OKNUM DAN APARAT PEMERINTAH PEMERAS TKI TERBESAR
PENJARAI NGTIDAK DISEB TA HATI YANG MEMAR KAN MENUA
TENAGA KAN KERJA INDONESIA MENGGUGAT
SHNGIUGAR TENCASCEANG EMAOA INDONESIA LPTKI
Penyusun Ir H Bambang Pranoto, MM, MT
WALI TKI - SWADAYA MASYARAKAT ALAVSIA,
Anak anak-pun ikut Menggugat.
Direktur Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja Indionesia LPTKI saat berkunjung dikediaman salah seorang Ibu "angkat" Lina pengusaha angkutan kepulangan TKI. Foto bersama dengan sebagian anak-anak pungutan yang ditinggalkan begitu saja oleh ibu kandungnya di Terminal III Bandara Soekarno Hatta. Paling sedikit rata-rata perhari 2 (dua) anak/bayi bernasib sama dari sekitar 600 - 800 TKI yang mayoritas perempuan mendarat dari luar negeri. Dalam lima tahun terakhir diperkirakan terdapat lebih dari 3000 anak yang tak diketahui di mana rimbanya tanpa ada perhatian dari pemerintah. Masa depannya adalah tragedi kemanusiaan; citra dan martabatnya sebagai manusia dan anak bangsa.
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA WALI TKI -SWADAYA MASYARAKAT
Laporan -Kepada Presiden Republik Indonesia
Hasil Forum Konsultasi Kerja LPTKI Hotel Sofyan 8 Agustus 2006
Judul Buku TENAGA KERJA INDONESIA MENGGUGAT
Disusun Oleh Ir H Bambang Pranoto,MM,MT Direktur LPTKI
Diterbitkan oleh
Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia LPTKI
Wali TKI-Swadaya Masyarakat
ISBN 979-15324-0-0
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
CETAKAN PERTAMA SEPTEMBER 2006
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENÁGA KERJA INDONESIA WALI TKI-SWADAYA MASYARAKAT
N.01-01-11
PERPUSTAKAAN KONSORSHUM PEMBARUAM AGRARIA
Hasil Forum Konsultasi Kerja LPTKI Jakarta, 8 Agustus 2006
TENAGA KERJA INDONESIA MENGGUGAT
Disusun Oleh Ir H Bambang Pranoto,MM,MT
Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia WALITKI-SWADAYAMASYARAKAT
MRIMXME ADI1X AOA
KATA PENGANTAR
Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa
Dengan ini dipersembahkan bagi kepentingan bangsa dan negara, masukan Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kepada pemerintah dalam rangka kebijakan reformasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Keluar negeri (PPTKLN).
Dalam buku terdapat hal seputar data, informasi dan analisis empirik, opini dan aspirasi masyarakat tentang carut marutnya penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI., bersumber dari hasil Forum Konsultasi Kerja LPTKI 8 Agustus 2006, dan penelitian yang diselenggarakan oleh LPTKI.
Sebagai lembaga yang independen dan atas komitmennya sebagai wali TKI maka LPTKI bukan saja berfungsi semata sebagai representasi dan pembawa aspirasi TKI tetapi pula akan berkeras memperjuangkannya secara obyektif, kreatif dan inovatif. Antara lain apa yang terungkap secara berani dan terbuka dalam buku ini. Tentu dalam hal action amat dibatasi oleh segala kendala dan keterbatasan kapasitasnya.
Konsep solusi yang barangkali bersifat inovatif dalam reformasi perlindungan TKI antara lain berupa perombakan struktur penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI kepada system struktur kemitraan yang melibatkan semua stakeholder dan masyarakat termasuk TKI sebagai subyek dimana Pemerintah dikembalikan kepada fungsi vital sebagai lembaga regulator, fasilitator dan kontrol dan LPTKI dalam posisinya sebagai representasi dan wali TKI.
LPTKI adalah pelembagaan peran, pemberdayaan dan akuntabilitas publik.
Kerja keras hanya menjanjikan hasil yang optimal dalam menyusun buku ini, Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif untuk penyempurnaanya sangat kami harapkan.
Kepada semua pihak yang membantu tersusunnya buku ini, diucapkan banyak terima kasih.
Jakarta,5 September 2006
Penyusun
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 5 Daftar Isi. 7 BAB I Latar Belakang.. 11 PERTAMA, Pokok -Pokok Pikiran 12 KEDUA, Maksud, Tujuan dan Sasaran FKK-LPTKI ..19 KETIGA, Keluaran FKK-LPTKI 2006 .20 BAB II Laporan Umum.. ..22 PERTAMA, Kembali kepada azas dan tujuan. ..23 KEDUA, Reformasi atau Revolusi. ..23 KETIGA, Kinerja Perlindungan TKI yang amburadul ...25 KEEMPAT, membangun kebersamaan dan kemitraan. .26 KELIMA, Reformasi jangan top down.. ..27 KEENAM, Subjek dan Objek Reformasi .28 KETUJUH, Dimulai dari restrukturisasi internal Depnakertrans.. ..32 KEDELAPAN, Reformasi pembaharu Paradigma ..33
LEMBAGA PERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
KESEMBILAN, Titik-titik lemah ..34 KESEPULUH, TKI menjadi objek dan sumber bisnis .. ..35 KESEBELAS, Nilai Tawar TKI rendah ..38 KEDUABELAS, Aspek sosio-politik TKI ..40 .43 KETIGABELAS, Masalah TKIIlegal BAB III Tenaga Kerja Indonesia Menggugat ...45 PERTAMA, Pertanyaan mendasar Reformasi ... 50 KEDUA, Oknum aparat Pemerintah pemeras TKI terbesar. ... 52 KETIGA, Oknum Pengusaha penindas terbesar. ...57 KEEMPAT High Cost Economics. .59 KELIMA, Menghitung Devisa Negara. ...62 KEENAM, Hakikat Reformasi. ...63 KETUJUH, Reformasi pengubah paradigma ...65 KEDELAPAN, Eksistensi LPTKI sebagai wali TKI ...67
BAB IV
PROGRAM AKSIREFORMASIPERLINDUNGANTKI 1. Perlindungan TKI melalui penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia. .71
2. Perlindungan TKI melalui penegakan moral birokrat ..82 3. Perlindungan TKI melalui Pemberdayaan PPTKIS.... 84 4. Perlindungan TKI melalui peningkatan profesionalisme TKI ..91 5. Perlindungan TKI melalui Jasa Asuransi. ...93 6. Perlindungan TKI melalui Jasa Perbankan .......101 7. Perlindungan TKI melalui penguatan peran stakeholders... ..104 8. Perlindungan TKI melalui Penegakan Hak-hak TKI ... 107 9. Perlindungan TKI melalui Pembinaan TKI ... …109 10. Perlindungan TKI melalui Penegakan Hak-hak Konsumen. 110 11. Perlindungan TKI melalui pencitraan ketenagakerjaan TKI ...114 12. Perlindungan TKI pada pra-penempatan ..... ..115 13. Perlindungan TkI pada pemulangan di Dalam Negeri ..... ...119 14. Perlindungan TKI melalui pembentukan BNP2TKI 123
15. Perlindungan TKI melalui Hak-hak TKI sebagai warganegara. ...129 16. Perlindungan TKI melalui Hak-hak Warganegara ..... 130 17. Perlindungan TKI melalui implementasi peran, pemberdayaan dan akuntabilitas publik. ..133 18. Perlindungan TKI melalui Program Aksi LPTKI ...... 135 19. Perlindungan TKI melalui Sistem Manajemen Informasi ..137 20. Perlindungan TKI melalui kerja sama LPTKI....... 138 21. Perlindungan TKI melalui mobilisasi pengawas relawan. .138 22. Perlindungan TKI melalui fasilitasi ruang pengaduan .... ..138 23. Perlindungan TKI melalui Reward and Punishment.. ...140 24. Perlindungan TKI melalui pelaporan dan publikasi ... 14 Penutup
Bab t
PENDAHULUAN FORUM KONSULTASI KERJA LPTKI LATAR BELAKANG
ORUM Konsultasi Kerja (FKK) LPTKI diselenggarakan dalam rangka:
1. Menyambut dan mendukung program Pemerintah me- Reformasi sistem Ketenagakerjaan TKI, khususnya kebijakan Reformasi yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Maret 2006, dengan diresmikannya LPTKI sebagai Wali TKISwadaya Masyarakat.
2. Menyambut dan mendukung hadirnya Inpres Nomor 6
Tahun 2006 tentang kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI dan Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2-TKI).
Melembagakan peran dan akuntabilitas publik terhadap 3. penyelengaraan ketenagakerjaan TKI meliputi seluruh prosesi kebijakan publik, perencanaan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
4. Menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia atas hasil Forum Konsultasi Kerja LPTKI sebagai input kepada pemerintah dengan harapan besar mendapatkan perhatian sebagai aspirasi merepresentasikan masyarakat, seluruh stakeholder penyelenggaraan ketenagakerjaan TKI.
PERTAMA
Pokok - Pokok Pemikiran
1. Bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya pada pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri selama ini masih jauh dari apa yang diharapkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang "Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri: Bahkan masyarakat cenderung menilai bahwa pelaksanan penyelenggaraan pengadaan, penempatan, dan perlindungan
TKI makin amburadul.
2. Bahwa selama ini pula sudah menjadi pemahaman (opinjon) publik (masyarakat) tentang nasib buruk TKI akibat dari perlakuan yang menyimpang, dipungli, diperas, diperkosa, dan dinistakan bukan hanya oleh'majikannya' saat bekerja di luar negeri tetapi juga diperlakukan yang sama oleh oknum pemerintah, pengusaha dan masyarakat bangsanya sendiri di dalam negeri.
3. Bahwa TKI sebagai 'Pahlawan Devisa' predikat yang kontroversi dan ironis, harus segera dicegah untuk tidak hanya dijadikan jargon politik kepentingan pihak-pihak dan kepentingan politik tertentu tetapi hendaknya harus secara konkret dibuktikan melalui kebijakan dan tindakan nyata khususnya bagi penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI, penguasa (pemerintah), pengusaha (PPTKIS), masyarakat jasa pengadaan tenaga kerja keluar negeri dan masyarakat pada umumnya, melalui penegakan hukum, kemanusiaan, dan keadilan.
4. Bahwa gebrakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu sungguh sangat menggembirakan dan tentu, setidaknya telah memberikan peluang adanya hari esok yang lebih baik bagi TKI. Setidaknya ada 3 (tiga) kebijakan pokok Reformasi Menakertrans tentang TKI yang dapat dicatat yaitu:
Meresmikan Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja Indoa. nesia (LPTKI) swadaya masyarakat sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus melembagakan peran dan akuntabilitas publik serta pemberdayaan masyarakat melalui sistem perwalian TKI. Kebijakan yang tepat, mencerminkan pengakuan dan apresiasi pemerintah terhadap peran masyarakat dan sekaligus usaha konkret perkuatan infrastruktur penyelanggara penempatan dan perlindungan TKI.
b. Debirokratisasi melalui Kebijakan Menteri yang 'menjanjikan'mencabut 13 peraturan dan kebijakan yang menyimpang perundangan, adalah menggembirakan pula karena itu mencerminkan political will pemerintah melakukan evaluasi atau mau meninjau kembali terhadap kebijakan, peraturan bahkan keputusan-keputusan masa lalu yang dianggapnya perlu diperbaiki, disempurnakan bahkan dicabut. Diharapkan bukan hanya janji menteri dan atau sekadar wacana.
C. Membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonenesia (BNP2TKI) sebuah lembaga nondepartemen yang langsung di bawah kordinasi Presiden. Pembentukan BNP2TKI adalah amanat Undang undang Nomor 39 Tahun 2004.
d. Penerbitan Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang "Kebijakan
Reformasi Penempatan Dan Perlindungan TKI'"
5. Bahwa efektifitas program reformasi di sektor ketenagakerjaan TKI haruslah tetap terkendali karena betapapun baiknya program reformasi tersebut apabila tanpa diikuti oleh sikap konsisten dan konsekuen oleh penyelenggara baik di pihak pemerintah maupun pihak pengusaha pengadaan penempatan tenaga kerja swasta dan masyarakat termasuk TKI dalam memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing maka efektifitas reformasi perlu terus dipertanyakan karena tidak akan efektif menjakau sasaran yang hendak dicapai.
6. Bahwa adanya kecenderungan 'Reformasi dari atas, 'Reformasi monolog' dan 'reformasi subjektif' harus dicegah. Karena reformasi tersebut dapat mendatangkan apriori bagi pihak-pihak masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hendaknya bersifat komprehensif, holistik dan efektif serta melibatkan seluruh komponen produktif. Pelibatan semua pihak/stakeholdersketenagakerjaan TKI di segala segmentasi prosesi baik dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun pengawasan dan evaluasinya.
7. Bahwa tanpa apresiasi dan/atau saling asah, asih, dan asuh antar-komponen dan eksponen penyelenggara ketenagakerjaan pemerintah, pengusaha dan lembaga masyarakat termasuk TKI, prestasi yang dicapai dan kontribusi bagi bangsa dan negara hanyalah bersifat semu dan tak bermartabat. Karena di balik keberhasilan itu yang sebenarnya terjadi adalah tindak perselingkuhan, kemunafikan, korupsi, penindasan, perampasan, pemerkosaan, pemerasan terhadap objek penderitaan TKI.
8. Bahwa kualitas keberhasilan program pemerintah tanpa adanya pemahaman, komitmen dukungan partisipasi, tegaknya hukum dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) masyarakat, reformasi dipastikan tak akan berhasil optimal. Kecuali keberhasilan semu dan subjektif yang mempunyai kecenderungan hanya bersifat'menutupi dan membela' penyimpangan internal kelembagaan dan dalam upaya mempertahankan status quokekuasaan dan politik pemerintahan.
9. Oleh karena itu bahwa kunci keberhasilan reformasi ketenagakerjaan TKI amat dipengaruhi oleh kualitas:
a. Informasi dan akurasi data serta historis tentang Potensi (Strenght), Kendala(Weakness), kesempatan(opportunity) dan Ancaman (Threat) baik fakta yang sedang berlangsung, telah berlangsung maupun proyeksi yang akan berlangsung.
b. Aspek siklus menajemen perencanaan (plan), program, pelaksanaan(action/implementation),sistem pengawasan dan evaluasi.
c. Transparansi dan pelibatan yang optimal dari seluruh stakeholders yaitu pemerintah, pengusaha, pengguna tenaga kerja dan masyarakat dalam posisi, tugas, fungsi, kompetensi dan tanggung jawabnya masing-masing secara kelembagaan yaitu:
1) Pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan control.
2) Pengguna tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri
3) Pengusaha sebagai pelaksana pengadaan dan penempatan TKI
4) Lembaga perlindungan TKI (LPTKI) swadaya yang dapat bertindak selaku wali dari TKI dan mewakili masyarakat.
10. Bahwa oleh karena itu, Lembaga Perlindungan TKI (LPTKI) terpanggil untuk tampil berperan aktif menyukseskan program reformasi ketenagekerjaan TKI melalui pendekatan:
a. Sosialisasi tentang hak-hak hukum masyarakat termasuk TKI, keadilan dan hak-haknya sebagai konsumen jasa pengadaan penempatan TKI, dan hak-hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang
b. Membangun eksistensi kelembagaan peran dan
PENJARAKAN MAJIKAN ANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYIKSA PARA TKI/TKW GOOGLE.COM
akuntabilitas publik melalui penguatan eksistensi LPTKI.
c. Pemberdayaan peran dan akuntabilitas masyarakat melalui optimalisasi aktifitas LPTKI terutama dalam rangka pendampingan TKI, partisipasi dan perwalian TKI sekaligus aktif membantu pemerintah menegakkan peraturan dan perundangan serta menegakkan kepastian hukum.
d. Membangun kompetensi LPTKI sebagai lembaga swadaya masyarakat nonpemerintah yang independen, mandiri dan profesional sebagai wali TKI dan representasi masyarakat.
11. Bahwa oleh karena itu, kondusifitas kerja dan usaha sebagai faktor produktivitas adalah akan menjadi sasaran program LPTKI. Sikap saling curiga dan saling merugikan citra antar-komponen dan eksponen penyelenggaraan ketenagakerjaan TKI yang kontraproduktif harus segera dihentikan melalui solusi bersama.
KEDUA
Maksud, Tujuan dan Sasaran FKK-LPTKI
Membangun persamaan pandangan (opinion), visi dan misi tentang;
1. Posisinya yang strategis Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTKI) dalam rangka memanfaatkan momentum Reformasi Ketenagakerjaan khususnya TKI penempatan dan perlindungan TKI, lebih khusus lagi Perlindungan TKI.
2. Perkuatan (posisioning) LPTKI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang independen dan mandiri dalam menyelenggarakan Perwalian dan Perlindungan TKI secara Swadaya meliputi pengawasan, pendampingan, menegakkan kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum bagi TKI dan lain sebagainya.
3. Memberikan masukan kepada pemerintah baik dalam rangka penegakkan hukum, penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan, pengawasan dan dengan pendekatan partnership (kemitraan) dalam rangka menuju sasaran reformasi ketenagakerjaan yang diharapkan.
