Pembelaan * Tanah Untuk Rakyat
t ,l ii ll + Pengkhianatan Terhadap HB. IX dan PA.VIII / ..),. V-'l / e G 'l'l : ,' '[ I l I l I
BSW. Adjikoesoemo
Pembelaan Tanah Untuk Rakyat
JOGJAGATE
Pengkhianatan Terhadap HB. IX dan PA.VIII
Pesan untuk anak-anakku tercinta :
Anakku .. ., Jadilah kau Macan Galak... !!! Tapijangan "cluthak" Jangan kau makan bangkai
Apalagi bangkai busuk persembahan ....
Karena taringmu akan patah dan lepas
Sehingga kau tidak bisa MENGAUM dengan garang . . . .. ! ! !
Judul
Pembelaan Tanah-Untuk Rakyat
"JOGJAGATE'
Pengkhianatan Terhadap HB. lX dan PA.Vlll
Penulis
BSW. Adjikoesoemo
Diterbitkan oleh
SamiAji Center
Cetakan Perdana, Juli 2012
Demi mencerdaskan kehidupan Berbangsa dan Bernegara TIDAK DILARANG memperbanyak atau menggandakan sebagian i seluruh isi buku ini.
PANGERAN NEGORO, yang beliau akan tersen5rum melihat pembelaanku pada rakyat, melanj utkan perjuangannya melawan ketidakadilan' dan aku percaya dia akan bangga karena dalam darahku bukan hanya mengalir darah biologis tapi juga darah idiologisnya "DARAH RAKYAT".
Kata Pengantar
Assalamu'alaikum wr.wb.
Segala puji hanya milik Allah semata yang telah memberi rahmat dan keberanian di dalam hati hingga tersusunnya tulisan kecil ini. Sholawat saya dedikasikan untuk penghulu para utusan, Rasul pilihan yang hanya bisa membaca dan menulis dengan mata hati,
Ya Rasulullah Anta 'umdati fa aghitsni fisidati.
Tulisan kecil dan ringkas ini disusun berdasarkan fakta dan data yang ada, sehingga memerlukan kejujuran hati untuk menuliskan kebenaran data dan fakta itu sebagai bentuk "Pembelaan Tanah Untuk Rakyat", karena tokohtokoh yang terlibat konflik adalah para priyagung yang diantaranya juga menurunkanpenulis.
Dalam hati penulis sempat terjadi pergolakan hati untuk menyembunyikan sebagian kekurangan masa lalu dari para eyang, sebagai bentuk "Mikul Duwur Mendem Jero" (memuliakan segala kelebihannya dan menanam dalam-dalam segala kesalahannya). Namun di kedalaman hati yang lain mengatakan itu hanrs ditulis sebagai pembelajaran generasi sekarang. tanpa menyalahkan kondisi masa lalu sebagi bentuk "mendemiero ".
Maka dengan berat hati terpaksa kebenaran itu penulis tuliskan sebagai bentuk pertanggung jawaban sejarah masa lalu dan harus dibuka bagi pembelajaran serta pembelaan terhadap orang-orang yang dipinggirkan.
Penulis juga meminta kaum intelektual beserta Perguruan Tinggi untuk mengkaji dan meneliti kembali permasalahan ini dengan lebih dalam dan terbuka, terutama dalam hal sejarah dan hukum tentang Yogyakartabeserta pertanahannya, mulai awal berdirinya hingga akhir masa pemerintahan HB. IX dan PA. VIII.
Akhirnya RahmatAllah semoga melimpah kepada kita dengan memberikan kemauan dan keberanian untuk mendapatkan ridho-Nya melalui perjuangan menegakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran sebagai benfuk "da rmaning Satriya"
Wassalamu'alaikum wr. Wb.
Yogyakarta,9 Juli20l2
Penulis
BSW.Adjikoesoemo
Pembelaan Tanah Untuk RakYat JOGJAGATE Pengkhianatan Terhadap HB. IX dan PA-VIU
Berbicara masalah Negara, berarti juga berbicara masalah wilayah dan kekuasaan yang tercermin dalam tatanan peraturan perundangannya'
Ketika berbicara masalah eksistensi Negari Ngayogyokarto Hadiningrat berarti juga harus berbicara Se-jarah Wilayah dan Pertanahan Kasultanan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang mengalami situasi dan kondisi berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi pemerintahannya mulai sejarah berdirinya sampai masa perjuangan kemerdekaan Republik lndonesia hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejarah tanah Kasultanan Yogyakarta bermula dari Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini mernilah Nagari Mataram menjadi clua kerajaan baru, yakni Surakarta yang dipimpin oleh Sri Sunan Pakubuwana Ill, dan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dikepalai Sri Sultan Hamengkubuwana I.
Perjanjian Giyanti merupakan babak akhir dari perselisihan antara Paku Buwana II (Raja Mataram [ketika perjanjian Giyanti yang memerintah Pakubuwono lll karena Pakubuwono II sudah meninggal dunia]) dengan Pangeran lMangkubumi, saudaranya, serta Nederlands Oost Indische compagnie (Perdagangan Belanda di Hindia Timur) yang lebih dikenal dengan sebutan VOC (Vereegnigde Oostindische Compagnie/Persatuan Dagang l{indiaTimur).
Perjanjian ini merupakan langkah penyelesaian diplomatik yang ditengahi oleh Habib Abdurahman Al-Khutban dari Hadramaut (dimakamkan di makam Mlangi lbgyakarta) dengan juru bahasa Pendeta Bastani yang diprakarsai dan diskenario oleh Nederlands oost [ndische compagnie.
Perjanjian Giyanti ini disepakati oleh Pengeran Mangkubumi yang kemudian diangkat menjadi Sultan Hanlengku Buwono I, dengan alasan Lreliau demi kesejahteraan rakyat, namun dibalik itu terjadi kekalahan dan kehancuran atas pasukannya rnelawan Pangeran Sambernyo\ryo yang tidak kornpak menghadapi VOC.
Disini rupanya ada sejarah yang disembunyikan dan diturup-tutupi. Pangeran Mangkubumi HB I, yang sebelum Perjanjian Giyanti memusuhi VOC_dan Pakubuwono II secara tiba-tiba berbalik bahu membahu memerangi Pangeran Sarnberny<lwo.
Perjanjian Giyanti dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi HB I dengan Hartings Nicolaas, Gubernur dan Direktur Bisnis, atas nama dan Perintah khusus Jendral Angkatan Darat yang berkuasa penuh di Nederlandsch lndie, dilaksanakan di desa Giyanti (sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, DesaJati Harjo), Karanganyar. padatanggal 13 Februari 1755.
Pedanjian Giyanti dari pihakVOC ditanda tangani oleh Hartings Nicholas, W v an O s s en b erch, J. J. S te enmulder, C. D onkel, dan W. F o ckens .
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa VOC adalah aktor intelektual s ej arah dalam men gini si asi kelahiran Kasu ltanan Yo gyakarta. Selanjutnya, di kemudian hari Kasultanan Yogyakarta (dan Kadipaten Pakualaman) ---cikal bakal Daerah Istimewa Yogyakarta--- memiliki status sebagai' oy Lz;al koninkrij kAJ egata bagian/Dependent State" dalam pemerintahan penjajah. Status ini sudah melekat sejak jaman pendudukan VOC sampai VOC dibubarkan secara resmi pada tanggal 3l Desember 1799. Selanjutnya, daerah kekuasaan VOC diambil alih haknya oleh pemerintah Hindia Belanda. Hindia Perancis (Republik Bataaf BelandaPerancis), lndia Timur,€IC (Kerajaan lnggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang).
