MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA - i ii - MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA:
70 Tahun Prof. Dr. Endriatmo Soetarto
PENYUNTING: Ari Wibowo Mohamad Shohibuddin
Pusat Studi Agraria, IPB
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA - i
Mewujudkan Demokratisasi Agraria: 70 Tahun Prof. Dr. Endriatmo Soetarto © Penulis masing-masing bab
Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh: Pusat Studi Agraria, Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran Bogor Tlp. (0251) 8574532; email: [email protected] Website: http://psa.ipb.ac.id
PENYUNTING: Ari Wibowo Mohamad Shohibuddin
Desain Cover: Taqi
Foto Cover: Dokumentasi AMAN
Lay Out Isi: Ari Wibowo, Mohamad Shohibuddin & Taqi
Proofreading: Mohamad Shohibuddin & Ari Wibowo
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) Cetakan Pertama: Maret 2023 xii + 174 hlm; 16 cm X 21 cm ISBN : 978-602-51032-4-7
ii - MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA
Daftar Isi
Pengantar Penerbit .......................................................................................... vii Sambutan Rektor IPB ....................................................................................... xi BAGIAN I BERKARYA BERSAMA GURU: KAPITA SELEKTA STUDI AGRARIA DAN KEPENDUDUKAN .......................... 1 1. Krisis Agraria dan Produksi Kemiskinan: Sebuah Perspektif Relasional................................................................... 3 MOHAMAD SHOHIBUDDIN DAN ENDRIATMO SOETARTO 2. Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Tanah di Jawa Timur ...............................................25 ENDRIATMO SOETARTO, MARTUA SIHALOHO, HERU PURWANDARI 3. Reforma Agraria Kehutanan: Pemulihan Hak dan Persemaian Peradaban Masyarakat di Kawasan Hutan ............................................43 ENDRIATMO SOETARTO, EKO CAHYONO 4. Petani Muda Sebagai Pelanjut Estafet Pertanian di Indonesia ...........61 ENDRIATMO SOETARTO, MARTUA SIHALOHO, DINA NURDINAWATI, RAI SITA, TRI BUDIARTO 5. Proyek Strategis Nasional Food Estate di Kalimantan Tengah: Kajian Tenurial .........................................................................................79 ENDRIATMO SOETARTO, TRI BUDIARTO, LAILATUN NAHAROH 6. Sistem Tenurial dan Sumber-sumber Agraria Nasional ......................99 ENDRIATMO SOETARTO, RINA MARDIANA
BAGIAN II
TESTIMONI DAN KESAN DARI PARA KOLEGA DAN MURID ..................................................................133 7. Trajectory Perkenalan Gagasan dengan Prof. Endriatmo ..................135 ARYA HADI DHARMAWAN 8. Perjumpaan yang Selalu Hangat ..........................................................141 ALFIAN HELMI 9. Mas Amo Dimata Seorang Sobat ..........................................................145 SATYAWAN SUNITO 10. Kepiting, (B)everly Brothers dan The Corrs: Kenangan Meneliti Bersam Mas Amo ..................................................149 MELANI ABDULKADIR-SUNITO 11. Prof. Amo, ‘Bapak Sosiologis’ kami di Bogor .....................................153 TRI BUDIARTO 12. Kenangan Bersama Sang Begawan Sosio-Agraria .............................155 ARI WIBOWO 13. Sekelumit Kisah dengan (Keluarga) Pak Endriatmo ..........................159 HERU PURWANDARI 14. Pak Amo: Sosok Guru, Sekaligus ‘Orang Tua’ ....................................163 EKO CAHYONO 15. Prof. Dr. Endriatmo Soetarto: Scholar Sejati yang Sesungguhnya ..169 MARTUA SIHALOHO 16. Pesan dan Kesan untuk Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA ...............173 NURMALA KATRINA PANDJAITAN
Pengantar Penerbit
Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, penguasaan sumber agraria oleh Negara bertujuan untuk memenuhi hajat hidup dan kemakmuran rakyat. Perombakan struktur penguasaan agraria merupakan sarana membedah tubuh sosial masyarakat Indonesia yang masih timpang dan terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan. Oleh karenanya, pembentukan UU No. 5/1960 (UUPA) adalah komitmen Negara dalam melindungi sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan korporasi dan semata kepentingan bisnis besar semata. Melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia dan Kesejahteraan Umum adalah prinsip dasar menuju masyarakat ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masalahnya, apakah hal tersebut sudah terwujud?
Masalah agraria di pedesaan menjadi batu sandungan paling besar dalam pembangunan pedesaan. Sarana penghidupan masyarakat pedesaan di sektor pertanian (dan perikanan) mengandalkan pada sumber-sumber agraria. Namun, dalam dua kasus besar seperti Konflik Kendeng dan Konflik Wadas, menyadarkan kita semua bahwa pemerintah tidak berpihak terhadap Desa dan condong menopang perekonomian korporasi besar yang bias urban dan bias ekonomi ekstraktif. Pemerintah dan korporasi justru menjadi sumber konflik agraria yang tidak berkesudahan.
Pemikiran dari Prof. Dr. Endriatmo Soetarto dalam memandang Pembangunan Pedesaan tidak bisa lepas dari 4 (empat) bahasan permasalahan.
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA - vii
1. Penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Telah menjadi rahasia umum bahwa pemanfaatan sumber-sumber agraria mengikuti sistem dan pola politik kebijakan agraria oleh pemerintah. Sejarah mencatat, pola kebijakan Agrarische Wet 1870 dan Agrarische Besluit melalui asas Domein Verklaring masih menjangkiti pemerintah Indonesia hingga kini. Hak Menguasai oleh Negara (HMN) sering tergelincir menjadi Hak Milik Negara dan menjadi sumber kesewenangwenangan terhadap Rakyat, khususnya Masyarakat Desa, sehingga menimbulkan gejala kronis: depeasantization, deruralization dan deagrarianization. Maka, Reforma Agraria merupakan suatu keharusan dan pilihan politik yang ampuh, sekalipun memerlukan suatu perhitungan yang sangat matang dan begitu pahit bagi sebagian pihak (tentu yang merasakan paling pahit adalah lapisan atas alias elit);
2. Pengembangan sumber insani Desa. Pola kebijakan pembangunan pedesaan yang teknokratis dan paternalistik hanya mengkerdilkan peran masyarakat Desa dalam membangun desanya sendiri secara mandiri dan swakarsa. Padahal, potensi desa yang sering menjadi deret baris dalam statistik BPS tidak akan berguna tanpa adanya eksekusi oleh masyarakat desa yang berjiwa mandiri dan swakarsa. Pemerintah abai dalam sisi ini;
3. Usaha pengembangan sosial ekonomi Pedesaan menuju kedaulatan ekonomi. Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) di masa Orde Baru menjadi bukti kegagalan perencanaan pembangunan ekonomi yang serba dari atas dan tergantung pada aras pemerintah atas-desa. Akibatnya, terjadi sindrom ketergantungan terhadap bantuan dari atas dan luar desa dan melumpuhkan daya kemandirian masyarakat desa. Gap dari kekurangan dari pengembangan sosial ekonomi tersebut harus diisi oleh dua kebutuhan: (1) kemampuan sumber insani baik dalam manajemen organisasi, tingkat melek literasi finansial dan literasi digital menjadi sangat mendesak, (2) sumber insani yang lebih muda (penduduk muda antara 17-25 tahun) yang menjadi tumpuan utama pengembangan sosial ekonomi pedesaan di masa depan, dan;
4. Berkembangnya politik partisipatif dan kolaboratif masyarakat Desa. Sudah 32 tahun desa-desa Indonesia dibuat menjadi tempat massa mengambang di mana wilayah politik dibiarkan 'mengambang' dan tanpa 'perdebatan politik'. Trauma politik Orde Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) terhadap persaingan ideologi politik partai memberikan batasan bahwa 'ranah politik' menimbulkan instabilitas sosial kemasyarakatan. Dengan fokus sekadar pembangunan ekonomi namun abai terhadap dasar pendidikan politik yang demokratis, melahirkan masyarakat yang abai terhadap haknya dan menjadi massa yang diam. Membangun jiwa masyarakat yang 'bersuara kritis' dan 'bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakatnya' merupakan cita-cita besar dalam pembangunan masyarakat desa di Indonesia. Sehingga, dari masyarakat yang demokratis dan mandiri, tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur hingga ke akar rumput.
Empat (4) masalah tersebut merupakan usaha menuju cita-cita bangsa yang mandiri. Dan kemandirian suatu bangsa tidak bisa lepas dari kemandirian Desa dan masyarakatnya. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (Prof. Amo) dalam Politik Kebijakan Agraria di Indonesia, Demokratisasi Masyarakat Desa, Masalah Pembangunan Sumber Insani di Desa dan Pengembangan Ekonomi Rakyat di Pedesaan menjadi semakin relevan dan penting untuk kembali dibedah dan direfleksikan.
Secara khusus Buku “Mewujudkan Demokratisasi Agraria: 70 Tahun Prof. Dr. Endriatmo Soetarto” hadir menjadi persembahan hangat dari para kolega dan murid memperingati 70 Tahun dan penghormatan masa purnabakti Prof. Amo. Buku ini terdiri dari dua bagian, yakni Bagian pertama berisi kumpulan karya pemikiran Prof. Amo bersama para kolega dan para murid. Bagian kedua, berisi tentang testimoni dan kesan kehangatan dari para kolega dan murid saat bersama Prof. Amo. Membaca buku ini berarti kita masuk pada pergulatan pemikiran bersama Prof. Amo dan merasakan momentum kehangatan bersama beliau.
Sehat selalu Prof. Amo! Jangan enggan memberi nasehat atau mengingatkan kami para anak muda, sehingga kami dapat melanjutkan jejak dan cita-cita Prof. Amo dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan agraria di Indonesia. Salam Agraria!
Hormat Kami, Kepala PSA IPB
ttd. Dr. Bayu Eka Yulian
Sambutan Rektor IPB
Salam sejahtera untuk kita semua
Atas nama pribadi dan IPB University saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian dan sumbangsih Prof. Amo bagi kemajuan ilmu pengatahuan di Indonesia dan Dunia. Negeri ini mengenal Prof. Amo sebagai pakar agraria dan sosiolog pedesaan. Karyanya sudah tersebar dimana-mana, murid-murid beliau juga sudah berkiprah dimana-mana.
Saya pernah menjadi anak buah beliau saat mengawali Pusat Kajian Agraria. Beliau tidak pernah memandang tua muda. Beliau obyektif melihat kompetensi. Beliau menugaskan saya sebagi salah seorang Kepala Bidang. Meski waktu itu saya masih berusia 28 tahun, beliau tetap egaliter dan menempatkan diri sebagai sahabat.
Sebagai seorang Kepala Divisi, beliau terus mengajarkan kepada kami tentang pentingnya integritas keilmuan, keberpihakan, dan kesantunan. Beliau kritis terhadap berbagai fenomena sebagai wujud keberpihakan namun selalu diartikulasikan dalam bahasa yang akademik penuh kesantunan. Siapapun yang dikritik beliau, tidak akan merasa dipojokkan, dan sebaliknya merasa tercerahkan.
Tua dan muda bukan menyangkut usia, namun yang terpenting adalah visi dan orientasi masa depan. Seperti yang kita ketahui bersama, Prof. Amo adalah salah satu guru besar yang selalu berpikir tentang masa depan. Dalam banyak diskusi kami membicarakan fenomena de-ruralization dan de-peasantization. Kedua fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pertanian kita di masa depan. Terutama jika masalah-masalah agraria tidak dapat diselesaikan.
Ada satu yang terus bertambah tapi tidak pernah berkurang, ialah umur. Masa purnabakti adalah suatu proses alamiah yang tidak bisa dihentikan seiring berjalannya waktu. Terima kasih telah senantiasa berkenan mengembangkan IPB, terutama program studi Sosiologi Pedesaan tempat saya menimba ilmu. Meski sudah memasuki usia purnabakti, saya yakin nilai-nilai yang selama ini ditanamkan oleh beliau kepada para junior dan kolega tetap terus langgeng dan memberikan manfaat bagi banyak orang.
Saya berharap Prof. Amo tetap akrab dan menganggap IPB merupakan keluarga besar meskipun sudah pensiun. Sehingga suasana akrab dan sinergi saling berbagi masukan dapat terus terjaga untuk keperluan keluarga besar IPB dan masyarakat luas.
Sekali lagi, atas nama IPB saya ucapkan terima kasih dan selamat. Semoga Prof. Amo senantiasa diberikan kesehatan dan kemanfaatan memasuki masa purnabakti ini.
Wassalamu’alaikum Wr Wb
Arif Satria
Bagian I
BERKARYA BERSAMA GURU: KAPITA SELEKTA STUDI AGRARIA DAN KEPENDUDUKAN
2 - MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA
Krisis Agraria dan Produksi Kemiskinan: Sebuah Perspektif Relasional
MOHAMAD SHOHIBUDDIN DAN ENDRIATMO SOETARTO
“Studying poverty is not to be equated with studying poor people.” — A. O’Connor (2001)
“A relational view, then, understands poverty as the effect of social relations, understood not narrowly in terms of connectivity or networks, but in terms of inequalities of power.”
— David Mosse (2007)
Pendahuluan
Tulisan ini disusun sebagai pokok-pokok pikiran awal yang pada dasarnya berisi ajakan untuk melihat kemiskinan bukan sebagai sebuah kondisi yang statis, melainkan konsekuensi dari suatu relasi kuasa tertentu yang bersifat timpang. Seperti dinyatakan dalam kutipan Mosse (2017) di atas, kemiskinan merupakan “dampak dari relasi sosial” dan yang terakhir ini mesti dipahami “dalam arti ketimpangan kekuasaan”. Tulisan ini lebih lanjut hendak menekankan bahwa salah satu bentuk relasi sosial yang ditandai ketimpangan kekuasaan dan yang melahirkan kemiskinan adalah “relasirelasi di bidang agraria”.
Pembahasan yang akan disajikan dalam tulisan ini ada pada dua tataran. Pertama adalah konseptualisasi mengenai bagaimana dinamika kapitalisme agraria di Indonesia telah melahirkan proses akumulasi, penyisihan, diferensiasi dan eksploitasi; dan seiring dengan itu semua adalah proses produksi kemiskinan. Dan kedua adalah tawaran satu kerangka penelitian untuk memahami secara relasional proses produksi kemiskinan pada suatu komunitas di tengah perubahan agraria yang terjadi. Kerangka ini dibangun dengan mengintegrasikan variabel-variabel dinamis mengenai kondisi socio-economic insecurity suatu komunitas yang mencakup soal tenurial, relasi produksi, keberlanjutan layanan alam, dan organisasi sosial. Namun, sebelum memasuki kedua pembahasan ini, terlebih dulu akan diuraikan perspektif relasional dalam memandang kemiskinan.
Dari Kondisi ke Relasi
Pada galibnya, kemiskinan oleh para perencana dan pelaksana kebijakan lebih sering dilihat sebagai sebuah “kondisi” ketimbang “konsekuensi”. Sebagai kondisi, maka parameter yang digunakan untuk melihat kemiskinan adalah ukuran-ukuran yang pada dasarnya dilihat secara statis pada satu titik waktu tertentu, seperti kondisi tempat tinggal, jenis dan jumlah asupan gizi, tingkat pendapatan, tingkat kepemilikan aset, dan sebagainya. Kemiskinan merupakan “atribut negatif” dari ukuran-ukuran ini dalam suatu gradasi tertentu yang diidentifikasi pada situasi kekinian. Demikianlah, maka kondisi kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, misalnya saja: Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, hingga Sejahtera III plus. Berdasarkan pemeringkatan semacam ini, intervensiintervensi kunci dapat disusun, direncanakan, dan kemudian dilaksanakan untuk dapat “mengentaskan” keluarga-keluarga miskin dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi.
Pandangan semacam ini pada dasarnya adalah konstruksi mengenai kemiskinan yang a-historis karena melepaskannya dari perkembangan sejarah berikut aneka faktor yang membentuk dan mempertahankan-nya. Kemiskinan dalam hal ini justru dianggap sebagai ciri sosial yang discrete, terukur dan gamblang; alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang bersifat relasional dan terkait dengan hubungan-hubungan kuasa yang dinamis dalam konteks ruang dan waktu yang terus berubah. Bagaimanapun, cara pandang seperti itulah yang bersifat praktis karena kemudian memungkinkan untuk melakukan pengukuran kemiskinan menurut indikator-indikator kuantitatif yang tentu saja berlaku generik, tanpa memedulikan keragaman konteks dan dinamika sejarah.
Apa yang tidak tertangkap dari konstruksi semacam itu adalah bahwa kondisi kemiskinan, baik pada tingkat rumah tangga ataupun komunitas, memiliki konteks dan dinamika yang berbeda-beda. Status dan kondisi kemiskinan boleh saja serupa pada, misalnya, berbagai komunitas pedesaan atau komunitas adat terpencil. Akan tetapi, tanpa memahami berbagai proses yang membentuk kemiskinan dan ketimpangan, dan mekanismemekanisme sosial seperti apa yang membuatnya terus bertahan (bahkan dicipta ulang), maka penetapan level-level kesejahteraan maupun introduksi program-program pengentasan kemiskinan konvensional, tidak bakal dapat menjawab problem kemiskinan pada akar permasalahannya.
Secara praktis, penangan pada “hilir” masalah kemiskinan ini, tanpa memahami “hulu” dan “aliran” yang menjadi penyebab dan mekanismenya, dapat disebut sebagai “kebijakan ujung pipa” (end pipe policies) yang tidak menjamin bahwa proses reproduksi kemiskinan dapat dihentikan (Winoto 2007). Suatu keluarga yang karena satu program pemerintah dapat naik ke satu jenjang peringkat kesejahteraan tidak ada jaminan sama sekali bahwa keesokan harinya dia tidak jatuh ke jenjang semula, atau bahkan lebih bawah lagi. Kasus desa-desa transmigran yang pernah diteliti oleh kedua penulis ini di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memberikan ilustrasi yang menarik. Penduduk miskin dari Bali dan Lombok yang pada akhir 1970-an ditransmigrasi-kan ke daerah ini dan pada awal 1980-an telah mencapai taraf kehidupan yang jauh lebih sejahtera; pada awal 2000-an kemudian diharuskan untuk direlokasi karena desa-desa mereka termasuk dalam Kuasa Pertambangan yang entah bagaimana telah bertumpang tindih dengan kawasan transmigrasi. Inilah satu contoh kontemporer dari apa yang pernah Marx sebut sebagai proses 1 enclosure, yaitu “sejarah pemisahan produser dari alat produksinya”; “ketika sejumlah besar orang tiba-tiba dipisahkan secara paksa dari caranya melanjutkan hidup, dan terlempar menjadi proletariat bebas dan ‘bergantung melulu’ pada pasar tenaga kerja” (dikutip dalam Rachman 2018).
Oleh karena itu, suatu perspektif mengenai kemiskinan yang bersifat relasional amatlah diperlukan untuk dapat membongkar proses-proses pembentukan kemiskinan semacam ini. Dalam pandangan relasional, maka kemiskinan dilihat bukan pertama-tama sebagai kondisi melainkan konsekuensi. Sebagai suatu konsekuensi, ia merupakan (dengan mengutip kembali pernyataan Mosse (2017) di atas, dampak dari relasi-relasi sosial, yang tidak terbatas dalam pengertian koneksi atau jaringan semata (asumsi di balik teori modal sosial yang individualistis), melainkan dalam pengertian hubungan-hubungan kekuasaan yang timpang.
Dengan demikian, persoalan kenapa seseorang menjadi miskin, atau mengapa kemiskinan terus bertahan dan diciptakan ulang, harus dipandang sebagai hasil dari beroperasinya berbagai relasi kuasa yang timpang ini, termasuk di dalamnya adalah ketimpangan relasi sosio-agraria, alih-alih dipahami sebagai produk dari proses-proses yang abnormal dan patologis. Suatu “kepekaan ekonomi politik menjadi esensial” di sini untuk “menyibakkan hubungan-hubungan historis yang menciptakan ketimpangan distribusi kekuasaan, kemakmuran dan kesempatan di tengah-tengah masyarakat” (Du Toit dalam Mosse 2007).
1 Secara harfiah enclosure berarti pemagaran, namun yang dimaksudkan di sini adalah proses pergeseran penguasaan tanah yang mengakhiri hak-hak tradisional melalui mekanisme pengaplingan tanah-tanah berciri “sumber daya bersama” (the commons) menjadi tanah-tanah private dengan batas yang tegas.
Politik Alokasi Sumber-sumber Agraria
Untuk negara yang masih berciri agraris seperti Indonesia, penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya sangatlah penting dan merupakan “masalah penghidupan dan kemakmuran bangsa” (meminjam judul buku terkenal karya Moch. Tauchid2 ). Oleh karena itu, jaminan atas tenurial security alias perlindungan terhadap kepastian dan keberlanjutan penguasaan rakyat atas berbagai sumber agraria menjadi keharusan tersendiri. Amanat konstitusi secara tegas menyatakan kewajiban negara untuk menjadikan bumi, air dan kekayaan alam yang dikandungnya sebagai sumber bagi “sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 UUD 1945). 3
Masalah tenurial memang tidak dapat dilepaskan dari sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan menyangkut persoalan kekuasaan. Oleh karena itu, perhatian pada masalah tenurial ini ditekankan pada hubungan terkait sumber agraria dalam suatu sistem penguasaan tertentu, dan polapola relasi yang terjadi antar berbagai pihak menyangkut penguasaan dan penggunaan atas sumber agraria tersebut. Jadi dalam suatu sistem tenurial terdapat penentuan mengenai siapakah yang memiliki hak (aspek de jure) untuk menggunakan sumber agraria tertentu dan siapakah yang dalam kenyataannya (aspek de facto) menggunakan sumber agraria tersebut (Fauzi 2002).
Menurut Afiff (2005), masalah tenurial mencuat ketika terjadi dominasi dalam relasi-relasi agraria menyangkut klaim penguasaan atas sumber agraria tertentu. Hal ini terjadi karena aturan hukum yang dikeluarkan negara dalam menetapkan hak atas sebidang tanah dan sumber agraria lainnya sering kali tidak mengadopsi atau bahkan bertolak belakang dengan praktikpraktik sehari-hari dan kebiasaan yang telah turun temurun berlaku dalam sebuah masyarakat. Di sinilah terjadi persoalan legitimasi atas dua klaim penguasaan, yaitu antara yang berdasarkan de jure dan de facto. Legitimasi secara de jure mendasarkan pada kepemilikan formal menurut aturan hukum yang dianggap sah oleh negara, sedangkan legitimasi secara de facto mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, digunakan, dikenal dan berlaku berdasarkan hukum atau aturan yang dipraktikkan masyarakat selama ini, misalnya berdasarkan praktikpraktik adat setempat. Afiff menggambarkan tumpang tindih klaim penguasaan semacam ini melalui gambar sebagai berikut.
Gambar 1. Ilustrasi Benturan antara Klaim Penguasaan De Facto dan De Jure
Dalam kaitan ini, maka momen historis pembentukan kemiskinan pada suatu masyarakat lokal sebenarnya bermula dari konflik tenurial semacam di atas, yaitu ketika dominasi negara dalam relasi sosio-agraria telah memberinya sebuah wewenang untuk mengalokasikan tanah dan sumber agraria lain dalam skala luas kepada entitas bisnis. Politik alokasi semacam ini pada satu sisi telah menyebabkan tercerabutnya hak-hak penguasaan komunitas lokal atas tanah dan sumber agraria lainnya, dan pada sisi lain telah memfasilitasi terakumulasinya penguasaan atas sumber-sumber agraria itu pada badan-badan usaha dengan kekuatan modal besar. Seperti dijelaskan Fauzi (2002: 341):
“… penyebab utama dari konflik tenurial bersumber dari adanya dominasi suatu sistem penguasaan yang datang atau berasal dari hukum negara, yang secara sepihak memberikan layanan begitu besar pada pemilik-pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola sumber tanah dan sumber daya alam lain termasuk hasil-hasil hutan. Sementara itu, hak-hak masyarakat setempat yang telah hidup dan mengembangkan suatu sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan sumber daya alam lain tersebut diabaikan dan dilanggar dengan begitu saja.”
Lebih jauh, Wiradi (2009a) mengemukakan empat jenis “ketimpangan agraria” yang menggambarkan konsekuensi dari dominasi negara dalam relasi sosio-agraria, yaitu:
(1) ketimpangan dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah;
(2) ketimpangan dalam hal peruntukan tanah;
(3) ketimpangan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria antara hukum negara dan hukum adat; dan
(4) ketidakserasian di antara berbagai produk hukum negara sendiri terkait masalah agraria.
Ketimpangan pertama bertumpu pada asumsi mengenai ketidakseimbangan rasio kuantitas dan kualitas antara pemilik dan penguasa tanah dengan mereka yang tidak memiliki tanah dan tidak mempunyai kuasa atas tanah. Seperti diilustrasikan di atas, pemerintah justru punya andil besar pada terciptanya kondisi ketidakseimbangan semacam ini. Ketimpangan kedua terkait dengan azas fungsi tanah. Ambisi pemerintah atas pencapaian industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang dihela oleh korporasi yang bermodal besar telah menggeser prioritas pembangunan dari sektor pertanian ke industri yang padat modal. Sejalan dengan ini, peruntukan tanah diprioritaskan untuk mendukung agenda industrialisasi ini sehingga banyak tanah pertanian dan pemukiman rakyat yang dialihfungsikan untuk industri, termasuk industri perkebunan dan kehutanan.
Adapun ketimpangan ketiga tampak dari pertarungan kepentingan dan klaim atas tanah antara negara versus masyarakat adat. Klaim negara didasarkan pada konsep-konsep hukum positif (formal/legal dari Barat), sementara klaim komunitas adat berpijak pada berbagai hak atas tanah menurut konsepsi adat masing-masing. Di satu sisi rakyat menganggap tanah adalah tumpuan kehidupannya, tetapi di sisi lain negara merasa berhak untuk meminta “pengorbanan” dari rakyat agar menyerahkan tanahnya demi “pembangunan”. Akhirnya, ketimpangan keempat terkait persoalan tumpang tindih dan silang sengkarut di antara berbagai produk regulasi terkait agraria. Hal ini merupakan konsekuensi dari pragmatisme dan sektoralisme yang membuat berbagai kebijakan sektoral berjalan sendiri-sendiri dan bahkan saling bentrok satu sama lain (Wiradi 2009a, Gunawan 2008).
Dengan demikian, ekspansi kapitalisme yang dimungkinkan berkat politik alokasi negara inilah yang melahirkan proses marginalisasi dan kemiskinan, terutama pada komunitas lokal di pedesaan. Meminjam istilah Polanyi (1944), ekspansi kapitalisme ini merupakan The Great Transformation yang secara drastis merombak relasi-relasi sosial dalam proses produksi, terutama relasi kepemilikan (property relations). Tanah-tanah dan kekayaan alam mulai diputuskan dari relasi-relasi sosial pra-kapitalis, lantas dijadikan sebagai bagian dari modal dalam sirkuit cara produksi kapitalis. Di lain pihak, para petani yang semula memiliki hubungan erat dengan tanah dan kekayaan alam itu dicerabut dari hubungan tersebut secara brutal, dan kemudian dibiarkan lepas sebagai tenaga kerja bebas (Rachman 2018). Seperti ditegaskan oleh de Angelis (2004: 58), “… there is no enclosure of commons without at the same time the destruction and fragmentation of communities.”
Dalam tradisi Marxian, proses ini diistilahkan sebagai “akumulasi primitif”, yaitu ketika kekayaan dan keuntungan diakumulasikan sebagai syarat perlu bagi titik tolak terjadinya perkembangan kapitalisme. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa proses akumulasi ini tidaklah berlangsung sekali saja pada tahap awal perkembangan kapitalisme (seperti dikesankan dari istilah “akumulasi primitif”), melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cara produksi kapitalis itu sendiri. Dengan demikian, dalam kasus komunitas lokal di Nusantara, proses akumulasi primitif ini tidak hanya terjadi di masa awal persentuhan mereka dengan negara-negara Barat saja— mula-mula melalui hubungan perdagangan dan kemudian berlanjut menjadi hubungan dominasi dan penjajahan. Alih-alih, proses akumulasi ini, seperti ditunjukkan de Angelis (2004), tak lain adalah daya dari modal itu sendiri sebagai enclosing social forces atau kekuatan-kekuatan sosial yang menimbulkan proses pengkaplingan. Oleh sebab itu, enclosure ini harus dilihat sebagai ciri intrinsik pada cara produksi kapitalis yang berkecenderungan mengkolonisasi seluruh kehidupan dan terus berlangsung hingga sekarang.
2 Buku ini atas seijin ahli waris telah dicetak ulang oleh STPN Press dan bisa diunduh di sini: https://pppm.stpn.ac.id/sdm_downloads/tauchid-masalah-agraria-sebagaimasalah-penghidupan-dan-kemakmuran-rakyat-indonesia.
3 Dalam video berikut dijelaskan “falsafah agraria” berdasarkan perspektif Pasal 33 UUD 1945: https://www.youtube.com/watch?v=ss_J4949WqM.
Proses Diferensiasi Agraria
Selain berlangsung “dari atas” berkat fasilitasi dan dukungan ekstra-ekonomi dari negara (baik negara kolonial atau pasca kolonial), ekspansi kapitalisme sebenarnya juga berlangsung “dari bawah”, yakni melalui relasi-relasi agraris di antara sesama anggota masyarakat sendiri menyangkut perebutan akses dan kontrol atas tanah, modal dan tenaga kerja. Proses ekspansi kapitalisme “dari bawah” ini, tanpa ayal, juga berlangsung dengan massif pada komunitas lokal yang dampaknya tidak kalah besar dibandingkan proses ekspansi kapitalisme yang berlangsung “dari atas”.
Yang menarik adalah bahwa proses semacam ini juga berlangsung bahkan di dalam konteks aksi “reklaim tanah dari bawah” (land reform by leverage), baik yang terorganisir maupun bukan. Seperti akan ditunjukkan di bawah, gerakan-gerakan sosial pedesaan itu sementara dengan sadar mewujudkan diri sebagai perlawanan kolektif terhadap “kapitalisme dari atas”, namun ia gagal untuk mengidentifikasi proses-proses “kapitalisme dari bawah” yang berlangsung di antara mereka sendiri, dengan dampak akumulasi dan penyingkiran yang serupa dari yang pertama, hanya saja kali ini terjadi di antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat sendiri.
Secara singkat, proses akumulasi dari bawah di antara anggota masyarakat ini pada dasarnya terjadi melalui apa yang disebut sebagai “diferensiasi agraria”. White (1998: 20) mendefinisikan proses diferensiasi agraria sebagai:
“… suatu perubahan yang kumulatif dan permanen dalam berbagai cara di mana kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat desa—dan beberapa di luarnya—mendapatkan akses kepada hasil-hasil dari jerih payah tenaga kerjanya sendiri ataupun orang lain, menurut perbedaan penguasaan mereka atas sumbersumber produksi, dan sering kali … menurut ketimpangan yang kian meningkat dalam akses atas tanah”.
Berdasarkan definisi di atas, menjadi jelas bahwa perbedaan akses di antara penduduk desa atas tanah dan sumber-sumber produksi lainnya telah melahirkan perbedaan kekuasaan di antara mereka di dalam mengekstraksi surplus produksi dan mengakumulasikan kekayaan. Hal ini pada gilirannya menciptakan pengelompokan kelas-kelas sosial-ekonomi yang semakin menajam di pedesaan. Demikianlah, melalui proses diferensiasi agraria ini masyarakat desa yang semula relatif homogen berubah menjadi kian terstratifikasi ke dalam kelas-kelas sosial-ekonomi berbasis penguasaan tanah.
Di banyak tempat, proses diferensiasi ini didorong oleh komersialisasi sistem pertanian yang kian meningkat, baik sebagai dampak intensifikasi pertanian pangan yang padat modal (melalui pelaksanaan Revolusi Hijau) ataupun introduksi komoditi ekspor (cash crop). Untuk kasus pertama, penelitian Survey Agro Ekonomi (SAE) pada dekade 1970-1980-an memberikan perbandingan menarik mengenai bagaimana proses perubahan agraria yang berlangsung pasca pelaksanaan Revolusi Hijau di desa-desa pertanian padi sawah. Secara padat, aspek-aspek perubahan agraria itu diringkaskan oleh Wiradi (2009b: 136-137) sebagai berikut:
• Terjadinya proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui sewamenyewa, gadai-menggadai, maupun melalui pemilikan dengan pembelian.
• Tingkat ketunakismaan yang bertambah tinggi. Kesempatan para tunakisma untuk dapat menguasai tanah melalui sewa-menyewa dan bagi hasil semakin terbatas karena ada kecenderungan para pemilik tanah lebih suka menggarap tanahnya sendiri daripada menggarapkannya (melalui sewa/bagi hasil) kepada orang lain.
• Walaupun umumnya proporsi pendapatan dari sektor non-pertanian lebih besar daripada yang bersumber dari sektor pertanian, namun luas kepemilikan tanah ternyata berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan. Ini berarti jangkauan pada sumber-sumber pendapatan di luar sektor pertanian lebih dimiliki para pemilik tanah luas daripada pemilik tanah sempit atau lebih-lebih para tunakisma.
• Pada strata pemilikan tanah yang sempit dan tunakisma terdapat proporsi rumah tangga miskin yang lebih besar. Hal ini berarti bahwa pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang turut menentukan tingkat kecukupan hidup di pedesaan.
Sementara itu, untuk kasus kedua, studi Tania Li tentang “booming komoditas kakao” di Sulawesi Tengah memberikan perbandingan menarik mengenai bagaimana proses komersialisasi pertanian yang didorong oleh introduksi komoditi pasar. Dengan merujuk pada komunitas Lauje, sebuah komunitas adat di dataran tinggi Sulawesi Tengah, Li (2002: 422) menunjukkan bahwa:
“Introduksi tanaman komersial di wilayah perbukitan komunitas Lauje telah memotong siklus perladangan berpindah. Pohon kakao mulai ditanam di tanah ladang berpindah bersama-sama dengan tanaman jagung, dan terus diulang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada lagi ladang yang tersisa. Dan seiring dengan transformasi lanskap ini terjadi pula transformasi sosial yang berlangsung dalam tiga tahap. Hal ini mencakup enclosure, komoditisasi, dan akumulasi yang timpang (uneven accumulation) atas tanah, hingga pada satu titik di mana saat ini banyak petani Lauje secara efektif menjadi tuna kisma.
Lebih lanjut, tiga tahapan proses diferensiasi agraria seiring dengan introduksi tanaman kakao ini diuraikan secara rinci oleh Li sebagai berikut (2002: 422-423):
“Tahap transformasi pertama adalah privatisasi tanah melalui penyingkiran ahli waris lainnya: tindakan menanam pohon kakao pada ladang berpindah akan membuatnya tertutup bagi orang lain, dan akan mengeluarkannya dari ladang yang menjadi warisan penguasaan bersama sebuah keluarga besar. Pada tahap awal serbuan penanaman, petani yang lebih banyak mempunyai modal, tenaga kerja dan pengetahuan genealogis mengenai di mana leluhurnya dulu pernah membuka hutan mampu mengonsolidasikan penguasaan atas areal tanah yang luas. Sebaliknya, mereka yang lebih lambat memulai, dan mereka yang tidak memiliki klaim warisan leluhur, gagal memiliki tanah…”
“Pada tahap kedua, tanah yang telah diprivatisasi melalui sarana penanaman kakao, mulai diperlakukan sebagai komoditi yang dapat dijual oleh pemiliknya ke pihak ketiga, suatu transaksi yang secara umum dianggap permanen. Para petani yang terdesak oleh kebutuhan uang tunai mulai menjual areal belukar yang baru mereka konversi ke tanaman kakao kepada tetangganya yang lebih mampu, satu bidang tanah pada satu saat, sampai mereka kini mendapati diri mereka menjadi buruh upah pada tanah yang pernah menjadi milik mereka…”
“Tahap ketiga adalah berlangsungnya proses konsentrasi dan penyingkiran, yaitu ketika para elit dari dataran rendah dan pengusaha dari kota yang memiliki banyak modal mulai membeli kebun-kebun kakao di dataran tinggi…”
Dari perbandingan dua kasus di atas dapat terlihat dengan jelas bagaimana cara dan mekanisme perubahan agraria yang terjadi seiring berlangsungnya capitalism from below, dan pengaruhnya pada pembentukan kemiskinan dan kesenjangan di tengah penduduk pedesaan. Pengaruh ini tidaklah kurang besarnya dari yang ditimbulkan oleh penetrasi “kapitalisme dari atas”—suatu proses yang banyak dihiraukan, sementara pasangan kekuatan itu yang rutin bergerak “dari bawah” cenderung diabaikan. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa proses-proses akumulasi, penyisihan dan diferensiasi itu ternyata juga berlangsung di antara komunitas-komunitas yang terlibat dalam aksi reklaim tanah untuk melakukan land reform by leverage.
Meminjam tipologi yang dikembangkan Sitorus et al (2005), berbagai aksi land reform by leverage itu dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: aneksasi, kultivasi, dan integrasi. Aneksasi adalah tipe land reform dari bawah yang merujuk pada tindakan kolektif penduduk untuk secara paksa dan ilegal membuka, bercocok-tanam, dan sekaligus bermukim pada sebidang tanah hutan negara/perkebunan HGU. Sebaliknya, integrasi adalah tipe land reform yang merujuk pada kolaborasi negara dan komunitas lokal yang biasanya terdapat dalam konteks manajemen sumber daya hutan. Kultivasi berada di antara kedua tipe yang bertentangan itu. Kultivasi merujuk pada ambiguitas status tanah yang direklaim: di satu sisi ia direklaim dan secara faktual ditanami atau diusahakan oleh penduduk (biasanya melalui perjanjian informal), tetapi di lain sisi ia secara formal masih diklaim dan juga secara faktual dikelola sebagai bagian dari entah kawasan konservasi, hutan produksi atau areal perkebunan besar.