4. Membangun model kerja sama dengan semua pihak stakeholders/pengusaha dan badan/lembaga-lembaga masyarakat penyelenggara penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik pemerintah maupun swasta.
KETIGA
KELUARAN FKK-LPTKI 2006
1. Menyusun program aksi dan rencana kerja Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja TKI(LPTKI) jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang LPTKI.
2. Penciptaan bentuk dukungan lembaga kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan program Reformasi Ketenagakerjaan TKI melalui pelembagaan, peningkatan pemberdayaan peran, artisipasi dan akuntabilitas masyarakat terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan TKI. Termasuk dukungan dalam bentuk
EMBAGAPE
sikap kritis, mengindentifikasi masalah dan memberikan solusi konstruktif kepada lembaga-lembaga penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI yaitu pemerintah, pengusaha, TKI dan masyarakat.
3. Rumusan formulasi pelibatan masyarakat dan khususnya TKI sebagai subjek pembangunan sistem Paradigma baru Ketenagakerjaan TKI melalui eksistensi representasi dan perwalian TKI yang dilakukan oleh LPTKI. Lembaga Swadaya Masyarakat yang independen, terbuka dan mandiri bergerak di bidang perlindungan TKI.
4. Laporan kepada Presiden Republik Indonesia tentang hasil Forum Konsultasi Kerja LPTKI 2006 dan masukan Reformasi perlindungan TKI. Selain dilaporkan kepada Presiden, hasil forum konsultasi kerja LPTKI ini juga disampaikan kepada Ketua DPR, Menko Ekuin, Lembaga-lembaga Tinggi Negara serta publikasi masyarakat secara luas.
Bab 2 LAPORAN UMUM
ORUM Konsultasi Kerja LPTKI adalah fasilitasi curah pikir F dan dialog yang bersifat interaktif dan multi arah yang diselenggarakan atas inisiatif sepenuhnya oleh LPTKI. Forum telah berhasil mengidentifikasi tentang respon, pemahaman, kritik yang sehat serta solusi yang konstrukstif tentang penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI khususnya sehubungan dengan program reformasi. Secara singkat hal-hal penting dan yang untuk selanjutnya dijadikan acuan akademik, aspirasi dalam rangka penyusunan konsep dan masukan bagi kebijakan reformasi penempatan dan perlindungan TKI.
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGA KERJAINDONESIA-LPTKI
PERTAMA KEMBALI KEPADA ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN TKI
Asas dan tujuan penempatan dan perlindungan calon/ TKI terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
Pasal 2
Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKIberazaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, antidiskriminasi, serta anti perdagangan manusia.
Pasal 3
Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk:
a memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimaldan manusiawai;
h menjamindanmelindungicalon TKI/TKIsejak didalamnegari dinegara tujuan,sampaikembalike tempat asaldi Indonesia;
C. meningkatkan kesejahteraan TKIdan keluarganya.
KEDUA
REFORMASI ATAU REVOLUSI
Forum Konsultasi Kerja LPTKI menangkap semangat,
TENAGA KERJA INDONESIA MENGGUGAT LEMBAGAPERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
perhatian yang besar dan kepedulian yang tinggi stakeholders dan masyarakat umumya terhadap fenomena tentang perlindungan TKI;
Masalah nasib TKI yang tertindas, diperas dan diperkosa hak- (1) haknya sebagai warga negara dan asasinya sebagai manusia. Berlangsung dan akan berlangsung terus selagi belum ada reformasi sistem yang bersifat totalitas dan mendasar.
(2) Masalah pemerintah yang belum berhasil tetapi tidak secara signifikan melakukan upaya-upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, menegakkan hukum dan mendisiplinkan aparatnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, yaitu untuk atas nama negara menyejahterakan rakyat, memberikan kesempatan kerja dan melindungi warga negaranya.
(3) Reformasi kebijakan tentang penempatan dan perlindungan TKI, hal yang bisa dianggap terlambat, belum pernah dilakukan atau memang karena kegagalan reformasi maka perlu re-reformasi. Kalau memang kemudian belum pula cukup dengan istilah reformasi totalitas secara nasional yang cahayanya sudah meredup itu, maka mungkinkah di suatu saat ke depan, yang apabila ternyata reformasi penempatan dan perlindungan TKI yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini gagal, ya revolusi sebagai alternatif terakhir.
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA-LPTK
(4) Pencitraan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara akumulatif memang negatif. Forum Konsultasi Kerja LPTKI bahkan dengan tegasnya menyatakan kesimpulannya tentang aparat pemerintah adalah pemeras TKI yang terbesar. Hal tersebut dinyatakan bukan tanpa alasan, cukup data di lapangan yang meyakinkan akan hal tersebut.
KETIGA,
KINERJA PERLINDUNGAN TKI
YANG AMBURADUL
LPTKI menegaskan tentang posisi independensi dan kemandiriannya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kelahirannya dimaksud dan bertujuan mendorong penegakan dan penguatan infrastruktur penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagai kerja nasional dalam rangka salah satu solusi penting menekan angka kemiskinan, pengangguran sekaligus mengais devisa negara tanpa mengorbankan citra dan martabat bangsa. Sementara tidak dapat dinafikan tentang opini (visi dan pemahaman umum), berupa kekesalan masyarakat umum yang menilai bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan TKI dari masa ke masa makin amburadul, tidak transparan dan hingga berlangsungnya praktek-praktek yang makin menjadi budaya penindasan dan pemerasan serta pemerkosaan hak-hak warganegara TKI yang bukan hanya dilakukan oleh 'majikan' di luar negeri tetapi juga dilakukan oleh bangsanya sendiri di dalam negeri termasuk terlibatnya oknum-oknum dan pejabat pemerintahan di departemen terkait.
KEEMPAT,
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN KEMITRAAN
Forum Konsultasi Kerja LPTKI bertujuan pula melakukan evaluasi kerja internal termasuk mengeliminasi dan/atau mengklarifikasi atas adanya upaya-upaya pihak-pihak tertentu termasuk oknum-oknum pejabat Depnakertrans yang merasa terancam kenikmatannya menduduki jabatan yang empuk, basah dan menguntungan kepentingan pribadi dengan cara melakukan gerakan yang pada pokoknya bermaksud mendiskreditkan, memfitnah dan melakukan pembunuhan karakter (character assasination). Mereka pada dasarnya menolak kelahiran Lembaga Perlindungan TKI swadaya masyarakat LPTKI. LPTKI diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 20 Maret 2006. LPTKI adalah merupakan gagasan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ir H Erman Suparno, MBA, Msi yang bertujuan mulia membangun kebersamaan dan kemitraan bagi seluruh potensi bangsa dalam rangka "Ikut Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa, Bangkitkan Etos Kerja, Membangun Citra dan Martabat Bangsa" Maksud pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa untuk mencapai maksud dan sasaran tentang kebersamaan dan kemitraan dengan seluruh stakeholders, TKI dan masyarakat tersebut, salah satu adalah melalui pelembagaan peran, pemberdayaan dan akuntabilitas publik. Idea dan berdirinya LPTKI adalah penciptaan instrumen dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan TKI dan kemudian divitalisasi melalui pendekatan kultural (gerakan moral) dengan menghadirkan Ibunya TKI atau Walinya TKI. LPTKI adalah lembaga kemasyarakatan nirlaba (nonprofit) sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. LPTKI adalah misi amanat Bung Karno: "Jangan engkau menjadi kuli diantara bangsa-bangsa karena engkau adalah warga daripada negara yang besar, bangsa besar yang merdeka dan bangsa yang bermartabat, Bangsa I n d o n e s i a !!"Oleh karena itu, tekad LPTKI tersebut dituangkan dalam moto perjuangan; Ikut mencerdaskan kehidupan Bangsa, bangkitkan etos kerja membangun citra dan martabat Bangsa."
KELIMA, REFORMASI YANG TOP DOWN
LPTKI menyatakan bahwa reformasi penempatan dan perlindungan TKI yang mulai dilaksanakan melalui instruksi presiden dan pembentukan BNP2TKI diharapkan tidak semata mata berupa kebijakan yang bersifat top down, karena datangnya dari pemerintah dengan lemahnya peran stakeholders, TKI dan masyarakat baik dalam perencanaan program, maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, reformasi akan sia-sia dan tak akan berhasil secara optimal mencapai tujuannya. Program dan kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (PPTKLN) yang dipresentasikan oleh Menakertrans pada Forum Konsultasi Kerja LPTKI pada tanggal 8 Agustus 2006 dinilai oleh Forum Konsultasi Kerja LPTKI dinilai tidak memenuhi standar kualitas sasaran yang diharapkan karena Reformasi amat fragmatik dan tidak seimbang pada aspek struktural dan kultural itu, sepihak dan sama sekali tidak aspiratif karena tidak memiliki dan menyentuh akar masalah dan kendala yang realistis terjadi di lapangan.
KEENAM,
SUBJEK DAN OBJEK REFORMASI
Dengan dicetuskannya reformasi tentang ketenagakerjaan TKI ke luar negeri, semula memang menjadi harapan baru bagi semua pihak, penyelenggara, pelaksana maupun masyarakat dan TKI sendiri. Tak kurang karena demikian perhatiannya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono hingga 'terjun langsung'melalui arahan dalam bentuk pidato dan pernyataan hingga dikeluarkan Inpres tentang kebijakan Reformasi. Namun Forum Konsultasi Kerja LPTKI menilai tentang adanya pengendoran-pengendoran, dan bahkan disinyalir mulai ada tanda-tanda oleh pihak-pihak dan atau oknum-oknum tertentu memanfaatkan dan memelintir semangat reformasi Presiden dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
(1) Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang 'Kebijakan Reformasi Penempatan Dan Perlindungan TKI' sendiri dipandang belum mencerminkan tentang reformasi yang dikehendaki oleh Presiden yaitu reformasi yang mendasar dan totalitas. Inpres tersebut semata hanya berisikan substansi aspek struktural dan belum terkandung tentang aspek kultural atau upaya perombakan sikap mental dan moralitas, pencegahan dan atau pemberantasan terhadap pejabat/ aparat pemerintahan yang selama ini memiliki kinerja buruk menyengsarakan TKI
(2) Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang 'Kebijakan Reformasi Penempatan Dan Perlindungan TKI' kurang memiliki dasar akademik dan praksis yang transparan tentang penunjukan Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sebagai Koordinator Tim Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Karena persoalan ketenagakerjaan khususnya TKI ke luar negeri semestinya justru harus dimantapkan sebagai program sektoral yang didukung dan serta melibatkan multidepartemen. Fenomena tentang tidak terlindungnya TKI adalah semata karena;
(a) Tindak penyimpangan fungsi pelayanan menjadi fungsi komersial di mana setiap meja yang dilalui oleh prosesi pengadaan, pemberangkatan, penempatan hingga prosesi pemulangan semua lembaga pemerintahan di bawah departemen-departemen termasuk Depnakertrans sendiri menjadi fungsi komersial, jasa atau menjadi ladang bisnis bagi oknum-oknum, petugas atau aparat pemerintah. Yang pada dasarnya setiap simpul-simpul prosesi tersebut, TKI harus membayar mahal.
(b) Macetnya fungsi pembinaan, perlindungan TKI dan kontrol (pengawasan) pemerintah dan serta tidak tegasnya penegak hukum menghadapi penjahat-penjahat yang merugikan TKI; memeras, menindas, pungutan liar dan melecehkan martabat TKI.
(3) Ada kekhawatiran tentang Nasib Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang 'Kebijakan Reformasi Penempatan Dan Perlindungan TKI' menjadi kontraproduktif. Pembatasan waktu terhadap setiap simpul-simpul pelayanan persyaratan administrasi TKI yang dibatasi oleh waktu dalam Inpres tersebut, apabila tidak diikuti dengan perombakan sistem dan pengawasan yang ketat, maka
PERSEORANGAN INDUSTRI PEMERINTAHLN PENG GUNA TKI REGULARTOR FASILITATOR KONTROL KONTRAK PENGADAAN KONTRAK KERJA PEME RINTAH RI PPTKIS KERJASAMA LPTKI KOMUNITAS KOMUNITAS REPRESENTASI REPRESENTASI PENGUSAHA WALI TKI (PRODUSENJASA) (KONSUMEN JASA)
hal tersebut akan menjadi peluang adanya dampak penurunan kualitas pelayanan itu sendiri.
(4) Tentang debirokratisasi, penyederhanaan (mempercepat) prosesi melalui pemotongan jumlah meja birokrasi. Juga rencana Menakertrans tentang pencabutan 13 peraturan dari 24 peraturan tentang penempatan dan perlindungan TKI hingga kini belum terlaksana dan tersosialisasi.
(5) Kepmen Nomor: Per-23/Men/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Menakertrans telah salah langkah, menyapu lantai dengan sapu basah. Akibatnya bisa menjadi preseden buruk. Proses penunjukan langsung broker dan perusahaan asuransi tanpa tender amat rentan terhadap tuduhan masyarakat tentang kebijakan yang monopolis. Oleh karena itu disarankan untuk ditinjau ulang dan dicabut. Kemudian perlu pertimbangan kembali akan revitalisasi fungsi yang mendasar dari perlindungan TKI melalui jasa asuransi dengan melibatkan dan memperhatikan aspirasi TKI sebagai pembayar premi.
KETUJUH,
DIMULAI DARI RESTRUKTURISASI INTERNAL DEPNAKERTRANS
Reformasi oleh pemerintah lebih dinilai sebagai kebijakan tambal sulam, dan subjektif karena pula tidak tersirat kemauan politik (political will) pemerintah merombak struktur personalia dan membuat struktur baru pada lembaga-lembaga pelaksana penyelenggara PPTKLN di lingkungan pemerintah sendiri. Juga pemerintah dapat dinilai kurang ada kemauan mereformasi pejabat-pejabat pemerintah, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal PPTKLN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dinilai menjadi sumber masalah penempatan dan perlindungan TKI. Pengalaman menunjukkan bahwa penggantian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanpa diikuti oleh perangkat dan pejabat struktural, dikhawatirkan reformasi hanya tak akan lebih bak peragawan yang hanya berganti topi. Kualitas perilaku dan tampilannya tak akan banyak dipengaruhi oleh pemilihan jenis topi yang dipakai. Oleh karena itu, risiko yang terjadi adalah bahwa seorang menteri akan dipenetrasi dan/atau diintervensi secara intensif oleh bawahannya dalam melakukan kebijakankebijakan barunya. Dengan demikian menteri sendiri akan mendapatkan kesulitan melakukan reformasi struktural internalnya. Hal ini yang mulai dikhawatirkan bagi kebijakan reformasi penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan oleh Menakertrans. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara tegas mereformasi mulai dari perombakan struktur di internal Depnakertrans berupa restrukturisasi, penggantian dan mutasi pejabat, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal PPTKLN. Dimulai dari pemberhentian pejabat Direktorat Jenderal PPTKLN Departeman Tenaga Kerja dan Transmigasi sebagai bentuk nyata dari kebijakan Reformasi penempatan dan perlindungan di sektor pemerintahan sekarang juga.
KEDELAPAN,
REFORMASI PEMBAHARU PARADIGMA
Reformasi penempatan dan perlindungan TKI harus objektif dan faktual tentang latar belakang berlangsungnya pemerasan, penindasan dan pemerkosaan hak-hak asasi manusia TKI. Secara proporsional dan yang terpenting adalah tujuan reformasi yang harus tercapai yaitu pembangunan paradigma baru dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan TKI. Paradigma yang mengubah secara mendasar tentang:
1. Penegakan hukum, keadilan, dan kemanusiaan.
2. Perbaiki moralitas oknum, pejabat, dan oknum-oknum baik di pemerintahan, swasta maupun di masyarakat untuk peduli terhadap dampak kemanusiaan, penderitaan yang dialami oleh TKI. Pada sektor beaya, forum telah berhasil menghitung totalitas pungutan yang resmi dan tak resmi dengan kesimpulan bahwa aparat pemerintah terutama pejabat-pejabat di Depnakertrans adalah merupakan 'pemeras' TKI yang terbesar.
KESEMBILAN,
TITIK-TITIK LEMAH
Titik-titik lemah dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI meliputi;
(1) Penegakan hukum
(2) Rendahnya moralitas aparat pemerintah dan pelaksana penyelenggara pengadaan, penempatan dan perlindungan TKI pemerintah.
(3) Minimalnya kecerdasan dan kesadaran akan hak-hak TKI.
(4) Tidak adanya sistem (manajemen) pengawasan dan evaluasi yang komprehensif, holistik dan terkordinasi.
KESEPULUH,
TKI MENJADI OBJEK DAN SUMBER BISNIS
Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI telah kehilangan arah dan misinya. Telah kehilangan jiwa dan semangat kemerdekanan dan kebangsaan yang diamanatkan oleh pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tentang tujuan membentuk pemerintahan sebagaimana bunyi alinea KEEMPAT Undang-Undang Dasar 1945;
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adildan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar-dasar kebijakan dan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI oleh pemerintah adalah telah ditinggalkan;
Bahwa pemerintahan negara harus melindungi segenap (1) bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dasah Indonesia. Dalam kenyataannya TKI tidak sepenuhnya dilindungi dari segala tindak pemerasan, kekerasan, pungutan liar, pemerkosaan hak-hak asasinya. Ironisnya oknum dan aparat pemerintah dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI adalah merupakan pemeras terbesar yang akibatkan; baik secara langsung maupun tak langsung merugikan TKI atas ekonomi beaya tinggi yang sepenuhnya dibebankan kepada TKI.
