Baca PDF (OCR): Dekon dalam Udjian

KAUI\[ AIBIT fli p l l $* i1' r,.i. .i;

L, i. ,l 1 t 1--4 \ i i: ' ) .: t-; -:II ,l 1 .i -t I .i.. it

KATIM BURUH ERI, BERSATULAH !

D.N. Aidit

DEKON

DALAM UDJIAN

a E t:: L'. t. F lut :

* DEKON DAN SIAIRATz PELAKSANAANNJA

* DEI(ON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN ,._r1 *\-. DEKON !

. * KAUIV{ BURLIH-ANAIAH PEMBELA DEKON , JANG GIGIH I

,T SELAMATKAN DEKON I

* DEKLARASI EKONOMI

JAJASAN,,PEMBAR.UAN'' DJAKARTA 1963

6ihl i"*

PER, HFi&- & [ rl

PENGANTAB, PENEII,BIT

Dalarn brosur ini dimua,t "tiga buah tjeramah Ketua CC PKI Kawan D.N. Aidit sekitar Deklarusi Ekonorni dan tjara2 pelaksanaannja. Tieramah perlama berdju,d'.rl Dekon d.an Siarats Pelaksanaannja iang diberikan dalarn pertemuan jang diselenggarakan oleh Himpunan Sardjana Ind,rnesia (HSI). Dalam ,tjeramah ini Kawan Aidit sudah mentjanangkan adanja pertjobaanz untuk menjeiewengkan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi itu dan menjerukan Raklat merrpertinggi kewaspadaannja.

Tleramah kedua berdludul Dekon da,lam bahaja, selarnatlran Delcon! adalah tjeramah dalam Musjawara,h Besar IVlengenai Ekonomi dan Keuangan ja.ng diadakan oleh Ivladlelis Usaha Ve'teran Indonesia (I\4UVIi, *udangkan tjerama,h ketiga berdludul Kaum Buruh Ardalah Pembela Dekon lang Gigih !, jaitu tjeramah diha'9 dapan paru pegawai Departernen Perburuhan. Kedua tjeramafir ini diberikan setelah pengumuman peraturanz 26 \rf.ei dan berbagai penetapaa tarif dan harga, jang semua dikatakan ,,untuk pelaksanaan Dek,on". Maka dalam kedua tjeramah i'tu dibuktikan oleh Karvan Aid;,t bahwa perafluran2 ekonomi 26 1[l/.ei dan kenaikan tarif dan 'harga samasekali tidak sesuai dengan semangat Dekon, bahkan merupakan peianggara;r d.an penjeIewengan rterhadap Dekon. ,,Penjele-wengan 26 }dei" itu berusaha menrliskreditkan Dekon dimata Raklat. Tapi Dekon ,,tahan udjian" itu. Rak;at bangki,t membela Dekon dan memulai perdluangan untuk melarx'an pen jeleweng?n ja.

I ! I & .6!

Raklat itu, g pelaksanaan Dekon setjara sesunggu&n )a dan konsekrx'en. mal:adibukukan ketiga.tjeramah Kawan Aid;t ini dengan diberi d;udul Dekon Dalam Udjian. Pernjataan Politbiro CC PKI Selamatkan Dekan ! dan Delclarasi Ekanomi (De:kon) itu sendiri dilampirkarr pula, sehingga lebih lengkaplah bahanznja untuk membuka kedok para ,,,Dekonis munafik" dan untuk menegakkan Dekonisme sedlati.

Djakarta, Dluli 1963

DEKOr.I DAN SjARAT- SjARCIT PELAKSANAAN NJA

Pe,rtama-tama, perkenankanlah saja menoutjapkan penghargaan atas inisiatif jang diambil oleh Himprunan Sardjana Indonesia (HSI ) dalam mengadakan rangkaian tjeramah ini guna mendengar tilasan? dari partaiz NASAKOM tentang Deklarasi Ekonomi ( Dekon ) .

;J . -

Inisiatif ini mernbuktikan bahwa Sdr2, seba-qai sardjana-sard,jana jang ingin menjumbangkan keahliannja masing-masing dalam pekerdlaan besar untuk melaksanakan Dekla,rasi Ekonomi itu, memang mengerti betapa erat hubunganuja soal pelaksanaan itu dengan kekuatan-kekuatan Rakjat jang terorganisasi, jaitu dengan persatuan nasional atau kegotongrojongan nasional jang berporoskan NASAKOM.

Sebagai r,vakil rlaripada salahsatu partai NASAKOhiI, jaitu wakil PKL saja rnenjedari sepenu,hnja !e; tapa beiat tanggungdjar,vab jang terletak diatas pundak Partai ;ang sajJ r,r,akili untuk ber-sama2 dengan paritaiz lain dan ber-sama? dengan senlua golongan, mengac{akan usah az iatg sungguhz untuk menanggr"rlangi kesu- ' litan-kesnlitan ekonorni dewasa 1ti. Dalam pekerdlaan - besar ini, para sardjana kita dluga mempunjai rasa tanggungdia',vab iang dalatn, dan saja jakin bahwa .t;eramah2 ini akan rnerupakan satu langkah ranginaiai *udj* lagi "dalarn mengerahkan seluruh potensi tR-akjat sesuai de1rgan apa jang diserukan clidalarn Deklarasi Ekonomi.

Saja djusa merasa gembira menden.qqr, bahwa HSI akan'menjelenggarakan suatu Semjnar E:konomi dengan rnaksud menghimpun surnbangan2 fikiran masjaraBaI guna rnernbant'u pelaksanaan lDeklarasi Ekonomi' Mudah-mudahan Seminar i,tu men'tjapai stikses.

Tierarna,h ini akan saja bagi d.alam dua bagian' lang pertama mengenai pengertianz setjara ufilum ten'tang prinsipz Dekon, dan jang kedua berupa sumbangan fikiran tentang pelaksanaan langkahz iang ditetapkai: didalam Dekon sebag'ai kebidlaksanaan djangka pend'ei<-

PRINSIP3 POKOK DEKT,ARASI EKONO1VII

Fada tanggal 28 Maret 1963, P,residen Sukarno telaih mengumumkan Dektrai'asi Ekonomi jang menentrukan strategi ciasar ekonami Indonesia serta menetapkan kebidlaksanaan d,langka pendek dalam mengatasi kesuhtan-kesulitan ekonomi dervasa i*i. Peristir',rl ini merupakan salahsatu peristirva jang terpenting dalam perkembangan-perkem_bangan p_olirlk di Indoiesia .aj;ut Jiurnumkannja Manifesto Politik Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959.

f)ekon teiah disanrbut.ciengsn hangat sekaii oleh setruruFr Raklat Irrdonesia. Sainl,utans dlri seiru,ruh laoisan R.aklar tuiuL mular mengalir sedlak beb*rapa djarn sailja setelah Dekon diumurnkan. Sampai seliarang sambutan-sambutan masih mensalir, rnaiahan berbalai organisasi sudali m*ngadal<ai kanferensiz J;" seminar tentang Dekon.

Ini adaia,h waeljar, karena Dekon rnenjangkut dua segi dari-R.evoirrsi indonesia I'ang sangat penting, jaittt "tisatu f;irak ihut nielempangkan p*ngert;ur,, tentang Revolusi--deng'ar:r _rnenegaskari sekaii ijg; adanja dul iahapa:r Rel,,*lusikita, dan mendlelaskan tenta.ng u.,atak daripada susunan_ ekoncmi lur\g liarus kita bangin pada tahal pertama ,Jaripada Revolusi, sedangkari dif;hak lain Dekqn rnenjangkut perutnja seiurui: Hut;at karena menetapkan tlyal jang harus dilakr:kan iuntuh mengatasi kesulitan2 ekonar,ri jang -qudah seCemikian d.1au6- i,ju dan menj_ebabkan penf eritaane ja,.rg -sedernikian beratnja.

Dlsampils, -.ambilranz hangat dari Rak;at. iernjata . hahwa iii-kalanganz tertertu.:Dekon clisambut-,c{engan suaraz sinis. Kalanga,n, it, herusaha menimbulkan perasaan ketjerva terihadap f)ekon karena, katanja, ,,tidak aiJasesuatu jang baru eiidalarnn ja . "...." , ,,serjuania itu telah Lrrr-ulangz dikatakan dan ic'h keactaan ticak meniiladi lebih baik, rnaiahan sebaliknja"" Kalanganz itu uremang berusaha keras untuk menggagalkai setiap usaha jut S mail didlalankan oleh BYrg S"T" ber-sama* ,Rakiai urituk rn"*"rggulangi kesuiitin2_ekonomi pada saat ini. Mereka beiisahamembikin Raklat keqewa terhadap Bung Karno dan mau membikin Bung Karno tidak pL*iaia" pada kekuatan Raklat. Mereka mengetahui 'ben'ar bihwa Rakiat ber-samaz deng-an Bung Karno mennang akan dapat mendobrak keadaan ilng suram jang tl.irttg *.t t;.rrgkeram negeri kita,'' <ian il",t r", i?ukl;at ber-s"arnaz dlngln, Bung -Karno akan daput *u"gikis habis sisa2 impirialisnne-dan sisar feodal. isrne jang merupakan con-drtio sine qua non atau sjarat rnutia'k,intuk perbaikan ekonomi.

. Kaum sinis ierhadap Dekon sebenarnja dapat dibargi dalam dua golongan. Satugolongan, mereka jang de' ngan sedar il.ttuig berusahi 1nenggagalkan perdluang- ,i Rakjat pada sJat ini untuk mentl;pta\u3 suhtu keLuoruu,, poilt;k gotongrojotig berporoskan \IASAKOM,'.' lang benarz sesuai dengan susunan ekonomi jang. mau dih]ngun. Kaum sinis ini me{'akili kepentinga,nz kar:m in:perialis cian feod al iar,g teia,h ditetapkan sebagai sa. saran uta,ma dalam tahap R.evolusi InConesia sekarang ini; mereka terdiri dari kagm kapitalis birckrat, koarpraCor d.an tna:irtanah jang kepentinganznja m-emang harus eiika,ihankan de.la*'p.o-res pelaksir:aan Dekon demi kepentingan masse R.ak;at jang -luas. Kaum sinis ini tern.jata luh rnendapat' angin -dan insprrasi dari bahanl ratjun berbentuk bLrtretini atau stensilatz Pe.riodik i?t g p*iu saat ini dirdar:kan cleh p*ngchiariat Snin:r,tro clan Lgenznia di-kalangan2 pegawai perusa'haaas negara, kintorz Pernerintali dan lainz bagian claripada fl:ra;artyr pen:.erintahan dan ekonomi negeri kita, Kaum h{anipolis Luo*fik dirga terr-rasr:k dalam g,olongan sinis ini. fuXerei<a haala Jalarn kata2 ruenjatakan rnenerirna dan meri.kong Dekon tetapi iiaiam p,raktek rnelielewer:glcan neiaksJnaan Dekon ,t*', .,atasnar.:a Dekon" mengadaLan tindakar$ ia*,g aatl-Del;cnjang inerugikan R.aklat banjai<.

Gc..!.on57an kedua, acialah orangz sinr"sjang memans ternjata itidak rnengerti Dekon itu d'an k-erena metrrhat diaata*ria rurnusai2 ;u*g pernah diu'tlapkan sebeiunanja, mak, *,ut guniigap 6ahv,'a 'tidak mengandgtg tal: iu"g bartt dan kareni itu menganggaLnji tidaic beriu"i. I\ilereka tidak mengerti bahv;a Dekon marupaf,o, dan ffiemang dimaklud'kan pula sebagai suatg dolcumen jang mentjermirtkan keinginan2 R.akjat banjak iang teia,h lama dinlatakan dalam berbagai bentuk. Sediak tahun iang lalu, sedlak keadaan ekonomi EliIlai rnerosot dengan sangat tjepat, dan chususnja sedlak pidaito Tahun Kemenangan (Takem) dimana Bung Karno rnenjatakan kesanggupannja untuk memberi perha.tian jang chusus terhadap tugas menallggularigi kesulitan2' ekonomi, ohususnja sanCangpangan, faitu Program pertama dari Trfprogram Pemerintah, Rak;at kita telah setjara giat membitlarakan soalz ekonomi dan merumuskan usulz mereka dalam bentuk pernjataanz, resolusi2, hasilz berbagai seminar, konferensiz produksi jang diadakan achir2 ini dan dluga didalam dokumenz resmi jang disusun ,cleh DPRGiR. Djika ternjata bahwa Dekon memang dalam banjak ,hal mernuat usi:l2 jang diadjrukan oleh Raklat dalam berbagai ben'tuk itu, malahan pada pokoknja didasarkan pada usu12 tersebut, ini samasekali tidak merupakan alasan untuk tnentjemoohkan Dekon itu dengan meflgatakan ,,tidak mengandung sesuatu jang baru". Sebatrikn;a, ini menggambarkin suattu kemenangan penting bagi Raklat In -. done,sia karena dengan ini berarti bahwa untuk pertama kailnla Raklat kita setjara langsung dan aktif ikut menjusun politik Pemeriatah d.ibidang ekonomi, jaitu suatu bidangjang selarna ini dianggap sebagai bidang terlarang untuk Rakia.t, suatu bid,ang jang katanja hanja dapat ,difikirkan dan diperbintlangkarn oleh tenagaz ahli tertentu jang siudah terbukti samasekali tidak berhasil rnengatasi kesulitanz ekonomi dan keuangan seis"rna ini.

I jang sebenarnja sud'ah lama mengandj'urkan'supaja seI

Un,tuk rnengambil satu tjontorh sadja' Dekon eiengan tegas menetapkan bahrva Pernerintah tid,ak akan rrlefldjalankan devaiuasi atau tindakanz moneter jang drastis. Penetapan ini benarz menljerminkan ilerasaan dan tuntutan Rakjat jang kepentinganznja telah berulang kali dirugikan oleir adanja devaluasiz serta tindakanz moneter jang lalu. Dlika sebeiumnja, ,,ahli2 ekonorni" d,ibi,dang keuangan dapat mengambil langkahz lang demikian penting itru atas kerugian 'Rakjat, maka untuk pertama kalinja penolakan Rakjat te,rhadap devaluasi dan tindakan2 rnoneter jang merugikan tetrah dapat nlerentukan politik Pemerintah. Bukankah ini merupakan kemenangan konsepsionil jang penting ? Bukankah ini merupakan sesuatu jang baru, suatu pukulan bagi fi,hakz kali iagi didlalankan suatu devaluasi terbuka sesuai de* nqan iesuki, Dana Moire'ter Internasional (IMF ) derrfrrn maksud iebih memperkuat d,ominasi dolar atas efonomi d,an keuangan Indonesia dan mengontrol serta membikin per,dagangan luarnegeri kita lebih tergantung lagi pada dolar Amerika Serikat ? Tetapi. ini tidak ber- -a*i bahv,ra kita sudah terlalu puqs dan tidak perlu w&s- - pada terhadap m:uslihatz lain d,ibidang moneter; dan tahwa kemenanEan tersebut ticlak perlu diperkuat dan dikonsotridasi iebih iand;ut. Dlangan2 misalnja, devaluasi sud,ah resrni ditolak, ta,huz masih terus sadia diadakan perubahanz dalam peraturanz export dan import dengan berbagai matjam transaksi-kurs jang 'pada ha- . kekitnla tidak- Iain daripada devaluasi jang diselim'uti.

a) STEATtrGI DASAR EKONOlVfi DAN KEBIDJAKSANAAN "'"Tffi ;HHffiMERUPAKAN

Seperti diketahui, Dekon .terdiri dari d'ua baqial; janrl pertama menentukan strategi dasar ekonomi Indonesiei, dan jang kedua rnenetapkan kebidlaksanaand;a-ngk1 pendek llbidang ekonomi untuk mengatasi kesulitan2 ekonomi dewasa ini. Dalam menilai lDekon sangat perh-r ditekankan tentang takter-pisahzkannja kedua bagian ini. Dlika hal ini diiupakan, d"t] dlika ada tendens untuk hanja memberi perhatian kepada kebid'jaksanaan djangka pendek karena ini dianggap sebagai satuznja bagian i"rg langsung dapat mempengaruhi keadaan ekonomi, sedingkin stiategi dasar dianggap sepi ctran di'remehkan, maka lni berarti mengrhilangkan hakekat dan arti pokoii . daripada Dekon itu. Dernikian p'ula adalah keliru untuk merernehi<an kebidjaksanaan eilangka pendek da! hanja menganggap penting strategi dasarekonomi. Strategi dasai ekiioml hanja dapat dilaksanakan melalui sesuatu atau beb etapa kebidlaksanaan djangka pendek.

Menurut sfirategi dasar ekonomi Indonesia, susunafl ekonomi jang harus dibangun paCa tahap pertarna dari- . pada Reiroluii Indonesia jaiah ,,s,stiflan ekano.nti ian{_ bersifat nasional dan dem.ahtatis, i?"g betsih dari sisas impe"rialisme dan bersih iari .sisa,s feodalisme. Tah'ap p"\tu*u adalah persiapan'untulr tahap kedua, iaitu tahap ,ekonami Sosialli Indanesia, ekonormi tanpa penghisapan manusia olelz rnanusia, tanpa 'exploitation de l'homme yar l'homrne'." (lihat Deklarasi Ekanomi, fasal 3). ' Penegasan strategi dasar ini bukan hanja berarti bah- '.va tahap pertarna rharus diselesaiken sebelurn kita bisa' mulai dengan tahap kedua; ia djuga berarti bahwa karena So*qialisme merupakan perspekt;f daripada Revolusi Indonesia, maka langkah2 jang diambil unfuk menjeiesaikan 'tahap pertaura ticiak boleh berla":ra.nan atau me- 'rintarigi tugas membangun ekonomi Sosiahs jang mendladi tugas tahap kedua.

Penegasan strategi dasar ekonr:mi Ind,onesia ini mempunjai arti jang sangat penting. ,Sudah terlatrr: lama ada orangz b;tlara pandjang lebar tentang membangun Sosialisme Indonesia, tentang membangun ekonomi Sosialis, tetapi tidak bitlara tentang mutlak perlunja ekoaomi Indonesia lebih dulu dibersihkan iari sisa2 i*rperialisme dair sisae feodalisme. Mereka bitlara. setjira gagahzan tentang,,meng,hantjrurkan kapitalisme", tapi diam dalam .seribu bahesa tentang menghantjurkan sisa2 imperiaiisme dan feocl,alisme. trni adaiah sama dengalr omoitgkoson.q, kaiena rnembangiin Sosialisme diJalarn satu ntas;arakat dimana masirh terdapat sisa? imp*rialisme clan sisa2 feodalismr a,Jalah tidak rnr.ingkin samasekaii, atau akan rnerripakan,,Sosiahsr,e irnperialis" dan ,,Sosiali*qme fcodal". Li{alahan cl;iker ada orangz betr bitlara rnengerlai menibangtin Sosialisn:e tanpa berbitjara tentang rnrl.tlak-pelltinja membersihkan eko.norni Indonesia d'ari imperialisme 'Jar feo,daiisme, ini pada ?rakekatn;'a berarti meliniungi iniperialisme clan feodali.qr:re atas nama ,,Scsialisrne""

Tentu sadla, jang d,iperitikan bukan hanja berbitjara rnenqenai rnutlak-perlunja membersihkan masjarakat Indonesia ciari sisa? imperiali,sme Can feodalisme, melaini kan lebihz rnengambil tlndakan kongkrit guna ir:ernbersihkan sisaz itu. Bukankah salahsatu tjiri oraog revoiusi<rner jalah satunja kataz dengan perbuatan I

&{engapa strategi dasar ekonomi Indonesia dan keb:djaksinian dianfika pendek seperti jang ciikemukakan didalam Dekon merupakan satu kesatuan iang tidak. , dapat di-pisahakan ? Kebidlaksanaan djangka pendeli d,ibidang ekon+nii adaiah langkah2 praktis dan segera lang harus diacibii oleh Pemerin?ah dan Raklat Indonesia dalam rangka meniusun ekonorni anti-imperialisme dan anti-feodalisme, sedangkan kebidiaksanaan djangka pendek hanja akan dapat direalisasi diika d'ilaknrkansesuai dengan strategi dasar, jaitu dengan berpegang te' guh pada prrinsip2 membersi,hkan ekonomi Indonesia dari iisa2' imperialisme dan feodalisme. Prinsipz anti-imperialisme dan anti-feodalisme harus mendladi dasar da. lam rnenentukan setiap langkah dibidang kebldiaksanaan

dlangka pendek. 'DJkonselandlutnja menegaskan bah'"va ,,Agdr !"rt j ap ai lc e g o,ta n graj,o n g an n a s ion al b e.r p o r o sk an N a s akom uniulc menanggulangi kesulitane ekonomi, malca perlu diadakan peigintegrasian antara Pemerintah Cengan Rakiat iung terorganisasi" dan pula bahwa pengintegrasian itu selandlutnla dapat ditjapai ,dengan rnenginten' siflcan rituli'ng disegala bidang dan dari Pusat sgnnpat ke Daerch?,. . . ., dibawah pim.pinan saja sendiri" (Presiden Sukarno) (i,ihat Deko'n, fasai 34]. Penegasan2 ini arerupakan sala,hsatu bagian jang arnat penting Caripade selu,ru,h Deklarasi Ekononti. Kalau bagian pertama ten' tang strategi dasar ekoi-romi metretapkan rintangans strategis jang harus disingkirkan dala*: tahap Revolusi IndonLsia sekarang ini, jaitu imperialiSme d'an feodaiisme, sedangkan kebieilaksanaan Clangka pendek rnenetapkan tugasz jang sangat urgen jang harus segera diseienggarakan clil:idang ekoncmi, maka penegasanz tentang kegotongrcjcngan nasional berporoskan NASAKOi\.,i, penginteglasian antara Pemerintah dan R'ak.- jat jang terorginisaii serta pelaksaneac rituiing riibarrah pimpinin Presiden Suka.rn+ a.ialah rneru;:akan sjarat: mutlak guna melaksanakatr Dekon.

Geiornbang sambutan se.*iak segera sesuciah Dekon" c{iumumkan -oieh Flesiden *(ukarno pada tanggai 28 Maret 1963 d,itandai bi.rkan hanja'oleh pernjataanz du' kungan terhadap Dekon itu melainkan iebihz ditekankan d;dalam hampir setiap nernjataan sambutarr bahwa sjarat-sjarat pelaksanaan untuk program iqlg baik mi harus ada, fai:tu supaja segera dibentrn-k_ Kabinet Gotong Rojong jang berporoskan hIASAKOM. T'untutan ini n'rentjelminkan kesedaran dan kejakinan tekad Raklat iang-sudah larna tiral:ul herdasarkan pengalaman kfg3: gaiin berbagai program dibi'dang ekonorni-. Tentu sel:abz Iari kegagalan'itu matjamz. Ade iang d'isebalikan karena progiamz itu sendiri mengedjar tudiuan? jang tidak tepat se[ingga tidak did,ukung rnalahan diiarvan glqh Riklat dan dengan sendirinja tidak dapa,t ditjapai.sAda jang menetapkan tudjuan2 jang tepat tetapi tjaraz jang ditentukan untuk mentjapai tud,juanz itu tidak tepau ti'dak be,rdasarkan kenj ataan? jang kongkrit, tidak berdasdrkan kekuatan2 Raklat atau mlrugilian kepentinganz Raklat"

D"ngun c{iumumkannja Dekon, m,aka Rakjat Ind.onesia sekarang mempunjai program etrconomi d.engan tudjuan% rd'an tjaras pelalcsanaannja iang tepat, iang pada polrolcnja berrdasarkan kepentingan dan kekuatan Rakjat. Tetapi djik,a sjarats mut'lak bagi pelaksanaannja, terut,ama dibidang pciitik, tidak ,terwud,jud, maka prc-. grarn it*.p;1vl {"clak akan borhasil dan akan mengalami nasib jang s'arile clen<y;;n ber-matjanf arogram ellononti sebelurnnja.

Dlika saja berbitjara dimuka SC.rz, dimuka para sardlana, tentang pentingnja s;arat2 pelaksaaaannja. maka ini berarti bahwa kita tidak mengakui adanja garis pemisah anta,ra dalilz ilmiah dengan siaratz pelaksanaan, an,tara masalah ekonomi dengan masalah polrtik. Dai'r irahwasanja Sdr.z mengundaag saja untuk berbitjara tentang Dekon berarti bahwa Sdr"z sendiri djusa s&in&- sekali tidak berpegang pada gagasan jang pafuu, jang raemisahkan d.alilz iimiah dengan pelaksan aan, jama memisahkan soalz ekonomi dari soaie politik. hrtremang ada sa,rdjana2 jang berpendapat bahrn a tugas mereka terbatas kepada rnerumuskan dalilz, sedangkari mengenai pelaksanaan adalah urusan kaum p,olitisi, atau berpendapat ba*hlva soai2 ekonomi harus d.ipe'tjahkan seijara ekonomi dan oleli sarCja:raz ekonomi, tak perlu d;hubungkan dengan soal? politik, tak mungkin dipetjahkan oieh kaum politlsl. Sardjana, iung demikian, anei:1r.rut pendapat saja berbua.t berlenlangan d,engan prinsip2 ilmiah. Apa grunanja sesuatu Calil, betapapun sempurila, lengkap, indah dan mengagumkan, dlika konsepsi itu tidak sekaligus menetapkan sjarat2 pelqksanaannja, djika dalilz itu tidak sesuai Cengan sjaratz jang mung;kin Ci.t;iptakan, atau dengan perkataan laia dlika dalil2 atau teoriz itu ter:pisah dari politik. Sebaqaimana kita ketahui, politik adalah pusat pentjerminari dari ekonomi, atau sebagainiana d.ikemukakan cleh Bung Karao bahwa kemerdekaan politik bul<ar:ia,h t,r-idjuan revolrrsi tefapi hanja suatu ,,djembatan emas'i atau alat untuk rnembangun suatu sistim ekonorni jang membebaskan Raklat

kita.dari penghisapen dair kemiskinan. Sardjana? me12

.t a

lxang perlu setjara aktif memperhatikan dan berulusafl ciengan halz pelaksanaan dan d'engan sjaratz iu"g- 4r: perllrkan untuk mendjamin pelaksanaan sesuatu dalil. ini berarti benarz memenangkan prinsip ,,ilmu untuk Raklat" dan mengalahkan prinsip ,,ilmu untuk iltnu".

Kete,tapan-hati jing timbul dikalangan'Raklat-urrtuk memper,djuangkan sjaratz, terutama sjaratz politik bagi pelaksanaan Dekon.-karena tidak mau melihatpr-ogram lkono*i jang baik ini mengalami kegagalan, adalalh berlainan samaiekali d,eirgan semangat apatisme dan defai.tisrne jang sengadlJ di--sebar2kan deh -kaum reaksioner lanfi tirrit. hlereka sengadla memobilisasi tjontohz kegagalan daripada program ekonomi dan keuanganselariaini untuk *"rr-t16b"' rnejakinkan bahwa -Raklat "lndonesia tidak mampu mengatasi kesulitan2 ekonomi jang sed.ang menimpa negerinja. Tud;uan lebirh dlauh -konsepsi rnereka supaja kita ialah untulf menjebarka.n mendasarkan usaha2 ki"ta untuk mengatasi kesulitanz ekonomi paCa penanaman modal monopoli asing, pada ,,bantuan'' ekonomi AS setjara langsung atau tak langsung dengan sjarats politik anti-NASAKOfuI sefia anti* ekoiromi ierpimpin berdasarkan lvlanipol. Pada hakekatnja, sinisor" *e*eka bersumber padapenolakan mereka terhacl,ap prinsip2 anti-irnperialisme dan anti-feodalisme jang dlusiru mendjiwai Dekon. Dekon mengharuskan iAuirl" semanga,t patriotisme dalam_ mengatasi kesulitans "Dekon menetapkan bahwa kesulitanz itu ekonomi dan hanja dapat diatasi dengan mendasarkan diri pu{u }<"- kajaan aiu* negeri kita sendiri, pada kekuatanz dan po'tensi Rakjat, pada kegotonqrojongan nasional berp,oroskan NASAf{O\4. Slda,rgkan bagi Raklat d'jrustru prinsip dan semangat ini, djustru ketentuan ini fletrrbuka kemungkinan -bagi berhasilnja Dekon itu.

Iu,rg penting bagi Rakjat sekarang jalah mendjamin supala" slaratz pelafsanaannja berwudjud. irytu Kabinet Gotong 'Roioig iung berp'oroskan NASAKOM' Gasasan " NASAKOII " tetratrterwudju{ _d!@!arn _b_@1k Le*baga Negara, jaitu {idalam DPRGR,- rypBs, MpN,*MppR", Depernas, DPA, dibanlak DPRD dan BpH. Demikian piria, NASAKOM merup.akan P-oros didalam Front Nasional jang bertugas untuk menghimpun kektratan2 Raklat dan jang [rryu! rnemegang pe' r*nun penting dalam pelaksanaan Deklarasi EkonomiMalahan pimpinan Bank Pembangunan Indonesia set3 tcarang sudah berkomposisi NASAKOM. Kenjataanz rni merupakan kemadjuan jang penting sekali 'dalam pdrdjuangan Raklat Irrdonesia untuk mehtjapai perubahan diiapangan sistim politik. Tetapi kemad;uat i ini hanja g\u, berubah mendlad,i suatu kemenanga.n jang pasti dlika telah teitjapai truntutan Rakiat supala poroi NASAKO&{ diwud;udkan pula didalam badan exekutrf negara, jaitu didalam Kabinet ja.rg merupakan badan negari jang menentukan dan jang setjara langsung bertanggqngdjawab atas semua tindakan pemerintahan disemua bidang. n

Negeri kita telah mentjapai kemerdel:aan politik iang sekatang dilengkapi lagi clengan berachirnja riwajat k'olanialisme BelanCa di lrian Barat, Tetapi kemerdekaan potitik tidak bisa pentth, ta hanja setengahfl,'selama, kemerdekaan ekonom,i irelurn,tertjapai, Tugas terpenting didalam tahap pe,rtama daripada Revolusi Indonesia seperti ditetapkan didaiam Dekon, jelah runtuk menjusun suatu ekon,omi iang nasional dan demokratis, atau jang bersih dari imperia'iisme dan feodatrisme. Tugas ini ;da: iah sama dengan mentjapai kemerdekaan ekonqrni iang berarti untuk membikin penutrnja kemerdekaan' pclitik. Atau dengan kataz lain, dlika tahap pertama telah Ciseiesaikan, maka negeri' kita akan inend,ladi negeri iang merdeka penuh, dan tuntutanz Revc,lusi Agusius 1945 Japat diselesaikan sarnpai ke-altar2nja.

Oieh karena itu, ituntji daripada suksesnja tahap pertama itu jalah per.djuangan untuk mentjapai ekonomi nasional dan demokratis. Tefapi kuntji daripa<ia. suksespia perdjuangan ini ;alah terbentuknja kekuasaan politik jang sesuai dengan susunan ekonomi jang haius dibangun. D;ika dikatakan bahrva Kabinet berporoskan NASAKOf,{ adalah merupakan kekuasaan politik iang se.sqai dengan susunan ekonomi jang mau dibangun, in1 adalah karena poros NASAKOM meri-rpakan dlarninan bagi suatu kekuasaan politik jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme, Adalah tidak mungkin samasekali untuk menjusun suafiu ekonomi jang anti-imperial'isme dan anti-feodaiisme tanpa suatu kekuasaan politik jang konseklven anti-imperialisme dan anti-feodahsme pula.

Dengan demikian dielaslah bahvra pembentukan I(abinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOI!,I merupakan sjarat mutlak, baik untuk 'tertjapainja strategi dasar ekonomi Indonesia maupun untuk berhasilnia kebidlaksanaan dlangka pende_k. Suda,h tentu kekuasaan pclitik berpo,roikan NASAKOF'{ ditentang keras oieh i.u,r* imperialis dan kakitangar,znia, karena kekuasaan demikian-bisa konsek.x,'en anti-imperialis. Soalnja sekarang jalah, mendengarkan otjelErndan gertakan irnperialis atau memenuhi tuntutan Rakjat.'

b) AR,TI TUGAS MEMBE]RSI}IKAN EKO}iO}{i INDONM. SIA DARI SISA' i}IPERIALIS]VIE DAN T'!:ODALISI\fE

Saja ingin rnengemukakan be'berapa lio-l iang lebih kongkrit ti.t g"rui tugas ur:tuk membersihkan ekqno:ni InclJnesia dari sisaz imperialisme dan feoCaiisme. De' ngan adanja Dekon, maka tetrah ditetapkan _dengan singat tegas bahwa setiap usaha iqi,g diambii dalam biding ekonomi harus di{liwai -olelr prinsipz antiimperialisme dan anti-feodalisme. Dekon dengan sangat tegas mengatakan bahwasisaz imperialisme dan [e" dalisire harui dibersihkan, harus diktkts habis. Dibersihkan berarti benar2 bersi,h' tidak ada bekas2njaDikikis habis menekankan,, harus habis; bukan hanja dikikis, tetapi dikikis habis.

Ini acialah raerupakan 'tugas jang tidak ringan iang merninta perhatian cian perdjuangan jang teirus-rnenerus. Dan puodluuttgan itu tidak akan bisa dilakukan apalagi mentiapaisukies dlika kita ti4ak mengetahui dengan dielas lebifr dahulu imperialisme2 jang mana jang harus dibersiflrkan, dikikis habis, dlika tidak diketahui setiara kongkrit tiaraz jang dipergunakan -oleh imperialisme untrik mempertairankan dirinja didalam ekonomi kita 'dan un0uk memperluas sajapnja ataupun untuk memulihkan posisinja

Setelih riwajat imperialisme Belanda di Irian Barai habis, sedangkan posisiz pokok modal Beland'a telah dapat dirorn$ak dingan pengarnbilalihan perusahaanz Belanda (ketjuali rn,odal Belanda dalarn Shell dan LInilever), maka imperialisme iang paling berbahaja bagi Raklat IndonesiJ dan oleh karena itu men{jadi musu'hnja iang nomor satu, adalah imperialis-me Amerika Serikat. Lnperialisme AS mempunjai kedudukanzpenting didalam ekonomi kita, 'terutama dibidang minjak'(Stanvac, Caltex). Mereka tidak hanja memegang-m-onopoli ber-samaz dengan mocial Inggris-Belanda (Shell) m€- Iainkan diugamemperoleh hak2 istimewa mengenai penggunaan devisen. Minlak kita jang dikuasai oleh mereka merupakan sumber keuntungan jang san!;au besar bagi kaum kapitalis rnoaopoli AS. Eksport minjak mentah setahu,n rdtaz 30% dari seluruh eksport Indonesia. Disamping itu, imperialisme AS sudah lama mengadakan ,hubungan2 ekenomi dengan Indonesia delrgan rnemberikan apa jang dinamakan ,,bantuan" ekonomi kepada Indo,nesia (seiranjak $ 639 dluta sedjak 1950; menurut Duta Besai: AS di Djakarta, H. |ones). Hingyga sekarang AS rnasih merupakan trading partner. Indonesia jang terpenting. Kita mengetahui pula bahwa imperialisrne AS sedang berr"rsaha keras untuk memperdalam dan memperkuat posisinja melalrui ,,bantuan'1 ekonomi jang lebih banjak dan melalui matjamz tjara penetrasi seperti - misalnja pengiriman "peace corps" terirtama d,iperguruan tinggi, keolahragaan dan sebagain ja.

I*rrg sanga.t perlu dipeuhatikan pada saat ini jala'h usaha? imperiaiisrne AS uirtuk rnentjampuri hatr2 ekonomi kita melalui ,,bantuan ekorlomi" jang niau diberikan kepada kita. Su,dah rnendiadi rahasia unlrsp bahwa ,,bantuan ekonomi" tersebut di.:ertai dengan berbagai sjarat dibidang poli.tik luarnegeri clan politik dalamnegeri, dan diselubungi dengan apa jang, dinamakan ,,prog,rarn stabilisasi ekonorni". Apakah jang rnend;adi tudjuanz pokok daripada .,profJram stabilisasi ekonomi" kaum imperialis Amerika itu ? Hal ini bisa kita lihat dari berbagai balian jang.disusun oleh kalanganz pemerintah AS, termasuk rombongan ahliz ekonomi jang pernah berkundlrung ke Indon"esia dalam tahun l'g6i. Hal ini bisa kita peladjari dari bahan jang terkenal dengan nama "Humphrey Repcrt" jang telah beredar luas sehingga suclah mendladi .rarhasia rumum.

j I I { j I I I J l

,,Program stabilisasi ekonomi" buatan AS itu berarti a.l. : meniadakan artipenting serla menghen,tikan pelaksanaarl l{etetapan h,lPRS No. II rnengenai Pola Pembangunan jang,be.r:sifat anti-imperialis d,an anti-feodal itu karena dianggap ,,tidak mu.tlak", ,,tldak realistis", ,,terlalu ambisins" dan matjamz lagi; tidak meneruskan usahaz runtuk mentjapai seif-sufficiency Calam bahanz sandangpangan jang pokok, terutama beras dan teks.til karena menurut k-aurn imperialis AS, InConesia ,,lebih berun'tung" d;ika tetap membeli bahanz ifu d.ari luarnegeri; tidak mernbangun industri dasar; tidak rne$/u16 djudkan p,olitik supaja negara memegang peranan mernimpin dalam ekonomi, baik mengenai sektor negara, jaitu perrusahaan negara dibidang produksi dan distribusi jang vital, maupun mengenai peranan negara dalam memimpin perkembangan2 ekonomi pada umumnja; menghentikan segala usaha untuk mengendalikan harga-harga dan membiarkan hargaz sepenuhnla ditetapkan oleh faktorz didalam pasaran; menaikkan padlak' i?ng memberatkan beban Raklat; memperbesar penanaman mod,al AS dldalam ekonomi Indonesia dengan djaminan2 tentang transfer2 keuntunganz dsb; meng,hentikan politik lua,rnegeri jang an,ti-imperialis. Demikianlah setjar,a ringkas pokokz ,,program stabilisasi ekonomi" jang mau dipaksakan kepada Indonesia.

