Baca PDF (OCR): Koeli 01 1993

S E R B A ( A A N

UH DAN NEGARA

OGOKAN 1992 : ~d-----'---"=KA=Erf.=:::!ERLIBATANAPARAT NEGARA

KASUS PT. SI)E

KERJASAMA PENGUSAHA DAN NEGARA

- P.ENANGKAPAN AKTIVIS SPSI

NOMOR

KERJA KAMI MAKSIMUM ÚPAHKAMI MINIMUM

Para pernbaca yang hadir di hadapan sainpeyan, yang dipatok. Dengan rnengisi kekqsongan media Surabaya, dan Jawa Timur besar harapan karni seri jembatan yang lancar antara buruh dengan berbagai pihak Ian perburuhan.

yang perduli dengan persoaKalau karni memakai O

budiman, KOELI akhimya meski lebih lambat dari jadual KOELI, kami bermaksud komunikasi perburuhan di pada umumnya. Karena itu, bacaan ini nanfinya menjadi buruh dengan buruh dan

nama KOELI, salah satu

alasannya adalah adanya kesejajaran antara Negara Kolonia! Hindia Belanda dengan Negara Orde Baru. sehingga nasib buruh tiada beda dengan kuli. Kedua, kuli merupakan jati diri buruh Indonesia Kalau buruh di Eropa Barat muncul bersarnaan dengan industrialisasi, di mana mereka menjual tenaga kerjanya untuk mempertahankan kehidupan, maka di sini mereka berkembang dari para petani yang terpaksa bekerja karena paksaan ekstra ekonorni pada masa kapitalisme perkebunan. Dengan kata lain, koeli merupakan buah kapitalis-(me) di Indonesia.

Para pembaca yang budiman, edisi pertarna KOELI berisi :

(i) Berita Buruh, menggarnbarkan pasang-surut pemogokan buruh di Jawa Timur sepanjang 1992. Dalarn rubrik ini, karni berusaha menyoroti keterlibatan aparat negara, seperti polisi ataupun Kodim. Lepas dari tugas mereka - sebagai penjaga stabilitas dan kearnanan nasional - keterlibatan mereka sebetulnya tidak perlu. Ini disebabkan tuntutan pemogokan buruh selarna 1992 masih bersifat normatif.

(ii) Suara Burulr, menyuguhkan beberapa tulisan buruh di Rungkut - Surabaya. Mereka menceritakan lika-liku kehidupan mereka

(iii) Sisipan, memberitakan tentang penangkapan dan interogasi para aktivis S_PSI dan buruh PT VLA di Surabaya menjelang pergantian tahun kemarin.

(iv) Suara l.Apangan, mengupas kasus PHK massal PT Surya Dunia Estetikanusa. Kasus ini di pilih karena menarik, tidak saja penyelesaiannya melainkan juga lembaga yang terlibat di dalamnya. Kasus ini mempunyai kaitan erat dengan kelahiran KSBI (Kesetiakawanan Sosial Untuk Buruh Indonesia), penerbit Seri Bacaan ini. Sebab, KSBI muncul untuk menanggapi kasus tersebut.

(v) Opini, mengetengahkan makalah salah satu redaksi karni, membicarakan tentang pasang-surutnya Serikat Buruh di Indonesia.

Para pembaca yang budiman, karni membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin mengkritik kami. Tidak perduli apakah kritik itu membangun ataukah menghancurkan. Bagi karni, kritik para pembaca merupakan bukti kecintaan sarnpeyan semua kepada kanu, KOELI. (Redaksi)

Seri Bacaan KOEL! diterbitkan oleh Kesetiakawanan Sosial untuk Buruh Indonesia (KSBI). Dimaksudkan sebagai media komunikasi dan informasi perburuhan yang ditujukan untuk buruh Indonesia dan siapa saja yang berminat. Redaksi KOELI mengundang siapa saja untuk mengisi media ini, sepanjang tulisannya berkaitan dengan persoalan perburuhan. Kirimkan segera tulisan sampeyan ke Alamat Redaksi:JI. Rungkut Barata 1/17 Surabaya - 60293,Telp. 031 - 802461.

Redaksi: ArieJW.Djati, KacikHC.,A'atiCh., Nos At, Yudha Pro

UNTUK KAlANGAN TERBATAS

H~

A~~ 1 H~ 2 ~p~ Butuh Solidaritas! 3 ~~ Mengurangi Keterlibatan Aparat Negara 6 ~~ Oh Nasib... 20 ~ Penahanan Aktivis Perburuhan Resmi 27 ~~ Kasus PT SDE: Kerjasama Pengusaha-Negara 32 O~ Dinamika Serikat Buruh Indonesia Mutakhir 51 tebu teke-teki buruh 74

Sampul depan: Repro dari berbagai media cetak dan koleksi pribadi. Gambar: Kontribusi Moelyono.

Pemogokan buruh PT. Bentoel dengan dijaga pasukan Yonil512 Malang.(foto: istimewa) Foto:

Butuh Solidaritas!

Bersama ini kami beberapa pemuda pekerja dari Tim-Tim yang masih bekerja di pabrik textil PT Kanindotex di Bawen, KID 32 Desa Harjosari, Semarang, Jawa Tengah dan beberapa yang lainnya didrop-ou tkan dari perusahaan ini, menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Kami dulu yang berjumlah 70 orang sekarang hanya tinggal 38 orang yang masih bisa bertahan.

2. Diantara kami gaji berbeda-beda karena ada sistem "pilih kasih": bagi kami yang vokal diberikan gaji Rp 2.500 perharidan mereka yang bertugas untuk memata-matai kami diberikan gaji Rp 3.500.

3. Kami tidak tahu menahu tentang adanya satu petisi yang ditandatangani oleh 20 orang yang menjadi lampiran surat pemerintah Indonesia yangberhalaman170, oIeh karena itu kami menyatakan petisi itu tidak sah. Seandainya terdapat, pasti dikonsepkan oleh perusahaan dan ditanda tangani oleh mereka yang disebutr'anakemas" daripihak yang berkuasa secara paksa atau sogokan.

4. Sebagai bukti kami ungkit kembali surat kami kepada Gubemur Mario Carascalao, tertanggal 23 Agustus

1991,padahalamanllalineadan yang menjadi alasan kuat rekan-rekan kami untuk mendatangkan DPR pada tanggal30 Agustusl991 dimana pada Minggu berikut kami direkayasa secara paksa untuk membantah sendiri aspirasi kami di tempat yang sama, yakni Kantor . DPR/MPR Jl. Senayan, Jakarta.

5. Terdapat berbagai bentuk intimidasi, tuduhan karena situasi didaerah kami (Timor-Timur).

6. Terdapat banyak hal yang kami tidak inginkan akan tetapi kami harus tunduk dan menyerah.

Semoga dengan pernyataan ini dapat menyakinkan organisasi-organisasi Buruh Internasional dan Organisasi-orgarusasi yang terkait khususnya diAmerika Serikat bersamasama Pemerintah Indonesia memperbaiki nasib kami, pekerja Tim-Tim dan umumnya seluruh pekerja di Indonesia yangsering beraksisecara spontan atas buruknya kondisi kerja dan kehidupan sosial yang harus ditanggung kaum buruh. Akhir kata kami mengimbau ://Terhadap Indonesialebih baik diberi sanksi daripada memberi, tetapi tidak dimanfaatkan demi kepentingan Kaum Buruh!" Terima kasihatassegala bantuan dan solidaritas intemasional.

Pulau Jawa, 7 Desember 1992

1. Ldms 2. Pmso 3. Ca 4. Amdo 5. Ads 6. Arp 7. Asmf 8. Ja

Red: Kcdelapan buruh Tim- Tim itu ierdampar di [aioo Iantaran tertarik janji Siti Hardiyanti Indra Rukrnan aalias Mbak Tutut dari Yayasan Tiara, Jakarta, yang akan rnemberikan pekerjaan di Pulau Baiam dengan upan antara Rp 250.000 - Rp 300.000jbulan.

Surai itu merupakan baniahan para burun Tim- Timatas berbagai berita bohong yang mengabarkan keoeruntungan nasib mereka di Jawa. Bantahan itu ditujukan ke Asia Watch dan The Labor Rights Education Fund.

Pesan Untuk Buruh !

Kawan-kawan buruh, ...

Menghadapi ketidakadilan pengusaha, maka kita tidak boleh diam. Hanya, ini pesan saya, jika bertindak be rfikir lah dahulu. Perba nyak lah informasi dari luar sehingga inenam bah masukan cara bertindak. Jllga galongtah solidaritas sesama ternan kerja. lngat pepatah, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh" .Serta, tanamkan rasa setia kawan dan rasa senasib seperjuangan di antara buruh.

(.; l I" I,

Nama dan alamat ada pada Redaksi

Selamat (1)

Saya dan ternan-ternan di KKLGN (Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara) mengucapkan selamat atas penerbitan "Koeli". Moga-moga media ini bisa menjadi wadah komunikasi para buruh tidak saja di Jawa Timur, melainkan jl.lga di Indonesia. Juga moga-moga survive, deh !

Dede Oetomo. KKLGN, Surabaya

Selamat (II)

Saya sudah lama mendengar bahwa dari wilayah Timur ini akan terbit Seri Bacaan "Koeli", yakni media dari dan untuk buruh dan mahasiswa (dan siapa saja yang berminat) demi menegakkanhak-hakbunthyangmulai diperjuangkan di bumi Indonesia ini.

Moga-moga saja penerhitan nu bukan sekedar kelatahan kerabat "Koeli" akan penyakit yang menjangkiti sebagian besar LSM kita; berbondongbondong mengklaim sudah mem bentuk front untuk buruh dalam rangka rnengantisipasi diri. Padahal, itu semua cuma Om-do, Omong doangt Karena itu, dengan penerbitan ini, saya benarbenar berharap bahwa "Koeli" mampu menangkap realitas obyektifkesadaran buruh Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas kerja keras kerabat "Koeh".

Agus Edi Santoso, INFIGHT Red: Ada ballyak sural scnada. Uwtuk mereka semua, rcdaksi mcngucapkan tcriilia kusih.

Langka

Belumlah banyak terbitan di negeri tercintaini yangmau nubs berita faktual, khususnya tentang "nasib buruh di Wilayah Timur".

Syukurlah, ka lau m as ih ada relawan yang m a u menelusuri kampung-kampung peta perburuhan, kemudian m enu angkann ye lewat "KOELl' -nya. Saya berharap Sl1paya jadi media yang pas dan enak dibaca bagi teman-teman buruh, paralegal dan sebagainya. Kehadirannya moga-mcga tidak seumur jagung, seperti yang dahulunya pernah ada.

Saya ingin menikmati saat KOELI berusia remaja hingga dewasa. Selama t dan sukses.

Ernest Boedhyono

AriiIiknrn Indonesiana, Surnbnyn

Jangan Berhenti

Terbitnya "Koeli" sedikit banyak akan mcnambah wawasan kita tentang perkembangan kondisi buruh Indonesia. Suara "Koeli", diharapkan dapat memotret gerakan buruh Wilay ah Timur yang terkenal dengan budaya spontanitas dan solidaritasnya itu.

Semoga saja penerbilan "Koeli" ini bukanlah penerbitan yang terakhir bagi pembacanya.

Mulyana W.Kusumah Wnhl Direkrur YLBHI

HakMogok Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia

Hak mogok merupakan manifestasiHAM yang perlu kitajnnjung tinggi. Dalam deklarasi HAM PBB dan inti semangat UUD' 45, hak mogok, yang merupakan jalan meningkatkan bargaining position buruh dengan majikan itu, amatlah dijunjung tinggi. Untuk itu, dengan penerbitan "Koeli" semoga saja kesadaran buruh Indonesia semakin meningkat.

HJ.Princerl Dirckiur LPHAM

Aparat Negara ... I I•••"~ Janganlah Terlibat ..

J J 1 .. .. •• 6

••, Selama tahun 1992, pemogokan meningkat lebih dari 100% di Jawa Timur, Kalau tahun 1991, sebagaimana "Laporan Hak Azasi Manusia Jawa Timur 1991" dari LBH-Surabaya, ada 59 aksi pemogokan, maka tahun kemarin meningkat jadi 155 kasus pemogokan. Ada 71.211 buruh terlibat. Rata-rata ada 13 pemogokan buruh industri pengolahansetiap bulan. Yang terlibat,5.950buruh.Jadi, dalam setiap minggu selama 1992 lebih dari 3 kali pemogokan buruh pengolahan diJawa Timur!

Data itu dikumpulkan dari media cetak terbitan Surabaya, yakni Surya, [awa Pos, Surabaya Post dan Memorandum. Sedangkan pemogokan yang di data adalah pemogokan buruh industri pengolahan, bukannya buruh transportasi, toko maupun hotel. Pilihan ini didasari anggapan bahwa buruh pengolahan paling rawan terhadap kesewenang-wenangan pengusaha (dan negara) dibanding buruh bukan sektor pengolahan.

Apalagi, mekanisme "pcncurian" tenaga kerja buruh kelihatan jelas dalam sektor ini. Upah buruh dibayar tidak sesuai dengan tenaga kerja mereka. Tambahan, sampai kini sektor pengolahan m asih m enja di ujung

tombak industrialisasi sehingga - apabila kita memahami pemogokan sebagai perwujudan gejolaklmbungan perburuhan - maka dengan mengamati pemogokan buruh sektor ini, berarti kita dapat memahanu pasang-surut pembangunan masa Negara Orde Baru, paling tidak di] awa Timur,

Lalu, bagaimanakah menjelaskan kaitan antara derasnya pemogokan dengan berkembang sub urriya industrialisasi di Jawa Timur? Tulisan berikut hendak menjelaskan masalah tadi. Selain itu, berusaha memilah berbagai bentuk gejolak hubungan perburuhan di Jawa Timur tahun kemarin. Serta, menguraikan beragam t un tu tan bur uh selama mogok. Ter akhir, kam i coba menyoroti keterlibatan aparat negara dalam pemogokan.

Yang kami maksud pemogokan a d alah kegiatan buruh yang dimaksudkan untukmemperlambat, atau bahkan menghentikan sam a sekali pekerjaan di pabrikan, Tidak perduli apakah kegiatan itu nantinya diisi dengan du duk-duduk, unjuk sikap, pembentangan poster dan lainnya.

Cara ka m i m eng lutu ng pemogokan itu scderhana sekali. Kami hitung satu pemogokan, apabila ada suatukegiatan para buruh, yang diawali dari memperlambat a tau ma lah menghentikan pekerjaan di pabrikan sama sekali, sampai berakhirnya kegiatan tersebut. Biasanya,

diwujudkan d a I a m perundingan antara perusahaan denganpara buruh. Dengan begitu, apabila ada pemogokan selesai satu hari d an dilanjutkan la gi esok

pasang surut hubungan ketenagakerjaan di Jawa Timur tahun kemarin. Ada bulan kaya pemogokan, tetapi ada juga miskin pemogokan.

harinya, maka pemogokan itu kami hitung dua kali. Sebaliknya, walaupun berhari-hari, jika pemogokan itu belum berakhir, belum pernah beruuding, maka kami hitung satu pemogokan.

Sedangkan yang kami maksud pemogokan besar adalah pemogokan yang melibatkan massa besar, antara 1.000 sampai lebih buruh. Pemogokan besar sering terjadi pada pabrikan berskala besar, mempunyai buruh lebih dari 1.000. Tahun kemarin, dari 155 pemogokan itu, ada 15 pemogokan besar,

Pemogokan, Puncak Perselisihan Ketenagakerjaan

[anuari, ada tujuh pemogokan, yaitu di FA Teladan; PT Tjung Dong

Kalau diurut setiap bulan, kita bisa melihat dengan gamblang bagaimana

Indonesia dan PT Fortune Mate; PT Sekar Laut; PT Cemara Mas d an Tjoe Oen dan PT SDE.

Bulan itujuga, ada pemogokan besar di PT Tjung Dong

Indonesia (TDI) dan Sekar Laut (SL). Pemogokan di PTTDI melibatkan lebih dari 2.000 buruh, 7Januari. Dua minggu berikutnya, 21 [anuari, pemogokan lebih dari 2.000buruh terjadi juga di PT SL.

Barangkali, keampuhan pemogokan bermassa keeil kurang terasa. Walaupun buruh melakukan pemogokan, pabrikan bisa dipastikan enggan memenuhi tuntutan mereka. Kare na itu , mereka melanearkan pemogokan dengan melibatkan banyak massa sehinggakedahsyatannya terasa. Pabrikan memenuhi tuntutun para buruh.

Sebulan kemudian, menurun jadi enam pemogokan. Dua kali terjadi di PT Gizindo Prima Nusantara (6 dan 18/2); PT Guinei Mas; Cand ra

Cemerlang dan PT SAC serta PT Indo Gloves [aya,

Jumlahnya meningkat pesat bulan Maret 1992. Ada dua puluh pemogokan.Dibuka PT Indo Gloves [aya dan disusul dua kali di PT SRI (14 dan 16/ 3). Lainnya, di PT Tulus Tri Tunggal; PT Kaos Ash; PT Food Specialities Indonesia; PT WMC; PT Trijaya Abadi; PT Kornega; PT Langgeng Makrnur. Ditambah, pemogokan di PT Afro Pasifik dan PT PLMW; PT BAI dan PT SPT; CV BBC; PT Surya Mas Agung dan PT Sumber Mulyo. Khusus PT

Morodadi danPTHari Terang Industri, pemogokan berlangsung d ua hari (30- 31/3). Pada h a r i t e r a k h ir , b e b a r e n g dengan PT Telaga Maspertiwi.

Ada tiga pemogokan besar bulan itu. Pemogokan di PT Alim Markus melibatkan 3.000 buruh, 3 April. Disusul, pemogokan di PT Gesti Avis dan PT Koyo Mulyo dengan 1.000 dan 1.600 buruh pada 20 dan 22 April. Mei, jumlahnya menurun jadi d e.lapan pemogokan. Antara lain di PT Reuka Aba dan PT SBI; UPT MSSS dan PT Gresik [aya Semesta; PT Prambanan Dwipaka dan PT Satrindo Utarna Makmur dan PT Drakindo Kencana Tama serta PT Barindo Anggun Ind. (23-27/5).

Jmu.n:¥1

menurun bulan berikutnya, April. Ada delapan belas pemogokan, yaitu di PT JHS Piling Sistern, PT Multi Manua, PT Ten Wang Fa dan PT Surya Sura Jaya; PT Drangeros Kencana: PT Alim Surya Steel dan PT AM; PT Bursa dan PT Rinsa: CV Nusantara dan PT Lucky serta PT Gincu Kotamas dan PT Lieas (12-15/4). Ditambah, PT IGJ; PT Gesti Avis; PT UDMW dan PT KDI dan PT Koyo Mu}yo.

8 (\oeLl01/93

Bulan berikutnya, m e n u r u n sedikit m e n j a d i tujuh kasus. Pemogokan tersebut berlangsung diPTUsaha Loka; PT Mitra Offset; CV AM, PT.Drakindo Kencana Tam a: PT.

Asmatu b Tunggal dan CV Antar Buana dan PT Madju Wama Steel.

Meningkat lagi jadi sebelas kasus bulanjuli. Pemogokan itu terjadi di CV Tri Tunggal Perkasa dan Citra Busana lndah; PT Asia Tile, PT Surya Sakti Utama, PT Indo Glove's Jaya, PT Tri Tunggal Perkasa dan PT Amorta Margayasa; PT PBA; PT WIM dan PT GJS serta PT Pakabaya (29-30/7).

Ada dua pemogokan besar bulan rru, Pemogokan di PT Asia Tile melibatkan 1.612 buruh pada 14 Juli. Selanjutnya, PT Pakabaya melibatkan 2.500 buruh terjadi selama 29-30 JlW.

Bulan berikutnya, jum lahnya meningkatjadi enam belas kasus, yaitu PT Inpact Ind; PT Pusri Malang; PT Obor Kencana: P'I'Terang Fajar Perkasa dan PT Yasonta Teladan; CY Jawa Timur; PT Pring Mas; PT Indo Glove's jaya dan UD Gunung Mas. Kl1USUSUD Gunung Mas, pemogokannya diteruskan lagi esok harinya, Disusul, pemogokan diPT ManuntungSetia dan PT Sapta Kencana: PT Elang Perkasa Makmur dan P'TSapta Kencana Wungu serta PT Asia Victory Industri dan PT Wijaya Indonesia Makmur.

Lalu, menurun jadi tiga belas kasus bulan September. Pemogokan itu antara lain, PT Murni Mapan Sejahtera: PT Intam a Raya; PT Badan Menara Internusa: PT Indaco Aneka [aya dan Gresik Mustika Timur: PT Paraga Indo [atim: PT Miwon Indonesia; PT Aneka Rupa Tara; PT Inkuplas: PT Manuntung Jaya; P'I'Pabrik Sepatu: PT Asia Victory dan PT Patra jasa.

Ada satu pemogokan besar September ini. Pemogokan di PT Asia Victory Industri melibatkan 1.600 buruh, 29 September.

Bulan berikutnya, jumlahnya meningkat menjadi enam belas kasus, yaitu P.TMepoly Industri dan P'I'Emral Mandiri;"PT VLA1; PT MWS, PT Surya Polypas Utama dan PT lngatomas Internasional: PT Kali Lautan Rotan dan PT Baderof lndonesia serta PT HasiJ Karya Makmur dan PT Alitan [aya. PT Kindem Cycle Industri: Eka Jaya dan

PTSrijaya Motor; PTVictory Long Age; PT Hasil Karya Makmur dan PT Alitan [aya.Bulan inijuga, adasatu pemogokan besar, yakni diPTVictory Long Age, 31 Oktober. Pemogokan itu melibatkan 3.500 buruh.

November, [um lahnya naik. Sembilan belas pemogokan. Terjadi di PT Golden Pharos; PT Adi Putro: PT Victory Long Age dan PT Walet Kencana; PT Golden Pharos dan PT Adi Putro: PT FMI; PT ESGEHA; PT Cinderella Villa dan PT Arindah; PT Gunawan Steel; PT BinaSatya Makmur, PT Arindah dan PT Dian [aya Steel; PT Prima Bangun Pelita dan PT Sakura Mulya [aya dan PT Jurang Turba dan CV Button Industri: PT Surya Sakti. Utama.

Ada empatpemogokan besar Novem ber. Pemogokan diPTVicLoryLong Age, 11 November, melibatkan 4.000 buruh, Pemogokan bermassa sama juga terjadi di PTFMI, 17November. Empat hari kemudian, 21 November, pemogokan di PT Arindah melibatkan 2.000'hllmh.

Menjelang tutup tahun, ada enam belas pemogokan, yaitu di PT Prima Bangun Pelita; PT Hakaya lndomeas; PT Larona Indomas: PT [atisari: PT Greges Jaya; P'I'Sumber Bani Wahana; PT Cinderella Villa Indah: PT Sakata Angkasa; CV Rotan Abadi: PT Sinar RU,do; PT Jayanti Universal dan PT Nusantara Plywood. Menjelang tutup tahun, ada dua pemogokan besar. Pernogokan PT Djayanti Universal m e libatkan 1.000 bu ruh pa da 29 Desember. Dua hari kemu dian, 31 Desember, a da pemogokan di PT

N usantara Plywood dengan melibatkan 1.750 buruh.

Keseluruhan pemogokan selama tahunkemarin itu, bisa dilihatdari Tabel I. Tabel itu memperlihatkan pasangsurutnya pemogokan di [awa Timur setiap bulan selama 1992. (Lilla! Tabcl 1).

Dari tabelitu, terbaca bahwa bulan terkaya remogokan a dalah Maret, disusu l November dan Desember. Masing-masing 20, 19 dun 18 kali pemogokan. Sedangkan bulan termiskin, Februari, januari, Mei dan [uru. Masing-masing 6, 7, 8 dan 7 kali pemogokan.

syarakat, khususnya buruh, semakin meningka t karena hari raya itu. Mereka butuh membeli sandang, makanan dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menyamhut lebaran. Tapi, apa daya pendapatan tidakmencukupi sehingga keresahan mereka memuncak, Dengan dirajut kesadaran para buruh akan penderitaan mereka di satu pihak, dan makmurnya pcngusaha (pabrikan) di lain pihak, maka tercetuslah herbagai aksi pemogokan. Baik diungkapkan m ela lu i permintaan \.tang THR (Tunjangan Hari Raya) ataupun kekurangan upah lembur serta upah minimum.

Tabell.

Tingkat Pemogokan di Jawa Timur Tahun1992

Sum ber . Perhitungan K.C;BI d.rri media cetak terbitan Sura haya sel.una tahun 1992

Keternngan: Pemogoknn besnr a dalnh peristiwa pemogokan yang cliikuti oleh > 100 orang buruh

Kalau bulan Maret kay a pemogokan, boleh jadibulan itubcrkaitan dengan Hari Raya Idlll Filri. Setiap lebaran, keb u tuhan konsumsi m a-

Dapat diartikan, mereka mentut pengusaha (pabrikan) mempertinggi daya bcli para buruh melalui uang tam bahan, baik itu berupa bonus ataupun kenaikan upah.

