NOMOR 10, 1994
ISSN 0854-1779
Cerita Kami diterbitkan oleh Yayasan Maju Bersama, memuat artikel yang ditulis oleh Buruh dan aktivis Perburuhan untuk kalangan Buruh, dan mereka yang berminat....
alamat surat: Kotak Pos 6410/JATGD Jakarta 13064 INDONESIA
EDITORIAL
Sistem perekonomian dunia yang semakin kapitalistik temyata membawa dampak negatif yang tidak sedikit. Setelah runtuhnya blok sosialis, semakin terlihat bagaimana negara-negara Barat sebagai negara-negara industri maju ingin memegang kendali atas perekonomian dunia. Salah satu caranya adalah dengan memaksakan konsep perekonomian mereka kepada negara lain. Globalisasi perekonomian, itu istilah keren yang selalu didengungkan mereka. Dan, tampaknya pemerintah kita telah menerima konsep tersebut tanpa memyadari atau memang tidak mau tahu dengan apa maksud sebenamya dari mereka untuk memaksakanan konsep tersebut kepada negara-negara berkembang. Indonesia, sebagai negara berkembang, tak luput dari permasalahan tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam GATT dan kemudian APEC, merupakan manifestasi dari globalisasi ekonomi, yang secara tidak langsung merupakan tindakan menjual negara beserta seluruh sumber dayanya kepada negara-negara maju, yang saat ini secara terangterangan telah mulai menjalankan dan memaksakan politik imperialisme ekonomi mereka.
Selain itu, persoalan penindasan yang menimpa kaum buruh sepertinya tidak ada habis-habisnya. Berbagai persolan seperti, masalah upah, kondisi kerja dan tiadanya jaminan kesehatan dan hari tua masih merupakan masalah yang menghantui kaum buruh. Khusus masalah upah, pada nomor ini akan dibahas bagaimana tak mampunya upah buruh yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah untuk mengejar laju inflasi yang semakin menggila.
Perjuangan kaum buruh di Indonesia sebetulnya telah dimulai sejak tahun 20-an. Ketika itu pada masa represif kolonial, kaum buruh telah mempunyai konsep dan organisasi yang cukup kuat dan matang. Bahkan pada pemberontakan nasional anti kolonial yang pertama pada tahun 1926, kaum buruh merupakan penggerak utamanya. Sejarah pemikiran kaum buruh dalam melakukan perjuangan dapat pembaca simak pula pada nomor ini.
Sebagai referensi untuk melihat bagaimana perkembangan organisasi buruh yang yang berhasil, ada baiknya kita belajar dari Kilusang Mayo Uno (Gerakan Satu Mei), sebuah serikat buruh independen di Filipina yang juga dibahas dalam rubrik Intemasional kali ini.
EKONOMI
INFLASI DAN UPAH BURUH
Beberapa bulan terakhir ini harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang begitu cepat, contoh konkritnya dapat dilihat dari harga beras yang sebelumnya masih sekitar Rp 300 sampai Rp 400,- sekarang melonjak menjadi Rp 700 hingga Rp 800,- per liter. Demikian pula dengan harga kebutuhan pokok lainnya seperti kopiyang sebelumnya masih dapat dijangkau dengan harga Rp 400 sekarang harganya meroket mencapai Rp 800,-. Yang menjadi pertanyaan apakah kebutuhan pokok lainnya akan turut meningkat harganya.
Kalau harga kebutuhan pokok turut meningkat bagaimana nasib buruh yang hanya menerima upah Rp 3.800,-? Atau yang akan direncanakan pada bulan Januari 1995 upah buruh di sekitar Jabotabek dinaikkan menjadi Rp 5.000,-
Memang tidak dapat dipungkiri pemerintah sekarang ini sedang mengalami krisis dana 'pembangunan,' maka untuk itu pemerintah tidak segan-segan menarik pajak dari masyarakat baik itu dari pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Yang menjadi titik berat pembicaraan kita adalah dengan pemerintah menaikkan hargaharga barang kebutuhan pokok, maka uang yang kita pegang atau upah yang dibayarkan kepada buruh semakin rendah nilai tukarnya.
Untuk mengimbanginilaitukar, maka pemerintah akan mencetak uang besar sebanyak-banyaknya di pasaran, uang pecahan Rp.500,- kemungkinan besar hanya dicetak sedikit, tetapi sebaliknya pecahan ribuan akan dicetak lebih banyak. Ini akan berakibat terjadi inflasi. Artinya dengan uang besar banyak beredar, namun harga kebutuhan pokok terus-menerus membumbung, akan berakibat inflasi. Contoh sederhananya uang seharga Rp 5.000,- sudah tidak ada artinya untuk hidup tiga hari atau 5 hari. Dan bagaimana dengan nasib kita, kaum buruh?
Kalau kita bandingkan upah buruh sekarang yang dipatok 3.800 rupiah dengan kebutuhan sehari-harinya, maka hasil nyata yang diterimanya sangatlah rendah. Seorang buruh yang bekerja 8 jam belum lagi ditambah jam lembur wajib membutuhkan kalori yang cukup banyak. Harga beras yang sekarang meroket mencapai Rp 700,-hingga Rp 800,- per liter, mengakibatkan upah buruh terus merosot. Belum lagi ongkos transportasi lokal yang mau tidak mau juga ikut melonjak. Mereka juga harus membayar sewa rumah yang otomatis juga meningkat, akibatnya upah yang diterima per-minggu habis dalam sekejap.
Meskipun pemerintah sudah memastikan menaikkan upah buruh minimum di sembilan propinsi yang dimulai 1 Agustus 1994, namun kenaikkan upah itu tidak mempunyai arti jika harga kebutuhan pokok terus meningkat. Selain itu, kenaikan UMR untuk 9 provinsi ini tidaklah merata, misalnya Sumut dari Rp 3.100,- menjadi Rp 3.750,- Daerah Istimewa Aceh dari Rp 2.500,- menjadi Rp 3.150,- atau Irian Jaya dari Rp 3.500,- menjadi Rp 4.500,-. Ketidaksamaan kenaikkan upah minimum, menurut Dirjen Binawas nilainya tidak bisa diseragamkan di seluruh Indonesia karena kondisi maupun biaya hidup di satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. (Media Indonesia, 30 Juli 1994) Bagaimana mungkin biaya hidup di masing-masing daerah berbeda, kalau harga kebutuhan pokoknya sama.
Yang lebih parah lagi, meskipun bahan pokok, terutama beras yang dihasilkan petaniharganya terus membumbung, tetapinilaitukar yang diterima petani terus merosot. Sebagai perbandingan tahun 1974, harga traktor hanya Rp 1.750.000,- sedangkan harga padi sudah mencapaiseratus ribu rupiah per-ton, sehingga perbandingannya ialah satu traktor sama dengan 17 ton padi. Sembilan belas tahun kemudian, yakni tahun 1993 harga traktor telah mencapai lima belas juta rupiah, sedangkan harga padi per-ton hanya Rp 300.000,-. Dengan demikian, satu traktor, kini sama dengan lima puluh ton padi.
Dengan nilai tukar petani yang rendah akan membawa dampak yang luar biasa bagi mereka. Petani akan berbondong-bondong datang ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, yang menjadi tujuan utama mereka adalah menjadi buruh.
Sementara itu petani yang menjadi buruh di kota besar tidak mempunyai keahlian dalam bidang industri manufaktur, walaupun demikian para pemilik pabrik akan menerima mereka dengan upah yang rendah (di bawah standar upah minimum) dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian. Dengan menerima upah di bawah standar yang ditentukan oleh Menaker, maka petani yang beralih menjadi buruh kehidupannya juga akan di bawah standar. Menaker sendirijuga tidak mau memaksakan kehendaknya kepada perusahaan yang tidak mampu untuk membayar upah standar upah minimum. Ini merupakan sebuah kontradiksi, sementara pada satu pihak buruh dituntut untuk produktif, pada pihak lain para pengusaha yang melanggar peraturan tidak membayar standar upah minimum tidak mendapatkan sanksi. Padahal kalau diperhitungkan dari upah yang dibelanjakan oleh buruh sudah tidak lagi memadai, karena barangbarang kebutuhan pokok buruh terus meroket harganya.
Sebagai contoh konkrit, tarif listrik telah diputuskan naik ratarata untuk setiap 3 bulan sebanyak 7,68 persen. Hal ini jelas turut mendorong laju inflasi. Untuk rumah tangga kecil dan sedang, persentase kenaikannya malah lebih besar dibandingkan dan usaha lainnya.
Sementara itu, kenaikan tarif listrik ini berdampak pada posisi industri tekstil, sehingga industri ini makin tidak kompetitif di pasar. Celakanya, harga barang tidak bisa dinaikkan sepihak, seperti halnya pemerintah menaikkan tarif listrik (Kompas, 25 Oktober 1994). Untuk menekan ongkos produksi akibat kenaikan taraf listrik para pengusaha menekan upah buruh. Secara nyata produktivitas buruh yang bekerja di sektor industri manufaktur cenderung meningkat. Namun sebaliknya biaya buruh dalam komponen produksi di sektor tersebut justru cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan terdapat kecenderungan pengusaha industri di sektor ini untuk terus menekan upah buruh demi meningkatkan keuntungan semaksimal mungkin.
Dengan naiknya tariflistrik secara otomatis akan mengikutsertakan barang-barang kebutuhan pokok lainya, seperti beras, telur dan lain sebaginya. Harga telur satu kilo yang sebelumnya Rp.1.600,- telah meningkat menjadi Rp.2.900,-.
Berdasarkan analisis Kwik Kian Gie, kenaikan tarif listrik "atas dasar filosofi yang tidakjelas, dan tanpa mendiskusikan dengan rakyat melalui DPR, pemerintah berpindah haluan menjadikan listrik barang daganganbiasa yangharusmendatangkanlaba."(Kompas,24 Oktober 1994). Iniberartidibuatlah perhitungan harga pokok standar ditambah laba. Seandainya ada yang naik dari komponen harga pokok, tarif listrik akan dinaikkan. Maka ditempuh kebijaksanaan kenaikan tarif listrik yang mestinaiknya setiap tiga bulan, dan naiknya itu didasarkan atas kenaikan faktor-faktor harga bahan bakar, harga pembelian tenaga listrik (dari swasta, perubahan tingkat inflasi, dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Meningkatkannya tarif listrik 7,68 persen ini berhadapan dengan bagaimana dengan rakyat yang harus membayar pajak atas pendapatannya?
Pajak yang berhadapan dengan rakyat masih memberlakukan asas pendapatan yang belum dibelanjakan, yang tidak membolehkan memasukkan faktor inflasi secara korektif di dalam penentuan pendapatan atau laba kena pajak. Bagi rakyat kebanyakan rupiah adalah rupiah. Tidak boleh dikoreksi bahwa daya belinya sudah turun. Tetapi pemerintah dalam hal ini memberlakukan koreksi dua kali terhadap rupiah. Yang pertama, koreksi inflasi atau jatuhnya daya beli rupiah di dalamnegeri. Yang kedua, adalah koreksiterhadap jatuhnya nilairupiah terhadap dollar AS. Dan hasilnya, rakyatlah yang terbebani.
Sementara itu, beberapa perusahaan besar sepertiMaspion Group akan melakukan tawar menawar dengan pemerintah berkenaan dengan naiknya tarif listrik. Karena menurut manejer humasnya, perusahaan elektronik ini setiap bulannya membayar listrik mendekati 2 milyar rupiah. Tetapi jika tawar-menawar ini tidak mengalami jalan buntu, maka tidak ada cara lain melakukan efisiensi. Melakukan penghematan bukan secara otomatis mengurangi pemakaian listrik, tetapi dengan merasionalisasi pos-pos pengeluaran lainnya. Pos-pos pengeluaran lainnya sudah dipastikan juga menyangkut pengurangan biaya produksi, dan untuk menekan biaya produksi, harus mempekerjakan buruh lebih produktif. Jalan keluar seperti ini pernah dilakukan oleh beberapa pengusaha semen, saat terjadi kemelut harga semen beberapa bulan yang lalu. Meroketnya harga semen membuat para pengusaha semen mengambil kebijakan untuk menekan ongkosproduksidan menambah jam kerja buruh.
Faktor lain yang ikut mendorong meningkatnya inflasi adalah meningkatnya barang-barang kebutuhan pokok rumahtangga, seperti beras, gula, telur, sayur-mayur dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat inflasipada harga kebutuhan pokok di akhir September 1994 telah mencapai 12,4 persen. Dan diperkirakan menjelang bulan Desember harga kebutuhan pokok akan cenderung terus meningkat. Perkiraan ini dilandaskan karena pemerintah telah memutuskan tidak lagi mensubsidi beras, dan direncanakan beras akan di impor dari luar negeri. Beras impor yang berasal dari negara yang mata uangnya mengalami apresiasi cukup tajam terhadap rupiah.
Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana buruh dapat bertahan dengan upah riil yang terus-menerus merosot? Meskipun pada Januari 1994 Upah Minimum Regional dinaikan kembali, yang untuk wilayah Jabotabek mencapai Rp 5.000,- apakah mencukupi untuk belanja kehidupan sehari-harinya? Jawabnya: tidak!