Deklarasi Ekonomi dlika dilaksanakan sunggruha merupakan suatu penolakan jang tegas ferhadap ,,program stabilisasi ekonomi" jang sedang giat diandjurkan oleh kaurn imperialis AS d,an kakitangan2nja dalamnegeri.

Beberapa minggu jl. kita semua dikedlutkan oleh kekurangadjaran penaseh.at Presiden Kennedy, Dlenderral Louis C. CIav jang mengandjurkan supajb lndonesia djangan diberikan,lban,tuJn ekcrnomi" u"b"l.r* Ind,one- -sia mau ,,menghentikan petualangan2 internasional" (rnaksudnja perlawanan kita terhadap gagasan Federasi I\",lalaysia dan terhadap imperialisme, koloni,alisme dan neo-koionialisme pada umumnja) 'dan sebelum Ind,onesia rnau ,,membereskan ekonomi dalamnegeri". ,,Naselaat" itu selu,ruhnja satu nada dengan saran2 jang dlmuat dalam "Hump,hrey Report". Bedan ja hanja, bahwa "l-{umphrey R.eport" berusaha menjelimuti saranz jang kurangadjar it,u dengan segala matjam pernjataan ,,setuci.ju" dengan ekonomi terpimpin, ekonomi gotongr:ojong dsb, sedangkan Djenderal CIay tidak ambil pusing dengan kernuna{ikan i.tu, dan menjatakan pendapat kaurn imperialis AS tanpa t6d6ng aling2.

Seperti sudah d,ikatakan diatas, tidak bisa diharapkan . bahura kaum irnperialis akan membantu kita untuk mefiibangun suatu ekonomi jang bersih dari sisaz impbrialis, akan membantu kita untuk mengikis habis sisaz imperialisme itu. Dengan ini terasa betapa tepatnia Dekon ;ang menekankan bahrn,a dalam mengatasi kesulitanz ekonomi, kita harus berlandaskan dan berorientasi setjara mu.tlak pada potensi dan kekuatan Raklat, kepada

usaha2 untuk menggali kekajaan alam negeri kita sent7 dlri.

Kemerdekaan ekonomi hanja akan bisa d'it;apai djika prinsip ini dipegang teguh. Betapa prinsip ini .digerowoti dan diputarbalikkan oleh kaum imperialis dapat kita lihat dari "Humphrey Report" jang ,dengan tidak .tahu malu, berbitjara mengenai kejakinannja tentang ,,lcemarnpuan I nd one sia untulc memo e rtah.ankan kem'erd e - kaannja melatu,i bantuan asinq" ("Humphrey Repor't"). ,,Kemerd.ekaan" dimata kaum imperialis AS berarti ketergantungan kepada kaum imperialis AS seperti halnja ,,dunia rnerdeka" adalah dunia iang tergantung kepada rnereka. Apa jang baru saja kutip da,ri "Humphrey Report" membuktikan betapa besar peranan ,,bantuan" AS d,alam mempertahankan,,kemerdekaan" rang terganflung itu.

Selandlu'tnja, mengingat halz jang saja gambarkan diatas, ketetapan Dekon ba,hwa bilamana kekuatanz kita sendiri tidak mentjukupi maka barulah dl.tlari kredit2 Iuarnegeri, ,haruslah diartikan, bahwa, sesua,i dengan dasar2 ekonomi jang anti-imperialis, hanjalah negara2 jang anti-imperialis pula, terutaina negana2 Sosialis, bisa diharapkan membantu kita sebagai partner jang sederad,lat berdasarkan prinsipz persamaan hak dan saling menguntungkan, bisa diharapkan membantu kita dalam mengatasi kesulitanz ekonomi dan dalam mernbangtun suatu ekonomi ,nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa2 imperi4lisme d,an faodalisme. Hanja si Pan,dir dan katrm Ivlanipolis munafik ja,ng suka omongkosong bahwa katurn imperialis dapat membantu dalam membangun ekonomi jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Perdjuangan untuk membersihkan ekonomi kita dari sisa2 imperialis memang merupakan perdjuangan ianc banjak memin,ta perrhatian dan tenaga. Perdjuangan ini harus dilakukan tid.ak hanja terhadap sisa2 imperialis jang masih ada didalam ekonomi kita, melainkan prula terhadap usaha2 kaum imperialis untuk memperbesar peianan mereka didalam ekonomi kita d,engan meialui tjaraz baru, )aitu neo-kol'onialisme, dengan menggunakan sisa2 imperiaiis i,tu 'sebagai pangkalan dan mengambil untung dari kesulitanz ekonomi pada dewasa ini. Djika hal i.tu dibiarkan, maka ini berarti bahwa sisa2 itu bukannja dikikls habis tapi malahan dikembangkan. Diadi, dalam melaksanakan kebidlaksanaan dlangka pendek, sesuai d.engan strategi dasar ekonomi' Indonesia, kita sudah'harus melawan neo-kolonialisme.

Dalam hubungan ini, saja merasa perlu_-menjinggung peranan Dewan-Moneter Inteqnasional llIuIF) dimana indonesia masih mendja,di anggotanja. DMI itu merupakan suatu organisasi jang pada pokoknja dimaksudkan untuk menggurrakan kesulitanz moneter negara2 didunia kapitalis lang timbul sebagai akibat adanja krisisz ekonomi perriodik, tuntuk memaksakan politik m,oneter iang diandjurkan oleh DMI dan dengan demikian memidahkan kaum monopolis AS untuk mengontrol .dan melltjampuri se,tjara intensif politik moneter negaraz anggota2 DMI.

- DMI itu sebena,rnj.a apa ? DMI benar-benar tn'erupakan organisasi jang sepenuhnja dikuasai yegaya] inr-perialis, tlrutama imperialisme AS. Karena djumlah suara masingz anggota d,itentukan menuflut kwota uang sero masingz dan bukan menuru,t prinsip ,,satu negara satu suara", maka Amerika Serikat sendiri memegang tidak kurang dari 28% daripada suara didalam'D'MI, dan InggriJ memegang rc,4%, sehingga dr? negara imperialii itu sad,la sudah memegang lebih dari 41,o/o daiipada suara didalam DMI. Djika ini ditambah dengan negaraz imperialis lainnja ,di Eropa Barat, maka dlelaslah bahwa negara?'imperialis iflu mempunjai majorritet jang mutlak. Diangan ditanja rnengenai persentase Indonesia d,alam suara DMI; satusetengah persenpun.tidak sampai. - Tak dapat disangkal bahwa keanggotaan Indonesia

didalam badan tersebut jang sepenuhnja dikuasai oleh "the old established, f,orces" samasekali tidak sesuai dengan politik luarnegeri kita; ia djuga membuka ke- *ungkinu.r lebar bagi kaum imperialis untuk ikut menentukan polltik negeri kita dalam bidang iang begitu penting, jaitu bidang moneter.

DMI itulah jang paling giat mengalrdjurkan supaja Indonesia suka mengadakan devaluasi. DMI itulah jang setiap tahun mengad.akan penelitian' iung dalam tnQngenai keadaan devisen kita. DMI itulah iayg se,tjara te-rang2an mau dipergunakan oleh imperialis'me AS untukikut memaksa negeri kita supaja suka mend;alankan ,,program stabilisasi ekonomi" jang tela,h saja sebut tadi. DMI itulah jang sekarang mau dipergunakan oleh kaum monopoli Belanda untuk mendesak negara kita supaja mau membajar ,,ganti-kerugian jang iaiak" kepada perusahaanz Belanda jang telah diambilalih. .

Bukankah semuanja ini membuktikan, bahwa DMI merupakan salahsatu ,,sisa imperialis" atau lebih tepat imperialis itu sendi,ri jang benarz harus ,,dikikis habis" ?

Sifat ketergantungan ekonomi Indonesia pada pokoknia terletak dalam kenjataan ba'hwa sektor importeksport masih memegang peranan jang sangat fii€nen- 'tukah dalam seluruh ekonomi, terutama sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sumber barangz koqsumsi jang pokok serta barangz jang diperlukan untuk berlangsungnia seluruh sektor produksi, termasuk proCuksi industri. Selama sifat ini belum diachiri, adalah tidak mungkin untuk membangun suatu ekonomi iang benar2 merdeka" Untuk mentjapai Uudjuan ini, Dekon memberikan dasar2 jang sangat kokoh, jaitu dengan menetapkan bahwa ,,jang harus diselenggarakan sekatang ialah memoerbesar produksi berdasarkan lcekaiaan alam iang berlimpah-limpah dan melet,alckan dasarg untuk " industria:lisasi", ' dan bahwa ,, ...... kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pefiambangan (lihat Dekon fasal 6), atau dalam kata2 lain, kitL harus membangun ekonomi nasional dengan per,tantan dan perkebunan sebagai basis dan deng,an indus,tri sebagai tulangpuinggltng.

Disampirrg usahaz jang mutlak perlu didalamnegeri untuk mentjapai tudjiuan ini, maka perubahanz dalam struktur perdagangan luarnegeri kita d.juga sangat dibutuhkan. Silat ketergan.tungan tersebut diatas memang timbul sebagai akibat politik kaum kolonialis Belan,da dalam memperkembangkan hubungan2 ekonomi negeri kita dengan luarnegeri jang terus-menerus mempertahankan posisi kita sebagai sumber bahan2 mentah dan sebagai pasaran barangz industri negaraz kapitalis jang madju. Hubunganz ekonomi dengan negaraz kapitalis jang manaprun selalu pada pokoknja menged,lar tudjuanz jang demikian, karena negaraz itu sangat berkepentingan supaja negaraz jang ekonominja masi,h terbelakang (termasuk In,donesia) .tetap mendladi pasaran bagi barangz hasil indr.rstiinja sendiri dan karena itu berkepentingan untuk mengharnbat parkembangan2 industri jang dapat rnendladi saingan bagi indus.tri mereka send.iri.

Hubungan2 daga.ng Indonesia dengan luarnegeri masih untuk sebagian jang terbesar sekali ditudirukan ke2A negaraz kapi.taiis. Disamping halz d'iatas, ini djuga berarti bahwa eko,nomi kita selalu sangat dipengaruhi oleh naik-turunnja tingkat kegiatan ekonomi di-negeriz kapitalis jang makin sering dilanda oleh krisis. Oleh karena itu semua, perubahan2 fundamentil .dalam struktur perdagangan luarnegeri mern:gang peranan penting dalam mentjapai ekonomi jang bersifat nasional-demokratis, ekonomi progresif. Seperti dinlatakan didalarn Dekon, maka ,,pelajanan kepada keperlu,an pertumbuhan ekonomi dan talu-lintas bar,ang antara lain diitjerminkan . . . . dalam hubungan ekonomi dengan dun',ia luar untuk memperkuat politik bebas dan ak'tif...." (Dekon, fasal 23). Dekon dluga dengan sangat tepat menekankan tentang bahajanja bloka ekonomi (ju.tg d.imaksudkan dengan ini jalah chususnja Pasaran Bersama Eropa) karena,,ntenim.bulkan diskriminasi dilapangan perdagangan an'tar negara, dan dengan demikian memperlcuat doiinasi ekonomi dadi "the -old established forces'." Selandjutnja dinjatakan pula bahwa ,,Pemerintah barusaha untuk menghilangkan diskni,mi,nasi: itu, iang tidak hanja menghambat kelantjaran perdagangan internasiona,l, akan tetapi iang disamping itu ter-lebihs m.enekan perkembangan pembangunan ekonomi di-negara' iurg baru sadja memasulei alam kemerdekaan". (fasal 10).

Dengan demikian Dekon memberi petundlukz jang sangat dlelas mengenai politik perdagansan luarnegeri Republik kita. Sa.tuznja dasar jang kokoh bagi politik perdagangan luarnegeri kita ;alah memperltuas hubungan-hubungan ekonomi, chususnja hubunganz dagang dengan "the new emerging forces" berdasarkan p,rinsipz p"rri*"un dan saling menguntungkan, terufama d,engan negaraz Sosialis. Belakangan ini, disamping Indonesia, sudah banjak negaraz Asia-Afrika iang menentang Pasaran Bersama Eropa karena tindakan2 disk,riminasi kaum monopolis Eropa Barat ter,hadap negaraz bukan anggo,ta PBE jang sangat merugikan ,negaraz iang ekonominja terbelakang. Adalah samasekali tldak tepat fikiran sementara orang bahwa satuznja tiara runtuk mengatasi diskriminasi negaraz kapitalis, terutama PBE, jalah d,engan mengadakan sematjam asosiasi dengan PBE itu atau malahan untuk mendladi anggotanja. Ini berlawanan samasekali dengan tudjuanz menghapuskan sifat ketergan.tungan ekonomi kita. Dalam hubungan ini

perlu diperhatikan bahrva ide supaja Indonesia ber2t asosiasi 'dengan atau mendladi anggota PBE ter,njata mendiadi idamzan kaum kapitalis monopoli Belanda jang sedang berusaha untuk menjusup kembali kedalam ekonomi Indonesia.

Kalau dibidang olahraga sadia kita sudah be,rsembojan "games of the new emerging forces" (Ganefo), maka dibidang perdagangan iuarnegeri sud.ah lebih daripada semestinja diika kita bersembojan "trade with the new emerging forces". Sembojan ini dengan sendirinla tidak berarrti bahwa Ind,onesia seharusnja menghentikan perdagangannja dengan negara kapitalis. tetapi ia menggambarkan orientasi iang seharusnia dikembangkan dalam hubunganz dagang berdasarkan prinsip2 persamaan hak dan saling menguntungkan. Hanja perdagangan. luarnegerri jang berorientasi kepad.a "the new emerging forces" dan tidak pada "the old established forces" seperti jang berlaku sekarang ini, dapat merupakan sendi kuat bagi usahaz kita untuk mentjiptakan suatu ekonomi nasional jang benarz merdeka.

c) MENGIKTS HABIS SISA, X,'EODALISME

Demikianlah beberapa p,okok mengenai pelaksanaan Dekon jang chususnja berhubungan dengan tugas mengikis habis sisa2 imperialisme. Disamping tugas itu, Dekon d,j'ugu menetapkan ,tugas untuk mengikis habis sisa2 feodalisme sebagai rintangan strategis dalam 'tudjuan kita pada tahap pertama ini untuk membangun suatu ekonomi jang nasional dan demokra,tis. Memang benar demikian. Adanja sisa2 feodalisme jang masih meradjalela dalam ekonomi Indonesia bukan hanja merupakan dasar sosial daripada imperialism'e dan ole,h - karena itu memang sengadja dipertahankan dan dipupuk oleh kaum kolonialis Belanda * ia d.luga merupakan penghambat dalam membang,un ekonomi jang berindustri dimana sektor pertanian mendiadi basis iang kokoh dan bukan sumber kemiskinan dan penghisapan kolonial dan feodal seperti halnja sekarang

Dlika saja katakan bahwa sektor per.tanian (d.isamping perkebunan ) harus mendladi basis daripada ekonomi negeri kita, ini bera,rti bahwa sektor pertanian harus dapat menjediakan bahan2 pokok, crhususnja pangan. Sektor pertanian harus dikembangkan begitu rupa sehingga tidak hanja mampu untuk memenuhi kebutuhan dalamnegeri, melainkan dluga untuk d'apat diekspor-t dan dengan demikian rnenghasilkan devisen untuk membeli 6arang2 modal serta lainz kebutuhan industri. Selama sektor pe,rtanian belum mampu memegang peranan ini, negeri kita akan terus-menerus tergantung kepada imporl un8uk sebagian dari bahan2 pangan dan tidak akan bisa memperbesar daja penghasilannja supaja dapat mentjukupi kebutu'hanz kita dalam'masa pembangunan. -

Penghambat jang terpckok dalam mgntjapai tudjuan? ini jalah djustru ma-sih be,rtjokolnja sisa2 feodalisme, jang harus d.isap,u bersih itu. Sisa2 feodalisme jang pada go_- koknja beiupa sistim monopoli pemilikan tanah oleh tuanlanah2 merupakan sebab utama mengapa produksi pertanian dinegeri ki.ta masih san,gat terbelakang.

- _ Dekon dengan tepat menjebut Undang2 Perdiandlian Bagi-Hasil dan Undang2 Pokok Agraria sebagai landasan-landasan terpenting d'alam menanggulangi persoalan ekonomi. Kedua undang2 ini disokong dan dituntut pelaksanaannja oleh PKI. Un'dangz Perdland;ian Bagi-Hasil memberi kemungkinan hagi kaum tani trnlttk memperoleh sebagian iang lebih besar daripada hasil tanaman mereka, sedangkan Undang2 Pokok Agraria ditudiukan untu.k membatasi pemilikan tanah tuantanah?' I(edua Undang2 ini merupakan aiat jang pen'ting dalam tangan kaum tani, c,hususnja bagi tanimiskin dan tani tak bertanah, untuk mengturangi penghisapan feod'alisme. Adanja dua Undangz ini merupakan. lang'kah2 penting dalam memobilisasi kaum tani tuntuk berdluang rnelawin sisaz feodalisme dan untuk menuntuit langkahs iang lebih radikal lagi guna mengachiri samasekali sisaz feodalisme, jaitu melalui suatu landreform alag Pe!- ubahan tanah jang benarz rnengikis habis sisa? feodalisme.

Undang2 Pokok Agraria berbeda dengan Prog'rarn Agraria PXt. UU Pokok Agraria hanja bertud'juan r.rrr-tuk membatasi penghisapan feodal agar d'apat menguntungkan kaum tani, sedangkan Program Agraria PKI- menuntut pensitaan tanah tuantanarh se,rta pemb,agian tanah tuantanah itu kepada kaum tani, terutama tanimiskin dan buruhtani, dengan tjumaz.

Iarr$ sangat penting pada waktu ini jalah-runtuk rrendlamin supaja k.edua undangz tersebut d'ilaksanakan

Cengan konsekwen dan benar2 dapat diselesaikan pe23 laksanaannja tepat pada waktunja. Ternjata bahwa peIaksanaan Undang2 Pokok Agraria berd.;alan' dengan sangat lamba,t. Manipulasi banjak terdjadi, negara ditipu oleh tuantanahz dengan setjara formil mem-bagi2 tanarhz jang luas kepada anggotaz keluarga jarg bukan penggarap. Dari tanahlebih dan tanah2 lain seluas kiraz I djuta Ha jang harus dibagikan sebelum achir tahrun ini, belum l/o jang telah selesai dibagikan. Selain daripada it:u, tjara membagikan tanahlebih sering tidak sesuai d,engan penetapan undangz, sehingga jang menerima tanahlebi,h itu malahan seringkali adalah keluarga 'tuantanah sendiri jang bukan penggarap. Sem,uanja ini dimungkinkan, karena ooerasi iang d'idjalankan bukan operasi ,radikat. Selandjutnja perlu ditiatat bahwa sjaratz pembajaran sering sangat memberatkan kaum ,tani jang menerima tanahlebih sehingga dibeberapa daerah rnereka mera,sa lebih beruntung dengan pelaksanaan Undangz Perdjandjian Bagi-Hasil karena memperoleh bagian jang lebih besar dari hasilqja daripada dlika ,harus membajar tjitjilan untuk tanahlebih jang mereka dapat. Kaum tani ,telah menjambut baik pernjataan Menteri Agraria dan Pertanian beberapa minggu jl. jang mendlancliikan bahu,a pembagian tanahlebih dalam rangka UUPA, akan selesai dilaksanakan sebelum achir tahun ini. Bagi kaum tani tidak dlelas langkah2 apa jang akan diambil oleh Menteri, tetapi karena sesuai dengin kepentingannja, kaurn tani ,tefah menjatakan kesanjgupan? nja untuk berdjuang terus guna mendjarnin suksgsnja pelaksanaan UUPA tepat pada waktunja. Sikap ini adalah sansat sesuai dengan Dekon.

liampai sekarang masih banjak sekali rin.tangan jang , dialami kaum tani dalam perd,juangannja untuk melaksanakan kedua undang2 ini, karena ternjata bahwa aparatur pemerintahan di-daerah, jung diserahi tugas dalam hal ini masih banjak mewakili kepentingan2 ,tuintanah. Disamping itu, ka,tm kapitalis birokrat ternjata sekarang makin banjak terdyalin kepenting anznja dalam mernpertahankan sisaz feod,alisme sebagai sumber penghisapan bagi mereka sendiri. OIeh karena itu, kaum tani dalam per.djuangannja meiawan sisa2 feodalisme ,harus melakukan perdjuangan iang terus-menerus meiawan kaum penghisap besar, jaitu-kaum kapitalis birr:- krat, komprador d,an tuantanah.

Dalam hubungan dengan hal ini, memang dikalangan sardianaz tertentu terdapat pend,apat bahw-a pemilikan tanah feodal pada umumnja tidak merupakan persoalan di Ind,onesia dan dengan demikian mereka berusaha membantah pend,irian bihwa di Indonesia ter:daps:t sisa? feodalisme jang kuat. Kaum tani sendiri jang mengalami penghisapan feodal setiap hari tela,h' memberi d;awaban jang .tepat terhadap pendapat iang sanga.t keiiru ini dengan mengadakan berbagai bentuk' aksi terhadap tiuantanah. Saja berpendapat, ba,hwa para sard.lana dluga dapat memberikan sumbangannja jang berharga sekali dalam ikut mengadakan penelitian mengenai hubungan agraria, diliha,t baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial dan kebudajaan. iDengan demikian, para sardjana akan bisa ikut setjara aktif dalam pekerdlaan besar untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi. f]) PERANAN SEKTOR KOPER,ASI DAN

SIDKTOR SWASTA

Sebelum saja mengachiri bagian pertama dail tjenmah ini mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia, saja ingin memberi beberapa pendjelasan mengenai ketentuan Dekon jang menjatakan bahwa : ,,Dalam petdjuangan untuk menjelesaikan tah'ap nasional dan demo'ltratis ini, rnaka sud,ah tibalah waktunja untuk tnengerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi dan su)&s,td (nasional dan domestik) dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan 'u'ntulc meninqkatkan oroduksi dan menambah penghasilan Negara". (Lihat Delton, fasal 5). Ini berarti bahwa pada tahap pertama revolusi kita, ekonomi ,hams ter,diri dari .tiga sek'tor, jaitu sektor negan'a jang memegang posisi komando, sektor 'ltoperasi dan sektor r .SwaStd.

Umrumnja sudah ada pengertian jang boleh dikatakan merata mengenai posisi memimpin jang harus dipegang oleh sektor negara. Ir.rg masih sering kr-rrang dlelas jalah fungsi serta posisi d'aripada sektor koperasi dan sektor swasta. Adakalanja kedua sektor itu hanja 'dibedakan dalam arti bentuk-juridis daripada perusahaan jang bersangkutan. Koperasi sering d,ianggap sebagai salahsatu bagian daripada sektor su,asta; ba,hkan tidak sedikit ,,koperasi" jang sebenarnia adalah gabungan perusahaan2 srvasta jang menjalahgunakan nama koperasi guna memperoleh berbagai fasilitet.

Pengertian ini adalah keliru. Sekto,r koperasi djrustru mempunjai sua.tu fungsi tertentu jarg sangat berbeda dengan sektor swasta, )aitu untuk mempersatukan'Rakjat pekerdia menurut lapangan penghid.upannja masingz dan untluk meng,hambat proses diferensiasi anrtara pro- ,dusen-produsen ketjil, dan melalui persattuan dan kerdjasama ini Ra$at pekerdja dapat mengurangi penghisapan .tuantanah, lintahdarat,,tukang idjon, tengkulak d,an kapitalis2 atas diri mereka. Dengan demikian, sektor koperasi membantu Rakjat pekerdja, terutama kaum produsen ketjil untuk membela diri ter- ,hadap penghisapan feodal dan terhadap penghisapan kapitalis. Tugasnja terbatas pada mengurangi penghisapan dan bukan menghapruskannja. Penghisapan baru dihapuskan pada .tahap kedua, jaitu dalam ekonomi Sosialis. Tetapi sektor swasta dengan sendirinia tidak memprunjai tugas untuk mengurangi penghisapan, apalagi untuk menghapuskannja. Tugas sektor swasta jalah untuk.menghimpun "funds and iforces" nasional dan domes,tik dalam melawan imperialisme dan feod,alisme. Penghisapan masih tetap terdladl disektor swasta. Iung perlu bagi kaum buru,h jalah memperoleh atau memperIuas hakz dern,ckrasinja untuk membela kepentinganznja dalam batasz jang tidak merugikan perdjuangan melawan musuh bersama seluruh Rakia.t, jaitu imperialisme dan feodalisme.

Dalam rnenghainbat proses diferensiasi antara produsen ke,tjil, maka koperasi ,dengan de,mikian meng,hambat lahiraja kapitalisz baru a,tas kerugian mereka jang ekonominja l,ebih iemah. Diika ini berhasil, maka koperasi dapat membawa produsen2 ketjil langsung menudlu kekoperasi2 Sosialis setelah tahap pertama revolusi selesai. Demikianla,h fungsi daripada sektor koperasi pada tahap pertama, jaitu rtahap un'tuk menjusun ekonomi nasi,onal d,an demokratis.

Dengan pendjelasan ini, maka mendl'adi teranglah bahwa bentuk2 koperasi jang terpenting jalah koperasi kredit untuk melepaskan produ-sen ketjil dari tjengkeraman tukangz idjon dan lin,tahdarat, koperasi produksi untuk meningkatkan produksi pertanian, perikanan atau kerad;inan tangan, dan koperasi djual-beli untuk m€mbela kepentinganz bersama produsen ketjil dalam marketing dan dalam memperoleh bahanz jang mereka, perlukan bagi usaha2 produk.tif mereka. Koperasi, i^ng dernikian memegang peranan jang penting dalam usahaE nntuk mempertinggi produksi sehingga sangat sesuai dengan tudjuan Dekon dalam mengatasi kesulitans ekonomi dewasa ini.

Disamping itu, kaum buruh dan pegawai d.juga s?- nsa,t membutuhkan koperasi kcnsumsi guna melindungi kepenting anznja sebagai konsumen dan melawan kenaikan2 harga.

Demikian setja,ra singkat mengenai sektor koperasi pada tingkat revolusi sekarang. Sekarang beberapa penclielasan mengenai sektor swasta.

Ada oransJ jang merasa sangat heran mengapa PKI menjetud,jui a{anja sek:tor swasta, dan malahan merasa tjruriga, apakah ini bukan suatu tipumuslihat jang lihay. Perlu saja menjatakan dengan tegas disini bahwa PKI tidak hanja menjetudjui adanja sektor swas,ta (nasional dan domestik) tetapi mala,han mengand,jurkannja. Dan sikap ini bukanlah sikap baru bagi PI(I, ia merupakan sikap jang tegas dinjatakan dalam Program Umum PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI iang dilangsungkan dalam tahun 1954 dan jang kemudian diperktrat lagi oleh Kongres Nasional ke-VI (t959\, jaitu sbb. :

,,Eko,nom\i. Indonesia disamoing mengutamakan ekonomi sektor negara iang memimpin, tidak seharusnia menentang industri dan perdagangan iang dts'elenggarakan oleh kaum kaaitalis nasional, melainkan terus defigtan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis clan f eodal. Proteksi dan f asilitet h,arus cliberiltan kepada kapitaliss nasional, untuk berkembang d.alam batass iang tidak dapat menguasai kehiduoan Rakiat dan nega'r,a, da,n disamping itu elconomi ind'iutiduil Rakiat pelcerdja harus dibantu".

Menurut PKI, persoalannja dalam ekonomi Indonesia jalah b,ukannja bahwa terdapat terlalu banjak kapitalisz nasional atau pengusa,ha2 nasi,onal, tetapi sebaliknja, masih terlalu sedikia. Kaum pengusaha nasional .terutama mereka jang berusaha dibidang industri, harus diadlak untuk mengerahkan potensi2nja d,alam membangun suatu ekonomi jang anti-imperialis dan anti-feodal. Kauq pengrusaha nasional sangat berkepentingan dalam usaha2 untuk mengachiri sisaz imperialisme dan sisa2 feodalisme, sebab ke-duaznja merupakan halangan besa'r, halangan strategis, bagi perkembangan industriz nasional.

*f

Sisa2 imperialisme sangat membatasi perkembangan industri dalamnegeri karena kaum irnperialis berkepentingan untuk tetap memelihara negeri kita sebagai pa- :sdrEllt bagi ,hasil2 industri mereka send.iri, sedangkan sisa2 feodalisme merupakan penghalang terpenting da; lam menrtjapai kesatuan pasaran nasional jang stabil jang merupakan sjarat mutlak bagi perkembangan ind.ustri nasiohal. Oleh karena itu, setjara oblektif kaum pengusaha nasional, terutama pengusahaz industri memang ,dapat diadlak ikutser,ta dalam perdjuangan Raklat Indonesia melawan sisa2 imperialisme dan feodalisme itu.

Kaum pengusaha nasionai terutama dapat memainkan peranan jang penting dalam membangun sektor industri jang djustru sangat lemah sebagai akibat politik koionial. Dengan demikian, kaum penglusaha nasional d,apat membantu dalam menaikkan taraf produksi jang merupakan kuntji bagi kita untuk mengatasi kesulitanz ekonomi pada dewasa ini. Dengan adanja industri nasional jang giat, rnaka makin banjaklah bahanz mentah hasil kita sendiri jang akan bisa diola,h did,alamnegeri, makin besar kemungkinan untuk mengurangi import barang2 industri, dan makin luas lapangan kerdla bagi kaum buruh. Pada saat ini, menge,rahkan potensi swas- ,ta, seper'ti jang ditetapkan dalam Dekon, harus berarti chususnja membuka kembali kemungkinan2 bagi industri nasional jang sud,ah ada untuk mentjapai kegiatanz pada tingkat kapasitet penuh, mengingat bahwa ada perusahaan2 jang sudah ,terpaksa tutup atau bekerdla pada tingkat kapasitet jang sangat rendah karena kekurangan atau tidak adanja ba,han2 baku jang me,reka perlukan, iang terlalu sering merupakan oblek spekulasi, teiutama oleh kaum kapi.talis birokrat. Disamping itu, ia harus berarti pula melindungi industri2 jang sudah ada, membe'rikan fasilitetz jang llebih luas kepada mereka serta memungkinkan dibangunkannja indrustri2 bartt dengan mempergunakan modal nasional dan domestik.

Dalam menentukan sikap kita terhad.ap sektor swasta, selalu perlu diingat, seperti ditegaskan pula di,dalam Dekon, bahwa perspektif daripada Revolusi Indonesia adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme. Ini bera'rti bahwa sektor swasta harus memegang peranan sebagai pembantu sektor negara dan bahwa ia tidak mempunjai perspektif untuk berkembang mendjadi kapitalisme monopoli jang menguasai seluruh kahidupan ekonomi.

Mendorong perkembangan swasta nasional samasekali tidak beraiti rnembiarkan kapitalis? komprador jang hidup dari diasa2 mereka d.alam memelihara hubungan erat dengan'kaum imperialis, dan djuga tidak dimaksudkan un.tuk mernbiarkan kapitalisz birokrat jang djus'tnr merupakan salahsatu penghambat bagi perkembangan rnd,ustri nasional.

Selandjutnla, per}u dluga ditekankan bahwa kaum imperialis sangat menentang adanja sektor negara' jang mennirnpin didilam ekonomi kita, sudah dan akan terus berusaha un,tuk mendapatkan partner-partner mereka dalam sektor swasta guna melakukan penetrasi ekonorninja d,inegeri kita. Oleh karena itu, dari kaum pengusaha nasional sarigat di,harapkan semangat patriotisme' sernangat menolak un.tuk mernainkan peranan kakitangan imperialis, peranan menghambat penjelesaian Revclusi Agustlus 1945"

Sektor swasta nasional jang patriotik hanja akan bisa berkembang dlika diantara sektor i'tu dengan sektor negara terdapat hubungan iang erat dan iarg _saling membantu. Pemerintah membantu sektor swasta dengan memberikan fasilitetz, perlindungan, pesananz dan lain sebagainja, sedangkan sektor swasta mernbantu sektor Negira d'engan mengerahkan selurruh potensinja untuk rnembangun industri nasional, dalam rnempertinggi prodruksi naiional clan dalam menjediakan lapangan kerdla jang lebih luas. Perlu ada ketetapan jang djelas tentang bidang2 bergerak bagi su'as'ta nasional, tentano bidangz lang *una Jurg terbuka bagi swasta nasional dan bi- ,1rrrg mana jang hanja terbuka bagi negara sadja.-

Demikian beberapa pokok jang ingin saja kernukakan mengenai stra,tegi C.asar ekonomi I!donesia seperti ditetapkan daXam Deklarasi Ekonomi. rDari uraian ini, -dapat kiia sirnpulkan setjara kongkrit sebagai beriku'i : Usahas untu.k mentiaoai susunan ekcnomi iang anti'imperialis dan anti-feod"al, untuk mentiaoai susunan ekonomi iarg progresif', harus d'Llakukan dengan mengotbankdn ke' pei'tinganT mereka iang mewakili 'dan membela impe' 'rialism,e dan sisae fe,adalisme, iaitu denqan menqorbanlcan keoentinga'ne ^kaum. penghis'ao besar di-kaias dan c!1-desae, atau konqkritn.ia tuantanahz, kaoi,talisz birokrat dan k,aum komorador, dan dengan membela lcepenting' ans Rakiat. Kemamauan sesearang u.ntuk se'tiara i.chlas Can sungguh? melaksanakan Dekon harus diukur bard.asarkan lcesungyeuhannia d.alam melahukan tuqas ini.

il

fIALs JANG PERLU DIPERHII-'TIKAN DALAM MELAKSANAKAi\T KEBIDJAKSANAAN DJANGKA PENDEK

Did.alam bagian kedua daripada tjeramah ini, ingin saia mengemukakan beberapa pandangan mengenai hal? iang perlu meirdapat perhatian chusus daiam melaksanakan kebidjaksanaan diangka pendek. Per-tama2 saja ingin menekankan kepada tiga hal ;ang ,harus mendladi pegangan bagi setiap usaha Pemerintah dalam rangka kebid.laksanaan djangka pendek ini :

Pertayn6, langkahz iang dlambil tidak boleh berten- 'tangan, malahan harus sepen,uhnja sestrai dengan prinsip-prinsip aa.ti-imperialisme d,an anti-feodalisme, sesuai ,dengan strategi dasar ekonomi Indonesia, dan ini ber- .arti merealisasikarr tudjuan untuk membersihkan sisa2 :imperialisme dan feodalisme. Diadi, tidak bole,h meillperkokoh posisi ekpnomi kaum imperialis dengan dlalan :memb,uka pintu bagi penanamail mod,al monopoli asing setjara klasik a.tau setjara neo-kolonialisme.

Kedua, faktor jang paling menenflukan dalam meng- .atasi kesulitan2 ekonomi dewasa ini, dan dalam melaksanakan kebidlaksanaan dlangka pendek jalah usaha? untuk menaikkan tingka.t prod,uksi dengan berorientasi pada tenaga produktif jang pokok, jaitu kaum buruh ,dan kaum tani. Ini harus berarti bahwa ti,dak boleh ada tindakan, jur,g merugikan tenagaz produktif itru, karena :ini dengan sendirinja akan berarti bertentangan dengaa tudjuan untuk mentjapai kenaikan produksi.

Ketiga, usaha2 untuk mengatasi kesulitanz ekonorni "dewasa ini harus berdasarkan mobilisasi kekuatan dan potensi tRaklat dengan mentjiptakan keg,otong-rojongan nasional berpo,roskan NASAKOM disegala bidang, dan menggali serta mengexploitasi kekajaan alam Indonesia ,sendiri. Merehabilitasi semua po.tensi ekonomi jang ada .d,an mengg'unakan segala dana rupiah dan devisen jang

.ada atau bisa disediakan setjara efektif dengan men3C tjega,h pemborosan serta memberantas salahurus disegaia bidang ekonomi dan keuangan.

Dekon dengan setjara tepat mengemukakan prinsip jang harus dipegang dalam menghadapi persoalan2 ekonomi seperti inflasi, kekurangan devisen dsb. dengan menga.takan sbb. : ,,Keadaan iang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai m,asalah lan,q berCl:d serudbi, '\eb,ih? ,tidak munglcin kita atasinia h.anja dengan tindakan mo'neter konuensionil belaka. Sebalilen.ia,'tidak ada dialan mudah iang dapat menganskat kita dari impasse sekarang ini, ketju,ali atas dasar menggerakkan segenap ootensi dan Ttslcuz,tan Rakiat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasianal kita". (lihat Dekon, fasal 13).