Sebaliknya, miskinnya pemogokan bulan Februari tidak berarti apa-apa. Seba b, pa da tahun kemarin, jumlah hari pada bulanitu terpendek, 28hari. Yang berarti, mungkin kemiskinan pemogokan pada Mei dan [uru. Pada dua bulan itu, Negara Orde baru menyelenggarakan Pemilu sehingga gegapgempitanya sedikit banyak meredam pertentangan ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, menjelang apa yang disebut "pesta demokrasi" itu, Negara Orde Baru meminta seluruh masyarakat supaya tidak melakukan kegiatan massal. Boleh jadi, karena larangan itu, maka pemogokan pada kedua bulan itu menurun,

Keseluruhan pemogokan di atas, scakan-akan menggarisbawalu bahwa hubungan ketenagakerjaan bukanlah huhungan serasi seba gaimana digambarkan dalam HIP (Hubungan Industrial Pancasila), melainkan hubungan yang sarat konflik, Yang berkonflik adalah tenaga kerja (buruh) dengan (modal) pabrikan.

Bagaimanapun juga, mekarnya (pengusaha) pabrikan hanya d imungkinkan dengan meminimkan upah rara buruh dan berbagai fasilitas .yang seharusnya m ereka nikm ati. Sebah, bagi.(pengusalla)pabrikan,upah rara b uruh berikut fasilitasnya merupakanongkos produksi yang tidak kecil. Apabila itu diberikan, bisa jadi mereka gulung tikar dan tidak mamru memperbesar usahanya. Akibatnya, derasnya industrialisasi dijawa Timur, hanya dinikmati (pengusaha) pabrikan. Sebaliknya, rara buruh, sama sekali

tidak menikmati buah industrialisasi itu. Malah, bisa dikatakan mereka adalah tumbal industrialisasi.

Kenyataan pahit ini bisa dibu.ktikan dari renelitian Tim Pemeriksa Kandepnaker Kodya Surabaya tahun kemarin, Penelitian itu menunjukkan bahwa 25-30% dari 4.007 pabrikan di [awa Timur mengupah buruhnya di bawah kete nt u an Upah Minimum (Sllrabaya Post, 17/10/1992). Tenruan LBH-Surabaya malah lebih parah. Menuru t LBH, 71 % dari 300 pabrikan di Surabaya, Gresik dan Malang membayar buruhnya di bawah ketentuan Upah Pokok Minimum.

Padahal, upah mirumum itu cuma cu kup untuk memenuhi makan, minum, temp at tinggal sederhana bagi seorang buruh lajang. Sedangkan kebutuhan Iainnya, seperti transportasi, urunan kampung, per1engkapan perempuan (bagi buruh perernpuan) mauplln pakaian hampir tidak mungkin dipe nu h i. Saking rendahnya upah, sampai-sampai ada b u ruh peremruan yang terpaksa m enju al diri untuk memenuhi kebutuhan hidupl

Anehnya, UU Negara Orde Baru justru memberi an gin perlakuan sewenang-wenangpengusaha tersebut. UU No 1/1981 mengenai ketentuan perlindungan upah, cuma mengal1cam hukuman 3 bulan kurungan atau denda Rp 100.000 bagi (pengusaha) pabrikan yang mengabaikan pelaksanaan upah minimum. Kalau menengokskala4.007 pabrikan tadi, maka sanksi denda itu tidak berarti apa-apa dibandingkan upah yang scharusnya mereka bayar.

Dalam perhitungan ekonomis, mereka malah "rugi" jikalau membayar upah buruhnya sesuai ketentuan.

Upah rendah, selain dimaksudkan untuk menekan ongkos produksi, juga dimaksud kan untuk mempermurah harga pro duk pa brikan sehingga m am pu bersaing di pasaran. Rendahnya harga, otomatis mempertinggi angka penj ualan produk sehingga bisa dipastikan keuntungan (dan modal) pabrikan meningkat.

Compang camping hub u n gan ketenagakerjaan di [awa Tim ur tidak hanya mengenai upah, melainkan juga dalam perjanjian kerja - ycUlg biasa disebut Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Meski KKB sifatnya mendasar, tetapi sebagian besar pabrikan tidak m el angsun gkan kesepakatan it u . pprny ataan Depnaker Surabaya, cukup nwngejulkan. Dari enarn ribu pabrikan d i [a w a Tim ur, cu m a 13% yang memenuhi KKB (SlIrabaya Post, 7/9/ 1992). Dengan kata lain, sn;. pabrikan di [awa Timur tidak mempunyai KKB. Tidak adanya KKB menyebabkan para buruh se rn akin r a wa n terhadap tindakan sewenang-wenang (pengusaha) pabrikan. Mereka tidak dilindungi undang-undang dan tidak mengetahui "a tu r an m a in" (pengusaha) pabrikan.

Dalam situasirnemprihatinkan ini, sedikit demi sedikit m ului turn buh kesadaran para buruh untuk mcngu bah kenyataan di pabr ika n. Caruny a, mogok.

pada sejumlah proyek dan jawatan vitat maka pemogokan jadi prim adona.

Sejak keluarnya Kepprcs Agustus 1990, yang mencabut Keppres No 123/ 1963 mengenai larangan pcmogokan

Apalagi, dipicu berbagai per~ juangan buruh melalui pemogokan yang disajikan media cetak. Dari 41 pemogokan dijawa Timur selama 1991, sebagaimana evaluasi DPC KMS, 80% dipenulu (SlIrabaya Post, 2/12/1991). Akibatnya, keanrpuhan pemogokan yang satu scakan-akan mengilhami para buruh lainnya melakukan hal yang sama. Mereka terpacu memperbaiki kehidupannya melalui pemogokan.

Menjamurnya Pemogokan Bebarengan

Hal lain yang menarik adalah adanya beberapa kali pemogokan bebarengan di pabrikan [awa Timur. Yang dimaksud pemogokan beba-. rel.gan ialah pemogokan yang dilancarkan lebih dari satu pabrikan pa da waktu yang sama, Mengingat lokasi, tuntutan dan pola perselisihan itu, besar kemungkinan pemogokan bebarengan itu tidak m empunyai hubungan sama sekali. Meski tipis kemungkinannya, bukan berarti bahwa pemogokan bebarengan itu tidak mempunyai arti sama sekali.

Pemogokan bebarengan scak.inakan menunjukkan bahwa setiap pabrikan mem pu nyai persoalan serupa. Artinya, hubungan ketenagakerjaan bukanlah hu bungan yang tanpa konflik sebagaimana digagas HIP (Hllbllngan Industrial Pancasila), melainkan kaya konflik.

Bisa diartikan pula, pemogokan bersendirr, dipandang tidak ampuh menyalurkankepentingan buruh. Kalau dicatat, pemogokan bebarengan itu antara lain:

Pemogokan bebarengan pertarna terjadijanuari, yaitu diPTCemaraMas Indah dan PT Tjoe Oen, 22 [anuari. Pemogokan bebarenganini melibatkan kurang lebih 400 buruh. Februari kemudian, pemogokan bebarengan di PT Guinci Mas dan CY· Candra Cemerlang, 5 Februari. Keduanya melibatkan 1.000 buruh. .

Sebulan kemudian, 21 Maret, pemogokan bebarengan di PT Afro Pasifik dan PT PLMW. Kemudian di PTBAI danPTSPT,24 Maret. Terakhir, 30 d an 31 Maret, pemogokan bebarengan di empat pabrikan. Kaliini diPTSurya Mas AgungdanPTSumber Mulyo serta PT Morodadi, 30 Maret. Khusus PT Morodadi berlangsung sampai 31 Maret, dan hari itu juga dibarengi oleh PT Telaga Maspertiwi.

Pemogokan bebarengan itu muncullagi bulan beriku tnya, April. Kaliini disebelaspabrikan.1 April,pemogokan bebarengan di tiga pabrikan, yaitu PT JHS, PT Multi Manua dan PT Surya Sura Jaya. Kemudian, pemogokan di PT Bursa dan PT Rinsa, lOA pril. Dua hari berikutnya, 12 April, di CV Nusantara dan PT Lucky. Pada hari yangsama, ada pemogokan bebarengan selama beberapahari, 12-15April, yakni di PT Cincu Kotamas dan PT Lieas.

[umlahnya semakin meningkat Mei. Masing-masing di PTEreuka Aba dan PTSBIpada 1Mei. Kemudian, tiga hari berikutnya, 4 Mei, di PTMSSSdan PT Gresik Jaya Mestika. Yang terakhir, di dua pabrikan, yaitu PT Satrindo

Utama Makmur dan PT Drakindo Kencana Tarna, 14 Mei.

Pemogokan bebarengan Juli, meningkat. Tidak hanya dua atau tiga pabrikan, melainkan lima pabrikan, yaitu: PT Surya Sakti Utama, PT Asia Tile, PT Indo Glove's [aya, PT Tri Tunggal Perkasa dan PT Amorta Margayasa Aspal, 14[uli, Sebelumnya, di PT Tri Tunggal Perkasa dan Citra Busana Indah, 8Juli.Sebulan kemu dian, Agustus, hanya ada satu, yaitu PTIndo Glove's Jaya dan UO Gunung Mas, 13 Agustus.

BulanOktober, ada beberapa, yaitu PT Mepoly Industri dan PT Emral Mandiri,l Oktober. Selanjutnya, di PT Surya Polypas Utama danPT lngatomas International, 6 Oktober. 13 Oktober, di PTKali Lautan Rotan dan PTBaderof Indonesia, serta PT Hasil Kary a Makmur dan PTAlitanjaya, 31Oktober.

Ada lima pemogokan bebarengan pada bulan November. Pemogokan bebarengan pertama di PTVictory Long Agedan PTWaletKencana. Pemogokan itu melibatkan kuranglebih6.000buruh. Berikutnya di PT Golden Pharos dan PT Adi Putro, 16November. Lalu, diPT Arindah dan PT Dian [aya Steel, 23 November. Serta, di PT Prima Bangun Pelita dan PT Sakura Mulya [aya, 24 November. Terakhir, di CY Button Industri dan PT Jurang Turba Engineering, 25 November.

Tidak Cuma Mogok

Gejolak hubungan perburuhan

tidak hanya bisa diamati dari pemogo13 kan, melainkan juga dari protes, pengaduan ataupun tuntutan buruh kepada pengusaha. Dengan kata lain, wujud gejolak perburuhanitu semakin beragam. Tidak cuma pemogokan.

Sepanjang tahun kemarin, yang paling menarik, pengaduan buruh PT Surya Dunia Estetikanusa (SDE) kepada Senat Mahasiswa Universitas Airlangga, 29 Mei 1992. Selain baru pertamakalinya terjadi di Indonesia, pengaduan itu juga memperkenalkan cara baru penyelesaian persclisihan perburuhan, yakni konsinyasi. Cara yang biasanya hanya diterapkan dalam kasus penggusuran tanah itu, kini digunakan pula d alam konflik perburuhan (Lebih jauh tentang kasus PT SDE, silahkan simak "Suara Lapangan").

Yang banyak terjadi, pengaduan huruh kepada wakil-wakil mereka di DPR(D). Ada empat kasus pengaduan ke DPR(D), yaitu PT Drakindo Utama 29 [uni: PTPatraJasa, 30Septemberdan PT Surya Polyp as Utama, 21 Oktober. Serta, PT lndah Kota Bersatu, 15 Desember 1.992. Variasi pola ini, pengiriman surat ke Wakil Presiden yang dilakukan Ketua SPSI PI Maju Wama Steel, 29 Oktober.

Cejala menariklainnya, pengaduan kepada wartawan.Beberapa buruh PI Alam Niki Sakti mengadu kepada w art awan, 3 Desember. Mereka menuntut uang gaji PHK sebesar 50~~. Dengan kejadian ini, maka baru kali ini terjadi di [awa Timur, buruh bukan mengadu ke Depnaker, SPSI, LBH, ataup un DPR(D), melainkan ke wartawan.

Beragamnya bentuk gejolak perbur uhan itu bisa jadi dipengaruhi meningkatnya kesadaran buruh terhadap permasalahan mereka sehingga tidak segan-segan mengadu kepada siapa saja yang dianggap dapat mem bantu menyelesaikan persoalan mereka. Barangkali mereka terpengaruh menjamurnya tradisi pcnga-, duan masyarakattbersama mahasiswa) ke DPR(D).

Dar i pe mikiran positif, seb agaimana dikatakan di muka, hal itu dapat dipandang sebagai beragamnya pola perjuangan para buruh di [awa Timur, Persoalan yang mereka hadapi di pabrikan, tidak hanya diselesaikan di pabrikan sendiri, melainkan dengan melibatkan berbagai aparat lain yang kadang kala tidak mempunyai keterkaitan sam a sekali.

Lalu, bagaimanakah dengan aparat yang terkait sendiri? Pengaduan para buruhke aneka lembaga tadi seakanakan menunjukkan bahwa aparat terkait (dalam persoalan perburuhan) sama sekali tidak dipercaya para buruh d a lam menyelesaikan per so a lan mereka. Mereka memandang aparat terkait Iebih membela perigusaha (pabrikan) ketimbang para buruh. Kalaupunmengadu ke sana, pengaduan itu malah merugikan mereka sendiri Iantar an ti d ak ditindaklanjuti. Kalaupun ditindaklanjuti, yang dibantu justru pengusaha, bukannya buruh,

Nam lU1, dari pemikiran nega tif hal ini marupakan kemunduran, Mereka tidak berani menghadapi pengusaha secara 1angsung di pabrikan sehingga mereka mengalihkan persoalan dengan melibatkan pihak lain. Bisa juga, ini karena mereka tidak mampu menghadapi taktik dan strategi pengusaha yang semakin hari semakin canggih sehinggamerekamembutuhkan uluran tangan pihak lain untuk mengatasinya. Lepas dari itu sem u a, dimensi perselisihan perburuhan semakin beragam.

Tuntutan Buruh: Upah!

Sampai akhir tahun 1992 kemarin, sebagian besar pemogokan bukan berupa satu tu ntu tan, melainkan banyaktuntutan. Dalam setiap pemogokan itu, mereka tidak hanya mengangkat m.asalah u pah, upah lembur ataupun cuti haid, melainkan juga ongkos transportasi, uang premi dan lain sebagainya. Keberagaman ini menunjukkan bahwa problematika perburuhan teramat kompleks, tidak sesederhana diduga banyak pengamat.

Memang, upah menempati urutan teratas tuntutan para buruh selama ini. Kalau di data, jumlahnya mencapai 148 (62.71 %) dari 155 pemo gokan. Tingginya prosentasiitu, menunjukkan bahwa sebagian besar pabrikan masih membayar para buruhnya dengan semena-mena.Jauhdariketentuanyang ditetapkan Negara Orde Baru. Atau, kalaupun sudah sesuai, jumlah itu belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari hari para buruh.

diterima para buruh pabrikan nilainya menyusut. Kalau dahulunya Rp 10.000 misalkansaja, dapat dipakai mencukupi kebutuhan sehari-hari selama tiga hari, maka dengan kenaikan itu, uang itu cuma cukup untuk kebutuhan hidup selama dua hari.

Apalagi, sej ak J an u a ri tahu n kemarin, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan gaji pegawai negeri. Akibatnya, upah riel (nyata) yang

Problematika itu cukup ru wet; ada banyak pihak yang turut memberi sumbanganbagirendalmya up all buruh ini. Mulai dari pengusaha sendiri sampaidengan negara. Pengusaha mengejar keuntungan dan berusaha mengumpulkan modal, sementara negara menciptakan iklim cerah investasi modal di Indonesia. Untuk itu, negara mengkampanyekan bahwa investasi modal di Indonesia amat menguntungkan. Tidak saja karena stabilitasnya mantap, melainkanjuga upah buruh di Indonesia teram at murah, sehingga peluangmemperbesar modal terbuka lebar-lebar,

Sesudah upah, tuntutan yang menduduki posisi kedua ialah organisasi buruh seb any ak 19 (8.05%). Tu ntutan itu me lip uti .pend irran, pembubaran ataupun pergantian pen gurus SPSI (lihat TabellI).

Meningkatnya tuntutan terhadap organisasi buruh itu seakan-akan menunjukkan bahwa SPSImemperoleh perhatian para buruh, baik sebagai wadah menyalurkan kepentingan mereka mall pun sebagai wadah mempersatukanmereka. Yangmenarik, dari keseluruhan tuntutan tentangSPSI, ada pemogokan yang justr u menolak kehadiran organisasi ini. Kalau dipilah, tuntutan itu berupa penolakan terhadap SPSL pernbubaran dan pergantian

Tabelll

Berbagai Bentuk Tuntutan Pemogokan Buruh

" ~ ,. • 16 I\OCLl01/93

-' Sumber: Perhitungan KC;BIdari media cotak terbitan Surabaya selama tahlln1992

pengurlls SPSI. Khusus tuntutan pembubaran Sf'Sl, muncul pertama kali bulan Oktober kemarin, Meski prosentasenya kurang berarti, (0,06%) tetapi tuntutan itu seakan-akan menegaskan bahwa SPSI m ulai tidak mendapat tempat di hati para buruh. Barangkali, hal ini berangkat dari keheradaan SPSI sendiri yang lebih m ernb e l a p en gusaha ketimhang buruhnya. Dalam proses pendiriannya, SPSI tidak hanya dibcntuk para buruh, melainkan juga melibatkan pengusaha.

Tidak ayal apabila kemandirian SPSI huang kokoh. Cum p ang dipengaruhi pengusaha. Tentu saja hal itu tidak terlepas dari strategi Negara Orde Bar u "mengamankan" industrialisasi, an tara lain mempersiapkan angkatun kerja yang patuh (dan murah), Kepatuhan itu dibentuk denga.n menggabungkan beragam serika t buruh menja di sa tu serikat b ur uh, SPSI. Oengan hegitu, kontrol Negara terhadap buruh terjaga. Akihalnya, SPSI tidak mampll menyalurkan kepentingan anggotanya secara maksunal.

Selain hal itu, persoalan lain yang cukup berarti (0,08 %) adalah masalah cub, baik haid maupUl1 melahirkan.

Lantar an memandang cub sebagai beban - mangkir dengan ijin dokter istilah pengusaha - tidak sedikit pabrikan yang menghapus ijin cuti itu. Buruh perempuan tetap diwajibkan bekerja walaupun mereka haid ataupun hamil.

Persoalan tersebut tidak terlepas dari logika perigusaha (pabrrkan) sebagaimana drutarakan dimuka dalam memperbesar keuntungan (dan modal).

Keterlibatan Aparat Negara

Dari 155 pemogokan kemarin, hampir semua pemogokan melibatkan aparat negara, yang sebetulnya tidak berkaitan dengan p ers oalun perburuhan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mereka itu biasanya berseragam polisi, Kodim, Koramil mal.lpUn Bakostrunasd a. Dalih keterlibatan mereka, da lam rangka m enja ga stabilitas d an keum an an nasional sehingga - karena pemogokan dipandang berdampak negatif terhadap stahilitas dan keamanan nasional - mereka menjaga setiap pemogokan, Kalau didata, prosentase keterlibatan mereka cukup besar 40.33

TabelIII

Keterlibatan Ararat Negara dalam Pemogokan Tahun 1992

Surnber: I'erhitungan K.C;BJdari med ia rctak terbitan Su rabaya selama tahun 1992.

(lihat tabel III).

Sayangnya juga, keterlihatan mereka itu malah tidak menentramkan para buruh pabrikan. Halini diseba bkan sikap aparat negara itu cenderung membela pengusaha pabr.ikan. ketimbang membela para buruh,

Adapun bentuk keterlibatan mereka, beragam. Mulai dari ikut hadir d alam perundingan sampai mengintimidasi para buruh sllpaya tidak melakukan perno gokan. Kalaupun dalam perundingan, para apara tnegara ini sering justru bukan berdiri sebagai penengah atau penjaga keamanan, mel.nnkan malah berdiri sebagai pihak yang membela pengusaha. Akibatnya, para buruh itu ketakutan dan tidak jarang menyetujui hasil perundingan ym11:disodorkankemereka. Walaupun, isi perundingan tersebut barangkaL tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Bentuk keterlibatan mereka lainnya adulah ikut bcrjaga pada saat pemogokan, Konon mereka bcrusaha menjaga para buruh supaya tidak mcrusak pabrikan. Dalam bahasa yang lebih gagah, mereka berusaha mcnjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Yang mcncolok. keterlibatan mereka dengan mengamankan para aktivis perburuhan itu dan kemudian mengintimidasi mereka supaya patuh terhadappabrikan.lntimidasiitu mulai dari yang paling halus, sampai paling kasar. Dengan membentak, menuduh PKI sampai dengan pem ukulan. Salah satu contoh menarik adalah intimidasi yang dialami pura aktivis perburuhan di PT VLA (Lebih jauh lagi, silahkan simak "Sisipan").

Keterlibatanaparatnegaraitu tentu saja membawa persoalan tersendiri bagi rara buruh. Karena itu, untuk mengurangi keterlibatan mereka, ada juga yang menangkainya dengan mengatakan bahwa remogokan itu merupakan persoalan intern pabrikan sehingga aparat negara tidak perlu campllr tangan. lni kelihatan dalam poster yang mereka bentangkan ketika mogok. Poster itu an tara lain bertuliskan," Pak ABRI, kami hanya menuntut Hak Kami!": "ABRI Sahabat Kita!". Kedua tulisan itu seakan-akan mencetuskan suara hati mereka yang tidak menghendaki keterlibatan aparat negara dalam perselisihan perburuhan.

Selain mereka, hadir pula para aparat negara yang keterlibatannya tidak diatur undang-undang. Mereka ini bisa berbentuk Muspika, Muspida ataupun Depnaker. Tu gas me reka an tara lainmemperantarai perselisihan antara para buruh dengan pabrikan. Akan tetapi, mereka yang dianggap sebagai pihak penengah ini, dalam kenyataannya tohjustru lebih membela pengusuha ketimbang para buruh,

Secara tersirat, hal ini sebetulnya diakui mereka sendiri. Sebab, dalam setiap kasus pemogokan itu, para huruh biasanya mempunyai wakil tersendiri dalam perundingan. Kalan SPSI benarbenar dipandang sebagai wakil buruh, seharusnya cuma mereka yang mewakili para buruh dalam perundingan dengan pihak pengusaha. Sepanjang tahun kema rin, keterLbatan mcreka ini cukup besar (25.41 %).

. Selain mereka, aparat lain yang terlibat adalah Muspika dan DPRD.

Keterlibatan mereka ini juga dalam rangka mengamankan wilayahnya dari pemogokan. Selain itu, keterlibatan mereka justru diundang para buruh sendiri. Sebagaimana diutarakan di muka, pola perselisihan perhuruhan tidak cuma diwujudkan dalam bentuk pemogokan, m elainkan juga dalam bentuk pengaduan ke berbagai pihak yang tidak berkait santa sekali dengan persoalan perb ur uhan. Dengan pengaduan ini, disadari atau tidak, maka hal itu mengundang keterlibatan aparat negara tadi. Dalam pengerhan ini, pengaduan para buruh ke lembaga negara merupakan hal yang negatif.

Yang juga perlu diketahui, keterlibatan aparat negara itu justru menghambat para buruh mewujudkan kepentingannya. Mereka itu justru memihak pengusaha ketimhang para buruh, Hal ini an tara lain disebabkan pemihakanitu diganjar dengan rupiah. Tentu saja para buruh tidak mampu melakukanhalitusehingga pengaduan mereka pun percuma.

Selain itu, pemihakan apara t negara terhadap pengusaha tersebut tidak lepas dari strategi industrialisasi Negara Orde Baru. Strategi pertumbuhan itu lebih mernihak pengusaha - yang dipandang sebagai penggerak perekonomian - ketimbang para buruh. Apalagi dalam iklim deregulasi kiru, dimana peranan negara sebagai penggerak per ekonorruan negara mulai melemah, Dalam situasi demikian ini, maka pengusaha memperoleh status yang lebih vital dibandingkan negara.

Kendati demikian, keterlibatan

negara itu sebetulnya tidak perlu. Hal ini disebabkan, persoalan perburuhan sampai saat ini masih berkutat dalam masalah upah, bukannya yang lain, selungga tuntutan para buruh tidak macam-macam dan tentu saja tidak akan mengganggu jalannya pembangunan. Jadi, keterhbatan aparat Negara itu merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan, Kalau begitu, bukankah keterlibatan mereka - dcngan dalih apa pun - tidak perlu lagi? Apalagi, dalam ne gara Pancasila ini, bukankah mereka juga boleh memperjuangkan upah yang layak? (Tim Redaksi)

~ Oh, Nasib •••

OH Nasib Kaum Buruh Oleh: Pahing"

Saya bekerja diPTX yang bergerak di bidang pengecoran besi dan baja di wilayah Rungkut Industri Surabaya. Pa da waktu awal masuk kerja di perusahaan tersebut, karyawannya berj umlah Iebih kurang 190 orang (karyawan produksi dan staff) dan sampai tahunl992jumlah karyawannya sudah mencapai 265 orang.

Saya bekerja di perusahaan tersebut pertama kali senang, juga disamping teman banyak dan angananganku hila bekerjanantibisa merobah nasib saya, maksud saya yang saya cita-cita bisa berubah.