Menurut Menaker Abdul Latief, secara riil tingkat produktivitas tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur cenderung meningkat. Namun sebaliknya biaya buruh dalamkomponen produksi tersebut justru cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan terdapat kecenderungan, pengusaha industri di sektor ini terus menekan upah buruh demi meningkatkan keuntungan semaksimal mungkin." (Kompas, 21 Oktober 1994) Pernyataan ini kalau dikaitkan dengan inflasi selama beberapa tahun terakhir ini memang tidak dapat disangkal. Hal ini terlihat dari alokasi biaya yang dikeluarkan oleh industri manufaktur untuk biaya buruh terus melorot dalam sepuluh tahun terakhir ini. Artinya, dari tahun 1984 hingga 1994 persentase biaya buruh terus menurun. Bahkan pada beberapa sektor industri, biaya persentasenya lebih rendah ketimbang tahun
1984. Keadaan ini disebabkan pada tahun 1984 hingga akhir tahun 1990 kebutuhan bahan pokok masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun setelah pemerintah harus melakukan penyesuaian pada anggara belanjanya, maka diambil keputusan untuk melakukan liberalisasi pada kebutuhan pokok rumah tangga. Sejak tahun 1990 hingga 1994 inflasi mengalami pasang surut. Misalnya pada tahun 1990 untuk kebutuhan pokok 3,5 persen, pada tahun 1991 meningkat menjadi 10,0 persen, sedangkan pada tahun 1992 kembali menurun menjadi 6, 1 persen dan pada tahun 1993 turun menjadi 5, 1 persen dan pada tahun 1994 meningkat menjadi 12,9 persen. (LaporanMingguan No. 1845, 30 September 1994)
Sekarang kalau kita perhitungkan ke depan, seandainya pemerintah menaikkan upah buruh Rp 5.000,- pada Januari 1995, berapa penghasilan bersih yang mereka dapatkan. Berdasarkan penuturan seorang buruh lajang yang bekerja di sektor manufaktur di Bogor untuk makan per-hari Rp 2.000,- dengan perincian Rp 500,- untuk makan Indomie plus telur pada pagi hari, lantas makan siang Rp 1000,- dengan nasi, sayur dan ikan dan malam hari kembali makan indomieplustelur Rp.500,-. Meskipun mendapatkan uang transportasi Rp.500,- tetap tidak mencukupi, setiap harinya ia harus menombok Rp.100,-. Belum lagi harus membayar uang pondokan Rp 25.000,- per-bulannya. Belum lagi dengan kenaikkan tarif listrik kaum buruh paling tidak harus menyediakan uang sebanyak Rp 25.000,- hingga Rp 50.000,-.
Dapat dibayangkan upah buruh dalam satu bulan akan habis tanpa buruh dapat menabung untuk menjaga kesehatannya atau pergi berekreasi. Dengan biaya hidup sedemikian rupa bagaimana buruh harus bekerja produktif. Sebagaimana ditegaskan oleh Sekjen SPSI bahwa dalam memasuki PJP II pekerja harus produktif untuk menunjang keunggulan komperatif dan kompetitif dalam rangka mengundang modal asing, sehingga untuk itu upah skala nasional perlu dinaikkan. (Kompas, 12 September 1994) Jadi meskipun upah buruh dinaikkan menjadi Rp 5.000,- hidup mereka tetap dalam keadaan terjepit, hal ini disebabkan selain terjadinya inflasi dan juga secara otomatis terjadi pula devaluasi, yakni merosotnya nilai tukar mata uang rupiah.
Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap barang dagangan, disebabkan barang dagangan (komoditi) telah masuk ke dalam pertukaran dalam bentuk uang. Ketika harga barang naik, nilai mata uang kita yang beredar, nilainya tidak naik, malah merosot, ketika dihadapkan dengan harga barang, mata uang kita sudah tidak setara lagi. Maka terjadilah devaluasi mata uang rupiah.
Sebagai jalan ke luaruntuk meningkatkan upah riil buruh mungkin sudah saatnya para pengusaha menghilangkan komponen-komponen biaya yang tinggi seperti biaya kolusi (korupsi) diantara birokrat yang terus berlangsung di KBN (Kawasan Berikat Nusantara) dan pelabuhan. Atau menekan biaya bahan baku, yang untuk industri garmen saja mencapai 60 persen dari seluruh biaya produksi. Sedangkan untuk biaya produksi tenaga kerja buruh, pengusaha senantiasa menekannya, hal iniuntuk meningkatkan daya saing penjualan barang, demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tanpa pemerintah membenahipersoalan-persoalan mendasar ini, upah buruh akan terus-menerus melorot.
RUANG PENGETAHUAN
Analisis tentang P4P:
UU DARURAT YANG MENGEKANG HAK BURUH DAN MEMIHAK MAJIKAN HARUS DIGANTI
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) lahir pada tahun 1951 dalam keadaan UU Darurat, dalampengertian klas buruh diIndonesia menghadapikrisiskarena KonfrensiMeja Bundar(KMB) mengizinkan kembali perusahaan-perusahaan asing mengambil alih modalnya di Indonesia.
P4P ini sebenarnya melanggar hak kaum buruh.
1. Mengekang hak mogok,
2. Lebih membela majikan daripada buruh.
Hal ini dibuktikan bahwa UU tersebut mengharuskan pihakpihak yang berselisih memberitahu kepada P4D 3 minggu sebelumnya apabila hendak melakukan aksi, karena tidak diperolehnya penyelesaiaan mengenai sesuatu perselisihan. Setelah P4D menerima surat pemberitahuan perselisihan tersebut. P4D diharuskan memberi tahu kepada Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri wajib menyerahkan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh P4D itu kepada P4P (pasal 12). Kemudian pasal 13 ayat (3) menyatakan, bahwa P4P berhak mengadakan putusan mengikat atau mengadakan angket yang tidak boleh ditolak oleh pihak-pihak yang berselisih yang dilarang mengadakan aksi.
Nampaknya seperti otomatis sesudah memberi tahu 3 minggu sebelumnya kepada P4D pihak-pihak yang berselisih bisa mengadakan tindakan kalau teryata perundingannya gagal. Tetapi tidak demikian halnya. Waktu dua minggu termaksud dibutuhkan oleh P4P untuk bisa mengadakan putusan mengikat atau mengadakan angket guna mencegah timbulnya pemogokan.
Ini artinya tidak lain memindahkan hak mogok dari tangan buruh kepada P4P(pemerintah). Buruh hanyaboleh mogokkalaupemerintah membolehkan.
Hak mogok adalah hak azasi bagi kaum yang telah terjamin dalam UU Dasar 45 pasal 21. Hak ini tidak boleh dipindahkan, sekalipun kepada Pemerintah. Usaha pemerintah untuk memindahkan hak azasi ini ke dalam tangannya berarti suatu perampasan dan tidak sah.
Hakpemerintah tentang hakmogok sebagaimanatelah diterangkan pada pasal21, UUhanya mengatur dalampengertian agarpemogokan itu dilakukan secara tertib, tidak melakukan pengrusakan, dan mengatur agar sebab yang menimbulkan pemogokan itu ditiadakan atau sedikitnya dikurangkan, tetapi sekali-kali tidak boleh memindahkan dari tangan yang berhak, yaitu kaum buruh ke tangan pemerintah. Apalagi dengan melibatkan aparat meliter.
Dengan tidak adanya perumusan secara terang sejak kapan dinyatakan ada perselisihan antara buruh dan majikan, maka kalau perselisihan itu terjadi karena adanya tindakan-tindakan majikan yang tidak disetujui oleh kaum buruh, dalam hal ini kaum buruh selalu berada dalam pihak yang dirugikan.
Jelasnya begini: Seandainya majikan menurunkan upah atau memecat kaum buruh dan SPSI (organisasi buruh) tidak menyetujui selain membawa persoalan tersebut menjadiperselisihan kepada P4D. Biasanya selama mengurus perselisihan ini pihak P4D senantiasa bertindak membela majikan, artinya upah buruh tidak dibayar bahkan buruh terbentur dengan belitan biokrasi di P4D, yang harus menunggu pesoalannya hingga bertahun-tahun.
Sebagai contoh seorang teman buruh yang terkena PHK di suatu perusahaan di Tangerang, karena menuntut upahnya dinaikkan dan tidak disetujui oleh pihak perusahaan, maka persoalan ini dibawa ke P4D. Di P4D urusan ini tidak terselesaikan hingga kasus ini dibawa ke P4P, di P4P sendiri untuk melakukan persidangan tanpa prosedur yang jelas teman buruh tersebut diharuskan membayar Rp.100.000,- Namun demikian hingga kini buruh tersebut belumjuga mendapatkan pesangonnya, padahal kasus ini telah ditangani oleh pihak P4D sejak tahun 1989.
Hal ini memperlihatkan, sebenarnya jika buruh menuntut kenaikkan upah atau mengurangi jam kerja yang panjang dan tidak disetujui majikan, dan persoalan tersebut menjadi perselisihan dalam pengurusan P4D, upah buruh tidak akan ditambah atau tuntutannya tidak disetujui. Meskipun baru-baru ini Menaker telah menyetujui kenaikkan upah di 9 propinsi di luar Jawa, tetapi beberapa perusahaan masih juga belum menaikkan upah.
Keadaan ini secara langsung atau tidak langsung bermaksud mendudukkan buruh lebih rendah dari majikan. Seharusnya ada ketentuannya, bahwa kaum buruh berhak mengadakan aksi sebagai pernyataan, sebagai cerminan tindakan kaum majikan tersebut. Dan setelah persoalan tersebut dinyatakan sebagai perselisihan yang akan diurus oleh P4D dan P4P, maka harus dinyatakan bahwa tindakan majikan itu tidak sah. Oleh karena itu tidak boleh dijalankan sampai ada penyelesaiaan lebih lanjut, atau harus ada ketentuan, bahwa majikan tidak boleh bertindak atas syarat-syarat perburuhan sebelum dirundingkan dengan kaum buruh
Sementara itu, senjata majikan yang dilumpuhkan hanya dalam hal menolak buruh bekerja—sebagian atau seluruhnya—sedangkan lainnya majikan masih mempunyai senjata-senjata lain yang tidak kurang ampuhnya daripada menolak buruh bekerja, yaitu menurunkan upah, memindahkan buruh ke lain tempat pekerjaan, merubah status buruh, mengurangi alat-alat kerja dan lain sebagainya.
Oleh karena itu kalau pemerintah tidak sengaja memihak kepada majikan, maka dalam hubungan ini semua senjata majikan harus dihapuskan seperti, majikan dilarang mengadakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan syarat-syarat perburuhan atau hubungan kerja jika tidak melalui perundingan dengan kaum buruh, bukan dengan SPSI, karena SPSI adalah serikat buruh yang tidak mewakili buruh.
Maka semua perselisihan perburuhan baik yang bersifat lokal, maupun yang tidak akan diurus oleh P4D. Tetapi kalau dianggap perlu P4D dapat menarik perselisihan dari ke P4D ke Pusat. Bahaya yang dapat kita lihat dengan tidak tegasnya pemisahan mana perselisihan lokal dan mana yang tidak, kemungkinan organisasi-organisasi buruh bisa dikacaukan oleh P4P, artinya oleh pemerintah karena jumlah mayoritas anggota P4P ditangan pemerintah. Akibatnya perselisihan antara majikan dengan kaum buruh selalu melalui P4P, dan putusan P4P selalu mengikat. Hal ini membawa kesulitan yang luar biasa bagi kaum buruh untuk dapat membela perkaranya melalui mogok hilang untuk selama-lamanya.
Dalam hubungan ini perlu kita pertanyakan kepada pemerintah, apakah keberatan pemerintah kalau membagi perselisihan itu sebagai berikut:
a. suatuperselisihan yang meliputi perusahaan dan/atau buruh di suatu perusahaan di daerah P4D disebut perselisihan lokal, dan
b. suatu perselisihan yang meliputiperusahaan/dan atau buruh dilebih dari satu daerah P4D disebut perselisihan pusat(nasional). Selanjutnya prosedur penyelesaian pokok-pokoknya diatur sbb:
a.perlu ada ketentuan pemberitahuan dari pihak-pihak yang berselisih képada P4D mengenai gagalnya sesuatu perundingan antara pihak buruh dan majikan:
b. perlu ada batas waktu misalnya 7 hari setelah P4P menerima surat pemberitahuan mengenai gagalnya perundingan segitiga, supaya pihak-pihak yang berselisih tidak menunggu-nunggu dengan tidak mempunyai pegangan batas waktu
c. Sesudah perundingan yang dipimpin oleh P4D menemui kegagalan maka pihak-pihak yang berselisih berhak mengadakan tindakan.
d.P4D berhak mengadakan putusan yang bersifat anjuran kepada pihak-pihak yang berselisih dengan tidak perlu memberhentikan tindakan yang sudah dijalankan oleh salah satu pihak yang berselisih. dan berhak pula memerintahkan kedua belah pihak berunding kembali dibawah pimpinan P4D dengan memberhentikan tindakan yang sedang berjalan; dengan perundingan yang dipimpin oleh P4D berhak mengadakan putusan mengikat atau mengadakan angket
e. putusan mengikat dari P4D bisa dimintakan pemeriksaan ulang kepada P4P
f. Prosedur penyelesaian yang berlaku pada P4D ini berlaku pada P4P g. putusan mengikat dari P4P terhadap peeriksaan perselisihan yang bersifat nasionalbisa dimintakanpemeriksaan ulangan kepada Menteri Tenaga Kerja.
