan3162940
nian8.374.92undong2613624
edayuSedayu 51234
Gunung Kidul Luas m2mnogiriImogiri 7252941
lepus1299560etek31491
vonosari635352andak8883
Panggang18583anden1795988
Semanu46307ajangan1241903
alian14603andakan167230
tongkop33125asihan20094
atuk220056Sewon529
glipar101880umlah8.433.375
1500
PoniongPonjong 77750
aranamoioKarangmojo 24503
umlchJumlah 6.398.135

25 Sarjita, ìKajian Yuridis tentang Status Tanah Swapraja dan Eks Swapraja dalam Hukum Tanah Nasionalî, Makalah untuk diskusi bulanan PPPM-STPN, Yogyakarta, 18 Maret 2005, hlm. 10.

26 Niímatul Huda, Status Hukum Tanah Keraton Yogyakarta setelah Diberlakukannya UU no.

5 tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm. 4.

27 Wawancara dengan Paku Alam IX, Yogyakarta, 8 Januari 2009.

28 R. Sunar Pribadi, ìUUPA Sudah Dilaksanakan di DIY!î, Kedaulatan Rakyat, 27 Maret 1984, hlm. 6.

29 Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, op.cit.

30 Kompas Yogyakarta, ëTanah Magersari Menjadi Salah Satu Keistimewaan DIYí, 30 Agustus 2007.

G. Pemberlakuan UUPA di DIY tahun 1984

Lahirnya UUPA pada tahun 1960 merupakan hasil pergulatan panjang para pendiri bangsa, segera setelah kemerdekaan. Ia menandai upaya dekolonisasi hukum agraria. Undang-undang ini diharapkan mampu mengubah struktur penguasaan tanah yang timpang, mengubah asas-asas penguasaan tanah yang tidak memberi jaminan rakyat secara langsung akan akses terhadap tanah (adanya domein verklaring) dan disesuaikan dengan prinsip di dalam UUD 1945. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan. Tidak dibiarkan konsentrasi penguasaan tanah, sementara terdapat banyak tunakisma dalam masyarakat Indonesia. UUPA lahir guna mengakhiri dualisme hukum agraria, yaitu adanya peraturan dari hukum adat dan hukum barat yang ëselain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsaí.31

Mengingat ketidakjelasan pengelolaan tanah di DIY, adanya dualisme atau bahkan pluralisme pengelolaan tanah di dalamnya, seperti yang tercermin di dalam penerbitan tanda

bukti hak (sertifikat), maka gubernur DIY, Sri Sultan Hameng31 Memori Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, point ku Buwono IX berinisiatif melakukan pembenahan kewenangan agraria melalui kewenangan dekonsentrasi.

Keputusan Sultan untuk menawarkan kepada pemerintah pusat agar diberlakukan UUPA di DIY dianggap kontroversial. Sekembali dari Jakarta setelah menjabat di berbagai jabatan di pusat, Sultan Hamengku Buwono IX kembali menata Yogyakarta. Di Keraton Yogyakarta, ia kembali menjadi raja, menjadi kepala keluarga, dan menjadi simbol pusat magis, dan kepala pemerintahan. Mengingat bahwa Yogyakarta saat itu dengan wilayah seluas 3.185,81 km2 dihuni sekitar 2,75 juta jiwa yang sekitar 40 persen di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka Sultan Hamengku Buwono IX telah memutuskan untuk lebih banyak meluangkan waktu guna menangani Yogyakarta secara total atas persoalan-persoalan besar yang dihadapi Yogyakarta. Salah satunya adalah pembenahan masalah pertanahan.

Perubahan yang dirasakan paling besar adalah diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1960. Kala itu hampir semua warga Yogyakarta tercengang. Mereka tidak habis pikir dengan kewenangan mutlak Yogyakarta yang tiba-tiba dilepas oleh pemimpinnya sendiri. ëTapi itulah Sultan, yang lebih mementingkan kepentingan nasional yang lebih luas,í32 Sebelum Yogyakarta tunduk pada UUPA, masalah tanah di daerah ini sering menimbulkan kerawanan, karena ada tiga macam hukum tanah: tanah yang di atasnya berlaku hukum Barat, tanah keraton, dan tanah adat, sebagaimana telah diuraikan di muka.

Bila dirunut dari tahun-tahun sebelumnya, upaya untuk mengakhiri dualisme hukum pertanahan di DIY sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1954. Bahkan Pemda dan DPRD DIY telah mempersiapkan kemungkinan berlakunya hukum nasional tentang keagrariaan. Dalam Perda No 5 Tahun 1954 kemungkinan itu sudah diperkirakan. Bahkan pada HUT UUPA 1960 yang ke-7, 24 September 1973 (setahun sebelum UU tentang pemerintahan daerah) Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyurati Mendagri yang isinya menegaskan kesediaan DIY untuk diseragamkan masalah pengaturan keagrariaannya seperti daerah-daerah lain.33

UUPA di DIY secara resmi mulai berlaku sejak 1 April 1984, berdasarkan Kepres No. 33/1984, dan dilanjutkan dengan Perda DIY No. 5 Tahun 1984. Perlu diketahui pula bahwa berlakunya UUPA di Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya pada umumnya adalah tanggal 24 September 1960, ketika program pembangunan semesta dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Di Papua misalnya, UUPA baru diberlakukan pada tanggal 26 September 1971 dan di Yogyakarta baru tahun 1984 itu. Akibat dari pemberlakuannya di Yogyakarta adalah adanya pembagian kerja antara34:

- Kantor Pendaftaran Tanah Yogyakarta menangani tanahtanah bertitel Hukum Barat yang dikenai UUPA

- Dinas Agraria/Pemerintah Provinsi Yogyakarta menangani tanah-tanah yang bertitel Hukum Adat, bersifat otonom dan istimewa

- Dibentuknya kantor-kantor pertanahan di kabupatenkabupaten di wilayah DIY.

Yang dilakukan selanjutnya adalah tanah bekas milik golongan Eropa disertifikasi sementara tanah model kesultanan dikenai surat model D (sertifikat versi Yogyakarta), dan ada luasan tanah yang disertifikasi melalui Prona-UUPA. Jadi, dalam kenyataannya pelaksanaan UUPA tidak secara otomatis menghilangkan macam-macam status tanah di DIY, sebab masih ada tanah magersari. Ini yang disebut dengan adanya pluralisme dalam pengaturan tanah di Yogyakarta.35 Yang dikenai UUPA adalah tanah berhukum Barat dan tanah-tanah yang sebelumnya dikenai program Prona. Dengan demikian pemberlakuan UUPA lagi-lagi bukan untuk memperjelas status tanah (secara hukum), meski diidealkan oleh Sri Sultan demikian, namun aspek politiklah yang justru tampak nyata.

Saat itu, para ahli agraria berbeda pendapat dalam menyikapi pemberlakuan UUPA di DIY. Guru Besar Politik Agraria UGM, Iman Soetiknjo dan mantan Walikota Yogyakarta Mr KPH Soedarisman Poerwokoesoemo menyatakan tidak adanya masalah atas pemberlakuan itu. Hanya saja diingatkan oleh Iman Soetiknjo bahwa yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan para personil dan segala perlengkapannya, juga pentingnya pemahaman para aparat terhadap UUPA.

Sementara itu, mantan walikota Yogyakarta menegaskan bahwa bila diberlakukan UUPA maka perlu terlebih dulu mengubah UU No 3/1950 tentang pengakuan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Soedarisman berargumen bahwa politik kontrak yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono IX dengan pemerintah Hindia Belanda tahun 1940, dalam salah satu babnya mengatur tentang beschikking over ground. Pengaturan penguasaan atas tanah yang menurutnya masih berlaku sebab dikukuhkan dengan salah satu pasal dalam UU no 3/1950 itu.36

Pelaksanaan pengaturan masalah pertanahan saat itu bersifat sentralistis sebab tiadanya pendelegasian kepada kabupaten dan kotamadya (kodya). Semua perubahan pengaturan berada di kepatihan (provinsi), sehingga dirasa perlunya dibentuk jawatan agraria di kabupaten dan kodya. Pengaturan pertanahan desa yang saat itu ditangani oleh lurah dinilai tidak tepat sebab tidak ada lagi parlemen desa bentukan awal periode Sultan Hamengku Buwono IX, yang seharusnya menjadi pengelola bersama, sebagai bagian dari otonomi desa. Maka ketika UUPA 1960 diberlakukan di DIY, dirasa sangat perlu dibentuk kantor-kantor tanah di kabupaten.

Dari segi pembiayaan, pemberlakuan UUPA di DIY dinilai akan menjadi jaminan kesejahteraan bagi rakyat, sebagaimana yang diidealkan oleh perumus UUPA, karena disamping biayanya lebih ringan dalam pengurusannya, penyelesaiannya pun lebih mudah serta lebih cepat, ësehingga rakyat pun akan senangí. Selain itu ëakan memberikan hasil tambahan yang sah bagi para PPATí.37 Sebaliknya bagi pemerintah provinsi DIY, pelaksanaan UUPA berarti mengancam uang pemasukan yang didapat dari misalnya biaya pulasi, pecah gambar, turunwaris, dan biaya pengeringan yang biasanya didapatkan. Maka Pemerintah Pusat harus berpikir memberikan subsidi yang sesuai atas hilangnya uang pemasukan Pemerintah DIY itu. Hal ini jugalah yang sempat menjadi pertentangan dari dalam pemerintahan daerah ketika Sultan Hamengku Buwono IX sendiri berinisiatif atas pemberlakuan itu. Tampak nyata bahwa isu pemberlakuan UUPA 1960 ini membuka mata akan tumpang tindih dan tidak siapnya lembaga pemerintah yang selama ini mengelola urusan pertanahan di DIY.

Mari kita cermati, apakah idealitas tentang UUPA di atas sebagaimana yang diimajinasikan oleh para pendiri bangsa di awal periode kemerdekaan, dan yang divisikan oleh pemimpin Yogyakarta sejalan dengan keinginan pemerintah pusat ketika memberlakukan UUPA di DIY pada tahun 1984? Agaknya, ada titik tolak yang berbeda antara pemerintah DIY (dalam hal ini Sultan) dengan pemerintah pusat dalam memandangnya. Sultan melihat bahwa inisiatif pemberlakuan itu adalah lanjutan visi dan komitmennya dalam mengintegrasikan diri ke dalam Republik Indonesia, selain tentu saja persoalan kesejahteraan rakyat yang sebenarnya telah terakomodir melalui bentuk penguasaan tanah oleh rakyatnya melalui magersari, tanah kas desa, dan bentuk hak tradisional lainnya. Mengakhiri dualisme pengelolaan tanah yang sering membingungkan di wilayahnya, adalah salah satu yang ingin ditempuh.

Sementara pemerintah pusat memandangnya sebagai kehendak untuk ëmenyentralisirí peraturan keagrariaan ke dalam ëhukum pertanahan nasionalí, yang dalam hal ini adalah UUPA, kedalam konteks ëkontinyuitas jalannya pembangunaní. Cukup aneh sebenarnya, UUPA (di)muncul(kan) kembali setelah sebelumnya terstigmatisasi sebagai program pemerintah Orde Lama yang diusung oleh PKI. Mengingat juga kebijakan ini diberlakukan di tengah kondisi ketika pelaksanaan UUPA di daerah-daerah lain tidak berjalan/dipeti-eskan. Maka di sinilah, pertanyaan tentang kondisi macam apa yang memungkinkan dan tidak memungkinkannya sebuah wacana itu muncul menemukan jawabannya; konteks Pembangunan dan Sentralisme Pusat!38 Mengutip ucapan Mendagri Supardjo Roestam saat itu dalam sambutan upacara pemberlakuan UUPA di DIY, 24 September 1984,

ëDengan makin meningkatnya usaha pembangunan sejak PELITA I, maka makin meningkat pula keperluan akan tanah dengan SEGALA AKIBATNYA UNTUK BERBAGAI TUJUAN PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH, SWASTA, MAUPUN MASYARAKAT itu sendiri, baik yang berskala regional maupun berskala nasional. (pen: huruf kapital asli dalam teks)39

Tidak aneh jika dicurigai bahwa pemberlakuan itu bias pusat, dan penggunaan UUPA adalah dalih belaka. Sebagaimana dinyatakan, ëUU Agraria masuk Yogya, jawaban Sultan gampang saja, itu pokil-pokilan (politis).Ö.ini yang menyebabkan geger, orang yang mau mendongkel itu nggak ngerti, salah satunya Pak Tardjo Rustam itu.40

Akibat pelaksanaan UUPA di Yogyakarta saat itu, sebagaimana kesaksian tokoh kesenian tradisional Yogyakarta, Bondan Nusantara, adalah,

ëpemberlakuan UUPA 1960 pada tahun 1984 menghasilkan Sertifikasi pada tanah sultan, dapat dibeli oleh warga melalui pemda. Sejak saat itu banyak Sultan Grond yang dimiliki warga secara sah dengan bukti sertifikat. Tanah yang semula dikuasai secara anggaduh/magersari, bisa disuwun untuk dimiliki secara sah. Caranya dengan mengajukan ke keraton bagian panitikismo dan nanti diurus oleh pemda. Ibu saya pernah membeli, di 5 rumah sebelah baratnya keraton. Rumah ini saya jual, sekarang jadi apa gerai pakaian atau apa begitu. Nah di sertifikat itu ada tanda tangan dari pemerintah dan dari keratoní.41

Bahkan dicurigai bahwa pelaksanaan itu mempunyai interes tertentu dari ëkeluarga Cendanaí. Bondan melanjutkan,

ëSetelah tahun 1984 itu pula, pernah terjadi tanah Sultan yang cukup luas di dalam jeron beteng dijual oleh pihak dalam keraton tanpa sepengetahuan Sultan. Beliau marah setelah tahu, marahnya dengan cara mendiamkannya saja. Sebab itu juga, Probosutedjo, adik Soeharto membeli banyak tanah di sebelah keraton....., sampai-sampai Sultan bilang, sisan wae alun-alun iku dituku. Akhirnya Probosutedjo tidak melanjutkan membeli tanah lagií.

Dari kesaksian itu dapat kita lihat bahwa pemberlakukan UUPA di DIY pada tahun 1984 berhasil memberi akses masyarakat terhadap tanah. Tidak ada kepastian berapa jumlah bidang tanah yang dibeli akibat dari pemberlakuan itu.

Bukan berarti sistem lama tidak lagi berlaku. Tanah magersari sampai saat ini dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat Yogyakarta. Cerita dalam boks berikut memberi gambaran tentang betapa tanah magersari yang didiami masyarakat sangat bermanfaat.

Pemberian hak atas tanah Sultan dengan konstruksi hukum pertanahan nasional selanjutnya juga dilakukan. Sebagai contoh kasus adalah terhadap tanah-tanah bekas Bong Cina pada bulan Agustus 2000 kepada masyarakat Terban. Tanah milik keraton yang dibagikan sebanyak 367 bidang dengan luas total sekitar 2,7 hektar42 .

Bukan berarti sengketa tanah SG dan PAG tidak pernah terjadi, baik yang ada di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Ada beberapa kasus yang layak dikaji.

I:a:b.

32 Ucapan Sudomo Sunaryo, Kepala Humas Pemda Provinsi DIY masa itu, dalam Tempo, ëSultan di Panggung Terbukaí, 23 Agustus 1988.

33 Kedaulatan Rakyat, ëBerlaku UUPA di DIYí, 28 Mei 1984.

34 Suara Merdeka,íUUPA Berlaku Penuh di DIYí, 6 April 1984.

35 Baca selanjutnya, Hendro Prabowo, Pluralisme dalam Pengaturan, Penguasaan, dan Kepemilikan Tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis Program Studi Hukum, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2005.

36 Kedaulatan Rakyat, ìPemberlakuan UUPA di DIY Tiada Masalahî, 21 Februari 1984.

37 R. Sunar Pribadi, op.cit. hlm. 8.

38 Ditiliknya kembali persoalan agraria oleh Orde Baru sedari awal adalah berdasarkan alasan pembangunan; bagaimana pembangunan nasional (industri) mensyaratkan ketersediaan tanah (land to the development/er). Pembentukan Tim Interim Masalah Pertanahan yang dipimpin oleh Meneg Riset Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo dan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro pada tahun 1977 adalah dalam rangka itu. Kesimpulan dan saran tim tentang masih berlakunya UUPA 1960, perlunya penegasan tentang struktur panitia landreform, peradilan landreform dan anggaran pembiayaannya, dan perlunya peraturan-perundangan tentang land to the tiller diabaikan dan tidak pernah dijalankan oleh pemerintah. Lihat Sediono M.P. Tjondronegoro, ëStrategi Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasionalí, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 [edisi revisi]), hlm. 498.

39 Teks Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Upacara Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Pokok Agraria di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 September 1984, di Yogyakarta.

40 Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, op.cit.

41 Bondan Nusantara, Wawancara,Yogyakarta, 24 Desember 2008.

H. Konflik Tanah Sultan Ground

Salah satu konflik internal keraton yang pernah terjadi adalah antara pihak yang menyatakan diri sebagai ahli waris Sultan Hamengku Buwono VII (M. Triyanto Pratowo, RM. Rooshawantoaji, dan RM. Goewindo) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Mereka mengadukan Sultan Hamengku Buwono X ke kepolisian DIY kaitannya dengan dugaan penyelewengan pengelolaan tanah di Hotel Ambarukmo.43 Tanah di sekitar hotel itu sedianya akan dibangun plaza, yang mulai terwujud pada pertengahan tahun 2005 dengan dibangunnya Ambarukmo Plaza (Amplaz). 44

Selain itu terdapat juga konflik di desa Cangkringan, Srandakan, Bantul. Di daerah ini warga merasa hak atas tanahnya diserobot oleh pihak investor yang disetujui oleh pemerintah kabupaten guna mengolah tanah di sepanjang wilayah yang mereka garap. Maka terjadi sengketa segitiga antara warga, pemerintah daerah, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemilik SG.45

Pada akhir tahun 2003, sebanyak 15 keluarga yang menempati bangunan bekas Asrama Gatitomo Tungkak merasa resah sebab akan terkena penggusuran. Lahan yang mereka tempati terancam sebab akan dibangun kantor kecamatan Mergangsan, di mana Tungkak bagian dari kecamatan ini. Pihak keraton mengizinkan pemerintah kota dalam proyek pembangunan itu. Kebijakan ini berbeda dengan masa Sultan Hamengku Buwono IX yang justru menyediakan tanah Tungkak itu kepada mereka yang saat itu hidup menggelandang. Mereka ini kemudian menjadi generasi awal di kampung Tungkak.

Pada gilirannya, warga didampingi oleh Yayasan Pondok

Rakyat (YPR) berhasil bernegosiasi dengan pemerintah, sete43 Bernas, ëAduan ke Polda bukan ëNgudel-ngudelí Sultaní, 21 April 2003.

lah sebelumnya bertemu langsung guna meminta perlindungan kepada Sultan tentang masalah mereka. Akhirnya mereka mendapat uang ganti rugi yang diinginkan dan relokasi yang disepakati.46 Warga Tungkak yang terrelokasi kemudian menempati areal yang semakin ke pinggir sungai (wedi kengser), sehingga dirancang bentuk bangunan rumah yang disesuaikan dengan lanskapnya (solusi arsitektural)47 .

Beberapa pengalaman pendampingan terhadap warga kampung yang dilakukan YPR seperti dicontohkan di atas (Kricak, Tungkak, Badran), memberi gambaran yang cukup menggembirakan. Keberadaan warga yang mengindung di atas tanah keraton secara magersari merasa terlindungi. Posisi Sultan terhadap konflik yang menyangkut warga dan pemerintah kota misalnya dinilai berada di pihak yang menguntungkan warga, dengan menjadi mediator dan berusaha mencarikan jalan terbaik untuk keduanya. Keberadaan SG sebagai daerah ëabu-abuí, dinilai memberi peluang bagi warga guna mempertahankannya dengan berlindung langsung kepada Sultan. Lain lagi bila statusnya merupakan ëtanah negaraí atau tanah milik pribadi yang bisa jadi warga akan terkena gusur tanpa kompromi jika terdapat proyek pembangunan (pemerintah).48

42 Sarjia, op.cit., hlm. 2

44 Sultan HB X, yang telah diketahui publik sebagai pemegang saham Ambarukmo Plaza, berkomentar dengan pembangunan mall ini, simak, ëMall Bukan Ancaman, Justru Potensií, Bernas, Kamis, 8 September 2005.

45 Majalah Himmah, edisi 2, tahun 2002.

I. Konflik Tanah Paku Alaman Ground

Penguasaan tanah-tanah Puro Paku Alaman juga menimbulkan konflik, misalkan pernah terjadi antara warga petani yang menggarap tanah dengan pemerintah Pemda. Konflik terkait dengan penggarapan tanah PAG di Kelurahan Karangsewu, Kecamatan Galur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah Program Transmigrasi Ring I.49

Beberapa bulan belakangan yang santer adalah kasus konflik rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo. Kasus ini bermula dari munculnya surat dari Tim Pertanahan Puro Paku Alaman Ngayogyakarta No 07/TP KPN/VI/2008 tentang Pemberitahuan Proses Pelaksanaan Pengukuran Tanah Pakualaman, tertanggal 16 Juli 2008. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pertanahan Utomo Parasto Kusumo ada kaitannya dengan pendataan tanah untuk konsesi PT Jogja Magasa Mining (JMM). Pihak pemerintahan desa kemudian menyosialisasikan isi surat itu kepada warganya yang menjadi penggarap lahan pesisir.50

Petani penggarap yang ada di sana menolak keputusan penambangan itu sebab mereka telah mengusahakan lahan pesisir itu sejak lama dengan berbudi daya tanaman hortikultura, terutama cabe. Usaha tani di atas media pasir itu telah berlangsung puluhan tahun. Konon telah dirintis oleh para sesepuh mereka.

Seorang sesepuh di wilayah Karangsewu, Harjo Suwarno, menceritakan awal mula bagimana warga mengolah lahan pasir. Lahan tersebut semula adalah padang pasir tandus. Sekitar tahun 1945 Presiden Soekarno datang ke Pantai Trisik, Kecamatan Galur, dan menyerahkan hak pengelolaan atas lahan pesisir itu. Maka warga kemudian mengolahnya.51 Tanah pasir yang mengandung biji besi, atau dikenal dengan gumuk pasir bagi warga setempat, dengan teknologi setempat kemudian berhasil diolah menjadi lahan pertanian.

ëKalau saat ini bisa dikatakan pertanian kita sudah berhasil, karena pada dasarnya lahan di daerah pesisir adalah lahan marjinal, tidak bisa ditanami hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Kemudian ada seseorang yang mencoba mengolah dan berhasil, masyarakat kemudian meniru. Memang kita tidak memiliki sertifikat atas tanah tersebut, namun kami sudah mengolahnya sejak 30 tahun lalu. Jadi generasi kita, generasi kakek saya tinggal menggarap apa yang sudah dirintis oleh simbah-simbah kami. Lahan itu sangat menjanjikan untuk masa kini, dan sebgai penopang kehidupan masyarakat pesisir. Lokasi lahan itu di sepanjang pesisir.í52

Pengolahan lahan pesisir melibatkan banyak keluarga petani, sekitar 30 ribu orang, yakni mereka yang ada di sepanjang 22 kilometer pesisir, melewati sekitar 10 desa. Masingmasing petani menguasai lahan seluas 1000-5000 m2 . Mulai dari anak-anak kecil hingga kakek-nenek bercocok tanam. Anak-anak sekolah pun pagi sebelum berangkat sekolah, menyempatkan untuk merawat tanaman, demikian juga saat pulang sekolah. Pegawai negeri di daerah itu, bahkan ada seorang polisi, yang penghasilan terbesarnya berasal dari bertani. Akhir tahun 2008, ketika banyak orang fasih bicara tentang ëkrisis globalí, petani di daerah ini justru berbondongbondong mendatangi dealer untuk membeli motor secara cash! Dengan motor besar buatan Jepang yang baru dibeli, mereka melakukan touring ke beberapa kota di Jawa.53

Table 13. Hasil Perolehan Penjualan Cabe Merah Kelompok Tani Pelem Sewu Makmur Desa Garongan, Kecamatan Galur, Kulon Progo54

NoBulan (2008)No Bulan Pendapatan (kg) Harga (Rp)Harga (Rp)
1Mei1 Mei 5.460 54.144.83954.144.839
2Juni2 Juni 29.854 317.164.3 10317.164.3 10
3Juli3 Juli 20.722 297.709.136297.709.136
4Agustus4 Agustus 29.880 323.256.090323.256.090
5September5 September 43.148 126.005.709126.005.709
6Oktober6 Oktober 60.910 215.202.815215.202.815
7November7 November 28.892 130.637.155130.637.155
8Desember8 Desember 5.210 41.867.55341.867.553
TOTALTOTAL 224.076 1.505.987.6071.505.987.607

Pada awalnya warga mengakui bahwa tanah yang mereka olah adalah milik PA. Akan tetapi dengan kasus rencana penambangan yang justru difasilitasi oleh keluarga PA itu, mereka mengatakan bahwa,

ìTanah itu milik Yang Kuasa, karena sejak dulu sudah ada seperti itu. Kalau milik PA, apa PA membayar pajak? Kan tidak. Seperti misalnya tanah kas desa, itu bukan milik Pak Lurah atau pamong, tapi milik semua warga desa. Tanah Paku Alaman adalah milik semua orang Paku Alaman, bukan milik PA-nya sajaî.55

Argumen di atas, selain memberi dasar filosofis yang berkesesuaian dengan apa yang dinyatakan dalam kutipan di awal tulisan, menempatkan persoalan pada ëkondisi sosial ekologi macam apa yang mengakibatkan mereka termarjinalisasi, dan kemudian membuat gerakan untuk mempertahankan dirií. Bukan pada argumen hukum yang selalu dipakai oleh aparat pemerintah dan lembaga formal lainnya. Umumnya, dengan argumen hukum itu, mereka terstigmatisasi sebagai ëpenjarahí, ëpenduduk liarí, sehingga serangkaian operasi dan bahkan teror dilakukan guna melakukan ëpenertibaní.56 Maka di sinilah pendekatan ekologi politik diperlukan, untuk memahami ëbagaimana segala sesuatu berkembang bergantung sebagian pada dimana hal itu berkembang, di atas apaapa yang telah secara historis mengendap di sana, dan di atas struktur sosial dan ruang yang telah ada di tempat ituí.57

Dengan cara pandang itu kita bisa melihat bagaimana masyarakat memaknai diri dan sesuatu di luarnya (antarwarga, Paku Alaman, dan pemerintah). Sebagai ruang yang tidak nir-sejarah dan geografis, tidak bisa dinafikan bahwa antar warga juga berbeda kepentingan. Mereka yang berada di luar lahan pesisir mempunyai kepentingan berbeda, yang barangkali setuju dengan isu penambangan. Sebagaimana diakui,

ì.....kami tidak keberatan dengan penambangan pasir besi, tapi jangan di lahan pertanian kami. Di Wates sana, di Kulon Progo sebelah gunung, silahkan. Kami tidak akan membangkang kepada pemerintah, kami hanya mempertahankan hak kami. Pada hakekatnya kami tidak menghalangi niat pemerintah, kalau mau menambang silahkan di daerah gunung.î58

Tentang keistimewaan Yogyakarta, muncul komentar yang aktual, tidak pada aspek kepemimpinan dan tata pemerintahan, namun mengenai aspek yang berkenaan langsung dengan hajat hidup mereka,

ìMau istimewa, super istimewa, atau hyper-istimewa silahkan, saya tidak masalah. Tetapi tanah-tanah itu dibagikan kepada rakyat. Tanah kan untuk rakyat bukan pejabatÖ. Yogyakarta mau istimewa silahkan, tetapi tanah tetap menjadi hak rakyat. Sudahlah tidak usah ada PAG dan SG, itu tidak menguntungkan rakyat, memang buat penguasa menguntungkan, karena mereka bisa memiliki dan menjual. Yogyakarta silahkan istimewa, saya tidak tahu istimewa itu apa. Istimewa kok gedung pusakanya hancur waktu gempa kemarin. Gedung Trajumas kan gedung pusaka, Trajumas artinya timbangan mas, simbol keadilan. Jadi karena sudah hancur, Yogyakarta sudah tidak punya timbangan mas lagi, sudah rusak.î59

Pengalaman ini memberi cara pandang baru bagaimana masyarakat saling melihat dirinya, pihak Paku Alaman, dan pemerintah, serta bagaimana pinggiran dan pusat saling memandang. Dalam cara pandang mereka, keberadaan tanah adat PAG (dan SG) yang sedang mereka hadapi malah diselewengkan oleh elit-elit adatnya dan cenderung mengorbankan masyarakat (adat) yang telah mengolah dan berdiam di atasnya. Dalam konteks semacam inilah keistimewaan Yogyakarta dimaknai ulang.