Oleh Belanda status tersebut disebut vazal koninkrijk (kerajaan bagian) dengan status Zetfuesturende Landschappen (otonomi) dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang <libuat oleh negara induk bersama-sama vazal koninkrijk. Kontrak politik terakhir antara negara induk (Belanda) dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940 (Staatsblad 1941,No. 47).
Status verzrrl koninkrijk ini rnembawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negaranya) sendiri namun di bawah pengawasan pemerintah penj aj ah.
Secara politik, status vazal koninkrijk yang melekat pada status
Kasultanan dan Pakualaman, Yogyakarta bisa dipaharni dan dimengerti secara logis bahwa, sebelum Proklamasi I 7 Agustus 1945, Kasultanan dan Pakualaman Yogyakarta merupakan "Negara Bagian" dari Pemerintah Hindia Belanda, sehingga orang yang menyatakan Yogyakarta sejak dulu adalah Negara yang merdeka adalah pemyataan orang yang tidak tahu sejarah atau setidaknya menyembunyikan sejarah yang sesungguhnya, bahwa Yogyakarta bukan Negara merdeka mulai sejak berdirinya jaman Pangeran Mangkubumi HB I. karena tanah kekuasaannyapun dipinjami Nederlands Oost Indische Compagnie sebagaimafiayang termuat pada Perjanjian Giyanti dengan Nederlands Oost Indische Compagnie:
Pasal 1 alinea 7-8. " ...Llntuk mengangkat dan mengakui secura resmi dan sah, Sulthan tetpililr J,ung yang berkuasa disebuah Kerajaan yang Wilayahnys adalah tanah pinjaman resmi dari Pemerintah Nederlands Oost Indische Compagnie, dengan hak turun temuruti untuk keturunannya yang sah pula. Putra Pangeran Adipati Anorn Bendoro Raden h{as Hangabehi Sundoro, jika mereka berkelakuan baik, saya sulthan Hamengkubuwono menekankan dengan ini mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, baltwa dia sebagai penerima hibah runggal dengon syarat yang telah disepakati... ".
Naskah Perjanjian Giyanti berbahasa Belanda
AdapunNederlandsOostlndischeCompagniemenyatakanwilayah Mataram sebagai kekuasaannya karena Nederlands oost Indische compagnie menerima soevereiniteitsoverdracht (Penyerahan Kedaulatan)secarapenuholehPakubuwonollpadatangga}11 Desember 1749, saat beliau menjelang akhirhayatnya'
Berclasar.kan perjanjian Giyanti tersebut, wilayah Mataram dibagi dua: wilayah di sebelah timur Kali opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana llt) dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat (daerahMataramyangasli)diserahkankepadaPangeranMangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwana I yang herkedudukan di Yogy akarta. Di dalamnya juga terdapat klausul, bahwa pihak voc dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah ituiika diperlukan.
Adapun wilayah pinjaman Pemerintah Nederlands oost [ndische Compagnie pada Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Agung (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000karya(sekitar3l0kmpersegi),dankeseluruhanwilayahManca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,5 km persegi). Selain itu, rlasih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo t di Banyumas sebagai Patih Kerajaan, seluas L600 karya (sekitar 9,4 kmpersegi)'
. NagariNgayogyakartameliputi:
/ l
(1) Kota tua Yogyakarta (diantara Sungai Code dan Sungai Winongo), dan
(2) Daerah sekitarnya dengan batas Masjid Pathok Negara.
. Nagara Agung meliputi:
(1) Daerah Siti Ageng Mlaya Kusuma (wilayah Siti Ageng [suatu wilayah di antara Pajang dengan Demakl bagian timur yang tidak jelas batasnya dengan wilayah Kesunanan)
(2) Daerah Siti Bumijo (wilayah Kedu dari Sungai Progo sampai Gunung Merbabu)
(3) Daerah Siti NumbakAnyar (wilayah Bagelen arltara Sungai Bagawanta dan Sungai Progo)
(4) Daerah Siti Panekar (wilayah Pajang bagian timur, dari Sungai Samin ke selatan sampai Gunungkidul, ke timur sampai Kaduwang), dan
(5) Daerah Siti Gadhing Mataram (wiiayah Mataram Ngayogyakarta [suatu wilayah di antara Gunung Merapi sampai Samudera Hindial)"
r rra, i [ -'.i1<!Effi # f,,- W 19fr* ffi? -l
Pembagian Mataram dan Manca Nagara pada tahun 1757
Manca Nagara meliputi:
l. Wilayah Madiun yang terdiri dari daerah-daerah: a. Madiun Kota, b. Magetan, c. Caruban, dan d. Setengah Pacitan
2. Wilayah Kediri yang meliputi daerah-daerah: a. Kertosono, b. Kalangbret, dan c. Ngrowo (Tulung Agung)
3. Wilayah Surabaya yang meliputi daerah Japan (Mojokerto)
4. Wilayah Rembang yang meliputi daerah-daerah: a. Jipang (Ngawen) dan b. Teras Karas (Ngawen)
5. Wilayah Semarang yang meliputi daerah-daerah: a. Selo atau Seselo (makam nenek moyang raja Mataram), b. Warung (Kuwu-Wirosari), dan c. Sebagian Grobogan.
Wilayah pinjaman Pemerintah Nederlands Oost lndische Compagnie kepada Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak enklave (kantong wilayah lain) maupuneksklave (kantong wilayah ditempat lain) wilayah Kesunanan dan Mangkunegaran yang rnerupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di (iiyanti.
l)alam perjalanan waktu wilayah "pinjlman" tersebut kekuasaannya tliambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dari VOC sejak tanggal 3l Desember1799.
Ketika Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan terhadap Kebijakan Keraton dan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang mengakibatkan perang Jawa terbesar (oleh Keraton dibilang Keraman Diponegaran) dan berakhir pada tahun 1830. menjadikan Belanda mengalami kerugian sangat besar sehingga dalam perhitungan ekonomis dibutuhkan waktu 55 tahun untuk memperbaiki perekonomiannya seperti sebelum masa pemberontakan Pangeran Diponegoro, maka pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengambil kembali seluruh wilayah pinjaman Manca Nagara dari kasultanan Yogyakarta. Sebagaimana yang telah tertuang di Perjanjian Giyanti dengan Pemerintah Nederlands Oost Indische Compagni dalam Bab Penutup:
"Sejauh ini, pelaksanaan dari btrtir-butir yang terdapat dalam perjanjian ini berjalan dengan baik, namun bilamana diluar dugaan dan harupan terjadi suatu pelanggaran oleh Sri Sulthan Hamengkubuwono atau penerusnyo yang akan datang, sehingga menimbulkan rasa tidak aman maka seluruh tanah tinggi (hoog landens) Kerajaan, (sulthanat grond) termasuk semua provinsi dan distrik (kawedanan) semua tanah pinjaman tersebut statusnya akan berubah, tanah kembali menjadi hak milik De Neder lands O o st I ndis c h e C o mp agni.
Dalam hal yang tidak diinginkan itu terjadi, maka kepemilikan tanah tinggi Kasulthanan akan kembali kepada Compagni seluruhnya. Untuk mencegah hal tersebut diatas terjadi, maka pemimpin tertinggi akan merundingkan kembali untuk memberi keputus an "
Maka pada tahun 1830, setelah Sulthan Abdulchamid Diponegoro ditangkap, diambilah kembali sebagian besar tanah Kasultanan
Yogyakarta, serta ditandatanganilah perjanjian baru yakni Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan batasbatas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta'
F a
Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram (kota yogyakarta, Bantul, sleman, Kulonprogo) dan Gunungkidul dengan luas 2.902.54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat enclave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen, Gunungkidul), dan Paku Alaman (Kabupaten Kota Paku Alaman), sehingga luas Kasultanan Yogyakarta clan Paku Alaman hanya seluas. DIY sekarang ini. Adapun enclave surakarta di Kotagede dan Imogiri, serta enclave Mangkunegaran di Ngaweno setelah Yogyakarta menyatu dengan NKRI maka pada tahun 1969 masuk dalam wilayah administrasi DIY.