Dengan prosedur di atas, bukan saja hak mogok bagi buruh terjamin, tetapi juga turut campur Pemerintah dalam Perselisihan Perburuhan terjamin pula.
POLITIK
PEMERINTAH ORDE BARU DAN GERAKAN BURUH
Kita telah melihat begitu banyak pemogokan terjadi di berbagai penjuru Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Ribuan orang mogok kerja dan turun ke jalan hanya untuk mendapat kenaikan upah sekitar seratus hingga lima ratus rupiah, untuk mendapat beberapa hari cuti, untuk mendapat sedikit perbaikan pada ruang kerja yang kotor dan membahayakan kesehatan.
Ribuan orang berjuang untuk memperoleh apa-apa yang memang menjadi hak mereka, namun pemerintah orde baru menuduh mereka sebagai pengganggustabilitas pembangunan. Dengan begitu tekun pemerintah orde baru mencegah dan menanggulangiperjuangan Buruh untuk mendapatkan hidup yang layak sebagai manusia yang bekerja. Tuntutan buruh guna mendapatkan bagian terbesar dari keuntungan perusahaan, yang sewajarnya menjadimilik mereka, selalu ditentang dan diperangi sejak awal berdirinya orde baru hingga hari ini.
Mengapa pemerintah orde baru begitu tekun menghalau kaum Buruh yang berjuang untuk memperoleh kesejahteraan yang adil dan wajar?
Bagaimana cara pemerintah orde baru mengontrolgerakan Buruh? Mengapa hal itu dapat terus berlangsung hingga hari ini? Mari kita bahas satu-persatu.
I
Melalui perjuangan yang memakan banyak korban, rakyat Indonesia telah berhasil mengusir kaum penjajah asing dari wilayah nusantara dan mendirikan sebuah badan pengelola yang bertugas membantu kegiatan ekonomi dan politik rakyat. Badan pengelola ini (dalam bahasa Inggris disebut government) bertugas mengelola semua potensi ekonomi yang ada demikesejahteraan rakyat. Namun sayang sekali dalam perkembangan selanjutnya badan pengelola ini berubah menjadi pemerintah (yang dalam bahasa Inggris disebut ruler), sebuah istilah yang mengingatkan kita akan sekelompok kecil orang yang secara sewenang-wenang mengangkat diri mereka sebagai tuan, dan rakyat banyak dipaksa menjadihamba. Pemakaian istilah pemerintah mencerminkan apa yang terjadi saat itu(dan berlanjut hingga hari ini) di mana sekelompok orang yang dipilih dan diangkat oleh rakyat untuk untuk duduk dalam badan pengelola guna membantu kegiatan ekonomi dan politik rakyat, melakukan perbaikan ekonomi secara sedikit demi sedikit.Mereka secara mengejutkan, tanpa alasan yang jelas, menyelenggarakan suatu "sistem pemerasan resmi", di mana Buruh (baik yang bekerja di pabrik, ditoko, kantor, kendaraan angkutan umum, maupun yang bekerja di tanah pertanian dan daerah perairan) bekerja keras menghasilkan barang dan jasa, namun kapitalis yang menikmati hasilnya. Tidak heran jika kemudian Buruh, yang merupakan kelompok mayoritas di negeri ini, melampiaskan amarahnyalewatberbagaibentuk, karena setiap manusia yang nor-
mal memang tidak bersedia diperas sedemikian rupa.
Pemerintah orde baru (bukan Badan Pengelola orde baru) bekerja keras guna menjalankan sistem ini, yang merupakan kombinasidaritradisi penghambaan(dimanahasilkerja rakyat dipersembahkan pada kaum ningrat) dan tradisi perdagangan(dimana kerjakeras merupakan barang dagangan). Tradisiyang pertamabiasa disebut feodalisme, dan yang kedua dikenal sebagai kapitalisme. Mereka (pemerintah) menjalankan dan mempertahankan sistem yang kejam itu secara sadar dan sengaja. Tidak ada buktibahwa kekejaman seperti itu merupakan suatu kecelakaan atau kelalaian belaka.
"Orde baru" didirikan melalui suatu peralihan kekuasaan di antara para pejabat pada tahun 1965. Peralihan kekuasaan ini bertujuan mempersiapkan jalan bagi masuknya modal asing, terutama dari Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Seperti yang kita lihat sekarang, tujuan itutelah tercapai: kapitalis Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat mendominasi proyek-proyek penghisapan kekayaan alam dan pemerasan tenaga kerja Buruh Indonesia, di mana golongan kapitalis Indonesia pun turut menikmati hasilnya.
Demi lancarnya proses penghisapan kekayaan alam dan pemerasan tenaga kerja Buruh, pemerintah orde baru mengambil bentuk sebagai suatu "badan pemerintahan berkedok hukum" yang melayanikepentingan modal asing. Secara singkat, mereka merupakan barisan aparat negara yang bertugas mengawasi dan mengatur penggunaan kekayaan alam serta tenaga kerja rakyat untuk kepentingan modal. Tujuan dari "pemerintah berkedok hukum" bukanlah mensejahterakan rakyat, melainkan membangun kekuatan pemerintahan yang sebesarbesarnya. Untukkekuatan modal, hal ini amat penting, karena aparat pemerintah berkedokhukumyang kuat akan mampu memperlancar proses exploitasi terhadap kekayaan tanah, kekayaan air, dan tenaga Buruh yang ada di Indonesia, yang mana akan mendatangkan keuntungan ribuan kalilipat darimodalyang ditanam. Untuk Buruh, semakin besar kekuatan pemerintah berkedok
hukum, semakin kecil kemungkinan untuk hidup layak sebagai manusia. Jika exploitasi terus berlangsung akan sulit untuk membedakan mana manusia yang berprofesi Buruh, mana kuda beban yang memikul batu-batuan, dan mana pula kerbau yang menarik bajak di sawah. Harus diperhatikan di sini bahwa tingkat pertumbuhan pemerintah berkedok hukum berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan Burúh. Jika pemerintah berkedok hukum semakin kuat, bisa dipastikan Buruh menjadi semakin lemah. Jika Buruh semakin kuat, pemerintah berkedokhukum akan melemah. Itulah sebabnya mengapa orde baru begitu cemas melihat adanya pemogokan Buruh, bahkan pemogokan yang paling tertib dan sopan sekalipun akan segera dituduh sebagaiusaha untuk merongrong pemerintah.
Ⅱ
Demi tetap berjalannya mesin pemerintahan, pemerintah orde baru dengan giat melakukan pengawasan terhadap proses industrialisasi, proses pembuatan barang atau jasa yang digerakan oleh Buruh, namun hasilnya dinikmati oleh pengusaha yang berkolusi dengan aparat pemerintah. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa pengawasan bisa mengambil banyak bentuk: langsung atau tidak langsung, secara berkala atau mendadak, di dalam atau di luar tempat kerja, secara terbuka maupun sembunyisembunyi.
Bentuk pengawasan yang paling kentara adalah pelarangan dibangunnya serikat Buruh selain SPSI. Mengapa hanya SPSI yang dibolehkan? Karena hanya SPSI yang sepenuhnya mengabdi pada kepentingan pemerintah berkedok hukum, yang merupakan alat perjuangan modal asing dan modalnasional.'Serikatserikat Buruh di luar SPSI bertujuan menyatukan golongan Buruh dalam usaha menuntut bagian yang sewajarnya menjadi milik Buruh. Hanya SPSI yang bertujuan mendorong kaum Buruh guna merelakan hasil kerja kerasmereka mengalirkekantong kaum pemodal.
Akibat begitu rendahnya upah Buruh di Indonesia dan meningkatnya biaya hidup dari hari ke hari, Buruh tidak sanggup
untuk terus merelakan hasil kerja kerasnya mengalir ke kantong kaum modal. Tetapi SPSI setidaknya melalui seminar-seminar SPSI, tetap ingin populer di kalangan kaum buruh.
Namun belakangan ini kaum buruh mulai meminta dihentikannya "proses perampasan resmi" itu, dengan cara mengajukan surat permohonan, melakukan pemogokan yang amat tertib, dan menempuhjalurhukum yang amat sopan.
Kadangkala, pemogokan berhasil mendatangkan kenaikan upah seratus hingga limaratus rupiah lebih tinggi dari sebelum pemogokan,namunjauh dibawah permukaan, "proses perampasan resmi"tadi tetap berjalan. Wajar bila kita melihat semakin banyaknya Buruh yang bergabung dengan serikat-serikat di luar SPSI, serikat-serikat yang berpihak pada kepentingan Buruh. Hal ini membuat cemas pemerintah orde baru, yang sejak seringnya terjadi pemogokan Buruh, selalu diperingati oleh perusahaan-perusahaan TNC dan parakomperadornya(yang sudah menanamkan modal begitu besar di Indonesia).
Dengan menyadari bahwa rayuan dan cerita dongeng tidak mampu lagi membuat Buruh mentolerir "proses perampasan resmi" yang masih berlangsung, pemerintah orde baru mencoba beberapa teknik lain untuk melanggengkan prosesyangtidak manusiawi itu. Salahsatu teknik yang mengejutkan adalah dibentuknya semacam pasukan anti-pemogokan dan demonstrasi yang bernama Baladhika Karya oleh Suhardiman, tokoh utama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Pasukan ini dibentuk di beberapa kota besardimanaterdapat pusatpusat industri, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, atau Semarang, dengan tugas utama mencegah dan meredam pemogokan atau demonstrasiBuruh. Dalam setiap kota ditempatkan dua satuan tugas (sat-gas) Baladhika Karya, yang terdiri dari sat-gas inti beranggotakan 500 orang dan satgas cadangan dengan jumlah anggota yang sama. (Suara Pembaruan 10 Mei 1994) Anggota sat-gas inti biasanya diambil dari penganggur yang banyak terdapat di sekitar pusat industri. Anggota sat-gas cadangan sebagian besar diambil
dari"karyawan-karyawan menengah", yang sebenarnyajuga merupakan bagian dari golongan Buruh (yang diberikan bermacammacam fasilitas dari kaum pemodal).
Dengan begitu, kita melihat adanya usaha pemerintah untuk menggunakan sebagian kecil golongan Buruh(biasanya bekerja di bagian administrasi sebagai akuntan, sekretaris, konsultan personalia, menejer keuangan, dll.)sebagaialatperedamgerakan Buruh. Yang sebagian kecil inilah yangharuskita amati(mengamati tidak sama dengan mencurigai) di tempat kerja kita masingmasing, dengan selalu memakai pertimbangan akal yang sehat, tidak emosional semata-mata. Tentunya tanpa menjadi gentar lalu berhenti memperjuangkan hak-hak kita.
Kepentingan kapitalis dan Buruh pada dasarnya bersifat bertentangan dan tidak terdamaikan. Tujuan kapitalis meningkatkan keuntungan dengan menghalalkan segala cara, sementara Buruh berjuang untuk imbalan kerja yang akan memampukan mereka hidup layak. Adalah kepentingan kapitalis untuk melindungi dan meluaskan hak-hak instimewa dan fasilitas yang mereka nikmati di
b a w a h sistem kapitalisme yang sedang berlaku. Di lain sisi, B u r u h berkepentingan untuk mengubah sistem itu,
dalam masyarakat, agar mereka betul-betulhidup sebagaimanusia (bukan kuda beban, kerbau pembajak sawah, atau mesin pemutar roda). Pertentangan
Tujuan kapitalis meningkatkan keuntungan dengan menghalalkan segala cara, sementara Buruh berjuang untuk imbalan kerja yang akan memampukan mereka hidup layak.
agar mereka dapat meningkatkan status sosial dan ekonominya
kepentingan adalah akar n y a t a perselisihan antara Buruh dan kapitalis .Pemogokan, demonstrasi, atau bahkan perkelahian di antara
mereka sekedarmerupakan buahbuahnya.
Sejarah Pemikiran Serikat Buruh di Indonesia
Pengantar
Sejak dekade 1989 hingga dewasa ini aksi-aksi mogok buruh di seantero bumi Indonesia terus-menerus menyeruak. Diperkirakan antara tahun 1989 hingga 1994 telah terjadi lebih dari 3.000 kasus pemogokan yang melibatkan sekitar ratusan ribu buruh. Ini menunjukkan meningkatnya keresahan di kalangan klas buruh mengenai upah yang rendah, intervensi militer pada kasuskasus pemogokan dan juga yang tak kalah pentingnnya, hak untuk berorganisasi di luar SPSI. Namun sangat disayangkan beberapa LSM dan beberapa kelompok yang peduli dengan nasib burúh belum dapat merumuskan gagasan hak berserikat di dalam struktur kekuasaan rezim orde baru.