Berbagai studi lapang menunjukkan bahwa pasca reklaim tanah, prosesproses akumulasi dan diferensiasi agraria ternyata juga berlangsung pesat di antara berbagai komunitas yang melakukan inisiatif land reform by leverage dalam ketiga tipe di atas. Untuk tipe pertama, penelitian STPN bersama Sajogyo Institute pada tahun 2009 menemukan bahwa para pelaku reklaim tanah di dataran tinggi Priangan ternyata tidak mampu untuk menangkal struktur ekonomi sayur mayur yang padat modal dan dicirikan oleh pasar output yang monopsonistik dan pasar input yang monopolistik. Bahkan patronase bandar-petani kecil juga berkembang luas di antara para petani pelaku reklaim itu sendiri sehingga proses diferensiasi agraria dan akumulasi kekayaan juga sudah mulai terlihat mencolok (Savitri et al 2009; bandingkan Sirait 2017).
Hal yang sama juga berlangsung pada tipe kultivasi. Studi Inoue et al (2003) di wilayah hulu waduk Cirata menunjukkan bahwa lahan kering (pasir) di kawasan hutan Perhutani selama ini dapat diakses oleh penduduk miskin, baik melalui mekanisme “kultivasi formal” (perjanjian tumpangsari dan program perhutanan sosial) maupun “kultivasi informal” (melalui kontrakkontrak temporer dengan para mandor hutan). Dengan demikian, tanah hutan negara telah berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi lapisan bawah ini. Namun, proses komersialisasi juga tengah berlangsung pesat di sini yang dipicu oleh introduksi tanaman pisang daun seiring dengan tingginya tingkat permintaan daun pisang di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Menurut Herianto (dalam Tsujii dan Herianto 2008), proporsi sistem agroforestry khas Jawa Barat, talun huma, telah merosot drastis di daerah ini selama 10 tahun terakhir dari 95% menjadi 46%. Seiring dengan itu, proporsi areal tanaman pisang daun melonjak pesat dari 5% menjadi 54% pada periode yang sama.
Dengan demikian, kasus tipe kultivasi di hulu DAS Cirata ini mencerminkan satu kondisi di ambang proses diferensiasi pada tanah hutan negara, suatu proses yang sudah berlangsung terlebih dulu pada tanah pasir di lahan milik pribadi di luar kawasan hutan. Arah dari proses semacam ini pada akhirnya akan serupa dengan kasus di hulu DAS Cimanuk di mana komersialisasi dan diferensiasi agraria sudah berlangsung lama di tanah hutan negara yang ditanami penduduk dengan komoditi sayur mayur yang padat modal dan sangat ekspansif (Yoo et al 2009).
Akhirnya, tipe integrasi juga tidak terlepas dari proses yang serupa. Seperti ditulis Shohibuddin dan Adiwibowo (2018) pada kasus kesepakatan konservasi berbasis adat di Taman Nasional Lore Lindu, tantangan keberlanjutan dari proses kolaborasi ini bukan terletak pada adaptasi ekosistemnya (sejauh ini agenda seputar kesepakatan konservasi sudah berjalan cukup baik), akan tetapi justru pada adaptasi sistem sosialnya. Hal ini terutama menyangkut sejauh manakah artikulasi kearifan lokal dan revitalisasi adat yang digencarkan oleh para pemimpin komunitas ini dapat menjawab kondisi keragaman masyarakatnya, baik dalam arti budaya (mengingat komunitas ini bersifat multi etnis) maupun dalam arti diferensiasi agrarianya (mengingat kawasan ini juga mengalami “booming kakao” yang prosesnya telah dijelaskan melalui kutipan dari Tania Li di atas).
Menuju Kerangka Pemahaman Relasional
Pada tataran empiris, proses-proses transformasi kehidupan, sumber nafkah dan basis sumber daya masyarakat pedesaan memang selalu didorong dan dibentuk oleh kedua arus kekuatan kapitalisme sekaligus (“dari atas” dan “dari bawah”). Oleh karena itu, pencermatan terhadap keduanya, terutama mekanisme-mekanisme yang menciptakan akumulasi di satu sisi dan pemiskinan di sisi lain, harus dilakukan secara berimbang pula. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai proses-proses agraria yang berlangsung di lapangan dan kekuatankekuatan pengarahnya dalam kedua arus kapitalisme tersebut (dari atas dan dari bawah).
Dalam konteks yang berbeda, ajakan serupa ini juga pernah dikemukakan oleh Tania Li (2001). Menurut Li, hanya melalui pemahaman atas proses perubahan agraria yang berimbang seperti itulah maka pola-pola dan sebabsebab kemiskinan dan ketimpangan dapat lebih dijernihkan. Dari sinilah berbagai respons yang lebih bersifat politis (jadi, bukan sebatas solusi manajerial) pada berbagai tingkatan yang dibutuhkan baru dimungkinkan.
Dalam konteks tersebut, tulisan ini ingin menawarkan suatu kerangka penelitian untuk menyelidiki dan memahami kondisi kerentanan sosialekonomi (socio-economic insecurity) suatu komunitas secara lebih komprehensif dan relasional. Kerangka ini mencoba untuk mengintegrasikan variabel-variabel dinamis yang berkaitan dengan soal tenurial, hubungan produksi, keberlanjutan layanan alam, dan juga organisasi sosial. Sebagai usulan awal yang masih berupa pokok-pokok pikiran, di bawah ini disajikan empat dimensi kerentanan sosial-ekonomi sebagai “denominator umum” untuk meangkap dinamika relasi sosio=agraria dan relasi sosial lain terkait yang bakal menentukan kondisi kemakmuran dan kemiskinan suatu komunitas. Empat dimensi kerentanan sosial-ekonomi (KSE) dimaksud secara rinci adalah sebagai berikut:
1. Kerentanan yang terkait dengan ketimpangan dalam penguasaan tanah dan sumber agraria lainnya (land and resource tenure);
2. Kerentanan yang terkait dengan ketimpangan dalam relasi-relasi produksi;
3. Kerentanan yang terkait dengan keberlanjutan layanan alam; dan
4. Kerentanan yang terkait dengan ketimpangan relasi kuasa dalam komunitas dan kepemimpinan.
Dalam tabel berikut ini disajikan secara lebih rinci variabel-variabel apa saja yang akan menentukan keamanan atau kerentanan sosial-ekonomi suatu masyarakat dalam keempat dimensi di atas.
Tabel 1.1
Variabel Dinamis yang Menentukan Kerentanan Sosial-Ekonomi (KSE)
| Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Sumber Agraria Lain (TSA) | Ketimpangan Relasi Produksi | Tantangan Keberlanjutan Layanan Alam | Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Komunitas dan Kepemimpinan |
| • Akses dan kontrol atas TSA dan ketimpangannya • Dasar-dasar klaim atas TSA dan ketimpangannya • Dimensi gender dalam penguasaan TSA dan ketimpangannya • Kaitan tipe-tipe tata guna tanah dengan kepastian/ kerentanan tenurial • Isu pluralisme hukum dan pengaruhnya terhadap kepastian/ kerentanan tenurial • Pengaruh pengakuan formal dalam bentuk sertifikasi terhadap kepastian/kerentanan | • Relasi penyakapan dan pola interaksi di antara pihakpihak yang terlibat • Relasi perburuhanan dan pola interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat • Perubahan kelembagaan penyakapan dan hubungan kerja dan faktor-faktor penyebabnya • Dimensi gender dalam hubunganhubungan produksi • Transformasi kesempatan kerja pedesaan akibat | • Persepsi mengenai alam, kepemilikan, dan akses yang didefiniskan secara berlainan menurut latar belakang budaya dan kelas • Setting kelembagaan yang memengaruhi pola interaksi manusia dengan alam • Transformasi alam akibat perubahan pola produksi, komoditi pertanian, rezim pengelolaan, dll | • Relasi-relasi kuasa terkait otoritas dan legitimasi • Relasi-relasi kuasa terkait elite dan orang biasa • Relasi-relasi kuasa terkait etnis asli dan etnis pendatang • Relasi-relasi kuasa antara lelaki dan perempuan • Relasi-relasi kuasa antar komunitas desa • Relasi-relasi kuasa terkait kesenjangan generasi dan isu |
Harus diakui, kerangka penelitian seperti disajikan di atas barulah merupakan inventarisasi atas variabel-variabel kunci yang harus dikembangkan lebih lanjut, baik pada tataran konseptualisasi maupun metodologis. Bagaimanapun, hal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk melihat bagaimana relasi-relasi agraria merupakan elemen kunci pada setiap proses ekspansi kapitalisme di semua komunitas dengan dampaknya pada akumulasi kekayaan di satu sisi serta marginalisasi, kemiskinan, dan juga degradasi ekologis pada sisi yang lain.
Lebih lanjut, kerangka kerentanan sosial-ekonomi di atas merupakan gambaran struktural yang identifikasinya pada sebuah komunitas tidak dapat dipenggal secara sinkronis pada pengejawentahan kontemporernya semata. Alih-alih, setiap variabel di atas merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dan mempunyai riwayat tersendiri yang harus ditelusuri lebih lanjut. Demikianlah, pendekatan relasional di dalam memahami kemiskinan tidak hanya peka terhadap berbagai dimensi ekonomi-politik agraria yang sedang berlangsung, namun juga menyadari pembentukannya sebagai proses historis yang perjalanan, arah dan dampaknya harus dicermati dari waktu ke waktu.
Pengakuan
Dalam versi yang sedikit berbeda, tulisan ini semula adalah bab yang berjudul “Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan: Menuju Pandangan Relasional Mengenai Kemiskinan,” diterbitkan dalam Sri Margana dan Widya Fitrianingsih (eds). 2010. Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global. Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 239-255.
Afiff, Suraya. 2005. “Tinjauan atas Konsep ‘Tenure Security’, dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-Kasus di Indonesia.” Wacana, Edisi 20, Tahun VI: 225-247. Burkard, Günter. 2008. “‘Stability’ or ‘Sustainability’? Changing Conditions of Socio-economic Security and Processes of Deforestation in a Rainforest Margin” in Günter Burkard and Michael Fremerey (eds) A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia. Berlin: Lit Verlag. De Angelis, Massimo. 1999. “Marx’s Theory of Primitive Accumulation: A Suggested Reinterpretation.” Working Paper No. 29, Department of Economics, University of East Anglia London, http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/PRIMACCA.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2009. De Angelis, Massimo. 2004. “Separating the Doing and the Deed: Capital and the Continuous Character of Enclosures.” Historical Materialism 12(2): 57–87. Fauzi, Noer. 2002. “Konflik Tenurial: yang Diciptakan Tapi Tak Hendak Diselesaikan” dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (eds), Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung. Yogyakarta: Insist Press. Gunawan, Bondan. 2008. “Mengurai Benang Kusut Agraria: Menuju Kemakmuran dan Keadilan bagi Masyarakat Adat di Indonesia.” Makalah disampaikan dalam Muswil Aliansi Masyarakat Adat Babel, 11 April 2008. Inoue, Makoto, Yuuki Tsurudome, Siti Sugiah M. Mugniesyah. 2003. “Hillside Forest Land as a Safety Net for Local People in a Mountain Village in
West Java: An Examination of Differences in the Significance of National and Private Lands.” Journal of Forest Resource 8: 95-101. Li, Tania M. 2001. “Agrarian Differentiation and the Limits of Natural Resource Management in Upland Southeast Asia.” IDS Bulletin 32(4): 88-94. Li, Tania M. 2002. “Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi.” Development and Change 33(3): 415-437. Mosse, Adam. 2007. “Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of the Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty.” Working Paper 107, Chronic Poverty Research Centre. O’Connor, A. 2001. Poverty Knowledge: Social Science, Social Policy and the Poor in Twentieth Century US History. Princeton and Oxford: Princeton University Press. Polanyi, Karl. 1994 (2001). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press. Rachman, Noer Fauzi. 2018. “Meninjau Kembali Teoritisasi Mengenai Desentralisasi, Community Driven Development, dan Kapitalisasi Agraria.” Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan 4(1): 1-23. Savitri, Laksmi Adriani, Mohamad Shohibuddin, Surya Saluang (eds.). 2010. Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi. Yogyakarta dan Bogor: STPN Press dan Sajogyo Institute. Shohibuddin, Mohamad. 2008. “Discursive Strategies and Local Power in the Politics of Natural Resource Management” dalam Günter Burkard and Michael Fremerey (eds) A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia. Berlin: Lit Verlag. Shohibuddin, Mohamad dan Soeryo Adiwibowo (2018) “Meninjau-Ulang Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Alam: Studi Kritis atas Kesepakatan Konservasi Berbasis Adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah” dalam Eko Cahyono, Ismatul Hakim, Lukas R. Wibowo dan Kristanti L. Ginoga (eds). 2018. Reforma Agraria di
Kehutanan: Ragam Masalah dan Tantangan, edisi revisi. Bogor: IPB Press. Sirait, Martua. 2017. Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia. Yogyakarta: STPN Press. Sitorus, MT. Felix, Soeryo Adiwibowo, Laksmi A. Savitri, Michael Fremerey. 2005. “Forestland Reclaiming: Types of Agrarian Reform by Leverage in Upland Central Sulawesi” dalam Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi. Jakarta: KPA, HUMA, KARSA, CIFOR, WALHI, JKPP, RACA, ICRAF, ARUPA, ELSAM, PKWJ-UI, INDIRA PROJECT, YAYASAN KEMALA. Tsujii, Hiroshi and Ageng Setiawan Herianto. 2008. “Sustainability of Agroforestry and Poverty in a Miuntanious Village of West Java and Satoyama in Japan.” Paper presented at the UNU Global Seminar 8th Kanazawa Session on Challenges to Sustainable Development. White, Ben. 1989. “Problems in the Empirical Analysis of Agrarian Differentiation” in G. Hart, A. Turton, B. White (eds) Agrarian Transformation: Local Processes and the State in Southeast Asia. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Winoto, Joyo. 2007. “Reforma Agraria dan Keadilan Sosial,” Orasi Ilmiah pada acara Dies Natalis IPB ke-44, 1 September 2007. Dimuat Kembali dalam Mohamad Shohibuddin dan M. Nazir Salim (eds). 2012. Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan. Yogyakarta dan Bogor: STPN Press dan Sajogyo Institute. Wiradi, Gunawan. 2009a. Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Penyunting: Mohamad Shohibuddin. Yogyakarta dan Bogor: STPN Press dan Sajogyo Institute. Wiradi, Gunawan. 2009b. Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi. Penyunting: Mohamad Shohibuddin. Bogor: Sajogyo Institute, Pusat Kajian Agraria dan Departemen Sains KPM IPB.
Yoo, Byoung Il, Byung Yang Choi, D.S. Priyarsono, Didik Suharjito, Heru Bagus Pulunggono, Siti Jahroh, Ratna Katharina, Mohamad Shohibuddin. 2009. Feasibility Study on the Development of Community Based Forest Management for Improving Watershed Condition and Poor Household Welfare in West Java. Seoul: Korea Forest Research Institute.
Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Tanah di Jawa Timur
ENDRIATMO SOETARTO, MARTUA SIHALOHO, HERU PURWANDARI
Pendahuluan
Fakta menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya agraria-tanah merupakan permasalahan yang kompleks karena sumberdaya ini tidak jarang berfungsi sebagai ‘ajang kerja sama, eksploitasi, perusakan lingkungan’ dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang mengikutinya adalah masalah konflik pertanahan yang biasanya diawali oleh masalah ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.
Melihat kembali ke belakang, masalah ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria ini sesungguhnya sudah lama terjadi, sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda, Jepang, Demokrasi Terpimpin, zaman Orde Baru dan menyusul lebih parah pada waktu akhir-akhir ini. Di era reformasi, masalah tersebut belum juga mendapat perhatian serius dari pemerintah walaupun sejak era Orde Baru permasalahan ini telah sangat bergejolak. Berdasarkan TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam, kita sudah dapat menyaksikan keinginan pemerintah dalam menangani kasus permasalahan pertanahan. Namun, hingga kini belum menunjukkan titik terang dalam hal implementasi pelaksanaan ketetapan tersebut.
Penjelasan tentang berbagai kasus pertanahan, dapat dilihat dari adanya penyebab mendasar yakni ketimpangan kepemilikan dan penguasaan sumbersumber agraria. Permasalahan ini kemudian dapat menjadi potensi konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah. Pokok bahasan dalam tulisan ini akan dibatasi pada: (1) Bagaimana proses redistribusi tanah dapat dijelaskan sebagai suatu program land reform, lebih tepatnya land reform by leverage dan (2) Bagaimana dampak redistribusi tanah dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga peserta land reform?
Kerangka Pemikiran
Kompleksitas masalah agraria dewasa ini dapat ditunjukkan melalui berbagai permasalahan baik menyangkut pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan lainlain. Fakta agraria yang marak dewasa ini adalah kasus ‘gerakan rakyat lapar tanah’ yang menuntut ‘redistribusi tanah’ ataupun ‘land reform’. Kasus ini dapat dipahami berawal dari ketidak-aksesan masyarakat terhadap sumberdaya agraria yang ada di hadapan ‘petani’, sementara tuntutan kebutuhan ‘sejengkal perut’ petani dan keluarganya sangat mengharapkan sumberdaya agraria untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kondisi yang tidak akses tersebut petani terorganisir dalam suatu tuntutan meminta redistribusi tanah yang tidak jarang melakukannya dengan cara ‘kekerasan’. Demikian halnya dengan ‘pemerintah’ dan swasta yang kemudian ‘melakukan perlawanan dengan tindakan represi oleh kekuatan ‘militer’.
Salah satu alas akar permasalahan agraria di atas adalah masalah ketimpangan struktur agraria yang akhirnya menjadi pemicu perebutan akses antar stakeholders. Dalam tulisan ini, gerakan massa atau petani yang menuntut redistribusi tanah merupakan respons masyarakat karena ketimpangan struktur agraria. Gerakan ini juga dapat dipahami sebagai suatu pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah.
Gerakan ‘tuntutan’ masyarakat dengan dalih tanah yang ada di hadapan mereka adalah tanah leluhur berakhir dengan program redistribusi tanah perkebunan pada tahun 1995 yang diwujudkan tahun 1999 dan 2000. Program ini bagaikan ‘angin segar’ bagi masyarakat setempat karena pada tahun 2003, kondisi kesejahteraan relatif lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Dalam konsep land reform, maka tuntutan redistribusi tanah yang dilakukan oleh masyarakat merupakan land reform by leverage (reforma agraria dari bawah). Berbeda dengan land reform by grace yang diberikan atas dasar kebaikan pemerintah (Wiradi, 2001). Land reform by leverage ini sesungguhnya muncul sebagai respons masyarakat terhadap pemerintah karena land reform by grace sebagai harapan ‘ideal’ masyarakat atas solusi permasalahan ketimpangan struktur agraria tidak terwujud.
Secara ringkas kerangka pemikiran tulisan ini dapat dilihat pada bagan berikut:
Bagan 1.
Kerangka Pemikiran Redistribusi Tanah sebagai Land Reform by Leverage
Masalah Agraria: Kasus Desa Mendiro di Ngawi
Memahami masalah agraria lokal suatu masyarakat kita tidak lepas dari pemahaman struktur masyarakat lokal tersebut yang ditunjukkan dengan stratifikasi sosial atas dasar pemilikan lahan. Menurut Sitorus (2002) Lingkup agraria dapat dibedakan menjadi objek agraria dan subjek agraria. Objek agraria yang dimaksud adalah sumber-sumber agraria sebagaimana dijelaskan di atas. Subjek agraria adalah pemanfaat sumber-sumber agraria.
Pemanfaat sumber agraria tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu komunitas (sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga), pemerintah (sebagai representasi negara), dan swasta (private sector). Sebagai pemanfaat SSA, maka ketiga stakeholders tersebut memiliki ikatan dengan sumber-sumber agraria yang ada melalui institusi penguasaan/pemilikan (tenure institutions).
Lebih lanjut Sitorus membedakan hubungan antara subjek agraria dengan objek agraria sebagai suatu hubungan teknis agraria. Sementara hubungan antar subjek agraria disebut sebagai hubungan sosio-agraria. Sebelum pada pembahasan struktur agraria di lokasi penelitian maka perlu dijelaskan juga struktur agraria di Jawa Timur. Dalam pelapisan sosial tradisional klasifikasi itu kemudian membedakan warga desa menjadi tiga kelompok (Kasdi, 1999):
a. Kelompok warga desa inti (baku, gogol atau pribumi) sebagai keturunan para perintis dan pembuka desa. Kelompok ini memiliki tanah rumah dan hak serta kewajiban penuh sebagai warga desa dalam berbagai pekerjaan desa.
b . Indung, yaitu mereka yang memiliki sebidang tanah pertanian atau rumah. Indung memiliki hak dan kewajiban komunal terbatas.
c. Nusup, tlosor atau bujang. Kelompok ini tidak memiliki tanah atau pun rumah. Mereka bertempat tinggal di pekarangan orang lain, bekerja sebagai penyewa tanah atau petani kecil.
Golongan penduduk inti biasanya merupakan jumlah terbesar, tetapi karena pertambahan penduduk yang pesat jumlah kelompok ini dalam banyak kasus tidak melebihi 40% dari jumlah penduduk desa. Pada daerah-daerah yang hakhak komunalnya masih kuat, nusuo atau bujang memungkinkan mereka untuk naik kelas menjadi kelompok baku, kemudian diberi sebidang tanah untuk tanah oleh desa. Tetapi di daerah-daerah yang hak komunalnya lemah, penguasaan tanah perorangan dapat diperoleh terutama lewat jual beli atau warisan, dengan pengawasan masyarakat setempat.
Selanjutnya struktur agraria awal di Desa Mendiro yang dipahami dalam tulisan ini adalah struktur agraria sebelum proses redistribusi tanah (1995- 1999). Struktur agraria tersebut dapat dipahami dari alokasi sumberdaya tanah yang dapat diakses oleh berbagai pihak. Seluas 551 ha lahan sawah dan 38 ha lahan kering dikuasai oleh perusahaan swasta.4 Sementara masyarakat hanya menguasai seluas peruntukan permukiman masyarakat atau sekitar 17 Ha. Lebih jelasnya masyarakat dapat dikatakan tidak memiliki lahan atau tidak akses terhadap lahan sebagai suatu sumberdaya agraria yang dekat dengan masyarakat. Kondisi dimaksud terjadi di dua dusun di Desa Mendiro, yaitu Dusun Sidomulyo dan Dusun Sarirejo.
Implikasi dari tidak aksesnya masyarakat (dua dusun) terhadap sumberdaya agraria tanah ditunjukkan dengan mata pencaharian utama masyarakat sebagai buruh perkebunan di PD. Sumber Bakti yang pernah juga di HGU-kan kepada PT Naga Mas. Masyarakat hanya akses terhadap sumberdaya agraria akibat hubungan produksi atau hubungan ekonomi sebagai tenaga kerja di perkebunan. Hal yang menarik untuk dikaji adalah masyarakat diharuskan bekerja sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Sebagai unit ekonomi yang mengejar produksi dan keuntungan maka apabila masyarakat dua dusun tidak bekerja di perusahaan tersebut maka masyarakat akan mendapat sanksi dengan membayar denda kepada perusahaan.
4 Termasuk wilayah Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi.
Konflik sebagai Respons atas Ketimpangan Struktur Agraria
Identifikasi Konflik Pertanahan
Di Desa Mendiro masyarakat memandang tanah yang di HGU-kan kepada Pemda setempat sebagai milik dan warisan para leluhur pembuka desa mereka yang pertama. Leluhur mereka ini dipercaya menjadi pemilik yang paling sah dan otentik atas lahan tersebut karena mereka yang pertamatama membuka dan membangun serta mendiami kampung termasuk mengerjakan lahan-lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan kering. Asumsi dan anggapan inilah yang selanjutnya menjadi acuan masyarakat untuk menuntut hak milik atas tanah di Desa Mendiro.
Keinginan masyarakat tersebut tidak direspons oleh perusahaan, bahkan muncul pertentangan antara masyarakat dan perusahaan. Memang dalam kenyataannya di bawah penguasaan lahan oleh perusahaan ini, warga masyarakat lokal sebenarnya masih turut terlibat bekerja sebagai buruh tani pada tanah perkebunan. Akan tetapi, penghasilan yang diperoleh dari buruh tani dan pertanian belum dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan pada saat itu sangat sulit dirasakan oleh warga masyarakat khususnya yang menjadi buruh tani.
Dengan kata lain, warga hanya mampu bertahan hidup secara sangat sederhana dengan membuka usaha kecil atau terpaksa bermigrasi ke luar kota.5 Kondisi sulit tersebut makin diperparah semenjak terjadi perubahan HGU dari PD. Sumber Bhakti kepada PT. Naga Mas, di mana pihak yang disebut terakhir ini ternyata justru menutup peluang warga masyarakat sekitar untuk terlibat bekerja sebagai buruh tani seperti pada waktu sebelumnya. Akibatnya sudah dapat diduga situasi ekonomi masyarakat makin sulit. Kenyataan yang mereka alami ini kemudian makin membakar semangat masyarakat untuk menuntut tanah warisan leluhur6 melalui aksi dan tuntutan redistribusi tanah.
Atas aksi yang dilakukan oleh pihak masyarakat, maka pihak perusahaan perkebunan harus mengalami kerugian.7 Puncak dari aksi perjuangan masyarakat adalah menduduki tanah perkebunan dan tahun 1995 masyarakat telah mengusahakannya dengan menanam padi. Untuk menekan dan protes perlawanan petani, perusahaan tidak jarang menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat, dan kekuatan birokrasi untuk mempersulit layanan sosial kepada rakyat yang tidak patuh, atau menekan dengan stigmatisasi untuk memberikan citra negatif terhadap rakyat yang melawan kebijaksanaan agraria pemerintah. Masyarakat yang melakukan perlawanan di cap sebagai antek dari PKI atau cap-cap lainnya yang intinya bermakna negatif yang menentang masyarakat sebagai pemicu timbulnya konflik.
5 Biasanya yang melakukan migrasi ke kota adalah Laki-laki atau kepala rumah tangga. Namun demikian, penghasilan yang didapat belum mencukupi khususnya untuk biaya anak sekolah walapun hanya sampai pada tingkat SLTP.
Penyelesaian Konflik Pertanahan
Konflik atas kasus sengketa pertanahan yang terjadi pada dasarnya adalah antara masyarakat dengan PD. Sumber Bhakti dan PT. Naga Mas. Namun dalam proses penyelesaiannya ada dua pihak besar yang saling berhadapan, yaitu pihak yang mendukung masyarakat/ menentang perusahaan dan pihak yang mendukung perusahaan/ menentang masyarakat. Berikut hasil identifikasi terhadap dua pihak yang dimaksud.
Pihak yang mendukung masyarakat adalah kelompok yang mendukung tuntutan dan aspirasi masyarakat. Tuntutan dan aspirasi tersebut adalah:
a. Masyarakat dari enam kampung, dua desa di kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi menuntut kembali lahan yang telah di HGU-kan kepada PD. Sumber Bhakti yang kemudian di HGU-kan lagi kepada pihak swasta yaitu PT. Naga Mas untuk menjadi hak kelola masyarakat dan menjadi hak milik. Tuntutan tersebut berdasarkan anggapan bahwa hak tanah mereka tersebut merupakan warisan dari para leluhur pendiri desa/kampung mereka terdahulu.
b. Masyarakat tidak mengharapkan adanya kompromi atau negosiasi yang bermaksud menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Mereka hanya punya satu tuntutan yaitu tanah perkebunan harus kembali menjadi hak milik mereka. Tuntutan ini terlebih mereka lakukan karena didorong oleh ‘urusan perut’ yang tak dapat ditunda-tunda lagi.
c. Selanjutnya masyarakat menuntut apabila tanah diserahkan pada mereka maka pemerintah segera perlu menyertifikasi kepemilikannya agar memiliki ketetapan kekuatan hukum, dan untuk itu mereka sanggup membiayai urusan penyelesaian administratifnya.
Prinsip-prinsip perjuangan masyarakat adalah adanya anggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan para leluhur pendiri desa. Mereka meminta lahan tersebut kepada pemerintah atau perusahaan. Satu hal yang paling mendasari perjuangan mereka adalah tanah yang diminta adalah untuk urusan perutnya, artinya untuk kebutuhan pokok agar masyarakat dapat survive atau bertahan hidup, bukan untuk memperkaya masyarakat yang sudah ‘berada’ atau kaya. Untuk itu, sebenarnya tidak ada alasan pemda untuk tidak mengabulkan permohonan masyarakat. Karena dalam pemahaman masyarakat pemda sangat tidak ingin masyarakatnya hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan.
Atas dasar itu moto perjuangan masyarakat adalah: kebersamaan, bersatu, kompak, berani dan pantang menyerah. Satu penekanan kata ‘pokoknya’ harus mendapat tanah, tidak boleh tidak. Dalam hal ini, moto khusus dari Pak Karno8 adalah sekarang mati, besok pun mati. Semangat dan tekad Pak Karno ini pun kemudian menular luas pada rekan-rekan seperjuangannya.
Dalam pelaksanaan perjuangannya, komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi primer, langsung atau dari mulut ke mulut. Sistem komunikasi ini dapat lebih cepat membakar semangat warga masyarakat untuk meneruskan tuntutannya. Jaringan kebersamaan antar warga langsung terbina berkat pimpinan pak Karno. Mereka sangat menginginkan agar pemda segera dapat mewujudkan program redistribusi tanah kepada masyarakat setempat dan mengalihkannya sekaligus menjadi hak milik baru masyarakat. Keinginan bersama ini juga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan menjadi modal yang utama dalam suatu perjuangan.
Dalam menyampaikan tuntutannya, masyarakat tidak berjuang sendiri. Sejumlah anggota DPR/MPR pusat dari fraksi PPP, Golkar dan ABRI pun menyatakan dukungannya kepada warga masyarakat sekitar. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap situasi sulit yang dihadapi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki lahan. Lahan tersedia di daerahnya sekitarnya, akan tetapi mereka menderita karena tanah tersebut di HGU-kan pada pihak luar. Atas dasar itu para anggota perwakilan rakyat tersebut merasa terpanggil untuk berperan memperjuangkan hak-hak petani atas lahan tersebut.
Dukungan lain juga datang dari Lembaga Bantuan Hukum-Solo,9 dan dari para mahasiswa berbagai daerah yang khusus melakukan demonstrasi besar pada tanggal 10 November 2001 di Kabupaten Ngawi.10 Dukungan penting yang patut dicatat datang dari Komnas HAM.
Menyoroti aktivitas apa saja yang dijalankan masyarakat untuk menguatkan tuntutan mereka, dapatlah diidentifikasikan sebagai berikut: mereka melakukan gerakan-gerakan aksi demonstrasi menuntut tanah hak milik, turut aktif mengumpulkan kebutuhan dana swadaya masyarakat untuk berbagai keperluan termasuk untuk membiayai perjalanan wakil-wakil masyarakat (Pak Karno dan kawan-kawan) ke Jakarta yang mencapai kurang lebih 40 (empat puluh) kali kunjungan, menggelar pertemuanpertemuan untuk melakukan konsolidasi lebih mantap atas aksi-aksi mereka, misalnya dalam rangka menyiapkan aksi pendudukan lahan tanaman perkebunan PD. Sumber Bhakti.
Hal yang patut dicatat adalah bagaimana mereka berusaha untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya tindak penyuapan yang sering dijumpai dalam aksi-aksi serupa itu misalnya dengan cara pemberian ‘imingiming’ oleh pihak-pihak tertentu yang pro status quo.
Sebagaimana telah disebutkan di atas kepentingan masyarakat atas pengalihan lahan sebenarnya masih dalam batas-batas luasan yang minimal saja, yaitu sekitar 0.1-0.2 ha per individu/rumahtangga. Luasan lahan ini sesungguhnya hanyalah cukup untuk mendukung kebutuhan ekonomi rumahtangga dalam taraf sederhana saja.
Namun layaknya sebuah perjuangan maka biasanya sangat sulit mengidentifikasikan secara dini adanya ‘musuh dalam selimut’. Di antara kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan perjuangan ada saja yang terlibat dalam perpecahan pendapat atau kepentingan. Di antara mereka inilah yang kemudian potensial berubah menjadi lawan perjuangan, karena mudah ditunggangi atau disusupi kepentingan lain yang tak sejalan dengan perjuangan awal. Patut dikemukakan adanya sekelompok warga masyarakat yang tiba-tiba menjadi ‘pahlawan kesiangan’ padahal semula mereka tidak pernah terlibat aktif dalam perjuangan menuntut hak tanah menjadi milik masyarakat. Baru belakangan mereka terlihat terlibat dalam perjuangan padahal sebenarnya mereka hanya menginginkan mendapatkan jatah tanah.
Sementara itu, pihak-pihak yang menentang masyarakat dalam sisi lain berarti mendukung perusahaan. Seluruh pihak pada dasarnya mengambil inisiatif untuk terlibat karena dorongan berbagai kepentingan yang bervariasi di dalamnya. Namun secara umum sejumlah pihak-pihak yang mendukung perusahaan adalah Pemda Kabupaten Ngawi (Bupati, Camat, Kades), Kantor Sospol Kabupaten Ngawi, BPN Kabupaten Ngawi, Kodim, Korem Ngawi, pihak aparat desa Cepoko, desa Mendiro, serta sejumlah warga masyarakat asal 7 kampung pada desa yang bersangkutan.11
Seluruh pihak yang dimaksud di atas mempunyai kepentingan yang sama, yaitu tetap menginginkan keberadaan perusahaan. Pihakpihak ini senantiasa berupaya mengintensifkan konflik agar proses tuntutan masyarakat berlangsung lama dan diharapkan akan makin mereda karena melelahkan diri warga itu sendiri. Salah satu upaya yang menarik dicatat adalah pihak-pihak tersebut mencari jalan kompromi dengan mengumbar berbagai janji ‘manis’ atau ‘iming-iming’ misalnya dengan akan memberikan sesuatu yang berharga dengan syarat agar warga tidak meneruskan tuntutan redistribusi tanah.12
6 Berdasarkan penuturan masyarakat kondisi yang dialami saat itu (PT. Naga Mas) merupakan suatu kondisi yang lebih parah jika dibandingkan dengan pada masa penjajahan. Dengan demikian mereka merasa tidak dapat bertahan terus dengan penderitaan yang dirasakannya.
7 Bidang usaha perkebunan di Desa Cepoko dan Mendiro merupakan basis dan andalan PD. Sumber Bhakti (wawancara dengan staf PD. Sumber Bakthi yang hingga kini masih tetap eksis, namun lebih terfokus pada bidang kerja koperasi).
8 Pak Karno merupakan pelopor masyarakat yang banyak memberikan perhatian penuh dalam tuntutan redistribusi tanah. Beliau lebih mendahulukan kepentingan tuntutan terhadap tanah dibandingkan kepentingan keluarganya. Beliau telah melakukan kunjungan ke Jakarta, Solo dan Surabaya dalam frekuensi yang cukup banyak (sekitar 40 kali). Hingga kini tokoh ini menjadi seorang yang cukup dikenal dengan masalah tanah dan menjadi koordinator Desa Cepoko dalam mengurus pelunasan PBB khususnya Desa Mendiro.
9 Masyarakat tidak mengingat nama LBH-Solo yang membantu/mendukung tuntutan mereka.
10 Merupakan demonstrasi pertama dan terbesar di Kabupaten Ngawi yang menuntut redistribusi tanah. Jumlah peserta adalah sekitar 1000 orang yang terdiri dari warga masyarakat (petani), mahasiswa dan masyarakat luas yang turut menyaksikannya.
11 Masyarakat dari tujuh kampung tersebut tidak turut mendukung karena wilayah perkebunan yang disengketakan tidak termasuk pada wilayah mereka.
12 Khususnya bagi pelopor, Pak Karno.
Redistribusi Tanah: Salah Satu Proses Penyelesaian Konflik
Proses penyelesaian masalah ini telah dilakukan sejak tahun 1954, secara bilateral antara pihak Pemda dan masyarakat. Pihak Pemda dalam hal ini selalu menawarkan pilihan atau alternatif penyelesaian masalah yang intinya membolehkan warga masyarakat untuk mengelola lahan perkebunan, namun dengan status hak garap atau bekerja sebagai buruh perkebunan, dan sebagainya. Namun pihak masyarakat tetap bersikukuh yaitu tetap pada pendiriannya yang menginginkan lahan dengan status hak milik. Namun karena upaya-upaya penyelesaian secara bilateral berhasil mencari jalan ke luar, maka pada tahun 1992 warga masyarakat mengambil prakarsa untuk mencari pihak lain (LBH Solo) sebagai fasilitator untuk membantu proses menengahi konflik tersebut. Upaya ini dalam perkembangannya sangat membantu pemberdayaan masyarakat karena mereka diberikan pengetahuan tentang proses-proses apa yang seharusnya mereka tempuh untuk mendapatkan haknya kembali secara legal.
Mengacu pada kasus di Kecamatan Ngrambe, masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi bahkan mendapat cap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga sangat menyudutkan posisi mereka. Pendekatan represif sangat diandalkan pihak Pemda dan perkebunan, karena kebetulan dalam latar belakang sejarahnya daerah setempat ditengarai sebagai salah satu basis penting PKI di masa lalu.13 Dengan menciptakan cap seperti ini, pemerintah seolah-olah memiliki justifikasi untuk tidak menggubris protes petani tersebut. Berkaitan dengan hal di atas, kehidupan manusia yang bersifat dinamis mempunyai keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas sehingga akan mempunyai kebutuhan yang tinggi juga terhadap penguasaan sumber-sumber agraria terutama yang mereka anggap sebagai ‘milik atau hak’ mereka yang selama ini dirampas oleh pihak perusahaan.