(2) Bahwa pemerintahan negara harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat pembukaan UU 1945 dalam kenyataannya, pemerintah teledor dan kurang tegas terhadap pelaksanaan peraturan tentang persyaratan bagi setiap calon TKI;
(a) Berlangsungnya manipulasi dan pemalsuan sertifikat kompetensi kerja bagi TKI sebagai salah satu syarat TKI ke luar negeri, begitu mudah lolos dilepas untuk bekerja diluar negeri dengan bekal kecerdasan dan keterampilan yang minim.
(b) Pemerintah tidak memiliki sistem pengawasan, monitoring data yang dapat dijadikan rujukan untuk mengevaluasi tentang keberadaan dan kesejahteraan TKI, Termasuk tingginya angka TKI ilegal secara faktual dan akurat. Predikat 'pahlawan devisa' yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI hanya semata karena kepentingan pemerintah, tetapi hakikatnya tanpa ada manfaatnya bagi TKI tanpa ada kualitas pelayanan, perlindungan dan meningkatnya kesejahteraan TKI.
(3) Bahwa pemerintahan negara berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya, bahwa kehadiran TKI di luar negeri adalah harus dipandang sebagai duta bangsa Indonesia. Oleh karena itu, TKI memiliki tugas melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan;
(1) Kemerdekaan yaitu kebebasannya dari penindasan, dan pemerasan(explotation) antar manusia,antarbangsa serta bebas dari tindakan diskriminasi.
(2) Perdamaian abadi yaitu kewajiban dan hak-hak manusia untuk menciptakan dan menikmati kedamaian dalam hidup dan bekerja tanpa rasa was-was, takut atau dispresi.
(3) Keadilan sosial yaitu bahwa TKI sebagai warganegara memiliki hak untuk diperlakukan yang adil dan mendapatkan kesempatan bekerja serta memperoleh kesejahteraan lahir dan batin.
(4) TKI dalam posisinya sebagai objek kebijakan. Hal ini dibuktikan oleh setiap peraturan dan perundangan serta kebijakan publik lainnya semata lebih bersifat sebagai 'tataniaga' dan 'pengaturan' tentang hubungan kekuasaan dan kewenangan pemerintah terhadap pengusaha atas dalih penempatan dan perlindungan TKI. Akibatnya menimbulkan prosedur panjang dengan beban high cost economics yang pada gilirannya, semuanya itu dibayar TKI.
KESEBELAS,
NILAI TAWAR TKI LEMAH
Asumsi, difinisi dan kesimpulan tentang TKI
(1) Calon/TKI mayoritas berasal desa, pegunungan, daerah tertinggal, maka mereka jauh dari kehidupan yang modern di kota, apalagi di luar negeri tujuan bekerja.
(2) Calon/TKI mayoritas berpendidikan, berwawasan dan human relationship-nya rendah alias bodoh, maka mereka perlu dididik, dicerdaskan, diberikan ilmu dan pengetahuan dan wawasan yang cukup dan standar tentang lingkungan kehidupan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.
(3) Calon/TKI mayoritas buta hukum dan tidak mengerti tentang hak-haknya sebagai warganegara dan hak-haknya sebagai TKI. Maka setiap menghadapi masalah (muskilah) tidak secara otomatik dan cepat mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya termasuk prosedur klaim asuransi atas kecelakaan kerja,sakit, tidak dibayargajinya, disiksa,diperas tenaganya, diperas haknya dan lain sebagainya
(4) Calon/TKI mayoritas pengangguran dan pencari kerja berasal dari lingkungan dan keluarga, buruh, buruh tani yang miskin, maka mereka tidak memiliki dana untuk membeayai atau memodali dirinya untuk bekerja di luar negeri kecuali utang dan pasrah dipotong gajinya dan bahkan harus bersedia untuk beberapa bulan bekerja tanpa digaji oleh majikannya, mengembalikan 'utang kepada sponsor/PJTKI yang mengirimkannya ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri tersebut.
(5) Calon/TKI tidak memiliki organisasi atau asosiasi yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi, memperjuangkan hak-haknya, membela dan melindungi dan mewakili kepentingan anggotanya (TKI) atau menjadi wali TKI. Oleh karena itu, mengapa LPTKI mulai membangun eksistensi dan pemberdayaan TKI untuk berfungsi sebagai organisasi sebagaimana yang dimaksud.
Forum dihadiri oleh pejabat, tokoh dan wakil dari semua stakeholders, pejabat yang mewakili Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kapolri, dan para Ketua Umum Asosiasi PJTKI, aktivis LSM dan tokoh-tokoh berpengalaman, Dewan Ahli LPTKI serta masyarakat pemerhati TKI lainnya.
Hasil dari forum konsultasi kerja LPTKI merupakan masukan yang sepenuhnya menjadi bahan penting dalam menyusun usulan tentang reformasi di bidang penempatan dan perlindungan khususnya perlindungan TKI kepada Presiden Republik Indonesia. Seluruh peserta forum dapat secara bebas dan bertanggung jawab memberikan input, tukar informasi dan pandangan-pandangan hingga kritisi yang membangun demi terlaksananya reformasi di bidang ketenagakerjaan TKI khususnya aspek perlindungan TKI.
KEDUABELAS
ASPEK SOSIO-POLITIK TKI
1. Tenaga Kerja Indonesia adalah insan, umat manusia atas kehendak Tuhan, dilahirkan dengan Amanat, Titah dan Amanat-Nya, hak dan kewajiban dalam menjalankan agama dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tenaga Kerja Indonesia adalah manusia dengan segala hak dan hak asasi, hak kemerdekaan, hak keadilan, hak untuk bekerja dan hak untuk dilindungi dan hak untuk dijaga martabatnya.
3. Tenaga Kerja Indonesia dengan segala hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia menurut undang-undang.
4. Tenaga Kerja Indonesia adalah manusia yang bermoral dan berbudaya serta memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kepada keluarga, masyarakat bangsa dan negaranya.
Tenaga Kerja Indonesia adalah pekerja dengan segala 5. hak-haknya untuk diperlakukan secara adil, manusiawi, tak diskriminatif, hak menerima imbalan sesuai dengan perjanjian, mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.
6. Tenaga Kerja Indonesia adalah anak rakyat yang memiliki kemerdekaan dan hak-hak politik rakyat (warganegara); berserikat dan menyampaikan pendapat secara lesan maupun tertulis.
7. Tenaga Kerja Indonesia adalah bukan semata hanya sekadar sebagai pahlawan devisa. Ia juga telah menyumbangkan tenaga, kerja dan karyanya untuk pentingan keluarganya di Tanah Air dengan mempertaruhkan raga, nyawa dan martabatnya. Oleh karenanya TKI adalah pahlawan bagi keluarganya, masyarakat dan bangsanya Ia berani menantang, tidak takut ancaman dan citra buruk TKI di luar negeri, dihina, diperas keringatnya, dibanting tulangnya, bekerja tanpa batas waktu melayani majikannya. Pula amat terpaksa harus bergelut dan diperkosa. Di dalam negeri bangsanya sendiri telah menunggu kepulangannya dengan ancaman-ancaman yang sama seperti yang terjadi di luar negeri, ketidakpastiarrakan kenyamanan dan keamanan saat TKI pulang ke kampung asal.
8. Segala perjuangan hidupnya melalui kerja kerasnya sebagai TKI, setiap TKI 'memiliki' kewajiban untuk menghidupi rata-rata empat orang anggota keluarga yang ditinggalkanya selama bekerja di luar negeri meskipun dengan standar kebutuhan hidup yang amat
GOOGLE.COM
minimum. Artinya dapat dihitung (rata-rata), pertahun ratarata dengan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri sebesar Rp2500.000/pertahun, maka akan ada 4 x 2,5 juta = 10 juta orang miskin di Indonesia terselamatkan hidupnya.
9. Tenaga Kerja Indonesia memiliki kedudukan dan hakhak hukum yang sama. Oleh karenanya, Tenaga Kerja Indonesia sah secara hukum melakukan baik gugatan politik maupun hukum ketika hak-hak dan serta karya dan kinerjanya, apabila diperlakukan yang tidak senonoh atas posisiya sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
KETIGABELAS
MASALAH TKI ILEGAL
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja di luar negeri khususnya di Malaysia amat besar, hingga mencapai 500.000 orang. Kendati secara hukum TKI tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena tak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun mereka tentunya tidak secara serta-merta kehilangan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. TKI ilegal juga sebagai pahlawan devisa. Alasan tentang memilih menempuh jalan ilegal dalam mencari pekerjaan di luar negeri tidak sepenuhnya menjadi kesalahan mereka. Mengapa?
1. Besarnya beaya proses penempatan TKI di luar negeri, sementara mereka adalah murni pencari kerja yang tentu berlatar belakang ekonomi yang tak memungkinkan.
2. Sosialisasi yang minimal tentang bekerja di luar negeri melalui TKI yang legal.
3. Pembodohan dan penipuan melalui dokumen-dokumen yang asli oleh oknum dan aparat pemerintah sendiri.
Oleh karena itu reformasi penempatan dan perlindungan TKI harus pula menyentuh kepentingan TKI yang ilegal. Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban melindungi warga negaranya dan menjamin pekerjaan bagi warga negaranya.
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGAKI ERJAINDONESIA-LPTK
Bab 3
TENAGA KERJA INDONESIA MENGGUGAT
ORUM Konsultasi Kerja LPTKI 2006 menyimpulkan tentang reformasi perlindungan TKI yang bersifat mendasar dan F totalitas yaitu reformasi yang mampu mengakomodasi seluruh aspek masalah-masalah yang tidak hanya persoalan struktural tetapi juga masalah kultural. Karena pada hakikatnya masalah ketenagakerjaan, khususnya masalah penempatan dan perlindungan TKI dan lebih khusus perlindungan TKI lebih prioritas di aspek kultural yang meliputi moral dan sikap mental yang menyimpang ketimbang aspek struktural yang menyangkut masalah regulasi (peraturan dan perundangan). Sebagaimana persoalan bangsa pada umumnya, adalah bahwa peraturan dan perundangan selalu berkonotasi baik dan benar. Sedangkan yang tidak benar adalah pelakunya yang bahkan cenderung menyimpang. Sementara penegakan hukum itu sendiri yang lemah.
Bahwa aspek hukum dan moral yang lemah adalah sumber dari segala dampak negatif dan preseden buruk dari penyimpangan-penyimpangan seperti praktek KKN, persaingan usaha tidak sehat, pemerasan, penindasan dan pemerkosaan hak-hak TKI yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik oleh oknum pejabat/birokrat pemerintahan, pengusaha swasta maupun masyarakat.
Reformasi pada dasarnya adalah kehendak melakukan introspeksi dan evaluasi diri secara objektif, keberanian mengoreksi dan bertindak untuk meluruskan yang bengkok, menegakkan kelemahan-kelemahan dan meningkatkan produktifitas kerja menuju sasaran yang seharusnya dicapai. Reformasi haruslah ditujukan kepada subtansi yang mendasar, totalitas dan dilaksanakan dengan secara konsekuen, konsisten berkesinambungan, menyangkut struktur dan kultur serta dilaksanakan melalui pendekatan struktur dan kultur pula. Oleh karena itu sasaran reformasi juga haruslah jelas, tegas, dan terukur.
Secara umum hasil yang didapat dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi LPTKI 2006 tersebut memuaskan. Seluruh aspirasi berupa kritik, masukan, gagasan dan respon serta ungkapan baik yang bersifat emosional, rasional dan dengan yang ekspresif hingga penyampaian data-data lapangan, serta analisis akademik dan yang empirik. Kesimpulan umum yang dapat dicatat meliputi:
1. Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI amburadul, diilustrasikan pada bentuk buah kedondong Di luar dengan sedikit bintik-bintik noda hitam tetapi di dalamnya berduri, berserabut. Bagi yang sekadar peduli, barangkali sulit untuk dapat membayangkan keruwetan dengan akar masalah yang tidak gampang dicari solusinya. Tetapi bagi yang serius menyadi pemerhati sekaligus dengan kepedulian dan apalagi terdapat dan terlibat di dalam fenomena ketenagakerjaan TKI maka masalahnya amat transparan. Yaitu siapa memeras siapa, siapa menindas siapa, dan apa untuk siapa. Pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi amat sangat lemah menegakkan hukum ketenagakerjaan khususnya yang terkait dengan TKI. Pemerintah tidak mampu dan atau terkesan tidak mau atau tidak berani mengambil tindakan tegas kepada oknum-oknum dan aparatnya yang kolutif, konspiratif, menyimpang dan penyalahgunaan jabatan dan kewenangannya. Terutama yang terlibat dengan kepentingan bisnis TKI dan melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung memeras dan menindas TKI.
2. Struktur beaya prosesi yang meliputi 38 item beaya mulai
LEMBAGAPERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
keberangkatan, penempatan TKI di luar negeri hingga kepulangan di dalam negeri dinilai secara akumulatif sudah di luar kelaziman. Karena semua item beaya tersebut nyaris tak dapat dihindari bagi prosesi calon TKI, TKI hingga kepulangan dan pasca-TKI. Setiap simpul sepanjang prosesi tersebut sarat dengan kerawanankerawanan dan peluang-peluang berlangsungnya pungutan dan pemerasan yang justru mayoritas besumber dari kebijakan dan perilaku oknum aparat pemerintah baik di pusat, daerah maupun di luar negeri.
3. Penderitaan TKI atas beban ekonomi akibat besarnya beaya prosesi penempatan dan perlindungan, ancaman tindak kekerasan, penindasan dan pemerkosaan hak-hak TKI oleh 'majikan' di luar negeri serta pemerasan dan ancaman keamanan pada saat kepulangan di dalam negeri yang berlangsung tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak sebagai warga negara.
4. Posisi hukum TKI dalam peraturan dan perundangan, TKI adalah subjek Artinya, dengan secara eksplisit tentang penempatan dan perlindungan menjadi satu 'paket' menunjukkan tentang upaya melalui antara lain UU Nomor 39 Tahun 2004, negara melalui pemerintahannya mengamanatkan tentang perlindungan TKI menjadi salah satu aspek penting dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan TKI. Tetapi lain halnya dengan PP 92
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGA KERJAINDONESIA-LPTKI
Tahun 2000 yang secara terang-terangan menunjuk TKI sebagai objek dan dijadikan sumber pendapatan negara. PP 92 Tahun 2000 memungut setiap Calon TKI yang lolos bekerja di luar negeri sebesar USD $.15 atau sebesar Rp135.000. Oleh PP 92 Tahun 2000 tersebut negara telah diuntungkan atas ekspor' TKI sedikitnya per-tahun sebesar 450.000 x Rp135.000 = Rp 60,75 miliar yang disetor melalui PPTKIS ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Non-Pajak. Artinya TKI tidak saja berpredikat pahlawan devisa tetapi juga sebagai Pahlawan APBN karena berjasa memberikan kontribusi APBN. Di samping itu pula TKI telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi (PDB) dalam negeri sehubungan dengan pembelanjaan berupa beaya yang harus dikeluarkan TKI pada pra-pemberangkatan ke luar negeri pertahun sebesar 450.000 x Rp12500.000/TKI (rata-rata) = Rp 5,7 triliun/ pertahun. Hal menunjukan tentang fenomena 'TKI yang diperas dan disayang' oleh bangsanya sendiri. Oleh karena PP 92/2000 lahir sebelum UU 39/2004 maka semestinya PP 92/2000 tersebut ditarik atau batal demi hukum, karena pasti bertentangan dengan semangat UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
5. Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTKI) atas nama dan dalam fungsinya sebagai wali menyampaikan pesan moralnya kepada pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia dengan judul 'Tenaga Kerja Indonesia Menggugat.
PERTAMA
PERTANYAAN MENDASAR REFORMASI
"Reformasi harus membumi meski menadah kelangit", adalah dapat menjadi filosofi reformasi bagi reformasi penempatan dan perlindungan TKI. Artinya reformasi harus berpijak dari dan kepada realita serta kendala yang objektif. Karena apabila reformasi hanya bersifat menggantungkan citacita di langit, maka reformasi hanya sekadar lamunan yang melayang-layang di angkasa. Oleh karena itu, reformasi penempatan dan perlindungan TKI harus:
1. Memiliki program yang jelas dan dapat dilaksanakan (applicated).
2. Memiliki dasar-dasar pemikiran yang logis, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak melanggarnya.
3. Memiliki persiapan perangkat organisasi pelaksana yang mantap dan objektif terdiri dari personal, pejabat dan/ atau aparat pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4. Memiliki dukungan dari semua pihak stakeholders, pengusaha, masyarakat, dan TKI melalui organisasi perserikatannya/wali TKI (LPTKI).
5. Memiliki ukuran kinerja yang jelas melalui sistem analisis dan evaluasi yang akurat dalam skala/periodesasi waktu.
Reformasi penempatan dan perlindungan TKI pula harus memiliki filosofi atas pertanyaan mendasar kenapa reformasi tersebut harus dilakukan; pertanyaan sebagai modal dalam menyusun program reformasi.