46 Muhammad Zamzam Fauzannafi, ëSejarah dan Institusionalisasi Kampung Tungkakí, dalam Jurnal Kampung, Yayasan Pondok Rakyat, 2005, hlm 84ó8.

47 Wawancara dengan Hersumpana, direktur YPR, Yogyakarta, 16 Januari 2009.

48 ibid.

49 Kompas, 1 Oktober 2004.

50 Bernas, ëLahan Pasir Jadi Rebutaní, 6 Agustus 2008.

51 Ibid .

52 Widodo, 31 tahun, petani lahan pasir di Garongan, Panjatan, Kulonprogo. Wawancara, Yogyakarta, 8 Januari 2009.

53 Ibid.

54 Data penjualan satu dari 3 kelompok tani yang ada di desa Garongan.

55 Ibid.

56 Hal semacam ini terjadi pula. Pos-pos penjagaan mereka pada tanggal 27 Oktober 2008 dibakar oleh segerombolan pihak yang ditengarai pendukung penambangan pasir besi. Uniknya, sebagaimana yang ditangkap oleh kamera sebuah televisi swasta, gerombolan yang membakar ini dikawal oleh pasukan polisi yang bukan malah berusaha menghentikannya. Lihat salah satu pemberitaannya, Jawa Pos, ëAksi Pro-Kontra Pasir Besi Makin Anarki, Polisi Bantah Pembiaran, Janji Selidiki Aktor Intelektualí, 28 Oktober, 2008.

57 Noer Fauzi, ëDari Okupasi Tanah Menuju Pembaruan Agraria: Konteks dan Konsekuensi dari Serikat Petani Pasundan (SPP) di Garut, Jawa Baratí, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 [edisi revisi]), hlm. 474.

58 Burhan, 28 tahun, petani Garongan, Panjatan, Kulonprogo. Wawancara, Yogyakarta, 8 Januari 2009.

59 Widodo, Ibid.

J. Ikhtisar

Status tanah adat (Sultan Ground dan Paku Alaman Ground) sebenarnya mampu memberikan kesempatan masyarakat akses pada tanah. Akan tetapi hal ini sangat tergantung pada sikap yang diambil sang penguasa untuk mendermakan tanahnya kepada rakyat, ikut memberi jaminan atasnya, dan melindungi dari kekuatan besar yang tidak bisa dihadapi sendiri oleh mereka. Agar aksesibilitas itu mendapat jaminan yang langgeng, maka perlu didefinisikan kembali apa arti adat itu. Apakah adat itu lebih menyangkut pada elit adat (elitisasi adat) ataukah juga komunitas/anggota adat, serta kelembagaan adat yang di dalamnya ada ëpaugeran-paugeraní yang ditaati dan disepakati bersama, dan menjadi dokumen publik yang bisa dilihat agar semuanya bisa saling melakukan kontrol.

Sertifikasi tanah, sebagai tafsir minimalis terhadap pelaksanaan UUPA di Yogyakarta, sebaliknya juga rentan terhadap praktik-praktik komersialisasi yang akan mengiringinya. Sertifikasi seringkali, pada kenyataannya, menjadi awal untuk memudahkan alih fungsi dan kepemilikan lahan melalui pasar tanah. Tidak hanya pengalaman yang pernah terjadi di Yogyakarta (pada tahun 1919, 1984, dan 1990-an), juga di beberapa negara, kasus Sertifikasi seringkali memberi gambaran serupa.

Sebaliknya juga, status adat juga bisa menjadi kekuatan imperatif untuk memarjinalkan masyarakat ketika adat digunakan sebagai dalih oleh para elitenya. Kasus rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo memberi pemahaman bagi kita, bagaimana seharusnya tanah yang dilindungi secara adat, bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Ia sekaligus menyadarkan kemungkinan bahaya yang bisa ditimbulkan, jika adat justru hanya untuk memberi jaminan pada sejumlah kecil orang saja. Tentu kita tidak menginginkan adat diciutkan maknanya menjadi ëhak milik pribadií yang kemudian bisa ditawarkan kepada siapa pun yang bisa membelinya. Sebab adat adalah kebudayaan, sebagaimana budaya, ia adalah ëbuatannyaí orang banyak.

Pelaksanaan UUPA di Yogyakarta barangkali juga bisa menjadi pembelajaran untuk memikirkan ulang bagaimana cara terbaik, untuk di satu sisi hukum nasional ditaati, dan di sisi lain bagaimana hukum itu dijalankan di atas ruang sosial, historis, dan geografis yang ada. Melalui Yogyakarta, bukan saja bagaimana kemudian UUPA ëmemandangí hukum adat, namun sekaligus bagaimana lokalitas-lokalitas itu ëmemandangí balik UUPA. Sebagaimana pengalaman Reforma Agraria di India, pemikiran ke arah pelaksanaan Reforma Agraria yang diatur oleh pemerintah (hukum) pusat, namun pelaksanannya diserahkan kepada daerah-daerah, perlu dilakukan. Hal ini mengingat perbedaan kondisi masyarakat dengan latar sejarah yang berbeda dan pengalaman politik yang multiragam

Bila aspek pertanahan dianggap sebagai salah satu substansi keistimewaan Yogyakarta, maka gagasan yang dibayangkan ia bukan terletak pada status kepemilikannya; SG, PAG, ataukah negara, akan tetapi apakah penguasaan itu diperuntukkan sebesar-besarnya bagi rakyat, jaminan aksesibilitas, dan kepastian hukum pada mereka. Dalam konteks SG dan PAG yang dalam kenyataannya memberi rakyat jaminan akses atas tanah, maka mitos ëRaja Budimaní harus terus dihiduphidupkan agar yang bersangkutan merasa selalu diingatkan akan hakikat kekuasan sesungguhnya: mengatur agar rakyat sejahtera dan penghargaan atas kemanusiaan secara luas.

Perusakan dan pembakaran pos masyarakat tani lahan pesisir oleh kelompok tak dikenal yang berpakain serba hitam. Saat itu masyarakat sedang di lahan mereka bertani. Sumber: Fery

Perusakan dan pembakaran pos masyarakat tani lahan pesisir oleh kelompok tak dikenal yang berpakain serba hitam. Sumber: Fery

Masyarakat tani lahan pesisir bergerak hendak melakukan perlawanan. Untunglah tidak terjadi konflik fisik. Mereka yang telah melakukan perusakan telah pergi. Sumber: Fery

Masyarakat tani lahan pesisir bergerak hendak melakukan perlawanan. Untunglah tidak terjadi konflik fisik. Mereka yang telah melakukan perusakan telah pergi. Sumber: Fery

Masyarakat Kulonprogo yang tergabung dalam PPLP (Paguyuban Petani Lahar Pesisir) menolak rencana penambangan pasir besi.

Patok Tanah Paku Alaman Ground (TPAG), dibuat tidak lama sebelum kasus 'Pasir Besi' muncul. sumber; istimewa

Monografi Naskah Akademik RUU Keistimewaan Yogyakarta oleh Tim JIP-UGM, 2008.

BAB V PEREBUTAN RUANG DAN KONTESTASI BUDAYA

A.Yogyakarta, dari Tata Ruang ke Relasi Sosial

Hal pertama yang dilakukan ketika otoritas kekuasaan baru telah ditancapkan (1755) adalah melakukan penataan dan pengorganisasian ruang sebagai pengejawantahan dari operasionalisasi kekuasaan. Penataan ruang menjadi unsur penting bagi efektivitas pemerintahan dan penciptaan kewibawaan kekuasaan. Hamengku Buwono I dikenal sebagi seorang arsitek yang canggih sehingga ketika ia naik tahta maka penataan ruang kekuasaan dilakukan dengan mendasarkan pada filosofi keyakinan yang diakui sekaligus merupakan pancaran kebijaksanaan dan keadilihungan keraton sebagai pusat kekuasaan. Penataan ruang itu terlihat hingga saat ini dengan jalur-jalur pengaturan jalan raya dan pemukimanpemukiman.

Konsep tata ruang memperlihatkan tata hubungan yang terjalin antara keraton sebagai pusat kekuasan dengan rakyatnya. Pembagian lokasi pemukiman yang dikelilingi benteng merupakan bagian dari rumah tangga keraton yang difungsikan untuk melengkapi dan membantu urusan-urusan dalam keraton.1 Kajian terhadap struktur tata ruang kota Yoyakarta menunjukan bahwa sumbu lokasi struktur itu membujur dalam satu garis lurus dari selatan ke utara yang menghubungkan lokasi-lokasi penting; Parangkusumo, Panggung Krapyak, Keraton, Tugu, Gunung Merapi. Tempat-tempat itu tidak hanya ruang fisik yang netral tetapi merupakan lokasi-lokasi penting dalam struktur kebudayaan keraton dan masyarakat. Dari jalur selatan-utara ini awal pertumbuhan kota Yogyakarta dimulai yang disusul dengan arah timur-barat ketika jaringan transportasi dan infrastruktur pendukungnya berkembang sejak abad-19.2 Persebaran pemukiman pada waktu-waktu selanjutnya akibat pertambahan penduduk menyebar dari tempat-tempat awal ini.

Dalam kaitannya dengan Yogyakarta, Farida menyebutkan bahwa sejak perjanjian Giyanti ditandatangani, Belanda merasa berhak ikut campur dalam masalah-masalah politik Jawa. Modus vivendi baru segera tampak dari kondisi ini. Para pangeran Jawa nampak jelas memiliki kekuasan yang bersifat spiritual dan politik sedangkan Belanda (ras putih) diam-diam mengawasi keputusan yang diambil dan juga keuntungan dalam bidang ekonomi.3

Meskipun demikian Yogyakarta sebagai wilayah kerajaan tetap berada di bawah kekuasaan kesultanan. Pembagian ruang seperti yang telah disebutkan tidak secara otomotis menetapkan hubungan pemilikan yang tetap antara ruang/tanah tertentu dengan individu yang berada diatasnya. Karena keberadaan individu atau kelompok tertentu yang sudah dipilah-pilah itu lebih pada posisi ëditempatkaní bukan ëmenempatkan dirií. Hubungan antara manusia dan ruang yang ditempatinya melahirkan perbedaan hak, kewajiban, status, dan cara hidup. Menurut Harvey (2005), kesadaran atas ruang tinggal memungkinkan seseorang mengenali aturan ruang dan tempat dalam sejarah hidupnya, membangun relasi dengan ruang disekitarnya, dan mengenali bagaimana transaksi antar individu dan organisasi dipengaruhi oleh ruang yang memilah-milah (separate) mereka. Hal ini memungkinkannya mengenali hubungan antara dirinya dan tetangganya, batas wilyahnya, dan bahasa keseharian yang mereka gunakan. Relasi penguasaan atas ruang yang demikianókeraton sebagai pusató pada masa selanjutnya menimbulkan apa yang disebut dengan wilayah perdikan. Wilayah atau desa perdikan ini adalah pemberian hak raja atas ruang tertentu kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu dengan melakukan pembebasan orang dan tanah atau ruang hidupnya. Konversi hubungan antara manusia dan ruang tinggalnya ikut mengubah pola pemilikan dan status meskipun dalam konteks keraton kekuasaan tetap berpusat di sana. Kategori wilayah perdikan memperlihatkan strategi tersebut berjalan sangat baik. ëHadiahí kerajaan itu tidak diberi secara cuma-cuma melainkan dalam kerangka pengaturan sosial dan penguatan kontrol kerajaan.4

Pembentukan desa perdikan memperlihatkan suatu hubungan yang unik dan khas pada masanya. Karena kekuasaan berada dan terpusat di kerajaan maka semua orang di luar itu pada dasarnya dilihat sebagai tidak memiliki apapun termasuk hak pemilikan atas ruang yang ditempatinya. Semua relasi yang terbentuk dalam sistem sosial dan ruang tinggalnya baru ada setelah diberi oleh kerajaan. Wilayah perdikan itu hampir serupa dengan sistem wakaf dalam hukum Islam. Agensi yang berada dibalik kebijakan perdikan itu melahirkan pandangan positif rakyat terhadap rajanya. Hal ini sering diungkapkan dalam istilah-isitlah bernada sanjungan seperti kebijaksanaan, kemurahatian, kedermawanan, kebaikan, dan sebagainya yang mengukuhkan kembali otoritas kekuasaan tradisional. Cara ini merupakan strategi yang sangat baik dalam mempertahankan kekuasaan lokal pada waktu-waktu selanjutnya. Strategi kebudayaan yang luar biasa melalui ëpemberianí, ëpembagianí, ëpelepasaní hak keraton ternyata mampu membuat otoritas ini bertahan dan mendapatkan simpati luas dari rakyat, hingga saat ini.

Kehidupan sosial ekonomi akan melibatkan persoalan pertanahan atau ruang hidup. Tanah/ruang hidup menunjuk pada seseorang akan status tertentu begitu juga aspek kehidupan yang melingkupi perorangan atau kelompok selalu berhubungan dengan tanah atau hasil kerja atas tanah. Masalah pengolahan tanah ini membawa juga ke arah pengertian ikatan tradisional masyarakat yaitu ikatan vertikal atau feodal yang kian hari menjadi semakin kuat.

Surjomihardjo (2008) mencatat pertumbuhan kerajinan dan perkembangan usaha batik dari wilayah perdikan ini. Otonomi individual dan komunitas yang muncul akibat status baru yang mereka sandang sebagai daerahódalam batas tertentuóíotonomí memberi keleluasaan-keleluasaan baru, jaringan interaksi yang makin luas, waktu luang yang lebih banyak, dan kepercayaan diri yang meningkat, adalah faktor pendorong maraknya usaha kerajinan batik. Pada 1927 tercatat tidak kurang dari 169 perusahaan batik dan home industri batik yang tersebar di seluruh kota dan tiga kabupten lainya. Aktivitas sosial-ekonomi ini memunculkan upaya perbaikan jalan, tranportasi umum, pola-pola baru pemasaran, interaksi sosial yang makin luas, dan bentuk-bentuk baru relasi sosial. Tiap pagi dan sore para pekerja dan tukang cap batik pulang pergi dari Karangkajen ke Mlangi (±10 km) dan Kota Gede(±2 km), perjalanan ditempuh dengan jalan kaki atau naik sepeda. Waktu tempuh yang dibutuhkan mencapai sekitar 30 menit (Kota Gede) sampai 1 jam (Mlangi) perjalanan, waktu yang cukup lama bagi orang-orang itu untuk berjalan bersama dan melakukan kontak-kontak personal dan ekonomi. Pengerjaan batik dan pemasaranya melibatkan banyak perempuan, sekitar 2.834 dari jumal pekerja 13.095 orang adalah perempuan. Itu baru di Bantul belum di tempat-tempat lain. 5

Beragamnya barang kerajinan dan merebaknya lokasilokasi sebagai tempat dimana komunitas-komunitas kreatif di Yogyakarta muncul, sesungguhnya dapat ditelusuri dari sini (penempatan pemukiman seturut keahlian kelompok).6 Seperti disebutkan tadi bahwa hubungan antara ruang dan manusia yang berada di atasnya memberi status, cara baru interaksi, dan identitas khusus mampu mendorong prosesproses kreatif dalam berbagai situasi baru di masa selanjutnya. Tetapi di masa itu (abad ke-18-19) otoritas yang mengatur konversi ruang dan penempatan-penempatan berada di keraton sebagai pusat kekuasaan. Sehingga prinsip-prinsip pengaturan ruang dalam kalkulasi ekonomi belum muncul. Ruang dimaknai sebagai ruang sosial yang pekat dalam interaksi komunal yang terjalin secara hirarkis namun penuh dengan nuansa kekerabatan, sesuatu yang hilang pada ruang kota modern.7 Suatu kebudayaan bagaimanapun tidak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang dimana kebudayaan itu dibangun, dipelihara, dilestarikan atau bahkan diubah.8

Konstruksi keistimewaan melihat bahwa keraton adalah pusat tradisi yang posisinya perlu diperteguh dengan legitimasi hukum formal agar mampu menjadi penjaga kebudayaan.9 Pertanyaannya yang perlu dimunculkan adalah apakah tradisi, nilai-nilai luhur, keraton, dan sebagainya masih

Jogja dibangun Mall!!
Buruankejogaebeluma(akaberubamenjaaka
Nagenet sama ngangkring
Tahu 300 perak, ngenetnya 25ribu.
Warung hotsot Lek Man.
Maununkinyanpterakhirkalina
Mungkin yang terakhir kalinya.
Sudahlah lepaskan Jogja semua
Sudahlah lepaskan Jogjasemua
Sudanianlepaskan Jogja semua
htto:/Uforum wiatersat com/yogveskarta/1252-naobral-geodheng-lgi
http://forum.wintersat.com/yoaveskarta/1252-ngobral-gendheng-loajia
http://forum.wintersat.com/yogyeskarta/1252-ngobrol-gendheng-ogia-
http:/forum.wintersat.com/yoayeskarta/1252-ngobrol-gendheng-loaia-
http:/forum.wintersat.com/yoayeskarta/1252-ngobrol-gendheng-logia-a
http://forum.wintersat.com/voayeskarta/1252-ngobral-gendheng-logja-d
http://forum.wintersat.com/voayeskarta/1252-ngobral-gendheng-logja-dib
http://forum-wiotersat.cam/yogveskarta/1252-naobral-gepdheng-lggig-dib
htto:/forum wintersat com/voaveskarta/1252-naobral-geodheng-logig-diho
htto:/ forum wdatarsat cam/uoavorkarta/1252 aabral ggadhogg-laaia-dihar
auanarlepaskanogjaennaa
ddanarlepaskaogjasennaa
auamarepaskanJogjaennaa
adaiarepaskanJogjaennda
ddanarepaskanJogjaennaa
sudannaniepaskanJugjasenua
sudannaniepaskanJugjasenua
sudannaniepaskanJugjasenua
sudannaniepaskanJugjasenua
sadananiepaskanJogjasenua
sddaniannlepaskanJogjasenda
sadanianiepaskanJogjasenda
udananepaskanJogjasenda
ddanianepaskanJogjasenda
ddanianepaskanJogjasenda
ddanianepaskanJogjasenda
ddanianepaskanJogjasenda
ddanianepaskanJogjasenda
ddanianepaskanJogjasenda
ddaniaepaskanJogjasenda
ddananepaskanJogasenda
ddananepaskanJogasenda
ddananepaskanJogasemda
ddananepaskanJogasenda
ddananepaskanJogasenda
ddananepaskanJogasenda
ddannanepaskanJogjasenda
ddannanepaskanJogjasenda
ddannanepaskanJogjasenda
ddannanepaskanJogjasenda
ddananepaskanJogjasenda
ddananepaskanJogjasenda
ddananepaskanJogjasenda
duananlepaskansogjasenda
duananlepaskansogjasenda
duananlepaskansogjasenda
duananlepaskansogjasenda
duananlepaskansoejasennda
duananlepaskansoejasennda
duananlepaskansoejasennda
duanarepaskaJogjaennda
duanarepaskaJogjaennda
duanarepaskaJogjaennda
duanarepaskaJogjaennda
duanarepaskaJogjaennda
duanarepaskanogaennaa
duanarepaskanogaennaa
duanarepaskanogaennaa
duanarepaskanogaennaa
duanarepaskanogaennaa
duanarepaskanogaennaa

dijadikan frame of reference bagi cara berpikir dan bertindak warga Yogyakarta? Di tengah situasi dan budaya yang sedang mengalami perubahan sangat cepat akibat mobilitas ruang yang mengaburkan identitas dan kerangka rujukan nilai. Kebudayaan tidak dapat lagi dilihat sebagai kata benda yang merujuk ke masa lalu karena pemahaman ini tidak cukup memadai untuk melihat kebudayaan apa yang sekarang ini sedang berlangsung di masyarakat. Dalam proses dewasa ini pada tingkatan realitas yang menjadi pedoman sesungguhnya adalah praktik-praktik yang dipelajari setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, bukan suatu peta warisan tentang code of conduct. Karena dewasa ini sistem nilai tradisional mulai digantikan oleh sistem nilai modern sehingga sistem referensi tidak lagi berkiblat pada tradisi, tetapi pada nilai-nilai modernitas dengan logika berfikir yang berbeda.

Perubahan tata nilai sedang terjadi di masyarakat dimana kehidupan bukan hanya sekedar melanjutkan ënalurií masa lalu tetapi telah menjadi arena negosiasi berbagai tata nilai yang tidak hanya lokal, atau nasional tetapi juga global. Kecenderungan ini berjalan seiring dengan melemahya pusat-pusat kebudayaan sebagai pengendali dan pewarisan sistem nilai. Pusat-pusat kebudayaan, baik diwakili keraton atau institusi adat dan keagamaan, telah mulai kehilangan peran dan pengaruhnya di dalam percaturan politik nilai, khususnya di dalam konstruksi dan rekonstruksi nilai-nilai kehidupan.10

1 Pembagian ruang itu seturut dengan keahlian masing-masing kelompok. Sebagai contoh, kampung Kemitbumen menjadi tempat tinggal abdi dalem kemitbumi yang bertugas sebagai pembersih keraton. Kampung Siliran sebagai tempat tinggal para para silir yaitu mereka yang bertugas mengurusi penerangan keraton. Kampung Gamelan, tempat tinggal abdi dalem yang mengurusi kuda keraton. Kampung Patehan, tempat tinggal abdi dalem yang bertugas menyiapkan minuman teh keraton. Kampung Nagan, tempat tinggal abdi dalem penabuh gamelan keraton. Kampung Suronatan, tempat tinggal abdi dalem yang betugas dalam urusan keagamaan. Tatanan kampung di luar garis benteng juga megikuti pola yang sama tetapi lebih pada pembagian pekerjaan dan pembedaan etnis. Kalangan profesional, administratur pemerintahan, dan prajurit tinggal di luar garis batas benteng keraton termasuk di dalamnya mereka yang dipilah dalam etnis tertentu seperti Madura yang tinggal di kampung Meduran dan Cina yang tinggal di kampung yang disebut Pecinan, lihat Djoko Suryo ìPenduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta (1900-1990)î dalam Freek Colombijn, dkk. Kota Lama, Kota Baru; Sejarah Kota-kota di Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2008) hlm.

36 2 ibid., hlm.31.

3 Farida Soemargono, Sastrawan Malioboro 1945-1960, (Nusa Tenggara Barat: Lengge, 2004) hlm. 3ó5.

4 Kategori desa perdikan itu adalah pertama pesantren. Ruang ini diberikan kepada individu atau sekelompk orang tertentu untuk dijadikan sebagai sumber pengajaran dan pendidikan kegamaan. Mereka yang tinggal di sana dibebaskan dari kewajiban-kewajiban lain seperti kerja rodi. Hak atas wilayah ini bisa berlaku secara turun temurun. Kedua desa mijen, warga yang tinggal di atasnya terutama keluarga-keluarga tertentu boleh mengambil buah-buahan atau sesuatu yang dihasilkan dari tanaman yang tumbuh di atasnya. Ketiga, kaputihan di mana hasil-hasil desa hanya boleh dipakai oleh orang putih yaitu mereka yang menjalankan agama secara baik sebagai pembeda dari abangan. Pemberian ini menjadi suatu stimulasi dan bentuk pengaturan sosial di mana kelompok putih dan mereka yang menjalankan perintah agama dengan baik akan mendapat hadiah dari keraton. Keempat pakuncen desa yang diberikan khusus kepada ahli kunci makam raja-raja. Wilayah ini dibebaskan dari pajak dan upeti, lihat Abdurrachman Surjomihardjo, Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 39ó40.