Selepas Perang Diponeggro selesai pada tahun 1830, pemerintahan Nagari yang berada di tangan Riiks-Bestuurder (Pepatih Dalem) dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan kembali. Sejak awal berdirinya Kasultanan Yogyakarta secara de.t''at:to dan de jure menjadi Negara Protektorat yaitu negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Pada hakikatnya negara yang dikuasai tidak sebagai negara yang merdeka, sehingga masalah hubungan luar negeri dan masalah pertahananpun {ilakukan gleh penguasanya yakni Koninkrijk der Nederlanden (Kerajaan tselanda), dengan status zel{bestuurende landschappen (Otonomi). Selain itu pernerintah Hindia Belanda selalu mengajukan perjanjian politik yang dinamakan kontrak politik bagi calon Sultan yang akan ditahtakan. Perjanjian iri diberlakukan terhadap Sultan Hamengku Buwana V - Sultan Hamengku Buwana lX'
Pada tahun 1900-an saat pemerintahan HB vII berkuasa, memiliki seorang Patih (pepatih dalem) yang bemama Danurejo VII, di mana seorang Patih sejak perjanjian Giyanti hingga kontrak politik rerakhir dengan HB IX memiliki dua kaki, yang satu sebagai Perdana Mentri Keraton dan yang satu sebagai kaki tangan Gubernur Hindia Belanda. Pepatih Dalem (RijksBestuurder) selalu condong dan berpihak pada Gubernur Hindia Belanda, karena dipilih dan diberhentikan oleh Gubernur Hindia Belanda dan merupakan pemegang kekuasaan eksekutif sehari hari yang sebenarnya, sehingga kekuasaan pemerintahan bukan di tangan Sultan.
Pada 1915 Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara lebih intensif dengan memasukkan birokrasi barat modem, APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Karaton yang digunakan untuk belanja dan mengurus keperluanKeraton, dimana setiap tahun Sultan mendapat uangganti rugi dari Belanda yang disebut Daftar Sipil yang ditentukan dalam kontrak politik yang dibuat sebelum Sultan dinaikan tahta dan APBN untuk Parentah Nagari yang dilaksanakan oleh Pepatih Dalem (Danurejo) yang berada dalam kontrol Gubernur Hindia Belanda. Dengan demikian, Sultan benar benar semakin tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya berperan di Keraton saja.
Pada tahun 1918 ada perbaharuan tata peraturan tanah baru yang diciptakan Belanda kepada Kasultanan dan Pakualaman, di mana tata peraturan pertanahan diatur dengan munculnya Rijksblad Kasultanan (lembar kerajaan) No. 16/1918, demikian juga dengan Paku Alaman yang mengeluarkan Rij ksblad Paku Alaman No. 1 8/ I 9 1 8
Dalam Rijksblad Kasultanan Pasal l. Dinyatakan "sakabehing bumi kang ora ono tondho yektine kadarben ing liyan, mowo wenang aigendom, dadi bumi kagrmgan Keraton Ingsttn Ngayogtokarlo " (seluruh tanah yang tidak ada tanda kepemilikan orang lain, ataupun hak milik, menjadi tanah Keraton-ku Yo gyakarta)
Namun walau bagaimanapun wilayah Kraton Yogyakarta masih merupakan bagian dari Hindia Belanda, hal ini Jika kita lihat dalam Perjanjian Klaten 27 September 1830 telah jelas wilayah Kraton Ngayogyokarta, sehingga pasal L Rijksblaad no 1611918 merupakantata aturan untuk mengatur masyarakat agar tidak seenaknya memakai tanah dalam kekuasaan Keraton yang merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda, juga sebag ai cara agar pemerintah Belanda memperkecil Daftar Sipil sebagi ganti rugi pengeluaran Keraton, di mana masyarakat yang memakai tanah Kasultanan untuk pertanian memberikan separo hasilnya kepada Keraton, sedangkan yang memakai tanah pekarangan dikenai tugas kebersihan di Keraton tanPa gaj i.
Ketika Pergantian Sultan Hamengku Buwono VII kepada Sultan Hamengku Buwono VIII terjadi permasalahan politik yang dimainkan oleh Jonquiere sehingga seolah-olah Sultan Hamengku Buwono Vlll menggulingkan Ayahandanya (Sultan Hamangku Buwono vll), di mana Sultan Hamengku Buwono VIll dilantik semasa Sultan Hamengku Buwono VII masih hidup, sehingga kemudian beliau keluar dari Keraton dan tinggal diAmbarukmo.
Di sini saya tidak akan masuk dalam pembahasan suksesi tersebut tetapi di balik suksesi tersebut ada kepentingan khusus dari Hindia Belanda terhadap reorganisasi Agraria di Yogyakarta dengan adanya rencana
Verklaring en akta van verband (Pernyataan terkait Akta), yang telah disusun oleh Direktur Binnenlandsch bestuur (Pemerintah Dalam Negeri) Hindia Belanda, pada bulan Agustus 1920 hingga awal Desember 1920 yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral Van Limburg Stirum yang berkasnya dikirim kepada Jonquiere (Bendel Algemene Secretarie tanggal2 Desember 1920 No. 1406 Jakarta: ANRI)
Ketika jaman Sultan Hamengku Buwono vIII berkuasa diterbitkanlah Rijksblad Kasultanan No.2311925 dan Rijksblad Pakualaman No. 25l1925.
Juga Rijksblad Kasultanan No. I lll928 jo Rijksblad Kasultanan No. 211931 dan Rijksblad Pakualaman No. l3l1928 jo Rijksblad Pakualaman No. lll93l.
Adapun masalah kekuasaan yang menyangkut .. Tanah (kekuasaan) Pinjaman dari Belanda" yang terakhir kali kontrak politiknya dilakukan oleh Sultan HB IX dengan Dr. Lucien Adams pada tanggal 18 Maret 1940, dimana kontrak politik tersebut membuktikan bahwa Kraton Yogyakarta statusnya tetap sebagai "yazal koninkrijk" dalam pemerintahan penjajah Belanda, bukan sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat seperti yang dinyatakan selama ini sebagimana yang tertuang dalam:
Pasal I ayat l. Kasultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Baginda Ratu Belanda yang diwakili Gubernur Jenderal.
Bagaimana bisa dikatakan Negara yang Merdeka dan Berdaulat kalau wilayahnya merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan bukan wilayahnya sendiri, bahkan penghasilan Sultanpun diatur dalam pasal 8 perjanjian itu, disamping itu Kasultanan Yogyakarta tidak punya bendera sendiri sebagai Negara yang Merdeka karena bendera Keraton adalah bendera Merah Putih Biru milik Kerajaan Belanda, bahkan Keraton Jogjakarta hanya memiliki panj i-panj i dan tidak memiliki bendera Keraj aan sebagai bentuk kekuasaan yang merdeka hal ini bisa dilihat sebagaimana yang tertuang Pada:
t
pasal l2 ayat l. Bendera Kasultanan, sultan dan penduduk Kasultanan adalah b endera N egeri B elanda'
2.PengibaranBenderaKasultananataupunbenderapanji-panjilain pengenal kebesaran sultan di samping bendera Belanda tunduk di bawah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh atau atas nama Gubernur Jenderal.