1. Mengapa perlu reformasi?
2. Siapa yang akan melaksanakan mereformasi?
3. Apa dan siapa yang akan direformasi?
WORKERS MIGRANT RIGHT NOW BACKTO MIGRANT WORKER OF
TENAGA KERJA INDONESIA MENGGUGAT LEMBAGAPERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
4. Sasaran mana yang hendak dicapai oleh reformasi, kuantitatif dan kualitatif?
5. Adakah sistem pengawasan dan evaluasi serta tolok ukur keberhasilan reformasi?
6. Antisipasi apa terhadap kemungkinan kegagalan reformasi?
KEDUA OKNUM APARAT PEMERINTAH PEMERAS TKI TERBESAR
Berikut ini adalah fenomena penderitaan TKI yaitu beaya yang harus dibayar oleh TKI dalam berjuang memanfaatkan peluang bekerja di luar negeri. Aparat pemerintah adalah pemeras TKI terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui kebijakan resmi, setengah resmi, dan pungutan tidak resmi (pungli). Modus pemerasan dan pungli terdapat pada titik-titik simpul sepanjang prosesi dari sejak penyeliaan (pengadaan), prapenempatan, penempatan, kepulangan dan pasca-TKI yang semuanya rawan terhadap pungli yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Atas nama tugas dan insitusi/kantor, oknum/aparat pemerintah melakukan pemerasan dan atau memungut beaya terhadap TKI melalui PPTKIS. Struktur beaya prosesi penempatan TKI di luar negeri meliputi:
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGA KERJAINDONESIA-LPTKI
39 ITEM BEAYA TKI KELUAR NEGERI
| NO ITEM BEAYA PELAYANAN / RESMI PUNGUTAN PUNGUTAN JASA OKNUM / APARAT (RP) MIN.(RP.) MAKS.(RP.) | ||
| JASA OKNUM / APARAT (RP) MIN.(RP.) MAKS.(RP.) PRA - PENEMPATAN | ||
| 1 Surat Keterangan RT/RW / Kelurahan | 10.000 | 20.000 |
| Kelurahan 2 Kartu Kuning / Tanda Daftar Disnaker | 15.000 | 20.000 |
| Disnaker 3 Rekomendasi BPPTKI/ Disnaker | 15.000 | 200.000 |
| 4 Beaya operasional pengadaan calon TKI melibatkan | 15.000 500.000 | 1.500.000 |
| calon TKI melibatkan Disnakertrans (Pencaloan) 5 Surat Izin (Legalitas) dari | ||
| Disnaker kepada petugas pengadaan / mencari calon TKI | 100.000 | 250.000 |
| 6 Medical checkup 130.000 10.000 7 Psychotest | 130.000 150.000 10.000 | 150.000 450.000 |
| 7 Psychotest 8 Rekomendasi Assosiasi PJTKI | 10.000 25.000 | 50.000 |
| 8 Rekomendasi Assosiasi PJTKI 9 Pengurusan Paspor | 50 | 50.000 50.000 |
| 9 Pengurusan Paspor | 240 | 240.000 300.000 |
| 10 Pengurusan Visa 11 Rekomendasi BPPTKI/ Disnaker | .80 | 80.000 500.000 |
| 11 Rekomendasi BPPTKI/ Disnaker syarat mengurus Visa | 20.000 | 50.000 |
| Pengurusan bebas fiskal 12 | 15.000 25.000 | |
| 13 Online sistem Depnakertrans | 150.000 150.000 | |
| Jasa pengurusan tiket ke-LN 14 | 。 | 50.000 100.000 |
| 15 Tiket pemberangkatan | Tarif | 800.000 2.000.000 |
| 16 Airport Handling | 50.000 80.000 | |
| 17 Kewajiban setor ke Kas Negara | 000135.000 | |
| 17 Kewajiban setor ke Kas Negara | 135.000 135.000 | |
| berdasarkan PP 92/2000 | 0.00050.000 | |
| 18 Pembekalan Akhir | 50.000 | 50.000 50.000 |
| To Pembekaran Akhi | 50 | 50:00050.00 |
| Pemberangkatan (PAP), pungutan oleh Tim Depnakertrans 19 Beaya Pelatihan BLK-LN 21 Sertifikasi Kompetensi Kerja 22 Premi Asuransi TKI berdasarkan Kepmen Depnakertrans | 600.000 | ||
| 23 24 | Tarif | ||
| 1 | 400.000 | 100.000 400.000 | |
| X | 50.000 | 100.000 | |
| Urusan Keimigrasian 25 Surat Pengesahan Job Order KBRI 26 Surat Pengantar Polres untuk | 50.000 | 100.000 | |
| 100.000 | 400.000 | ||
| 25.000 | 50.000 | ||
| 28 Rekomendasi KBRI untuk Kepulangan ke Tanah Air Jumlah (A) 3.000.000 4.370.000 | 100.000 | 200.000. | |
| KEPULANGAN TKI KE KOTA ASAL | ||
| 29 Hatta 30 Pungutan - cargo dll di terminal 31 kota asal 32 Handling di airport kedatangan 33 | Beaya pelayanan pemulangan di 25.000 Terminal III Bandara Soekarno | 25.000 25.000 |
| 200.000 300.000 | ||
| 200.000 300.000 | ||
| 200.000 300.000 | ||
| III Bandara Soekarno Hatta 31 Tiket transportasi kepulangan ke- Tarif 800.000 | ||
| 31 Tiket transportasi kepulangan ke- Tarif kota asal | Tarif 800.000 | 800.000 2.000.000 |
| 800.000 | 800:000 2:000:00 | |
| 25.000 25.000 | 25.000 50.000 25.000 50.000 | |
| 33 Pungutan oleh Forpertis 25.000 34 Harga tiket transportasi pulang ke Tarif 350.000 Kota asal | ||
| 35 36 37 38 | Jasa transportasi / angkutan dari | . | 50.000 100.000 | ||||
| Jumlah (B) | Jumlah (A) +(B) Overhead dan Jasa PJTKI | 3.000.000 3.000.000 1.000.000 | 2.150.000 6.385.000 1.615.000 | ||||
| 1 | |||||||
GOOGLE.COM
GOOGLE.COM
Keterangan beaya tak resmi:
1. Tidak memiliki dasar hukum.
2. Ketidaklayakan harga.
3. Tidak dipertanggung jawabkan (uncountable).
4. Fleksibel, penentuan beaya berdasarkan selera aparat.
5. Seluruh/total beaya resmi, tak resmi, jasa dan overheadPJTKI dibebankan kepada TKI.
6. Segala pungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik.
KETIGA
OKNUM PENGUSAHA PENINDAS TKI TERBESAR
Berikut ini adalah kesemena-menaan oknum pengusaha terhadap calon / TKI di dalam negeri;
(1) Fasilitas minim dan hingga terkesan tak manusiawi bagi calon dalam bentuk transportasi, akomodasi dan konsumsi terutama pada saat berada di penampungan sementara. Hingga banyak peristiwa lari atau mundurnya calon TKI dan karena tidak tahan menanggung perlakuan yang tidak manusiawi tersebut.
(2) Kurangnya kontrol dan tanggung jawab PJTKI terhadap proses administrasi, pelatihan dan pelayanan pihak ketiga. Hal mana menyebabkan kualitas kinerjanya menjadi sangat rendah antara lain;
a. Kecenderungan PJTKI berorientasi kepada proses yang cepat meski harus dengan mengeluarkan beaya pelicin bagi petugas, oknum atau aparat yang berwenang dan terlibat dalam prosesi calon menjadi TKI, agar dapat segera diberangkatkan ke luar negeri.
b. Karenanya, secara simultan tumbuh subur dan semakin terbukanya tawar menawar dan lomba tarif pelayanan antara pengusaha dengan oknum/aparat pemerintahan yang notabene pungutan ekstra di luar tarif resmi. Time is money diartikan, bahwa semakin cepat proses dilakukan maka akan semakin besar beaya pungutan liarnya.
(3) Penindasan dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh PJTKI tersebut merupakan fenomena unik. Ada banyak alasan bagi oknum pengusaha PJTKI melakukan penindasan terhadap TKI;
a. Karena minimnya beaya overhead dan operasional pada proses pengadaan, penempatan dan perlindungan TKI. Kalkulasi beaya nonbudgeter yang lebih besar dari yang dianggarkan.
b. 'Membeli' raw material yaitu calon TKI dengan harga yang amat tinggi, akibat dari berlangsungnya sistem pencaloan pengadaan atau penyeliaan calon TKI di daerah.
(4) Penindasan dalam berbagai bentuk tersebut, termasuk pungutan liar oleh preman dan oknum polisi di perjalanan adalah bukan menjadi risiko bagi PJTKI, karena akumulasi beaya yang dikalkulasi oleh pengusaha menjadi risiko TKI sepenuhnya. Meski hal tersebut menjadi faktor penghambat tumbuh berkembangnya usaha jasa pengadaan dan penempatan TKI swasta (PPTKIS).
(5) Penindasan oleh pengusaha dilakukan bukan hanya oleh pengusaha PJTKI tetapi juga dilakukan oleh semua oknum di lembaga-lembaga usaha pendukung (vendor)
swasta lainnya dengan alasan yang sama; karena mereka diperas oleh oknum pemerintah, maka mereka pun 'keterpaksaan' menindas TKI. Ya, tentu bukan sesederhana alasan itu karena mentalitas penindas bisa saja terdapat pada setiap oknum.
(6) Besar dan cara pembayaran TKI kepada PJTKI kecenderungan liar dan tidak terkontrol antara lain dalam menetapkan besar dan lamanya TKI melalui pemotongan gaji TKI di luar negeri. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mengatur dan dilaksanakan secara tegas termasuk sistem pengawasannya. Hal-hal yang menyangkut sistem pemotongan gaji di luar negeri struktur beaya TKI adalah substansial penting dalam rangka aktualisasi reformasi. Jadi bukan masalah pengurangan meja birokrasinya. Tegasnya, pemerintah harus berupaya keras menghapuskan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah agar beban risiko beaya TKI diperkecil.
KEEMPAT
HIGH COST ECONOMICS,
BEAYA TKI KE LUAR NEGERI
1. Inefisiensi dalam pembeayaan TKI terdapat pada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh aparat atau oknum di kantor-kantor pemerintahan (lihat tabel) yang besarnya mencapai dua sampai lima kali yang sewajarnya.
(a) Apabila berdasarkan peraturan perundangan maka angka kewajaran/kelayakan beaya TKI ke luar negeri sebesar Rp4.000.000 (standar TKI ke Malaysia)
(b) Realita di lapangan sebagaimana dibaca dalam tabel di atas minimal Rp8.000.000 dan maksimal mencapai Rp17000.000 atau rata-rata Rp12500.000. Itu artinya inefisiensi (high cost economics) mencapai 200-425% atau rata-rata sebesar 300%.
2. Perhitungan total beaya resmi, tak resmi, beaya overhead dan jasa PJTKI yang dibelanjakan oleh TKI di dalam negeri sebesar minimal Rp 8 juta x 450.000 = Rp3,60 triliun/pertahun, dan maksimal Rp17 juta x 450.000 = Rp765 triliun/pertahun atau rata-rata Rp12,5 juta x 450.000=Rp5,7triliun/pertahun.
3. Beaya yang dikeluarkan di dalam negeri tersebut harus dibayar oleh TKI:
a.Langsung melalui kepada PJTKI pada prapenempatan oleh calon TKI, atau dan dengan subsidi dari Pemda.
b. Sistem pemotongan langsung gaji TKI oleh Majikan selama (6-9 bulan) PERTAMA, artinya TKI bekerja tanpa mendapatkan upah selama selang waktu pengembalian
'utang' TKI kepada PJTKI. Atau apabila melalui pemotongan rata-rata selama kontrak 24 bulan maka gaji (takehome pay) akan dipotong hingga 40%, dihitung untuk gaji rata-rata (standar di Malaysia) yaitu sekitar 40% x Rp1500.000 = Rp600.000/perbulan.
5. Besarnya beaya TKI ke luar negeri adalah karena pemerintah kurang konsekuen dan konsisten kepada peraturan dan perundangan. Padahal UU No. 39 Tahun 2004 dengan tegas mengamanatkan tentang pembatasan item beaya bagi pelaksana penempatan TKI yang dikeluarkan didalamnegeri tersebut harus dibayar oleh TKI.
Pasal 76
Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat (1) membebankan beaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen beaya:
a. pengurusan dokumen jati diri;
b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
(2) Beaya selain beaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Komponen beaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3)
Karena fenomena tentang tenaga kerja Indonesia mengandung kontroversial. Di lain pihak bangsa ini mengakui TKI yang bekerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa, tapi di sisi lain pencitraan buruk dan berita keseharian tentang tindak kekerasan, pemerkosaan, pemerasan, penganiayaan tenaga kerja Indonesia oleh majikan di luar negeri terus berlangsung. Di dalam negeri, sejak pengadaan (rekruitmen), prosesi prapenempatan, penempatan hingga pasca penempatan yaitu saat kepulangannya menuju kampung asal, TKI tak pernah sepi dari tindakan pemerasan, penindasan dan pelecehan-pelecehan terhadap martabat dan kemanusiaan yang tak kalah hebatnya. Hal tersebut telah berlangsung lama dan hingga pada kekhawatiran menjadi hal biasa dan/atau menjadi budaya Predikat pahlawan devisa tak dapat secara serta-merta mengubah nasib dan penderitaan TKI. Oleh karena itulah maka reformasi kultural menjadi lebih penting pada penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas pemerintah khususnya lembaga-lembaga, badan-badan hingga departemen pemangku tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI tidak mau turun menghadapi kenyataan dan menyelesaikan kasus-kasus TKI di lapangan. Mereka oknum-oknum pejabat tersebut terus asyik menikmati keuntungan-keuntungan pribadinya dan menikmati perselingkuhannya dengan kemunafikannya, berkerabat dengan pihak-pihak pelaku kejahatan terhadap TKI. Lembaga-lembaga dan badan usaha, PJTKI, pengusaha jasa angkutan, asuransi, perbankan, biro perjalanan, hingga para supir pengantar TKI ke kampung diperas secara gradual. Hal tersebut terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung akibat lemahnya kewibawaan petugas dan aparat pemerintah. Tidak sedikit fakta tentang oknum pejabat, petugas kepolisian, hingga oknum preman di masyarakat yang secara terangterangan memeras TKI. Oleh karena itu reformasi penempatan dan perlindungan TKI mendesak segera dilaksanakan secara mendasar, totalitas, struktural dan kultural.
KETUJUH
REFORMASI, PENGUBAH PARADIGMA
1. Penegakan hukum, keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, kesejahteraan dan kepastian hukum.
2. Penciptaan good governance melalui restrukturisasi birokrasi, perombakan struktur dan jabatan di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya di Direktorat Jenderal PPTKLN. Adili oknum dan/atau aparat pemerintah yang terbukti menyimpang dan melawan hukum, yang selama ini baik secara langsung maupun tak langsung merugikan TKI.
3. Pemberdayaan fungsi-fungsi lembaga penyelenggara
Penempatan dan Perlindungan TKI baik birokrat di pemerintahan, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, TKI dan pengawasan oleh masyarakat, tegaknya nilai-nilai moral penyelenggara dan Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Penyederhanaan seluruh prosesi ketenagakerjaan TKI secara efektif, efisien murah dan aman melalui peninjauan, penyempurnaan perundangan, peraturan dan/atau termasuk pencabutan Kepmen yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan dan hanya menguntungkan
Jumlah Kasus Tahun 2005
| Gaji tidak dibayar 371 Pelecehan Seksual 29 |
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA-LPTK
bisnis pihak tertentu serta perlunya pemangkasanpemangkasan terhadap struktur beaya TKI yang tidak perlu, pemerasan dan pungutan liar, KKN dan lain sebagainya dengan berbagai dalih berapapun besarnya.
5. Usaha keras peningkatan pencerdasan dan keterampilan TKI ke luar negeri serta perubahan posisi TKI sebagai objek menjadi subjek penempatan dan perlindungan.
6. Membangun kemitraan dan penciptaan kondusifitas usaha dalam rangka meningkatkan pengadaan dan penempatan TKI ke luar negeri sebagai program nasional dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengangguran dalam negeri.
7. Penyusunan dan menetapkan program Perlindungan TKI dan sistem pengawasan secara terpadu termasuk melembagakan peran, pemberdayaan dan akuntabilitas publik melalui sistem pelembagaan perwalian TKI, lembaga swadaya masyarakat yang independen dan mandiri dalam keberpihakan terhadap TKI.
KEDELAPAN
EKSISTENSI LPTKI SEBAGAI WALI TKI
1. Potensi. Dalam konteks penyelenggaraan ketenagakerjaan yang mendorong pertumbuhan, peningkatan,
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
pemberdayaan dan dalam rangka pemanfaatan kesempatan kerja di luar negeri sebagai salah satu solusi nasional untuk menekan pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri, maka TKI adalah merupakan objek kebijakan.
Kendala. Realita bahwa penegakan hukum di dalam 2. negeri sangat lemah. Infrastruktur berupa peraturan dan perundangan yang berlaku dan pelaksanaannya fenomental. Moralitas korup dan dengan menghalalkan segala cara termasuk langsung dan/atau tak langsung berlangsungnya pemerasan, pungutan liar dan pemerkosaan hak-hak kemanusiaan TKI oleh oknumoknum dan aparat pemerintahan terus berlangsung. Kolusi dan konspirasi dalam tindak pemerasan terhadap pengusaha merupakan modus yang telah membudaya.