Memasuki kurun waktu 1994 dukungan kuat datang dari Komnas HAM Pusat sejalan dengan makin kencangnya tuntutan masyarakat. Imbauan Komnas HAM yang dituangkan dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada bupati dan kepada berbagai pihak di daerah yang meminta agar mereka lebih memperhatikan tuntutan masyarakat ternyata dapat meredakan sikap ngotot pihak perusahaan/Pemda selama ini.
Pada akhirnya proses penyelesaian kasus agraria tersebut di atas mengabulkan keinginan masyarakat. Artinya tuntutan masyarakat agar mereka mendapatkan hak tanah pada lahan perkebunan dipenuhi bahkan lengkap dengan proses sertifikasinya. Namun di sisi lain pihak perusahaan tetap mendapatkan haknya untuk terus beroperasi di daerah setempat. Namun dalam perkembangan lebih lanjut seluruh lahan perkebunan akhirnya diredistribusikan kepada warga masyarakat karena pihak Pemda rupanya mengambil sikap baru yang lebih responsif terhadap seluruh aspirasi dan tuntutan yang dilancarkan warga masyarakat.
Tentu saja seluruh keberhasilan upaya tersebut ini tidaklah sederhana karena selain masyarakat harus tersita waktunya secara relatif panjang juga mereka lewat para tokoh-tokohnya harus melakukan ulet dan tekun melakukan berbagai lobby dan pendekatan secara bertingkat-tingkat melalui berbagai pertemuan-pertemuan di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun di tingkat pusat.
Sekilas proses penyelesaian tersebut hanya menguntungkan sepihak saja yaitu untuk masyarakat dan merugikan pihak perkebunan. Namun sesungguhnya dengan proses ini maka keadilan dan kemerataan kesejahteraan lebih mendapatkan tempatnya. Selanjutnya warga yang telah memiliki sertifikat tanah pun akan memberikan pemasukan pada Pemda melalui pembayaran PBB.
Inilah antara lain yang mendorong pihak Pemda untuk akhirnya menyetujui keinginan masyarakat berdasarkan satu pertimbangan bahwa pada dasarnya masyarakat sangat membutuhkan lahan untuk menyokong kehidupan ekonomi masyarakat dan ini akan menciptakan stabilitas sosial yang lebih berakar. Demikian konflik ini berakhir dengan program redistribusi tanah kepada masyarakat setempat (dua kampung).
13 Pendekatan keamanan ini tidak sepenuhnya berhasil meredamkan konflik. Namun, setidak-tidaknya cara ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meredam berbagai kasus pertanahan di berbagai tempat, sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka yang cenderung dapat menyebabkan perpecahan.
Redistribusi Tanah: Land Reform by Leverage?
Sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwa program redistribusi tanah mengakhiri konflik agraria yang terjadi di Desa Mendiro. Pada bab ini akan dijelaskan bahwa program redistribusi tanah ini sesungguhnya merupakan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana program ini bisa meningkatkan kesejahteraannya. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan dijelaskan dalam konteks perubahan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah redistribusi tanah.
Secara ringkas menurut pengakuan Pak Karno yang merupakan pelopor pergerakan masyarakat dalam tuntutan redistribusi tanah, jika dibandingkan dengan kondisi 4 tahun lalu khususnya setelah pembagian lahan secara resmi dilakukan maka perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dua kampung di Desa Mendiro ini telah mengalami peningkatan 3-5 kali lipat. Salah satu penyebab utama peningkatan kesejahteraan ini adalah akses masyarakat setempat terhadap sumberdaya agraria tanah, walaupun hanya memiliki lahan seluas 0,2 ha. Namun karena lahan yang ada termasuk produktif untuk lahan pertanian dan juga untuk tanaman buah Melon, maka cerita lama dan kisah masa-masa sulit pada saat masyarakat bekerja di perkebunan dapat ditinggalkan jauh. ‘Kini kami sudah sejahtera dan telah maju 3-5 langkah’, demikian tutur Pak Karno.
Berikut akan kami jelaskan secara lebih rinci bagaimana signifikansi program redistribusi tanah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Redistribusi yang diupayakan oleh masyarakat setempat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan kondisi kesejahteraan ke taraf yang jauh lebih baik. Perubahan tersebut diakui oleh seluruh masyarakat dan dapat ditinjau dari berbagai sudut di antaranya adalah perbaikan terhadap kepemilikan/kebendaan (pemilikan lahan sawah, penampakan rumah berserta segala isinya) dan perbaikan terhadap non materiil (rasa aman, pendidikan, orientasi terhadap masa depan, dan kehidupan sosial yang lebih baik).
Perbaikan materi yang tampak jelas adalah struktur bangunan rumah yang mulai permanen. Perbaikan-perbaikan rumah dilakukan setahap demi setahap sesuai dengan hasil panen padi. Perbaikan dari sisi non-materiil terutama dilihat dari tingkat pendidikan yang sudah dikecap oleh pemuda di kedua dusun tersebut. Jika pada saat sebelum redistribusi tamatan sekolah baru mencapai SMP saja, namun perbaikan kondisi ekonomi membawa pengaruh terhadap tingkat pendidikan di mana banyak yang sudah lulus SMU. Namun ada perbedaan antara dusun Sidomulyo dengan Sarirejo dalam hal tingkat pendidikan yang dicapai. Untuk Sarirejo banyak yang sudah menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi bahkan ada 10 orang yang menjadi ABRI. Sedangkan Sidomulyo agak sedikit ketinggalan karena satu pun pemudanya tidak ada yang mengenyam bangku perguruan tinggi.
Kesimpulan
Beberapa benang merah sekaligus kesimpulan yang dapat disampaikan dalam tulisan ini adalah:
1. Masalah agraria merupakan masalah yang kompleks dan salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah ketimpangan struktur agraria karena perbedaan akses terhadap sumberdaya agraria tersebut.
2. Konflik merupakan respons atas ketimpangan struktur agraria. Konflik juga dapat diakhiri dengan berbagai bentuk penyelesaiannya semisal redistribusi tanah.
3. Redistribusi tanah merupakan alternatif land reform by leverage sebagai respons atas harapan ‘ideal’ masyarakat yang belum diwujudkan oleh pemerintah yang dikenal dengan land reform by grace.
4. Kasus redistribusi tanah di dua dusun Desa Mendiro, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek dalam kurun waktu 4 tahun yang lalu.
5. Sebagai perwujudan land reform by leverage, kasus redistribusi di Desa Mendiro merupakan tuntutan atas ketidakaksesan masyarakat terhadap sumberdaya agraria tanah. Dan fakta menunjukkan bahwa pada saat masyarakat setempat akses terhadap sumberdaya agraria tanah walaupun hanya 0,2 ha sangat berarti dan mengisi ‘relung aktivitas masyarakat lokal sebagai petani’.
Pengakuan
Dalam versi yang sedikit berbeda, tulisan ini semula adalah artikel yang berjudul “Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur,” diterbitkan dalam Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Agustus 2007, hlm. 239-255.
Husain. 1997. Konflik Pertanahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. PKA, LP-IPB. 2000. Prosiding Seminar dan Lokakarya Metodologi Penelitian Agraria. Tidak Diterbitkan. PKA, LP-IPB. 2001. Laporan Akhir Studi Identifikasi Penyelesaian Kasuskasus Pertanahan/Agraria Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pendekatan Negosiasi Antar Stakeholders di Daerah. Tidak Diterbitkan. Kasdi, A. 2001. Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965. Yogyakarta: Penerbit Jendela. Sitorus, M.T.F. 2002. “Lingkup Agraria” dalam Suhendar et. al. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Bandung: Akatiga. Wiradi, G. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Insist Press.
Reforma Agraria Kehutanan: Pemulihan Hak dan Persemaian Peradaban Masyarakat di Kawasan Hutan ENDRIATMO SOETARTO, EKO CAHYONO
“Seseorang bukanlah warga negara, manakala ia tidak memiliki akses terhadap tanah.”
Pendasaran Makna Reforma Agraria
Amanat konstitusi telah menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 UUD 1945). Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960, lebih lanjut menjelaskan bahwa sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dimaksudkan di sini adalah “… dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.”
Selaras dengan hal itu, cita-cita Pendiri Bangsa (Founding Fathers) setidaknya ada tiga hal utama: 1) Mengubah susunan masyarakat, yaitu dari masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme, menuju ke arah susunan masyarakat yang bebas dari penindasan, bebas dari ketidakadilan struktural, bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia, serta menuju masyarakat demokratis; 2) membangkitkan jiwa merdeka dan semangat kemandirian serta mengikis mentalitas bangsa terjajah (di kemudian hari dirumuskan sebagai nation and character building); dan 3) membangun secara fisik sarana-sarana ekonomi untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Wiradi, 2009).
Dua amanat dasar di atas yang bertujuan untuk merombak beragam susunan dan ketimpangan struktural guna melahirkan keadilan sosial dan kedaulatan bangsa secara merata itulah yang menjadi substansi dari makna Reforma Agraria. Secara ringkas Reforma Agraria hakikat maknanya “Penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruhtani tak bertanah” (Wiradi, 2008). Maka, Reforma Agraria bukan sekedar soal distribusi tanah, lebih dari itu ia adalah alat “koreksi” bagi segala kondisi yang timpang, tidak adil, tidak berpihak dan menjauhkan dari prinsip-prinsip pemerataan, kedaulatan dan keadilan sosial. Ketiadaan dan pengabaian nilai-nilai dasar kedaulatan dan keadilan sosial rakyat pada gilirannya akan berimplikasi pada proses memiskinkan nilai kemanusiaan. Sebab, manusia punya hubungan berlapis-lapis dengan tanah dan sumber agrarianya. Tak hanya ekonomi-politik, namun juga ekologis dan spiritual. Terlepasnya hubungan manusia atas tanah dan sumber agrarianya agar menimbulkan keguncangan sosial-ekonomi-politik.
“Tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditi. Memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah sikap merendahkan hakikat masyarakat dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar. Dengan sendirinya akan melahirkan gejolak perlawanan.” (Polanyi, 1957)
Pendasaran tersebut penting mengingat masih kuatnya political iqnorance negara atas hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di kawasan hutan. Masyarakat lokal dan masyarakat adat di kawasan hutan negara dipisahkan dari ruang hidup (life space) mereka dengan banyak cara dan modus baik yang melalui legitimasi negara maupun oleh kelompok Trans National Coorporation (TNC). Sejarah pengabaian dan marginalisasi masyarakat lokal dan masyarakat adat di wilayah hutan adalah sejarah bagaimana kebijakan tata kelola kehutanan dijalankan dari waktu ke waktu dengan tetap mewarisi watak pengelolaan Kolonial yang lebih mendahulukan tegakan kayu dan abai atas hak kelola dan ruang hidup masyarakat lokal dan masyarakat adat yang sudah hidup bertahun-tahun di wilayah hutan. Sejak UU No 6 tahun 1967, diteruskan dengan UU no.41/1991 untuk menyebut tonggak-tonggak besarnya saja. Mereka dianggap masyarakat kelas dua dan tidak memilik hak sebagaimana warganegara lainnya di Indonesia. Akibatnya, muncul konflik agraria dan tenurial yang terus menerus dan muncul dimana-mana.
Selain pengabaian hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan itu, secara nasional diiringi dengan kebijakan ekonomi liberal berorientasi pertumbuhan dan pasar bebas. Singkatnya, sumber-sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya termasuk hutan diposisikan sebagai komoditas. Akibatnya, aset nasional mudah digadaikan demi kepentingan pasar global. Data BPN RI (2012) menyebutkan, 56% persen aset nasional kita dikuasai oleh 0,2 % penduduk Indonesia. Kemiskinan masih tinggi, guremisasi semakin meningkat, konversi lahan produktif meningkat, konflik agraria semakin semarak14. Ketimpangan struktural itu juga berakar dari kebijakan-kebijakan negara atau yang dilegitimasi oleh negara yang lebih berorientasi layanan untuk membuat karpet merah bagi kepentingan ekonomi pasar global daripada memperhatikan hak-hak kedaulatan rakyat dan masyarakat lokal/adat. Lahirnya program MIFEE (Merauke Integrated Food Energy Estate) di Papua dan banyaknya lisensi bagi model-model ekonomi ekstraktif atas sumber-sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya dapat menjadi contoh reflektifnya. Meminjam istilah Tamrin Amal Tamagola (2006), bisa jadi bangsa ini telah menjadi “Republik Kapling”. Karena itu, sebagian intelektual dan pejuang agraria menyebut bangsa ini telah jauh mengingkari mandat proklamasi. Mandat konstitusi UUD 1945 pasal 33 jauh panggang dari api. Dengan dasar masalah-masalah ketimpangan struktural di atas maka hakikatnya Reforma Agraria bertujuan untuk menjinakkan akibat distorsi mandat politik, ekonomi yang mengkhianati mandat konstitusinya dan cita-cita kebangsaan.
14 Berdasarkan data “Identifikasi Desa di Dalam dan di Sekitar Kawasan Hutan tahun 2007 dan 2009” yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, di Jawa dan Madura terdapat 4.614 desa hutan (18,54% dari seluruh desa yang ada di Jawa Madura tanpa DKI Jakarta). Sebanyak 366 desa berada di dalam kawasan hutan dan 4.248 desa berada di tepi kawasan hutan. Sebesar 12,61% jumlah penduduk Jawa Madura (12,81% jumlah KK), tinggal di desa hutan dengan menempati areal seluas 4.186.892 Ha. Data itu juga menyebutkan bahwa 99,45% desa hutan yang berada di dalam kawasan hutan dan 97,08% desa hutan yang berada di tepi kawasan hutan, sumber penghasilan utama masyarakatnya adalah pertanian. Dan 90,66% dari usaha tani yang menjadi sumber pendapatan utama keluarganya itu merupakan usaha tani tanaman pangan. Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa masyarakat desa hutan adalah petani gurem yang tidak memiliki lahan pertanian dan menggantungkan seluruh hidupnya dari usaha pertanian. Sektor kehutanan sendiri hanya dijadikan sumber penghasilan utama oleh kurang dari 1% masyarakat desa hutan di Jawa dan Madura. Yang lebih mencengangkan, berdasarkan
Sketsa Penyelewengan Pengurusan Kehutanan Indonesia
Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia masih belum keluar dari watak yang terwariskan dari model Domein Varklaring (1870). Seluruh wilayah dalam teritorial yang tidak ada pembuktian “hak kepemilikan” legalnya akan diklaim sebagai “milik negara”. Tujuannya adalah mendapatkan tanah murah untuk negara. Konsep Hutan Negara dan pembagian fungsi-fungsi kawasan hutan yang beragam menjadi bukti proses yang disebut dengan Teritorialisasi Kawasan Hutan. Merujuk pada pandangan Vandergeest, batasan definisi Teritorialisasi tersebut adalah “sebuah proses yang dibuat oleh negara untuk mengontrol orang dan aktivitasnya dengan cara membuat garis di sekeliling ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu masuk ke ruang
tersebut, dan dengan mengizinkan atau melarang aktivitas di dalam batasdata Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), besarnya batas ruang tersebut” (Vandergeest 1996, p. 159). Terdapat tiga tahap proses teritorialisasi tersebut: Pertama, negara mengklaim semua tanah yang dianggap 'bukan tanah siapa-siapa' sebagai milik negara. Pada tahap ini negara bermaksud untuk mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumberdaya alam. Tahap Kedua, penetapan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara terhadap sumberdaya alam. Setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, wilayah itu akan menjadi tertutup dan negara melarang siapa pun untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumberdaya alam di dalamnya kecuali jika negara mengizinkan atau memberikan konsesi. Tahap Ketiga, pada saat negara meluncurkan program yang bisa disebut sebagai “teritorialisasi fungsional”. Proses teritorialisasi ini telah lahir seiring dengan lahirnya beragam aturan dan kebijakan negara atas wilayah hutan yang bisa dilacak tonggak-tonggaknya sejak era Kolonial dan memuncak di era Orba dan tetap di teruskan hingga Era Reformasi. Lahirnya Undang-Undang Kehutanan Kolonial untuk Jawa dan Madura pada tahun 1865, dilanjutkan dengan pemberlakuan peraturan Domeinverklaring (1870), UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967, kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1970 dan diformalkan dalam serangkaian Peraturan Menteri Pertanian tahun 1980 dan 1981, hingga UU Kehutanan 41 tahun 199115. Semua tonggaktonggak kebijakan tersebut berakibat pada semakin mempersempit dan meluruhkan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di wilayah hutannya.
Selain proses teritorialisasi kawasan hutan atau juga kadang disebut sebagai proses negaraisasi hutan tersebut, persoalan akar masalah pengurusan hutan terkait erat dengan domain paradigmatis yang digunakan. Kritik paradigmatis atas ilmu kehutanan yang menjadi rujukan bagi pengelolaan hutan di Indonesia. Mazhab warisan Jerman Forestry School yang lebih mengorientasikan pada tegakan kayu dan teta tertib cara memanennya serta model konservasi Yellowstone, menjadi penguat, tidak adanya ruang bagi manusia di kawasan hutan.16
Dalam penggalan sejarah politik kebijakan agraria Indonesia, sektor kehutanan dan perkebunan luput menjadi objek Land Reform, yang disandarkan pada UUPA/1960. Padahal, sebagaimana diketahui umum, justru di kedua sektor itulah yang sebenarnya memiliki mandat untuk dikembalikan menjadi aset nasional bangsa, pasca kekuasaan Kolonial. Bukan wilayah pertanian yang sangat terbatas. Kontestasi politik dan kepentingan-kepentingan nasional yang bertarung waktu itu hingga lahirnya peristiwa politik September 1965, menjadikan mandat Reforma Agraria belum dijalankan dengan penuh. Meski telah dimulai di beberapa tempat, dalam sekala kecil. Setelah absen lebih dari 25 tahun diskursus dan kebijakan tentang Reforma Agraria, upaya menaikkan kembali persoalan Reforma Agraria di era Reformasi melahirkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Namun, sejarah kembali berulang. Wilayah Objek PPAN yang juga melibatkan wilayah-wilayah di kawasan hutan dan eks kelola fungsi kawasan hutan tak bisa dilakukan. Selain itu, situasi politik nasional dan belum adanya kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut berakibat pada belum berjalannya program tersebut sesuai dengan rencana. Layu sebelum berkembang.
Dalam konteks historis sebagaimana diungkapkan di atas, poin penting yang akan ditunjukkan adalah sejak era Kolonial belum adanya perombakan struktural yang serius dan menyeluruh dari tata kelola dan pengurusan wilayah kehutanan. Masalah-masalah tenurial kehutanan yang muncul lebih banyak diatasi dengan cara-cara teknokratis. Upaya-upaya reforma tenurial kehutanan (forest tenure reform) masih berputar pada ditangkap pada perbaikan-perbaikan yang bersifat instrumentalistik. Perubahan yang dilakukan berpusar pada soal TUPOKSI, batas kewenangan dan otoritas kelembagaan, perbaikan manajemen, peningkatan infrastruktur, evaluasi strategi kebijakan dan penguatan sumberdaya manusia pendukungnya. Dengan kompleksitas warisan sejarah problem struktural yang masih mengendap hingga sekarang ini, sulit berharap jika negara, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, mampu berpihak dan memperhatikan sungguhsungguh akar masalah tenurial kehutanan, yakni ketimpangan struktural (Penguasaan, Kepemilikan dan Penguasaan) atas hak-hak masyarakat lokal dan adat, kecuali dengan cara perombakan serius dalam semangat Reforma Agraria.
persentase keluarga miskin yang tinggal di desa hutan lebih dari dua kali persentase keluarga miskin di Indonesia.
15 Lebih jauh untuk menelusuri persoalan proses teritorialisasi negara di kawasan hutan ini dari masa ke masa dapat dilihat dalam Noer Fauzi et al (2013).
16 Lihat lebih jauh, Hariadi Kartodihardjo (2013).
Masalah-masalah Tenurial Baru Kehutanan
Selain masalah-masalah tenurial kehutanan yang mewaris dari sejarah kolonial yang membentuk wajah kebijakan dan tata kelola kawasan hutan hingga hari ini, dan belum mampu terselesaikan secara mendasar, sebagaimana diuraikan di bab sebelumnya, kini, masalah kehutanan ditantang dengan koteks baru yang mendesak untuk diselesaikan. Mulai dari tuntutan Hak Masyarakat Adat yang semakin sadar hak dasar mereka yang di dorong kran demokratisasi yang juga semakin terbuka. Kebijakankebijakan ekonomi ekstraktif nasional dan masuknya internasionalisasi kawasan kehutanan dalam program dan kebijakan global: Climate Change, ragam program REDD, peningkatan isu konservasi, krisis ekologis, krisis energi, pangan dan air, hingga program restorasi ekosistem.
Meningkatnya kesadaran atas pengakuan masyarakat lokal/adat yang ada di kawasan hutan, akibat perjuangan gigih kelompok Civil Soceity Organisation (CSO) baik yang berada di tujuan pengakuan adat maupun perjuangan agraria, juga diuntungkan oleh kondisi demokrasi pasca reformasi. Lahirnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 1999, dan semakin kuatnya gerakan lingkungan dan agraria di beragam level baik grass root hingga eksperimen aktivis yang masuk politik praktis ikut menyumbang mainstreiming hak-hak masyarakat adat dan lokal di kawasan hutan pasca Reformasi. Puncak dari perjuangan yang paling aktual dari pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sekitar hutan adalah Putusan MK 35/RUUX/2012. Putusan MK 35 adalah tonggak politik agraria paling penting di
Indonesia pasca Reformasi (Rachman et al. 2013). Namun pada intinya, melalui putusan MK 35 ini, ditunjukkan bahwa UU 41/1999 yang menjadi dasar legitimasi Kemenhut memiliki cacat konstitusional yang perlu diralat di beberapa pasalnya. Salah satunya dikeluarkannya status Hutan Adat dari kategori Hutan Negara. Singkatnya, semangat tenurial reform dari Putusan MK 35 adalah langkah penting dalam kepentingan Reforma Agraria Kehutanan yang lebih besar. Implikasinya sangat besar, bukan hanya pada titik pengakuan eksistensi MHA yang selama ini terabaikan, tetapi juga Hak Kelola-nya di kawasan hutan. Dengan demikian, Kemenhut dituntut untuk mengeluarkan wilayah hutan adat yang selama ini diklaim oleh negara. Ini bukan persoalan sederhana dan mudah. Sebab menyangkut kepentingan ekonomi-politik yang selama ini sudah nyaman dan dinikmati sebagai bagian dari domain keuntungan negara harus dilepaskan. Persoalan ini masih hangat dan berlangsung hingga kini. Dalam kerangka reforma agraria kehutanan, Putusan MK 35 menjadi tonggak penting sekaligus ujian, sampaikan mampu membuka dan menjawab tuntutan pengakuan hak HMA di kawasan hutan, khususnya dan masyarakat lokal pada umumnya.
Persoalan lain pelestari dan warisan silang sengkarut pengurusan tata kelola kehutanan adalah “internasionalisasi wilayah kehutanan”. Sejak diskursus pemanasan global dan perubahan iklim mengemuka secara internasional, muncul turunan beragam agenda global yang langsung maupun tidak terdorong dari isu tersebut. Ancaman krisis pangan, energi dan air menjadi tema yang mengglobal dalam satu dekade terakhir. Lebih lanjut kekawatiran global tersebut ikut memicu upaya mengatasinya bersimpul pada kebijakan mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim. Beragam inisiatif yang di dorong Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melahirkan beragam konsensus internasional lahir, termasuk Protokol Kyoto (1997), hingga protokol Doha (2012)17 dan di dukung ratusan negara di dunia. Dari sejarah diskursus perubahan iklim ini tampak bahwa sumber pertama “kegalauan global” sebagian besar merupakan keresahan negara-negara maju (Annex I), yang diintrodusir dengan masif melalui beragam politik konsensus internasional sehingga menjadi agenda seluruh bangsa di muka bumi, termasuk negara-negara berkembang (Non-Annex). Sebagai kenyataan empiris dampak buruk perubahan iklim tidak terbantahkan dan dirasakan oleh banyak bangsa di dunia. Namun, jika dilihat lebih jauh putusan dalam konsensus-konsensus internasional yang disepakati untuk menghadapi perubahan iklim, sejak Protokol Kyoto (1997) hingga Doha (2012), jelas tak memihak kepentingan kelompok negara berkembang.18 Secara lebih luas, agenda ekologis tidak bisa dilepaskan dari agenda ekonomi-politik. Mengutip Harvey, dapat dijelaskan bahwa “All ecological project (and arguments) are simultaneuosly political-economic projects (and arguments) and vice versa. Ecological arguments are never socially neutral any more than socio-political arguments are ecologically neutral “ (Harvey, 1996).19 Dengan pendasaran teoritik semacam ini maka sulit memisahkan isu perubahan iklim “dinetralkan” dari agenda ekonomi-politik global. Negara maju/utara atas negara-negara berkembang/selatan.
Bahkan dalam banyak hal, implikasi konsensus dalam putaran global justru menimbulkan “tanggung jawab” dan beban baru bagi negara-negara berkembang. Sebab serentak sejak lahirnya isu perubahan iklim diterima dunia, muncul isu turunan tentang REDD+, Perdagangan Karbon, Restorasi Ekosistem, Krisis Pangan, Krisis Energi, Krisis Ekologi, dan merebaknya isu Go Green, Green Earth, Green Live, dst. Setelah itu beriringanlah beragam mega proyek food estate, mega proyek land grabbing, beragam proyek ekstraktif energi (Geotermal, ragam ekstraksi tambang, Gas Alam, Biofuel, Mineral, dst). Semua mega proyek ekstraktif tersebut mengatasnamakan demi “menghadapi dampak dan ancaman Perubahan Iklim” baik dengan dalih mitigasi maupun adaptasi. Kenapa seolah alur isu global Perubahan Iklim menjadi “gerbang awal” bagi karpet merah agenda ekonomi-politiklingkungan yang lebih besar? Benarkah itu sekedar konsekuen logis yang alamiah, dan menjadi keharusan sejarah? Atau bagaimana seyogyanya memaknai isu Perubahan Iklim dan isu turunannya tersebut?. Di samping ketidakjelasan yang mendasari pertanyaan di atas, yang paling pasti adalah masyarakat lokal dan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan tetap menjadi korban dan sebagian besar justru tereksklusi dari ruang hidupnya sendiri. Kawasan hutan dijaga dan lestarikan demi mematuhi kesepakatan global, namun nasib hak rakyatnya sendiri digadaikan. Singkatnya, semangat reforma tenurial kehutanan yang belum terwujud harus menghadapi tantangan baru dalam agenda internasionalisasi kawasan hutan yang juga tak berpihak pada masyarakat lokal dan adat.
17 Secara hukum Protokol Kyoto mewajibkan Negara Annex I menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode tahun 2008-2012. Namun pada intinya protokol Kyoto berusaha meringankan beban Negara maju melalui tiga cara yaitu; mekanisme pembangunan bersih (CDM), pelaksanaan bersama (joint implementation), dan perdagangan karbon. Cara-cara tersebut dianggap “menguntungkan” bagi Negara berkembang (non Annex), karena melalui CDM, Negara Annex I membantu beberapa proyek pembangunan di Negara berkembang. ternyata
dalam mekanisme CDM justru Negara maju Annex I lebih diuntungkan, karena untuk menurunkan emisi GRK menjadi lebih murah dari pada mitigasi di dalam negerinya sendiri. Karenanya Annex I menyebut dua mekanisme CDM sebagai mekanisme fleksibilitas (flexibility mechanism). Dalam pelaksanaan CDM, komoditi yang diperjualbelikan adalah reduksi emisi GRK tersertifikasi, yang dikenal dengan CER (certified emission reduction). Sebagai ilustrasi emisi dapat dibeli melalui CDM dengan harga 3 dolarAS-20 dolar AS per ton karbon. Ini jauh lebih hemat karena biaya penurunan emisi di dalam negeri (Negara maju) mencapai 125 dolar AS. Oleh Negara maju (AS) hal ini disebut sebagai efektif secara ekonomis. Meski sudah untung secara ekonomis ternyata AS juga tetap tidak mau meratifikasi Protokol Kyoto bersama dengan China, India. Negara maju yang mau meratifikasi protokol Kyoto adalah Jerman dan Swedia
18 Lebih jauh lihat, Eko Cahyono (2013).
19 “Semua proyek-proyek ekologi (berikut argumentasinya) pada dasarnya secara simultan juga merupakan proyek ekonomi politik (dan argumentasinya), demikian pula sebaliknya. Argumentasi ekologi tidak pernah lagi bebas dari nilai-nilai sosial, dibanding argumentasi ekonomi politik yang umumnya masih bebas ekologi” (Harvey, 1993).
Relevansi dan Tantangan Reforma Agraria Kehutanan
Dengan pendasaran beberapa level kompleksitas masalah struktural baik karena warisan historis Kolonial, Orde Baru hingga tantangan global pasca reformasi di atas tampak bahwa mewujudkan Reforma Agraria Kehutanan tidaklah mudah dan mesti melihat beragam akar masalah dan tantangan yang dihadapi. Namun demikian, inisiatif-inisiatif reform kehutanan yang sudah muncul mesti segera dimaknai lebih jauh dan dorong lebih kuat.
Lahirnya putusan MK 35 misalnya, mesti tidak hanya dilihat sebagai konstruksi produk legalitas semata, namun mesti diperbesar sebagai pesan politik dan kebudayaan. Artinya, debat dan responsnya bukan sekedar terjebak pada bagaimana posisi hukum, kekurangan, dan pemenuhan syarat legalitasnya. Lebih dari itu, Putusan MK 35 secara politik mesti diletakkan sebagai tonggak kemandekan politik MHA dari masa “keterjajahannya” secara sistemik dalam semua dimensinya. Putusan MK 35 juga menunjukkan “ralat konstitusional” atas kebijakan negara di wilayah hutan dan pengakuan hukum negara atas MHA. Pengakuan politik melalui Putusan MK 35 itu, kini, MHA memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya di Indonesia. Dengan kata lain, MHA telah dipulihkan hak kewarganegaraannya sebagai subjek hukum, dan dipulihkan pula kehidupan sosial-politik dan ekonominya. Jika benar hal ini dikukuhkan maka MHA bukan hanya mendapatkan pemulihan hak sosial-ekonomi dan politik namun juga dipulihkan kebudayaannya. Sebab kebudayaan dan sekaligus peradaban hanya bisa lahir jika MHA memiliki hak atas ruang hidup dan teritorialnya. Dengan pandangan semacam ini maka sebenarnya reforma tenurial kehutanan –yang merupakan salah satu bagian dari Reforma Agraria Kehutanan genuine—bukan semata bertujuan pemulihan hak hukum, politik, ekonomi dan sosial tetapi juga hak kultural, kebudayaan dan mengembalikan persemaian peradaban.
Tujuan mulia dari Reforma Agraria Kehutanan yang cukup berat itu tak akan pernah terwujud tanpa ada kesungguhan poliitical will dari pucuk pimpinan negara. Sebab salah satu syarat dasar Reforma Agraria adalah berpadunya tiga wilayah saling mengisi yaitu melalui kombinasi dari apa yang disebut Borras sebagai “tiga prinsip pengarah”: 1) Inisiatif reform yang kuat “dari atas” oleh para aktor negara; 2) Mobilisasi dan partisipasi aktif rakyat “dari bawah”; dan 3) Interaksi negara dan masyarakat yang positif dan saling memperkuat di seputar pro-poor policy (Boras 1984). Maka selain mendorong komitmen dan kerja politik untuk membangun kesungguhan inisiatif reform dari pemerintah/negara dan memperkuat dan memperbesar perjuangan land reform by leverage (pendongkrak dari bawah) bersama kekuatan kekuatan perjuangan rakyat, diperlukan satu pengondisian interaksi positif antara rakyat dan negara. Peran intermediary role inilah yang menjadi satu tantangan sendiri yang masih jarang digenapi. Sehingga perlu strategi dan konsolidasi bersama kelompok civil society, khususnya para ilmuwan dan intelektual kampus, dan segenap scholar-activist agraria dan kehutanan guna menjembatani bagaimana suara “elite dan massa” bisa berinteraksi dengan positif. Melalui beragam strategi policy dialogue dalam beragam kesempatan politik yang terbuka. Putusan MK 35 misalnya, tampak belum menjadi agenda bersama kalangan intelektual kampus untuk ikut terlibat dan berkontribusi untuk memperkuat legitimasi ralat praktik dan kebijakan kehutanan di Indonesia berikut memperlancar proses implementasinya.
Sebab Reforma Agraria, termasuk di sektor kehutanan adalah bagian dari agenda bangsa yang belum terwujudnyatakan. Maka selayaknya semua kelompok anak bangsa untuk terlibat nyata. Namun demikian, Reforma Agraria bukan hanya bertujuan mengenyahkan problem kemiskinan, dan meningkatkan kemakmuran semata, sebab itu baru langkah awal. Pesan utama dari mandat Reforma Agraria, termasuk di sektor kehutanan sejatinya adalah memulihkan derajat kemanusiaan, kehormatan dan pemulihan ruang hidup rakyat agar kembali memiliki kampung halamannya sendiri. Di sektor kehutanan maka subjek RA yang harus dipulihkan adalah masyarakat lokal dan MHA yang hidup di kawasan hutan. Makna pemulihan dan mengembalikan kampung halaman bukan sekedar fisik tetapi juga mental dan spiritual. Sebab manusia memiliki hubungan yang berlapis-lapis tanah dan sumberdaya alamnya yang bersifat abadi. Dengan demikian RA tak hanya mereform kondisi pemulihan politik, sosial dan ekonomi tetapi juga kebudayaan dan eksistensi manusia. Maka, agenda reforma agraria kehutanan tidak boleh diletakkan sekedar affirmative action atau sub ordinat atau bagian agenda program-program pemberdayaan masyarakat, community development, corporate responcibility dan program sejenisnya. Seiring dengan itu, kebijakan untuk mendorong RA ditantang oleh perubahan politik di level internasional dan nasional, khususnya pasca desentralisasi. Tidak sepenuhnya ideasi desentralisasi menjadi transfer dan pelimpahan politik yang memungkinkan daerah dapat lebih setara dengan pusat. Sebaliknya, sebagian yang terjadi, desentralisasi mendorong proses peluruhan peran dan otoritas negara, khususnya dalam pengelolaan sumbersumber agraria di daerah. Di level internasional, semakin terbukanya ekonomi liberal yang dianut oleh kebijakan negara menciptakan beragam ketidakpastian. Ada 3 (tiga) kekuatan yang menyebabkan ketidakpastian tersebut. Pertama, penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global di bawah hegemoni kapitalis. Kedua, perubahan teknologi yang sangat cepat. Dan Ketiga, konsentrasi pemilikan dan uang oleh si kaya dan si kuat. Penciptaan ekonomi global dan kemajuan teknologi tidak mesti mendorong ketidakstabilan. Namun ketika kedua kekuatan tersebut digabung dengan konsentrasi pemilikan kapital hasilnya adalah instabilitas dan disorder. Internasionalisasi juga mengedepankan effisiency, profitability, dan competitiveness yang lebih menguntungkan pemodal besar dan ikut menyumbang penciptaan ketimpangan global (Soetarto, 2011). Kondisi ini menjadi konteks penting untuk melihat bagaimana masuknya agenda global di Indonesia, termasuk di wilayah sektor kehutanan yang justru menambah kompleks ketimpangan struktural di dalamnya.
Di antara tantangan internasionalisasi kawasan hutan tersebut adalah sejak masuknya agenda-agenda besarnya, REDD+, ijin Restorasi Kawasan Hutan, orientasi peningkatan agenda-agenda konservasi dengan dalih Eco-Tourism dan upaya mitigasi dan adaptasi atas beragam krisis akibat climate change (Food, Energy dan Water) dll. Agenda-agenda tersebut menuntut agar kebijakan-kebijakan negara dalam hal ini Kehutanan, dan Kementerian/Lembaga negara terkait tidak semata mengamini dan patuh demi tujuan diterima dalam “pergaulan global”, namun justru sering kali abai dan ingkar jika kebutuhan kawasan hutan dihadap-hadapkan dengan pentingnya pengakuan dan perluasan Hak Kelola rakyat (masyarakat lokal/adat) di kawasan hutan. Terhambatnya pelaksanaan Putusan MK 35/PUU-X/2012 menjadi salah satu contoh aktual bagaimana “tidak mudah”-nya pelepasan dan pengakuan Hak Kelola Masyarakat Adat di kawasan hutan20. Reforma Agraria Kehutanan memiliki arti penting untuk memastikan bahwa pengakuan hak kelola rakyat di sekitar kawasan hutan dapat terjadi berikut mandat penyelesaian konflik tenurial yang melingkupinya. Mandat Tap MPR IX/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Agraria belum menjadi semangat dan pijakan utama bagi kebijakan pengelolaan kawasan hutan. Beberapa inisiatif tenurial reform kehutanan muncul namun belum menjadi dasar perubahan kebijakan tata kelola kehutanan. Misalnya, Road map Tenurial Kehutanan oleh CSOs di Lombok, tahun 2011 yang memiliki tiga agenda utamanya: 1) percepatan pengukuhan kawasan hutan, 2) penyelesaian konflik tenurial, dan 3) perluasan hak kelola rakyat.21 Tahun 2012, muncul inisiatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan program Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh 12 Kementerian dan Lembaga (NKB 12 K/L) di Istana Negara, untuk agenda Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan. Agenda utama NKB 12 K/L memiliki satu semangat dengan Road map Tenurial Kehutanan Lombok, yakni: 1) harmonisasi kebijakan dan regulasi, 2) percepatan pengukuhan kawasan hutan, 3) penyelesaian konflik agraria. Inisiatif NKB 12 K/L memiliki arti penting bukan hanya pembesaran perhatian bagi penyelesaian masalahmasalkah kehutanan secara mendasar dan menyeluruh namun juga terobosan politik untuk melibatkan multisektor kementerian dan lembaga yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.22
Inisiatif reform kehutanan yang cukup berpengaruh lainnya adalah lahirnya Putusan MK 35/PUU-X/2012. Mandat putusan ini bukan hanya pada ralat konstitusional atas kebijakan dan regulasi negara atas MHA dan kawasan hutan, namun juga pengakuan dan pemulihan hak-hak MHA dan ruang hidupnya sebagai warganegara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara di republik ini. Dengan mendasarkan pada inisiatif tenurial reform kehutanan yang sudah dan sedang berjalan, semangat Reforma Agraria Kehutanan memiliki relevansi dan kontekstualisasinya untuk menaikkan inisiatif tenurial tersebut pada level yang lebih tinggi dan bersifat menyeluruh serta mampu menjadi agenda nasional langsung di bawah otoritas presiden.