PerjanjianKontrakPolitikKesultananYogyakartadenganHindia BelandatertanggallsMaretlg40ini,merupakanperjanjianpolitik terakhir yang dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta dengan Pemerintah Hindia Belanda dan ditempatkan dalamstaatsblad 1941 No' 47 sedangkan kontrak politik Pakualaman ditempatkan dalam Staatsblaud l94l No' 577'
padatanggal6Maretlg42,saatJepangmendudukiYogyakarta,terjadi tanpaperlawanandariBelandamaupunmasyarakatYogyakarta'mereka segera menempati gedung-gedung pemerintah yang semula ditempati pemerintah Belanda. Pendudukan tentara Jepang atas kota Yogyakarta berjalan sangat lancar tanpa ada perlawanan'
TanggalTMaretlg42,pemerintahJepanqmernberlakukanUUNomorl tahun lg42bahwakedudukan pimpinan daerah (Sultan HB IX dan PAVIII) tetap diakui tetapi berada di bawah pengawasan Kooti ziumKyoku Tiokan
(Gubemur Jepang) yang berkantor di Gedung Tjokan Kantai (Gedung Agung).
Hingga akhirnya pada tanggal 8 Maret lg42Belanda menyerahkan seluruh kekuasaannya di Indonesia pada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Dengan Perjanjian Kalijati, Maka sejak itulah Jepang berkuasa di Indonesia.
Dari bukti-bukti sejarah tersebut terbukti bahwa Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat bukan Neg arayangMerdeka dan Berdaulat seperti yang sering diperdendangkan selama ini.
Ketika Sri Sultan HB IX mendengar Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal lTAgustus 1945, makaBeliau pada tanggal I 9 Agustus 1945 bersama PAVlIl, Ki Hajar Dewantara, para Pangeran mengumpulkan tokoh masyarakat Yogyakarta yang berjumlah kurang lebih 100 orang terdiri dari para ulama, pengusaha serta masyarakat Tiong-hwa di Gedung Wilis, Kepatihan Yogyakarta. Sri Sultan HB IX mengabarkan kepada masyarakat tentang kemerdekaan Indonesia, kemudian beliau bertanya pada masyarakat apakah Negari Ngayogyokarto Hadiningrat akan bergabung dengan RI atau berdiri sendiri. Salah satu warga Tiong-hwa yang menyerahkan keputusan kepada HB IX, maka HB IX mengatakan untuk bergabung dengan RI dan masyarakat menyambut gembira keputusan itu. Setelah keputusan dibuat HB IX memerintahkan membentuk Laskar Rakyat - Laskar Rakyat dengan dipimpin para Pangeran di tiap-tiap Kecamatan.
Langkah Sultan HB IX pada tanggal 5 September 1945 untuk bergabung dan menjadikan Negari Ngayogyokarto Hadiningrat menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia merupakan langkah cerdas karena ketika Jepang pergi meninggalkan Yogyakarta, maka akan terjadi serah terima kembali dengan pihak Sekutu yang diboncengi Belanda dan secara otomatis Kasultanan akan kembali di bawah pemerintahan Belanda, dan jika berdiri sendiri (memerdekakan diri) Kasultanan yang tidak punya prajurit bersenjata lengkap harus bertempur menghadapi sendiri tentara Belanda dengan senjatanya yang lebih modern'
Bergabung dengan Republik Indonesia berarti menggabungkan wilayah " kekuasaan " dan kepemimpinan di mana wilayah-wilayah tersebut samasama mempakan bekas bagian wilayah Hindia Belanda di bawah kedaulatan Baginda Ratu Belandu, yang sama-samu beritikat untuk Merdeka.
Dengan bergabungnya Kasultanan dan Pura Pakualaman dengan Republik lndonesia menjadikan kekuatan bersama untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda pada Agresi Militer I & tl sehingga peran serta perjuangan dan sumbangsih beliau HB IX dan PAVllI, mengangkat beliau menjadi tonggak emas perjuangan bangsa ini, dalam dan untuk mempertahankan Republik Indonesia yang waktu itu tinggal Yogyakarta.
Perjuangan Kemerdekaan ini berlangsung cukup lama, Belanda dan lndonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen' dan Konferensi Mej a Bundar.
Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan'PBB tanggal 28 Januai 7949, tanggal 25 Maret 1949 delegasi Republik Indonesia yang dipimpin Mr'
Mohammad Roem bertemu dengan delegasi Belanda dibawah Van Roijen di Hotel Des Indes, Jakarta. Merle Cochran (AS) dari KTN (Komisi Tiga Negara/ UNCI {United Nations Commisions for Indonesia}) bertindak sebagai penengah.
Tanggal 17 April 1949 Perundingan dimulai dan berjalan alot, masalah terpenting dari penyataan Republik Indonesia adalah kesediaan Belanda untuk mengembalikan Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono lX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik [ndonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan "Jogiakarta is de Republiek Indonesie" (Ybgyakarta adalah Republik Indonesia) (Derap Langkah Diplomasi Dari Linggardjati Hingga KMB. Soekotjo, I954).
Setelah hampir tiga rninggu berunding, maka pada tanggal 7 Mei 1949 kedua delegasi sepakat untuk mengeluarkan pernyataan masin-e-masing pihak, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Roem-Roijen (RoemRoijen Statement). Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.
Pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949.diadakan Konferensi Meja Bundar antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Negeri Belanda.
Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) antara lain adalah:
l. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas [ndonesia yang sepenuhnya kepada Republik [ndonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya; rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambarlambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.
Pada tanggal 15 Desember 1949, Dewan Pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat dibentuk. Dewan ini diketuai oleh Mr. Mohammad Roem. Pada tanggal l6 Desember dewan ini memilih Ir. Soekamo sebagai Presiden RIS. Pelantikan dilaksanakan di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta padatanggal I 7 Desember 1949.
Maka pada tanggal2T Desember 1949, Belanda mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia Serikat.
Indonesia Serikat dibentuk dari 16 negara bagian yang merupakan bekas jajahan Kerajaan Belanda, termasuk Nagari Ngayogyokarto Hadiningrat yang dalam perjanjian tersebut disebut Repubtik Indonesia sebagaimana sikap Sri Sultan HB IX pada saat perjanjian Roem-Roijen.
Adapun l6 Negara Bagian itu adalah :
1. NegaraRepubliklndonesia
2. NegaralndonesiaTimur
3. NegaraPasundan
4. NegaraJawaTimur
5. NegaraMadura
6. SumateraTimur
7. Sumatera Selatan
8. DaerahJawaTengah
9. Daerah Bangka
10. DaerahBelitung
11. DaerahRiau
12. Daerah Istimewa Kalimantan Barat
13. DaerahDayakBesar
14. Banjar
15. Kalimantan Tenggara
16. KalimantanTimur
# 18 F
Naskah serah terima kedaulatan
llcpublik Indonesia dalam status sebagai Negara Bagian Republik lrrtlonesia Serikat dikenal sebagai Rl Yogyakarta dengan Mr. Assafat scbagai Pejabat Presiden RI Yogyakarta dan dr. Abdul Halim sebagai l'crdana Menterinya.
tlpacara serah terima Republik Indonesia Serikat dilaksanakan di dua tornpat secira bersamaan pada tanggal 27 Desember 1949. S o evereiniteitsoverdracht (Serah terima Kedaulatan) Republik lndonesia Serikat ditandatangani di Riiksdam (lstana Dam), Amsterdam yang cliwakili oleh Mohammad Hatta selaku Perdana Mentri Republik Indonesia Serikat yang menerima naskah penyerahan kedaulatan langsung . S aut Koningin Juliana (Ratu Yuliana). Sedangkan di Jakarta, Sri Sultan ! Hamengkubuwono IX sebagai wakil Perdana Mentri Republik Indonesia Serikat yang menerima serah terima dari Wakil Ratu Belanda A.H.J Lovink.