Dengan demikian iDekon dengan tegas men,olak pandangan sementara orang, termasuk pula ahli2 ekonomi Indonesia tertentu jang masih berpegang pada teori2 Iiberal atau burdjuis, bahrva kesulitanz 'ekonomi jang kita ,hadapi sekara,ng adalah merupakan suatu "vicieuse cirkel" a.taru lingkaran jang tak berudjung-pangkal. Pandangan ini sa;'a anggap sangat perlu mendapat perhatian sardjanaz progresif, terutama sardjana2 ekonomi. Berpegang pada pand,angan "vicieuse cirkel" berarti be,ranggapan ba,hrn a satuznja .tjara untuk mengatasi kesulitan ekonorni dewasa ini jalah dengan mengunCang penanaman mod.al serta ,,ba,ntuan" ekonomi dari negara-negara imperiaiis. Berpegang pada pandangan "vicieuse cirkel" berarti beranggapan bahwa hanja tindakan-tindakan teknis-moneter jang drastis sadja jang akan mampu mengachi'ri keadaan kritis pada dewasa ini, jaitu tindakan' jung merugikan Raklat d,an menguntungkan modal monopoli asins karena memperkuat posisi doiar didalam ekonomi kita.

Slkap jang diambil didalam Dekon seperti saja kutip diatas merupakan dasar jang kuat bagi usaha2 menjelesaikan kesulitan2 ekonomi sesuai d.engan semangat patriotisme, sesuai dengan penolakan dan perlawanan terhadap neo-kolonialisme jang selalu siap pada setiap saat untuk ,,membantu" kita keiuar dari "vicieuse ci,rkel" dan dengan demlkian memasukkan kita kedalam perangkap mereka.

Kebidlaksanaan d,langka pendek pada pokoknja berkisar diseki.tar usahaz un'tuk dengan selekas mungkin rnenjediakan pangan jang tjukup, terutama beras, dan untuk menjediakan balran2 baku dan penolong se{1 spare-p&rts bagi industri dan sektor pr,oduksi. Dua 'hal ifr.r d.ifen.tukan-sebagai prioritet utama dalam d;angka waktu 2 tahun ini. Dekon dluga menetapkan bahwa dua hal tersebut harus dibialai dengan kekuatan kita sendiri, dan hanja ,,bilamana itu tidalc ,Tngntiukupi, maka barulah ditiarika'n kredit! luarnegeri dengan siaratz sesuai d.engan ketentuanT dalam Ketetaoan MPRS No. II, tahun 1960" (lihat Delcon Iasal 30).

Ada fihak jang menarik kesimpulan bahwa Dekon rnerupakan sematJam program 2 tahun. Ini samasekali tidak benar. Kesimprulan sematjam ini menundjukkan bahwa Dekon satmasekali tidak difahami. Dekon adalah merupakan program tlntuk rnenjelesaikan Revolusi Indcrneiia tahip pertama. Prograrn untuk menjelesaikan sesuatu revoiusi dengan sendirinla tidak bisa dlika't dengan w-aktu. Ini teigantung seluruhnja dari keadaan chlektif serta imbangan kekuatan.

a) TENTAhIG "IRON STOCK" BERAS

Dekon menetapkan ba,hw.a ,,Pemerinfrah harus fftefft' punia.i dan menguasai 'iron stock' beras" _(fasal 30). Ini' pada pokoknja berarti bahwa Pemerintah ha,rus dapat *eng,rusai pelsediaan dan distribus.i belqs pada uffiumnia. Maksud-tudjuan "iron stock" jalah untuk dqRat nienguasai pasaran beras guna mentjegah kenaikan harglnja. "Iren stock" dipergunakarl untuk mengac,hiri perdagangan gelap beras dan untuk memu,ngkinkan seiuruh Ralilat membeli beras jang dibutuhkannja dengan harga resmi. Dladl, maksiudnja jala,h untuk menurunkan kembali ongkos2 hi,dup jang sudah sedemikian tinggiitu.

Karena hal ini merupakan sesua'tu jang pe,rlu diselenggarakan dengan segera, maka usaha2 kearah tudjuun irri harus meliputi tindakanz djangka pendek untuk dengan segera menaikkan pr,oduksi pangan, terutama beras. Haljang demikian memerlukan fasilitet2 sgg.erq kepada kaum fani, untuk membantu usaha2 produktif mereka, dan terutama mendirikan Dewanz Produksi dinlana kaum tani jang terorganisasi diikutsertakan. Dalam rangka ini pulJ, perlu segera diambil tindakan2 untuk mlngachiri rin,tan ganz jang dihadapi oleh kaum tani, crhusuJnja rrintangan2 iung timbul karena penguasaz daerah jang berwatak feodal atau kapitaiis birokrat.

Surnber "iroii stock" beras jang paling tepat jalah t{ari prodr"rksi bei:as dalamnege,ri dan ini dengorr s€fldirinla berrarti bahrva disamping usaha2 untuk mensukseskan 'target kenaikan produksi padi harus pula diad,akan penindjauan kernbali setjara seksama mengenai pembelian padi pemerintah jang mengaldmi kegagalan dalam tahun jang lalu.

Karena kesimpan$siuran jang sangat meradlalela dibiCang statistik maka kita menghadapi kenjataan bahwa angka jang d'apat ,dipertjaja mengenai produksi padi" dalam tahun 1,962 tidak ada. |ang ada jalah angka Biro Pusat Statistik jaitu 17.8 diuta ton, angka Komisi Dluned (Menteri Research Nasional) ;aitu 18.3 dluta tcn dan angka Departemen Agraria dan Pertanian 19.8 djuta to,n dan 20.1 dluta ton. Entah jang mana jang benar, tetapi jang djelas jalah bahwa dari semua angka ini tid,ak ada satu jang mentjapai target p,roduksi padi untuk tahun 1962 sepertr jang ditetapkan cleh MPRS, jaitu 20.4 d,j,utu tou. Program "self-supp,orting beras" telah diakui suatu kegagalan dan Padi Sentra ternjata telah mendiadi sentraz korupsi dan ketidakberesan ja,ng sangat merugikan.

Saja berpendapat bahrva bidang statistik masih d,ihinggapi kesimpangsituran serta tjaraz mengumpulkan statistik ternjata masih berdas.ar metodez kaum kolonialis Belanda dulu dengan samasekali mengabaikan pengalaman tenaga2 produktif sendiri, chususnja kaum tani dan kaum bu'ruh d,i-pabrik2. Hal jang tidak rr€- muaskan ini patut raendapat perha.tian jang serius daripada sardjana Indonesia. Perentjanaan dan penelitian tanpa statistik adalah laksana membikin kuwe tanpa bahanz. Tetapi lebih tjelaka lagi jalah perentjanaan dan penelitian dengan statistik iang salah. sebab perentjanaan d.an penelitian sematjam itu dapat dipastikan akan meleset dari sedlak semrula. Mudah2an para sardlana akan berhasil dalarn ikut mernperbaiki keadaan iang tidak memuaskan dibidang statistik ini, dan akan mengadakan penelitian ber-sama? dengan tenaga2 produktif, untuk mengumpulkan ba,han2 sta.tistik jang benar, chususnja dibidang produksi pangan. Ini akan merupakan suatu sumbangah kongkrit jang sangat bergtrna bagi pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.

Seperti halnja dengan program kenaikan prod,uksi padi, maka pembelian padi pernerintah d juga telah mengalamj kegagalan, karena "kaum tani sebagai p,r * - dusen padi ternjata tidak diad;ak untuk berund-ing melgqnai penetapan djatah jang masukakal ,dan mengenai larga -jang pantas. Sedangkan pada umumnja tidaL didlalankan usaha2 untuk melaksanakan pembajaran denga_n tja!?z jung mud.ah dan tjepat. dengan disertai usahaz efektif dalam membantu kaum iani untuk rnembeli kebu tuhanznja dengan harga pantas, seperti mfualnja garam,_ ikan ssin, minjaktanah, tekstil, alatz pefia* "nian, pupuk dan sebagainja. Dibeberapa dae,rah Peme* rintah belum melunasi hargaz padi jang dikumpulkaa dari kaum tani.

Pada pokoknja, kegagalanz iang dialami dalam mentjapai kenaikan produksi beras dan dalam melaksanakan pembelian padi pemerintah disebabkan karena usaha2 itu tidak didasarkan setjara kokoh pada tenaga produktif disektor ilerrtanian, iaita kaum tani. Saja be"rp'endapa,t, bahwa lebihz daripad,a d;-bldang2 lain, ketentuan Dekon mengenai mutlak perlunja ,lrnenggeralc* kan segenap potensi dan kelcuatai Rakiat" harui-aiaiuIankan denga_n konsekwen dibidang produksi pangan, chususnja pqdi. Potensi d,an kekuatin-Rakjat akan Lisa digerakkan dibidang pertanian djika kepentingans lcaum tani dibela dan kepentinga,nt kaum taantanai serta kapitalis biroltat diko,rbdnkan. lni merupakdn hal iang sangat urgen, ini merupakan sjarat mutlak untuk mentjapai lenaikan produksi, untuk mensukseskan program pembelian padi d.an untuk mendjamin adania tiron stock" beras ditangan Pemerintarh. Perlu diiekankan bahwa satu2nja djaminan untuk mentjapai sukses ,dibidang produksi pangan jal1h djus,tru dengan rnengikis habis sisaz feodalisme ifu. Dengan d,emikian dielaslah kiranjabetapa satunja tugas mLngatasi persoaian pa* ngan dengan tugas menjelesaikan tuntutan2 revoiusi pa4a tahap sekarang ini, tahap nasional demokratis. 'Dalam hubungan dengan tugas untuk menguasai

suatu "iron s.tock" beras ada beberapa tafsiran jang mengartikan lrul ini sebagai andjuran runtuk memperbesar impo,rt beras sebagai satu2nja dlalan *e*peroleh beras itu. Saja tidak membantah bahrva dalam kead.aan jurrg sangat mendesak dimana terdapat' kekurangan2 beras sehingga mengganggu kelantjaran rod.a ekonlmi, maka import _beras mend;ad,i suatu kehaiusan. Tetapi

rnenggantungkan diri pada import beras sadya tidak mL34 \ rupakan dlalan keluar jang tepat. Malahan dlika perhatian terlalu banjak diarahkan kesana, sektor pertanian kita sendiri dapat mengalami kerugian2 besar. Setiap kali Pemerintah mengimport beras, ini berarti suatu kegagalan dibidang produksi dalamnegeri, karena masih terlalu banjak ,devisen digunakan untuk keperluan konsunatif sehingga mengal$ankan sektor produktif. Kita semua mengetahui bahwa dalam waktu achirz ini import be,ras telah mentjapai volume jang sangat besar, ' jai.tu 1,3 dluta ton dalam tahun iang lalu. Apaka,h dengan demikian persoalan pangan telah d,iatasi ? Samasekali tidak I Malahan sebaliknja ! Volume import beras .telah mentjapai rekord dalam tahun 1962, tetapi kekatjauan dalam persediaan dan distribusi beras d,juga telah merltjapai rekord dalam tahun itu !

Dalam hubungan dengan persoalan ini, saja ingin pula menjebut suatu pendapat jang sangat kelirru tentang pengarruhnja sesuatu inflasi terhadap pertanian. Menuru.t a,hhz ekonomi tertentu, sesuatu inflasi dianggap hanja merugikan golongan' jurrg berpenghasilan tetap, jaitu kaum buruh dan pegawai, sedangkan tenaga produktif dibidang pertanian tidak mengalami kerugianz karena, katanja, harga penghasilan mereka selalu disesuaikan dengan kenaikan ,harga iang :teridjadi dalam rangka inflasi itu. Teori ini dipergtunakan' un,tuk In€- njebarkan ide bahwa kaum tani Indonesia tidak mengtrlami kesulitanz sebagai akibat inflasi pada saat ini.

Pandangan ini adalah sangat keliru dan samasekali rnengabaikan kenjataan bahwa d,isektor pertanian kita masih ter,dapa't sisaz feodalisme jang beyat. Seandainja halnja memang demikian, saja rrasa Rakiat Indonesia jang lk. 70% ,hidup dari pertanian, tidak akan begitu berkebera,tan d;ika terdjadi inflasi sebab, menurut teori itu, jang rugi hanja sebagian ketjil sadja.

Pandangan ini hanja berlaku terhadap tuantanah'dan taukaja, tetapi samasekali tidak berlaku terhadap kaum tanimiskin dan me,reka jang tidak mempunjai tanah samasekali, jaitu buruhtani, sedangkan dlumlah tanimiskin dan buruhtani djustru meliputi bagian terbesar daripada mereka. jang hidup didesa. Tanimiskin dan buruhtani mengalami kesulitanz jang amat besar karena ,hampir semua kebutuhan mereka harus.d,ibeli, termasuk pula beras. Kanm tani dipedusunbn di Dlawa dan Madura telah mengalami kenaikan harga jang sangat be-

'35 rat sekali sedlak tahun 1960 seperti jang dapat dilihat dari index harga 12 barang makanan pokok dan barangz tekstil didaerah pedusunan, sbb. :

Disarnping itu, sistim distribusi barang sandangpangan jang sedikit atau banjak mrulai berdlalan dibeberapa kota besar, walaupun dengan berbagai kematjetan, samasekali tldak didlalankan di-desaz. Kaum tani djuga mendladi sasaran tengkulakz lama d.an 'tengkrulakz baru alias kapitalis2 birokrat jang dengan tepat sudah dinjatakan oleh kaum tani sendiri sebagai ,,tikus kaki-dua".

Kaum tani djuga mengalami kesulitan2 lang sanga't besar karena makin rusaknja seluruh aparatur pengangkutan termasuk dlalana. Ada berita misalnja disalah* satu daerah di Sumatera Selatan iang banjak menghasilkan bahanz hasil' eksport bahura s{taznia'tjaru jaig tinggal untuk mengangkut hasil2 mereka itu jalah dengan tenaga manusia sadia.

Teori, atau lebih tepat dikatakan ,,dongengan" mengenai tidak ruginja kaum tani d,iwaktu inflasi ini, s€- benarnja hanja meneruskan kebohongan jang suka disebarkan oleh kaum kolonialis Belanda ,dulu -bahwa Rak;at Indonesia umumnja tidak menderita diwaktu krisis ekonomi karena selalu bisa ditampung olele desa. Orangz atau sard,jana' iung masih pertjaja pada dongengan2 ini perlu ,,turun kebawah" untuk melihat dengan mata kepalanja sendiri betapa kemelaratan didesaz pada saat ini.

Inflasi djustru memperkruat posisi ekonomi kaum tuantanah dan kaum penghisap lainnja di-desa2 dan membikin leblh berat lagi kehidupan kaum tani, terrutama tanimiskin dan buruhtani. Kenjataan ini harus diperhitungkan dalam menetapkan langkah2 untuk menaikkan produksi pangan.

Tudluan kedrua d'aripada kebidjaksanaan diaTg}l pendek jalah untuk ,,miniemputnakan apatat, ptoduksi ianq aCa, untule mempertahankan dan mempefiinggi 'tinfikat procluksi fft'o.s& iekarang ini". Tug?lini, disrmpi"S tugas untuk nrenjediakan "iron stock" beras, diir;utat u" harus d,ibe-ri prioritet utama dalam waktuz tihun ini. Kedua ,tugas ini dimaksudkan ,,sltPdi& dapat memperbesar daja-p/odulcstnia, sehi-ngga denga,n demt- '!ciandidalam wak'ti djangka pendelc' itu dapat didiamVln bertambahnja pereda. an barang didalam rnasi-arakat se* bagai imbangan d,aripada beiedarnia u,ang" {Dekon, fasal 30).

Penegasan ini berarti bahwa prinsip -pokok ciaripada Dekon -d,alam menansgulangi kesulitanz ekonomi jalah untuk mentjapai kenaikan tingkat produksi. Penegasan ini adaiah iangat penting dan 'harus didja-4ikan dasar bagi setiap iangkah jang mau diambil. Kongkritnja, p,rinsip ini berarii bahwa pada pokoknla, mulai dengan diut;apkannja Dekon, sdtiaP tindakan dibi,ding ekonomi dan'dibidahg politik pada umumnia harus ditindlau dari sudut: apaliah tindakan itu mendorong produksi atau. kah sebaliknja, menghambat produksi; apak-al1 tindakan itu menguntrungkan tenaga2 produktif, ataukah sebaliknia, meiugikan tenaga2 produktif. 'Dekon inenetapkan bahwa usahaz untuk memuli,hkan

aparat produksi hutut pada tingkat pertama diptlsatkan kepada nnemperlantjar kembali persediaan _spare-parts dan bahanz baku/penolong. Sudah diketahui setjara umtum betapa sektor industri serta sektor pengangkutan rnenghadapi kematje'tanz jang sangat mendalam gtdl saat ini fra.em kekuranganspare'parrts dan bahang baku/penoiong. 'Walaupun tldak ada suatu angka.jang menjeiuruh mengenai tingkat .produksi disektor industri padi umumnja, Jala rasa tidak ber-lebillzan fiikadiperkirakan ba,hwa industri d,alarnnegeri pada saat sekarang hanja bekerdja rataz 2570 daripada kapasitet penu-hnja'

Adalah suatu kenjataan bahwa negeri kita masih sangat tergantung kepada luarnegeri untuk persediaanx =irr"-puits dari balianz baku/penolong, walaupun da' pat di'ketahui pula bahwd bukan hanja pars-ed'iaan bahan-bahan baliu dari luarnegeri jang mengalami' kema37 tjetan-kematjetan de*Js, ini. Pun barhan2 baku jang terdapa[ didalamnggeri_ sangat kurang, atau distribuiinyi matjet ka1e3a_ didiadikan ob;ek spekulasi. Sedangkan dimana telah diambil tin,dakanz jang dimaksudkan uituk mengatasi kematj elan? dan ketidakberesan itu, seperti misalnja d,engan sistim pengawasan ban2 lang barui ini, leyiata mempunjai efek iang djustrru sebaliknja, jaitu Iebih.,mematjetkan bidangz iaig sudah demikian' *atletnja itu.

Ketergantungan sektor produksi kepada luarnegeri untuk spare_-par'ts tersebut berarti bahwa tugas polok daripada sektor import pada de'nvasa i,ni, harui d;tekanlcap Rada melajani kebutuhanz tersebut. Disamping pembelian bahanz konsrumsi pokok jang masih harus alimport, sektor import harus dikerahka,:, c,hususnja untuk mendatangkan kebutuhanz sektor produksi. Dalam hubun$an ini, Dekon djuga menegaslian bahwa ki,ta harus ,:Algura?gi sediault mungkin import bah,ans lux" (Delcon, fasal 30).

Saja anggaphal ili sangat penting d,alam rangka mendjaga kebebasan kita di6idang import bahanz biku {T rpule-parts. Telah diketarhui 6ahwa kaum imperiaiis AS, Belanda dan lainz telah siap untuk ,,membantu'" kita dalam mengatasi kesulitanz - spare-parts tersebut. Misalnja, ,dalam - bulan Februari ibt, ielah ditandatangani persetudj,uan kredit dengan AS sebesar $ lV dju.ta chususnja untuk spare-partJdan bahan2 penolong. Kaum imperialis ternjaia melihat bidang ini sebagla . sua'tu kemungkinan jang baik untuk rnen[ikat ekono]mf kita setja,ra lebih efektif kepada ekonoml rnereka dan untuk mengabadikan posisi mereka sebagai sumber barang-barang .keperl,uan industri. Ini berarti bahwa, lebihs ,{isekto-r ini, kita harus berusaha untuk membialai import barang2 tersebut dengan penghasilan devisen'kita iendiri dan sediauh mungkin tldak dengan kredits dari _ yegaruz kapitalis jang diser,tai sjarate jang merugikan Indonesia

_ Disamping kekurangan impbrt, persediaan bahanz baku/penolong djuga sangat dikatjaukan karena berbagai penie\wengan dan korupsi serta manipulasi dibidang -diQtribirsi. Benang mend;adi objek koiupsi dan manipulasi, ban mobil mendiadi ,obyek korupsi dan ma* niprulasi, semen mend;adi obyek korupsi dan manipulasi. Ja, tak ada satu bahanpun jang tidak dikorupii dan ctiuranipulasi oleh kaum kapitalis birokra,t. Ini berarti bahwa tindakan2 untuk memberantas korupsi dan rneritul tukangz salahurus adalah sangat orat hubungannja dengan tugas runtuk menaikkan tingkat produksi.

c) DEKONSENTRASI DALAM SOAL I,fANAGEMEM

Salahsatu ketentuan dalam Dekon-.(rng perlu lrleodapat perhatian jalah mengenai akan dlpdakannia dekonsentrasi dalam management. Hal-ia{ dikemukakan karena dirasakan betapa kurang baik berdjalannja pengurusan atau management padB saat ini chususnja didala.rn perusa,haanz negara, sehingga salahurus itu sangat mengakibatkan kematjetanz disegala lapangan.

Mernang d,apat dimengerti bahwa diika ,,sistim managemerit" terlalu terpusat, rnaka ekonomi kita jang meliputi suatu daerah jang sangat luas dengan djaringan komunikasi jang pada umumnja sangat kurang, akan menghadapi berbagai kesulitan dan kematietan. Salahsailu prinsip jang sangat penting dalam hal pengurusan ekonomi sektor negara jalah supaja mereka jang bertanggungdjawab terhadap satu perusahaan atau didalam satu perusahaan tenhadap satu bagian, tjabang atau daerah, dibeli otoritet atau wewenang serta 'tang' gungdjarvab perseorangan jang tjukup karqna hanja derrgan dernikian, perusahaan ataru tjaba;ngz jang bersungk,rtan akan bisa berdjalan dengan lantjar. Tentu- .rLja, tanggungd,lawab tersebut halus_ sepenuhnja dilaku- 'kan sesuii dengan garisz atau kebidjaksanaan umum dan ti,dak boleh diartikan sebagai ketentuan jang membuka kemungkinan bagi orangz tuntuk setjara s€-suka.Znja menentukan langkahz iang bersifat kedaerahan jang sernpit ataw hanja* menguntungkan kepentingan pribadi si-rnanager sendiri"

Dalam menetapkan pe,rlu adanja dekonsentrasi dalam nranagement, Dekon dengan tepat menekankan ba'h'wa ini hirus didjalankan ,dengan tidak mengorbrykg.? Ind"anesia seba'gai suatu kesafuan ekonomi dpn polfrtik", bahwa dekonsentrasi itu d,imaksudkan. berlaku hanja ,"trt€txg€r?ai sesuat,u hal, iang hania mengenai daerah a'tau wilajah tiabang itu semCiri", dan bahrva dekonsentrasi tni ,,ttdai berirti ntengorbankan sentralisasi dalam perentjanaa,n (planning) dan pengawasan (control) tetachir, iang ad.a ditangan fihak pusat". Dluga ditekankan

g'

bahwa ,dekonsentrasi dalam management tiCalc dim,a* sttkkan da'[.am otonomi lolcal" (fasil 241.

Sjaratz ini memperli,hatkan dengan sanga;t dlelas bahwa dekonsentrasi hanja d,i.tud;ukan kepada mentjapai efisiensi dalarn mendlalankan perusahaanz dan dimaksudkan untuk mengatasi kesulitanz teknis karena keadaqn geografis serta kekuranganz perhubungan jang te'rdapat .pada saat ini. Dekonsentrasi samasekali -tidak boleh m€ngrulangi kesatuan ekonomi d,an politik nasional dan oleh karena itu sangat berten:tangan dengan usahaz laum separatib chususnja kaurn pernberon,tik PRRIFerraesta beberapa tahun jang lalu jang memang sengadla mempergunal<.an keluh-kesah Rai<;at di-dalrah2 tertentu serta .kesulitanz komunikasi antara daera,h dan pusat. unfuk menliapai maksud2nja jang dlahat dalam menghantjurkan Republik Kesatuan kita"

P*:l-" saja kemukakan pula bahwa penetapan mengenai d,ekonsen;trasi itu tidak berarti bahwa salahurus 6anja terdjadi karena management terrlalu banjak ,dipusatkan di Djakarta" Ketentuan Dekon ini samasekalitidak mengurangi konstatasi bahwa faktor 'terpenting dalam Bengiurusan jalah man.usianja, dan bahwa kLsulitan2 jang dialami oleh_ perusahaanz atau bank? negara dielaera,h pada pokoknja disebabkan oleh karena-banjaknja orang j-urg salahduduk. Dari pengalarnan ,dapat diketahui bahwa banjak sekali pemimpins perusahaanz negara -didaerah merupakan oqangz jang tidak tjakap, jang tida! fju-diur dan lidak _Manip,oliJ sehingga mereki mudah diperalat oleh kGla-nginz tertentir'' unttrk kepenting anznja sendiri.

Kalau seandai.nja salahdud:ri* dan salahurus hanja menimbulkan inefisiensi dan kelaiaian, mungkin tidak sebe,rapa dlelek pengaru,hnja terhadap ekonoiri. Tetapi jang kita h_adapi jalah salahduduk dan salahurus irng mengakibatkan pensalahgunaan kekajaan negara, pentjolengan, korupsi dan perdborosan setjarabesaizan, Karena itu, salahduduk dan salahurus, apalagi ditempattempat jang djauh ,dari pengawasan pusat, liarus segera djachiri.

Dekonsenlrasi pengurusan atau management berarti bahua lebi,h,daripada sebelumnja, faktor manusia harus diperhatikan. D;ika orang2 jang tidak tlakap dan tidak dludlur membikin segalanla katlau ,dalam rteadaan dimana pusat rnempunjai wewenang iang besar, orangz itu akan lebihz sangat membahajakan dlika mereka diberi wewenang jang luas. Dapal kita balangkan bahwa dekonsentrasi bisa berarti suatu ,,za$tatt emas" untuk tukangz salahduduk dan salahurus itu.

Dekonsentrasi harus berarti bahwa lebih daripada sebelumnja harus segera dilakukan rituiing, sesuai dengan apa jang ditetapkan dalam Dekon,

d) PERUBAHAN' DALAM SISTIM PERPADJAKAN

Apa jang ditetapkan d,alam iDekon mengenai perpad;akan merupakan suatu kernadjuan jang sangat penting. Dekon menolak sistim perpadlakan jang lama karena sistir5"r itu berpokok kepada padlakz langsung dan tidak langsung jang pada umumnja sang{ memberatkan R.akjat. Sistim perpadjakan itu jang. sa$pai saat ini masirh tetap berlaku, merupakan satu alpek jang tak krisa dipisahkan dari sifat ekonomi'kita sebagai ekonomi iang tergantung, dimana eksport dan irnport memegang peranan jang menen^tukan, dimana keuangan nega,ra masih bersandar kepada padlakz langsung dan tidak langsung se-motaz. Malahan perpadiakan rnasih dianggap oleh ahliz ekqn.omi tertentu sebagai ,,instr.umen pemban$unan jang rutarna", Dekon menetapkan tiga prinsip baru mengenai perpadjakan, jaitu ,,(r) untuk membtedkan d,orcngan kepada inisiatif produsen gulna mempedluas rlam rnemoerbesar produksi mereka; (b) untuk rneratakan akumulasi modal da'lam Bembangunan s'etjara keseluru,han. dan (c) untuk rnenciapat liepastian supaia perusaha* an-per&sahapn Negara merupakan sumbe,r terpentingy dalam m,engurnpullkan modal guna per,tumbu,han selan.* djutnja", ({asal 271.

Prinsip pertama,dalam mengubah sistim perpadjakan harus mene'tapkan politik pad;ak jang berpegangan pada prinsip dari Rak;at kembali ke Raklat dan dengoil sendlrin;a politik fiskal pad,a umumnja tidak boleh merghambat kegiatan p,roduksi dan menambah berat beban penghidupan Rak;at. Politik keruangan harus mengabdi pada prod'uksi dan tidak sebaliknja seperti halnja sekarang ini dimana produksi mengabdi, atau lebih'tepat, dikorbankan karena politik kouangan dan fiskal jang keliru. Sampai saat ini, tjaraz jang dipergunakan untuk memperoleh kenaikan penerimaan negara jalah melalui kenaikan tarif padjak, kenaikarn ,harga dan dluga n€talui matjamz padlak baru, seperti komp,onen harga, meerwinst dsb. Tiaraz jang demikian itu biasanja dibenarkan, dluga dalam textbookz mengenai politik fiskal kapitalis, karena administratif gampang; tetapi segi iang paling gampang dari tiaraz itu bisa pind,ah efeknja kepada para konstumen, jaitu Raklat, terutama , Raklat pekerdja" Kenaikan pendapatan pad;akz langsung dan tidak langsung harus ditjapai butr<an dengan tjarra itu melainkan melalui perkembangan ekonomi jang sehat. Bertambahnja kegia,tan ekonorni dengan sendirinja akan bertambah penerirnaan negara dari padlak.

Penegasan Dekon bahwa usahaa untuk menaikkan penghasilan negara harus berpegang pada prinsip untule ,;tid,ak rnenambah beban Rakj,at banjal<" (tr)ekon, fasal 31 ) berarti bahwa keputusan jang dikeluarkan oieh' Per* usahaan Listrik Negara hanja tiga rhari sesudah Dekom diutjapkan, iaqg menaikkaq tarif listrik dengan 30001,: " sangat berten:tangan dengan Dekon. Ini mempertrihatkan betapa perlu dilakukan perdjuangan jang terus-menerus untuk rnendjamin supaja Dekon dilaksanakan setjara konsekwen dan untuk melawan setiap tindakan jang tidak sesuai dengan prinsip2 Dekon.

Politik perpadjakan jang memberika.n do,rongan ke* pada inisiatif produsen djuga berarti bahwa bagi ffie* reka (pengusahaz swasta) jang bersedia mempergunakan kelcajaary{a setjara produktif (dlbidang produksi} perlu diberi|<an-'keionggaranz pad;ak serta lain2 fasiliter tuntuk berkehrirang, karena kemudian, djika tingkat prodr.rksi telah meningkat maka penerimaan clari mereka r:relalui padlak akan mendladi lebih besar daripada sebeium usahaz produktif itu diruulai, Ketronggaranz itti dapat rnerupakan doro,ngar"r penting bagi kegiatanz prod,uktif setjara umtum.

Prinsip kedua jang ditetapkan dalarn Dekon, jai'tu untuk meratakan akumulasi rnodal, merupakan prinsip jang sangat penting" Karena padlak? pada saat ini untuk sebagian besar didapat dari Rakjat, maka d,engan sen= dl,rinla akumulasi modal adalah sangat tidak merata dan sangat mem.beratkan Rak;at" Oranga jang mernperoleh keun'flunganz besar dari inflasi bisa mengrhindari pem* bajaran padlak bukan hanja karena kehtllkan mereka send,iri tetapi djuga karena sistim perpad;akan pada saat in-i memang tidak menampung tambahan? besar dalam.kei<aj-aan ses€o,rElflg. Selain daripada itu, padjakz jang diambil dari Rak;at djusrru achirnja lebih trl"'?npe$aja orangz itu, jaitu uangnja keluar dari kan'tongt Rakjat jang begitu tipis untuk masuk ke-kantong2 OKBz iu"g^{t{ahbegitu gernuk. Prinsip, dari Rakiat bekerdia ke OKBg harus {gurr'ti dengan dari Rakjat 'pekerdja k-eyplli kep;a41a \ik1at pekirdla, dan dilga, selama OKB2 masih ada di-,tengahz kita, dari OK'Bv" ke Rakjat ryk-erdlq. Keadaan inflasi sudah pasti sangat merugikan Rakiat karena -hqlgl barangz melondlak dengan tjepat, penghasilan riil Raklat makin tertekan* rendlh. Kuu* kapitalis birokrat, modal monopoli asing, semuanja bertambah -untung_ dan kaja dalam keadaan inflasi sedangkan rRakjat pekerdja ber,tambah miskin dan bertambih papa-sengsara.

_ Dengan demikian Raklat pekerdya memikul dua beban jang sangat berat, jaitu keadaan inflasi itu sendiri Can disamping itu sistim perpad;akan jang sangat tidak noerata, sedangkan OKB2 samasekali bebis daii beban2 itu.

Keadaan jang demikian djuga terdapat di.desa2 diFa$a Uuantanahz_ menerima penghasilan iang .semakin besar d,engan adanja kenaikan harga ,hasil -bumi, sedangkan _penghasilan mereka itu umumnja terlepas dari padiak. Sebaliknla kaum tani bertambah miskin

Prinsip ketiga dalam Dekon ,dalam mengubah sistim perpadlakan sebenarnja merupakan kuntji -bagi politik fiskal didalam sesuatu ekonomi nasional dan demokratis jang. mau kita bangun, Sektor ekonomi negara ilrarus men_diadi sumber terpenting bagi pendapatin negara. Ini harus di.tjapai rnelalui kenaikan kegiatan atau intensite.t perusahaans negara diberbagai sektor dan tidak melalui kenaikantarifi. ataru harga. Dengan dernikian setingkat demi setingkat sumber pendapatan negara dan pembialaan pembangunan bisa kita kurangi daii sektor perpadjakan jang _sekarang meliputi Iebih dari 30 d,jenis matjam padlak dan mengubah prinsip tersebut sehingga pendapatan negara terutarna bersumber pada perkembangan ekonomi sektor negara. Ambillah sebagai misal perusahaan seperti DKA. Dlika kapasitet operisi DKA dinaikkan maka tanpa adanja kenaikan trarga kartjis atau tarif kereta-api, penerimaan negara akan meningkat, dan ini akan memun[lkinkan pula bertambahnia penanaman rnodal ba,ru sehingga terdjadi lagi kenaikan kapasitet, dan seterusnja. Tetapi sebaliknja, dengan memperketjil ,qperasi DKA seperti halnja sekarang, p?tusahaan itu dengan sendirinja 'tambah mengalami kerugian.

Pada saat ini, perlu dikonstatasi bahwa perusahaan8 negara bukannja hanja tidak merupakan sumber pel1€- rimaan Regara, tetapi malahan sebaliknja, mereka me* rupa'kan beban {inansiil bagi Pemerintah karena banjak- '' nja kredit jang terus-rnenerus diberikan kepada mereka sedangkan haillnja samasekali tidak seimbang. Dalam hubungan ini, Dekon menjatakan bahr,va perangsangz (ineenilves) akan ,diberikan kepada PNz jang dapat mengurangi penggunaail kredit. Ini tentunja tidak mengurangi perlunja rituling setjara intensif untuk mengac,hiri satahurus jang sangat rneradlalela dibidang perusahaanz negara pada saa,t ini dan, jang mendiadi sebab utama daripada pemborosap dan pentjolengan kekajaan perusahaanz itu jang hidup darri kredit bankz negara" Maka dari ilu, rituling djuga mertupakap srjarat rnutlak untuk rnenx;apai prinsip lce'tiga jang ditetapkan d,alam Dekon dalam mengubah sistim perpadlakan.

Mengenai kenjataan bahwa Dekon ,dalam membitja* rakan perang,san92 kepada perusahaanz negara, chusus* nja menjebut perusahaan dagang negara (PDNz), .4o jang rnengartikan ini sebagai usaha untuk. rneng-anakmas-kan PiDNz. Tetapi ini bisa dluga diartikan sebagai tanda bahrn a d.justru PDN2 itu jang paling tidak beres dalam hal memu.tar modal dengan djumla&r kredit lang besar: ini bisa djruga diartikan bahwa djustru PDN3 jang perlu diritul !

Bagian iang mengenai perangsang kepada eksportir dalam Dekon tidak boieh .disalahtafsirkan dan tidak boieh bertentangan dengan ketentuan lain dalam Dekon iang menolak devaluasi dan tindakan' jung bersifat ,,moneter konvensionil". Pada hakekatnja jang terpeuBing adalah perangsang kepada pr,odusgn barangz eksport elengan menutup kerugian rupiah jang dialami oleh produsen akibat disparite't antara harga pendjualan produsen {ongkos pr,oduksi ditambah winstmarge tertentu) dengan ilrarga luarnegeri. Disamping iUu eksport didorong madlu melalui perluasan pasar dunia, upgrading (peningkatau daripada krvalitet), pemberantasan penielundupan-penjelundupan dengan trebih intensif Iagi" perluasan eksport dengan kelebihan barang2 ,eljadi hasil

:s .:G .s

pengolahan sendiri bahanz mentah. Siva jang sgkarang I ini mengatjaukan harga',disemua bidang supaia dihapus- .,i kan dan tuntuk mengatasi keadaan jang sulit sekaiing '.: ini Presidensebagai mandataris MPRS supaja mengl { ambil tindakan2 agar Pemerin'tah menjelenggarakan ,, eksport dan import.