5 Ibid, hlm. 42ó43.

6 Kampung yang tumbuh di luar benteng merupakan kelompok seprofesi seperti pemerintahan, militer, pertukangan, pengrajin, serta golongan bangsawan; Pajeksan, kampung para Jaksa, Gandekan, kampung pesuruh istana, Dagen, tempat para tukang kayu, Jlagran, tempat para penata batu, Gowongan, kampung ahli kayu dan bangunan, dsb. Lihat Ryadi Goenawan & Darto Harnoko, Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogykart, Mobilitas Sosial D.I. Yogyakarta Periode Awal Abad 20-an, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,1993), hlm. 17-18

7 Hubungan seperti itu tampak dalam gambaran kehidupan priyayi dan abdi yang disajikan Umar Kayam dalam bukunya Mangan Ora Mangan Kumpul. Sobari, dalam pengantarnya, melihat bahwa semua jenis tata hubunganó dalam keluarga, dalam kelompok, dan dalam tata negaraóharus serba selaras. Dua kekuatan ini (priyayi dan abdi) tak harus bertarung untuk saling meniadakanósebagaimana Marx melihat ralasi buruh-majikan, melainkan malah wajib saling memperkuat. Mereka hidup dalam prinsip simbiosismutualisme. Lihat Mohamad Sobary, ìKi Ageng Kayam Memandang Duniaî, dalam Umar Kayam, Madhep Ngalor Sugih, Madhep Ngidul Sugih, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1997) hlm. ix.

8 Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 4.

9 Pemberian kewenangan dalam bidang kebudayaan didasarkan pada petimbangan bahwa Yogyakarta ñ Kesultanan, Pakualaman, dan rakyat Yog-

yakarta ñ memiliki budaya khas yang merupakan inti kebudayaan Jawa. Kebudayaan yang dimanifestasikan dalam wujud nilai-nilai, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur memiliki akar yang panjang dalam masyarakat D.I.Y. telah terbentuk melalui proses dialog yang panjang. Cornelis Lay,dkk. Monograph, on Politic and Govement, Vol 2, No.I. 2008. hlm. 52.

B. Segregasi Sosial ke Arah Multikultural

Segregasi sosial seturut hirarki sosial muncul sebagai karakteristik kota atau wilayah kolonial. Di Yogyakarta hubungan antara ruang dan identitas terlihat dalam pola pemukimanya. Segregasi sosial merupakan salah satu karakteristik kota kolonial. Menurut A. Yeoh, kota kolonial dicirikan oleh pertama adalah adanya masyarakat yang sangat beragam atau disebut sebagai masyarakat plural. Kedua, dalam keberagaman itu di dalamnya menyimpan hirarki sosial dimana rakyat atau kawula berada pada tingkat paling bawah. Ketiga, masyarakat kota kolonial selalu ditandai oleh pemerintahan rasial dimana kulit putih memegang kontrol yang besar terhadap kelompok lain.11 Selain profesi, pola pemukiman masyarakat Yogyakarta abad ke-18-19 dikelompokan sesuai identitas dan status sosial. Hal itu tampak pada nama-nama perkampungan yang memperlihatkan ciri sebagai kampung etnis, seperti Pecinan, Meduran, Sayidan, Bugisan. Kelompok sosial tersebut berhubungan dengan lokasi-lokasi kelembagaan sosial yang menjadi tempat aktivitas khusus yang diperuntukan bagi mereka seperti pasar, pabrik, dan pemerintahan.

Sebagaimana umumnya kota warisan kolonial, segregasi sosial terlihat jelas dari pola-pola pemukiman di Yogyakarta. Kota kolonial memiliki ciri khusus yang hampir sama yang memperlihatkan wajah ganda. Pusat kota merupakan wilayah pemukiman elite pemerintahan dan pusat perdagangan yang dihuni oleh golongan Eropa, Cina, dan Timur Asing lainya seperti Arab dan India.12 Di Yogyakarta bagian utara keraton adalah wilayah yang paling padat penduduknya. Di sekitar timur benteng Kompeni tumbuh pemukiman orang-orang Eropa, sedangkan di sekitar pasar (Beringharjo) tumbuh pemukiman orang-orang Cina. Mereka kemudian meluaskan pemukimanya ke timur Sungai Code, kampung itu sekarang disebut dengan Bintaran. Awal abad 20 orang-orang Eropa membuka daerah pemukiman baru di bagian utara kota di kampung yang kini disebut Kota Baru. Sedangkan orang-orang Cina yang semula bermukim di sekitar Pasar Beringharjo melebar ke Kampung Beskalan dan Ketandan. Hadirnya sistem produksi baru dan dorongan alamiah profesi khusus mereka sebagai pedagang, pemungut cukai, dan pemilik rumah candu membuat golongan ini menyebar ke tempat-tempat lain seturut dengan pembukaan jalur transportasi baru. Timur Asing Arab mendiami kampung yang disebut Sayidan.13

Sedangkan kawasan pinggiran yang melingkari pemukiman elite politis dan bisnis ini adalah permukiman bumiputera. Pemukiman bumiputera selain mengelilingi kawasan pemerintahan kolonial juga mengelilingi kekuasaan feodal. Pada masa setelah kemerdekaan permukiman elite kolonial ini telah berganti penghuni; dari birokrat kolonial ke birokrat nasional. Sedangkan kawasan pusat perdagangan berubah wajah fisiknya. Pusat perdagangan di Yogyakarta kini dijejali oleh pusat-pusat perbelanjaan serta perluasan zona perdagangan ke wilayah lain. Orang-orang yang memegang peranan

penting di pusat-pusat perdagangan itu meskipun kini berva13 Ryadi Goenawan & Darto Harnoko, Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Mobilitas Sosial D.I. Yogyakarta Periode Awal Abad 20-an, (Jakarta:

riasi karena terjadinya perubahan sosial, politik, dan ekonomi, namun masih didominasi oleh etnis yang lebih dulu menempatinya.

Persoalan pemukiman ini pada masa selanjutnya (akhir abad 20-awal abad 21) memperlihatkan segregasi yang tidak hanya didorong oleh kategori etnis dan profesi tetapi lebih pada aspek ekonomi. Pemukiman-pemukiman elite tersebut menjauh dari pusat keramaian kota, ekslusif, dan membangun batas gegografis, ekonomi, sosial, dan budaya.14 Di Yogyakarta, segregasi sosial ini seolah tidak menampakkan gesekangesekan sosial yang dapat memunculkan konflik horisontal. Dipermukaan kenyataan itu memang tidak terlihat tetapi dibawah lanskap sosial yang terkesan aman dan tentram itu sesungguhnya menyimpan riak-riak konflik sosialnya sendiri. Di abad 21 perubahan tata ruang itu melahirkan bentuk-bentuk aktualisasi budaya baru seiring dengan prinsip-prinsip umum pengaturan sosial yang paling diinginkan masyarakat.

Menguatnya identitas lokal yang mungkin secara tidak

sadar terbawa oleh semangat RUUK memungkinkan isu ten14 Kompleks perumahan seperti Merapi Regency, Casa Grande, dan sebagainya, tang putra daerah dapat memperlemah integrasi sosial yang telah terbangun lama. Oleh karena itu penguatan kembali kelembagaan sosial dan perhatian pada aspek keadilan sosial dan ekonomi menjadi dasar untuk menetralisir menguatnya identitas primordial. Integrasi nasional pada masyarakat majemuk yang segregatif berpusat pada lembaga-lembaga pendidikan, agama dan sosial, sekolah, masjid, gereja, puskesmas, balai petemuan, lapangan olahraga dan tempat rekreasi harus ditempatkan secara seimbang sehingga dapat berfungsi sebagai faktor integratif.15 Sebuah faktor fundamental bagi terwujudnya masyarakat multikultural.

Perekatan identitas tidak hanya terjadi dalam batasan kelas ekonomi, etnis, dan keaslian tempat kelahiran. Namun sekarang ini di Yogyakarta yang mengklaim diri sebagai daerah yang memiliki modal toleransi tinggi dalam kehidupan sosialnya, menyimpan benih-benih intoleransi yang nyata.16 Intoleransi itu misalnya tampak pada segregasi sosial yang didasarkan pada sentimen keagamaan. Banyak orang atau mahasiswa zaman dulu di era tahun í70-í80-an merasa penerimaan masyarakat terhadap perbedaan begitu tinggi. Sehingga antara mereka yang datang dan penduduk terjalin suatu hubungan sosial kekeluargaan yang sangat erat. Pertukaran dan hibridasi kebudayaan terjadi dalam dinamika yang positif dimana melalui saluran ini ikatan kebangsaan terbentuk. Situasi sosial itu sekarang terancam dengan lahirnya penguatan-pengutan identitas baru. Salah satu contoh paling nyata adalah realitas koskosan yang di depan pintunya bertuliskan ëMenerima Kos Putri Muslimí atau ëMenerima Kos Khusus Muslimí. Relasi sosial masyarakat Yogyakarta tidak hanya dibelah oleh perenggangan hubungan sosial berdasar ekonomi tetapi juga agama.

Kos-kosan sebagai tempat tinggal para perantau semakin berubah fungsinya. Kini masyarakat sendiri melihat kos sebagai sumber daya ekonomi bukan sebagai modal kebudayaan yang penting. Pemerintah sendiri juga ikut meneguhkan realitas ini dengan lahirnya Perda Kos-kosan yang mengatur tidak hanya bagaimana masyarakat melihat kos-kosan sebagai lahan ekonomi tetapi juga mempertipis hubungan kekeluargaan antara pemilik kos dengan penyewa kos. Kos-kosan seharusnya menjadi arena integrasi sosial dan kebudayaan dari berbagai identitas, karena selain saluran pendidikan, kos-kosan sebenarnya memiliki peran yang besar untuk menciptakan masyarakat multikultural, toleran, dan menghargai pluralitas. Di sisi lain, realitas ini melahirkan bentuk-bentuk baru ruang tinggal yang semakin menegaskan perbedaan identitas dan menghalangi integrasi sosial dan kebudayaan. Bentuk paling nyata dalam hal ini adalah merebaknya asrama mahasiswa menurut asal kedaerahan. Di satu sisi, banyaknya jumlah asrama daerah ini menunjukan pluralitas kehidupan masyarakat khsusnya mahasiswa. Namun di sisi lain kenyataan ini jika tidak dekelola dengan baik akan memunculkan konflik horizontal. Meskipun frekuensinya tidak terlalu tinggi namun beberapa peristiwa tawuran antar etnis mahaiswa menanamkan benih ketidakharmonisan sosial.17

Asrama mahasiswa kini seperti ëwilayah kedaulataní satu daerah tertentu. Di mana keanggotan komunitasnya ditentukan oleh keaslian kelahiran seseorang. Sehingga pembauran-pembauran sosial menjadi terbatas pada kalangan etnis bersangkutan. Meskipun pertemuan-pertemuan lainya terjadi melalui saluran pendidikan namun tidak cukup kuat menjadi perekat sosial yang kuat. Ketika mereka kembali ke asramanya, maka nuansa entisitas itu akan kembali menguat. Hal ini menjadi preseden buruk bagi tumbuh kembangnya kehidupan sosial yang multikultural. Menguatkan kembali ikatan sosial antaretnis, dan hubungan anak kos dengan pemiliknya adalah sesuatu yang sangat penting dalam membangun kerekatan sosial dan multikulturalisme.

10 Irwan Abdullah, op.cit., hlm. 58ó60.

11 Diaz Pradadimara, ìPenduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassarî, dalam Freek Colombijn, dkk., op.cit., hlm. 252.

12 Usman Pelly, ìSegregasi Permukiman di Perkotaan dan Sebuah Alternatifî, dalam Harsya W. Bactiar,dkk. Masyarakat dan Kebudayaan, (Jakarta: Djambatan, 1988) hlm. 422.

Departemen Pendidikan& Kebudayaan RI, 1993), hlm. 20.

dibangun tidak untuk para migran dari desa, melainkan untuk para profesional muda kota. Hal ini terlihat dari tipe pemukiman dan fasilitas yang ditawarkan para pengembang, yang secara logis memperlihatkan ciri sebagai komoditi yang mahal, yang hanya dapat dijangkau oleh golongan menengah atas kota. Mereka yang mendiami pemukiman ini terdiri dari kelompok profesional yang menguasai kapital ekonomi tinggi. Dari sini terlihat pola pemukiman di Yogyakarta tidak lagi didasarkan pada keahlian tertentu, etnis, stratifikasi berdasar politik identitas melainkan pemilikan modal ekonomi. Kenyataan ini menandai satu jenis identitas baru masyarakat yang memunculkan kesenjangan serta segregasi sosial baru. Lihat, Irwan Abdullah, op.cit.

15 Usman Pelly, op.cit., hlm. 427.

16 Dalam perebutan ruang yang diakibatkan dari menjamurnya ëpraktik legalí per-parkiran di kota Yogyakarta, muncul sentimen-sentimen yang mengatasnamakan lokalitas dan antar-enerasi, misalnya dengan menyebut diri ëAku Cah Keneí (ACK) dan ëAku Cah Lawasí (ACL). Istilah-istilah ini muncul belakangan dan berbeda dengan gangs-gangs yang ada di tahun 80-90-an akhir (Gemax, Joxin, dll). Berbasis pada identitas daerah tertentu, mereka ini lebih berafiliasi politik, sementara yang sekarang ada muncul sebab perebutan-perebutan ruang (ekonomi).

C. Sarkem, Keistimewaan yang ëDilupakaní

Dimana relevansi isu keistimewaan Yogyakarta dengan Sarkem? Barangkali dua hal ini merupakan relasi yang saling menegasikan. Namun tidak demikian jika dibaca bahwa Sarkem, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Yogyakarta, ditempatkan sebagai subyek yang selama ini tercecer, yang

berhak ikut memberi pemaknaan tentang isu tersebut, berda17 Pada 15 Januari 2008 asrama mahasiswa diserang dan dibakar oleh sar pada peta masalah yang komunitas ini hadapi.

Ketika berbicara tentang Yogyakarta dan keistimewaanya, tulisan dan perspektif yang muncul selalu bernada istanasentris, pariwisata-sentris, pendidikan-sentris, dan sebagainya. Bahkan ketika orang bicara tentang keragaman budaya, lokus yang satu ini, Sarkem, tidak pernah masuk dalam perhitungan. Padahal kampung ini adalah bagian integral dari struktur sosial, ekonomi, budaya, pendidikan di Yogyakarta. Kehadiranya sebenarnya adalah residu dari hadirnya kekuatan modal yang destruktif, pembangunan infrastruktur yang salah urus, mobilitas sosial yang tak diorientasikan, dan perubahan kebudayaan yang tak diarahkan. Lebih dari itu praktik kehidupan Sarkem muncul dalam perjalanan sejarah yang panjang sejak kota ini lahir. Jika Yogyakarta diibaratkan seperti tubuh, maka lokasi ini seperti kudis atau koreng yang menempal dan karena itu tak pantas untuk disebut. Kalau orang membaca RUUK, bisa dipastikan bayangannya tidak sampai pada ëlokasií ini.

Sulit untuk memastikanódalam tahunósejak kapan Sarkem menjadi pusat pelacuran di Yogyakarta. Tetapi bahwa kampung itu tidak kalah terkenalnya dengan Malioboro, Tugu, dan Keraton adalah fakta yang sulit dibantah. Salah satu informasi menyebutkan bahwa pelacuran di Sarkem sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya setelah dibangunnya stasiun kereta di sebelah utara Sosrowijayan Kulon. Menurut Hull selama pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Cilacap, dan Surabaya pada tahun 1884 tidak hanya aktivitas pelacuran saja yang muncul, tetapi juga tempat penginapan dan fasilitas lainya meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi jalan kereta api.18

Di Yogyakarta pada tahun 1870 muncul pabrik gula di sebelah selatan dan barat kota yang dimiliki orang-orang Belanda. Setidaknya ada 17 buah pabrik gula pada dekade tahun tersebut. Munculnya pabrik gula ini memerlukan alat angkut yang lebih efektif. Pada tanggal 2 Maret 1872 jalur kereta api dibuka oleh NIS (Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij). Stasiun pertama yang dibangun terletak di Lempuyangan. Pada 12 Mei 1887 juga dibuka sebuah jalur kereta api yang disebut SS (Staats Spoorwegen) dengan stasiun di sebelah selatan Tugu. Pabrik lain yang ikut memperluas perkembangan geografis dan persebaran demografis pada 30 November 1901 yang bergerak di bidang konstruksi bangunan dan segala bidang teknis serta usaha dagang yang berbentuk jual beli barang-barang dari logam.19

Berkaitan dengan aktivitas di Sarkem, pada tahun 1924 telah dikeluarkan rijksblaad nomor 19 dalam artikel 1 dan 2 menyebutkan larangan rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pelacuran. Ini berarti kegiatan pelacuran sudah ada di Yogyakarta jauh sebelum dikeluarkanya peraturan tersebut. Peraturan serupa juga dikeluarkan pada waktu-waktu berikutnya yang intinya melarang kegiatan pelacuran di tempat umum.20 Yang terakhir adalah peraturan tentang resosialisasi wanita tuna susila, anak jalanan, dan gelandangan. Tetapi seberapa efektif semua peraturan itu dijalankan sampai sekarang sulit diukur keberhasilannya.

Seperti halnya kaum gelandangan dan orang-orang grassroot lainya, mereka yang terlibat di dunia pelacuran dan aktivitas pelacuran itu adalah residu dari perkembangan kota, minimnya kesempatan kerja, pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan ketidakmampuan pemerintah menata kehidupan masyarakat. Sebagian besar perempuan yang terlibat di Sarkem didorong oleh persoalan ekonomi (sekitar 70.5%) pada tahun 1997. Masuknya modal, pembangunan yang terpusat, dan persoalan hidup yang makin sulit di desadesa penyangga kota Yogyakarta berpengaruh besar terhadap meningkatnya praktek pelacuran. Pergeseran nilai, melemahnya kolektivitas, menguatnya individualitas, menciptakan strategi hidup tertentu dari kelompok marjinal ini.21 Mereka tidak memiliki modal, kecakapan, tingkat pendidikan yang memadai, digerus oleh perkembangan kota yang kejam di mana

prinsip pengaturan dan syarat survival bagi seseorang dilan18 tahun 1954 tentang pelarangan ìPelatjuran di Tempat-tempat Umumî.

daskan pada hukum ekonomi telah membuat strategi hidup yang waton urip. 22 Pandangan hidup yang rela melakukan apa saja asal tetap bisa hidup akan mengesampingkan dan menggeser nilai-nilai luhur yang didengung-dengungkan oleh otoritas kekuasaan politik dan budaya. Mereka menganggap bahwa menyelamatkan hidup lebih penting dari pada soal status keistimewaan. Karena itu, apapun statusnya jika tidak menyentuh persoalan mendasar kehidupan manusia tidak akan memiliki subtansi apa-apa. Kecuali hanya ambisi politik untuk mengamankan kepentingan pribadi.

Jika ditelusuri lebih jauh, sejarah kehidupan seks di Yogyakarta memperlihatkan bagaimana daerah ini tidak berbeda jauh dengan kota-kota besar lainya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan Makassar. Fenomena seks menunjukan banyak hal tentang pergeseran nilai etika pergaulan, pertumbuhan ekonomi yang timpang, frame of reference norma sosial agama yang melemah, dan peran pemerintah daerah. Beberapa penelitian menunjukan berkembangnya mode pergaulan di kalangan anak muda yang semakin permisif di Yogyakarta. Pada awal tahun í80-an, Yogyakarta pernah digegerkan oleh sebuah hasil penelitian dari sekelompok mahasiswa UGM yang mengungkap fenomena kumpul kebo di kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Temuan tersebut, pada satu sisi mengungkap satu masalah sosial yang ada di Yogyakarta. Di sisi lain, temuan juga mengungkap relasi sosial antara warga Yogyakarta dengan para pendatang telah menjadi renggang.23 Terlepas dari persoalan metodologinya, penelitian Iip Wijayanto tentang tingkat virginitas mahasiswi Yogyakarta juga mengungkapkan masalah sosial yang ada. Kenyataan ini didukung oleh data tingkat aborsi yang kian meningkat.24

Di Yogyakarta kinióseperti juga di kota lainópasar telah menjadi kekuatan terutama melalui proses integrasi, individualisasi, dan pengutamaan prinsip-prinsip pengaturan ekonomi dalam pertukaran sosial. Ekspansi pasar kemudian mengubah suatu proses transaksi di mana setiap orang menghitung cost dan benefit dari setiap hubungan sosial dan praktik dimana ia terlibat.25 Bukan berarti bahwa keguyuban, kepekatan sosial, dan kolektivitas hilang tetapi semakin mengecil. Proses ini akan melahirkan residu-residu sosial lain yang akan terus bermunculan seperti Sarkem dan sebagainya. Prinsip ekonomi yang merasuk ke dalam masyarakat mengubah relasi sosial antara masyarakat dengan kelompok-pendatang. Pada masa-masa antara tahun 1950-1980 hubungan antara mahasiswa dan masyarakat benar-benar hubungan batin, bukan ekonomis seperti yang sekarang terjadi.26 Kini semakin banyak orang yang meraskan mahalnya biaya hidup di Yogyakarta. Perebutan ruang-ruang ekonomi semakin marak bahkan melahirkan konflik antar kampung yang dilandaskan pada identitas kelompok atas ruang tertentu.

sekelompok pemuda (http://www.indosiar.com/news/fokus/ 67266_asrama-mahasiswa-dibakar-dipicu-perkelahian, 16 Januari 2008, 09:52:39 WIB). Pada Sabtu 23 November 2003 asrama mahasiswa Papua di Jl. Kusumanegara juga diserang sekelompk orang tak dikenal dengan menggunakan senjata dan bom molotov (WP News, 23 Nov, 2003, 8:33 WIB).

18 Mudjiono, Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacuran, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.26.

19 Pabrik konstruksi itu adalah NV. Constructie Atelier de Vorstenlanden (CAV) yang menyerap tenaga kerja sebanyak 450 orang tukang sedangkan pada tahun 1944 mampu mempekerjakan 23.000 orang. Lihat Ryadi Goenawan & Darto Harnoko, op.cit., hlm.22

20 Sebagai contoh Perda nomor 15/1954 tanggal 2 Nopember 1954 tentang penutupan rumah-rumah pelacuran. Dua hari kemudian keluar Perda No.

Tanggal 2 Juni 1956 dikeluarkan Perda No. 7/1956 tentang perubahan Perda No. 18/1954 tentang larangan ìPelatjuran di Tempat Umumî. Sedangkan peraturan tentang resosialisasi wanita tuna susila dikeluarkan SK kepala daerah No. 166/K.D./1974 tertanggal 20 Nopemeber 1974. Lihat Mudjiono, op.cit., hlm.27ó31.

21 Sejak prinsip-prinsip ekonomi menguasai kehidupan ekonomi masyarakat Jawa, sebenarnya telah terjadi pola-pola pertukaran sosial baru yang memunculkan kode moral tertentu dalam tingkah laku anggota masyarakatnya. Pertukaran sosial itu terjadi karena eksistensi diri terlepas dari pertukaran sosial itu dimana moralitas baru ini mempengaruhi hubungan pribadi baik dalam kerangka ekonomi, sosial, politik, ataupun budaya. Lihat Ryadi Goenawan & Darto Harnoko, op.cit., hlm.40-45

22 Bakdi Sumanto dalam ìPengantarî, Ririt Yuniar, The Politic of Opening Ceremony, Tukang Becak dan Cermin Kehidupan, menyebutkan ìWaton Uripî bisa berarti asal bisa hidup dengan melakukan apa saja. Tindakan ini bisa masuk dalam kategori ngawur atau tidak peduli pada apapun. Tetapi juga bisa berarti pasrah, sesulit apapun hidup ini ya dijalani saja, bahkan dengan sebaik mungkin. Bagi tukang becak misalnya, mBecak itu bukan sekedar waton urip betapapun karena terpaksa, mBecak harus diterima dengan mantap dan kesungguhan, (Yogyakarta: Kayoman, 2008), hlm. 35-38

23 G. Budi Subanar, Bayang-bayang Sejarah Kota Pendidikan Yogyakarta (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), hlm. 28

24 Diperkirakan, dalam satu bulan di Yogyakarta rata-rata terjadi 100 kasus pengguguran kandungan (aborsi), dengan usia pelaku berkisar antara 15- 35 tahun. Angka ini berdasarkan survei yang dilakukan PKBI Yogyakarta dan PKB, Jakarta selama bulan Juni-Desember 2002. Khusus untuk Yogyakarta, dalam survei lapangan selama tiga bulan itu ditemukan sekitar 300 kasus aborsi atau rata-rata 100 kasus pengguguran kandungan per bulannya. Kompas, Jumíat 10 Oktober 2003. Bahkan kini, di Yogyakarta telah ada lembaga swadaya yang mendampingi mereka pascaaborsi. Perlu dilakukan penelitian mendalam tentang apa yang menyebabkan mereka melakukan aborsi. Meski juga sangat mungkin, mengkaitkan praktik aborsi dengan fenomena kumpul kebo terlalu menyederhanakan masalah. Ada beberapa faktor lain yang tentunya perlu dilihat.

25 Irwan Abdullah, op.cit., hlm. 111ó112.

D. Cerita tentang Kampung yang Berubah

Sebuah kampung merekam banyak kisah. Untuk dapat melihat apa yang terjadi di Yogyakarta, orang mungkin perlu membaca peristiwa dan apa yang sekarang terjadi di sebuah kampung. Di dalam kampung, yang sebagian besar terdiri dari kelas tradisional wong cilik, tingkat sosial merupakan alat penting yang mengatur relasi dan penghargaan sosial di antara masyarakat heterogen di daerah Jawa dan Luar Jawa. Tingkat sosial di dalam kampung ditandai dengan banyaknya petunjuk; umur, kebangsawanan, keaslian, kepemilikan tanah, dan pekerjaan. Kini unsur yang terakhir adalah unsur yang paling penting dalam relasi/hubungan masyarakat.27 Kondisi ini tidak muncul secara tiba-tiba melainkan melalui proses sejarah yang panjang melibatkan mobilitas sosial, pertambahan penduduk, perubahan makna prestise sosial, dan peluang-peluang ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan.