Kebanyakan dari mereka terus terjebak dalam kerangka berpikir bahwa nasib buruh Indonesia dapat dirubah kalau hukum perburuhannya juga diubah. Hal ini merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan. Kenapa demikian? Hukum perburuhan adalah institusi dari negara yang proses penciptaannya bersumber dari sejarah pemikiran serikat buruh di Indonesia. Penelusuran sejarah pemikiran ini sangat bermanfaat untuk mengetahui apa yang menyebabkan SPSI dianggap sebagai serikat buruh tunggal dan bagaimana hubungan industrial yang harmonis dapat terbentuk dan mencengkram kepala kaum buruh dan para aktivis buruh dewasa ini.
Para aktivis dan intelektual yang concern dengan pergerakan buruh dewasa ini, cenderung membuat generalisasi dengan menganggap pergerakan buruh pada periode kolonial dan rezim orde baru mempunyai karakter yang sama. Di sini pemikiran bergerak involutif (melingkar ke dalam) terus-menerus berputar pada tawar-menawar kenaikkan upah atau paling jauh mengungkit SPSI sebagai biang-keladi dari kemelaratan kaum buruh. Ini tidak disertai analisa apakah SPSI mewakili kepentingan klas buruh atau tidak. Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan gagasan atau pemikiran apa yang melandasi SPSI sebagai sebuah institusi yang perannya diketahui justru untuk menjinakkan pergerakan buruh, dan lebih banyak memperdagangkan buruh murah (atas nama pembangunan nasional) ketimbang melakukan tawar-menawar politik dengan pihak majikan?
Untuk itulah ada baiknya kita menelusuri sejarah pemikiran serikat buruh di Indonesia, sehingga dapat terlihat bagaimana prosesnya serikat buruh dapat dipisahkan dari aktivitas politik dan aktivitas ekonomi. Perlu dipertanyakan apakah memang sejak awal serikat buruh di Indonesia sudah demikian?
Pemikiran Awal: Periode 1920-1930-an
Gerakan buruh di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang, sejak munculnya tidak dapat dipisahkan antara aktivitas ekonomi dan politik. Pergerakan kaum buruh pada kurun ini tidak terlepas dari pertentangan terhadap imperialisme. Buah karya Semaoen pemimpin pergerakan buruh yang menonjol menulis, Penoentoen Kaoem Boeroeh adalah salah satu tonggak pemikiran pembentukan perkumpulan buruh. Ia melihat adanya tiga kategori bagi buruh untuk berhimpun membentuk organisasi. Pertama, mencari kekuatan dengan berkumpul-kumpul, supaya kekuatan itu bisa dapat pengaruh dalam cara memerintah negeri.
Perkumpulan politik adalah suatu alat yang membangunkan Rakyat dan penduduk supaya mereka turut memikirkan dan berikhtiar buat mengatur negeri yang adil dan yang bisa menyesuaikan dengan keperluan semua orang, jadi bukan keperluan satu pihak saja. Kedua, adalah membangun koperasi, yang dijalankan dan diurus dengan sungguh-sungguh, dan bertujuan membagi keuntungan pada langganannya, orang kecil. Keuntungan koperasi dengan begitu jatuh ke tangan semua orang, bukan mereka yang mempunyai uang saja. Ketiga, kaum buruh itu susah dan sukar hidupnya, sebab hasil pekerjaannya sebagian diambil untuk keuntungan kaum majikan atau orang yang memberikan pekerjaan. Maka kaum buruh lalu berhimpun mendirikan perkumpulan supaya kuat untuk buah pekerjaannya dengan adil, jangan sampai kaum majikan saja yang bisa menjadi kaya, sedang kaum buruhnya hidup miskin. Perkumpulan ini yang disebut serikat buruh. Jadi perkumpulan politik, koperasi dan serikat buruh, ketiganya ingin menjaga, memperbaiki dan memuliakan penduduk negeri.
Pemikiran dia ini dilatari situasi Indonesia pada dekade pertama abad ke-20. Pemerintah kolonial mencanangkan kebijaksanan 'pintu terbuka,' menjadikan kepulauan Indonesia mangsa modal internasional alias imperialisme serta kerakusan pasar mencari kaum buruh untuk diperas tenaganya. Untuk menghadapi itu kelas buruh perlu perkumpulan atau serikat buruh. Di sini Semaoen sebenarnya telah berbicara tentang apa yang disebut kelas buruh dalam pengertian buruh kereta-api, buruh angkutan dengan buruh perkebunan gula, teh, kopi dan buruh furniture. Ia tidak memisah-misahkan klas buruh berdasarkan pekerjaannya. Klas buruh baginya terbentuk sebagai hasil dari pengalaman bersama, perasaan dan penjabaran identitas kepentingan di kalangan mereka sendiri. Hal lain yang penting adalah pertentangan (kontradiksi) dengan orang (klas) lain yang mempunyai kepentingan berbeda. Sebagaimana ia tegaskan: 'Mereka semua (baca: klas buruh) sama bekerja dengan dapat bayaran atau upah. Bayaran itu buat gantinya pekerjaannya kaum buruh. Siapa yang memberi pekerjaan dan memberi bayaran pada kaum buruh itu? Jawabnya: Kumpulan pengusaha yang mempunyai percetakan, pabrik gula, bengkel, kereta-api dan sebagainya." Jadi di sini nyata bahwa ada dua derajat:
1. Yang bekerja sebagai kaum buruh dapat pekerjaan dan bayaran.
2. Yang berusaha yang memberikan pekerjaan dan bayaran.
Dua derajat ini satu sama lain tidak bisa cocok kehendak dan ikhtiar maksudnya.
Maksud mendirikan serikat buruh (vakbond) baginya, untuk membangun kekuatan dan kekuasaan melalui kerukunan agar kaum buruh bisa melawan atau menyamai kekuatan dan kekuasaannya kaum pengusaha. Jika buruh bisa menang dalam pertarungan, itu berarti mendapat penghidupan yang sungguhsungguh, dalam pengertian jiwanya, pikiran dan perutnya. Ketigatiganya bisa mendapat makanannya sendiri-sendiri yang secukupnya, tidak kurang dan tidak lebih.
Kalau kita baca sekilas dalam karya tersebut nampak tujuan serikat buruh dititikberatkan pada perjuangan ekonomi. Tetapi di situ ia menegaskan bahwa kedua klas (buruh dan klas kapitalis) tak bisa didamaikan, yang berarti ekonomi maupun politik dalam perjuangan serikat buruh tidak dapat dipisahkan.
Pertentangan antara klas buruh dan kapitalis niscaya membawa mereka ke dalam konflik dengan pemerintah, dan kaum buruh dapat mencapai persamaan hanya melalui pengaruh mereka di lapangan politik.
Hal ini tidak mengecilkan peranan serikat buruh, namun serikat buruh dapat menjadi sekolah solidaritas. Pada tahun 1920- an gagasan tentang sekolah solidaritas cukup dominan, seperti terlihat dari general strike (Pemogokan Umum) pada Serikat buruh kereta api dan tram (VSTP) pada tahun 1923. Dalam aksi mogok ini banyak perkumpulan atau serikat buruh lain yang memberikan sumbangan atau iuran, agar pemogokan itu terus berlangsung tanpa menganggu kondisi ekonomi rumah tangga buruh yang mogok. Hal ini terulang ketika pada tahun 1925 terjadi pemogokan buruh pelabuhan dengan dukungan dari serikat buruh lainnya.
Pemogokan pada tahun 1920-an terbagi dua, yakni pemokan yang bersifat ekonomis dan politis.
Contoh yang bersifat ekonomis adalah pemogokan buruh kereta-api yang mengajukan tuntutan pokok sebagai berikut:
1. Mempertahankan tambahan kenaikkan upah
2. Dijalankannya 8 jam kerja sehari.
3. Supaya diadakan badan perselisihan perburuhan, jika terjadi perselihan antara buruh dan majikan.
Beberapa tuntuan buruh kereta-api ini diterima, hanya badan perselisihan perburuhan yang ditolak, karena badan ini dianggap tidak perlu untuk pegawai negeri.
Sementara itu pemogokan yang bersifat politis adalah pemogokan buruh pegadaian yang terjadi pada tahun 1922, pemogokan ini melingkupi hampir seluruh Jawa. Pemogokan ini bukan karena soal upah, tetapi disebabkan oleh sikap pegawai atasan bangsa peranakan Belanda yang berindak sewenangwenang terhadap pegawai Indonesia. Dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, pegawai-pegawai atasan yang umumnya terdiri dari bangsa Belanda menyuruh pegawai-pegawai bangsa Indonesia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina, misal disuruh mengangkat barang yang akan dilelang. Pegawai menuntut supaya ada pesuruh yang khusus mengangkut baran-barang tersebut. Dan juga menuntut agar dipergunakan bahasa yang demokratis
Di tahun 1920-an pemerintah kolonial belum mengangkat gagagasan memindahkan hak mogok dan hak berorganisasi ke tangan pemerintah. Masing-masing serikat Buruh mempunyai anggaran dasar rumah tangga sendiri, dan pemerintah hanya bisa membuang atau menangkap aktivis-aktivis dengan tuduhan mengganggu keamanan dan ketertiban yang diatur dalam pasal 153 bis 161 bis dan ter. Mencabut atau melarang hak mogok buruh juga di luar wewenang pemerintah, dan jika dilakukan maka itu berarti menentang sindikat-sindikat pengusaha.
Gelombang pemogokan ini dimulai pada tahun 1918, karena pemerintah kolonial meningkatkan pajak, yang membuat buruhburuh yang hanya menerima upah sekitar 0,30 hingga 0,45 gulden tidak mampu untuk membayarnya. Pemogokan buruh ini berlangsung secara spontan tanpa terorganisasi secara baik. Karena dianggap masih dalam batas perjuangan ekonomi, pemerintah maupun pengusaha menyanggupi tuntutan mereka.
Penoentoen Kaoem Boeroeh diinspirasikan oleh revolusi di Rusia pada tahun 1917 yang didahului pemogokan-pemogokan buruh yang juga tidak terorganisir secara rapi. Seperti diuraikannya dalam kata pengantar: "Dengan ini saya mengalirkan cerita hal Serikat Buruh (Vakbond) pada saudara-saudara Kaum- Buruh, buku ini terutama untuk propaganda dan buat kaum buruh yang belum punya kumpulan vakbond atau yang vakbondnya belum teratur beres, maka buku ini akan mendatangkan faedahnya kalau difikir dan diusahakan oleh kaum buruh."Hal ini jelas menandakan bahwa pada saat itu kaum buruh di Indonesia belum begitu mengerti sepenuhnya tentang maksud dari Serikat Buruh, sehingga perlu ada pembenahan pada serikat buruh-serikat buruh untuk menentang imperialisme.
Meskipun Penoentoen Kaoem Boeroeh ini mengambil contoh pada Serikat Buruh yang ia pimpin dan telah mempunyai kekuatan yakni VSTP (Serikat Buruh Kereta api dan Tram), namun bisa dijadikan pegangan bagi kaum buruh yang belum mempunyai vakbond atau serikat buruh yang belum teratur. Hal ini ditegaskannya dengan pernyataannya bahwa Vakbond hanyalah alat atau senjata bukan tujuan. Tentang alat dan tujuan dikatakannya:
a. Mengumpulkan bukti yang berhubungan dengan pekerjaan di spoor dan tram (kereta-api), supaya dengan bukti-bukti ini bisa di minta dengan adil semua perbaikan peraturan pekerjaan pada pembesar-pembesar (majikan).
b. Memberi pertolongan dan bantuan pada anggota-anggota, pertolongan dan bantuan yang mana akan ditentukan dalam Anggaran Rumah tangga atau oleh Rapat Umum Tahunan.
c. Mengeluarkan organ-organ (suratkabar) yang akan memuat semua kabar-kabar atau perkara-perkara yang berhubungan dengan pekerjaan.
d. Membantu atau mengumpulkan semua perkumpulan yang boleh dikira akan menolong terang-terangan dengan jalan lain maksudnya VSTP.
e. Memberi pertolongan hukum/pengacara pada anggotaanggota yang dapat perkara berhubungan dengan pekerjaannya.
f. Memajukan semua hal yang menimbulkan undang-undang yang berfaedah buat kaum buruh semua, yang pertama undangundang yang berfaedah buat pegawai spoor dan tram.