I I' I I
Dengan demikian serah terima Negari Ngayogyokarto Hadiningrat oleh Belanda secara de iure dan de facto tidak diserahkan kepada Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, karena Negari Ngayogyokarto Hadiningrat sudah ,,melebur aiur-aier" menjadi Republik Indonesia Yogyakarta, sebagaimana pernyataan Sultan HB IX "Jogiakarta is de Republiek Indonesie", maka Republik Indonesia Yogyakarta diserahkan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.
$erah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik ffidonesia Serikat ini dilakukan secara menyeluruh bekas jajahan Belanda kcuali Papua bagian barat. lndonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin rngnj adikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis maka Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini menurut Kerajaan Belanda akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. Namun pada kenyataannya serah terima dengan Republik Indonesia baru terjadi tahun 1963 dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah RI terhadap masyarakat papua, namun syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi sampai sekarang, dan ini bukan bagian bahasan tulisan ini.
I l
Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia saat serah terima kekuasaan pada tanggal 27 Desember 1949, bukan 17 Agustus 1945, pengakuan kemerdekaan RI oleh Belanda tanggal l7 Agustus 1945 baru dilakukan pada 16 Agustus 2005 sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, oleh Menlu Belanda Bernard Rudolf BotdalampidatoresminyadiGedungDepluJakarta.
Pada tanggal 7 Maret 1950 dikeluarkanlah undang-undang pembubaran Republik Indonesia Serikat dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melewati waktu perjuangan berat dan bukan bahasan tulisan ini.
Bergabungnya Kasultanan ke dalam Republik Indonesia menjadikan eksistensi Kasultanan berubah, yang tadinya merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia serikat menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Konsekuensi dari bentuk Negara Kesatuan yang dipilih oleh Republik lndonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status "yazul koninkrijko' Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman) menyatu (melebur) kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia sehingga status vazal koninkrijk berubah, diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi <lengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta' dan Sultan menjadi Kepala Daerah setingkat Gubernur. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun l950junto UUNo. l9 tahun 1950.
Segala hormat saya tundukan kepada Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Adipati Paku Alam VIII yang pada waktu itu beliau berani memotong klass priyayinya bergabung dengan kaum Republiken sejak awal kemerdekaan hingga masa NKRI, di mana banyak kaum bangsawan kerajaan lain justru ingin melepaskan diri dari NKRI dan ingin kembali kepada Pemerintah Negara Belanda/RlS (antara lain peristiwa Sri Sultan HB IX berkelahi baku hantam mempertahankan NKRI dengan Sultan Abclul Chamid dari Pontianak yang tetap menginginkan RIS [SultanAbdul Chamid adalah tokoh yang menggambar lambang Negara Republik Indonesia "Gamda Pancasi la"]) karena eksistensi kebangsawanannya yang tidak ingin hilang tergerogoti oleh perubahan menjadi NKRI dengan segala konsekwensinya.
Sultan Hamengku Buwono IX membagi pemerintahan: Pemerintahan Keraton untuk mengatur rumah tangga Keraton Yogyakarta, sedangkan Pemerintahan Kasultanan menjadi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilaksanakan di Kepatihan Yo gyakarta
Pada ayat 4 UU No. 3 tahun 1950, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan kewenangan untuk mengums beberapa hal dalam rumah tangganya sendiri, salah satunya adaiah bidang pertanahan atau keagrariaan.
Dalam pengaturan pertanahan agar tidak terjadi kekosongan hukum maka pada tanggal 14 Januari 1954, Sultan Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta dan selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah lstimewa Yogyakarta beserta DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, WIWOHO menandatangani keluarnya PERDA no 5 tahun 1954 yang dalam perti mbangannya dinyatakan
Menimbang: Bahwa herhubung dengan terbentttknt,c Daerah Istimev,a Yogtakarta menurut L/ndang-()ndang Republik Indonesiu Nomnr S tihun 1950 vang telah diubah dengan Llntlang-lJntlung RepttbIik Inc{onesia Nomor l9 tahun t950 dan sambil menunggu Lrndang-Undang Poko'lc. Hukum Tanah Republik Indonesia, perlu adaq;a peraturan tentang hak atas tanah di Doerah Istimewa Yogyakartu yang sesuai dengan keadaan
Dilihat dari hal tersebut diatas, nampak bahwa Sultan HB IX secara nyata juga menunggu dan akan tunduk pada Hukum pertanahan Republik lndonesia.
Setelah melakukan reorganisasi, Sultan HB IX dan PA VIll sebagai penguasa kebijakan tanah di Yogyakarta dalam Wilayah Republik Indonesia menentukan dan menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan hak milik oleh warganya, yaitu : Hak anganggo turun-temurun
Hal ini dinyatakan Dalam Perda No.5 tahun 1954 Pasal l0: Sejak hari berlakunya peraturan ini, hak memaksi turun-temurun atas sebidang tanah dengan sendirinya dijadikan hak milih
Dilihat dari Perda No. 5 tahun I 954 Pasal l0 tersebut, sesungguhnya Sultan HB IX dan PAVIII sudah mencanangkan bahwa orang yang memakai hak atas tanah "turun-temurun" (dari SG dan PAG) dengan sendirinya dijadikan
Yogyakarta dikenal dengan istilah SG (Sulthanad Grond [blnd. - Ing. Groundl) dan Pakualamanad Grond (PAG) TIDAK BERLAKU LAGI. Adapun'fanah Kcraton scbagai Tanah Keprabon yang .diakui sebagai tanah milik Kcraton antara lain meliputi Keraton sebagai Istana, alun-alun, Kcrnatlungan, sckcl i I ing Beteng Keraton, nDalem-ndalem Pangeran yang bukan rnilik Pribadi, scrta tanah-tanah Instansi Keraton. Sedangkan Tanah .Kcraton cliakui scbagai milik Keraton berdasarkan Surat Gubernur Daerah Istimcwa Yogyakarta No. VIH.V 1384180.
t
KESIMPULAN dan PERNYATAAN
1. Bahwa Negari Ngayogyokarto Hadiningrat bukan Negara yang merdeka Semenjak Berdirinya di Bawah Sultan Hamangku Buwono I hingga Hamengku Buwono IX, hal ini bisa dilihat berdasar Pe{anjian Giyanti 13 Februari 1755 hingga perjanjian dengan Dr. Lucien Adams tanggal 18 maret 1940.
2. Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder) sejak perjanjian Giyanti sampai Kontrak Politik dengan Sultan HB IX adatah pemegang kekuasaan eksekutif, yang selalu condong pada Gubernur Hindia Belanda, karena dipilih dan diberhentikan oleh Gubernur Hindia Belanda.
3. Negari Ngayogyokarto Hadiningrat merupakan "vaz,al koninkrijk /Negara bagianl D e p e n d e n t s t a te" dalam pemerintahan penj aj ah. Status ini sudah melekat sejak jaman pendudukan VOC, Hindia Belanda. Hindia Peranc i s (Re p u b I i k B a t aaf Belanda-Peranci s), India Timur/EI C (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir TentaraAngkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang).