Tapi apa yang saya dapat selama ini hanya angan-angan belaka karena selama ini upah yang saya terima hanya cukup untuk sekedar makan scharihari, bahkan apa yang pernah saya miliki terpaksa ludas untuk menutupi kebutuhan sehart-harisaya sekeluarga. Setelah saya resapi, apakah aku selama bekerja ini cukup hanya memberi nafkah anak/istri saya dan bagaimanakah jika anak-anakku sekolah nanti. Kapankah angan-anganku ini terwujud ...

makmur, sedang karyawannya cukup upahnya untuk makan saja...

Apakah bas saja yang boleh

Karyawan di perusahaan tersebut kebanyakan awam sekali dengan peraturan perbur uhan yang ad a sehingga kesempatan inilah yang disalahgunakan oleh pihak pengusaha. Dengan keawaman inisikap personalia maunya menang sendiri sehingga merugikan karyawan. perso alan mengenai UPM 1990, contohnya,

Menurut UU, UPM pada waktu itu sebesar Rp 1490. Personalia merekayasa upah tersebut dengan cara mengurangikomponen upah saya (gaji pokok ditambah tunjangan yang sudah ada}.Jadiseakan-akanmemenuhiUPM, padahal upahnya tidak naik sama sekali.

Ketika UPM menjadi Rp 2.250, maka personalia merekayasa lagi supaya upah karyawan memebuhi, maka diambilkan dari premi produksi. Contoh lainnya, cara mem-PHK karyawalUlya sepihak dan tidak melalui prosedur hukum yang ada. Memang selama ini buruh awam sekali dengan peraturan perburuhan, jadi menerima apa adanya saja, Kesempatan inilah yang dimanfaatkan pengusaha untuk mengeruk keu ntu ngan seb esarbesarnya, mengupah buruhnya sekecilkecilnya ...

Manusiawikah? ..

Dengan sikap personalia itu, maka lama kelamaan terasa juga bebas para karyawan sehingga kami bersepakat mengadakan unjuk rasa pada bulan [uru. Tuntutan unjuk rasa itu, antara lain:

.:. Kenaikan Upah

.:. Perhitungan Upah Lembur

.:. Pembentukan SPSI

•:. Perbaikan Fasilitas

.:. Pelayanan Kesehatan

Waktu unjuk rasa dihadirkan aparat dari Depnaker, Kepolisian, Koramil, DPCSPSI. Setelahitu diadakah sidang. Dalam sidang tersebut pihak karyawan diambil 15 orang sebagai perwakilan karyawan.

Hari pertama sidang gagal. Tidak ada kesepakatan, Hari kedua terjadi kesepakatan tapi kurang memuaskan karena yang menjadi penengah waktu itu adalah Kakanwil Depnaker, bukan Depnaker jl. Kedung Sari dan kesepakatan tersebut dibuat juda sudah malam (pk.18.30).

Maklumlah kami belum pengalaman, sehingga persia pan kami belum matang betul. Dan sikap penengah (Kakanwil Depnaker) tersebut sepertinya bukan sikap penengah, tetapi lebih condong membela pengusaha, sedangkan perwakilan awam sekali dengan peraturan perburuhan sehingga mudah sekali menerima kesepakatan tersebut.

Sikap pengusaha setelah unjuk rasa dingindinginsaja. Bahkan peraturanpera turan perusahaan dirobah sehingga memberatkan karyawan. Sedang tuntutan dalam kesepakatan

belum juga dipenuhi. Setelah itu karyawan unjuk rasa lagi dan pihak pengusaha berjanji segera melaksanakan tuntutan karyawan, tetapi tuntutan dalam kesepaktan tetap dianggap angin lalu saja. Karyawan bersabar menunggu sampai terbentuk PUK SPSI di perusahaan. Harapan kami, dengan adanya PUK SPSI, maka permasalahan tersebut akan cepat selesai .

Setelah terbentuk PUK SPSI, keadaan belum mengalami perubahan juga. Bahkan tindakan pengusaha malah semau-maunya. Perusahaan merubah peraturan perusahaan yang sudah ada, bahkan tind akannya menjurus ke masalah PHK sepihak terhadap dua orang PUK, meskipun tujuan PUK itu sebenarnya berusaha m enuntu t pengusaha supaya mau merealisasikan tuntutan karyawan dengan cara mengirim surat yang ditujukan ke perusahaan dan tindasannya ke instansi yang terkait. Isi surat tersebut sifatnya mendesak pengusaha. [ika pengusaha masih tetap tidak mau memenuhi tuntutan karyawan, maka karyawan akan mogok kerja.

Tetapi sebelum mogok kerja, dua pen~lruS PUK tersebut di-PHK. Maka besoknya karyawan mengadakan aksi unjuk rasa lagi menuntut supaya dua orang PUK itu dipekerjakan kembali dan supaya pihak pengusaha merealisasikan tuntutan karyawan.

Dilain pihak.alasan perusahaan mem-PHK kedua orang PUK tersebut orang PUK tersebut an tara lain:

.:. mencemarkan nama baik perusahaan sehingga banyak relasi perusahaan yang menarik kembali order-ordernya. Tetapi, menurut saya alas an tersebut tidak mendasar dan dibuat-buat, karena surat-surat itu hanya ditu jukan ke instansi yang terkait dengan tujuan supaya in stansi yang terkait mau menangani permasalahan tersebu t, bukan dengan tuju an mencemarkan nama baik perusahaan, Oansurattersebut bukan ditujukan kepada relasi-rclasi perusahaan, dan say a rasa mana mungkinrelasirelasi perusahaan tersebut tahu isi surat itu. Sifat PHK itu sepihak karena tidak melalui prosedur undang-undang yang berlaku dan tindakan pengusaha juga melanggar kesepakatan bersama pada 1Juli 1992.1si kesepakatanitu ialah pengusaha tidak boleh memPHK, mutasi, intirrudasi yang sifatnya tuntutan perupahan.

.:. untuk tuntutan kenaikan upah (UPM) dan kesehatan ditangani P40.

•:. untuk tuntutan perhitungan upah lembur (rapel surut 2 tahun dan 4 bulan) ditangani Oepnaker.

.:. untuk kasus PHK jllga ditangani Oepnaker.

Terus sampai kapankah realisasi tuntutan kami berhasil ....

Sedangkan pihak penengah sepertinya biasa-biasa saja. Begitupun SPSI. Sampat kapankah tuntutan karni ini berhasil? ....

* Pahing adalah burun PT X, Sllrabaya

LlKA-LIKU KEHIDUPAN KAMI Oleh : Kliwon*

6 [uni 1987, saya mulai bekerja di PT BX. Oi perusahaan tersebut saya banyak mcnghadapi rintangan yang cukup mengesankan dan rnembosankan. Hampir semua buruh di situ selalu diforsir tenaganyaoleh pnnpinan.

Tatanan di perusahaan itu tidak pernah menyenangkan karni, kaurn buruh harian umumnya, karena hanya melibatkan orang staf dan bulanan. Oengan keadaan seperti itu, maka harnpir seluruh buruh harian rnenden darn terhadap perusahaan.

Pa da suatu hari ada kawan karni yang sakit d an mau berobat. Tetapi karena tidak punya uang, maka kami antarkan ke kantor personalia. Sesampai di personalia, karni tidak ditanggapi dengan baik malah di caci maki. Bahkan dia mengatakan, "kalau kam u sakit, beli saja jamu gendongan!" .

Melihat kejadian seperti itu, maka karni mencoba menyatukan kawankawan. Ka m i mengajak mereka meminta hak-hak kau m buruh umumnya. Tetapi permintaan kami ditolak, Personalia menjawab. "Di sini tidak adahak-hak untukmeminta biaya berobat. Yang ada hanya kebijaksanaan pimpinan, lngat itu, mas l".

Oengan kejadian seperti itu, kami rnerasa kecewa. tetapi kami tidak putus asa. Kami selalu mencari pengalaman dari luar perusahaan supaya lebih rnengerti tentang peraturan perburuhan, Kami juga merumba ilmu dati f

kawan-kawan yang lebih rnengerti tentang perburuhan,

Sesudah rnasa kerja kurang lebih setahun,kamirnulairnernberanikandiri rnerninta uang rnakan kepada personalia. Tetapi permintaan ini tidak berhasil.

Sehari kernudian, karni rnencoba rninta uangrnakan langsung ke Direktur utarna. Permintaan karni dipenuhi direktur Perusahaan beberapa rninggu kernudian. Dengan keberhasilan tersebut, maka kami selalu berusaha rnernperkuat kesatuan dengan kawankawan lainnya. Caranya, karni sering rnengadakan rapat-rapat sesama kaum buruh dalarn perusahaan tersebut, sedangkan ternpat rapat kami adakan secara berganti-ganti dengan peserta kurang lebih enarn orang.

Waktu itu, kami sering konsultasi pada orang DPRD Tingkat I yang bernama Pak Tulus, yang kebetulan tetangga kami sendiri. [adi kami bersarna ternan-ternan tidak segansegan datang ke rumahnya.

Dalarn tahap perintisan tersebut ternan-ternan banyak yang tidak rnau untuk diajak rneminta hak-hak buruh. karena takut akan dipecat. Yang bersedia diajak hanya enarn orang, yaitu:

1. Hr 4. Bd

2.& 5. U1

3.Ah 6. Dn

Dengan kekuatan enam orang ini kanu sepakat untuk berjuang sarnpai betul-betul berhasil, sekaligus karni membagi -tugas pada enam orang itu untuk mencari pendukung yang lebih banyak.

Caranya, satu orang harus bisa mendapatkan enam orang juga, memberikan pengarahan kepada orang-orang yang mau diajak untuk minta haknya tersebut. Akhirnya pada bulan Oktober 1988 kami berhasil menyatukan teman-teman kurang lebih 25 orang. Dengan tambahan ini kami langung mengadakan pertemuan untuk pertamakalinya.

Yang kami bahas dalam pertemuan ini yaitu kita harus kompak dalam segala hal apapun juga. Dengan kekuatan 25 orang tersebut kami sering m elakukan prates terhadap perusahaan, tapi selalu gagal atau dapat hambatan-hambatan. Ada yang menghalang-halangi, yaitu kepala regu perusahaan yang bernama S.

Pertengahan bulan September,

saya bersama kawan-kawan lainnya protes lagi, Ini disebabkan pimpinan menunda gaji sampai tiga kali. Kedua, premi produksi selama tiga periode tidak dikeluarkan. Tetapi protes kami dihambat oleh kepala regll S d an Direktur produksi JR. Mereka berdua merupakan momok perusahaan. Denganadanyamomok tersebut, maka prates kami tidak berhasil. Alasan JR, hasil produksi tidak terjual.

[awaban tersebut tidak memuaskan kami sehingga protes lagi ke Direktur Keuangan, Pak AS. Namun, tidak berhasil juga. Maka, karena kami masih tetap berusaha untuk minta hak, kauri mendatangi rumah Pak AS di YKP TM. Dengan cara perwakilan 2 orang yaitu saya sendiri dan PU, 10 Februari 1989. Setelah kami utarakan

maksu d kam.i, akhirnya dia me24 r\OCLI 01 /93 mutuskan bahwa premi tersebut akan diberikan.

Tetapi kenyataannya tidak cocok dengan apa yang ia ucapkan sehingga pada suatu had kami mengadakan kritikan dengan coratcoret. Bunyinya:

.:. premi mbulet - premi mbulet - premi ruwet sampai premi ilang dalane, pancen pimpinan kayak duwit premi!

Setelah pimpinan melihat situasi ini, maka uang premi pun dibayarkan.

16 April 1989, gaji ditunda karena cek mundur, Perusahaan tidak mempunyai uang untuk membayar. Yang ada cuma bon-bon Rp 10.000/orang dipotong satu kali. Dengan adanya kejadian tersebut kami tidak mau menerima. Karena pemotongannya dua kali,maka kami mogok total 4 jam. Akhirnya pimpina n ters ebut memutuskan, bahwa bon-borutudipotong limakali. Cara pemotongannya dengan uang premi produksi, Maka k..~mipun sepakat menerimanya.

Pada tanggal19 November 1990, kamimogok. Tuntutan mogok pertama uti :

1. Peraturan perusahaan belum ada

2. Astek

3. Biaya Pengobatan

4. Status karyawan

5. Kelebihan jam lembur

Dengan tuntutan itu, maka perusahaan merasa keberatan. Kami pun m ela nju tkan pemo go kan itu dan kemudian mengadakan unjuk rasa ke kantor Depnaker Kodya Surabaya, DPRD II Kodya Surabaya, DPRD IJawa Timur dan Sospol. Di sana, kami

didampingi wartawan dari Jawa Pos, Memorandum, Bhirawa dan Surya. Dengan cara itu, akhirnya kami berhasil. Aparat. yang bersangkutan datang ke perusahaan dan menyelesaikan masalah tersebutpada tanggal 25 November 1990.

Keberhasilan terse bu t penuh tantangan, sekaligus rintangan. Lebihlebih situasi perusahaan yang tidak mendukung. Setelah merintis mulai 6 juni 1987 sampai akhir 1991, maka saya dimutasi. Tidak apalah, asalkan kami sudah berhasil dengan apa yang selama ini kami perjuangkan.

Beginilah lika-liku seorang buruh, Penuh tantangan. Karena itu, teruskanlah perju anganmu kaum buruh. Jangan pantang menyerah!

"Klitoon adalah burnlt PT BX

SUARA BURUH Oleh: Wage*

Aku bekerja di sebuah pabrik bernama PT BXyrulg mengolah besi cor dan baja. Di situlah aku mengabdi dan mencari secuil pengalaman. Dengan besar harapan untuk meraih cita-cita tapi semua hampa dan aku terlempar jauh dari kenyataan. Pengabdianku yang harnpir empat tahun itu teras a sia-sia, tanpa arb.

Awal tahun 1989, aku terpilih di antara teman-teman yang senasib dan sepelamar bekerja di PT BX. Pada saat itu aku merasa beruntung sekali. Aku menyandang gelar buruh harian lepas dengan upahRp 1.750 ditambah dengan lem bur wajib 2 jam dan menerima Rp 200/harisekarang. Hanya ini yang aku terima, tidak ada tambahan lagi,

Dari awal bekerja, aku bertugas lapangan sehingga tidak tahu menahu seluk beluk dalam perusahaan. Ada uang makan dan transport untuk tugas luarini. Namun, selalu kurang sehingga selama kerja luar aku selalu tekor. Tidak pemah untung. Tetapi perusahaan tidak mau mengerti. Mereka cuma mau enaknya sendiri saja.

Aku bekerja di situ dengan menggenggam peraturan perusahaan yang pailit sehingga delapan (8) bulan kemudian aku ditimpa musibah. Aku jatuh dari bangunan setinggi 10 m. Kcadaanku amat parah dan kemudian opna1l1e di rumah sakit Dr. Sutomo selama 45 hari, Aku merasakan pendcritaan yang sangat berat pada saat itu. Ranjang usang, selimut kusam selalu menemaru. Mereka adalah ternan setiaku, penenang dalam tidurku dan makan gaji penuh tanpa bekerja.

Setahun persis aku sem buh total. Maka aku mencoba bekerja kembali pada PI BX. Tanpa tahu menahu, tibatiba sajaaku dipanggil personalia untuk totalan pembiayaan di rumah sakit Dr. Sutomo dan bon selama sakit. Bon apa aku tidak tahu, ternyata ada endapan utang Rp 130.000 dan aku harus mengangsur. Setiap bayaran Rp 10.000.

Aku beralih profesi menjadi pekerja dapur (pelayan) karena aku belum mampu kerja berat, dan untuk kerja ringan sementara. Se sud ah menjalani kerja selama 2 minggu, aku sodorkan lembar permohonan untuk

beralih profesi seperti semula, Di situ aku ditetapkan bekerja di dalam perusahaan dan harus mengikuti peraturan perusahaan mengenai lembur wajib selama2jam. Kalan tidak mengiku ti, maka harus bikin pernyataan tertulis. Maklum, perusahaan bonafide!

Tahun 1990, ada kenaikan upah massal. UpahkunaikmenjadiRp2.050/ hari dan lembur Rp 350/jam. Di tahun inilah a da peru bahan nasib pula sehingga aku menyandang gelar karyawan tetap dengan sehungkus makan. Statusku sendiri pembantu tukang (serabutan).

Tahun 1991, SK Menteri turun. Upahku naik menjadi Rp 2.850 dan lemburan Rp 400/jam. Peraturan harus lembur sa mpai pkl. 20.00. Setahun beriku tnya, upahku menjadi Rp 3.150 dan lembur Rp 475/jam. Kalau tahun 1991 lembur hanya sarnpai pkl. 20.00, maka sekarang sarnpai pkl. 22.00. Itu sernua dibayar perusahaan Rp 4.500. Sampai begini kebijaksa naan peru-sahaan terhadap karyawannya, Kerja sampai tak kenal waktu; walaupun dernikian status masih membingung-kan dan sengaja dirahasiakan peru-sahaan. Seakan-akan masa kerja karyawan tidak menunjang status karyawan.

Pada bulan Oktober 1992, gaji anak baru dinaikkan pada pertengahan tahun sehingga perasaan iri timbul, Lalu a d a u njuk rasa dan kepala bagian kernudian menyelesaikannya. Akhir-nya kenaikan gaji dicabut kernbali. Inilah sebagian gerak langkahku meniti hidup sebagai buruh di PI BX.

* Wage adalah burun PT BX

Penahanan Aktivis Perburuhan Resmi!

. Menjelang Tahun Baru 1993 ini, ada berita yang memprihatinkan dari Surab aya. Berita tersebut adalah interogasi rara aktivis perburuhan resmi, yakni DPD dan DPC SPSI Surabaya, karena proyek survey yang mereka tangani.

Survey itu sendiri merupakan proyek AAFLI (American-Asian Free Labour Institute) dengan bantuan dana USAID (United States Agency For International Development). Proyek survey itu dimaksudkanuntuk meneliti LAIDS (Legal Aid for Industrial Disputes Solution = Penuuluhan dan Bantuan Hukurn untuk Penyelesaian Perselisihan Pcrouruhani beberapa negara Asia Tenggara. Lebih khusus, yang m enjadisorotan penelitian tersebut adalah aturan normatif yang belum dilaksanakan perusahaan. Ataupun, kalau sudah, bagaimana pelaksanaan at ur a n normatif itu sehingga muncul perselisihan perburuhan,

Untuk menanganinya, salah satu koordinator yang ditunjuk adalah Marzuki Achmad - seorangpengllTllS DPP- SPSl. Untuk Indonesia, lokasi p ene littan yang direkomendasi Depnaker itu adalah beberapa daerah industri, yaitujakarta Barat, Tangerang, Surabaya, Solo dan Semarang.

Sedangkan waktunya, kuranglebih dua puluh bulan, dimulai 20 Maret 1992.

'.., ¥~ -l:

Lantaran keterbatasan dana, maka jumlah surveyor paling banyak 30 orang. Untuk Surabaya, ada dugaan, karena uang proyek tersebut sedikit, maka dibagi merata. Sepuluh orang dari DPD; sepuluhorang dari DPC dan sisanya dari Pond ok Wanita SPSI. Namun, karenanya waktunya mepet, maka kuesionernya segera saja disebarkansecara sembarangan. Ke ternanternan surveyor. Bahkan, sampai April 1992, bany ak kuesioner yang d imanipulasi.

Begitulah, penelitian itu berjalan terus sampai bulan Desem ber 1992.Saa t itu, ada beberapa surveyomya yang "dimintaiketerangan" Bakostranasda. Perihal penangkapan tersebut, sampai berita ini diturunkan, paling tidak ada beberapa versi:

Versi pertama mengatakan bahwa sesudah Hari Na tal 1992,pen gurus DPC didatangi lelaki berpakaian preman. Si premanini menanyakan mengenai seluk beluk survey. Akan tetapi, karena tidak ada pen gurus yang berkompeten, maka tidak ada informasi yang diperoleh si preman.

Shari kemudian, orang berpakaian preman yang lain lagi, juga menanyakan tentang survey ke DPC5PS!.Padasaatitu, ada S.Ia menielaskan sedikit tentang survey itu sendiri berikut siapa saja yang terlibat dalam survey tersebut. Dari informasi 5 ini, maka menjelang Tahun Baru 1993, ada lima pen gurus ope" dimintai keterangan'Lselama 4 hari. Dua hari di Koram il dan dua hart lagi di Bakostranasda. Kelima orang itu adalah So, 5, Ed, Ir, Ws (mereka dari DPCSPSI) dan Lk (buruh PT Gelora [aya).

Kelima orang itu dituduh menjual informasi ke luar negeri. Tuduhan lainnya, para pengurus OPC 5PSI tersebut dianggap mendalangi berbagai pemogokan yang meletus di Surabaya.

Tentu saja, mereka ill (.no 1 a k t u d u h a n tersebut. Akibatnya, k u e s io n e r hasil penelitian itu disita. Te r m a s u k jug a t a b u n g a n yang dipakai untuk men transfer b i a y a

tangan. Mereka seolah-olah tidak tahu me nahu proyek survey yang direkomendasi Oepnakeritu. Malah, ada beberapa di antara mereka yang menyebut nama pimpinan OPC-SPSI, Ws dan Sdt.

Dalam versi ini, perlakuan Bakostranasda itu disebabkan laporan Stj, salah seorang pengurus OPO-SPSI [atim, yang tidak dilibatkan dalam survey tersebut. Otomatis, ia tidak dapat proyek. Besar kemungkinan, karena sakit hati, maka ia melaporkannya ke Bakostranasda. Ditambah berbagai bumbu, tentunya.

Berita penahanan para aktivis perburuhan resmi di Surabaya menyebar ke

proyek survey itu ke mata uang rupiah. Dalam pemeriksaan uti, 5 dan Ed dipukuli sampai babak belur.

Oilain pihak, para pengurus OPCSPSI bukannya membantu para pengurusnya, melainkan malah cuci

Jakarta. Mendengar hal itu, maka salah seora n g koordmator proyek survey tersebut y a i t u Marzuki Ac h m a d , segera terbang ke Su r ab a y a , D i a m e n e m u i Pangdam V

Brawijaya, R. Hartono, dan menjelaskansurvey tersebut. Begitulah, akhimya ia berhasil mengeluarkan mereka, Boleh jadi, pada saat itu salah satu pengurus OPO SPSI, Ih, turut mendampinginya.

Kalau versi yang pertama menyebutkan bahwa dalih penahanan tersebut karena menjual informasi ke luar negeri [dan dituduh mendalangi peinogokan di Surabaya), maka versi kedua menyatakan bahwa ke terliba tan Bakostranasda tersebut disebabkan survey itu nantinya dipakai sebagai ala't memeras pengusaha. Perbedaan lainnya, yang melaporkan ke Bakostranasda bukannya salah seorang pengurus DPC SPSI, melainkan para pengusaha. Meskipun begitu, gambaran umum versi kedua ini tidak berbeda jauh dengan versi pertama.

Versi yang. ketiga, lain Ia gi. Meskipun gambaran umunmya juga sama, versi ini mengatakan bahwa penahanan paraaktivis perburuhan resmi tersebut tepatnya tanggal 31 Desember 1992. Mereka diinterogasi dan ditahan selama empat hari,

Dalihnya, selain adanya laporan pengusaha mengenai survai tersebut, survey it u juga dipandang Bakostranasda berhubungan dengan petisi AFL-CIO (American Federation of Labour-Conggrcs of Industrial Organization) yang ditujukan ke Komisi GSP (Generalized System of Preferences) di USTR (United States of Trade Representative).

Perlu diketahui, petisiitu meminta supaya fasilitas ekspor atau GSP yang diberikan AS kepada Indonesia dihapus. GSP merupakan pemberian fasilitas, an tara lain tarif rendah dan kemudahan masuknya produk olahan Indonesia ke Amerika. Alasannya, Indonesia tidak memberikan hak-hak dasarpekerja, sepertikebebasan berserika t dan perundingan.

Begitulah, kabarpenahanan akti vis perburuhan resmi Surabaya itu pun terdengar di Jakarta. Maka, 4 Januari 1993, Marzuki Achmad dan salah satu pengurus DPP-SPSI, Ih, menemui Pangdam V Brawijaya. Sesudah menjelaskan duduk perkaranya survey tersebut, maka mereka para pengurus aktivis perburuhanresmi it~.

Namun, sesudah Marzuki Achmad kembali ke Jakarta, maka para aktivis perb uruha n resmi itu dipanggii kembali. Malah, mereka' diwajibkan "pindah tidur" ke markas Korem dan Bakostranasda.

, Mendengar hal itu, maka Marzuki Achmad dan Payaman Simanjutak, Dirjen Binawas, datang lagi ke Surabaya, 9 Januari 1993. Kembali mereka menemui Pangdam dan menjelaskan survei itu. Begitulah, maka pemanggilan itu pun berakhir.

Versi yang keempat menyebutkan bahwa keterlibatan Bakostranasda 1antaran survei itu dianggap menjual nama baik bangsa. Pemerintah tidak setuju dengan survei itu,

Dalam versi ini pula, yang diinterogasi dan ditahan bukannya lima orang, melainkan de1apan orang, yaitu :Sdt, Ws, 5, Ir, Ed,Sy, So,Rah. Ditambah beberapa surveyor, yaitu buruh PT AT dan buruh mantan PT Ads.