,Seland;utnja_mengenai politik keuangan, Dekon diuga ., menetapkan bahwa ,,menaiklcan penghasilan negara ,-. " i harus ditjapat dengan mengga[i sltmberp baiu ierta me-ngintensifkan penggalian surnberz lama, dan dengan {i.dak menambah beban ftakjat banjak". Dinla,taka.t pula bahwa ,,penjusu'nan A'nggaran Negarc. . , , ditudjukan untuk mendlamin ter,laksananja kebtdj aksanaan dja,ngka pendelc ini dan pelalcsanaan Pola Pem,bangunan Nasionat .Senresfa Bereitjarra" (fasal 3l ) . Prinlipz ini berarti bahwa An.ggaran Belandja harus benarz di-Manipolkan atau di-Dekonkan. Pokok-pangkal dalam meneiapkan anggaran harus terletak pada tingkat pembangunan jang periu ditlapai dengan memperhitungkan kemungkinanl setjara realistis, dan kemudian anggaran pendapatan (isesuaikan dengan pokok itu. Disamping itu, anggardn ilutine jang pad,a saat ini dipisa,hkan dari anggaran, pembangunan harus diabdikan kepada anggaran plmbangunan itu, dan tidak sebaliknja, jaitu anggaran rutine mendladi pokok dan anggaran pembangunin hanja mernperoleh sisaz sadla atau mendladi embelz sad,ja.

Dalam menetapkan usahaz pembangunan jang perlu diberikan prioritet, disamping prioritetz utama jing diberikan kepada kebidyaksanaan d;angka pendek seperti ditetapkan dalam Dekon, maka D-ekon memperkuat mem,orandum MPRS tanggal 5 Djanuari 1963 rnengenai hal tersebut. Skema prioritet MPRS membe,ri prioritet setjara umrum kepada usahaz jang pasti akan menambah pendapatannasiona}.Selandiutn1aditetapkanbahwa projekz jang akan mengatasi kemerosotan ekonomi dan keuangan, terutama projekz sandangpangan harus dilaksanakan, dan dfuga projek untuk perkembangan industri jang sudah toir*itt"d. Diru*ping itu dibe"ri priofitet pula kepada sernua projek dasar untuk perkembangan faktor prodruksi tenaga kerdla serta kepada projekz infrastruktu,r jang sudah committed dan jang diperlukan untuk mensukseskan projekz lain jang diberl prioritet. Selandjutnja MPRS telah menekankan bahwa projek2 B, jaitu projekz jang harus mendladi sumber pembiajaan, iharus diteruskan, dengan tidak membatasi projek? itu' kepada 8 djenis projek jang chusus disebut dalam Pola Pembangunan Semesta. Tekanan pada ;saat ini harus diberikan kepada quickyielding projects, laitu pr,ojek2 jang bisa menambah pendapatan nasional dalam rvaktu jang pendek.

e) PRODUCTION.SHARING DAN KREDI? LUARNEGERT

Deklarasi Ekonomi, dalam menjebut kemungkinanz :untuk mendjalankan "production-shariog", rnengulangi kernbali prrinsipz jang terpenting, jaitu bahwa production-srharing,,pada h,akeka,t'nja merupakan kredit clari ,luarnegeri untuk melalesanalean sesuatu proiek, iang alcan diba!,ar dengan sebagian dar,i hastl iang dipero,leh projek terseb',ut; mitik dan pimpinan h,arns tetap ditangan fihak Indonesia" (fasal 23),

Se,dangkan mengenai kred'it luarr:regeri, Dekon rnenjatakan bahwa : Pem,b,iajaan untuk mensukseslcan politik ekonomi dianqka pendelc tersebu,:t' diatas, harus d,apat diu,sakakan sebagai berikut : (a) dengan lcekuatan funds .and for.ces nasional (,termasuk domest{k) lcita sendiri; (b) bitamana ini tidak mentiukupi maka baru ditjarilcan fuedit tluarnegeri, dengan sjarats sesua,i d.engan ketentu- .an:lcetentuan iang ditetaplcan dalam Ketetapan MPRS No. II, t,ahun 1960" (liha,t fasal 32).

Prinsipz production-sha,ring sudah ditetapkan setjara tegas didalam ,,Pernjataan Presi,den/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengenai Pindjaman atau kredit atas dasar Production-Sharing" tertanggal 3 Agpstu s 196?. Perrnjataan itru dengan tegas rnenolak adanja penanaman modal asing, sesuai dengan Kete,tapan MPRS 'No. II 'tahun 1960. Dladi, suda,h sangat dlelas bahwa prod,uction-sharing merupakan kredit ,atau pindjaman dimana kechususannja terletak dalam tjaru membajar kembali kredi:t jang bersangkutan, jaitu dari hasil produksi projek jang berrsangkutan. Ia sarrr?- sekali tidak boleh diartikan atau dipraktekkan sebagai ,penanam.an modal asing dalam berbagai benouk dimana fihak jang menaoam modalnja bisa setjara diamz main d,rbelakang lajar pimpinan atau management nasional .dan malahan merasa lebih aman karena ,,sifat nasional- . tt .' . I 1

n)a" projek bersangkutan memberri perlindu,ngan terha46 e

i duq ;;b.a!,ajaz" akan-terdjadinja nasionalisasi atau peng- :, ambilalihan jang selalu begiti d;takuti oleh modui *rr- .,,: ' nopoli asing.

:ii..', Usahas untuk mensalahtafsirkan prinsipz production- -..- sharing sebagai penanaman modal asing drtu"i"l, ru.t, ,., :: fantasi" atau fechu*rtiru., jang irf. l"rj.;;;. Dl;Lu tiitu membatja "Humphrey Repori" jang terk enal ils maka terniata bahw-a djustru inilah jang mendjadi pegangan kaum imperialis AS s-Erta kalanglnz @rientu' d'inefrerl ki.t? ialg ternjata telah memberif,an pendlelasanz ylng sedemikian rupa sehingga ,dikatakanba(rn a , ,,p"runarnan-modal _asing diterima (rnaksudnja, olah Ind,onesia) alalam bentuk persetudjuan, pioduction-shartng atau lcontnales dengan perusahaan* lolcat, baik milik p** ntertn{:ah staupun swasta'". ("Ftrumphrey R.eport"). Sedrlgkan jang dengan tegas ditetapkun 'oleh P"*.iintuh Indonesia.jalah,_ bbh-yq ,,pemi!$an harus d.itangan Ind,onesia_" dinjatakan didalim "Humphrey R.eportY' sebag?i "' dihtt pf" of awner-ship" errau'' pliiiilr""-iiiip"iri"" . Demikianlu,l, p*lgertian As tentang production-sharring. Demikianlah baha janja dlika perse"tu-,djuan2 production- +aring mau -diad,akan dengan moclal AS ataupuo modal dari Iainz negara kapitalis I

Dengan "$q";-u Dekon jang mempertegas kembali bahwa hanjaia& kredi,tz luarneg*eri jang daiat diterima, maka rnendiadi "lqb,J, mendesik lagi supala Undangz Penanarnan Mo<lal Asing tahun I951 r.g"ru dibatalkan sesuai dengan tuntutanz Rak;at. Pembaialan undang2 tersehut sanga,t dibutuhkan untuk rnenutupi setiap kemungkinan atau landasan legal bagi kaum ieaksi dalamlegeri dan kaum imperialis diluarnegeri untuk melakukan penanaman modal dalam bentuk lroduction-sharing.

Pene.tapan prinsipz production-sharing memang rnerupakan suatu kemenangan bagi Raklatllndonesii, dan tidak boleh_terdyadi bahwa sel;ara diamz, p,rinsip2 itu disalahgunakan_ sehingga d,justru ,,e*urrgkinkan sesuatu jgrg paling ditentang, jaifit penanaman modal asing. Baruz ini oleh Pernerintah ,diumumkan bahr,va suatu kontrak teiah ditandatangani dengan modal cathay di Holgkong un.tuk melalisanakan projekz berdasarkan -production-sharing dalam bidang usahaz jang sangat luas. Berita itu menimbulkan ber6agai pertanjaan. Pertama-tama, apakah benar bahwa lroieftz iir.S bersangku.tan 'memang masuk dalam prioiiteiz sepertl iang telah ditetapkan oleh MPRS ? Apakah benar bahwa seandainja projek2 itu memang bersifat prioritet, ia 'tidak ciapat dibiajai dengan "fund,s and forces" nasipnal dan domestik ? Bagaimana sjarat2 daripada kredit itu ? Apakah sjarata itti benar2 mendjamin bahrva penailikan dan pimpinan berada ditangan Ind,onesia ?

i !

Timbuinla ke-raguzan ini riremang wadjar, karena kaum kapitalis di-negara2 asing memperiihatkan ,reaksi iang begitu a.ntusias mengenai production-shaling. Malahan pernah dirumuskan oieFr Ketua Pani'tia Production-Sharing bah''wa tak kurang dari 2A negara telah menun.djukkan perhatiannja terhadap productionsharing. Prinsips prcduction-sharing rnemailcl baik dan pada pokoknja sesuai dengan pendirian Rak;at Indone* sia dalam hal kreciit luarnegeri. Tetapi kita'tidak boleh terlalu naif ,dalam hal ini. ICta tidak boleh melupakan bahvra prinsip? jang traik itu bisa dipergrunakan untukmemberi kepad,a modal monopoli asing suatu kemungkinan untuk menguasai salahsatu bahan eksport kita dan untuk rnenguasai pimpinannja rn,alaupun jang resmi menduduki posisi pirnpinan adalah orangz krplit sawomatang. ' Karena prinsip production-sharing berarti bahwa

pindjarnan dibajar kernbali dari rhasil2 projek jang be'rsangkutan, dapat diduga bahrva ,,sipemberi-kredit" akan berusaha keras untuk memperoleh posisi jang berpengaruh dalam projek itu dengan dalih untuk mendjamin bahwa m,odalnja benarz dibajar kembali. Tuntutan sernatjam ini merupakan tanda tidak oe,rtjaja kepad,a fihak Indonesia, oleh karena itu harus ditolak sebagai sesuatu jang bertentangan ,dengan prinsip productionsharing.

Saja berpendapat barhwa satu:nja dlalan untuk rtei]- tjegah kemungkinan pensalahgunaan produ-ction-sharing jalah dengan menempatkan semua persetudjuan mengenai hal iangdernikian dalam tangan Dewan Kredit 'Luarnegeri, dimana Pemerintah serta pirnpinan lembagaz negara, chususnja DPRGR, MPRS dan Depernas, harus diikutsertakan, dan dengan Nasakom sebagai porcsnia. Dewan tersebut perlu diberi wewenang mengenai serirua hal jang bers4ngkutan dengan kredit luaraegeri, cirususnja untuk menetapkan apakah sesuatu kredit memans dib'utu,hkan dan apakah sjaratznja' sesuai dengan prinsip2 jang telah ditetapkan oleh Dekon.

' - .)' ,6r' : ::- i-!aj "49 i +

Daiam mengambil sesuatu keputusan m-e-ngenalpersettr,djuan2 baru dibidang kredit, Dewan Kredit Luav negeri harus melihat bukan hanja bahrva .k:edit iqnq beisangkutan benarz dibutuhkan karena "funds and forces't didalamnegeri tidak tersedia, tetapi harusdiuga mendjamin sup{J persetudjuan2 kredit jang telah di- " tandatangani sud,ah dipergunakan sebelum mulai me-ngadakan "persetud iuanz kiedit baru. Dapat diketahui, *lrut"iu,'a;;;'ierbagai kesibr-rkan r"dung di'dialankan untuk mengadakal kontrakz baru dengan -negaraz Barat sedangkan masih ada persetudjuan kredit ialg ditandatanga-ni dengan negaraz Sosialis iang belum 'dipergunakari samasekali a'tLu jang hanja sebagian di gu.r'*krn. Ternjata misalnja bahwa instansiz'Pemerintah iertentu ,,kurang antusiast' terhadap kredit dari nega'ra2 Sosialis denganmemberikan segala matjam alasan, seperti dalih 6ah.n,a harganja terlalu tinggi, batangznia teium d,ikenal dsb, sedangkan alasan jattg sebenarnja tak lain dan .tak bukan jalah karena adanja kepen-tingan jang sudah bertjokol aiias "vested interest" dan komisiz 'iu"g menarik dari kreditz jang diperoleh dari negataz imperialis. Dervan tersebtut ,harus ryendjagasu-paja politik luarnegeri jang bebas dan ak,tif benarz dilaksanakan dibidang frr"dit. blut gut sampai, terhadap negara2 Sosialisdituntut segala matjam kelonggaran seperti penundaan pembajaran pertama dan lain sebaqainia, sedangkan :ierhadap negara seperti- Dierman Barat, misalrija, jang nota'bene memindjam\dn kred'it dengan b-unga' 5-6% laitu dlauh lebih tinggi dgr]p.ad1 apa jang di*l"rrt, oleh negarai Sosialis, laitu 2-2rk/o, Pemerintah bersedia *erretl*a siaratz pembajaran kembali iang Cjauh lebih bera.t.

Kredit iuarnegeri menjangkut satu segi jatg sangat erat huburgattt fa dengan usaha2 runtuk menjusun suatu ekoaomi na"sionil ju"g benarz merdeka atau bersih dari sisa2 . imperialisme. Kred,it luarnegeri merupakan bidang dimana semanga.t patriotisme,harus didlundlungtinggi dan pelaksanain prinsipz MPRS serta Dekon haurus benar2 diawasi.

Dalarn hubungan dengan persoalan ini, - dan chususnja bahajania *odal asing akan menjusrupl<edalam ek<lnomi kita, perlu saja menjebut pula Bank Pembangxnan Swasta, Lilengenai' hal ini, Dekon menjatakan : ,,Perlu' terus-menurui berichtialuntuk mentiapai perbaikan d'an penjempurnaan pada-lembagae keuangan, . . ., chu- .susnja Bank? Pembangu,nan Daerah dan Sw,as,ta", (fasal 34), . Sikap ha:Ii? ini, iang menekankan pada perlunja perbaikan dan penjempurnaan adalah tepat, dlika kita mengingat bahwa fihak modal asing jang, bagaimanapun djuga mereka berusaha untuk setjara tjerdik menjalahgunakan production-sharing,'tentu lebih senang dengpn tjaraz penanaman modal -iang klasik d,an terrbuka, menaruh perhatian dan ,harapan besar kepada adanja Bank Pembangunan Swasta dan djuga bank2 pembangunan daerah. Bankz itu mendapat perhatian chusus d,idalam "Humphrey Report" karena menurut ahliz ekqnomi jang menjusun laporan itlr, ,,modal swasta belu,m tjukup efektif d,ikerahlcan sebagai saLahsatu sumbter iang,.terpenting". Modal monopoh AS ternjata sndah siap setlia untuk mempergunakan sumber atau saIuran ini setjara ,,se-efektifznia". Bahaja ini memperkuat kekuatiian jang dikemukakan olah-fraksi PKI didalam DPRGR sewaktu Undangz Bank Pembangunan ' Swasta dibahas, jaitu tentang ad,anja bahaja modal imperialis . merembes kedalam Bank itu. Lewat Bank Pembangunan Swasta kaum imperialis berusaha rnefldladikan kaum swasta sebagai saluran penetrasi modalnja dan dengan demikian memperkuat barisan kapi'talis komp,rador dan kapi.talis birokrat. Ini merupakan landasan titama bagi politik reaksioner kaum imperialis.

+ ! l I j n

Memang, ketjuali mereka jang sangat nai[, saja rasa tidak ada orang iang tidak mengerti bahwa tudjuan jang sebenarnja daripada modal monopoli impe,rialis jalah djustru un;tuk menghidulkan sektor modal swasta Sebagai sektor memimpin dan runtuk mernatikan sektor negara. Sikap ini dengan sangat tegas d,inlatakan dalam laporan Dlenderal CIay mengenai ,,bantuan ekonomi" AS, jang dikeluarkan dalam bulan Maret ibl. Dalam Iaporan itu, dikatakan sebagai berikut : .,Kami berpendapat bahwa A:S tidak dapat membantu sesuatu pemer.intah asing dalam projeks untuk mend,i,rikan perusah,aan-perusahaan industri atau dagang jang dimiliki pemefintah untu.k bersaing dengan perusihaane swasta" (lihat Newsweek, taiggal S April; 1963, hal. 42). Mungkin ada jang merasa kutipan ini sebenarnia kurang berguna karena toh hanja merupakan nasehat kepada Pemerintah AS, sedangkan jang penting jalah sikap resmi pemerintah Kennedy. Dalam mendyawab ke-raguzan ini, perlu saja d;elaskan bahwa. Kennedy tentunja tidak akan mengangkat seorang penasehat jang tidak mervakili pend.irian Kennedy sendi,ri. Disamping itu tidak lain daripada Kennedy sendiri jang sudah memberikan suatu reaksi mengenai Laporan Clay dengan mengatakan ba,hwa Laporan itu adalah ,,saflgat membesarkan hati" atau "most heartening" (lihat Nervsweek, tanggal 8 April, 1963, hal, 42).

a

Demikian ,ulbsan saja tentang Deklarasi Ekonomi dan sjaratz -pelaksanaannja. Berdaslrkan fikir anz iang telah saja.ad,jukan _diatas, maka dapat kita menari( beie*p" kesimpulan sbb. :

Pi;l;.;;r"_8*on merupakan hasil penting daripada perdl'uangan tRak;at untuk memenangkan guglru"i ;;; benar dalam menetapkan susunan*ulororil "jurrg d;;: kita bangun padq tahap pertama Revorusi slrta daram menetapkan tjaraz jang tepa.t guna mengatasi kesulitanz ekonomi pada dewasa ini. Perdluangan itu sekarang - ha,r1s dilandyu'tkan un.tuk mentjapai kJmerrurrgu. dalam pelaksanaannja. seperti halnja penjusunan Dekon hanja. bisa -ditjapai dengan melalui perdjuangan Raklat, maka p-elaksanaannja {jrgu tergantung pJdu p"rd;ufl1gil fiakjat. Dltam ,h-al-ini, Fiont ]iurio"rt i""]u" Pantja Program Front Nasional dapat memainkun luranan jang menentrukan.

Hql'iu"S perlu diperd,juangkan dalam usahaz rnerrenangkan pelaksanaan Dekon adalah sbb.: Pertama: runtuk mentjapai peng-integrasian antara Pemerintah dengan Ra$it'haruslaf, diluirunukun,iiuling diseg.ala bidang {iri_ pusar sampai k.-D;;;il;, terutama ha,iu.c dibentuk Kabinet Gotonq ,no;o"g -b"ipo,rcskan NASAKOM. Ini akan *";b;i; t.Ju"ft irru,, seluruh aparat pgmerintahan diisi dengan ;;";E j;;; bersedia mend.yalankan prinsipz Delfori ."tiuru"korre"- kwen, jang bersedia mengorbankan kepentinqan2 kaum penghisap besar di-kotas Jan dl-desa2, jaitu -L"uurn t;;: tanah, komprador dan kapitaris bi,rokrai, ."rt, membera kepentinganz Rakla.t. c)rang2 jang melawan atau men- ;a!ot pelaksanaan Dekon ,h"a,us jta,rrtut ;;pt" dirirgkirkan.

Kedua; untuk memenangkan tafsiranz ianq teoat rxengenai prinsipz .Dekon haruslah clilawan iiupZ ,#hu untuk memutarbalikkan ,prinsipz Dekon au" *"tukuu"ukair tindakanz anti-rDekon ,,utu, nama Dekorr,,.

. Ketiga: uatuk mengadakan tindakan2 ;."g sesuai dengan prinsip2 Dekon"dengan tudi;;; p"(;k mening_ katkan produksi, harus diadakan perlawanan jang serirus terhadap usahas sabotase dibidang ekonomi. Perlu puia diXakukan perdjuangan untuk menolak setiap tindakan iang'bertentangan dengan Dekon.

Raklat harus di,djamin hakz demokrasinja untuk dapat melakukan perdjuangan ini, unuuk dapat melakukan People's contr,ol (pengawasan Raklat) sebagai landasan guna mentjapai People's support (dukungan Ra$at) jang seluas mungkin bagi setiap usaha dibidang ekonomi. Dlika ini'tertjapai, maka akan berarti bahwa massa Raklat bukan hanja ikut langsung dalam 'menentukan. politik ekonomi, jaitu ikut menentukan penjusunan Dekon, melainkan pula turut aktif melaksanakan dan bertanggungdjawab atas djalannja politik ekonomi tersebut. Tanpa ini, adalatrr tidak mungkin untuk menjusun ekonomi nasional dan demokratis, ekonomi progresif.

( T j eramah tltlt ad,o,,p,a,n Htmpw,nam, Sard,ja,na, trnd,onesta, [ffgl{, tgl. 77 ilIei 1965 di Au,la Uniaersits,s Indonesia,)

DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON !

Pertama;tama izinkanlah saja mengutjapkan terimakasih se-besar2nja kepada pimpin an Musjawarah Besar Keu,angan dan Elconomi 'Veter,an Seluruh Indonesia jang telah rnengundang saja untuk memberikan tjerarnah tentang Deklarasi Ekonomi. Saja menjambut kesempatan.ini, kesempatan un:tuk mengemukakan fikiran2 serta pendapatz kami, kaum Komunis Indonesia, fiierg€- nai soal2 rhangat dinegeri kita. Ken jataan ini sekali lagi membuktikan betapa sudah mendalamnja pengertian masjarakat terhadap kedudukan partai2 politik sehingga makin seringlah musjawarah2, seminar2 ataupun diskuiiz 'besar, baik lbng resmi mau.pun jang tid.ak, jang mengadlak pafiaiz NASAKOM un.tuk mengruraikan pe;- dapat-pendapat mereka.

Dari kenja,taan ini saja menilapat kesan betapa sudah dirasakan, bahwa - suatu musjawarah, seminar atau diskusi besar belum Iengkap dan belum memuaskan kalau Nasakom belum diikutsertakan clan didengar. Ini merupakan perr,vudjudan jang njata daripada perasaan kegotongrojongan nasional kita.

I\{ungkin akan ada jang mengira bahwa dalam menghadapi permintaan2 jang begitu banjak untuk mengadakan tjerama,h, saja hanja tinggal mengulangi apa jang pernah saja katakan dalam tjeramah2 sebelumnja. Tidakiah d,emikian, Sdr.2 Perkembangan keadaan dinegeri kita berdlalan begitu tjepa:tnja sehingga setiap waktu, biarpun hanja selisih sa.tu minggu, tentu ada soalz baru'jang harus dibahas atau pendapat? bato jang kurang tepat iang harus dilempanqkan" Saja ben ar2 merasakan, bahwa setiap kali menghadapi tugas memberi tjeramailr, ten'tu persoalan jang diminta kepada saja untuk dibahas harus ditindjau d.ari segi2 jang baru, berdasarkan perkembangan2 baru. Dladl bagi saja sendiri, disamping harus bekerdja keras, ini djuga merupakan kesempatan jang baik unfuk terus-menerlsmeng.adjukan sikap tenenat? iurfi hrl' jang baru timbul. Maka dari i'tu saja b *uriru berteiimakasih pada setiap kesempatan jang sedenirikian ini.

PERSOALAN POLITIK BERESKAN DULU :

Saud,ara2 sedang melang-.ungka1. suatu Mus,jawarah Besar Keuangan dutr Ekonomi. Memang. sudah sewdJ;ur"iufuh kui* kaum veteran, seperti halnja golonganz Rakla.t lainnja, mentjurahkan penhatiannja setjara intensif kepada persoalan keuangan dan ekonomi.

Persoalarr ke6angan dan ekonomi adalah persoalan pokok ja'g dihadapi oleh _Raklat Indonesia pada saat ini. Kaiau "saja katikan bah,uva persoalan ekonorhi merupakan persoalan pokok, ini tidak berarti bahwa per- "o.lu, p,olitik *"rJiudi tidak pokok. Dlustru 'dengan menganggap p.rroufr, ekonomisebagai persoalan Po- ["f.,"i.iti"uku* senantiasa berhadapafl dengan persoalan politit , baik politik dalam maupun luarnegeri. Diadi setjara persoalan ekonomi membikin kita berhadapan _ i*rrg.,rog dan setjara mendesak d'engan persoalan -polttili daiim arti bahwa soal2 ekonomi hanja akan bisa diatasi djika soal poli.tik dibereskan lebih dulu. Bangunan pohtik ,harus sesuai dengan susunan ekonomi ilng *ru kitu dirikan. Setiap disi<usi tentang persoalanz ekonomi harus berdasarkan sikap ini.

Saja ingin memberikan suatu tjontoh., Kaum impeiiaiis Ame"rika Serikat melalui pers mereka sering nr?- i""tirrkrn tud,uhan2 kealamat Presiden Sukarno dengan *"tigutrku" bahwa beliau sengadja P9"g99ar-ngobarkan "perasaan anti-imperialisme, an,ti-kol,oniaiisme, anti- ,reo-(olonialisme Maliysia dan sebagainja-dengan mak; .rr.1 .rotrk menutupi kesulitan2 ekonomi didalamnegeri, urti"lu dengan ma.ksud untuk membelokkan perhatian n"tl'rt Juri"k"tulitan2 didalamnegeri. ?"1gu1, d'emikian pr"Ji.t"" Sukarno ,,mengurangi oposisi", demikian kata- "fr.-l"i uJuluh suatir peinutarbalikan ilng sangat kasar. Sikup anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-neokolonialis*" ,r"rupakan sjara.tz mutlak djika kita ingin mengatasi kesulitin2 ekonomi dalamnegeri. dan ingin ;;;i;"gun ekonomi jang bersih dar_i imperialisme. Sei;;;-kiti tetap b"tpegrr! tegu! Plda sikapz ini, maka ada djaminan bahwJ kelulitanz ekonomi dalamnegeri ai<an tera.tasi dengan tjara jang sesuai ,dengan kepentingan-kepentingan Raklat dan dalam semangat patriot. isme jurg se-tinggizniu. Tetapi begitu ada ke,ragu2an dalam sikap anti-imperialis, apalagi menghentikan sikap jang'demikian tuntuk mulai main mata dengan imperialis atau mulai memberi konsesiz kepada mereka, maka pada saat itu .timbullah ba,haja bahwa kesulitan2 ekonomi takkan d,apat diatasi, atau dapat ,,diatasi" menurut tjarc imperialis, jaitu membuka se-lebar2nja pintu penetrasi ekonorni oleh kaum irnperialis.

Memang tuciuhan2 kaum imperialis jang sedemikian itu mempunjai maksud jang dielas, jaitu un'tuk rnernbelokkan perhatian kita dari persoalan melawan imperialisme, supaja kita tidak melawan dan menjerah kepada imperialisme dan dengan demikian kaum imperialis. bisa memenangkan konsepu2nja dibidang ekonomi. Oleh karena itu, semakin memuntjak kesulitan2 ekonomi, rnaka sikap anti-imperialis kita harus mendl-adi semakin tadjam. Kita harus waspada terhadap mereka jang menginginkan sebaliknja.

DEKON MELIPUTI 3 SOAL POKOK

Sdr.2 tela,h meminta kepada saja untuk berbitjarii mengenai Dekon, jaitu dokumen bersedjarah jang diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Maret jl. dan jang oleh Sidang Umum MPRS jang ke-ll dalam bulan Mei jbl. 'telah d,i.tetapkan sebagai pedoman peiaksanaan garisi besar haluan pembanguriun dibidang 'ekonomi. Dekon adalah send;ata penting disamping IManipol dalam perdjuangan Rakiat Indonesia untuk menjelesaikan tahap pertama daripada revolusinja. Dekon d,iuga merupakan sendjata pen.ting bagi perdluangan Rak;at 'Indonesia untuk mengatasi kesulitanz ekonomijang makin hari makin memuntjak"

Dekon melipu,ti tiga soal pokok jang sangat penting. Pertama, Dekon menetapkan sflartegi dasar ekonomi Indonesia pada tarhap revolusi sekarang ini, jaitu tahap revolusi nasional dan d.emokratis dimana jarrg mendiadi 'tugas pokoknia jalah membersihkan atau'mengikis ,habis sisa2 imperialisme dan sisaz feodalisme. Kedua, Dekon menggariskan kebidlaksanaan djangka pendek iang harus se$era dilaksanakan untuk mengatasi kesulitanz. ekonomi dewasa ini. Ketiga, Dekon menetapkan siaratg

Tlga pokok ini membikin Dekon mend;adi sebuah program jang dalam dasarznja boleh dikatakan ffierrbahas persoalaa ekonomi dalarn keseluruhannja. Strategi dasar dan kebidlaksanaan dlangka pend,ek merupakan satu kesatuan jang tak terpisah.pisahkan. Strategi dasar ohanja bisa dilaksanakan melalui pelaksanaan kebidlaksanaan diangka pendek. Pelaksanaan kebidlaksanaan d)angka pend.ek hartus sepenuhnja didasarkan pada prinsip2 anti-imperialisme dan anti-feodalisme sesuai dengan strategi dasar ekonomi. Sedangkan sjarat mutlak untuk mendjamin supaja strategi dasar dan kebidjaksanaan d;angka pend,ek dapat dilaksanakan benar2 sebagai satu kesa.tuan adalah pengintegrasian antara Pemerintah ,dan Rakjat jang terorganisasi dibidang administratif dan exekutif.

RESOI,USI MPRS WADJIB DILAKSANAKAN

Disamping Dekon kita sekarang djuga sudah rnempunjai dokurnen penting lain, jaitu Resolusi MpRS No, l/1953 jang rnenetapkan berbagai prinsip tentang pelaksa.naan pembangunan disetiap lapangan. Resolusi MPRS ini sangat penting karena ia d.isusun ,oleh lembaga negara janf, tertinggi dimana diwakili segenap iapisan Raklat jang mentjerminkan kegotongrojongan nasional. Resolusi MPRS adalah sangat pentino karena ia disusun berdasarkan pembahasan jang benarz menjeluruh daripada berbagai dol<umen penting jang merumuskan pengalaman? pembangunan, jaitu (1 ) amanat Presiden Sukarno ,,Ambeg Parama-Arta" tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS No. I dan II, tahun 1960; Q) kesimpulan Sidang Pimpinan MPRS tentang perkembangan pelaksanadn t'embangunan nasional sernesta berentjaqa; (3) memorand'um Pimpinan MPRS tanggai 5 Djanuari 1963 tentang prioritetz pembangunan; dan (4) ir:tisari hasil karya panitia2 MPRS f)aswati I. Dladi, Resolusi I\{PIRS itu didasarkan pada bahanz iaug lengkap tentang . pengalaman sehingga dapat melem* pangkan kesalahan' idt g telah timbul dalam pelaksanaan Pola Pembangunan dan dapat djuga menekankan prinsipz jani harus dipegang teguh dalam menghadapi berbagai soal pada saat ini. Resolusi MPRS itu perlu sekali dipeladjari dengan se-baik2nja dalam hubtungan dengan pelaksanaan Dekon. :

Sa ja menekankan pentingnja Resoiusi MPRS ini sebab nja'tanja ada fikiran pada sementara orang bahwa Resolusi MPRS bisa dianggap sepi, diremehkan, tidak didjalankan atau malahan dilanggar. Sikap atau P€rbuafan jang demikian adalah samasekali bertentangan dengan Undang2 Dasar 1945, dimana dinlatakan ba,h- *a i ,,Kedaul,at-a,n adal,ah ditangan Rakiat, dan.d.ilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusiawaratdn Rakiat". (Fasal 1, a)at 2) , dan djuga bahwa t ,,Madialis Permusjawaratan Raklat menetaplean undangs dasar dan garise besar daripada haluan negata" (Fasal 3, , Selama belum ada MPR, MPRS ,ditetapkan sepenuhnja mendlalankan kedaulatan Raklat dan oleh karena itu Raklat ,harus berdjuang supaja Ketetapanz senta Resolusi MPRS benarz didlalankan. Tugas ini sepenuhnja sedlalan'dengan tugas memperdjuangkan pelaksanaan sungguhz daripada rDek,on itu sendiri.

Memang sudah mendiad,i kenjataan dinegeri ki'ta, ba,hrva belum tjrukup memperdjuangkan supaja politikz jang baik,diterima sebagai politik resmi. Setelah'politikz iang baik itu diterima maka harus pula dilakukan perdjuangan sengit supaja dilaksanakan.

SEKTOR KOPERASI DAN SWASTA HARUS ANTIIMPEFiIALIS DAN ANTI-FEODAL

Musjawarah jang sedang diadakan oleh Saudaraz ini tentu dimaksudkan bukan 'hanja untuk menindjau setjara rumum keadaan ekonomi dan keuangan, tetapi disamping itu djuga berusaha agil kaum veteian'tendiri bisa memegang peranan, bisa mend,apat tempat jang wadlar, bisa mentjurahkan "funds and forces"-nja dalam pekerdjaan besar lang dihadapi oleh Rakjat Indonesia pada waktu ini. Kaum Komunis Indonesia flte. njambut dengan hangat usaha2 jang demikian karena kita memang sangat menginginkan supaja segenap "funds and forces" nasional dan domestik di,himpun dan dikerahkaa. Dalam Dekon ditegaskan, bahwa ,,Dalam perdjuangan untuk menjelesaikan tahap nasional dan clemokra{is ini, maka suCah tibatah wakiunja untuk fft€- ngerahkan seqenap potensi, baik potensi Pemerin'tah mauputT potensi /coperasi clan swasta (nasional d,an dornestilc) dalam kegiatan ekanomi dan pembangunan untuk nteninqkatlcan produlcsi clan menambahkan penghas!.!an Negara". (Deklarasi Ekonomi, fasal 5). i

Ada fihak jang sengadja ingin menimbulkan kesan se-akan2 kaum Komunis memusu,hi swasta, dan se-akan2 kaum Komunis hanja menjetudjui adanja ekonomi sektor negara dan koperasi. Fitnahan demikian memang dimaksudkan untuk memetjah-belah potensi nasional kita supaja kemudian masing2..i:otensi bisa dikuasai oleh kaum imperialis. Menurut PKI1 seperti halnja dibidang politik dibutuhkan penghimprunan segenap fotensi rtdsional jang anti-imperialis d,an anti-feodal jang diwudludkan dalam bentuk kegotongrojongan nasional berpor,oskan NASAKOM, demikian pula segenap potensi nasional dibidang ekonomi jang anti-imperialis dan antifeodal harus .dihimpun. Tugas untuk menghimpun potensi dibidang politik dan dibidang ekonomi ini, rharus ki'ta kerdjakan sekaligus demi menjelesaikan tahap t?- volusi sekarang ini ,dimana sepeiti dikatakan dalam Dekon : ,,kita hrtut mentjiptak,an susunan ekonomi jang bersifat naslonal dan demokratis, iang bersih dati sis'as imperialisme dan bersih dari sisas feodalisffte". (Dekon, fasal 3).

Sikap pKI ini tukanlah sikap'.baru jang tjepatz ditetapkan untuk menjesuaikan diri dengan.alam Manipol atau alam Dekon. Sikap ini adalah sikap sedjak lama, seperti dapat Sdr.2 lihat sendiri didalam Program Umum PKI lang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V jang diadakan dalam tahun 1954 dan iang kem,udian diperkuat lagi ,oleh Kongres Nasional ke-VI ( I959 ) - dengan kalimat sbb. :

,,Ekonami Indonesia, disamping mengutamakan ekonomi sektor negara jang menimfi,n, tidak seltarusnia menentang industri dan perdagangan iang diselengga* rakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan harus dengan konsekwen menentqng ekonomi kaum imperialis dan feodal. . . . . Proteltsi dan fasilitet hat'us di.berilcan

kepatla kapitaliss nasional, terutama industria,l"iss nasio59 & nal, untuk berkembang da,!.am ,batasz jan,g tid,ak dapat rneng:tasai kehidupan Rakia,t dan negara, dan disamp-ing 'itu ekonomi indiuiduil Rakiat pekerdja harus dibaitu'.

Tetapi tidaklah rjukup dltka kita Lania menekankan perlunja ada tiga pote_nsi (ekonomi sektor negara, koperasi dan swasta). Harus pula d,iingat p.rcplktif Revolusi Indonesia, jaitu Sosialisme Indonesii. Adanja Sosialisme sebagai perspektif mempunjai konsekwensi Latg sang-at pentihg bagi potensiz swasta dan koperasi. Adanja sosialisme sebigai perspektif revoiusi terarti bahvu'a potensi swasta tidak boleh berkembang sedemikian rupa sehingga dapat mensuasai kehidupJn Rakyat daa _negara, karena d,iika ini ierdladi maka perspektif revolusi akan berubah mendladi kapitalisme. Sektor swasta tidak bolqlr berkenibang setjara-,,liberal", setjara sesuka-sukanja. Demikian pula, tidak boleh dibiarkan seJ<fo.r koperasi mendjadi tempat berkembangnja kapitalis-kapitalis baru dan runtuk mematikan "produsenz jrrg, lebih lemah. _Sektor koperasi djustru harus menghambat proses diferensiasi antara produsenz kutiil . supaja *p_ut membawa mereka langsung menudlu keko_perasiz Sosialis setelah tahap pertu*i Revoluii kita selesai.