4. Ketika Indonesia Merdeka, 5 September 1945 Nagari Ngayogyokarto Hadiningrat bergabung dengan Republik lndonesia dan menjadivazal koninkrijk dari Republik Indonesia Dengan demikian serah terima
Negari Ngayogyokarto Hadiningrat oleh Belanda secara de jure dan de vacto tidak diserahkan kepada Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, karena sudah "melebur aiur-aier" menjadi Republik Indonesia Yogyakarta, sebagaimana pernyataan Sultan HB IX "Jogiakarta is de Republigk Indonesie'', maka Republik Indonesia Yogyakarta diserahkan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat bersama l6 negara bagian lainnya tanggal 27 Desember 1949.
5. Ketika tanggal T Maret 1950 Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konsekuensi dari bentuk Negara Kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status o'v1zul koninkrijk' Kesultanan Ngayogyakarta lladiningrat (bersamasama dengan Kadipaten Pakuaiaman) menyatu (melebur) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga status valzal koninkrijk berubah, diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sultan menjadi Kepala Daerah setingkat Gubernur. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun t 950 junto UU No. I 9 tahun 1 950.
6. 14 Januari 1954 keluar PERDA No. 5 tahun 1954 tentang Agraria di DIY yang menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan hak milik oleh wargatya,yaitu : Hak anganggo turun-temurun, hal ini dinyatakan Dalam Perda No. 5 tahun 1954 Pasal l0 : seiak hari berlakunya peraturan ini, hak memakai turun-temurun atas sebidang tanah dengan sendirinya diigdikan hak milik'
7. Tahun 1960 UUPA No. 5 diundangkan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta untuk memberlakukan UUPA No. 5 tahun 1960 secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal I April 1984. Maka dikeluarkanlah Kepres No. 33 tahun 1984, tanggal 9 Mei 1984 dan berlaku surut sejak tanggal I April 1984. Sebagai konsekwensi pelaksanaan Kepres No. 33 tahun 1984 maka tanggal 22 September 1984, dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 3 tahun 1984 dimana pasal 3 ayat tersebut dinyatakan :I)engan berlakunya Peruturan Daeruh ini, maka segala ketentuan perataran peru nclang-undangan Daerah I stimewa Yogtakarta ya ng m e ngatu r tentang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Dengan dihapusnya tata aturan pertanahan di Yogyakarta maka berlakulah hukum Agraria Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tidak ada dualisme aturan pertanahan di Yogyakarta. tanah-tanah Swapraja yang di Yogyakarta dikenal dengan istilah Sulthanad Grond ( S G ) dan Pak ualamanad Grond ( PAG ) TIDAK BERLAKU LdGI.
9. Fakta-fakta sejarah dan hukum yang saya sampaikan di atas selama ini lidak banyak diketahui masyarakat luas, sengaja disembunyikan untuk kepentingan tertentu atau memang kita sebagai bangsa mudah lupa atau melupakan fakta sejarah yang ada, atau tidak adanya keberanian mengemukakan fakta yang ada. Yang jelas rasa keadilan masyarakat yang rnenjadi korban, penggusuran warga yang mengatas namakan tanah SG/PAG sering dilakukan karena hukum tidak ditegakkan sesuai dengan hukum-hukum agraria yang ada.
10. Bila kita lihat sejarah singkat diatas, maka Sultan Hamengku Buwono IX seorang f)emokrat, Nasionalis dan Sosialis sejati, beliau sudah menyerahkan dan melepaskan Tahtanya, "TAHTA UNTUK
RAKYAI" berarti Rakyatlah yang memakai Tahta, Rakyatlah yang menentukan kebijakan, inilah era Demokrasi dari Negara Kesatuan Republik lndonesia.
11. Adapun pengingkaran terhadap hal tersebut berarti telah terjadi pengkhianatan terhadap cita-cita luhur HB IX dan PA VIII, yang memiliki sifat N asionalis, Sosi alis, dan Demokratis'
12. Antara lain alasan-alasan tersebut itulah yang menjadikan saya membela warga pesisir Kulon Progo, dan beberapa tempat lain, tidak seperti yang dituduhkan GBPH. Joyokusumo, yang dimuat dalam surat kabar Radar Jogja I Maret 2012,'oKeraton Laporkan Penipuan sG ke Polisi, Serat Kekancingan dihargai Rp 2 Juta". Pernyataan Joyokusumo saat sosialisasi tanah SG dan PAG dengan sejumlah kepala desa di Balai Kelurahan Wates, Kulonprogo, dimana dia menyebut beberapa nama yang perlu diwaspadai, yaitu RM Triyanto Prastowoo GBPH Hadisuryo, dan RMAji Kusumo'
13. Pernyataan Joyokusumo harus mewaspadai diri saya dalam kasus menerbitkan Surat Magersari dan mengutip uang sewa dari masyarakat dengan maksud memojokan saya supaya saya tidak bisa diterima dimana-mana, karena selama ini proyek dia dan beberapa kerabat Keraton terganggu.
14. Karena saya tidak pernah merasa menerbitkan Surat Magersari apalagi mengutip uang sewa dari masyarakat, maka dengan itu saya laporkan dia kepada POLDA DIY dengan No': LPlllgll]|tlz}lzlDlYlDitreskrim, tanggal 5 Maret 2012, laporan diterima Dwi Tavianto, S.Sos, Komisaris Polisi NRP. 65020034.
Walaupun sampai terbit tulisan ini (4 bulan) laporan saya belum diproses sebagaimana mestinya.oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Perlu diketahui, sesungguhnya saya Adjikoesoemo dengan beberapa kawan, sejak 1989 sudah selalu berusaha membela kepentingan rakyat dalam bidang pertanahan (mulai Parangtritis, Cilacap, Tanah Badega, Kedung Ombo, Manggala, dll yang juga karena pembelaan ini pernah mengalami masa penahanan di beberapa tempat sampai pernah mengalami penyiksaan fisik serta mental di BAKORSTRANAS.) dan yang utama sekarang, menyangkut *BEKAS" SG dan PAG agartetap dimiliki oleh rakyat sebagai bentuk pelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960, Kepres No. 33 tahun 84 serta Perda No. 3 tahun 84 dan SK Mendagri No. 66 tahun 1984, Sebagaimana cita-cita Sri Sultan HB IX danPakuAlamVIII.
16. Bahwapenerbitan surat magersari yang dituduhkan, jauh dari cita-cita saya, cita-cita saya hanya satu "TANAH UNTUK RAKYAT" sebagaimana amanah UUPA No. 5/1960 dan cita-cita HB IX dan PA VIII, itulahperjuangan saya mewujudkan cita-cita HB IX dan PAVIII, termasuk pembelaan saya terhadap warga pesisir Kulonprogo.
17. Akibat pembelaan saya kepada warga pesisir maka sering dihembuskan isyu, bahwa saya hanya akan mencalonkan diri sebagai Gubernurjika ada pilihan langsung, hal ini TIDAK BENAR dan saya TIDAK AKAN MENCALONKAN DIRI sebagai GubernurDlY.
18. Bagi saya, saya tidak akan perduli apakah Gubernur di DIY itu PILIHAN ataupun PENETAPAN yang penting bagi saya, sekali lagi
"TANAH UNTUK RAKYAT" Walaupun Undang-Undang No 5llg74 menyatarkan bahwa Kepala l)aerah dan wakil Kepala Daerah DfYyangseumurhidup hanya IIBIX dan PAVIII'
tg. Sebagaimana pada Pasat gI b. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah lstimewa Yog,takarta yang sekarang (th 1974' adalah HB IX dan PA YIII) adalah Kepata Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut (Jndang-undang ini dengan sebutan Kepala Daerah Istimewa Yogtakarta dan Wakil Kepala Daeruh Lstimewa Yog,tokarta,yangtidak terikat pada ketentuan masa jabatun, syarat, dan cara pengangkntan bagt KepalaDaerah danWakil Kepala Daerah lainnya'
20. Adapun terbitnya Pasal gl b. UU no 511974, herkaitan surat dari Sri Sultan IIB IX (yang waknr itu masih wakil Presiden RI) yang diserahkan kepada DPR RI serta diterima DR. Hajoangan situmorang (terakhir pensiunan Inspektur Jendral Depdagri) dan sampai sekarang beliau masih hidup.