Demikian berbagai versi tentang penahanan para aktivis perburuhan resmi di Surabaya (Tim Redaksi).

Selain penahanan tokoh buruh resmi, penahanan buruh pabrikan terjadi juga di Surabaya, Kali ini, menimpa tiga buruh PT VLA yang berlokasi di daerah Tandes, Surabaya Utara, Kronologi kasus tersebut, sebagai berikut :

.:. 07.30, 30 Oktober 1992, Pemogokan pertamadi PTVLA melibntkan4.000 buruh terjadi, Maka, diadakanlah musyawarah antara buruh dan pengusaha. Im dan Mp merupakan dun dari sebelas wakil buruh dalam musyawarah ter-sebut.

.:. 15.00, tercapai kesepakatan bersama yang ditandatangani dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama antara pengusaha dan buruh pada tanggal itu juga. Turut menyaksikan pana ndatanganan kesepakatan Depnaker Kodya Surabaya, Kodim Surabaya Utara, Polres Surabaya Utara, Camat Tandes dan DPC-SPS1 Surabaya,

.:. 9 November 1992, 1m, Mp dan X (belum jelas identitasnya) di-PHK PT VLA tanpa alasan yang jelas.

•:. Pagi, 10 November, pemogokan kedua kalinya di PT VLA terjadi. Tuntutannya dipenuhi melalui kesepakatan bersama tertanggal 30 Oktober. Tiga buruh yang di-PHK lantaran menjadi wakil dalam musyawarah tanggal 30 Ok to ber, dipekerjakan kembali,

.:. 11 November, pemogokan terus berlangsung lantaran perusahaan tidak memenuhi tuntutan buruh.

•:. 07.00, 12 November, pemogokan terus berlangsung.

.:. 15.00, terjadi Kesepakatan Kerja

Bersama antara pengusaha dan buruh mengenai tuntutan buruh dalam pemogokan tanggal 10-12 November 1992. Dalam musyaw arah, 1m, Mp dan Ds menandatangani Kesepaka tan Ber-sama yang dihadiri juga Depnaker Kodya Surabaya, Muspika Tandes, Dandim Surabaya Utara, Kapolres Sura baya Utara yang diwakili Wakasat fPP, Pasi Intel Rem 084 atas nama Danrem/Kasie 1 (satu) clan Pasi lnteldim 0830. Pada musyawarah dlpastikan pem-bentukan UK SPSI. Para wakil buruh yang hadir dalam musya-warah, untuk sementara sepakat. Tetapi, hal itu ditolak seluruh buruh PT VLA.

.:. 24 Desember, protesatas upah buruh borongan terjadi lagi.

.:. 28 Desemher, pemogokan para mandor berlangsung.

.:. 29 Desember, Kesepaka tan Ber-sama antara Pengusaha dan Buruh dalam masalah tuntutan tanggal 24 dan 28 Desember, tercapai di Kantor Depnaker Kodya Surabaya. Dalam kesepakatan yang diketahui Depnaker Surabaya itu, buruh diwakili Im, Mp dan seorang mandor .

.:. Dua hari kemudian, 31 Desember, pk. 10.00, Im, Mp dan Ds dipanggil pabrik melalui pengems suara untuk menghadiri rapat di kantor.

.:. Pk. 10.50, ketiga buruh itu - berdasarkan buku laporan Satpam - ke luar denga n Ma sr ihadi (personalia] bersama dun aparat keamanan yallg tidak diketahui identitasnya. Mereka naik mobil Kijang Super No L 1746 ...

.:. Pk. 19.00, ketiga huruh belum kembali. Maka, kawan-kawannya menghubungi keluarga mereka. Pk. 22.00, ketiga orang tua korban menemui pimpinan PT-VLA yakni Lukman Wijaya, di rumahnya. Nam un, mereka tid ak bertemu dengan Lukman karena ia - kabarnya - tidak ada di tempat.

.:. 1 [anuari 1993, 03.00 Mereka meninggalkan rumah Lukman WijaYd.

•:. 04.00, kawan-kawan korban ke pabrikan, tetapi menurut Satpam, ketiga buruh tidak ada di pabrikan .

•:. 11.30, orang tua korban melapor ke Polda lantaran anak mereka hilang sesudah menerima pang-gilan sidang. Namun, laporan itu ditolak dan mereka disuruh me-lap or ke Polsek Tandes.

.:. 16.00, orang tua korban melapor ke Polsek Tandes mengenai hilangnya anak mereka di PT VLA. Laporan diterima, tetapi tidak diberi surat tanda buktilaporolehPolsekTandes. Tidak jelas apa alasannya,

.:. 18.00, keberadaan tiga orang buruh belum jelas.

.:. 2 [anuari, 08.00, para ternan sekerja menghubungi lagi Lukman Wijaya dan Misrihadi di rumah, tela pi tidak ketemu. Dalihnya, mereka tidak ada di tempat.

.:. 10.00, para ternan sekerja menghubungi pabrikan lagi, tetapi tetap dijawab perusahaan tidak mengetahui keberadaan ketiga orang itu .

•:. 11.30, karena masih belum jelas, orang tua para korban melapor lagi ke Polsek Tandes sekaligus meminta sural bukti lapor. Dengan sedikit tekanan, surat itu pun diberikan .

•:. 16.00, ketiga buruh itu kembali ke rumah masing-masing. Menurut

informasi, mereka ditahan di Korem 084 Bhaskara Jaya.

Sampai berita ini diturunkan, masih belum jelas alas an penahanan itu. Ada dugaan, penahanan itu berkaitan dengan penahanan para tokoh buruh resmi. Sebab, selain kuesionerterbanyakdisebardipabrikan itu, penahanan itu dimaksudkan untuk mengkonfirmasikan keterangan para tokoh buruh resmi dengan buruh sendiri.

Namun.rada juga yang menduga hal itu ada hubungannya dengan pemogokan besar di PT VLA. Pernogokan itu dipandang mengganggu jalannya pemhangunan. Karena itu, para tokohnya ditahan, supaya tidak melakukan pemogokan lagi.

Lepas dari dugaan mana yang benar, yang jelas aparat Negara lagilagi bertindak terlalu jauh, Menahan para buruh dengan alasan yang tidak jelas.

Demikian d u a kasus penahanan yang terjadi di Surabaya menjelang pergantian tahun kemarin (Redakst dari berbagai sumber).

Kasus PT. SDE:

Kerjasama Pengusaha-Negara

Jumat, 29 Mei 1992. Pagi hari, Sembilan orang wakil buruh PT Surya Dunia Estetikanusa mendadak muncul di halaman kampus FISIP-UNAIR, Surahaya. "Kami mau ketemu dengan Senat Mahasiswa", ujar salah seorang buruh. Beberapa aktivismahasiswa pun tanggap. Para wakil buruh tersebut dipersilahkanmasuk. Ternyata, mereka hendak mengadukan persoalan PHK m ass al yang menimpa dirinya. Agaknya, mereka benar-benar merasa tidak punya harapan setelah berbagai usaha yang mereka lakukan selama ini tidak membuahkan hasil. Mahasiswa, itulah tumpuan harapan akhir.

Kasus PHK massal yang menimpa 248 buruh PT SDE - beralamat di J1. Rungkut Industri 11/4 Surabaya - ini memang memprihatinkan. Lantaran kerjasam a aparat negara dengan pengusaha, maka nasib para buruh semakin mengenaskan: mereka [atuh dalam jurang pengangguran!

Gambaran Sekilas

PT SDE yang berstatus PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) itu berdiri pada bulan Februari 1990. Adapun susunan pemegang sahamnya, antara lain: l

1. Alexander Hendro Sarwono

2. [unaedi

3. Wongso

4. Darmilan (tetapi atas nama Koh Cung alias Suhardi).

Sebagai perusahaan garment, produksi utamanya adalah jacket serta berbagai jenis pakaian wanita. Jenis produksi PT SDE itu, sebagai berikut:

.:. Jacket kain bermerk: Campari, Clock House, Casual Outwear, Parkano dan Elefanti Spotwear.

.:. Jacket kulit bermerk: phaselCelana pendek bermerk: Baby on Board, Gulf Tra ders, Rodeo, Trend Basics, Beau Box dan Young Canda .

•:. Kulot, Daster dan rok bawahan dari bahan jeans.

Di bawah keperrump inan Alexander Hendro Sarwono sebagai Direktur Utama, produk pabrikan itu diekspor ke beberapa negeri Eropa seperti: Belanda, Jerman, Perancis dan Korea.

Sedangkan pasaran dalam negeri, didapatkan melalui pesanan PTEratex Jaya, Probolinggo dan sebuah perusahaan konveksi di Malang.

Perala tan mesin PT SDE juga lumayan modern, yakni ada 250 units of high speed sewing machines:

overlock, button hole, elasticating, buttonig, bartack, double needles, crachets, revet and snap buttonning, dan sebagainya. Oalam operasinya, PT SOE juga ditunjang 3 unit komputer dan 1 unit mesin fotocopy dan lainnya.

PT SDE memperkerjakan sekitar 285 buruh yang terdiri dari 185 buruh perempuan dan sisanya, 100, buruh lelaki. Mereka ini ditempatkan pada bagian cutting, sewing, Quality Controt Finishing, mekanik dan kebersihan.

Buru h-bu ruh ini dipekerjakan

m ulai jam 08.00 - 16.00 dengan istirahat selama 1 jam. Mereka sering diwajibkan lembur paling sedikit sampai pk. 20.00, bahkan pernah dilemburkan sampai keesokan harinya.

Rp 250/hari. Makan siang diberikan perusahaan dengan harga Rp 350/hari. Apabila buruh tidak masuk, sakit misalnya, upah tidak dibayarkan.

Sedangkan buruh borongan besamya upah ditentukan oleh hasil kerja yang harganya tergantung dari jenis pekerjaan. Buruh boronga bagian Sewing (jahit) rata-rata memperoleh Rp. 300/hari, disamping memperoleh jatah makan siang sebesar Rp, 3501hari. Jika dalam seminggu masuk terus, mereka memperoleh premi Rp. 500, tetapi apabila pernah tidak masukkerja, maka

Untuk bagian finishing pernah dibagi menjadi dua shift. Shift pertama mulai jam 08.00-16.00 dan shift kedua mulai jam 16.00-23.30.

Upah dibayar atas penggolongan status buruh, borongan atau harian, dan d ib ay arkan setiap minggu. Sedangkan staff perusahaan, kira-kira 27 orang, dibayar secara bulanan.

Untuk buruh harian, upah terdiri dari upah pokok (antara Rp 1.400 - Rp 2.500/hari) dan uang transport sebesar

preminya pun tidak dibayarkan. Oisamping itu b uruh borongan juga m ernp e r o l e h uang transp 0 r t sebesar Rp. 250/hari.

Pada hart Iib ur resn1i,

misalnya 17 Agustus atau hari Paskah, buruh tetap dipekerjakan. Upah buruh harian dibayar tigakali lipat, sedangkan buruhboronganupahnya dibayar biasa dan ditambah uang makan Rp 500. Bila hari libur resnu tidak masuk, buruh harian tetap dibayar (dikurangi uang makan), tetapi buruh borongan tidak memperoleh upah berikut prenunya.

Perhitungan upah lem bur bagi buruh harian tidak jelas, sedangkan

untuk buruh borongan tetap diper33 hitungkan berdasarkan hasilkerja yang ditambah uang transport Rp. 250. Antara bulan Agustus sampai dengan Desember 1991, buruh bagian prod uksi (harianmaupun borongan) diwajibkan lembur rata-rata sampai pukul 22.00. Dalam keadaansakitpun, mereka tetap diwajibkanlembursampaipuku120.00. Perhatian pabrikan terhadap kesejahteraaan buruhnya teramat minim. Iru bisa dilihat dari banyaknya keluhan buruh seperti hak cuti haid maupun hamil yang tidak pernah diberikan. Suasana kerja juga tidak nyaman karena bau kurang sedap We. Makanan yang diberikan sama sekali tidak bergizi. Tidak jarang mereka cuma dijejali sayur kangkung dan nasi putih. Apabila banyak garapan buruh diwajibkan Iembur, tetapi bila sepi garapan buruh borongan tetap diwajibkan masuk tanpa dibayar.

Selain itu, buruh ti'dak pernah diberi tahu tentang Peraturan Perusahaan sehingga sering mereka tidak berdaya apa-apa menghadapi, misalnya, berbagai kata kasar dan jorok kepala produksi, Pelecehan seksual (sexual harasment) kerap juga menimpa buruh perempuan.

Menghadapi sejumlah persoalan itu, para buruh mengajukan tuntutan kepada pengusaha, teta pi sam pai akhir janu ar i 1992 tidak mendapatkan tanggapan. Buruh yang sudah tidak tahan aklurnya memilih keluar, mencari pekerjaan di tempat lain.

Kecurangan Pengusaha: PHK Sepihak! ,

Keresahan buruh sernakin menja di-ja di ketika pengusaha mulai 'melancarkanPHKsepihaksecaradiamdiam. Mulai terjadi pertengahanJanuari 1992. Caranya, buruh yang akan diPHK dipanggil ke ruang meeting. Pintu ruang dikunci dan buruh disodori "surat pernyataan" di sana. Isinya, buruh bersedia di PHK atau mengundurkan diri atas kem au an sendiri dengan irn ba lan pesangon yang besarnya ditentukan pe n g us aha. Padahal, bahan baku (kulit) untuk jacket masih didatangkan ke perusahaan dan garapannya mdsih menumpuk.

Pada hari Kamis, 23 [anuari, Koh Cung alias Suhardi yang menjabat sebagai kepala produksi memanggil10 buruh ke ruang meeting. Di situ sudah menttnggu dua orang staf, Chandra Irawan (Kepala Personalia) dan Sardi (kasir). Ke sepuluh buruh ini agaknya akan di PHK juga. Alasannya, PT SDE bangkrut, Mesin-mesin dan semua perala tan di pabrik sudah menjadi milik Bank Duta. Saat itu perusahaan sedang ditawar. Karena itu, PHI( sah. Apalagi Depnakersud ah mengijinkan. Pesangon yang ditawarkan, apabila masa kerja satu tahun, maka pesangon satu bulan upah. Begitu seterusnya. Menurut pengusaha, pesangon itu sudah sesuai dengan undang-undang.

Menghadapi ancaman PHK sepihak ini, buruh menolak menandatangani "surat pernyataan" yang disodorkan. Alasannya, kalau perusahaan bangkrut, buruh minta bukti keputusan pengadilan. Kalau Depnaker mengiji..nkan, mereka juga minta bukti tertulis. Selain itu, buruh juga ingin bukti pembukuan perusahaan yang konon terus menerus rugi itu. "Kami butuh kerja, bukan pesangon", ujar para buruh, Namun pengusaha mengelak. "Kalau kalian tidak percaya, tanya saja langsung ke Depnaker", elaknya.

Keesokkan harinya, 24 [anuari, Suhardi memanggil 1agi ke sepuluh buruh itu, Kali ini, dipanggil satu persatu. Bujukan dan intimidasi dilakukan. Namun, mereka tetap pada pendiriannya: menolak menandatangani surat PHK. Hari itu lewat tanpa PHK. Tapi, buruh semakinresah. Sebab, sebelumnya sudah ada 27 buruh yang di PHK dalam waktu kurang satu minggu. "Ini jelas bertentangan dengan undang-undang", keluh buruh.

Lantaran tak tahan menghadapi tekanan, para buruh sepakat melakukan mo gok kerja, 25 J anuari 1992. Tuntutan mereka ada delapan butir, yaitu :

1. Tindakan PHK sewenang-wenang agar dihentikan

2. Perusahaan agar melaksanakan undang-undang

3. Cuti haid dan hamil yang tidak ada, harus diberikan.

4. Upah buruh agar tetap dibayarkan walaupun tidak ada pekerjaan

5. Vang pengobatan harus diberikan

6. Vang transport harus dinaikkan

7. Vang makan harus dinaikkan

8. Semua buruh harus diikutkan ASTEK

Pemogokan itu, seperti biasanya, selain didatangi Depnaker juga didatangi puluhan aparat Negara, Polsek d an Kor am il Run g ku t. 3 orang pengurus DPC SPSI clan Pegawai

Kecamatan Rungkut, Sekitar pk. 10.00, perundingan dilangsungkan. Yang hadir 17 orang perwakilan buruh PT SD E, wakil pengusaha Suhardi (Kepala Produksi) dan Chandra Irawan (Kepala Personalia), pegawai perantara Depnaker Surabaya. H.M. Katrup UZ, Pegawai Pengawasan Depnaker Sur abay a Kuntatit (?) yang dalam "Kesepakatan Bersama" menuliskan nama Syamsudin BA, Koramil Rungkut M.Irfan dan beberapa petugas lainnya, Polsek Rungkut Bidarudin dan beberapa aparat lainnya, MPP Kecamatan Rungkut, Gatot P, Pen gurus DPC SPSI Surabaya Achmad Sareh, Edy Sunarto SH dan M. Hafidz.

Akhirnya, perundingan pimpinan H.M. Katrup UZ itu menghasilkan Kesepakatan Bersama(KB) yangberisi:

1. Pengusaha akan menghentikan PHK sesudah musyawarah ini

2. Pengusaha akan melaksanakan dan mematuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku, seperti: cuti tahunan, cuti haid dan lain sebagainya.

3. Hak Pekerja pada tahun 1991 yang belum diberikan, seperti : Cub Tahunan, Hari Besar, Cuti Perkawinan, sebagaimana diatur PP No 8 Thn 1981, akan diberikan.

4. Pengusaha berkewajiban membayarupah sebesarupah minimum yang berlaku, ap abrla pekerja borongan tida k d ip ek erjakan lantaran bukan kesalahan sendiri.

o. Pengusaha akan menambah jumlah kepersertaan ASTEK

6. Pengusaha akan menerima berdirinya SPSI

7. Pengusaha akan mengusahakan penambahan gizi pada jatah makanan pekerja

8. Pengusaha akan menaikkan uang transport, dari Rp 250 ke Rp 300, mulai tanggal27 [anuari 1992

9. Pengusaha akan membayar upah pada hari pemogokan, 25 Januari 1992

10. Pembayaran Hak Cuti Tahunan tahun 1991 akan dilaksanakan pemb ayarannya p ada awal Februari sampai akhir Maret 1992

11. Kedua belah pihak akan mematuhi/melaksanakan Kesepakatan Bersama ini,

Sesudah KB ini, para buruh PT SDEmasukkerja sepertibiasa. Namun, 14 Februari 1992, sebanyak 48 buruh bagian kulit mulai diliburkan dengan alasan tidak ada pekerjaan. Para buruh ilu wajib absen setiap hari, antara pk. 08.00 -10.00. Berdasarkan absen itulah, para buruh dibayar seperti biasa pada hari Sabt u. Kejadian yang sam a kemudian menimpa 14 buruh bagian cutting, 24 Februari.

Hampir semua buruh diliburkan, kecuali 29 buruh. 24 buruh bagian finishing dan lima buruh bagian kansai (Mesin 12 [arum). Beberapa buruh menghadap Chandra Irawan, Kepala Personalia, meminta up ah mereka disesuaikan dengan Upah Pokok Minimum yang baru, Rp 2.250/hari.

Namun, permintaan para buruh tidak dikabulkan. Meski dalam kitir upah kelihatan Rp 2.250, tetapi karena di-stipo, maka mereka ogah menerima. Dikembalikan lagi ke pengusaha.

Kejanggalan itu ditanyakan lang- .

sung ke Chandra Irawan. Chandra mcnjawab, pengusaha sudah mengajukan surat kepada Menaker mengenai penangguhan pelaksanaan Upah Minimum diPTSDE,23 Februari, sehingga pengusaha boleh membayar di bawahketentuan Upah Pokok Minimum. Alasan ini ditolak bu ru h. Menurut mereka, sebelum Surat Ijin Penangguhan Menaker turun, pengusaha harus membayar sesuai upah minimum yang berlaku,

24 buruh bagian finishing mulai diliburkan, 9 Maret 1992. Sementara itu, dua wakil buruh ke Depnaker menemui H.M. Katrup U.Z. untuk mengadukan penyimpangan pelaksanaan SK Upah Minimum yang baru. H.M. Katrup menanggapi pengaduan tersebut dengan mengatakan bahwa pengusaha sudah melaporkannya ke Depnaker. Ia minta wakil-wakil buruh memmggu undangansidang Depnaker.

Empat hari kemudian, 12 Maret, dua wakil buruh ke Kantor Depnaker Surabaya untuk menemui H.M. Katrup U.Z. Mereka menanyakan undangan yang dijanjikannya. Sesudah menllnggu cukup lama, ia memberikan du a undangan, satu untuk wakil buruh - yang namany a dia tentukan sendiri dan yang lainnya, untuk pengusaha.

Ke d ua wakil buruh itu kebingl.mgan. Pasalnya, cuma tujuh orang yang diundang. Padahal, dalam KB tercatat 17 orang. Karena itu, mereka memutuskan yang menghadiri sidang besok pagi itu, 13 Maret 1992, 17 orang wakil mereka.

13 Maret 1992, sidang perantaraan dilaksanakan di kantor Depnaker Surabaya. Sesuai dengan pengaduan buruh, acara sidang itu membicarakan pelaksanaan Upah Minimum menurut SK Menaker yang baru. Sidang tersebut dipimpin pegawai perantara Depnaker, H.M. Katrup dan didampingi Drs. Huda ..

Selain itu, sidang juga dihadiri 15 orang perwakilan buruh PT SDE. Dari pihak pengusaha, diwakili lr. Sjamsu Liman dan Chandra Irawan, Kehadiran SjamsuLimanitucukupmengherankan para buruh. Sebab, ia tidak pemah dikenal sebagai staf maupun pimpinan PTSDE.

Dalam sidang, muncul niatan pengusaha mem-PHK seluruh buruh PT SDE. Awalnya, para wakil buruh PT SDE meminta pengusaha menepati janji yang dituangkan dalam KB, khususnya penyesuaian upah sebagaimana UPM yang baru dan uang makan diberikan seperti biasa. Ditambah, usul buruh supaya absensi diberikan seminggu sekalimengingat mereka tidak bekerja.

Sebelum wakil pengusaha menanggapi, H.M Katrup membacakan surat pengusaha. Isinya, Surat ke Menaker ten tang penangguhan upah minimum di PT SDE. Kedua, Surat ke P4P tentang ijin PHK massal seluruh buruh PT SDE. Selain itu, H.M Katrup juga menjelaskan berbagai alasan pengusaha mengajukan PHK massal ke P4P.

Katrup minta buruh membaca

surat pengusaha itu dan menangr\OCLI 01 /93

gapinya. Tetapi, wakil buruh menolak. Alasannya, meski pengusaha mengajukan surat penangguhan pelaksanaan upah minimum ke Menaker, tetapi sebelum surat jawaban Menaker turun, pengusaha wajib membayar upah sebesar ketentuan Upah Minimum yang ber1aku. Apalagi, ada manipulasi pada kitir pembayaran upah tertanggal 7 Maret 1992. Awalnya tertulis Rp 2.250, tetapi di-stip o dan buruh dibayar dengan ketentuan upah lama.

Selain itu, para wakil buruh juga meminta pengusaha membacakan suratnya sendiri dan menanggapi permintaan mereka. Kepada pimpinan persidangan, mereka juga menegaskan tidak akan menanggapi surat permohonan ijin PHK karena ti d ak termasuk agenda persidangan siang ilu. Apalagi, dalam persoalan PHK sikap b u ru h tegas; kala u perusahaan bangkrut, mereka meminta bukti dari pengadilan'

Menanggapi hal itu , m ak a pengusaha mengatakan:

.:. Pengusaha tetap tidak akan menaikkan upah buruh sesuai dengan Upah Minimum yang baru, Rp 2.250. Pengusaha tetap akan m embayar upah buruh sesuai Jengan ketentuan lama sambil menunggu Keputusan Penangguhan Menaker.

.:. Pengusaha tidak dapat memberikan lHtl1gmakan lantaran buruh lidak dipekerjakan meskipun sehap hari mereka absen ke pabrik.

.:. Pengusaha tidak bisa menerima usul buruh untuk absen sekali seminggu. Ketentuan absensi tetap berjalan sebagaimana biasa.

Katrup kembali mendesak para waki1 buruh untukmenanggapi rencana pengusaha. Namun, mereka tetap tidak menanggapi. Lantaran masuk waktu Shalat Jumat, maka sidang ditunda sampai Hari Serlin, 16 Maret 1992.

Sewaktu para buruh mengambil upah, Sabtu, 14 Maret 1992, pengusaha minta agar para wakil buruh berkumpul untuk berunding dengan pengusaha. Perundingan mendadak itu diwakili 15 anggota perwakilan dan pengusaha diwakili Sjamsu Liman, Chandra Irawan dan Suhardi.

Perundingan berjalan alot. Masingmasing pihak tetap teguh dengan pendiriannya. Sesudah berjalan

be bera pa waktu, akhirnya pengusaha b ers e d ia memenuhi ketentuan upah minimum yang baru, tetapi dengan syarat buruh mau di PHK. Tentu saja

baya.