Poin pertama jelas berhubungan dengan penyelidikan pabrik tempat kaum buruh bekerja. Penyelidikan pabrik ini sangat penting untuk mengetahui kondisi kerja buruh di pabrik; dengan menyelidiki keadaan di pabrik mereka dapat memahami apa yang mereka dapatkan selama bekerja di pabrik. Nilai lebih (surplus value) yang diambil oleh majikan dapat diketahui oleh kaum buruh dan dari situ mereka juga dapat menuntut hak yang sebenarnya. Dengan pengetahuan itu mereka juga dapat menuntut majikan mengubah seluruh peraturan yang tidak betul. Pengalaman di pabrik dan pengalaman "ekonomi," dengan begitu ditransformasi menjadi pengetahuan politik. Dalam poin kedua, dikatakan bahwa sebuah serikat buruh harus mempunyai anggaran rumah tangga, agar dapat mengatur kebutuhan ekonomi anggota yang mengalami kesulitan. Dana tersebut dapat diambil dari iuran anggota. Suratkabar atau jurnal yang dibahas dalam poin keempat dilihat sebagai alat yang sangat ampuh untuk menyebarkan paham kebebasan berserikat alat membeberkan sikap pihak majikan yang sewenangwenang atau caranya pemerintah melindungi pihak majikan. Sejalan dengan itu organ (suratkabar atau jurnal) dari serikat buruh sangat penting untuk mengolah dan menguji tahap-tahap kesadaran politik mereka, apakah tetap berpijak pada perjuangan ekonomi atau telah melangkah pada perjuangan politik. Organ sebuah serikat buruh juga menjadi alat menggalang solidaritas kaum buruh dalam menyiarkan berita tentang pemogokan besar di dalam maupun di luar negeri. Penyiaran ini terbukti memperkuat kepercayaan bahwa mogok (beserta alasan yang melandasinya) sudah menjadi persoalan umum. Keberhasilan maupun kegagalan dari aksi mogok yang diliput oleh organ tadi juga menjadi bahan pelajaran berharga.
Inti dari keenam poin di atas adalah bahwa serikat buruh tidak hanya sekedar sebagai ajang perjuangan ekonomi. Menurut Semaoen, politik yang tepat bagi kaum buruh yang telah mempunyai serikat buruh adalah sosialisme. Yang dimaksud dengan sosialisme adalah penyingkiran kaum kapitalis. Dengan disingkirkannya kaum kapitalis semua orang bekerja pada pemerintah, dan perwakilan-perwakilan pemerintah harus dipilih oleh kaum buruh sendiri. Dengan begitu tidak ada lagi pemerasan satu sama lain.
Gagasan Semaoen ini dapat bertahan karena pemogokan senantiasa mendapat dukungan dari kampung-kampung buruh yang siap menyokong, menjaga dan memberi perlindungan kepada para pelaku pemogokan (strikers).
Bagaimanapun, satu hal yang penting yang diabaikan oleh Semaoen adalah bahwa setelah kebijaksanaan pintu terbuka bagi seluruh modal asing, pemerintah kolonial tetap menggunakan semacam sosial kontrak yang diatur oleh arbeidscontractenrecht (hukum perjanjian kerja). Dalam aturan ini tidak ada tawarmenawar kolektif dan buruh tetap dalam posisi yang lemah. Lepas dari itu, Penoentoen Kaoem Boeroeh, merupakan panduan bagi perkumpulan buruh lainnya.
Sebelum buku ini terbit banyak serikat yang bekerja yang tidak teratur, karena tidak tahu kapan dan bagaimana mogok itu dilakukan. Kaum buruh hanya mengetahui bahwa mogok itu senjata tajam, tanpa menyadari bahwa senjata tajam itu bisa menusuk dirinya sendiri, apabila digunakan tanpa perhitungan yang tepat. Sebagaimana P. Bersgma salah satu pemimpin ISDV, menegaskan serikat buruh (Vakbond) merupakan senjata yang dapat digunakan oleh anggota-anggotanya dalam memerangi golongan majikan, untuk mencapai kemerdekaan di dalam urusan ekonomi. Tujuan itu tidak dapat ditempuh oleh Serikat Buruh sendiri. Mereka memerlukan bantuan dari perhimpunan-perhimpunan politik. Perlawanan oleh Vakbond menurutnya adalah perjuangan klas (klassentrijd), perjuangan terhadap kelas kapitalis.
Dengan begitu serikat-serikat buruh yang berhaluan ini, hanya dapat mengharapkan bantuan dari perhimpunan-perhimpunan yang juga melakukan perlawanan terhadap golongan kapitalis.
Lebih jauh Bersgma menegaskan bahwa suatu Vakvereeniging (serikat buruh) juga harus bermain di lapangan politik. Sewaktuwaktu mereka dipaksa turut campur di dalam urusan politik. Dikatakannya bahwa ketidakterlibatan dalam politik menunjukkan seseorang sesungguhnya tidak memahami pergerakan buruh. Dalam menangani perselisihan antara majikan (werkgever) dengan pekerja (werknemer), tanpa menguasai politik, pemimpin serikat buruh akan terperangkap '"perlawanan damai"; padahal dalam kenyataannya kedua golongan tersebut saling bertentangan dan
tidak bisa (P.Bergsma, TETAP, 11 mengatakan anggota-anggota yang akan pemimpin harus pengertian Dengan demikian m e m a h a m i pergaulan hidup lisme, dan mereka dapat y a n g
Kaum buruh hanya Dalam tulisan inimengetahui bahwa mogokBergsma itu senjata tajam, tanpa menyadari bahwa senjata tajam itu bisa menusuk dirinya sendiri, apabila digunakan tanpa perhitungan yang tepat.
didamaikan.
"Ajar Kenal," Si Januari 1919.) hendaknya serikat buruh menjadi diberikan tentang politik. mereka dapat kondisi dalam kapitaselanjutnya mengetahui apa menyebabkan
nasibnya buruk dan daya upaya apa yang harus ditempuh untuk ke luar dari persoalan. Dalam konteks ini para anggota akan segera mengerti bahwa serikat buruh maupun perhimpunan politik mempunyai satu kewajiban umum yakni, dengan menentang perkumpulan kapitalis.
Di pihak lain salah satu pemimpin pergerakan lainnya yang aktif dalam mengorganisasi serikat buruh pelabuhan di Surabaya menegaskan: 'Kita sekarang telah mempunyai organ atau suratkabar, tetapi organ atau alat untuk perjuangan serikat buruh ini terlebih penting diarahkan untuk menentang aktifitas imperialisme di negeri ini."
Penegasan ini memang mempunyai alasan yang penting, sebab imperialisme merupakan kerakusan pasar yang mengharuskan kaum buruh untuk terus-menerus meningkatkan produksinya untuk kepentingan kumpulan pemilik modal dan para kepentingan pemilik modal sangat dijaga oleh pemerintah kolonial. Jika serikat buruh tidak menentang imperialisme, itu berarti menghilangkan perjuangan kelas, tanpa serikat buruh menggempur imperialisme, berarti perkumpulan modal akan menyusun kembali atau memperbaiki kontrak kerja. Ini sama sekali tidak menyelesaikan masalahnya, karena kaum buruh hanya diobati (oleh racun kapitalisme), sementara hubungan kontradiktif antara modal dan tenaga kerja yang dimiliki buruh, terus berlangsung.
Ini adalah gambaran pemikiran tentang serikat buruh di awal abad XX. Pikiran semacam ini muncul dalam konteks perlawanan terhadap kekuasaan imperialisme (finance capital). Karakternya dibentuk dalam konteks ini dan diperkuat oleh aksi-aksi perlawanan yang hebat menjelang tahun 1926. Bagaimanapun, tidak semua orang pergerakan memiliki pemikiran seperti itu, pemikiran bahwa serikat buruh adalah tulang punggung terciptanya partai politik.
Seperti Abdoel Moeis, seorang penggerak Sarekat Islam. Dalam satu artikelnya di surat kabar Neraca yang berjudul Nasionalism dan Socialism ia menjelaskan bahwa serikat buruh yang baik adalah yang harus terlebih dahulu mengabdi kepada bangsa, dan setelah selesai persoalan itu baru beranjak kepada sosialisme.
Dengan begitu serikat buruh akan menghasilkan kemakmuran bagi kaum buruh, dan hasil kemakmuran inilah yang menjadi landasan ke arah sosialisme. Lebih lanjut menurut Abdoel Moeis, politik serikat buruh yang langsung mengarah kepada sosialisme, akan merugikan pengusaha dan mereka sendiri akan kehilangan pekerjaan. Dengan kata lain Abdoel Moeis ingin menegaskan bahwa serikat buruh mau tidak mau harus bekerjasama secara harmonis dengan pihak majikan.
Serikat Buruh harus mengabdi kepada bangsa yang berada dalam penguasaan pemerintah. Adalah pemerintah yang akan memberikan perwakilan kepada kaum majikan untuk mengharmoniskan dua kubu yang bertentangan ini. Dalam tataran abstrak Moeis mengharapkan serikat buruh menjadi agen reformasi (perbaikan sedikit-demi sedikit) dalam hubungan kontrak sosial antara kerja dan modal.
Pemikiran Abdoel Moeis hampir senada dengan Raden Mas Noto Soeroto, seorang terpelajar yang sekolah di negeri Belanda. Ia memandang nasibnya kaum tertindas alias kaum buruh di negerinya sebagai takdir. Keadaan ini bisa diubah jika rakyat tertindas menggunakan pemikiran nasionalisme yang berkembang seperti di Barat. Untuk mengatur kesatuan buruh dan majikan, digunakan pemerintah sebagai perantara. Pemerintah bersama parlemen yang akan menyusun undang-undang hubungan kerja antara buruh dan majikan. Pikiran ini tidak pernah maju ke depan karena di negeri jajahan seperti Indonesia, kaum buruh sama sekali tidak mempunyai kedudukan di parlemen.
Arus pemikiran-pemikiran ini terus berkembang hingga tahun 1950-an dan mempunyai relevansi yang sangat erat hingga dewasa ini. Tentu muncul pertanyaan, mengapa arus pemikiran ini terus berkemabang, sedangkan—bedasarkan pengamat banyak ahli konteks zaman atau kapitalisme sudah berkembang demikian pesat? Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terlebih dulu sebelum masuk jawabannya.
Beberapa intelektual pada zaman orde baru memandang bahwa kekalahan serikat buruh pada tahun 1920-an yang berhadapan dengan kediktatoran kolonial, karena 'tidak ada basis material yang memadai untuk menopang gerakan buruh pada waktu itu." Pandangan ini berangkat dari asumsi yang keliru sebab yang dinamakan 'basis material" bukanlah semata dilihat dari sisi "ekonomi" seperti perkembangan industri, jumlah buruh, akumulasi modal pada saat itu. Hal yang harus dilihat dalam kemajuan gerakan buruh bukan hanya 'basis ekonomi" (mohon dibedakan dari 'basis material") saja, tapi juga proses bagaimana serikat buruh sebagai sebuah organisasi dapat mengorganisir anggotanya dalam melakukan pemogokan atau tawar-menawar dengan pihak kapitalisme Belanda. Di samping itu juga harus ditinjau bahwa, kapitalisme mempunyai disiplin kerja terhadap buruhnya. Setiap pabrik memiliki karakter yang berbeda dalam menangani buruhnya. Modal Inggris, Belanda, Prancis akan berbeda memberlakukan disiplin kerja dan dengan sendirinya berbeda pula (secara spesifik) eksploitasinya terhadap buruh.(E.P. Thompson, 1967, hal. 9-10.) Dan yang lebih penting, gerakan serikat buruh di Indonesia tidak tuntas dihancurkan—seperti dikemukakan banyak pengamat dan sarjana—oleh pemerintah kolonial pada tahun 1926. Ia terus bergulir walaupun dengan pola dan karakternya yang berbeda.
Serikat Buruh Di Filipina
I. Gerakan dan Serikat Buruh Filipina.
Sejarah gerakan buruh di Filipina telah dimulai sejak tahun 1872, saat berlangsung pemogokan buruh yang didukung oleh masyarakat sipil di basis militer Amerika Serikat. Pada saat itu mereka menentang sistem pajak dan tekanantekanan pemerintah kolonial terhadap kaum buruh. Namun demikian baru pada tahun 1902 tercatat berdirinya Serikat Buruh Percetakan Filipina, yang bertujuan untuk memerdekakan Filipina dari penjajahan Amerika.
Pendirian serikat buruh ini juga diikuti dengan pembentukan Federasi Nasional Serikat Buruh Filipina yang memimpin aksi 100.000 kaum buruh Filipina di depan istana Malacanang dengan menggunakan slogan: "Death to American Imperialism" (Mampuslah imperalisme Amerika). Demonstrasi yang
dilakukan pada hari buruh internasional (1 Mei) membuat gusar Gubernur Jendral Amerika dan memerintahkan penangkapan atas para pemimpin serikat buruh dengan tuduhan melakukan tindakan subversif serta diikuti dengan pembubaran kegiatan Federasi Nasional Serikat Buruh Filipina. Peristiwa ini membuat kocarkacir kepemimpinan serikat buruh di Filipina sampai pada tahun 1912 dibentuk kembali sebuah dewan federasi dengan nama Kongres Buruh Filipina.
Namun setahun setelah pembentukan dewan kongres ini, pemerintah kolonial di Filipina juga membentuk sebuah serikat buruh "kuning" sebagai tandingan, di mana serikat buruh bentukan pemerintah ini mencanangkan agar terciptanya sebuah hubungan harmonis antara kaum Buruh dan Majikan. Namun demikian gerakan serikat buruh Filipina semakin semarak hingga pada tahun 1924 berdiri sebuah Partai Buruh. Baru setahun berdiri, terjadi kekisruhan di dalam partai buruh, akibat manuver politik kelompok konservatif yang ingin merubah tujuan partai dan ingin bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Hal ini membuat sebagian besar kelompok progresif keluar dari partai dan mendirikan Serikat Proletariat Filipina. Dan lagi-lagi dalam aksi peringatan hari buruh internasional (Satu Mei) para pemimpin SPF ditangkap dan disiksa oleh aparat militer Amerika, namun demikian kaum buruh Filipina dengan gagah berani tetap bertahan dan meneruskan perjuangannya.