Sektor surasta dan sektor kolerasi memegang peranan pentiag dalam membangun ekonomi nasional dan demokratis djustru karena mereka aktif ikutserta dalam meI;rryan -imperialisme dan feodalisme. Tidak hanja itu. Sehtofr kooerasi dan swasta jang nasional dan progresif tidalc rnunglcin berkemba"g kZtru mare,ka tid;k t"nsekwen anti-inmerrciis dan anti-feodat. Maka dari itu, susunan ekonomi nasional dan demokratis membutuhkan sektcr koperasi dan swasta, sebagaimana halnja sektor koperasi dan swasta mernbutuhlian susunan 'ekonomi jang nasional dan demokratis.

SEKTOR, NEGAE,A HAR.US MEMEGANG PIMPINAN

Diterimanja Sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia, seperti jang tertjantum dalam Manipol, m€ffipunjai konsekwensi jang sangat penting bagi ekonomi sektor negara sendiri. Dengan Sosialisme sebagai perspektif, maka berarti bahwa ekonomi sektor negara harus diperkembangkan sehingga dikemudian hari mendladi

unsur Sosialis jang terpenting dalam ekonomi Indone60 sia. sektor neg-ara harus nremegang pimpinan bukan hanja dalam politik harga atau mingirrrr sbar2 "kot o*i {algm .arti i6ng sempit, melainkan "djuga d,alam m€rrdjalankan politik anti-impgrialis dan antiieodal. Deng,an sosialisme sebagai perspek'tif , unsur ekonomi jang ,u1uh termasuk sektor negara tidak boleh di-swaitakZn atau ,,diliberatkan". L,iberalisasi daripada pTT, DXa iff_ cengan.mendlad.ikannja PN, artlnja clengan sangat meIonggarkan kontrol Pemerintah dan pariemen t&hudup perusahaa,a2 tsb, adalah bertentangan dengan penerimaair Sosialisme sebagai perspektif Revolusi indonesia. rDisamping itu, sudah tenflu PN dan PDN ti,dak boleh djdladikan sarang2 bagi perkembangan kapitalis2 birokrat ju."S .*".*perkaja diri dengan keki;aao negara, dan m€- Ialui kedudukanznla sendlri ataupun ked,ud"ukan2 kontjokontjonja dalarn aparatur negara achirn]'a benhasil menguasai bidangz ekonomi terlentu. sektor ekonomi ileqara, .u.tuu kongkritnja perusahaan2 negara, tidak boleh diserahkan kepada kapitalis2 birokrat r"t uok didlalankan s5suka hatinja. Perusahaan2 negara adalah miri( negara, d,an. dengan'demikian berar.ti m"ilik seluruh nJ;ut. "pN, itu harus didlalankan oleh negara dengan memperg ufl,.- kaa tenaga2 jang benar2 ahli,-t;akup. iirdlur, sur,frgu,h2 dan pa-triotik, irys berd;iwa Ma,nipol, jang' bersedii"dan, mampu mendl'alankan Dekon setjara'korisekwen.

STKTOE. SWASTA STABIL DAN TEPE.RTJAJA .' DIBIDANG .PRODUKSI

_ Bagi mereka jarg ingin ikut melaksanakan Dekon dengan rnenjed.iakan diri baik sebagai potensi srvasta mauplun koperasi, tentu satu hal jang masih sangat perlu cii.tegaskan.jaiah mengenai bidang2*ekonomi iaig mana 11ing terbuka dan jang paling baik bagi poten-si2 itu, Perlu diingat bahwa siiahsatu sebab teipenting mengapa sektor perusahaan swasta masih begitu le]nah d"inegeri ki.lo jalah ,cleh kareaa rnenurut - perbandi,gan masi,h terlalu banjak Jang bergerak dibidang perdagalgan, dan masih terlalu kurang_ jang bergeial d,ibldarig industri. Ken,iataan ini rnembikin sektoi srvasta lemaf, brrkan hanja setjara ekonomis karena selalu bisa diombang-ambingkan oleh {lruktuasiz dibidang ekspor dan impor, tetapi cijugq setjara politis, jaitu,i"kup untiirnperialisnja. dan anti-feodalisme lang .tidak tegih.

Lagipula, harus kita ingat bahwa baik dalam Ketetapan MPIRS No. ll/1960 maupun dalam Dekon ditegaskan bahwa sektor ekspor dan impor harus dlkuasai dan/ atau diselenggarakan seluruhnja oleh negara se'hingga dengan sendirinla, achirnja tidak akan ada tempat disitu bagi usaha swasta. Sedangkan dibid'ang dis.tribusi (perdagangan etjeran) jang harus diberi priori,te,t .tuenurut Resoiusi MPRS No. I/tahur 1963 (fasal 9, _ajat I ) )alah koperasi.

' f l.^'i '$F,

Dladi, ditindlau dari segala segi, segi ekonomi maupun segi politik, adalah d.;elas kiranja bahwa sektor swasta seharusnja mentjurahkan perhatiannja kepada bidang produksi, chususnja sektor industri. Djus,tru disinilah diperlukan pengera,han lunds and f,orces progresif se-ban)ak2$a untuk memperkuat daja-produksi ekonemi kita dan djustru disinilah perusahaan2 swasta bisa mendapat kedudukan jang stabil dan tepeftiaia didalam tata perekonomian negeri kita.

Fersoalan ini tentu akan mendapat perhatian Sdrz. Untuk mervudjudkannja saja berpendapat d,iperlukan dua hal, jaitu : Pertama, pengertian dari mereka jang ingin rnenjumbangkan funds and forces-nja. Dan lcedua, langkah2 kongkrit dari Pemerintah jang memungkinkan fund,s and forces itu disumbangkan se-banjak2nja. Hal ini dapat ditjapai dlika Resolusi MPRS No. I/ 1963 dilaksanakan. Disitu ditegaskan bahwa : ,,Dalam mengerahkan modal rC,an tenaga swasta nasional dan domestilr, harus ditiiotakan ilcl,i,m iung menarik iang mendjamin fasilitet dan keuntungan serta kep,astian hukum iarg mendorong inuestasi dibidang produksi" . (Resolusi MPRS, No. tr/1963, bab 10, ajat f ). Kalau fasilite,t ini tidak diberikan, maka tidaklah rnungkin untuk menqhimprun segenap funds and forces. Malahan jang sudah dihimpun akan atau sed.ang mendjadi lesu dan achirnja mati.

PERATURAN' ITKONOMI 26 MEI 1963 BERTENTANGAN DENGT\N DEKON

|a, Sdr.2, Resolusi fulPRS adalah sangat dlelas dalam hal ini dan diuga dalam hal2 lain. Tetapi kita meng--' hadapi kenjataan bahwa bukan ,hanja Resolusi jang baik itu (jurrg nota bene adalah keputusan lembaga negara kita jang tertinggi) tidak dilaksanakan, tetapi maiaharr sebalikn;a, sudah diambil tindakan, jung djustru bertentangan dengan Resolusi itu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa peratturan2 ekonomi tdnggal 25 Mei 1963 ,,n1€r1- tjiptakan iklim jang menarik" dan ,,mendorong investasi dibidang produksi", kalau akiba,tnja tak Iain jalah kenaikan harga barang jang keterlaluan. Harga barangz jamg harus dibeli oleh industrialis serta dlasaz jang me. reka gunakan seperti listrik, pelajaran, keretaapi, -FTT sudah atau sedang meningkat dengan sangat sebagai akibat peraturan baru dibidang impor dan ,harga serta sebagai akiba,t kenaikan2 tarif . Akibatnja jalahbahwa pengusahaz )ang sudah tjukup sulit memfinanciering ber- .dasarkan perafiuran2 impor atau tari f? jang lama ffierrdladi semakin sulit. iDisamping itu, barcngz sandangpangan djuga sedang meningkat dengan sangat sehingga dengan sendirinya kaum buruh memerlukan upih jang lebih besar untuk bisa hidup pada tingkat jang paling minimal. Kaum pengusaha sulit karena dian,tjam bahaj'a gul,ung-tikar. Kaum buruh sulit karena gadji jang sudah tidak tjukup itu mendjadi semakin tidak tlukup, dan mereka diantjam bahaja pengangguran. Seluruh ekonomi negeri mengalami kesulitan jii1 lebili besar, karena produksi jang sudah begitu matjet akan rrerrdlad,i semakin ma,tjet, dan kemungkinan2 runtuk mengatasi inflasi mendjadi semakin dlauh.

Musjau,arah jarg Sdr.z langsungkan pada saat ini merupakan kesempatan jang sangat baik untuk membahas Dekon bukan hanja sebagai dokumen resmi tetapi djuga dalam rangka perkembangan2 jang telah terdladi sed,lak Dekon itu diutjapkan dua bulan jl. Dalam waktu ac,hir2 ini kita banjak mendengar .tentang ,,peIaksanaan Dekon'l dengan kelruarnja berbagai Peraturan Pemerintah lang katanja ,.,untuk melaksanakan Dekon". 'Tetapi kenjataannja, Dekon disambut hangat oleh Rak- ]at, sedangkan peraturanz pemerintah jang dika,takan ,,untuk melaksanakan Dekon" itu samasekali tidak disambut, bahkan telah menimbulkan keketjewaan2 dan ketjaman2 tRaklat. Raklat jang sangat menunggu pelaksanaan Dekon iang baik i.tu mulai mengetahui bahwa apa jang dikatakan ,,unttuk melaksanakan Dekon" ad,alah langsung bertentangan dengan Dekon.

Dengan demikian, disamping sekarang ada orang2 iang Manipolis munafik atau Manipolis gadungan, s€-.

iDekonis2 rnurrafik a karang dluga sudah ada gadungan, jaitu orang2 jang ,,ber-Dekon dalam kataz tetai:i ar:ti-Dekon dala m "perbuatan". Inilah satir2nja krvalilikasi jang paling tepat, jang rharus diberikan kep4da orang2 iang mendladi konseptor2 dtau arsitek2 peratruian2 tanggal 26 llei serta tukang2 menaikkan tarif fang keterlaluan itu.

Se.iahsatu tugas kaum rerroiusioner jang sangat pen- .ting peda saat inr jalah reeratal..an pengertian tentang perbeclaan Dekon dengan perafuranz 26 \rtei 1963 iang ,d.ikat;rkan ,.untuk meiaksanakan Dekon" itu. Ini sangat ;:erlu, kareaa diika perbedaan ini tjdak d,:mengerti, maka kemarahan Rak;at terhadap peiaturanz tersebut bisa herkem'nang neendjarii kernarahan terhadap Dekon dan selandju,tnja tei'hadap Bung Karno. Ini tidak d,apat dihiarkar. kaiena Dekon adalah program runtuk menjelesaiiran Revolusi Indonesia dibidaag ekonomi. Melanggar E)ekon sama halnja dengan rnenghambat atau mentjiderdi tugas rnenjelesaikan Revoluii Indonesia.

Dekon sekarang berada dalam b,ahaja, seluruh potens? nasianal harus dikeruhk:an untulc menjelamatkan Dekon ! tr{eniet,amaf.kan Dpkon santa halnia dengan menielamatka.,z fiIani.ool, *r.enjelamatkan Kete,taoans d'an Reso/usf ;I{PRS rien men.ielamatksn R.euolusi Indonesia.

Dekon menetapkan prinsipz jang sangat penting dan madlu, r'ai.tu tentang perlu adanja pengerahan segenap pot*nsi Raklat, tentang perlu bagi negeri kita runtuk berdiri diatas kaki send,iri, untuk .tidak menggantung,* it,an'diri paCa bantuan luarnegeri. Prinsip ini harus didlundlung tinggi karena prinsip ini adalah pa'triotik. Adalah omonskosollg tugas membersihkan sisaz imperialisme akan hapat Jllakukan tanpa semangat patrioiik, riair lebih ornongkosong lag'i dengan ,,bantuan" kaum :rnperialis.

,Dekon berbitiara tentang betapa pendingnja usahaz r"rntuk-,,ineillrlerbesa,r daia-prcd-u/tsi, se-hingga dengan rlernikian didalam *,alrttt diangka penCek itu dapat di-, d.iamin bertantbahnia pererCaran barang didalam masjara"kat sebagai imbangan daripada bereda,rnja uang . (ilekon, fasal 30).

Dekon djuga menetapkan bahwa : ,,,Sespai dengan pertumbu!'tan kes*daran sosial cian kesedaran ekonomi Rakiat Ind.onesia, maka tiap konsepsi Can tinCakan Pemerintah harus dapat d"irasalcan dan dimengerti oleh

Rakjaf:, bahwa kepentingan rnereka diperlwtikan", i i)*A'c'n, [es*l 26 ) .

Dalam semangat jang sama pula, Dekon mengatakan bahwa inflasi dln kekurangan devisen tidak mungkin diatasi dengan tinriakanz m,oneter konverlsionil belaka rnelainkan liutuu diatasi dengan dialan ,,menggetakkan segenatp potensi dan lcekuatan Ralciat se-iuai {enganki.nsepsi integral metuantggul,angi persoalam ekonomi na^sioial kita" . ( Dekon, fasal 13 ) .

Perattiran2. ekotromi 26 ,It/.ei jl,, samasekali tidak sesuai dengan tiga prinsip Dekon iurg barusaja kutip itu, jaitu priniip memperbesar daia-ptoduksi, prinsip -kepentingan memperhaiilcan Rakiat d,an prinsip n'tengafrasi inftasi dengan meiggerctckan segenap. Bo'tengi tdan kekuatin Rakiar. Adalah tidak mungkin untuk nl€rnp€rbesar daja-prod,uksi dengan dlqlan menaikkan -harga Ci.segala 'biriu"g. Pd. -Pre-sid"l Di'r1u-n4u d*up konje.- ,urrr] persnja ri-engatakan, bahwa didalarn Dekon 'tidak ada larangan untuk menaikkan tarif. Tglapi bagaimana .tindak6ln?- menaikkan harga dan' bisa dikat-akan bahwa tarif iflu sesuai dengan Dekon jang rnengatakan bahwa tindakan Pemerintah harus .,,dapat dir'asakan dan dirnengerti oleh Rakilat, bahwa kepentinganmeteka dioerliatikan" dan bah*a tind,aka'ne itu ditudiulran untuk 'm-engatasi inflasi? Djustru seballknja. Tindakan? itu akai tebih memerosotkan produksi dan memperhebat infiasi, Can akan dirasakan serta Cirnengerti oleh Raklat'' bahwa ,,kepentingan mereka tidak diperhatikan". Ini adalah'njata sekali dari ,Protesz jang membandjir dari segala pendjuru. Partai2 Nasakom dan organisasi2 Elss- .u"r"riusioner sudah dan masih terus menjatakan ketjamannja terhadap kenaikan berbagai tarif.

i I F t t t F & E F s tii t. t ll $ iqr I I I l E s & q {i., tI-- E L r:- e E. E.

TINDAKANZ 26 MEI 1963 : KOITIVENSIONIL !

Tinciakan2 26 Md itu adalah serupa dengan tindakan? jang perna,h atau mal6han sering diambil dahulu, ailinia kaiuensianil, jaitu mengabdtkan segala sesuatu - pada penjelesaian ketidak-seimbangan atqu disparitet le"q ii*bul dibidang ekspor dan impor dengan perubahan? iransaksi-kurs. -Sedlilan dengan itu, kehi'dupan Raklat mendjadi lebih berat lagi karena .kenaikanz jaqg.keterlaluae dalam pungutanf terhadap i5npor. Satt#nia -segi jang ,,nbn-kanuen"sionil" iatah bihwa belum pernah di'

laleukan serangan l,angsung dan demikian hebatnja terhadap kehiCupan Rakjat. Balum pernah Rakjat kita menghadapi kenailcanz harga dan tarif sebesar j()}Eo atau lebih dalam satu kali pulcul.

-. Lagiptrla, tindakanz menaikkan harga sangat bertentangan dengan Resolusi IvIPRS No. I/ 1963 jang dengan tegas menetapkan bahwa ,,politik harga harus ditudiulcan . untuk ment jegah - kenailcan harga d,an tarif . . . . ciam mentljamin pehingkatan daja-beli Raklat pekerdja, termasulr petani-produsen". (Resolusi MPRS No. 1/ 1963, bab 9, ajat 7|.

Kesulitand u(.rrr.*i lrrrg diaki'*atkan oleh peraturans 26 fuIei disatu flhak telah membikin Rak;at menderita, tetapi;'difirhak lain telah membikin tRaklat bertambah menserti hal2 ekonomi, bertambah pandai d,alam menju- - sul1 konsepsi2nja sendiri, dan bertambah tegtrh dalam memperdjuangkan konsepsiznja itu. Kenjataan ini harus diperhatikan oleh mereka jang mendiadi konseptorz peraUuranz 26 Mei dalam menghadapi ban.dlir protes d.an tuntutan2 supaja peraturanz itu ditind;au kembali untuk diganti dengan jang sesuai dengan Dekon.

Mengenai hal devaluasi, Dekon dielas se-djeiasznja rnengatakan bahrva ,,tidak akan diambil tindakains moneter jang drastis, seperti umpa{mania devalu,asi". (Dukon, fasal 31). Baru sebulan jang lalu, sewakt'u saja memberikan tierarnah d,imuka Himpunan Sardjana Indonesia (HSI), saja telah berkatd sebagai berikut: ,,D jangan? misal.nja, deualuasi sudah reirti ditolak, tahue ntasiit terus sadia dtadalcan perubahans dalam peraturane ekpoor dan imoor dengai be,rb'agai matjanz transaksi-kurs i'ang p,ada hakekatnia ticlak lain daripada deoaluasi jang diselimuti". Seperti kita sama2'tahu, peraturan-peraturan 26 Mei memang setjara efektlf telah rnengubah kurs rupiah terhadap dolar dari Rp. 45,* mendiadi kuranglebih Rp. 450,- (dyika ki.ta meng- *ritung setjara kasar ketlntunganz rupiah dari hak retensi sebesar 5% dari penghasilan devisen d.itambah hak mendapat alokasi devisen sebanjak 10% bagi exportir dan 15% bagi exportir-produsen). Dalam sis.tim SIVA jang baru sadia dihapuskan dan jang djruga mengandung d,evaluasi, kurs dasar Rp" 45,- toh masih memegang peranan tertentu. Dalam sistim baru berdasarkan Perpres no. 5/1963, boleh dikatakan kurs Rp. 4.5,* samasekali tidak rnemegang peranao lai;i, f)gngan demikian, p.iirrgutan sajA ternjata masih kurang kena, karena devaluasi jang telah dilakukan itu ternjata_ samasekali tidak diselimuti. ]ang terdladi jalah suatu deval'uasi de fakto dan terbuka. Haylja s'adja, naffta deualuasi tid'ak dioakai. Itulah sataenia konsesi kepada Dekan ! Det,akta'si diclialankan tetaoi tidak di. nantakan deualuasi !

BAHAJA KAPITALISIIE ISIROKRAI|IS StrMAKIN BESAR,

Saja ingin pada kesernpa[an ini membahas pula peraturan jflng dikeluarkan pad,a tanggal 26 Mei jbl. mengenai Perusahaanz Dagang Negara, jaitu :Perpies No. 7 tahun 1963. Saja anggap peraturan itu sangat perlru diperhatikan karena menjangkut hal susunan eiionomi jang mau kita bangun dalam tahap pertama Revoiusi kita, jaittr tahap nasional dan demokratis; Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan wewenang jang luas kepada PDN, sehingga mereka telah {iqetapkan sebagai perusah aanz kornersiil biasa dengan BPU-PrDh{2 sebagai sematjam Dewan Pengawlrr alau Dewan Komisaris. PDN b,oleh dikatakan ,tidak terikat Iagi pada sesuatu kebidlaksanaan resrni, dan hanja didlalankar1 uafuk rnengedlar keuntunganz. Disamping itu, didalam peraturan tanggal 26 Mei ten.tang apa jang dinamakan,,kebidjaksanaan,harga" (lebih baik d,inarnakan ,,tenlang tidak adanja kebidlaksanaan harga" I) setiap usaha un.tuk mengendalikan harga barangz iang didlual oleh Pemerintah samasekali dibatalkan. Iung berhuasa dan men'rimpin didalam ekorwmi kita sedj,alc saat itu .ialah harga'pasar bebas alias k'aum tpekulun dan tukangtjat:utt. pDN malahan diwadlibkan mendekati harga pasar dan tidak boleh mendlual dengan selisilr lebi,h besar dari 30% dengan harga pasar bebas setempat (lokal). Dapat dibajangkan bahwa akan terdladi kongkalikong antara tukang2 salahduduk dan salahurus didalam PDN dengan kaum spekulan dan tukangtjatut2 d,ipasar bebas untuk mendjamin terus adanja ,,keuntunganz luar" bagi mereka sendiri.

Saja anggap hal ini sebagai hal ;ang sangat penting, karena cl,isamping mengakibatkan kerugian, iung sangat besar bagi Rakiat, ia djuga berarti melanggar prinsip iang telah lama ditekankan jaitu tentang peranan komanclo atau peranan memimpin iang htdfits "dipegang oleh sektor negata. iPerusahaarr2" jang mendladi milik negara sebagai hasil perdjuangan liaury buru,h dan Rakjat jang mengambilalih'perulahaanz Belanda 5 tahun jang lalu, telah didiadikan perusahaa,z kornersiil biasa. jang dapat pu]g dibebaskan dari kervadjiban menjumbang llepada Dana Pembangunan. Kredit iang begitu banjak jang mereka peroleh dari Pemerinta6 unt_uk sebagian akan didiad,ikan modal perusahaan.

. P""g?nadanja_ peraturan2 baru terse6ut kita menghadapi bahaja ba,hwa ekonomi akan semakin dikuasii oleh kaum kapjt-alis birokrat, ,terutama mereka jang berkaliber besar. l,,ilereka akan bisa memperoleh (.uritogan-keuntungannja (namanja jang resrni sekarang bukJn keuntungan melainkan ,,perangsing" !) seperti kapitalis biasa, tetapi berbeda dengan kap;,talis biasa mereka ti{ak mengambil risiko apapun karena modalnja seluruhnja dari Pemerintah I Itulah bedanja antara kapitalis biasa d,engan kapitalis birokra.t ! I,tulair sebabnja *urrgapa kaum Komunis bisa menjetudjui adania kapitaliiz atau pengusahaz nasi,onal pada tahap revolusi nasional dan demokratis sekarang, tetapi meliwan dengan keras adanja kaum kapitalis "birokrat. Pqntas sadji djustru sual'a sikapitalis birokra.t ja*g ,,sok-sosialis" adalah satu2nja suara jang menjambut-baik peraturan2 2G ly'rei da* kenaikan ta4fz se,hingga menC,ladikan dirinla tev tawaan seluruh Raklat.

REVISIONISME MODERN MENIKAM ,,PEITUT NEGARA"

T iyaz -mengqtur perusahaans milik negara seperti ia\g kita lihat,sekarang te.rjata diilharni olih apa jurrg sedang terdjadi di )ugoslavia. Der:ga' d,emikian re'i"- sionisme m,odern jang sudah lama dilau,an oleh kaum Komunis dalam berbagai benuuk kongkrit, seperti misaltia" kegiatan mereka mengatjau p"tralruoja" n"r.l.i, Asia-Afrika melawan imperiaiisme, Konferinsi Kolombo, Kon'ferensi Buruh Asia-Afrika dan lainz sebagainja, ternjata sudah mendlalar sehingga mendjadi perloarin kongkrit bagi Rakjat Indonesia dalam hubungan dengan susunan ekonorni. jang mau dibangun: Reuisionisme modern 'telah menikai-,,petu,t n"gurZ" atau perekano-

. 'Walaupun kita d.i Indonesia sekarang bejirm menghadapi persoalan pembanguRan Sos;alisiie, na*un olJh karena perspektif Revolusi Indonesia adalah Sosialisme, maka dalam membangun stisunan ekonomi nasional. dan demokratis kita tidak boleh rnelakukan hal2 jang bertentangan dengan pembangurlan Sosialisme.

Tjaraz ffieflgs,tfir elccnomi sektor negara di lugoslauia dalam keniataannia :melepaslcan perusahaans *milik negara dari kebidjatcsanaan negara dan dari perentianaan sentral sehingga menimbullcan klas kapitalis' iang baru dan achirnja memperhebat anarki dibida,ng elconomi. Inilah jang mau dipraktekkan dengan Perpres 7i1963. Saja tidak berkeberatan orang beladlar atau mengambil tjontoh dari lruarnegeri, mala,han ada baik-u nja, tetzipi lakukanlah dengan kritis dan tudiukanlah untuk memperkuat Republik dan memperbaiki penghidupan Raklat Indonesia,

DJUGA KAUII PENGUSA}IA NASIONAL HARUS MELAWAN KABIR

Kapitalisrne birokrat (kabir) membahajakan ekonorni sektor flegara karena menghilangkan samasekali sifatznja jang progresif. Ia membahajakan bagi kaum buruh karena -penghisapan terhadap buruh ditutupi dengan kataz fang mrulukz mengenai ,,kerdlasama" antara _pimpinan dan L'uru,h sebagai ,,karyawan'''. Ia membahajakan bagi kaum tani karena persekutuannja dengan kaum tuantanah di-d,esa' j^ng berkepentingan untuk rl€fleruskan penghisapan 'terhadap kaum tani. Tetapi tidak hanja itu. Kapitalisme birokratis djrugs membahajakan Lragi pengusaha2 uasioiral, bagi sektor ekqnomi swasta prog."*-if, karena i.jaraz*ia jing berdasarkan pensalahgunaur, *,"*n"nang, tjaflut, korupsi dan sebagainja. Di-manaz kaum pengusaha nasional menghadapi rin.tanganl _ianS muciatrdlsingkirkan kalau ,,sernir2"nja tjq\up. Untuk dapat izin peiusahaan, ,harus ada ,,semir". Untuk ffrefiibeii bahan bangunan perusahaan harus ad'a ,,semir". Untuk dapat allkasi bahan2, harus ada ,,semir". Dan banjak lagi matjarnz ,,semir".

DimanJ ada tja,tut, korupsi; spekulasi, salahurus dan tiaraz lain iang meirdjadi kelaziman kaurn kapitalis birokrat, disifu tidik mungkin bagi pengusaha nasional untuk berkembang dengan serhat. Resolusi MpRS menghantskan adanja fasili,tetz bagi perusahaan2 nasional, tetapi kapitalisme hirokratis bukan rhanja tidak memberikan fasilitet tetapi malahan menambah rintangan2.

.:,: t-

Lagipula, kapi.talisme birokratis d.juga bersekutu dengan kaum imperialis jang mernaflg sengadla berusaha mendorong kapitalisme birokratis itu untuk menjelewengkan kita dari ril jang benar jang menudju kearah ekon,cmi nasional dan dernokratis, dengan Sosialisme Indonesia sebagai perspekti fnja.

OIeh karena itu, kapitalisme birokratis dan pemberantasanhja merupakan soal besar bagi seluruh Rak;at Indonesia dalam menjelesaikan revolulinia. _Dluga kaurn pengusaha jang sunggruh2 nasional harus ambilbagian d,alam perdjuangan jang besar ini, per/juangan melawan .kaum. kabir (kapitalis birokrat)

Demikianlah, Sdr,2, hal2 lang iagin saja sampaikan , dalam tjerarna,h ini. Sekali lagi, saja mengutjapkan banjak-banjak terimakasih kepada Sdr.2 jang mengundang "saja un,tuk berbitlara disini atasnama PKI sebagai salahsatu par[ai Nasakom

" N,{udqhzan Musjawarah jang sedang Sdr.z langsungkan ini'akan nrentlapai sukses"r*-b..uir"ju. S.rks*'. Uu"gi kaum rreteran sendiri dalam mernberi sumbangannja kipada pekerdjaan besar jang se{ang dihadapi oleh negeri kita, maupun bagi seluruh Raklat dalam lebih mgmperkuat tekad untrrk mengatasi kesulitanz ekonomi dewasa ini, untuk menjelamatkan Deko;r dan rnenjelesaikan revolusi ki.ta dibidang ekonomi.

Hanja dengan demikian tanahair kita bisa rnendladi negeri jang benar2 merdeka, baik d,ilapangan politik ma'.rnun dilapangan ekonomi.

( PokokP tjeramah di,hadaTttuz Musjaroarah, Besar Keuun.cJun cl,an El:,anomt Vetera'n Selumt-|t, IncT.onesia tli Taman Tjittogo, Bogtst-, tgl. 6 Dju,ni 19SS)

KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIG!H !

Pertama-tama saja ingin mengutjapkan banjak .terimakasih keppda pimpinan Departemen Perburuhan, chususnja ].IvI. Menteri.Perburuhan, Sdr. Ahem Erningpradla, jang telah mengundang saja untuk memberi tjeramah * dihadapan pegawai2 Departernen Perburuhan.

Ini b'ukan,untuk pertama kalinla saja, sebagai Ke.tua Cornite Central PKI, memberi tjeramah dihadapan pegawai2 negeri a,tas permintaan departemen jang bersangkutan. Ini suda,h mendjadi tradisi, ja, sudah mend;ad'i salahsatu'tjiri kepribadian bangsa kita lang dalam segala sepakterdjarrgnja mengutamakan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOI4. Ini telah dimulai dalam tahun 1961 ketika saja diminta oleh Departe"men Luar Negeri untuk memberi tjerarnah dirnuka Konferensi Dipiorna,tz RI di Asia, Afrika clan Australia. Tj". ramah itu kemudian.disusul dengan seri tjeramah tentang ftllarxisme, jang saja herikan d,imuka Latihan Kernili,teran Pegawai Sirril Departemen Luar Negeri. Dan setelah !tu, semakin sering permintaan kepada PKI untuk memberi .tjer:amah2 dihadapan pegau,ai2 dari berbagai departemen. Disamping itu banjak pula permintaan dari berbagai organisasi pemuda, sardjana, veteran, universitas dll. jang semuanja dimaksudkan unfuk mend.engar pandangan kaum Komunis mengenai,halz jang dianggap hangat atau perlu dibahas.

Ini rnerupakansalahsatu bukti dari -"ekian banjak bukti jang ada, bahwa kehidupan kepartaian jang sehat telah berhasil melawan berbagai usa,ha untuk merongrongnja dan ingin mematahkannja. Kehidrupan ke,partaian jang seha,t tela,h berkembang selama beberapa tahun jni dan telah merupakan kemenangan besar bagi Rakjat Iirdonesia. Tleramah2 sematjam ini ikut mengkonsolidasikan kemenangan itu.

Saja merasa gembira dapat memberi tjeramah diihadapan pegarvai2 Departemen Perburuhan. PKI adalah

Partainja kias buruh sehingga dengan sendirinja mempunjai hubungan jang erat sekali dengan katm burulr Indonesia. Dlika Sdr.2 sebagai"petugasz'i9ng menglurus halz jang bir'hubungan d,engan taurn buruh raerasa perlu.mendengar pendapat dari Partainja _klas buruh, maka ini adala& tanda baik :tentang tjara kerdla Sdr.2 sendiri. Ildemang ada orang iang suka ,,meiigurusi" kaudr burtrh sedangkan dia send,iri anti-buruh atau bunih-phobi. Apa jang bisa diharapkan ,oleh katrrn bttruh dari orang? sematjam itu ? ]a, apa jang dapat diharapkan oleh-rRepublik kita, Republik jang ber-Pantja- * sila, ber-Manipol dan beT.NASAKOM dari oran g2 sematjam itu ?

REVOLUSI DAN KAUM BUR{I}I

Saj.a dirninta un.tuk memberi tjerarnah mengenai hr-rbungan. kaum buru,h dengan Dekon. Tema ini memang r-nerupakan tema jang baik sekali untuk dibahas. iDekon adalah program untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia clibidang ekonomi pada tahap pertama, iaitu tahap nasional dan demokratis daripada r'evolusi kita. Kaum buru,h, seperti dikatakan didalam Manipol, merupakan soko-guru Revolusi indonesia, .disamping kaum tani. Denginsendirin1a,hubungannjasoki-[u'.,revolusi atau tenaga pokok revolusi dengan program revolusi adalah erat sekali. Pembarhasanz tema ini perlru didengar oleh siapa sadla jang sungguh2 ingin mendlalankan program itu, jang sungguhz ingin menjelesaikan revolusi kita. Samasekali tidak, mungkin melaksanakan program revolusi d,engan mengabaikan kepentinganz soko-guru rwolusi, apalagi dengan Ss1-phpbi terhad,apnia. Berbitjara kemak-kemik tentang Revolusi, ,tentang Manipol,'.tentang Dekon dan sebagainja, sambil berbuat jang merugikan kaum bLrruh atau melanggar hakz kaum burulr adalah kemunafikan jang keterlaluan, jang tidak bisa diampuni.

. KAUM BURUH DAN DEKON

ServaktLr Dekon diumumkan oleh Presiden Sukamo pada tanggal 28 Maret 1b1., kaum buru,h berCiri dibarisan paling depan dalam menjambutnja.'Bahkan lebih dari itu. D;auh sebetrurn Dekon diumumkan, berbagai

golongan kaum buruh telah aktifl,memba,has dan mengu72 pas kesulitaa2 ekoncmi melaiui. seminarz daa diskrrsi2 produksi jang diadakan oleh serikatburuh2. Ini semua terdjadi terutama seClak pid.a,to Tahun Kemenangan dimana Eung Karno telah menjatakan kesanggupan untuk mernberi pertratian chusus kepada persoalan ekcnomi..

Melalui seminar2 itu, kaum buruh telah mengadlukan berbagai trsul kcngkrii ten.tarrg tiara2 jang sebaiknla Citemprrh untuk menqatasi kes,Lrii'tan? jang timbul selamg beberapa terhun belakangan ini, seperti misainja dibiCa-rrg pengangkutan, teru;tama kereta-api, dibid,ang perkebtrnon, dibidang pekerdjaan umrlm dsb. Melalui seminarz itu, kaum buruh teia,h dltrga mengutuk salah-urrus jang nreradialela di-mana2 dan mulai menundiuk hidung d,ari mereka jang berfanggungdjawab. Melalui seminarz itu, kaum buruh se,tjara aktif telah menegakkan p.endirian jang kem,udian ternja,ta mendjadi pckok pendirian didaiam Dekon, jaitu ba,hr.va soat mentpe,r'tinggi pro' d"uksi rnerupakan lc:untji dalam mengatasli kesulitahe elronomi dewasa ini.

Ini mendiad,i dlelas dari fasal 5 dan 6 Dekcn dimana dikatakan sebagai berikut : ,,Dalam perdiuangan untuL: menjelesaikan tahao na,sional dan de,"nokratis ini, maka sudah tibalah waktunja 'untuk men:gerahkan segena.p patensi . . . . dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatlea'n pr'oduksi dan menambahkan penghasilan Negara. . . . Karena,itLt, jang harus diselenggarakan sekaraflE ialah memperbesai: produksi berdasarlcan kekajaan alarn iang beriim,t,ah-limpah dan rneletaltkan dasare un:;tuk industrialisasi".

Dengan demikian djelaslah bahr,va sumbangan kaum buru,h dalam penjusunan Dekon sungguh besar. Kenjataan ini membtuktikan betapa bohong dan keliru ailggapan sementara orang bahwa kaum buluh tidak tahu apaz, tidak perli: diadiak untuk mengatasi kesulitan2, dan malahan tidak usah didengar pendapatnja. ,Djttstru sebaliknjalah jang benar. Kaum buruh mengetahui banjak sekali dari pengalarnannja se-hariz. Mereka mengikruti dari dekat pengurusan didalam peru-sahaan dimana rnereka bekerdja cian mereka bisa setjara tadiam dan tepat menelairdjangi sebabz pokok dari segala ker.ratjetan. Malahan saja merasa bahrva sebab pokok mengapa kaum buruh tidak diadlak, tidak did,engar, jalah djustru karena mereka mengetahui ,,terlalu banjak" sehingga

l dianggap bisa membahajakal kedudukan orangz tertentu.

Tak bisa disangkal _bahwa kaum buru,h dalam kerdjasarua cl.eng4n paraahli dan pegarraiz lainnja mampu rnendobrai< segala kematjetan'lang timbul ,dibidang int'rist1i. Tentang ini sudah banjak buktinla, rnisalnii difabrik sernen Gresik jang telah berhasii mentjatat kenaikah produksi jang terirs-menerus ."bug;i atiuat aiacllaknla karfn buruh serta adanja kerdlasJma jang baik aatara merek;i dengan pimpinan management aa" dengan para ahli.

:i ti: , . i.,;i l ':- :.:. ,, , , ,..:' . i';- . .{;

Ka,m bururh adalah salahsatu tenaga produktif jang pokok didaiam ekonomi Ind,onesia. d;";; dl*ikiu,r, rnereka _dapat memegang peranan jang beiar sekali daiam melaksanakan Dekon chususnia Jibidanq kenaikaa prodr-rksi. Tanpa kaum buruh, tid.;k rnungkiii bagi nege! klta untuk mentjapai tudjuan i,tu. Dlilta hal ini sudah disodari, ma}:a kita menghadapi

cua'konsekrn,ensi dalam p.rukrunuu; D"r."; H; berhuhunga.,r de,gan faum 'buruh; pertama, keperdrrganz mereka ,harus diperhatikan. jaitru seperti ditekankan didalam Dekorr. dan ltedu,a, kaum buruh harus diikutsertakan setjara aktif dalam pengu*lsan proses prorluksi dan bahwa mereka harus diikutsLr,takan se'tjara terorsanisasi, ;aitu rnelalui de.,van2 perusahaan, d,e."van2 procl,Liksi, clewan-dervu,..q*,,gangkutarr'det,,",att2pertimbanganditlepartemen2 dan djal,,,atan2, dsb.