16 Maret 1992, rencananya ada sidang perantaraan d i De pnaker Surabaya. Setelah absen, para wakil buruh akan berangkat ke Kantor DepnakerSurabaya. Namun, pengusaha mengajak berunding terlebih dahulu di perusahaan. Seperti kemarin, perundi.ngan akhirnya gagal. Kedua belah pihak masih pad a pendiriannya. Para wakil buruh menu.ntut kenaikan upahsepertipatokan Upah Pokok Minimum yang ditetapkan, sedangkan pengusahahanyaakanmenaikkan upah apabila buruh mau di-PHK. Perundingan berakhir pk. 10.00.

Sebagian buruh ke Depnaker. Nyatanya perundingan ditunda karena

para wakil itu menolak. Menurut mereka, kenaikan upah itu tidak ada kaitannya dengan PHK. Kalau pengusaha mengatakan rugi terus menerus, maka mereka meminta keputusan pengadilan. Akhirnya, pengusaha minta agar perundingan dilanjutkan Hari Serlin di Kantor Depnaker Sura-

pengl.lsaha minta ijin ke.lu ar dan tidak muncul-muncul. Pegawai p e r a n t a r a kem u dia n . nOl}lUllffi1kan sidang ditun da sampai keesokan harinya.

17 Maret 1992,

kembali Katrup didampingi Drs. Huda memimpin sidang perantaraan. Peserta lainnya, 15 wakil buruh dan Sjamsu Liman sebagai wakil pengusaha.

Berdasarkan KB tertanggal 25 [anu ar i, maka para wakil b ur u h . menyampaikan tuntutankenaikan upah sesuai Upah Minimum yang berlaku.

Selain itu, dalam tuntutan yang diajukan secara tertulis itu para wakil buruh juga meminta uang makan clan absensi dilakukan seminggu sekali.

Pengusaha menanggapi dengan mengatakan bahwa uang makan tidak dapat diberikan lantaran buruh tidak dipekerjakan. Kedua, pengusaha setuju m enaikkan upah sebagaimana SK Menaker, yakni Rp 2.250/hari. Terakhir, buruh tetap diwajibkan absen setiap hari kerja all lara pk. 07.30 ft 08.00.

Para wakil buruh memahami tanggapan pengusaha lantaran kenaikan Upah Minimum tidak dihubungkan dengan rencana PHK. Sidang siang itu berakhir dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Buruh yang tidak dipekerjakan tetap menerima upah sebesar Rp 2.250/hari sesuai dengan SK Menaker mengenai Upah Minimum di Jawa Timur,

2. Buruh tetap diwajibkan absen setiap hari di pabrik an tara pk. 07.30-08.00

3. Pembicaraan tentangPHK ditunda Pada saat itu juga, para buruh meminta Katrup - selaku Ketua Persidangan - untuk membuat hasil persetujuan secara tertulis. Namun, Katrup menolak meski sudah didesak terus. Ia malah balik bertanya, "Masak kalian tidak percaya sama saya?".

Keesokkan harinya, buruh absen seperti hiasa. Namun, mereka terkejut membaca pengumuman perusahaan. Bunymya:

1. Perusahaan ditu tu P sejak 17 Maret 1992

2. Pesangon PHK dapat diambil di

kantor mulai tanggal18 Maret, di atas pk. 12.00

Melillat pengumuman mendadak dan sepihak itu, segera saja dua wakil buruh langsung menemui Katru di kantor Depnaker Surabaya. Mereka minta Katrup membuat hasil Kesepakatan Kerja secara tertulis, Iantaran pengusaha melanggarnya. Katrup mengelak dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu belum selesai dibuat. Ia janji menyelesaikannya dalam minggu itu,

Siang hari, pengumuman pengusaha dicopot. Untung ada buruh menemukan surat pengusaha kepada Sjamsu Liman pada 27 Maret, sehingga kejadian siang itu bisa diketahui. Meskipun cuma punya copynya (aslinya diminta pengusaha), tetapi isinya jelas. Siang itu Kepala Personalia - Chandra Irawan - menemui Katrup di rumahnya, Jl. Simo Margorejo I. Isi lengkapnya sehagai berikut:

Surabaua, 18 Maret 1992

Bapak Siamsu,

Setclah tadi pagi kerumah.Pak Kairup ...saya mcndapat penjeJasan :

1. Pen gu muman jangan ditrasang scbclum ada surai dari Depnaker

2. Kcmungkinan surat tersebut tidak sclesai hari ini karcna ada Menaker datang, KepaJa Depnaker Surabaua ada di kantor Gubcrnur.

3. Pcratnran =« pesangon untuk 1 iahu n adal ab 2 bulan gaji dan pcraturan/pcnutu pan pembaqaran upali karyawan hams s/d akhir bulan.

Nanti sore Pak Sjamsu diminta datang jam ... di ru mali Pak Katrup untuk diberi pcnjeiasan.

[umat, 20 Maret 1992, dua wakil buruh menemui Katrup untuk menanyakan hasil tertulis KB tertanggal 17 Maret1992. Katrup mengatakan bahwa surat itu belum jadi, belum selesai diketik. Entah kapan selesainya.

Keesokkan harinya, 21 Maret, para wakil buruh kernbali menemui Katrup di kantor Depnaker Surabaya untuk meminta hasil sidang tertulis 17 Maret. Namun, lantaran Katrup tidak ada di kantor, mereka menemuinya di rumah. Lagi-lagi Katrup mengelak. Malah, ia menjelaskam berbagai peraturan yang tidak dimengerh para wakil buruh, Hari itu, kembali para wakil gagal memperoleh hasil tertulis sidang tertanggal 17 Maret.

Senin, 23 Maret, Sjamsu Liman menawarkan pesangon s~.ne s ar 3 (bulan) upah kepada para waki buruh. Namun mereka mepolak . n menyatakan bahwa ya~ utuhkan buruh bukanlah pesangon, melainkan kerja. Maka, lima orangwakilkemudian mencari Katrup di Kantor Depnaker Surabaya, tetapi tidak ketemu. Mereka malah ketemu regawai yang mengaku bernam a Agus yang mengabarkan bahwa hasil sidang tertulis itu sudah selesai diketik. Surat itu hanya menunggu tanda tangan Kepala Depnaker Surabaya, Sriharto,

maka dua wakil buruhlangsung masuk dan menemui Kepala Depnaker, Sriharto. Ia menjelaskan bahwa pengusaha PT SDE itu barn menghadap dan bermaksud menghapuskan uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun itu. Namun ia melarang.

Empat orang wakil buruh kembali lagi ke Kantor Depnaker Surabaya, 24 Maret. Di sa na, mereka melihat pengusaha yang baru saja keluar dari ruang Kepala Depnaker. Melihat ini,

Para wakil buruh menerangkan bahwa mereka bermaksud mengambil surat kes ep akatan bers am a hasil musyawarah 17 Maret, yang berkalikali dijanjikan. Surat itu, tutur mereka, sangat berarti Iantaran para buruh memperoleh kepastian tertulis untuk menerima upahsebesar Rp 2.250 sesuai ketentuan Upah Minimum yang berlaku. Apalagi, pada tanggal 7 Maret 1992 yang silam, pengusaha berjanji membayar upah minimum itu secara rapelan apabila surat itu keluar.

Sriharto terkejut dan berkata:

"Lho kok bisa begitu? Kok bisa buruh mendapat Upah Minimum Rp 2.250, padahal pengusaha PT SDE sudah mengajukan surat penagguhan ke Menteri" .

"Betul, pakl Dalam. kesepakatan musyawarah tanggal 17 Maret itu pengusaha sudah menyatakan mampu dan bersedia membayar upah kami sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang baru (Rp 2.250)", jawab wakil buruh.

Mendengar jawaban itu, ia segera mirita seorang wakil buru h untuk memanggil Katrup. Ia lantas bertanya ke Katrup,

"Apa betul pengusaha su dah sanggur membayar Rp 2.250 seperti keterangan kedua buruh ini?"

"Ya, pakl Mcmang pengusaha menyatakan mampu", jawab Katrup.

"Kalau begitu, mengapa di sini tidak dijelaskan?", tanya Sriharto sembari menunjukkan surat yang baru ditandatanginya. H.M. Katrup diam saja.

Surat yang ditandangani Sriharto diserahkan ke wakil buruh, Saat itu, para wakil buruh mengtra bahwa sural yang diterima itu m eru pakan kesepakatan bersama dalam musyawarah tanggal 17 Maret. Namun, sesudah dibaca ternyata merupakan Anjuran Pegawai Perantara yang isinya tidak sesuai dengan herbagai pembicaraan dalam perundingan. Pada pokoknya, pendapat dan anjuran pegawai perantara itu menyebutkan:

.:. Bahwa berdasarkan penelitian data laporan rugi/laba perusahaan terdapat kerugian yang semakin meningkat untuk tahun 1990 dan 1991, sedangkan perusahaan baru berdiri tahun 1989. Hal ini berarti keadaan perusahaan lidak bisa dipertahankan lagi untu k diteruskan, dikhawatirkan anggaran perusahaan habis terserap oleh kerugian perusahaan yang semakin meningkat tersebut. Dan pula pihak pekerja sudah setuju tentang masalah penutupan perusahaan dan PHK untuk seluruh pekerja. Namun demikian masih ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar uang pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

.:. Bahwa berdasarkan hal-hal ter-- sebut di atas, gun a penyelesaian masalah ini, maka perantara

menganjurkan :

1. Hubungan kerja antara PT Surya Dunia Estetikanusa dengan seluruh pekerjanya berakhir per 31 Maret 1992.

2. Agar pengusaha membayar uang pesangon kepada seluruh pekerja yang di PHK tersebut satu kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 04/1986 ditambah ganti rugi pengobatan sebesar 5% dari jumlah pesangon dengan ketentuan: Sebagai perhitungan uang pesangon adalah Upah Minimum Regional sebesar Rp 2.250/hari ditambah uang transport.

3. Agarpengusahamembayar kepada pekerja yang di PHK tersebutTHR (Tunjangan HariRaya) untuk Tahun 1992 sesuai dengan kemampuan perusahaan. Minimal sesuai dengan pembagian THR pad a tahun lalu (1991).

4. Apabila pihak pekerja dan pihak pengusaha tidak bisa menerima anjuran butir 1 s/ d 3 berarti persoalan antara kedua belah pihak belum selesai, maka permasalahan akan ditingkatkan ke P4 Pusat lakarta, untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut, sambil menunggu penyelesaian putusan P4P tersebu t pihak pengusaha membayar u pah selama proses sebesar 50%. Dari Upah Minimum Regional]awa Timur paling lama 6 bulan terhitung sejak Tanggal 1 April 1992.

Tiga hari kemudian, 27 Maret, pengusaha mengajakpara wakil buruh untuk m usyawarah di perusahaan. Musyawarah dihadiri 15 wakil buruh dan Sjamsu Liman serta Chandra Irawan sebagai wakil pengusaha.

Dalam perundingan itu, kedua belahpihak masih tetap berpegangpada sikapnya semula. Para wakil buruh merruntu t pengusaha mewujudkan Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Maret. Sedangkan pengusaha memhicarakan anjuran Depnaker dan menyetujuinya. Para wakil buruh menolak membicarakan karena tidak pernah menyampaikan pendapat sebagaimana tercantum dalam anjuran Depnaker.

Akhirnya, mereka membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani seluruh peserta perundingan. Hanya Chandra lrawan yang tidak ikut tanda tangan:

"Upah Minggu inisudah 'r 2.250. Rape Ian akan dilaksanaka 1 pa da tanggal30/3 - 31/3/1992:

30 Maret 1992, p~gl.lSa a minta bertemu dengan buruh tanpa perwakilan. Namun, para buruh menolak.

Keesokkan harinya, 31 Maret, pengusaha mengeluarkan rengumuman, lsinya:

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada seluruh pekerja PT Surya Dunia Estetikanusa bahwa sesuai dengan anjuran Depnaker Surabaya, maka perusahaan memutuskan:

1. Hubungan kerja antara perusahaan

dengan seluruh pekerja berakhir tanggal 31 Maret 1992

2. .Perusahaan memberikan uang pesangon dengan perincian:

.:. Upah Per bulan adalah sebesar 25 x Rp 2.250. Untuk pekerja dengan masa keria s/ d 1 (satu) tahun mendapat 1 bulan upah dan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun mendapat 2 bulan upah.

.:. Ditambah ganti rugi pengobatan sebesar 5% dari jumlah di atas.

.:. Ditambah uang transport 25x Rp 300

.:. Ditambah Ditambah THR Tahun 1992 sebesar tunjangarihari raya tahun 1991, bagi mereka yang belum menerima THR tahun 1991 perusahaan akan memberikan THR Tahun 1992 sesuai dengan perhitungan Tahun 1991.

3. Bagimereka yangingin mengambil uang pesangon tersebut di atas, perusahaan memberikan kesempatan untuk mengam bilnya mulai . hari iru lungga batas waktu tanggal 2 April 1992

4. Perusahaan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri diliburkan mulai tang gal 3 April - 12 April 1992

Surabaya, 31 Maret 1992

Menanggapi Pengum uman pe· ngusaha, buru h berpenda ra t pengusaha melakukan tindakan sepihak dengan alasan surat Anjuran Depnaker

Surabaya.

Maka, enam wakil buruh menemui Sjam su Lim an dan menanyakan masalah pengumuman keesokkan harinya, 1 April 1992. Meroka mempertanyakan larangan absen sejak 1 April, sementara libur Hari Raya tanggal 3 April. Akibatnya, butir pertama pengumumanitu bertentangan dengan butir ke empat.

Menanggapi itu, Sjamsu Liman menegaskan bahwa semua masalah sudah tuntas sesuai anjuran Depnaker.

"Kalan kalian tidak puas, silahkan 1apor ke mana saja! Pokoknya perusahaan sudah sesuai dengan anjuran Depnaker", tambahnya.

"Apakah tanggal 13 April kami nanti masuk kerja ?", tanya seorang buruh yang belum pllas dengan jawaban Sjamsu Liman.

"Ya!", jawab Sjamsu.

Pada hari itu juga, para wakil buruh lainnya mengantarkan surat tanggapan anjuran Pegawai Perantara Depnaker. Intinya, m enyesalkan tindakan perantara yang membuat anjuran tidak sesuai dengan kenyataan dalam beberapa kali perundingan; yang mana para wakil buruh tidak pernah sama sekali menyatakan setuju PHK, tetapi dalam anjuran ditulis setuju.

Surat tanggapan ke Kakan Depnaker Surabaya tembusannya dikirimkan juga ke Kakanwil Depnaker jatim: Menaker Rl: lrjen Depnaker di Jakarta dan Ketua P4P Jakarta.

2 April 1992, para stat bulanan menerima THR, tetapi buruh harian dan borongan tidak. Beberapa wakil buruh berruat menghadap Chandra

Irawan, tetapi niat ini urung. Chandra tidak ada. Mereka menanyakan hal itu ke Suhardi dan menuru t Suhardi Chandra ke Jakarta, nembak.

"Nembak. apa?", tanya para wakil buruh,

"Mas ak kamu nggak tahu? Chandra ke lakarta membawa uang Rp 10 juta!", jawab Suhardi.

Sebelumnya, Suhardi pernah mendatangi rumah (kos-kosan) buruh dan mengatakan bahwa Chandra pergi ke Jakarta untuk nembak orang Jakarta dengan sangu Rp 10]llta.]adi, demikian tutur Suhardi, percuma para wakil buruh ngotot ke sana ke mari.

13 April 1992, hari ini para buruh masuk kerja sesudah libur Hari Raya, sesuai dengan jawaban Sjamsu Liman tanggal1 April yangsilam. Akan tetapi, absensi tidak disediakan. Para. wakil buruh menghadap Sjamsu Liman lagi. Mereka menanyakan absen dan meminta upah selama libur serta THR yang belurn dibayar. Menghadapi tu ntutan itu, maka Sjamsu Lim an menyatakan bahwa ia tidak bis a mengambil kepu tusan, har us memmggu Direksi.

Sekitar pk. 15.00, salah seorang buruh kebetulan membaca pengumuman di perusahaan. Isi pengumuman itu:

PENGUMUMAN

1. Absensi ditiadakan terhitung mulai tanggal 1 April 1992

2. Pembayaran upah terhitung mulai tangga11 April 1992 ditangguhkan pembayarannyasampaikeluarnya keputusan dari Jakarta.

3. Tunjangan Hari Raya Tahun 1992 dapat diambil di kantor pemsahaan.

PT Surya Dunia Estetikanusa.

Para wakil buruh ke Kantor Depnaker Surabaya menemui H.M Katrup untuk menanyakan mengenai hasil kesepakatan tertulis sidang 17 Maret 1992 - yang telah berkali-kali ditanyakan dan disanggupkan Katrup. Tetapi Katrup menyangkal dan marahmarah,

"Kesepakatan Apa? Tidak ada kesepakatan' Sudah! Kalian jangan menghadap saya. Say a ini orang lacur! Kalau kalian terus menerus kesini, saya bisa naik pitam!"

Mendengarjawaban itu, para wakil buruh merasa dip ermainkan. Mereka pun menghadap KakanDepnaker Surabaya, Sriharto Brodjodarono. Di sana, mereka menceritakan kejadian yang baru saja dialami.

"Kalau kalian ke sini, say a terima, Tetapi, sesuai dengan prosedur yang ada, seharusnya kalian menemui Pak Munajab terlebih dahulu , Sebab, ia atasan Pak Katrup", begitu tanggapan Sriharto.

Sekitarpk.16.00, Sriharto akhirnya bernjanji mempertemukan para wakil buruh dengan Katrup dan Munajab keesokkan harinya.

Maret. Tetapi, Sriharto mengatakan bahwa masalah itu sudah dilimpahkan ke Pak Munajab, atasan Katrup.

Ketika para wakil buruh ke Depnaker lagi, mereka dipertemukan dengan Munajab. Sebetulnya mereka ingin ketemu Katrup supaya persoalan jelas. Soalnya, Katrup berjanji bertanggungjawab melaksanakan kesepakatan bersama sidang tanggaI17

Dalam pertemuan itu Munajab memintasemua berkas. "Untuk dipelajari", kilahnya. Selain itu, ia juga meminta para wakilburuh ke Oepnaker untuk melihat hasilnya seminggu kemudian,

Beberapa wakil buruh ke kantor Oepnaker Surabaya untuk menemui Munajab kurang Iebih seminggu kemu dian, 20 April. Oi depan para wakil buruh, ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan buruh PT SDE itu secara tuntas dalam waktu seminggu.

Para wakil pekerja sebetulnya ingin bertemu langsung dengan pengusaha, tetapi keinginan ini ditolak Munajab. Alasannya, persoalan ini akan diselesaikan dengan pcngusaha dengan caranya sendiri.

Para wakil b uruh menemui Munajab Iagi untuk meminta kepastian kapan persoalan mereka diselesaikan, 21 April 1992. Munajab malah balik bertanya:

"Sebenarnya yang kamu minta itu apa? Sebenamya tanpa kesepakatan 17 Maret itu, kamu sudah menang. Oengan adanya berkas-berkas, pengusaha siap membayar anda. Sembilan pu luh sernbilan persen (99%) apa yang kamu minta sudah menjadi hakmu. Harap sabar dulu".

Akhirnya Munaj ab menyanggupkan dua atau liga hari lagi akan mengambil langkah, di antaranya akan memanggil pengusaha secara rahasia,

Sesuai dengan janji Munajab, tiga harikemudian, 24 April 1992, para wakil buruhke DepnakerSurabaya. Munajab mengatakan bahwa pengusaha sudah setuju dengan Upah Minimum sebesar Rp 2.250 + Rp 300 {transport}, tetapi pengusaha masih benmding dengan Direksi. Pengusaha minta waktu dua atau tiga hari lagi untuk mengambil keputusan, Selain itu, Munajab juga bercerita bahwa pengusaha memang diundang ke Depnaker tadi pagi.

Salah seorangwakil buruh berhasil memperoleh undangan Ka kadepnaker Surabaya, tetapi nndangan itu cuma untuk pengusaha. Membaca undangan

yang hanya untuk pengusaha itu, para wakil buru h heran. Mereka tidak diundang.

Esok harinya, 25 April 1992, para buruh datang ke pabrik dengan

Tempi, Munajab kembalimemberi janji, Para wakil buruh pun jengkel. "Terus terang kami tidak kuat diperlakukan demikian. Bagaimanapun juga, kami butuh makan", begitu tutur mereka.

Em pat wakil buruh mencoba melaporkan ke Ka Kanwil Depnaker [atim hari berikutnya.Zv April. Mereka bertemu dengan seorang pegawai Kanwil. Kepada orang itu, wakil buruh menjelaskan pengaduan mereka Ka KanDepnaker Surabaya tidak memperoleh tanggapan semestinya. Karena itu, mereka mengajukannya ke Ka Kanwil Depnaker Jatim.

maksud minta upah selarna tidak dipekerjakan, Tetapi, absensi sudah diambil pengusaha sejak 1 April silam, sehingga buruh borongan dan harian tidaklagi diperbolehkanmasuk pabrik. Cuma buruh bulanan ya.ng masih absen dan diperbolehkan masuk pabrik,

Tiga harikemudian,28 April, para wakil buruh kembali lagi ke Depnaker menanyakan perkembangan penanganan masalah yang diambilalih Munajab.

Mulamula pengaduan mereka d i t o l a k . Alasannya, Kanwil Depnaker bel u m memperoleh su rat Iimpahan dari Depnaker Surabaya. Tetapi,

sesudah para wakil buruh mendesak, makaiamenyarankanparawakilburuh menemuiSumartoyo dariP4D. Mereka pun menjelaskan nya ke Sumartoyo. Orang ini kemu dian menghubungi Depnaker Surabaya melalui telpon.

Setelah itu, ia mengatakan, "Masa la h di pabrik sudah a d a yang menanganidari Koramil dan Depnaker Surabaya. Sedangkan Kanwil, tidak bisa datang ke sana".

5esudah didesak, Sumartoyo memerintahkan Isti Darmawan dan Sudarto datang ke peru sahaan. Kedatangan Kanwilini, begitu catatan Sumartoyo, cuma penjajagan.

30 April, buruh tetap datang ke pabrik. Sedangkan pengusaha menghubungi beberapa pihak, yakni wartawan dan puluhan ararat keamanan dari Polsek dan Koramil. Menghadapi hal itu, para buruh menanyakan nama rara ararat keamanan yang datang. Tapi, mereka enggan memberitahu.

Seorang petugas Koramil menyampaikan bahwa sejak hari itu para buruh dilarangmengadakan kegiatan. Dilain pihak, Kepala Produksi, Suhardi berjanji mengadakan perundingan dengan buruh esok harinya. Apabila pengusaha tidak datang, tambah Suhardi, maka yang memanggilnya Koramil.

1 Mei 1992, perundingan berlangsung di rl.1ang meeting perusahaan. Perundingan itu dihadi.ri oleh:

.:. 15 wakil buruh dan beberapa buruh yang ke pabrik hari itu

.:. Sjamsu Liman, Suhardi dan Sarli sebagai wakil pengusaha

•:. Ish Darmawan dan Sudarto .sebagai wakil Kanwil Depnaker

.:. Munajab dan Sjamsudin sebagai wakil Depnaker Surabaya

.:. Darman dan Budi Waluyo dari Koramil Rungkut

.:. Dua orang berpakaian preman dari sekuriti intel (?) dan mengaku bernama Sulkan dan Kristanto (?) Proses persidangan cukup alot.

Para wakil buruh menjelaskan permintaan mereka hasil tertulis kesepakatan

bersama tang gal 17 Maret 1992 yang berkalikali ditanyakan ke KaDepnaker Surabaya, tetap i hasilnya nihil. Pengusaha pun ingkar janji.

Pihak Depnaker tidak menanggapi sam a sekali. Mereka m alah mengarahkan para wakil buruh ke persoalan PHK. Pihak Depnaker Surabaya membacakan Pasal 13 Permenaker No. 04/ 1986. Ismya:

(i) Selama ijin Pemutusan Hubungan Kerja belum diberikan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P-4 D) atau P4 Pusat, dan apabila d ia dakan tindakan skorsing maka pekerja berhak mendapatkan upah serendah-reridahnya 50%, dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(i.i) Selama masa skorsi.ng belum ada putusan P4 Daerah/Pusat, pekerja tidak mendapatkan upah.

Para wakil buruh tetap tidak mau membicarakan masalah PHK. Yang disampaikan wakil buruh bukanlah masalah PHK, melainkan pelaksanaan Upah Minimum sesuai SK Menaker yang baru. Apalagi dalam Kesepakatan Bersama tanggal17 Maret, pcngusaha juga menyatakan kesanggupannya . Kenyataannya buruh tidak dibayar sejak 1 April. Artinya, pengusaha mengingkari Kesepakatan tanggal 27 Maret.

Syamsu din dari Dcpna ker Surabaya, menggiring para wakil buruh ke m asalah PHK, seperti istilah skorsing, dirumahkan, Putusan P4P dan lain sebagainya. Para wakil buruh tetap pada pendiriannya dan menegaskan bahwa pengusaha - begitu keterangan pengusaha dan Depnaker - sudah mengajukan surat penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Menaker. Seharusnya, begitu penegasan mereka, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan SK Menaker. Akan tetapi, kenyataannya tidak begitu. Malah, sejak "1 April mereka tidak dibayar.