Pada dasarnya bangkitnya gerakan buruh di Filipina pada tahun 1920-an tak dapat dilepaskan dari perluasaan modal perusahaan multinasional Amerika. Pada seperempat pertama abad ke-20 perusahaan Amerika berpusat pada sektor industri pertanian, seperti kopra dan tembakau, dan baru kemudian pada pertengahan tahun 1930
perusahaan tambang Amerika menjarah bahan baku alamiah, seperti dioperasikannya tambang emas dan tembaga.
Pertumbuhan modal perusahaan multinasional Amerika ini juga tak bisa dilepaskan dari prasyarat politik dan ekonomi yang sangat menguntungkan, yakni mulai dari harga tenaga kerja yang murah sampai dengan aturanaturan ekonomi dan politik pemerintahan boneka Amerika yang mempermudah arus ekspor dan perdagangan hasil produksi.
Ketika kancah Perang Dunia II pecah praktis kaum buruh Filipina berada di bawah penjajahan Jepang yang sangat kejam. Penguasa baru ini tidak hanya menangkap para pemimpin serikat buruh tapi juga melakukan penyiksaan dan pembunuhan. Akibatnya sentimen anti penjajahan Jepang di kalangan masyarakat Filipina merebak ke mana-mana dan melahirkan kelompokkelompok buruh tani bersenjata (Hukbalahap) yang melawan serta ingin mengenyahkan penjajahan Jepang.
Tapi setelah Jepang kalah dan pergi dari Filipina, Amerika kembali lagi serta menangkapi para pemimpin Hukbalahap dan mempreteli senjata dari tangan kaum buruh tani. Bersamaan dengan itu kaum buruh industri dan pertanian terus memperjuangkan hak ekonomi dan politiknya dengan membentuk kembali Kongres Organisasi Buruh yang berhasil menghimpun 100.000 anggota di bawah pimpinan 78 serikat buruh lokal.
Untuk menghadapi para pemimpin serikat buruh yang sangat radikal pemerintah boneka penjajah membuat Undang-undang Perdamaian Perselisihan Perburuhan pada tahun 1954 (kurang lebih sama dengan P4P/P4D di Indonesia, pen.), di mana dalam undangundang ini ditetapkan: bila terjadi perselisihan antara buruh dan majikan, maka posisi pemimpin Serikat Buruh diganti oleh para pengacara hukum. Tentunya undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi peran para pemimpin serikat buruh serta mengurangi peran organisasi buruh di dalam
perjuangan kaum buruh.
Meskipun demikian kaum buruh Filipina terus membentuk sentra organisasi buruh yang berlingkup nasional hingga pada tahun 1980 dibentuk Kilusang Mayo Uno, yang hingga sekarang masih konsisten mempertahan tujuan dasar perjuangan buruh, yakni demokrasi bagi seluruh rakyat.
II. Tindak Kekerasan Terhadap Gerakan Buruh
Walaupun secara de jure Filipina telah diberi kemerdekaan oleh AS, namun faktanya Amerika Serikat beserta koncokonco tuan tanah dan kapitalis komprador Filipina masih sangat berkuasa dalam pengaturan ekonomi-perdagangan maupun pengaturan politik. Hal ini misalnya tampak dalam regulasi ekspor dan impor maupun dengan dikeluarkannya undang-undang darurat (Martial Law) pada tahun 1975, yang isinya melarang pemogokan buruh di lingkungan industri vital; mengadakan badan penyelesaian perselisihan perburuhan di tempat-tempat pemogokan; dan melarang kegiatan penghimpunan dana untuk pemogokan. Dengan keluarnya Undang-undang darurat maka perekonomian Filipina didukung penuh oleh aparat militer yang bertambah lima kali lipat sejak tahun 1975 hingga tahun 80-an.
Selajutnya pada tahun 1981 pemerintah Marcos mengeluarkan keputasan baru di bidang perburuhan dan hubungan industri, seperti berikut :
* Manajemen perusahan diberi wewenang untuk menutup pabrik atau tindak PHK terhadap buruhnya;
*Presiden dan Menteri perburuhan berwewenang menyuruh kaum buruh untuk bekerja kembali dengan segala cara;
* Mogok dilarang karena bisa menganggu stabilitas nasional;
*Pelaksanaan mogok hanya bisa dilakukan jika 2/3 suara buruh perusahaan setuju dan semua aktivis serikat buruh akan kena sanksi PHK bila melakukan pemogokan ilegal.
*Pemogokan hanya diizinkan bila terjadi jalan buntu dalam perundingan atau yang menyangkut tindakan yang tidak adil terhadap buruh.
Di samping undang-undang darurat yang melarang pemogokan, pemerintah Marcos juga melakukan 'teror putih" yang bertujuan untuh menghabisi para pemimpin dan aktivis buruh progresif. Aksi ini dijalankan oleh beberapa kelompok para-militer, seperti Citizen Armed Force Geographical Units (CAFGU) Unit Pertahanan Sipil Bersenjata Geografis—Special CAFGU Active Auxillaries (SCAA)—Unit Pertahanan Sipil Tambahan dan Civilian Volunteer Self-Defense Organizations (CVOS)Organisasi Bela Diri Sipil Sukarela—yang dibentuk oleh pemilik pabrik dan tuan tanah serta diberi wewenang oleh pemerintah untuk menggunakan senjata. Selain itu juga ada kelompok semi-militer (Vigilante) dan Satuan Pengamanan Pabrik yang sering kali terlibat aktif bersama-sama aparat militer untuk menghancurkan gerakan Buruh Filipina. Berdasarkan laporan Amnesty International semua organisasi para militer dan semi militer di atas terlibat dalam penangkapan dan pembunuhan pemimpin dan aktivis serikat buruh, khususnya
yang menjadi anggota Kilusang Mayo Uno (KMU) dan afiliasinya serta dari TUPAS (Serikat Buruh Filipina dan Lembaga Pembela Buruh).
Untuk melengkapi pembatasan gerakan kaum buruh, pada tahun 1975 pemerintah Marcos memprakasai pendirian serikat buruh kuning yang bernama Trade Union Congress of Philipinnes—TUCP— (Kongres Serikat Buruh Filipina) dan menjadikan serikat buruh ini satu-satunya federasi nasional yang diakui pemerintah. Tujuan dasar TUCP adalah terciptanya hubungan industri yang harmonis. Tapi selain itu sentra organisasi buruh yang mengklaim jumlah anggotanyalmencapai 1,2 juta orang, ikut menjadi mata-mata pemerintah dan bekerja sama dengan kelompok paramiliter dalam penangkapan para pemimpin Sentra Organisasi Buruh saingannya.
Rubrik hukum kali ini agak berbeda dengan nomor sebelumnya. Kali ini ini redaksi lebih menekankan diskusi antara kawan buruh dan non-buruh yang punya perhatian terhadap persoalan Hukum Perburuhan.
A. Kasus UMR PT. INDOSPIRIT
Sebuah pabrik yang memproduksi sepatu dengan merekmerek yang cukup terkenal antara lain Eagle, Adidas, dll dan berlokasi di kawasan CCIE (Cibinong Central Industrial Estate)
Seorang buruh PT. INDOSPIRIT bernama W sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 5 bulan. Saat ada kenaikan gajipada bulan Januari tahun 1994 ia merasa bingung karena nyatanya upah yang diterima tidak naik, walaupun pihak pabrik mengatakan bahwa upahnya telah dinaikkan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 414/1993.
Yang dialami W adalah upah minimum dinaikkan, tapi digabung dalam tunjangan-tunjangan tidak tetap seperti transport, kerajinan sehingga kalau dijumlahkan memang sebesar Rp 3.800, sesuai dengan SK menteri tersebut.
Tanya:
Sebenarnya yang termasuk tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap itu yang seperti apa sih?
Jawab:
Sebelum menjawab bagaimana tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap itu, saya akan menerangkan tentang upah minimum.
- Upah minimum yaitu upah terendah yang diterima oleh buruh dengan masa kerja dari 0 tahun.
- Upah minimum itu terdiri dari 2 komponen yaitu 75% upah pokok dan 25 % tunjangan tetap.
- Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan seperti tunjangan hari raya, tunjangan kematian, tunjangan hari tua.
- Tunjangan tidak tetap contohnya seperti uang makan, uang transpor, uang kerajinan.
Jadi kalau perusahaan menaikkan upah dengan menggabungkan tunjangan-tunjangan tidaktetap berartiperusahaan itu belum memenuhi paraturan menteri yang berlaku.
B. Masalah ASTEK/JAMSOSTEK
T bekerja di sebuah pabrik garmen di Tangerang. Beberapa minggu terakhir bagian personalia menanyakan kesediaannya untuk ikut Astek, yang berarti upahnya akan dipotong Rp. 2.500/bulan. Tentunya ia kelabakan, saat mengetahui bahwa akan ada potongan lagi, sementara apa itu Astek dan Jamsostek ia sama sekali tak tahu. Dan ia semakin bingung ketika tahu bahwa tak seorangpun temannya yang memegang kartu Astek, padahal setiap bulan gajinya dipotong. Selain itu sebagai wanita single ia masih bercita-cita kelak akan berumah-tangga dan mungkin tidak bekerja di perusahaan itu lagi Lantas bagaimana nasib potongan upah untuk premi Astek? Yang menjadi pertanyaan T adalah:
1. Apa bedanya Astek dengan Jamsostek.
2. Bagaimana tata cara iuran Astek ataupun Jamsostek.
3. Apakah uang jaminan itu akan berlaku terus meskipun sudah berhenti
kerja ataupun pindah kerja.
4. Apakah setiap peserta Astek atau Jamsostek wajib mempunyai kartu sebagai tanda anggota.
Untuk menjawab kebingungan T ini perlu juga mengetahui UU yang mengatur tentang ketentuan Astek dan Jamsostek. Nah, UU yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah No. 33 Th 1977 yaitu yang mengatur soal Astek, sedangkan untuk Jamsostek UU yang mengaturnya adalah UU No. 3 tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992. Jamsostek merupakan penyempurnaan daripada ASTEK yang meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan ASTEK itu sendiri merupakan jaminan perlindungan tenaga kerja yang meliputi jaminan haritua, tunjangan kematian dan tunjangan kecelakaan kerja
Untuk pertanyaan no. 1 sudah terjawab. Sekarang coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya:
Jawaban no. 2, tentang tata cara pemungutan iuran ASTEK/Jamsostek:
1. Iuran jaminanjaminan kecelakaan kerja, iuranjaminan kematian, iuran pemliharaan jaminan kesehatan ditanggung oleh pengusaha.
2. Iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja. Jaminan haritua yaitu sebesar 5,7% dari upah. 3,7% ditanggung oleh pengusaha, 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
Nah, kalau ada dari buruh-buruh yang dipotong upahnya apabila terjadi kecelakaan atau ada kematian, buruh-buruh harus bisa menolaknya atau menuntut upah yang dipotong itu.
Jawaban untuk pertanyaan no. 3 tentang masa berlakunya uang jaminan:
Apabila tenaga kerja yang telah ke luar dari perusahaan tidak ada lagi perusahaan yang menanggung iurannya, dengan demikian untuk sementara pertanggungannya terputus. Pertanggungan tersebut akan berlaku kembali apabila yang bersangkutan bekerja kembali. Namun apabila yang bersangkutan terpaksa tidak dapat bekerja kembali, tenaga kerja akan memperoleh Tunjangan Hari Tua.
Jawaban untuk No. 4 tentang kartu keanggotaan:
Setiap peserta Astek/Jamsostek wajib memiliki kartu anggota sebagai bukti keanggotaan yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil jaminan ataupun bisa dipakai terus masa keanggotaannya meskipun peserta pindah kerja, artinya kartu itu bisa diperpanjang lagi.
Sekarang kebingungan T sudah terjawab dan semoga kawankawan buruh yang lainpun mulai sedikit mengerti apa itu Astek/ Jamsostek. Jadi, apabila kawan-kawan mengalami persoalan pemotongan upah yang tidak jelas, tanyakan pada petugas kasir atau yang bersangkutan. Karena sering dengar cerita dari kawan-kawan kalau upahnya sering dipotong nggak jelas, meskipun kadang-kadang pemotongan upah itu kelihatan sedikit sebagai misal per kepala Rp. 100, tapi kalau dikalikan dengan jumlah buruh yang ada, berapa keuntungan yang dikeruk yang bukan menjadi haknya itu. Jadi sekali lagi jangan malu atau takut untuk menanyakannya.
Untuk edisi berikutnya redaksi masih menunggu surat ataupun pertanyaan kawan-kawan mengenai seputar hukum perburuhan.