Bukan sekedar agenda sektoral dan tambal sulam. Sebab, perombakan ketimpangan struktural (penguasaan, kepemilikan dan peruntukan) di sektor kehutanan merupakan salah satu dasar penting untuk menjalankan Reforma Agraria genuine mandat UUPA/1960.
Reforma Agraria bukan hanya berdimensi politik dan ekonomi namun juga mesti diletakkan sebagai strategi kebudayaan. Sebab, yang menjadi tujuan akhirnya bukan sekedar mengembalikan hak politik dan ekonomi rakyat atas daulat agrarianya, namun, kedaulatan atas tanah dan sumber agrarianya membawa tersebut membawa implikasi bagi pemulihan peradaban, pemulihan kampung halaman, sehingga kebudayaan dan peradaban bisa dipulihkan dan disemaikan kembali. Dengan orientasi makna Reforma Agraria semacam ini dan gambaran sketsa peta masalah tenurial kehutanan sebagaimana diuraikan di atas, maka bisa dibayangkan betapa tak mudahnya Reforma Agraria kehutanan dijalankan, sekaligus, betapa mulianya jika mampu diemban dan wujudnyatakan.
“S’lamatkan Rakyatnya, slamatkan Puteranya Pulaunya, Lautnya Semuanya. Majulah Negerinya, Majulah Pandunya. Untuk Indonesia Raya” (Reff. Indonesia Raya, Stanza 3) .
20 Pasca putusan MK 35, Kementan mengeluarkan 1 Surat Menteri Kehutanan dan 1 Permenhut no 62 tahun 2013, yang dapat mengancam sulitnya pelaksanaan putusan MK 35.
21 Lebih jauh lihat Safitri et al. (2011).
22 Lihat lebih jauh: http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/1254-kpk-dan-12- kementerian-lembaga-tindak-lanjuti-kesepakatan-percepatan-pengukuhan-kawasanhutan.
Pengakuan
Tulisan ini semula adalah salah satu bab dalam buku Reforma Agraria Sektor Kehutanan: Ragam Masalah dan Tantangan. Bogor: IPB Press, 2018.
Daftar Pustaka
Borras Jr, Saturnino M. 1984. The Bibingka Strategy in Land Reform Implementation: Autonomous Peasant Movements and State Reformists in the Philippines. Quezon City: Institute for Popular Democracy. Cahyono, Eko. 2013. “Negara, Perubahan Iklim dan Krisis Sosial-Ekologis: Sebuah Telaah Awal Perspektif Ekologi Politik,” makalah disampaikan dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, tanggal 24 Mei 2013. Harvey, David. 1993. Justice, Nature and The Geography of Deference. Massachusetts: Blackwell Publisher, Inc. Kartodihardjo, Hariadi (Peny). 2013. Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Bogor: Forci dan Tanah Air Beta. Polanyi, Karl. 1957. The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, Boston: Beacon Press. Rachman, Noer Fauzi et al. 2013. A Recent Development of Forest Tenure Reform in Indonesia The Status of Masyarakat Adat as Rights-Bearing Subjects after the Indonesian Constitutional Court Ruling of the Case Number 35/PUU-X/2012. Bogor: Sajogyo Institute dan Shamdana Institute. Safitri, Myrna et al. 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia. Prinsip, Prasyarat dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia. Jakarta: Huma, Epistema, AMAN, Sajogyo Institute, dll. Shohibuddin, Mohamad (Peny). 2008. Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute. Soetarto, Endriatmo. 2011. “Reforma Agraria dan Akses Reform, Dalam Konteks Internasionalisasi dan Desentralisasi, Wewenang Negara”,
Makalah disampaikan pada Konperensi Nasional PERHEPI, Bogor, Juli 2011. Tamagola, Tamrin Amal. 2006. Republik Kapling. Yogyakarta: Insist Press. Vandergeest, Peter. 1996. “Mapping nature: territorialization of forest rights in Thailand”. Society & Natural Resources. Vol. 9, Issue 2. Wiradi, Gunawan. 2009. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Bandung: Akatiga.
Petani Muda sebagai Pelanjut Estafet Pertanian di Indonesia
ENDRIATMO SOETARTO, MARTUA SIHALOHO, DINA NURDINAWATI, RAI SITA, TRI BUDIARTO
Pendahuluan
Petani muda atau istilah asingnya young farmers merupakan isu penting yang menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia (Ariyo dan Mortimore 2012; Chinsinga dan Chasukwa 2012; Proctor dan Lucchesi 2012; Brooks et al. 2013; Leavy dan Hosaain 2014; Irungu et al. 2015; Som et al. 2018; Eitsrup et al. 2019; May et al. 2019; Yami et al. 2019). Pertemuan G20 tahun 2017 di Hamburg-Jerman bahkan secara khusus mengambil isu pemuda atau ‘youth’ untuk menegaskan pentingnya pemuda dalam pembangunan pertanian di pedesaan serta ketahanan pangan di negaranegara berkembang. Hal ini berkaitan erat dengan problem demografi yang sedang terjadi di berbagai negara di mana jumlah pemuda sudah mencapai 1/5 dari total populasi. Tercatat bahwa pada tahun 2017 jumlah kaum muda yang berusia 15-24 tahun di dunia mencapai 1,2 miliar. Sebagaimana ditegaskan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization), pertanian adalah sumber lapangan pekerjaan kedua terbesar di dunia. Sektor pertanian di pedesaan dapat menjadi jawaban dari perkembangan populasi orang muda. Pertanian potensial menyediakan kesempatan kerja bagi orang muda yang semakin meningkat jumlahnya (Proctor dan Luccesi 2012; Yami et al. 2019). Pertanian masih dan akan menjadi sumber lapangan pekerjaan utama dalam jangka menengah dan jangka di berbagai negara meskipun share dari sektor ini dibandingkan sektor yang lainnya mengalami penurunan.
‘Reb r an d i n g ’ Citra Pertanian di Pedesaan
Dalam konteks pembangunan pertanian di pedesaan, keberadaan pemuda bisa menjadi peluang sekaligus menjadi ancaman. Pemuda bisa menjadi peluang atau disebut oleh Brooks et al. (2013) dan Som et al. (2018) dengan istilah ‘bonus pemuda’ (youth dividend) yaitu apabila mereka bisa dilibatkan untuk mengembangkan sektor pertanian di pedesaan. Sebaliknya peningkatan jumlah populasi pemuda dapat berisiko menjadi ‘bencana demografi’ (demographic disaster) apabila lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi mereka tidak tersedia. Bonus demografi atau demographic dividend dari keberadaan pemuda harus disinergikan dengan kebutuhan untuk membangun sektor pertanian di pedesaan yang sekian lama terjebak dalam citra bahwa pertanian adalah pekerjaan yang ketinggalan zaman dan tidak mampu memberikan pendapatan yang memadai (an out-dated field with minimal financial returns).
Melibatkan pemuda dalam sektor pertanian di pedesaan sejalan dengan kebutuhan untuk menata sektor pertanian secara komprehensif. Petani muda dapat memberikan energi, semangat dan inovasi baru. Petani muda dapat menjadi suatu katalisator untuk mengubah citra pertanian (Brooks et al. 2013; Som et al. 2018; Eistrup 2019). Melalui merekalah proses ‘rebranding’ sektor pertanian di pedesaan dapat dilakukan. Petani muda sangat potensial untuk mendorong perubahan struktural dalam pengembangan pertanian. Pemuda akan sangat berperan dengan 3 (tiga) karakter penting yang melekat pada mereka yaitu: high-tech, high-risk, dan high-return agriventure. Petani muda identik dengan inovasi dan efisiensi. Dalam berbagai tantangan dan risiko di dunia pertanian, petani muda memiliki potensi untuk lebih resilien dan adaptif. Mereka digambarkan dalam profil petani yang lebih menggunakan pendekatan kewirausahaan serta sangat potensial dalam membangun jejaring-jejaring pasar baru. Melalui mereka inilah sistem pertanian berkelanjutan dengan pola penggunaan lahan dan sumberdaya yang lebih efisien juga terus diadopsi. Hal ini pulalah yang tampaknya juga menjadi perhatian dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang juga menekankan pentingnya melibatkan ‘pemuda’ dalam pertanian karena melalui merekalah potensi untuk mengembangkan produktivitas pertanian yang lebih berkelanjutan dapat diupayakan.
Indonesia dalam Pusaran Pertanian yang Meluruh
Dalam konteks Indonesia, peran strategis sektor pertanian bukan hanya mencakup kontribusinya sebagai penyangga perekonomian nasional, tetapi juga dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pendapatan masyarakat. Secara empiris hal ini terbukti bahwa ketika krisis moneter melanda negeri ini pada tahun 1998 yang lalu ternyata sektor pertanian lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dari sektor lain.
Dalam pembangunan pertanian, petani adalah aktor utama yang berperan sebagai subjek sekaligus objek. Petani adalah subjek dalam posisinya sebagai pelaku ekonomi khususnya ataupun warga negara pada umumnya. Petani adalah aktor utama yang menentukan wajah sektor pertanian. Di sisi lain, dalam konteks evaluasi ataupun perumusan kebijakan, maka petani (sama halnya dengan kelompok masyarakat yang lain) adalah objek yang karakteristiknya perlu dipahami secara komprehensif dan mendalam. Pada Tabel 4.1 berikut ini disajikan gambaran mengenai perubahan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia dari 2003 ke 2013.
Tabel 4.1
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Pulau
| No Pulau | Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Perubahan | Perubahan | |||
| ST 2003 | ST 2003 St 2013 Absolut % | Absolut | % | ||
| 1 | 1 Sumatera 6.615.985 628.702 -328.383 -4,96 | 6.615.985 | 628.702 | -328.383 | -4,96 |
| 2 | 2 Jawa 17.955.843 13.428.498 -4.527.345 -25,21 | 17.955.843 | 13.428.498 | -4.527.345 | -25,21 |
| 3 | 3 Kalimantan 1.631.251 1.556.229 -75.022 -4,60 | 1.631.251 | 1.556.229 | -75.022 | -4,60 |
| 4 | 4 Sulawesi 2.417.439 2.260.964 -156.475 -6,47 | 2.417.439 | 2.260.964 | -156.475 | -6,47 |
| 5 | 5 Bali & Nusa Tenggara 1.941.752 1.787.700 -154.052 -7,93 | 1.941.752 | 1.787.700 | -154.052 | -7,93 |
| 6 | 6 Maluku & Papua 669.914 814.476 144.562 21,58 | 669.914 | 814.476 | 144.562 | 21,58 |
| L | Total 31.232184 26.135.469 -5.096.715 -16,32 | 31.232184 | 26.135.469 | -5.096.715 | -16,32 |
Sumber: BPS (2013)
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penyusutan jumlah rumah tangga usaha pertanian terjadi hampir di semua pulau di Indonesia, kecuali di Papua dan Maluku. Penyusutan terbesar terutama terjadi di Pulau Jawa, yang mana 25% rumah tangga yang pada mulanya mengusahakan pertanian, kini (di tahun 2013) mereka berbondong-bondong meninggalkan sektor tersebut. Pada aras yang lebih makro, hasil sensus pertanian pada tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 sebanyak 26,13 juta rumah tangga atau menurun sebanyak 5 juta rumah tangga bila dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian pada tahun 2003. Lenyapnya sekitar 5 juta petani dalam sepuluh tahun terakhir merupakan bagian dari proses transformasi struktur ekonomi yang menandai meningkatnya aras kemajuan suatu negara. Dalam hal ini, prosesnya selalu ditandai dengan terus mengecilnya peran sektor pertanian secara gradual dalam perekonomian. Sementara pada saat yang sama, peran sektor industri dan jasa perlahan kian mendominasi. Namun di sisi lain, berkurangnya pekerja sektor pertanian juga menunjukkan gejala tersisihnya petani dari sektor pertanian untuk kemudian memilih menggeluti sektor informal di perkotaan.
Fenomena menurunnya jumlah rumah tangga usaha pertanian memunculkan pertanyaan, “Siapa mereka yang meninggalkan sektor pertanian dan siapa yang bertahan berusaha di sektor pertanian?”. Hal ini bisa dijawab dengan melakukan analisis perubahan jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut luas penguasaan lahan. BPS (2013) melalui publikasi Sensus Pertanian 2013 melansir bahwa rumah tangga pertanian yang meninggalkan sektor pertanian adalah rumah tangga yang menguasai lahan kurang dari satu hektare. Jika pada tahun 2003 jumlahnya mencapai 9,3 juta rumah tangga maka pada tahun 2013 berkurang menjadi 4,3 juta. Kelompok rumah tangga inilah yang diduga kuat berkontribusi pada berkurangnya jumlah rumahtangga petani. Rumah tangga dengan penguasaan lahan kurang dari satu hektare umumnya merupakan petani berpendidikan dan pendapatan rendah.
Gambar 4.1
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (dalam Jutaan) Menurut Luasan Lahan yang Dikuasai
Sumber: BPS (2013)
Ketika usaha taninya tidak memberikan hasil yang baik atau tidak memberikan kepastian maka kelompok ini (petani dengan luas lahan yang dikuasai <1 Ha) umumnya beralih profesi dan atau melepaskan lahannya. Hal ini sejalan dengan semakin maraknya pembangunan infrastruktur terutama di Pulau Jawa yang turut mengambil area-area pertanian yang produktif. Lahan pertanian semakin berkurang karena sifat ekonomi yang berkembang di negeri ini cenderung kapitalistik yang ekspansif. Konversi lahan juga sulit terbendung karena ketiadaan insentif yang bisa merawat minat petani terhadap profesinya. Akibatnya, petani seringkali menjadi mudah melepaskan lahan pertaniannya kepada pemilik modal. Pada tahap lebih lanjut, terjadilah gejala rekonsentrasi penguasaan tanah. Situasi semakin kompleks karena nilai tanah yang semakin tinggi serta kecenderungan pembangunan yang membentuk hubungan sosio-agraria yang asimetris.
Di tengah sulitnya hidup menjadi petani di Indonesia, masih terdapat 26,13 juta yang tergolong rumah tangga pertanian. Subsektor Tanaman Pangan terlihat mendominasi usaha pertanian di Indonesia. ST 2013 mencatat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Indonesia adalah di Subsektor Tanaman Pangan dan Subsektor Peternakan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian Subsektor Tanaman Pangan adalah sebanyak 17,73 juta rumah tangga dan jumlah rumah tangga usaha pertanian Subsektor Peternakan adalah sebanyak 12,97 juta rumah tangga. Merekalah tumpuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi 250 juta penduduk di negeri ini.
Pemuda Aktor Pelanjut Masa Depan Pertanian
Salah satu aktor penting dalam pertanian yang menentukan masa depan pertanian di Indonesia adalah para petani muda. Jika pertanian sudah tidak lagi menjanjikan kesejahteraan maka keengganan untuk bekerja di bidang pertanian tentu semakin lama akan semakin terasa. Ditambah lagi dengan akses terhadap pendidikan yang semakin mudah bahkan sampai ke tingkat pedesaan menjadikan para pemuda ini jauh lebih ‘berpendidikan’ dibandingkan pemuda di masa lampau, artinya pilihan pekerjaan pun akan semakin beragam untuknya. Sehingga muncul kekhawatiran akan masa depan pertanian di Indonesia.
Kesalahan dalam perumusan kebijakan bagi pembangunan pertanian di Indonesia, tentu akan menjadi hal yang fatal. Menurut (Stevens dan Jabara 1988), kegagalan program pembangunan di negara-negara berkembang, memberikan pelajaran tentang semakin pentingnya hal-hal berikut, seperti: (1) pengetahuan mengenai kondisi empiris pertanian yang terjadi di lapangan, dan (2) menghindari asumsi yang keliru. Gambaran struktur umur petani utama di Indonesia tersaji pada Gambar 4.2.
Gambar 4.2 Jumlah Petani Utama Menurut Umur
Sumber: BPS (2013)
Krisis regenerasi menjadi salah satu bentuk kekhawatiran bagi keberlanjutan dan masa depan pertanian. Dalam rentang hampir satu dekade, angka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Jawa mengalami penurunan, dari yang semula 43% (tahun 1993) menjadi 32% (tahun 2010). Data BPS tahun 2011 menyebutkan jumlah pemuda sebanyak 62,92 juta jiwa, hanya sekitar 6,9 juta jiwa atau sekitar 11 % yang bekerja di sektor pertanian, sisanya ‘bekerja’ di sektor lain yang tidak juga bisa didefinisikan sebagai pekerja tetap. Menurunnya generasi muda pertanian ini seiring dengan penurunan secara total tenaga kerja pertanian di Indonesia. Hasil Sensus Pertanian BPS 2013 menyatakan bahwa dalam rentang satu dekade terakhir ini terdapat penurunan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) tanaman pangan sebanyak 979.867 jiwa dari yang semula 18.708.052 jiwa (2003) menjadi 17.728.185 jiwa (2013). Apabila ditambah dengan RTUP tanaman non-pangan, maka jumlah keseluruhan petani di Indonesia adalah 26,13 juta jiwa (BPS 2013) yang juga mengalami angka penurunan.
Riwayat Penyingkiran Pemuda dari Pertanian: Kasus di Bantul dan Bengkulu Utara
Makin rendahnya usia muda dalam pekerjaan berbasis tanah di berbagai negara di dunia adalah akibat dari kebijakan dan kondisi struktural pertanahan yang kompleks. White (2011) menyebutkan beberapa faktor penyebab semakin rendahnya proporsi pemuda yang bekerja di sektor pertanian yaitu:
1. Terjadi penurunan pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian (deskilling youth on agriculture knowledge).
2. Menurunnya kehidupan pertanian dan pedesaan sebab pembangunan dan kebijakan yang bias perkotaan.
3. Jika pun anak muda ingin bertani, tidak ada akses atas tanah bagi mereka. Budaya patriarkis dan gerontokrasi, dimana masyarakat berorientasi mementingkan orang dewasa ketimbang anak muda.
4. Terdapat masalah serius yang terjadi di keluarga pedesaan Indonesia, yakni keterlepasan tanah keluarga. Orang tua harus memodali anak menempuh pendidikan dengan cara menjual cadangan kekayaan mereka, utamanya tanah.
5. Ancaman pembangunan ekonomi ekstraktif dan pembangunan infrastruktur yang mengkonversi lahan-lahan produktif pertanian, atau mengubah pertanian skala rumah tangga menjadi skala korporasi.
Penelitian dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Desa Sidomulyo di Kabupaten Bantul dan Desa Tebing Kaning di Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bantul merupakan salah satu lumbung padi bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan areal luasan lahan sawah sebesar 30 persen dari luas keseluruhan wilayah kabupaten. Kabupaten Bantul masih eksis dengan pertanian padi sawah di tengah gempuran industri jasa dan pariwisata di Provinsi DIY. Sementara itu, Kabupaten Bengkulu Utara, di lokasi penelitian merupakan areal persawahan yang masih eksis di tengah masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, relatif masih banyak terdapat pemuda yang terjun di sektor pertanian, khususnya pertanian padi sawah dibanding kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Tabel 4.2 menunjukkan karakteristik petani muda di dua lokasi penelitian secara singkat berdasarkan data responden penelitian.
Tabel 4.2
Karakteristik Petani Muda di Dua Lokasi Penelitian, 2018
| Karakteristik Petani Muda di Dua Lokasi Penelitian, 2018 | ||
| Karakteristik Petani Muda | Lokasi Penelitian | |
| Desa di Bengkulu Utara Desa di Bantul Mayoritas laki-laki, perempuan berperan | Mayoritas laki-laki, perempuan berperan membantu laki-laki | |
| Jenis Kelamin Rata-rata | membantu laki-laki (suami atau orang tua) dan mengerjakan pertanian tanaman pekarangan. | (suami atau orang tua) dan mengerjakan pertanian tanaman pekarangan. Sebagian besar tamat SMA dan |
| tingkat Pendidikan | SD, SMP. Sebagian kecil tamat SMA | SMP, sebagaian kecil perguruan tinggi. |
| Lanskap | Usia Rata-rata 36 Tahun Rata-rata 36 Tahun | Rata-ra 36 Tahun |
| Lanskap Komoditas | lahan sawah Sawah Terasering Hamparan | Hampran |
| Pertanian | Padi sawah, sayuran, dan buah dan kelapa sawit Pengairan aliran air sungai, | Padi, jagung, kacang, cabai dan komoditas holtikultur lainnya Pengairan menggunakan sumur |
| Kondisi pertanian padi sawah Peran | kondisi irigasi rusak, serangan hama penyakit. Banyak beralih ke holtikultura, karet & kelapa sawit. | bor. Debit air berlimpah saat musim hujan, budidaya pertanian rotasi, banyak beralih dari padi ke komoditas holtikultur. |
| Peran pertanian padi sawah dalam ekonomi rumah tangga | Sebagaian besar sebagai pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama adalah buruh sawit, buruh karetdan bengkel. Hanya Sebagian kecil petani muda yang menjadikan pekerjaan utama | Sebagai sector utama ekonomi rumah tangga, namun perlu disumbang oleh sector lain di luar pertanian padi sawah (off-farm, non farm). Petani yang terjun di sektr luar pertanian memilih Kembali lagi bekerja di sector pertanian padi sawah. |
| Luasan lahan yang dikuasai | Rata-rata 0,5 Ha, dengan luasan lahan tertinggi sebesar 2 Ha. | Rata-rata 0,1 Ha, dengan luasan lahan tertinggi sebesar 0,4 Ha. |
Pertanian padi sawah di Desa Sidomulyo sebagaimana di dua desa lain di Kecamatan Bambanglipuro merupakan sektor utama. Hamparan persawahan masih mendominasi bentang alam Desa Sidomulyo. Saat ini pertanian padi sawah mulai dibudidayakan secara rotasi tidak hanya dengan palawija, tetapi dengan tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura utamanya cabai bagi petani muda jauh lebih memberikan keuntungan dibandingkan dengan tanaman padi sawah.
Meski demikian petani muda tetap menanam padi di musim penghujan saat debit air berlebih dengan alasan tetap menjaga kualitas kesuburan tanah. Adapun, petani membangun sumur bor di lahan-lahan sawah demi mengatasi kekurangan air pada saat musim kemarau.
Berbeda dengan Desa Sidomulyo-Bantul, bentang alam persawahan di Desa Tebing Kaning–Bengkulu Utara sedikit berbeda yakni berundak-undak (terasering) dengan luasan yang sempit di setiap petaknya. Oleh karenanya, dengan petak yang sempit, sistem bajak sawah di Desa Tebing Kaning masih manual menggunakan tenaga hewan karena menggunakan traktor justru memerlukan tenaga berlebih untuk memindahkan traktor antar petak sawah. Meskipun pertanian padi sawah merupakan sektor utama, kini sawah-sawah di Desa Tebing Kaning mulai banyak yang dikonversi menjadi kebun karet dan kelapa sawit khususnya untuk sawah di wilayah yang sulit terjangkau oleh air/irigasi.
Setidaknya ada dua hal yang kami soroti dari pernyataan White (2011) bahwa regenerasi pertanian menjadi terhambat oleh sebab faktor ketiadaan akses pemuda terhadap lahan ditambah dengan rendahnya pengetahuan dan keahlian pemuda dalam bidang pertanian. Hasil temuan lapang menunjukkan bahwa faktor utama kehadiran pemuda dalam sektor pertanian adalah meneruskan usaha pertanian di lahan yang diwariskan dari orang tua. Proses pewarisan lahan ini di satu sisi mampu menarik tenaga kerja ke sektor pertanian, di sisi lain mengancam petani pada penguasaan lahan yang semakin sempit dan lambat laun menghilang. Kasus di Desa Sidomulyo menunjukkan hampir beberapa dekade ke belakang hingga saat ini jumlah luas lahan sawah relatif tetap namun penguasaan di tingkat individu semakin menyempit. Berbeda dengan Desa Tebing Kaning, selain karena fragmentasi lahan, luas lahan pertanian padi sawah semakin menyempit karena tergerus oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit.
Sistem tenurial dan tenancy memainkan peranan penting bagi petani muda, khususnya di desa Sidomulyo untuk dapat mengakses lahan pertanian. Berbagai bentuk kelembagaan sistem bagi hasil dan sewa tanah yang hidup di masyarakat secara tidak langsung ‘mengamankan’ pemuda untuk bisa mengakses lahan pertanian. Petani muda yang menggarap lahan bukan dari lahan milik sendiri umumnya menggarap lahan milik orang tua (lahan belum diwariskan), lahan milik kerabat atau lahan milik tetangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan kerelaan. Di Desa Sidomulyo, meskipun penguasaan lahan lebih sempit dibandingkan dengan Desa Tebing Kaning, terdapat tanah kas desa dan tanah pelungguh sisa-sisa perkebunan tebu warisan kolonial yang dapat disewa oleh petani.
Sementara itu, semakin berkurangnya lahan pertanian padi sawah di Desa Tebing Kaning mengharuskan petani melakukan sistem tanam bergilir di antara saudara kandung di setiap pergantian musim tanam. Artinya lahan yang diakses petani muda di Desa Tebing Kaning terbatas pada waktu-waktu tertentu saja.
Respons atas kondisi lahan yang sempit bagi petani muda khususnya petani muda di desa Sidomulyo adalah mengusahakan pertanian hortikultura secara intensif yang ditanam bergilir dengan tanaman padi. Pertanian dengan sistem rotasi antara pertanian pangan dan pertanian hortikultura di lahan yang sempit menjadi pilihan petani muda di desa Sidomulyo untuk survive di sektor pertanian. Sementara itu menjadi buruh perkebunan karet dan kelapa sawit menjadi pilihan sumber nafkah lain bagi kebanyakan petani muda di desa Tebing Kaning yang dapat dilakukan di sela-sela aktivitas bertani padi sawah. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi diversifikasi sumber nafkah di desa juga memiliki peranan yang cukup penting untuk memperkuat keterlibatan pemuda di sektor pertanian padi sawah. Namun, di sejajar dengan itu, adanya sumber–sumber nafkah lain di pedesaan menjadi ancaman bagi hilangnya minat petani muda pada pertanian pada sawah jika teknik budidaya yang menyertainya masih bersifat konvensional tanpa adanya inovasi-inovasi pengetahuan dan teknologi pertanian yang mampu memberikan keuntungan yang lebih. Teknik budidaya yang bersifat konvensional ini mulai dikeluhkan oleh petani muda baik di desa Sidomulyo maupun di desa Tebing Kaning.
Pasalnya, sumber pengetahuan petani muda dalam bertani adalah dari pengajaran orang tua dan belajar mandiri dengan melihat pada petani lainnya. Meski demikian, petani muda, khususnya di Kabupaten Bantul mulai memanfaatkan teknologi internet dan jaringan media sosial untuk mencari solusi jika ada masalah dengan tanamannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hama dan penyakit tanaman masih menjadi permasalahan petani muda sehingga hasil pertanian rendah dan menghadapi risiko gagal panen. Oleh karena itu, pengetahuan baru mengenai teknik budidaya pertanian lebih efisien dan menghasilkan panen yang maksimal sangat dibutuhkan petani muda di samping kebutuhan akan lahan yang semakin mendesak.
Menarik Pemuda Kembali ke Pertanian Melalui Digitalisasi Pertanian?
Pada akhirnya, pentingnya pemuda untuk ditarik kembali dan dipertahankan sebagai pondasi pembangunan pertanian di pedesaan, tidak hanya berhenti pada persoalan masa depan pertanian di Indonesia semata. Bencana demografi menjadi ancaman nyata dari surplus populasi penduduk berusia muda di dunia. FAO mencatat bahwa sebagian besar pangan dunia saat ini diproduksi oleh petani yang sudah berusia lanjut (Anonim 2014). Petani berusia lanjut cenderung tidak terlalu suka mengadopsi teknologi baru. Padahal teknologi baru sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang lebih berkelanjutan agar mampu menyediakan pangan yang cukup untuk populasi dunia yang terus mengalami perkembangan dan di sisi lain juga tetap melindungi lingkungan. Oleh karena itulah penting untuk melibatkan pemuda di pertanian.
Ada berbagai persoalan kontemporer yang terjadi berkaitan dengan pertanian seperti: semakin berkurangnya sumberdaya alam, perubahan iklim, keuntungan yang rendah, kompetisi dengan liberalisasi pasar, nutrisi, dan isu gender. Dalam situasi serupa ini, pertanian memerlukan ide baru, inovasi, rebranding dan revitalisasi untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Skenario perubahan ini memerlukan energi dan vitalitas dari pemuda (Som et al. 2018). Pemikiran yang inovatif, energi, dan semangat pemuda merupakan kekuatan demografi dari pemuda yang dapat mendorong perkembangan pertanian.
Mengabaikan keterlibatan pemuda pada sektor pertanian serupa halnya dengan membiarkan pertanian tetap tidak beranjak dari kelindan persoalan yang dihadapi selama ini. Mengabaikan keterlibatan pemuda serupa dengan hilangnya sebuah kesempatan untuk melakukan ‘rebranding’ sektor pertanian. Rebranding diperlukan untuk menjawab kebutuhan pertanian yang lebih modern dan kompetitif di era globalisasi sehingga generasi pemuda ke depan menjadi generasi yang piawai dalam berteknologi.
Petani Muda dan Generasi ‘Tech-Savvy’ (Piawai Berteknologi)
Dalam konteks rebranding pertanian, Irungu et al. (2015) memunculkan konsep ‘digitalisasi pertanian’ yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung informasi produksi dan pemasaran berbasis website. Digitalisasi pertanian diupayakan dapat memotivasi pemuda untuk melihat pertanian sebagai sebuah ‘peluang karir’. Penelitian Irungu et al. (2015) di Kenya-Afrika dapat menjadi sebuah pengalaman pembelajaran bahwa pemuda tidak tertarik untuk menanam tanaman pangan dan memelihara ternak secara tradisional. Mereka lebih tertarik untuk membuka usaha yang produksinya lebih mudah dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Internet menjadi sarana terbaik untuk mengemas pertanian menjadi lebih menarik bagi petani muda.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membantu meningkatkan image atau citra pertanian dan juga meningkatkan jumlah pemuda yang melihat pertanian sebagai sebuah harapan baru. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis pertanian yang dikembangkan anak-anak muda di Kenya, secara umum mampu meningkatkan hasil pertanian, pendapatan dan yang lebih penting adalah status sosial mereka. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pertanian telah menumbuhkan generasi muda wirausaha tani yang ‘piawai berteknologi’ (tech-savvy). Mereka ini mulai melihat pertanian sebagai sebuah peluang bisnis daripada sekedar mata pencaharian dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan berbagai praktik pertanian hanya dengan sekali ‘klik’. Model pelibatan pemuda dalam pertanian salah satunya dikembangkan dalam desain Agriculture Rural Development and Youth in the Information Society/ARDYIS (Lohento dan Ajilore 2015).
Digitalisasi Pertanian dan Peta Risikonya
Sebagaimana ditegaskan kembali oleh Batharcarje dan Saravanan (2013), teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menyediakan informasi dan pelayanan yang akurat, tepat waktu dan relevan bagi petani sekaligus juga memfasilitasi mereka untuk menciptakan pertanian yang lebih menguntungkan (remunerative). Dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pemuda juga sangat potensial untuk menggunakannya sebagai sarana melakukan rebranding pertanian karena minat pemuda yang cenderung tinggi terhadap pengenalan teknologi serta sikap mereka yang lebih terbuka pada informasi baru.
Meskipundemikian, perlu dipahami sepenuhnya bahwa dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertanian juga harus diterapkan secara hati-hati. Proctor dan Lucchesi (2012) sudah menggarisbawahi hal ini dengan memunculkan fakta bahwa terdapat potensi perilaku individualis yang muncul dengan pengenalan teknologi berbasis individu. Oleh karenanya penting untuk melakukan integrasi teknologi informasi dan komunikasi kepada pemuda dengan penerapan teknologi berbasis komunitas.
Selain itu, penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk rebranding pertanian di pedesaan juga tidak sepenuhnya mudah untuk dilakukan. Lohento dan Ajilore (2015) mencatat beberapa hambatan penting dalam peta penerapan teknologi komunikasi dan informasi bagi pemuda di pertanian yaitu: (1) faktor sosial berkaitan dengan gender, status perkawinan, kepemilikan tanah dan budaya. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari terbatasnya akses perempuan muda di pedesaan karena mereka tidak memiliki cukup insentif untuk belajar mengaplikasikan teknologi komunikasi dan informasi dalam aktivitas pertanian mereka; (2) tidak adanya ruang untuk bisa mengakses teknologi dan komunikasi secara efektif di pedesaan. Koneksi internet di banyak wilayah pedesaan masih sulit sehingga membatasi pemuda untuk mengadopsi berbagai inovasi berbasis teknologi komunikasi dan informasi. (3) Masih terbatasnya adopsi dan konektivitas teknologi komunikasi dan informasi di lembaga-lembaga pertanian yang ini berkaitan dengan pelayanan penyuluhan berbasis digital.
Pengakuan
Tulisan ini semula adalah salah satu bab dalam buku Ekologi Manusia (edisi kedua), diterbitkan oleh IPB Press, 2020.
Daftar Pustaka
Anonim. 2014. Youth and Agriculture: Key Challenges and Concrete Anonim. 2014. Youth and Agriculture: Key Challenges and Concrete Solutions. FAO, CTA, & IFAD. www.fao.org. Ariyo JA, Mortimore M. 2012. Youth Farming and Nigeria’s Development Dilemma: the Shonga Experiment. IDS Buletin. 43 (6): 58-66. Bhattacharjee S, Saravanan R. 2013. ‘Youth and ICTs Agricultural Development.’ In Narayana GK, Nataraju MS, Veerabhdraiah V (eds). Youth in Agriculture and Rural Development. New Delhi: New India Publishing Agency (NIPA). [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013. Jakarta (ID): BPS. Brooks K, Zorya S, Gautam A, Goyal A. 2013. Agriculture as a Sector of Opportunity for Young People in Africa. Policy research working paper 6473. The World Bank: Agriculture and Environmental Services Department, Sustainable Development Network. http://econ. worldbank.org. Chinsinga B, Chasukwa M. 2012. Youth, Agriculture and Land Grabs in Malawi. IDS Buletin. 43 (6): 66-77. Eistrup M, Sanches AR, Munoz-Rojaz J, Correia TP. 2019. A Young Farmer Problem? Opportunities and Constrainst for Generational Renewal in Farm Management: an example from Southern Europe. Land. 8(70): 1- 13. Irungu KRG, Mbugua D, Muia J. 2015. Information Technologies (ICTs) Attract Youth into Profitable Agriculture in Kenya. East Agricultural and Forestry Journal. 81(1): 24-33.
Leavy J, Hossain N. 2014. Who Wants to Farms? Youth Aspirations, Opportunities and Rising Food Prices. Institute of Development Studies (IDS) Working Paper 439. Lohento K, Ajilore O. 2015. ‘ICT and Youth in Agriculture’. In Africa Agriculture Status Report 2015-Youth in Agriculture in sub-saharan Africa. India: AGRA. May D, Arancibia S, Behrendt K, Adams J. 2019. Preventing Young Farmers from Leaving the Farm: Investigating the Effectiveness of the Young Farmer Payment Using a Behavioural Approach. Land Use Policy. 82: 317-327. Proctor FJ, Lucchesi V. 2012. Small-scale Farming and Youth in an Era of Rapid Rural Change. London: IIED/HIVOS. Som A, Burman RR, Sharma JP, Padaria RN, Paul S, Singh Ak. 2018. Attracting and Retaining Youth in Agriculture: Challenge and Prospects. Journal of Community Mobilization and Sustainable Development. 13 (13): 385-395. White B. 2011. ‘Who Will Own the Countryside: Dispossession, Rural Youth and the Future of Farming’, Valedictory Lecture, ISS, 13 October 2011. Yami M, Feleke S, Abdoulaye T, Alene AD, Bamba Z, Manyong V. 2019. African Rural Youth Engagement in Agribusiness: Achievements, Limitations and Lessons. Sustainability. 11(185): 1-15.
ENDRIATMO SOETARTO, TRI BUDIARTO, LAILATUN NAHAROH
Proyek Strategis Nasional Food Estate di Kalimantan Tengah: Kajian Tenurial
Pendahuluan
Latar Belakang
Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya penemuan kasus mematikan disebabkan oleh sebuah virus. Virus Covid-19 pertama kali muncul di Negara Tiongkok dan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di indonesia sendiri, berita kasus pertama mulai terkonfirmasi dan dipublikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada pertengahan bulan Maret tahun 2020. Dampak dari adanya pandemi Covid-19 menimbulkan goncangan ekonomi sebagaimana dilansir dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 mengalami kontraksi 5,32 persen (year on year).
Berbagai kebijakan dalam menghadapi potensi resesi ekonomi sudah dilakukan Pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk dalam hal ketahanan pangan nasional. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia disebutkan bahwa akan ada reformasi fundamental yang menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu sampai hilir distribusi ke seluruh negeri.
“... Food Estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional...”
Langkah pemerintah untuk melaksanakan proyek strategis nasional (PSN) tersebut, berjalan bukan tanpa halangan. Berbagai reaksi datang dikarenakan adanya sejarah kegagalan berbagai proyek Food Estate dan termasuk lokasi yang sekarang ini dijadikan proyek yakni di Kalimantan Tengah. Lokasi yang menjadi proyek PSN tersebut berada di kawasan eks Proyek Lahan Gambut (Eks PLG) sejuta hektar Kalimantan Tengah yang meninggalkan berbagai persoalan negatif (sosial dan ekonomi) bahkan dampak kerusakan lingkungan yang sifatnya irreversible.