Orang-orang yang tidak mendapatkan tempat di pusat pertumbuhan ekonomi memilih wilayah lain yang dapat menampung mereka dalam segala keterbatasanya. Pada awal tahun 1970-an, ketika peningkatan laju urbanisasi terjadi di Yogyakarta, daerah pinggiran kali mulai ramai menjadi sasaran tempat tinggal. Lambat laun mulai tahun 1970, daerah pinggir Sungai Code menjadi daerah pemukiman penduduk, para gelandangan, dan orang-orang miskin kota.28 Kini di daerah sepanjang bantaran kali merupakan daerah pemukiman paling padat. Daerah pinggiran kali mendapat stereotipe yang lebih ëmiringí dibandingkan dengan kampungkampung yang berada di pusat keramaian. Daerah ini juga penuh dengan ancaman kehilangan kehidupan. Pada tahun 1986 pemukiman ini masuk dalam rencana penggusuran. Upaya advokasi Y.B. Mangunwijaya berhasil menggagalkan rencana itu dan mengubah wajah kampung pinggir kali di mata pemerintah kota. Pemukiman di pinggiran sungai terjadi secara alamiah, sporadis, dan tanpa rencana. Selain Code, kampung pinggir kali lainya adalah Kricak. Sebuah kampung yang terletak di pinggir sungai Winongo ini dahulu dikenal sebagai basis PKI, sarang preman, tetapi lambat laun banyak pendatang yang berprofesi sebagai PNS masuk memberi citra dan wajah baru kampung tersebut.29

Kampung di Yogyakarta memang telah banyak berubah tetapi sebagai telapak jejak kolonial masih memperlihatkan kepekatan identitas masing-masing. Kampung selain sebagai tempat bermukim juga membangun relasi sosial dan identitasnya sendiri. Kehidupan di kampung seolah tidak terlalu larut dengan modernisasi kota di luarnya yang demikian cepat. Kauman misalnya, kampung yang identik dengan kelahiran organisasi keagamaan besar di Indonesia ini (Muhammadiyah) tetap teguh memelihara identitasnya sebagai kampung santri. Sebagai kampung Islam, Kauman berusaha menjaga tradisi dan identitasnya sehingga membuatnya menjadi eksklusif. Hanya mereka yang beragama Islam saja yang bisa menetap di Kauman. ëKita akan protes jika ada pendatang yang tinggal di sini non-muslim.í Meskipun ada dua keluarga non muslim yang tinggal di Kauman sejak tahun 1950-an tetapi mereka seolah tidak mendapatkan tempat yang setara di lingkungan warga kampung. Karena kegiatan kampung yang bernuansa agamis (Islam) membuat mereka (non-muslim) selalu tidak datang jika ada undangan kumpul warga. Modernisasi dan derasnya arus informasi ikut berpengaruh terhadap kehidupan keagamaan pemuda Kauman yang menurun. Polarisasi di kalangan pemudanya juga terbentuk akibat perbedaan pendidikan dan aktivitas sosialnya. Kauman Utara dan Tengah dikenal sebagai basis anak-anak muda yang agamis dan intelektual. Sedangkan di bagian selatan adalah mereka yang cenderung menguasai lahan parkir kalau ada acara di sekitar alunalun seperti konser musik atau sekatenan.30

Berbeda dengan Kauman, di Ketandan yang letaknya di pusat perekonomian Yogyakarta ini memiliki pola interaksi yang berbeda dengan kampung-kampung lainnya. Meskipun yang tinggal di sana adalah golongan orang Tionghoa tetapi jenis pekerjaan dan kemakmuran ekonomi membentuk polarisasi antarkelompok dalam sistem interaksi sosialnya. Di Ketandan semacam terdapat wilayah yang membedakan daerah kaya dengan daerah kurang mampu. Orang-orang di sebelah selatan umumnya banyak yang membuka toko emas, sedangkan di utara hanya bekerja di sektor informal dalam skala kecil. Pola interaksi yang terjalin pun berbeda. Hubungan sosial di bagian selatan tidak seakrab hubungan warga Ketandan utara. Di selatan warganya lebih terindividualisasi dari pada di utara. Kampung ini juga tidak memiliki perkumpulan semacam karang taruna dan sebagainya. Para pemuda dari kalangan orang-orang mampu memilih pendidikan keluar dari pada aktif di kegiatan kampung. Tidak heran jika ketua RW-nya menjabat sampai lima periode akibat tidak adanya regenerasi. Warganya pun lebih memilih menyibukkan diri dalam aktivitas bisnis dari pada kumpul-kumpul di kampung. Salah satu kegiatan yang mampu menyatukan dua kolompok ini adalah acara 17-an dan perayaan Imlek. Di situ warga bisa berbaur bersama meskipun tidak sepenuhnya warga Ketandan berasal dari etnis Tionghoa.31

Kampung lain yang memiliki sejarah panjang sebagai tempat yang dikenal sarang para gali adalah Karanganyar. Kampung ini terletak di pinggir sungai Code di sepanjang jalan Sisingamangaraja. Dulu tempat ini adalah pusat penampungan anak-anak terlantar yang dikumpulkan oleh pemerintah dalam satu komplek rehabilitasi bernama Ciptomulyo. Tetapi sejak tahuní70 hingga í80-an daerah ini mulai terkenal ganas di mana para preman dan gali bersarang di sana. Pemalakan, perkelahian, mabuk-mabukan, tawuran sering terjadi sekitar tahun 1980-an. Perkelahian yang terjadi justru lebih banyak disebabkan oleh partai politik. Pada tahun í70-an perkelahian sempat memanas. Salah satu partai politik mengerahkan massanya menyerbu Karanganyar dengan mengerahkan lima belas truk. Tidak heran bila polisi sering berpatroli di tempat ini. Salah satu intervensi pemerintah untuk mengubah kampung ini adalah menempatkan pegawai negeri bermukim di wilayah ini. Jenis profesi yang mulai beragam dan pendidikan yang semakin baik di kalangan anak mudanya perlahan-lahan merubah kampung ini menjadi lebih baik. Karanganyar kini tidak lagi dianggap sebagai kampungnya para gali dan preman.32 Tetapi kini batas-batas identitas itu mulai mengabur seiring dengan hadirnya teknologi dan alat transportasi baru, produk, mode konsumsi baru, percepatan kapital, dan infrastruktur yang menopang fasilitas hidup di kota. Di samping itu referensi nilai sebagi code of conduct masyarakat sedang bergeser ke arah lain. Berkaitan dengan RUUK dan wacana keistimewaan Yogyakarta, tampaknya hal ini merupakan upaya untuk menjaga dan memegangi nilai dan budaya masa lalu namun di tengah situasi yang bergerak dan berubah dengan cepat menjadi sesuatu yang patut di pertanyakan efektivitasnya. Maka tidak heran bila semua orang mencari-cari sesuatu yang dapat disebut sebagai subtansi keistimewaan Yogyakarta. Sayangnya semua itu ditemukan di masa lalu tetapi tidak di masa kini. Rujukan nilai, interaksi sosial, praktik kehidupan sosial komunitas di kampung-kampung tersebut sedang berubah. Transformasi itu ternyata tidak didorong oleh apa yang disebutkan dalam aspek keistimewaan tetapi lebih dikendalikan oleh mode baru dalam pengaturan hidup dan sistem interaksi sosial baru.

Kehidupan sehari-hari yang menjadi basis dalam pembentukan image telah didikte oleh pasar dan institusi terkait. Keraton dalam banyak kasus tampaknya telah kehilangan pengaruh dalam masyarakat karena tidak berfungsi sekuat dulu dalam konstruksi praktik kehidupan. Karena Yogyakarta sedang bergerak ke arah kota besar, sebab itu bagi mereka yang kembali ke Yogyakarta tidak akan dapat lagi menemukan Yogya seperti yang tergambar dalam lagu atau puisi;33 di Yogya aku lelap tertidur angin di sisiku mendengkur seluruh kota pun bagai dalam kubur pohon-pohon semua mengantuk di sini kamu harus belajar berlatih tetap hidup sambil mengantuk

Tetapi Yogya lebih tepat atau setidaknya sedang mengarah ke;

Jakarta menghardik nasibku

melecut menghantam pundakku

tiada ruang bagi diamku

matahari memelototiku

bising suaranya mencampakkanku

jatuh bergelut debu

Yogyakarta sebagai kota besar sekarang ini adalah lapangan kompetisi antara kelompok sosial dan kekuatan ekonomi. Di tengahnya terdapat pusat daerah bisnis, dan sebelah luarnya adalah daerah transisi yang didiami kelompok masyarakat yang status sosial ekonominya lebih rendah.34

Malioboro adalah pusat perputaran modal paling besar sekaligus jantung kota Yogyakarta. Dulu daerah itu merupakan ruang publik bebas yang menampung semua ekspresi orang. Bagi para penyair, Malioboro adalah sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Cholis (2007) mengungkapkan dulu ada kenikmatan sendiri jika berada di Malioboro. Sekarang orang sudah enggan ke daerah ini. ëMau naik bus kota terlalu lama ngetime. Mau bawa kendaraan sendiri khawatir macet. Mau naik sepeda onthel bingung parkirnya. Mau berjalan kaki susah. Mau nyeberang jalan khawatir diseruduk kendaraan. Mau makan di lesehan trauma ëdipalakí. Mau belanja orang ramai berjubel di segala penjuruí.35 Sejak tahun í80-an sudah terjadi jual beli trotoar di Malioboro. Dengan berlangsungnya transaksi ruang, Malioboro kini tidak lebih sebagai ruang privat. Perubahan itu memunculkan segregasi sosial baik antara pemilik malioboro dengan pengunjung maupun dengan warga sekitarnya. Prinsip pengaturan sosial telah berubah menjadi prinsip pengaturan ekonomi. Ruang yang semula sebagai tempat netral yang bisa dimasuki oleh siapa saja berubah menjadi ruang privat yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ruang di Malioboro tidak lagi dilihat sebagai arena publik tetapi sudah sebagai sumber daya ekonomi. Fenomena perebutan lahan parkir menjadi kasus nyata bagaimana masyarakat mulai melihat ruang budaya sebagai sumber ekonomi. Kenyataan ini tentu saja mengganggu kenyamanan dan ketertiban.

Dengan demikian apabila melihat realitas empiris dalam dunia keseharian masyarakat apalagi di pusat-pusat perbelanjaan, konstruksi keistimewaan Yogyakarta sulit untuk dapat ditemukan sambungannya. Konstruksi keistimewaan adalah sesuatu yang lain, dan kehidupan keseharian masyarakat adalah sesuatu yang lain lagi. Pertanyaan yang perlu dimunculkan adalah keistimewaan itu sebenarnya untuk apa dan dikonstruksi oleh/untuk siapa? Kenyataan yang menampak nyata inilah yang mungkin menjadi salah satu alasan bagi

makin banyaknya pihak yang memperbincangkan keistime35 Cholis Aunurrohman, Malioboro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm.

waan Yogyakarta secara kritis.36 Bahkan penyair kondang Yogyakarta, Rendra, melihat Yogyakarta seperti ëkasur tuaí.37 Mereka yang dulu pernah dibesarkan oleh Jogja kini tak lagi menemukan keheningan spiritual. Kota ini menjadi bising akibat infrastruktur yang dibangun lebih untuk menunjang penyaluran produk-produk dari perputaran modal asing. Infrastruktur itu bukan untuk menghidupkan desa tetapi menyediakan beroperasinya kapital yang membawa cara hidup baru. Pariwisata yang dibangun ternyata juga lebih banyak dinikmati oleh industi transportasi, industri penginapan, dan sedikit sekali keuntungan turisme yang langsung sampai ke tangan rakyat.

26 Bambang Purwanto, ëKeberuntungan Yogyakarta Punya Rakyat Yang Istimewaí, Kompas.com (diakses Jumíat, 3 Oktober 2008, 07.19 WIB).

27 Ani Himawati, ëPerempuan Kampung dan Ritus Pembebasaní, dalam Warga Penduduk Penghuni Kota, Jurnal Kampung No. 02/2005 (Yogyakarta: YPR, 2005) hlm.28.

28 Hermawan Trinugraha, ëKali, Ruang Kota, Siasatí, Ibid., hlm.68-69. Bandingkan juga dengan Patrick Guiness, ëLima Keluarga Penggali Pasir di Yogyakartaí, dalam Koentjaraningrat (ed.), Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 327ó341.

29 Ibid., hlm. 75.

30Anton Sujarwo Saputro & Ipan Supitra, ìInteraksi Kampung Kota Dalam Keberagamaanyaî, dalam Menera Kota, Menakar Peradaban, Jurnal Balairung Edisi 40, 2006, hlm. 110-112

31 Ibid., hlm.113-114

32 Ibid., hlm.115-118

33 Emha Ainun Najib, ìAntara Tiga Kotaî, dalam Yogya Indonesia Pulang-Pergi, Yogyakarta: Zaituna, 1999).

34 Irwan Abdullah, ìKonstruksi dan Reproduksi KebudayaanîÖ, hlm.31.

22ó56.

36 Ketika HB IX masih hidup dan masa-masa ketika PA VIII masih memimpin Yogyakarta, perdebatan tentang keistimewaan Yogyakarta tidak seramai

E. Subyek yang Tercecer dari Konstruksi

Sebuah citra dibentuk untuk berbagai tujuan dan kepentingan yang diarahkan demi dikenalinya ìdiriî dalam sudut pandang yang positif. Perencanaan pembangunan daerah yang memakai teknik-teknik pemasaran mendorong berbagai pihak/pengambil kebijakan untuk menjalankan prosedurprosedurnya. Yogyakarta membangun citra-citra positif itu dalam slogan-slogan pariwisata seperti ëJogja Never Ending Asiaí, ëKota Pendidikaní, ëKota Budayaí dan sebagainya. Tidak ada yang salah pada upaya yang dilakukan untuk membangun daerah melalui cara seperti itu. Tulisan ini juga tidak membahas slogan-slogan tersebut. Lebih dari itu, dalam kepentingan untuk melihat apa yang ëterbuangí dari konstruksi keistimewaan perlu untuk membicarakan subyek-subyek lain. Karena bagaimanapun keistimewaan sekarang ini tidak lagi dapat dilihat sebagai sebuah konstruksi budaya tetapi lebih tampak sebagai konstruksi yang sarat kepentingan politik. Dari hasil yang dapat kita baca tampak bahwa dimensi-dimensi lain tak termaktub dalam konstruksi yang dibangun oleh tim dari UGM itu. Memunculkan dimensi lain penting artinya guna mengimbangi dan mengakui kenyataan lain yang bahkan mungkin akan mengurangi bobot istimewanya.

Salah satu dari realitas itu adalah kekerasan dan ketidakteraturan sosial yang terjadi sejak dekade í70-an dan jauh sebelum itu. Sebuah kenyataan yang menunjukkan latensi persoalan kultural dan struktural sekaligus membuka mata bahwa Yogyakarta tak semanis seperti yang dilukiskan dalam konstruksi keistimewaannya. Kekerasan dan ketidakteraturan yang muncul dalam momen-momen tertentu di masa Orde Baru bahkan bisa sangat ekstrim. Kelewang, golok, sangkur, dan jenis senjata mematikan lainnya dibawa para peserta pemilu, sesuatu yang tidak akan terjadi jika masyarakatnya tidak menyimpan nilai-nilai kekerasan dan keinginan mewujudkan kekerasan. Semua peserta kampanye seperti merasa terancam pihak lain yang sewaktu-waktu datang menyerang mereka. Di tahun í70-an sentimen anti pendatang sabrang terjadi melibatkan tukang becak dan penduduk lokal, perkelahian antar kampung yang kerap terjadi pada dekade í80-an, penembakan terhadap para gali (1980-an), kekerasan antar geng ABG tahun (1990-an).

Bambang Purwanto (2005) menunjukkan adanya kekerasan, perompakan, dan kriminalitas, yang terjadi di Kota Gede pada dekade pertama abad ke-20. Kekerasan yang terus meningkat akibat warganya yang mulai kehilangan solidaritas sosial, kesabaran, dan tidak terkontrol. Kekerasan ini lebih banyak dipicu oleh situasi sosial, ekonomi, politik, yang berubah cepat. Hingga sekarang, berbagai studi, dan pemberitaan media semakin banyak mengungkap adanya praktik-praktik kekerasan yang terus terjadi setiap tahun dengan frekuensi yang meningkat.38

Kekerasan struktural juga terjadi di kota yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dengan dalih penataan kota, ketertiban, dan kebersihan pemerintah daerah menggusur warga dan PKL yang mencari hidup di celah-celah kehidupan kota yang semakin sempit. Bagi mereka tidak lagi penting apakah Yogyakarta akan menjadi daerah istimewa atau tidak, yang penting bagaimana kota ini memberi ruang hidup dan kesempatan untuk mencari nafkah. Yogyakarta akan menjadi istimewa ketika mampu memberikan kepada wong cilik kesempatan,

merawat kaum terpinggirkan, dan melindungi kelompok-kelompok yang tersingkir dari arena kontestasi perputaran mo38 Selengkapnya lihat Bambang Purwanto, ìKekerasan dan Kriminalitas di Kota dal ekonomi. Ketika proses pembangunan tidak berpihak pada lapis bawah masyarakat desa, proses deagrarianisasidepeasantisation, menjadi kenyataan yang demikian nyata, disusul gejala urbanisasi yang semakin meningkat, kelompok lapis bawah ini tak kunjung juga mendapat rasa aman ketika telah mendiami kota.

Karena di desa mereka tidak lagi memiliki kecukupan modal hidup. Perkembangan kota yang semakin padat memunculkan pelebaran wilayah pemukiman yang menggusur penduduk desa yang tidak memiliki tanah garapan. Peralihan profesi menjadi pembantu rumah tangga menjadi pilihan terakhir ketika semua ruang hidup dijejali oleh kapital. Penelitian Tri Wijayaningrum di desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman menunjukan hal ini. Desa ini semula adalah daerah pertanian yang intensif. Perkembangan pemukiman perlahan-lahan mengurangi bagian pertanian desa untuk segera digantikan dengan pemukiman. Di sekitar daerah ini muncul pemukiman-pemukiman baru dari yang sederhana sampai yang mewah. Hal ini mengakibatkan terjadi renggangnya hubungan sosial ekonomi antar penduduk. Dimulai dengan berubahnya kegiatan panen dan tanam padi yang tidak lagi dikerjakan dengan sistem gotong royong (bawon), melainkan borongan. Akibatnya, hubungan sosial di antara mereka semakin melemah karena dengan sistem baru itu tidak lagi membuat mereka merasa memiliki jaminan akses pada sumber produksi bersama, dan keharusan untuk saling membantu tetangganya. Hubungan sosial itu telah digantikan dengan sistem upahan yang tidak didasarkan pada solidaritas sosial melainkan transaksi ekonomi uang.

Keistimewaan Yogyakarta seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek politik yang dilegitimasi dengan jasa dan pengorbanan sejarah yang harus dibayar oleh pemerintah pusat. Konstruksi keistimewaan Yogyakarta seharusnya berangkat dari pemahaman yang mendalam atas masalah-masalah nyata baik struktural maupun yang bersifat keseharian yang berkaitan dengan isu ketimpangan, ketidakadilan, dan cita-cita kesejahteraan rakyat. Dengan demikian ëTahta Untuk Rakyatí benar-benar menemukan aktualisasinya dan menyentuh langsung ke dalam kehidupan rakyat. Keistimewaan itu akan benar-benar bermakna dan patut menjadi referensi jika semua komponen di Yogyakarta mampu menghilangkan kemiskinan rakyatnya dalam arti luas, taraf hidup meningkat, tidak ada pengemis, tidak ada petani yang tidak punya tanah garapan, sumber daya alam yang tertata baik, pariwisata laut dikembangkan, pendidikan murah, kesehatan murah, biaya hidup murah, tidak ada anak jalanan, tidak ada pelanggaran HAM.

Seharusnya keistimewaan sebagai kontrak sosial dan kontral politik berakar dan berada dalam kerangka ini. Prosesnya juga harus jelas sampai ke tingkatan yang paling kecil dalam struktur sosial yaitu masyarakat desa. Dengan demikian, Yogyakarta tidak hanya istimewa di mata rakyatnya tetapi juga istimewa di hadapan Tuhan. Persis seperti daerah yang digambarkan dalam al-Qurían baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Jika memang Yogyakarta masih mendaku diri sebagai ëMataram Islamí, maka utopia ini menjadi tugas sejarah yang terus-menerus ditunaikan. Bila Yogyakarta adalah suatu ënegeri merdikoí, maka mitos sebagai ënegara budimaní harus senantiasa dihidup-hidupkan.

Berkaitan dengan itu, dalam sebuah tulisanya di Jawa Pos Radar Jogja, 2 Agustus 2002, budayawan kondang sekaligus seniman yang dibesarkan di Yogyakarta, Emha Ainun Najib, mengatakan bahwa untuk memaknai keistimewaan Yogyakarta hendaknya keistimewaan tidak dianggap sebagai ëkata bendaí tetapi lebih tepat sebagai ëkata kerjaí. Sebagai kata kerja, keistimewaan seperti sebuah subyek dari ëpermainaní sejarah, budaya, dan kekuasaan yang kontinyu. Sebagai titiktitik tidak stabil dari sebuah identifikasi, atau sesuatu yang bersifat tambal sulam. Hal mana merupakan sebuah upaya untuk menemukan posisi yang tepat bagaimana keistimewaan menjadi sesuatu yang subtansial. Kekhususan atau keistimewaan sebuah tempat bukan ditentukan oleh sejarah internalnya yang panjang (lebih-lebih menyangkut elitnya semata), namun kenyataan bahwa tempat itu dibangun dari konstelasi hubungan tertentu dan disuarakan secara bersama-sama. Tidak ada satu kelompok yang karena batasan struktural atau kultural tidak dapat mengisi dan ikut membentuk kekhususan pada kota ini.

saat ini. Jika melihat berbagai pemberitaan di media massa tentang perdebatan tersebut tampak masih banyak kelompok yang dominan berkeinginan mempertahankan status ini. Karena atmosfir kepekatan budayanya masih dirasakan begitu kuat, memberi rasa nyaman, dan sumber inspirasi. Hal ini terlihat pada dekade í90-an dan dekade-dekade sebelumnya ketika modal, nilai, dan gempuran budaya baru belum menggurita seperti sekarang ini.

37 Metafora Rendra untuk menggambarkan kondisi dan situasi keterlelapan pada pelukan kota Yogyakarta yang masih kental nuansa spiritualnya, tetapi ketika bangun dan tersadar orang merasa seperti di dunia baru dan tahu bahwa yang didiaminya bukan lagi kasur tua. Rendra juga meragukan jika Yogyakarta disebut sebagai pusat kebudayaan. Karena di tempat lain masih banyak pusat kebudayaan yang tidak kalah menariknya. Lihat ëCerita Tiga Kotaí, Prisma, no.6. Juni 1980, Tahun VIII. hlm. 47-49

pada saat Transisi: Kota Gede, Yogyakarta Pada Awal Kemerdekaanî, dalam Freek Colombijn, dkk., op.cit., hlm. 211ó224.

F. Mencari Keistimewaan dalam Angka

Cita-cita keistimewaan Yogyakarta tentunya tidak ditujukan untuk meromantisir masa lalu. Demikian pula halnya dengan konstruksi atas keistimewaan itu sendiri harus dapat ditemukan dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Karena konstruksi keistimewaan akan benar-banar dapat dirasakan masyarakat sebagai penerima dan tujuan dari keistimewaan, jika sesuai dengan prinsip ëTahta Untuk Rakyatí maka ëKeistimewaan (juga harus) Untuk Rakyatí. Oleh sebab itu ia harus tercermin dalam indikator-indikator riil pencapaian kehidupan rakyat yang lebih baik.

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Yogyakarta tahun 2005 secara nasional menempati nomor 2 (dua), namun di

DIY masih terdapat sekitar 19,14 persen jumlah penduduk miskin atau sekitar 616.000 orang. Di antara kabupaten dan kota yang ada di DIY, persentase penduduk miskin paling banyak adalah Gunungkidul dan Kulon Progo, masing-masing 25,19 persen dan 25,11 persen. Sedangkan Kota Yogya merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin terendah, 12,77 persen. Gunung Kidul merupakan daerah tandus dan infrastrukturnya sangat buruk dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini sangat menghambat investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, akses masyarakat untuk berbagai kegiatan yang bisa mendorong ekonomi juga menjadi sangat terbatas. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), DIY menempati urutan nomor 3 (tiga). IPM terbaik di DIY adalah Kota Yogya, yakni 75,3 dengan urutan nomor 3 secara nasional. IPM terendah terdapat di Gunungkidul dengan nilai 67,1 dan menempati urutan ke-140 secara nasional.

Dari penghitungan di atas, meski dengan asumsi-asumsi dasar ekonomi pertumbuhan yang dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, kita menjumpai adanya suatu masalah di Provinsi ini, kemiskinan. Kenyataan yang juga telah ditunjukkan pada tahun 1973 oleh David Penny dan Masri Singarimbun dalam hasil penelitiannya di Sriharjo, Imogiri, Bantul, fenomena kemiskinan dan tekanan penduduk. Penelitian inilah yang menjadikan desa Sriharjo ëterkenalí dan Provinsi DIY menjadi ësimbol kemiskinaní di Indonesia. Sejumlah pengunjung dari dalam dan luar negeri berdatangan untuk mendalami ëstrategi bertahan hidupí (survival) dari penduduk pedesaan yang kemiskinannya parah seperti di Sriharjo ini. Penelitian itu mencatatkan Yogyakarta sebagai Provinsi termiskin ketiga (dekade 1960-an), setelah Provinsi NTT dan NTB.

Tabel 14. Indikator Kemiskinan Yogyakarta 2005

Penduduk Miskin (000)(%)Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)Peringkat IKMIndeks Pembangunan Manusia (IPM)Peringkat IPM
Kulon Progo34,605,117,7369,46
antul151,408,557,05358,44
Gunung Kidul173,305,1916,44767,140
Sleman146,5015,5315,13372,70
Kota Yogya50,4012,7714,3285,3
Provinsi DIY616,2019,1416,120,88

Sumber: DIY dalam Angka, 2005

Dari tahun 1999 ke 2002 terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan, yaitu dari 789,1 ribu orang menjadi 635,66 ribu orang. Setelah periode tersebut hingga 2008 terjadi fluktuasi. Tahun 2005 penduduk miskin sebanyak 625,8 ribu orang, tahun 2007 sebanyak 633,5 ribu orang, dan informasi banyak faktor, salah satunya tercemin dalam anggaran pemeJumlah terakhir dari Susenas Maret 2008 diperkirakan jumlah penduduk miskin adalah 616,3 ribu orang. Penduduk miskin tersebar hampir sama di daerah perkotaan (53%) dan di daerah perdesaan (47%). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2008 sebesar 324, 2 ribu orang, berkurang dari keadaan Maret 2007 yang mencapai 335,3 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2008 sebesar 292,1 ribu orang, berkurang dari keadaan Maret 2007 yang jumlahnya mencapai 298,2 ribu orang. Baik di perkotaan maupun di perdesaan sama-sama berkurang, namun lebih banyak terjadi pengurangan itu di daerah perkotaan, yakni sekitar 11 ribu orang berbanding 6 ribu orang.