Ancaman PHK Terhadap Buruh Tekstil dan Garmen
Pukulan telak menghantam industri tekstil dan garmen Indonesia. Pertengahan awal tahun ini, dua kali pemerintah Indonesia menemui jalan buntu di dalam perundingan tarif dan kuota ekspor / impor dengan perwakilan dagang Amerika Serikat, yang dalam lima tahun terakhir menjadipasar utamaproduk textil Indonesia. Memang mengenaskan, bila kita menoleh ke belakang, bahwa komoditi TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) mengumpulkan devisa.sebesar $ 6.18 milyar atau terbanyak dari ekspor non migas dalam tahun 1992-1993. Apalagi angka pertumbuhan sektor industri ini senantiasa meningkat dan merekrut jutaan buruh. Akankah hal ini mengandaskan boom produk tekstil? Lalu, siapa yang akan menghidupi dapur puluhan ribu keluarga buruh tekstil dan garment yang terkena restrukturisasi, sedangkan mereka terlanjur terbiasa dengan jarum dan benang?
Ancaman Amerika
Dalam perundingan yang ke dua yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 9-12 Juni 1994, media massa meliput sikap lunak pemerintah yang disokong oleh pengusaha tekstil Indonesia terhadap tuntutan pemerintah AS. Hal ini berarti pemerintah Indonesia wajib melakukan harmonisasi standar tarifmasuk hingga turun sebesar 20% sesuai aturan persetujuan umum tarif dan perdagangan (General Agreement on Trade and Tariff—GATT). Tuntutan tersebut adalah untuk apparel (tarif masuk komoditi secara keseluruhan) dari 40% turun menjadi 35%, selain itu pemerintah AS juga menuntut penurunan khusus tarif masuk untuk komoditi fabrics dan made-ups masingmasing 30%, kemudian yarn15% dan man-made fiber 7,5%. Di samping itu yang paling menyesakan pengusaha tekstil dan TPT
Indonesia adalah pemberlakuan circumvention, yang membatasijalur masukproduk TPT, dari Indonensia dengan adanya sanksipemotongan langsung secara sepihak kuota tekstilnya oleh AS. Bila sebelunya, pengusaha tekstil lazim melakukan ekspor lewat negara perantara non-kuota, sepertiHongkong atau Singapura, maka dengan demikian perusahaan garment berskala kecil (omzet rata-rata 12-20 juta/hari), yang biasanya mendapat order daripemegang lisensi darinegara nonkuota akan kehilangan pasarnya.
Walaupun masih diingkari oleh Menteri Perdagangan SB. Joedono, bahwa peresetujuan tersebut berarti arus masuk komoditi impor dari Amerika ke pasar Indonesia semakin besar dan kontrol terhadap hak paten akan mempengaruhi proses produksi tekstil Indonesia. Dipihak lain arus masuk barang impor akan mempengaruhi tingkat inflansi ekonomi Indonesia, karena akan terjadi peningkatan nilai tukar dollar terhadap rupiah. Yang dilematis dalam situasi ini adalah ancaman persaingan dagang yang tidak seimbang di satu pihak (yang kuat akan bertahan sedangkan yang lemah akan terbinasakan), namun di pihak lain munculnya tuntutan kondisi persaingan bebas yang sehat (termasuk peningkatan upah buruh dan hak mendirikan organisasi yang sungguh-sungguh mewakili kepentingan kaum buruh) serta debirokratisasi dan pengurangan intervensi negara ke dalam persaingan modal yang selama ini masih sering berlangsung.
Sisi lain menunjukan, dampak kegagalan perundingan dagang komoditi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) antara Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia ternyata sangat berpengaruh langsung terhadap hubungan kerja buruh dan majikan di pabrik. Ini terlihat dari rekor angka PHK dan penutupan usaha yang menimpa beberapa perusahaan garmen berskala kecil dan menengah di Tanggerang.
PHK di PT. Texmindo Gema Garmen
Perusahaan garmen ini berlokasi di jalan Lio Baru, Tanggerang. Usaha patungan milik non-pri tersebut didirikan pada tahun 1991 dengan status PMDN. Hingga awal Juni 1994, perusahaan garmen ini memproduksi berbagai jenis produk ekspor berlisensi seperti jeans dan kemeja merk Calvin Klein atau Ardon. Dari keuntungan ekspor, pemilik yang sama sempat memperluas usahanya ke daerah Jembatan Dua dan Semarang.
Namun uniknya di perusahaan ini, 80% bahan baku diambil dari dari dalam negeri dan tidak berhubungan langsung dengan kawasan berikat nusantara, kecuali saat ekspor. Dari laporan keuanganya terlihat bahwa produk yang dihasilkan adalah pelimpahan pesanan (sub-kontrak) dari perusahaan pemegang lisensi di Singapura. Di samping itu kemungkinan besar label produknya menggunakan made in Singapure, baru kemudian diekspor melalui negara non-kuota ke Amerika Serikat atau dipasarkan kembali di Indonesia sebagaiproduk impor.
Sebagian besar produk ekspor perusahaan ini dipasarkan ke Amerika Serikat dan Hongkong. Pada saat boom ekspor produk tekstil, kapasitas produksinya untuk jenis celana panjang mencapai 750-800 potong perhari dan hampir 2-3 kali dalam seminggu produk tersebut dikapalkan ke negara tujuan ekspor.
Di cabang Tangerang saja, dipekerjakan 350 orang buruh jahit dan staff administrasi yang terbagi ke dalam lima line. Dari jumlah tersebut: 334 orang adalah buruh perempuan dan sisanya 16 orang adalah buruh laki-lakiyang menempati bagian listrik, potong, mandor dan foreman.
Namun sejak dua bulan terakhir, perusahaan itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan ekspor, malah menurut salah seorang pengawas, perusahaan bisa tetap jalan dengan mengandalkan produk yang dipasarkan di dalam pasar dalam negeri. Lebih jauh lagi desasdesus yang berkembang di kalangan buruh mengatakan perusahaan akan bangkrut dan sedang melakukan pelelangan modal tetapnya.
Memasukibulan Juli 1994 petaka PHK menimpa sejumlah buruh di perusahaan tersebut. Hingga minggu pertama bulan ini sudah dua line (100 orang) dikeluarkan dari perusahaan secara bertahap; 10 orang/hari. Dan anehnya proses pemecatan yang menyangkut hidup ratusan buruh tersebut tidak dilaporkan ke P4P, sehingga banyak buruh tidak menerima jumlah pesangon, yang sesuai dengan aturan
Menteri Perburuhan tahun 1986. Sebagai contoh buruh yang telah bekerja selama 2 tahun 8 bulan hanya menerima uang pesangon sebesar Rp. 168.000, sama dengan jumlah yang diterima oleh buruh yang hanya bekerja selama 1,5 tahun. Sedang mereka yang masa kerjanya di bawah satu tahun tidak mendapatkan apa-apa.
Menurut UU Perburuhan yang berlaku yang mengatur ketentuan uang pesangon PHK adalah berdasarkan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1986 tentang tata cara pemutusan Hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi, pasal 14:
Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- masa kerja kurang dari 1 tahun sebesar 1 bulan upah
- masa kerja 1 tahun atau lebih sebesar 2 bulan upah
- masa kerja kuang dari 2 tahun 2 bulan upah
- masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah
- masa kerja 3 tahun atau lebih 4 bulan upah
(dikutip dari buku Hubungan Industrial Pancasila Dan Serba Aspek Ketenagakerjaan).
Memang suatu yang ironis, kala pemerintah berupaya membuka lapangan kerja baru yang semakin beragam lewat deregulasi iklim investasi yang melayani kepentingan modal asing, sementara hanya karena kegagalan perundingan dagang dengan AS, buruh tekstil dan garmen terkena PHK serta dipaksa secara terus menerus bersaing mendapatkan tempat kerja yang baru dibuka. Ini membuktikan betapa ringkihnya industri manufaktur di Indonesia.
PEMOGOKAN BURUH TRANSPORTASI DAN PERSOALANNYA
Beberapa waktu yang lalu DKI Jakarta digoncangkan oleh aksi pemogokan para sopir angkutan umum. Peristiwa tersebut cukup membuat repot masyarakat dan mengundang campur tangan aparat keamanan.
Buruh-buruh transportasi kembali memperlihatkan kekuatannya. Selama tiga hari berturut-turut tepatnya tanggal 7 s/d 9 September 1994 kota Jakarta dan sekitarnya mengalami kekacauan dan hampir seluruh aktivitas menjadi tergangguakibatburuh-buruhtransportasi melakukan pemogokan. Ini menunjukan kepada semua pihak, bahwa betapa vital peranan para buruh tarnasportasi tersebut. Tanpa mereka (baca: supir) aktivitas ekonomi, sosial, dan keamanan akan menjadi kacau.
Pemogokan yang dimulai oleh kendaraan angkutan jenis metromini yang kemudian diikuti oleh jenis angkutan lain sangat
mengguncang ibu kota ini, disebabkankarena dikeluarkannya peraturan UULLAJ No. 14 Th 1992 yang mulai berlaku tanggal 14 September 1994. Isiperaturan itu adalah dinaikannya denda tilang bagipelanggaran lalu lintas. Denda tilang baru besarnya 50%- 200% lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini jelas memberatkan para supir yang berarti akan mengurangi pendapatan mereka. Karena para supir itu bekerja dengan sistem setoran perhari. Dan para pemilik mobil itu atau perusahaan telah menetapkan besarnya jumlah setoran perhari. Persoalannya seluruh uang setoran harus diserahkan kepada pihak perusahaan, dengan alasan pihak perusahaan memandang para supiritu telah mendapat kelebihan dari hasil mereka bekerja.
Dalam kenyataannya para buruh transportasi itu banyak sekali mengalami ancaman pengurangan hasil kerjanya. Karena dalam perjalanan harus membayar berbagai macam pungutan, dari tukang parkir jalanan sampai denda damaipolisi. Belum lagi pada saat pelajar atau anak sekolah naik dengan ongkos cepeanyangkadang banyakyang tidak bayar. Persoalan ini sangat membebaniparaburuh transportasi tersebut.
Bisa dipahamiketika para supir mengendarai mobilnya banyak yangkelihatanngebut sepertitidak memperdulikan keselamatan penumpang atau peraturan lalu lintas. Dalamhati dan pikiran supir adalah bagaimana mengejar uang setoran. Sementara keluarga di rumah selalu menunggu dengan harap-harap cemas.
Persoalan yang harus dilihat lagi adalah hampir semua supir dan kenek tidak ada yang bergaji tetap. Karena seperti yang sudah disebut di atasbahwa kerja mereka adalah sistem setoran. Dan tak kalah pentingnya adalah persaingan persaingan jalurtrayek antar angkutan kota, ditambah dengan peraturan lalu lintas yang sering mengalami perubahan. Dalamhal ini kalau kita lihat yang terjadi adalah bukannya infrasrtuktur untuk trasnportasi dibenahisecara baik, tetapijumlah
angkutannya yang diperbanyak, tentu saja terjadi kompetisi antar sopir untuk mengejar target setoran. Belum lagi ketika mobil mereka masuk ke terminal harus membayar iuran, karena dalam hal ini mereka dianggap telah menggunakan fasilitas yang ada diterminal. Padahalpara supiritu masuk ke terminal hanya untuk mengambil penumpang.
Kalau kita analisis sebenarnya kasus-kasusburuhtransportasiitu adalah akibat darisistemperaturan yang ada, yang diciptakan oleh para penguasa yang menciptakan kondisi para pemilik perusahaan angkutan kota untuk menekan para supirnya. Apabila target setoran tidak terpenuhitetap saja itu menjadi beban sopir.
Sepertiyang diulaspada harian Kompas 7 September 1994 : Awak buslah yang harus bertanggung jawab agar setoran hari itu cukup, sehingga dapur "si pemilik tetap mengepulkan asapnya". Sipemilik tak akan mau tahu bahwa untuk hari itu si awak tak bisa menyetor dengan cukup karena kena tilang polisi, atau ritnya kurang karena ada kemacetan, atau karena bannya meletus. Tanggung jawab si pemilik adalah sekedar menjaga kondisi busnya sehingga bisa di eksploitasi bersama sopir termasuk ganti oli, ban, aki dan sebagainya.
Bukan sedikit sopir tepaksa pindah ke pemilik lain sambil meninggalkan utang yang terus menumpuk, akibatjalannya selalu tersandung dijalan atau diterminal. Tidak sedikit pula pemilik yang mengusir supirnya karena setoran tidak permah penuh. Padahal si sopir sudah malang melintang dan kumal seharian di udara panas dan debu ibu kota.
Sangat ironis bahwa Panglima ABRI menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan dialog dengan para buruh transportasi yang mogok. Alasannyabahwa kitahanya perlu sopir yang disiplin (Kompas, 8 September 1994). Jelas pihak penguasa tidak mau melihat akar persoalannya, malah terkesan menutup mata. Secara tidak langsung para buruh transportasi yang upahnya sangat minim harus menanggung bebannegara seperti kesejahteraan polisi, angkutan pelajar. Sedangkan buruh transportasi semakin terlilit oleh kondisi yang semakin sulit, yang
terjadi adalah persoalan disiplin yang dipersoalkan.
Buntut dari pemogokan itu, 16 buruh trsanportasi ditangkap oleh pihak aparat keamanan dengan tuduhan menghasut buruh transportasilain untukikut mogok (Kompas, 8 September 1994). Menyusulpenangkapan 35 buruh transportasi yang juga di tuduh telah menghasut pemogokan (Kompas, 12 September 1994).