Salah seorang yang mengaku dari sekuriti (?) ikut bicara, la mendesak sidang selesai hart itu juga. Kalau tertunda, harus ada ijin Danrem, Menanggapi desakan itu, para wakil buruhtidakkeberatan. "Kalau memang harus ijin Danrem, maka kami akan .minta ijin!", tukas mereka.

Selanjutnya pihak sekuriti, Depnaker dan pengusaha berembuk sendiri. Sesudah itu, Munajab dari Depnaker Sura bay a menegaskan bahwa perundingan akan dilanjutkan sekali lagi, dan harus sudah selesai. "Besok harus su dah ada kep utusan "ya" atau "tidak". Kalau masihngambang, pihak sekuriti tidak akan mengijin.kan sidang Iagi", tambah Munajab.

Spontan para wakil buruh menanggapi. "Katanya bolehsidang kalau ijin Danrem, mengapa sekarang kok malah tidak boleh?", tanya buruh, Perundingan hari itu selesai tanpa hasil yang diminta para wakil buruh.

Perundingan dilanju tkan esok harinya, 2 Mei, di ruang meeting perusahaan. Pesertanya tetap, kecuali buruh yang bukan perwakilan.

sendiri dengan Oepnaker. Setelah itu, sidang dilanjutkan dan pengusaha menawarkan beberapa usulan.

Jalannya sidang alot juga. Para buruh masih bersaikukuh dengan pendiriannya. Begitupun pengusaha. Sidang diskrors. Pengusaha berunding

Akhimya para wakil buruh menyetujui usulan pengusaha dan hasil kesepakatan itu diketik Isti Darmawan dari Kanwil Oepnaker [atim. Ada pun isinya, sebagai berikut:

HASILKESEPAKATAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN KARYAWAN PT SDE PADA TANGGAL 2 MEI 1992

Pihak Pertama (pengusaha) dengan pihak kedua (pekerja) dalam musyawarah tersebut dicapai kata sepakat sebagai berikut:

Selama buruh tidak dipekerjakan mendapatuang tunggu sebagai berikut:

a) Untuk buruh harian 50% per hari dari upah yang biasa diterima

b) Untuk buruh borongan sebesar 50% per hari dari upah minimum yang berlaku(Rp 2.250)

c) Untuk bulan April tanggal 1-5 buruh dibayar penuh

d) Untukpoint Adan Bberlaku mulai tanggal6 April 1992

Pihak Pertama pihak Kedua (Pengusaha) (Pekerja)

Konsep kesepakatan kemudian dibacakan, tetapi Sudarto dari Kanwil Depnaker mempersoalkan kalimat, " ... Selama buruli tidak dipekerjakan mendapat uang iunggu sebagai berikut" .

Menurut Sudarto, seharusnya ada tambahan kata, " ...menllnggll putusan P4 Pusat".

Para wakil buruh tetap pada pendiriannya bahwa persoalan yang diperbmcangkan tidak berhu bungan dengan .PHK. .UntukPHK lantaran terns menerus bangkrut, sikap buruh jelas: mereka minta bukti putusan pengadilan!

Sudarto minta berunding sendiri dengan pengusaha. Konsep kesepakatan tersebut tidak jadi ditandatangi, Sidang pun dipending. Perundingan berakhir pk. 17:00 WIB. " .:

. Dalam MUlggu Kedua bulan Mei, para buruh melihat sejumlah barangbarang milik PT SOE dipindahkan ke beberapa perusahaan lain, di antaranya:

absensi)

2. 2 set meja cutting

3. Mesin Cutting'

Palu Godam Putusan P4P !

Sejak sidang terakhir, 2 Mei, yang dipending itu, para buruh menunggu keputusan sfd ang lanju ta n yang membicarakan masalah pembayaran upah para buruh yang tidak dipekerjakan.

.:•. Barangb a r a n g dipindahkan (dijual?) ke PT Mikatasa . Agung ]l . Rungkut Industri I I / 2 Surabaya, antara lain:

22 Mei 1992, perawakil buruh

kursi lipat merk Elephant

'2. 1 Mobil Daihatsu Zebra No L3170-AU

'3. 1 Sepeda Motor Astrea No L4004-CP

4. 3 Unit perangkat Computer •:. 'Barang-Barang dipindahkan (dijual?) ke PT Citra Indo Gramatra Industry, J1. Kedung Cowek No 300 Surabaya, antara lain:

1. Mesin Check Clock (untuk

menerima surat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pusat. Isisnya, keputusan m enge nai P H K m a s s a l t e r ha da p s e l u r u h buruh PT

SOB. Putusan itu tidak berbada jauh dengan surat anjuran Pegawai Oepnaker Surabaya yang mereka terima pada tang gal 24 Maret 1992. Inti keputusan P4P ttu, mengijinkan pengusaha PT SDE untuk mem-PHK seluruh pekerjanya sejak31 Maret 1992.

Keprihatinan mereka semakin diperparah dengan surat pengusaha tertanggal 27 Mei 1992. Suratyang .rnereka teruna tanggal 28 Mei itu menjelaskan bahwa pengusaha akan membayar pesangon buruh mulai tanggal1 [unisid 13 [uni 1992. Setelah tanggalitu, pembayaranpesangon akan dilimpahkan pengusaha ke Pengadilan Negeri Surabaya berupa konsinyasi,

Menanggapisurat kilat khusus itu, para buruh kecewa. Mereka merasa dipaksa m erier im a PHK. Untung, semangat mencari keadilan mereka tidak pudar.

Karena itulah, mereka mcngadukannasibnyakeSenatMahasiswa Unair sebagaimana yang diuraikan di muka.

Para Mahasiswa kemudian membentuk Tim Pembela Perburuhan yang berusaha membantu kasus PHK massal PTSDE. Namun, dalam perkembangan berikutnya, Tim ini tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan struktural mereka sehingga pada 14-20 [uni para buruh PT SDE berangkat ke Jakarta untuk menemui Menaker, Menpan dan DPR. Dalam sural ya.ng ditandatangani sembilan orang wakil buruh itu, selain disertakan kronologi kasus, diadukan juga tentang berbagai kejanggalan PHK massal yang menimpa mereka. Karena itu, mereka meminta Sl.lpaya Menaker, Menpan dan DPR-RI mencabut Keputusan P4P atau membatalkan Keputusan P4P tersebut.

Sayang, mereka gagal menemui Menaker (karena sedang mengiku ti sidang ILO di Jenewa) dan Menpan. Mereka cuma ditemui staff Menteri yang berjanji akan mernbantu. Sedangkan di DPR RI, mereka diterima Soetardjo Soerdjoguritno (anggota Komisi II), Budi Hardjono (pimpinan FPDI) dan Yahya Nasution. Dari sini,

para buruh memperoleh salinan surat FPDIke Menakermengenai peninjauan ulang putusan P4P atas PHK massal para buruh PT SDE.

26 [uni 1992, salahseorang wakil buruh PT SDE memperoleh fotocopy surat Depnaker Kotamadya Surabaya yang ditujukankepada Direktur PTSDE dan pengusaha. Isi surat tersebut, penangguhan pelaksanaan Keputusan P4P dan masalah Konsinyasi.

Empat harikemudian, 30Juni 1992, para wakil buruh mendatangi lagi Senat Mahasiswa Unair untuk menyampaikan informasi yang telah mereka tempuh selama dijakarta dan sekaligus menanyakan tindak lanjut yang akan diambil Senat Mahasiswa Unair. Ikut hadir juga dalam pertemuan tersebut beberapa mahasiswa dari ITS, Unibraw dan Ubaya. Pada saat itulah, terbetik keinginan beberapa aktivis mahasiswa Surabaya untuk membentuk KSBI (Kesetiakawanan Sosial Untuk Buruh Indonesia) sebagai reaksi spontan atas nasib yang menimpa buruh PT SDE yang di-PHK secara sepihak. Sebagai ekspresi keprihatinan, KSBI berusaha memberikan dukungan moral atas upaya yang dilakukan para buruh dalam mem perjuangkan nasib m ereka.

Untuk itu, KSBImengirimkan surat ke Presiden untuk meninjau ulang atau membatalkan Keputusan P4P yang mengesahkan PHK massal buruh PT SDE tersebut. Alasannya, hanya Presiden yang paling bisa diharapkan melakukan peninjauan ulang kasus tersebut, sesudah Keputusan P4P dikeluarkan.

Surat yang ditandatangani 242 mahasiswa, intelektual, akademisi dan tokoh LSM tersebut dimaksudkan untukmeminta Presiden meninjau ulang keputusan Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (KP4P)No. 353/274/18-3/XIII/ PHK/4-92 mengenai PHK 248 buruh PT SDE. Alasannya, ada manipulasi fakta dalam keputusanPHK itu. Dikatakan, sebagai misa l, dalam keputusan itu bahwa para buruhsetuju di PHK. Padahal, sebagaimana pengakuan buruh sendiri, mereka sama sekali tidak pernah setuju dengan PHKmassal itu. Ketidaksetujuan mereka, sebagaimana diuraikan di muka, karena PT SDE tidak bisa membuktikan kepaihtannya melalui audit akuntan publik atau melalui keputusan pengadilan.

Lebihjauh lagi, KSBIberpendapat bahwa besar kemungkinan keputusan KP4Pitu "aspal". lni disebabkan, ada perbedaan nomor kode pos antara kop surat KP4Pdengan salinan keputusannya.Pada kop suratkepaniteraan tertera No 12700,sedangkan salinannya 12790. Kedua, dalam salinan keputusan P4P dinyatakan bahwa Kepaniteraan menerima surat Kakandepnaker Surabaya tanggal 20 Mei 1992. Tetapi, pada tanggal yang sama P4P telah rnengeluarkan keputusan rnengenai perkara PHK tersebut. Berarti, keputusan itu dibuattanpa proseduryang semestinya, Ketiga, ada perbedaan nomor telepon antara kop surat keparuteraan dengan salinan keputusan PHK. Pada yang pertama tertulis512134-515733pesawat 725, sedangkan yang kedua tertulis 512134- 512864.

Sayang,sampai suara lapanganini dituliskan, [awaban yang diharapkan belum tibajua, Dilain pihak, para buruh juga berusaha menggugat keputusan KP4Pitu melalui PITUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) di Jakarta dengan bantuan LBH Jakarta. Mogamoga, Dewi keadilan mau berpihak kepada mereka. Dibarengi perjuangan, tentunya. (TimRedaksi dariKronologi Kasus PT SDE). .

Dinamika Serikat Buruh Indonesia Mutakhir1

Oleh: Arief W. Djati2

Salah satu karakteristik Serikat Buruh (SB)Indonesia mutakhir y:1.ng paling sering disebut para pengarnat adalah wataknya yang 1/a-politis". Dalam arti, perjuanganmereka "hanya" dititikberatkan ke atau di dimensi ekonomi denganmengabaikan dimensi politik. Politik seakan-akan dipandang sebagai dimensi yang terpisah danatau tidakdapatdipadu-kandengandimensi ekonomi. Tidak pelak lagi apabila banyak pengamatmenunjukkan bahwa "buruh" dan "politik" dewasa ini

merupakan dua konsepsi yang di atau terpisahkan satu sama lain,"

Tulisanberikutinihendakmenolak pandangan yang bersifat umum tersebut. Saya justru berpendapat bahwa SB Indonesia tidak dapat lepas dan atau dilepaskan dari dimensi politik, Dimensi politik dan ekonomi merupakan dua hal yang berkait ke1indan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, tulisan berikut juga menunjukkan bahwa dalam iklim SB yang 1/ a-politis" malahan menjarnur kemunculan SB yang boleh disebut "politis" .

Tulisan berikut ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendeskripsikan dinamika SBIndonesia mutakhir secara makro, tidak lebih dari kerangka gans besar bagi agenda kajian lebih lanjut. Menyadari tujuan tersebut, maka saya berusaha sejauhmungkinmenghindari detail persoalan. Namun, apabila tertumbuk kesulitan, saya berusaha mengajukan detail tersebut seminimal

mungkin, terutama untuk menggaris3. Salah satu contoh yang paling representatif bawahi persoalan yang dipandang penting.

SB INDONESIA MUTAKHIR

"Indonesia Mutakhir" dalam sub judul di atas sering dipahami sebagian -besarpengamatmengacu kurun waktu antara 1970 - 1980-an. Meski rentang waktu itu cukup tepat merepresentasikan konsepsi "Indonesia mutakhir", alan tetapi konsepsi tadi tidak cuma mengacu jangka w:aktu yang kalenderiah belaka, yang bersifat temperer dan bergonta-ganti.

"Indonesia mutakhir" mengacu masa baru yang populer dengan sebutan "Orde Baru", menggantikan masa lama yang dikenal sebagai "Orde Lama". Seperti diketahui, pergantian era tadi dibarengiserangkaian peristiwa dahsyat, susulmenyusul danmengubah secara drastis tata kehidupan sosialekonomi-politik -budaya masyarakat dan negara. Aneka peristiwa dahsyat yang susul menyusul itu menunjukkan bahwa transisi Orde Lama ke Orde Baru merupakan klimaks serangkaian konflik antara aneka faksi pentingyang bersemayam pada era Orde Lama.

Dapat dipastikan pula bahwa konflik tersebut adalah konflik kelas berat. Keberatannya sedikit banyak dapat dideteksi paling tidak dari sepuluh peristiwa dahsyat yang mengiringi kelahiran mas a baru itu, yakni kehancuranPKI (Partai Komunis Indonesia) yang kemudian, ini kedua, diikuti dengan pembubaran berbagai organisasi yang berafiliasikepada partai itu, termasuk juga SOBSI (Sentral

Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Serentak dengan itu pula, yang ketiga, tampilnya militer sebagai faksi terpenting dalam suatu tatanan negara baru, yakni Negara Orde Baru (NOB). Keempat, pembantaian massal terhadap ribuan masyarakat (dan aparat Negara Orde Lama (NOL)yang berbau (dan)"komunis" olehrnasyarakat (dan aparat NOB) di berbagai wilayah Indonesia. Kelima,introduksiindustrialisasi melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan investasi dan bantuan asing sebagai motor. Konsekuensinya, ini yang keenam, stabilitas politik dankeamanannasional dijadikan prasyarat mutlak, dengan depolitisasi massa sebagai salah satu contohnya. Ketujuh, masuknya lagi Indonesia sebagai anggota ILO (International Labour Organization) pada awal NOB. Ditambah, ini yang kedelapan, diterapkan strategi pertumbuhan sebagai ujung tombak industrialisasi. Serentak dengan itu semua, maka muncullah "paham" ekonomi sebagai panglima, menggantikaripolitiksebagai panglima. Terakhir, pembentukan FBSI sebagai satu-satunya SBdi Indonesia.

Perlu ditambahkan pula bahwa masa "Indonesia mutakhir" yang saya maksud bukanlah berarti masa awal kemunculan NOB, melainkan lebih merujuk kepada masa sesudah penggabungan beragam SB menjadi satusatunya wadah, yakni FBSI,sampaikini.

Sedangkan pengertian serikat buruh (pekerja)', agaksulit dirumuskan secara memuaskan tetapi terlalu penting diabaikan. Karena itu saya berusaha mengusulkan pengertian yang sesederhana mungkin dengan pijakan realrtas empiris. Sesudah perubahan konsep "buruh" menjadi "karyawan" atau "pekerja'", maka SB berubah menjadi SKIP (SerikatKaryawan/Pekerja). Ia dimengerti sebagai organisasi yang dibentuk secara demokratis dan permanen (tanpa batas waktu)untuk melindungi,membelahak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yakni para pekerja." Definisi sezaman lainnya menyebutkan bahwa SB adalah perserikatan yang didirikan oleh pekerja secara sukarela dan anggotanya terdiri dari hanya kaum pekerja saja, dalam artian ia yang bekerja pada majikan dengan mendapat upah, dan kedudukannya dalamperusahaan adalah paling rendah.?

Definisi di atas jelas berbeda

dengan definisiyang lebih uzur. Disini disebutkanbahwaSBmerupakansuatu organisasi atau gabungan organisasi buruh yang dibentuk secara sukarela olehburuh-buruh diIndonesia, dengan tujuan utama untuk memperbaiki atau mempertahankan kedudukan buruh dalam hubungan kerja."

Menyadari diferensiasi definisi tadi, saya mengusulkan definisi SB9 sebagai suatu perkumpulan atau gabungan organisasi yang dibentuk tidak saja oleh buruh, melainkan juga kelompok lain yang dimaksudkan sebagai wahana melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan para anggota, yakni buruh terutama dalam persoalan ketenegakerjaan. Ketenagakerjaan di sini tidak hanya menyangkut hubungan ketenagakerjaan antara buruh-majikan dalam suatu pabrikan, melainkan juga aturan ketenagakerjaan yang bersifat umum.

Dari definisi di atas, saya mengusulkan dua macam bentuk SBIndonesiamutakhir, yakniSBResmi(SBR)dan SB non-Resmi (SBnR). Usulan ini beranjakdari eksistensiempiris mereka yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dannegara. Mereka semua

11 diakuisebagaisatu-satunyaSBdilndo54 .>

dapatdiamati, disanjung, diratapiatau bahkan dimaki. Sedangkan kriteria dikotominya beranjak darirespon NOB terhadap eksistensi mereka sendiri.

SBR merupakan SB yang secara formal dimaksudkan untuk memperjuangkan dan melindungi hak para buruh dalam hubungan ketenagakerjaanmereka di pabrikan. Tujuanitu berusaha dicapai antara lain melalui serangkaian training dan kursus ataupunlokakarya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya. Dengan peningkatan kemampuan para anggota diharapkan tarafkehidupansosial-ekonomimereka nantinyaakanmeningkatpula.Dengan de'mikian, tujuan utama SBR adalah meningkatkan tara! kehidupan sosialekonomi para anggota.

Iniberarti SBalergi atau tidak mau menyentuh perjuangan buruh yang berdimensi politik. Dimensi ini ditinggalkan barangkali karena pengalaman historis SBR yang dipandang justru "merugikan" tidak saja para anggota, melainkan juga organisasi. "Merugikan" karena dimensi politik menyebabkan SBR (me)-lalai-(kan) peningkatan taraf hidup para anggotanya. Tambahan, SBR hanya (menj-jadi instrumen partai politik yang aktual.

Selain itu pimpinan SBR beranggapan bahwa perjuangan di bidang politik bukanlah karakteristik SBsejati. Karakteristik SBsejati hanya berjuang dalam dimensi sosial ekonomi.

DisebutSBRkarenahanyaSBinilah yang bolehhidup atau dihidupkan dan

nesia oleh aparat NOB. Karena itu' perkembangan dan pertumbuhannya tidakdihalangi. ataupundihambat NOB. Bahkan kalau dipandang perlu justru didukung antara lain melalui aturan perundang-undanganyang ditetapkan aparat NOB. Dengan demikian keberadaan SBRtercantum, disahkan dan dilindungi peraturan perundangan produksi aparat NOB. Konon, SB ini mempunyai 20perwakilan daerah dari 27 propinsi, lebih dari 100 perwakilan cabang kabupaten dan lebih dari 1.000 unit kerja di pabrikan atau perkebunan."

SBR mengaku independen terhadap berbagaikekuatan politik aktual. lndependensinya antara lain mereka tunjukkan dengankeuangan organisasi yang ditarik dari iuran anggota. Selain itu, perjuangan mereka secara formal cuma ditekankan pada dimensi sosialekonomi. Secara formal pula, mereka enggan dan tidak mau terlibat dalam problematika politik. Tambahan, secara formal mereka tidak bernaung kepada salah satu kekuatan politik aktual.

Struktur organisasinya tersusun rapi, berbentuk piramidal. Tersusun mulai dari tingkat lokal, regional dan nasional. Di tingkat lokal terdapat pimpinan UK (Unit Kerja), sedangkan regional ada DPe (Dewan Pimpinan Cabang) dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan tingkat nasional terdapat DPP (Dewan Pimpinan Pusat).

SBR merupakan SB yang paling populer. Popularitasnya itu tidak saja karena mereka sering dipublikasikan media massa, melainkan juga dikajipara mahasiswa tingkat sarjana, pasca sarjana ataupun kandidat doktor untuk penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi, Pun, mereka kerap ja di perbincangan dan bahan wacana seharihari.

Perlu ditambahkan pula, SBR merupakan SB y<Utg paling /I znesra" berhubungan dengan aparat NOB. "Kemesraan" mereka antara lain bisa dilihat dati kehadiran aparat NOB dalam setiap acara resmi SBR,semisal Munas (musyawarah Nasional) ataupun Muspim (MusyawarahPimpinan). Selain itu, bisa pula disimak dari hubungan personal antara pimpinan puncak SBRdengan aparat NOB. Yang paling kentara, SBR merupakan pendukung penuh program yang dilontarkan aparat NOB, khususnya program pembangunan. Contoh SBR adalah SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)."

Kedua,SBnR. BerbedadenganSBR, tujuan SBnRtidak hanya berhenti pada upaya meningkatkan tarat kehidupan sosial ekanomi para anggotanya, melainkan juga meningkatkan kesadaran politik para anggotanya. Kesadaran politik para buruh itu antara lain diharapkan dapat memperbesar kekuatan masyarakat terhadap dominasi negara sehingga dimungkinkan

terjadinya demokratisasi. Selain itu, memperjuangkan garis politik yang sudah ditentukan salah satu anggota SBnR. Lainnya, untuk mendukung kemenangan partai politik tertentu yang menjadi afiliasi salah satu jenis SBnR.

SBjenis ini disebut SBnRkarena ia belum/ tidak dan tidak mau diakui secara resmi sebagai SB - dan bahkan ada yang dilarang hidup di bumi Indonesia - olehaparatNOB. Belum/tidak diakui atau bahkan dilarangnya SBnR ini disebabkan eksistensinya bertentangan dengan politik perburuhan NOByanghanyamengakuisatuwadah bagi para buruh di Indonesia. Karena itu, meskipun mereka mempunyai aktivitas yang tidak berbeda jauh dengan SBR,eksistensi SBnRdihambat, dihalang-halangi dan bahkan dilarang. Kalau perlu ditumpas. Ada juga SBnR yang tidak bolehhidup dan dihidupkan di Indonesia ini.

Secara kasaran, struktur keorganisasian SBnR tidak berbeda jauh dengan SBR. SBnR mempunyai organisasi di tingkat lokal, regional dan nasional. Di tingkat lokal ada UK, serta OPC dan OPO di tingkat regional. Sedangkan OPPnya ada di tingkat nasional.

SBnR pada dasarnya merupakan SB yang tidak dekat dengan aparat NOB. Bisa dipahami. Selain kehadiran mereka jelas-jelas merupakan "pemberontakan" terhadap politik perburuhanNOB,sebagianbesareksponen SBnR merupakan individu-individu yang bisa disebut "oposan" NOB. Bahkan, tidak jarang mereka merupakan "musuh" NOB. Atau, paling sedikit bersifatkritis terhadap berbagai macam politik perburuhan NOB.

Dipandang dari eksistensinya, SBnR terdiri dari tiga jenis, yakni (i) Serikat Buruh Terlarang (SBT); (ii) Serikat Buruh tandingan (SBt); (ill) Serikat Buruh Liar (SBL).

(i). SBT merupakan SB yang dimaksudkan untuk melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentinganpara buruh tidaksaja dipabrikan, melainkan juga di dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Kalau SBR menghambat dan meminimalisir partisipasi politik buruh, maka SBT justru mendorong dan bahkan tidak segan-segan memobilisasikan partisipasi para buruh. Dengan demikian, selain bertujuan perjuangan sosial ekonomi, SBTjuga berdimensi politik.

DisebutTerlarangkarenaSBTtidak boleh hidup dan dihidupkan di bumi Indonesia oleh aparat NOB. Hal ini disebabkan eksistensinya dipandang aparat NOB "membahayakan" atau bahkan "merongrong" tata ekonomipolitik-budaya aktual yang dominan.

Pada dasamya, SBTtidak berbeda jauh dengan SBR.Pada masa jayanya, SBT juga mempunyai struktur organisasi yang tersebar mulai tingkat lokalsampainasional. Mempunyai program kerja yang jelas dan baku. Selain itu, SBTjuga mempunyai massa yang berjumlah besar. Barangkalitidak kalah dengan jumlah massa SBRsekarang.

Yangberbeda, barangkalisifatnya. Kalau SBRberwatak "a-politis", maka SBnRjustru bersifat "politis". Dengan begitu, kalau yang pertama berusaha meminimalisir partisipasi aktif buruh

dalam persoalan "politik", maka yang kedua justru memobilisasikan partisipasi politikmereka. Denganmobilisasi partisipasi politik itu diharapkan partai politik tertentu akan dapat tampil sebagai pemenang dalam suatu kompetisi politik. Atau, paling tidak, partisipasi politik para buruh itu akan mewarnai "revolusi yang belum selesai". Ada juga SBT yang beranggapan bahwa peningkatan kesadaran para buruh itu nantinya akan menggiring transformasi ke arah masyarakat yang egalitarian sebagaimana ideologi yang mereka peluk.