3. Peluang. Pemerintah, pengusaha baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama adalah pengais dan pencipta peluang bisnis dalam keruhnya kolam penyelenggaraan pengadaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
4. Ancaman. Ancaman terbesar adalah gagalnya pembangunan, eksistensi negara dan martabat bangsa. Citra yang buruk bagi produk kebijakan yang berupa kualitas dan kuantitas TKI serta penderitaan TKI akan menjadi ukuran-ukuran tentang eksistensi dan martabat bangsa. Pelayanan yang jelek, perlindungan semu serta predikat 'pahlawan devisa' yang hanya bersifat penghibur dan melatarbelakangi kepentingan politik pemerintah merupakan ancaman signifikan bagi eksistensi negara dan martabat bangsa. Hal yang pada gilirannya membuat masyarakat frustasi, minat untuk menjadi pahlawan devisa, menghapus diri predikat penganggur, semangat kebangkitan dari kemiskinan akan bersurut musnah.
5. Penciptaan Good Governance. Negara ini adalah negara berbentuk Republik dan berdasarkan hukum. Pemerintah adalah mandataris rakyat untuk melaksanakan pengelolaan negara berdasarkan peraturan dan perundangan.'Pelimpahan' mandat secara yuridis tersebut sama sekali tidak mengurangi kewajiban dan hak-hak politik rakyat untuk berperan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara serta berlangsungnya transparansi; pemerintahan yang adil, bersih dan berwibawa (good governance). Oleh karena itu, solusi penting yang harus dilakukan bagi pemerintah adalah berkomunikasi, mengapresiasi dan memberdayakan peran dan akuntabiltas publik secara sistemik, terprogram antara lain membangun pelembagaan peran, pemberdayaan, dan akuntabilitas publik. Tidak hanya sekadar seremonial dan
LEMBAGAPERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTK
kepentingan politik seolah-olah bermesraan dengan aspirasi masyarakat. Dalam penciptaan good governence, fungsi peran dan pengawasan masyarakat adalah merupakan faktor penting.
6. Perwalian TKI. Sehubungan dengan political will pemerintah tentang pelembagaan peran, pemberdayaan dan akuntabilitas publik, LPTKI telah siap secara kelembagaan, membangun organisasi dalam visi dan misi serta tujuan tersebut. Organisasi ini bukan saja lahir dalam fungsinya sebagai lembaga swadaya masyarakat tetapi juga bertujuan menjadi organisasi (komunitas) TKI yang menghimpun keanggotaan yang terdiri dari calon TKI, TKI dan pasca-TKI. Keanggotaan dapat melalui pendaftaran langsung TKI maupun secara online.
Maksud, asas, tujuan dan sasaran LPTKI terdapat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPTKI yang memuat prinsip-prinsip perwalian TKI yang meliputi pembinaan, pemberdayaan, penelitian, pengembangan, pengawasan, konsultasi, perlindungan dan advokasi Tenaga Kerja Indonesia. LPTKI bersifat independen dan mandiri.
Bab 4 PROGRAM AKSI REFORMASI PERLINDUNGAN TKI
1. PERLINDUNGAN TKI MELALUI PENEGAKAN HUKUM, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
ALAH satu titik lemah pada penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI adalah terdapat pada penegakan S hukum. Kenapa hal tersebut terjadi karena para pemangku jabatan, aparat baik pemerintah sendiri maupun swasta dan masyarakat tidak menguasai persisnya undangundang, baik substansi atau filofofi maupun peraturan operasionalnya. Berikut ini disampaikan tentang dasar-dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39
Menimbang
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri:
a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
b. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering C. dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan mertabat menusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti-diskriminasi, dan anti-perdagangan manusia;
e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang peleksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional;
f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta
LEMBAGA PERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;
bahwa peraturan perundang-undangan di bidang g. ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
h. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undangundang;
i. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, furuf e, furuf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat(2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undangundang Dasar Negera Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
Sehubungan dengan itu bagaimanakah implementasinya di lapangan?
1. Tindak pemerasan, penindasan, penyiksaan, pemerkosaan, menelantarkan, penghinaan, atau pelecehan terhadap martabat serta pelanggaran hak-hak asasi manusia (TKI) adalah tindak kejahatan, pelanggaran hukum dan/atau tindak kriminal. Dan apabila dilakukan oleh oknum pejabat birokrat pemerintahan, maka hal tersebut selain tindak kriminal tapi juga merupakan pengkhianatan terhadap rakyat. Oleh karena itu, demi keadilan dan kemanusiaan pemerintah atas nama negara harus secara tegas menegakkan hukum. Dan untuk selanjutnya pemerintah harus menjamin perlindungan kepada TKI (warga negara) sebagaimana perintah UUD 1945, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang "Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia" cukup komprehensif, aspiratif dan oleh karenanya harus ditegakkan dan dilaksanakan secara murni, konsekuen dan konsisten. Undang-undang tersebut adalah dasardasar hukum dan moral bagi penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI. Undang-undang tersebut mengatur tentang prosesi, pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI dari sejak rekruitmen, prosesi pra-penempatan, penempatan hingga pemulangan TKI.
Realita dan pemahaman publik (public opinion) tentang 3. ketidakmampuan pemerintah menegakkan hukum dan melaksanakan peraturan yang dibuatnya sendiri, sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penempatan dan perlindungan TKI, kurang berhasil, cenderung menyimpang, korup dan terkesan amburadul tidak bisa terhindarkan. Isu dan tuduhan miring masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang cenderung berpihak kepada kepentingan pribadi oknum birokrat, kelompok dan politik serta memberikan peluang tumbuh suburnya KKN, praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang pada gilirannya mengundang tindak penyimpangan pemerasan, penindasan dan pelecehan terhadap hak-hak kemanusiaan TKI oleh pihak-pihak pengusaha dan masyarakat berlangsung. Hal mana berujung kepada risiko yang merugikan TKI, makin rendahnya kepercayaan masyarakat dan lemahnya kewibawaan hukum dan pemerintahan.
4. Oleh karena itu, salah satu sasaran reformasi penempatan dan perlindungan TKI adalah berupa kebijakan pemerintah menegakkan hukum:
a. Menindak tegas oknum-oknum baik birokrat pemerintahan, perseorangan maupun secara kelembagaan yang menyimpang dan/atau melawan hukum.
b. Melakukan pembaruan kultur dan etos kerja khususnya pejabat-pejabat Ditjen PPTKLN di lingkungan departemen, badan/atau lembaga-lembaga terkait sehubungan dengan budaya (kultur kerja) yang sudah akut, berpuluh tahun tak beranjak dari rutinitas birokrasi yang hanya berorientasi kepada masalah mempertahankan status quokekuasaan pejabat yang lebih kepada upaya diri menambah'keuntungan' pribadinya ketimbang kinerja yang kreatif, inovatif dan produktif melindungi TKI.
c. Melakukan perombakan struktur birokrasi pemerintahan penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI. Konkretnya reformasi harus mampu merombak struktur dengan memutasi pejabat-pejabat terkait yang dinilai gagal mengemban amanat pelayanan dan perlindungan terhadap TKI, korupsi dan memanipulasi kebijakan atasan dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
d. Reformasi berupa pembongkaran, penyempurnaan, renovasi dan/atau reformasi terhadap instrumen birokrasi pemerintahan yang meliputi hukum, peraturan dan perundangan, dan sistem evaluasi, secara menyeluruh terhadap peraturan dan perundangan tentang ketenagakerjaan TKI. Dalam hal ini objektifitas dan komitmen pemerintah kepada fungsi pelayanan publik, meninggalkan subjektifitas kepentingan jabatan, kelompok, golongan dan politik
e. Penegakan disiplin dan penegasan bahwa status hukum dan fungsional pemerintahan sebagai lembaga regulator, pengendali, pembina, fasilitator dan pengawas, bukan lembaga usaha atau operator dalam penyelenggaraan pengadaan, penempatan dan perlindungan TKI. Karena keterlibatan dan intervensi pemerintah oleh oknumoknum pejabat Depnakertrans baik pusat maupun daerah signifikan mengganggu kinerja dan pertumbuhan usaha di bidang pengadaan, penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan oleh peran PPTKIS.
f. Pemerintah harus secara tegas atas hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS (swasta) maupun PPTKIP (pemerintah) sebagaimana ketentuan sanksi adminsitrasi dan pidana sebagaimana pasal-pasal pada UU No. 39 Tahun 2004 di bawah ini:
Pasal 100
(1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas
EMBAGAP NAGA KERJAINDONESIA-LPTKI
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa :
1) peringatan tertulis;
2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
3) pencabutan izin;
4) pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
5) pemulangan TKI dari luar negeri dengan beaya sendiri
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 103
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
LEMBAGAPERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
a mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
b. mengalihkan atau memindahtangankan SIPkepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi C. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal35;
d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal45;
e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal50;
f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan g. program asuransisebagaimana dimaksud dalam Pasal68; atau
h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 104
(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:
a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
c. Mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal46;
d. Menempatkan TKIdi Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLNsebagaimana dimaksud dalam Pasal6,atau
e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal67.
LEMBAGAPERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
merupakan tindak pidana pelanggaran.
2. PERLINDUNGAN TKI MELALUI PENEGAKAN MORALITAS BIROKRAT
a. Reformasi harus mulai dari menyiapkan tim, lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah dengan pengisian struktur pejabat dan anggota tim baik dari birokrat pemerintahan maupun tokoh-tokoh profesional yang sepenuhnya memahami:
1) Visi, misi serta peraturan dan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI.
2) Posisi pemerintah sebagai penanggung, lembaga yang berwewenang sebagai regulator, mengatur, membina dan mengawasi penempatan dan perlindungan TKI.
b. Berikut ini adalah pasal-pasal tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai regulator dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004:
Pasal 5
(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
(2) Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:
a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
LEMBAGAPERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.
C. Pemerintah hendaknya mau menyatakan pengakuannya tentang kegagalan kinerja atas tugas tanggung jawabnya sebagai pemangku jabatan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan. Fenomena tentang 'derita' TKI pada umumnya yang dialami pada sepanjang prosesi penyeliaan, penempatan hingga kemulangan TKI, pemerasan, penindasan dan pemerkosaan hak-hak kemanusiaan dan lain-lain dan berlangsung dalam sejarah panjang ini. Pada aspek operasional, Direktur Jenderal PPTKLN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah pejabat yang paling bertanggungjawab terhadap kegagalan kinerja pemerintah ini. Oleh karena itu hendaknya pemerintah melalui lembaga-lembaga atau badan yang berkompeten perlu segera melakukan penyelidikan dan pengusutan secara komprehensif terhadap kemungkinan adanya tindak indisipliner sebagai pegawai negeri dan delik-delik penyimpangan hukum yang berlaku.
3. PERLINDUNGAN TKI MELALUI
PEMBERDAYAAN PPTKIS
Harus diakui bahwa peran perusahaan swasta PJTKI atau
LEMBAGA PERLINDUNGA ERJA INDONESIA-LPTKI
| Jumlah PJTKI Tahun 2004 | |
| No. Propinsi Juml. PJTKI | |
| 1 Propinsi Sumatera Utara | Propinsi Sumatera Utara 12 |
| 2 Propinsi Riau | 12 |
| 3 Propinsi Sumatera Barat | 1 |
| 4 Propinsi Jambi | 1 |
| 5 Propinsi Lampung | 2 |
| 6 Propinsi Banten | 9 |
| 7 Propinsi DKI Jakarta | 309 |
| 8 Propinsi Jawa Barat | 30 |
| 9 Propinsi Jawa Tengah | 12 |
| 10 Propinsi DI Jogjakarta | 1 |
| 11 Propinsi Jawa Timur | 52 |
| 12 Propinsi NTB | 6 |
| 13 Propinsi NTT | 1 |
| 14 Propinsi Bali | 2 |
| 15 Propinsi Sulawesi Selatan | 2 |
| 16 Propinsi Sulawesi Utara | 1 |
| 17 Propinsi Sulawesi Barat | 1 |
| 18 Propinsi NAD | 1 |
| Jumlah | 455 |
| Sumber Depnakertrans | |
PPTKIS sebagai pelaksana penempatan TKI di luar negeri signifikan memberikan kontribusi pemanfaatan peluang kerja di luar negeri bagi penganggur di Indonesia. Hampir 90% dari seluruh TKI ke luar negeri adalah hasil dari usaha jasa PTTKIS termasuk pula keberhasilannya memasarkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu reformasi ketenagakerjaan TKI dalam konteks keberadaan PPTKIS adalah bertujuan untuk meningkatkan peran, kualitas kinerja dan pemberdayaan PPTKIS yang lebih produktif optimal.
a. Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 pasal 1 butir 14 secara tegas menyebutkan tentang Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagai pemangku kewajiban merekrut calon TKI untuk dipekerjakan di luar negeri. Pasal 1 butir 14 tersebut lengkapnya berbunyi: "Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu."
b. Keberadaan dan peran PPTKIS juga ditegaskan pada pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2004 yang berbunyi: 'Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari : (1) Pemerintah;dan(2Pelaksanaan Penempatan TKISwasta."
C. Dalam konteks perlindungan TKI, PPTKIS memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon/TKI, terdapat pada pasal 82 dan pasal 83 UU Nomor 39 Tahun 2004:
Pasal 82: "Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan."
Pasal 83: "Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI."
d. Kepulangan TKI sesuai dengan Undang-undang No 39 Tahun 2004 adalah merupakan segmen prosesi penempatan dan perlindungan TKI yang oleh karenanya masih menjadi tanggung jawab pelaksaan penempatan tenaga kerja swasta (PPTKIS). Pasal 75 UU No. 39 Tahun 2004 lengkapnya berbunyi:
a. Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI,
b. Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal:
a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI; b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihakpihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKIdalam kepulangan.
c. Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Oleh karena itu reformasi penempatan dan perlindungan TKI melalui upaya meningkatkan profesionalisme PPTKIS adalah dengan secara konsekuen dengan melaksanakan amanat undang-undang, memberikan tugas, tanggung jawab dan kepercayaan kepada PPTKIS dengan kontrol yang baik.
Strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan peran, pemberdayaan dan profesionalisme PPTKIS meliputi;
1) Pembinaan usaha melalui penciptaan persaingan usaha yang sehat kepada PPTKIS
2) Pembinaan terhadap kemandirian, profesionalisme, pengembangan dan penguatan usaha PPTKIS melalui persyaratan yang sesuai dengan peraturan dan perundangan pada pemberian ijin sebagai pelaksana penempatan dan perlindungan TKI.
3) Penegakan hukum, peraturan dan perundangan secara murni dan konsekuen memberikan reward and punishment yaitu penghargaan kepada PPTKIS atas kinerja dan prestasinya, mengukum dan sanksi bagi PPTKIS yang melanggar dan/atau menyimpang sesuai dengan hukum yang berlaku.
4) Tidak melakukan intervensi usaha yang dapat kontra produktif terhadap peningkatan dan pengenbangan usaha PPTKIS.
5) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi dengan berbagai bentuk.
e. Jumlah perusahaan pengerah tenaga kerja ke luar negeri swasta (PJTKI) atau PPTKIS sebesar 455 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, adalah aset nasional yang signifikan dalam rangka program penempatan dan perlindungan TKI. Target pemerintah sebesar 1.000.000 TKI ke luar negeri pertahun akan mudah dapat dicapai dengan kata kunci: bina dan berdayakan PPTKIS sebanyak itu dengan memberikan fasilitasi kemudahan-kemudahan usaha. Bukan malah dipersulit dan diperas-peras serta terlalu diintervensi. Karena tindakan negatif itu adalah kontraproduktif bagi pertumbuhan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Target pemerintah sebesar 1.000.000 TKI ke luar negeri pertahun atau sama halnya mentargetkan setiap perusahaan PPTKIS 'harus' mampu berproduksi rata-rata 1.000.000/455 = 2400 TKI/pertahun atau 2400/12 = 200 TKI/perbulan. Artinya, program target pemerintah harus berbasis kapasitas PPTKIS.
f. Secara faktual data-data penempatan TKI ke Luar Negeri sejak tahun 2001 - 2005 adalah sebagai berikut:
JUMLAH TKI KELUAR NEGERI
2001 2002 2003 2004 2005 2001 338,992 Sumber: Depnakertrans 2002 480,393 2003 293,699 2004 244,605 2005 474,310
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGA KERJAINDONESIA-LPTK
4. PERLINDUNGAN TKI MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME TKI
Hendaknya bangsa ini tidak melepas anak bangsa yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum oleh negaranya. Oleh karena itu prasyarat yang harus dipenuhi adalah keseriusan dalam mencerdaskannya terlebih dahulu sebelum seorang warga negara Indonesia bekerja di luar negeri. Artinya, aspek kultural(pencerdasan, pendidikan, pelatihan keterampilan) harus menjadi salah satu prioritas dalam melakukan reformasi kuktural ketenagakerjaan kita, tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri (TKI). Oleh karena itu reformasi penempatan dan perlindungan TKI harus meliputi:
Segera meratifikasi Konvensi ILO tentang Perlindungan a. Buruh Migran dan keluarganya serta Konvensi ILO tentang Human Traffickingatau dikenal dengan Palermo Protokol. Protokol Internasional ILO yang mengatur masalah pekerja migran dan Pengesahan atau Ratifikasinya menjadi suatu Hukum Positif akan menjadi Pelengkap bagi UU Ketenagakerjaan di Indonesia. Hal yang amat penting agar 'harga' tenaga kerja kita diakui secara internasional dan menjadi 'payung' Hukum Internasional untuk melindungi TKI kita. Karena sekarang ini 'stempel' kuli dan babu dari Indonesia sungguh amat merugikan disamping menyangkut
LEMBAGAPERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
martabat bangsa ini. Bahwa 'pengetatan' standar bagi TKI dan penegakan hukum peraturan dan perundangan di dalam negeri-pun amat mendesak dan menjadi bagian penting daripada reformasi. Pemerintah hendaknya secara tegas menolak sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga yang illegal, yang bertujuan hanya sekedar 'menjual sertifikat' agar TKI bisa ditempatkan.
b. Perlu segera mereformasi sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan melalui perombakan kurikulum dan sistem. Melaksanakan sistem pelatihan yang berbasis kompetensi serta prosedur perekrutan, penempatan dan perlindungan yang berbasis pendidikan, keterampilan dan pemahaman aspek/ perbedaan budaya bangsa dengan budaya bangsa negara tujuan. Hal ini dilaksanakan melalui persyaratan yang ketat tentang kemampuan berinteraksi terhadap budaya lingkungan kerja antara lain kemampuan berbahasa asing. Oleh karena itu sertifikat kompetensi tenaga kerja harus mencantumkan transkrip nilai sesuai dengan silabus kurikulum yang berlaku serta berdasarkan Standar Kualifikasi Kompetensi Nasional (SKKNI) sebagai acuannya.