---r--- fuIari kita rilenglrl)e,i kecua hal ini setjara lebih terPeliiltji.

I. PERFIATIAN KEPADA KEPENTINIGANz KAUfuI BURUH DAI\.T RAKIAT PEKERD}A : PADA UMUIVINIA , ,

Dalam me'jamb'ut hangat Dekon tempo hari, seluruh {apisan,Rakja;termasuk"kuu*buruhmemberit.k,,,u,, r:husus. pada.hal pelaksanaan, karena _djustril itula,h jang i,, Cinanti-nantikan.

Beberapa mi,ggu . ir n ja,g lalu pe,m_eri*tah telah menge- ': .]iiarkan-,,peIaturan2ekonomi26Mei1g63",,ianqd.ifla- ' takan seba.gai peratruran2 ,,untuk rnelaksanakan dekon". Tak u-qah kiranja saja_ djeiaskan disini betapa p"rutururri iangdrkataku'-,,.,,,iukie]aksanakanDektn,rltuielah ' *rrnirnbulka, protes2 dan tjelaanz jang. luas sekali. Ke-

..\ . 75: !* H;.^i**.*;r. . i ,' rl .

naika;r-kenaikan tarif dan ,harga jang terdjadi sedjak beberapa minggu jarrg laltr dluga dilakukan ,,a,tasnama Dekon". Devaluasi did.lalankari ,,atasnama ,Dekon", u,alauprun selnua orang tahu bahr.va Dekon menolak devaluasi. Pengend.ahan harga dilepaskan dan anarki pasar dibiarkan berkuasa penuh, seinuanja ,,atasnama Dekon". Perusa'haanz Dagang Negara (PDN2) diliberalisasi dan: diberi fasihltetz dan perlakuan2 istimevu,a atau privil'eges jano keterialuan ,,atasnarma Dekon". I-Jntung sadla, bah* wa kesed arErT poli.tik Raklat Indonesia terrnasui< kaum buruhnja_sudah t,rukup tin_ggi, pengalaman2 serta pengetahuaa ekonomi Raklat indonesia sudah lur4ajan, se* hingga :merek& dapat segera meiiihat bahu.a tindakan2 ini bertentangan dengan Dekon, meskipun clika.takan ,,atasnama" Dgkon,

Dalam pernjataan jang dikeluarkan oleh Politbiro CC FKI pada tanggal 3 Qiuni jbl. telah diuraikan setiara terperintji ten:tang penglruh2 peraturanz 26 Mei terrhadap d,aja-beii Rakjat pekerdja. Sebagai akibat kenaikanz ;ang tinggi dalam pungutanz irnpor dan bea-masuk, hargaz barang impor akan meningkat dengan melondjak- . iond;ak. Ada bara:ngz impor jang mengalami kenaikan sarnpai 7AA% a.tau 900%, termasuk barang2 essensiii atau setengah essensiil, srf6tupun bahanz baku/penolong jang sangat diperlukan industri. I\4aksud Pemerintah irntuk mernbandiiri pasaran d.engan barang2 irnpor dlustr:u mengingatkan klta pada poiitik Suinitro jang djuga membuka lebar kraan i,mpor setjara tak ,terbatas. Politik itu berarti meng-harnburskan devisen negeri kita, rnematikan industri nasional kita dan rnembikin kita se- :nakin tergantung pada kredi,t luarnegeri.

TE,:ROR KENAIKAN HARGA

Penghapusan pengendalian harga barang2 sudah dan :sed.ang-mLmba'.vabInt1ana,besariagiRaf,1atpekerdja dalam bentuk kenaikan harga. Xni beiul2 meinberi angin I"prda.kar:m tukang tjatut cian spekulan untuk dengan .: ' ltongkalikong bersama kaum kapi.talis bir,ckrat lei'uasa ,', :nelantjarkan teror kenaikan harga teg*hadap Raklat. ,

{a, dernikianlah keadaan dinegeri kita pada saat ini" Drs a,tu f ilrck teror dilantjafia, 6l"h korrtt)a-reuolusi da- : iam bentuk teror rasial iang sangat merusak aparat ekonotni ltm penghidupa'n Rakla{ kita. Difihak lain,

' Rakjat menghadapi teror h,arga ja.ng mengan'tjarn se- ,tu,ruh kehidupan ekonomi. Kedua matjam teror ini me- . .rupakan antjiman besar bagi terlalcsananja Delcon. Oteh "karena itu, tug.as untuk melawan dua matjam tteror ifu - metupakan tugas iang mendesak bagi selut:uh Rakjat Indanesia, untuk menjelarnatkan Dekon.

, . ",.' " ^ r-l.,\,

Serangan langsung terhadap kehiCupan Raklat me- ,rupdkan satu hal prinsipiil ,dilka dihubungkan dengan pelaksanaan Dekon. Tidak ada gunanja untuk mengatakan, seper.ti dikatakan setjara resmi dalam konferensi pers Pemerintah pada tanggal 5 Djuni jbl., bahwa Dekon tidak melarang adanja. kenaikan tarif dan harga. Apaiagi, bersa,maan dengan itu dikatakan pula bahwa peraturanz ekonorni dan kenaikan harga serta tarif memang pe'hit bagi Rakjat. Apakah Dekon menjuru,h memblkit .penghiclupan Rakja.t jang sudah pahit mend,;adl lebih pahit lagi ? Saja anggap,pendirian ini ''tidak dapat .dipertahankqn. Dekon rnenjatakan dengan tegas i ,,Se- .suai dengan perturnbuhan lcesedaran sosial dan tcesedaran ekot,,orniRakiatIndonesia,tnakatiaoltonsepsidantin- . dakan Pemet'intah harus dapat d,tit'asalcan dan dimengerti .oteh Qakjat, bahuta kepentinga{n mereka diperhatikan", (Dekon, fasal 26) . Perlu diperhatikan bahv.,a kedua perkataan,,kepentingan mereka" digarisbawahi. Siapa 'jang akan dapat membantah bahwa Dekon melarang, ,dan melarhng d.engan keras, kenaikan2 harga dan ;tarif jaug keterlaltian ? Siapa jang akan dapa,t rnembantah, bah,*,a Dekon melarang Pemerintah membikin kerhiduF- .an Rakjat beriambah pa,hit ?

sEPENrrHNrA r""ffiJs3ilru"" pEi!{BAl{ru'

Tetapi disamping itu, kalau kita mernpelaCiari pen- ,dlelasan Pemerintah tentang pera.turanz 26 Mei jang "dibatjakano1ehSdr.SlametSutiknodalamkonferensi 'peis tersebut, disitu dikatakan bahwa ,,peraturarf dalam ,. bidanEy impor (iurrg dimaksudkan jalah pungrillsn? impor jang amat tinggi i'tu) memans sangat dipengaruhi oleh" 'k"perktankeuanganneg-ara,,jai!.uuntuk,,tnendapat pengltasilan selcedar.nja dari impor". Tentu Sdr. Slanret Sutikno ,sendiri ,tid.ak"akan membanta,h bahwa jang nre- ,' ' mikul beban pungutan2 impor itu tak lain tak biukan jalah Raklat sebagai konsumen. Tetapi, apa jang ,dikatakan di rDekon rucngenai ,hal demikian ? Dekon tidak ragv?' sedikitpun rnengatakan bahu,a usahas untuk mentjapai keseimbangan antara per:erimaan dan pengeluaran. Negara ,,llarus ditjapai . . . . dengan tidak menambah beban Rakjat". (Dekon, fasal 31). Bukankah ini larangan jang sedieias-d.jelasnja terhadap apa jang disusun oleh konseptorz peraturanz 26 Mei ?

Konfrbntasi2 sernatjam ini mernbikin saja menci;acii ragu apakah para konseptor itu pernah membatja dan n'rempeladlari iDEkon sehingga mengertl isinja, apalagi setjara sunggu,hz mau melaksanakan Dekon klta jang begitu baik -liu. Saja memang gigih melawan peraturai ekon,omi 26 Mei dan kenaikal harga serta tarif, kqreha saja sebagai anggota iVIPN (Musfarvarah Pimpinap Negara) adalah salahseorang jang ikut aktif rnenjiapkan Dekon dan saja jakin bahwa Dekon dengan peraturanr tersebut ditliderai. Selain d.aripada itu, dalanr ieelarvan ceraturair: tersebut saja rnentrndjukkan sasaranirja, jaitu konseptorsnja. D;ika tidak demikian, kemarahan Rakiat akan dltudlukan pada Dekon dan pada Presiden Sukarno. Pad,ahal, Dekon adalah baik dari Presicien Sukarno senriiri sering berkata dengan dludlur bairr.rva beiiau ,,tidak rnengerti soais ekonomi" . Di'dd,i, rne'ngenai soals ekonomi ,l,inegeri ki.ta sepenuhnia tanggungdjawab d.a;"i pembar,,ttis Pfesiden Sukarno. Dladi. saja berti:tiktolak cia.ri satu kejakinan jang takteroojahi<an dalam rnelar,,ran i:eraluran2 tersebtrt.

!-, . : r , :77, . . - ':- .,. - -:::. ""- :'. i:€ ,:, I : - , ' L-, ligi#i<rg=: : .:^,,':,+ ,' '. j

.:' EEF,'IEI*T,q.^={GAN DENGAN RESOLUST trdpRs Lr! rrr.^\urr.! zu^\vf,I^r LelatpvlJv ur f7!^ rvv

i, Disamping rrlu-,*gle1aturan2 tersebut bertentangan, der^ra ,,ps1itik harga harus diiudj,ukan untuk m.entjegah 't ,l kenaikan_\lf7" rian_tarif rnenudiu teilaksanania Keteril!''st.a frnpRS No. II! 1960, Lampiran B, Bab V, ajat 5, r " * " " . i i i rL i i, t r' i; ""' ; ; ;; ;; ; ;; ;'t J' ",ri' u ;; b "; :J.f ; iAiTO ; .i J* u n ,.. pada tingkat perkembangan oroduksi dan rnend.jamin ", ', peninglcatan daia-beli Rakjat pekerdja, terntasu,k petant produsen". (Resolusi IUPRS No. I, 1963, fasal 9, ajat ',, 7,). Diadi, selain berientangan dengan Resolusi MPRS, i950, Lampiran B, Bab V, ajart 5.

r" Iv{PRS ad,alah letnbaga negara tertinggi jang nt€- .- megang ke'daulatan Raklat. MP}IS bukanlah suatu i t { ',- ' j i .,.' ,..

'debating-club atau warung-kopi dirnarra angootaln ja berkumpul sekedar uatuk bertukar fikiran. Iv{pRS adalah lernbaga negara jano ,oleh Undangz Dasar 1945 diserahi tugas'menjusun ,halruan Negara. Pendapat2 jang terCapat dikalangan oran92 jang bertanggungdjawab ,untuk menganggap enteng iVIP,RS, unt,uk samasekali tid,ak rnenggubris hdPRS,'sanga,t menusuk hati Raklat c{an'berlarx,aaan dengan Undang2 Dasar, 1'

PtrRA?URAN 26 MEI PAHIT BAGI RAKJAT

' Mulgkin Sal,' akan tertarik c,leh kenjataan bahr,r,a saja dalam membahas soal ini, banlak sekaii menguric, bahkan.munski:r ada jang merasa terlalir banjak rnengutip. Saja sengadja berbuat demikian, karena kalau kita lnarl membi,tjarakan sesu-atu dokumen resmi, apaiagi . runtuk menentukan tjara: peiaksanaannja, kita ,harus kongirrrt, kita harus 'terus-meilenis berpegang kepada dji"r,a maupuil kepada kataz d,okumen itu. Konseptorz ,,pera,{.,uran? 26 Mei" selalu menekankan bahwa peraturan-peraturan ittr jalah untuk,,rnelaksanakan Dekon" tapi tidak pernah rnendjelaskan fasal Dekon jaao rnana jang rnau diiaksanakan iir-r. Tiara2 ;ang demikian adaIah sa::gat bcrbahaja, apalaoi'nrenginjat hahrn,a nalic I)ekon sudah dernikian.dikenal dtnegeii kita.

oIehkarenai.tu,kalauberbitjaramenget1aiDekon, sebagairira:ra d.;rrga mengeaai l\4anipol din pedornan: pelaksana antnia, sebaiknja kita menggunakan kutipan2. Tiara ini acialah tjara iang oaiing teidjamin. Djik a-t\ara : jang tepat iai diteinpiih. maka rnudah meml;'uktikan setjara oblektif bah-'va pe:a.iuran: ekon*mi 26 Mei lanq sung bertentaagan dengan Dekon, sebab Dekon bukan hanja 'tidak membenarkan devaluasi, Iiberalisasi perusahaan2 nega-ra, kenaika*2 harga dan ,tari[, tetapi tegas! melarangnja. Demikian pula Resolusi MPRS.

Tiara kongkrit dalarn mernbairas sesuatu adaiah rncmangtjarakaurnburulr,tjaraproIetar,olehkareriaitu

Qalam keterangan Pemerintah pada tanggal 5 Djuni jbl. an'tar;i iain dikatakan bahr.r'a peraturar:: 26 Mei 1963 adala,h pahit bagi Rakiat. Diuga dikiitakan bah''n a ,,;;embangunan semesta fit€trtten'.! memer'!.ukan - pengo{- ' banan inng tid.ak ringan". Dyadi, diusahakan untuk me*- benarkalkenaikarr2hargadantarifkaretra,katanja,kita harus ,,berkorban" I Ivlungkin pend,lelasan ini diberikan berhubung dengan fasal 26 Dekon dimana perkateian ,,pengorbanan" ,dipergunakan. Tetapi kalau ki,ta mene-. Iiti fasal Dekon itu, mendiadi d;elas bahwa maksrud Dekon berlainan sekali. Sebaiknla kahu saja memberi kutipan jang setjukupnja :

,,Sesuai dengan pefiumbuhan kesedaran sosia,/ dan kesedaran ekonomi Rakjat Indonesia, maka tiap 'kon* sepsi ci.an ttndalcan Pemerintah harus d,aoa,t dirasakan dan climenserti oteh Rakjat bahwa kepenfingan mereka .d.iperhatikan. Ini bera-rti bahu,a tindalcan Femerintah hauts clapat sambutan baik d'ari R.akiat, baik dalam arti menar4,bahkan kepenluan rnateriil atau rnembanglcitkan perasaan patriotisme dan pengorbanan seperlunja",

TENTANG PATRIOTISME DAN PENGORBANAN

Dari kutipan ini dielas sekali bahwa iDekon mengharouskan supaia kepentingan Rakyat diperhatikan dju;- tru cleh kareua dengan demikian perasaan patriotisme dan pengorbanan akan clapat dibangkitkan. Saja allggap sikap ini memang sangat tepat, Keharusan untuk memperhatikan kepentingan2 Rak;a,t dengan d,emikian nr€iilpunjai satir tudj,;aq nasional jang sangat penting, jaitu untuk ,,menggerakkair segenap p,o,tensi dan kekuatan Raklat" (Dekon, fasal 13 ) .

T'idak ada Rakla.t Ji*u,rupt,r, clidunia jang bersedia berkorban kalau mereka beirum jakin hah.wa kepentingan-kepentingan mereka diperhatikan. Rak;at Ind,onesia, termasuk kaum buru,hnja tidak menolak untuk berkorban. Bahkan mereka telah lama berkorban. Setiap kemerosotan dalam penghasilan riil tak bisa diar.tikan lain daripada pengorbaRan, daa djustru inilah nasibnja kaurn buruh, pegawai dan seluruh Rakiat pekerdja sed.iak tahun 1950 dan ter,utama selama beberapa tahun ini.

Rak;at pekerdja memang selarnanja siap untuk berkorban tapi djanganlah hendaknla hal ini disala,hgunakan untuk keuntungan kaum kapitalis birtrkrat, kompra- .dor dan tuantanah. Irng dimaksud,kan Dekon tentang pengorbanan jalah bekerdla keras untuk menaikkan produksi. Ke*nggupan ini srudah dinlatakan dengan tegas didalam Pantja Program Front Nasional, dimanakaum buruh. meriregang peranan jang akti[, jaitu : ,,[4ej7s

t nanggulangi kesuli,tanz ekonorni dengan mengutamakan kenaikan produksi". Sedangkan Pantja Prograrn Fnon't Nasicnal teia;h ditotapkan sebagai bagian integral pula daripada Dekon (lihat Dekon fasal 34).

Ini adalah kesanggupar berkorban jang bersifat rnenentukan, Can djika dipimpin dengan baik dapat lnelnbuka kemungkinan bagi negeri kita tuntuk mengatasi krisi$ ekonomi jang sedallg meradlalela. Maka dari itu, lebihz diperlukan tindakan2 dari Pemerinta,h jang ,,rll€m.* perhatikan kepentingan Raklat", agar dengan demikian mendapat kepertjajaan Rak;at. Kepertjajaan tRak;at akan lenjap, d,llka Pemerintah mengadakan tindakanz ;ang djustru tidak memperhatikan atau mengabaikan keperrtingann me.reka, jang djus.tru bertentangan dengan IJekon.

iI, PENGIKUTSERTAAN KAUN{ BURUH DALAh4 PENGURUSAN EKONOF{I

Hal ;ang kedua jang saja sebirtkan diatas jang harus dicliadikan pegarlgan cialam melaksanakan Dekon da- .lam hubungannja d"eirgair karrrn bruruh, jalah nrengenai pengikutsertaan kaum bur',-;,h dalaril' mengau,asi maflagernent atau i:engurusan perusahaa,r. I-iill ini ciitegaskan didaiam Dekon (fasal 34,\ , d,imana dikaiakan supaja ,,diaCakafl flefiega-san tentana tugase Dewan Perusakaan ' sebagai alat. social support Can sacial cotitrol". Ini dikembangkan lebi,h land;r61 did,aiam Resolusi fuIPRS htro. I, 1963 dirnana dikatakan sbb.; ,,Hak dan tugas Dewane ,tersebut harus kongkrit, iaitu memusjawarahban d. j atah - o rcr:luk s!, r ehab ititasi al ate pr adulc si, m as alahg bahan bakulpenolang serta soat€-oarts, ongkos pr,a* dulcsi, penegakan maupun,retooltng organisasi, personatia dan mental, pentjegalzan salah-urus/ pentjolen.gan/ manipulasi, dan liuyts unt'uk management iang baik dan peningk'atan produksi". (fasal 8, ajat 5).

Hal ini merupakan hai lang menentukan dalam rnengatasi kesulitan2 dewasa ini dan dalam mentjapai kelantjaran daiam usa,ha2 pembangunan. Didalam Resolusinja jang telah beberapa kali saia kutip disini, IIIPRS menindjarr sebab2 dar:i ketidak-lantjaran pelaksanaan proiek-prolek pembanqunarl clan dengan tepat menundlukkan bahwa salahsatu sebab iaiah : ,,Belurn tjukupnja dila'lcukan *sahas mernBethebat oengenahan segenap po80 teasi nasional (funds and forces) , terutama kaum bu* ruh, k.aum nelaian, kaum {ani, dan potensi daetah se' hingga terdiamin socfa/ pafiicipa'tiT, sosial suppott dan sccial contral, untulc turut mengambil bagian-d-alam me* laksanakan pembangtntan" . (Resolusi MPRS No. I , 1963, fasai 4, aiat 3hl.

Tentu Sdr.z ul.ut setrldju bahwa penetapans ini mempunjai arti jang penting terutama bagi mereka jang -bek"rd;u dibidangperburuhan' Kesulitanz 'dalam mbmbentuk f)ewanz"Perusahaan jang, seperti pernah dilatakan oleh-. Bung Karno, begd;alan seperti keong, serta dalam memberikan kepadanja rfi/ewenang jangsesuai harus segera 'diatasi agar supaja Dekon dan R.esolusi MPRS bisa dilaksanakan

DEI{ON DAN RESOLUSI MPRS No. I/1963

Ap, iang baru saja kutip ini, disamping rnempunjai arti penting dalam rangka pembahasan tema -jang mend;adi pokok pembitjaraan dalam.rtieramah sekaranQ ini, -merupikan tjontoh lang baik-telluqghubungan d;uga erai antara- Dekon. dan Resolusi MPRS No. I, 1963 itu. Kedi;a dokumen itu memang saling melengkapi' lResolrusi MPRS itu ,harus didjadikan pegangan dalam pelaksanaan Dekon. Resolu3i MPRS itu menjuarakan 'Lehendak Rakjat. Hanja diika suara itu didengar.dan dilaksanakan, 'bisa dikatakan bah,na jang menclladi tuann:niah dinegeri kita jalah Raklat dan bul<an elemen2 iang samasekali-tid.ak memahami kehendak Rakiat, iuttg saniasekali menutup teiinganja terhadap Amanat Peniieritaan Rakia,t.

Dekon dan Resolusi fulPRS memberi gambaran jang sungguh dlelas mengenai tiaru memobilisasi kaum burruh'ialam mendjamiir management jang taik. Ini djuga merupakan kongkritisasi dari apa jang dikatakan didaIa:n Dektt *urigenai,,p'eng,iniegrasiy a,t9ya Pemerin'' tah dan ftakjat irng 'teiatg"anisaii" (fasal 34), tetmasuk -kaurn buiuh jang terorgairisasi didalam pengiiategru*irr, Froses produksi dan management. ' Daiam rirubungan - ini, si;a ingin menjebut sa'tu ge-

,j1ala jang k-ita liadapi sekarang d,alam dunia perburu,huo lutig ].-iranla peri, mendapat perhatian setiukrLrpnja teruiam"a dari sdi., iung bertugas dibidang perburuhan.

Tak usah kiranja saja tekankan'kepada Sdr.z be,tapa sediak saat2 petmulaan gerakan kemerdekaan nasional kita, laitu pada awal abad ini, kaum buruh melalui organisas{z mereka jaitu serikatburuh2 'telah memegancr peranan aktif daiam melarvan kotronialis"me BelAnda, kemudian dalam melawan pendudukan Dlepang, dan kemudian <ialam melalvan agresi2 Belanda dair membela Republik. Kisah kepahlawanan pengambilatrihaa perusahhan2 Belanda pada ac,hir tahun 1,957 dan permulaan tahun 1958 djuga ditulis oleh kaum burruh Jang ,terorganisasi ber-samaz dengan Rakjat pekerdla umumnja. Dan . pengambilalihan itu dengan sekaligus menumpas kekuasaan Belanda atas ekonomi kita serta memberi dasar"'bagi penegakan ekonomi nasional. Sed,jarah memang rnembuktikan bahwa kaurn buruh benar2 nrerupar kan Soko-guru Revolusi lndonesia seperti dinlatakan didalam Manipol. Sumbangan kaum buru,h sunggurh besar sekali dalam rnenjediakan dasar2 bagi pelaksanaan strategi dasar ekonomi seperti jang ,ditetapkan d,alaru Dekon, ;'aitu mernbangun suslunan ekonomi ;'ang nasionai dan demokra'tis, jang anti-imperialisme dan antifeocialisme.

( I i,''r ,] i j ,1 j 82':. ,

Tetapi dalam alam &Ianipol dan Dekon, dimana disamping rnelandju,tkan tradisi2 anti:imperialisme jang lreroik, kaum buruh diuga sanggup memberi sumlrangan-' nja untuk lebih rnernperkuat ekonomi nasional ki'ta dengax peningkatan produksi, kita sekarang menghadapi usai:.a2 ka,um reaksioner untuk rnentjairkan geraiian br-rruh kita. Kalangan2 tertentu mau rnenjingkirkan perkataan buruh jang berdialin erat dan takterpisahkan dengan tradisi2 ju"g paling militant dalam gerikan keurerdekaan nasional kita. Perkataan itu mau diganti dengan lcaryawan jang sengadla membikin ,u*uulkuli kabur garis pemisah antara peranan buruh dan peranan management. Lebi,rh dari itu, ,Dengan perkataan karqawan, dengan apa jang dinaniakan"periatuanz karyau)an atau organisasiz karyawan, kalanganz itu iernjati berusa,ha untuk n:.ematahkan serikatburuh' jang r:rerupakan ben'tuk organisasi mrli'tant dari kaum buirrh. It{er*ka berusaha mengobrak-abrik serikatburuh dengan mengintimidasi kaum buruh supaja meninggalkin serika"tburulinla elan memasuki organisas; kar"lLwan. Dengar:

demikian mereka lebih mendiskreditkan istilhh ,,karya- .wan" dimata Rak;at"

re j ) . i83

Gedlala ini telah menimbulkan reaksi jang keras dari kaum bunah sendiri jang telah memberi nama ,,serika,t8 madi,ikan" kepada bentuk2 organisasi2 karyawan sematjam itu. ,,Serikatz madlikan" adalah gediala jans paling dikutuk dan paling dibentji olerh kaum buruh dinegeri manapun, sehingga penarnaan itu memans sepatutnja mendapat perhatian deri siapa sadla iangbertugas dibidang perbunttrrair. ,,Serikar madjikan" adalah pendlelrnaan baru dari ,,Sarekat Hedio"' dizaman kolonial dul'u.

Pada . pokoknja, serikatz madjikan mempunjai dua maksud, jaitu pertanta menutupi penghisapan terhadap kaum buruh, dan kedua, mernatahkan serikatz bunr,h militant jang tugasrpokoknja jalah mernperkuat kemerdekaan nasional, membela kepentingan' ka,um buruh dan. " meiawan peng,hisapan.

P}XRUSAHAAN NEGAR,A DAN PFNqHISAPAN

Didalam ekonorni kita sekarang, su,dah banjak terdapat perusahaanz negara diberbagai bidang, dibid.ang produksi, pengangkutan, perbankan, perdagangan dsb. Apakah dengan adanja "perusahaanz negara, maka dengan sendirinla bisa disimpulkan bahwa disitu sudah tidak terdjadi penghisapan lagi terhadap kaum buruh ? Saja kira tidak dernikian. Pada saat ini, nilai-lebih jang dihasilkan ole,h kaum buruh di-perusahaanz negara pada prinsipnja mendjadi miiik negara sedangkan kaum buruh sendiri, atau Raklat .pekerdla pada umumnja beiun, mempun;'ai kedudukan jang bisa menentukan penggunaan daripada nilai-lebih itu, Lebih2, kalau kita meng* hadapi gedlala dimana dalam kenjataan niiai-lebih itu malahan tidak rnendladi rnilik negara melainkan masuk kantong kaum kapitaiis birokrat, maka tentunja kaur:n buru& tidak akan merasa bahu,a mereka tidak dihisap {agi.

TJAP,.A KIX}1tsJA KALTM BUB,UIE

Dlika saja mendlelaskan hal ini, bukaniah maksud saja untuk mengatakan bahwa kaum buruh jang bekerdiu di-perusahaan2 negara akan menghad.gpi managecrent atau pimpinan perusahaan dengan tjaia jang sama sepejti me_reka menghaciaF"'i rnadjikan d.idalam peruSaha- 'an kapitalis jans dimiliki oleh swasta, terutima' olqh modal .monopoli ulrlg. Kaum buru,h Indonesia sepenuhnja didiiwai oleh Manipo! dan Dekon dan mereki rrerrtjurahkan segenap usaha dan .tenaganja kepada tu.gas memperkuat kemerdekaan nasi,onal -dengan ikut *J*- .bangun ekonomi nasional. dan demokratiJ. sjarat rnu,tlak 'ilalam menibangun ekonomi jang demikian pf*fr ilh;; 1ekt9r neqara hainus memegang peranan" jang memimpi,n. Perdluangal yn-tuk memperkua.t ekonomi riktor negara jang-berkedudukan memimpin adalah perdjuangan patriotik. Sesuai ,d_engan'pokok pendirian ini, *a-i.a perdluangan kaum buruh di-perusahaanz negara, disamiing membeia kepentinganz kaum bur,uh sendiri dalam arti seluas-luasnja, ,harus ditud.jukan untuk merpperkuat

ekonomi sektor nega-ra,. 1a1g'berarti -memperkuat RepuIni berarti bahwa tugas2 kaum bur,uh, disamping membela kepentinganz'meieka sendiri jalah , p"r:tu*u, berusaha melalui De-wan2 Perusahaan supa;'u pu.usahaan2 negara dldjalankar dengan baik; kedua, pentjolengan kekajaan negara oleh kaum kapitalis biioftra,t; "rrerrln,tarrg t'T ketiga, berusaha melalui lembaga2 negara supaja kekajaan materiil jang mereka ,hasilku"r, b"ou".e *endlaJi modgi jangdiakumulasi oleh negara dan diperg,urrukan untuk mernbangun ekonorni nasional dan demokia,tis, diperguna&rn. untuk mengikis habis sisa2 imperialis dan feodal. Dekon meng,haiuskan perd,luangan demikian. Selama perdjuanga1 jnj belum berhaiil sjpenuhnja, maka selama itu nilai-lebih jang dihasilkan oleh kaum buruh dipergunakan d_e_ngan tjarcz jang tidak sesuai dengal1 kepentingan kaum buruh aan patjat pada urlumnja; atau malahan^ dengan tjaraz jaag bertentangan d,engan. kepen,ting ayznja. Pq" 'ini adalaTr penghisap"an dan penghisapan oleh musuh2 revolusi.

PERATURAN, 26 },,TEI LANGKAH TTUNDTU:R

* Dglam- _hub.ungan ini, periu saja tegaskan L-rahwa Perpres No. 7, 1963 rentans PDI.I, ju"d termasuk daIam .14 peraturan tangg al 26 Mei, 1963 irerupakan s*tu langkah -mundur lqgi ekonomi sektor ,"guru. Wewe- . lan'g terlalu.luas diblrikan kepada PDN2 ian boleh dikatakan pertiEahaan3 itu sudah berad,a diluar pengawas9.4 an Pemerin-tah apalagi DPR-GR. Tugas mereka dalaru ikut memimpin ekonomi sesuai dengin kebidlaksanaan negara dan sesuai dengan perentjanaan jarrg berpusat b,oleh dikatakan samasekali ditlairkan. I\4alaJian diika kita mempelad,jari Perpres iulo. 7 itu, tak bisa lain kita memperoleh kesan jang mendalam ba,hwa perusahaanz diserahkan kepada ffanagers-nja untuk cliurus sesuka hati. Mereka diberi kemungkinan, maiahan disuruh; bersaing 'mati2aa diantara mereka sendiri sehingga dapa,t dibajangkan betapa akan terdjadi rebutan pasaran seperti dalam alam "free-fight liberalism'r jang terkqtruk itu. Ini akan menambahkan kesulitanz bagi Rakla,t sebagai konsumen. '

fi4dlhut kenjataan2 ini sernua ciisarnping penghapu='aii pengendalian harga, siapa akair pertjaja pdda pe+dielasan P.emerinta,h jang diberikan dalam korferensi pers tanggal 5 iDjuni jbl. bahu,a peraturanz itu tidak beiaiti liberilisme. Siapa jang :tidak akan heran melihat usaha itu untuk melakinkan" kepada kita bahrn a langkah' itu ,,memperkembangkan Sosialisme". Sosialisme jang pota bene belurn ada, karena memang 0ugas kita belum untuk membangun So.sialisme.

,,EKONO]![T PDN''

s"*ua fihak jang bekerd;a d.i-sektor2 lain terutama sek1 Wewenang terlalu luas jang diberikan kepada PDN2 menimbulkanperasaan tjemas dikalangan kaum buruh. Bukankah kaum buruh itu dendiri jang mengambilalirh perusahaan? tersebut dan, daiam semangat pa'triotisme jarrg sarrgat tinggi, menjera,hkannja tanpa ragtuz kepacte; Pemerintih untuk ,diurus oleh Pemerintah guna kepen- - tingan seluruh Raklat ? Liberalisme jang sedang d.;djalan-kan disektor ekonomi negara benarz menjakiti hati kaum bu'ruh jang melihat tindakan ini sebagai pelanggaran jang kasai tenhadap strategi dqlu1 ekonomi seperti jang -ditetapkan didalam Dekon. Diika ini diteruskan tiauk bisa d,iartikan iain ketjuali menghadiahkan -milik nasional kepada segenggam kapitalis birokra't, kaum pentjoleirg dan tukang tjatut. Denggq demikian, -E (Ekonomi Terpimpin) dalam USDEK m€n' unsur diadi bujar samasekali.

Tetapi tidak ltanja kaum buru,h jang 'tjemas meiihat perkembangan2 itu. .Perasaan itu ternjata djuga meliputi tor prod'uksi, termasuk pula perusahaan2 negar.b disektor produksi, pengangbrtan dsb. Sudah timbul leru.uur, ,e- . tjarg luas bahwa, pekon disalahgunakan untuk menganakmas-kan PDN2 dan *.trg-urr""ktiri-kan sektor2 laii.

Peraturan jang saja sebut diatas berarti bahwa pDN2 mendapat kedudukan istimewa, baik karena rnereka akan bisa setjara diam2-mengumpulkan keuntunganz jang berIirnpa,hz, maupun karena mereka djustru blrkepeniinga' untuk :nempertahankan dan terus-menerus memu[uk anarki pala_r dan spekulasi. Dekon jang benarx produkslsen"tris,,dilaksanakan"*dengan peraturan jang seratus periun dagapg-sentris. Tidal: heran bahrva r"ai,t l""i"f. orang suka menamakan'ekonomi kita bukan lagi ,,"fonomi terpirnpin" melainkan ,,ekonomi PDN".

I t. : :

Sedlak detik pertama perusahaan2 bekas Belanda diserahkan -kepada Pemerintah, kaum buruh telah menjatakan perlawanannja terhadap setiap usaha untuk ,o"nsr.,rastakan penrsahaan itu. Gedjala lang selalu disinlaiir itu ternjata telah mulai menclapat wudjud kongkrit daIam. Perpres No. 7, 1963,

.RITIJLING DAN KOMPETISI PRESTASI

Tidak i?p"t dibenarkan kalau dikatakan ba,hwa pengurusan oleh negara menimbulkan kelernahan2 bir,okrali dan administrasi jang berletihan. Kesalahannja tidak terletak kepada peranan negara meiainkgn padi orang2 ]ang dittigaska-n. u-ntu! m-enjelenggarakan peranan negara itu. Di-<inilah letak pentingnji,tuntutanl luas supaja segera cliadakan_retuling jryg ter,utama mendladi iuntutan kaum buruh senr{iri. Tuntutan itu sepenuhnja dibenarkin didalam_ Dekon, fasal 34. Maiat u" d;utJ" [", Iuar sudah ditundjukkan _oleh Dekon fasal 30 jang antara _lain menjatak a;r\.: ,,Untufc ef isiensi dan peningle,atan produksi selandju,tnja perlu diadakan sistim leompetisi presta*i antara perusahaane (dagang) Negar,a, antara b.agianz dalant perusahaan dan antara p,aia pekerdja, dalam suatu rentjana_produksi". Kompefiii prestasi jang -nasional diadakan untuk _membangun ekonomi larrg progresif samasekali,tidak boleh d,isarnakan dengan"'tfree un,tuk meningkatkan produksi dan unttrk merrgibdi kes figh.t competition" artau " f.ree {ight liberaliJm" alias persaingan bebas. Kompetisi prestasi iang dimaksudkan oleh- Dekon jalah, kompetisi jang berriatak patriotik pentingan tanahair {an Rakjat. Diadi tidak adahubungannja "dangutt "free* fight competition" atau "ftee figrht llbeialism"- jang bertudluan mengedi?r kelrntungoo p€rseorangan ;ing merupakan tiiri pokok atau hukum ekononri -p,ot ok -daripada ekonomi kapitalis. ^,,Ekonomi PDN" sekarang ini dlauh lebirh dekat kepada "[ree fight liberalism" daripada kepada kompetisi prestasi seperti jang dimuat dalam Dekon.

Dulu, perusahaan2 milik modal Belanda berd;alan ,,baik" daiam arti tidak ada salah-urus, pernborosan dan inefficiency sehingga menghaslkgn keuntungaq. i1"g berJimpahz bagi kium kapitilis Belanda. Ini adalah olerh karena'mereka-jang diserahi rtugas untuk mend;alantaa perusaha ar.2 itu' (pira manageri-nja) memang membela Lepentinqanz pemiliknja, jaitu kaum monopolis Belanda, din padi umurania *uttg'abdikan diri kepada kaum morropoiir itu. Kalau sekarang, perusahaanz qegafl di'hingSuii oleh salah-urut, pe*borosan jalq luarb-iasa dan i'rrdffi.i*rrcy, ini adala.h tl"h kur.na _tlrlilu banjak ottng lang memegang pimpinan'd,isitu bukannja membela dan merigabcii li"pu?i kepentinganz-pemiliknia, jaitu n?gatai mela'inkan mimbela dan mengabdi kepada kepentinganz mereka sendiri sehingga mereka sendiri m93d;a-{i kgnituti., birokrat jang fJkuluurrnja ber-limpahz sed-angkan ngsf* d,an Rakialt tinggal menanggung segala kertrgiannra.