21. Adapun tentang tanah eks sG dan PAG, saya tidak akan turut mensertifikatkan sejengkalpun dari tanah eks SG dan PAG untuk kepentingan diri saYa.
22. Maka dari tulisan yang tetah disarnpaikan di atas, kalau ada yang mengatakan Jogiakarta adalah Negara l\{erdeka sebelurn bergabung tlengan Republik Indonesia berarti meruberikan informasi dari seiarah yang rnenyesatkan dan kebohongan publik kepada rnasyarakat, apalagi ketika PRAJA pIJNA (berarti Abdi Negara Sejati) stempel dan simbol Keraton Yogyakarta dijadikan Bendera Keraton Yogyakarta untuk melakukan sebuah semangat perlawanan, merupakan kejahatan besar yang akan menjadikan disintegrasi Bangsa dan Negara.
23. Meminta kepada Panglima TNI untuk menindak orang-orang yang mengibarkan Bendera Keraton Yogyakarta yang dikibarkan dengan "sernangat eksistensi salah" sebagai bentuk perlawanan, karena merasa dirinya dulu Merdeka "dan hanya bergabung dengan NKRI" yang setiap saat bisa rnemisahkan diri, tanpa melihat sejarah dan mengikuti perkcrnbangan sikap Sultan HB IX dan PA VIII ketika menjadi Negara Kesatuan Rcpublik lndonesia tahun 1950.
24. Menindak pengibaran bendera Keraton Yogyakarta suatu hal yang harus dilakukan supaya T'hll tidak kelihatan tebang pilih clan deskriminasi, karena pengibaran Bendera Bintang Kejora di Papua dihadapi dengan senjata, mengapa di Jogjakarta tidak ?!!
25. Meminta Kepada Panglima TNI untuk menumpas gerakan yang ditengarai sebagai gerakan separatisme di Jogiakarta dan provokatornya, karena tidak sesuai dengan cita-cita l-lB IX dan PA VII[, dan sudah menjurus pada disintegrasi bangsa dengan mengumandangkan gerakan REFERENDUM dan pernyataan siap melepaskan diri dari NKRI (Pernyataan Frabukusumo pada hari Minggu l25BDA12l, ketika menggelar Apel Siaga Pro-Penetapan di Alun-alun Sewandanan Puro Pakualaman, Yogyakarta) juga dalam bentuk tulisan-tulisan lain yang menjurus tentang eksistensi kemerdekaan kerajaan Mataram Yogyakarta, hal itu bisa banyak dilihat terpampang di jalan-jalan Jogjakarta dan internet dengan bentuk provokasi pada warga yang bisa memicu tidak setia, terhadap
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan uuD 45, juga tindakan mereka yang sering menggunakan kekerasan dan'premanisme terhadap orang yang tidak sefaham dengan mereka.
Gerakan yang ditengarai sebagai kampanye gerakan separatisme di Jogjakarta (sumber : internet)
26. l\[eminta PRESIDEN menghentikan semua proyek kerabat Keraton dan Pura Pakualaman di tanah eks SG maupun PAG yang sudah diketola warga karena tidak sesuai amanah uuD'45, UUPA N o. 5 I L960,KEPRES No. 33i 1984, PERDA No. 3/84.
27. Meminta Perhatian Kepada KAPOI,RI bahwa Penarikan biaya magersari oleh Panitikismo terhadap tanah eks SG/PAG yang dipakai warga merupakan tindakan yang melawan hukum, dan perbuatan kriminal karena SG dan PAG sudah tidak ada sejak tahun 1984.
28. Dengan Pembeiaan Tanah Untuk Rakyat ini, saya mengajak saudarasaudara yang menempati tanah eks SG dan PAG untuk secara bersamasama segera mensertifikatkantanah tersebut sebagai pelaksanaan dan penegakan UUD'45, ULIPA No. 5 tahun 1960, Kepres 33 tahun 84, Perda No. 3 tairun 84. Dan SK Menteri Dalam Negeri No.66 tahun 1984.
29. Sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat DIY yang rnenempati tanah eks SG dan PAG, saya siap dan bersedia mendampingi untuk bersama-sarna bergerak mensertifikatkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan amanah Undang-undang, pada hari dan tanggal yang akan saya tentukan nanti lewat pengumuman.
30. Meminta Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi DIY untuk segera siap dan rnenyiapkan fornrulir bagi yang mau mensertif-rkatkan tanah-tanah eks SG dan PAG, yang akan datang bersama dengan saya, dengan tanggal yang akan kami tentukan nantinya, karena sejak tahun 1984 sudah tidak ada dualisme ahlran pertanahan di DIY.
31. Badan Peftanahan Nasional dengan sendirinya harus rnelaksanakan UUPANo. 5 tahun 1960 secara tegas dan konsekwen dan bertanggung j awab terhadap pel aksanaan UU .
32. Meminta kaum intelektual beserta Perguruan Tinggi untuk mengkaji dan rneneliti kembali permasalahan ini dengan lebih dalam dan terbuka, terutama dalam hal sejarah dan hukum tentang Yogyakarta beserta pertanahannya, mulai awal berdirinya hingga akhir masa pemerintahan HB. IX dan PA' VI[I'
Demikian Pembelaan "Tanah Untuk Rakyat" yang saya susun murni berdasarkan fakta dan data, mengapa saya membela masyarakat serta berani melawan pengambil kebijakan di Keraton Yogyakarta beserta Pura PakualamanYogyakartayangtidakproterha<lapRakyat,sertatidaksetia tcrhadapUUD'45besertatataperaturandanperundanganpertanahan lainnya, serta telah melenceng dari rel Perjuangan sultan HB. IX dan PA' v I I I untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan U U D'4 5'
Yogyakarta,g Juli20l2
BSW.Adjikoesoemo
Daftar Pustaka
1. Atty S" Saleh di edit oleh Daliso Rudianto, SH, yogyakarta24 Nopember 2007. -Terjemahan Perjanj ian Giyanti. 2. ANRI - Penjerahan Kedaulatan lndonesia dikota Amsterdam l g4g. 3. Arsip Soevereiniteitsoverdrac&t lndonesie. Amsterdam 1949. 4. Boeminata, Gocsti Pangeran [{arjo, 1946. Scrat Koentaratama, Adegi ng N egari Dalern, Ngaj oegj akarta Ilad in i ngrar. \'ogyakarta.
5. Boedi Harsono, Prof., 2002. Hukum Agraria Indoncsia. l{impunan Peraturan-Peraturan FIukum T anah, Jakarta-Djambatan
6. Darmosugito. 1956. Sedjarah Kota yogyakarta Dalam Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956. Jogiakarra: Panitya Peringatan Kota Jogj akarta 200 Tahun.
7. GIJANTI OVEREENKOMSI' Tussen Hamengkoeboewono Senopati Ingalogo Abdoel Rachman Sajidin Panotogomo Kalifatoellah De heer Hartings Nicolaas, Gijanti 1755.