Menurut Satosa (2014), ada empat lokasi Food Estate yang dinotifikasi secara nasional yaitu Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) 1,2 juta hektar di Papua, Delta Kayan Food Estate 0,5 juta hektar di Kalimantan Timur dan Jungkat Agri Kompleks di Kalimantan Barat yang berjalan tidak sesuai harapan dikarenakan menemui hambatan yang sulit. Santosa (2020) juga menambahkan bahwa kegagalan Food Estate (FE) PLG ini berulang kembali dalam FE Ketapang (Kalimantan Barat) seluas 100.000 hektar, FE Bulungan (sekarang Kalimantan Utara) seluas 300.000 hektar; dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2009. Di FE Ketapang hingga Agustus 2013 hanya berhasil dikembangkan 100 hektar. Sementara di FE Bulungan hingga tahun 2014 dicetak 1.024 hektar.
Berhadapan dengan beberapa pengalaman kegagalan proyek FE masa lalu, apakah PSN FE Eks PLG masih menjadi strategi untuk memperkuat cadangan pangan nasional? Selain itu, Eks PLG juga masih menyisakan persoalan masalah lingkungan dan konflik agraria yang belum tuntas sampai sekarang dan bagaimana solusi yang sudah dicapai sampai saat ini? Maka dari hal tersebut, perlu dilakukan kajian dari berbagai sudut dari bagaimana keefektifan kebijakan yang berlaku dan kondisi sosio-agraria di tingkat tapak sehingga FE Eks PLG menjadi reliable untuk dilakukan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana riwayat penguasaan sumber-sumber agraria oleh para aktor di wilayah studi (individu, komunitas dan korporasi)?
2. Bagaimana mekanisme akses dan struktur agraria yang terbentuk di wilayah studi, berikut implikasinya di masa datang dengan hadirnya kelembagaan Food Estate ?
3. Bagaimana persoalan tenurial, sengketa dan konflik akses sumber daya tanah dikalangan para aktor berikut implikasinya di masa datang dengan hadirnya kelembagaan Food Estate ?
4. Bagaimana proses-proses akomodasi dan penyelesaian sengketa atau konflik atas tanah yang telah berlangsung secara informal atau formal di kalangan para aktor terlibat?
5. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang land access claim plus rejim penguasaan sumber-sumber agraria dari pusat, provinsi, hingga lokal yang saling berbeda dan bahkan saling kontestasi; yang kemudian bermuara pada konflik agraria?
6. Bagaimana kondisi terkini mekanisme penguasaan tanah adat, tanah komunal, dan tanah privat?
7. Bagaimana gambaran tipologi persoalan agraria di tingkat lokal?
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menelaah riwayat penguasaan sumber-sumber agraria oleh para aktor di wilayah studi (individu, komunitas dan korporasi).
2. Menganalisis mekanisme akses dan struktur agraria yang terbentuk di wilayah studi, berikut implikasinya di masa datang dengan hadirnya kelembagaan Food Estate.
3. Menganalisis persoalan tenurial, sengketa dan konflik akses sumber daya tanah dikalangan para aktor berikut implikasinya di masa datang dengan hadirnya kelembagaan Food Estate.
4. Menelaah proses-proses akomodasi dan penyelesaian sengketa atau konflik atas tanah yang telah berlangsung secara informal atau formal dikalangan para aktor terlibat.
5. Menelaah pengetahuan masyarakat tentang land access claim plus rejim penguasaan sumber-sumber agraria dari pusat, provinsi, hingga lokal yang saling berbeda dan bahkan saling kontestasi; yang kemudian bermuara pada konflik agraria.
6. mengidentifikasi mekanisme penguasaan tanah adat, tanah komunal, dan tanah privat.
7. Memetakan tipologi persoalan agraria di tingkat lokal.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemegang kebijakan sehingga mampu memberikan sumbang saran agar tercipta pembangunan nasional yang adil, merata dan berkelanjutan baik dari sisi sosial, ekonom dan lingkungan bagi seluruh warga terdampak maupun bagi rakyat Indonesia secara umum.
Tinjauan Pustaka
Kedaulatan Pangan, Pencetakan Sawah dan Perlindungan Lahan
Sektor pertanian dan pangan menghadapai problem besar setelah adanya over eksploitasi yang menyebabkan kompetisi antara lahan, air dan energi dan kemudian melahirkan juga kompetisi peruntukan hasil pertanian untuk keperluan food, feed dan fuel. Hal tersebut menyebabkan dampak penting dalam hal penyediaan pangan. Untuk itu dibutuhkan strategi global yang bersifat multifaceted, kompleks dan multi-dimensi untuk memastikan penyediaan pangan di masa depan yang lestari/ sustainable.
Godfray dkk (2010) menyebutkan alasan utama masalah pangan adalah meningkatnya jumlah populasi sebesar 9 milyar pada pertengahan abad 21. Harga pangan dunia gross selama tiga dekade terakhir secara umum turun kecuali pada krisis minyak tahun 1970-an, kemudian terjadi krisis harga pangan tak terduga pada pertengahan tahun 2008 yang menyisakan perebatan sampai saat ini apakah harga pangan tersebut menjadi faktor utama resesi pada waktu itu. Banyak pendapat kemudian menyepakati bahwa harga pangan yang volatile (fluktuatif) tersebut disebabkan karena permintaan tinggi dari negara berkembang dan persaingan dengan bio-fuel yang berbahan baku pangan.
Meskipun inflasi tidak hanya disebabkan oleh kenaikan harga beras, tingginya harga pangan menyebabkan investasi yang sangat tinggi untuk produksi. Bagaimana meningkatkan produksi pangan yang sustainable kemudian menjadi skenario dan cita-cita hampir semua bangsa. Karena pada kenyataannya, dunia akan membutuhkan pangan sebesar 70 – 100% lebih banyak pada tahun 2025. Resep untuk meningkatkan produksi pangan ini sebenarnya sangat tergantung pada kondisi setempat (highly sitespecific). Pada beberapa kasus, ketika suatu negara gagal memainkan perannya dan pasar tidak dapat berfungsi dengan baik, solusinya ada pada sesuatu yang berada di luar “sistem pangan”. Artinya, masalah bukan berada di ranah produksinya, tetapi di sisi kebijakan. A country is poor because of the poor policies. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan utama, apakah
“kondisi setempat” yang menjadi problem dan sebenarnya tidak ada masalah dengan cara budidaya dan teknologi. Dengan melihat kemungkinan tersebut, penelitian tentang produksi pangan di banyak negara meneropong aspek kebijakannya.
Jika negara berfungsi dengan baik, maka seharusnya akan tercapai keseimbangan antara “investasi ekonomi umum sebagai dorongan bagi sektor pertanian” dan “investasi pada sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum”. Investasi pada infrastruktur seperti jalan raya akan meningkatkan insentif ekonomi sektor pertanian, investasi sarana-prasarana pertanian akan meningkatkan ekspor/pertumbuahan ekonomi. Sebagai contoh di sub-Saharan Africa, sektor pertanian menyumbangkan 20 % sampai 40% dari GDP (Godfray, 2010). Sementara itu, bisa jadi, negara pengimpor pangan yang berpendapatan rendah, berinvestasi pada sektor yang menghasilkan pendapatan sehingga dapat membeli/mengimpor pangan dari negara yang kemampuan produksinya lebih tinggi. Dengan demikian pada titik ini impor pangan merupakan pilihan rasional dalam kondisi tertentu. Meski demikian, jika investasi ditargetkan dan difokuskan untuk produksi pangan, maka hal penting yang kemudian menjadi pertimbangan adalah bagaimana menyeimbangkan antara “infrastruktur lokal nasional” dan “investasi modal yang juga lokal-nasional”.
Ide terbaru peningkatan produksi dan produktiviitas, sebenarnya tidak lagi berorientasi pada “cetak sawah” tetapi dengan apa yang disebut “sustainable intensification” yaitu menghasilkan jumlah pangan lebih banyak, dari lahan yang sama, dengan mengurangi dampak buruk lingkungan hidup. Dengan menggunakan cara dan teknologi yang sama, banyak pilihan bisa dilakukan untuk mengurangi eksternalitas.
Kebijakan berbasis produksi juga dilakukan dengan menekankan alih fungsi lahan. Hal ini juga dilakukan mengingat jumlah Rumah Tangga Petani meningkat dari 10,8 juta RTP pada 1993 menjadi 15 juta RTP pada 2010 (Mulyani 2011). Dengan menekan alih fungsi lahan sampai 60 ribu ha per tahun, dan sawah baru 67 ribu ha/tahun maka berdasarkan mimpi swasembada pangan maka hitungan kebutuhan luas lahan yang dibutuhkan untuk mempertahankan swasembada beras dan pangan lainnya sampai tahun 2020 secara kumulatif mencapai 1,61 juta ha atau 6,08 juta ha hingga tahun 2050. Untuk lahan kering diperlukan perluasan sekitar 11,75 juta ha dengan asumsi produksi 5 ton/ha GKG menjelang tahun 2050 (Mulyani, 2011). Alasan utama pengadaan lahan ini adalah kebutuhan pangan untuk penyediaan energi yang meningkat daroi tahun ke tahun. terutama ketergantungan pada bahan pangan beras menyabebkan pemerintah memprioritaskan produksi beras melalui program P2BM. Asumsinya adalah kenaikan permintaan beras sebesar 15,12 juta ton dalam kurun waktu 40 tahun sampai 2050. Analisis spasial oleh Litbang Pertanian (2007) menunjukkan adanya 30,67 ha lahan yang diangga “tersedia” yang dapat dimanfaatkan untuk cetak sawah baru. Poin inilah yang mengantarkan pada UU lahan 2009.
Lahan terlantar yang tersedia tersebut menurut Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB) adalah tanah yang sudah diberi hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Setneg 2009). Lahan terlantar sebesar 11,30 juta ha (BPS 2008), berada di kawasan areal budi daya pertanian maupun kehutanan dan cukup sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian. Lahan terlantar yang terdapat di kawasan budi daya kehutanan, sejak lebih dari 15 tahun terakhir, sampai bulan Desember 2007 mencapai lebih dari 8,77 juta ha. Lahan tersebut sudah dilepas statusnya dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian dengan berbagai status hukum dan kepemilikan (Baplanhut 2007).
Pemanfaatan lahan terlantar tersebut dapat berbalik menjadi land grabbing yang justru memarjinalkan masyarakat petani. Rosset (2011) dalam penelitiannya mengkaji tentang hal ini. Menurut Rosset, krisis pangan bersamaan dengan “runaway land grabbing” merupakan bagian dari “krisis sistemik” yang dialami dunia modern. Lebih jauh Rosset berpendapat bahwa satu-satunya jalan mengatasi multi-krisis ini adalah dengan cara mengubah paradigma kedaulatan pangan yaitu kedaulatan yang berbasis pada reforma agraria dan pertanian (peasant) yang sustainable. Salah satu krisis multi dimensi disebabkan karena negara mendorong kapasitas produksi untuk komoditas pertanian yang berorientasi ekspor untuk kepentingan para elit eksportir dan sektor agribisnis. Dengan demikian krisis ini secara langsung mempengaruhi sektor produksi pangan dan keberlangsungan penghidupan masyarakat pedesaan.
Menurut Rosset, meskipun agenda reforma agraria didukung pemerintah – seperti halnya Chavez dan Morales di Venezuelahambatan datang dari resistensi para tuan tanah dan para birokrat, respon lambat atas impor pangan yang masif, terbatasnya organisasi sebagai akses pada pembuat kebijakan. Pada intinya Rosset ingin mengatakan bahwa betapapun indahnya agenda kebijakan dibuat, ketika tidak ada akses langsung dengan aktor pembuat kebijakan, maka tidak ada jaminan hendak ke mana kebijakan akan diarahkan dan untuk kepentingan siapa.
Kesimpulan dari Rosset ini sepertinya hendak mengingatkan bahwa ketika produksi pangan dan kedaulatan pangan menjadi titik berat perhatian negara, maka hanya kedaulatan pangan yang berdasarkan reforma agraria yang “genuine” yang akan menawarkan alternatif jalan keluar menghadapi krisis multi-dimensi ini. Sementara itu kedaulatan adalah satu-satunya cara efektif untuk melindungi ekonomi nasional dari praktik dumping yang merugikan, hoarding dan spekulasi. Pertanian berbasis petani tunakisma (peasant) yang sustainable merupakan bangunan utama dalam kedaulatan pangan, yang tidak hanya menjadikan survive tetapi juga untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut hanya bisa dicapai dengan perubahan paradigma dan gerakan sosial. Sebaliknya, jika dia tidak genuine, maka arahnya akan berbalik menjadi tindakan perampasan tanah yang legal.
Menerjemahkan Kebijakan Lahan
Bagaimana pemerintah daerah/kabupaten menerjemahkan kebijakan pusat bersifat sangat unik dan spesifik, tergantung pada karajter institusi pemerintah daerah. Menurut Mangcu Xolela (2012) dalam penelitian tentang pemerintah distrik di Afrika Selatan, keberhasilan kinerja pemerintah ditentukan oleh kualitas institusinya. Menurut Mangcu (2011) negara Afrika Selatan adalah contoh tepat dalam hal ini (terlepas dari karisma Nelson Mandela). Dalam pemerintah empat presiden Afrika Selatan membuktikan peran kuat institusi dalam ruang publiknya yang borjuis. Akan tetapi menurut Mangcu “tumit Achilles” atau kelemahan fatal dari tubuh demokrasi Afrika Selatan adalah terbatasnya institusi tingkat-mikro yang kuat terutama pada level pemerintah daerah. Yang kemudian menuai protes dengan kekerasan di level daerah.
Konflik pusat-daerah di Afrika Selatan terutama pada kebijakan bidang pendidikan. Salah satu contoh suramdari buruknya pendidikan di Afrika Selatan adalah kasus pengiriman buku teks sekolah oleh perusahaan swasta yang bernama Edu-Solutions. Pemilik perusahaan Edu-solutions memiliki kedekatan hubungan dengan presiden sehingga memperoleh tender untuk proyek tersebut. Sepanjang setengah tahun dari tahun ajaran, para siswa di Limpopo belum mendapatkan buku yang menjadi haknya. Atas skandal tersebut kelompok yang menamakan diri Section 27 mengancam akan menuntut pemerintah ke meja pengadilan. Kajian tentang kebijakan di Afrika Selatan ini penting untuk melihat peta kekuatan dan dinamika hubungan pemerintah pusat-daerah terkait kebijakan pangan.
Salah satu contoh kajian adalah tetang perlindungan tanaman pangan di Kabupaten Magelang (Handari, 2012) yang membahas secara teknis menjelaskan bahwa dari sisi keperluan penyediaan pangan, UU No 41/2009 ini didukung oleh sektor teknis untuk meningkatkan jumlah produksi dan menunjukkan kesiapan bangsa menuju kedaulatan pangan. Poin hasil penelitian yang penting meskipun tidak terlalu mengejutkan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pertimbangan pentingnya program disebabkan karena alasan konservasi (41%) dan peningkatan kesuburan tanah (11,9%).
Dalam kajian yang menjadikan birokrat pemerintah kabupaten sebagai responden tersebut, tidak ada pembahasan tentang aspek keterlibatan petani pemilik lahan sebagai subyek yang memiliki hak atas tanahnya. Meskipun dalam prakteknya masih ada kebebasan bagi pemilik untuk mengalih fungsi tanahnya, dan larangan alih fungsi lahan dari produktif ke peruntukan lain hanya berlaku bagi pembeli atau pihak kedua. Poin lain yang penting adalah bahwa pembahasan dan evaluasi program ini lebih melihat pada kepentingan pemerintah. Misalnya dengan melihat poin ketiga yaitu sarana irigasi (8,7%), alternatif sub program adalah perbaikan irigasi untk peningkatan produksi. Padahal semestinya tanpa adanya program ini pun, adalah tugas pemerintah untuk memelihara sarana irigasi sebagai bagian penting dalam intensifikasi budidaya tanaman pangan. Dengan demikian hal ini salah satu potensi program yang overlapping. Dalam kegiatan satuan kerja yang lain program tentang irigasi juga menjadi agenda utama sehingga program diulang lagi di dengan nama kegiatan berbeda Penelitian dilakukan dengan melakukan indepth interview dengan para birokrat pelaku/ pembuat kebijakan.
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Iwan Isa (2011) dari Badan Pertanahan Nasional. Concern utama bagi BPN adalah jumlah luasan dalam kebijakan besar alih fungsi lahan. Jumlah ini mencapai 50.000 hektar per tahun di Jawa dan 30.000 ha per tahun di luar Jawa dalam kurun waktu 1979 – 1999. Angka ini melonjak tajam menjadi 45.000 ha per tahun di Pulau Jawa dan 132.000 ha/tahun di luar Jawa pada 2005. Karakter proporsi lahan sawah juga sangat khas setiap propinsi. Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki masing-masing sekitar 12% dari total nasional, 14,5% untuk Jawa Timur dan hanya 0,78% untuk propinsi DIY (data tahun 2004). Dengan demikian tidak mengherankan jika respon masing-masing daerah akan berbeda. Kajian ini juga menunjukkan bahwa rupanya, rumusan kebijakan untuk perlindungan lahan ini memang sudah diagendakan sejak awal untuk dapat melakukan zonasi lahan pertanian abadi (Isa, 2006). Pada kajian ini sudah dijelaskan tentang disinsentif berupa pengenaan retribusi yang dananya digunakan untuk insentif bagi pemilik lahan sawah yang terkena zona perlindungan. Tiga kategori zona adalah (1) lahan yang dilindungi
(“tanah sawah perlindungan sebesar 2,16 juta hektar di Jawa dan Bali), (2) lahan konservasi terbatas, dan (3) lahan konservasi.
Sementara itu kajian dan laporan Implementasi UU PLP2B oleh Rachman dkk (2012) menunjukkan implementasi UU 41/2014 dan PP 1/2011. Kajian ini bertujuan untuk me-review kebutuhan dan implementasi UU PL2PB serta faktor pengaruhnya, serta mengkaji insentif ekonomi dan kajian kelembagaan. Hasil penelitian tersebut diantaranya (1) rendahnya sosialisasi program yaitu hanya berkisar 22-40% pada 6 kab dari 6 kabupaten yang diteliti, (2) insentif ekonomi oleh pemerintah yang paling dipilih oleh petani adalah infrasruktur pertanian dan keringanan pajak (PBB). Menariknya lagi, respon atas tawaran bantuan alsintan sangat bervariasi. Di Kabupaten Serang, respon alsintan mencapai 100%, sementara Majalengka 23% meskipun jarak keduanya relatif dekat dan karakternya diasumsikan sama, dan (3) Percepatan Perda RTRW yang berjalan lambat. Faktor pembatas lambatnya sosialisasi program adalah karena sulitnya koordinasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan , dan konsistensi perencanaan.
Astuti dkk (2011) melakukan penelitian untuk menelusur tentang pilihan rasional atas alasan mengapa petani di Desa Kungkai Baru Bengkulu memilih untuk melanggar aruran dengan mengalih fungsikan lahannnya, dalam hal ini kebun kelapa sawit. Penelitian ini mengkaji apakah alasan alih fungsi merupakan pertimbangan ekonomi, alasan lingkungan atau faktor teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama alih fungsi adalah alasan ekonomi yaitu harga jual yang relatif tinggi (harga jual tanaman pangan rendah) dan konstan. Penurunan minat inilah yang menyebabkan rendahnya produktivitas penyediaan pangan oleh petani. Pada 3 dasawarsa terakhir jumlah pangan yang disediakan korporasi berjumlah 2 kali lipat daripada produksi petani. Dengan demikian titik tekan kebijakan pemerintah di negara yang sadar kedaulatan adalah mengubah trend pangan korporasi ini dan mengembalikan kebijakan pangan berbasis produksi.
Penelitian ini akan terforkus pada ketegangan antara kebijakan peningkatan produksi pangan dan penyediaan lahan seperti yang juga dipermasalahkan oleh Rosset. Namun, penelitian ini akan menelaah bagaimana persoalan desentralisasi menjadi faktor yang menentukan kemampuan kebijakan pemerintah nasional mendorong interpretasi dan implementasi kebijakan di level kabupaten. Sudut pandang inilah yang belum ditelaah oleh para peneliti kebijakan lainnya yang pada umumnya memisahkan antara persoalan produksi pangan dan bagaimana menyediakan lahan untuk produksi tersebut, terutama dalam situasi terjadi tumpang-tindih kebijakan, tumpangtindih klaim atas tanah dan tumpang-tindih kewenangan dalam pengurusan masalah pangan.
Kerangka Pemikiran
Ada tiga prinsip dasar yang harus menjadi dasar bagi keberlanjutan Food Estate (FE) di kawasan eks-PLG.
Prinsip pertama, seluruh alokasi investasi, infrastruktur fisik, irigasi dan drainase, modifikasi lanskap, input produksi yang dicurahkan, kegiatan farming system; hingga kebijakan pembangunan, rantai pasok, kelembagaan dan tenurial harus tunduk, bersandar pada, dan mampu beradaptasi dengan ekosistem rawa gambut yang berkarakter rentan (vulnerable) terhadap perubahan.
Prinsip kedua, pengembangan FE eks-PLG harus bersifat inklusif dan diarahkan agar tidak menimbulkan penyingkiran (exclusion), marjinalisasi dan/atau ketidak-keadilan lingkungan pada golongan dan identitas sosial tertentu.
Prinsip ketiga, belajar dari kegagalan pengembangan eks-PLG, serta kegagalan pengembangan Food Estate di Ketapang, Bulungan dan Merauke (MIFEE); tiga faktor kunci perlu dimiliki oleh Food Estate, yakni (1) faktor kemampuan pulih (resilience) terhadap cekaman dan perubahan eksternal, (2) kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekologi dan sosial; dan (3) rantai pasok (supply chain) yang handal.
Gambar 5.1 Kerangka Pemikiran
Pendekatan Lapang
Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian desk study dimana sumber data yang diperlukan dalam peneltian ini dibagi menjadi data sekunder. Data sekunder didapat dari berbagai arsip, dokumen, literatur, tulisan di media massa dan internet yang menunjukkan adanya informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Terkait dengan pengumpulan data, teknik pengumpulan data yangdigunakan yakni melakukan interpretasi teks dokumen, literatur, tulisan di media massa dan internet. Teknik ini dilakukan dengan cara mencermati, memahami, dan memaknai berbagai teks dokumen atau berita yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas sekaligus juga sebagai upaya melakukan validasi data (mengonfirmasi data). Pada bagian inilah prinsip interpretasi dilakukan dengan berpijak pada kesinambungan antarteks dokumen yang sama sehingga masing-masing teks dokumen saling mereferensi.
Lokasi dan Waktu Penelitian
Kajian ini difokuskan pada Kabupaten Pulang Pisau yang sengaja direncanakan oleh pemerintah pusat sebagai tempat produksi pangan dalam skala luas yang merupakan upaya terobosan peningkatan produksi pangan dan stok cadangan pangan nasional, terutama dalam mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19. Pengembangan kawasan FE berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah diwujudkan dalam bentuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan rawa melalui pengembangan sistem hulu sampai hilir lintas kementerian dan lembaga terkait. Pengembangan Food Estate Kalimantan Tengah dilakukan melalui kerja sama dan sinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat dan Kementerian BUMN.
Di Kabupaten Pulang Pisau akan disiapkan lahan 10.000 Ha untuk tahun 2020 dengan diberikan bantuan percepatan olah lahan berupa alsintan sebanyak 127 unit traktor roda empat, 150 unit traktor roda dua, 38 unit transplanter dan 100 unit pompa air. Jumlah bantuan tersebut diperkirakan mampu mengolah lahan seluas 1.921 Ha guna kepentingan tanam perdana yang akan dilakukan oleh presiden yang direncanakan pada Bulan September dengan rincian lahan seluas 501 Ha akan digarap di Kecamatan Maliku, lahan seluas 1.237 Ha di Kecamatan Pandih Batu, lahan seluas 38 Ha di Kecamatan Kahatyan Hilir dan seluas 145 Ha lahan di Kecamatan Sebangau Kuala. Diketahui provitas lahan mampu menghasilkan 4-5 ton/Ha gabah dengan IP200. Varietas padi yang akan coba ditanam adalah Inpari 42, Inpari 32, dan Hibrida dengan mengunakan sistem tanam tabur benih langsung dan tanam pindah untuk varietas padi hibrida (Koran Republika, 2020).
Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Proses analisis data dimulai dari telaah jenis data sekunder yang terkumpul. Dari ragam data tersebut kemudian dilakukan pembacaan secara kritis dan direduksi dengan membuat rangkuman abstrak atau abstraksi inti. Setelah proses abstraksi dilakukan, lalu data disusun sesuai tema-tema yang diinginkan. Setelah itu, data mulai ditafsir sebagai hasil temuan sementara dalam pengertian bahwa validitas data ini masih perlu diragukan lagi atau dikritisi (Bryman, 2004: 399- 414). Hasil pembacaan dan verifikasi data sementara inilah yang menjadi data yang valid dalam mendukung kesimpulan penelitian.
Berdasarkan cara kerja analisis data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja bersama data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan untuk dikelola, melakukan sintesis atas data, mencari dan menemukan pola atas data, menemukan hal-hal yang penting dan yang patut dipelajari, dan membuat keputusan hingga dapat dikonsumsi orang lain (Basrowi dan Suwandi, 2008: 127).
Hasil dan Pembahasan
Gambaran Umum Kabupaten Pulang Pisau
Berdasarkan data Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka 2020, secara astronomi Kabupaten Pulang Pisau terletak antara 113°30’00” - 114°15’00” Bujur Timur dan 1°32’00” - 3°28’00” Lintang Selatan. Total luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau adalah 8.997.00 Km2 dengan berbatasan dengan dengan Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan di sebelah barat, Kabupaten Kapuas di sebelah timur, Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara, dan Laut Jawa di sebelah selatan.
Secara administratif Kabupaten Pulang Pisau terbagi menjadi 8 kecamatan. Kecamatan Sebangau Kuala adalah kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni seluas 3.801 Km2 (setara 42,25% dari total luas wilayah kabupaten). Terdapat 5 sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Pulang Pisau antara lain Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Anjir Kalampan, Sungai Anjir Basarang, dan Sungai Terusan Raya. Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab, dengan temperatur berkisar antara 20,6 ˚C – 35,9 ˚C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 33,0 % – 99,0 %. Letaknya yang dekat dengan Lintang 0 membuat wilayah kabupaten ini memiliki cuaca cenderung panas dengan rata-rata lama penyinaran matahari setiap hari berkisar antara 31,5 sampai dengan 82,7%. Secara topografis wilayah, sebelah selatan merupakan daerah pantai, pesisir dan rawa gambut sedangkan di daerah sebelah utara merupakan daerah perbukitan.
Dari sisi pemerintahan, Kabupaten Pulang Pisau memiliki 95 desa dan 4 kelurahan.
Potret Umum PLG Kalimantan Tengah
Kilas balik land tenurial FE Eks PLG dimulai dari tahun 1995 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 mengenai proyek pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Setahun kemudian (tahun 1996) pembangunan dihentikan karena belum adanya studi kelayakan mendalam dan tanpa adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Meskipun proyek tersebut tanpa ada AMDAL, pemerintah mendatangkan tenaga transmigran dari Jawa dan Bali sebanyak 15.000 kepala keluarga untuk menggarap lahan-lahan pencetakan sawah pada tahun 1997. Pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie proyek PLG resmi dihentikan melalui KepPres No. 33 Tahun 1998. Dari tahun 1999-2007 dilakukan rehabilitasi lahan dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak atas kerusakan lingkungan yang disebabkan proyek PLG.
Berdasarkan hasil laporan dari penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan/Parternship for Governance Reform (Afiff et al. 2010), secara tata kuasa di lokasi Eks PLG sudah berdiri 47 unit pemukiman penduduk transmigrasi. Secara administrasi eks PLG berada pada 187 kawasan pedesaan. Di dalam lokasi eks PLG masih terdapat konsesi sawit sejumlah 23 perusahaan dan konsesi tambang sejumlah 4 perusahaan. Tata guna eks PLG berada di kawasan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan (konservasi gambut) dan konsesi perkebunan. Tata kelola yang ada di Eks PLG, sebagian besar lahan garapan merupakan kepunyaan masyarakat Dayak dan rumah tangga petani termasuk di dalamnya petani transmigrasi. Selain itu lahan juga dikuasi oleh korporasi swasta pemegang hak guna usaha. Komoditas unggulan pra PLG dilakukan adalah produksi kayu rotan dan aktifitas budidaya ikan. Kondisi pasca PLG berupa padi dan budidaya ikan di lahan-lahan gambut.
Tantangan dalam hal distribusi hasil produksi komoditas dari para petani adalah adanya para tengkulak (rent seeker). Para tengkulak ini mengambil untung yang lebih besar karena mereka yang menentukan harga di petani. Hal ini dikarenakan kondisi geografi yang menyulitkan untuk pemasaran sehingga praktik tengkulak pun tumbuh subur di kalangan para petani.
Konflik Agraria: Insecurity of Tenure
Disebutkan diawal bahwa proyek FE masih banyak meninggalkan pekerjaan ruma yang belum selesai hingga sekarang. Dilihat dari sisi tata guna kawasan, Eks PLG berada di kawasan hutan yang mana berarti bahwa segala aktifitas yang berada di kawasan hutan ilegal di mata hukum. Dikutip dari Afiff et al. (2010), status Eks PLG masih berstatus sebagai kawasan hutan, maka segala aktivitas termasuk “ilegal”karena belum ada izin pelepasan kawasan menjadi non-hutan ataupun ijin pinjam pakai. Ketika pencetakan sawah sejuta hektar, pengurusan dalam pelepasan kawasan hutan belum selesai, namun proyek tetap dimulai hingga mega proyek era pemerintahan Presiden Soeharto ini terpaksa berhenti karena terbentur oleh krisis moneter dan lengsernya Soeharto (lahirnya era reformasi). Setelah itu, pengurusan pelepasan kawasan hutan tidak terjadi hingga sekarang. Kondisi ketidakpastian tenurial ini menjadi akar permasalahan akan sering terjadinya konflik agraria di lokasi proyek Eks PLG. Secara artian ketidakpastian tenurial itu sendiri adalah situasi akan ketidakpastian pengakuan dan perlindungan (negara) terhadap hak-hak seseorang untuk menguasai, memiliki, dan atau memanfaatkan alhan dan SDA. Hal ini tidak hanya legalitas tenurial tetapi perlu didukung dengan pemerintahan yang bersih serta kebijakan yang melindungi masyarakat khusunya masyarakat miskin dan marginal (Afiff et al. 2010).
Kesimpulan dan Saran
Belajar dari pengalaman mega proyek Food Estate yang telah dilakukan sebelumnya maka perlu dilakukan mengenai analisis beberapa aspek seperti bagaimana tatanan sosial masyarakat (termasuk kondisi tenurial masyakat lokal dan masyarakat adat yang telah tinggal jaug sebelum dilaksanakannya proyek PLG). Penting juga diperhatikan soal kondisi demografi dan ekonomi yang kemudian hari mampu menyejahterakan semua penduduk lokal dan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro. Terakhir dan yang penting adalah perlu menjaga kelestarian lingkungan sehingga tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam menjawab persoalan konflik agraria perlu pelaksanan reforma agraria yang sejati sehingga mampu menunaikan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang mana bahwa reforma agraria bukan hanya menyasar pada upaya meredistribusikan tanah kepada petani gurem-tuna lahan, tetapi juga melindungi komunitas petani pangan (padi) yang masih mampu bertahan dan eksis dalam rajutan nilai dan kelembagaan sosio-kulturalnya (Soetarto, 2019).
Daftar Pustaka
Afiff, Suraya, Kussaritano; Abu Merridian. 2010. Kajian Konflik Tenurial dan Analisis Para Pihak (Stakeholder Analysis) di Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan ini dipersiapkan untuk Kemitraan/Parternship for Governance Reform
[BPS]. Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik.
Sistem Tenurial dan Sumber-Sumber Agraria Nasional ENDRIATMO SOETARTO DAN RINA MARDIANA
Mengenali dan Memaknai Sumber-Sumber Agraria (SSA)
Indonesia merupakan negara-bangsa yang diperjuangkan dan dirawat berdasarkan keanekaragaman: sumber agraria, etnisitas, religiusitas, bahasa dan hayati. Keanekaragaman yang khas tersebut sebagai kesatuan unit tak terpisahkan yang mewujud dalam bentuk tanah air Indonesia. Secara geografis dan administratif, aspek-aspek yang beragam itu tersebar pada relung wilayah daratan dan lautan termasuk gugusan pulau-pulau; dan sejumlah desa /kelurahan di Indonesia. Pengembangan atau pengabaian aspek multi ragam yang melekat dan terkandung dalam tanah air berpotensi menghadirkan berkah sekaligus kutukan. Menjadi berkah tatkala potensi kenekaragaman pada banyak aspek digunakan dan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk keadilan dan kemakmuran seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam praktik kenyataanya Sebaliknya, justru mendatangkan kutukan tak terperi yang menjelma dalam kemiskinan dan kesengsaraan.
Tanah air Indonesia yang ditaburi oleh pulau-pulau, disatukan oleh laut dan diorkestrasi secara dinamis dan inovatif oleh kearifan masyarakat menggambarkan bahwa Indonesia mempunyai SSA yang berlimpah. Merujuk pada konstitusi agraria pasal 33 UUD 1945 bahwa SSA mencakup bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan UUPA) juga menyebut lebih rinci bahwa SSA terdiri atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Indonesia memiliki daratan 1.922.570 km2 dan lautan 3.257.483 km2 (BIG, 2016). SSA pada wilayah daratan tidak hanya berupa permukaan tanah dengan hutannya tapi juga ruang angkasa di atas tanah dan di dalam tanah. Sementara perairan di wilayah laut mencakup permukaan air hingga ruang angkasa di atasnya, kolom air, permukaan tanah di bawah air dan kandungan kekayaan di bawah tanah tersebut. Perairan juga merujuk pada sungai, kolam dan danau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Di samping itu, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, dan memiliki yurisdiksi tertentu pada zona tambahan.
Keberadaan dan kelimpahan SSA dalam wilayah kepulauan Indonesia memiliki ikatan pengalaman keseharian yang bersifat historis dengan susunan masyarakat yang mendiami dan menjelajahinya. Interaksi historis itu selanjutnya tercermin pada keadaban bangsa Indonesia yang dikenal dengan bangsa maritim dan bangsa agraris. Kebanggaan sebagai bangsa maritim diasah dan dikembangkan oleh kenyataan lingkungan geografis laut dan kemampuan mengarungi lautan oleh suatu bangsa untuk tujuan perniagaan dan kepentingan lainnya. Kemunculan bangsa agraris dibentuk oleh perpaduan banyak aspek seperti kecakapan manusia Indonesia dan inovasinya dengan deretan pegunungan vulkanik yang potensial menyuburkan tanah. Karakter sebagai bangsa maritim dan bangsa agraris kemudian menghadirkan sifat menyerap (lautan) dan menumbuhkan (tanah) (Latif, 2011).
Rentetan pengalaman historis bangsa Indonesia dalam menguasai dan memanfaatkan SSA telah membentuk lapisan pemaknaan dalam memandang SSA. SSA tidak dilihat dari manfaat ekonomi semata tapi juga dipandang dari segi sosial, politik, keyakinan religiusitas hingga keamanan. Secara ekonomi, SSA dimaknai sebagai kekayaan nasional, dan dianggap sebagai karunia Tuhan dari sudut pandang religiusitas. Dalam pengertian sosial, SSA harus mendatangkan manfaat untuk individu berdasarkan kelompok sosial (laki-laki, perempuan, etnisitas dan antar generasi), untuk kelompok dengan skala usaha, dan untuk negara. Semua pemaknaan tersebut membentuk ruang hidup bangsa Indonesia. Untuk itu, hubungan bangsa Indonesia dengan SSA bersifat abadi yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun termasuk negara. Mengacu pada kondisi itu pula, hubungan tiap orang atau kelompok masyarakat juga memiliki lapisan pemaknaan dalam memandang dan mempergunakan SSA.
Berkaca pada pengalaman dan pengetahuan lokal yang hidup dalam hubungan manusia dengan SSA dan interaksi antar manusia terkait SSA tersebut, selanjutnya digali kembali dan direkonstruksi pada tingkat nasional dalam bentuk susunan pengaturan SSA (UUPA). Penggalian dan rekonstruksi tersebut berdasarkan pada Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pengaturan SSA pada tingkat nasional berupa hukum agraria nasional dengan mengacu pada prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila.
Hukum agraria nasional yang terkandung dalam UUPA tidak hanya perwujudan dari pasal 33 UU 1945 tapi juga mempunyai spirit sila-sila dalam Pancasila (Notonegoro, tt, dan Soetiknjo, 1994). Spirit sila-sila dalam UUPA sebagai berikut:
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Hubungan antara manusia Indonesia dengan SSA bersifat kodrat, sehingga tidak dapat dihilangkan oIeh siapapun termasuk negara. Di samping itu, SSA dimaknai sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri.
2. Sila Perikemanusiaan: Hubungan manusia Indonesia dengan SSA bersifat privat dan kolektif sebagai dwitunggal. Manusia mempunyai dimensi privat dan kolektif/makhluk sosial sekaligus dalam dirinya.
3. Sila Kebangsaan: Sila ini menerangkan bahwa 1) orang Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan tanah di daerah Indonesia, dan 2) orang asing dapat diberi kekuasaan atas tanah di Indonesia sejauh itu dibutuhkan oleh orang Indonesia. Pandangan terakhir ini (bagian 2) berasal dari gabungan Sila kebangsaan dengan sila Perikemanusiaan.