Perbedaanlainnya, kalauSBRtidak (mengaku) bemaung pada salah satu kekuatan politik aktual, maka SBT justru berafiliasi kepada kekuatan politik. Implikasinya, yang satu dipandangindependen,sedangkanyang kedua dianggap instrumen partai politik. Salah satu contoh SBTtersebut adalahSOBSI(SentralOrganisasi Buruh Seluruh Indonesia),

(ii). SBt merup akan SB yang dimaksudkan untuk melindungi dan menyalurkan hak dankepentingan para buruh yang dipandang gagal/tidak mampu diperjuangkan SBR.Kegagalan/ketidakmampuan SBR tersebut disebabkan kerentanan yang inheren dalam tubuh SBR sendiri. Tidak saja dari pengaruh NOB, melainkan juga pengusaha. Dengan demikian, keberadaan SBt dimaksudkan untuk mengganti/ menambal cacat yang diidap SBR. Selain itu, SBt juga dimaksudkan untukmenyadarkan hak politik para buruh Indonesia.

Disebut tandingan Iantaran SBt merupakan satu-satunya jenis SByang berani secara terbuka dan terangterangan mengaku dirinya sebagai SB di tengah fklim sosial-politik-budaya yang sama sekali tidak mendukung. Iklim produksi dan reproduksi NOB tersebut adalah politikperburuhan yang hanya mengakui SBR sebagai satusatunya SB di Indonesia. Dengan demikian, SBtmerupakansatu-satunya SB yang berani dan terang-terangan "menantang" pohtfk perburuhanresmi produksi dan reproduksi NOB.

Meski "menantang" politik perburuhan NOB, SBt dibiarkan, tidak dilarang, dibubarkan ataupun dibekukan secara hukum oleh aparat NOB. SBt boleh dikatakan "bebas" beraktivitas meskipun tidak diakui NOB sebagai SBresmi. Ini bukan berarti SBt bebas mutlak dalam melakukan aktivitas. Bagaimanapun juga aktivitas SB ini dihambat dan sedikit banyak dihalang-halangi dengan berbagai peraturan oleh aparat NOB. Para eksponennya sering diawasi, diamatamati ataupun "dimintai keterangan" oleh aparat NOB. Barangkali hal ini disebabkan aparat NOB sedikit banyak mencurigai keberadaan SBt sebagai ancaman potensial yang akan mengganggu jalannya stabilitas politik dan keamanan NOB.

Struktur keorganisasiannya pun tidak berbeda jauh dengan SBR yang mempunyai pengurus di tingkat lokal, regional dan nasional. Basis organisasinya tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Aktivitas dan jadual kerjanya sudah dipatok secara baku dalam program kerja organisasi.

SBtsempat menjadi perbincangan ramai lantaran berbagai aktivitasnya yang dipandang kontroversial. SBt tidak jarang mempertanyakan atau paling tidak bersifat kritis terhadap kebijakan perburuhan produk aparat NOB.Apalagi, untukmemperjuangkan pendapatnya tersebut, para eksponen SBttidakalergiberdemonstrasi ataupun menyampaikan tuntutannya secara terbuka ke DPR(D). Salah satu contoh SBt adalah SBM-SK (Serikat Buruh Merdeka-Setia Kawan).

[iii].SBLmerupakanSB yang yang dimaksudkan untuk "menandingi" dan menambal cacat yang inheren dalam tubuh SBR. Selain itu, sebagian besar perjuangan SBLbersifat politis. Dalam arti berusaha memperkuat kesadaran para buruh akan berbagai hak mereka sebagai buruh dan warga negara NOB sehingga diharapkan para buruh itu nantinya akan dapat membantu menciptakan ik1im yang kondusif bagi transformasi sosial politik ke arah yang lebih demokratis, adil dan egalitarian.

SBjenis ini disebut "liar" karena SBL tidak (belum) berusaha memperoleh pengakuan hukum atas eksistensinya sebagai SB.Yang terpenting berbeda dengan SBR dan SBnr jenis lainnya, organisasi SBL tidak terstruktur secara rapi, Tidak ada pimpinan dan keanggotaannya pun tidak di/terdata. Eksponennya biasanya adalah aktivis perburuhan dan pemerhati persoalan perburuhan dan para buruh yang menghadapi persoalan perburuhan.

. Aktivitasnya pun cenderung

diarahkan untuk memecahkan berba57 gaiproblematikakQngkrityangdialami paraburuh di pabrikan sehingga aktivitas SELbisa diibaratkan sebagai dokter dengan pasiennya. Darisini pula, hubungan keorganisasian, kalau boleh disebut begitu, disusun dan diformulasikan secara demokratis. Rapat keanggotaannya biasanya tidak ditentukan secara baku. Karan saja mereka bisa bertemu dan bersamasama membahas persoalan yang dihadapi para buruh.

Selain itu, SBL juga tidak mempunyai program kerja yang dipatokkan secara baku dan eksplisit. Yangmereka kerjakan selama ini beranjak dari problematika yang muncul dari realitaslapangan, Kadang kala,mereka juga bersifat kritis terhadap kebijakan perburuhanproduksiaparatNOByang dipandangmenghambat aktivitas para buruh.

Pada dasarnya, SBL merupakan "tandingan" SBR juga. Namun, berbeda dengan SBt, SBL tidak (belum) berani/tidak mau atau merasa tidak perlu mengaku secara terang-terangan sebagai SB. Malahan mereka beranggapan bahwa aktivitas mereka selama ini bukanlah aktivitas SB, melainkan manifestasi keprihatinan para eksponennya terhadap nasib para buruh semasa NaB. Dengan begitu, meski tidak diakui secara eksplisit, "diam-diam" SBL merupakan "tandingan" SBRjuga ..

Berbeda dengan SBTyang secara langsung bemaung ke partai palitik, makaSBLbiasanyabemaungdibawah suatu L(P)SM (Lembaga (Pengembangan) Swadaya Masya-rakat), NGOI

I(Non Gooemmeni OrganizationjImiividu) ataupun AGO/I (Anti Government OrganizationjIndividu). Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan karakteristik politik kedua SB.Kalau yang pertama dimaksudkan untuk memabilisasikan partisipasi politik para buruh untuk mendukung partai palitik tertentu dalam kampetisi palitik, maka yang kedua justru berusaha menyadarkan para buruh akan hak politik mereka yang ter/dihambat semasa NOB. Contoh SBjenis ini adalah SIS-BIKUM (Saluran Informasi Sosial dan Bimbingan Hukum) di Tangerang.

Lalu, bagaimanakah kita memahami kemunculan aneka ragam SB tadi? Untuk memahami konteks pembentukan beragam SBtadi, ada baiknya saya menguraikan selintas implikasi industrialisasisemasa NaB. Industrialisasi mela1ui pembangunan ekonomi tersebut merupakan industrialisasi yang bersifat assisted development, yang bertumpu pada bantuan dan investasiasing. Implikasinya, stabilitas dan keamanan nasional merupakan prasyarat mutlak untuk mensukseskan pembangunan ekonomi. Selain itu, untuk menarik minat investor asing, di samping diciptakan berbagaiiklim yang kondusifbagi penanaman modal asing, juga diformulasikan suatu angkatan kerjayangmurah danpatuh, tidaknekoneko. Begitupun dengan SB-nya.

SBdireformulasikanmenjadi suatu organisasi yang rapuh dan rawan terhadap intervensi Negara (dan pengusaha) sehingga dinamika buruh dan serikat buruh Indonesia dapat

dikontrol, Kontrol tersebut menyebabI\OCLl01/93 kan 5Bgagal/ tidakmampu melindungi dan memperjuangkan hak maupun kepentingan para anggotanya seoptimal mungkin. NOB kemudian menempatkan SB tersebut dalam suatu pola hubungan ketenagakerjaan yang seakan-akan "serasi, selaras dan seimbang" antara buruh di satu pihak dengan pengusaha di pihak lain.

.Akan tetapi kerangka grand-design NOB tersebut direspon secara kreatif olch masyarakal kira-kira tiga dasawarsa kemudian. Antara lain hal ini bisa kita amati dalam persoalan perburuhan. Responkreatifmasyarakat yang termanifestasi melalui pendirian beragam SBtadi sedikit banyak berhasil meminimalisir dampak negatif politik perburuhan NOB. Buruh dan terutama 5BnR tidak segan-segan melancarkan berbagai aksi untuk memperjuangkan ataupun melindungi hak dan kepentingan mereka yang dihambat oleh aparat NOB antara lain melalui peraturan perundangan mereka.

Dengan mengamati stimulus NOB berikut respon masyarakat dalam persoalan perburuhan selam a tiga dasawarsa tersebut, maka kita akan dapat mendeskripsikan bagaimana respon 5B Indonesia selama ini. Respon tersebut merupakan salah satu bentuk dinamika 5B Indonesia mutakhir. Namun demikian, dinamika 5B Indonesia mutakhir bukan hanya dinamika yang disulut dari "luar" tubuh 5B, melainkan juga yang dipercikkan dari "dalam" 5B. Salah satu hal yang dipercikkan dari "dalam" tubuh 5B adalah orientasi politis masing-masing 5B.

Orientasi politis ini perlu dikemukakan karena dengan mengungkapkan aneka ragam orientasi politis masing-masing 5B, maka kita akan dapat mengetahui pergeseran. persinggungan dan bahkan pertentangan beragam 5B yang nantinya turut melahirkan gejolak di "dalam" tubuh 5B di Indonesia. Dengan demikian, secara kasaran dinamika 5B Indonesia mutakhir dapatlah dipilah menjadi dinamika yang berasal dari "luar" dan dari"dalam" tubuhmasing-masing5B. Yang pertama bisa disebut politik 5B, sedangkan yang kedua 5B berpolitik.

Jadi, politik 5B merupakan dinamika perburuhan yang didorong dari stimulus "luar" 5B berikut respon masing-masing 5B. Stimulus dari luar itu tidak hanya berasal dari (aparat) NOB, melainkan juga yang berasal dari 5B jenis satu ke 5B lainnya. Selain itu, muncul juga dari individu atau kelompok yang bisa saja berasal dari salah satu jenis SB ataupun antar 5B.

Sedangkan5B berpolitik, dinamika perburuhannya didorong dari "dalam" tubuh masing-masing 5B. "Dalam" di sini difahamisebagai visi, arah ataupun orientasi yang biasanya inheren dalam suatu organisasi yang dalam tulisan ini hanya ditekankan pada orientasi politisnya saja,

POLITIK SB

Dalam kaitan pertama, pola hubungan perburuhan tersebut tidak cuma memproduksikan dan me-reproduksikan 5B yang patuh, melainkan memunculkan beragam bentuk5B yang paling sedikit bersifat kritis terhadap kerangka pola hubungan tersebut. Kekritisan tersebut antara lain terungkap dengan penolakan, kecaman atau bahkan tantangan langsung terhadap kebijakan resmi NOB di atas. Dengan demikian, politikSB Indonesia mutakhir diwarnaidengan kemunculan beragam jenis SB.

Selama hampir tiga dasawarsa ini NOBrelatifberhasilmenegakkan politik perburuhannya yang hanya mengakui satu SBdi Indonesia. Keberhasilannya tidak dapat dilepaskan darirepresivitas rejim ini terhadap (si)-apa pun yang berusaha menentang kebijakan resmi yang ditetapkan NOB, khususnya kebijakan perburuhan. Represivitas tersebut antara lain diaktualisasikan melalui peraturan perundangan dan penciptaanideologi yang ketat dan baku sehingga gejolak perburuhan dapat dieliminir seminimal mungkin. Selain itu, ditegakkan pula mekanisme koersi yang dimaksudkan untuk membungkam (si)-apa saja yang berusaha menentang kebijakan tersebut.

RepresivitasrejimNOByang aktual selama hampir tiga dasawarsa tersebut takpelaklagimenyebabkanmasyarakat (terpaksa) menerima politik perburuhan yang di produksikan dan direproduksikan NOB. Kalaupun menentang, penentangan masyarakat tadi dilangsungkan secara diam-diam antara lain dengan membentuk SBL.

Tantangan langsung dan terbuka mulai dilancarkan pada tahun 1990-an, tepatnya 20 September 1990, yakni ketika berdirinya SBM-SK. Pendirian

SBM-SK ini sempat memancing kon60

troversi tidak saja antara eksponen SBM-SK dengan pimpinan SPSI dan aparat utama NOB,melainkanjuga dati kalangan aparat NOB sendiri. Kontroversi itu disebabkan ada pihak yang setuju, paling tidak simpati, dan ada pihak yang tidak setuju.

Yang setuju, tentu saja pimpinan SBM-SKsendiri. Mereka berpendapat bahwa pendirian organisasi ini selaras dengan aturan hak asasi manusia dan aturan UUD yang berlaku di Indonesia. Aturan hak asasi manusia itu termaktub dalam pasal 23 Pemyataan Hak AsasiManusia yang menjamin hak untuk bekerja, memilih pekerjaan dan membentuk SB.Tercantum juga dalam pasal 8 International Covenent On Economic and Cultural Right. Sedangkan aturan UUD-nya, terdapat dalam pasal 28UUD1945yangmenjamin kebebasan berorganisasi warga negara Indonesia."

Penolakan kehadiran SBM-SK antara lain muncul dati aparat SPSI. Penolakan mereka didasarkan anggapan bahwa SBM-SK tidak/belum mempunyai pijakan hukum. Hal ini disebabkan NOB hanya mengakui kehadiran satu SBdi Indonesia. Selain itu, kehadiran SBM-SK dipandang menyalahi Deklarasi Serikat Pekerja 1973 dan UU No 5/1985 mengenai organisasi kemasyarakatan.

Penolakan juga datang dari aparat utama NOB yang menganggap kehadiran SBM-SKsebagai upaya mengganggu stabilitas dan keamanan pohtik nasional. Salah satu aparat utama NOB yang menolak adalah Menko-Polkam . Sudomo. Dalam pernyataan yang dipublikasikan berbagai media massa, dengan keras Sudomo mengancam:

" ...Mereka (SBM-SK) bolen berdiri, tetapi sekali mereka melanggar hukum, akan saya sikat mereka! Pemerintah scbenarnya hanya mengakuisaiu serikai buruh, scbagai satu-satunya organisasi buruh. Harus uianti-toanti akan bahayanya bila buruh dipoliiisir ..." Y

Selain penolakan, ada juga suara simpatik kehadiran SBM-SK. Suara simpatik tersebut kelihatan jelas dati pendapat mantan pimpinan SPSI,Agus Sudono. Dia berusaha bersikap netral terhadap kehadiranSBM-SK. Katanya:

" ... Mendirikan organisasi yang asasnya demokrasi di Indonesia boleh saja dan dijamin undang-undang ...sebaiknya aniara SPSI dan SBM-SK bertemu dan mengadakan rekonsiliasi ... saya tidak mendukung dan juga tidak menolak bcrdiritr[aserikat buruhbaru terscout ... ".14

Kendati kontroversi tersebut mencuat ke permukaan karena dipublikasikansecaragencar,aparatNOB temyata tidakmelarang, membubarkan atau bahkan menindak secara hukum SBM-SK. Begitupun sesudah kemunculan SBt lainnya, seperti: SBBT (Serikat Buruh BebasTransportasi) dan

SBSI(Serikat Buruh Sejahfera Indonesia). Dengan sepinya respon ataupun tanggapan aparat NOB, kontroversi tersebut akhirnya menguap tanpa bekas. SBM-SKdan SBtlainnya seolaholah "dibtarkan" hidup dan beraktivitas, tidak dibubarkan maupun diajukan ke pengadilan, tetapi ia tidak diakui keberadaannya olehaparat NOB. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa kemunculan SBt berhasil "membongkar" politik perburuhan produksi dan reproduksi NOB yang sudah bertahan hampir tiga dasawarsa.

PolitikSBIndonesiaselaindiwamai kemunculan beragam SB, secara struktural juga dirajut dengan pertentangan antar dan dalam masingmasing SB. Pertentangan antar SB biasanya menyangkut problematika di sekilarperburuhan,sepem:hakmogok. intervensi militer dalam pemogokan, hak berserikat ataupun persoalan yang cukup mendasar lainnya. Sedangkan pertentangan dalam SB lebih sering dipicu masalah pribadi eksponen masing-masing SB. Dalam kuantitas yang minim, muncul juga pertentangan karena persoalan yang (cukup) mendasar.

Pertentangan yang antara lain bisa diungkapkan dalam berbagai pendapat, pernyataan, tulisan, petisi, statemen, selebaran ataupun loblnj-Iobby itu biasanya meluas tidak saja dalam skala, melainkan juga para partisipannya. Dari segi skala, konflik itu tidak jarang meluas sampai ke dunia interriasio nal sehingga persoalan tertentu yang dipertentangkan niscaya disikapi masyarakat internasional secara bersama-sama. Sedangkan dari segi partisipan, konflik itu kerap diikuti para akademisi kampus, khususnya para Indonesianisi (akademisi yarig mengkhususkan did untuk mempelajari persoalan di Indonesia),

Perlu ditambahkan pula bahwa keterlibatan para akadernisi yang biasanya dalam pertentangan antar SB bukanlah berarti mereka bersimpati ataupun bekerjasama dengan salah satu SB. Bukan demikian. Kesamaan pandangan atau pendapat mereka dengan salah satu jenis SB biasanya lebih didasari kerangka analisis dan pendekatan yang diterapkan 'para akademisi tersebut.

Selain meluas, pertentangan di dalam dan antar SB tidak jarang dipublikasikan dengan gencar melalui media massa umum ataupun bulletin dan news-letter intern masing-masing SB. Khusus pertentangan antara SBnR dengan SBR (dan aparat NOB),' publikasi itu dimaksudkan untuk mensosialisasikan persoalan tertentu ke masyarakat luas sehingga secara tidak langsung muncullah /I pressure" ke aparat NOBdari masyarakat luas untuk menanggapi persoalan tersebut. Dengan begitu diharapkan perjuangan SBnR akan berhasil.

Metode lain yang digunakan ?BnR adalah dengan melakukan lobby ke Iembaga internasional, khususnya yang mempunyai hubungan' resmi dengan NOB. Hubungan resmi itu bisa berupa hubungan perd agangan, kreditor ataupurunvestasi.FSelairutu, bisajuga dilakukan lobby ke, berbagai Iembaga non-profit berskala internasional

lainnya yang berkecimpung dalam masalah perburuhan ataupun Hak , Azasi Manusia. Lobby tersebut dimaksudkan untuk 'menekan NOB melaluijalur internasionalsehingga apa yang .diperjuangkan SBnR dapat dicapai.

Namun, tidaksemua pertentangan di dalam dan antar SB tersebut dipublikasikansecara terbuka. Adajuga pertentangan yang berlangsung secara ,diam-diam dan rahasia. Biasanya ini pertentangan internal. Pertentangan internalsering terungkap melalui intrik, selebaran ataupun ,gossip. Yang dipersoalkan biasanya masalah pribadi yang kemudian di/berkaitkan dengan organisasi. Akan tetapi, ada juga pertentangan yang bersifat fundamental yang ter/ dipaksa terungkap secara rahasia dan diam-diam. Pertentangan demikian biasanya terjadi dalam tubuh SBT.

Yang paling menonjol dan sering kali dipublikasikan dewasa ini adalah pertentangan antar SB,khususnya SBR denganSBnR. Pertentangan kedua jenis SBsering teriadi danberbUntu tpanjang. Lazimnya, pertentangan itu dipercikkan oleh persoalan yang cukup fundamental. Salah satu contohnya mengenai hak mogok.

Selama hampir tiga dasawarsa ini, aparatNOB berusahamengeliminir hak mogok buruh Indonesia dengan tidak mencabut berlakunya UU No 7 PRP/

1963 dan UU No 22/1957. UU yang mengatur mengenai Pencegahan Pemogokan dan/ atau Penutupan (lockout) diperusahaan-perusahaan, jawatan dan badan-badan yang dipandang vital itu, diperluas pengertiannya sehingga berlaku pula untuk semua perusahaan. Sement.araUUNo 22/1957 yangmengaturmengenaiPenyelesaiai1 Perselisihan Perburuhan diperluas pula maknanya sehingga pemogokan hampir tidak dimungkinkan. Hal ini disebabkan, sesuai pasal 6 ayat 1 UU itu, diatur prosedur pemogokan ataupun lock-out, di mana masingmasing pihak diwajibkan memberitahukan ke pihak lainnya apabila hendak melakukan pemogokan atau lock-out.

Eliminasihakmogoktersebutjatuh bersebangun dengan konsepsi hubungan ketenagakerjaan yang diformulasikan aparat NOB, yakni HIP (Hubungan Industrial Pancasila). Dalam konsepsi ini, dikemukakan bahwa hubungan buruh dengan pengusaha adalah hubungan yang bersifat partnership (kemitraan), di mana buruh dan majikan merupakan mitra dalam produksi, keuntungan dan dalam tanggungjawab. Maksudnya, buruh berkewajiban meningkatkan produksi terus-menerus demi kemajuan perusahaan; pengusaha berkewajiban membagi keuntungan demi peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Tanggungjawab bersama buruh dan majikan dalam proses produksi itu sekaligus diartikan sebagai tanggungjawab mereka kepada masyarakat, kepentingan negara dan

Tuhan YangMaha Esa.Asas partnership juga diartikan bahwa hubungan buruh dengan majikan bersifat kekeluargaan. Diandaikan kepentingan buruh dengan majikan dalam hubungan kerja tak lagi bersifat kontradiktif. Karena itu satusatunya cara penyelesaian yang dibenarkan dalam setiap perselisihanatau konflik adalah melalui meja perundingan yang disebut musyawarah untuk mufakat. Dalam salah satu azas yang lain, azas mawas diri,menyatakan bahwa buruh dan majikan harus menaati peraturan yang ditetapkan bersama agar tidak timbul konflik. Konsekuensinya, pihak-pihak yang bertikai tak dibenarkan menggunakan sumber dayanya untukmenekan pihak lainnya." Dalam pengertian HIP ini, maka hak mogok tidak diakui.

Kedua UU dan konsepsi HIP tersebut dipertanyakan dan ditolak SBnR melalui pernyataan, petisi ataupun gugatan yang diungkapkanke media massa. Pada intinya, SBnR berpendapat bahwa hak mogok masih dimiliki para buruh Indonesia. Alasannya UU No 7 PRP/1963 hanya melarang pemogokan yang terjadi di berbagai instansi yang dipandang vital. Dengan begitu, pemogokan tidak dilarang di perusahaan yang tidak vital.

Selain itu, SBnRmelakukan lobby ke AFL-CIO (American Federation of Labour-Conggres of Industrial Organization) sehingga organisasi yang disebut terakhir mengirimkan petisi kepada Komisi GSP(Generalized System ofPref erences) pada USTR (United States of Trade Representative) selama 1986,1987, 1988 dan 1991.Petisi itu meminta agar fasilitas ekspor atau GSPyang diberikan AS kepada Indonesia dicabut. Perlu diketahui, GSP adalah pemberian fasilitas, antara lain berupa tarifrendah, dan kemudahan masuknya produk olahan Indonesia ke AS.

Alasannya, AFL-CIOmemandang Indonesia telah melanggar ketentuan pemberian GSP seperti diatur dalam Seksi 502B dan C Undang-Undang PerdaganganAS (TradeAct)tahun 1974 yang kemudian diperbaharui tahun 1984.Di sini dikemukakan bahwa GSP diberikanhanya kepada negara-negara yang memperhatikan hak dasar para buruh seperti hak berserikat, hak melakukan perundingan bersama serta kondisi kerja yang baik, dan upah yang memadai."

Anehnya, petisi AFL-CIO itu dibantah secara resmi tidak saja oleh SBR,khususnya SPSI, melainkan juga aparat NOB. Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum DPP SPSI, Imam Sudarwo, misalnya, menegaskan bahwa pekerja Indonesia masih mempunyai hak mogok, kebebasan berserikat dan hak berunding." Hal yang hampir sama juga dikemukakan Menteri Tenaga Kerja, dalam hal ini Cosmas Batubara."

Pemyataan resmi mereka berdua secara sepintas seakan-akan menggugurkan pandangan yangmenyatakan akan ad anya konflik antara SBnR dengan SBR mengenai hak mogok. Logikanya, dengan penolakan mereka terhadap petisi AFL-CIOberartimereka sependapat dengan SBnRbahwa buruh Indonesia mempunyai hak mogok. Dengan sependapat berarti pula tidak ada pertentangan antara SBR dengan SBnR.Bukan demikian. Menurut saya pemyataan resmi mereka berdua malah memperkaya dimensi konflik antara SBnR dengan SBR (dan aparat NOB). Sebab pernyataan resmi itu justru dikemukakan ketikamem peroleh petisi . AFL-CIO (dan tidak dikemukakan sebelumnya) sehingga ada sementara kesan bahwa hal itu baru ditegaskan jika ada tekanan dunia internasional (dan berarti juga akan diabaikan apabila tidak ada tekanan intemasional!).