SALUT, KEPADA ORANG' PDN JANG BAIK

Saja 'ticiak bermaksud samasekali memberi kesan seuk^oi semua orang jang bekerdja atau meminnpin +ipur"tuhuanz negati [r"tU,, at iang demikian.. ,Suju tlh.u Lurr*" ada diaritara mereka jangmemang didjiwai oleh semangat patriotisme, dan saja lakin hu['Y? mereka senJi.i uk"*" ialing keras mengutuk -,,kolegaz" mereka jarrg ;;;grt ;dt"gi{u" kepentin"g-anz kita bersama itu. Ma' i;h"; ;;r,gkir, *ereki itu paling tahu tentang kebobroku," ,,t "t*go:2" *ereka itu. Saja menjampaikan salrut ksgua, orairgz itu. Jryg-. saja k-u.tuk bukan mereka, 'tetapi iirti* ,,Ek6n,omi PDN" iang liberal dan mentjoba menggr"iiL;" sistim ,,Ekonomi Tgptgpin'l. I1"g saia kuttLk irfrft konseptor2.,,Ekonomi PDN" da* kaum kapitalis tirokrat r.otu pentjolen 92 dari tukangtjatutz iang ffi€Ildjadi pelaksananja.

_ Dengan <iilantjarkannia seranflan terhadap susuuan ekonomi jang rnau kita bangun dalam tahap nasional cian demokratis ini, rnelaiui liberalisasi disektoi ei<onomi negara, m-a!a rnend;aciil'ah rugas bersama dari para pegawai cidalam aparatur Pemerintah dan disektor eio, nomi legaf pada umumnja, termasuk para pemimprn perusahaanz negara jan-g patriotik, ber-sama* dengan kaum buruh, untuk melawan kaum kapitalis birokiat, rnenuntut retuling jang sungguh? dan melau,an usaha2 untuk meliberalisasi itau unerr-se*i-swastakan sektor negara itu.

III. SELAMATKAN DEKON DAN LAKSANAKAN SETIARA KONSEKWEN !

palry tjeramah ini saja telah banialt menrjurahkan

perhatian kepada so4l2 jang timbul sadyak diumumkannja. Dekon,_ terutama lanqkih, jung diambil iang dengan di+. sekali melanggar Dekon. I Dalam.bagian 'teiachir ini, saja ingin setjara singkat menguraikan pokok2 daripada Deko"a ter,uiarna r,.,'tuk menrrndiukkan apa jang mendladi ,sjaratz" mutlak srg, peiaksanaannja setjaraf,onsekwien, sala kira saja mempunjai otoritet yllq\ berbitjara te*tang ini, karena se*

bagai_ anggo.ta MPN saya ikut aktifl ,i"niu.u,, Dekon. ljekon terdiri ,da-ri tiga. bagian. Bagian pertama menentukan strategi -dasai ekon"omi'Indlnesia Jang tidak dapa.t dipisahkan dari strategi umrum R"""iuri' Indonesia seperti ditetapkan didalam lfianipoi. strategi clasu, ekonor:ri Indonesia. menetapkan bahu,a kita ulkururrg berada dldaiam tahap peria*a da.ipad,a revorusi ki,ia, c;- mana kita harus men.tjiptakan ,,sasitnan ekonomi jang bersifat..nasional ,Cu, dt*okrittr,. i;;.gi";rii auri sjsae imperiatisme d,an b:ersih dari sisas f\ocalistne". Dluja ditetapka_n bahula tahap pertama ini ,,adalah persiapin untulc t2hap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosia/i-. InJonesia, 'ekonomi tanrsa penghisacan tnanusia oleh trtanusia" (Dekon, fasal- 3).'

. strategi dasar ekonomi ini mempunjai dua konsek*,en1i ,i.anO amat penting. jaitt pertama, bahu,a tugas kita :ltiT. tahap .perterma memang brrkan un:fuk men,gans111 Sbsiaiisme, dan kedua, bahu,a oleh karena persoektif 'til.;k daripada Revolusi krta adalah sosiarisrn". n It "

boleh terdjadi ha12 daianr tahap pertaina jang berlatvailan dengan perspektif itu.

Dladi, lang harus kita bangun, sekarang jalah ekonomi progresif, bukan ekonomi reaksioner; ekonomi progresif jang perspektifnia adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme.

Bagian kedu,a daripada Dekon jalarh mengenai kebrdlaksanaan djangka pendek. Bagian ini pada pokoknja menentukan bahwa harus dilakukan usaha2.daiam u,aktu singkat untuk mentjukupi sandang-pangan, terutarna pangan, serta merehabiiitasi sektor industri, pengangkutan, ,pertanian dan lainz sektor prod,uktif dengan memberi tekanan chusus pada persediaan bahan2 baku/ penolong dan spare-parts. Kebidiaksanaan djangka pendek djuga menetapkan berbagai hal jang penting sekali dalam hubungan dengan politik perpad,lakan, poIitik fiskal, pembia jian, penfe*purnaan pengurusan perusahaanz negara, ekspor-impor, flsnsport dan komunikasi, dsb.

Kebidjaksanaan diangka pendek tidak bisa dipisahkan dari strategi dasar ekonomi, atau dengan kata lain, kedua bagian ini merupakan satu kesatuan. Ini berarti barhwa strategi dasar dilaksanakan melalui kebidlaksanaan dlangka pendek dan bahwa kebid;aksanaandlangka pendek harus dilaksanakan dengan tjaraz jang sepenuhnja sesuai dengan s,trategi dasar itru jang b,erpokok pada prinsipz anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Prinsipz pokok dalam melaksanakan strategi dasar serta kebidlaksana'an djangka pendek jalah d.engan rnenggarakkan segenap kekuatan dan potensi Raklat, dengan bersandbr kepada kekua,tan kita sendiri, dengan membangun ekonomi jang tegak berdiri d,iatas dua kaki sendiri.

Bagian lcetiga daripada Dekon adaiah bagian mengenai sjarat2 pelaksanaannja. Disitu ditetapkan bahwa ,,agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan NASAKOM untuk menanggulangi kesut'i^tane elconomi maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat ,iang ;terorganisasi, tCalam bidang adminis. tratif maupun eiekutif , dipusat ffiaupun di-daerahz, begitu outia antara Pemefintah Pusat dan pstnssinttahs Daerah dengan badans tegisla,tif". Bagian ini dluga menegaskan perlu di-intensifkan,.rbtuling disegala.bi' dang dan dari Pusat sarnpai ke Daeraltz". (Delcon, fasal 34) jang trarus dilEkukan dibawah pimpinan Presiden sendiri,

Kalau strategi.dasar teiah ditetapkan, kalau kebid.jaksanaan dlangka pendek telah digariskan, maka soal lang. p,okok jang harus diselesaikan jalah untuk'mentjipbakan sjaratz pelaksanaannja, dan kuntji daripada sjarat? itu, ' seperti digambarkan dalam. fasal 34 dari Dekon yalah mentjlptakan kegortongrojongan nasional berporoskan hIASAKOM' dibidang administratif dan exekutif d;- pusat maupun di-daerah2. Pada saat ini Raklat pekerdja negeri kita, termasuk kaum buruhnia, termasuk kaum taninja, termasuk para pega,,vainja, termasuk semua . Iapisan Raklat, menghad.api hal2 jang pahit sekali dalarn hubungan dengan apa iang dinamakan ,,pelaF.sanaan Dekon". Oleh karena itu, lebi,h2 dari sebelumnja, kebutuhan untuk mentjiptakan sjaratz pelaksanaannja sudah mendladi .urrgri mendesak. Kegandlilan dalam ,,pelaksanaan Dekon" ini dimungkinkan karena alat exekutif d,ipusat belum disesuaikan dengan prinsip kegotongrojbngan berporoskan Nasakom, sehingga tidak semua pertimbangan tertjakup didalamnja.

::i

Demikianlah pokokz jang ingin saja sampaikan keEada S+., mengenai hubungan kaum buruh dengan Dekon. Djeiasiah dari uraian diatas, bahwa kaum buiuh bukan rhanja menjambut- Dekon dengan ,hangat, tetapi djuga membelanja d,engan gigih dan menuntut pelaksauaannja jang konsekwen.

Mudahzan tjeramah ini akan berguna dalam memperkuat kerdjasama diantara Scir.z sendiri dan para pega- 'vai pacla umumnja dengan kaurn buruh d,an dengan demikian ikut memperkuat kegotongrojongan nasional dari sernua lapisan Raklat dinegeri kita.

(Tjeramah dtdapan pd,ra ped,iabat da,m, pegannal Departetnen Perburuhaq,n pada tr-eruggal t7 Dju,ni, 1963)

LAIWPIRATT

C Pernjataan Politbiru eS PKt

a Deklarasi Ekonoml

{_l

21

SELA}IATKAN DEKON !

Bersenrafln Ilengan ltq Ringkus Dan Ge,njang Kbntra-R.evolusi !

Fada saat ini Rakjat Inctronesia sedang mentjur"aJrkan perhatian dan kekuatannja untuk melaksanakan instmksi Fresiden Sukarno menghantjurkan kontr:a-revolusi ;ang barus ini menganrbi.l bentuk teror rasial, membakar alat, ploduksi, pengangkutan, dist.ribusi dll. Bersaniaan d,engan itrif nafrSatpun sedang mengambil bagian aktif .daram menanggulanni kesulitan2 ekoriomi dengan melaks.anakan Dekrarasi E-ttinorili setjara konsekwen. Dalam suasana jang demikian ini, tibar Rakjat dikeffutkan oleh pengu.rnuman pernerintah' pada tunggal 26 Mei 19sB tentang dikeluarkannja 14 peratiurari j*ng dinjatakan untuk melaksanakan Dekon, dan tentang kenaikam tarifz iistrik, kereta-api, pTI, GIA, serta kenaika.f, harga barangz seperti kertas untut< suratkabar, dsb. Semua.- nja ini dilakuka^n tanpa setahu DPII atau Musjawarah pim* pinan Negara (l\IPN) ja.ng menjusun Dekon.

Dari 14 peraturan tersebut g diantaranja mengenai soal ekonomi, 4 mengenai soa.l kepegawaian dan 1 rnengenai koor.dinasi pelaksanaan peratur:anz tersebut. Mengenai kenaikan-kenaikan tarif diumumkan antara lain, batrwa tarif listrik dinaikkan raLaz mendjadi 3O0Vo, tarif kereta-api mendjadi 300%-500.h, tarif HfT mendj,a.di 4a0fo, hrif GfA mend]ad.i r?":f,as 590(tb.

Jang sangat mengedjulkan dan menimbulkan ketjema,san dikalturgan Ilakjat jaiaJr bahwa konseptorz atau perentjanar daripada peraturan2 ekonomi tersebut,,atasnama" d.a.rr,,untuk melaksanakan Dekon" djustru menetapkan ketentuanz jang setjara langsung memberikan beban berlipatganda'loeratnja kepada penghidupan RaJ<jat jang sudah amat sangat beratnja itu. Adalah kewadjihan Rakjat Indonesia dari segala lapisan unt-irk mempeiadjari peraturan2 tersebut d€ngan teliti dan rnenjatakan pendapatnja.

Chusus pendapat mengenai kenaikan tarif j'a"tig luarbiasa tingginja itu kini telah mulai dinjatakan oleh pemirnpin8 partaiz NASAI{OM dan organisasi2 massa bunrh dan tani ja,ng demokratis. Hanja satu-dua orans Manipolis intrnafik Sadja seperti tokoh2 jang berlagak ,rs,ok-sosiaJis", umumnja elemen3 Soska ilan Masjumi dengaxr badju baru, jang sudalr berani' menuzuk perasaalr Rakjat derigan menjatakan setudju kenaikan tarif dan ha.rga. Kaum Ma,nip,olis gadungan ini me: njataJ<an iratrwa kaum tani tidak terkena. dengan kenaikanz tarif dan ',\3rga dan mendorong Pemerintah supaja tidak

.d ffi€neken harga, melainkan mengikuti sadja harga pasar jang spekulatif dan anarkis sekarang ini jang piat<tis dikendalikan oieh kaum spekulan. Kaum Manipolis mtrnaJik ini pada hakekatnja mendjadi djurubitjara daripada tukang tjatut dan kaum kapitalis birokrat jang mempakan kaum penghisap besar dikota d,an kaum tuantanah jang rnerupaka^n kaum penghisap besar didesa..

Peratunan Ekono:ni 26_ DIei 1"963 Memerosotka,n

niantara peraturan,T::X,iilT:- pokok aciarah peraturan mengenai eks,por d,an impor, gtenetagtam hargo resmi,, d,i.stribusi bwh,s,nz Fokak, cl"afl, mengenai PDNE. Jang mengenai kepegawaian mengatur soal kenaikan tundja.ngan kemahalan umum dengan 700% dan pensiun dengan 5A%.

Dengan peraturan2 impor-ekspor dan harga itu dapat diperhitungkan setjara pasti bahr".ra harga barang, sandangeangan pada uneumnja rataz akan meningkat paling sedikit dengan 3AA%. Dengan demikian, walaupun diadakan kenaikan tundjang'an kemahalan umur"rr pegawai denElan LOAck aldu bersihnja dengan kurang dan L06Vo karena ada. tundjangan! lain fang tidak dinaikkan, namun akan terdjadl kemerosotdln daiabelr, upalu ilr,sehi,tar 50Vo daripacia keadaan sebeium adanja peratrlranz" e}<onomi baru itu. Oleh karena itu, akan dibuktikan dalam praktek bahwa peratura,nE ekonomi tersebut, jang dinjatakan oleh konseptoirnja ,,untuk melaksanakan Dekon", bertentangan samasekali dbngan Dekon fasal Zfi iang menjatakan ,,ti&p konsepsi, dan ti,nilalcnn Pemeri,ntah. fi,urd,s da@at 'dirasakan d,an dimengerti, oleh, Rakjat, bah,wa kepentingan mereka diperhattkan2'. peraturan! ekonomi tersebut bukan sadja hertentangan dengan Dekon tetapi djuga dgngan Pantja Program F ront Nasionai dan dengan Resotusi YPRS No. f//1963 jang baru2 ini disahkan oteh, Sidang IJmum II MPF.S dan tela.h disambut.hangat oieh segenap golongan Rakjat, jang antara lain rnenjatakan bahwa z ,,potitik ttwga h'arws d,i,tud.jukan untuk mentjegalt, kemai,kan ltarga d,,an tarrf menudju terla,ksa.nanja KetetaTtan LIPil,S }tro. II /M?ES i 796A Inntpiran B, Bab V ajat 5,, jang .tiurus ditaksanakan sdtiara berent ja n a b e,rd asarkaru p ada tirtg ktt t gter lt emb an giln pro d,r+kd dan mend,jasmi,n pen,ingkatain dajubeli, Rakiat perueirlia termaswk petarui-prod%8an". (Reso1usi MPRS, fasal g, aiat 7,)

Sekedar untuk mendjelaskan kesimpulane tersebut diatas pengenai peraturan2 ekonomi ciapatlah dikemuka.kan sebdgai berikut :

Menurut Perpres No. 5 tahun f963 jang mengatur soa! ekspor, maka exportir akan mendapat keunttingan rupiah dan devisen (matauang asing, seperti doiar Arnerika Serikat siishJnja) jang lebih besar daripada waktu masih berlakunja peraturan SfVA. Urrtuh tiap dolar dari hasil ekspornja, seorang exportir akan menerima kuranglebilr 8,"p. 300,- (jaitru 95 % dari Rp. 270,- plus R"p. 45 ditarnbah denga.n

t .

hak retensi 5/s daripada hasil devisen -;-ang dapat drper.8rrna. -|mn ,;sebebas-bebasrlj&',, serta hak menggunaj<an iT/o" dari hasil devisen itu untuk mengimpor baraigr. Dengan deneikia"n exportir dapat memperotetr kr. Rp. Zb0,- Itau lebiir untuk' setiap dolar, maka peraturan iiu berarti devaluasi

l iaqterhadap matauang asing sebesar kurangleblh ]-:gA}yo (Rp. 450,- adalah LU$tjok daripada koers dasai np. +f,--1, Dengan peraturan srvA berdasar"kan koers B0 sudah berarti devaluasi, rupiah terhadap tiap, dolar jang dihasilkan oleh ekspor kuranglebih sebesar 50A% Ainandinfkan clengan toers. !g,sar. Djadi, walaupun Dekon menjatakari"datani fisal 3L : ,rtida,k a,kan diambil tindakane monetbr ja,ng drastis, segtertt, tmry)&nxd/nja-ileu.:alunsi, ._... :1.,, tetapi eeipre7 No. S /1s6s d,iwstra mendevo,lua,si, r.upia,tt kita saitpai, I-OOO% atad rlnri* qah, da,ri,pada dnuulua,si berdasafican -[tenuturan SIlrA. Ini adalah suatu tindakan mernerosotkan nilai nupiah jang pa- Iing besar semendjak tahun 1980,

.l' ' .Ii!d Et,{- .*

II

Dengan Perpres No. 6/1g68 mengenai in1ps1, jang meneatukan -pgngutan, e!1! _impor ber-upa Hasil perOigaigan lyegara (HPN), dan HPN-lamba.han, ditambah lagi denfan tarif bea m,asuk baru jang lebih besar, maka baiang, essenbiii. jaitu barg,ng, pokok kebutuhan dalamnegeri sepirti tekstil, obat'an, kertas koran, benang tenun, -hu[n, pel]djaran dsb. akan mengalami kenaikan harga luari:iasa; Barang, essensii.) jang masui< Golongan f, meskipun hanja clilienallan HF,N R,p. 270,-, disamping koers dasar R.o. 45,- dan bebas darj HPN-tambahan serta bea masuk, akan mengalarni kenaika,u harga kl. 3570, sedangkan beras ,dan pupuk jang clulu s*.masekali dibebaskan dari pungutan komponen harga akan meng"- alami kenaikan harga-.sebesar 700Vi djika dif,andingkan dingan sebelum adanla peraturan baru.

Diantara barange impor Golong:an II jang djuga rneliputi barang essensiil dan jang dulu masuk claiam Golongan tr, akan ada harang, jang mengalarni kenaikan tak kurang dari 9AAfo, nrisalnja sadja, susu baji, sedangkan barang2 bakurt penolong penting jang dutu masuk dalam Goiongan If akail rneningkat dengan kuranglebih 300%. Sebaliknja barangs jang dulu dii.mpor berdasarkan SIVA (barange mewah) dan j*g. sekarang masuk Golongan fI tidak ahan ntengaJarni kenaikan harga,, dan barangs mewalr jang sekarang mersi-rJ* Golongan III hanja akan mengala.mi kenaik'an kuranglebih 80%. Fembatasanz terhadap impor barangr nqewah tidak ada, ketjuali mengenai Ll/o hasil der.isen jang boieh, digunakan oleh exportir hanja untuk mengimpor barangn Golongatr I dan lI.

Kenaii<an'9 harga jang denrikian itu dihitung ,berdasarkar kenaikans pungutan impor, dan belum enemper'hitungkan k,enaikans jang disebabkan liberalisasi politik harga. Misa"lnja sadja, harga kertas koran telah dinaikkan 70,0% (da:'i per Kg. mendjadi Rg 50,=*}, Rp. 7,---:- walaupun perhitungan berdasarkan pungutan iriipor kenaikan bisa kurang daripada itu. Barang2 baku dan penolong irntuk produksi dalamnegeri ilI

Feraturan Pemerintah 20/796.3 tentang kebidjaksanaaft dibidang harga pada pokoknja mehetapkan ag:ar harga resrni " selalu mend"ekati ctan mengikuti harga pasar bebas setempat dengan tidak boleh berbeda lebih besar daripada 30o/o dengan harga itu- Pprbedaan harga resmi sekararlg dengavl harga pesar beba3 mengenai Jcarang'g sandangpang:aJr bergerak antara .B0.07o s.Ampai 500%.

Djaida; "xen;r*t pera,twan barw e,?Li, h,arga resm,i h,r,;rus dinai,khqr.t, *yt* rataP lebrh d,ari 3A0qo. Harga. tei<stil kasar jang iesmidja sekarang Rp. 60,- per meter harus dinaikkan mendjardi R.p. 210,- per meter karena dipasar bebas harga. nja Rp. 300,-. Kalau kaum spekulan rnenaikkan har"ga pasar bebasr maka harga resmi PemerinLah akan seg'era mengedjarnja, untuk memelihara perbedaan 9iWo. fni adalah politi,k h,arrga j*ng sangat li,beral, jang samasekali tidak mengandung unsur pengendalian harga oleh Pemerintah dan cleh karena itu sangat bertenlang:an dengan poiitik harga jang ditetapkan dalam Resolusi MP}IS No. f11963 sbb" : ,,Pol;atik h,arga h*rws dr,twd,jwlt*rt wx,tuk mentjegah kena;iban hu,rga da,n ta- 't"l,f , . . ... jcanil harurc cltlaksanakan setjara, bsrentiwna, berd,asarkan ti,ngkut perhe'inbanga"n produksi, dant menr).jam,iln genimg-: 'lcs,t an, d,aj a-b eli R*k j ut p eker d j a t er"ma$,tk p etan tL pr od,tu,sen" .

IV

Perpres No. 10i1963 menetapkan ani"ara lain peinbagian beras -untuk pega#ai negeri set^iap djiura 8 I{g. sibutau."Tetapi peraturan ini djuga menetapkan bahwa Pemerint"ah a}<an memhagi.han peng'ganti berupa uang sebesar selisih harga beras dipasar bebas denga.n harga heras rnenurut harga dis- , tribusi Pernerintah, apabila Femerinlah ternjata tidak' mampu memberikan distribusi beras. Kalau sudah ada bajangar dernikian, bagaimana nasib l)ekon jang menandaskan perlunja ada ,,iron stock bera,s" turtuk mendjaruin keperiu"an hidup dan .rnentjegah kenailian harga beras ?

:aktivitet PDN lebih' I}DN untulc hekerdja tanpa memb-ogoskan .jhIah'karena.

Badan Pemeriksa Keuangan, jang berwenang untuk memeriksa keuangan PDN dan PN, berhubung denga.n kekurangan sjarat, jaug diperlukan oleh Badan tersebut belum dapat melaksanakan.tuga ja'setjara efektif. Disamping itu, karena putusan D|RGR, jzurg menghendaki disampaikannja I Laporan Tahung.n dari masing2 PDN dan PN kepada DPRGR ' belum dilaksanakan. Djika Perpres No. ?/1963 ini dipadukan rlengan peraturan mengenai keb,idjaksanaan harga, maka efisiensi dalam manag:ement guna mentjegah kerugian dan rnendapalkan keuntungan bagi PDN da"n PN mendjadi dihapuskan samasekali. Dengan kekuasaan jang ada pada BPU-PDN dan wewenang jang luas iang diberika.n kepada pemimpine PDN, mereka hanja menempuh djalan jang paling mudah sadja untuk menambah, penghasilan PDN dengan menaikkan harga barangs dan u"nengikuti harga pasar bebas" Kredit jang telah diperolehnja dari Pemerintah sebagian dinjatalian seba,gai modal perusahaan dan ke,wadjiban menjetor kepada Dana Pembangunan Pemegintah dapat se-waktu? dibebaskan. fni samasekali berlaw'ry.an d.engan garis agar PDN betulz memegang peranan sebagiri ekonomi sekt,or neg:ara jang memegang posisi komando dalam. me' lantjarkan peredaran barang dan mengendalikan harga. Dengan ini sudah lebih sulit d.tharap PDN dan PN akan memberi iuran jang besar kepada negara. Ini seunua pertentanga^rr pula dengan Dekon j'ang menjatakan : ,peru&,hdfima nega,r& :nrcrupaloam socmber terpentisng dnlam mengwurtpwl,kan'modal lund, pertumbu'h.am selandiutnia".

Tindaftan Moneter Konvensionit Terulang l"agr

Dari uraian? diatas djetas bahwa konseptor' atau arsiteke claripada peraturan2 ekonomi tersebut merupakan sumber nahaja Uagi pelaksanaan Dekon. Peraturanq ekonomi itu makin memperbesar penderitaan Rakjat karena ongkol $- dup makin ureningkaf sedangkan nilai penghasilan riil Rakjat pekerdja sangat merosot. Tindakan ekonowli janga,tran bitatiut<an -Oengan peraturdn2 neg'ara tgrsebut padf hakekatnja adalah ,,ti,nd;akan morteter konuensi,sn+li' jang djustru dit6tat< oleh iiekon dalam fasal 13. , l

':Jl . : .r.

Pacia exportir diberikan perang'sang' be,sqr. Tetapi apakah produsen jang bukan exportil J_ang banjlk .dju-mlahnia itu ASuga menOalat perangsang? Ini tandatanja besar. 'Iang *uAtrn terang, kaum. buruh, pegutoa't, a+tggota Angltatan' Ber' iiiaiiat", pind,eknla sernlro,'iang hi,d,w,p d'ary rypery-d"an gad'ii' - sbnt rm. g ai k er d,i un i a, d, i aitri sam o^s ekah tid{tk, iltran g - d,ub,%nulr i*"g untwk bef<,erctia k'era,s,'rlengan ad,atnia ke'mwkan luarga jang keterl,al,uan

Soal lain,. pasli aka"n timbul kontra"diksi baru antara produsen dau .Pedagang eksPor serta makeiar€nja dimana 'Produsen, karena diuga menderita akibat kenaikan'harga, akan jang lebih.. menetapkan ongkos produksi Dengan begitu akan timbul disparitet dalamnegeri 1u egeri dengan an penghalang harga karet b,}St dalarnnegeri sekarang sudah nampak kearal:. itu, seda,ngkan harga karet diluarnegeri m"asih tetap mengharlapi bahaja kemerosotanz sebagai akibat krisis ekonomi jang masih rnenimpa dunia kapitalis.

Selandrjutnja tindakan moneter konvensionil jang bertentangan dengan Dekon ini digunakan djuga untuir mengarlakan keseimbanga.n ar'ggaran helandja negara atau setidak* tidaknja rrnemperketjil djumla.h defisit clengan iljalan jang sangat memberatkan Rakjat" Djika kemampuan rnengintpor deng4n hasil ekspor setahun sama clr:ngan talrun 1-962, rnaka pungutan2 atas impor sadja jang bisa diper,oleh dari I{PNtambahan dan bea masuk dapat diperkirakan iebih dari 10 kali daripada anggaran pendapatan 196* dari sektor perdagangan luarneglii. D;afas kertas nampaknja baik. Teiapi ini semua harus dipikul oleh Rak,'iat jang suciah de:::i,1ilan berat beban hidupnja, jang achirnja akan memul.-ui ekonor'::ii negeri atau ,,perut negara" karena ]renaikan{ harg.a jang Lerus-menerus. Apaiagi i,lang Ra.kjat jang; n:rasnll kas negara itupun penggunaannja tidak ter.clja:,lin her.ci,:s:u"]<an satu prinsip prioritet pembangunan jang efektif srbegai.n:r,na d_- tetapkan dalam Memorandum Pimpinan MPI1S.

Antusiasme Rakjat dalam pembangr-lnan tak dapat d:bangkitkan deng'an djalan menjerang kepentin,g;an ekon+mi l?akjat jang sudah berat, tetapi dengan djaian n:er:tjiptakan sja::etl materiil jang diperlukan untuk hictup lajal; sei:igei rtrr::us:a.

_ Konseptorz peraturau} ekononfi, tersebwt d"justru tne,nenzStu?r djal,un jang di,kelLend^ski o-leh, haum unperiatls Amerika Bertkat deot,gan ,apa jang nzerek* nam:*tnn. ,,llrafjrdn?, sfc.bel?,- sasi, ekottonl,t", iang isitt.ja ti,tla.!; lu,i.n ju,1,ah, r'l,eualuc,si, !,iberal|tsasi, perusahu,anz negara d*ru ?ce,t$t,tl.:anz luzlgn. Inilah ]rakekat d'an djivl,a daripada konseptor,, peraturan2 eliorronri 26 Mei 1963. Rakjat jang tinggi lieseriaran politihnja tidr:h mudlh ditipu dengan Beratur"a.n! tersebrit sekaiipun Cengan sembojan,,untuk meiaksanakan Delrorr.".

Selam,atka,n Pelaksanaan Dekon !

Pada rvairtu ini tiilak ada djalan patr.iotik jang 1ain liagi Rakjat rndonesia untuk m.enanggallangi krisis eilonorai ketjuali menjelamatkan dan melaksanalian Dekon dengan menjperdjuangkan ha12 slob. :

1) Membentuk l{abinet Gotong Rojong Lrerpor"oskari }{AS,r-- KOM sekarang djuga, sehaga.i djaminan pol:tiii a,Etr Dekon tidak ratudlhdisalahtafsil.kan, dan inengadafan rituling disemua bida_ng chususnja dlbidang akiino::,- |1e_ugngan, terutama sekali rituling pe:"sor-rai.a, sehingga !i{ul. terdapat_ lagi konseptar, ekr:nor:i j:rng triberat jing" tidak sesuai dengan prinsipz ekoncrni terp::nprn trerdasarkan I\,Ianipol dan Deklarasi -Ekonorni. -

2) Peraiuran2 kenaikan tarif Cran llerra.kan har.ge hal,irs d;- tindjau kembali untuk dibatalkan. 3) Distribusi barang' pokok dengan harga r:e:rd.air i::rro.c diperlantja.r dan diratakan dika"iangan ilakj.at, aan "t.ciak

.,,; j '.-_/ F |r{i " '..: rt' It* !{'}i l:r,.fl "ry _-s j.+ ,i, Ei d s-.: . , . ':i .;.. ' Uang. ,' , .r, . ; ,fl

,.*,.i.:--r riiganti dengan sistim memberi pengganti dalam bentuk

- 4) r\[eripertinggf procluksi dalamnegeri dengan_mengadakan i:j, peng'urusarr iang efisien, member.antas salah-urus dan i..' i }alJh-iluduk,:melaksanakan manag'ement terbuka, mem- : perbaiki nasib kaumburuh dan kaum tani sebagai te- .. ir*ga prod,litif iang pokok._ mengerahkan funds and . ' for-ces s'tr/asta nasional dan dornestik dan terutarna sekalinrengembangkandajaproduksidanda.ja}<erdja perusahaanznegaraag?r.dapat.me-realisasi'-peranannja dalammemeS:angposisikomando.Harusdidjaminper. secliaan sparJ parts, barang baku dan penolcng'

5)Perangsangkepadaexport.irharusmengundung-sj3,rat bagi fienirigkat^an produlisi,barang, ekspor, perbailean t lfauttt, pe"ntiegafrin kemgian produsen akibat clisparitet, peituasan pasaran xe-negeri, the new emerging forces.

6) Segera .menjelesaikan pemhe-ntukan dan rnengaktifEan ' seirua Dewan' Perusaliaan, Dewan' Pertimbangan D. e; parteme"danDjawataq,De.ilranKreditLuarneg:bri, bu**rl Ekspor-Impor, Dewan Produksi, P*9r1. pistr'ibusi,Dewanfengangkuta,n,dll.sebagaialatsoeialeon' trol dan "e*uaffi hirus berkomposisi rep,resentatif'd6n rnentjerminkan i<egotongrojongan nasrronal berporoskan NASAKOM.

7}Pemasuka'nkeuangannegara.haruslrersandarpadaper. kembangan kapa,sitet kerdja perusahaan2 neg'ara dan pengurusan jang efisien.

S) tUemferantas penjeh:.ndupan2 dalam perdagangan *' -Iuarnegeri, dan mEmasukkan sernua hasil devisen kedalam kas neg.ara, termasuk irasil devisen dari perusahaan minjak asing.

g,) Transport dar"at dan laut h,arus dilantjarkan dan r11€I1- daPat Prioritet.

10) Haru, di*drkun import planning janq 1e.ndiq'min kebui"fr"" pokok dalarinegeri untuk melantjarkan perabangunandengan menggunakan persediaan devisen seLttr.tif *ut gi.in. fmpor farangz mewah ha1u5^ dihentikan'

11) Peraturan ekonomi baru tanggal 26'Mei 1963 supaia di- --' ti"aj"" kernbali dan diganti clengan :anr sesuai dengan pet"on,sehinggatida,kmenam.bahberatbebanRakjat

L2) Melaksanakan Ifndangs Perdjandj-r1l Bagi 'Hasil {an Undang' Pokok Agrarla dengan lebih sungguhs'

dan 26 Mei x63 sudah rheseberapa n}impang Deklanasi Nasional dan Resolusi No. dimana perafuran' jang

Perkuat Persatuan Nasional untuk meringkus dan menS'- ganjang kontra-revolusi !

Depgan persatuan" nasional jang lebih kuat selamatkan Dekon ! .

Djakarta, S Djuni 1963.

Palitbi,ro CC PKI

Saudara-saudara seh'aliatJ,

1. Sebagai Presicien/Pangii.ma Tertinggi Angkatan Ferang Repuhlik Indonesia saja menjadari sedalam-dalamnja, seperti djuga telansaja utarakan dengan kata-kata jang djelas dalam piclato 17 Agustus 1962, tekad bangsa fndonesia untuk m,eiwrugEutangi setjara keselrtruhun d;engan kekwatan aebt+lnt-bwlatnja, persoal^sttt ekanonti. tiastonal kitu.

2. Disamping itu, sebagai Pemimpln Besar Revolusi, untuii keseiamatan periumbuhan Revolusi seljara keseluruhan, saja tidak dapat melepaskan diri daripada hnkum-hnkum dan dialektika Revolusi kita.

Huknm-hukum dan dialektika Revoiusi kita menentukan prioritet-prioritet jang mutlak perlu bagi Revolusi kerakjatan dalam aliad ke-20.

3. Perlu disaclari rian difaha.mi bahura strategi dasar ekonomi fnclonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi urnum Revohisi fnd.onesia

I!{anifesto Politik serta pedoman-pedornan peiaksanaannja telah menetapka.n str:a"tegi dasar' (l:asic strategy) ekonomi indonesia, jang mendjadi hagia.n mutlak daripada strategi umum Revolusi Indonesia.

Menurut strategi dasar ekonomi fndonesia, maka dalarn tahap pteriilnL{t, kita harus mentjiptakan susunSn ekonomi jang bersifa*" nasional dan demokratis, jan{ bersih dari sisaitsil imperialisme dan bersih da.ri sisa-sisa feodalisme. Tahap j.aitu tahap pertarra adalah persiapan untuk tqhap kedua, - ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapa.n manusia oleh atranusia, tanpa ,,expioitation de l'h,omme par l'homme". Da1am masjarakat Sosialis Indonesia tiap-tiap orang dicijamin aka.n pekerd,jaan, sandang-pangan, perumah- ,an.sir.ta kehidupan kuituril dan spirituil jang 1ai3k-. Sus_rinan ekonomi jang *emikian inilah iang ha,rus mendjadi tudjuan segenap tiegiatan ekonomi kita, jang harus mendjadi tudj';an tiap-tiap putera Indonesia

i. fcitd sekarang sedang berada dalam tahap qertama - Revolusi kita. KervaO3itran kita dibidang ekonomi dalam tahap ini jalah mengikis habis sisa-sisa irnperialisme dan sisasisL teqOalisme dibidang ekonomi,' menggerakkan semua. p9- tensi nasional untuk meletat<kan . da'sar dan mempertumbuh" kan suatu ekonomi nasional iang bebas dari imperialisme Ou" ieodalisme sehagai landasan ,1neryrdiu ke rnasjarakat Sosialis Indonesia. . :'.rigl

5. Dalam perdjoangan untuk..fltenjelesaikan -tahap nafi'trial dan demdkratis ini, malia sUd-*tr !,i_balah-rvaktunja untuk menserahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah maupun "potenst Xoferasi 6an swasta (nasicnal dan domestik)

da^trarn l<egiatan 'ekonon:i dan pen:bangunan untuk nr katkan produksi, dan menambah penghasilen .Negara.

6. .Karena itu' jang harus diselenggarakan sekarang jalah rnemperbesar produksi berdasarkan kekajaan alam jang beriimpah-limpair dan meletakkan dasar-dasar untuk industrialisasi. Dalam tingkatan sehara*.g' ini harus disadari bahwa pnodal terpenting bagi pemb.angunan nasional jalah menggali dan mengoiah kekajaan alam kita itu. rni berarti hahwa kita harus rnengutamakan pertanian dan perkebunan, J<ita harus mementingkan pertarn-bang.an, jang

tentunja hanja dapat rnemberikan hasil sebesar-besarn3'a djika dikerdjakan atas dasar kegotong-rojongan antara mass& rakjat dan Pemeintah, sebagai sjarat. untuk menimbulkan dan menja.lurkan daja kerdja dan daja kreatif rakjat setjara rnaksimal

7. I-Intuk lnentjapai l<egotong-rojongan itu saja peringatkan bahwa dimasa larnpau ytotensi, dan kelcitutai ruXjat m"e- !up,a\a,n tulang-pu,rb{Jg%ng dari ajat perdjoangal"r dan alat Revolusi fndonesia.. Ha] ini terhukti umpamanja:

&, Dalam melaksanakan Revolusi physik, menghadapi ke- ' kuatan dan kekus,saan Beianda, kita menang ka,rena melandaskan perdjoanga"n kita pada potensi dan kekuatan rakjat;

b. palam meughadapi pember.ontakan dan subversi-as.ing jang setjara simultan .beriangs-ung dengan pr:litik, konfrontasi terhadap. Belanda, kita menang djuga karena melandaskan perdjoaflg'an kita pad.a potens! da,n kekuatan rakjat;

c. Dalam menernuka:r kembali Revolusi kita jang dapat melahirkan 1\{anipol/Iisc}ek sebagai ideologi nasional progresif, kita Cjuga inemakai sumlrer potJnsi dan ks.krratan rakjat sebagai landasan; d. Trl-I(omando Rakjat, sebagai tingkat terachir dalam perdjoangan merebut frian Barat, berhasil dengan gemilang djuga karena kita melandaskan perdjoangan tita pada potensi dan kekuatan rakjat.