4. Sila Kerakyatan: Sila ini menyatakan bahwa tiap orang mempunyai hak dan kekuasaan yang sama dalam hubungan manusia dengan SSA, dan
5. Sila Keadilan Sosial: Sila keadilan sosial bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menerima bagian dari manfaat tanah untuk kepentingan hak hidup diri sendiri dan keluarganya. Hak hidup manusia untuk mempertahankan jenis dan untuk mempertahankan individu.
Dengan dilandasi oleh Pancasila sebagai suatu pandangan hidup membangsa dan menegara, maka relasi sosial agraria harus berpedoman pada paduan sila-sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam Pancasila. Pedoman yang diwujudkan dan dipraktikkan dalam hubungan sosial agraria antar individu, antar lapisan, antar kelompok sosial, antar organisasi sosial dan antar generasi di masa depan.
Gambar 1
Landasan Hubungan Sosial Agraria dengan Pancasila dan UUD 1945
Hubungan antara manusia Indonesia dengan sumber-sumber agraria berlandaskan Pancasila dalam Hukum Agraria Nasional: (1) Sila Ketuhanan YME, (2) Sila Perikemanusiaan, (3) Sila Kebangsaan, (4) Sila Kerakyatan, dan (5) Sila Keadilan Sosial.
Sumber-Sumber Agraria
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya… [Pasal 33 UUD 1945]
Pengertian: (1) selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air, (2) perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, dan (3) ruang di atas bumi dan air. [UUPA]
Hak Menguasai Negara
… dikuasai oleh negara … [Pasal 33 UUD 1945]
Kewenangan untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. [UUPA]
Kewenangan untuk:
1. mengadakan kebijakan (beleid)
2. melakukan pengaturan (regelendaad)
3. melakukan pengurusan (bestuursdaad)
4. melakukan pengelolaan (beheersdaad)
5. melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) [Putusan MK Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003]
[Kemakmuran] Rakyat
…dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” [Pasal 33 UUD 1945]
… dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. [UUPA]
Empat tolok ukur: (i) kemanfaatan SSA bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat SSA bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SSA, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan SSA [Putusan MK MK Nomor 001-021-022/PUUI/2003]
Potret Pengaturan SSA Dari Masa ke Masa
Kenyataan secara geografis menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia terdiri atas daratan pulau besar dan pulau kecil, dan perairan laut. Kesatuan unit wilayah geografis dan disertai dengan demografinya telah menapaki tahapan-tahapan kesejarahan yang ditempa oleh perpaduan dinamika dari dalam suatu bangsa dan pertemuan dengan pengaruh dari luar. Dinamika dari dalam, dan pengaruh dari luar itu selanjutnya membentuk, mengatur ulang atau mengubah secara mendasar hubungan-hubungan sosial agraria antara manusia, komunitas/kelompok, dan bangsa berkaitan dengan SSA. Pengaruh dari luar seperti kedatangan bangsa-bangsa lain dalam rangka perniagaan rempah-rempah yang sebagian berganti menjadi penjajahan. Persaingan antar kerajaan, perebutan wilayah dan lain sebagainya merupakan dinamika dari dalam bangsa nusantara.
Secara historis penjelajahan bangsa Eropa mengarungi perairan laut khusunya tiba di daratan kepulauan nusantara untuk mencari rempahrempat dan produk lainnya. Penjelajahan bangsa Eropa tersebut menggambarkan tiga arti penting yaitu: pertama, wilayah jelajah di perairan laut yang diarungi menjadi klaim perebutan penguasaan laut seperti antara Portugal dan Spanyol. Klaim perebutan wilayah laut ini menghadirkan perdebatan yang di kemudian hari berkontribusi pada pembentukan hukum laut internasional. Pada awal kemerdekaan, Indonesia memperjuangkan negara kepulauan, dan panjang laut teritorial 12 mil. Kedua, motivasi perniagaan bahan rempah-rempah dan produk lainnya perlahan-lahan berubah menjadi nafsu serakah untuk monopoli perdagangan. Bahkan dari distribusi perdagangan menjalar pada kontrol sumber agraria (tanah) sebagai alat produksi, dan penguasaan tenaga kerja.
Ketiga, keterhubungan masyarakat nusantara yang bercorak feodalisme dengan sistem kapitalisme pada tingkat global. Pada satu sisi masyarakat nusantara berada dalam pergaulan global, namum pada sisi yang lain hubungan yang dikembangkan mengubah relasi sosial agraria masyarakat nusantara dengan corak konsentrasi penguasaan SSA, monopoli perdagangan, eksploitasi tenaga kerja dan penghisapan manfaat/surplus ekonomi. Kondisi ini dapat dilakukan di antaranya melalui intervensi kebijakan, penggunaan kekuataan dan politik adu domba. Pada level global di negeri induk kolonial Belanda, kebijakan kaum konservatif dan liberal begitu terasa pada negeri jajahan Hindia Belanda. Misalnya, tuntutan kaum liberal di Belanda agar kapital swasta dapat memperoleh penguasaan lahan selama 75 tahun melalui hak erfpact di negeri koloni Hindia Belanda. Pada suatu kurun waktu tertentu dan pada tingkat tertentu pula, pengaturan ulang dalam relasi sosial agraria melahirkan penyingkiran, penindasan, dan kemiskinan karena akses dan kontrol dibatasi untuk memperoleh manfaat SSA, dan eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan.
Berangkat dari latar di atas, struktur dan relasi keagrariaan yang terjadi di era kolonial ditata ulang pada awal era kemerdekaan dengan tujuan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dari era kemerdekaan hingga saat ini penataan ulang struktur dan relasi agraria (dengan ragam skema land reform, tenurial reform dan tenancy reform), dan pembiaran atau pemburukan kondisi agraria mengalami gelombang pasang surut. Cuplikan sejarah relasi sosial agraria (daratan dan perairan laut) sebagai berikut:
1. Perairan Laut
a) Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kearifan lokal
Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia mengenal dan mempunyai pengalaman, pengetahuan dan praktik dalam pengelolaan sumber agrarianya. Untuk menyebut sebagian dari pengetahuan dan praktik pengelolaan tersebut yaitu: Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku dan Papua, Awig-awig di Nusa Tenggara Barat, dan istilah kearifan lokal lainnya di beberapa tempat lain di Indonesia. Di sebagian tempat pengelolaan oleh masyarakat lokal tersebut telah hilang atau setidaknya meluntur tapi pada sebagian yang lain direvitalisasi atau direkonstruksi ulang agar dapat dijalankan kembali.
Eksistensi kearifan lokal muncul dan diwariskan secara turuntemurun di dalam masyarakat pesisir. Kearifan lokal pada masyarakat pesisir juga menunjukkan keberadaan hak ulayat pada bagian-bagi tertentu pada sumber agraria pesisir. Hak ulayat yang menjelaskan bahwa sumber agraria di pesisir dikuasai atau dikelola secara aktif oleh masyarakat setempat. Penguasaan atau pengelolaan di wilayah pesisir dapat dilakukan melalui kewilayahan, jenis ikan tangkapan, waktu/masa penangkapan ikan, dan teknologi penangkapan ikan.
Namun tantangan keberlanjutan kearifan lokal agar ke depan terletak pada regenerasi pengetahuan lokal, heterogenitas etnis/agama, keberlanjutan sumber agraria, adaptasi perekonomian dengan lokalitas, dan dukungan politik lokal. Pada aspek yang lain, pengakuan dan penghormatan pada masyarakat adat dan wilayah pesisirnya juga penting didorong untuk diajukan dengan peluang aturan yang tersedia. Pengakuan dan penghormatan dalam rangka melindungi eksistensi masyarakat adat, wilayah pesisirnya, dan kearifan lokal yang dipraktikkannya.
b) Pengaturan laut zaman kolonial Belanda
Sebelum kedatangan Belanda di Indonesia, Portugal dan Spanyol terlebih dahulu sampai di Indonesia (kepulauan nusantara). Portugis berlayar melalui Samudera India, dan Spanyol sampai ke Maluku melalui Samudera Pasifik. Wilayah jelajah pelayaran di laut oleh Portugal dan Spanyol dituntut sebagai kepunyaan mereka. Samudera India dan Lautan Atlantik sebelah Selatan Maroko menjadi milik Portugis sedangkan bagian Barat Samudera Atlantik dan Teluk Meksiko sebagai milik Spanyol. Pada tahun 1943 tuntutan Portugis dan Spanyol diakui oleh Paus Alexander VII dengan batas garis meridian 100 leagues sebelah Barat Azores, dan diperkuat dengan Perjanjian Tordesillas pada tahun 1949 dengan garis batas 370 leagues sebelah Barat pulau-pulau Cape Verde di pantai Barat Afrika (Kusumaatmadja, 1978b).
Namun Belanda muncul di bidang pelayaran melalui Samudera India dalam rangka usaha perdagangan ke Indonesia. Kehadiran Belanda dalam pelayaran ini membawa konsep mare liberium (laut bebas) yang bertentangan dengan konsep mare clausum (laut tertutup) berdasarkan doktrin dominio maris (laut sebagai milik) dari Portugis,
Spanyol, Inggris (Mare Anglicanum) dan Denmark (Djalal, 1979; dan Kusumaatmadja, 1978b). Pertentangan antara mare liberium dan mare clausum memperoleh titik temu melalui ajaran van Bynkershoek bahwa laut dapat dimiliki oleh suatu negara pantai sejauh dapat dikuasai dari darat (misalnya, sejauh tembakan meriam), dan laut di luar itu dianggap bebas untuk semua orang (Djalal, 1979; dan Kusumaatmadja, 1978b).
Pada periode kolonial Belanda setidaknya terdapat lima produk aturan hukum yang dihasilkan (Satria et al, 2002). Sebagian aturan itu menyebutkan bahwa penduduk asli, penduduk pribumi dan berdasarkan adat dan kebiasaan dilindungi dan dijamin untuk melaksanakan aktivitas perikanan seperti tercantum dalam Staatsblad 1916: 157; Kustvisscherij Ordonnantie 1927: 144; dan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939: 22. Aktivitas perikanan dijamin dan dilindungi, misalnya dalam penangkapan siput mutiara, kerang mutiara, teripang, atau bunga karang; dan penangkapan ikan di lingkungan maritim; dan penghormatan pada masyarakat adat dan kebiasaannya.
c) Deklarasi Djuanda dan Wawasan Nusantara
Mengacu pada Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939: 22 tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim menyebutkan bahwa laut territorial Indonesia sepanjang 3 mil yang diukur dari garis air surut pulau atau bagian pulau. Ketentuan 3 mil ini berlaku hingga awal kemerdekaan Indonesia. Keberadaan laut territorial 3 mil dapat merugikan Indonesia dalam rangka melindungi keutuhan pulau-pulau Indonesia dari segi keamanan, dan dapat kehilangan manfaat ekonomi dari segi potensi sumber agraria yang dimiliki.
Untuk merespon kondisi geografis kepualauan Indonesia, dan lebar laut 3 mil tersebut, pada tahun 1957 dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No 4 (Prp)/1960 Tentang Perairan Indonesia. Pengumuman Pemerintah 1957 pada tanggal 13 Desember sebagai Deklarasi Djuanda. Aturan yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah dan Perppu 4/1960 merevisi lebar laut 3 mil menjadi 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung pulau. Di samping itu, diatur pula mengenai hak lintas damai bagi kapal-kapal asing sepanjang tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Deklarasi Djuanda diperjuangkan di antaranya pada Konperensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958.
Deklarasi Djuanda merupakan konsepsi nusantara secara kewilayahan nasional. Konsepsi nusantara ini diperkuat dengan Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan GBHN dalam ketetapan MPR No. IV Tahun 1973. Konsepsi wawasan nusantara sebagai bentuk kesatuan politik bangsa dan negara. Wawasan nusantara meliputi bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan dan keamanan (Kusumaatmadja, 1978a, dan Kusumaatmadja, 1978b).
d) Pengaturan Wilayah Laut: WPP-NRI dan HP-3
Perairan laut Indonesia terbagi atas wilayah peraian (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial), dan wilayah yurisdiksi (Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia (WPPNRI) digunakan dalam rangka penyatuan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Di seluruh laut Indonesia berjumlah 11 WPPNRI. WPP-NRI sebagai acuan dalam pengaturan jalur penangkapan ikan, dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Melalui WPP-NRI pula dapat diketahui estimasi potensi sumberdaya ikan utama, tangkapan ikan dominan dan informasi tingkat eksploitasi ikan.
Berbeda dengan WPP-NRI, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) tertera dalam UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK). Secara umum HP-3 sebagai pintu masuk dan alas (hak) yang kuat bagi swasta dan pemerintah untuk menguasai dan memanfaatkan SSA pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara operasional HP-3 dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber agraria pesisir dan pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Jangka waktu HP-3 dapat diberikan selama 60 tahun secara kumulatif, dan disertai dengan dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Dengan gambaran umum ini, HP-3 sebagai bentuk privatisasi dan komersialisasi dengan mengeksploitasi sumber agraria pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kandungan HP-3 sangat potensial mengancam dan mencederai jaminan prinsip bahwa SSA dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu tampak di antaranya pada: pertama, absennya ketentuaan masyarakat pesisir termasuk masyarakat hukum adat pesisir dalam rangka penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelaksanaan HP-3 mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua, penggunaan secara sederhana mekanisme kompensasi bagi masyarakat pesisir yang kehilangan akses pada sumber agraria dan pulau-pulau kecil akibat pemberian HP-3. Hal ini akan menimbulkan penyederhanaan semata-mata pada kompensasi ekonomi dalam setiap kerugian sosial budaya, ekonomi dan politik yang diderita oleh masyarakat pesisir. Konsekuensi nyata dari HP-3 bahwa masyarakat pesisir didorong untuk tersingkir jauh dari sumber agraria pesisir dan pulau-pulau kecil.
Melalui Uji Materi UU No 27/2007 tentang PWP-PPK di Mahkamah Konstitusi, maka pada hari Kamis, 16 Juni 2011 diterbitkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Surat Putusan Nomor 3/PUUVIII/2010. Di antara permohonan yang dikabulkan adalah pembatalan ketentuan HP-3 dalam UU No 27/2007 tentang PWP-PPK.
2. Daratan
1) Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dan Hak Tunggal
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) merupakan kongsi dagang bersama Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Sekitar tahun 1800 VOC mengalami kebangkrutan dengan utang sebesar 140 juta gulden, dan selanjutnya diambil alih oleh pemerintah negeri Belanda. Dalam menjalankan aktivitasnya, VOC diberi kuasa oleh Parlemen Belanda dengan kewenangan yang disebut hak octrooi (hak tunggal) (Arizona, 2014). Hak ini berisi kewenangan dalam memonopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang.
Hak tunggal diberikan kepada VOC dalam jangka waktu 23 tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya. Melalui hak tunggal ini, VOC tidak hanya berupaya menguasai perdagangan tapi sampai pada penguasaan sumber agraria seperti tanah dan hutan, dan tenaga kerja. Penguasaan tanah oleh VOC, misalnya, dilakukan dengan caracara penaklukan melalui kekuatan militer, perjanjian dengan kesultanan atau organisasi politik di pribumi, dan penerbitan izin/larangan pada sumber agraria seperti hutan. Pada tahapan selanjutnya, hak tunggal ini mempunyai kaitan erat dengan Prinsip Domein Verklaring.
2) Preanger Stelsel dan Cultuurstelsel
Kebijakan Preanger Stelsel dilaksanakan oleh VOC di tanah Pasundan pada tahun 1720. Rakyat Pasundan diwajibkan menanam kopi, dan harga kopi yang telah ditentukan (Luthfi, 2011). Kewajiban penanaman ini disertai dengan paksaan dan kekerasan agar tunduk melaksanakan penanaman kopi. Kebijakan ini dapat berjalan dengan dukungan kaum bangsawan Sunda seperti dalam pembudidayaan kopi. Selain komoditas kopi, juga dikerahkan penanaman padi dalam pertanian rakyat.
Pada Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang berjalan selama 1830-1970 rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor. Tanaman ekspor tersebut ditanam pada lahan yang dimilikinya, hasilnya wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan. Tokoh utama dalam sistem tanam paksa adalah van den Bosch. Pelaksanaan sistem tanam paksa mendorong perkembangan perkebunan skala besar milik swasta melalui kontrak konsinyasi dengan pemerintah. Peran VOC sebagai penguasa dan pemilik tanah di Hindia Belanda memperluas kekuasaan dalam penyewaan dan penjualan tanah yang diberikan kepada pengusaha Cina.
Agar sistem tanam paksa ini dilaksanakan dengan lancar, maka dikerahkan semua aspek: pemerintah Eropa, kepala pemerintahan Jawa, organisasi desa, tenaga kerja, dan tanah pertanian rakyat. Keuntungan tanam paksa berdampak pada perimbangan neraca anggaran pemerintah Belanda sejak 1831, dan terhadap pelunasan utang-utang lama VOC (Luthfi, 2011). Namun bagi penduduk di Pulau Jawa, terjadi kelaparan sepanjang tahun 1830-1840 yang diakibatkan oleh keserakahan dan permainan harga antara elit lokal dengan pedagang Cina, bukan karena kelangkaan beras.
Keuntungan lain yang diperoleh dari sistem tanam paksa berupa kas perbendaharaan negeri induk Belanda menerima sebesar 832 florins dari negeri jajahannya selama 1831-1877. Dengan ekonomi yang stabil tersebut, kemudian pajak diturunkan, dilakukan pembangunan infrastruktur seperti benteng pertahanan, terusan-terusan dan kereta api, termasuk ganti rugi dan memerdekakan tenaga kerja (budak) Jawa di Suriname (Luthfi, 2011).
3) Sistem Landrente
Pada pemerintahan peralihan Inggris di Hinda Belanda, kekuasaan berada di bawah Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Raffles menerapkan landrente (pajak tanah) di Hindia Belanda. Pemikiran itu diadopsi dari kebijakan serupa pemerintah Inggris, yang diterapkan di beberapa daerah koloni lainnya.
Raffles melakukan sebuah penyelidikan mengenai pola penguasaan tanah di kepulauan Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh dari penyelidikan tersebut bahwa penguasaan tertinggi dalam pola penguasaan tanah dalam masyarakat pribumi berada dalam kekuasaan raja. Kesimpulan ini tidak sepenuhnya benar karena terdapat sekolompok masyarakat dan tanahnya yang tidak berada di bawah raja. Penyelidikan pola penguasaan lahan oleh Raffles ini dilakukan untuk menertibkan administrasi kadastral pertanahan, dan memuluskan usaha landrente (pajak tanah).
Tanah-tanah tersebut disewakan melalui kepala desa, dan selanjutnya dikenakan pajak tanah. Penerapan landrente ini menemui kendala dan kegagalan karena tidak cocok dengan kondisi penguasaan tanah. Pajak yang diperoleh dari penyewaan tidak sesuai dengan capaian target.
4) Prinsip Domein Verklaring
Doktrin Domein Verklaring diperkenalkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Agrarische Wet) 1870 oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. Isi dari doktrin ini mengatakakan bahwa semua tanah yang di atasnya tidak dapat dibuktikan adalah hak eigendom oleh seseorang, adalah milik dari negara (Arizona, 2014). Artinya, pembuktian atas klaim penguasaan/pemilikan tanah yang sah dibebankan kepada orang lain yang merasa menguasai/memiliki tanah, bukan pemerintah Hindia Belanda. Domein verklaring disebut juga dengan istilah Domein Beginsel, Prinsip Domein, Asas Domein, Doktrin Domein, Teori Domein, Konsep Domein atau Deklarasi Domein.
Pemberlakuan Domein Verklaring berkonsekuensi pada pembagian status tanah menjadi dua yaitu: (1) tanah negara bebas, (2) tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas sebagai domein negara sedangkan tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang melekat hak-hak adat atau dibebani hak milik mutlak berdasarkan KUH Perdata Belanda (Arizona, 2014). Tanah pribumi sebagai tanah negara tidak bebas karena negara tidak bebas untuk memberikan kepada pihak lain, dan dibatas oleh hak rakyat tersebut. Pelaksanaan konsep Domein Verklaring dan tafsir yang luas terhadap konsep ini merugikan penduduk Indonesia. Pemberlakuan prinsip Domein Verklaring didorong oleh kepentingan-kepentingan kapital swasta dengan usaha skala besarnya untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan dalam memperoleh lahan dalam rangka pendirian dan pengembangan usaha mereka di tanah Hindia Belanda.
Melengkapi doktrin Domein Verklaring dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1870, juga terdapat aturan yang menguntungkan pemodal swasta. Aturan tersebut di antaranya kewenangan Gubernur Jenderal dalam menyewakan tanah kepada swasta, dan jangka waktu hak erfpacht selama 75 tahun. Dengan demikian, liberalisasi perekonomian di tanah Hindia Belanda dilakukan secara masif. Sebelum Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870 diterbitkan, tahun 1865 dikeluarkan aturan mengenai hutan Jawa dan Madura. Aturan berdasarkan sektor telah muncul pada saat itu.
5) Landreform dan Reforma Agraria
Landreform atau Reforma Agraria merupakan agenda negara bangsa pasca kemerdekaan di beberapa negara di dunia termasuk di Indonesia. Agenda ini didorong pada awal kemerdekaan Indonesia untuk membebaskan diri dari ikatan belenggu feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme. Landreform dan reforma agraria (agrarian reform) seringkali digunakan secara berganti sekalipun dengan makna yang berbeda. Landrefom merujuk pada penataan ulang distribusi penguasaan atau pemilikan SSA sedangkan reforma agraria bermakna landreform dan dilengkapi dengan perbaikan sosial ekonomi dan politik para subyek petani.
Perbaikan distribusi SSA dan relasi sosio-agraria pada tahun 1960 dilakukan pada empat aras. Pertama, penyusunan peraturan perundang-undangan dengan diterbitkan Undang-Undang No 5/1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan hukum agraria nasional menggantikan hukum sebelumnya yang bercorak kolonial dan feodal. Kedua, penataan ulang distribusi penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, dan perbaikan relasi penyakapan (land refom dan tenancy reform). Ketiga penataan peruntukan penggunaan SSA (land use). Penataan ini tercermin pada rezoning dan zoning wilayah di Indonesia, dan pengaturan penanaman komoditas tertentu. Misalnya, penggunaan untuk transmigrasi, tanaman tebu dan lain sebagainya. Keempat, program penunjang landreform di antaranya koperasi konsumsi dan produksi, dan pembangunan infrastruktur jalan dan waduk untuk pertanian. Tujuan dari landreform ini untuk menciptakan dan menjaga lapisan petani menengah dengan penguasaan lahan minimal 2 ha untuk satu rumah tangga petani.
Untuk melaksanakan program landreform ini kala itu dibentuk panitia landreform yang dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia. Panitia pelaksana landreform mulai dari pusat hingga tingkat desa yang beranggota dari pemerintahan dan melibatkan organisasi tani. Tanah objek landreform berasal dari kelebihan tanah maksimum, tanah absentee (tanah kosong), erfpacht, partikelir, eigendom dan bekas swapraja. Pemilik tanah kelebihan tanah maksimum yang diambil sebagai objek landreform diberikan ganti rugi yang layak. Penerima tanah objek sebagai subjek landrefom diseleksi sesuai berdasarkan syarat (umum dan khusus), golongan prioritas dan kelompok utama dalam golongan prioritas. Agar agenda landreform berjalan lancar, maka dibentuk Yayasan Dana Landreform untuk menyokong dari segi pendanaan, dan dibentuk pengadilan landreform untuk mempercepat kasus sengketa perdata tanah dalam rangka melancarkan landreform.
Perbaikan relasi sistem penyakapan terletak pada sistem bagi hasil dalam pertanian dan perikanan. Aturan tersebut tercantum dalam UU 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dan UU 16/1964 Tentang Bagi
Hasil Perikanan. Bahkan sebelum UUPA diterbitkan, terdapat peraturan-peraturan yang memiliki semangat untuk mengubah struktur agraria warisan kolonial atau warisan sebelumnya yang mencerminkan ketidakadilan atau tidak sesuai dengan cita-cita pendirian Negara modern Indonesia. Sebagai misal, Penghapusan Desa Perdikan (desa yang terbebas dari pungutan pajak), Penghapusan Tanah Partikelir, dan hak Conversie.
Di awal era reformasi diterbitkan TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Selanjutnya, pada tahun 2007 Badan Pertanahan Nasional memimpin pelaksanaan kebijakan bernama Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Pada masa ini Pembaruan Agraria (Reforma Agraria) dimaknai secara tidak terpisah dari Asset Reform dan Access Reform. Asset reform merupakan penataan ulang atau restrukturisasi penguasaan dan pemilikan SSA sedangkan access reform mencakup program penunjang dalam pelaksanaan asset reform. Pelaksanaan PPAN ini menemui sejumlah kendala, khususnya dalam kerjasama antara kementerian/lembaga sehingga proses dan hasilnya tidak terlalu optimal.
Sekalipun menemui kendala pada masa sebelumnya, pada tahun 2016 kebijakan reforma agraria kembali dilaksanakan dengan mekanisme legalisasi tanah dan redistribusi tanah. Legalisasi tanah memang dibutuhkan untuk keamanan penguasaan lahan oleh petani tapi tidak menjadi syarat cukup dalam rangka merombak struktur penguasaan lahan yang lebih adil. Begitu pula, redistribusi yang dilakukan terbatas pada pemberian hak legal pada tanah yang telah diklaim sebelumnya oleh petani. Tidak terjadi restrukturisasi dalam penguasaan dan pemilikan lahan sehingga tidak optimal dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
6) Revolusi Hijau dan urgensi Reforma Agraria
Revolusi Hijau bertumpu pada modernisasi teknologi pertanian di antaranya bibit unggul, pupuk, dan mekanisasi (traktor dan huller).
Kesuksesan revolusi hijau terletak pada pencapaian swasembada beras nasional pada tahun 1984, yang dapat dipertahankan hingga tahun 1993. Di Asia Tenggara dan Asia Selatan Indonesia yang tertinggi dalam produktivitas padi, dan di Asia Tenggara yang terendah dalam upah buruh dan harga pupuk (Sajogyo, 2006). Modernisasi pertanian berjalan lancar karena pendanaannya disokong diantaranya keuntungan dari ledakan pendapatan dari minyak (oil boom) yang terjadi di Indonesia kala itu.
Di aras nasional, awalnya revolusi hijau diambil dan diperluas dari hasil praktik lapang dan kajian mahasiswa, dosen IPB, dan petani di daerah Pantura Jawa di awal 1960-an yang belakangan dinilai menjanjikan bagi pembentukan program peningkatan produksi pangan beras secara nasional. Pilot project Demonstrasi Massal dilakukan terhadap tanaman padi sawah pada lahan seluas 100 hektar di Karawang. Demonstrasi massal melibatkan ragam disiplin yang dilakukan dengan action research sehingga terdapat saling belajar antara mahasiswa dan dosen IPB dengan petani. Pilot project dikerjakan oleh Fakultas Pertanian IPB untuk peningkatan produksi padi. Dari sini, pilot project kemudian diadopsi oleh pemerintah dan diganti nama menjadi Bimbingan Massal (BIMAS) yang melibatkan program diseminasi teknologi unggul dan bantuan kredit produksi pada petani.
Pada satu aspek, swasembada pangan hasil produksi beras memang tercapai tapi pada aspek sosial-ekonomi revolusi hijau lebih banyak memberikan manfaat pada petani lapisan menengah dan atas saja. Sebab teknologi yang digunakan dan dikembangkan dalam revolusi hijau lebih mudah diadopsi oleh dua lapisan sosial petani tersebut. Mereka mendapatkan banyak manfaat dari masuknya teknologi dalam modernisasi pertanian. Revolusi hijau dijadikan solusi teknokratis untuk peningkatan kesejahteraan petani tanpa diawali dengan melakukan pembaruan agraria.
Di tengah-tengah pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia, pada 1979 FAO menyelenggarakan World Conference on Agrarian Reform and
Rural Development (WCARRD) di Roma. Indonesia mengirimkan delegasi konferensi tersebut yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian. Konferensi ini menghasilkan ‘Piagam Petani’ (Peasant Charter), dan menggerakkan sejumlah pakar perguruan tinggi yang berasal dari berbagai negara peserta untuk bersepakat membangun landasan ilmiah bagi pelaksanaan reforma agraria di negaranya masing-masing. Studi banding menjadi salah satu cara yang dipilih, dan berlokasi di beberapa negara di Amerika Latin dan di Asia. Indonesia melakukan studi banding ke India.
Hasil studi banding di beberapa negara lalu dibahas dalam Lokakarya Selabintana “International Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspectives” pada tahun 1981. Salah satu rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pembentukan Badan Otorita Pelaksana Reforma Agraria jika pemerintah berkemauan politik dalam pelaksanaan reforma agraria sesuai dengan kesepakatan Roma. Namun rekomendasi tidak pernah mendapatkan respon yang jelas. Menguatnya wacana reforma agraria dalam lokakarya Selabintana tidak terlepas dari terbitnya TAP-MPR No. IV/1978 yang menegaskan kembali bahwa UUPA-1960 sebagai “produk legislasi nasional” yang punya ikatan yuridis. Pernyataan dan pengakuan kembali ini sangat penting agar reforma agraria tidak diasosiasikan dengan partai tertentu. Selain itu, penguatan reforma agraria karena semakin menguatnya ketimpangan dan kemiskinan yang akut.
7) Pengakuan Masyarakat Adat
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan di antaranya bahwa ‘Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat’. Kalimat ini mengubah kalimat berikut: ‘Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat’ dalam UU No 41/1999. Dengan demikian, berdasarkan statusnya, terdapat tiga hutan yaitu: hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Putusan MK ini sebagai bentuk perlindungan, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat dan hak ulayatnya.
Dengan kata lain pentingnya pengakuan masyarakat adat berangkat dari amanat konstitusi Indonesia itu sendiri, dan kenyataan yang dialami masyarakat hutan adat berupa ketidakadilan sosial, ketidakmerataan ekonomi dan pengabaian mereka secara politik. Wilayah adat yang dikenal dengan hak ulayat seringkali dirampas secara paksa, dan warganya mengalami kekerasan secara fisik dan psikologis pada saat mereka menjaga dan mempertahankan hutan dan hak ulayatnya dari penggusuran. Kala itu sikap aparatur negara mengklaim bahwa wilayah adat dan hutannya tak lebih sebagai wilayah yang tercakup dalam ‘Hak Menguasai Negara’ (HMN) dengan ragam fungsi hutan seperti produksi, lindung dan produksi.
Perjuangan untuk memperoleh pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya perlu menempuh tahapan proses dan desakan politik yang relatif panjang dan terjal. Misalnya, pengurusan dan penerbitan peraturan daerah (perda) pengakuan masyarakat adat, keputusan penetapan pencantuman hutan adat dalam peta kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan adat. Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya ini yang dipulihkan lewat putusan MK tersebut sedikit banyak telah mengembalikan kembali jati diri masyarakat adat, penguasaan hak ulayat dan ruang hidup mereka. Sekian lama warga masyarakat adat diabaikan dan disingkirkan dalam percaturan kehidupan berbangsa dan bernegara (Indonesia merdeka). Kini ikhtiar memulihkan, mengembalikan, dan membangkitkan pengetahuan, pengalaman dan jati diri masyarakat hutan adat tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu dan proses sosio-kultural yang pelahan dan berhati-hati agar adaptasi yang bertitik pijak pada jati diri mereka pada konteks kekinian bisa berhasil.
8) Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial merupakan pemberian akses wilayah kelola secara legal kepada kelompok masyarakat tertentu dalam pengelolaan hutan lestari agar masyarakat memperoleh manfaat untuk peningkatan kesejahteraan. Program Perhutanan Sosial terbaru diluncurkan berdasarkan pada Permen LHK No P.83 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /10 /2016 tentang Perhutanan Sosial, dan Permen LHK No P.39 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2017 di Wilayah Kerja Perhutani. Skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), Hutan Adat (HA). Pada wilayah perhutanan mempunyai skema Izin Pengusahaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK).
Pada tahun 1970-an dan 1980-an program Perhutanan Sosial pernah dipraktikkan di Indonesia khususnya di hutan Jawa. Perbedaan Perhutanan Sosial saat ini dengan sebelumnya terletak pada sumber izin pengelolaan hutan, jangka waktu pengelolaan, pendampingan dan aksi pada modal pendanaan. Perbedaan tersebut menuju perbaikan dari masa sebelumnya dalam rangka memperkuat dan memberikan keamanan hak pengelolaan masyarakat di dalam/sekitar hutan. Sumber izin pengelolaan berasal dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan jangka waktu pengelolaan selama 35 tahun. Masyarakat yang memperoleh akses legal dalam pengelolaan didampingi oleh organisasi sosial setempat, dan didorong untuk memperoleh pinjaman pendanaan. Sebelumnya, akses legal untuk masyarakat lokal pada kawasan hutan sulit diperoleh, jika pun diperoleh hanya berjangka waktu 2 sampai dengan 5 tahun saja.
Secara garis besar, Perhutanan Sosial memiliki tiga tujuan yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Untuk melindungi ekologi kawasan hutan dan tidak terjadi degradasi, maka perlu dihutankan kembali atau ditanami pohon atau tanaman yang cocok. Bila telah baik secara ekologi, hal ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi pengelola hutan dan pemakai hutan. Secara sosial, perhutanan sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan menurunkan tingkat ketimpangan dalam akses terhadap lahan di hutan. Tiga tujuan tersebut seharusnya berjalan dan dijaga secara terpadu menuju suatu titik keseimbangan.
Relasi Tata Pengurusan SSA
Hubungan manusia dengan SSA secara sederhana dapat dibedakan dalam dua ciri utama yaitu: pertama hubungan teknis antara manusia dengan SSA, kedua, hubungan sosial antara manusia dengan manusia berkaitan dengan SSA. Hubungan teknis menyangkut aktivitas manusia dalam rangka memperlakukan dan mengembangkan SSA dengan menggunakan peralatan dan teknologi. Misalnya, pembuatan terasering agar tidak terjadi degradasi lingkungan, dan penerapan pertanian secara ekologis agar praktik pertanian memperhatikan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Sementara hubungan sosial agraria mencakup relasi sosial ekonomi (antar orang antar kelompok) dalam kerangka kerjasama atau persaingan yang berkonsekuensi pada ketimpangan atau keadilan agraria. Hubungan sosial agraria dalam penguasaan lahan dan produksi seperti penyewaan, penyakapan dan sistem bagi hasil.
Relasi sosial agraria berada dalam hubungan kerjasama dan persaingan atau paduan keduanya untuk mendapatkan manfaat/profit dari SSA. Relasi sosial juga berjalan dinamis dengan keberadaan intervensi kebijakan, program dan kapital; dan tren kependudukan dan teknologi. Intervensi kebijakan reforma agraria memberikan kesempatan pada petani golongan lemah untuk memperoleh akses dan hak pada sumber agraria sedangkan kebijakan infrastruktur yang “lapar tanah” justru menyingkirkan petani dari sumber agrarianya. Pertumbuhan penduduk petani yang tidak disertai dengan perluasan sumber agraria (seperti tanah) dan inovasi teknologi berkonsekuensi pada penyempitan penguasan luas lahan dan tidak bisa dilakukan optimalisasi produksi dan produktivitas lahan. Pertumbuhan penduduk petani yang tidak terserap dalam pertanian dan mandegnya luas lahan pertanian, dibutuhkan intervensi reforma agraria sekaligus industrialisasi pedesaan dengan pengembangan teknologi.
Dengan suatu kerangka penjelasan hubungan sosial agraria tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisa dasar untuk menemukan lapisan sosial berdasarkan ukuran penguasaan lahan di dalam suatu masyarakat. Lapisan sosial agraria misalnya, dibuat tiga lapisan yaitu lapisan petani gurem atau tuna kisma, lapisan menengah dan lapisan atas. Keberadaan lapisan-lapisan sosial agraria ini seringkali berdampak pada perbedaan dalam merespon penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam usahanya. Dengan skala usaha berlapis dan tidak sama, dan input dalam usaha yang juga berbeda, maka hasil produksi yang diperoleh pun tidak sama pada tiap lapisan. Hasilnya tingkat kesejahteraan ekonomi petani pada tiap lapisan sosial agraria akan menunjukkan perbedaan. Perbedaan antar lapisan petani dalam skala rumahtangga pertanian di masyarakat menggambarkan perbedaan dalam luasan penguasaan lahan, ditambah dengan modal usaha, pengetahuan, dan teknologi yang digunakan.
Pada aspek yang lain terdapat hubungan sosial antara manusia dengan SSA yang hidup dan berkembang serta diakui dalam masyarakat terkait hak penguasaan. Berdasarkan subjeknya, hak penguasaan terhadap SSA dikenal dua hak yang masih hidup yaitu penguasaan berdasar kolektif dan bercorak privat, dan penguasaan berdasarkan individu. Untuk mengenali secara umum, hak penguasaan kolektif sangat mudah dijumpai dalam masyarakat adat atau masyarakat komunal, misalnya dengan keberadaan hak (tanah) ulayat. Sementara hak penguasaan individu pada awalnya dapat ditemui dalam hukum Barat. Hak penguasaan individu dan hak kolektif diakui dalam hukum Indonesia sekalipun saat ini upaya memperoleh pengakuan hak kolektif secara legal formal pada tanah ulayat menghadapi proses dan tantangan yang besar dalam konteks yuridis legal.
Masalah dan Potensi Sumber Agraria Kita
Seiring perkembangan zaman dan timbulnya beragam tantangan, masalah keagrariaan juga semakin kompleks di antaranya ketimpangan distribusi penguasaan lahan, kemiskinan struktural, dan konflik agraria. Bersamaan dengan itu, muncul masalah berikutnya yang berkait kelindan dengan keagrariaan di antaranya kerentanan pangan, kelangkaan energi, dan degradasi ekologi yang dibarengi dengan rasio pertumbuhan penduduk. Masalah lain terkait dengan alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan pengelolaan SSA yang cenderung koruptif dan manipulatif. Dengan membagi wilayah daratan Indonesia menjadi kawasan hutan (65%) dan kawasan Area Penggunaan Lain (APL) (35%), terdapat masalah dalam distribusi alokasi penguasaan lahan, dan distribusi alokasi pemanfaatannya. Sementara itu, masalah di wilayah laut terkait dengan distriusi alokasi pemanfaatannya.