Apakah dengan penangkapan para buruh tansportasi, denda yang sangat tinggi akan menyelesaikan persoalan lalu lintas. Persoalan lalu lintas bukan hanya persoalan disiplin supir, polisi, penumpang tetapi harus didukung oleh infra struktur yang memadai sehingga tidak membuat peluang terjadinya pelanggaran, kesejahteraan sopir yang jelasjelas mutlak dibutuhkan agar di dalam bekerja pikiran dan tenaga di curahkan untuk kerjanya dengan baik dan faktor yang sangat penting adalah mekanisme peraturanpemerintanterhadap perusahaan angkutan, sehingga hak-hak buruh transportasi akan terpenuhi dengan begitu bisa melakukan kewajibannya dengan baik.
Indonesia dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Belum lama ini, tanggal 14-15 November, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi kepala-kepala negara anggota Asia Pasifik Economic Cooperation (APEC), yaitu sebuah forum kerjasama ekonomi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pacific. Kota Bogor, Jawa Barat, telah menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan tersebut.
Keputusan utama yang diambil oleh para kepala negara anggota APEC padapertemuan tersebut adalah upaya mendorong peningkatan kerjasamaekonominegara-negara anggota dan mendorong terciptanya perdagangan bebas di kawasan Asia Pacifik. Salah satu agenda lain yang ikut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan infrastruktur di negara-negara anggota APEC yang masih terbelakang, sehingga tidak terjadi ketimpangan.
Isu ini sebenarnya telah disinggung pada konferensi internasional yang berlangsung di Hotel Puri Nusa Dua Bali pada tanggal 29 Agustus-1 September 1994, yang bertema Which Way APEC?. Pembicaraan dan kertas kerja pada konferensi yang berlangsung atas kerjasama ISEI FEUI dan American Committee on Asian Economics Studies (ACAES) tersebut terutama berkisar pada bahasan tentang perdagangan dalam APEC. Suatu hal yang menarik adalah apa yang dikemukakan oleh seorang staff ahli WORLD BANK yang pada sambutannya mengatakan bahwa bagi negara seperti Indonesia yang diperlukan sekarang adalah liberalisasi ekonomi terutama dalam kaitannya dengan direct-investment (investasi langsung). Bahkan menurut Ketua Kelompok Tokoh Terkemuka (EPG-Eminent Persons Group) Fred Bergsten, APEC akan lari lebih cepat ketimbang GATT dalam proses liberalisasi perdagangan dan investasi, serta mencapai segmen yang luas ketimbang GATT.(Kompas, 2 september
1994). Dikatakan lebih jauh olehnya bahwa keuntungan bagi Indonesia dan beberapa negara di kawasan ini dengan adanya APEC adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terciptanya lapangan perkerjaan, dan peningkatan standart hidup.
Indonesia sendiritelah mempersiapkan suatu Peraturan Pemerintah No. 20/1994 yang memberikan kesempatan pada investor asing untuk menanamkan modal 100% dan pada sektor-sektor yang selama ini dianggap strategis dan diperuntukan bagi investor lokal. Sektorsektor tersebut termasuk jasa pelabuhan, pembangikit listrik dan jaringan transmisi, telekomunikasi, pendidikan, jasa penerbangan, air minum, jalan kereta api, pembangkit listrik nuklir, dan mass media. Karenanya tidak kurang banyak kalangan mengkaitkan pencabutan
SIUPP 3 media massa (Tempo, DeTik, dan Editor) erat kaitannya dengan akan masuknya investor asing pada sektor media massa. Kedatangan Rupert Murdock, raja media massa dari Australia, ke Indonesia sebelum pencabutan SIUPP memperkuat dugaan tersebut. PP 20/1994 itu sendiri telah menimbulkan perdebatan di dalam negeri, salah satu reaksi yang muncul adalah kedatangan sekitar 20 orang ke DPR guna mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali keluarnya PP 20.(Jakarta Post, Sepetember 5, 1994).
Terlepas dari berbagai reaksi yang muncul, di tengah perdebatantentang keefektifan peraturan tersebut, langkah itu sendirimemang harus diambil oleh pemerintah. Sebagai konsekwensi turutnya Indonesia dalam perjanjian Putaran Uruguay (GATT), mau tidak mau Indonesia harus membuka pasar seluas-luasnya bagi produk impor dan juga bagi masuknya investasi asing. Ditambah lagi dengan beberapa keputusan yang dibuat pada pertemuan APEC di Bogor, membuat Indonesia harus mengambillangkah-langkah restrukturisasi perekonomian dalam negeri guna bersaing dengan negar-negara lain di Asia sebagai tempat investasi.
WORLD BANK dan IMF sendiri telah memberikan masukanmasukan kebijaksanaan ekonomi kepada Indonesia. Program penyesuaian struktural yang diusulkan oleh IMF biasanya akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah di negara berkembang yang akan meliputi beberapa kebijaksanaan, yang antara lain; peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, pengurangan biaya-biaya subsidi pemerintah pada sektor umum, deregulasi dan penghapusan monopoli pada sektor-sektor industri tertentu.
APEC sendiriharuslah dilihat sebagai sebuah kepanjangan dari GATT. Bila di Amerika Utara, Kanada dan Mexico telah dibentuk suatu blok perdagangan NAFTA maka ada upaya dari Amerika serikat untuk membendung pengaruh Jepang di Asia dengan membentuk APEC. Bila kita ingat tentang keberatan Malaysia untuk menjadikan APEC sebagai blok perdagangan ini tidak lain karena Malaysia melihat bagaimana besar peran yang hendak dimainkan oleh Amerika Serikat. Sehingga dengan mendapat dukungan yang besar dari Jepang, Malaysia justru mengusulkan satu bentuk kerjasama ekonomi yang lain yang mereka sebut sebagai EAEC yang tidak melibatkan Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia didalamnya. Di antara negara-negara ASEAN sendiri telah tercapai kesepakatan untuk memajukan rencana realisasi AFTA (Zona Perdagangan Bebas ASEAN) dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Kesepakatan ini dicapai oleh menteri-menteri ekonomi se ASEAN dalam pertemuan mereka di Ciang Mai (Thailand).(Jakarta Post, 26 September 1994) AFTA merupakan suatu perjanjian dagang dan pengurangan pajak barang diantara negara-negara ASEAN, yang semula akan mulai diterapkan pada Janari 2008 menjadi Januari 2003.
Dalam kerangka besar perdagangan dunia yang akan berada dibawah kontrol World Trade Organization (WTO), APEC merupakan sub bagian mereka yang berada di Asia Pasific. Diperkirakan pada institusi tersebut, WTO, peran yang besar akan dimainkan oleh negara-negara G7 dan IMF serta World Bank. Beberapa kerangka kerjasama ekonomi birateral yang ada, seperti Indonesia-Australia, Indonesia-Australia-New Zealand, hanyalah beberapa kerjasama yang bergerak di bawah kontrol WTO. Dengan kata lain WTO adalah alat yang diciptakan oleh negara-negara imperialis bagi upaya kontrol mereka terhadap perdagangan dan perekonomian dunia.
Dampak yang akan dialami oleh Indonesia tidaklah sedikit. Di awal tahun ini saja Indonesia harus menurunkan harmonisasi standar tarif masuk sebesar 20% sebagai konsekwensi GATT, sehingga banyak kalangan ekonom yang mengatakan bahwa Indonesia merugi dengan turut dalam GATT. Namun dampak yang lebih keras sudah tentu akan menimpa buruh Indonesia. Upah buruh murah dan barisan
Bila kita ingat tentang keberatan Malaysia untuk menjadikan APEC sebagai blok perdagangan ini tidak lain karena Malaysia melihat bagaimana besar peran yang hendak dimainkan oleh Amerika Serikat.
buruh yang berlimpah merupakan satu tawaran menarik bagi investor asing. Bila selama ini banyak pihak pemerintah yang mengatakan bahwa upah buruh murah bukan lagi menjadi jaminan datangnya investor ke Indonesia, itu adalah kebohongan yang sangat besar. Pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Indonesia kini adalah bagaimana meningkatkan efektifitas infrastruktur yang ada serta skill (keterampilan) yang dimiliki oleh buruh-buruh Indonesia. Bila kita ingat tentang isu bantuan dana dari Pemerintah Australia pada SPSI, maka program tersebut boleh dikatakan telah berjalan dengan lancar melalui naungan lembaga buruh dunia ILO. Sebagian besar bantuan tersebut akan berfokus pada ranking traning dan file, di mana yang lebih diutamakan adalah training-training peningkatan kemampuan skill buruh.
GATT sendiri, sebagaimana kita tahu berdasarkan sejarah, merupakan sejarah panjang dari upaya negara-negara imperialis yang berupaya mengkontrol perdagangan dan ekonomi dunia. GATT didirikan tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang hampir berbarengan dengan didirikannya IMF dan Wolrd Bank. namun upaya ini menemui kendala semasa perang dingin. Uni Soviet dan negaranegara sosialis lainnya menjadi sandungan utama negara-negara imperialis seperti AS untuk menguasai dunia secara mutlak. Kini setelah runtuhnya Uni soviet dan Eropa Timur, batu sandungan ini tidak ada, sehingga dengan leluasa AS dan negara-negara imprealis lainnya dapat dengan segera menggolkan perjanjian GATT yang akan disusul dengan pembentukan WTO.
Dana-dana bantuan yang diberikan oleh IMF dan WB pada
Bila selama ini banyak pihak pemerintah yang mengatakan bahwa upah buruh murah bukan lagi menjadi jaminan datangnya investor ke Indonesia, itu adalah kebohongan yang sangat besar
negara-negara dunia ketiga lebih pada bantuan untuk meningkat infrastruktur, yangnantinya sudah barang tentu akanlebih menguntungkan penanaman modal.
Bila salah satu dari ciri imperialisme adalah ekspor kapital (modal) yang berasal darinegara maju ke negara-negara terbelakang, maka boleh dikatakan bahwa IMF dan Wolrd Bank merupakan fasilitator dari itu semua. Sementara itu WTO akan menjadi ajang utama dari eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara imperialis, blok-blok perdagangan seperti APEC, NAFTA, AFTA, atau ME (Masyarakat Ekonomi Eropa) merupakan lahan-lahan terbatas yang diberikan pada negara imperialis yang berada pada kawasan tersebut, yang dalam konteks Asia Pasifik adalah Jepang dan Amerika Serikat, atau bisa pula menjadi ajang persaingan diantara mereka sendiridalam merebut suatu kawasan perdagangan tertentu.
INSTRUKSI NO. 1 DIREKTUR PEMBINAAN NORMA-NORMA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA/1970 TENTANG "WAKTU KERJA 5 HARI SEMINGGU a 8 JAM"
1. Di waktu yang akhir-akhir ini banyak terdapat permintaan dari pada Pengurus perusahaan untuk merobah waktu kerja sehari dari 7 jam menjadi 8 jam, dan dari 6 hari kerja seminggu menjadi 5 hari.
2. Oleh karena permintaan-permintaan termaksud sudah meluas, maka untuk menghadapi pengurusannya, dengan ini kami berikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut:
a) Perusahaan yang bersangkutan diwajibkan mengadakan peraturan perusahaan (arbeids-reglement) yang menyebutkan bahwa waktu kerja akan dirobah menjadi 8 jam sehari dan 5 hari seminggu. Arbeidsreglement ini harus disetujui oleh para tenaga kerja yang bersangkutan.
b) Dengan perobahan ini maka berdasarkan ijin dari Departemen Tenaga Kerja, upah sehari didasarkan pada kerja selama 8 jam dan kerja lembur adalah kerja yang dilakukan sesudah 8 jam kerja (dulu sesudah 7 jam).
c) Untuk penetapan upah sehari berdasarkan 8 jam kerja tersebut wajib diadakan persetujuan (perjanjian) dengan pihak buruh.
d) Upah pada hari-hari istirahat mingguan (2 hari, pada umumnya Sabtu dan Minggu), wajib tetap dibayarkan terus, apabila demikian itu sebelumnya memang dibayarkan untuk hari istirahat/mingguan.
e) Dalam hal tiada upah dibayarkan pada hari-hari istirahat mingguan, maka harus dijaga, jangan sampai penerimaan buruh yang bersangkutan dalam waktu seminggu sebelumnya kurang dari pada penerimaannya dalam seminggu dengan bekerja 5 hari termaksud.
3. Ijin-ijin penyimpangan termaksud dapat dikeluarkan oleh kantor-kantor Daerah/Ressort sesuai dengan Instruksi No. 5/Dirjen PPTK/1968 tanggal 21 Mei 1968.
4. Apabila ada hal-hal lain yang masih belum jelas dalam pengurusan persoalan 5 hari kerja seminggu a 8 jam ini, hendaknya segera diajukan kepada kami.
5. Jika oleh Kantor Ressort/Daerah telah dikeluarkan ijin dengan syarat-syarat yang berlainan dari pada syarat-syarat tersebut di atas dalam memberikan ijin baru diharap Saudara memegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam instruksi ini.
DEPARTEMEN TENAGA KERJA RI DIREKTORAT PEMBINAAN NORMA-NORMA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Direktur,
Hartojo