Konflik SBRdengan SBnRlainnya yang kemudian juga meluas ke manamana adalah konflik yang berkaitan dengan perubahan istilah "buruh" menjadi "pekerja" atau "karyawan". Perubahan istilah itu berasal dari inisiatifMenteri Tenaga KerjaSudomo. Dalam KongresIIFBSI,November 1985, ia mengkritik istilah "buruh" yang menurutnya mempunyai konotasi "kelompok tertindas yang selalu memberontak" sehingga istilahini tidak tepat dipakai di bumi Indonesia yang mempunyai falsafah Pancasila. Karena itu, Sudomo merig usutkan nama "buruh" diganti menjadi "pekerja" .20 Usulan itu diterima kongres dan digantilah nama "buruh" menjadi "karyawan" .

Pergantian nama ini ditolak mentah-mentah masing-masing SBnR. SB yang paling gigih dan konsisten menolak perubahan nama itu adalah SBT.Penolakan mereka antara lain (dan teru tama) bisa ditel usuri dari sele baran mereka. Kal au mereka memakai selebaran sebagai media menyalurkan aspirasi dan kepentingan SBT, maka hal itu tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan politik yang dimiliki eksponen SBT. Keterbatasan politik yang memustahilkan eksponen SBT mengemukakan pendapat secara terbuka di media massa itu merupakan implikasi logis kehancuran NOL dan kemunculan NOB. Berbagai hak politik para eksponen SBT yang rata-rata disebut ET (Ex-Tapol) itu, dalam alam NOB, dihapuskan sehingga mereka terisolir dalam kehidupan bemegara dan berpolitik, Akibat berikutnya, untuk mengemukakan berbagai penda pat mereka, maka para eksponen SBT "tcrpaksa" memakai selebaran, newsletter ataupun bulletin intern.

Dalam salah satu selebaran yang dikeluarkan para eksponen SBT, dikcmukakan bahwa perubahan nama itu dimaksudkan untuk menumpulkan kekuatan elemen demokratis. Hal ini

disebabkan buruh (dan petani) merupakan elemen vital dalam gerakan demokratis. Dengan pendekatan sosiohistoris, selebaran itu menunjukkan bukti peranan penting buruh (dan petani) dalam gerakan demokratisasi tidak saja di Indonesia, melainkan juga di Eropa Barat." Selebaran lainnya berpendapat bahwa perubahan nama tadi merupakan salah satu usaha NOB menjinakkan buruh dan SB demi keberhasilan pembangunan. Dengan perubahan nama itu diargumentasikan bahwa kesadaran kelas buruh tereliminir dan bahkan lenyap. Hal ini menyebabkan resistensi mereka terhadap NOB semakin melemah."

Penolakan lainnya hadir dari eksponen SBt. Berbeda dengan SBT, para eksponen SBt justru menolaknya secara terbuka dan dipublikasikau secara luas di media massa, Penolakan mereka ini salah satunya terbersit dari nama SB yang mereka san dang. SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), sebagai misal. Dalam bulletin intern mereka, pimpinan SBSI berpendapat bahwa pemakaian nama "buruh" dalam organisasi mereka disebabkan dua hal. Pertama, dalam kenyataannya huruh tetap buruh b aik secara sosiologis, politis clan yuridis. Kedua, konsisten dengan berbagai UU yang masih banyak menyebut "buruh",

KAMUITU DIBELI UNTUK MEMBELARAKYAT! BUKAN DIARAHKAN KE RAKYAT!

HUMOR

bukan "karyawan"."

Konflik antar SB mengenai perubahan nama "buruh" menjadi "karyawan" di atas juga merambah kalangan akademisi, khususnya kalangan Indonesianist, Salah satu tulisan aka demisi itu menyatakan bahwa perubahan nama di atas merupakan salah satu metode NOB untuk meIaku kan represi politik terhadap kelompok yang dipandang potensial melancarkan transformasi masyarakat melalui kcnsepsi. Dengan distorsi konsepsi, diniscayakan potensi transformasi kelompok tersebut akan mandeg."

Salah satu konflik antara SBnR dengan SBR(dan aparat NOB)lainnya adalah mengenai peranan SBnR, khususnya SBL, dalam perselisihan perburuhan. Konflik tersebut terbetik gara-gara SBR (dan aparat NOB) berusaha membatasi dan melarang keterlibatan SBL dalam setiap perselisihan perburuhan. Pembatasan dan pelaranganSBRitu dikemukakan dalam berbagai edaran dan instruksi yang menghimbau para buruh supaya menyelesaikan perselisihan mereka dengan pengusaha secara internal. Dalam artian para buruh dihimbau supaya tidak mengadu atau meminta bantuan hukum kepada pihak di luar SBR,dalam hal ini SPSI.

Sebetulnya, konflik tersebut sudah munculsemenjak eraMenaker Sudomo dan semakin berkembang luas pada masa penggantinya, Cosmas Batubara. Malah Menaker yang disebut terakhir melegalisasikan larangan keterlibatan SBL tersebut melalui Keputusan Menaker No. Kep-630/MEN/1989 mengenai konsultan ketenagakerjaan.

Larangan tersebut tentu saja ditolak para eksponen SBL.Penolakan mereka ini antara lain bisa dideteksi dari berbagai pernyataan, seminar ataupun pendapat yang dituangkan dalam bulletin intern SBL. Yang menarik, salah satu penolakan SBLitu argumentasinya ditarik justru dari ajaran religius. Dikemukakan bahwa membela para buruh (maupun orangorang tercecer dan tertindas lainnya) sebagai bagian dari proses ibadah maupun perwujudan iman.P

Kalaupertentangan antar SBsering dipublikasikan dimedia massa dengan gencar, tidak demikian halnya dengan pertentangan internal dalam mastngmasing SB. Pertentangan internal ini jarang sekali dipublikasikan secara terbuka dan besar-besaran. Barangkali kekecualian itu adalah perdebatan an tara aparat NOB dengan Ketua Umum SBR, yakni Menaker Sudomo dengan Imam Sudarwo. Perdebatan terbuka mereka membahas persoalan hak mogok."

Pada intinya, Imam Sudarwo berpendapat bahwa aksi mogok kerja atau bentuk unjuk rasa apa pun yang dilakukan oleh para pekerja bisa diterima OPP-SPSI. Namun tindakan tersebut harus benar-benar sebagai upaya terakhir. Terakhir dalam arb berbagai prosedur yang diatur dalam HIP sudah ditempuh, tetapi tidak berhasilguna.F Sedangkan Sudomo menegaskan bahwa mogok maupun lock-out tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur Undang-Undang No 7 PRP tahun 1963 mengenai Pencegahan Pemogokan atau Penutupan (lockout) diperusahaan-perusahaan, jawatan dan badan-badan yang vital. 28 Perdebatan tersebut Ienyap tanpa bekas sesudah muncul konsensus an tara Sudomo dengan Imam Sudarwo. Konsensus mereka menyepakati pendapat bahwa hak mogok para buruh Indonesia masih ada."

Contoh pertentangan intern lainnya yang mencuat ke media massa

adalah pertentangan dalam tubuh SBt, khususnya SBM-SK. Pertentangan tersebut berkembang di antara para pengurus teras SBM-SK,terutama Indro Tjahjono dan Saut Aritonang." lronisnya pertentangan mereka bersumber pada persoalan yang sama sekali tidak mendasar, yakni intrik antar pim pinan SBM-SKsendiri. Intrik tersebut adalah tuduhanyang tidak berdasar kemasingmasing pihak. Di satu pihak dikemukakan oleh pihak Indro Tjahjono bahwa Saut Aritonang adalahintel yang disusupkanaparatNOBkedalamtubuh SBM-SK. Karena itu penculikan Saut Aritonang dipandang pihak Indro sebagai hasil kerjasama Saut dengan inte!. Selain itu, dikemukakan Indro bahwa Saut tidak melakukan manajemen keuangan secara terbuka. Di pihak lain, Saut menyatakan bahwa Indro menjelek-jelekan SBM-SKdiluar negeri.

Sebagian besar konflik internal lainnya tidak ter/ diungkapkan secara terbuka di media massa antara lain karena sifat SB itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pertentangan dalam tubuh SBT. Sepanjang pengetahuan saya, sifat konflik internal SBT sangat mendasar. Para eksponenSBTberselisih pendapat mengenai kesadaran kelas buruh Indonesia", Ada satu pihak yang mengatakan bahwa kesadaran kelas buruh di Indonesia tidak ada sama sekali sesudah NOB berhasil mereformulasikan suatu hubungan ketenagakerjaan yang menampik konflik. Pendapat itu ditolak oleh kelompok lainnya dan mengatakan bahwa kesadaran kelas buruh Indonesia mulai muncul ke permukaan.F

Tidak berbeda jauh dengan konflik internal dalam tubuhSBT, konflik yang berkecamuk dalam tubuh SBL pun jarang ter/diungkap ke permukaan. Salah satu contoh konflik intern yang tidak terungkapkanadalah perdebatan mengenai keberadaan mereka dalam persoalan perburuhan. Disiniada yang berpendapat bahwa keberadaan mereka tidak berbeda jauh dari "partai pelopor" yang akan membimbing dan mengarahkan kaum buruh untuk bersam a-sama melancarkan transformasi ke arah masyarakat yang egalitartan." Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa keberadaan mereka hanya dimaksudkan untuk membantu buruh sebagai salah satu kelompok yang menjadi korban pembangunan."

Konflik intern dalam tubuh SBL yang paling sering terjadi adalah konflik yang bersifat pribadi. Konflik itu

terungkap melalui intrik, gossip ataupun selebaran. Salah satu momentum yang palingrawan bagi terjadinya konflik jenis ini ialah ketika SBLdiberi kesempatan untuk memperoleh bantuan dana ataupun menghadiri pertemuaninternasional. Ketika salah satu tokoh SBL memperoleh kesempatan menghadiri sidang INGI (International Forum for Non Government Organization of Indonesia), maka menyebarlah !'erbagai selebaran yang menyerang kehidupanpribaditokohSBLtersebut.35

SB BERPOLITIK

Keseluruhan dinamika SBIndonesia mutakhir sebagaimana uraian di atas hanya mengemukakan dinamika yang berasal dari stimulus di "luar" tubuh SB. Berikut ini akan diuraikan dinamika SB yang beranjak dari dari II dalam" SB sendiri, khususnya orientasi politis mereka. Orientasi politis di sini dipahami sebagai visi, arah ataupun tujuan resmi suatu organisasi untuk memperoleh, mempertahankan dan mendistribusikan kekuasaan dalam suatu pola produksi tertentu. Dalam konteks demikian ini, makake-" a-politis"-anSBRmerupakan salah satu variasi belaka dari sikap berpolitik. Sebab dengan ke-"a-politisan" tersebut berarti juga - sadar atau tidak sadar - SBR membiarkan dominasi NOB dalam kehidupan masyarakat Indonesia mutakhir. Membiarkan sama artinya dengan mendukung (dan karena itu menolak perubahan). Dengan demikian, dibalik ke-"a-politis-an" tersebut tersembunyi sikap yang pro-status QUO!36 Berarti pula, ke-"a-politis" -an tersebut merupakan salah satu variasi dati sikap berpolitik.

Kalau mau menengok sejarahnya, secara kasaran dapat dikatakan bahwa SBdiIndonesia padadasarnya memang tidak dapat dil melepaskan dari sikap berpolitik. Cikal bakal gerakan SB di Indonesia pada dasarnya toh tidak dapat dipisahkan dari perjuangan nasion-al-(isme) menentang Negara Kolonial Hindia Belanda, yang terus berlanjut sampai pada masa mempertahankan kemerdekaan dan menjelang kemunculan NOB.Dengan aksentuasi, wujud, visj."musuh" dankonteksyang berbeda antara masa satu dengan yang lainnya, tentunya.

Hal yang secara kasaran dapat disebut serupa berlangsung pula pada masa Indonesia mutakhir. Sikap berpolitik SBIndonesia mutakhir bisa dikatakan didominasi sikap berpolitik IIa-politis". Contoh representatif sikap berpohtik II a-politis" adalah sikap berpolitik SBR.

Meskipun dalam berbagai pernyataan, pandangan ataupun pendapat yang dilontarkan secara resmi eksponen SBR diutarakan bahwa mereka sama sekali tidak akan berkecimpung dalarn persoalan politis, tetapi toh sikap berpolitik IIa-politis" itu kelihatan secara tersamar dalam berbagai kesempatan dan kejadian . Salahsatu contohsederhananya adalah dukungan SBR, khususnya SPSI, terhadap kampanye "bulan produktivitas" yang diselenggarakan aparatNOB. Tujuankarnpanye tersebut - selain kongkritnya memperbesar keuntungan pabrikan - sedikit banyak bermuara pada strategi pembangunan ekonomi NOB, khususnya pertumbuhan. Dengan dukungan tersebut berarti SPSI mendukung (dan tidak mempertanyakan ataupun menggugat) strategi pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan itu.

Peristiwa yang menarik lainnya terjadisesudah berbagaikecaman dunia intemasional atas insiden Dilli 1991. Dalam kasus tersebut SBR terutama SPSI mengorganisasikan para buruh Indonesia untuk melakukan demonstrasi di Kedutaan Besar Australia lantaran negara ini dipandang terlalu keras mengecam Indonesia. Demonstrasi itu dimaksudkan untuk menolak apa yang disebut" campur tangan" dan "tekanan" Australia terhadap politik dalam negeri Indonesia." Dengan berbagai kejadian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sikap berpolitik SBRadalahsikap berpolitik" a-politis".

Sikapberpolitik "a-politis" inijuga sempat menjangkiti berbagai jenis SB yang dapat dikategorikansebagaiSBnR. Meskipun sikap berpolitik /I a-politis" tersebut tidak terlalu dominan dalam kalanganSBnR, tetapisikapitu berhasil memperkaya variasi sikap berpolitik dalam tubuh SBnR.Sikapberpolitik /I apolitis" itu antara lain bisa ditemukan dalam berbagai kelompok yang dapat dikategorikan sebagai SBt dan SBL. Salah satu contohnya adalah sikap berpolitik SBSI.Ini disampaikan sendiri oleh Mochtar Pakpahan, pendiri dan sekaligus Ketua Umum DPP-SBSI, dalam suatu diskusi informal di Surabaya. Dikemukakannya bahwa SB yang didirikan dan dipimpinnya tidak diarahkan untuk bersentuhan dengan perjuangan SBberdimensi politis. SBSI menurut Mochtar hanya dimaksudkan sebagai organisasi keprofesian yang hanya berkutat pada pe~uangan meningkatkan taraf hidup buruh."

Hal yanghampir sama dapat pula ditemukan dalam salah satu kelompok yang dapat dikategorikan sebagai SBL. Salahsatu kelompok yang dapat disebut SBL di Malang mengemukakan hal tersebut. Eksponen SBLiniberpendapat bahwa perjuangan mereka hanya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan para buruh. Dengan titik

tekan tersebut maka SBLtadi menolak berkecimpung dalam politik."

Sedangkan variasisikap berpolitik SB Indonesia mutakhir yang kurang dominanadalah berpolitikpolitik. Sikap tersebut muncul dan cukup dominan dalam berbagai kelompok yang dapat dikategorikan sebagai SBnR. Beragam kelompok yang dapat dianggap sebagai SBT, SBt dan SBL dengan terangterangan berpandangan bahwa mereka mempunyai tujuan politik tertentu.

Contoh pandangan demikian ini bisa disimak dari sikap SBt,khususnya SBM-SK. Hal ini dapat dideteksi dari berbagai pendapat, pokok pikiran, tindakan, protes ataupun aksi yang dilancarkan SBM-SK.40

Salah satunya adalah demonstrasi SBM-SKke kantor perwakilan ILO (International Labour Organization) di [akarta." Demonstrasi tersebut dimaksudkan untuk menolak pencalonan Menaker Cosmas Batubara sebagai Presiden ILO dan pemimpin konferensi ILO yang akan diselenggarakan di Jakarta. Dikemukakan SBM-SK bahwa pencalonan tersebut tidak etis lantaran kehidupan buruh Indonesia masih mengenaskan. Ditambahkan pula bahwa jabatan tersebut akan memperbesar peluang Indonesia memanipulasikan kondisi buruh Indonesia ke dunia intemasional.

Dominasi sikap berpolitik /I apolitis" SBIndonesia mutakhir di alas paling tidak didorong berbagai faktor. Secara kasaran, paling tidak ada lima faktor, yaitu :

Pola produksi yang aktual dalam masyarakat Indonesia mutakhir. Karakteristik pola produksi aktual tersebut antara lain adalah privatisasi kapital dengan orientasi mengoptimalisasikan akumulasi kapital. Optimalisasi akumulasi hanya dimungkinkan denganmengeksploitasi tenaga kerja semaksimal mungkin. Dalam bentuk kongkrit hal ini antara lain berarti memperpanjang jam kerja dan meminimalisasikan upah para buruh. Hal ini antara lain berakibat dengan minimnya partisipasi buruh dalam aktivitas politik.

Masih ditambah dengan politik depolitisasi massa yang diselenggarakan oleh NOBdemi mensukseskan jalannya pembangunan ekonomi melaIui industrialisasi. Depolitisasi massa dimaksudkan untuk mengeliminasi dan meminimalisir partisipasi massa bawah. yang dipandang dapat "mengganggu" stabilitas dan keamanan nasional. Stabilitas dan keamanan nasional yangmantap diperlukan untuk menarik investasi asing dan domestik yang dianggap sebagai motor pembangunan ekonomi. Dengan depolitisasi massa tersebut, maka buruh (dan berbagai kelompok sosial bawah lainnya) terisolir dari aktivitas politik.

NOBsecarastatismaupunkakuselama lebihdaritigadasawarsa kekuasaannya. Elastisitaskebijakantersebut ditentukan oleh gejolakkonjungtur perekonomian internasional. Pokokpikiran inipernah diuraikan dengan cukup bagus oleh Danu Rudiono.P Dalam tulisannya tersebut dikemukakan bahwa jatuhnya harga minyak di pasaran internasional ternyata memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi represifitas hubungan perburuhan era Indonesia mutakhir. Represifitas tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan ataupun mempertinggi angka pertumbuhan ekonomi.

Depolitisasi massa tersebut tentu saja tidak mungkin dilakukan aparat

Ketiga faktor di atas berkombinasi secara serasi dengan mewabahnya pandangan yang menempatkan "ekonomi sebagai panglima" sebagai dampak pembangunan ekonomi. Pandangan demikian ini menggiring sebagian besar masyarakat bersikap pragmatik, ekonomistik,hedonistik dan egoistik. Dengan berbagai sikap tersebut, maka memudarlah orientasi politik sebagian besar masyarakat kita.

Memudarnya orientasi politik tersebutjatuh bersebangun pula dengan pengalaman traumatik masyarakat bawah, khususnya generasi 1960-an, yang tertransmisikan ke generasi berikutnya. Pengalaman traumatik tersebut berupa bantai-membantai masyarakat (dan apar at NOL).43 Tragedi tersebut dipandang generasi

1%O-an(dan berikutnya) sebagai akibat berkecimpung dalam dunia politik.

PENUTUP

Keseluruhan uraian yang menjelaskan tentang dinamika SBIndonesia mutakhir di atas menunjukkan bahwa politik perburuhan NOB tidak mampu menangkal kemunculan beragam jenis SBdi Indonesia, khususnya SBnR.Dengan eksistensiSBnRtersebut, maka dinamika dalam SB Indonesia mutakhir berkembang semakin seru. DengankemajemukanSB tersebut maka intensitas pertentangan, tarik-menarik ataupun dukungmendukung diantara dan dalam SB semasa NOB semakin tinggi. Dengan begitu,untuk mengkaji dinamika SB Indonesia mutakhir kita tidak dapat melepaskan keberadaan berikut peranan yang dimainkan SBnR.

Selain itu, tulisan di atas juga menunjukkan bahwa sifat "a-politis" SBR ternyata hanyalah variasi belaka darisikap berpolitik. Ditunjukkanpula bahwa sikap ini ternyata mendominasi sikap berpolitik SBIndonesia mutakhir.

Dominasi sikap berpolitik "apolitis" tersebut beranjak dari berbagai

faktoryang berkaitkelindan dan dalam batas-batas tertentu masing-masing faktor mempunyai otonomi tersendiri. Dalam konteks demikian ini, kelihatannya terlalu sulit menentukan faktor mana yang paling dominan dan aktor mana yang tidak dominan.

Akhirnya dapatlah dikatakan bahwa sepanjang sejarahnya SB di Indonesia selalu berpolitik. Yang berbeda barangkali formatnya, dari berpolitik "politik" menjadi "apolitik"!

r

Mendalar.

1. Bahan tam bang )'ilng penting untuk induslri

7. Salah satu produk induslri

S. Sangat penting ,bilgi industr! berat

9. Ini ( I>ahasa Jawa)

11. Nama depnn pabrik sepatu di SUfill'''ya

12. Mahkamah Agung

13. Bagian terkecil dari pcmerintahnn

15. Persediaan .,

17. Mesin penghnlus logam

IS.Singn

19. Sopan santun

20.Serikat Buruh sebelurn SI'SI (dibalik)

21.Terowongan di Mekkah

22. Nama burung

Menurun:

2. Penutupan pabrik dalam pernogokan

3. Macan

4. lkatan Cend~kiawan Muslim Indonesia

5. Pabrik yang terlama dilanda pemogokan di

Surabuya tahun 1993

6. Tidnk sen"ng, tidak suka

10. Seri bacann yang sedanng andn baca

12.S a lah satu pabrik penghasil aiat-alnt rumah ~1ngSil

H.Kerja di luar jam kerja

15. Knwasan industri di Surabayo

16. SaTang terlarang

18. Nama pulau (dibalik)

Ketenruan Menebak

1. Jawaban ditulis pada selembar kartu pos dengan ditempeli kupon tebu

2. [awnbnn dikirim langsung ke Redaksi rfJCJJ, PO. BOX. 6223 5BGB SBY, paling lam bat tiga minggu setelah tehu dimuat

3. l\oeL! menyediakan 3 (tiga) jam dinding merk terkenal untuk tiga pemenang yang telah diundi.

4. Pemenang akan dimuat pada edisi selanjutnya. Bagi pemenang luar kota hadiah nkan dikirimkan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TlNGKAT I JAWATIMUR

Nomor : 568/5137/031/1993

Surabaya, 13 Maret 1993

Sifat : Penting

Lampiran

Perihal Penyesuaian Upah di sektor Swasta

Kepada ythSdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se

JawaTimur

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan adanya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari sebagai akibat kebijaksanaan Pemerintah terhadap kenaikan harga BBM dan Tarip Transfortasi, sehinggamengakibatkanmenurunnya pendapatan rielpara pekerja, maka bersama ini diharapkan perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut : .

1. Sambilmenunggu KeputusanMenteri Tenaga Kerja tentang Upah Minimum Regional Jawa Timur yang baru, agar mendorong para Pengusaha supaya mengadakan penyesuaian upah para karyawan terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari;

2. Bagi Perubahan yang telah mengatur kenaikan upah dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB),maka penyesuaian kenaikan upah berdasarkan mekanisme dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)tersebut;

3. Bagi Perusahaan yang belum mengatur kenaikan upah dalam Peraturaan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB),maka penyesuaian upahnya dilaksanakan secara musyawarah mufakat berdasarkan gotong rayong.

4. Besarnya penyesuaian upah pada point 2 dan 3 tersebut diatas diupayakan 20%berdasarkan Upah Minimum RegionalJawa Timur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.50/Men/I992;

5. Agar diusahakan bahwa penyesuaian upah tersebut diatas tidak menganggu Stabilitas Nasional khususnya dalam proses produksi;

6. Agar Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Tingkat II yang bersangkutan memperhatikan dan mengamankan serta mendeteksi secara dini terhadap gejolak atau permasalahan yang timbul dengan mengambillangkah-langkah preventive.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA TIMUR

HARWIN WASISTO

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri diJakarta;

2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta;

3. Sdr. Ketua Dewan Penelitian Pengupahan Nasional di Jakarta;

4. Sdr. Ketua DPP-APINDO di Jakarta;

5. Sdr. Ketua DPP- SPSI di Jakarta;

6. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati IJawa Timur di Surabaya;

7. Sdr. Inspektorat Wilayah PropinsiJawa Timur di Surabaya;

8. Sdr. Pembantu Gubernur Se-Jawa Timur;

9. Sdr. Ketua DAPPEDA Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;

10. Sdr. Kakanwil Depnaker PropinsiJawa Timur di Surabaya;

11. Sdr. Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi DatiIJawa TimurdiSurabaya;

12. Sdr. Ketua Dewan Penelitian Pengupahan Daerah Jawa Timur di Surabaya;

13. Sdr. Ketua Lks. Tripartit Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya;

14. Sdr. Anggota Lks Tripartit Daerah Tk. IJawa Timur di Surabaya.

76 nocu 01 /93 sudah dengar cerita tentang mursilah? edan!

dia dituduh maling karena mengumpulkan serpihan kain dia sambung-sambung jadi mukena untuk sembahyang padahal mukena tak dibawa pulang padahal mukena dia taroh di tempat kerja edan! sudah diperas dituduh maling pula

sudah dengar cerita santi? edan! karena istirahat gaji dipotong edan!

karena main kartu lima kawannya langsung dipecat majikan padahal tak pakai wang padahal pas waktu luang edan! kita mah bukan sekrup

Bandung, 21 Mei 1992

~J' ",,'10>' ~ ,z,;; I' <•...~ mereka mogok pun kar 33 da semakin tak berasap