Masalah distribusi alokasi penguasaan lahan tercermin dalam ketimpangan penguasaan lahan pada wilayah APL. Berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks gini penguasaan lahan pada tahun 2013 sebesar 0,68, yang pada tahun 2003 mencapai 0,72. Angka ini menunjukkan ketimpangan dengan kategori tinggi. Artinya, 1 persen rumah tangga petani menguasai 68% sumber agraria lahan. Ketimpangan penguasaan lahan dibareng dengan data bahwa petani gurem (< 0,5 ha) berkurang jumlah sebanyak 5.177.200 (26,15%) rumahtangga dari tahun 2003 hingga tahun 2013.
Berdasarkan pada pembagian golongan penguasaan lahan, pada tahun 2003 golongan luasan < 2 ha sebanyak 28.243.632 (90,43%) rumahtangga, dan golongan luasan > 2 ha sebanyak 2.988.252 (9,57%) rumahtangga. Pada tahun 2013 golongan luasan < 2 ha berkurang jumlahnya dari tahun sebelumnya menjadi 22.903.336 rumahtangga (87,63%). Sementara terdapat peningkatan jumlah rumahtangga pada golongan luasan > 2 ha menjadi 3.232.133 (12,37%). Penguasaan luasan 2 ha merupakan batas penguasaan lahan minimum. Dengan begitu terlihat bahwa rumahtangga dengan penguasaan lahan di bawah 2 ha berjumlah besar, dan penguasaan yang memenuhi atau melebihi penguasaan 2 ha yang berjumlah kecil.
Kenyataan ini disertai dengan penyusutan luas lahan baku sawah yaitu pada tahun 2013 seluas 7.750.999 ha menjadi 7.105.145 ha di tahun 2018.
Dilihat dari aspek kemiskinan, rumahtangga miskin yang menggantungkan sumber penghasilan utama berada di sektor pertanian sebanyak 49,00% (kota 24,70% dan desa 65,16%) pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 49,90% (kota 24,47% dan desa 64,23%) pada tahun 2018 (BPS, 2017, dan BPS, 2018). Kemiskinan secara nasional pada Maret 2017 sebanyak 27,76 juta (10,64%), dan turun menjadi 25,95 juta (9,82%) pada Maret 2018. Wilayah desa menyumbang angka kemiskinan lebih besar daripada kota yaitu sebesar 17,10 juta (13,93%) tahun 2017 dan 15,81 (13,20%). Indeks gini konsumsi/pengeluaran sebesar 0,393 pada Maret 2017, dan turun sedikit pada tahun 2018 menjadi 0,389.
Kondisi dunia pertanian diatas diikuti dengan impor subsektor pertanian yang meningkat dari segi jumlahnya. Pada tahun 2005-2014 impor beras 0,920 juta ton/tahun, meningkat menjadi 1,138 juta ton/tahun dalam empat tahun terakhir (2015-2018) (Santoso, 2018). Berbasis pada data ekspor impor kementan 2014-2018, Santoso (2014) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan volume impor pangan untuk 21 komoditas subsektor tanaman pangan yaitu: 18,17 juta ton (2014), 19,27 juta ton (2015), 20,69 juta ton (2016), 20,52 juta ton (2017) dan 22,26 juta ton (2018).
Gambaran penguasaan dan penggunaan/pemanfaatan di wilayah kehutanan hingga tahun 2016 menunjukkan ragam alokasi distribusinya. Jumlah wilayah hutan di Indonesia sebesar 194,786 ha yang dibagi kawasan hutan dan perairan seluas 126.029 ribu ha (65%) dan APL 68.757 ribu ha (35%) (KLHK, 2016). Distribusi alokasi pemanfaatan hutan berdasarkan fungsi hutan terdiri atas KSA-KPA 22.109 ribu ha (18%), KSA-KPA Perairan 5.321 ribu ha (4%), Hutan Lindung 29.673 ribu ha (24%), Hutan Produksi Terbatas 26.793 ribu ha (21%), HP 29.247 ribu ha (23%), dan HPK 12.886 ribu ha (10%0). Luas penggunaan kawasan hutan dan distribusi penguasaanya pada tahun 2015 yaitu: kegiatan non kehutanan seluas 405.172.13 ha, kegiatan kehutanan skala besar seluas 38.295.360,00 ha mencakup Hutan Alam, Hutan Tanaman Industri dan Restorasi Ekosistem; dan kegiatan kehutanan skala kecil 1,116,918.00 ha yang terdiri atas Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat.
Pada akhir tahun 2017 dari luasan 125.922.474 ha, distribusi pemanfaatan fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Konservasi (HK) 27.430.152 ha, Hutan Lindung (HL) 29.661.315 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 26.787.910 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) 29.220.318 ha, dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) 12.822.779 ha (Menteri LHK, 2017). Dari segi ketimpangan lahan dan akses pada kawasan hutan yaitu: swasta 40.463.103 ha, masyarakat 1.748.931 ha dan kepentingan umum 41.200 ha. Untuk perhutanan sosial berjumlah 1.500.699,54 ha yang terbagi pada Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Data ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan besar dalam alokasi luasan pemanfaatan antara kegiatan kehutanan bagi usaha skala besar dan usaha skala kecil.
Pada bagian sumber agraria perairan laut, lautan seluas 3.257.483 km2 dengan total panjang garis pantai 99.093 km, dimanfaatkan di antaranya untuk perikanan tangkap, budidaya dan kawasan konservasi. Dalam penangkapan ikan, pada kurun waktu 2014-2016 jumlah nelayan di Indonesia berfluktuasi berturut-berturut yaitu 2.210.195 orang, 2.275.139 orang, dan 2.265.859 orang (BPS, 2018). Jumlah nelayan 2.265.859 orang pada tahun 2016 itu terbagi menjadi nelayan penuh 1.165.284 orang, nelayan sambilan utama 772.887 orang, dan nelayan sambilan tambahan 327.688 orang. Berdasarkan distribusi nelayan pada tingkat provinsi, DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan jumlah nelayan paling sedikit (1.513 orang), dan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak (224.007 orang). Kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan pada tingkat nasional yaitu: tanpa motor 190.923 kapal, motor tempel 181.178 kapal, dan kapal motor 171.744 kapal. Rumahtangga perikanan (RTP) tangkap dan budidaya pada tahun 2016 sebagai berikut: perikanan tangkap laut 683.249 RT; pembudidaya laut 167.680 RT, dan tambak 263.530 RT.
Selain penangkapan ikan, budidaya laut pada tahun 2015 memiliki potensi sebesar 12.123.383 ha namun baru dimanfaatkan seluas 281.474 ha sehingga masih tersedia peluang pengembangan 11.841.909 ha (BPS,
2018). Tidak berbeda jauh dengan budidaya laut, budidaya payau di tahun 2015 mempunyai potensi 2.964.331 ha. Namun begitu, pemanfaatan dilakukan masih seluas 667.083 ha, dan tersisa untuk dikembangkan seluas 2.297.248 ha. Potensi pembudidayaan laut perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Di samping untuk penangkapan ikan dan budidaya, wilayah perairan laut Indonesia juga dimanfaatkan untuk konservasi dengan jenis-jenis sebagai berikut: (1) Taman Nasional Laut (7 buah) 4.043.541 ha, (2) Taman Wisata Alam Laut (14 buah) 491.248 ha, (3) Taman Wisata Perairan (6 buah) 1.541.040 ha, (4) Suaka Margasatwa Laut (5 buah) 5678,25 ha, Cagar Alam Laut (6 buah) 154.480 ha, (5) Kawasan Konservasi Laut Daerah (121 buah) 7.941.084,77 ha, (6) Suaka Perikanan (4 buah) 453,23 ha, (7) Suaka Alam Perairan (3 buah) 445.630 ha, dan (8) Taman Nasional Perairan (1 buah) 3.355.352,82 ha (BPS, 2018).
Di balik masalah distribusi alokasi penguasaan dan pemanfaatan/ penggunaan sumber agraria, dan kebutuhan pangan dan energi pada tingkat rumah tangga dan tingkat nasional, dibutuhkan pengaturan ulang sumbersumber agraria dan optimalisasi potensi yang terkandung di dalamnya. Pengaturan ulang dan optimalisasi dengan berprinsip pada keadilan sosial, kesetaraan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Optimalisasi sumbersumber agraria dengan dukungan sumberdaya manusia yang unggul, inovasi sains dan teknologi dan keberpihakan pada masyarakat luas, khususnya golongan lemah.
Memandu Masa Depan Agraria
Indonesia memang mempunyai kelimpahan SSA mulai dari daratan, perairan laut hingga udara termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan dipandu oleh semangat dan prinsip dalam UUD 1945 dan Pancasila, ragam SSA dan potensinya tersebut dipergunakan untuk kemakmuran rakyat secara material dan spiritual. Kemakmuran mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan, energi, sandang, dan papan; kebutuhan pendidikan dan kesehatan; dan kebebasan dalam berkumpul/berserikat dan dalam menunaikan keyakinan religiusitas.
Agar kemakmuran setiap orang/kelompok tercapai, maka perbaikan agraria mutlak dijalankan. Untuk mengoreksi masalah keagrariaan dan konsekuensinya, pertama-tama dibutuhkan kesadaran dan kepekaan pada ragam persoalan sumber agraria, tujuan penggunaannya, struktur sosial masyarakat dan relasinya, alokasi penguasaan dan penggunaan, dan kebutuhan saat ini dan masa depan. Secara garis besar, perbaikan keagrariaan secara mendasar harus mengandung tiga aspek penting yaitu: mental-kultural, material dan politik. Pertama, perbaikan agraria pada aspek mental-kultural ditujukan pada terbentuknya kepribadian manusia dan masyarakat yang tangguh, kreatif dan adaptif. Pembentukan mental-kultural secara individual dan kolektif ini diasah melalui proses pendidikan, pelatihan, pengalaman dan refleksi. Dengan kepribadian yang kuat, panggilan kesukarelaan timbul tak tergoyahkan untuk melakukan perbaikan dan memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Mental-kultural menjadi pondasi awal sekaligus modal utama dalam membina suatu usaha perbaikan yang berkelanjutan di bidang agraria.
Kedua, perbaikan pada aspek material mengacu pada struktur sosial dan relasi sosial agraria yang menekankan pada distribusi manfaat, akses, dan kontrol sumber agraria dan inovasinya. Skema perbaikan mencakup (re)distribusi aset dan manfaatnya, perbaikan hak penguasaan, pengakuan dan penghormatan identitas dan wilayah, dan pengembangan inovasi sains dan teknologi dan lain sejenisnya. Redistribusi dalam landreform atau reforma agraria memberikan akses pada sumber agraria, sedangkan inovasi sains dan teknologi yang dikembangkan untuk menambah nilai/manfaat dari suatu sumber agraria. Ketiga, pada aras politik dimaksudkan sebagai keberpihakan pada golongan lemah dan miskin untuk meningkatkan derajatnya. Keberpihakan yang juga memperhatikan keterlibatan kelompok sosial (laki-laki, perempuan, etnisitas, muda-tua). Golongan lemah dan miskin seperti tunakisma dan petani gurem didorong untuk memperoleh manfaat, akses atau kontrol pada sumber agraria. Perbaikan agraria mengandaikan terjadinya (re)distribusi antar lapisan dan antar generasi. Dengan begitu, mereka mendapatkan peluang berusaha dan bekerja yang sama, pendapatan yang layak, dan berkooperasi secara mandiri.
Usaha-usaha untuk melakukan perbaikan agraria ini juga bisa ditanamkan dan dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bingkai pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dielaborasi lebih mendalam untuk menyusun dan melaksanakan perbaikan agraria dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dikembangkan untuk menanamkan dan membentuk perspektif dan mental-kultural agro-maritim. Mental-kultural agro maritim sebagai pemantik untuk terus melakukan inovasi sosial dan sains dan teknologi. Penelitian disusun dan dijalankan untuk mengenali masalah, dan perbaikan masalah; pengembangan keilmuan dan inovasi sains dan teknologi yang ramah pada golongan lemah. Sementara pengabdian masyarakat untuk praktik penyebarluasan pengetahuan, gagasan dan inovasi dalam mendorong perubahan dan perbaikan pada tingkat masyarakat dan kebijakan.
Terakhir, Perbaikan agraria membutuhkan kolaborasi lintas disiplin keilmuan, dan lintas aktor/sektor. Sebab masalah agraria sangat kompleks, sehingga hanya bisa dijalankan dan diatasi melalui kolaborasi sinergitas yang dibangun di atas saling kepercayaan.
Daftar Pustaka
Arizona Y. 2014. Konstitusionalisme Agraria. Yogyakarta: STPN Press. Badan Pusat Statistik (BPS). 2017 Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2017. Jakarta: BPS Badan Pusat Statistik (BPS). 2018 Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2018. Jakarta: BPS Kusumaatmadja M. 1978a. Bunga Rampai Hukum Laut. Jakarta: Binacipta. Kusumaatmadja M. 1978b. Hukum Laut Internasional. Jakarta: Bina Cipta dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Latif Y. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila: Jakarta: PT Gramedia.
Badan Informasi Geospasial (BIG). 2016. Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia. Bogor: Badan Informasi Geospasial bekerjasama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MAPIPTEK).
Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2018. Jakarta: BPS
Djalal H. 1979. Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Jakarta: Bina Cipta dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2016. Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016. Jakarta: KLHK Staf Subdit Jaringan Data Spasial.
Luthfi AN. 2011. Kronik Agraria Indonesia, Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor. Jogyakarta: STPN, SAINS dan Institute Sejarah Sosial Indonesia.
Mardiana, R. (2017). Contesting knowledge of land access claims in Jambi, Indonesia (Doctoral dissertation, Dissertation, Göttingen, GeorgAugust Universität, 2016). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Evolusi Kawasan Hutan, TORA dan Perhutanan Sosial. Paparan disampaikan Pada Diskusi Media FMB9 (FORUM MERDEKA BARAT 9) di Jakarta, 3 April 2018. Notonegoro. tt. Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Nasional. Jakarta: C.V. Pantjuran Tudjuh. Permen LHK No P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani Permen LHK No P.83 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /10 /2016 tentang Perhutanan Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 (Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 (Pengujian UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sajogyo. 2006. Ekososiologi: Deideologisasi Teori Restrukturisasi Aksi: Yogyakarta: Cindelaras dan Sajogyo Institute. Santoso DA. 2018. “Empat Tahun Daulat Pangan”. Opini, Kampas, Senin 24 Desember 2018 Satria A, Umbari A, Fauzi A, Purbayanto A, Soetarto E, Muchsin I, Muflikhati I, Karim M, Saat S, Oktariza W dan Imran Z. 2002. Menuju Desentralisasi
Kelautan. Jakarta: Cidesindo, PKA IPB, Partnership for Governance Reform in Indonesia. Undang-Undang No 4 (Prp)/1960 Tentang Perairan Indonesia.
Soetiknjo I. 1994. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
Undang-Undang 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan UUPA).
Bagian II TESTIMONI DAN KESAN DARI PARA KOLEGA DAN MURID
134 - MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA
Trajectory Perkenalan Gagasan Dengan Prof Endriatmo ARYA HADI DHARMAWAN
Perjumpaan saya dengan Prof. Endriatmo Soetarto (Prof Amo) yakni ketika saya magang asisten di Pusat Studi Pembangunan (PSP) kala itu. Waktu itu saya adalah asisten yang membantu alm Prof. Suharyo, melakukan studi untuk proyek bersama antara PSP IPB (atau sekarang dikenal PSP3 IPB) yang berkolaborasi dengan PPLH ITB dan ISS Denhaag. Proyek berjudul Non-Farm Rural Employment (NFRE) di Jawa Barat tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Ben White. Tim PSP IPB pada waktu itu yakni Prof. Sajogyo (Ketua Tim) dan anggota tim yang terdiri Prof. Suharyo; Prof. Pujiwati Sajogyo; Prof Mangara Tambunan; Pak Bambang S Utomo; dan Pak Gunawan Wiradi. Saya juga sempat membantu Pak Gunawan Wiradi untuk isu-isu Capital Formation, bagaimana terbentuknya kapital di perdesaan. Ini adalah studi yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gunawan Wiradi.
Nah saya diminta oleh Prof. Sajogyo dibawah koordinasi Prof Suharyo meneliti tentang bagaimana dampak perkebunan rakyat teh di Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur terhadap perluasan lapangan kerja dan pembentukan nafkah di pedesaaan terutama di rumah tangga petani skala kecil. Kaitannya dengan adanya 2 aktor industri saat itu yakni PT Teh Nusamba milik Pak Bob Hasan, dengan komoditas teh hitam dan teh hijau yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha lokal. Integrasi itulah yang kemudian saya berkenalan dengan Pola Inti Rakyat (PIR) pertama kalinya. Jadi saya paham betul bagaimana PIR itu sebetulnya adalah sebuah kemitraan yang menjadi solusi atas konflik antara petani kecil melawan perusahaan besar.
Prof Amo waktu itu adalah Sekretaris PSP IPB. Jadi beliau ini layer pertama sebetulnya setelah prof. Sajogyo yang mengkoordinasikan para Magang Asisten ini. Bidang Pak Amo memang agraria, tetapi memang pada proyek tersebut menjadi lekat karena kita berbicara tentang bagaimana keterkaitan buruh dan majikan; bagaimana kaitan perusahaan skala besar dan petani skala kecil; kemudian bagaimana pembentukan kapital di masyarakat di pedesaan; dan hubungan kerja yang terjadi. Sampai kemudian kita berkenalan dengan konsep-konsep baru apa yang kita kenal dengan Hubungan Sosial-Produksi dari Prof. Ben White.
Jadi pertemuan saya kala itu banyak, satu mungkin diskusi-diskusi tentang NFRE bersama Pak Amo. Waktu itu layer satu setara dengan Pak Amo ada juga Pak Lala M KoloPaking. Kemudian Pak Djuara Lubis, Pak Fredian Tony, Pak Sumardjo, Bu Ekawati, Bu Nurmala. Kami itu bisa disebut layer 2 istilahnya bersama Pak Rilus; Bu Sarwititi; dan Bu Eka Intan. Bu Eka Intan menangani masalah peranan wanita, Pak Rilus menangani masalah tambak Inti rakyat kalau tidak salah, dan saya menangani masalah perkebunan rakyat Teh.
Sebagai senior tentu Pak Amo menjadi semacam supervisor saya. Saya waktu itu punya rasa segan sama beliau, karena ibarat kata tiap pagi pasti Pak Amo sudah standby di depan kantor. Saya waktu itu masih sangat junior sekitar umur 24-25 tahun, dan Pak Amo sudah menjabat sekretaris dengan jabatannya yang kami anggap tinggi.
Waktu terus berjalan, ternyata tahun 1990 saya menjadi dosen PNS, dan lanjut sekolah keluar negeri, kemudian putus hubungan komunikasi waktu itu karena saya pada tahun 1991 harus menempuh S2 ke Jerman sampai tahun 1993 baru kembali ke Indonesia. Sekembali di Indonesia, waktu itu saya bersama-sama dengan Pak Amo di Lab. SAK (Laboratorium Sosiologi, Agraria dan Kependudukan). Kepala bagiannya pada waktu itu Prof Tjondronegoro. Disitu kami sempat bersama-sama mengajar walau cuma 2 tahun. Karena tahun 1996 saya harus berangkat ke Jerman lagi untuk menempuh S3, kemudian saya pulang kembali 2001.
Pada saat selang tahun itu, Prof. Amo waktu itu masih Drs. Endriatmo Soetarto, MA juga melanjutkan sekolah. Jadi waktu itu, terjadi sebuah kekosongan di Lab SAK, saya sekolah ke Jerman; Bu Ekawati sekolah ke Australia; Bu Nurmala sekolah ke Perancis; Pak Lala Sekolah Ke Malaysia; Pak Djuara sekolah ke Filiphina; Pak Rilus ke Kanada; Pak Amo, Bu Titik Sumarti dan Pak Felix Sitorus melanjutkan sekolah di IPB dengan mengambil doktor dibawah bimbingan Prof. Tjondronegoro, Pak Sajogo dan Bu Pujiwati Sajogyo. Semua sekolah, situasinya bisa dibayangkan hingga tahun 2002 itu kosong, sampai yang namanya prodi Sosiologi pedesaan itu yang mengajar adalah para sesepuh karena yang muda-muda ini pergi. Saya masih ingat waktu itu Pak Said Rusli dan Pak Ali Rahman harus turun gunung ngajar menggantikan kami yang muda-muda kala itu.
Kemudian saya kembali di tahun 2002, ternyata PSP sudah berubah nama menjadi PSP3. Selanjutnya suasana perjumpaan dengan Pak Amo di IPB kala itu sudah di departemen SKPM (dulu namanya masih Sosek tapi kampusnya sudah di Dramaga).
Perjumapan secara intelektual dengan Pak Endriatmo itu sebetulnya begini, saya lebih banyak karena sejak S1, S2 dan S3 itu, saya ini kan asisten Ekologi Manusia, pengajarnya Pak Ali Rahman, asistennya saya sama Pak Bowo. Saya tidak pernah jadi asistennya Pak Amo karena beliau fokus di Agraria. Jadi, Agraria itu adalah relasi manusia dan tanah dalam konteks hukum. Kalau Ekologi manusia itu relasi manusia dan tanah dalam konteks pertukaran energi, materi, dan informasi. Jadi sejak awal, memang saya dengan Pak Amo itu seperti rel kereta api yang berjalan sejajar tapi tidak saling menyentuh, tidak saling bertabrakan, namun saling melengkapi.
Jadi dinamika hubungan manusia kaitannya dengan tanah itu adalah yang dikembangkan oleh Pak Amo. Kami itu melakukan penelitian Dinamika Hubungan Manusia dengan Ekosistem dan ekologi. Disitulah sebetulnya kami saling melengkapi. Kemudian diskusi menjadi nyambung karena ketika kita bicara tentang satu kawasan, disitu ada dinamika hubungan manusia dan tanah beserta konsekwensi hukum dan institusinya.
Jadi disitulah sebetulnya hubungan saya dan Pak Endriatmo itu tidak berbenturan, tidak saling mengokupasi tapi saling melengkapi. Jadi ketika kita bicara kasus, “Pak Arya disana ada kasus konflik lahan di Kalimantan” ucap Pak Amo. Lalu saya menanggapi, “Ok Pak, Bapak Melihatnya dari hubungan manusia dan lahan dalam konsekwensi hukumnya, agrarianya, saya melihat hubungan eksostemnya”. Dari situ saya banyak belajar dan mendapatkan ilmu dari Pak Endriatmo itu adalah tentang bagaimana menempatkan manusia dan tanah dalam konteks intitusi dan hukum.
Keteladanan dari Pak Endriatmo yang masih saya teladani yakni beliau orangnya rapi. Saya melihat di jaman beliau menjadi sekretaris itu, kadangkadang saya menganggap ini kok penampilannya Pak Amo seperti Dokter dengan kemeja putih, dimasukkan, dan rapi. Jadi kalau saya melihat beliau itu ibarat dokter, bukan peneliti sosial. Kalau peneliti sosial kan biasanya lusuh ya, beliau rapi orangnya dan kita kenal sampai sekarang.
Mungkin itu menunjukkan betapa beliau full performance ya, tapi juga cara berpikirnya juga rapi. Saya kira itu kesan saya. Harapan untuk Pak Amo, saya berharap beliau sehat terus, terus berkiprah, tentu kalau secara administrasi PNS-nya habis ya, sudah menjadi pensiunan, tapi perjalanan pemikiran mudah-mudahan terus menginspirasi. Karena saya kira pengalaman yang saya dapatkan dengan teman-teman kaya saya, Pak Rilus, Bu Eka Intan kemudian bu Sarwititi sebagai asisten di PSP itu, jarang didapatkan oleh anak-anak muda sekarang.
Disana itu, ada atasan bawahan tapi juga ada proses belajar saling berkomunikasi. Dulu tidak ada informasi internet, dulu tidak ada informasi kita cari di google. Semuanya kita blank, jadi sumber informasi adalah dari perorangan. Jadi kemewahan berjumpa dengan seseorang itu adalah ketika ada informasi lalu kita mendapatkan hal baru. Jadi kata capital formation misalnya, buat anak sekarang mungkin, …aaahh gampang, cari di internet, tapi buat kami dahulu itu mewah.
Jadi saya ingin katakan, tahun 1990 itu, studinya Pak Sajogyo tentang NFRE sebenarnya paralel dengan Frank Ellis di Inggris, termasuk Chambers di Inggris, itu menjalankan juga studi tentang lifelihood diversity, yang ujungnya juga Non-Farm dsb itu juga dikaji. Jadi ini sebetulnya ada kesejajaran. Tapi informasi di Inggris itu kan tidak tersedia di Internet seperti sekarang. Jadi informasi dari para sepuh atau senior ini, lalu nurun ke kita, itu ilmunya dapet. Jadi hubunagn kita dengan Pak Endriatmo, Pak Sajogyo persis kaya pesantren gitu. Kalau kita duduk bersama mendengarkan, ah dapat ilmu baru. Yang itu tidak ada di jaman sekarang.
Perjumpaan yang selalu Hangat ALFIAN HELMI
Saya mengenal Prof. Dr. Drs. Endriatmo Soetarto, MA (atau Prof Amo biasa kami memanggilnya), sekitar tahun 2008 ketika dalam beberapa pertemuan beliau mengajar mata kuliah Kajian Agraria (Kajag) di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Saya ingat betul ketika beliau mengajar, beliau menjelaskan dengan sangat runut alur historis kebijakan agraria di Indonesia serta implementasi Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan induk program landreform di Indonesia. Potongan-potongan sejarah agraria di Indonesia beliau gambarkan secara details dengan bahasa sederhana, sehingga mudah dicerna bagi mahasiswa program sarjana kala itu.
Sebagai murid beliau, tentu saja saya belajar banyak dari Prof. Amo, baik yang sifatnya personal maupun profesional. Secara personal, beliau merupakan sosok yang bersahaja, hangat dan berwibawa. Saya ingat pada tahun 2014, sebelum saya berangkat studi ke Jepang, saya dan istri sedang duduk-duduk di pelataran dekat dengan ruangan beliau di lantai 3. Waktu itu kami sedang menunggu Pak Arya untuk berdiskusi mengenai rencana studi saya di Jepang. Seketika itu Prof. Amo lewat dan kemudian menawarkan untuk masuk ke ruangan beliau untuk sekedar berdiskusi sejenak. Padahal beliau belum mengenal saya waktu itu (dan mungkin juga beliau lupa dengan pertemuan ini). Saya sampaikan bahwa saya dalam beberapa bulan ke depan akan melanjutkan studi ke Jepang dan beliau menyambut dengan baik, lalu menceritakan juga anak bimbingannya Mba Valen yang juga mau melanjutkan studi di luar negeri (USA).
Secara profesional, saya memiliki kesan yang cukup mendalam terhadap beliau. Bagi seseorang yang besar dari keluarga militer, tentu memilih jalan sebagai sosiolog-antropolog bidang agrarian studies tidak lah mudah. Prof. Amo merupakan sosok yang selama ini konsisten menyotori “deruralization, depeasantization dan deagrarianization”. Pokok-pokok pikirannya tentang pedesaan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah agraria sangat tajam dan mendalam. Hal itu beliau tuliskan dalam beberapa karya beliau yang sudah dipublikasikan diberbagai jurnal dan media massa.
Ketika beliau menjabat Kepala Divisi Kependudukan, Kajian Agraria dan Ekologi Politik (KAREP) di Departemen SKPM, kesan yang teringat bagi saya yaitu beliau merupakan sosok yang sangat bijak dalam mengambil keputusan dan mau mendengarkan masukan-masukan atau komentarkomentar dari berbagai pihak, terutama komentar dari yang muda-muda.
Saya pernah memandu salah satu diskusi di IPB yang mengundang beliau sebagai narasumber utama tentang “Kewirausahaan Lokal dan Etnik dalam Membangun Ekonomi Daerah dan Pedesaan”. Salah satu yang beliau soroti adalah dinamika pasang surut ekonomi desa dan daerah yang dipicu oleh kepemilikan lahan sawah yang semakin menyusut, sempitnya lapangan kerja yang tersedia di daerah dan pedesaan, serta rendahnya pendapatan dari pertanian bila dibandingkan rata-rata nasional. Beliau menyoroti pula dinamika desa-desa di Indonesia yang kini telah bergeser drastis dari semula desa pertanian pangan, dan/atau kehutanan kini telah berubah menjadi desa perkebunan, pertambangan atau berubah menjadi desa tanpa wajah ‘pemilik’ alias tanah-tanah guntai, tanah absentee yang banyak menghiasi desa-desa sub-urban di tepian kota.
Menurut beliau, kondisi ini sudah barang tentu membuat perupaan pedesaan kita semakin berwujud bagai ‘bidang kaca yang retak’. Hal ini dikarenakan penggambaran (profillingnya) menjadi tidak mudah dan hampir sulit menemukan social safety net yang benar-benar efektif bisa menjadi sandaran kebutuhan bagi rumah tangga petani di pedesaan yang miskin.
Prof. Amo menambahkan bahwa mereka ini masuk dalam kategori rumahtangga dengan strategi survival (miskin) dan ini yang menyebabkan sebagian besar dari mereka kini harus berstatus ‘pengungsi agraria’ sehubungan dengan tanah-tanah pertanian mereka beralih fungsi dalam arti luas. Ini juga yang dikenal sebagai bekerjanya faktor land grab (perampasan tanah) yang diinisiasi oleh negara dan atau bersama investor besar dalam kemasan ‘pembangunan’ dan atau ‘pertumbuhan ekonomi’. Begitu kira-kira catatan saya atas diskusi kami sore itu. Analisisnya masih tajam sekali untuk suatu fenomena sosial di pedesaan.
Namun demikian, tidak selalu perbincangan kami serius. Malah terkadang banyak guyonnya. Beliau selalu menyelipkan canda tawa disela-sela diskusi kami. Dengan purnabhakti beliau, saya terus mendoakan semoga Prof. Amo senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sambil terus berharap untuk terus membimbing kami agar berada pada semangat yang sama untuk berkontribusi nyata bagi dunia pertanian dan pedesaan di Indonesia.
Mas Amo dimata seorang sobat SATYAWAN SUNITO
Ingatan saya paling awal mengenai Mas Amo, adalah bayangan seseorang dengan kaca-mata duduk dibelakang meja sebagai administratur dari satu pusat penelitian IPB yang diketuai oleh Prof. Sajogyo, The Guru dari sosiologi pedesaan di Indonesia. Saya masih ingat ketika The Guru mengatakan sesuatu mengenai kualitas dari Mas Amo. Prof. Sajogyo sudah saya kenal sejak mahasiswa, betul, dari monografinya ‘modernisation without development’. Bagi saya sebagai mahasiswa di Belanda, kritik dari dalam dunia akademik Indonesia terhadap rezim Pembangunan saat itu, merupakan angin segar. Yang saya tidak tahu adalah, bahwa selain dihormati sebagai ilmuwan, dimata murid-muridnya Prof. Sajogyo juga dielukan sebagai seorang empu, dengan segala bentuk ‘pemujaan’ dan ‘loyalitas’ yang menyertainya. Di dalam konteks ini, kepercayaan yang diberikan Prof. Sajogyo menerangkan ciri hubungan diantara keduanya dan menerangkan juga karakter dari Mas Amo. Kadang kita dapat melihat prilaku bahasa dan gestur Prof. Sajogyo pada Mas Amo, bisa jadi pencerminan dari murid sejati?
Mas Amo dan saya adalah dua orang yang dibesarkan dikota metropolitan Jakarta, pada jaman yang sama. Walau tidak dapat disangkal, Mas Amo bangga bener jadi anak Bandung. Canda gendernya pasti dari sana, bukan dari Jakarta. Di lingkungan SKPM ada seorang lagi dengan latar sosial yang sama, mas Bowo. Dengan sendirinya disini kita bicara mengenai Mas Amo. Pada waktu kami dibesarkan – saya di Jakarta dan mas Amo di Jakarta dan
Bandung – kedua kota metropolitan itu masih padat dengan sisa-sisa kolonial seperti nama kawasan atau jalan – Ledeng di Bandung, Mester atau Lindeteves di Jakarta. Bedanya saya meninggalkan Jakarta untuk Belanda tahun 1971, mas Amo terus mengikuti perkembangan sebagai warga metropolitan modern penuh gemerlap namun juga menyaksikan jurang kaya miskin yang mencolok.
Beda lain yang besar, Mas Amo mengalami transformasi dari pemuda dalam konteks pertemanan yang informal, ke Perguruan Tinggi dimana orang dipilin dan ditukik untuk menjadi aktor sosial dunia formal di suatu masyarakat post-kolonial, dimana loyalitas primordial, hubungan patron-klien dan senior-junior, konservatisme gender masih mencengkram menghambat perjuangan kesetaraan. Sebaliknya saya di Belanda berkecimpung di kampus dimana ragam bentuk konservatisme boleh dikatakan dikikis habis - seperti halnya di Barat secara umum –oleh gelombang revolusi mahasiswa tahun 1968an.
Singkatnya, di IPB akhir tahun 80an bertemulah dua individu dengan latar belakang berbeda, Mas Amo yang tumbuh dengan budaya “Bapak2 dan Ibu2 yang terhormat” dengan saya yang masih tetap nyangkut di budaya “LohGue”. Namun seperti bawang, pada lapisan yang lebih dalam, Mas Amo masih memendam budaya “Loh-Gue anak metropolitan” tahun ‘60an! Disitulah dua manusia ini nyambung! Namun harus diakui, tidak mudah bagi Mas Amo untuk terus ganti persneling – dari “Bapak2 dan Ibu2” balik ke “Loh-Gue”. Bagaimana menyelaraskan hidup ditengah kolega2 yang memanggilnya Prof, dengan teman yang memanggilnya “Loh”? Sukar juga menyapanya, “gimane loh Prof?”. Di dunia yang bertambah formal dan instrumental, dimana orang terjebak di dalam etiket struktural, saya merindukan “bung”. Namun nampaknya harus bersabar dan puas dengan mempertahankan “Mas”.
Siapapun yang mengenal Mas (Pak) Amo, pasti paham mengenai kecintaannya pada makan. Ya, bukan makanan, tetapi makan. Karena bagi Mas Amo yang menggairahkan bukan hanya jenis makanan. Namun apa yang dapat kita katakan sebagai kompleksitas dari: mengenali tempattempat ragam makanan yang patut menuntut waktu, energi dan kesabaran anda; suasana yang terbangun disekitar makanan dan kegiatan makan, seperti orang-orang sesama selera yang sabar ngantre menunggu si embah meracik mie-Jawa piring per piring; ritual makan (dan ngopi) yang wajib didirikan selama perjalanan penelitian, dimanapun Mas Amo ada sebagai anggota tim. Ritual makan ini dilakoni oleh Mas Amo dengan kesungguhan. Cermati bagaimana beliau mengobservasi makanan yang diperagakan, dengan raut seorang ahli yang siap berjibaku. Lihat bagaimana beliau dengan selektif dan cermat menggapai makanannya, menyuapnya dengan bibir basah oleh kuah serta mengunyahnya dengan seksama. Ritual makan ini selalu diabadikan dan menjadi kenangan dari daerah-daerah penelitian dari ujung ke ujung negeri.
Satu hal yang selalu menjadi pertanyaan saya adalah, keterlibatan Mas Amo di dalam gerakan agraria. Bagaimana tidak! Mas Amo adalah anak kandung asli dari kelas menengah-atas – kalau tidak elite – yang dibesarkan di kota metropolitan. Tidak sampai disitu saja. Beliau juga anak kandung dari keluarga besar yang menghasilkan perwira-perwira militer, sampai pada tingkatan atas langit. Bukan suatu lingkungan sosial yang subur untuk penganjur Reforma Agraria, bukan? Apa yang membawa beliau studi Anthropologi di UNPAD dan kemudian ‘mengkhianati’ kelas sosialnya? Disini dapat kita lihat bahwa kelas sosial terutama mempunyai arti pada tingkatan umum, dengan ruang lebar bagi perkecualian. Tidak terhitung akademisi dari lingkungan sosial yang lebih sederhana, namun memunggungkan Reforma Agraria sambil memeluk agenda pemodal besar yang menghalalkan konsentrasi penguasaan tanah yang berkelanjutan. Kita hidup di era dimana tidak lagi bicara mengenai kediktaturan kelas, dengan demikianpun dengan agenda eksklusif kelas. Yang diperjuangkan adalah keseimbangan yang terus menjadi lebih baik.
Di dalam konteks ini maka Reforma Agraria tidak perlu menjadi agenda kelas yang eksklusif. Melainkan suatu perjuangan antar kelas untuk memperoleh keseimbangan lebih baik, dengan menuntut sebagian dari kekuasaan pemodal besar demi memungkinkan proses emansipasi ekonomi dan politik warga yang berkesinambungan. Tidak perlu mengherankan bila dengan demikian Reforma Agraria juga memiliki peran positif bagi hubungan manusia dan alam yang saling menguntungkan. Karena itu dukungan Reforma Agraria mendapat dukungan dari beragam kelas sosial. Kampus dapat memiliki peran penting karena memiliki ruang gerak berpikir dan bertindak lebih bebas, sehingga memungkinkan melihat kedepan lebih jauh. Demikianlah kira-kira eksponen-eksponen Reforma Agraria di kampus – seperti halnya Mas Amo – dapat diterangkan dan ditempatkan. Yang dikhianati adalah kepentingan modal besar yang dominasinya kebablasan, menghambat kesejahteraan dan demokrasi sembari merusak keragaman budaya dan alam.