Penurunan jumlah penduduk miskin berkaitan dengan rintah untuk pelayanan dasar bagi publik. Berkaitan dengan PAD, kabupaten yang ada di DIY masih sangat tergantung pada dana pemerintah pusat yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus sebesar 90 persen, kecuali untuk kota Yogyakarta (73 persen), dan Sleman (83 persen). Meskipun demikian ketergantunganya masih tergolong tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kebanyakan kabupaten masih di bawah 6 persen dari keseluruhan pendapatan yang diperoleh. Nilai PAD tertinggi adalah Kota Yogyakarta (Rp 80 miliar), sedangkan terendah adalah Gunungkidul dan Kulon Progo, masingmasing Rp 20 miliar.

Sumbangan Pendapatan Bukan Pajak (PBP) juga sangat kecil dalam komposisi pendapatan secara keseluruhan. Meskipun rata-rata PAD hanya memberi masukan sebesar 5- 17 persen dari tota pendapatan daerah, namun beberapa daerah tetap saja menjadikan pelayanan masyarakat sebagai sumber potensi PAD. Memang sesuai dengan pasal 3 UU No. 33 Tahun 2004, PAD bertujuan untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi. Tetapi apa jadinya kalau pasal ini diartikan untuk menggali sebanyakbanyaknya uang masyarakat untuk dapat melaksanakan otonomi tanpa ada batasan apakah yang digali uang masyarakat atau bukan. PAD Yogyakarta masih memperlihatkan betapa orang sakit masih menjadi primadona bagi Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo. Sedangkan Sleman pendapatan dari sektor kesehatan menempati posisi kedua. Berbeda dengan Kota Yogya yang tidak menjadikan kesehatan sebagai sumber utama PAD. Sayangnya pada tahun ini secara bertahap, Kota Yogya menaikkan retribusi kesehatan yang sangat mungkin pada tahun depan akan meningkatkan PAD Kota.

Tabel 15 Sumber-Sumber Terbesar PAD 2006

DaerahPADJumlah
antulRetBantul 1. Retribusi pelayanan RSUD15,682.736.550 .
2. Pajal2. Pajak penerangan jalan umum8.000.000.000
3. Ret.3. Ret. Jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga2.625.000.000
Gunung KidL. RetGunung Kidul 1. Retribusi kesehatan dan RSUD6.873.750.000
Retr2. Retribusi jasa usaha penjualan produksi4.280.562.500
usaha daerah (peternakan) 3. Retribusi pelayanan pasar2.745.707.800
Kulon ProgoBKulon Progo 1. Retribusi pelayanan kesehatan14.662.248.581
1puskesmas dan RSUD14.002:248.581
2. Bagian laba perusahaan milik daerah2.649.846.059
3. Pajak Penerangan jalan2.400.000.000
Sleman 1. PPJU119.000.000.000
2. Retribusi kesehatan dan RSUD16.391.300.000
3. Pajak hotel12.000.000.000
Kota Yogya 1. Pajak hotelaiak botel19.700.000.000
ujux noter14,050,000,000
2. PPJUPPJU14.050.000.000

Sumber: IDEA, 2006

Alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar khusunya pendidikan dan kesehatan relatif kecil. Artinya anggaran tersebut belum mencerminkan penetapan rasio anggaran sesuai dengan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 2003 yang menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD. Tabel berikut ini menunjukan kenyataan tersebut.

Tabel 16. Rasio Belanja Pendidikan terhadap

Total Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2006

Wilayah Total anggaran Pendidikan (Rp)Rasio, thd. total APBD (%)Belanja nonkedinasan (Rp)Rasio belanja nonkedinasan thd.total APBD (%)
antul265.801.329.500.0004,79%Bantul 265.801.329.500.000 44,79% 29.764.765.000.000 5,02%5,02%
Gunung Kidul155.799.316.391.000 30,02% 22.841.672.500.000 4,40%30,02%22.841.672.500.0004,40%
Kulon Pro10.520.344.355.0023,41%Kulon Progo 110.520.344.355.000 23,41% 30.032.862.000.000 6,36%36%
Sleman308.562.732.608.00Sleman 308.562.732.608.000 276.517.147.788.000
Kota Yogya175,801,734,434.0034.77%Kota Yogya 175.801.734.434.000 34,77% 18.625.788.400.000 3,68%68%

Sumber: IDEA 2006

Di bidang kesehatan yang merupakan salah satu pelayanan dasar bagi rakyat juga memperlihatkan kenyataan yang sama. Belanja nonkedinasan mendapat porsi yang sangat sedikit. Seperti sudah disebutkan bahwa retribusi kesehatan menjadi primadona penyumbang PAD di beberapa kabupaten.

Tabel 17. Rasio Belanja Kesehatan Terhadap Total Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2006

WilayahWilayah Total anggaran kesehatan (Rp)Rasio thd.totalBelanja non kedinasan (Rp)Rasio belanja nonkedinasan thd. APBD (%)
Bantul3.371.457.4006%Bantul 33.371.457.400 6% 9.791.343.400 29,34%29,34%
unung Kidu4.567.244.0260,47%Gunung Kidul 34.567.244.026 0,47% 15.223.954.000 44%44%
ulon ProgeKulon Progo 27.550.968.857 5,83% 363.989.350 1,32%5,83%363.989.3501,32%
Slemar-
Kota YogyaKota Yogya 30.629.526.973 5,31% 7.675.753.650 25%5,31%7.675.753.65025%

Sumber: IDEA 2006

G. Kinerja Pemerintahan

Kinerja tata pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting untuk melihat sejauh mana suatu daerah memiliki kualitas yang istimewa di mata masyarakat. Perspektif dan indikator yang digunakan untuk menilainya bisa berbedabeda. Namun yang paling umum digunakan adalah indikator menurut Good Assassement Survey (GAS). Secara rinci indikator tersebut sebagaimana tercantum dalam kotak di samping.

Dari 10 provinsi yang disurvei, Yogyakarta berada pada posisi nomor 4. Peringkat tertinggi yang diberikan berdasarkan respons stakeholder di daerah ditempati oleh Provinsi Gorontalo, disusul Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, peringkat terendah adalah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Riau.

Selanjutnya, indikator-indikator tersebut dipergunakan untuk menilai kemampuan pemerintah yang menyangkut pemenuhan hak politik dan HAM, pembuatan regulasi, pengelolaan konflik, penciptaan kepastian hukum, pemberantasan korupsi, dan pelaksanaan kebijakan.39

Agus Pramusinto (2006) dalam penelitianya menyebutkan bahwa berkaitan dengan kemampuan pemerintah Yogyakarta memenuhi hak politik dan HAM dinilai masih rendah. Hak tersebut berkaitan dengan

hak keterlibatan dan jaminan transparansi dalam prosedur dan pelaksanaan kebijakan. Sebanyak 45,16 persen menyatakan transparansi dalam prosedur pelayanan rendah.

Kemampuan lain yang penting dinilai adalah pembuatan regulasi yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan. Utamanya jika dikaitkan dengan penegakan hukum, Perda dinilai tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Selain subtansinya, proses pembuatannya juga dinilai kurang mencerminkan proses yang

demokratis. Pemda cenderung melakukan monopoli dan ku39 http://www.iasi-jerman.de/wp-content/uploads/2008/08/07-profil-gadiy.pdf. (diakses pada 20 Januari 2008 I 19:27 WIB)

rang melibatkan para pihak yang benar-benar berkepentingan terhadap perda. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta tetapi juga di daerah-daerah lain. Penelitian Bank Dunia (2006) menunjukan bahwa sebagian besar daerah jarang yang membuat perda berkaitan dengan kinerja pemerintahan. Perda yang banyak dibuat terkait dengan upaya peningkatan retribusi dan pajak daerah.

Sedangkan konflik yang terjadi di Yogyakarta, sebagaimana disajikan dalam hasil survei di atas, lebih banyak terjadi antara rakyat dan pejabat publik. Di masyarakat sendiri konflik jarang terjadi. Jikapun ada, seringkali konflik yang diderivasi dari konflik segelitir orang (elite). Fenomena konflik justru terjadi kalau masalah tersebut dikaitkan dengan pejabat publik. Konflik yang melibatkan pejabat publik bersifat horisontal dan vertikal. Yang bersifat horisontal adalah konflik antarpejabat, sedangkan konflik vertikal terjadi antarpejabat dan rakyat. Fenomena konflik yang dianggap sering terjadi adalah antarpendukung partai (35,48 persen), antara rakyat dan pejabat (29,03 persen) dan antar eksekutif dan legislatif (25,81 persen). Dari sini terlihat bahwa konflik terjadi kalau berkaitan dengan pejabat publik. Konflik antar pejabat khususnya legislatif dan eksekutif memang kerap muncul semenjak reformasi yang memberi kekuasan lebih kepada legislatif daripada di masa Orde Baru. Meskipun konflik yang terjadi pada wilayah elite ini jarang sampai merembes ke bawah, namun apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak diselesaikan dengan bijak justru akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.

Ketiga aspek lainya yaitu kemampuan menciptakan kepastian hukum, kemampuan memberantas korupsi, dan kemampuan melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik ternyata tidak berbeda dengan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Masyarakat cenderung menilai kemampuan pemerintah dalan tiga hal ini masih rendah, masing-masing 45,16 persen, 46,24 persen, dan 39,78 persen.

Yogyakarta bisa dibilang memiliki prestasi yang tinggi dalam berbagai indikator dan penilaian-penilaian tertentu jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sejak tahun 1999-sekarang laporan Bapennas tentang IPM, IKM, IPJ, IDJ dan sebagainya selalu menempatkan Yogyakarta di urutan daerah yang memiliki capaian perbaikan tinggi mendekati DKI Jakarta. Meskipun demikian apabila mencermati lebih jauh kenyataan pemerintahan dan anggaran justru memperlihatkan realitas yang kurang menggembirakan. Berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta, melalui angka-angka ini, keistimewaan harus nyata dan terasa secara konkrit di tengahtengah kawulo Ngayogyakarto. Hanya dengan cara inilah keistimewaan Yogyakarta akan benar-benar menemukan pembenaranya tanpa harus repot-repot mengajukan Rancangan Undang-udang Keistimewaan sekalipun!

H. Ikhtisar

Sebagai sebuah konstruksi, keistimewaan membutuhkan perangkat pendukung yang membuatnya layak disebut istimewa meskipun keistimewaan itu baru muncul ketika ia perhadapkan secara dialektis dengan republik/kekuasaan pusat/ atau pemerintah pusat. Untuk membuatnya layak disebut istimewa maka dua hal paling krusial selalu disebut sebagi cara untuk mengingatkan. Dua hal krusial itu adalah sejarah dan aspek pertanahan yang dinilai lain dari pada yang lain. Namun dua hal ini mengandung sesuatu yang tidak hanya tidak dapat terdefinisikan dengan jelas dan tegas, tetapi juga problematis. Problem sejarah hadir ketika sejarah dijadikan sebagai justifikasi atas suatu keinginan elite tertentu. Dapat diduga apa yang terjadi pada bangunan sejarah yang dibentuk itu yaitu melupakan banyak aspek yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan konstruksi itu sendiri seperti kekerasan, intrik politik kerajaan, segregasi sosial, kehidupan hiburan, dan sebagainya.

Hal kedua yang penting adalah keistimewaan itu sendiri baru berbunyi saat ia dihadapkan dengan Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Sehingga yang terjadi kemudian adalah substansi keistimewaan itu lebih banyak didominasi oleh kepentingan politik daripada soal bagaimana menciptakan suatu kondisi dimana masyarakat secara keseluruhan merasa terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan memiliki kecukupan tertentu untuk hidup secara layak. Apa yang dilupakan dalam hal ini adalah tidak pernah secara terus menerus membunyikan keistimewaan itu dengan rakyat sendiri. Apa yang dilakukan oleh elite politik dan kalangan akademisi kaitanya dengan rancangan undang-undangan keistimewaan bukan bagaimana menghadapkan keistimewaan itu dengan cita-cita sosial dan imajinasi kehidupan masyarakat, melainkan bagian dari upaya meneguhkan keistimewaan di hadapan pemerintah pusat yang sangat kelihatan kepentingan politisnya.

Dalam kadar tertentu prosedur-prosedur politik memang dibutuhkan untuk menciptakan kerangka kerja dan otoritas untuk mendorong kebijakan yang lebih baik dalam membangun kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang adil.

Akan tetapi jika prosedur ini terlalu dominan dalam konstruksi maka apa yang akan terjadi selanjutnya dapat ditebak di mana mereka yang selama ini memperoleh privilage-privilage dari sistem yang berjalan selama ini yang kemudian diperkuat dengan konstruksi keistimewaan akan terus menguasai sumber-sumber penting akumulasi kapital yang makin besar. Jika demikian, politik dalam pengertian luas, akan semakin mengalami involusi. Sedangkan masyarakat yang tidak tersuarakan dalam konstruksi sebagai subyek bungkam semakin tidak memperoleh akses yang relatif semakin besar pada masa-masa selanjutnya.

Upaya untuk meneguhkan dan memperkuat posisi kebudayaan lokal, dalam bahasa melestarikan kebudayaan lokal sebagai kekayaan bangsa patut dihargai dan didukung. Namun kini di tengah arus kebudayaan yang demikian cepat dan sangat deras menggempur hampir semua referensi-referensi nilainilai kebudayaan, melihat otoritas tradisional sebagai pusat yang paling dapat mengendalikannya adalah sesuatu yang agak terlalu percaya diri. Yogyakarta sedang berubah ke arah yang berada di luar batas-batas nilai tradisional untuk mampu mengendalikannya. Konstruksi keistimewaan meskipun nantinya akan menjadi kekuatan pengendali tetapi tetap bukan merupakan jawaban atas perubahan tata kebudayaan ini.

Sebagai kata kerja, keistimewaan seperti sebuah subyek dari ëpermainaní sejarah, budaya, dan kekuasaan yang kontinyu. Sebagai titik-titik tidak stabil dari sebuah identifikasi, atau sesuatu yang bersifat tambal sulam. Hal mana merupakan sebuah upaya untuk menemukan posisi yang tepat bagaimana keistimawaan menjadi sesuatu yang substansial. Kekhususan atau keistimewaan sebuah tempat bukan ditentukan oleh sejarah internalnya yang panjang namun kenyataan bahwa tempat itu dibangun dari konstelasi hubungan tertentu dan disuarakan secara bersama-sama. Tidak ada satu kelompok yang karena batasan struktural atau kultural tidak dapat mengisi dan ikut membentuk kekhususan. Cita-cita keistimewaan Yogyakarta tentunya tidak ditujukan untuk meromantisir masa lalu. Demikian pula halnya dengan konstruksi atas keistimewaan itu sendiri harus dapat ditemukan dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Karena konstruksi keistimewaan akan benar-banar dapat dirasakan masyarakat sebagai penerima dan tujuan dari keistimewaan, jika sesuai dengan prinsip ëTahta Untuk Rakyatí maka ëKeistimewaan (juga harus) Untuk Rakyat!í.

Pasar Kembang sebagai keremangan. Sumber: istimewa

Kampung pinggir sungai yang mulai berubah. Sumber: istimewa

Subyek yang tercecer dari konstruksi Keistimewaan Yogyakarta. Sumber: istimewa

Malioboro yang semakin padat bahkan di malam hari. Sumber: istimewa

Ambarukmo Mall sebagai ruang spasial baru di Yogyakarta. Mulai dari pembangunannya hingga kini sarat dengan konflik, antar-pewaris tanah Kasultanan dan antara pihak pengelola dengan karyawannya. Sumber: istimewa

Perumahan mewah yang mulai banyak muncul di Yogyakarta. Sumber: istimewa

BAB VI PENUTUP

A. Negari Merdiko yang Tidak Merdeka

Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman menjadi bagian dari wilayah swapraja atau daerah kepangeran/vorstenlanden di wilayah negeri Hindia Belanda. Sebagai daerah otonom, Kesultanan dan Paku Alaman menerima beberapa perlakuan berbeda dari pemerintah pusat. Hubungan antara pemerinah pusat dan kerajaan diatur dalam Rijksblaad atau Lembaran Kerajaan. Sedangkan wilayah lain diatur melalui Staatblad atau Lembaran Negara. Namun untuk beberapa persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti penyediaan layanan fasilitas masyarakat yang dimaksukan demi kesejahteraan rakyat tetap diatur dalam peraturan negara.

Khusus untuk wilayah Paku Alaman perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan anatara kadipaten dengan pemerintah pusat diatur dalam Rijksblaad van Pakoealam Djokjakarta. Peraturan ini terutama mengenai penerimaan dan belanja Paku Alaman.

Sejak berdirinya Pakualaman telah beberapa kali ditandatangani kontrak politik antara pemerintah pusat dengan Pakualaman. Perjanjian di awal berdirinya Pakualaman telah menunjukkan bahwa meskipun disebut pangeran merdiko atau/merdeka dalam sebuah kerajaan, toh Paku Alam diikat oleh berbagai peraturan yang tidak memungkinkannya untuk bebas

Istilah ënegeri dalam kontrakí sebagaimana yang telah disebutkan, mengindikasikan adanya kesetaraan dan pengakuan pihak-pihak yang terlibat sebagai entitas otonom. Politik penguasaan melalui mekanisme kontrak bagi kolonial dirasa lebih murah dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Namun klausul-klausul dalam kontrak tersebut justru mengatur aspek-aspek penting yang seharusnya menjadi dasar kekuasaan kasultanan. Sehingga kesultanan diisolasi ke dalam ruang wewenang yang sempit. ëKasultanan adalah bagian dari Gubernemen yang dengan sendirinya menjadi subordinat pemerintah kolonial dan Kerajaan Belanda. Gubernemen mewakili kepentingan umum sedangkan sultan mengurusi kepentingan khusus yaitu kepentingan Kasultanan khususnyaí.

Dengan menggunakan perspektif ini, dalam situasi yang berbeda kontrak itu terus diperbaharui. Berakhirnya pemerintahan kolonial di Yogyakarta menandai babak baru dalam sejarah kontrak politik tersebut. Perspektif umum yang muncul dalam melihat maklumat penggabungan diri memunculkan citra-citra positif tentang sikap-sikap altruistik tertentu. Situasi kebersamaan dalam perjuangan dan kepentingan bersama untuk mengukuhkan sebuah episode negara bangsa baru memungkinkan danódalam batas tertentuómengharuskan semua orang melihat maklumat itu dalam kerangka peneguhan republik. Maklumat tersebut sebenarnya menandakan dibuatnya kontrak baru dalam momen dan situasi yang baru pula. Status ëkeistimewaaní dalam maklumat 5 September 1945 mengandung dua makna; pertama, menghapus segala bentuk pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam kontrak politik dengan pemerintah kolonial sekaligus menandai moment penting keterlepasan Kesultanan dari belenggu aturan kolonial, kedua, pengakuan kekuasan entitas politik baru yang memberi rasa nyaman khusus karena terikat dalam suatu identitas bersama yang meyakinkan; Republik Indonesia. Pergantian situasi politik nasional dari dua Orde Baru ke Reformasi memunculkan upaya untuk memperbarui kontrak politik sebelumnya. Dari gambaran di atas, adagium ësejarah akan terulang, hanya aktornya yang bergantií, seolah menemukan konteksnya.

B. Mereka yang Menantang Zaman

Manusia-manusia kreatif (creative persons) yang dilahirkan dari sebuah kadipaten kecil Paku Alaman ini menjadi manusiamanusia yang melampaui masanya. Kemampuan Ki Hadjar Dewantara, Soerjopranoto, dan Notosuroto dalam menangkap gerak zaman yang terus berubah dan bagaimana mereka mengorientasikan diri menjadikan suatu pentradisian tersendiri di Paku Alaman, suatu kesanggupan untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyatnya. Berani melawan otoritarianisme yang datang dari alam fikir feodal maupun kolonial. Tawaran sistem pendidikan dari keluarga Paku Alaman, mengingatkan bahwa kerajaan akan diakui eksistensinya jika dan hanya jika segala sistemnya diabdikan pada kepentingan yang lebih luas, massa rakyat. Pendidikan yang saat itu hanya dinikmati oleh kalangan terbatas, kelas menengah priyayi yang lahir dari masa feodalisme dan direstorasi kembali oleh kolonial untuk menjadi bagian dari rezim kekuasaannya, dikritik oleh manusia-manusia kreatif itu. Mereka menolak elitisasi segala hal: adat, seni, pendidikan, berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Pentradisian semacam ini tentu saja harus diteruskan oleh mereka yang saat ini diberi tanggung jawab memimpin kerajaan Pakualaman. Sementara, masyarakat luas, terutama masyarakat Yogyakarta, juga (di)sadar(kan) bahwa fungsi dari sebuah tata pemerintahan, baik tradisional maupun modern, semata-mata adalah untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan pemegang kekuasaannya belaka. Keyakinan bahwa fungsi kerajaan adalah sebagai pengayom harus selalu dihidup-hidupkan.

C. Menagih Misi Kesejarahan Paku Alam

Kadipaten Paku Alaman yang muncul pada abad ke-19 merupakan sebuah kerajaan dengan wilayah dan kekuasaan ìterkecilî di Jawa, karena ia hadir bukan karena keinginan untuk membangun kekuasaan secara luas, tapi ia hanya bagian dari strategi penjajah dalam mengatur domain-domain politikekonomi. Situasi yang muncul dalam kasultanan direspon dengan jawaban-jawaban praktis dengan pilihan mendirikan kerajaan baru. Raja-raja yang berkuasa pada prinsipnya tidak mampu membangun sesuatu yang bersifat esensial bagi warganya, bahkan periode tertentu keluarga Paku Alaman luput dari perhatian akibat berbagai persoalan dan minimnya sumber ekonomi kerajaan. Bahkan banyak keluarga Paku Alaman menggantungkan kehidupannya pada raja, namun kemampuan ke arah itu tidak selalu ada, tak heran banyak keluarga dalem yang lebih memilih di luar benteng untuk menentukan pilihan-pilihan.

Pada periode kolonial masing-masing raja telah memainkan perannya sesuai dengan zamannya, berjuang pada konteks kemampuan kerajaan yang berdiri di atas keangkuhan kekuasaan kolonial. Akan tetapi perubahan situasi ikut merubah banyak hal, termasuk periode akhir menjelang keruntuhan kekuasaan kolonial di Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia yang hanya beberapa tahun telah merubah banyak hal, termasuk mulai beraninya kadipaten Paku Alaman menentukan sikap dalam membela republik. Apa yang dilakukan Paku Alaman tentu dipengaruhi oleh karakter sang raja, dan pendidikan PA VIII yang modern ikut menentukan pilihan-pilihan politiknya. Maka tak heran HB IX bersama PA VIII membaca situasi tahun-tahun akhir menjelang keruntuhan penjajah dengan cepat dan cerdas, yakni menempatkan rakyat pada posisi penting dalam menentukan perubahan. Misalnya tidak mengizinkan Jepang menggunakan tenaga rakyat Yogyakarta dalam proyek romusha, namun dikerahkan untuk membangun Selokan Mataram. Pada posisi ini, sikap sang raja bukan saja cerdas tapi meneguhkan prinsip perlawanan atas penindasan. Agaknya prinsip itu pula yang kemudian dijadikan pijakan oleh PA VIII untuk membangun Yogyakarta, khususnya saat HB IX tidak banyak terlibat dalam pembangunan Yogyakarta.

Langkah menarik lain tentu penting dilihat secara obyektif, khususnya usaha pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan secara demokratis. PA VIII bersama Dewan Pemerintahan Daerah berusaha membangun pemerintahan Yogyakarta secara elegan dengan mendistribusikan kekuasaan lewat cara-cara yang fair, yakni membangun lembaga dewan lewat partisipasi publik. Sekalipun jalan yang diambil adalah pemilihan umum dan merupakan hal yang baru. Di bawah PA VIII proyek idealis itu dijalankan, menariknya, sekalipun dengan cara-cara yang sangat parsial, pemilu dapat menghasilkan lembaga dewan yang lebih representatif. Pada masanya hal itu jauh lebih baik dibanding sistem penunjukan yang banyak menimbulkan masalah.

Banyak orang mengira apa yang dilakukan Yogyakarta dalam membangun sistem pemerintahan sangat unik, setidaknya, Yogyakarta sangat kental nuansa kerajaan dengan bumbu-bumbu yang masih feodal. Namun dua rajanya kemudian mencoba memecah kejumudan itu dengan mengizinkan wilayah kekuasaannya diselenggarakan pemilihan umum untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Pemikiran dua raja Yogyakarta itu menyiratkan dari keinginan mereka dilihat sebagai raja yang modern dengan mengaplikasikan ide-ide Barat sebagaimana ia dididik, tetapi sekaligus juga ingin menyelamatkan keraton agar tetap berwibawa dengan tidak mengizinkan kursinya disentuh pihak lain.

Artinya, pendistribusian kekuasaan dengan cara-cara pemilu dianggap demokratis sekaligus memberikan kesan bahwa rakyat akan mudah memahami bahwa kekuasaan raja tetap mutlak di tangannya sekaligus sebagai pemimpin kepala daerah. Inilah kecerdikan HB IX dan PA VIII dalam memainkan kartu politik secara santun sekaligus politik pencitraan yang kuat tanpa kehilangan sedikitpun pamor dan kekuasaannya.

Pembacaan lebih luas atas pengalaman Yogyakarta dalam membangun sistem pemerintahan secara demokratis menjadi tolok ukur untuk melihat Yogyakarta dan demokratisasi. Benar bahwa PA VIII dan HB IX telah melakukan banyak hal untuk membangun sistem pemerintahannya yang demokratis, dan benar pula bahwa Sultan HB IX telah memelopori dan memberikan contoh bagi Indonesia bagaimana berdemokrasi secara bijak dan arif. Benar pula kemudian Yogyakarta disebut istimewa karena beberapa alasan, salah satunya halhal di atas. Namun dua raja ini sebenarnya tidak pernah membiarkan kursi kekuasaan pemerintahan daerah disentuh oleh pihak manapun. Artinya, sekalipun ide pemilu pada tahun 1951ó1957 adalah upaya terbaik dalam membentuk sistem pemerintahan, namun dengan menggenggam kursi kekuasaan Dewan Pemerintahan Daerah Yogyakarta di tangannya dengan ëalasan undang-undang keistimewaan Yogyakartaí, menempatkan kerancuan cara berfikir dan sistem demokrasi yang sedang dibangun. Hal itu pula yang menjadikan Yogyakarta selalu bermasalah dan tidak pernah selesai dalam menentukan pilihan politiknya, karena keistimewaan dijadikan beban sejarah.