8. Haryono lndardi, I I januari 2010. Makalah "Dari Negara Federasi Menjadi Negara Kesatuan Proses Perubahan Negara RIS menjadi NKR[''
9. Harsono, Boedi (1994) Hukum Agraria lndonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannnya, Jilid I Hukum Tanah Nasional. Djambatan,
Jakata.Perang 10. Hendriatmo, Anton S. 2006. Giyanti 1755, Perebutan Mahkota [lI dan Terbaginya Kerajaan Mataram Menjadi Surakarta dan Yogyakarta. CS. Book. Tangerang 11. Houbent, vincent J.H,2002. Keraton dan Kompeni, Surakarta dan Yogyakarta, 1 8 3 0 - 1 8 70, Bentang Budaya, Yogyakarta' 12. Luthfi, A.N., M. Nazir S., A. Tohari, Dian A.W., dan Diar Candra T' 2009. Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan. STPN. YogYakarta 13. M.G.H.A. de Graaff, A.M. Tempelaars 1990, [nventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-[ndische regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950, Den Haag : Al gemeen Rij ksarchief, Tweede Afdel ing 14. Muhammad Yamin, S.H, Prof, 1988. Sejarah Peperangan Diponegoro, Pahlawan Kemerdekaan lndonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta. I 5. Notoyudo, KPH, I 975. Hak Sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta. 16. Peter Carey, Dr.,2012. Kuasa Ramalan : Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Kelompok Penerbit Gramedia (KPG) bekerjasama dengan KITLV Jakarta. 17. Poerwokoesoemo, S. 1985. Kadipaten PakuAlaman. Gadjah Mada Univerity Press. Yogyakarta 18. Poensen, C. 1905. Amangkoe Boewono II (Sepoeh), Ngajogjakarta's tweede Sultan (NaarAanlaiding van een Javaansch hanndschrift) BKI, vol. 58. lg.Pringgadigda, A.K., Prof., 1935. Dhoemadhos saha N grembakanipoen Pradj a Mangkoenegaran, Soerakarta. 20. R. Kramer and A.M. Tempelaarr,' 1990 Handleiding voor historisch onderzoek in het archief van de Algemene Secretarie en voorgangers, I 8 1 6- I 942, Jakatta:ANRI
21. R. Kramer, A.M. Tempelaar 1990, Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie ( 1816) I 8 19-1942, waarin tevens opgenomen het archief van de Commissarissen-Generaal I 816- 1819, 1826-1830, 1832-1834, het archiefvan de Raad van Nederlands-lndie I 82 1 - I 930, Jakarra ANRI. 22. Remmelink, Willem, 1994. The Chinese War and The Collaps of The Javanese State, 1725-1743, KITLV press, Leeiden, The Netherlands. 23. Ricklefs, M.C, 1974. Jogtrakarta under Sultan Mangkubumi ll49 * 1792, A History of The divisionof Java. Oxford University press, London. 24. Roem, Mohamad, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar, S. Maimoen. 1982. Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Hamengkubuwono IX. Gramedia. Jakarta 25. Soekotjo, 1954. Derap Langkah Diplomasi Dari Linggardjati HinggaKMB. 26. Soekamo, Ir., 1965. Dibawah Bendera Revolusijilid IL 27. Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH, Mr (1985) Kasultanan Yo gyakarta, Yogyakarta : Gaj ah M ada Un ivers ity Press. 28. Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH, Mr (1985) KADIPATEN PAKUALAMAN, Yogyakarta: Gadjah Mada University press. 29. Soemarjan, S. 1986. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 30. Surjomihardjo, A. 1989. Penelitian Kota Yogyakarta 1880-1930 Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Sosial. Berita ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun ke-3 No Lp 17 -27 . 31. Suryo, D. 2004. Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990. The lst International Conference on Urban History S urabaya, August 23 -2 5 2004. 32. Umar Kusumoharyono, Yustisia edisi No. 68 Mei-Agustus 2006.
trksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah Bcrlakunya UU No.5/ 1 960. .]4. Wiradi, G. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. AKATIGA, SAINS, KPA.
.t.1. Wikisource. Surat Perjanjian antara Pemerintalr Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta Tertanggal 1 8 Maret 1 940'
l)aftar Pustaka Jawa
L Serat Jumenengan Ngarsadalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I, Keraton Yogyakarta, MS. A.22
2. Babad Mangkubumi, Lor2 l9l
3. Serat Suryo Raja, KeratonYogyakarta, MS' F'7
4. Babad Diponegaran SuryaNgalam, Lor6488
l'crundang-undangan
1. tiU No 22Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mcngenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mcngatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri'
.1. tltl No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
r t Jt 1 No. 5 Tahun 1960 Tentang Keteptuan Pokok-pokok Agraria
,1. t ItJ No. Z2Tahun lgggTentangPemerintahanDaerah
,). t Jt I No. 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangrrntlitngan
6. UU No. 32Tahun2004 Tentang Pemerintahan Daerah 7 . UU No. 5 Tahun 197 4Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian g. Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No 5 Tahun I 960 di Propinsi DIY 1o. Peraturan Daerah Propinsi DIY No 4 Tahun 1954 Tentang Hak atas TanahdiDIY 1t. Peraturan Daerah Propinsi DIY No 3 Tahun 1984 Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 Di Propinsi DIY I 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.66 tahun I 984
DOA PENUTUP
Segala Puji Bagimu Ya Allah.... Dan Sholawat aku persembahkan padamu Ya Rasulullah .......
Alhamdulillah Ya Allah . .... Telah Kau beri ilmu Pada diriku Dan telah Engkau curahkan dalam hatiku Rasa berani untuk melawan kesesatan dengan ilmu itu Dan aku bersyukur kepada-Mu Ya Allah Bahwa Engkau ......
Meneteskan darah Kakeku Diponegoro dalam tubuh ini Dan sebagian kecil semangatnYa Kau wariskan Pada diri hamba Hingga hamba berani mengatakan Yang benar itu benar yang batil itu batil.
YaAllah.... Tolonglah hambamu Untuk menghadapi kedzoliman Derni kesejahteraan umat Ya Rasulullah ..... Anta'umdati fa aghitsni fi shidati
YaaAllah... Jadikan perjuanganku ini Kebaikan dalam imanku, duniaky dan akhiratku
Amiiiin
BSW. Adjikoesoemo yang lebih dikenal dengan sebutan Bung AK lahir di Jogjakarta tahun 1965. Pria berdarah Diponegoro ini sejak tahun 1988 saat kuliah di fakultas Filsafat UGM sudah aktif dalam pembelaan kasus pertanahan di lndonesia, mulai kasus Parangtritis, Cilacap, Tanah Badega, Kedung Ombo, Manggala, Belangguan dan lain-lain, yang juga karena pembelaan ini pernah mengalami masa penahanan di beberapa tempat sampai pernah mengalami penyiksaan fisik serta mental di BAKORSTRANAS. Bung AK juga dikenal sebagai pelaku aksi mogok makan menentang UULL No 12 ketika tahun 1992.
Selain pendidikan formal Bung AK juga berlatar belakang pendidikan pesantren, dia pernah nyantri di Pondok Pesantren .BODO' dibawah bimbingan Kyai Hamid Kajoran, juga nyantri kepada Kyai Muhammad Dardiri, Kyai Hadikusumo, Kyai Shirot Klaten dan beberapa kyai lainnya, serta memegang tarekat Syadziliah , .-. ,- Naksabandiyah dan Satariyah,
Sebagai seorang santri Bung AK setiap malam Rabu selalu membacakan kitab lhya Ulumudin dan Al Hikam kepada para jama'ahnya, dan mujahadah setiap malam Jum'at disamping selalu mengadakan sema'an Al-Qur'an tiap Minggu Pon dan Kamis Legisejaktahun 1992.