Kepiting, (B)everly Brothers, dan The Corrs: Kenangan Meneliti Bersama Mas Amo MELANI ABDULKADIR- SUNITO
Pada pertengahan tahun 1999, saya dan Mas Amo – demikian kebiasaan memanggil Prof Dr Endriatmo Soetarto, MA – berangkat ke lapang untuk melakukan penelitian mengenai dampak Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT). Ini adalah penelitian SAE-Bank Dunia dan kami diminta mengevaluasi secara kualitatif dampak SLPHT. Penelitian ini mencakup 13 desa di Karawang dan Sumedang (Jawa Barat), Pemalang (Jawa Tengah), serta Ngawi dan Kediri (Jawa Timur). Kami merampungkannya dalam dua kali perjalanan.
Saya tak hendak mengemukakan hasil penelitian, yang selain berupa laporan tim juga telah menjadi artikel di Mimbar Sosek (vol.12 no.3 Des 1999) dengan judul, “A Qualitative Evaluation of the Extension Approach of Integrated Pest Management Farmer Field School” (Abdulkadir-sunito & Soetarto 1999). Pun saya tak hendak memaparkan bagaimana kami melaksanakan penelitian, berbekal dua lembar panduan pertanyaan (sementara tim kuantitatif memiliki kuesioner setebal 20plus halaman!) dan menggunakan metode “call-a-friend”: adalah mas (Prof Dr Ir) Hermanu Triwidodo yang membantu kami menentukan desa kasus dan memperoleh kontak para sesepuh-tani SLPHT.
Saya hendak ceritakan pengalaman ‘sampingan’nya.
Di Pemalang, sesudah usai melakukan diskusi kelompok (FGD) bersama aparat kecamatan dan Dinas Pertanian, pak Camat Taman mengajak kami makan siang. Ke mana? “Pokoknya ikuti mobil saya.” Beriringan kami melintas jalan desa, mengarah ke pantai, hingga tiba di warung sederhana berdinding bamboo atap rumbia yang hanya punya satu menu makanan: kepiting. Setelah beberapa lama menunggu, di hadapan masing-masing anggota rombongan tersaji satu bakul nasi, satu cobek batu dengan ulekan, satu piring dengan tumpukan lima ekor kepiting masak sambal terasi. Ini makan paling sunyi-percakapan yang pernah saya alami. Yang terdengar sepanjang makan hanya suara “dhok! dhok! dhok!!” ulekan bertemu cobek memecah cangkang kepiting. PakCamat beserta jajarannya, juga Mas Amo, nggethu sekali melahap kepiting-kepiting itu. Saya sendiri tidak nge-fans dengan kepiting: makannya ribet! Jadi dengan sukarela kepiting kedua dan seterusnya berpindah kepada mas-mas PPL. Pesta kepiting usai, kami balik ke kantor kecamatan dan berpamitan. Kembali ke penginapan. Daaan … belum juga sampai di jalan besar, masAmo menyatakan, “Mba … kita mampir di Apotik dulu ya” sembari memijat buku jari-jari.
Ups!!
Ada yang kambuh kolesterol-asam urat agaknya.
Di Kediri kami memutuskan menginap di Pare – Mojokuto-nya Geertz. Desa penelitian tidak jauh dari Pare. Malam hari usai makan nasigoreng di pusat kecamatan, kami masuk ke toko musik. Menilik kaset dan CD – karena mulai bosan dengan satu-satunya CD yang dimiliki Pak Supir mobil rental.
“Ada Everly Brothers ndak?” ujug-ujug Mas Amo bertanya pada si Mbak pramuniaga toko.
Si Mbak itu bengong.
“Everly Brothers. Mosok ngga tahu?”.
Dan si Mbak itu geleng-geleng, tetap dengan wajah blank.
Tengok kiri-kanan, saya melihat di dekat kassa ada sticker “Beverly Hills 90210” – serial televisi yang terkenal di kalangan anak muda masa itu. Aha!
Saya tutup huruf ‘B’ pada sticker itu dan menunjukkan pada si Mbak maksud si Bapak. Si Mbak lantas paham, namun CD itu memang tidak ada.
Sampai sekarang, saya tidak pasti apakah masAmo memang serius nge-fans Everly Brothers, atau sekedar menunjukkan gaya-canda nya yang … well, So Sixties (alias baheula pisan. Ups!). Mana bisa si Mbak yang lahir tahun 80an itu paham sesiapa Everly Brothers.
Yang jelas, akibat dari itu adalah: sepanjang perjalanan balik dari Kediri hingga Bogor (dua belas jam lebih!), sembari mendiskusikan temuan hasil wawancara dan FGD, kami kembali menikmati The Corrs. Sampai saya hafal lagu Runaway hingga ke intro-intro-nya, karena itu lagu penanda satu putaran CD dimulai lagi.
Dan tahun berikutnya, di satu toko musik di Schiphol-Amsterdam, saya comot set CD Everly Brothers (the real one!) ‘tuk oleh-oleh buat Mas Amo di Bogor.
Mungkin CD itu ada di mobil beliau, dan lagu Bye-bye Love, Wake up Little Susie, Crying in the Rain, All I Have to Do is Dream, juga Devoted to You berputar, berulang (hingga CD digantikan Spotify … hehe).
Selamat memasuki masa purna-bakti, Mas Amo.
Senantiasa sehat dan bahagia.
Prof AMO, “Bapak Sosiologis” Kami di Bogor TRI BUDIARTO
Prof Dr Endriatmo Soetarto MA, pertama kali bertemu dengan beliau adalah saat sidang skripsi di tahun 2012. Dengan nama besar beliau, baru kali pertama itu saya berhadapan langsung dengan Prof penguji utama sidang skripsi dan kala itu juga beliau merupakan kepala Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jogyakarta. Masih teringat jelas bagaimana situasi saat siding skripsi yang mana beliau hanya memberikan 5 pertanyaan yang ternyata di luar perkiraan kami sebagai mahasiswa yang mau melakukan siding.
Tidak sangka, awal pertemuan kami ternyata terus berlangsung dan intens sejak saya diberikan kesempatan bergabung di Divisi Program Kajian Agraria (PKA) – PSP3 LPPM IPB tepat dua hari setelah sidang skripsi dilakukan. Beberapa kegiatan riset dan pengabdian yang ada di PKA, kami selalu terlibat dan sering mengasistensi beliau di beberapa mata kuliah yang beliau ampu. Beberapa publikasi pun turut kami hasilkan dari beberapa riset yang berjalan baik dari risetnya PKA maupun dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat – FEMA IPB University.
Hal luar biasa Prof AMO bagi adalah beliau mendaulat diri sendiri sebagai “Bapak Sosiologi” kami. Beliau lah yang sangat berjasa bagi kami (saya dan keluarga kecil saya) karena berkat beliau proses-proses kami menuju pernikahan berjalan lancar. Mulai dari proses lamaran, beliau yang melamar calon istri saya kala itu dan belaiau juga yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan saya dan istri.
“Bapak Kholil itu bapak biologis kamu, tapi aku ini Bapak Sosiologis kamu”
Begitulah pernyataan Prof AMO kala itu, dan itu menjadi sebuah ikatan yang luar biasa bagi kami. Beliau adalah seorang bapak yang sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Hal ini yang tidak semua mahasiswa maupun rekan asisten punyai. Berkah luar biasa dapat dekat dan bisa menemani Prof AMO. Berbagai ilmu mengenai kondisi agraria masa kini sampai ilmu kehidupan, beliau selalu berikan ke kami pada setiap kesempatan.
Makanan yang wajib ada saat rapat adalah bakso gepeng dan sate. Dua makanan itu wajib selalu menjadi menu santapan utama di tambah kopi hitam yang tidak boleh ketinggalan juga. Berbicara kopi, beliau juga yang menjadi factor pengubah perilaku minum kopi saya. Saking seringnya menemani beliau, maka semakin seing juga beliau memesankan minum bagi saya “kopi hitam”. “Kamu jangan minum kopi kelas kambing tri” seloroh Prof AMO kala itu tiap kali saya kedapatan memesan kopi campur varian lain.
Di akhir penghujung masa bakti beliau di kampus, kami sangat merasa kehilangan seorang sosok guru. Tetapi, bukan berarti sosok Bapak juga berkurang. Semoga di masa purna bakti Bapak, waktu bagi keluarga dan kami sebagai anak sosiologis juga semakin banyak dan berkualitas. Semoga Bapak selalu sehat walafiat, masih kuat ngopi dan makan sate bareng dan terus Bahagia. Aamiin
Tidak akan selesai bila terus menceritakan kisah kami dalam tulisan ini. tapi semoga dengan secuil tulisan ini mampu menjadi pengobat rindu Ketika nanti Bapak senggang untuk membaca buku ini.
Salam Tri….
Kenangan Bersama Sang Begawan Sosio-Agraria ARI WIBOWO
Prof Dr Endriatmo Soetarto MA atau kami di Divisi Karep SKPM IPB biasa menyapa beliau dengan panggilan ‘Pak Amo’. Walau kami tahu beliau adalah keturunan bangsawan militer, namun beliau selalu meneladankan tentang kesetaraan ketika beliau memimpin sebagai Kepala Divisi. Sehingga saya yang pada tahun 2016 merupakan pendatang baru atau ‘anak kemarin sore’ bergabung di Divisi, merasa kehangatan sebuah rumah keilmuan dimana para senior dan juniornya saling berinteraksi dan mendukung dengan asik ketika terdapat inisiatif-inisiatif inovasi maupun upaya transformasi. Bak katalis, menurut saya Pak Amo berhasil menanamkan ekosistem keluargaan dan ruang tumbuh keilmuan bagi kami para anak-anak muda.
Bagi saya pribadi, beliau adalah sosok ‘begawan’ atau ‘kyai’ dengan keilmuan mendalam dibidang sosio-agraria. Saya masih teringat jelas, pada usia menjelang 70 tahunnya beliau masih membersamai gerakan rakyat dan bersikap kritis sebagai akademisi. Hal tersebut terlihat pada 5 tahun terakhir, beliau tidak pernah menolak ketika diminta oleh kawan-kawan Civil Society Organization (CSO) dalam memberikan posisi akademik atas sebuah kebijakan yang menurutnya lalim terhadap kemanusiaan (kerakyatan) dan lingkungan. Hal tersebut terlihat bagaimana sikap tegas beliau menolak Bank Tanah dan UU Omnibuslaw yang dianggap akan menyengsarakan rakyat, jauh dari cita-cita konstitusi dan semangat reforma agrarian. Bahkan hingga saat ini beliau masih membersamai Sajogyo Institute dan Pusat Studi
Agraria IPB sebagai dewan pembina yang terkadang tak pernah lelah memberi pengingat dan nasehat kami para anak muda.
Pak Amo menurut saya adalah sisi reflektif mendalam saya, karena sesama anak tentara, namun berani bersikap kritis terhadap negara. Saya belajar keberanian dan tumbuh sebagai anak zaman yang merdeka itu dari Pak Amo. Ayah saya bukanlah sosok otoriter, ia membebaskan anak-anaknya untuk memilih pilihan hidupnya masing-masing asalkan bertanggung jawab dengan apa yang ia pilih. Ketika mendengar saya memilih belajar di perguruan tinggi (tidak melanjutkan tentara), ayah sangat senang sekali dan menghormati pilihan saya. Apalagi saat saya bercerita, tentang sosok Pak Amo tersebut dengan background keluarga bangsawan militer yang mengajarkan dengan baik terkait kebangsaan dan cita-cita bangsa melalui reforma agraria. Sebagai prajurit, ayah saya jadi lebih baham tentang mengapa terkadang petani resisten ketika ada praktik pembangunan yang ternyata dzolim terhadap rakyat. Bahkan Ayah saya berpesan, untuk melanjutkan semangat perjuangan sebagai ‘anak kolong’ dengan jalan keilmuan seperti Pak Amo di era saat ini adalah hal yang tepat. Itu adalah dedikasi kebangsaan dan nasionalisme yang tidak ada bedanya dengan mengangkat senjata di medan perang.
Dari Pak Amo saya juga belajar untuk terus membaca dengan giat. Hal itu saya pahami, ketika tahun 2019 saat saya kuliah di UGM, beliau selalu menanyakan rekomendasi literatur atau buku babon terbaru terkait topik yang akan beliau tulis atau dalam rangka menyusun bahan kuliah. Beliau terkadang meminta saya untuk mencarikan buku-buku tersebut, karena kebetulan saya mendapat banyak akses e-library buku-buku luar negeri. Atau juga kadang beliau meminta tolong untuk dicarikan buku cetak yang ada di Shoping Center atau Social Agency Jogja. Dengan senang hati tentu saya mencarikan untuk beliau.
Momentum kenangan indah lain bersama Pak Amo, adalah ketika diminta tolong oleh beliau menemani mengantar ke Bandara Internasional SoekarnoHatta karena beliau akan bertolak ke Amerika. Saya sangat senang sekali, karena sepanjang perjalanan mendapat kesempatan cerita dan pembelajaran keilmuan yang mungkin tidak saya dapatkan di bangku kuliah.
Hal yang paling dahsyat menurut saya kebersamaan dengan beliau, tentu pengalaman kulinernya. Bagi kami anak muda di Divisi Karep menyebut kuliner pilihan beliau adalah kuliner kelas ‘dewa’. Di usia beliau yang sekarang, beliau masih bisa dengan nikmat mengkonsumsi makanan seperti seafood, sate kambing, tengkleng dan nasi padang. Saya belajar sekali tempat kuliner di Bogor juga dari Pak Amo. Untuk kuliner seafood dan Chinesefood, hingga sekarang ‘Hosana’ adalah tempat traktiran beliau pertama kepada saya yang paling terkenang. Apalagi ketika dilapangan saat riset bersama beliau, hampir separuh menu di resto dipesan oleh tim peneliti dan pilihan beliau paling dahsyat. Hanya saja, ketika tidak habis makanan dimeja, maka saya dan Mas Tri Budiarto adalah tim sapu jagadnya yang dimandatkan Pak Amo untuk menghabiskan. “Siap Comandante Bapak! Hehe” ucap kami.
Kebersamaan Mengantar Prof. Amo sebelum lepas landas ke US (Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 22 Juli 2017)
Selamat pensiun Pak Amo… Bapak dan Begawan Sosio-agraria kami… Sungguh banyak keteladanan yang Bapak teladankan kepada kami para anak muda. Mulai berpakaian sederhana nan elegan, berpikir kritis namun juga elegan, dan kebijaksanaan lainnya. Jangan lelah memberi nasehat atau menegur kami ketika melenceng dari rel yang selama ini Bapak teladankan.
Doa terbaik dari saya dan istri, Di usia 70 tahun ini semoga Bapak senantiasa bekelimpahan kebahagiaan bersama keluarga, berkah rizki, berkah sehat dan panjang umur.
Salam Agraria Bapak…
(Ari Wibowo)
Sekelumit Kisah dengan (Keluarga) Pak Endriatmo HERU PURWANDARI
Menulis kesan dan pesan untuk Bapak Endriatmo sebetulnya sama artinya dengan menulis perjalanan hidup sampai Saya bisa terjerumus secara sukarela dan terpikat pada dunia akademik.
Cerita tentang pak Amo (begitu kami menyapa beliau) harus Saya mulai dari tahun 2000 ketika Saya diajak untuk membantu sebuah kegiatan di Wisma Gizi, Semeru…entah acara apa… Yang Saya bayangkan, biasanya kalau diajak dosen, maka Saya bisa makan gratis, dan yaaah kalau dosennya sedang mengerjakan proyek, dapatlaaaah sekedar uang saku. (Alhamdulillah saat itu dapat. Mohon dimaklumi cita-cita receh Saya saat itu).
Dalam persiapan acara tersebut, bertemulah Saya dengan pak Satyawan, pak Djuara (yang barangkali masih ingat kita makan di warung bakso/mie ayam di Mawar sekitar bioskop presiden-sekarang Bajawa Kafe), juga pak Felix.
Lepas membantu kegiatan di Wisma Gizi, Saya yang merupakan lulusan pertama di PS. PKP-SOSEK Pertanian (saat itu lulusan pertama sudah pasti akan wisuda di Bulan September di tahun ke-4) melanglang buana ke penjuru desa dan mencari uang. Betul-betul mencari uang karena saat itu Saya tidak tahu makna meneliti. Betul bahwa Saya ikut survei di beberapa lembaga, tapi ya betul-betul itu untuk mengisi dompet, bukan mengisi otak.
Saya juga pernah mendaftar di NGO, sempat diterima dengan gaji yang lumayan untuk ukuran saat itu. Tapi memang bukan jalan hidup Saya untuk berkarir di NGO.
Juni tahun 2002 sepulangnya riset permukiman kumuh perkotaan bersama pak Felix, juga pak Said (saat itu bertepatan piala dunia di Korea, jd peneliti malah nonton piala dunia, menemani respondennya) kami makan di RM. Trio Baranangsiang. Pak Amo lah saat itu yang menanyakan. "Heru, homebase mu dimana" Saya tak bisa menjawab karena memang Saya tak punya homebase. Saat itu status Saya adalah sebagai peneliti panggilan. Jika ada proyek Saya dipanggil bergabung. Akhirnya oleh pak Amo saya ditawari di PKA.
Sejak itu Saya lalu (saat itu bersama pak Martua) langsung membantu PKA. Project pertama Saya adalah membantu penyusunan buku GWR "menuju keadilan agraria". Membantu dyang Saya maksudkan adalah menjadi tukang ketik. Karena mana paham Saya dengan istilah agraria.
September 2002 MK Kajian Agraria (dulu bernama Sosiologi Agraria) mulai diberikan. Karena Saya tak paham, sudah pasti Saya nginthili pak Amo saat mengajar. Mencatat apa itu struktur agraria, hub sosio agraria, dll yang masih asing di telinga Saya. Proses nginthili sempat berujung ditangkap polisi karena saya yang tidak punya SIM memberikan boncengan kepada pak Amo dan seketika bertukar posisi (karena yang punya SIM adalah pak Amo) ketika di depan ada cegatan. Sayangnya pak polisi sangat jeli dan melihat proses tersebut hingga STNK ditahan.
PKA saat itu berkantor di MMA Gunung Gede (sekarang SB). Yang selalu Saya ingat, pak Amo tidak pernah men-treat Saya sebagai anak buah. Saya diposisikan sebagai seorang anak yang sedang mencari pengalaman dan belajar. Jadilah Saya selalu bersama beliau jika ada riset.
Interaksi Saya tidak hanya dengan pak Amo tapi juga dengan Ibu. Saya ingat Bu, jika Ibu mau ke PKA, ibu sering telpon Saya dan tanya ada berapa orang di PKA (seringnya sih ya Saya dan pak Martua).
Menu paling Saya ingat adalah soto Bandung yang pakai kedelai dan lobak. Sampai sekarang Saya malah doyan makan mentahnya. Juga ada Mas Affan dan Mbak Ili yang kadang-kadang ikut mampir ke PKA.
Bapak dan Ibu Amo. Terimakasih sudah pernah menjadi yang terbaik bagi Saya, dan akan tetap menjadi yang terbaik. Terimakasih telah menorehkan sejarah keberadaan saya di IPB. Semoga kehidupan masa purnabakti Bapak penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, keseruan bersama keluarga tercinta.
Tentu purnabakti hanya sebuah status administratif di hadapan negara. Tetapi contoh kebaikan yang pernah Saya terima tidak akan pernah mengalami purnabakti..
Salam Sayang untuk Bapak dan Ibu,
Heru Purwandari
Pak Amo: Sosok Guru, Sekaligus ‘Orang Tua’ EKO CAHYONO
“Cara mudah mengukur salah asuh republik ini adalah, sampaimana mandat UUPA/1960 dan Pasal 33 UUD 1945 benar-benar menjadi landasan kebijakan pembangunan Nasional. Sebab, Reforma agraria bukan semata program negara, tapi ujung akhirnya adalah persemaian peradaban.”
(Prof. Endriatmo, Februari 2023)
Mengenal Pak Amo Sebagai Guru
Prof. Endriarmo Soetarto, akrab dipanggil Pak Amo. Saya mengenal pertama kali saat mulai bergiat di Sajogyo Institute, sekitar tahun 2007. Saya mengenalnya sebagai murid utama, dari lingkar pertama murid Prof. Sajogyo. Banyak keteladanan pemikiran dan hidup dari Pak Sajogyo yang turut terpancar dari laku, pikir dan ucap dari Pak Amo. Tentu, dengan gaya dan model yang berbeda. Sejak tahun 2008 saat saya belajar di Pasca Sarjana Sosiologi Pedesaan IPB University, mulai mengenal Pak Amo sebagai dosen dan Guru Besar Politik Agraria di Fakultas Ekologi Manusia. Fokus keilmuan yang kemudian saya fahami menjadi salah satu obor penting penerus ‘tradisi ilmu sosial kritis” yang ‘tersisa” di IPB University.
Sejatinya, banyak momentum bersejarah yang saya alami bersama Pak Amo. Namun, setidaknya ada tiga momentum historis yang memberi bekas kuat memahami Pak Amo sebagai Guru. Pertama, Proses penerimaan Habibie Award untuk Prof. Sajogyo tahun 2011. Kedua, Menulis bersama untuk beberapa chapter buku. Ketiga, sebagai Pembimbing Disertasi.
Pada saat Prof. Sajogyo dinobatkan sebagai salah-satu penerima Habibie Award sebagai “Peletak Dasar Studi Sosial Ekonomi Pedesaan di Indonesia tahun 2011, Pak Amo ditunjuk untuk mewakili di acara tersebut. Pak Amo mengajak saya, dan teman-teman di Sajogyo Institute untuk menelusur naskah-naskah kunci Prof. Sajogyo sebagai bahan pidatonya. Di titik inilah, saya pertama kali merasa “terjembatani” memahami relung-relung pemikiran, falsafah - laku hidup, kontribusi dan legacy Prof. Sajogyo dalam khazanah ilmu sosial kritis di Indonesia. Pak Amo memberi perspektif mendasar untuk memahami seseorang (terutama kasus Prof. Sajogyo), bahwa dimensi manusia “tidak tunggal”. Pemikiran dan karya seseorang juga buah dari “pengalaman dan olah batin” nya. Sehingga, bagi Pak Amo, tak cukup menghasilkan karya hebat dan berpengaruh, jika tak melekat pada laku kehidupan hariannya. Itulah yang mendasari pilihan pidato Pak Amo untuk Habibie Award Prof. Sajogyo berjudul: “Ilmu Itu Kelakokne Kanti Laku”: Warisan Prof. Dr. Ir. Sajogyo Untuk Studi Agraria Indonesia. Selaras dengan spirit Prof. Sajogyo, Pak Amo hendak menegaskan bahwa: “keilmuan dan tindakan bukan sesuatu yang saling negasi dan berjarak, namun (seharusnya) melekat erat sebagai sikap, bahkan watak.
Pengalaman historis kedua, adalah kehormatan saya, dilibatkan untuk menulis besama. Seingat saya, telah beberapa kali menulis bersama ini terjadi. Namun, yang paling berkesan adalah menulis untuk satu satu chapter buku Reforma Agaria Kehutanan: Reforma Agraria Sektor Kehutanan; Ragam Masalah dan Tantangan, IPB Press, Bogor (2018). Judul tulisan kami adalah “Reforma Agraria Kehutanan: Pemulihan Hak dan Persemaian Peradaban Masyarakat di Kawasan Hutan”. Bukan saja, saya merasa terhormat sebagai mahasiswa dan anak didiknya diundang menulis bersama Guru-nya, namun proses menulisnya demikian kaya dengan proses diskusi dan refleksi mendalam tentang topik tersebut. Tak ada kesan dominan dan paling tahu dari Pak Amo. Sikap kesetaraan dan mau mendengarkan serta watak membimbing justru yang saya rasakan. Kerap “diingatkan” pendasaran prinsip-prinsip dan ‘filosofi’ dibalik yang ‘nomatif’. Hal ini tak hanya muncul pada saat menulis bersama, tapi dalam banyak diskusi lainnya. Sangat mungkin, sebagai Guru Besar, Pak Amo hendak menegaskan bahwa “induk semang dari semua ragam keilmuan adalah kebijaksanaan”.
Ijinkan saya menunjukkan salah satu kutipan penting, dari tulisan bersama tadi, yang hingga kini kerap menjadi refleksi saya dalam kepegiatan di ranah studi agraria:
“Tujuan akhir Reforma Agraria termasuk sektor kehutanan bukan semata mengenyahkan problem kemiskinan, dan meningkatkan kemakmuran semata, atau mereform kondisi pemulihan politik, sosial dan ekonomi, itu baru langkah awal. Hakekatnya adalah untuk memulihkan derajat kemanusiaan, kehormatan dan pemulihan ruang hidup rakyat agar kembali memiliki “kampung halamannya” sendiri. Bukan semata fisik, tetapi juga eksistensial, mental dan spiritual. Maka subjek RA Kehutanan yang harus dipulihkan adalah nasib masyarakat pedesaan, lokal, tempatan dan masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan. Dengan demikian, wajib mengembalikan khittah masalah Reforma Agraria Kehutanan sebagai mandat konstitusional. Mengingkarinya berarti mengingkari konstitusi sendiri.
Ya, sejak tulisan ini, saya semakin yakin, tujuan akhir dari Reforma Agaria (justru) melampaui definisi ‘normatifnya’nya sendiri, yakni untuk pesemaian peradaban manusia dari ragam ketertidasannya.
Pengalaman ketiga adalah Pak Amo sebagai pembimbing Disertasi. Proses ini masih berlangsung hingga kini. Sebenarnya, ‘proses membimbing’ ini tak hanya terjadi di kampus dan untuk disertasi, namun terjadi di banyak kesempatan, termasuk di Sajogyo Institute. Namun, yang terpenting adalah Pak Amo hadir bukan semata menemani proses berfikir, namun juga ajakan jelajah khazanah ragam pemikiran dan berefleksi kritis. Usulan topik disertasi saya tentang Masalah Agraria dan Masyarakat Adat, diumpan refleksi dengan tantangan yang lebih besar dari semata menjelaskan dampak dan situasi perubahan sosial-agraria pasca pengakuan hutan adat.
Menurut Pak Amo, gerakan kebangkitan masyarakat adat, bisa menjadi “sinyal penting” atas praktik salah-asuh ‘negara’ merawat ‘cita-cita” para pendiri bangsa. Khususnya, yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan UUPA/1960 dengan mandat Reforma Agraria. Selain kritik bersifat ‘politik-vertikal’ itu, Pak Amo juga menantang refleksi yang bersifat ‘auto-kritik’ atas gerakan masyarakat sekarang. Misalnya, benarkah gerakan masyarakat adat (masih) memiliki ‘otentisitas’ spirit dan cita-cita yang sejalan dengan para perumus ‘nation-state’ Republik Indonesia? Umpan pemikiran dan refleksi semacam ini bagi saya bukan semata penting untuk memperkaya konteks dan tujuan dari rencana disertasi, lebih dari itu, Pak Amo seperti sedang menegaskan tentang salah satu “peran akademisi dan intelektual” adalah harus berani bersikap kritis: bukan hanya bersifat ‘keluar’ (pada penguasa, para pemegang kebijakan, oligarch dan otoritas lainnya), tapi juga ‘kritis’ ke dalam (gerakan sosial, komunitas, serta diri sendiri).
Mengenal Pak Amo Sebagai ‘Orang Tua’
Hampir sulit menemukan orang-orang yang dekat dengan Pak Amo, termasuk para anak didik-bimbingnya yang tak pernah diajak makan bareng dan jelajah kuliner. Hampir semua mengakui ‘kekayaan khazanah kulinerisme” Pak Amo. Baik ketika di Bogor dan sekitarnya, saat sedang ada agenda luar kota atau riset lapang bersama. Bagi saya, ajakan makan bareng Pak Amo, bukan semata memenuhi hasrat lapar, namun juga manifestasi sikap Pak Amo sebagai “orang tua” yang mengajak teman dan ‘anakanaknya’ turut merasa senang dan gembira bersama. Bahwa kuliner adalah salah satu hobby Pak Amo, itu tidak salah. Namun melalui makan bareng, banyak sekat sosial yang lebur dan luruh. Relasi sosial yang terbangun menjadi lebih humanis dan cair. Pak Amo hadir manusiawi. Lebih dekat sebagai teman (makan), meski tak kehilangan sebagai ‘orang tua’; sifat suka memberi makan teman dan ‘anak-anak’nya.
Tentu saja, kulinerisme Pak Amo yang sudah mashur itu, bukanlah satusatunya indikator Pak Amo sebagai orang tua. Ketekunan dan keseriusan Pak Amo, khususnya dalam membimbing anak didiknya baik S1, S2 dan S3 menjadi cerita lainya. Dalam beberapa cerita yang saya dengar dan saksikan dari mantan anak bimbingnya, hubungan baik Pak Amo terjalin erat bukan semata kewajiban urusan akademik, tapi juga kesediaan Pak Amo turut membantu menyelesaikan masalah sosial lain dari anak bimbingnya. Kebetulan, beberapa kali Pak Amo melibatkan saya untuk membantu menemani proses akademik anak bimbingnya, selain diskusi substansi, juga turut membantu menentukan/mencari lokasi riset dan jaringan lokalnya. Dengan sikap tersebut, tak heran, jika hubungan baik Pak Amo dengan para anak bimbingnya tak putus ketika anak bimbingnya telah lulus.
Sebagai Ketua Dewan Pembina, di Sajogyo Inti Utama, Pak Amo salah satu yang paling rajin hadir di Malabar 22. Bukan karena ada agenda lembaga, tapi kadang semata untuk melihat-lihat kondisi Malabar 22, serta kerap berdiskusi dengan para pegiat muda Sajogyo Institute. Atau kadang semata kangen ngopi (tanpa gula) di ruang dalam rumah Prof. Sajogyo. Terkadang juga menanyakan referensi-referensi penting (khususnya dari karya Prof. Sajogyo, maupun lainnya) untuk bahan tulisannya dari Perpustakaan Sajogyo Institute (SAINS). Yang dengan jalan itu, sebenarnya Pak Amo juga mengingatkan ke pegiat muda SAINS, tentang legacy pemikiran yang terkandung dalam referensi itu. Hadirnya Pak Amo, Pak Bowo, Bu Melany, Pak Satyawan, dan para sesepuh lain ke Malabar 22, seperti mengisi ulang sosok ‘orang tua’ bagi kami para pegiat di lingkungan SAINS.
Kini, di usia masuk 70 tahun Pak Amo masih tajam dan kritis dalam diskusi, kadang-kadang kerap geram melihat kebijakan yang abai nasib rakyat dan menjauh dari mandat konstitusi. Kasus kebijakan Bank Tanah salah satu contoh aktual, kegeramaannya. Namun, di sisi lain Pak Amo juga masih ‘nyaman’ makan 8 tusuk sate kambing (atau mungkin lebih?) berikut serta gule-nya. Juga nasi kebuli kambing nikmat, di dekat perempatan empang Bogor itu.
Terima Kasih Pak Amo. Doa kami, semoga di usia 70 tahun Pak Amo tetap sehat lahir batin. Berkah rizki, umur dan ilmu. Dan tetap menjadi Sang Pencerah bagi anak didik-bimbingan dan bangsa. Amin
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto: Scholar Sejati yang Sesungguhnya MARTUA SIHALOHO
Saya mengenal Bapak Prof. Amo (Pak Amo) sejak tahun 1998 (saat itu saya mahasiswa S1 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (Sosek-Faperta IPB) mengikuti Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial (50% materinya adalah Pendekatan Kualitatif, pengajarnya adalah Pak Amo dan Pak Felix).
Interaksi yang panjang (sekitar 25 tahun), tentu sangat bisa dijelaskan puluhan bahkan ratusan jam. Pun puluhan bahkan ratusan halaman. Namun, kesan mendalam ini-sekitar satu halaman ini, kami fokuskan untuk peran Guru, Orangtua, dan Kolega Sahabat yang Luar Biasa.
Terima kasih banyak Bapak, untuk ilmu dan keteladanan keilmuan (sebagai Scholar Sejati yang Sesungguhnya: totalitas dalam pengabdian tanpa lelah, istiqomah bagi berbagai kebaikan - kemajuan, berintegritas tinggi dan bijak dalam mengambil keputusan) yang memotivasi saya dan juga anak-anak Bapak bisa berperan sebagai guru, sebagaimana Bapak ajarkan dan teladankan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak.
Matur nuwun Bapak, sudah menjadi Orangtua yang mendampingi "relung kehidupan" saya pribadi, pun bersama keluarga kecil kami selama di Bogor. Banyak kebaikan, bantuan, dan utamanya peran sebagai Orangtua bagi kami yang mendampingi dan menolong kami, terutama disaat kami "terpuruk". Matur nuwun untuk Bapak dan Keluarga.
Selain sebagai Guru dan Orangtua, utamanya sejak kami lulus S1 (tahun 2000), dan selanjutnya bekerja di PKA - IPB hingga memutuskan pindah tugas tahun 2020, saya pribadi sungguh merasakan hubungan Kolega dan Persababatan yang Luar Biasa. Satu pertanyaan pada dari saya yang pasti akan saya jawab dengan cepat dan tepat: Siapakah orang (tinggal di Bogor) yang selalu hadir dalam suka duka dan "obrolan pribadi yang hangat" denganmu? Maka, saya pastikan jawabannya adalah Bapak Prof. Amo. Untuk itu, mauliate godang Bapak. Hatur nuhun pisan untuk hubungan Kolega - Persahabatan yang Luar Biasa.
Dalam keheningan malam, tulisan ini hadir mengingat sangat banyak keteladanan-keteladanan dari Bapak, rasanya sungguh sangat sulit menuliskannya. Tentu, bukan karena ngantuk. Tetapi, karena saya dan keluarga sungguh tidak sanggup (untuk saat ini), membalas kebaikan kepada kami. Sungguh tidak sanggup Bapak, maafkan daku. Saya juga mohon maaf Bapak, sangat ingin rasanya bersama-sama bekerja dengan Bapak "disisa waktu pengabdian sebelum masa Purnabakti Bapak", akan tetapi waktu "panggilan tugas sebagai anak" (sambil menangis… menuliskan kalimat ini Bapak…, mengingat Ayahanda tercinta sudah meninggal dunia 26 Maret 2021), tidak sanggup saya tolak Bapak. Sekali lagi, saya mohon maaf ya Bapak.
Bang (dulu, "Mertu"-utamanya diawal-awal menjadi Asisten Bapak), adalah sapaan akrab "penuh makna yang dalam bagi saya", yang selalu Bapak ucapkan kala kita komunikasi. Tentu, dengan WFH dari Tarutung lanjut definitif pindah tugas Juli 2022, sapaan-sapaan itu semakin sepi dan sepi, bahkan sangat jarang dan ke depan akan "tiada" (hanya waktu yang akan menjawab ini...sambil menangis…).
Bapak...Bapak...Bapak..........Tidak ada lagi Bapak kandung saya.
Bapak...Bapak yang selalu semangat "menaburkan ilmu pengetahuan dan nilai luhur", senantiasa ada pada jalan yang "lurus", meneladankan sikap arif (knowledge, value, wise, and wisdom), dan juga yang sangat saya hormati. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf Bapak... dan kami ucapkan Selamat "menapaki Purnabakti" ya Bapak.
Doa saya selalu: Bapak senantiasa sehat, bahagia, dan penuh keberkahan ("memanen yang sudah Bapak tabur-tanam") dalam lindungan Allah. Amiin.
Salam penuh hormat dari Tarutung-Tapanuli Utara - Sumatera Utara dari Murid untuk Maha Guru-Scholar Sejati,
Martua Sihaloho
(Salam penuh hormat juga dari Istri dan Anak-Anak).
Pesan dan Kesan untuk Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA NURMALA KATRINA PANDJAITAN
Prof Endriatmo… Mas Amo yang selalu dekat di hati. Enggan untuk menyebutkan kata perpisahan karena saya sangat berharap kita masih bertemu… untuk pembimbingan beberapa mahasiswa S3 Sosiologi Pedesaan yang belum juga selesai studinya dan tentu untuk kuliah Epistema /Filsafat Ilmu Sosial dimana saya hanya membantu lho Mas.
Sekarang perkuliahan sudah kembali ke kampus tapi saya hampir tidak pernah berkesempatan bertemu Mas Amo untuk berbagi berbagai cerita sambil bercanda tentunya. Tentu saya merasa kehilangan karena Mas Amo, adalah dosen tempat saya “belajar” sejak awal saya menjadi asisten magang di PSP 3 sampai saat ini. Saya banyak belajar dari Mas Amo saat pembimbingan mahasiswa, banyak hal baru yang saya pelajari berkaitan dengan agraria, sejarah dan politik agraria. Terimakasih ya Mas untuk sharing ilmunya yang mumpuni, selalu terbuka untuk menjadi tempat bertanya dan curhat juga.
Mas Amo, saya selalu ingat masa-masa saya mulai bergabung di PSP3 IPB lebih dari 30 tahun yang lalu. Pada saat itu Mas Amo adalah salah seorang yang banyak membantu saya beradaptasi dengan lingkungan baru di IPB. Keramahan, perhatian dan keakraban yang diberikan Mas Amo membuat saya cepat merasa ada di “rumah”. Setiap pertemuan dimana ada Mas Amo selalu ada canda dan tawa sehingga rasa canggung menjadi hilang. Banyak hal yang bisa saya pelajari lagi dari Mas Amo yaitu kerendahan hati, kesantunan, kesabaran, kebaikan dan perhatian pada orang lain.
Terimakasih Mas Amo sudah menjadi contoh dan inspirasi untuk saya, semoga saya bisa melakukan hal yang sama.
Semoga Mas Amo selalu mendapatkan yang terbaik dalam hidup dan menjalani masa pensiun dengan sehat dan bahagia bersama Mbak Isye, anak, mantu dan cucu-cucu. Kami akan merindukan waktu-waktu kita bersama. Terakhir... jangan berhenti menjadi orang baik yang selalu menebarkan kebaikan dan senyuman ya Mas.
Bogor, Maret 2023
Salam hangat,
Nurmala Katrina Hutagalung-Pandjaitan
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI AGRARIA - 175