C. Pemberlakuan sertifikat kompetensi kerja hanya terhadap sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi
LEMBAGA PERLINDUNGAN JAINDONESIA-LPTKI
Profesi (LSP) yang bertindak selaku Lembaga Uji Kompetensi yang profesional dan telah mendapatkan akreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
5. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI JASA ASURANSI
a. Asuransi adalah hanya salah satu instrumen dalam penyelenggaraan perlindungan TKI. Asuransi adalah usaha jasa. Oleh karena itu, perlindungan TKI yang dilakukan oleh perusahaan asuransi apapun dalihnya tetap lebih berorientasi kepada target maksimal keuntungan bisnisnya dibandingkan dengan misi sosialnya. Oleh karena melembagakan asuransi yang berbasiskan bisnis sebagai lembaga perlindungan TKI adalah tidak secara serta-merta bisa dibenarkan. Penerapan tarif atas kalkulasi bisnis jasa asuransi dalam menentukan besarnya premi adalah semata didasarkan kepentingan yang menguntungkan pengusaha jasa (asuransi) dibandingan dengan keuntungan yang akan didapat bagi pembayar premi (TKI). Apalagi pada dasarnya santunan bagi pemegang polis justru dihindari karena indentik dengan accidence. Standar kualitas pelayanan amat dipengaruhi oleh kalkulasi target margin profit bisnis asuransi dan bisa bertolak belakang dengan prinsip perlindungan TKI itu sendiri. Keputusan Menakertrans menunjuk pialang (broker) asuransi adalah indikator bahwa posisi pemerintah berpihak kepada kepentingan usaha bisnis asuransi, dan menjadikan asuransi sebagai objek kepentingan di luar kepentingan perlindungan TKI. Juga indikator tentang lebih jauhnya intervensi pemerintah terhadap dunia usaha (asuransi). Karena broker adalah bagian dari sistem bisnis (marketing dan operasional) usaha jasa asuransi. Artinya tidak bisa secara serta-merta eksis sebagai instrumen perlindungan TKI.
b. Penunjukan lembaga asuransi dengan tarif premi yang diputuskan oleh pemerintah (atas nama) TKI dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mekanisme pasar, bersifat monopolistik. Hal yang potensial memberikan peluang berlangsungnya praktek-praktek monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat dan diskriminatif. Tarif premi yang harus dibayar oleh TKI ke Malaysia sebelumnya hanya Rp150.000 naik menjadi Rp400.000, itu artinya bahwa pemerintah menentukan tarif premi secara sepihak dan tidak melibatkan hak-hak TKI sebagai pembayar premi asuransi. Penunjukan asuransi menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, tidak secara mutlak menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Karena bunyi pasal 68 mengisyaratkan tentang kewajiban PPTKIS. Ini artinya bahwa PPTKIS juga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan asuransi termasuk penunjukan lembaga asuransinya.
Pasal 68
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
C. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan dan atas konsekuensinya melakukan penandatanganan nota kesepahaman perlindungan TKI dengan 5 dari 16 negara tujuan TKI yang ada di Asia dan Timur Tengah yaitu Malaysia, Korea Selatan, Kuwait, Yordania dan Qatar dan direncanakan/diusahakan nota kesepahaman yang sama bagi seluruh negara tujuan TKI. Oleh karena perlu antisipasi dan respon terhadap kemungkinan tumbuhnya lembaga-lembaga perlindungan TKI yang berlatar belakang bisnis di negara tujuan TKI di luar negeri. Risikonya bagi TKI adalah terdapatnya 'pungutan' wajib bagi majikan TKI di luar negeri yang dilakukan atas regulasi yang berlaku di negara luar. Kekhawatiran yang timbul antara lain bahwa para majikan dengan berdalih perlindungan dengan membayar premi asuransi dibebankan lagi kepada TKI baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain akan terjadi overlappingjaminan asuransi TKI juga itu berarti akan menambah beban beaya TKI di luar negeri. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali Kepmen Nomor : Per-23/Men/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia amat perlu ditinjau ulang dan/ atau dicabut.
d. Substansi perlindungan TKI adalah menjadi kewajiban nasional. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi seluruh pihak penyelenggara ketenagakerjaan TKI. Realita dan pamahaman umum bahwa segala upaya dan kegiatan dalam rangka perlindungan TKI pada dasarnya adalah atas beaya yang bersumber dari TKI, termasuk kewajiban membayar premi asuransi. Sehubungan dengan penetapan harga premi asuransi TKI, maka menjadi fenomental tentang kebijakan pemerintah tentang besarnya harga premi asuransi, yang membayar TKI. Sementara TKI sendiri belum tentu menguasai dan memahami akan hal-haknya dan apalagi TKI sendiri tidak sebagai pemegang polis. Artinya meskipun secara hukum TKI diharuskan membayar premi, namun tidak memiliki kepastian hukum. Karena perlindungan melalui asuransi hanya berdasar peraturan atau kontrak antara pemerintah dengan perusahaan asuransi. Sedangkan klaim sebagai instrumen pelaksanakan kontrak tersebut bukan dilakukan oleh TKI.
e. Intervensi dan penetrasi atas kepentingan kekuasaan, baik golongan maupun kepentingan politik telah menjadi rahasia umum dari masa ke masa bagi rezim pemerintahan siapapun. Oleh karena itu reformasi perlindungan TKI berbasis asuransi harus menjadi objek penting dalam reformasi ketenagakerjaan TKI. Fungsi asuransi sebagai salah satu instrumen perlindungan TKI harus diberdayakan secara optimal. Artinya fungsi bisnis asuransi dan misi sosial perlindungan TKI harus seimbang dan transparan, dan itu hanya bisa dilaksanakan apabila Perlindungan itu dilakukan oleh Asuransi yang bersifat sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku dilaksanakan oleh JAMSOSTEK, sebagaimana juga yang dilakukan di negara lain; kecuali kalau pilihan bebas baru Asuransi yang berbasis bisnis bisa disertakan tanpa intervensi atau penetrasi Pemerintah.
f. Kinerja dan komitmen perusahaan/lembaga asuransi terhadap misi sosial asuransi harus terukur antara lain oleh: (1) efiensi dan kelayakan harga premi, (2) efektifitas dan meningkatnya kualitatif pelayanan dan
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
perlindungan TKI. Oleh karena itu total premi asuransi perlindungan TKI sebesar rata-rata per tahun sebesar 450.000 x Rp400.000 = Rp180 milar/pertahun.
Untuk mendapatkan kualitas yang optimal tentang g. kinerja perusahaan jasa asuransi sebagaimana tersebut diatas, LPTKI mengusulkan agar pengadaan jasa asuransi dilakukan melalui sistem yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, transparan, hindari kolusi dan monopoli. Kolusi dan monopoli dan/atau masuknya kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan TKI melalui asuransi adalah cenderung membuahkan kinerja perlindungan TKI yang kontraproduktif serta menyulitkan pengawasan. Karena penyelenggaraan asuransi hakikatnya lebih terikat kepada peraturan dan norma standar asuransi sebagai industri jasa dan dalam peraturan perundangan, tapi tidak penah diatur secara eksplisit dan secara khusus (atau spesifik) bagi perlindungan TKI.
h. Perlindungan TKI berbasis asuransi hendaknya direformasi secara mendasar antara lain dengan mempertegas kedudukan dan posisi pemerintah (Depnakertrans), perusahaan/lembaga asuransi sebagai penanggung dan TKI sebagai tertanggung. Artinya pula harus ditegaskan legal standingnya; (1) pemerintah sebagai penangung jawab pengadaan jasa asuransi, (2) kewajiban penerima pembayaran premi, (3) hak-hak pembayar premi dan (4) lembaga atau perseorangan (TKI) pemegang polis asuransi.
i. Perlindungan TKI sebagaimana amanat Undang-undang No. 39 Tahun 2004 adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Maka pemerintah harus secara tegas meminimalis peluang bagi pihak-pihak manapun yang memanfaatkan program perlindungan TKI untuk kepentingan bisnis!. Idealnya perlindungan TKI dapat merupakan penugasan khusus kepada lembaga nonprofit dengan sistem kontrol yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
j. Pada prinsipnya perlindungan TKI sebagaimana yang dimaksud, tujuan serta sasaran yang hendak dicapai adalah keamanan, kenyamanan dan produktifitas kerja dengan tegaknya jaminan dan kepastian hukum bagi TKI. Sehingga menjadi tidak adil tentang beaya yang dikeluarkan oleh TKI sepenuhnya hanya diserahkan kepada perusahaan asuransi. Oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengevalusi pengalaman, mempertimbangkan dan mengembangkan pemikiran serta menjawab tantangan pertanyaan "sudah tepatkan menetapkan perusahaan asuransi sebagai lembaga perlindungan TKI?" Dan mempertanggungjawabkan dampak lemahnya fungsi perlindungan TKI bagi setiap komponen penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI nonbisnis asuransi?
k. Kinerja jasa asuransi adalah hanya terbatas sebagai 'menanggung ganti rugi' (leability) yang terukur sesuai dengan perjanjian dan peraturan tentang asuransi. Asuransi tidak akan bekerja lebih dari petugas Dinas
| Penempatan TKI Menurut Kawasan, Tahun 2004 | ||||||
| No. | Negara Kawasan | Laki-lakl | Perempuan | Total | ||
| -1 2345678 | ASIA PASIFIK Malaysia Singapura Brunei Darussalam Hongkong Taiwan Korean Selatan Jepang Muangthai | 22,669 8 9 0 662 1,664 57 6 | 31,254 9,404 2 1,784 104 194 0 0 | 53,923 9,412 11 1,784 766 1,858 57 6 67,817 | ||
| 11 | Muangthai Jumlah | 6 25,075 | 0 42,742 | 6 67,817 | ||
| 1 23 4 5 67 8 9 | TIMUR TENGAH & AFRIKA Saudi Arabia Uni Emirat Arab Kuwait Bahrain Qatar Oman Yordan Yaman Cyprus | 11,248 25 1,221 0 40 0 9.708 0 0 | 134,674 7,144 12,389 3 68 0 268 0 0 | 145,922 7,169 13,610 3 108 0 9,976 0 0 | ||
| II | Jumlah | 22,,242 | 154,548 | 176,788 | ||
| AMERIKA Amerika Serikat | 16 | 0 | 16 | |||
| IV | Jumlah EROPA | 1 | 1 | 1 | ||
| 123 | Belanda Inggris Spanyol | 0 0 0 | 3 0 0 | 3 0 0 | ||
| Jumlah | 0 | 3 | 3 | |||
| 1 | Jumlah | 47,333 | 197,291 | 244,624 | ||
| Sumber: Depnakertrans, Ditjen PPTKLN Dala Januari s.d. September 2004 100 | ||||||
Kebakaran atau penjaga gawang sepakbola yang tidak menjamin berhasil menahan serangan bola yang masuk ke gawangnya. Padahal perlindungan TKI memiliki multidimensi sosial, kemanusiaan dan hukum yang berlaku di sepanjang masa prosesi dari mulai pengadaan, prapenempatan, penempatan di luar negeri, kepulangan dan pasca-TKI. Sedangkan kerugian TKI terhadap pemerasan, pungli dan pemerkosaan hak-hak asasi manusia lainnya tak terjangkau oleh lembaga jasa asuransi. Oleh karena itu sekali lagi perlu dipertimbangkan atas unsur-unsur proporsionalitas, keadilan dan tanggung jawab bagi lembaga-lembaga perlindungan lainnya yang tidak mendapatkan pembeayaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelindung TKI. Adakah kontribusi perusahaan asuransi terhadap pencegahan atau tidakan yang bersifat preventif terhadap kecelakaan kerja dan atau bentuk kerugian lain yang diderita oleh TKI? Artinya sejauh mana peran asuransi dalam perlindungan TKI?
6. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI JASA PERBANKAN
Lembaga perbankan di dalam negeri ataupun di luar negeri dapat dijadikan salah satu instrumen bagi
TENAGA KERJAINDONESIA MENGGUGAT
LEMBAGA PERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
penyelenggaraan perlindungan TKI. Sistem online sebagai fasilitas lalu lintas keuangan TKI di luar negeri dan pemulangan di dalam negeri dapat dimanfaatkan oleh TKI dengan mewajibkan TKI menjadi nasabah dan pemilik smartcard. Reformasi perlindungan TKI melalui jasa perbankan memberikan manfaat terhadap aspek keamanan keuangan TKI:
Pembayaran gaji diharuskan melalui transfer bank oleh a. pengguna jasa TKI di luar negeri ke rekening TKI. Hal tersebut mesti disyaratkan dan menjadi bagian dari item kontrak antara pengguna dengan TKI. Pihak pelaksana penempatan tenaga kerja (PPTKIS), pemerintah dan LPTKI bertindak sebagai lembaga pengawas dalam konteks hubungan kerja antara pengguna jasa dengan TKI. Sistem tersebut cukup efektif terhadap upaya menekan atau meniadakan kemungkinan'majikan' tidak membayar TKI termasuk perlakuan pemotongan gaji yang tidak memiliki alasan yang jelas. Pengiriman uang TKI di luar negeri kepada keluarganya di dalam negeri dapat menggunakan jasa perbankan melalui transfer. Demikian pula pada prosesi pemulangan TKI, TKI dapat mencairkan keuangannya secukupnya untuk keperluan perjalanan dll. Artinya TKI pada saat pulang tidak memiliki risiko pengeluaran di luar rencana oleh adanya pemerasan dan pungutan liar di perjalanan. Maka perjalanan TKI pulang hingga sampai kekampung asal menjadi nyaman dan aman.
b. Tentang adanya rencana oleh Menakertrans menggunakan jasa kredit bank untuk membeayai prosesi pengadaan, penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, hendaknya dipertimbangkan masak-masak.
1) Tidak menjadikan Bank sebagai instrumen dan pelindung praktek kolusi oknum penguasa dan pengusaha (PPTKIS) dalam mengurusan perolehan besarnya kredit TKI. Karena kredit bank yang dimaksud; PERTAMA, tidak ada yang diuntungkan kecuali oknum birokrat pemerintahan yang diuntungkan oleh 'komisi' atas rekomendasi yang dikeluarkan sebagai syarat bagi PPTKIS mendapatkan kredit usahanya. Kedua, kredit bank yang dimaksud bukan fasilitas usaha yang dikehendaki oleh pengusaha. Dan masalah modal kerja dan/atau investasi bagi usaha PPTKIS belum menjadi kebutuhan mendesak. Keperluan mendesak bagi PPTKIS adalah berkurangnya pungutan dan pemerasan yang besar agar beaya produksi efisien dan produktif dalam pengadaan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Pertimbangan lainnya lagi adalah bahwa apabila tentang kredit usaha dijadikan kewajiban maka itu artinya pemerintah terlalu dalam mengintervensi usaha PPTKIS. Padahal problem umum bagi PPTKIS adalah masalah marketing dan sistem penyeliaan calon TKI yang selama ini cenderung 'dihambat' oleh kebijakan dan/atau tindakan yang menyimpang oleh birokrat pemerintahan.