Berbagai eksperimentasi yang dilakukan oleh orangorang terbaik di Paku Alaman dan oleh Paku Alam sendiri dalam mengemban tugas kepemimpinan, terutama berdemokrasi di alam kemerdekaan, memberi inspirasi bagi kelanjutan misi kesejarahannya.

D. SG dan PAG: Menghidup-hidupkan Mitos Kerajaan Sebagai Pengayom

Status tanah adat (Sultan Ground dan Paku Alaman Ground) sebenarnya mampu memberikan kesempatan masyarakat memiliki akses pada tanah. Akan tetapi hal ini sangat tergantung pada sikap sang penguasa untuk mendermakan tanahnya kepada rakyat, ikut memberi jaminan atasnya, dan melindungi dari kekuatan besar yang tidak bisa dihadapi sendiri oleh rakyatnya. Agar aksesibilitas itu mendapat jaminan yang langgeng, maka perlu didefiniskan kembali apa arti adat itu, apakah adat itu lebih menyangkut pada elit adat ataukah juga komunitas/anggota adat, serta kelembagaan adat yang di dalamnya ada ìpaugeran-paugeranî yang ditaati dan disepakati bersama, dan menjadi dokumen publik yang bisa dilihat agar semuanya bisa saling melakukan kontrol.

Sertifikasi tanah, sebagai tafsir minimalis terhadap pelaksanaan UUPA di Yogyakarta, sebaliknya juga rentan terhadap praktik-praktik komersialisasi yang akan mengiringinya. Sertifikasi seringkali, pada kenyataannya, menjadi awal untuk memudahkan alih fungsi dan kepemilikan lahan melalui pasar tanah. Tidak hanya pengalaman yang pernah terjadi di Yogyakarta (pada tahun 1919, 1984, dan 1990-an), juga di beberapa negara, kasus sertifikasi selalu memberi gambaran serupa.

Sebaliknya juga, status adat juga bisa menjadi kekuatan imperatif untuk memarjinalkan masyarakat ketika adat digunakan sebagai dalih oleh para elitenya. Kasus rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo memberi pemahaman bagi kita, bagaimana seharusnya tanah yang dilindungi secara adat, selayaknyalah diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Ia sekaligus menyadarkan akan bahaya yang ditimbulkan, jika adat justru hanya untuk memberi jaminan pada segelintir orang. Adat dikerdilkan maknanya menjadi ëhak milik pribadií yang bisa ditawarkan kepada siapapun yang bisa membelinya. Sebab adat adalah kebudayaan, sebagaimana budaya, ia adalah ëbuatannyaí orang banyak.

Pelaksanaan UUPA di Yogyakarta barangkali juga bisa menjadi pembelajaran untuk memikirkan ulang bagaimana cara terbaik, untuk di satu sisi hukum nasional ditaati, dan di sisi lain bagaimana hukum itu dijalankan di atas ruang sosial, historis, dan geografis yang ada. Melalui Yogyakarta, bukan saja bagaimana kemudian UUPA ëmemandangí hukum adat, namun sekaligus bagaimana lokalitas-lokalitas itu ëmemandangí balik UUPA. Sebagaimana pengalaman Reforma Agraria di India, pemikiran ke arah pelaksanaan Reforma Agraria yang diatur oleh pemerintah (hukum) pusat, namun pelaksanannya diserahkan kepada daerah-daerah, perlu dilakukan. Hal ini mengingat perbedaan kondisi masyarakat dengan latar sejarah yang berbeda dan pengalaman politik yang multiragam.

Bila aspek pertanahan dianggap sebagai salah satu substansi keistimewaan Yogyakarta, maka ia terletak bukan pada status kepemilikannya; SG, PAG, ataukah negara, akan tetapi apakah penguasaan itu diperuntukkan sebesar-besarnya bagi rakyat, jaminan aksesibilitas, dan kepastian hukum pada mereka.

E. Mengingat dan Melupakan: Berbagai Aspek Keistimewaan Yogyakarta

Sebagai sebuah konstruksi, keistimewaan membutuhkan perangkat pendukung yang membuatnya layak disebut istimewa meskipun keistimewaan itu baru muncul ketika ia didinamisir dengan republik/kekuasaan pusat/atau pemerintah pusat. Untuk membuatnya layak disebut istimewa maka dua hal paling krusial selalu disebut sebagi cara untuk mengingatkan. Dua yang krusial itu adalah sejarah dan aspek pertanahan yang dinilai lain dari pada yang lain. Namun dua hal ini mengandung sesuatu yang tidak hanya tidak dapat terdefinisikan dengan jelas dan tegas, tetapi juga problematis. Problem sejarah hadir ketika sejarah dijadikan sebagai justifikasi atas suatu keinginan elite tertentu. Dapat diduga apa yang terjadi pada bangunan sejarah yang dibentuk itu, yaitu melupakan banyak aspek yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan konstruksi itu sendiri seperti kekerasan, intrik politik kerajaan, segregasi sosial, kehidupan seks, dan sebagainya.

Hal kedua yang penting adalah keistimewaan itu sendiri baru berbunyi saat ia dihadapkan dengan Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Sehingga yang terjadi kemudian adalah substansi keistimewaan itu lebih banyak didominasi oleh kepentingan politik daripada soal bagaimana menciptakan suatu kondisi dimana masyarakat secara keseluruhan merasa terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan memiliki kecukupan tertentu untuk hidup secara layak. Apa yang dilupakan dalam persoalan ini adalah tidak pernah secara terus-menerus membunyikan keistimewaan itu dengan rakyat sendiri. Apa yang dilakukan masyarakat kaitanya dengan Rancangan Undang-Undangan Keistimewaan bukan bagaimana menghadapkan keistimewaan itu dengan cita-cita sosial dan imajinasi kehidupan masyarakat melainkan sebagai bagian dari upaya meneguhkan keistimewaan di hadapan pemerintah pusat yang sangat kelihatan kepentingan politisnya.

Dalam kadar tertentu prosedur-prosedur politik memang dibutuhkan untuk menciptakan kerangka kerja dan otoritas untuk mendorong kebijakan yang lebih baik dalam membangun kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang adil. Akan tetapi jika prosedur ini terlalu dominan dalam konstruksi maka apa yang akan terjadi selanjutnya dapat ditebak. Mereka yang selama ini memperoleh privilage-privilage dari sistem yang berjalan selama ini dan kemudian diperkuat dengan konstruksi keistimewaan akan terus menguasai sumber-sumber penting akumulasi kapital yang makin besar. Sedangkan masyarakat yang tidak tersuarakan dalam konstruksi sebagai subyek bungkam semakin tidak memperoleh akses yang relatif semakin besar pada masa-masa selanjutnya.

Upaya untuk meneguhkan dan memperkuat posisi kebudayaan lokal dalam bahasa melestarikan kebudayaan lokal sebagai kekayaan bangsa patut dihargai dan didukung. Namun kini ditengah arus kebudayaan yang demikian cepat dan sangat deras menggempur hampir semua referensi-referensi nilai-nilai kebudayaan, melihat otoritas tradisional sebagai pusat yang paling dapat mengendalikanya adalah sesuatu yang agak terlalu percaya diri. Yogyakarta sedang berubah ke arah yang berada diluar batas-batas nilai tradisional untuk mampu mengendalikanya. Konstruksi keistimewaan meskipun nantinya akan menjadi kekuatan pengendali tetapi tetap bukan merupakan jawaban atas perubahan tata kebudayaan ini.

Sebagai kata kerja, keistimewaan seperti sebuah subyek dari ìpermainanî sejarah, budaya, dan kekuasaan yang kontinyu. Sebagai titik-titik tidak stabil dari sebuah identifikasi, atau sesuatu yang bersifat tambal sulam. Merupakan sebuah upaya untuk menemukan posisi yang tepat bagaimana keistimawaan menjadi sesuatu yang substansial. Kekhususan atau keistimewaan sebuah tempat bukan ditentukan oleh sejarah internalnya yang panjang namun kenyataan bahwa tempat itu dibangun dari konstelasi hubungan tertentu dan disuarakan secara bersama-sama. Tidak ada satu kelompok yang karena batasan struktural atau kultural tidak dapat mengisi dan ikut membentuk kekhususan. Cita-cita keistimewaan Yogyakarta tentunya tidak ditujukan untuk meromantisir masa lalu. Demikian pula halnya dengan konstruksi atas keistimewaan itu sendiri harus dapat ditemukan dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Karena konstruksi keistimewaan akan benar-banar dapat dirasakan masyarakat sebagai penerima dan tujuan dari keistimewaan, jika sesuai dengan prinsip ëTahta Untuk Rakyatí maka ëKeistimewaan (juga harus) Untuk Rakyatí.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku

Abdur Rozaki & Titok Hariyanto, Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: Ire Press, 2003.

Abdurachman Surjomihardjo, Kota Yogyakarta 1880ó1930: Sejarah Perkembangan Sosial. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, 2000.

_____,(ed.). Taman Siswa dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan.Yogyakarta: Percetakan Taman Siswa, 1990.

_____, Yogyakarta Tempo Doeloe Sejarah Sosial 1880ó 1930. Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Achiel Suyanto, ìKeistimewaan DIY dalam Tinjauan SosioYuridisî, dalam Kedaulatan Rakyat 19 April 2007.

Adnan Buyung Nasution, dkk. Federalisme untuk Indonesia, Jakarta:Kompas, 1999.

Affan Gaffar, Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1992.

Ahmad Nashih Luthfi & Saiful Hakam, Kliping Data tentang Keistimewaan Yogyakarta. tidak diterbitkan, 22

Julió2 Agustus 2002. Album Perjuangan Kemerdekaan 1945ó1950, Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan. Jakarta: Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacad Veteran RI dan Penerbit Alda, 1975. Alfian, Hasil Pemilu 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta: Leknas LIPI, 1971. Anderson, Benedict, Imagined Communities: Komunitaskomunitas Terbayang. Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 2001. Arief Ramelan Karseno (ed.), Dari Jogja Untuk Indonesia, Sebuah Wacana Kebijakan Publik. Yogyakarta: INSPECT, 2004. Arwan Tuthi Artha, Yogyakarta Tempo Doeloe, Sepanjang Catatan Pariwisata. Yogyakarta: Bigraf Publising, 2002. Atmakusumah (peny.), Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: Gramedia, 1982. Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia, Biro Pusat Statistik Sosial, Kultural, dan Umum. Jakarta: BPS, 1958. Bambang Purwanto, ìKeberuntungan Yogyakarta Punya Rakyat Yang Istimewaî, dalam www.Kompas.com, Jumíat, 3 Oktober 2008. _____, dkk. (ed.), Dari Revolusi ke Reformasi 50 Tahun Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: PUSPAR UGM, 1999. Bambang S Dewantara, 100 Tahun Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan. Jakarta: Pustaka Kartini, Cetakan Pertama, 1989. Bambang Sukawati, Raja Mogok: R.M. Soerjopranoto. Jakarta:

Hasta Mitra, 1983. Budiawan, Anak Bangsawan Bertukar Jalan. Yogyakarta: LKiS, 2006. Budi Susanto SJ, Peristiwa Yogya 1992: Siasat Politik Massa Rakyat Kota. Yogyakarta: Kanisius-Lembaga Studi Realino, 1993. Buku Pegangan Petugas Pemilihan Umum. Yogyakarta: Kantor Pemilihan Pusat Provinsi Yogyakarta, 1951. Caldwell, Malcom & Ernst Utrecht, An Alternative History of Indonesia, APCOL: Sidney, 1979. Cholis Aunurrohman, Malioboro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Chris Verdiansyah (ed.), Politik Kota dan Hak Warga Kota. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006. Colombijn, Freek, dkk. (ed.), Kota Lama, Kota Baru; Sejarah Kota-Kota di Indonesia. Yogyakarta: Ombak, 2008. Cornelis Lay, dkk, Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademik dan RUU Keistimewaan Yogyakarta Vol. 2, No. 1, Yogyakarta : Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2008. Darmosugito, Kota Yogyakarta 200 Tahun. Yogyakarta: Panitia Peringatan 200 Tahun,1956. Djoko Surjo, dkk, Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan SosialñEkonomi dan Budaya. Jakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud, 1985. Edi Sedyawati, Indonesia dalam Budaya, Buku 1, Kebutuhan Membangun Bangsa yang Kuat. Jakarta: Wedatama Widya Sastra,2007. Eko Budi Wahyono, ìPendaftaran Tanah di Propinsi DIY, (Dapatkan Tanah SG-PAG Didaftar/Disertipikatkan?)î, makalah tidak diterbitkan, disampaikan pada diskusi bulanan STPN. Emha Ainun Najib, Yogya Indonesia Pulang-Pergi. Yogyakarta: Zaituna, 1999. Farida Soemargono, Sastrawan Malioboro 1945-1960. Nusa Tenggara Barat: Lengge, 2004. Feith, Herbeth, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962. _____, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Jakarta: KPG, 1999. Foucault, Michel, Ingin Tahu Sejarah Seks. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Furnivall, J. S, Netherlands India. Cambridge, 1937. G. Budi Subanar, Bayang-bayang Sejarah Kota Pendidikan Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008. Hamengku Buwono X, ìBerbakti bagi Ibu Pertiwiî, dalam Kedaulatan Rakyat tanggal 9 April 2007. H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektid Studi Kultural. Magelang: Indonesia Tera, 2003. Harsya W. Bactiar, dkk, Masyarakat dan Kebudayaan. Jakarta: Djambatan, 1988. Hauben, Vincent J.H., Keraton dan Kumpeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830ó1870 (taerj.). Yogyakarta: 1994. Hendro Prabowo, Pluralisme dalam Pengaturan, Penguasaan, dan Kepemilikan Tanah di Propinsi Daerah Isti-

Gunawan Ryadi & Darto Harnoko, Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Mobilitas Sosial D.I. Yogyakarta Periode Awal Abad 20-an. Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI,1993.

mewa Yogyakarta, Tesis tidak diterbitkan Program Studi Hukum, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2005. Heru Nugroho, dkk (ed.), Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta, Yogyakarta: Centre for Critical Social Studies, 2002. Irwan Abdullah, Dialektika Nature, Culture, dan Struktur: Analisis Konteks, Proses, dan Ranah dalam Konstruksi Bencana. Yogyakarta: UGM, 2006. _____, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila (cetakan keempat). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994. Jelinek, Lea, Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta. Jakarta: LP3ES, 1995. Joyokusumo, ìKraton, Otonomi Daerah dan Good Governance di DIY (tulisan bersambung)î dalam Kedaulatan Rakyat tanggal 23, 24, 26 Februari 2007. _____, ìKeistimewaan Tidak di UU 3/50; DIY Bukan Monarkhi Konstitusiî dalam Kedaulatan Rakyat 03 Juli 2007. Julianto Ibrahim, Kraton Surakarta dan Gerakan Anti Swapraja. Yogyakarta: Malioboro Press, 2008. Kepartaian di Indonesia Jakarta: Deppen, 1951. Kerdjik, Rosa, M.T., Wayang Liederen Biografi Politik Budaya Noto Soeroto. Jakarta: Komunitas Bambu, 2002. Koentjaraningrat (ed.), Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan. Jakarta: LP3ES, 1982. Kusumah Hadinigrat & Djenen (Ed.), Geografi Budaya dalam

Wilayah Pembangunan D.I.Y. Yogyakarta: Proyek Inventarisasi, 1980. Lukisan Jalannya Pemilihan Umum. Yogyakarta: Kantor Pemilihan Pusat Propinsi, 1951. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977. Masri Singarimbun, Penduduk dan Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Mochammad Tauchid, Ki Hajar Dewantara Pahlawan dan Pelopor Pendidikan. Yogyakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1968. Moedjanto, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta: Kanisius,1994. Murray, Tania Li, Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002. _____,The Will to Improve: Govermentality, Development, and the Practice of Politics. Duham: Duke University Press, 2007. M.A. Woro Astuti, ìPartai Katolik dalam Pemilu 1955 di Kotamadya Yogyakartaî, Yogyakarta: Skripsi Sarjana Muda Ilmu Sejarah Fak. Sastra UGM, 1980. Mudjiono, Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacuran. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005. Muhammad Zamzam Fauzannafi, ìSejarah dan Institusionalisasi Kampung Tungkakî, dalam Jurnal Kampung, Yayasan Pondok Rakyat, tt. Nakagawa, Sin, dkk, Urban Culture Research, Volume 1, Yog-

Lombard, Denys, Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia, 2000.

yakarta: Urban Culture Research Centre, 2003. Niel, Robert van, Munculnya Elite Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984. Rob Nieuwenhuys, Mirror of The Indies. Singapore: Periplus, 1999. Noer Fauzi, ìDari Okupasi Tanah Menuju Pembaruan Agraria: Konteks dan Konsekuensi dari Serikat Petani Pasundan (SPP) di Garut, Jawa Baratî, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (edisi revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Nuraini Setiawati, Dari Tanah Sultan menjadi Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Yogyakarta setelah Reorganisasi Tanah 1917. Tesis pada Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Universitas Gadjah Mada, 2000. Onghokham, ìPerubahan Sosial di Madiun selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanahî, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (edisi revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Ki Hajar Dewantatara, Pidato pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Prof. Sardjito di depan Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1956. P.J. Suwarno, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942ó1974: Sebuah Tinjauan Historis. Yogyakarta: Kanisius, 1994. Panitia Pemilihan Indonesia, Indonesia Memilih: Pemilihan

Umum di Indonesia jang Pertama untuk Memilih Anggota DPR dan Konstituante. Jakarta: PPI, 1958. Pedoman Pemilihan Umum dalam Menentukan Wakil untuk DPR. Yogyakarta: Kantor Pemilihan Pusat Propinsi Yogyakarta, 1951. Pemilihan Anggauta D.P.R. Daerah Propinsi, Kabupaten Kotaprdja, Kelurahan Berdasarkan Undangundang No. 7 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1950. Yogyakarta: Kantor Pemilihan Pusat Propinsi Jogjakarta, 1951. Pemilihan Umum Anggota DPRD Swatantra Tingkat I Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1957. Yogyakarta: Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1958. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan DIY Beserta Kabupaten dan Kota dalam Lingkungannya (UU 3/1950; UU 15/1950; UU 16/1950; UU 19/ 1950; PP 31/1950; PP 32/1950; UU 18/1951; UU Drt 5/1957; UU 14/1958). Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1948; UU 1/1957; PenPres 6/1959; UU 18/1965; UU 5/1974; UU 22/1999; dan UU 32/ 2004). P.M. Laksono, ìVisualitas Gempa Yogya 27 Mei 2006î, dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, Jilid 33, Vol.2 (Jakarta:LIPI Press,2007). Poeze, Harry A., Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda. Jakarta: KPG dan KITLV, 2008. R. Hardjono, Komuniti Tionghoa Jogjakarta: Sejarah Minoritas Lokal dengan Fokus Sosiologis, Yogyakarta: IKIP Sanata Dharma, 1970. Raffles, Thomas Stamford, The History of Java (terj.). Yogyakarta: Narasi, 2008.

Reid, Anthony, Perjuangan rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Republik Indonesia: Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953.

Ricklefs, M.C, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

______, Yogayakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749ó 1792(terj.). Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.

Ririt Yuniar, The Politic of Opening Ceremony, Tukang Becak dan Cermin Kehidupan. Yogyakarta: Kayoman, 2008.

Sarjita, ìKajian Yuridis tentang Status Tanah Swapraja dan Eks Swapraja dalam Hukum Tanah Nasionalî, Makalah untuk diskusi bulanan PPPM-STPN. Yogyakarta, 18 Maret 2005.

Sajoga, ìRiwayat Perjuangan Taman Siswa 1922ó1952î dalam Tigapuluh Tahun Taman Siswa. Yogyakarta, Percetakan Taman Siswa, 1956.

Sartono Kartodirjo, Perkembangan Kehidupan Priyayi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

______, Seputar Yogyakarta dan Beberapa Tokoh Kepemimpinannya. Yogyakarta: tp., 1995.

Sediono M. P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (edisi revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Sediono M.P. Tjondronegoro, ìStrategi Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasionalî, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad

Sekitar Pemilihan Umum. Jilid I. Jakarta: Kempen, t.t.

Sekitar Pemilihan Umum. Jilid II. Jakarta: Kempen, t.t.

Sen, Amartya, Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas. Serpong: Marjin Kiri, 2007.

Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada Unievrsity Press, 1981.

_____, ìLand Reform di Indonesiaî, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (edisi revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Shiraisi, Takashi, Zaman Bergerak: Radikalisme 1912ó1926. Jakarta: Grafiti Utama, 1997.

Sigit Putranto Kusumowidagdo, ìSistem Pemilihan Umum Universal dan Parokialî, Jakarta: Prisma, No. 9, September 1981.

S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia. Bandung: Jemmers, 1983.

S. Poedjoboentoro, Nj, ìWanita dalam Pemilihan, Ikut Melaksanakan Azas2 Demokrasiî, dalam Majalah Merdeka, 1 Desember 1951.

Soedarisman Poerwokoesoemo, Kasultanan Yogyakarta, Suatu Tinjauan Tentang Kontrak Politik (1877ó 1940). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

_____, Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

_____, Proces Demokratisering Daerah-Istimewa Jogjakarta, DPR Daerah Istimewa Jogjakarta. Buku Ulang Tahun DPR DIJ ke-I, Yogyakarta: Djawatan Penerangan DIY, 1952. _____, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1984. Soepardjo Rustam ìTeks Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Upacara Pemberlakuan Sepenuhnya UndangUndang Pokok Agraria di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartaî, Yogyakarta, 24 September 1984. Soetiknjo, dkk, Pertumbuhan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Pemda, 1977. Statistik Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Tahun 1962, Yogyakarta: BPS, DIY, 1963. Statistik Pemerintahan Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1963. Yogyakarta: Biro Statistika Daerah Istimewa Jogjakarta, 1964. Statistik Pemerintahan Daerah Istimewa Jogjakarta. Yogyakarta: Sekretariat Pemda DIY, 1957. Statistik Pemerintahan Daerah Istimewa Jogjakarta, Yogyakarta: Pemda DIY, 1957, Suhartono, dkk, Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotong Royong. Yogyakarta: Lapera, 2000. Suhartono, dkk, Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia, 1946ó1949. Yogyakarta: Tim Penulis dan Yayasan Soedjatmoko, 2002. Sumarni, ìPKI dalam Pemilihan Umum di Kota Pradja Jogjakartaî, Yogyakarta: Skripsi Sarjana Muda Ilmu Sejarah Fak. Sastra UGM, 1964. Tamrin Amal Tamagola, Republik Kapling. Yogyakarta: Resist Bookís, 2006. Taufik Rahzen, et.al., Tanah Air Bahasa; Seratus Jejak Pers. Jakarta: I: Boekoe, 2007. Umar Kayam, Madhep Ngalor Sugih, Madhep Ngidul Sugih. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1997. Usep Ranawidjaja, Swapradja, Sekarang dan dihari Kemudian. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1955.

Tim Maula, dkk, Jika Rakyat Berkuasa, Bandung: Pustaka Hidayah. 1999.

Triwarsa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Jogjakarta, 1950ó1953. Yogyakarta: Panitia Penerbitan Buku Triwarsa DPR Kotaprdja Jogjakarta, 1953.

Tri Wijayaningrum, Dari Buruh Tani ke Pembantu Rumah Tangga: Studi Tentang Perubahan Mata Pencaharian Wanita Tani Miskin di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2004.

Ulang Tahun ke-I D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta, 24 Desember 1951ó1952. Yogyakarta: Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, 1952.

Y. Argo Twikromo, Gelandangan Yogyakarta: Suatu Kehidupan dalam Bingkai Tatanan Sosial Budaya Resmi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

Koran, Majalah, Jurnal, Internet

Balairung Edisi 40, Tahun XX, Menera Kota Menakar Peradaban, Narasi atas Modernitas dan Pergulatan Manusia. Yogyakarta: Balairung, 2006.

Bambang Sigap Sumantri, ìKeberuntungan Yogyakarta

Punya Rakyat Yang Istimewaî, http:// www.kompas.com/read/xml/2008/10/03/ 07192665/keberuntungan.yogyakarta.punya.- rakyat.yang.istimewa. Jumíat, 3 Oktober 2008, 07.19 WIB. Bernas 21 April 2003. Bernas 6 Agustus 2008. Dirgahayu, ìPemilihan Umum Langsung dan Bertingkatî. No. 19, 1 November 1952. Dirgahayu, ìPendjelasan Menteri Penerangan Mengenai Pengumuman Pemerintah tentang Penundaan Pemilihan Anggota DPR ke IIî, No. 5, Oktober 1958. Ekspresi, ìMenebas Pasarî, Edisi XIX TH XIV Januari. Yogyakarta: LPM UNY, 2007. Gerbang, Vol 06, No 08, Merawat Akal Sehat: Pendidikan, Nalar Kritsi, dan Demokrasi, Surabaya: eLSAD dan TAF,2000 Himmah, edisi 2, 2002. Himmah, ìBalada Utang Kitaî, Edisi III TH XXXV Mei, Yogyakarta: LPM UII, 2003. Hitsma, Edisi 1, 12, Serpih Perona di Relung Kota, Yogyakarta: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2006. Kalam, Edisi 3, Nasionalisme: Antara Kenangan dan Tindakan, Jakarta: Yayasan Kalam & Pustaka Utama Grafiti, 1994. Kampung, No. 02/2005, Warga Penduduk Penghuni Kota,

Emha Ainun Najib, ìAntara Tiga Kotaî, http:// images.sudarjanto.multiply.com/attachment/0/ R 5 M v D g o K C D M A A B H I b f o 1 / Emha%20Ainun%20Najib.pdf?nmid=78399174 diakses tanggal 14 Januari 2009 pkl. 14.30.

Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat (YPR), 2005. Kedaulatan Rakyat 23 Mei 2007, tentang ìSultan HB X Soal Kepemimpinan; ëJangan Ada Dualisme di DIYî. Kedaulatan Rakyat 02 Juni 2008, tentang ìPansus RUU Keistimewaan DIY Diperpanjangî Kedaulatan Rakyat 03 Juli 2007, tentang ìKesitimewaan Tidak di UU 3/ 50; DIY Bukan Monarkhi Konstitusiî. Kedaulatan Rakyat 05 Juni 2007, tentang ìDraft RUUK DIY Tak Minta Status Keistimewaan; Joyokusumo Tolak Konsep JIPî. Kedaulatan Rakyat 07 Juni 2008, tentang ìSultan Tegaskan Bukan Kandidat Presiden; Kraton Tolak Bicara Materi RUUKî. Kedaulatan Rakyat 09 April 2007 tentang ìRakyat Bantul Siap Gelar ëPisowanan Agungíî. Kedaulatan Rakyat 11 April 2008 tentang ìDPRD Gelar Rapur Soal Jabatan Gubernur; PKS Bersiap Hadapi Pilgubî. Kedaulatan Rakyat 18 Juni 2008, tentang ìDemokrasi DIY Beda dengan Amerika; Draf RUUK DIY Masih Ditahan Setnegî. Kedaulatan Rakyat 19 April 2007, tentang ìJika Untuk Jabatan Lebih Tinggi Rakyat Dukung Langkah Sultanî. Kedaulatan Rakyat 2 September 2008 tentang ìKecewa Pada Konsep Sebelumnya kraton ajukan RUUK DIYî. Kedaulatan Rakyat 21 Agustus 2008, tentang ìPresiden Serahkan Draf RUUK DIY ke DPRî. Kedaulatan Rakyat 22 September 2007, tentang ìBanyaknya Draft RUUK DIY; Memperkaya Materi Pembahasanî.

Kedaulatan Rakyat 20 September 2007, tentang ìHari Ini DPD Sahkan RUUK DIY ; Gubernur/ Wagub DIY Dipilih Langsungî.

Kedaulatan Rakyat 24 April 2008, tentang ìDPRD DIY Bentuk Pansus Keistimewaan: Depdagri kirim Tim Pemantau Raporî.

Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2008, tentang ìJika Tak Sesuai Aspirasi; ëSidang Rakyatí Tolak RUUK DIYî.

Kedaulatan Rakyat 28 April 2008, tentang ìKR Group Peroleh Penghargaan; Ribuan Warga Bantul Aksi ke DPRî.

Kedaulatan Rakyat 31 Agustus 2007, tentang ìSekjen Depdagri Pastikan : Pilkada DIY 2008 Gunakan UUKî.

Kedaulatan Rakyat 4 September 2008, tentang ìDraf RUUK DIY Usulan Keluarga Kraton; Sultan Tak Tahu Materinyaî.

Kedaulatan Rakyat, 21 februari 1984.

Kedaulatan Rakyat, 27 Maret 1984.

Kedaulatan Rakyat, 27 Maret 1984.

Kedaulatan Rakyat, 28 Mei 1984.

Kompas 09 April 2007, (Lembaran Daerah Yogyakarta) hlm A, (Pernyataan Sultan, Sentilan bagi Masyarakat).

Kompas 09 April 2007,(Lembaran Daerah Yogyakarta) hlm. B, (Ulang Tahun Ngarso Dalem yang Sarat Makna).

Kompas 09 April 2007, (Lembaran Daerah Yogyakarta) hlm C, (ìSaya Merasa Terharu dan Banggaî).

Kompas 10 April 2007(Lembaran Daerah Yogyakarta), (DPD akan menjaring aspirasi ke masyarakat).

Kompas 19 April 2007, (Lembaran Daerah Yogyakarta), (Indikator Kompas: Lebih Setuju Gubernur Dijabat Kalangan Keraton).

Kompas 20 April 2007, (Lembaran Daerah Yogyakarta), (Indikator Kompas: Fakta Sejarah Boboti Keistimewaan

DIY). Kompas 09 April 2007, (Posisi Sultan Harus di Atas Gubernur). Kompas, 19 April 2007, (Sultan Akan Ke Kancah Nasional: Penolakan jadi Gubernur lagi Merupakan Hasil Pergulatan Panjang). Kompas, 30 Agustus 2007, (Lembaran Daerah Yogyakarta). Kompas, 1 Oktober 2004 Lukisan Indonesia, Majalah Mingguan Bergambar No. 16 1950. Lukisan Indonesia, Majalah Mingguan Bergambar No. 76 1951. Masyarakat Indonesia, Jilid 33, Vol.2, Jakarta: LIPI Press, 2007. Merdeka, ìPemilihan Umum Babak Keduaî. No. 37, 15 September 1951. Merdeka Th. IV No. 48, 1 Desember 1951. Merdeka No. 34, 25 Agustus 1951. Merdeka, 1 Desember 1951. Merdeka, ìPemilihan Umum: Dari Rakjat, untuk Kepentingan Rakjatî, No. 48, 1 Desember 1951. Merdeka, ìPemilihan Umum: Dari Rakjat, untuk Kepentingan Rakjatî, 1 Desember 1951. Merdeka, ìPemilihan Umum di Jogjakartaî, 25 Agustus 1951. Penjebar Semangat, 1 September 1951. Penjebar Semangat, ìPilihan Warga D.P.R. Ngajogja Babak Pungkasanî, 3 November 1951. Penjebar Semangat, ìPilihan Warga DPR Ngajogjakarta Netepake Pemilihî No. 128, 13 Oktober 1951. Penjebar Semangat, ìPilihan Warga DPR Ngajogjakarta Netepake Pemilihanî, 13 Oktober 1951.

Permata, ìPemilihan Umum Berakhir .....î, 5 Desember 1951. Satukata, Edisi 01, Indonesia: Dari Nasionalisme Hingga Pasar, Yogyakarta: LESIKA, 2007. Suara Merdeka, 6 April 1984. Tempo, 23 Agustus 1988. http://sosiologi.fisipol.ugm.ac.id/handoutseminar/ Nurkhoiron.doc (15 Januari 2008 21:40 WIB),

Permata, ìPidato Ketua Kantor Pemilihan Pusat Propinsi Jogjakartaî, 5 Januari 1952.

Prisma, No. 6. Tahun VIII, Massa Apung di Kota, Jakarta: LP3ES, 1980.

Prisma, No. 6. Tahun XIII, Kota Bermuka Dua, Jakarta: LP3ES, 1984.

Warta Kampung, Mari Menjual Yogya Habis-habisan Edisi 10, Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat (YPR), 2003.

Wawancara

Bondan Nusantara, Budayawan dan ketua Merti Nusantara, di Yogyakarta, 24 Desember 2008.

Burhan, 28 tahun, petani lahan pasir di Garongan, Panjatan, Kulonprogo, di Yogyakarta, 8 Januari 2009.

Dibjo Puspito (ibu), Mantan Aktivis Gerwani Gunungkidul, Yogyakarta.

Edi Pursubaryanto, Dosen Sastra Inggris, UGM, di Yogyakarta, 22 Desember 2008.

Hersumpana, direktur Yayasan Pondok Rakyat (YPR), di Yogyakarta, 16 Januari 2009.

Herusaji, Mantan Ketua Umum Pemuda Rakyat, Kabupaten

Sleman, Yogyakarta. Rina Widiastuti, Alumni Taman Muda (1998), di Yogyakarta, 3 Februari 2009. R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, seorang pujangga Kadipaten Paku Alam yang pernah menjadi sekretaris pribadi alm. Paku Alam VIII, di Yogyakarta, Puro Paku Alaman, 2 dan 8 Januari 2008. Tas Sumitro, Gunungkidul, Yogyakarta. Widodo, 31 tahun, petani lahan pasir di Garongan, Panjatan, Kulonprogo, di Yogyakarta, 8 Januari 2009

Paku Alam IX, Adipati Paku Alaman dan Wakil Gubernur DIY, di Yogyakarta, 13 September 2008 dan 8 Januari 2009.

RAJA-RAJA KADIPATEN PAKU ALAMAN

Kadipaten Paku Alaman adalah nama resmi yang digunakan oleh kerajaan terkecil di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1813, berbentuk Kepangeranan. Status Paku Alaman berganti-ganti seiring dengan perjalanan waktu. Pada 1813ó1816 Paku Alaman di bawah Pemerintah Kerajaan Inggris India Timur, kemudian tahun 1816ó1942 di bawah kekuasaan Kerajaan Nederland, dengan status Zelfbestuurende Landschappen Hindia Belanda. Dari 1942 sampai 1945 merupakan bagian dari Kekaisaran Jepang dengan status Kooti di bawah pengawasan Penguasa Militer Tentara XVI Angkatan Darat.1

Pada tahun 1945, setelah Proklamasi di Jakarta, Paku Alaman bersama Kesultanan Yogyakarta menggabungkan diri lewat pernyataan bersama menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian juga membentuk pemerintahan bersama sampai tahun 1950, dan secara resmi keduanya bergabung menjadi satu dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada konteks ini dua kerajaan ini tidak lagi menjadi negara independen, tapi bagian dari RI.2

Salah satu yang menjadi kepercayaan banyak pihak, Paku Alaman berusaha mengembangkan budaya yang memiliki ciri berbeda dengan Kesultanan untuk menunjukkan independensi status principality-nya. Misalnya bentuk pakaian tradisional yang dikenakan berbeda dengan kesultanan. Pengembangan budaya ini dimulai sejak Paku Alam II. Sebagai sebuah kerajaan, Paku Alaman juga memiliki pasukan pertahanan, sekalipun pada masa kolonial tunduk dan ëdikendalikaní oleh Kerajaan Hindia Belanda. Pasukan ini berfungsi untuk memelihara keamanan dan upacara-upacara kerajaan.

Sejak berdiri pada tahun 1813, telah sembilan raja bertahta di Kadipaten Paku Alaman. Sejak itu pula raja-raja yang memimpin telah melakukan berbagai kebijakan untuk kepentingan kerajaannya. Sejak PA VIII hingga kini PA IX, kegiatan kerajaan relatif berbeda karena perubahan politik secara nasional yang mengharuskan kerajaan ini bergabung dengan RI. Sekalipun pilihan bergabung memiliki konsekuensi, namun kadipaten mampu mempertahankan struktur kekuasaan, keraton, tradisi-tradisi kerajaan, dan yang pasti eksistensi kekuasaan Kadipaten Paku Alaman masih tetap diakui oleh masyarakat. Di bawah ini sekilas perjalanan singkat raja-raja yang bertahta di Kadipaten Paku Alaman sejak Pangeran Notokusumo (PA I) hingga Pangeran Ambarkusumo (PA IX). Penjelasan raja-raja Paku Alaman dikutip dari dua buku Soedarisman Poerwokoesumo tentang Kesultanan dan Paku Alaman dan Bambang S. Dewantara tentang Paku Alaman, khususnya periode Ki Hajar Dewantara sewaktu kecil, juga mengutip dari www.wikipedia.com

PA I: BPH Notokusumo, Kiprah dalam kancah politik telah dilakukan ketika masih muda. Sekitar tahun 1780 ia mendapat gelar Bandoro Pangeran Hario (disingkat BPH), sebuah gelar pejabat senior di Kesultanan Yogyakarta. Putra Raden Ayu Srenggoro ini sangat dekat hubungannya dengan Pangeran Adipati Anom (gelar putra mahkota) yang kelak menjadi Hamengku Buwono II.

Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono II timbul intrik-intrik istana yang disulut oleh Patih Danurejo II dan van Braam, minister untuk Surakarta. Pertentangan antara Sultan HB II dan patihnya membawa akibat yang sangat serius dalam kasultanan. Hubungan antara Hamengku Buwono II dan Pangeran Adipati Anom yang kelak menjadi Hamengku Buwono III tidak harmonis. Untuk meredam ambisi Danurejo II, Sultan mengangkat R.T. Notodiningrat (kelak menjadi Paku Alam II) menjadi sekretaris istana dan menyerahkan hampir semua urusan sekretariat negara padanya. Kebijakan ini semakin memperuncing keadaan yang ada.

Dengan sedikit intrik, Danurejo II berhasil memancing pemberontakan Bupati Madiun, R Rangga. BPH Notokusumo dan terutama putranya RT Notodiningrat ikut terseret dan dituduh mendalangi pemberontakan. Berkat laporan keliru yang dibuat Danurejo II dan van Braam, Daendels, Gubernur Jenderal Belanda-Perancis di Batavia, memerintahkan pembebasan tugas RT Notodiningrat dari sekretaris istana. Selanjutnya Daendels meminta Hamengku Buwono II untuk menyerahkan Notokusumo dan Notodiningrat ke Semarang. Akhirnya Notokusumo dan Notodiningrat diberangkatkan ke Semarang dan ditawan disana. Kemudian kedua tawanan dibawa ke Tegal dan selanjutnya ke Cirebon, dimana terjadi upaya pembunuhan terhadap mereka. Setelah dari Cirebon Notokusumo dan Notodiningrat dipindahkan ke Batavia. Pada saat yang sama, dengan perundingan dan kekuatan 7000 pasukan Belanda-Perancis, Hamengku Buwono II dimakzulkan paksa dari tahtanya. Sebagai pengganti diangkatlah Pangeran Adipati Anom sebagai Hamengku Buwono III.

Di Batavia ternyata terjadi kejadian yang tak terduga. Daendels dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansens. Gubernur Jenderal yang baru ini berusaha memulihkan keadaan dengan memperbaiki kesalahankesalahan yang dilakukan pendahulunya. Notokusumo dan Notodiningrat tidak lagi diperlakukan sebagai tawanan kriminal. Namun mereka berdua tetap belum diperbolehkan kembali ke Yogyakarta.

Tak berapa lama tersiar berita Bala Tentara Pemerintah

Kerajaan Inggris mulai masuk perairan Laut Jawa. Notokusumo dan Notodiningrat diminta ke Bogor dan diserahkan pada adik Sekretaris Jendral Belanda-Perancis. Setelah tentara BelandaPerancis kalah di Batavia dan Meester Cornelis (Jatinegara) serta pasukan Kerajaan Inggris menuju Buitenzorg (Bogor), Kedua bangsawan Yogyakarta dipindahkan ke Semarang dan akhirnya ke Surabaya.

Notokusumo ditemui Pejabat Kerajaan Inggris di Surabaya. Pemerintah Kerajaan Inggris tertarik dengan kasus pengasingannya. Setelah proses penyelidikan akhirnya Raad van Indie berpendapat kedua bangsawan hanya merupakan korban kelicikan intrik-intrik pejabat Belanda-Perancis. Inggris berpendapat bahwa Notokusumo adalah orang yang tepat untuk melunakkan Hamengku Buwono II yang menentang Inggris. Gubernur Jawa di Semarang mengajak Notokusmo dan putranya untuk tinggal di kota itu.

Notokusumo mendapat sambutan yang baik di Semarang. Ia berterima kasih kepada Inggris atas kepercayaan terhadap dirinya dan putranya. Inggris berharap Notokusumo bersedia menjadi mediator antara Inggris dengan Sultan Sepuh yang bertahta kembali dan menentang Inggris. Setidaknya Soedarisman Poerwokoesoemo mencatat ada dua versi yang berbeda mengenai peran Notokusumo di tahun 1811ó1812 di Yogyakarta.

Versi pertama mengatakan setelah kembali ke Yogyakarta Notokusumo menjelaskan maksud kedatangannya pada Sultan. Sultan dalam pernyataannya menerima proposal Inggris untuk menyerahkan tahta kepada Adipati Anom dan meminta maaf kepada Inggris atas insiden pembunuhan Danurejo II yang dilakukan menurut perintahnya dengan kompensasi Inggris memberi amnesti kepada Sultan. Sultan juga meminta agar sikapnya jangan dipublikasikan. Sultan menyambut sendiri Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles ketika datang ke Yogyakarta dan mengadakan jamuan kenegaraan.

Konflik dan intrik berdarah ternyata tidak berhenti. Kondisi berbalik ini menyebabkan Adipati Anom ketakutan. Kali ini konflik turut menyeret Kasunanan Surakarta dan Kadipaten

Mangkunagaran. Setelah ibundanya ditahan oleh Sultan Sepuh ókarena dianggap ikut mempengaruhi Adipati Anom-, Adipati Anom bekerja sama dengan Kapten Tan Djiem Sing menemui Crawfurd, residen Inggris untuk Yogyakarta. Dari hasil pertemuannya Crawfurd dalam suratnya kepada Raffles mengusulkan Adipati Anom diangkat lagi menjadi sultan. Dalam surat itu pula Notokusumo diusulkan menjadi Pangeran Merdiko. Akhirnya diusulkan Letnan Gubernur Jenderal datang ke Yogyakarta dengan membawa pasukan untuk berperang.3

Versi kedua mencatat segera setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda-Perancis kepada Inggris, Hamengku Buwono II kembali mengambil alih tahta dari putranya. Kepada pemerintah Inggris Sultan mengusulkan beberapa tuntutan, di antaranya, pembayaran kembali uang ganti rugi daerah pesisiran yang diambil Belanda, Penyerahan makam-makam leluhur, dan diserahkannya Notokusumo dan Notodiningrat.

Oleh Raffles, Sultan Sepuh dibiarkan dalam kedudukannya dan bahkan diperkuat kedudukannya. Tuntutan Sultan untuk membebaskan kedua kerabatnya dipenuhi. Sebaliknya Sultan diminta untuk membubarkan Angkatan Bersenjata Kasultanan. Akibat campur tangan Inggris terlalu jauh dalam urusan istana, Sultan segera mengadakan perundingan dengan Sunan Surakarta untuk melepaskan diri dari Inggris. Sultan secara terangterangan menentang Inggris dengan menolak pembubaran korps prajuritnya dan memperkuat pertahanan di istana serta menambah jumlah milisi bersenjata. Notokusumo dan Kapten Tan Djiem Sing-lah yang memberi tahu kepada Inggris segala rencana Sultan.

Akibatnya pada pertengahan Juni 1812, Admiral Gillespie datang ke Yogyakarta dengan pasukan bersenjata lengkap. Selain itu Legiun Pangeran Prangwadono (Mangkunagaran) juga diperbantukan. Segera Gillespie mengirim ultimatum kepada Sultan untuk segera merealisasikan sikapnya dengan menyerahkan tahta pada Adipati Anom dan menjadikan Notokusumo menjadi pangeran merdiko. Sultan dengan tegas enggan memenuhi ultimatum.

Sebuah versi mengemukakan mulai 18 Juni 1812 istana mulai dihujani meriam. Setelah mengepung tiga hari dan mengadakan serangan kilat pada hari terakhir istana dapat ditaklukkan pada 20 Juni 1812. Versi lain berpendapat mulai 20 Juni 1812 keraton mulai diserang dan pada 28 Juni 1812 istana sepenuhnya dapat dikuasai Inggris. Pada tanggal itu pula Sultan Sepuh untuk kedua kalinya diberhentikan dan sekali lagi Hamengku Buwono III ditahtakan sebagai Sultan Yogyakarta.

Pada 29 Juni 1812 Notokusumo diangkat oleh Pemerintah Kerajaan Inggris menjadi Gusti Pangeran Adipati Paku Alam. Pengangkatan ini berdasarkan jasa-jasanya terhadap Pemerintah Inggris. Melalui Perjanjian Politik 17 Maret 1813 (sering disebut dengan Politiek Contract) Notokusumo secara resmi diangkat sebagai Pangeran Merdiko di bawah Pemerintah Inggris dengan gelar Pangeran Adipati Paku Alam. Kepadanya diberikan tanah dan tunjangan, tentara kavaleri, hak memungut pajak, dan hak tahta yang turun temurun. Semua ini diperoleh dengan imbalan kesetiaan kepada Pemerintah Inggris. Daerah kekuasaan Paku Alam meliputi sebuah kemantren di Kota Yogyakarta (sekarang kecamatan Paku Alaman) dan Daerah Karang Kemuning (Adikarto) di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo.

Pekerjaan sebagai penguasa baru telah menunggu. Di samping mengurusi daerahnya sendiri Paku Alam I juga diangkat Raffles menjadi wali Hamengku Buwono IV antara 1814ó1820. Tugas perwalian ini sangat terbatas karena harus berbagi dengan GK Ratu Ageng dan GK Ratu Kencono, nenek dan bunda Sultan, serta Patih Kesultanan. Semasa Hamengku Buwono V (ditahtakan ketika berusia balita), Paku Alam tidak lagi diikutkan pada perwalian. Pada 7 Maret 1822 secara resmi oleh Pemerintah Hindia Belanda diberi gelar Pangeran Adipati. Selanjutnya gelar ini hanya digunakan untuk para penguasa Kadipaten yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Dalam Perang Jawa 1825ó1830 Paku Alam bersifat pasif. Menurut versi Sejarawan Paku Alaman, R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya semasa perang Jawa, Pasukan

Paku Alaman selalu diminta oleh Belanda untuk menangkap Diponegoro, akan tetapi pasukan Paku Alaman selalu tidak bersedia membawanya kepada Belanda, meskipun di perjalanan bertemu dengan Diponegoro dan kemudian melepasnya. Hal itu dilakukan karena merasa pasukan Paku Alaman Bukan alat kekuasaan kolonial, dan lebih lagi Diponegoro adalah kerabat kesultanan.

Setelah memerintah selama lebih kurang 16 tahun, Notokusumo mangkat dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Pendiri Kadipaten Paku Alaman ini meninggalkan 11 putra-putri. Kadipaten Paku Alaman dilanjutkan oleh putra pertama beliau Pangeran Notodiningrat sebagai raja ke-2 Kadipaten Paku Alaman.

PA II: R.T. Notodiningrat, dilahirkan 25 Juni 1786 (versi lain 1785) di Yogyakarta. Ia adalah putera pertama BPH Notokusumo (Paku Alam I). Kiprah Notodiningrat dalam dunia politik telah dilakukan ketika masih muda. Kala terjadi intrik di istana Notodiningrat sempat diangkat menjadi sekretaris istana oleh pamannya, Sultan Sepuh. Notodiningrat juga turut dibuang bersama ayahnya ke Semarang dan Batavia. Selama pemerintahan Paku Alam I Notodiningrat sudah mendampingi ayahnya memerintah.

Pada 1814 ia dilantik menjadi Pangeran Suryaningrat. Setelah ayahanda mangkat, maka pada 31 Desember 1829 sang pangeran ditahtakan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryaningrat. Melalui perjanjian politik 1831-1832-1833 dengan Pemerintah Hindia Belanda, KGP Adipati Suryaningrat dikukuhkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Paku Alam II. Dalam masa pemerintahannya ditandai dengan apresiasi yang tinggi terhadap kesenian dan kesusastraan. Ia juga meletakkan dasar pemerintahan Kadipaten Paku Alaman. Kebudayaan menemukan wujud yang baru dalam kadipaten walaupun tidak meninggalkan pokoknya.

Perlu dicatat bahwa Paku Alam II dari garwa padmi (permaisuri) memiliki empat orang putra. Sementara keseluruhan putra-putrinya berjumlah 16 orang. Pada waktu PA II naik tahta putra sulungnya yang bernama GPH Suryoputro telah wafat. Putra kedua yaitu GPH Suryaningrat terganggu ingatannya karena terlalu mendalami soal mistik. Putra yang ketiga GPH Nataningprang mendampinginya dalam memegang tampuk pemerintahan dan merupakan tulang punggungnya. Namun putra ketiga ini mendahului meninggal dunia pada 1857. Dengan demikian putra terakhirnya, GPH Sasraningrat, yang menggantikan membantu tampuk pemerintahan sekaligus pewaris tahta berikutnya. Akhirnya KGPA Paku Alam II mangkat pada 23 Juli 1858 setelah bertahta sekitar 30 tahun. Raja ke-2 Paku Alaman ini dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta.

PA III: GPH Sasraningrat, lahir pada 20 Desember 1827 dari Permaisuri Paku Alam II GK Ratu Ayu di Yogyakarta. Sebelum menjadi penguasa kadipaten Sasraningrat sudah membantu ayahandanya sejak 1857. Setelah ayahnya mangkat pada 23 Juli 1859, GPH Sasraningrat ditahtakan pada 19 Desember 1858 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sasraningrat. Seperti mendiang Paku Alam II, Raja Kadipaten Paku Alaman ini juga menyukai kesusastraan. Ia sempat menulis beberapa karangan antara lain, Serat Darmo Wirayat, Serat Ambiyo Yusup (saduran ceritra Amir Hamzah) dan Serat Piwulang. Selain itu juga mengadakan hubungan dengan para sastrawan Surakarta.

KGPA Surya Sasraningrat memiliki 10 putra-putri. Salah seorang putranya adalah KPH Suryaningrat. Pangeran ini merupakan ayahanda dari Soerjapranoto dan Ki Hajar Dewantoro (pendiri Taman Siswa dan Menteri Pendidikan RI yang pertama). Pemerintahan KGPA Surya Sasraningrat tidak berlangsung lama karena ia wafat pada 17 Oktober 1864 ketika berusia 37 tahun, memegang tahta hanya sekitar 6 tahun.4 Saat mangkat putraputrinya semua masih kecil sehingga belum ada yang dapat menggantikannya sebagai Paku Alam IV. KGPA Surya Sasraningrat dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Sampai saat wafat

KGPA Surya Sasraningrat secara resmi belum sempat menggunakan gelar KGPA Paku Alam III karena belum berusia 40 tahun. Gelar Paku Alam hanya dapat digunakan secara resmi oleh penguasa Kadipaten mulai usia 40 tahun. Walaupun belakangan peraturan ini telah banyak mengalami perubahan.