_ 8, Perdjoangan-perdjoangan tadi wengfua*t,kan ketengkaPan dari alat-alat Rev'olusi Indonesia jang berupa

a. kemerdekaan _seluruh wilajah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, b. ideologi nasional progresif ManipolTtisclek,

e. satu pimpinan Re.r,olusi, Re-So-Pim,

'd. keamanan dan

a. kekuatan Angkatan Berseudjata jang kokoh, bersatu da:t bermutu tinggi.

Alat-alat ini merupakan sjarat muilaJ< bagi keiandjutan Revolusi rndonesia, untuk mendja,ga kesatuan -rndonesiadari,

antjaman, baik dari daiam maripun da,ri luar dan bagi segala pernbangunan ekonomi selandjutnja. 9. Dalam melaksanakan 'Revolusi dibidang sosial dan ekonomi selandjutnja, lnaka _- sesuai dengan hukum R,evolusi * kita harus mempergunakan sepenuhnja semu.a alat Revolilsi jang sud-aia kita miliki itu, dengan lelalu meian. daskan perdjoangan kita pada potensi dan kekuatan rakjat*

10. Dalam menghadapi masalah ekonomi, kita sad"arsbahwa sisa-sisa kelonial darr sisa feodal dan demi.kian pula sifatsifat hubung:an ekonomi dan perdagangan dengan dunia luar masih djuga rnemberikan rintangan da.lam pertumbuhan kearah Sosialisme Indonesia. Chususnja blok-biok ekonomi rnenimbulkan diskriminasi dilapangan perdagangan antar ne8:ara, dan dengan demikian memperkuat dominasi ekonomt dari "the old estalsiished forees". Berhubung dengan itn maJ<* Femerintah benisaha untuk menghilangkaft diskrimlnasi itu. jang tidek hanja menghambat kelantjaran perdagangatr iraternasional, akan tetapi jang disamping itu terlebih-iebih rnenekan perkernbang:an pembangunan ekonomi dinegara.-

negara jang baru sadja premasuki alam kemerdekaan. 11. Dalam' melandjutkan pertumbuhan-pertumhuhan dibidang sosial dan ekonomi, maka kita harus bertitik-pangkai pada modal jang sudah kita miiiki jalah :

a" Aktivitet ekonomi Indonesia dewasa ini kurang iebih 80f6 sud,ah herada ditangan Bangsa Indonesia. Dalarn tah.r:Ln 1950 boleh dikatakan aktivite,t ekonomi tli trndonesia sebagian terbesar masih dikuasai oleh bangsa.asing sehiregga, baik.Pdrnerintah maupun rakjat, tidak dapat meng.- adakan perentjanaan setjara pokok hagi pertumbuiran ekonorni setjara re-rolusioner.

&. Pada r,r,aktu-waktu belakangan ini Pemerintah sudah mulai dapat setjara aktif rnenjusun aktivitet ekonominja dalam arti konsepsionil, organisatoris dan stl'ukturil.

c. Meskipun demikian kita belurn dapat berkembang setjar* rnendalam, o1.eh karena perhatian Femerintah, dan kekuatan rakjat masih dititik-beratkan kepada penju,sunan alat-alat Revolusi, jang baru pada waktu sekarang int dapat dikatakan lengkap.

01eh karena itu boleh dikatakan hahwa baru sekarang kita dapat rneng'g:erakkan segala usaha. ,clan perhatian rakjat dan Pemerintah untuk menanggulangi persoalan ekonorni setjal"a konsepsionii, organisatoris dan strukturil daiam arti keseluruhannja.

IJsaha-usaha Pemerintah dan rakjat jang sudah ditempulr setjara konsepsionil, organisatoris dan strukturii jalah rnisa,lnja :

1) Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahatrian Pertama jang sudah disjahkan oieh MPR,S.

2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perdjandjian Bagi-Ifasil,

3) peranan Pemerintah daiarn industrialisasi dan perJagangan internasional, dan

4) penjusunan PN, PDN, BPU, Dewan Perusahaa,n, OP$,

Koperasi ctsb. !2. Semua ini merupakan modal bagi kita untuk menafig"- gulangi persoaian ekonomi setjara integral. Dengan modaS itu maka baru sekaranglah kita dapat menggerakl<an sega.le potensi dan kekuatan rakjat.

Disarnping itu peniu diperhatikan sedalam-dalamnja, baJrtv'a kita harus menarik peladjaran dari pengalaman-pengalamaR dimasa jang lampau, chususnja pengalaman-pengalaman jang tidak memberikan hasil seperti jang ditjita-tjitakan. Selandjutnja perlu diperhatikan pengalaman-pengalamafl da,ri negaras dan bangsa2 lain, jang djuga menempuh djalan pertuml:uhan kearah sosialisme setjara revolusioner.

13. Disarnping modal positif ini, sebagai akibat cleri perdjoangan untuk rnenanam'setjara teguh alat.aiat Revolusi, kita sekarang' menghadapi persoalan-perscalan sosial ekonomis jang agak mendesak seperti inflasi, kekurangan cievisen jang mengakibatkan pernbatasan :mpor hahan-bahan baku sehingga kegiatan alat-alat produksi menut'un. Kead.aan jang mendesak ini tidak da.pat diatasi sebagai nrasalah jang berdiri sendiri, tebih-lebitr tidak mnngkin kita atasinja hanja dengan tindai<an moneter konvensionil helaka. Sebaliknja, tidak ada djalan n:.urlah jang ciapat mengangkat kita Cari impasse sekarang ini, hetjuali atas riasar meng'g"erakkan segenap po[ensi dan kekuatan rakjat sesuai dengan korrsepsi lntegrai rnenangguiangi persoalan ekonomi nasional kita.

14" fni berarti bahwa segala perhatian, segala usaha dan segaia aktivitet untuk mernetjahkan persoalan ekcnomi se* karang ini harus "berlandaskan pa.da kelengkapan konsepsi, organisasi dan struktur setjara integral, clalam rangka. kewadjiban kita rnenum'bnlakan Revolusi jang perspektlfnja tidak ada ]ain jalah Sosialisme fndanesia.

15. Potensi rakjat jang tela,h sa.ja sebutt:an bebetapa kali dan ja,ng selalu tumbuh dan meningkat itu antara lain herlrIia :

a, kesadaran sosial jang sangat mendalam, b. kesada.ran akan penfingnja rli]aksarrakan prinsip-pr"tiisip

ekonomi,

e. penambahan ketrampilan dan keahlia.n, d. keradjinan dan tjinta-kerdja rakjat . serta

e. semangat patriotisme.

L6. Pada hakekatn.ia, clasar ekonon:i terpimpin jalah rne:, njalurkan 'da,n memperl<okoh potensi rakjat tsb" agar su-paja dapat herkembang sepenuhnja, herdasarkan perentjanaan dan pelaksanaan setja.ra teratur: rlan per"hitungan (kalkulasii jang seksarna. Segala tindaksn, baik rlari fihak-fihak Exekutif, ilan Legislatif maupr-rn da-ri fihak alat-alat Negara. harus ditudjukan kepada perkernbaagan pote,:si rairjat sesuai deng:an sifa.t ekonomi terpimpln menudju ke Sc::ia.iisme fndonesia.

17. Berhubung dengan keadaan dan titik dari perdSoangen kita maka dimasa jang lampau sebagan besar rta.ri bimbingan ekonomi terdesak ,oleh ketentuan-ketentuan jar:g berhubungan dengan pemulihan keamanan dan pembeba-qan trrian Barat. Pada waktu, i,tw diberikan prioritet setinggitingginja kepada tindal<an-tindaka.n unt haja-hahaja terhadap kesatuan Negara uk rnenghaciapi badan bahaja.-bahaja bangsa kita. ter'hadap kea,rnanan poiitis dan physik 18. Dalam menilai aktir,:itet ek6nomi

nasional kita jang meiip uti al<tivitet Pemerintah, aktivitet koperasi dan' aktiswa.sta, periu afi bahwa beranan rakjat pada waktu ini rakJat se vitet disad ,Dagar tani, r.akjat sebagai burull, pen4eli.nJ a rakjat sebagai produsen, jang 'rneru'pakan potensi dan kekuatan riil clan materiii. Dalam garis besarn-ia a.I. dapat rakjat, 6A% daii transport bermotgr bersif,at swasta. SelanOjutnja perlu diketahti .lrahrva nelangtutan inter-insuler untuk 507o dilaksa,nakan dengan pekhu-perahu dan kapalkapai rakjat sederhana.

Disamping itu, adalah kenjataan pula bahrva diiapangan perdagangan ketjil dan menengah, rakjat mendjalankan peranan besar, baik beru-pa swasta modern rlaupun berupa usaha rakjat sederhana. Fnn perlu diterangkan bahwa kopercasi djuga sudah mr,rlai hergerak ditapa.ngap prodLrksi.

- Dilapang'an industri, irnpor datr ekspor', klta rnengenal pengusaha-pengr-rsaha jang kita sehut. goiongan swasta.

- 19. Semua at<tivi,;et irrl membangkitkan ciikalangan rakjat setjai'a keseluruhan tuntutan-tuntutalr jang rnakin meningXat (r,ising demanrls) dalarn arti konsuinptif dan produktif, serta memperl<o]<oh kesadaran sosial daa rnemperd,alanr pengertian rakjat tentang persoaldn-persoalan ekonomi. Ini ba,rarti trahwa tia,p "exploitatton de l'h,omrne par l'homrne" oleh siapapien, apal.agi diika dilakukan oleh alataiat Nega.ra, akart tnenimhuikqtr reaksi dari masjarakat, jang paiing sedikit akan diljerminkan sebagai sifat pasif atau at3uir ta' atjuh, dan ci.engan demikian mengurangi aktivitet ekononii setjara nasional.

20. Teranglah, Saudara-saltda.ra, balt-wa dialan kearatr Sosialisme Indonesia harus ditempuh setjara gotong-rojong antara Pemerintah dan rakjat. Chususnja dalam keada'an sekarang soal pemirangunan di llrd.onesia ticiak berlangsung hanja rielaiui nrodal Pemer.ihtah akan tetapi djuga rnodal 3ang,OiXumpulkan oleir rakjat, bsik rnodai ,materiil rnaupun itroOat pengblaman, da,n lebih-lebih mo*al dalam arti semangat dan pariotisme lllerupa.ka! sjarat. rnutlak bagi kemadiuan kita semuanja. Pertumbuhan selandjutnia kearah Sosi*lisrr,e trndonesia akan dilaksanakan oleh bangsa fndonesia ietjara krea,tif, ..d.isesua.ikan clengan tiiri-tjiri kepribadia:: ;rasionat Carl. bangsa Indonesia sendir:.

21. lfalant metaksairaira,n kegctong'-rojongan ini jang me' )"iputi sen^:itrs, "funds and i'orces", Pemerintah-mernegang pimi:inan kearah tudjuan Sosialisme Indonesia. Pimpinan dimasa jang tarnpau, oieii_ karepa sangat dipengaruhi o-ieh peraturap Aari t<egiatan a,lministratif (bureaucratisme) dan peraturan serta liegiatan cliiapang:an pemulihan keamanan dan pe_rcn*frru,n I;:ian Barat-, mEnel<an da-n mengharnbal potensi dan daja kreatif rakjat untuk berkemhang. . - .

iz. Dalam keddaa::. seltarang, ma,ka sifat tegas dari pimpinan pemerint*han selloi"rr,s'/'ia adalah sebagai berikut :

a.. nremiliki 1:er.r:ritjanaan pembangunan nasicnal ian menrirnpitr pelaksanaannja;

b. memperkembangkan segala aktivitel dan claja kreatif rakjat;

c. memlcerikan ilelajzulan sepe4uhnja kepaqa keperluankeperluan pertumbuhan e}<bnomidan lalu-llntas barang;

d.. rrtbmberikan perlr,atian sepenuhnja kepada iandasan-l1ndasan ekonornl, agar supaja detrgan demikian menguasai pengemudian hukum-hukum ekononi, sehingga dapat dihindari kerugian-kerugian nasional seperti kita alami diwaktu jang lampau.

23, Dalam hubung$ ini diterangkan bahr,va perhatian a,kan hukum ekonomi *'etjara umum Can pelajar,an kepada keperluan ilgfumhghan ekonomi dan talu-iinta-s 'barang antara lain ditjerminkan :

a. palap_ penanaman modal dan penentuan nilai darl pertumbuhan ekonomi (rate'of econ_omic growth); b. dalam hubungan ekonomi dengan dunia Tuar untuk memperkuat politik bebas dan aktif serta terus-rnenerus me$rperdjoangkan_ keseimbangan antar:a harga-harga bahan mentah d,an harga-harga bahan teroiah;-

e. dalam penentuan oleh Femerin"tah mengenai sifat mana'

_ gement, peng:awasan da:r perang.sang. (incentives,); d. dalam penentuan aktivitet e}<onomi Jurrg setjara mutiah harus tiipegang olen Pemerinfah; €. dalam menentukan bahagian dari aktivitet ekonomi jang

diberikan oleh,_ Pemerintah kepada fihak swasta, jand Oil Iaksanakan sebagai -hagi-hasil atau,,produetion ihar-ing,, antara Pernerintatr Pusat, Pemerintafi Daerah, I.ooperf,s; atau Swasta .difihak fnd,onesia dengan pemerintali atau Swasta difihak asing, perlu ditegaslian bahwa production sharing pada hakekatnja merupakan kreclit dar-i luar negeri untuk melaksanakan sesuatu projek, jang ahan diP?iar delgran sebagian dari h,asit jang diperoteh projeli tsb.; milik dan pimpinan harus tetap ditangan-fi6ak Indonesia i

*4. Mengingat luasnja Ind.onesia setjara geografis, dan untuk memenuhi tudjuan kita untuk menggali potensi rakja.t disemua daerah fndonesia, lagr pula mengingat bah',va pirhubungan pada waktu ini, baik didaiam satu puiau maupu:I perhubungan antar pulau, masih sangat sederhana, serta rnengingat pengalaman-pengalaman neg'a.ra-ilegara iain ianq rnenempuh cljalan kearah sosiali-sme, ma,ka dir-asakan i:a,trrva konsentrasi pimpinan (management) dalara suatu pusat ai Djakarta tidak akan m'embei'ikan liasil jang ditjita-i3itat<an" rni berarti bahwa kita harus mengadal<an dekotzsentias,i d,*- Z,am, saal nlaixagelnent dengan tidak .:mengorbankan rnd.onesia sebagai suatu kesatuan ekonomi oan potitik. Misalnja : seFualq tjabang dari sesuatu bank Negaia harus dapat memberi keputusan mengenai sesuatu hal, iang hanja -rirengenai daerah atau wilajah tjabang itu .sendiri tanpa. minta persetudjuan dulu clari pusat bank itu di Djakarta.

rni tidak berarti rnengorbankan sentralisasi claiam perenEj-ana_qn (plannihg) dan pengawasan (contrcl) teracllir, ;arg ada ditangan fihak pusat. Hal-hal ini clengan senGirinja'tlda[ rnerigurangi usaha-usaha jang ditakukan tieh Daerah-daerah Otonom.

Dekonsentrasi dalam management ti'tlak lam otonomi lokal, sebagaimana halnja dimasukkan dadgngan beberapa urusan Pemerintah Pusat jang telair cli; serai:kan. kepa,Ca daerah-daerah otonomi.

S-esuli dengan prinsip-prinsip ekonomi, ma,lia selandjutnja perlu diberikan kekuasaan selajaknja kepada r:ianagernent

untuk berfil<ir dan bertindak setjara effisien dan effektif" 25, Untuk rnendapal dukungan rnasjarakat atau ,,soeial support"n maka perlu goiongan karyawan dalam arti rakjafl pekendja diikutrutakan dalanr kehicl.iaksana,a.rr etan peng- &wasan. fni akan menghilangkan kontradiksi antara pimpinan dlatas dengan para. pekerdja. Dan selandjutnja tiap perusahaan ha,rus dapat dirasakan oieh masjarakat sekeliliirgnja sebagai suatu nsaha kegotong-rojongan dalam memp,er.- baiki taraf kehidupannja. Achirnja, pertumbuhan perekono* mian daerah setjara mutlak merupakan bagian dari suatu perekonomian nasional jang tak dapat terpisah-pisah, se* hingga pengawasan terach,ir setjara keseluruhan tetap fl!"- ta.ngan Femer,intah Pusat.

26, Sesuai dengan pertumbuhan kesada.ran sosial dan ke* sadaran ekonomi rakjat trndonesia, nnaka, tiap konsepsi dan tindaka"n Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerfii oleh rakjat, hahwa kepentingtan mereka d,iperhatikan.

ftri berarti bahwa tindakan Pemerintah harus dapat,.sa-lyi', butan baik dari rakjat, baik dalam arti menambah, keperlua"n materiil atau membangkitkan perasaan patriot,isrne dan pe* ngorbanan seperlunja. Selain perangsang atau,,incentive'o setjara umum ini perlu djuga diperhatihan sepenuhnja perangsang setjara chusus dalam bentuk pelajanan jang sebaik-baiknja bagi produsen dan pengusaha.

Berhubung dengan itu maka Pemerintah harus mengeluarkan pera.turan-peraturan alau melaksanakan peng'awasan bagi pertumbuhan kearah itu.

Dalam hal ini perlu diperha.tikan bahwa segala tindakan tadi tidak menghantbat atau mematjetkan kelantjaran dalam produksi dan laltr-Iintas barang; peraturan-peratura-r:. jang dibuat dalam hal ini harus luwes iflexibel), tidak boleh kaku. Selandjutnja perlu diperhatikan bahw'a perangsa.ns tidak hanja perlu difikirkan bagi perseor"aJrg'an-atau goiong* a,n, akarf tetapi djuga sebagai gandjaran setjara chusus olett Pemerintah untuk kegiatdri ekonomi daerah.

Dengan demikia.n, maka akan dirasakan oleh daer:ah bahm,a kegiatan untuk menambah penghasilan Negara djuga n'Ieng:- ekihatkan perkembang:an jang' baik dalam arti sosial-ekoriomis bagi kehidupan masjarakat didaerah itu.

27.' tserhubung dengan pertumbuhan ehonomi nasionai kita, maka terasa keperluatr rmtuk merobah sistirn perpadjakall. Pada. umumnja sistim padjair sekarang ini masilr rnelandjutkan sistim pa.djak jang larna, jaitu mendjadika:l padjak-padjak seba,gai sumJ:er penghasilan Negara jatig utama. I{arena itu perlu diadakan perobahan. dalarn sistk:l perpadjakan :

&. untuk memberr:ikan dorongan kepada i:tisiatif produsee guna memperluas dan memperbesar prod,uksi mereka;

b. r.mtuk meratalan akurnulasi rnodal dalarn pemhangtinan setjara keseltguh4n, dan

e. untuk mendapat kepastian supaja perusahaan-pertlsatraan Jo[egara merutrBka,:e sumlrer terpenting dalarn mengurnpuSkan ihodal guna pertumbr.rharr selandjrrtnja.,

:". r. l-.r,". t lffi,.., ffi;+"- \iprinstplprmslp 'el<onomi harus 28. Dalam memperhatikan tnja baht"va disadari selandju fndonesia terdiri dari ribuan pulau, sehingga kita harus mementingkan penjelengg:araan .lalrr-lintas ba.r.ang antar pulau dan kita harus berdagaug <Ienga"n dunia lua.r guna pembangunan clan penghidupan seirari-hari. Berhuh,ung dengan itu maka kita harus memperhatikan per:hubungan, baik dalarn satu pulau fltaupun antar pulau. I{arena itu maka soal perhubungan menempati fttngsi

ekonornis ja;rg maha penting. Selama ini belum cliatur setjara'rapi, maka h,asil usahae kita tidak akan inernuaskan, ' ?9. Sitetatr menguraikan strategi dasar eirononri fndonesia, saja sekarang alran memloeri keterangan inengcnai ke.' "{t'ttlja,ksa,nuan djrxngkt* pe*dek jang hendak ditempuh oleh Pemerintah.

30. Dalarn Antanat saja pada tanggal 1? Agustus 1962 'lan* berdjudul ,,Tahun l{emenange.n" telah saja taniiaskan, cahwa pAda dewasa ini harus d"iutarnakan penjeiesaian ;iasal 1 dari Tri*prog::arn Pemerintah, jaitu prog'r:am sanCang-pangan.

Untuk menang'g"tilangi kesulitan-kesulitan el<onomi-keutrlgan sekarang maka titik-bera1 politik-ekonomi djangka *endek harus diletakkan pada soal sandang-pangan ifu.

Didalarn kebidjaksanaan djang)<a pendek ini, soel memenuh,i kepei"luan pang:an ha;:us mendapat prtor'itet utama, ka,rena rakjat jang dihartiskan ikut-serta didala.m gerairan produksi sehebat-hebatnja itu. harus .ada djam nan pangan, rrirususnja,,,beras".

Buat. djaminan itu Pernerintah perlu mempunjai dan menguasa.i perser-liaan J:era,s ;ang tjukup, jang berarti bahwa Fernerintah harus mempunjai dan menguasai ,,iron stoek" heras.

Beriiubung dengan itu kebidjaksanaan djangka pendek i:ar"us berpa;rgkal pada :

e. penjelesaian soal sandang-pangtan sainpai peda tingkat jatrg lajak;

b. menjempurnakan aparat piodrrksi jang ada., unt'"rk melnpertah,ankan dan rnempertir:gg'i. lingl<at produk-si rnasa sekarang ini.

Ferrjeiesaian kedua hal ini sudaLr dapat dilakukavr clengan lrekuatan masjarakat jang tcitatr ada pada kita, rJjika terrijamin :

a. adanja persediaan heras jang tjukup; b. adanja persediaan bahan bakulpenolong dan spare-parts

jang tjukup. Maka dari itu mengenai ,,ir*n stoek" beras dan persediaan hahan haku,/penclong serta spare-parts dulam 2 (futa) taliu,n, harus diberi prioritet uta.ma.

Semua kegiatan har'us di-konsentr:ir pacla ke<iiia usaha terse'but; sehingga risaha-usaha itu mempengar:u.hi bidang, dan iindakan-tiniakan I ainnja.

Peinbiajaan untuk kedua usaha itu ditjapai :

a. dengan keiruatan kita s.endiri; b. bilamana itu ticiak menfjukupi, maka,b"arulah ditjarikan kredit-kredit luar negeri dengan sjarft-gayat'sesuai deng'an ketentuan-ketentuan dalam Keteiapan+. M.P.R.S" No. II tahun 1960.

I Disaynping' meng'adakan djaminan pansan itu, maka alats.lat proctuksi, - jang sudah kita miliki, harus mendap:at djan:inan bahan-bahan baku dan penolong. serta,, spaie-parts, supa;'a dapat menrperl-.esar rlaja-prcrlu[sinja, sefrir:gga deng:an dernikian iiidalam wakLu djangka pendek itrirlu,pat didjamin lcerlambahnja per:edal.an barang didalam masjarakat scba,gai imbangan dariparla beredarnja u4ng.

i

Paralel dengan penjecliaan ,.iron stoc}t', beras tei.sebut, maka dalaqn djangl<a r,r'aktu .iang bersa.maan .( = 2 tahun), harus rligerakkan penambahan produksi bahan nlakanan {be:'as, ,ljagung d"s}:.), setjara tresal.-i:esaran tlengan djalan :

a. meng-extensifkan nei,tanien dengan menainbah areal dan transmigr"asi.

ir" nieng-in"tensiflisir pertanian rJengan rnekanisasi dan rnefiI- perbaiki tjara-tjai'a bertjorjok-tananr.

c. rrempet'grinakan Civic-misslr:ns Angkatan Eersendjata.

ai. rnenjenipurnakan penjelengBiiraa,n Land.reform, agar ctrapat disr:iesaikan paCa wai;tunja sebagaimana ditetapkan oleh M.P.R.S.

s. mendjanrin supaja projek-projek jang berhntrungan langsung ciengan usaha menlirertinggi produksi pang'an (seuerti projek Djaiilr.iliur Can pro;ek-projek pabrik pupuki selesai pada w'aklu jang direntjanakan. f. mengurangi sedjauh rtrringkin irnpor bahan-bahan lux.

}'r:ont Nasronal h,ar"us segera. nrelakss,nakan social supporlnja darr social cantrol-nja untuk men-suksesl<an politi.l<- ekoncrni d;angka pendek ini, Cengan pengertian bahrva Femr:rintah Pusat dan Femerintah Daerah mernbul(a kesernpia"Eiln seluas-luasnja untuk it-rr.

Selandjtttnja ti"ansport dan komlinikasi" se]::lEiai urat-nadi pere)<onomiair urnurnnja, chus;iisnja per'-edaran harang, harus di;;erbaiki cian dipelihara dengan baik, grina meiantja.rkan ciistiihusi.

Ilkspor rlzn impor ria,lam r]lasa kebidjaksanaan djangka pendek tsh. cliatas, harus cliseiei:ggarahan se*slrai dengan Ketetapa::. M.P.R.S. No. II tahun 1960 pasatr 6 ajat 3. Daiam rnelaksanakan ketentuan ini Presiden/Mandataris M.P.R.S., dapal menga*ihit tindakan-tindakan penEfam'anan untuk rlendjarnin berhasiinja garis politik ekonomi ini untuk rnenguasai eian rnenjelenggarakan semua iulpor rlengan nlemperg'unakan pengalaman dan keahiian pengusaha-penEltusaha swasta.

Buat seRlentara, untuk mendjamin kelantjaran ekspor dalam djangka pendek ini, perlu para eksportir diberi djantinan incentir.'e jang menarik. Laengan rnengingat pengalama,n pada tahun-tahun tei'acirir jni. maka dira,sa pertru mengarlakan dekoirsentrasi eialain nengiJ.lusan aCministrasi i;npor dan ekspor dari instansi-instansi pada tiugkat puset kepada instansiinstarisi pada tingkat daera,h, segala sesuatu sesuai dengan politik dan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prod.uksi sandang menurut kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek tsb. diatas harus dititik-bera.tkan kepada produksi didalam negeri {ebih dulu dalam rn'al<tu -F 2 rahun, dengan mepd.jamin. bah'an-bahan baku perLenunan dan merasidnalisi.r bahan-bah,an baku tsb. serta mendjamin arus bahan-bahan

Saku dan spare-parts, untuk meng'hemat devisen maka irnpor tekstil-djadi harus dibatasi"

Daiam rehabilitasi alat-alat prodtiksi pada umumnja, miika ..' rehabiiitasi'dan peng'urusan penggilingan beras harus rnen' dapat perhatian jang chusus.

Dalam rangka menaikkan produksi, maka penjempurllaan ,I-nanagement perusahaan-perusahaan Negara diarahkan leepada keadaan, jang memungkinkan perusahaan-perusairaan Negara .itu bergerak dengan bebas (otonomi) dalam garisgaris. kebidjaksanaan Menteri-menter.i jang bersangkuta,n. dengan disertai sistim kontrole jang effektif.

I(epada perusahaan-perusahaan (dagang) Negara dibedtrran incentives herupa djasa produksi, bonus dsb. untuk effisiensi, segala sesuatu menurut ukuran jang objektif, rni.-sel* nja untuk ketjepatan ,,omzet" dan ketjilnja djumlah krerJifr Bank jang digunakan, clengan menjempurna.kan tjara-tjar:a- 'i trja jang berlaku hingga sekarang dengan mengarlakail re*

tooling" 'Untuk effisiensi dan peningkatan produksi selandjutnja perlu diadakan sistim kornpetisi prestasi antara perusalraanperusahaan (dagang) Negara, antara bagian-bagiau dalarn perusahaan dan antara para pekerdja, clalam suatu rentjana produksi.

S1" Berhubung dengan urai4tr saja tadi maka penjnsunan Anggaran Pendapatan dan Beiandja Negara harus diadakari pada kebidjaksanaan ekonorni dja.ngka pendetrr ini, disamping rnengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan peng'eluara.n Negara dengan menaikkan pengha"siian Negara, jang h,arus ditjapai clengan menggali sumber-sumber baru -qert"a ,mengintensifkan penggalian sumber-sumber lama, dan detrgan tidak menambah beban rakjat hanjak. Dengan demikian maka dasa,r pokok pemikiran dalam penjusunan Ang- €:aran Pendapatan dan Belandja Negara jalah, bahwa Angg'aran Negarapun harus merupakan alat untuk raensultseskan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang'ekonorni tersebu.t tadi.

ftulair sebabnja bahwa penjusunan Anggaran Pendapatan d.an Belandia Negara jang sekarang ini harus disesuaikan dengan politik ekonomi djangka pendek seperti sudah saja uraikan.

, Berhubung dengan itu rnaka penjampaian Rantjangan t"Indang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan eelandje Negara 1963 kepada D.P.R.-G"R. ditunda 'rlntuk memberikan kelonggaran kepada" Pemerintah guna rnengaclakan penin= djauan kembali, dengan tjaLatan bahrva penjusunan Anggaran Negara itu ditr-id;ukan untuk mend-jarnin terlalisananja kebidjaksanaan djangka pendek i.ni dan pelaksanaannjs Pola Pembangunan l{asiona} Senresta Berentjana. e

Dalam pada itu untuk.mendjaga ketertiban didalam pengeluaran uang Negara, ryaka Pemeririlah dengan bantuan pa- .nitia Anggaran D.P.R.-G.R. menjusun pedom-an-pedoma.n tertentu jang mengikat ontuk penertiban tersebut, Sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 13 .I\faret j.b.l. rnaka Pemerintah telah menegaskan bahwa untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi sekarang tid.ak akan-al,arnats

4o***n-ti,nclakan rnoneter jang drasti,s, seperti urnpamanja devaluasi, pengguntingan uang; pengeluarari uang nilai banr . dqb., karena mengadakan tindakan-tinclakan sepdti itu paoa 'yqltu ini, did.alam keadaan seperti sekarang, ^at an menim* bulkan kegontj.an_gan da.n kegelisahan tidaksadja dihidang eknnomi, tetapi djuga dikalangan rakjat luas.

t G

flntuk menghadapi kenjataan bahwa nilai uang rupialr - suLiah rnerosot dan ]oahrn a ada berbagai ketentuan meng-enai nilai uang: rupi.a! terhadap m'ata-uang asing dah kegandJ'itan dalam pembentukan harga,, m.aka perru diadat<an tlnajiuan kembali terhadap segala peraturan Negara dan Daerah diq1A?"S ehonomi-keu.axrg:ar1 untuk disezuaikan dengan kebidjaksanaan djangka pendek tsb. diatas guna heseragaman {alam pembentukan trarga, kelhntjaran produksi ml6.upun d:sti'ibusi.

- 32. Pembiajaan untuk mensuksesl<an politik ekononri djangka pendek tsb. diatas, harus dapat diGahakan sebagai berikut : _

&. dengan kekuatan funds and forces nasiona.l (termasuk

domestic) kita sendiri. b. bilamana ini tidak mentjukupi maka baru ditjar{kan kre* dit luar negeri, dengan sjarat-sjarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam Xetetapan" M.P.R.S. No. If tahun 1960.

33. Didaiam ichtiar untuk menjehatkan ekonomi-keuangan sekarang ini, usaha-usaha pernbang:unan akan tert-s di* landfutkan berdasarkan Memorandum Pimpinan M.P.R.S. gailggal 5 Djanuari 1963 dengan neenetapkanprioritets jang iehih tjermat.

Dalam pembangunan itu perlu. segera dilaksanakan inzet p+tensi Angkatan Bersendjata guna membantu pembangunan, ,,,infra structu.re" terutama didaerah-claeralr terpentjil, seperti perbaikan/pembukaan djaian-djalan, djernbatan dan pembukaan tanah tanpa mengurangi kesempatan bekerdja bagi bu:'uh dan menghindarkan dua kali untuk sesuatu, projek.

34. Agar tertjapai hegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakorn untuk menanggulangi l<esulitan-kesulitar:" ekonomi, ma.ka perlu diadakan peng-integrasian antara, Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi, dalam bidang administratif maupun exekutif, dipusat maupun didaerah-daerah, begitu pula antara Pemerinta,h Pusat dan Pemerintahs Daerah dengan badan-badan legislatif.

Peng-integrasian tsh. harus pula ditjapai dengan melaksa-. nakan Pantja Program I'ront Nasional dalarn rangka penjelesaian Tri-program I{abinet l{erdja

Pehg.integrasian seperti jang dimaksudkan selandjutnja dapat ditjapai dengan meng-intensifkan retooling d.isegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerahz, menurut persjaratan jang lebih sempurna jang ditenfukan lebih du]u, dihawah pimpinan:.saja sendiri.

. Untuk nrelaksanak'an kebidjaksanaan djangka pendek ini, lrarus segera dimulai dengan segala keberanian untuk nierombak struktur d.an kebiasaan jang hingga kini merupaka.nr hamhatan-hambatan, sambil meratakan dan indoktrinasi dibidang pernbangunan mental nasional. Eerhubung dengan uraian saja tadi, maka Pernerintah seland.j",r nja allan m-eng'ambil tindakan-tindake"n sebagai bey.'iki-rt :l

Pertarna:

Akan diusahakan perbaikan/pen;empur:naan org'anisasi darl maJlagement, Perrisahaan Neg'ara,- <ian diadakari Fsneg:e*an lentang 'tugas-tugas Dela"n Perusahaan "sebagai alat social support dan social control. IIntuk dapat mentjapai maksud pengerahan funds and

forees, rnaka berbagai rnatjam organisasi pengusaha sr,vasta akan ditertibkan oleh Pernerintah.

Badan hlusjawarah Nasional Swasta jang represenlatif perlu seg'era, dibentuk, diharapl<an supaja badan ini a.1. dapat menggerakkan modal dalam masjarakat dan ,,domestic capital" kepunjaan bangsa asing untuk pembangunan (jang terachir ini tidak diberikzur fasilitas mernindahkan keuntilnga.n keiuar negeri).

a

Kedua:

Perlu menindjau kembali dan dima:ra perlu mengubah herbagai pe::aturan, proses se:"ta proseriiir administratif ja-ng komplex untuk dapat mentjapai effi-*lensi, meagh:nda,rkan pEmhorosan dan cioublures.

I{etiga:

Perlu terus-rnenerus beriehtiar untuli mentjapai perbaikan dan penjemprlrnaan pada tembaga-iembaga Keuangan, seperti aparatur fiskai, perbankan, chususnja Eank-banI< Fembangunan Daerah dan SwAsta.

Keempa't:

IJsaha penjempurnaan labour forces harus terus-nrenei:us dilakukan dengan menjempurnakan statistics, technical clan managerial skill, serta berbagai matjarn job-training.

KeIirna,:

Perlu iiperhatikzur, ba,hlva didalarn bidang-hidang opela.sionil diperlukan koordinasi jang baik untuk mengkonsent;'ir segaia u-saha dan fikiran da,lam rnenaikkan kegiatan ek-onoini dan keuang'an.

Dalam hubungan ini Komando Operasi Ekonorni l:ai.us tetap ada,

Karena prosedur, proses clan administrasi jang bertalian dengan ekspor dan impor ternjata sangat komplex, maka kepada Koma"ndo Gperasi Ekonomi akan diberikan tugas rmtuk seg:era mengadakan penelitian dan tindakan-tindakari guna mentjapai perbaik an/penje derh,anaan prose dur-prosedur jang bergangkutan.

Korn;i,ndo Operasi Ekonomi irarus, memberikan dja,sa-cljasa baiknja'kepada. kukan tugas di Pusat maupun di Daerail-daerah, Badan Pemeriksa Keuangan didalam nielabat Badan Pemeriksa Keuang:an pedjabat-pedja eluasa, tuqp.? hatangan dari setiap rniliter jang keu,angan_,rji akan maupun

OrEanisasi. Eadan sedHhg keperl Pemeriksa l{euangan aka.n diperbarki, akan tenaga-tenag:a ahli dan ilar_aia.t uannja akan dipenuhi.

seiandjutnja Komando ope*asi Ekonomi akan cliberi tng*s untuk mengadakan researeh pada perusahaall-perusahear: }[egara clan Lembaga-iembaga -Negara lainnjauntuir ke.i:rritingan menarnbah effisiensi"* _

Saudara-saudara selsalian,

Demil<ra:rJah ksbicljaksanaan ckonomj rijangka pendel< jtna

a

Djakar.ta, Zg Maret 1968.

presiden Republik fndonesia, ttd.

SUKARNO.