2) Pemerintah hendaknya mengontrol dengan melalui analisis kelayakan beaya dan perlindungan kepada PPTKIS bebas dari pemerasan dan pungutan liar termasuk yang dilakukan oleh oknum-oknum birokrat pemerintahan dan masyarakat. Karena pungutan liar dan pemerasan yang terjadi pada dasarnya adalah dilakukan terhadap PPTKIS, dan pada gilirannya terakhir beban-beban beaya bagi PPTKIS tersebut ditanggung oleh TKI melalui pengantian langsung atau dengan cara dibayar melalui pemotongan gaji TKI. Oleh karena itu keliru apabila kita memiliki persepsi bahwa kredit itu adalah kredit TKI. Yang benar adalah kredit usaha PPTKIS. Dan bahkan sebaiknya rencana tersebut dibatalkan atau ditunda hingga ada hasil studi , survey dan analisis yang matang dan dipertanggungjawabkan tentang kredit usaha tersebut.
7. PERLINDUNGAN TKI MELALUI
PENGUATAN PERAN STAKEHOLDERS
Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri adalah terdiri dari komponen-komponen besar dan/atau juga disebut stakeholdersketenagakerjaan TKI, terdiri dari:
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
a. Pemerintah sebagai penanggung jawab utama, pembina dan sekaligus penyelenggara ketenagakerjaan TKI yang memiliki tugas dan kewenangan dalam membuat kebijakan, regulasi (peraturan dan perundangan) dan melakukan pegendalian, pengawasan dan/atau kontrol.
b. Komunitas pengusaha yang terdiri dari perangkatperangkat legalnya antara lain ; Badan Usaha Pengerah Pengadaan dan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau PJTKI, Jasa Asuransi, Jasa Transportasi, Biro Jasa Traveling, TKI, Asuransi, perbankan dan lain-lainnya. Termasuk perangkat penunjang usaha pengerahan, penempatan dan perlindungan TKI antara lain: lembaga-lembaga pendidikan, BLK, Lembaga Uji Kompetensi Badan Akreditasi Nasional, Lembaga Sertifikat Profesi, Lembaga Perlindungan TKI dan lain-lainnya.
Pengguna Jasa TKI yaitu instansi Pemerintah, Badan C. Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
d. Komuninas masyarakat umum dan khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara legal bergerak di bidang ketenagakerjaan khususnya yang merupakan gerakan dan bertujuan sosial perlindungan TKI. Sesuai dengan maksud dan tujuannya lembaga swadaya masyarakat tersebut bersifat independen, transparan, dan bersifat
LEMBAGA PERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
mandiri, representatif (mewakili) dan melindungi serta membela TKI secara swadaya.
Reformasi perlindungan TKI melalui penguatan dan keseimbangan peran komponen dan stakeholders dan/atau kompenen-komponen tersebut di atas adalah merupakan kemutlakan bagi suksesnya tujuan reformasi. Karena itu merupakan asas pemberdayaan, kemitraan, penguatan dan produktifitas sebagaimana digambarkan skema hubungan kerja yang kondusif. Karena selama pembangunan kemitraan dan kondusifitas lingkungan belum tercapai maka reformasi tidak akan optimal. Sikap saling tuding, mencari kambing hitam, rekayasa hukum dan permainan politik, pemerasan dan pemerkosaan hak-hak TKI akan tetap berlangsung.
Pencanangan target dari 360.000 TKI rata-rata pertahun menjadi 1.000.000 rata-rata pertahun oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukanlah pekerjaan yang ringan. Penciptaan kondusifitas kerja dan usaha jasa PPTKIS dan pelibatan semua stakeholders ketenagakerjaan TKI adalah prasyarat penting berlangsungnya produktifitas ketenagakerjaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mencapai sasaran lingkungan usaha yang kondusif tersebut maka selain diperlukan infrastruktur yang berupa peraturan dan perundangan serta penegakan hukum maka program prioritas reformasi yang bersifat kultural yaitu meliputi:
1) Membangun hubungan kerja berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan dengan semua pihak stakeholder Ketenagakerjaan, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah atau menggunakan prinsip berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing berlaku bagi setiap komponen penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI.
2) Mengembangkan prinsip-prinsip kebersamaan, keterbukaan, pemberdayaan peran masyarakat baik pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan maupun pengawasan dan evaluasi. Menghilangkan sikap saling curiga, kambing hitam dan mendiskreditkan pihak tertentu.
8. PERLINDUNGAN TKI MELALUI PENEGAKAN HAK-HAK TKI
Hampir semua upaya dan bahkan hingga kepada konsep dan program reformasi kiranya lebih berorientasi kepada hakhak kekuasaan, kewenangan dan kompetensi birokrat pemerintahan dan pengusaha serta kewajiban TKI. Bukan sebaliknya atau setidaknya hak dan kewajiban di kedua belah pihak antara penyelenggara penempatan dan perlindungan dengan TKI seimbang.
Di bawah ini dikutip hak-hak TKI yang terdapat pada
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Pasal 8
Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :
a bekerja di luar negeri;
b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
C. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankanibadah sesuaidengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan di negara tujuan;
g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perUndang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan selama Penempatan di luar negeri;
h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
9. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI PEMBINAAN TKI
Pasal 86 UU No. 39 Tahun 2004 berbunyi:
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan / atau masyarakat.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan ayat (②) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
Sehubungan dengan amanat UU Nonor 39 Tahun 2004 khususnya pasal 86 tentang pembinaan oleh Pemerintah, maka:
a. Ditegaskan bahwa pembinaan yang dimaksud pada pasal tersebut adalah terhadap segala yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian, pengawasan serta apresiasi dalam rangka pembinaan terhadap segala kegiatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berbasis bisnis maupun semata sosial, semuanya harus dibina, tentu dalam hal tersebut termasuk LPTKI sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial perlindungan TKI melalui fungsi perwalian TKI.
b. Dalam melakukan pembinaan, pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat. Itu artinya dalam rangka reformasi, pemerintah berkewajiban bekerjasama dan/atau menyertakan semua komponen dan stakeholderspenempatan dan perlindungan TKI termasuk LPTKI sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial perlindungan TKI melalui fungsi perwalian TKI.
C. Bahkan undang-undang mengamanatkan dalam rangka pembinaan TKI dilakukan secara terpadu dan terkordinir atau maksudnya dalam satu sistem.
10. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI PENEGAKAN HAK-HAK KONSUMEN
a. Reformasi ketenagakerjaan TKI secara totalitas antara lain memprioritaskan penegakan hukum melalui pelaksanaan peraturan dan perundangan secara konsekuen dan konsisten. Peraturan dan perundangan tersebut tentu bukan yang hanya dimaksud kepada hukum yang menyangkut ketenagakerjaan secara unsich tetapi hendaknya juga terhadap peraturan dan perundangan lain yang bersifat komplementer antara lain Undang-undang Perlindungan Konsumen.
b. Pada prinsipnya setiap orang atau mahluk hidup di dunia adalah berpredikat konsumen. Perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah upaya perlindungan kepada hakasasi manusia. Pengadaan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan usaha jasa, dilakukan secara institusional yaitu oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa untuk mendapatkan profit. Dalam kegiatan "industri" jasa tersebut TKI adalah berstatus konsumen dengan segala hak dan kewajiban yang melekat yaitu membayar dan mendapatkan pelayanan jasa yang sesuai dengan nilai yang dibayarkan tersebut. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen" berbunyi:
Hak Konsumen adalah :
a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
C. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya e. penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan per Undang-Undangan.
Sedangkan kewajiban pengusaha terdapat pada pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen" berbunyi:
Kewajiban pelaku usaha adalah:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharan;
C. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
memberikan kesempatan kepada konsumen untuk e. menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau g. penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
JAINDONESIA-LPTK
11. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI PENCITRAAN KETENAGAKERJAAN TKI
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tentang kewajiban negara melindungi setiap warga negaranya. Oleh karena itu termasuk negara pula berkewajiban melindungi terhadap pencitraan negatif masyarakat dalam negeri dan masyarakat luar negeri terhadap ketenaga kerjaan Indonesia antara lain:
a. Pencitraan yang negatif terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, bahwa tenaga kerja Indonesia indentik dengan babu, kuli yang bodoh dan rendah kualitas kerjanya.
b. Pencitraan yang negatif tentang penyelenggara pemerintahan yang tidak mampu "mencerdaskan" bangsanya, mengatur (trafficking) prosedural dan menegakkan/kesadaran hukum. Indikasi tentang masih besarnya jumlah tenaga kerja ilegal yang lolos keluar negeri, berlangsungnya pemerasan, penindasan dan pelecehan kemanusiaan TKI di luar negeri.
C. Pencitraan yang negatif terhadap oknum birokrat, pengusaha dan masyarakat yang terlibat dalam tindak penyimpangan yang sama seperti dilakukan oleh "majikan" di luar negeri, pemerasan, penindasan dan pelecehan kemanusiaan terhadap calon TKI keluar negeri dan saat pemulangan TKI ke tempat asal di dalam negeri.
d. Pencitraan negatif terhadap oknum dan/atau Badan Usaha Pengerah Pengadaan dan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau PJTKI, Jasa Asuransi, Jasa Transportasi, Biro Jasa Traveling, TKI, Asuransi, perbankan dan lainlainnya. Termasuk perangkat penunjang usaha pengerahan, penempatan dan perlindungan TKI lainnya.
12. PERLINDUNGAN TKI
PADA PRA-PENEMPATAN KE LUAR NEGERI
Memberikan kesempatan bekerja bagi warga adalah kewajiban penting bagi negara. Pemerintah adalah lembaga negara yang bertanggung jawab tentang tersedianya lapangan pekerjaan dan bahkan atas nama negara berkewajiban melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'. Oleh karena itu perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada hakikatnya adalah perlindungan hak-hak warga negara (kemanusiaan) yang asasi.
a. Membiarkan berlangsungnya sistem pencaloan dalam proses penyeliaan (rekutmen) calon TKI adalah "kebijakan" yang bersifat kontraproduktif termasuk berlangsungnya pencitraan yang buruk terhadap penyelenggaraan TKI: pemerasan, pungutan liar, penganiayaan, pemerkosaan hak-hak kemanusiaan lainnya, adalah momok yang tidak hanya akan merugikan masyarakat tetapi pula pemerintah sendiri dalam rangka pemanfaatkan peluang bekerja di luar negeri bagi warga penganggur di dalam negeri.
| Penempatan TKI Formal Dan Informal Ke Luar Negeri Tahun 2001 | ||||
| No. | Negara Penempatan | Formal | Informal | Jumlah |
| 1 23 4 5 67 89 | ASIAPASIFIK Malaysia Singapura Brunei Darussalam Hongkong Taiwan Korean Selatan Thailand Srilanka Jepang Jumlah | 65,867 3,397 4,819 0 7,901 3,391 69 1,543 86,933 | 44,623 30,898 954 23,929 30,218 0 0 0 0 130,622 | 110,490 34,295 5.773 23,929 38,119 3,391 69 1,543 217,555 |
| 1 | Jepang Jumlah | 86,933 | 0 130,622 | 1,543 217,555 |
| II 23 5 67 89 TOF | TIMUR TENGAH & AFRIKA Saudi Arabia Uni Emirat Arab Kuwait Bahrain Qatar Omen Yordan Mesir Nigeria Cyprus Turki Jumlah | 210 7 1 0 0 0 0 0 0 0 262 | 102,991 11,017 3,336 1,558 1,028 554 379 1 8 22 24 120,918 | 103,235 11,027 3,343 1,558 1,029 564 379 1 8 22 24 121,180 |
| 1 | Jumlah | 262 | 120,918 | 121,180 |
| ⅢI 12 | AMERIKA Amerka Serikat Repubik Palau | 138 90 | 0 0 | 138 90 |
| Jumlah EROPA | 1 | 1 | 1 | |
| 21 23 | EROPA Belanda Inggris Austria | 19 1 9 | 0 00 | 19 1 9 |
| Jumlah | 29 | 0 | 29 | |
| Jumlah | 87,452 | 251,540 | 338,992 | |
| Sumber: | Sumber: Depnakartrans, Ditjen PPTKLN | |||
b. Kurangnya informasi atau sosialisasi tentang ketenagakerjaan, keuntungan dan risiko bekerja di luar negeri secara tidak seimbang kepada masyarakat khususnya bagi calon TKI dapat menjerumuskan dan sama sekali tidak menguntungkan berbagai pihak terutama bagi TKI itu sendiri.
Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan C. kurikulum dalam penyelenggaraan pelatihan kerja prapenempatan TKI menyebabkan berlakunya sertifikat kompetensi kerja yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Selain hanya menjadi syarat adminsitrasi'exit permit'maka"harga murah"komoditas sertifikat kompetensi tersebut pada akhirnya akan mencelakakan TKI di luar negeri. Oleh karena itu fungsi sertifikat dapat dijadikan entry point yang penting dan bersifat prioritas bagi TKI prapenempatan. Sertifikasi kompetensi kerja harus ditempatkan pada bagian awal sebelum calon TKI diproses lebih lanjut untuk menjadi objek penempatan tenaga kerja di luar negeri. Atau dengan kata lain cerdaskan dan bekali keterampilan yang optimal sebelum anak bangsa dilepas mencari nafkah dinegeri orang.
d. Hendaknya pemerintah segera meratifiksi Konvensi ILO tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, Palermo Protokoltentang Human Trafficking. Protokol
LEMBAGA PERLINDUNGANTENAGAKERJA INDONESIA-LPTKI
Internasional yang mengatur masalah pekerja migran terkait dengan standar kerja. Karena UU Nomor 39 Tahun 2004 yang kita miliki, tanpa ditambah dengan meratifikasi Konvensi-konvensi itu itu tidak punya dampak hukum Internasional dan tidak berarti apa-apa di negera tujuan TKI. Jadi seharusnya diratifikasi dulu Protokol Palermo itu, baru kemudian UU-nya disempurnakan dan dilaksanakan secara konsekuen.
Di dalam negeri pemerintah harus secara tegas hanya e. melegalisir/mengakui sertifikat konpetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
f. Dalam hal pembeayaandan khususnya penetapan beaya jasa pelaksanaan pengadaan, penempatan TKI di luar negeri perlu reformasi sistem prosesi dan manajemen pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi norma-norma kelayakan jasa pelayanan publik yang transparan dan accountable. Sehingga kembali pada persoalan yang mendasar dalam perlindungan TKI yaitu bahwa high cost economic (kemahalan), risiko yang dihadapi oleh TKI dapat diminimalis.
13. PERLINDUNGAN TKI
PADA PEMULANGAN TKI DI DALAM NEGERI
a. Sesuai dengan program desentralisasi pemberangkatan dan pemulangan TKI melalui embarkasi di Daerah maka perlu segera pengaturan teknis dan administratif pemulangan TKI melalui bandara-bandara Internasional di Tanah Air, artinya tidak hanya melalui bandara Soekarno-Hatta di Jakarta.
b. Kembalikan kepada pelaksanaan kepulangan TKI sesuai dengan bunyi pasal 75 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004; " Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI." Sehubungan dengan itu pemerintah wajib mengatur secara teknis tentang prosesi pemulangan TKI tersebut termasuk istem pengawasan terhadap pelaksanaannya
C. Memperlakukan TKI dari luar negeri di Bandara kedatangan pada prinsipnya harus difasilitasi dengan standar pelayanan penerbangan yang sama dengan penumpang dari luar negeri yang lain ; keamanan di bandara, ticketing, kargo, keimigrasian dll. Sedangkan perlindungan TKI termasuk terhadap pemulangannya di dalam negeri adalah merupakan bagian dari kewajiban pemerintah membina, mengatur dan mengawasi, bukan
TENAGA KERJA INDONESIA MENGGUGAT LEMBAGAPERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
seperti yang terjadi sekarang. Dirjen PPTKLN secara sepihak mengatur sekaligus menjadi operator pemulangan TKI di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta.
d. Pembentukan dan penunjukan Satgas Pemulangan TKI di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta yang diterbitkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaann dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Nomor : KEP50/ D.P2TKLN/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, tentang "Prosedur Tetap Proses Pemulangan TKI Luar Negeri dari Bandara Soekarno Hatta ke Daerah Asal" dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Nomor: KEP94/D.P2TKLN/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang "Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Keberangkatan dan Kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta', harus segera ditarik dan batal demi hukum. Karena itu Dirjen PPTKLN Depnakertrans tidak memilikikewenangan menerbitkan keputusan walaupun atas nama Menteri.
e. Segera dihapus, bea (pungutan) sebesar Rp 25.000 per TKI yang datang ke Terminal III Bandara Soekarno-Hatta. Pelayanan pemulangan TKI di Terminal III adalah berpredikat penumpang umum yang sepenuhnya menjadi bagian kewajiban pelayanan bandara (PT.Angkasa Pura).
f. Pungutan resmi yang ditetapkan oleh satgas yang
LEMBAGA PERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
dibentuk oleh Dirjen PPTKLN selama dua tahun mencapai rata-rata 1000 TKI x Rp 25.000 x 30 hari x 24 bulan = Rp 18.000.000.000 adalah mutlak harus diaudit dan dipertanggung jawabkan penggunaannya. Karena dana tersebut bersumber dari masyarakat melalui TKI dan dipungut oleh pemerintah maka diminta lembaga pemeriksa keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum dan perundangan.