Dalam beberapa catatan, ayah Suwardi Suryaningrat KPA Suryaningrat seharusnya menjadi Raja Paku Alam IV, namun hal itu tidak terjadi karena beliau tuna netra, dan justru Nataningrat yang menjadi raja. Seandainya jalurnya demikian maka Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) akan menjadi raja berikutnya, PA V. Jalan ini tidak terjadi karena intrik yang dimainkan Kanjeng Ratu (ibunda PA IV) di dalam Kadipaten Paku Alaman.5 Dalam konteks ini pula berbagai analisis muncul, kekecewaan Suwardi Suryaningrat yang menyebabkan ia memilih jalur di luar Kadipaten Paku Alaman. Mendirikan Indiesche Partij (partai Indonesia), bahkan menjadi pengkritik utama Pemerintah Kolonial bersama tiga Serangkai. Salah satu kritik terkenalnya adalah tulisannya di koran De Express Bandung dengan judul Als ik een Nederlander was (seandainya saya orang Belanda). Jalur yang dipilih sekalipun sadar, dianggap sebagai bagian dari kekecewaannya terhadap situasi Kadipaten Paku Alaman yang tidak memberikan ruang baginya, termasuk sistem pergantian kekuasaan Paku Alaman.6

PA IV: KGPA Surya Sasraningrat/RM Nataningrat, lahir 25 Oktober 1841 (versi lain 1840) di Yogyakarta. Nama kecil belaiu sebelum menjadi PA IV adalah Nataningrat. Kursi yang didudukinya diraih berkat perjuangan GK Ratu Ayu Permaisuri PA II (Ibunda Nataningrat) untuk menjadikannya pewaris tahta. Pada konteks ini, peranan perempuan dalam mengatur pemerintahan di zaman kerajaan sangat penting, (bandingkan dengan pengaruh besar ibunda Hamengku Buwono III dalam mendudukkan putranya dengan mendongkel kedudukan suaminya).

KGPA Surya Sasraningrat menikah pertama kali dengan Putri Bupati Banyumas yang kemudian diceraikan karena sakit. Perkawinan yang kedua dengan GK Ratu Ayu putri Hamengku Buwono VI. Namun lagi-lagi seperti perkawinan yang pertama beliau tidak memperoleh anak. GK Ratu Ayu selanjutnya juga diceraikan. Dalam catatan Poerwokoesoemo, GK Ratu Ayu kemudian menikah dengan Bupati Demak dan melahirkan Bupati Jepara, ayah RA Kartini. KGPA Surya Sasraningrat hanya memiliki 2 putra-putri yang berasal dari selir. Pada 24 September 1878 beliau mangkat dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta.

Pada 1 Desember 1864 RM Nataningrat ditahtakan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sasraningrat menggantikan mendiang pamannya, Sasraningrat, yang meninggal dalam usia sangat muda. Masa pemerintahan beliau ditandai dengan kemunduran Kadipaten Paku Alaman. Banyak dari kebijakan Surya Sasraningrat menimbulkan ketidakpuasan. Selain itu beliau tidak begitu mahir dalam hal kesusastraan dan kebudayaan. Keluarga besar Paku Alam mengalami beberapa perubahan yang cenderung kurang baik yang dianggap sebagai akibat seringnya PA IV bergaul dengan orang-orang Belanda. Kemewahan dan foya-foya menjadi penyebab kehancuran beberapa anggota keluarga Paku Alam. Menurut Bambang S Dewantara, pada masa PA IV, keraton Kadipaten Paku Alaman yang sebelumnya memiliki hubungan yang sangat kaku dengan Belanda karena sikap yang tegas kemudian berubah menjadi dekat, istana dipercantik, jalan-jalan diperlebar, dalam bahasa sastrawan, di bawah PA IV, Paku Alaman bagaikan wanita angore weni (wanita dengan rambut yang terurai berkilau). Ada peningkatan subsidi yang cukup besar dari Belanda ke keraton untuk melakukan perubahan dan mempercantik wajah Keraton Paku Alaman.

Pada masa ini pula, hubungan dengan Belanda semakin lancar, PA IV membekali anak-anak dan kerabatnya dengan pegetahuan bahasa Belanda dan tata pergaulan modern. Beberapa pegawai ada yang dikirim untuk tugas belajar ke luar Yogyakarta, seperti ke sekolah guru Kweekschool di Magelang. Bahkan PA IV sudah merintis pegawai wanita untuk tugas belajar kebidanan di Batavia. Akan tetapi, semua itu memiliki dampak buruk lain yang tidak diantisipasi oleh PA IV, karena dengan subsidi yang besar dari Belanda menyebabkan kedudukan PA IV lemah di mata Belanda, bahkan gaya hidup PA IV dan kerabatnya yang menyebabkan kekacauan dalam istana. Menurut Poerwokoesoemo, ada banyak hal perubahan negatif dalam periode tersebut, akibat dari perubahan gaya hidup dan tata pemerintahan yang berubah.

Namun disamping itu, dengan perjanjian politik 1870, Kadipaten Paku Alaman diperkenankan memiliki setengah batalyon infantri dan satu kompi kavaleri. Legiun ini lebih besar dari angkatan perang yang diperbolehkan pada masa para pendahulunya. Dimasanya juga, telah dirintis pengiriman pegawai lakilaki untuk menuntut ilmu di di luar Yogyakarta. Apa yang dilakukan PA IV belakangan berpengaruh terhadap kebijakan para PA berikutnya. Para penguasa Paku Alaman selanjutnya menjadikan rintisan tersebut sebagai tradisi menyekolahkan anggota keluarga besar Paku Alam ke sekolah Belanda. Namun sejarah selalu memiliki dua sisi, positif dan negatif. Hal negatif yang muncul ke permukaan dianggap sebagai ìprestasiî PA IV adalah bahwa ia dinilai telah keluar dari jalur yang seharusnya. Persoalannya tentu tidak ingin mempertentangkan adat vs modern, namun setiap pemimpin biasanya memiliki gaya dan cara masing-masing dalam membangun kerajaannya.

PA V: KPH Suryodilogo, dilahirkan pada 23 Juni 1833 di Yogyakarta. Ibundanya adalah selir Paku Alam II. Setelah KGPA Surya Sasraningrat (Paku Alam IV) wafat dengan mendadak, muncul riak-riak di keluarga Paku Alam untuk menentukan siapa penggantinya. Pilihan sulit yang dimiliki adalah diambilkan keturunan langsung Surya Sasraningrat Paku Alam IV), keturunan langsung Paku Alam II atau keturunan langsung Sasraningrat (Paku Alam III). Akhirnya KPH Suryodilogo, seorang komandan Legium Paku Alaman terpilih sebagai pengganti mendiang KGPA Surya Sasraningrat. Pada 10 Oktober 1878 (versi lain mengatakan tanggal 9 Oktober dan 15 Desember pada tahun yang sama), KPH Suryodilogo ditahtakan sebagai kepala Kadipaten Paku Alaman ke-5 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (KGPAA) Prabu Suryodilogo.

Suryodilogo memegang amanah kerajaan dan kewajiban yang sangat berat. Terutama tugas-tugas untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan kepala Kadipaten Paku Alaman sebelumnya dan memelihara serta menegakkan ketertiban/keamanan di wilayah Paku Alaman. PA IV merubah wajah istana dan pola hidup yang berbedea, sekaligus meninggalkan banyak hutang kerajaan.

Suryodilogo segera berhasil menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya, maka pada 20 Maret 1883 beliau diperkenankan memakai gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam V. Paku Alam V tidak banyak memberi apresiasi di bidang kesusastraan karena beliau memilih berkecimpung di bidang ekonomi. Kondisi perekonomian Paku Alaman yang carut-marut menyebabkan PA V memutuskan untuk fokus pada perbaikan kesejahteraan. Keputusan PA V terbukti tepat, ia berhasil memulihkan perekonomian kerajaan menjadi normal kembali. Namun kesuksesannya diiringi oleh pukulan berat terhadap kadipaten, yaitu dibubarkannya angkatan perang Paku Alaman pada tahun 1892.

Sedikit berbeda dengan para pendahulunya, Paku Alam V merintis anggota keluarga Paku Alam untuk menuntut ilmu di sekolah-sekolah Belanda seperti di Sekolah Dokter Jawa. Bahkan mulai 1891 beliau mengirim beberapa putra dan cucunya ke Negeri Belanda (Nederland) untuk belajar di sana. Pemikiran beliau yang tidak kolot ini memunculkan beberapa hasil di antaranya ada anggota keluarga Paku Alam yang menjadi anggota Volksraad dan Raad van Indie (walaupun beliau tidak dapat melihat langsung hasilnya karena telah mangkat). Perubahan jalur pendidikan ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran pendahulunya yang telah mengirim tenaga istana untuk sekolah keluar

Yogyakarta, dan PA V telah melakukan perubahan lebih maju dalam konteks pendidikan sebagaimana PA IV mencoba membuka jalur tersebut.

Akibat dari pendidikan putra-putrinya serta cucu beliau di sekolah-sekolah Belanda, banyak pula keluarga PA V yang fasih berbahasa Belanda. Atas usaha PA V banyak keluarga Paku Alaman yang kemudian bekerja di luar istana, bekerja pada Gubernement Belanda. Akan tetapi justru menimbulkan reaksi dari dalam karena menganggap PA V mengusir keluarganya dengan cara menyuruh kerja di luar istana. Sudah menjadi tradisi bahwa keluarga Paku Alaman biasanya bekerja pada dan mengharapkan welas asih sang raja.

Paku Alam V memiliki 17 putra-putri yang dilahirkan baik dari permaisuri maupun selir. Salah seorang putra beliau, KPAA Kusumoyudo, adalah anggota Raad van Indie. Setelah 22 tahun memerintah, pada 6 November 1900, KGPAA Paku Alam V mangkat dan dimakamkan di Girigondo, Adikarto (bagian selatan Kabupaten Kulon Progo).

PA VI: KPH Notokusumo, dilahirkan pada 9 April 1856. Sebelum menjabat PA VI, ia telah banyak membantu PA V, oleh karena itu pilihan pengganti PA V tidak terlalu rumit dalam penentuannya. PA VI adalah putra Paku Alam V dari permaisuri. Ia dididik di sekolah Belanda, walaupun tidak sampai selesai dalam menuntut ilmu. Namun ia mampu membaca dan menulis dalam bahasa Belanda. Notokusumo dinobatkan menggantikan mendiang ayahnya pada 11 April 1901 dan langsung menggunakan gelar Kajeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VI. Dari Pemerintah Hindia Belanda beliau juga mendapat pangkat Kolonel Tituler. Kondisi PA VI sudah sakit-sakitan saat dinobatkan menjadi raja. Maka PA VI banyak melimpahkan k tugas-tugas sebagai pemimpin Paku Alaman kepada adiknya, KPH Notodirojo.

Pada tahun tanggal 9 Juni 1902, PA VI meninggal akibat sakit yang diderita sejak dinobatkan sebagai raja. Beliau dimakamkan di Girigondo, Adikarto. KGPAA Paku Alam VI memiliki 9 putra-putri.

PA VI hanya menjabat sekitar empat belas bulan, dan dari sedikit waktu itu tidak banyak yang bisa dilakukan. Dalam gambaran Majalah Djawa, sebagaimana dikutip Poerwokoesoemo, PA VI adalah seorang tokoh yang jujur, sopan, murah hati, dan halus budinya. Beliau seorang pendiam, tidak banyak bicara, namun setiap pagi ia akan hadir dan bekerja di kantor. Ia memiliki istri yang secara pasif mempelajari kesusastraan Jawa. Beliau terkenal sebagai orang yang memahami tentang sejarah Kadipaten Paku Alaman, dan banyak menyimpan dokumen mengenai kejadian-kejadian penting tentang Kadipaten.

PA VII: BRMH Surarjo, lahir di Yogyakarta, 9 Desember 1882, adalah putra Paku Alam VI dari permaisuri. Beliau ditinggal mangkat oleh ayahnya saat masih menyelesaikan studi di HBS Semarang. Sambil menunggu Surarjo menyelesaikan studi, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat sebuah Raad van Beheer/Dewan Perwalian Paku Alaman untuk menyelenggarakan pemerintahan Paku Alaman sehari-hari. Akhirnya pada 16 Oktober 1906 Surarjo diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa tahta Paku Alaman dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Prabu Suryodilogo. Tetapi upacara resmi penobatannya baru dilaksanakan pada 17 Desember tahun yang sama.

Setelah PA VI mangkat, muncul berbagai polemik tentang siapa penggantinya. Sebelum mangkat, PA VI berharap putranya Surarjo sebagai pengganti, namun Belanda campur tangan dan ikut mempertimbangkan siapa penggantinya. Muncul upaya agar penerus PA VI dikembalikan kepada Sri paku Alam III yang dahulu telah terjadi penyalahan hak kepemimpinan. Seharusnya penerus PA IV adalah anak dari PA III, akan tetapi justru cucu dari PA II.

Pihak Belanda tampaknya mulai menyadari tentang wacana itu, maka sebelum diputuskan siapa yang berhak menjadi penerus PA VI, selain Surarjo juga masih belajar di Semarang, maka dibentuklah dewan perwalian Kadipaten Paku Alaman (Raad van Beheer) yang bertugas untuk merumuskan calon pengganti PA VI. KGPA Sasraningrat sebagai keturunan PA III ditunjuk sebagai pemimpin Kadipaten sementara. Saat itu muncul kritik, Belanda dianggap salah memilih orang karena Sasraningrat adalah orang yang menjalin hubungan baik dengan seniman-seniman merdeka dan kehidupan beliau sangat dekat dengan rakyat. Di sisi lain, Sasraningrat dan Suryaningrat dikenal luas sebagai orang yang anti penjajah.

Setelah memegang jabatan sementara, Sasraningrat mengajukan beberap syarat kepada pemerintah Belanda, seandainya memang benar Belanda ingin mengembalikan kekuasaan Kadipaten kepada ahli waris PA III, maka tiga usul diajukan kepada Belanda: yakni, UU yang melarang penduduk Paku Alaman membuat garam di pesisir dicabut, legiun Paku Alaman yang dibubarkan pada masa PA V dihidupkan lagi, dan agar Paku Alaman diberikan kekuasaan membentuk peradilan sendiri. Usul ini dijadikan pertimbangan penting bagi Belanda mengenai siapa yang akan menjadi penerus PA VI. Usul Sasraningrat dinilai kelewat radikal dan tidak mungkin diwujudkan, maka pilihan akhirnya jatuh pada putra PA VI, yakni Surarjo. Setidaknya, Sasraningrat telah menyampaikan maksud baiknya dalam membangun Kadipaten Paku Alaman. Sasraningrat berangkat dari keluarga yang mumpuni dalam kesusastraan dan terkenal memiliki prinsip yang sangat kuat, dan yang terpenting adalah sikap anti terhadap penjajah.

Setelah bertahta Prabu Suryodilogo, bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda, mengadakan beberapa pembaruan dibidang sosial dan agraria. Ia juga mereformasi bidang pemerintahan dengan mulai menerbitkan rijksblad (lembaran kerajaan) untuk daerah Paku Alaman. Pemikiran yang konservatif secara berangsur digantikan dengan pikiran yang modern dan berpandangan luas.

Paku Alam VII, pada 10 Oktober 1921 pengganti Paku Alam VI menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VII dan oleh Pemerintah Hindia Belanda diberi pangkat kolonel tituler. Pembaruan tidak berhenti di tahun itu tetapi terus berlanjut, terutama dalam penyempurnaan pengelolaan anggaran keuangan. Pemerintah desa pun tidak luput dari pembenahan dan reorganisasi. Status kewarganegaraan penduduk dipertegas dengan membedakan antara warga negara (kawulo kerajaan/kadipaten) dan bukan warga negara (kawulo gubernemen).

Selain perhatiannya dalam dunia pemerintahan dan ekonomi, perhatian Paku Alam VII juga tertuju pada kesenian. Pagelaran wayang orang berkembang dengan baik pada masanya. Dalam kesempatan menerima tamu-tamu dari luar negeri PA VII acapkali menjamu mereka dengan wayang orang dan beksan (tari-tarian klasik). PA VII mengizinkan sekolah-sekolah berdiri di daerah Adikarto, serta mengadakan sebuah lembaga beasiswa untuk menjamin kelanjutan studi bagi yang tidak mampu melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.

Pada 5 Januari 1909 Paku Alam VII menikah dengan GBRA Retno Puwoso, Putri dari Pakubuwono X, Sunan Surakarta. Seluruh putra-putri beliau ada 7 orang. Ketika putra mahkota berkunjung ke Nederland untuk menghadiri pesta perkawinan Putri Mahkota Belanda Juliana dan Pangeran Bernard, Paku Alam VII mangkat. Beliau berpulang pada 16 Februari 1937 dan dimakamkan pada 18 Februari tahun yang sama di Girigondo Adikarto.

PA VIII: BRMH Sularso Kunto Suratno, lahir di Yogyakarta, 10 April 1910, adalah Raja Paku Alaman VIII yang diangkat sebagai KPH Prabu Suryodilogo pada 4 September 1936. Pendidikan yang ditempuh adalah Europesche Lagere School Yogyakarta, Christelijk MULO Yogyakarta, AMS B Yogyakarta, Rechts Hoogeschool (sampai candidaat). Pada 13 April 1937 ia naik tahta sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Prabu Suryodilogo menggantikan mendiang ayahnya. Setelah kedatangan Bala Tentara Jepang di tahun 1942 beliau mulai menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII.

Pada 19 Agustus 1945 bersama Hamengku Buwono IX, Paku

Alam VIII mengirimkan kawat resmi kepada Soekarno dan Hatta atas berdirinya RI dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada 5 September 1945 secara resmi KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat/Maklumat yang berisi tentang pernyataan bergabungnya Kadipaten Paku Alaman kepada Republik Indonesia. Sejak saat itulah kerajaan terkecil pecahan Mataram ini bersama kasultanan menjadi daerah Istimewa Yogyakarta. Saat memunculkan amanat 5 September, dua kerajaan di Yogyakarta masing-masing mengluarkan amanat yang sama secara terpisah untuk menunjukkan eksisitensi masing-masing kerajaan. Lalu timbul gagasan untuk menyatukan amanat tersebut menjadi satu, dan muncullah amant kedua pada tangal 30 Oktober 1945. Lewat persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, amanat dikeluarkan, dan kedua raja sepakat untuk menggabungkan Daerah Kesultanan dan Kadipaten dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Amanat 30 Oktober 1945 tentang pernyataan penggabungan diri ke republik dan keistimewaan, posisi sultan HB IX di atas dan PA VIII di bawahnya. Tidak jelas logika dan kesepakatan yang muncl antara dua raja tersebut, akan tetapi tersirat akan struktur kekuasaan yang akan dibangun. Artinya PA VIII akan nderek dan Sultan sebagai pemimpinnya. Padahal jika melihat secara kritis, dua kerajaan yang ada di Yogyakarta adalah dua kerajaan yang independen, masing-masing memiliki struktur kekuasaan dan rakyat yang jelas. Akan tetapi saat muncul pernyataan, PA VIII tersubordinarsi di bawah sultan yang menyiratkan posisi yang akan dijalankan. Menurut Tamdaru, dua raja ini pernah bertemu sebelum pernyataan tersebut muncul, inti dari kesepakatan mereka berdua adalah, PA VIII menyerahkan wilayahnya kepada Sultan untuk dikelola, akan tetapi HB IX menolak dan mengajak untuk mengelola Yogyakarta secara bersama.7

Setelah muncul amanat berdua, maka secara resmi PA VIII menjabat Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan yang secara politis sangat simbolis. Akan tetapi karena posisi HB IX yang lebih sering mengabdi pada tingkat pusat (Jakarta) maka gubernur DIY selalu dijalankan oleh PA VIII. Pada posisi inilah PA VIII berindak sebagai kepala pemerintah daerah berhasil menggagas sekaligus menjalankan pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1951 untuk membentuk lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Ia juga menjadi ketua pemilihan umum 1955, dan pemilihan umum 1957 untuk membentuk lembaga dewan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Setidaknya apa yang dilakukan oleh PA VIII dalam membangun demokrasi di Yogyakarta dengan nuansa monarki telah berhasil, jika ukurannya adalah partisipasi publik dalam ranah pembangunan pemerintahan. Beberapa tahun sebelumnya, HB IX juga bersama PA VIII telah melakukan uji coba membangun lembaga yang sama pada tingkat desa. Sekalipun berhasil, namun pada praktiknya jauh dari peran partisipasi publik, sehingga kemudian dianggap gagal.

Paku Alam VIII secara resmi menjabat Pejabat Gubernur DIY yang bertindak sebagai Dewan Pemerintahan Daerah Yogyakarta sejak HB IX menjabat tugas-tugas kenegaraan di Jakarta, baik sebagai menteri, wakil perdana menteri, dan wakil presiden masa Orde Baru. Selama itu pula, PA VIII berhasil membangun pemerintahan pada level bawah secara ëdemokratisí, di antaranya menggagas pemilihan umum anggota dewan tingkat provinsi pertama di Indonesia.

Setelah HB IX mangkat pada tahun 1988, Paku Alam VIII menggantikan mendiang menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ëseumur hidupí, karena sejak menggantikan HB IX, ia tidak pernah digantikan sampai ia wafat pada tahun 1998.

PA IX: KGPAA Paku Alam IX, lahir dengan nama BRMH Ambarkusumo, di Yogyakarta pada 7 Mei 1938. Ibundanya bernama KBRAy Purnamaningrum. Pada 26 Mei 1999 KPH Ambarkusumo ditahtakan sebagai KGPAA Paku Alam IX menggantikan mendiang ayahnya Paku Alam VIII. Beliau adalah pangeran pertama dari Paku Alaman yang ditnobatkan setelah Indonesia merdeka.

Dari pernikahannya di tahun 1966, beliau dikaruniai 3 orang putra. Di tahun 2003 ia diangkat menjadi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003ó2008, mendampingi Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X. Akibat ëkekisruhaní posisi Yogyakarta yang banyak diperdebatkan oleh berbagai pihak, khususnya tentang keistimewaan Yogyakarta, posisi wakil gubernur saat ini seperti halnya dengan posisi jabatan gubernur, Statusnya diperpanjang 3 tahun oleh Presiden Republik Indonesia. Artinya gagasan tentang keistimewaan Yogyakarta yang digugat banyak pihak telah menempatkan posisi gubernur dan wakilnya tidak jelas sampai terbentuknya RUUK DIY secara permanen. Dalam UU otonomi daerah, gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh rakyat dan menjabat maksimal dua priode, sementara UU No. 3 1950 yang secara tegas menempatkan keistimewaan Yogyakarta tidak secara ekplisit menjelaskan posisi tetap jabatan gubernur, tidak juga menempatkan jabatan gubernur wakil gubernur seumur hidup. Oleh karena seiring arus reformasi, gugatan banyak pihak tentang sistem kekuasaan kerajaan dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi. Oleh karena itu pertimbangan sejarah dan akademis mecoba untuk mencari jalan ke luar kekisruhan situasi tersebut.

Piagam Kedudukan Sri Paduka Paku Alam VIII dari Presiden RI, Ir. Soekarno

Keputusan Presiden tentang Pemberlakuan UUPA 1960 di DIY, 1984. Kepres ini kemudian disusul dengan Keputusan Menteri no. 66, 1984.

Keputusan Presiden tentang Pemberlakuan UUPA 1960 di DIY, 1984. Kepres ini kemudian disusul dengan Keputusan Menteri no. 66, 1984.

Keputusan Presiden tentang Pemberlakuan UUPA 1960 di DIY, 1984. Kepres ini kemudian disusul dengan Keputusan Menteri no. 66, 1984.

EEDAULATAN RAKYAT
Tangga1: 28-5-1984
Hlm/klm: //-3
2
5010
ruburen020002090
0007200。。。
raesueunsues810631.893 12
L305
。。00。
siderorasenss118126111
(14106-2509582209
12E23.201.23
113351
111NON31ULAH

1 Lihat Soedarisman Poerwokoesoemo, Kadipaten Paku Alaman. (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1985).

2 Suhartono, dkk. Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia, 1946ó1949. (Yogyakarta: Tim Penulis dan Yayasan Soedjatmoko, 2002).

3 Lihat John Pemberton, ìJawaî: On The Subject of Java (Yogyakarta: Matabangsa, 2003).

4 Lihat Bambang Dewantara, 100 Tahun Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan. (Jakarta: Pustaka Kartini, Cetakan Pertama, 1989).

5 Ibid.

6 Lihat Bambang S. Dewantara, putra Ki Hajar dewantara menulis buku yang dalam salah satu babnya berjudul ìAntara Panggilan dan Kekecewaanî. Pada posisi ini seorang anak cukup kritis dalam melihat sosok sang ayah tentang kiprahnya di luar Kadipaten Paku Alaman.

7 Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, di Yogyakarta.

PARA PENULIS

Ahmad Nashih Luthfi, lahir di Tuban, 28 tahun yang lalu. Alumni Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada (2005). Penulis buku Manusia Ulang-Alik: Biografi Umar Kayam (2007), Melawan Kolonial (2008), dan beberapa tulisan lepas di media cetak, di antaranya dimuat di Kompas, Jurnas, Riau Pos, dan Majalah Basis. Saat ini bergiat di Sajogyo Institute, Bogor. Email: [email protected]

Amien Tohari, lahir di Jambi 30 Agustus 1981, menyelesaikan studinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Laki-laki dari daerah transmigran di Jambi ini banyak terlibat dalam berbagai riset, pendampingan dan training di berbagai daerah seperti Makassar, Ambon, Namlea (Pulau Buru). Peneliti lepas dijalaninya sejak tahun 2007 sampai sekarang dengan berbagai lembaga seperti PUSHAM UII, Sajogyo Institut, CSAT, dalam berbagai topic: Modal Sosial Pesantren di Banten; Tantangan Kelas menengah Muslim di Indonesia; Dinamika Polisi dan Masyarakat di Makassar Perspektif HAM. Saat ini ia terus mencoba melanjutkan studinya ke jenjang Pasca Sarjana di tengah biaya sekolah yang makin mahal. Email: [email protected]

Dian Andika Winda, lahir di Cimahi pada 21 Juni 1983, merupakan alumni Jurusan Sejarah UGM. Berkegiatan pada lembaga riset dan penerbitan IndexPress dan I:Boekoe dan mengerjakan secara bersama-sama anggota tim lainnya penelitian dan penerbitan seputar sejarah pers Tanah Air, biografi tokoh pers, pers perempuan, dan perjalanan partaipartai di Indonesia sejak zaman Belanda.

Diar Candra Tristiawan, lahir disebuah kota ngapak 24 tahun lalu. Saat ini sedang berusaha menyelesaikan studinya di Ilmu Sejarah UGM. Bercita-cita menjadi wartawan atau penulis cerpen. Hobi mengunjungi tempat-tempat indah di dunia. email:[email protected]

M Nazir S, lahir 32 tahun yang lalu di Selatpanjang-Bengkalis (Sekarang Kab. Meranti, 2009). Alumni Pascasarjana UGM 2008. Saat ini sedang menjadi penonton zaman, ëpenikmatí sebuah periode bernama Indonesia yang ëanehí. Tinggal di Kronggahan, Yogyakarta. Kontak mail: [email protected]