Segera pemerintah bertindak terhadap peraturan yang g. ditetapkan oleh Satgas bentukan Dirjen PPTKLN Depnakertrans tentang sangsi pencabutan izin operasi angkutan kepulangan TKI. Satgas menetapkan apabila terjadi tindak penyimpangan oleh sopir, maka perusahaan di mana sopir tersebut bekerja dicabut izinnya. Hal tersebut dapat prakteknya telah menjadi sumber pemerasan oleh oknum-oknum tertentu dan termasuk oknum LSM. Ancaman pencabutan bagi perusahaan angkutan telah menimbulkan keresahan perusahaan tersebut. Hendaknya ancaman pencabutan izin operasi perusahaan angkutan dapat dialihkan kepada kebijakan resmi pemerintah (Depnakertrans) yang bersifat membina antara lain;
(1) Mengharuskan mengoperasikan sopir yang berstatus tenaga tetap di perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut penting agar ada jaminan sosial dan gaji tetap bagi sopir agar dapat mencegah tindakan pemerasan terhadap penumpang (TKI)
(2) Apabila terjadi tindak penyimpangan yang dilakukan oleh sopir, maka perusahaan berkewajiban memecatnya dan apabila bersifat kriminal maka cukup diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
h. Segera pemerintah kembali kepada amanat undangundang yaitu tugasnya sebagai regulator, fasilitator dan kontrol. Oleh karena itu maka pemulangan TKI khususnya di Terminal III Bandara Soekarno Hatta harus dikembalikan kepada tugas dan tanggung jawab PPTKIS dan dengan menunjuk lembaga pengawas yang independen, profesional dan yang memiliki komitmen terhadap perlindungan TKI.
i. Ditemukannya 160 ton atau sama dengan 160.000 kg barang-barang bawaan TKI dari luar negeri sejak tahun 2001 terdapat di kargo Bandara Soekarno Hatta adalah bukti bahwa aparat pemerintah khususnya yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di Bandara tidak memiliki disiplin dan tanggung jawab. Setidaknya solusi tidak pernah dilakukan hingga selama 5 tahun. Hal menunjukan betapa besar kerugian TKI akibat dari pelayanan yang amburadul oleh aparat pemerintahnya sendiri. Barang-barang kargo tersebut menumpuk di Bandara, penyebabnya adalah karena TKI tak mampu menebus dengan beaya yang di luar kemampuannya. Atau setidaknya TKI sendiri telah memutuskan untuk tidak mengambil karena nilai barang-barang kargo tersebut lebih rendah dengan harga tebusannya.
14. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI PEMBENTUKAN BNP2TKI
a. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI harus menjamin berlangsungnya penegakan hukum, peraturan dan perundangan, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap TKI. Oleh karena itu pengisian struktur BNP2TKI harus selektif bagi calon anggota yang memenuhi syarat, memiliki pemahaman yang cukup tentang penempatan dan perlindungan TKI serta bisa mengerjakannya secara profesional, tanpa menunggu instruksi atau petunjuk atasan mampu mengantisipasi masalah yang dihadapi anak bangsa baik di luar negeri maupun proses awal di dalam negeri. BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non departemen yang langsung di bawah presiden sebagaimana bunyi pasal Pasal 94 dan Pasal 95 UU No. 39 Tahun 2004:
Pasal 94
(1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.
| Penempatan TKI Formal Dan Informal Ke Luar Negeri Tahun 2002 | ||||
| No. | Negara Penempatan | Formal | Informal | Jumlah |
| 1 2345678 | ASIA PASIFIK Malaysia Singapura Brunel Darussalam Hongkong Taiwan Korean Selatan Muangthai Jepang Jumlah | 108,122 12 3,522 0 3,084 4,144 1 44 119,329 | 44,558 16,059 4,980 20,431 32,838 129 0 0 118,995 | 152,680 16,071 8,502 20,431 35,922 4,273 444 238,324 |
| 8 | Jepang | 44 119,329 | 0 118,995 | 444 |
| 11 1 23 4 5 6 7 8 6 | TIMUR TENGAH & AFRIKA Saudi Arabia Uni Emirat Arab Kuwait Bahrain Qatar Oman Yordan Yaman Cyprus | 1,739 186 0 0 17 0 102 0 0 | 211,864 7,593 16,418 666 899 1,311 1,131 12 23 | 213,603 7,779 16,418 666 916 1,311 1,233 12 23 |
| 1 | Jumlah | 2,044 | 239,917 | 241,961 |
| III | AMERIKA Amerika Serikat | 40 | 0 | 40 |
| Jumlah | 40 | 0 | 40 | |
| IV 123 | EROPA Belanda Inggris Spanyol | 11 55 2 | 0 0 0 | 11 55 2 |
| Spanyol Jumlah | 68 | 0 | 2 68 | |
| Jumlah | 121,481 | 358,912 | 480,393 | |
| Sumber: Dep | Sumber: Depnakertrans, Ditjen PPTKLN | _ | ||
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
(3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.
Pasal 95
(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal94mempunyaifungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkordinasi dan terintegrasi.
(2) Untuk melaksanakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:
a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan me-
LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA-LPTKI
lakukan pengawasan mengenai:
1) dokumen;
2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
3) penyelesaian masalah;
4) sumber-sumber pembeayaan;
5) pemberangkatansampaipemulangan;
6) peningkatan kualitas calon TKI,
7) informasi;
8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
9 peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya
b. Pemilihan dan pengangkatan anggota Badan harus dilakukan secara transparan terutama bagi calon anggota badan yang berpredikat profesional sesuai dengan amanat Pasal 97 UU No. 39 Tahun 2004. Untuk itu perlu kriteria yang jelas bagi calon anggota Badan yang memenuhi syarat tersebut.
C. Hendaknya BNP2TKI tidak bertindak sebagai "pengganti baju"bagi pejabat-pejabat Depnakertrans khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal PPTKLN yang notabena pelaku lama, oknum-oknum yang gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI selama ini.
d. Meskipun lahirnya BNP2TKI adalah amanat Pasal 97 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 namun BNP2TKI tidak indentik dengan menambah panjang dan kendala perkembangan, peningkatan kualitas dan pertumbuhan kuantitatif TKI ke luar negeri. BNP2TKI adalah lembaga non Departemen, bagian dari pemerintah yang berfungsi dalam penempatan dan perlindungan TKI sebagai Regulator, fasilitator dan kontrol. Jadi diharapkan bukan semata menjadi lembaga pelaksana penempatan dan perlindungan TKI pemerintah. Penegasan fungsi tersebut harus jelas bagi BNP2TKI:
1) Sebagai lembaga representasi pemerintah dalam melakasanakan peraturan-perundangan khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI,
2) Sebagai lembaga pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah (PPTKIP)
3) Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyiapkan, merencanakan, dan menetapkan atau menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI.
Hal-hal tersebut di atas sangat perlu diklarifikasi dan ditegaskan dalam penyusunan job discription, kewenangan dan tanggung jawab bagi BNP2TKI sebagaimana bunyi pasal 96 UU No. 39 Tahun 2004:
(1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenagatenaga profesional
GOOGLE.COM
Pasal 97
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.
15. PERLINDUNGAN TKI MELALUI PEMBERDAYAAN HAK-HAK TKI
HAK-HAK TKI SEBAGAI WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945
Pasal 27 (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28C (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
TENAGA KERJA INDONESIA MENGGUGAT LEMBAGAPERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.
Pasal 28I (① Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangidalam keadaan apapun.
16. PERLINDUNGAN TKI MELALUI PEMBERDAYAAN HAK-HAK WARGANEGARA
HAK-HAK WARGANEGARA SEBAGAI TKI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2004
Tujuan penempatan dan perlindungan TKI
Pasal 3
Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk d. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
e. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
f. meningkatkan kesejahteraan TKIdan keluarganya.
Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:
a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
C. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.
Pasal 8
Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama
LEMBAGA PERLINDUNGANTENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
untuk:
a. bekerja di luar negeri;
b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
C. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan per undang-undangan di negara tujuan;
memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan g. peraturan per undang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan per undang-undangan selama Penempatan di luar negeri;
h. memeproleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
TENAGA KERJA INDONESIA MENGGUGAT LEMBAGA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA - LPTKI
17. PERLINDUNGAN TKI MELALUI IMPLEMENTASI PERAN, PEMBERDAYAAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
a. Melembagakan peran dan tanggung jawab (akuntabilitas) terhadap upaya atau berjuang menegakkan hak-hak warga negara secara kolektif, swadaya dan bersifat non
GOOGLE.COM
profit melalui Lembaga Swadaya Masyarakat LPTKI yang secara khusus bergerak di bidang perlindungan TKI.
b. Menguatkan visi misi dan program LPTKI yang meliputi;
LEMBAGAPERLINDUNGAN TENAGAKERJAINDONESIA-LPTKI
(3) Sosialisasi tentang hak-hak TKI.
(4) Membangun eksistensi LPTKI sebagai lembaga pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI, aspirasi dan menindaklanjuti pengaduan TKI, advokasi dan konsultasi TKI.
(5) Peningkatan dan pemberdayaan peran TKI sebagai subjek penempatan dan perlindungan TKI,
6) Menegakkan kompetensi lembaga LPTKI sebagai lembaga representasi (wakil) dan perwalian TKI.
C. Kewajiban pemerintah sebagai pembina dengan melibatkan organisasi/masyarakat dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI terdapat pada pasal UU No. 39 Tahun 2004:
Pasal 86
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKIswasta, organisasi dan/atau masyarakat.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
18. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI PROGRAM AKSI LPTKI:
Menghimpun keanggotaan LPTKI melalui database, a. komunikasi dan program Management Information System. Program online system yang dapat mengakses status, keberadaan, identitas, klasifikasi dan kualifikasi kompetensi profesi TKI di seluruh dunia dengan basis TKI sebagai sumber informasi yang akurat.
b. Sosialisasi, penyuluhan hukum, peraturan dan perundangan, hak-hak dan kewajiban TKI, sistem dan prosedur pra-TKI, pemberangkatan, penempatan, cuti dan pemulangan dan pasca-TKI agar tidak menjadi penganggur kembali.
C. Pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan sepanjang proses pra-TKI, pemberangkatan, penempatan, cuti dan pemulangan.
d. Konsultasi, menyelenggarakan konsultasi dan mediasi TKI, pengusaha, petugas, pengusaha jasa TKI, asuransi dalam rangka penyelenggaraan TKI.
Pembelaan atau advokasi terhadap terjadinya sengketa e.
MAJIKAN MALAYSIA HANYA MAU UNTUNG, GAJI TAK MAU BAYAR!!!
GOOGLE.COM
TKI di luar negeri maupun di dalam negeri.
f. Representasi, mewakili TKI dalam menuntut hak-hak perlindungan dan klaim asuransi.
Litigasi dan Legal Standing, referensi, rekomendasi, g. somasi dan memproses penyelesaian secara hukum terhadap sengketa TKI.
Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan survey, h. penelitian, evaluasi dan pengembangan ketenagakerjaan
TKI.
i. Menyelenggarakan reward and punishment
j. Perwalian: menjadi wali
19. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
LPTKI menyelenggarakan database dan sistem komunikasi berbasis Teknologi Informatika - Multimedia, memungkinkan masyarakat luas dan khususnya keluarga TKI dapat mengakses langsung informasi tentang posisi dan kondisi TKI di Luar negeri. Sistem ini juga memungkinkan penyampaian segala info, keluhan dan pengaduan TKI secara cepat melalui teknologi SMS/Digital Mobile Integrator and Wireless Technology Provisioning. Dengan teknologi ini juga LPTKI dengan mudah mengakses, menyampaikan pesan-pesannya kepada para TKI di luar negeri dalam rangka perlindungan sekaligus penciptaan komunikasi bangsa dengan anak bangsanya di luar negeri. Dengan demikian dapat diminimalkan dan atau dihilangkan risiko putus hubungan antara keluarga dengan TKI dan hingga hubuangan antara TKI dengan Perusahaan/lembaga pengirimnya, TKI dengan sesama TKI, TKI dengan negaranya!!. Manajemen Information System secara optimal dapat dimanfaatkan sebagai media pengaduan, konsultasi dan pembelaan terhadap TKI.
20. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI KERJASAMA LPTKI
Untukmencapaimaksud,tujuan danserta terlaksananya program Lembaga maka Lembaga berkewajiban untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki misi yang sama dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia baik dengan pemerintah, pengusaha maupun organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya
21. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI MOBILISASI RELAWAN
Program LPTKI merekrut sebanyak-banyaknya relawan terprogram untuk diterjunkan ke lapangan melakukan pengawasan, pendampingan, pengamanan dan pelayanan pendampingan TKI di lokasi pemberangkatan, kedatangan dan melakukan pengawasan langsung melalui peninjauan ditempat-tempat penampungan sementara, pendidikan dan pelatihan (BLK) pra-TKI, lokasi-lokasi penempatan kerja di luar negeri, serta prosesi cuti dan/atau pemulangan di tanah air. Relawan terdiri dari pemuda, mahasiswa dan aktivis LSM.
22. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI FASILITASI RUANG PENGADUAN
Struktur penyelenggara penempatan dan perlindungan
TKI yang notabene menjadi objek reformasi adalah karena kelemahannya tidak memiliki ruang dan fungsi pengaduan bagi pihak-pihak yang dirugikan atas penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI. Sementara lembaga-lembaga hukum yang menangani kasus hanya terbatas kepada kapasitas penyelesaian masalah-masalah sengketa yang memenuhi norma-norma dan delik hukum. Sedangkan dalam prosesi penempatan dan perlindungan tidak semuanya sengketa dan/ atau kerugian pihak tertentu dapat diselesaikan melalui jalur litigasi hukum. Apalagi mayoritas jenis-jenis kerugian atas tindak penyimpangan baik oleh oknum maupun kelembagaan yang terdapat pada prosesi penyelenggaraan ketenagakerjaan TKI yang tidak semuanya dapat menjadi kasus sengketa hukum. Kerugian yang terdapat pada prosesi ketenagakerjaan TKI bukan hanya diderita oleh TKI, tetapi juga dapat menimpa kepada setiap orang, lembaga dan masyarakat. Oleh karena itu LPTKI secara swadaya menyelenggarakan program pengaduan masyarakat yang bersifat umum. Artinya semua pihak baik yang mewakili, atas nama lembaga atau secara perseorangan, termasuk dari unsur pemerintahan, pengusaha dan masyarakat umum yang dirugikan dalam konteks perlindungan TKI. Dari pengaduan, informasi dan laporan tentang penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI, LPTKI akan menindak lanjuti baik melalui pendekatan sosial, kemanusiaan maupun hukum termasuk melalui pendekatan fungai mediasi bagi sengketa sosial yang terjadi.
23. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI PROGRAM REWARD AND PUNISHMENT
Melalui pelaksanaan program penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan TKI, analisis dan evaluasi terhadap kinerja perseorangan maupun kelembagaan dalam melaksanakan usaha dan fungsi penempatan dan perlindungan TKI, LPTKI secara periodik dan/atau secara insidentil menyelenggarakan reward and punishment.Pemberian reward yaitu penghargaan antara lain berbentuk penyerahan sertifikat, rekomendasi dan atau bentuk-bentuk penghargaan lainnya yang diserahkan secara seremonial pada acara-acara tertentu. Pemberian punishment antara lain berbentuk mem-black list atas nama/sebagai wali TKI kepada perseorangan dan/atau kelembagaan yang terbukti melakukan tindakan yang kontra produktif, merugikan dan/atau berlawanan dengan tujuan perlindungan TKI termasuk mempublikasikan penyimpangan yang dilakukan tersebut serta menggunakan haknya sebagai wali TKI melarang calon TKI memilih PPTKIS tertentu dan/ atau perusahaan jasa ketenagakerjaan lainya. Program reward and punishment bisa dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah sebagaimana amanat UU No 39/2004 pasal yang berbunyi ;
Pasal 91
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.
24. PERLINDUNGAN TKI
MELALUI PELAPORAN DAN PUBLIKASI
Pelaporan dan publikasi kinerja LPTKI meliputi kegiatankegiatan;
(1) Pengawasan, penelitian, kajian dan hasil seminar
Reward and punishmentkepada perseorangan dan atau (2) kelembagaan tentang kenerjanya dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan TKI mulai dari proses pengambilan keputusan kebijakan publik, perancangan perundangan, peraturan, pelaksanaan dan pengawasan.
(3) Hal-hal lainnya yang merupakan tugas, fungsi dan tanggung jawab LPTKI selaku representasi masyarakat, mewakili TKI dan sebagai wali TKI.
Pelaporan ditujukan kepada ;
(1) Presiden Republik Indonesia,
(2) Pejabat pemerintahan dan lembaga-lembaga yang sesuai dan terkait.
(3) Pengusaha PPTKIS melalui Asosiasi yang bersangkutan.
Sedangkan publikasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi massa (media cetak, TV dan media elektronik).
Sekian.
Gagal Reformasi, Selamat Datang Revolusi
demi amanat penderitaan rakyat,
tinggalkan wacana
datangkan kinerja
untuk raih cita cita
mantapkan langkah maju
berjuang menuju
kesejahteraan dan martabat sejati
membangun paradigma baru
ketenagakerjaan Indonesia
partisipasi dan berdayakan masyarakat
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
melalui perwakilan dan perwalian
pendampingan, pengawasan, pembelaan
ikut mencerdaskan
kehidupan-berbangsa,
bangkitkan etos kerja
membangun citra dan martabat bangsa
keseimbangan peran rakyat penciptaan good governance